KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1997 (berlaku 11 Januari 1999)
Pembukaan
Menimbang :
Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara efektif dan efisien, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) seba-gaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Dalam Rangka Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Proyek dan Kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta di Bidang Infrastruktur;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1997.
Pasal 4
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) seba-gaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Dalam Rangka Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Proyek dan Kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta di Bidang Infrastruktur;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1997.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997, sebagai berikut :

1. Ketentuan Angka II angka 9 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
2. "9. Penetapan Pemenang

Pejabat yang berwenang mengambil keputusan mengenai penetapan pemenang pelelangan untuk selanjutnya disebut pejabat yang berwenang adalah :

- a. Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek untuk pelelangan yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Menteri/ketua lembaga untuk pelelangan yang bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- c. Untuk proyek yang dibiayai dari dana APBD Tingkat I, pejabat yang berwenang mengambil keputusan ditentukan sebagai berikut :
- 1) Kepala Kantor/satuan kerja/pemimpin proyek untuk pe-lelangan yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 2) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I untuk pelelangan yang bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- d. Untuk proyek yang dibiayai dari dana APBD Tingkat II, pejabat yang berwenang mengambil keputusan ditentukan sebagai berikut :
- 1) Kepala Kantor/satuan kerja/pemimpin proyek untuk pe-lelangan yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 2) Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II untuk pelelangan yang bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- e. Di lingkungan Pertamina, termasuk KPS (Kontrak Production Sharing) pengambilan keputusan mengenai penetapan peme-nang pelelangan diatur lebih lanjut oleh Direksi Pertamina."
2. Ketentuan Angka IV angka 6 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
11. "6. Pejabat yang berwenang mengambil keputusan pengadaan barang/ jasa dengan cara pemilihan langsung adalah sebagai berikut :
- a. Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek untuk pemilihan langsung yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Menteri/ketua lembaga untuk pemilihan langsung yang bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- c. Untuk proyek yang dibiayai dari dana APBD Tingkat I, pejabat yang berwenang mengambil keputusan ditentukan sebagai berikut :
- 1) Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek untuk pemilihan langsung yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 2) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I untuk pemilihan langsung yang bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- d. Untuk proyek yang dibiayai dari dana APBD Tingkat II, pejabat yang berwenang mengambil keputusan ditentukan sebagai berikut :
- 1) Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek untuk pemilihan langsung yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 2) Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II untuk pe-milihan langsung yang bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- e. Di lingkungan Pertamina, termasuk KPS (Kontrak Production Sharing) ketentuan tentang pejabat yang berwenang mengambil keputusan mengenai penetapan pemilih langsung diatur lebih lanjut oleh Direksi Pertamina."
3. Menambahkan ketentuan baru mengenai Pemeriksaan Kemudian yang menjadi Angka VIII, yang seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

## "VIII. Pemeriksaan Kemudian

1. Terhadap pelaksanaan pelelangan dan pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 huruf a, b, c, dan d dan angka 2 huruf a, b, c dan d Keputusan Presiden ini, Menteri/Gubernur/Bupati/ Kepala Daerah melaporkan hasil penetapan pemenang pelelangan dan pemilihan langsung kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara untuk dilakukan pemeriksaan kemudian oleh instansi pengawasan dibawah koordinasi Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Tata cara pemeriksaan kemudian sebagaimana dimaksud dalam butir 1, diatur oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara."

Pasal II

Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE