Unknown Unknown Nomor - Tahun 2004 tentang ORGANISASIDANTATAKERJA UNITPELAKSANATEKNIS DINAS DINAS KESEHATANKABUPATENEMPATLAWANG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIEMPATLAWANG, - Menirnbang a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada - masyarakat dalam lingkungan Kabupaten Empat Lawang, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dan Gudang Farmasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang. 1. Undartg-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penye1enggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor5887); ,-- t! I," 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1411/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1426/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Empat La-wang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Saling dan Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012 Nomor 02); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 20); 20. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 01). (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATIEMPATLAWANG PROVINSI SUMATERASELATAN
PERATURANBUPATIEMPATLAWANG NOMOR l,9 TAHCN 2017
TENTANG
ORGANISASIDANTATAKERJA
UNITPELAKSANATEKNIS DINAS
DINAS KESEHATANKABUPATENEMPATLAWANG
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIEMPATLAWANG,
- Menirnbang a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada
- masyarakat dalam lingkungan Kabupaten Empat Lawang, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dan Gudang Farmasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.
1. Undartg-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
,
.1
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penye1enggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor5887);
,-- t!
I,"
.
.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1411/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1426/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Empat La-wang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Saling dan Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 01).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PEMBENTUKAN ORGANISASIDANTATAKERJAUNITPELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS KESEHATANKABUPATENEMPAT LAWANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Empat Lawang ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
.
,-
,
.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabuapten Empat Lawang.
5. Unit Pe1aksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya Puskesmas adalah Puskesmas, Pustu, Poskesdes di wilayah Kabupaten Empat Lawang.
7. Gudang Farmasi adalah Gudang Perbekalan Kesehatan di Bidang Farmasi Kabupaten Empat Lawang.
8. Obat adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Unsur Pelaksana Fungsional pembinaan penyuluhan teknis dilapangan dan fungsional lainnya yang berada dibawah binaan Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang.
BABII PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati Empat Lawang ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang sebagai berikut:
1. Puskesmas Tebing Tinggi;
2. Puskesmas Muara Saling;
3. Puskesmas Talang Padang;
4. Puskesmas Pendopo;
5. Puskesmas Muara Pinang;
6. Puskesmas Lesung Batu;
7. Puskesmas Padang Tepong;
8. Puskesmas Nanjungan;
9. Puskesmas Sikap Dalam;
10. Puskesmas Pendopo Barat;
11. Gudang Farmasi.
BABIII
SATUANORGANISASI
Pasal 3
1. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)terdiri dari :
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
If'
1
-
- b. Kasubbag Tata Usaha;
- c. Staf; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagian struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (VPTD) Puskesmas dan Gudang Farmasi adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABIV

## KEDUDUKANTUGASDANFUNGSI

## Pasa14

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang dibidang Penyelenggaraan Kesehatan.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPI'D)yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dan Gudang Farmasi bertanggung jawab ~tas kelancaran pelaksanaan pelayanan Kesehatan Puskesmas yang dipimpinnya,

## Bagian Pertama KEPALAUPTD

## Pasal5

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dan Gudang Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional darr/ atau kegiatan teknis penunjang di bidang Kesehatan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UTPD) Puskesmas melaksanakan tugas pokok terse but di wilayah kerja masing-masing.

## Pasal6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD)Puskesmas dan Gudang Farmasi mempunyai tugas se bagai berikut :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)Puskesmas mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan operasional Puskesmas;
- b. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan Puskesmas;
- c. Melaksanakan kegiatan penertiban operasional Puskesmas;

,

,

It

- d. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan pada unit yang dipimpinnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)Gudang Farmasi mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan serta anggaran UPTD Gudang Farmasi;
- b. Melaksanakan perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat , Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dan perbekalan kesehatan lainnya;
- c. Melaksanakan monitoring evaluasi kecukupan persediaan obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), dan perbekalan farmasi lainnya;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan obat di pelayanan kesehatan tingkat pertama pemerintah daerah;
- e. Me1aksanakan pengamatan mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
- f. Memantau dan mengevaluasi serta pe1aporan di bidang tugasnya;
- g. Me1aksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Kedua KASUBBAG TATAUSAHA

## Pasal 7

Kasubbag Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksankan koordinasi penyusunan program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) , urusan administrasi kepegawaian, perkanto ran , rumah tangga, hubungan masyarakat, surat menyurat kedinasan dan laporan administrasi serta tugas-tugas pemeliharaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dan Gudang Farmasi.

## Pasal8

Untuk menye1enggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kasubbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)Puskesmas dan Gudang Farmasi mempunyai fungsi :

1. Kasubbag Tata Usaha Unit Pe1aksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas mempunyai tugas :
- a. Me1aksanakan penyusunan program kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) , pengumpulan dan pengelolaan Puskesmas, inventaris Puskesmas, pemeliharaan dan perawatan Pengelolaan Administrasi Puskesmas;

!

l'

., ,.

'I

t

.,

- b. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, perkantoran, perlengkapan puskesmas, hubungan masyarakat dan surat menyurat kedinasan serta pelaporan.
- c. Me1aksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Kasubbag Kasubbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)Gudang Farmasi mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) , pengumpulan dan pengelolaan Gudang Farmasi, inventaris Gudang Farmasi, pemeliharaan dan perawatan Pengelolaan Administrasi Gudang Farmasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, perkantoran, perlengkapan Gudang Farmasi, hubungan masyarakat dan surat menyurat kedinasan serta pelaporan.
- c. Me1aksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Ketiga STAF

## Pasal9

Staf Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)mempunyai tugas pokok menjalankan kegiatan operasional penyelenggaraan pengelolaan Puskesmas dilingkungan Kabupaten Empat Lawang yang diberikan oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

## Pasall0

Untuk menye1enggarakan tugas pokok sebagimana dimaksud Pasal 9, staf Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)Puskesmas dan Gudang Farmasi mempunyai fungsi me1aksankan tugas yang diperintahkan kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai berikut :

1. Mengelola administrasi kepegawaian;
2. Mengelola administrasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)dan Gudang Farmasi;
3. Mengelola adminstrasi Perlengkapan Puskesmas dan Gudang Farmasi;
4. Melaksankan administrasi surat masuk dan surat keluar di Puskesmas dan Gudang Farmasi;
5. Melaksankan administrasi Kerumahtanggaanj umum Puskesmas dan Gudang Farmasi; dan
6. Melaksankan tugas yarig diperintah oleh atasan.

## Bagian Keempat

## KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

## Pasal 11

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk.
3. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.

## BABV

## TATAKERJA

## Pasal12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)serta kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Dinas Daerah/Instansi lainnya.

## Pasal 13

Setiap Pimpinan Satuan Kerja wajib mengawasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal14

Setiap Pimpinan Satuan .Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara beIjenjang.

## BABVI PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN

## Pasal15

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas Kesehatan.
2. Kasubbag Tata Usaha di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

## BABVII ESELON

## Pasal 16

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.
2. Kasubbag Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IVb.

## BABVIII

## KETENTUANPENUTUP

## Pasa117

1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal18

Peraturan Bupati ini mulai.berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.


Ditetapkan di Tebing Tinggi Pada tanggal ! G fin t1 rpf 2017

L

BUPATI

PATLAWANG,'l

H. SYANRI

HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal, 1 =r mt! rtr 2017

J SEKRETARISDAERAH / KABUPATENEMPATLAWANG,'




BERITADAERAHKABUPATENEMPATLAWANGTAHUN2017 NOMOR rp

I

r

:

I

-t

p

I

I

ll'f.''''''

LAMPIRAN

: PERA TIJRAN

BUP ATI

EMPAT

LAWANG

:

t~

TAHUN 2017

:,

\0/1Q ~f- ..2Oq.-

: BA

AN

STRUKTUR

ORGANlSASI

UPID

PUSKESMAS

TEBING

TINGGI

KABUPATEN

EMPAT

LAWANG

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

## BAGAN STRUKTUR ORGANlSASI UPTD PUSKESMAS TEBING TINGGI KABUPATENEMPATLAWANG




-,

f

,

LAMPIRAN

:PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG

:

\}

TAHUN 2017

:

,yt Mqru: -XI/'?

: BAGAN STRUId'UR ORGANlSASI UPTD PUSKESMAS MUARA SALING KABUPATEN EMPAT

LAWANG

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS MUARA SALING KABUPATENEMPATLAWANG


•.

~.

1"\_.

\_I•.••

·••

;...•

·.·,.L

;


·It··"

,--

!

I

,It

LAMPlRAN

: PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG

: "9

TAHUN 2017

:

'1'- M.ctru- ~A-

: BAGAN STRUKruR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS TALANG PADANG KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR

TANGGAL

TENTANG


-.

!

j

-!

r

LMlPIRAN

: PERA TURAN BUP AT! EMPAT LAWANG : 1.q TAHUN 2017

:

l&lt;;f W1(ltt #11

: BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS PENDOPO KABUPATENEMPATLAWANG

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS PENDOPO KABUPATENEMPATLAWANG


t.,


LAMPlRAN

: PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG

:

. ~

TAHUN 2017

:

':t Y1l8J1k ~ l:f

: BAGAN STRUK'hJR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS MUARA PINANG KABUPATEN EMPAT

LAWANG

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

## BAGAN STRUKTuR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS MUARA PINANG KABUPATENEMPATLAWANG



•

'\

.


t

11

"f""··'

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG : t

TAHUN 2017 ~ If

:

i

MlV01:-

: BA AN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS LESUNG BATU KABUPATENEMPATLAWANG

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS LESUNG BATU KABUPATENEMPATLAWANG



LAMPIRAN

: PERA TURAN

BUP AT!

EMPAT

LAWANG

1.9 1l "'I '1

TAHUN 2017

I{

ffJt

.?"

: BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS PADANG TEPONG KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UP1D PUSKESMAS PADANG TEPONG KABUPATENEMPATLAWANG


'IT'·

"

ir---

"

j!

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG

:

If)

TAHUN 2017

:

11-

M~

r!lt-

~(r

: BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS NANJUNGAN KABUPATENEMPATLAWANG

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS NANJUNGAN KABUPATENEMPATLAWANG


"tl'

•

1("'""--

-

.

.

•.

!

I

LAMPIRAN

: PERATURAN

BUPATI

EMPAT

LAWANG

:

1.9

TAHUN 2017

:

,~ma.-u Po f:t

: BAGAN STRUKTuR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS SIKAP DALAM KABUPATEN EMPAT LAW ANG

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS SIKAP DALAM KABUPATENEMPATLAWANG



'if'"":"


..

'

"

LAMPIRAN

: PERA TURAN BUPA TI EMPAT LAWANG

:

~

TAHUN 2017

==

BAG~~~~ ORGANISASI UPTD PUSKESMAS PENDOPO BARAT KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS PENDOPO BARA T KABUPATENEMPATLAWANG


tr

'

•

•

t&gt;

I

I

t

LAMPlRAN

: PERA TURAN

BUPATI

EMPAT

LAWANG

:

19 ,:r

TAHUN2017

:

1114"*

~Pr

: BAGAN

STRUKttJR

ORGANISASI

UPTD

GUDANG

FARMASI

KABUPATENEMPATLAWANG

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPID GUDANG FARMASI KABUPATENEMPATLAWANG


-It'.