Unknown Unknown Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dimana diperlukan pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa serta Perangkatnya (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KABUP ATEN TEBO ,
PERATURANDAERAHKABUPATENTEBO
NOMOR 37 TAHUN 2001
TENT ANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dimana diperlukan pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa serta Perangkatnya Menimbang
2. untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan di Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lemabarn Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
6. Peraturan Menteri
.
Menetapkan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan lnstruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk pelaksanaan dan penyesuian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN
PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
BAB. I
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Bupati adalah Bupati Tebo.
- c. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Sadan Eksekutif Daerah;
- f. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Sadan Perwakilan Desa;
- h. Kepala Desa adalah Pimpinan dari Pemerintah Desa;
- i. Perangkat Desa adalah unsur staf, h yang membantu Kepala Desa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan;
- j. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya;
- k. Tunjungan adalah jumlah penerimaan/bantuan keuangan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur di dalam Peraturan Desa;
I. Anggaran
.
- I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintah dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa;
- m. Pegawai Negeri Sipil adalah meraka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya dan digaji yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berluku.
- (2) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Oesa meninggal dunia di dalam atau sewaktu menjalankan tugas, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian dari Pemerintah Oesa dan dari Pemerintah Oaerah.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diberikan kepada Ahli Waris yang berhak.
Apabila
.
- (1) Apabila Kepala desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan tunjangan kecelakaan.
Pasal. 6
Pasal 4
Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan APB Desa.
Pasal 5
## Pasal. 5
Pasal 6
Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan APB Desa.
Pasal. 5
- (2) Pegawai Negeri Sipil, polri dan TNI yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa menerima penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (1) Kepala Desa dan Perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di dalam Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan APB Desa. ## Pasal. 4 ## KEDUDUKAN KEUANGAN ## BAB. Ill.

Penandatangan: Pegawai negeri Sipil, Polri dan TNI yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, mengenai kedudukan kepegawaiannya disesuaikan dengan perundang- undang yang berlaku. ## Pasal. 3

Penandatangan: Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan dan melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan ke masyarakatan di Desa. ## Pasal. 2 ## KEDUDUKAN ## BAB II ## Pasal. 7

Penandatangan: Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk Kepala Desa dan 5 (lima) tahun untuk Perangkat Desa sebagai Pejabat Pemerintah Desa diberikan penghargaan sekaligus 2 (dua) kali jumlah penghasilan akhir, atau dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Oesa. ## Pasal. 8 - (1) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,5,6 dan Pasal 7 dibebankan pada APB Desa. - (2) Dalam rangka penyusunan APB Oesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak menutup kemungkinan adanya subsidi tunjungan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Oaerah. ## Pasal. 9

Penandatangan: Penghasilan tetap setiap bulannya sebagimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 6 diberikan kepada Kepala Oesa dan Perangkat Oesa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan APB Desa. ## BAB. IV ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal. 10 Oengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. ## Pasal. 11

Penandatangan: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Oaerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati. ## Pasal. 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Tebo. Pada tanggal 9 Nopember 2001 H. DARK U T N I, SH. Pembina Utama Muda NIP. 430004928 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2001 NOMOR 3 7

Penetapan: Diundangkan di Muara Tebo Pada tanggal 1 O Nopember 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN TEBO