PERATURAN BUPATI MA Nomor 34 Tahun 2015 tentang SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH (berlaku 5 Agustus 2015)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN), dan dalam upaya menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur di daerah yang efektif dan efisien diperlukan adanya jaringan data spasial;
- b. bahwa untuk mewujudkan integrasi data dan informasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan diperlukan pengembangan data dan informasi dalam bentuk data spasial dengan didukung oleh infrastuktur yang dapat menghubungkan antar sektor, antar pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
12. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar.
5. Infrastruktur Data Spasial yang selanjutnya disingkat IDS adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas data dan informasi spasial secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian akses pelayanan data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup kepada masyarakat luas disetiap daerah secara mudah, cepat dan akurat.
6. Saruan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.
7. Jaringan Data Spasial Daerah yang selanjutnya disingkat JDSD adalah Jaringan Data Spasial Daerah yang merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data Spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan bersinambungan serta berdayaguna.
8. Data spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap unsur keruangan yang berada dibawah, pada atau diatas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.
9. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial tertentu.
10. Unit Kliring adalah salah satu unit kerja pada Simpul Jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial tertentu.
11. Metadata adalah informasi singkat atas Data Spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas, distribusi, sitasi, waktu, dan acuan data.
12. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
13. Spesifikasi Data Spasial adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan
PENJELASAN
Pembukaan
rinci sesuai dengan kekhususan Data Spasial.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
## BAB II
## TUJUAN DAN SASARAN
##
PENJELASAN
Pasal 2
Tujuan dibentuknya Simpul Jaringan Data Spasial Daerah adalah: - a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data Spasial; - b. melakukan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial dibidangnya; - c. menjamin data Spasial dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; - d. membangun sistem akses Data Spasial yang terintegrasi dengan sistem akses Data Spasial Nasional; - e. melakukan koordinasi antarlintas pelaku pengelola Data Spasial di bidangnya dan menyampaikan Data Spasial maupun Metadata kepada Unit Kliring; dan - f. melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis Data Spasial di bidangnya.
PENJELASAN
Pasal 3
Sasaran dibentuknya Simpul Jaringan Data Spasial Daerah adalah: - a. terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan pengembangan JDSD serta pemanfaatan data spasial; - b. terselenggaranya fasilitasi pengumpulan, pertukaran dan penyebarluasan data spasial diantara instansi pemerintah, masyarakat dan swasta; dan - c. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data spasial. ## BAB III ## KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ## Bagian Kesatu Kedudukan
PENJELASAN
Pasal 4
Kedudukan simpul Jaringan Data Spasial Daerah (JPSD) di Bappeda sebagai simpul pengembangan Jaringan Data Spasial Daerah (JPSD). Bagian Kedua Tugas Pokok
PENJELASAN
Pasal 5
Simpul Jaringan Data Spasial Daerah mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut: - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan data geospasial dan informasi geospasial; - b. melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial; - c. memberikan bimbingan, pengawasan dan pelatihan data spasial Kabupaten Banjar; - d. melakukan penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan simpul jaringan data spasial Kabupaten Banjar; - e. membangun sistem akses simpul jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Banjar; dan - f. membangun sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis sistem informasi geospasial di Kabupaten Banjar. Bagian Ketiga Fungsi
PENJELASAN
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Simpul Jaringan Data Spasial Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: - a. sarana pertukaran Data Spasial; - b. sarana penyeberluasan Data Spasial; - c. institusi yang melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan Data Spasial di daerah; dan - d. penyelaras pengembangan kebijakan JDSD di seluruh SKPD. ## BAB IV ## PENETAPAN LEMBAGA DAN STANDAR TEKNIS JDSD
PENJELASAN
Pasal 7
- (1) Dalam aspek kelembagaan diatur hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan dan penetapan Lembaga Pengelola JDSD, penetapan Mekanisme Koordinasi dan Fasilitasi, pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Pengelolaan JDSD. - (2) Lembaga Pengelola JDSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai koordinator pelaksana JDSD dilakukan oleh Bappeda. - (3) Mekanisme Kerjasama Institusi yang mengatur tentang tata cara dan prosedur kerjasama dalam pembangunan serta pemanfaatan Data Spasial antar Perangkat Daerah, diatur lebih lanjut. - (4) Pembinaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibidang survei dan pemetaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan.
PENJELASAN
Pasal 8
- (1) Pengaturan Standar Teknis meliputi kriteria teknis yang diperlukan untuk pembangunan dan pertukaran Data Spasial. - (2) Standar teknis Data Spasial sebagai kerangka dasar pemetaan wilayah meliputi pengaturan skala dan resolusi, sistem proyeksi, datum pemetaan dan sistem penomoran lembar peta, mengacu kepada standar pemetaan dasar Nasional. - (3) Standar teknis Data Spasial dasar JDSD mengacu pada ketentuan Nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan JDSD. - (4) Standar teknis pembangunan Metadata JDSD memuat informasi mengenai tema, skala, penanggung jawab, tahun, format data, cakupan wilayah, kerangka pemetaan sumber, data dan metode perolehan atau konversi data. - (5) Standar teknis pertukaran data yang meliputi Pembangunan jaringan pertukaran data dan mekanisme pertukaran data akan diatur lebih lanjut.
PENJELASAN
Pasal 9
- (1) Pembangunan Data Spasial dasar dilakukan secara bertahap meliputi pengaturan jenis data, penyajian data dan penanggungjawab data. - (2) Pembangunan Data Spasial dasar terdiri dari berbagai jenis Data Spasial yang memuat informasi tentang kerangka dasar, b