PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 24 Tahun 2002 tentang RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR (berlaku 9 September 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan keselamatan terhadap penggunaan kendaraan bermotor untuk melakukan kegiatan pengangkutan orang maupun barang yang memenuhi standar teknis laik jalan maka perlu dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Tehknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Perhubungan;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
- d. Kantor Perhubungan adalah Lembaga Tekhnis Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- f. Penguji adalah Tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi Kwalifikasi Tekhnis tertentu diberi Sertifikat serta Tanda Kwalifikasi Tekhnis sesuai dengan Jenjang Kwalifikasi;
- g. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Serangkaian Kegiatan Menguji dan atau Memeriksa Peralatan Tehknis Kendaraan Bermotor Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus dalam rangka pemenuhan terhadap tekhnis dan laik jalan;
- h. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan Tehknis yang berada pada Kendaraan itu termasuk Kereta Gandengan atau Kereta tempelan yang dirangkaiakan dengan Kendaraan Bermotor;
- i. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap Kendaraan Bermotor yang ## BAB II
KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN TENAGA PENGUJI
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan tekhnis laik jalan;
- (2) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan dijalan wajib dilakukan pengujian kendaraan bermotor;
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengujian berkala yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Setiap kendaraan bermotor sebagaiamana dimaksud Pasal 2 ayat (2) yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa buku, tanda uji berkala dan tanda samping;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1). Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan wajib didaftarkan untuk mendapatkan bukti pendaftaran kendaraan bermotor;
- (2). Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berupa:
- a. Pendaftaran Pertama;
- b. Pendaftaran Perpanjangan;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1). Khusus kendaraan bermotor wajib uji sebelum dilakukan pendaftaran kendaraan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) point a, wajib memiliki tanda bukti lulus uji tipe yang sah;
- (2). Pemilikan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sah setelah dilakukan proses pemeriksaan tanda bukti lulus uji;
- (3). Pemeriksaan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan cara membandingkan realisasi spesifiksi tekhnis kendaraan dengan dokumen tanda bukti lulus uji;
- (4). Lokasi tempat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan ditempat pendaftaran kendaraan bermotor;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
- (1). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada proses pendaftaran pertama, antara lain :
- a. Pemeriksaan keabsahan Sertifikat Registrasi Uji Tipe;
- b. Pemeriksaan keabsahan Tanda Lulus Uji Tipe;
- c. Pemeriksaan rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang bersangkutan dengan Direktur Jendral Perhubungan Darat serta surat keterangan hasil pemeriksaan mutu dikeluarkan oleh Pejabat atau Instansi yang berwenang dari Daerah tempat kendaraan dibuat atau dirakit dan atau diimpor;
- (2). Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dinyatakan :
- a. Tidak sah, apabila spesifikasi tehknis kendaraan yang diperiksa terjadi perubahan atau tidak sesuai dengan data spesifikasi tehknis yang tercantum dalam Dokumen kendaraan, maka proses pendaftaran kendaraan tidak dapat dilanjutkan serta terhadap kendaraan dimaksud diperintah untuk melengkapi dokumen kendaraannya;
- b. sah, apabila spesifikasi tehknis kendaraan yang diperiksa sesuai dengan data spesifikasi tehknis yang tercantum dalam dokumen kendaraan, maka terhadap kendaraan dimaksud diberikan surat keterangan pengesahan tanda bukti lulus uji dan proses pendaftaran pertama dapat dilanjutkan;
- (3). Setelah kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memperoleh Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pertama, maka paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya STNK dimaksud kendaraan wajib didaftarkan diunit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- (4). Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang telah mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Plat Nomor Kendaraan yang pertama kemudian kendaraannya diujikan pada Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
- (1). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pada proses pendaftaran perpanjangan adalah pemeriksaan tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor; bitkan;
- (2). Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat menyatakan :
- a. Tidak sah, apabila spesifikasi tehknis kendaraan yang diperiksa tidak sesuai dengan ketentuan dalam buku uji atau data dalam buku uji dimaksud tidak dapat dibaca dengan jelas disebabkan oleh kerusakan, maka proses pendaftaran perpanjangan tidak dapat dilanjutkan, serta kendaraan bermotor dimaksud diperintahkan untuk dilakukan pemeriksaan ulang/pendaftaran kembali;
- b. Sah, apabila spesifikasi tehknis kendaraan yang diperiksa sesuai dengan ketentuan atau data dalam buku uji, maka terhadap kendaraan diberikan surat keterangan pengesahan tanda bukti lulus uji dan proses pendaftaran perpanjangan dapat dilanjutkan;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
Surat Keterangan Tanda Bukti Lulus Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b, diberikan oleh petugas penguji yang ditunjuk oleh atasan langsung Perhubungan Muaro Jambi;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
- (1). Peghapusan Nomor Uji Kendaraan Bermotor dapat dilakukan terhadap :
- a. Kendaraan bermotor yang secara tekhnis berubah fungsi menjadi kendaraan bermotor bukan kendaraan wajib uji;
- b. Kendaraan bermotor disebabkan usia tehknis tidak dapat dioperasikan lagi dijalan secara permanent;
- (2). Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud dlam ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Pendaftran Kendaraan Bermotor;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10
- (1). Permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor diajukan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Kantor Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi;
- (2). Permohonan untuk pengujian berkala kendaraan bermotor yang tipenya telah memperoleh sertifikasi, sertifikasi registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mengisi formulir permohonan;
- b. memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala;
- c. memiliki surat STNK dan BPKB;
- d. memiliki sertifikat registrasi uji tipe;
- e. foto copy KTP;
- f. wajib membawa kendaraan bermotor yang akan diuji keunit pengujian berkala kendaraan bermotor;
- (3). Permohonan untuk pengujian kendaraan yang tipenya tidak memperoleh sertifikat uji tipe harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mengisi formulir pendaftaran;
- b. memiliki bukti pemilikan kendaraan yang sah;
- c. memiliki bukti pembayaran uji berkala;
- d. memiliki pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang bersangkutan dengan Direktur Jendral Perhubungan Darat serta surat keterangan hasil pemeriksaan mutu dikeluarkan oleh Pejabat atau Instansi yang berwenang dari Daerah tempat kendaraan dibuat atau dirakit dan atau diimpor;
- e. foto copy KTP;
- f. wajib membawa kendaraan yang akan diuji ke unit pengujian berkala kendaraan bermotor;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 11
- (1). Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib menyelenggarakan sistem informasi pengujian berkala kendaraan bermotor;
- (2). Melalui informasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (1) dapat diperoleh antara lain :
- a. fasilitas pengujian dan tenaga penguji;
- b. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- c. jumlah kendaraan menurut jenis, tahun pembuatan, merk dan tipe kendaraan bermotor dalam wilayah pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d. jumlah kendaraan yang diuji;
- e. julmah kendaraan yang lulus uji dan yang tidak lulus uji;
- f. jumlah buku uji dan tanda uji yang dikeluarkan;
- g. permasalahan yang dihadapi;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 12
- (1). Selain untuk kepentingan uji berkala kendaraan bermotor, penguji dapat melakukan penilaian/perlengkapan tekhnis kendaraan bermotor, dan pemeriksaan tekhnis kendaraan bermotor;
- (2). Terhadap pemeriksaan tekhnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan bukti berupa Berita Acara Hasil Penilaian/Pemeriksaan kendaraan bermotor;
- (3). Prosedur dan tata cara tentang pelaksanaan dan penilaian/pemeriksaan tekhnis kendaraan bermotor akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Cq. Kantor Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 13
Lokasi tempat pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan di :
- a. unit pengujian berkala kendaraan bermotor Kabupaten Muaro Jambi;
- b. unit keliling pengujian berkala kendaraan bermotor Kabupaten Muaro Jambi;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 14
- (1). Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh Kantor Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi;
- (2). Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh tenaga penguji serta dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas pengujian sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- (1). Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh tenaga penguji yang telah memiliki kwalifikasi tekhnis pengujian kendaraan bermotor;
- (2). Pengangkatan dan pemberhentian tenaga penguji dilakukan oleh Kepala Kantor Perhubungan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
BAB III - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR Pasal 16
Pasal 16
Dengan nama Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
BAB III - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR Pasal 16
Pasal 17
Objek Retribusi adalah pelayanan berkala kendaraan bermotor yang meliputi :
- a. mobil bus;
- b. mobil penumpang umum;
- c. mobil barang;
- d. kereta gandengan/tempelan;
- e. kendaraan khusus;
BAB III - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR Pasal 16
Pasal 18
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor;
BAB IV - GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 19
Pasal 19
Retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum;
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 20
Pasal 20
Tingkat penggunaan jasa penguji berkala kendaraan bermotor didaarkan atas frekuensi pengujian berkala kendaraan bermotor dan jenis kendaraan bermotor yang diuji;
BAB VI - PRINSIP DAN SARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 21
Pasal 21
- (1). Prinsip dan saran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2). Besarnya biaya pengujian berkala kendaraan bermotor untuk masing - masing jenis kendaraan bermotor wajib uji berkala sesuai dengan tipe yang sama;
BAB VI - PRINSIP DAN SARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 21
Pasal 22
- (2). Besarnya biaya pengujian berkala kendaraan bermotor untuk masing - masing jenis kendaraan bermotor wajib uji berkala sesuai dengan tipe yang sama;
BAB VI - PRINSIP DAN SARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 21
Pasal 23
Wilayah pemungutan adalah seluruh kendaraan bermotor wajib uji yang berdomisili didalam Kabupaten Muaro Jambi;
BAB VI - PRINSIP DAN SARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 21
Pasal 24
- (1). Pemungutan dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2). Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Muaro Jambi;
- (3). Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh Kantor Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi melalui Bendaharawan Khusus Penerima;
- (4). Terhadap petugas pemungut diberikan uang insentif sesuai denga PERDA Kabupaten Muaro Jambi Nomor 25 Tahun 2001 tentang uang insentif atas Pungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah;
BAB IX - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 25
Pasal 25
Masa Retribus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan;
Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
BAB X - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 27
Pasal 27
- (1). Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi Cq. Kantor Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi;
BAB X - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 27
Pasal 28
Setiap pembayaran diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan Dicatat dalam buku penerimaan;
BAB XI - SANKSI ADMINISTRASI Pasal 29
Pasal 29
- (1). Pemilik kendaraan bemotor wajib uji berkala yang karena kelalaiannya terlambat melaksanakan pengujian berkala dikenakan biaya pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tambahan biaya untuk setiap bulannya;
- (2). Keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung mulai dari hari kerja pertama dari akhir masa berlaku uji ditetapkan sebagai berikut :
- a. mobil barang
Rp. 10.000,-
- b. mobil bus
Rp. 8.500,-
- c. mobil penumpang umum
Rp. 8.000,-
- d. kereta gandengan/tempelan
Rp. 7.500,-
- e. kendaraan khusus
Rp. 7.000,-
Bagian Pertama
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Retribusi Daerah
BAB XVI - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 30
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum;
Bagian Kedua
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
BAB XVI - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 31
- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (2). Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan tekhnis dan laik jalan kendaraan bermotor dan Retribusi Daerah;
- b. melarang atau menindak pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan tekhnis laik jalan;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi/pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan tehknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan retribusi daerah;
- d. melakukan penyitaan buku uji kendaraan bermotor yang tidak syah;
- e. membuat dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukuo bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan tekhnis dan laik jalan kendaraan bermotor serta adanya pelanggaran tertunda terhadap retribusi daerah;
- (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya setelah berkoordinasi dengan Penyidik Polri kepada Penyidik Umum, sesuai dengan Ketentuan Umum Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (4). Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA Pasal 32
Pasal 32
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 34
Dengan berlakunya ketentuan Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang ada dan bertentangan / tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 35
Pedoman tekhnis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi;
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 9 September 2002

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI DTO, H. AS'AD SYAM

Penetapan: DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 Oktober 2002

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DTO, MUCHTAR MUIS DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 56 SERI C TAHUN 2002