PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO TENTANG Nomor 28 Tahun 2015 tentang PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 16 September 2015)
Pembukaan
Menimbang Sawahlunto Tahun Anggaran 2016.
Mengingat
- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan 1 Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423),
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 2 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 3. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
- . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 4. Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 5. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 6. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
- 7.. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 8. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ),
- 'Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 9. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
Menetapkan diubah dengan Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29),
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16),
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5):
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto 12),
6. 19.Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor : 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa yang bersumber dari APBD Kota Sawahlunto.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor &amp; Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 97 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepala Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pasal 72
Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 620.433.3000,(Enam ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah ). Dengan rincian alokasi untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.


## Pasal 2

60x (Enam puluh per seratus) di bagi secara merata kepada seluruh Desa,

Alokasi Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi berdasarkan ketentuan :

- a) b 40x (Empat puluh per seratus) di bagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari Desa masing-masing.

## Pasal 3

Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2016 pada kelompok Belanja Tidak Langsung.

## Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.


Ditetapkan di Sawahlunto,

pada tanggal

16 September

2015

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI

YUSUF


Diundangkan di Sawahlunto,

pada tanggall6 September 2015

SEKRETARIS

DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ROV

Y ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR


LAMPIRAN :

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR

:

28

TAHUN 2015

TANGGAL:

16

SEPTEMBER 2015

TENTANG

:

PENETAPAN ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2016

| Nama Desa No | Jumlah Dana (Rp) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Kecamatan Silungkang Desa Silungkang Oso Desa Silungkang Duo Desa Silungkang Tigo | 105,114,000.00 18,500,600.00 |
| - | |
| | 17,000,700.00 |
| WN | 20,196,700.00 |
| Desa Muaro Kalaban | 31,084,000.00 |
| Uh Desa Taratak Bancah | 18,332,000.00 |
| Kecamatan Lembah Segar | 89,254,100.00 |
| Desa Lunto Timur 1 | 18,421,400.00 |
| WN Desa Lunto Barat | 19,208,400.00 |
| Desa Kubang Tangah | 18,749,000.00 |
| UK Desa Kubang Utara Sikabu | 15,577,200.00 |
| Desa Pasar Kubang | 17,298,100.00 |
| Kecamatan Barangin | 132,639,100.00 |
| Desa Santur | 39,790,300.00 |
| Desa Kolok Mudik | 20,626,100.00 |
| Desa Kolok Nan Tuo | 13,883,800.00 |
| Desa Talago Gunung | 16,209,300.00 |
| Desa Lumindai | 19,322,200.00 |
| Desa Balai Batu Sandaran | 17,807,400.00 |
| Kecamatan Talawi | 293,426,100.00 |
| Desa Talawi Hilir | 58,908,300.00 |
| Desa Talawi Mudik | 36,002,100.00 |
| Desa Bukit Gadang | 20,748,300.00 |
| Desa Batu Tanjung | 23,770,000.00 |
| Desa Kumbayau | 24,123,000.00 |
| Desa Tumpuk Tangah | 28,211,200.00 |
| Desa Datar Mansiang | 15,257,800.00 |
| Desa Sijantang Koto | 23,187,800.00 |
| Desa Salak | 22,413,100.00 |
| Desa Sikalang 10 | 21,142,300.00 |
| Desa Rantih | 19,662,200.00 |
| TOTAL | 620,433,300.00 |

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI

YUSUF