PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 54 Tahun 2013 tentang URAIAN TUGAS KEPALA SATUAN, (berlaku 20 Desember 2013)
Pembukaan
Mengingat :
Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran gegara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Reptihlik Indonesia NOlikir 3041 Sebagaiiiiana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 teritang Pecubahan Ata&amp; t.liulang-t.1ridang Iskirrior Talmo 1.974 tsinalig Palcogk-PaIrkk Kapegaw4iasy. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NaffiffIE59, Taffibatfafi LeffTbafafT Negara 12C71715Iik hIdt5ftesig Ilowfor 38`901;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang P'embe -n ttfkaii K-e;fatiladya 'Net -A Illigkrat 11 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nottifyt Tanibithan Lembatan Negara. Republik Inciatietia flOtnat
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah ICabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
3
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6);
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 45);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA SATUAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SEKSI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
8. 8 Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
11. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan adalah Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kota Banjarbaru.
URAIAN TUGAS KEPALA SATUAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SEKSI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Bagian Kesatu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
BAB II
Pasal 2
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok membantu Walikota dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelengaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan kebijakan anggaran penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan visi dan misi daerah.
- c. merumuskan dan menetapkan program kezja. penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan rencana strategis;
- d. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan rencana strategis dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. memonitoring dan mengevaluasi pencapaian target-target kinerja dan anggaran dalam lingkup pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masingmasing;
- g. memonitoring dan mengevaluasi serta menilai tugas bawahan;
- h. menetapkan kebijakan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. memimpin koordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- j. melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
Bagian Kedua Sekretaris
BAB II
Pasal 3
Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesekretariatan;
- b. menyusun rencana langkah-langkah operasional kesekretariatan
BAB II
Pasal 4
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian npunyai togas sebagai berikut
- a. menyusun kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian
BAB II
Pasal 5
Kepala Sub Bagian Pogram dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana program kegiatan dan keuangan dengan berpedoman pada peraturan/ ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan dan keuangan dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan program kegiatan dan keuangan meliputi penyusunan program dan kegiatan, penganggaran serta administrasi keuangan meliputi pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas·
- e. melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen keuangan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
- f. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian program dan keuangan melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- g. membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan keuangan agar kegiatan berjalan dengan balk;
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- j. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas balk tertulis maupun lisan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Ketiga Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
BAB II
Pasal 6
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan produk hukum daerah;
- b. menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan produk hukum daerah
BAB II
Pasal 7
Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin operasional kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan produk hukum daerah;
- b. menyusun dan melaksanakan teknis dan jadwal kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan Kepala Bidang;
- c. mengumpulkan produk hukum daerah serta petunjuk teknis lainnya sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- d. menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan badan hukum agar mematuhi Peraturan Daerah;
- e. menyelenggarakan patroli pengawasan potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota untuk dilaporkan kepada Kepala Bidang selanjutnya dilakukan pra penyelidikan;
- f. mengonsep surat, telahaan dan administrasi lainnya untuk kelancaran kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan produk hukum daerah·
- g. mendukung dalam kegiatan penindakan preventif non yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- h. memonitoring dan mengevaluasi pencapaian target-target kinerja dan anggaran dalam lingkup seksi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan produk hukum daerah;
- i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masingmasing;
- j. menilai basil kerja bawahan sebagai bahan untuk penilaian kinerja pegawai;
- k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara priodik dan berjenjang;
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam kedinasan.
Paragraf 2
Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
BAB II
Pasal 8
Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mernimpin operasional kegiatan penyelidikan dan penyidikan produk hukum daerah;
- b. menyusun dan melaksanakan teknis dan jadwal kegiatan penyelidikan dan penyidikan produk hukum daerah sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan Kepala Bidang;
- c. mengumpulkan produk hukum daerah serta petunjuk teknis lainnya sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan;
- d. meneriman laporan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Peraturan Daerah;
- e. membuat laporan rekomendasi pemberian sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan membuat administrasi penuntutan;
1. menyelenggarakan kegiatan pra penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sebelum dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan penindakan yustisial;
- g. menyelenggarakan kerjasama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam hal penyelidikan dan penyidikan sebagai tindaklanjut dari laporan yang diterima;
- h. menyelenggarakan kegiatan pra penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sebelum dilakukan penindakan prefentif non yustisial;
- i. menyelenggarakan administrasi penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah serta membuat rekapitulasinya;
- j. mengonsep surat, telahaan dan administrasi lainnya utnuk kelancaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan produk hukum daerah;
- k. mendukung kegiatan penindakan preventif non yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
1. memonitoring dan mengevaluasi pencapaian target-target kinerja dan anggaran dalam lingkup seksi penyelidikan dan penyidikan;
- m. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masingmasing;
- n. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan untuk penilaian kinerja pegawai;
- o. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam kedinasan.
Bagian Keempat
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
BAB II
Pasal 9
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
BAB II
Pasal 10
Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas sebagai berikut: a. memimpin operasional pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. menyusun dan melaksanakan teknis dan jadwal kegiatan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
BAB II
Pasal 11
Kepala Seksi Kerjasama mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin operasional pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam rangka kelancaran operasi pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. menyusun dan melaksanakan administrasi, teknis dan jadwal kerjasama dalam kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
BAB II
Pasal 12
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang sumber daya aparatur;
- b. menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang sumber daya aparatur
BAB II
Pasal 13
Kepala Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin pelaksanaan operasional pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. menyusun dan melaksanakan teknis dan jadwal kegiatan pelatihan dasar dan teknis
BAB II
Pasal 14
Kepala Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin pelaksanaan operasional teknis fungsional;
- b. menyusun dan melaksanakan teknis dan jadwal kegiatan teknis fungsional
BAB II
Pasal 15
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan masyarakat;
- b. menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan masyarakat
BAB II
Pasal 16
Kepala Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin pelaksanaan operasional satuan perlindungan masyarakat;
- b. menyusun dan melaksanakan teknis dan jadwal kegiatan yang terkait dengan satuan perlindungan masyarakat
BAB II
Pasal 17
Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin pelaksanaan operasional bina potensi masyarakat;
- b. menyusun dan melaksanakan teknis dan jadwal kegiatan yang terkait dengan bina potensi masyarakat
BAB II
Pasal 18
Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat, mengumpulkan dan melaporkan data-data terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan dan melaporkannya kepada Kepala Satuan melalui Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan;
- b. membuat, mengumpulkan dan melaporkan data Pedagang Kaki Lima (PICL), gelandangan, pengemis dan anak jalanan serta hal lain yang terindikasi melanggar Peraturan Daerah di Kecamatan;
3. c· membuat, mengumpulkan dan melaporkan data indikasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- d. membuat, mengumpulkan dan melaporkan data indikasi pelanggaran Peraturan Daerah lainnya dan perizinan yang bermasalah dan hal lain yang dipandang perlu untuk dilaporkan;
- e. melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja pada tingkat Kecamatan;
- f. mendukung kegiatan penindakan preventif non yustisial dan yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah serta gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam kedinasan.
BAB III - PENUTUP
Pasal 19
Setiap pejabat struktural yang meninggalkan tugas wajib menunjuk pejabat pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB III - PENUTUP
Pasal 20
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Kepala, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 20 Desember 2013

Penandatangan: WALIKOTA BANJARBARU, H.M. RUZAIDIN MOOR

Penetapan: Diundangkan di Banjarb pada tanggal 20 Desemb SEKRET RIS DAE H. SYIAHRIANI 2013 BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR 54