PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN PAMEKASAN Nomor T2 Tahun 1945 tentang TATA I(Til)LIT BAIIAIT PUPUK ORGANIK (berlaku 6 Agustus 2014)
Pembukaan
Mengingat :
PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN PAMEKASAN NOMOR T2 TAHUN 2OI4 TENTANG
TATA I(Til)LIT BAIIAIT PUPUK ORGANIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAMEKASAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya
- perekonomian ral5yat melalui pengembangan dan penguatan sektor pertanian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, perlu dilakukan upaya tata kelola bahan pupuk organik secara terpadu;
- b. bahwa pengaturan mengenai tata kelola bahan pupuk organik dilakukan untuk memperbaiki kesuburan tanah, meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman, memperbaiki kualitas produk komoditas pertanian dan sekaligus untuk pemberdayaan dan peningkatan kesej ahteraan petani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Bahan hrpuk Organik;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 32091;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 327a1;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 7992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun L992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35O2);
6. Undang-Undang Nomor 1O Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a781;
- g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor t4A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5068); 10.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1'l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 11.
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OL4 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a921; t2.
7. Peraturan Pemerintah Nomor LO2 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO2Ol; 13.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO 1 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 14, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aO79l; t4.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOL tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara€rn Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOL Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a06l;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2t Tahun 2OOS tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4981;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OlO tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 24, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor S8/Permentanl OT.140/8 I2OOT tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7O/PERMENTAN/SR. L4O I 10 12011 tentang Pupuk Organik, Rrpuk Hayati dan Pembenah Tanah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2OLL tentang Tata Kelola Bahan Rrpuk Organik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2All Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2OL3 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun2Ol3 Nomor 17);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAIffAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN:
MenetapKAn : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA BAHAN PUPUK ORGANIK.
BAB I - I{ETENTUAfi IIMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Bahan pupuk organik adalah bahan organik yang berasal dari sisa tanaman dan/atau kotoran hewan dan/atau yang diperkaya berbagai macam sumber hayati yang bermanfaat memperkaya hara, bahan organik tanah dan memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Tata kelola bahan pupuk organik adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mengoptimalkan sumberdaya dan mengembangkan bahan pupuk organik, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pendistribusian, pengawasan, dan pengenaan sanksi.
6. Alat pembuat bahan pupuk organik dan/atau pupuk organik adalah alat yang digunakan oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Tani untuk memproduksi bahan pupuk organik dan/atau pupuk organik.
7. Uji mutu bahan pupuk organik adalah analisis kandungan hara, mineral, logam berat dan mikroba pathogen yang dilakukan di laboratorium ## BAB II ASAS DAIT TUJT'AN Bagian Kesatu Asas
BAB I - I{ETENTUAfi IIMUM
Pasal 2
Tata kelola bahan pupuk organik dilaksanakan
BAB I - I{ETENTUAfi IIMUM
Pasal 3
Tata kelola bahan pupuk organik bertujuan:
- b. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kehidupan manusia dan alam;
- a. melindungi petani dan/atau konsumen untuk mendapatkan bahan pupuk organik bermutu serta menghindari dari penyalahgunaan bahan pupuk organik yang dapat mengancam kelangsungan kehidupan mahluk dan kelestarian ekosistem;
- c. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan
- d. mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk anorganik secara bertahap dan bijak, sehingga terjadi keseimbangan pemakaian bahan pupuk organik bermutu dan pupuk anorganik secara terencana dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan.
PENGADAAIT
BAB III - PENGADAAIT
Pasal 4
- (1) Pengadaan bahan pupuk organik hanya dapat dilakukan melalui produksi dalam negeri.
- (2) Pengadaan bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau koperasi tani yang secara bertahap dan terencana, pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sampai menghasilkan bahan pupuk organik bermutu.
- (3) Kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau koperasi tani yang melakukan produksi atau pengadaan bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus terdaftar pada Dinas Lingkup Pertanian dan telah dikukuhkan oleh Bupati.
- (4) Kelompok tani atau gabungan kelompok tani dalam merencanakan kebutuhan pupuk yang seimbang melalui RDKK harus mencantumkan kebutuhan bahan pupuk organik dalam setiap hektar.
BAB III - PENGADAAIT
Pasal 5
- (1) Bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memenuhi SMBPO.
2. (21 SMBPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis minimal bahan pupuk organik dan terjamin efektivitasnya.
- (3) Bahan pupuk organik yang diproduksi harus berasal dari bahan pupuk organik yang diperkaya dengan berbagai macam sumber hayati dan telah memenuhi persyaratan teknis minimal.
2. (41 Ketentuan lebih lanjut tentang SMBPO dan persyaratan teknis minimal diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENGADAAIT
Pasal 6
Bahan pupuk organik yang masuk dan keluar wilayah daerah dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang dengan difasilitasi oleh Dinas terkait.
BAB TV
PERSYARA?AIT PEIDAT'TARAN
BAB III - PENGADAAIT
Pasal 7
- (1) Bahan pupuk organik yang akan dipergunakan untuk keperluan sektor pertanian harus memenuhi standar mutu dan wajib didaftarkan.
- (2) Bahan pupuk organik yang akan didaftarkan harus didasarkan atas hasil pengujian mutu dari lembaga penguji yang telah distandarisasi dan/atau diakreditasi.
- (3) Bahan pupuk organik harus dicantumkan dalam bentuk label.
BAB III - PENGADAAIT
Pasal 8
- (1) Permohonan pendaftaran bahan pupuk organik hanya dilakukan oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendaftaran bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan dalam Peraturan Bupati.
BAB V - TATA CARA PEIIDA.rTARAIT
Pasal 9
Permohonan pengujian bahan pupuk organik oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau koperasi tani dilakukan secara tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
BAB V - TATA CARA PEIIDA.rTARAIT
Pasal 10
- Dinas yang berwenang setelah menerima permohonan pengujian berkewajiban melakukan proses administrasi lebih lanjut sesuai dengan tata kerja. (1)
- Apabila permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kepada Dinas yang berwenang melakukan pengujian mutu bahan pupuk organik yang akan didaftarkan. (2)
- Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, oleh Dinas yang berwenang diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan secara tertuhs. (3)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pengujian diatur dalam Peraturan Bupati.
I(TBUTT'HAJT PEITGGUIYAAIY
BAHAIV PUPUK ORGAITIK
BAB VII - I(TBUTT'HAJT PEITGGUIYAAIY
Pasal 11
- (1) Penggunaan bahan pupuk organik dilakukan oleh petani dalam budidaya tanaman dengan komposisi berdasar produktivitas lahan dan efisiensi biaya usaha tani guna mendorong terwujudnya pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Kebutuhan penggunaan pupuk dalam budidaya tanaman direncanakan ## BAB VIII
PERTDARAN BATIAJT PUPUK ORGAITIX
BAB VII - I(TBUTT'HAJT PEITGGUIYAAIY
Pasal 12
- (1) Bahan pupuk organik yang beredar harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya serta diberi label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa Indonesia, paling sedikit memuat nama dagang, jenis, volume bersih, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani dan /atau distributor, serta nomor pendaftaran.
- (3) Komposisi bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sesuai yang terdaftar.
- (4) Label harus dicantumkan dalam kemasan kedap air, mudah dilihat dan dibaca dengan jelas serta tidak mudah rusak.
- (5) Peredaran kebutuhan bahan pupuk organik merupakan satu kesatuan manajemen pemupukan yang tidak terpisahkan dengan penggunaan dosis pupuk organik.
- (6) Peredaran bahan pupuk organik bermutu yang diproduksi oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi tani dapat menjangkau wilayah Desa, Kelurahan, dan Kecamatan.
- (7) Pemerintah Daerah dapat mensubsidi bahan pupuk organik bermutu yang diusahakan kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani.
BAB f,X
SISTEM IITFOR}IASI
BAB VII - I(TBUTT'HAJT PEITGGUIYAAIY
Pasal 13
- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi bahan pupuk organik untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan petani dan sumber daya alam.
- (2) Sistem informasi bahan pupuk organik dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi bahan pupuk organik paling sedikit memuat informasi mengenai komposisi dan mutu bahan pupuk organik
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempakan upaya memasyarakatkan penggunaan bahan pupuk organik yang dapat dilakukan melalui penyuluhan, sekolah lapang, media cetak dan/atau elektronik.
TUGAS DAN T'UNGSI PEMERINTATI DAERATI
BAB X - TUGAS DAN T'UNGSI PEMERINTATI DAERATI
Pasal 14
Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya tata kelola bahan pupuk organik yang baik dan berkelanjutan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
Pasal l5
T\rgas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan fungsi untuk:
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber bahan organik;
- a. menetapkan kebijakan pengembangan bahan pupuk organik;
- c. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya bahan pupuk;
- e. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan tata kelola bahan pupuk organik;
- d. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan di bidang pengelolaan bahan pupuk organik;
- f. mengelola informasi tata kelola bahan pupuk organik;
- h. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan kepada pengembang bahan pupuk organik; dan
- g. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi tata kelola bahan pupuk organik;
- i. menerbitkan izin tata kelola bahan pupuk organik.
BAB XI - IIAK, KEWA*'IBAII, DAN I,ARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 16
- (1) Setiap kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani berhak mengembangkan bahan pupuk organik.
- (2) Setiap kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani berhak mendapatkan pendidikan tata kelola bahan pupuk organik, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas bahan pupuk organik.
- (3) Setiap kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani berhak mengajukan usul terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan pengembangan bahan pupuk organik.
- (4) Setiap kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani berhak untuk berperan dalam pengembangan bahan pupuk organik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani berhak melakukan pengaduan kepada Instansi yang berwenang akibat dugaan penyalahgunaan bahan pupuk organik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan dan Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagiaa Kedua KewaJlban
BAB XI - IIAK, KEWA*'IBAII, DAN I,ARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 17
Setiap kelompok tani, gabungan kelompok tani dan latau koperasi tani yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengembangan bahan pupuk organik berkewajiban:
- b. menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya bahan pupuk organik; dan
- a. memberikan informasi yang terkait dengan mutu bahan pupuk organik secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- c. menaati ketentuan tentang standar mutu bahan pupuk organik.
Bagian Ketiga Larangan
BAB XI - IIAK, KEWA*'IBAII, DAN I,ARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 18
Setiap orang dilarang:
- b. melepaskan produk rekayasa genetik untuk bahan pupuk organik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; dan I atau
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran danf atau perusakan sumber dan bahan baku bahan pupuk organik;
- c. mengedarkan bahan pupuk organik kepada petani, kelompok petani, gabungan kelompok tani dan /atau koperasi tani dengan cara pemaksaan yang terkait penggunaan pupuk merek tertentu.
BAB XI - PERAIT SERTA MASYARAI(AT
Pasal 19
- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengembanga.n bahan pupuk organik.
2. (21 Peran masyarakat dapat bempa:
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- a. pengawasan sosial;
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- a. meningkatkan kepedulian dalam pengembangan bahan pupuk organik;
7. Peran masyarakat dilakukan untuk: (3)
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan dalm pengembangan bahan pupuk organik;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial pengembangan bahan pupuk organik; dan
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepelopora.n masyarakat dalam pengembangan bahan pupuk organik;
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pengembangan bahan pupuk organik.
- (1) Pembinaan kelompok tani dan penguatan anggota kelompok tani, gabungan kelompok tani dan latau koperasi tani dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas terkait.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait dan/atau Dinas yang berwenang wajib mengoptimalisasikan pembinaan kelompok dan penguatan anggota kelompok tani, gabungan kelompok tani dxrl atau koperasi tani dalam pembuatan bahan pupuk organik bermutu secara massal.
- (3) Untuk mempercepat produk bahan pupuk organik bermutu secara massal, maka Pemerintah Daerah dapat membantu alat pembuat bahan pupuk organik, sumber hayati, laboratorium terstandarisasi dan/atau terakreditasi, dengan diikuti sosialisasi, pelatihan, pembinaan, dan pendampingan secara terencana dan berkelanjutan serta didukung data yang akurat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dalam bentuk alat pembuat bahan pupuk organik bermutu bagi kelompok tani, gabungan kelompok tani danlatau koperasi tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 yang telah memenuhi syarat dan telah mampu membuat bahan pupuk organik bermutu.
- (5) Dinas dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Balai Penelitian dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakr-rkan transfer teknologi dan pendampingan terhadap Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau Koperasi Tani dalam pembuatan bahan pupuk organik bermutu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, optimalisasi pembinaan, pemberian penghargaan kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani serta pola pembinaan terpadu antara petani dengan peternak guna menuju pembangunan pertanian berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.
PENGAIIIASAIT DAN SAITKSI AI'MIITISTRATIF Bagiaa Kesatu
Pengawasan
BAB XIII - PENGAIIIASAIT DAN SAITKSI AI'MIITISTRATIF Bagiaa Kesatu
Pasal 21
- (1) Pengawasan dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna bahan pupuk organik dengan melindungi kelestarian fungsi lingkungan, keanekaragaman hayati tanah, kepentingan konsumen, dan pelaku usaha.
- (3) Pengawasan atas pengadaan, peredaran, dan penggunaan bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (2) Pengawasan bahan pupuk organik pada tingkat pengadaan, peredaran, dan pengguna€rn dilakukan oleh Instansi yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan peraturan pemndang-undangan.
- (4) Kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani yang melakukan pengadaan bahan pupuk organik wajib mengizinkan Pengawas bahan pupuk organik untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
BAB XIII - PENGAIIIASAIT DAN SAITKSI AI'MIITISTRATIF Bagiaa Kesatu
Pasal 22
- (1) Pengawas bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l benuenang:
- b. melakukan pemeriksaan terhadap sarana tempat penyimpanan dan cara pengemasan;
- a. melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi bahan pupuk organik;
- c. mengambil contoh bahan pupuk organik guna pengujian mutu;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan/atau peredaran bahan pupuk organik.
- d. memeriksa dokumen dan laporan; dan
- (2) Dalam hal Pengawas bahan pupuk organik mempunyai dugaan kuat bahwa telah terjadi pemalsuan dan/atau kerusakan pada bahan pupuk organik yang beredar, dapat menghentikan sementara peredaran bahan pupuk organik tersebut paling lama 3O (tiga puluh) hari untuk melakukan pengujian mutu.
8. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan belum mendapat keputusan mengenai adanya pemalsuan dan/atau kerusakan bahan pupuk organik, maka tindakan penghentian sementara peredarannya berakhir demi hukum. (3)
9. Apabila dari hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diketahui bahwa bahan pupuk organik tersebut tidak sesuai dengan label atau rusak, maka Pengawas mengusulkan kepada Bupati untuk menarik bahan pupuk organik tersebut dari peredaran. (4)
Bagian Kedua Sanksi Adminktratif
BAB XIII - PENGAIIIASAIT DAN SAITKSI AI'MIITISTRATIF Bagiaa Kesatu
Pasal 23
- (1) Terhadap pengadaan dan peredaran bahan pupuk organik yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XTV
PE}IY.IDIKAIT
BAB XIII - PENGAIIIASAIT DAN SAITKSI AI'MIITISTRATIF Bagiaa Kesatu
Pasal 24
- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang:
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap or€rng yang diduga melakukan tindak pidana;
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
- h. menghentikan penyidikan;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dalrtf atau membuat rekaman audio visual; dan
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, rua.ngan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat terjadinya tindak pidana.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.
BAB:W
KSTENTUAN PIDANA
BAB XIII - PENGAIIIASAIT DAN SAITKSI AI'MIITISTRATIF Bagiaa Kesatu
Pasal 25
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50. OO0.OOO,OO (lima puluh juta rupiah).
BAB 'NTI KTTENTUAJT PENUTUP
BAB XIII - PENGAIIIASAIT DAN SAITKSI AI'MIITISTRATIF Bagiaa Kesatu
Pasal 26
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIII - PENGAIIIASAIT DAN SAITKSI AI'MIITISTRATIF Bagiaa Kesatu
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 6 Agustus 2014

Penandatangan: BUPATI PAMEKASAN, SYAFII

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 23 Maret 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OI5 NOMOR 5