PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 38 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kot.a Singkawang; 1. (berlaku 8 November 2016)
Pembukaan
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 38 TAHUN 2016
TENT ANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BADANPENANGGULANGANBENCANADAERAH KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG,
- Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
- pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kot.a Singkawang;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ten tang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
5. 10.Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Serita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 45);
6. 11.Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 Nomor 15);
7. PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSED UR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BAD AN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG.
KETENTUAN UMUM
BAB I - Pasal 1
Pasal 1
Dalam Pera tu ran W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Kota Singkawang yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Penanggulangan Bencana Daerah Kata Singkawang. adalah Badan
6. Kepala Sadan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
8. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya di singkat SOP AP adalah standar operasional prosed ur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB I - Pasal 1
Pasal 2
Tujuan penyusunan SOP AP adalah untuk memberikan pedoman bagi PNS di Lingkungan BPBD dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pegawai.
BAB I - Pasal 1
Pasal 3
Manfaat SOP AP adalah :
- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
- d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- e. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
- g. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
- h. menghindari tum pang tindih pelaksanaan tugas;
- I. sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penymmpangan;
- J. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam mem berikan pelayanan; dan
- k. membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.
STANDAR OPERASIONAL PROEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BAB III - STANDAR OPERASIONAL PROEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Pasal 4
- (1) SOP AP BPBD sebanyak 69 SOP AP yang mencakup SOP AP Sekretariat, SOP AP Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, SOP AP Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi, dan SOP AP Seksi Kedaruratan dan Logistik.
- (2) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sekretariat sebanyak 57 SOP AP;
- b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebanyak 4 SOP AP;
- c. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi sebanyak 4 SOP AP; dan
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik sebanyak 4 SOP AP.
- (3) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lam pi ran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB III - STANDAR OPERASIONAL PROEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Pasal 5
- (1) Pelaksanaan SOP AP harus disosialisasikan dan didistribusikan ke seluruh PNS di Lingkungan BPBD.
- (2) SOP AP harus diintegrasikan dengan peraturan lainnya.
BAB III - STANDAR OPERASIONAL PROEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Pasal 6
- (1) Kepala Bad an harus melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memantau pelaksanaan SOP AP dapat berjalan dengan baik dan penyempurnaan terhadap SOP AP scsuai dengan kebutuhan BPBD.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan sekali dan harus mengarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana/ PNS sesuai dengan maksud dan tujuan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara reguler dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil disesuaikan dcngan kebutuhan BPBD.
BAB III - STANDAR OPERASIONAL PROEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Pasal 7
Kepala Badan bertanggung jawab baik secara langsung maupun berjenjang dalam pelaksanaan SOP AP.
BAB III - STANDAR OPERASIONAL PROEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Pasal 8
Format dan bagan alur SOP AP BPBD akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
BAB III - STANDAR OPERASIONAL PROEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Singkavang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 8 November 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK

Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 10 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SING KA WANG ttd SYECH BANDAR BERITA DAERAH KOTA SING KAW ANG TAHUN 2016 NOMOR 34

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Pembina Tk. I NIP. 19681016 199803 1 004
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR

: 38 Tahun 2016

TANGGAL

: 8 NOVEMBER 2016

TENT ANG

STAND AR

OPERASIONAL

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

BADAN

PENANGGULANGAN

BENCANA

DAERAH.

## JENIS - JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PE MERI NTAHAN BADANPENANGGULANGANBENCANADAERAH

## A. SEKRETARIAT :

| NO | OP NAMA S | KETERANGAN |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | gga Kantor Penanganan Rumah Tan | ------------+------------ |
| 2 | nan Dinas Pembuatan Surat Perjala --- | |
| 3 >---· | aris Ruangan (KIR) Pembuatan Kartu Invent - | |
| . | aris Barang (KIB) ------------ Pembuatan Kartu Invent | -------- --- |
| 4 --·- | Pakai Habis Pembuatan Kartu Barang � | |
| 5 | Makan Pembuatan Daftar Uang | |
| 6 | -- ahan Penghasilan Pembuatan Daftar Tamb | -··-------f----------------l |
| 7 � | maan Barang --- --- Pembuatan Buku Peneri | -------1--- |
| 8 -·· | Dari Lingkungan ang Usulan Mutasi Keluar Pemerintah Kota Singkaw ----- | ----·---·-·--·----· ----·····- -·-·--··· |
| 9 | Pajak Laporan Pengajuan Usulan Penghasilan Pribadi | |
| 10 | -. ntor Pelayanan Kebersihan Ka | |
| 11 | Pelayanan Tamu | |
| 12 | Pengurusan Barang ---- | -. |
| 13 | rja Pegawai ··----·-----+--- Pengusulan Sasaran Kine | |
| 14 | Penanganan Surat Keluar ·---- | |
| 15 | Penanganan Surat Masuk | |
| 16 | --- Pengamanan Kantor | |
| 17 | Penerbitan Surat Tugas | |
| 18 | PNS Penerbitan Surat Ijin Cuti | |

| 19 | E Pengusulan Karis,Karsu,Karpeg/KP .. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | ---------- Penerbitan SK --· |
| 21 | -------------- Penyimpanan Barang -·---- |
| 22 | Pembuatan Stock Opname ·--·--·--· |
| 23 | Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala ·--- |
| 24 | Pembayaran Gaji |
| 25 | ---- ---- ------ ------· ----- Anggaran Penyusunan Rencana Kerja dan (RKA) .. . |
| 26 | D (Murni Penyusunan Anggaran Kas APB |
| 27 | --------·--- · (SPM) .- a Penerbitan Surat Perintah Membay ---·---- |
| 28 | awaban ---· g an Pembuatan Surat Pertanggun Administratif Bendahara Pengeluar ---- |
| 29 -···-- | ·----------- -·--· Pencairan Dana � --·- - ---------- |
| 30 -·- | ----------- . Penjumalan 1---- . --- ----- |
| 31 | Penyusunan Buku Besar |
| 32 | Penyusunan Neraca |
| 33 | Penyusunan Prognosis |
| 34 le | I Laporan ----· Penyusunan Catatan Atas Keuangan(CALK) 1-- ·----- |
| 35 | endahara : Penyusunan Buku Kas Umum B Pengeluaran |
| 36 | Penyusunan Buku Kas Tunai |
| 37 | Penyusunan Buku Simpanan Bank |
| 38 | Penyusunan Buku Pajak -----·· |
| 39 | Penyusunan Buku Panjar |
| 40 | (ROB) Penyusunan Rincian Objek Belanja |
| 41 | Jawaban Penyusunan Surat Pertanggung Fungsional bendahara Pengeluaran |
| 42 | Register Penutupan Kas |

| 43 | Penyusunan SPT Tahunan | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 44 | n Dokumen Pelaksana Anggara | |
| 45 | Upload Gaji ··---·- | |
| 46 '--·· | I orksheet) Penyusunan Kertas Kerja (W ··- ·---·-- | |
| 47 | isasi Anggaran, ----------·----i ------------- Penyusunan Laporan Real (LRA) ·- | |
| 48 | - ------ -----+----- 1 an Pembayaran Penerbitan Surat Perminta (SPP) | |
| 49 1--·· | Tahunan (RKT) Penyusunan Rencana Kerja ·------ | |
| 50 | ---·- ----------!-------·--·-- Penyelenggaraan Penyelenggaraan D) dan Laporan aban (LKPJ) Penyusunan Laporan Tugas SKPD/Laporan Pemerintahan Daerah (LPP Keterangan Pertanggungjaw | |
| -- 51 | Renja) Penyusunan Rencana Kerja ( | |
| 52 | ta bilitas Kinerja -·------------1------------ Penyusunan Laporan Akun Instansi Pemerintah (LAK1P) ·---- | |
| 53 | gis (RENSTRA) Penyusunan Rencana Strate | |
| 54 | rja (TAPKIN) Penyusunan Penetapan Kine - | |
| 55 ··-- | n Kinerja Penyusunan Laporan Capaia ·-·-·-···-. . - ... ____ ·- .. | .. |
| 56 | ao« ·······- Penyusunan Laporan Pen Kegiatan (LPKK) | |
| 57 | Laporan Hasil I Penyusunan Tindak Lanjut Pemeriksaan (LHP) | |

·-

----··------'------

## 8. SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Rawan Bencana Banjir Monitoring Daerah | -----··------------+----------- |
| 2 | - Kebakaran Pada Bangunan Sidak Alat-Alat Gedung | |
| 3 | Sapras Kebutuhan encana Pemenuhan Penanggulangan B | ------ ·-· |
| 4 | ma Keamanan Bangunan Penyusunan Nor Gedung | |

•

.

.

## C. SEKSI REHABILITASI DAN REKONTRUKSI

| NO | AMA SOP N | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | ----- ·-··-- uasi, dan Analisa Pelaporan uksi Pemantauan, Eval Pada Saat Rekontr | -------+------------- |
| 2 | an Rekontruksi Perumusan Kebijak | |
| 3 | ehabilitasi dengan Instansi Koordinasi Pada R Terkait | |
| 4 | an Rehabilitasi Perumusan Kebijak | |

--•--- -------

�

----------

## D. SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 ---··- | i Korban Operasi Standar dan Evaluas Bencana ----- ­ .. | |
| 2 | an Logistik Pengarahan SDM Peralatan d | |
| 3 | n Pemenuhan ana Tata Cara Pemberian Bantua Sapras Penanggulangan Bene | |
| 4 | p Lokasi, Lokasi rnber Daya Kaji Cepat dan Tepat Terhada Kerusakan, Kerugian, dan Su --- | |

WALIKOTA SINGKAWANG,


AWANG ISHAK


Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004