PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI JAWA TENGAH  KENDAL Nomor 7 Tahun 2017 tentang AH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KABUPATEN KENDAL (berlaku 6 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KABUPATEN KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah khususnya program swasembada pangan di Kabupaten Kendal, maka perlu melindungi dan memberdayakan petani secara terencana, terarah, berkelanjutan, dan semaksimal mungkin;
- b. bahwa kecenderungan meningkatknya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil, petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
- c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kendal;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 Seri D No.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 97);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 13 Seri E No.11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 104);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan
BUPATI KENDAL
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PERBERDAYAAN PETANI DI KABUPATEN KENDAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
6. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan
- usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.
7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9. Sarana dan Prasarana produksi pertanian adalah segala sesuatu sebagai alat penunjang untuk peningkatan produksi pertanian.
10. Profil Petani adalah informasi atau data yang memuat paling sedikit luas lahan yang dikelola oleh petani, jenis tanaman yang dibudidayakan oleh petani, jenis usaha lainnya yang diberdayakan oleh petani.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
12. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, dan hasil laut mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
13. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Kendal.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani.
17. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
19. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
20. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gapoktan untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
21. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
22. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
24. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani, dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
26. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/petani muda.
27. Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya d alam rangka pembiayaan Usaha Tani.
28. Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan usaha.
29. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
31. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perlindungan dan pemberdayaan petani
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk :
- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana produksi Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan;
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; dan
- g. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi:
- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani;
- d. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- e. peran serta masyarakat;
- f. hak dan kewajiban kelembagaan petani;
- g. pengawasan; dan
- h. larangan.
PERENCANAAN
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 5
- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 6
Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi strategi dan kebijakan.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 7
- (1) Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 8
- (1) Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 9
- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Penyuluh dan Petani.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 10
Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah mempertimbangkan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di tingkat Provinsi.
PERLINDUNGAN PETANI
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 11
- (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g diberikan kepada :
- a. petani yang lahannya berada dalam kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah;
- b. petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan;
- c. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
- d. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
- e. petani hortikultura atau pekebun skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- f. petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau petani peternak yang memiliki sapi betina produktif.
- (3) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf h diberikan kepada Petani.
Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian
Paragaraf 1
Prasarana Pertanian
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 12
- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk pengalokasian prioritas anggaran penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana pertanian.
- (3) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain meliputi :
- a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
- b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- c. pergudangan, dan pasar.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 13
Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian yang dibutuhkan petani.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 14
Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
Paragaraf 2
Sarana Produksi Pertanian
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 15
- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang tepat waktu, tepat mutu dan harga yang terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
- a. penyediaan benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
- b. penyediaan alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian sesuai dengan penggunaan sarana produksi lokal.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, dan Kelembagaan Petani dalam menghasilkan Sarana Produksi Pertanian yang berkualitas.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 16
Selain dibantu disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 17
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih/bibit tanaman, bibit/bakalan ternak, pupuk, pestisida, obat hewan dan/atau alat/mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat mutu, dan tepat jumlah.
Bagian Ketiga
Kepastian Usaha Tani
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 18
Untuk menjamin kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. menetapkan kawasan usaha tani
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 19
- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, dan dapat dilakukan melalui:
- a. pembelian secara langsung;
- b. penampungan hasil usaha tani; dan/atau
- c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (2) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 21
Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan
menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 22
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib:
- a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
- b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
- c. menetapkan besaran bantuan ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bersama Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Keenam
Sistem Peringatan Dini dan
Penanganan Dampak Perubahan Iklim
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 23
Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 24
Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan informasi prakiraan iklim kepada Petani melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat, akurat, tepat waktu dan menjangkau seluruh wilayah Daerah.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 25
- (1) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan :
- a. perkiraan ledakan serangan OPT, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
- b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan OPT, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (2) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil perkiraan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh
Asuransi Pertanian
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 27
- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
- a. bencana alam;
- b. serangan OPT;
- c. dampak perubahan iklim; dan/atau
- d. jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian usaha peternakan akibat:
- a. bencana alam;
- b. kematian karena wabah penyakit hewan menular;
- c. pencurian hewan ternak;
- d. kematian karena melahirkan; dan/atau
- e. kematian karena kecelakaan.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 28
Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau BUMD di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 29
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap petani untuk menjadi peserta Asuransi Pertanian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
- b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
- c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
- d. bantuan pembayaran premi.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Asuransi Pertanian, pihak perusahaan asuransi yang diajak bekerjasama dan besaran premi asuransi yang dibayarkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan
Komoditas Unggulan
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 31
- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap komoditas unggulan dalam rangka melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Komoditas unggulan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. padi;
- b. jagung;
- c. kedelai;
- d. tebu;
- e. jambu biji;
- f. sapi; dan
- g. lainnya.
- (3) Komoditas unggulan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 32
Pemerintah Daerah wajib melindungi komoditas unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dalam bentuk:
- a. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan; atau
- b. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan apabila ketersediaan untuk kebutuhan daerah mencukupi.
Bagian Kesembilan
Perlindungan dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 33
- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. perjanjian yang merugikan petani;
- b. kegiatan yang merugikan petani; dan/atau
- c. posisi dominan yang merugikan petani.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 34
Pemberian perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat kepada petani dilakukan ## BAB V
PEMBERDAYAAN PETANI
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 35
Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 36
- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 37
- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a kepada petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
- a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
- b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; dan
- c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agrobisnis.
- (3) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan khusus pada petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 38
Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan
pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.
Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 39
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b kepada Petani.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar Petani dapat melakukan :
- a. tata cara budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil Pertanian yang baik;
- b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; dan
- c. kemitraan dengan pelaku usaha;
- d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 40
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c kepada petani.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
- a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 41
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. konsolidasi lahan pertanian; dan
- b. jaminan luasan lahan pertanian.
Paragraf 2
Konsolidasi Lahan Pertanian
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 42
- (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian untuk petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 43
- (1) Selain konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.
- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 3
Jaminan Luasan Lahan Pertanian
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 44
- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. pemberian paling luas 2 (dua) hektar tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian kepada petani yang telah melakukan usaha tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut; dan
- b. pemberian lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (4) Kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengolahan, dan izin pemanfaatan.
- (5) Pemberian lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diutamakan kepada petani setempat yang:
- a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
- b. memiliki lahan pertanian kurang dari 2 (dua) hektar.
- (6) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pinjaman modal bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 45
Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) wajib mengusahakan lahan pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 46
Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) huruf b dapat memperoleh keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 47
- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian kecuali mendapat izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Petani yang mengalihkan lahan pertanian kepada pihak lain secara atau sebagian tanpa mendapat izin dari Pemerintah
atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan hak atau izin.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 48
- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya membina petani yang lahannya dimiliki oleh petani lain untuk alih profesi.
- (2) Pembinaan bagi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal.
Bagian Keenam
Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 49
- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki lahan Pertanian;
- b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- c. pemberian bantuan program Pertanian; dan/atau
- d. pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.
Bagian Ketujuh
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 50
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. kerja sama alih teknologi; dan
- c. penyediaan fasilitas bagi petani dan nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 51
- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa :
- a. sarana produksi Pertanian;
- b. harga komoditas Pertanian;
- c. peluang dan tantangan pasar;
- d. prakiraan iklim, dan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular;
- e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
- g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 52
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan teknologi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Dalam memfasilitasi penyediaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memberdayakan secara optimal penggunaan/ pemanfaatan seluruh sarana, prasarana, fasilitas, dan aset yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.
- (3) Dalam memberdayakan secara optimal penggunaan/ pemanfaatan seluruh sarana, prasarana, fasilitas, dan aset yang dimiliki dan/atau yang dikuasai, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang ditunjuk.
- (4) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesembilan
Regenerasi Petani
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 53
- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
- b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan berbasis pertanian; dan
- c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Regenerasi Petani diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
Bagian Kesepuluh
Penguatan Kelembagaan Petani
Paragraf 1
Umum
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 54
- (2) Pembentukan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 55
- (1) Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) terdiri atas:
- a. kelompok tani;
- b. gabungan kelompok tani;
- c. asosiasi komoditas pertanian; atau
- d. kelembagaan petani lainnya.
- (2) Kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 56
Petani dapat bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
Paragraf 2
Kelembagaan Petani
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 57
- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 58
Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di dusun, desa/kelurahan, atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 59
Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi, dan memperkuat posisi tawar petani untuk meningkatkan kapasitas usaha tani anggotanya.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 60
Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 bertugas:
- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 61
- (1) Asosiasi komoditas pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 62
Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di kecamatan, atau Daerah.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 63
Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 64
Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dapat berkedudukan di desa/kelurahan, Kecamatan, atau Daerah.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 65
Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
Paragraf 3
Kelembagaan Ekonomi Petani
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 66
- (1) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 67
- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 68
Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;
- b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris;
- c. fasilitasi dan/ atau bantuan biaya pengurusan administrasi Badan Hukum; atau
- d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
BAB VI - PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
Pasal 69
- (1) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertanian.
- (2) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
- a. pangan;
- b. peternakan;
- c. perkebunan;
- d. penyuluhan;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- g. perindustrian dan perdagangan;
- h. penelitian dan pengembangan;
- i. penanggulangan bencana; dan
- j. bidang lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 70
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
- a. perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- b. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
- c. sistem peringatan dini;
- d. perlindungan komoditas unggulan;
- e. regenerasi petani;
- f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
- h. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi petani.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 71
Masyarakat dalam perlindungan petani dapat berperan serta dalam :
- a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian;
- c. mencegah alih fungsi lahan Pertanian;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 72
Masyarakat dalam pemberdayaan petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan :
- a. pendidikan non formal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
- e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan; dan
- f. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.
HAK DAN KEWAJIBAN KELEMBAGAAN PETANI
BAB VIII - HAK DAN KEWAJIBAN KELEMBAGAAN PETANI
Pasal 73
- (1) Hak Kelembagaan Petani antara lain :
- a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait, dan/atau melalui lembaga tani hirarkhi di atasnya;
- b. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan.
- c. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi Pertanian;
- d. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban Kelembagaan Petani antara lain :
- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai organisasi Petani kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan agar Pemerintah Daerah mempunyai data base yang akurat;
- b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan apabila Petani tersebut tergabung dalam suatu kelompok;
- c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada program/kegiatan dari pemerintah atau pihak ketiga;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
PENGAWASAN
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 74
- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani, dilakukan pengawasan terhadap
kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
LARANGAN
BAB X - LARANGAN
Pasal 75
Setiap orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XI - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 76
- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
- lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PIDANA
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 77
- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 75 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 78
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. Perjanjian Kerja sama pemanfaatan lahan pertanian yang sedang berlangsung masih berlaku sampai perjanjian berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Kendal pada tanggal 6 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, BAMBANG DWIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH ( 7 / 2017 ) ## BAB XIV ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 79 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Penetapan: Ditetapkan di Kendal pada tanggal 6 Januari 2017

Penandatangan: BUPATI KENDAL, MIRNA ANNISA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
## PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KABUPATEN KENDAL
## I. UMUM.
Permasalahan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam pembangunan Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.
Upaya-upaya untuk melindungi eksistensi Petani Indonesia tidak hanya dalam tataran nasional tetapi juga internasional, khususnya dari neoliberalisasi ekonomi dunia. Perlindungan Petani yang diejawantahkan dalam bentuk kebijakan dan regulasi selayaknya tetap memperhatikan koridor kesepakatan dalam World Trade Organization , yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisai Perdagangan Dunia). Beberapa bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain subsidi sarana produksi, penetapan tarif bea masuk, dan penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas Pertanian. Penetapan tarif bea masuk didasarkan pada harga pasar domestik, komoditas strategis (tertentu) nasional dan lokal, serta produksi dan kebutuhan nasional. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas Pertanian yang bertujuan melindungi sumber daya dan budidaya Pertanian yang merupakan daerah produsen komoditas Pertanian yang diusahakan Petani. Penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas Pertanian dilakukan tidak boleh berdekatan dengan sentra produksi komoditas Pertanian dan dilengkapi balai karantina.
Selain upaya-upaya perlindungan terhadap Petani, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraaan Petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan dengan memfasilitasi Petani agar mampu mandiri dan memiliki keunggulan kompetitif dalam berusaha tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani agar lebih berdaya, antara lain pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, akses Petani terhadap sumber modal dan pembiayaan, akses Petani terhadap informasi dan teknologi, hingga kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani.
## II. PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Huruf a Yang dimaksud dengan 'asas kemandirian' adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri. ## Huruf b Yang dimaksud dengan 'asas kedaulatan' adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri. Huruf c Yang dimaksud dengan 'asas kebermanfaatan' adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Huruf d Yang dimaksud dengan 'asas kebersamaan' adalah penyelenggaraan perlindungan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Huruf e Yang dimaksud dengan 'asas keterpaduan' adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. ## Huruf f Yang dimaksud dengan 'asas keterbukaan' adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdyaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. ## Huruf g Yang dimaksud dengan 'asas efisiensi berkeadilan' adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya. Huruf h Yang dimaksud dengan 'asas berkelanjutan' adalah penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.
PENJELASAN
Pasal 3
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan 'profil Petani' yaitu nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, jenis kelamin, jenis komoditas, status pengusaan lahan. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan usaha tani secara efektif dan efesien. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Jaminan luasan lahan usaha tani agar Petani dapat hidup layak sesuai standar kehidupan nasional. Huruf e Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk didalamnya penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Pelibatan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Ayat (1) Cukup jelas. Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau Kelompok Tani. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan 'bendungan' adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya. Yang dimaksud dengan 'dam' adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi. Yang dimaksud dengan 'jaringan irigasi' adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung