PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 47 Tahun 2013 tentang PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 24 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI BANYUWANGI SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG
PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 sehingga dapat tercapai dengan optimal, sebelum adanya persetujuan bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 106 sampai dengan Pasal 109;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti proses sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 10/E).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
Dengan Peraturan Bupati Banyuwangi ini ditetapkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:
Pasal 2
- (1) Penggunaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dipergunakan untuk pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar angka Perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013.
- (2) Pengeluaran setiap bulan dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk belanja yang bersifat mengikat dan wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja bersifat wajib pada ayat (2) merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
Pasal 3
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah
Rp.
1.904.766.369.904,67
2. Belanja Daerah
Surplus/(Defisit)
Rp.
2.102.039.002.374,14
(197.272.632.469,47) Rp.
Rp. 1.614.810.000,00
3. Pembiayaan Daerah:
- a. Penerimaan
Rp. 202.272.632.469,47
- b. Pengeluaran
Rp.
5.000.000.000,00
Surplus/Defisit Rp. 197.272.632.469,47
Pasal 4
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp.
171.602.586.394,67
- b Dana Perimbangan
Rp. 1.307.181.620.758,00
- c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
Rp.
425.982.162.752,00
Jumlah Pendapatan
Rp. 1.904.766.369.904,67
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
Rp. 59.715.970.322,00
- b. Retribusi Daerah
Rp. 26.894.945.392,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Rp. 16.066.339.289,58
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Rp. 68.925.331.391,09
Jumlah PAD
Rp. 171.602.586.394,67
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak
Rp. 75.688.689.758,00
- b. Dana Alokasi Dana Umum sejumlah
Rp. 1.154.495.171.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
Rp. 76.997.760.000,00
Jumlah Dana Perimbangan
Rp. 1.307.181.620.758,00
- (4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah sejumlah
- b. Dana Darurat sejumlah
Rp.
0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
Rp. 92.490.251.512,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus Rp. 302.689.746.240,00
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Rp. 29.187.355.000,00
Rp. 425.982.162.752,00
Pasal 5
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.280.964.290.791,00
- b. Belanja Langsung sejumlah Jumlah Belanja Daerah
Rp. 821.074.711.583,14
Rp. 2.102.039.002.374,14
4.250.000.000,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp.
1.086.707.708.302,00
- b. Belanja bunga sejumlah
Rp.
0,00
- c. Belanja Subsidi sejumlah
Rp.
0,00
- d. Belanja Hibah sejumlah
Rp.
106.484.582.489,00
- e.
- Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.
11.879.000.000,00
- f. Belanja Bagi Hasil sejumlah
Rp.
1.060.000.000,00
- g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.
70.583.000.000,00
- h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.
1.280.964.290.791,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp. 49.970.636.931,00
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 298.769.156.834,14
- c. Belanja Modal sejumlah
Rp. 472.334.917.818,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Rp. 821.074.711.583,14
Pasal 6
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah
Rp. 202.272.632.469,47
- b. Pengeluaran sejumlah
Rp. 5.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 201.772.632.469,47
- b. Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman
Rp. 500.000.000,00
- c. Penerimaan Piutang Daerah
Rp. -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal (Investasi)
Rp. 5.000.000.000,00
- b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
Rp. -
- c. Pengeluaran Pihak Ketiga
Rp. -
Pasal 7
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada Lampiran I sampai dengan IX, yang terdiri dari:

1. Lampiran I

Ringkasan Perubahan APBD

2. Lampiran II

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisai SKPD;

3. Lampiran III

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VII

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Jawa timur dan diundangkan dalam Berita Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan Di Banyuwangi Pada Tanggal 24 Desember 2013

Desember 2010

BUPATI BANYUWANGI,


H. ABDULLAH AZWAR ANAS

2012

Diundangkan Di Banyuwangi Pada Tanggal 24 Desember 2013 2222 SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI,


Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 47