Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lnd1sia Nornor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 1
- ( 1 ) Dinas Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 2
Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan sub bidang kehutanan, untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; �
- e. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelengaraan bidang lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan standart pelayanan minimal yang wajib dilasanakan dalam bidang lingkungan hidup;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- h. Pengkoordinasian, pengintegrasian, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Daerah;
1. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; dan
- J. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- ( 1 ) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari: a. Sekretariat membawahi :
- 1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian;
- 2) Subbagian Program dan Pelaporan; dan
- 3) Subbagian Umum dan Keuangan.
- b. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, membawahi :
- 1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; dan
- 2) Seksi Pengaduan, Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas;
- 3) Seksi Kehutanan.
- c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah 83 dan Pengendalian Pencemaran, membawahi:
- 1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah 83;
- 2) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
- 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hid up.
- (2) Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- ( 1 ) Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memvalidasi, mempromosikan, memimpin, mengkoordinasikan, serta menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Lin kungan Hidup.

BAB III TOGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 5


## Paragraf 1

## Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian Pasal 6

Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang hukum dan kepegawaian, maka Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. menerima, membaca, meneliti, mengadakan dan mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan;
- b. mengarsipkan surat masuk sesuai dengan penataan pengarsipan;
- c. menerima dan menyesuaikan konsep surat sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
- d. mengharmonisasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup;
- e. mengkaji ulang dan menganalisis rancangan produk hukum daerah yang diajukan oleh bidang-bidang;
- f. memfasilitasi pengajuan naskah dinas dalam bentuk produk hukum;
- g. memfasilitasi pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara diLingkungan Dinas Lingkungan Hidup; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

## Paragraf 2

## Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pasal 7

Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Lingkungan Hidup;
- b. mempersiapkan administrasi perjalanan Dinas Lingkungan Hid up;
- c. mengarsipkan bahan penyusunan anggaran rutin untuk kebutuhan barang-barang serta alat tulis kantor kantor sekretariat Dinas Lingkungan Hidup;
- d. mempersiapkan pelayanan angkutan dan kendaraan dinas serta pemeliharaan kebersihan halaman Dinas Lingkungan Hidup; perawatan kantor dan
- e. mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan kegiatan acara­ acara pada Dinas Lingkungan Hidup;
- f. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang/jasa rutin, perbekalan serta alat tulis kantor Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.


## Bagian Ketiga Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Pasal 8

- ( 1 ) Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun petunjuk teknis mengenai dampak lingkungan besar dan penting suata usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, mengembangkan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :
- a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen RPPLH;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hid up;
- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup;
- g. mengkoordinasikan penyusunan rencana penagihan pajak daerah;
- h. penyusunan instrumen ekonomi Lingkungan Hidup (PDB &amp; PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan Lingkungan Hidup);
1. penyusunan status Lingkungan Hidup Daerah;
- J. penyusunan indeks kuali s Lingkungan Hidup;
- k. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
1. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis kabupaten;
- m. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- n. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan klhs;
- o. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- p. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- q. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lh, analisis resiko lh);
- r. penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal dan UKL/UPL);
- s. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- t. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- u. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- v. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- w. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- x. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- y. pelaksanaan birnbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- z. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- aa. sosialisasi tata cara pengaduan;
- bb. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- cc. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- dd. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ee. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ff. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- gg. pembentukan tim hukum lingkungan; koordinasi dan monitoring penegakan
- hh. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ii. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hid up;
- Ilpenanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu;
- kk. pengembangan materi diklat dan penyuluhan lh;
- II. pengembangan metode diklat dan penyuluhan lh;
- mm. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lh;
- nn. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lh;
- oo. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lh;
- pp. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- qq. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lh;
- rr. pengembangan jenis penghargaan lh;
- ss. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lh;
- tt. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- uu. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- vv. dukungan program pemberian penghargaan tingkat Provinsi dan Nasional.



## Paragraf 1

Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Pasal 9

Dalam melaksanakan sebagian tugas kepala bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan, menetapkan lokasi usaha kegiatan serta melaksanakan pemberian rekomendasi lingkungan terhadap usaha dan kegiatan wajib dilengkapi dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL), kepala seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan mempunyai fungsi :

- a. inventarisasi data dan inforrnasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen rpplh;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup;
- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB &amp; PDRB hijau, mekanisinsentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. sinkronisasi RLPLH nasional, pulau/kepulauan dan Ekoregion; i. penyusunan NSDA dan LH1
- J. penyusunan status lingkungan hidup daerah;
- k. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- I. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis kabupaten;
- n. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Arndal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lh, analisis resiko lh);
- s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (Arndal dan UKL/UPL); dan
- t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. pelaksanaan proses izin lingkungan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.


## Paragraf 2

Kepala Seksi Pengaduan, Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Pasal 10

Dalam melaksanakan sebagian tugas kepala bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan penyiapan bahan kebijakan operasional, pengkajian, pembinaan, monitoring dan evaluasi, kepala seksi pengaduan, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. penyelesaian sengketa Lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;


1

1. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- J. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. pelaksanaan pengawasan tindakJanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
4. !. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- m. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- n. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- o. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- p. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- q. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

## Paragraf 3 Kepala Seksi Kehutanan Pasal 1 1

Dalam melaksanakan sebagian tugas kepala bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan dan konservasi tanah serta pengujian, pembinaan/ pengawasan, pengamanan hutan dan perizinan dan perlindungan tata batas hutan, seksi kehutanan mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana pemanfaatan hutan, inventarisasi potensi hutan serta menilai dan mengesahkan rencana pemanfaatan hutan;
- b. menilai dan menetapkan besarnya jumlah iuran yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan ikutan;
- c. menyelenggarakan pengelolaan hasil hutan ikutan dan pengelolaan aneka guna hutan;
- d. menyelenggarakan pembentukan wilayah taman hutan rakyat sesuai dengan tata ruang kabupaten;
- e. menyelenggarakan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS);
- f. pengaturan hutan rakyat dan hutan rnilik;
- g. melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung;
- h. menyelenggarakan dan merencanakan pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan kecuali kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru;
- i. menyelenggarakan penghijauan serta konservasi tanah dan air;
- J. menyusun rencana tahunan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- k. mengkoordinasikan pola pembangunan daerah kawasan hutan penyanggah;
- I. menilai rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sekitar HPH yang dihijaukan;
- m. mengesahkan rencana tebang tahunan;
14. yang dan n. menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis hutan menjadi kelompok usaha produktif melakukan pelestarian hutan bakau;
- o. melakukan penataan produksi dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu serta hasil hutan lainnya;
- p. menyelenggarakan tata usaha hasil hutan dan pungutan iuran;
- q. menyelenggarakan pengawasan kawasan hutan dan peredaran produksi hasil hutan dan perkebunan;
- r. melakukan pembinaan, perijinan usaha dan jasa dibidang perhutanan dan perkebunan;
- s. menyelenggarakan pembinaan prasarana dan sarana produksi peralatan, mesin, pengolahan hasil hutan dan perkebunan;
- t. melakukan pengujian, pembinaan dan pengawasan mutu hasil hutan dan perkebunan;
- u. menyelenggarakan perlindungan, pembinaan, pengawasan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari;
- v. menyelenggarakan perlindungan, pembinaan, pengawasan rehabilitasi pesisir pantai, reklamasi hutan produksi dan hutan lindung;
- w. melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas dalam rangka pengujian, perlindungan dan pembinaan;
- x. menyelenggarakan tata batas hutan dan perkebunan;
- y. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- z. menyelenggarakan atasan. lain yang diberikan oleh tugas-tugas



## Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian

## Bagian Keempat Pencemaran Pasal 12

- ( 1 ) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan kualitas lingkungan, menyusun bahan kebijakan operasional pengendalian analisis kualitas lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- di sampah penanganan l. perumusan kebijakan kabupaten/kota;
- J. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- I. pemungutan retribusi atas jasa Jayanan pengelolaan sampah;
- m. penetapan lokasi tempat tps, tpst dan tpa sampah;
- n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelo1-pah;
- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan penzman pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah b3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
- x. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah b3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
- y. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah b3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
- z. penyusunan kebijakan perizman pengumpulan dan pengangkutan limbah b3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
- aa. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah b3;
- bb. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah b3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- cc. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah b3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- dd. pelaksanaan perizinan penguburan limbah b3 medis;
- ee. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah b3;
- ff. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- gg. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- hh. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- u. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- jj. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- kk. penentuan baku mutu lingkungan;
- ll. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non instit1



mm. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

- nn. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- oo. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- pp. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- qq. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- rr. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- ss. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- tt. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- uu. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- vv. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- ww. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- xx. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- yy. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- zz. pelaksanaan inventarisasi grk dan penyusunan profil emisi grk;

aaa. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

bbb. penetapan kebijakan

dan pelaksanaan

pemanfaatan berkelanjutan,

dan pengendalian

konservasi, kerusakan

keanekaragaman hayati;

ccc. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan ddd. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

## Paragraf 1

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah 83 Pasal 13

Dalam melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pengelolaan sampah, limbah 83 dan pengendalian pencemaran yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas lingkungan, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah 83 mempunyai fungsi :

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada prod usen / ind ustri;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
7. g.
8. penyediaan fasilitas pend? ulangan sarnpah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
1. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- J. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. penyediaan sarpras penanganan sampah;
1. pemungutan retribusi atasjasa layanan pengelolaan sampah;
- m. penetapan lokasi tempat tps, tpst dan tpa sampah;
- n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan perizman pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah b3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
- x. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah b3 dalam satu daerah kabupaten;
- y. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah b3 dalam satu daerah kabupaten;
- z. penyusunan kebijakan penzman pengumpulan dan pengangkutan limbah b3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
28. aa. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah b3;
29. bb. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah b3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- cc. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah b3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- dd. pelaksanaan perizinan penguburan limbah b3 medis; dan ee. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, =r penimbunan Iimbah b3.



## Paragraf 2

## Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pasal 14

Dalam melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pengelolaan sampah, limbah 83 dan pengendalian pencemaran yang berkaitan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis pencegahan dampak lingkungan, Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. penentuan baku mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
1. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- J. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- k. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
1. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- o. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi,rehabilitasi dan restorasi] kerusakan tung=.


## Paragraf 3 Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

## Pasal 15

Dalam melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pengelolaan sampah, limbah 83 dan pengendalian pencemaran yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas lingkungan, Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hid up mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- b. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- c. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- e. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. pelaksanaan inventarisasi grk dan penyusunan profil emisi grk;
- g. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. penetapan kebijakan dan pelaksanaan pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian keanekaragaman hayati; konservasi, kerusakan
1. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- J. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- k. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

## Bagian Kelima Jabatan Fungsional Pasal 16

Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat ditetapkan jabatan fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), melaksanakan tugas melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

## BAB IV

## UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

## Pasal 17

- ( 1 ) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut derigan Peraturan Bupati1


## BABV

## TATA KERJA

## Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## Pasal 19

Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## Pasal 20

Dinas Lingkungan Hidup harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hid up paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

## Pasal 21

Setiap unsur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

## Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## Pasal 23


Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 1

## Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah­ langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

## BAB VI

## PENDANAAN

Pasal 27

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pertanggungjawaban program kegiatan Tahun Anggaran 2016 serta tugas dan fungsi Sadan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hi1


## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.




Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal

Dete-1&lt;t'*1'

9- �

JsuPATI BOLAANG NGONDOW SELATAN,fj

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal

12

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

4

INDR

DAMOPOLII

SERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN


)