Unknown Unknown Nomor 01CA.TAHUN Tahun 2012 tentang GARA PERATURAN au�ATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 01CA.TAHUN 2012 TENT ANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMINAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar khususnya Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dalam rangka meningkatkan jangkauan, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, maka perlu ditetapkan P€tunjuk Teknis Program Jaminan ,&lt;eseh$tar1 M�sJara�at (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas dan Jaringannya dengan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara;
Mengingat : 1 . Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahlin 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
·
,
1
1
1
I
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
2. I . t 1 1 5. Undang-Undana Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 7' (Lernbaran Negara /�ahun 2004 N?mor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana · telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undcing Nomor 36 !,hu� .2009 1 ten\a�g Kes�hatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, ljambaHa� lenlib�ran 1 Negara Nomor 4022);
6. 9 . . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 );
8. 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
9. 1 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Memperhatikan
Menetapkan :
- 1 . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/NJl�NKES/PERN/2011 tentang pelaksanaan Program Jamin�n Kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) I I . 11 '
- ' 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562 I MENKES I PER /XII /2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.
I
.
.
r
.
.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
I
<!-- formula-not-decoded -->
- 1 . Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Minahasa Tenggara yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara menurut prakarsa sendiri BAB II I TUJUAN DAN SASARAN Pasal2
Tujuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas dan [arinqannya, yaitu :
- ! I I I I I 1 , . · a. terselehggarahya pelaya'nan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya termasuk Poskesdes bagi Peserta Program Jamkesmas;
- b. terselenggaranya pelayanan persalinan di Puskesmas dan jaringannya termasuk Poskesdes serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya seperti Bidan Praktek Swasta, Klinik Bersalin, Dokter Praktik yang berkeinginan ikut serta dalam program ini melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Tim Pengelola setempat, dimana yang bersangkutan dikeluarkan ijin prakteknya;
- c. terselenggaranya proses pelayanan rujukan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) rujukan;
- d. terkendalinya mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
- e. terselenggaranya manajemen pengelolaan Program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas;
- f. terselenggaranya pembinaan program Jamkesmas dan Jampersal di setiap jenjang administrasi.
Pasal 3
1
1
1
I
1
,
'
,
1
1
I
I
1
- ( 1 ) Sasaran Pelaksanaan Program Jarnkesrnas' dan 'Jampersal terdiri dari :
- a. Puskesmas, Posyandu dan Puskesmas Kelililing;
- b. Pondok Bersalin Desa (Polindes) atau Pos Resehatan Desa (Poskesdes);
- 1 / c. Bid an dan 09f ter praktek swasta untuk pelayanan pertolongan persalinan;
1 ) ,
I
,
11
1 1
'
•
r
I
•
- (2) Sasaran Program Jamkesmas terdiri dari :
- a. Seluruh peserta Jamkesmas yang memiliki kartu Jamkesmas:
- b. Peserta Keluarga Harapan (PKH) yang .. memiliki 'kartu PKH tetapi belum t�rmasu�I p�kerta U�m�esmas/tidak memiliki kart,u Jamkesmas;
- c. Gelandangan, pengemis, anak terlantar yang direkomendasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara/lnstitusi sejenis di daerah sehingga tidak perlu menunjukkan kartu Jamkesmas.
- (3) Sasaran Program Jampersal meliputi semua ibu hamil dan ibu bersalin yang belum memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan.
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN Pasal4
- ( 1 ) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya termasuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Pos Kesehatan Desa , Pondok Bersalin Desa, Pos Pelayanan Terpadu, Pos Upaya Kesehatan Kerja dan lain-lain) di wilayah tersebut yang mencakup :
- a. pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
- b. pelayanan pengobatan umum;
- c. pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal;
- d. penanganan gawat darurat; I I
I
.
- e. penanganan gizi kurang/buruk;
I
I
I
1
I
1
I
, ,
I
1
1
1
- f. tindakan medis/operasi kecil;
- g. pelayanan kesehatan ibu dan anak (pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas dan neonatus,bayi dan anak balita);
- h. pelayanan imunisasi wajib bagi bayi dan ibu hamil;
I
- i . pelayanan kese�atan melalui kunjungan rumah;
- l j . pelayanan kelua,y� berencana, termasuk penanganan iifek samping dan komplikasi; I 1 /
- k. pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
- I . pemberian -obat-obatan:
- m. rujukan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Rawat lnap Tingkat Primer dilaksanakan pada kondisi 0 pasien rawat ja1ar l per1u1 dil�kukan perawatan. maka sebagai alternatif untuk 1 1 , I , , perawatan lanjutan adalah dilakukan rawat inap di Puskesmas perawatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, apabila tidak rnerniliki kemampuan perawatan lanjutan harus dilakukan rujukan ke Rumah Sakit yang memberikan pelayanan program Jamkesmas.
- (3). Jenis pelayanan pada Puskesmas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah :
- a. akomodasi rawat inap;
- b. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
- c. laboratorium sederhana (darah, urin, feses rutin);
- d. tindakan medis kecil;
- e. pemberian obat;
- f. persalinan normal dan dengan penyulit.
- (4). Pelayanan pertolongan persalinan yang dapat dilakukan di Puskesmas dan jaringannya termasuk Poskesdes, bidan dan dokter praktek adalah pertolongan persalinan normal kecuali Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) dapat melakukan pertolongan dengan penyulit per vaginam sesuai kompetensinya.
- (5). Pelayanan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup: I I I I 1 1
- a. pemeriksaan keharnllan:
I
I
I
I
l ' i
,
,
- b. pertolongan persalinan normal;
- c. pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan;
- d. pelayanan bayi baru lahir;
- e. penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru l ahir;
5. 1 f. bayi dan anak' iyang l ahir dari pasangan (suami dan istri) peserta Jamkesmas set�lah dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan menunjukkan akte k�lahiran/surat kenal lahir/pernyataan dari tenaga kesehatan, kartu\_ Jamkesmas orang tua dan kartu keluarga orang tua.
- (6) Pelayanan Spesialistik diberikan apabila Puskesmas memiliki fasilitas pelayanan spesialistik baik berupa pelayanan dokter spesialis (rawat jalan, rawat i nap, tindakan operatif) maupun pelayanan penunjang spesialistik (laboratorium, radiologi dan lain-lain) sehingga kegiatan tersebut dapat menjadi bagian kegiatan Program Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya .
r
,
r
.
.
- (7) Rujukan pelayar�� k�sehat 9 n dapat berasal dari Pos kesehatan desa/Pondok I 1 I -1 1 1 . , bersalin desa, Puskesmas pembantu ke Puskesmas, atau antar Puskesmas dan dari Puskesmas ke Rumah Sakit atau sarana penunjang medis lainnya.
- (8) Prosedur rujukan dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur dengan prinsip portabilitas.
- (9) Pelaksanaan rujukan harus didasarkan pada indikasi medis dan pada kondisi gawat darurat proses rujukan dapat langsung dari Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin Desa ( Polindes) ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat.
4. ( 1 0 ) Jen is pelayanan kesehatan perorangan primer yang dibatasi dan tidak dijamin oleh Jamkesmas meliputi :
- a. jenis pelayanan kesehatan rawat inap, tindakan operatif yang ditangani oleh dokter spesialistik;
- b. jenis pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- c. pelayanan kosmetika;
- d. general chek up;
- e. protesis gigi tiruan;
- f. pengobatan alternatif;
- g. pelayanan kesehatan �ntuk rnendapat ket1,1runan;
12. I · · I · I I h. pelayanan kesehatan pada masa tang.gap .��rurat benc�na alam;
13. i . pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
14. ( 1 1 ). Dukungan manajemen Puskesmas meliputi :
- a. perencanaan adalah menyusun Plan of Action (POA) baik berupa POA 1 / I Tahunan pada awal kegiatan maupun POA bulanan/triwulan sebagai rencana pelaks�naar kegiatan bulanan dan triwulan. POA merupakan unsur perencanaan liyang wajib dibuat oleh Puskesmas, sedangkan untuk pencairan anggaran harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa tenggara.
- b. penggerak pelaksanaan adalah kegiatan penggerakan pelaksanaan yang meliputi proses minilokakarya untuk membahas hasil kegiatan bulan l alu, hambatan/masalah dan penyusunan Perencanaan atau Planning of Action (POA) untuk kegiatan bulan akan datang.
'
•
r
I
•
1
'
,
,
I
I
,
1
1
.
- c. monitoring dan evaluasi pemantauanpelaksanaan pengaduan masyarakat adalah kegiatan monitoring ditujukan pada I kegiatan sehari-hari termasuk penyelesaian dan kegiatan evaluasi berupa kegiatan pencatatan dan pelaporan yang merupakan kegiatan berkesinambungan, kemudian membuat Laporan Tahunan Program Jamkesmas dan Jampersal untuk meningkatkan kinerja tahun berikutnya .
.
, I
BAB Ill - RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN Pasal4
Pasal 5
- ( 1 ) Kebutuhan obat, bahan med is habis pakai, vaksin dan logistik lainnya untuk pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya termasuk Poskesdes dan Polindes disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Kebutuhan se�agaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas bersumber dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU)., Bansos (MOU dengan Apotik), Provinsi I maupun Pemerintah Pusat berupa buffer stock (stok penyanggah); I I · I · I
'
<!-- formula-not-decoded -->
BABV TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN Pasal6
- ( 1 ) Tempat pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat Primer dapat dilakukan I di Puskesmas I I dan jaringannya baik berupa kegiatan pelayanan kesehatan di l1am/ gedung maupun kegiatan pelayanan kesehatan di I . I luar gedung yang meliputi : , ,
- a. dalam gedung, yaitu :
- 1 ) Puskesmas perawatan;
- 2) Puskesmas;
- 3) Pustu;
- b. luar gedung, yaitu:
- 1 ) Pusling;
- 2) Poskesdes;
- 3) Polinµes;
.
.
r
,
.
- 4) UKBM ( Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) terdiri dari Pos Pelayanan terpadu (Posyandu), Upaya Kesehatan Kerja (UKK) , Pos Obat Desa (POD) dan lainnya; atau
- 5) sarana lainnya yang tersedia di wilayah tersebut termasuk rumah penduduk;
- (2) Tempat pelayanan pertolongan persalinan dapat dilakukan di sarana pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas dan jaringannya, Poskesdes/Polindes, bidan praktek, rumah bersalin, dokter praktek (khusus untuk praktek swasta persyaratan harus ada ikatan perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara) maupun di rumah penduduk oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
TATA CARA PENCAIRAN, PENGGUNAAN DAN BESARAN DANA
BABVI Pasal7
Tata cara pencairan dana sebagai berikut:
1
- ' ' I I , , 1 ) Puskesmas mernbuat POA kegiatan. tahunan p�qa awal tahun kegiatan dan pembiayaannya yang telah disepakati dalam f�tJril minilokakarya Puskesmas yang dihadiri oleh pengelola Jamkesmas dan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 2) BAB IX
PENUTUP
BAB Ill - RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN Pasal4
Pasal 14
Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat I mengetahuinya, memerintahka� p�ngur,dan�an\_ Peraturaa I ini dengan penernpatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Minahasa Tenggara. , ' , 1 /\

Penetapan: Ditetapkan di : Ratahan 2012 pada tanggal :I2 Januarí I • Oiundangkan di pada tanggal : Ratahan 2012 PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19541128 198002 1003 SEKRETARI: DAERAH KABUPATEN MIYAHASA TENGGARA Drs. FREDY F. LENDO ' • r I • SERITA DAERA� KABYFtTEf)J ff!NArl�ASA TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR SERI. . | NO | PEJABAT PENGELOLA | PARAF KOORDINASI | KETERANGAN | |------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|

Penandatangan: | 1 | BUPATI | J | Dh.untuk mohon "1" ditandatanganl |

Penandatangan: | 2 | SEKRETARIS DAERAH | ii | | | 3 | ASISTEN i | | | | 4 | KADIS KESEHATAN | �� | | | 5 | KABAG HUKUM | :� | |

Penandatangan: | 6 | SEKRETARIS DINAS KESEHATAN | w I | | | 7 | KA,SUBBAG.PERUNDANG- UNDANGAN | ( ,1 | -- | | 8 | KA,SUBBAG.KEUANGAN &PERENCANAAN DINKES | A | |