PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 5 Tahun 2017 tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN (berlaku 2 May 2017)
Pembukaan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Bantuan Hukum.
9. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
10. Pemohon Bantuan Hukum kelompok orang miskin atau adalah orang atau kuasanya yang tidak tennasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
11. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
12. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
13. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
BABII ASAS DAN TUJUAN Pasal2
Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektifitas; dan
- g. akuntabilitas.
Pasal3
Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:
- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;
- c. menjamin terwujudnya bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh
masyarakat dalam lingkup Daerah;
- d. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- e. memperoleh peradilan yang efektif dan efisien yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Anggaran Pendapatan selanjutnya disingkat Pendapatan dan Situbondo. dan Belanja Daerah yang APED adalah Anggaran Belanja Daerah Kabupaten
6. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Situbondo yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan ## BAB III RUANO LINGKUP Pasal4
- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum ayat (1) meliputi sebagaimana dimaksud pada masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
Penerima bantuan hukum berhak:
- a. mendapatkan infonnasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum;
- b. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip› prinsip pelayanan publik;
- c. mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- e. mencabut surat kuasanya dengan persetujuan pemberi bantuan hukum.
Pasal6
Penerima bantuan hukum wajib:
- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.
Baglan Kedua
Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum Pasal7
Pemberi bantuan hukum berhak:
- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menenma anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN Baglan Kesatu Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum Pasal 5
Pasal 4
- (!) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN Baglan Kesatu Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum Pasal 5
Pasal 5
Penerima bantuan hukum berhak:
- a. mendapatkan infonnasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum;
- b. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip› prinsip pelayanan publik;
- c. mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- e. mencabut surat kuasanya dengan persetujuan pemberi bantuan hukum.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN Baglan Kesatu Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum Pasal 5
Pasal 6
Penerima bantuan hukum wajib:
- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.
Baglan Kedua
Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum Pasal7
Pemberi bantuan hukum berhak:
- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menenma anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum
- (!) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (I).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara.
Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
- (I) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi meliputi kegiatan:
- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum.
Paaal 13
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN Baglan Kesatu Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum Pasal 5
Pasal 9
- (I) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Iembaga pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mengajukan permohonan kepada Bupati.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN Baglan Kesatu Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum Pasal 5
Pasal 10
- (!) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (I).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN Baglan Kesatu Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum Pasal 5
Pasal 11
Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
Pasal 18
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 19
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Llngkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah beberapa ka1i diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Narna dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
14. Peraturan Daerah kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.
KETENTUAN UMUM
BABI Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Anggaran Pendapatan selanjutnya disingkat Pendapatan dan Situbondo. dan Belanja Daerah yang APED adalah Anggaran Belanja Daerah Kabupaten
6. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Situbondo yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan ## BAB III RUANO LINGKUP Pasal4
- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum ayat (1) meliputi sebagaimana dimaksud pada masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
Penerima bantuan hukum berhak:
- a. mendapatkan infonnasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum;
- b. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip› prinsip pelayanan publik;
- c. mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- e. mencabut surat kuasanya dengan persetujuan pemberi bantuan hukum.
Pasal6
Penerima bantuan hukum wajib:
- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.
Baglan Kedua
Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum Pasal7
Pemberi bantuan hukum berhak:
- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menenma anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum
- (!) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (I).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara.
Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
- (I) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi meliputi kegiatan:
- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum.
Paaal 13
- (I) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Iembaga pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Bupati.
PERSYARATAN, TATA CARA PENGAJUAN
PERMOHONANDAN TATA KERJA
Baglan Kesatu Syarat Permohonan Bantuan Hukum
Paaal 14
- (!) Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan pennohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dilampiri dengan:
- a. foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
- b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa di mana pemohon bantuan hukum berdomisili atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; dan
- c. uraian atau
PENJELASAN
Pembukaan
yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.
## Baglan Kedua
## Tata Kerja
PENJELASAN
Pasal 15
Dalam ha! permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon.
PENJELASAN
Pasal 16
Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
PENJELASAN
Pasal 17
- (!) Pemberi bantuan hukum pelaksanaan tugasnya pada tembusan kepada DPRD. wajib melaporkan Bupati dengan - (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ## BAB VII PENDANAAN Pasal 18 Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. ## Pua! 19 - (1) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengajukan permohonan dana bantuan hukum kepada Bupati. - (2) Permohonan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari penerima bantuan hukum. ## Pual20 - (!) Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan per perkara atau per kegiatan. - (2) Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum secara litigasi disalurkan apabila pemberi bantuan hukum sudah menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan menyampaikan laporan disertai dengan bukti pendukung. - (3) Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum secara non litigasi disalurkan apabila pemberi bantuan hukum sudah menyelesaikan kegiatan paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam paket kegiatan non litigasi dan menyampaikan laporan disertai dengan bukti pendukung. - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum dan besaran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati. ## Pa...t21 - (1) Dana pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi bantuan hukum dalam bentuk kegiatan yang melekat pada perangkat daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan bantuan hukum. - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati. ## Pa...t22 Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/ at.au pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya. ## BABVIIl ## TIM VERIFIKASI Pa...t23 - (!) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memeriksa kebenaran laporan, pemyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3). - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dalam Peraturan Bupati. ## SANKSI ADMINISTRATIF ## BAB IX Pasal24 - (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan sanksi administratif. - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l)berupa: - a. teguran tertulis; dan - b. pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima. - (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Diundangkan di Situbondo pada tanggal 2 0 JUN 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, ~ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR I? NOREG PERATURAl'I DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR: 139 -5/2017 ## KETENTUAl'I PIDAl'IA ## BABX Pasal25 - ( 1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah kejahatan. ## BAB XI KETENTUAl'I PENUTUP Pa""126 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. ## Pasal27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah m1 dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 1 2 MAY 2017 BUPATI SITUBONDO, DADAl'IG WIGIARTO ## PENJELASAN