PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 2 Tahun 2013 tentang PENANAMAN MODAL DAERAH (berlaku 27 Februari 2013)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa penanaman modal daerah adalah merupakan upaya daerah untuk pengelolaan potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia dalam rangka pembangunan perekonomian daerah;
- b. bahwa penanaman modal daerah dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah, diperlukan adanya iklim usaha yang semakin menarik dan dapat menjamin kelangsungan kegiatan penanaman modal yaitu dengan perbaikan yang dapat memberikan kemudahan di bidang pelayanan perizinan;
- d. bahwa penanaman modal perlu dilakukan secara terencana dan sistematis dengan tetap memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, adat istiadat atau aturan hukum yang berlaku;
Mengingat
- e. bahwa untuk menjamin kelangsungan penanaman modal daerah perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan penanaman modal daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang penanaman modal daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Daerah;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini,yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menangani urusan di bidang Penanaman Modal.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang penanaman modal.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah yang melakukan penanaman modal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, Badan Usaha Asing dan/atau Pemerintah Asing yang melakukan penanaman modal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
14. Modal Asing adalah modal yang dimiliki negara asing, perseorangan Warga Negara Asing, Badan Usaha Asing, Badan Hukum Asing, dan/atau Badan Hukum Indonesia yang sebahagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
15. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau Badan Usaha yang berbentuk badan atau tidak berbadan hukum.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17. Persetujuan Penanaman Modal adalah persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan penanaman yang berlaku pula sebagai persetujuan prinsip fasilitas fiskal dan persetujuan prinsip/izin usaha sementara sampai dengan memperoleh izin usaha tetap.
18. Insentif adalah dukungan fasilitas dan/atau kemudahan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
19. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
20. Permohonan Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan perluasan atau penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang/jasa.
21. Izin Pelaksanaan Penanaman Modal adalah izin dari instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal sebelumnya.
22. Permohonan Perubahan Penanaman modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya.
23. Keputusan tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah Izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja Warga Negara Asing pendatang dalam jabatan dan periode tertentu.
24. Izin Usaha Tetap (IUT) Usaha Industri (IUI) adalah izin yang wajib dimiliki perusahan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan.
25. Sengketa Penanaman Modal adalah sengketa yang terjadi antara Pemerintah Daerah dengan Penanaman Modal atau Penanaman Modal dengan Penanaman Modal lainnya.
26. Pemantauan adalah suatu upaya atau kegiatan yang ditujukan kepada perusahaan PMA/PMDA dalam rangka melaporkan informasi yang lengkap mengenai realisasi proyek penanaman modal serta surat persetujuan dari pemerintah.
27. Pengendalian adalah upaya kegiatan untuk melakukan pemantauan bimbingan/pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan surat persetujuan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
28. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah atau mengurangi terjadinya penyimpangan dan melaksanakan penanganan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan di bidang penanaman modal.
29. Pembinaan adalah tindakan atau upaya Pemerintah/Pemerintah Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penanaman Modal Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penanaman Modal Daerah bertujuan untuk :
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan daya saing dunia usaha di daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
BAB II - KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
Pasal 4
- (1) Kebijakan Dasar Penanaman Modal Pemerintah Daerah adalah :
- a. memberikan perlakuan yang sama bagi penanaman modal dengan ## BAB III
BAB II - KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
Pasal 5
- (1) Urusan Pemerintah Daerah di bidang penamanan modal terdiri atas :
- a. kebijakan penanaman modal; dan
- b. pelaksanaan kebijakan penanaman modal.
- (2) Lingkup Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan Penanaman Modal Daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal dan rencana
- strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
- b. merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah; dan
- c. mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal.
- (3) Lingkup Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. perencanaan penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. kerjasama penanaman modal;
- d. pelayanan penanaman modal;
- e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- f. pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- g. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
- h. pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (4) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan pada lintas Kabupaten.
BAB II - KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
Pasal 6
- (1) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi :
- a. merencanakan, merumuskan dan menyusun kebutuhan bidang-bidang usaha untuk penanaman modal;
- b. rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis Penanaman Modal Daerah; dan
- c. menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dilakukan berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
BAB II - KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
Pasal 7
- (1) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi :
- a. mengkaji, merumuskan, menyusun kebijakan teknis, bimbingan dan pembinaan promosi potensi daerah dan penanaman modal; dan
- b. mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan promosi penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri dan/atau dapat bekerja sama dengan pihak lainnya.
BAB II - KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
Pasal 8
- (1) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, meliputi :
- a. mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha dan international di bidang penanaman modal di Sulawesi Selatan;
- b. melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Negara lain dan/atau Badan Hukum Asing dengan berkoordinasi Pemerintah; dan
- c. memfasilitasi dan mengoordinasikan rencana kerjasama penanaman modal yang akan dilakukan oleh Kabupaten dengan daerah lain, Negara lain dan/atau badan hukum asing.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. perencanaan penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- f. pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
- g. pengembangan penanaman modal;
- h. monitoring dan evaluasi penanaman modal; dan
- i. kegiatan kerjasama lainnya di bidang penanaman modal.
BAB II - KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
Pasal 9
- (1) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, meliputi :
- a. persetujuan penanaman modal;
- b. perizinan penanaman modal; dan
- c. pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila :
- a. perusahaan penanaman modal mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi penanaman modal; dan
- b. melakukan presentasi di depan Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) didasarkan pada rekomendasi tim teknis.
- (5) Persetujuan Penanaman Modal dapat berupa :
- a. penanaman modal baru;
- b. penanaman modal perluasan; dan
- c. penanaman modal perubahan.
BAB II - KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
Pasal 10
- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dalam bentuk :
- a. perizinan; dan
- b. non perizinan.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk memperoleh izin dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat dan tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penanam Modal yang telah mendapatkan persetujuan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki.
- (5) Setiap Penanam Modal yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha;
- d. penarikan fasilitas penanaman modal;
- e. pencabutan surat persetujuan;
- f. pencabutan izin usaha tetap; atau
- g. rekomendasi pencabutan atau pembatalan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (6) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB II - KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
Pasal 11
- (1) Pelaksanaan Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. melakukan pengkajian, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. menerima pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan.
- (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB II - KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
Pasal 12
- (1) Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, meliputi :
- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten;
- b. pemantauan, bimbingan dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal di daerah dengan berkoordinasi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; dan
- c. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.
- (2) Pedoman dan tata cara pelaksanaan pengendalian penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
Pasal 13
- (1) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f, meliputi :
- a. pengawasan administratif dalam bentuk penelitian atas laporan kegiatan penanaman modal; dan
- b. pengawasan lapangan dalam bentuk peninjauan realisasi investasi.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan di Lapangan.
BAB II - KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
Pasal 14
Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g, meliputi :
- a. mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala Kabupaten;
- b. membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Provinsi serta Kabupaten;
- c. mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten; dan
- d. memutakhirkan data dan informasi Penanaman Modal Daerah.
BAB II - KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
Pasal 15
- (1) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h adalah mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten.
- (2) Pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- a. sosialisasi kebijakan dan perencanaan,
- b. pengembangan;
- c. kerjasama luar negeri;
- d. promosi;
- e. pemberian pelayanan perizinan;
- f. pengendalian pelaksanaan; dan
- g. sistem informasi penanaman modal.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimanan dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada aparatur Pemerintah Kabupaten selaku pelaku usaha.
BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL
BAB IV - BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL
Pasal 16
- (1) Setiap bidang usaha pada dasarnya terbuka untuk penanaman modal di daerah, kecuali bidang usaha yang tertutup yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka menjadi tertutup dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan lingkungan hidup kepada Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi pengembangan usaha penanaman modal dengan mengacu kepada rencana tata ruang wilayah daerah.
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAB V - INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Pasal 17
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan Kemudahan penanaman modal.
- (2) Insentif dan Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penanam Modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB);
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan/investasi skala prioritas tinggi;
- h. pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; dan
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian dana stimulant dan/atau bantuan modal; atau
- d. pemberian insentif lainnya yang dipandang perlu secara proporsional.
- (4) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lokasi bantuan teknis;
- d. percepatan pemberian izin; dan/atau
- e. pemberian kemudahan lainnya yang dipandang perlu secara proporsional.
BAB V - INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Pasal 18
Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dengan ## BAB VI
KETENAGAKERJAAN
BAB V - INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Pasal 19
- (1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja lokal.
BAB V - INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Pasal 20
Penanam modal berhak mendapat :
- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi sumber daya dan potensi daerah;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan.
BAB V - INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Pasal 21
- (1) Penanam modal berkewajiban :
- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada SKPD yang membidangi penanaman modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanam modal;
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memiliki Kantor Pusat atau Cabang atau Perwakilan atau menunjuk Kuasa Perusahaan di Daerah; dan
- g. memelihara kelestarian, keseimbangan dan mencegah serta menanggulangi kerusakan lingkungan.
- (2) Setiap Penanam Modal yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha;
- d. penarikan fasilitas penanaman modal;
- e. pencabutan surat persetujuan;
- f. pencabutan izin usaha tetap; atau
- g. rekomendasi pencabutan atau pembatalan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Pasal 22
- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama kepada semua Penanam Modal tanpa mengabaikan asal daerah atau asal negaranya, kecuali bagi investor yang memperoleh hak istimewa ## BAB VIII
BAB V - INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Pasal 23
- (1) Pemerintah Daerah dapat memantau dan membantu menyelesaikan permasalahan dan/atau sengketa yang terjadi di bidang penanaman modal.
- (2) Permasalahan dan/atau sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masalah dan/atau sengketa yang terjadi antara :
- a. Pemerintah Daerah dengan Penanam Modal; atau
- b. Penanam Modal dengan pihak lain.
- (3) Penyelesaian permasalahan dan/atau sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atau difasilitasi melalui Satuan Tugas yang didukung sekretariat.
- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada SKPD yang membidangi Penanaman Modal.
- (6) Permasalahan dan/atau sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirinci dan langkah penyelesaiaannya sebagai berikut :
- a. penanganan masalah, dapat dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi; dan
- b. penanganan sengketa, dapat dilakukan melalui Non Litigasi dan Litigasi.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
- (1) Penanaman Modal yang dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Usaha Penanaman Modal.
- (2) Perjanjian Penanaman Modal yang dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
- (3) Perizinan yang dalam proses penyelesaian, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penetapan: Ditetapkan di Benteng pada tanggal 27 Februari 2013 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, ## SYAHRIR WAHAB

Penetapan: Diundangkan di Benteng pada tanggal 27 Februari 2013

Penandatangan: SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, ## ZAINUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2013 NOMOR 30
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
## NOMOR 2 TAHUN 2013
## TENTANG
## PENANAMAN MODAL DAERAH
## I. UMUM
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, perlu dilakukan iklim investasi. Iklim investasi yang baik akan meningkatkan minat investor untuk berusaha dan berinvestasi di daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian daerah dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, mendorong ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Penyelenggaraan penanaman modal yang baik hanya dapat tercapai apabila faktor penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain : melalui perbaikan koordinasi dengan instansi di pusat maupun di provinsi, penciptaan birokrasi yang efisien, adanya jaminan perlakuan yang sama bagi penanaman modal, adanya kepastian hukum di bidang penanaman modal, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.
Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Daerah didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga peraturan daerah ini mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan kebijakan dasar penanaman modal, perlakuan terhadap penanam modal serta keterkaitan dengan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, koordinasi pengembangan peluang potensi daerah dan koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal daerah, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal serta fasilitasi penanaman modal, perizinan, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur kelembagaan, penyelenggara
urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.
Regulasi ini diperlukan untuk menjamin keberadaan dan eksistensi serta keterbukaan bagi penanam modal baik penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA), baik yang memerlukan fasilitas penanaman modal maupun yang tidak memerlukan fasilitas penanaman modal dengan tujuan percepatan pertumbuhan ekonomi bagi kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup dan kepentingan investor.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimaksud dengan 'asas kepastian hukum' adalah asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. ## Huruf b Yang dimaksud dengan 'asas keterbukaan' adalah asas yang terbuka