Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 2014 tentang SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNANPERDESAAN DAN PERKOTAAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BENGKULU UTARA
PERATURANBUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNANPERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, maka untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Sistem Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Sistem Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perlu disesuaikan dengan dinamika proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangun Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf bperlu menetapkan PeraturanBupati Bengkulu Utara tentang Sistem Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Dengan Undang-Undang Nomor19
SALINAN
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Daerah Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang Dalam Rangka Pengalihan Pajak Daerah Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58, Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tantang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Bengkulu Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN OPERASIONAL PEMUNGUTANPAJAKBUMIDANBANGUNANPERDESAAN DAN
BUPATI TENTANG SISTEM PROSEDUR PERKOTAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan Bupati iniyang dimaksuddengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ;
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa ## BAB II
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. Jalan Tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olah raga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. Menara.
- (3) Yang dimaksud dengan pagar mewah adalah pagar yang nilainya minimal Rp. 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ).
- (4) Yang dimaksud dengan taman mewah adalah taman yang nilainya minimal Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
PROSEDUR PEMUNGUTAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BAB III - PROSEDUR PEMUNGUTAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 5
- (1) Prosedurpemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :
- a. Prosedur pendaftaran, pendataan, dan penilaian PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- b. Prosedur perhitungan dan penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- c. Prosedur keberatan dan pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- d. Prosedur pembatalan kesalahan tulis atau hitung, pengurangan, kelebihan bayar dan pengurangan denda administrasi atau pembatalan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- e. Prosedurpenagihan dan penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- f. Prosedur pembukuan danpelaporan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- g. Prosedur denda dan sanksi administrasi PBB Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Prosedurpendaftaran PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatas adalah meliputi pengisian SPOP dan LSPOP oleh wajib Pajak dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (4) Prosedur pendataan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatas adalahkegiatan pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data baik subjek maupun objek pajak yang dilakukan secara pasif maupun aktif.
- (5) Prosedur penilaian PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatas adalah penilaian individu dan penilaian massal yang selanjutnya akan diberikan NOP.
- (6) Prosedur perhitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatas adalah proses perhitungan sebagai dasar penetapan NJOP.
- (7) Prosedur penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatas adalah memproses dan menerbitkan SPPT,SKPDKB,SKPDKBT.
- (8) Prosedur keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatas adalah menganalisa penyelesaian keberatan, Kesalahan Tulis atau Hitung serta melakukan pemeriksaan sederhana atas permohonan keberatan.
- (9) Prosedur pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di atas adalah kegiatan penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan, kelebihan bayar dan pengurangan denda administrasi atau pembatalan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- (10) Prosedur penerimaaan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatas adalah menatausahaan penerimaan, restitusi dan pengalokasian
penerimaan PBB dan pemantauan pembayaran STTS PBB pada Bank persepsi.
- (11) Prosedur penagihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatas adalah kegiatan pemungutan
BAB III - PROSEDUR PEMUNGUTAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 7
- (1) Pendaftaran Objek PBB adalah kegiatan subjek pajak untuk mendaftarkan objek pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- (2) Untuk mendaftarkan objek pajak, maka wajib pajak harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:
- a. mengisi surat permohonan;
- b. mengisi formulir SPOP beserta LSPOP; dan
- c. melampirkan foto copy identitas wajib pajak, bukti kepemilikan serta NPWP.
- (3) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengambil, mengisi dan mengembalikan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP).
- (4) Formulir SPOP dan LSPOPsebagaimana dimaksud ayat (2) disediakan olehDinas Pendapatan Daerah atau di tempattempat lain yang ditunjuk, dan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak.
- (5) Penyampaian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari sejak tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (6) Laporan pengembalian SPOP dan LSPOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati Bengkulu utara melalui Dinas Pendapatan Daerah.
- (7) Contoh formulir dan Tata cara Pengisian SPOP dan LSPOP PBB Perdesaan dan Perkotaan adalahsebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

## Prosedur Pendataan

## Pasal 8

- (1) Untuk mengetahui data objek dan subjek pajak atau apabila terjadinya mutasi utuh dan mutasi pecahan dilakukan pendataan;
- (2) Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
- a. Pasif, yaitu pendataan dengan Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
- b. Aktif, pendataan melalui Identifikasi objek pajak,Verifikasi data objek pajak, Pengukuran bidang objek pajak.
- (3) Pendataan melalui identifikasi dilakukan pada objek pajak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBBPerdesaan dan Perkotaan.
- (4) Pendataan melalui Verifikasi dilakukan pada objek pajak yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB.
- (5) Pendataan pengukuran bidang objek pajak dilakukan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/kelurahan dan/ atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.
- (6) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak dengan bukti dilapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil.

## Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil pendataan, terhadap objek pajak diberikan Nomor Objek Pajak (NOP).
- (2) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOP lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah atau tanah induk, masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
- (4) Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya di hapus.
- (5) Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP adalah:
- a. melampirkan KTP/KSK/dokumen lain yang sah.;
- b. melampirkan alat bukti kepemilikan;
- c. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan;Mengisi formulir SPOP dan LSPOP disertai dengan tandatangan wajib pajak atau kuasanya.
- (6) Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan rincian sebagai berikut :
- a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
- b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten/kota;
- c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
- d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/Desa;
- e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
- f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut objek pajak;
- g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.
- (7) Bagan Struktur NOP PBB Perdesaan dan Perkotaan adalahsebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini
- (8) Mekasnisme penghapusan NOP lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (4), objek pajak harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Mengisi SPOP dan LSPOP
- b. Foto copi KTP
- c. Foto copi Sertifikat / SKT atau bukti kepemilikan yang sah
- d. Asli SPPT terakhir
- e. Surat pengantar dari Kades
- (9) Penghapusan NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (8)diputuskan oleh Kepala Dinas PendapatanDaerah sebagai

perpanjangan tangan Bupati atas dasar peninjauan lapangan

## Paragraf 3 Prosedur Penilaian

## Pasal 10

- (1) Penilaian merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- (2) Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaandilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerahdengan cara :
- a. penilaian massal dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT) sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan DaftarBiaya Komponen Bangunan (DBKB); dan
- b. penilaian individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (3) Kegiatan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi :
- a. pedekatan data pasar;
- b. pendekatan Biaya; dan/ atau
- c. pendekatan kapitalisasi pendapatan
- (4) Pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (5) Penilaian dengan pendekatan Biaya dilakukan untuk menilai bangunan dengan cara memperhitungkan biayabiaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi penyusutan.
- (6) Pendekatan kapitalisasi Pendapatan dilakukan pada objekobjek yang menghasilkan (memiliki nilai komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objekpajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional dan hak usaha.

## Pasal 11

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah dapat bekerjasama dengan Kecamatan, Desa,Kelurahan, dan/atau instansi lain yang terkait.
- (2) Pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data aplikasi PBB dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk melalui peraturan yang berlaku.

## Bagian kedua Dasar Pengenaan, Tarif,Tata cara Perhitungan, Penetapan dan Penyampaian

## Paragraf 1

Dasar Pengenaan, Tarif, Tata cara Perhitungan

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan PBBPerdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana di maksud pada ayat ( 2 ) dilakukan oleh Bupati.

## Pasal 13

- (1) Tarif PBBPerdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) secara bertahap.
- (2) Besarnya Penetapan Tarif PBB di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

## Pasal 14

- (1) Besaran pokok PBBPerdesaan dan Perkotaan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Rumus Penghitungan PBB terhutang = Tarif x (NJOP NJOPTKP)

## Paragraf 2

Prosedur Penetapan

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPOPPBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bupatimelalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SPPT-PBB Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) SPPT PBB berfungsi sebagai surat pemberitahuan terhutang pajak daerah (SPTPD) untuk menetapkan besarnya PBB terhutang.
- (3) SPPT PBB juga berfungsi sebagai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

## Pasal 16

- (1) Jangka waktu penerbitan SPPT PBB adalah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pendaftaran objek pajak dengan menggunakan SPOP/LSPOP.
- (2) SPPT PBB sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir kertas yang sudah ditentukan.

## Pasal 17

SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

## Pasal 18

- (1) Formulir SPPT-PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berisi informasi sebagai berikut :
- a. Halaman depan :
1. Nomor seri formulir;
2. Nama Kantor Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Dinas Pendapatan Daerah;
3. informasi berupa tulisan 'SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak';
4. Kode Akun;
5. Tahun Pajak dan jenis sektor PBB;
6. Nomor Objek Pajak;
7. Letak Objek Pajak;
8. Nama dan alamat wajib Pajak;
9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
10. Luas bumi dan/atau bangunan;
11. Kelas bumi dan/atau bangunan;
12. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m2 dan / ataubangunan;
13. Total NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
14. NJOP untuk perhitungan PBB;
15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
16. NJOP untuk perhitungan PBB;
17. PBB yang terhutang;
18. PBB yang harus dibayar;
19. Tanggal Jatuh tempo;
20. Tempat Pembayaran;
- b. Halaman Belakang:
1. Nama petugas penyampai SPPT;
2. Tanggal Penyampaian;
3. Tanda tangan petugas;
4. Informasi lainnya

## Pasal 19

- (1) Untuk SPPT PBB sesuai data yang sudah baku dalam basis data aplikasi PBB dilakukan pencetakan massal dan disampaikan kepada wajib pajak.
- (2) Jangka waktu pencetakan massal dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berjalan.

## Paragraf 3 Penyampaian Pasal 20

- (1) Penyampaian SPPT-PBB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPPT-PBB dilaksanakan pada triwulan keduatahun berjalan setelah selesai pencetakan massal.
- (3) Dalam melaksanakan penyampaian SKP-PBB sebagaimanadimaksud pada ayat (2), Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan kekecamatan, dibantupetugas Kecamatan,Kelurahan/desa ,KetuaRW dan Ketua RT wilayah kerja masing-masing, kecuali SPPT Pajak Bumi Bangun (PBB)yang khusus.
- (4) Jangka waktu penyampaian SPPT-PBB adalah 15 (lima belas) hari setelah selesai cetakmassal. SPPT PBB telah disampaikan ke kecamatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari setelah diterima SPPT-PBB pihak kecamatan harus telah menyampaikan ke petugas desa / kelurahan dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah diterima SPPT-PBB petugas desa / kelurahan harus telah menyampaikan ke wajib pajak.
- (5) Sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menerima SPPT-PBB, maka tanda terima SPPT-PBB ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT-PBB dimaksud.
- (6) Tanda terima SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada bagian bawah SPPT-PBB selanjutnya disampaikan kepada petugas Desa/Kelurahan.
- (7) Petugas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menghimpun tanda terima SPPT-PBB yang diterima dari wajib pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT-PBB dan selanjutnya disampaikan kepada Kecamatan.
- (8) Tanda terima SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan ke Dinas setiap hari kerja dengan menggunakan tanda terima formulir pengembalian SPPT-PBB.
- (9) SPPT-PBB yang tidak diterima oleh wajib pajak, petugas PBB desa / kelurahan mengembalikan ke kecamatan, kecamatan harus mengembalikan ke Dinas Pendapatan Daerah dengan surat pengantar dan membuat rincian dan alasan pengembalian.

## Pasal 21

Pelaksanaan penyampaian SPPT-PBB dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan kepada Bupati secara berkala.

## Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan Penyampaian SPPT-PBBPerdesaan dan Perkotaan dilaksanakan pada Semester Pertama setiap Tahun Anggaran.
- (2) Kegiatan Penyampaian SPPT-PBB diikuti dengan sosialisasi langsung maupun tidak langsung, penyampaian, monitoring, evaluasi, dan pelaksanaan penyampaian keberatan serta permohonan keringanan terhadap penetapan PBBPerdesaan dan Perkotaan.
- (3) FormulirSPPT sebagaimana dimaksud Pasal 20ayat (1) ditetapkan pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Bagian ketiga PENAGIHAN DAN PENERIMAAN

Paragraf 1 Prosedur Penagihan Pasal 23

- (1) Penagihan piutang PBB dilakukan untuk menagih PBB terutang yang belum dibayar dan/atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada tahun sebelumnya.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan Surat Piutang PBB, dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP), dan/atau SKPKB, dan/atau SKPKBT.
- (3) Atas SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan terutang yang belum dibayar, Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Piutang PBB, dengan jangka waktu setelah jatuh tempo sejak diterbitkan.
- (4) Jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat jatuh tempo SPPT atau SKP sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal terdapat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) atas banding Pajak Bumi dan Bangunan yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah maka terhadap selisih kurang bayar pajak yang terutang dimaksud tidak dikenakan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemberitahuan Piutang PBB, dengan jangka waktu setelah jatuh tempo sejak diterbitkan.
- (7) Jumlah PBB terhutang sampai dengan waktu 24 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatas belum juga dilunasi, maka terhadap hutang PBB tersebut di kenakan sangsi administrasi tambahan berupa denda sebesar 3% dari pokok hutang PBB terhutang sampai dengan waktu pajak terhutang tersebut belum dilunasi.

## Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penagihan PBB katagori buku I dengan jumlah Piutang PBB terhutang sebesar Rp. 1 sampai dengan Rp. 100.000 dan katagori buku II dengan jumlah Piutang PBB terhutang sebesar Rp. 100.001 sampai dengan Rp. 500.000 dilaksanakan oleh KepalaDesa / Lurah di koordinir oleh Camat.
- (2) Pelaksanaan penagihan piutang PBB terhutang katagori buku III dengan jumlah Piutang PBB terhutang sebesar Rp. 500.001 sampai dengan Rp. 2.000.000 dan katagori buku IV dengan jumlah Piutang PBB terhutang sebesar Rp. 2.000.001

sampai dengan Rp. 5.000.000 dan katagori buku V dengan jumlah Piutang PBB terhutang sebesar Rp. 5.000.001 keatas dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan berkoordinasi kepada pihak Kepala Desa / Lurah dan Camat apabila dipandang perlu

- (3) Dalam pelaksanaan penagihan PBB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah melakukan monitoring/pengecekan langsung kepada Kades / Lurah atau pengecekan langsung kepada wajib PBB apabila di pandang perlu.

## Pasal 25

- (1) Atas SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan terutang yang kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda, Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan STPKB dan STPKBT.
- (2) STPKB dan STPKBT dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan, dengan jangka waktu 1 bulan sejak jatuh tempo.
- (3) Wajib pajak berkewajiban melunasi piutang PBB beserta denda administrasi sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (4) Pajak yang terutang berdasarkan STP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya STP PBB oleh Wajib Pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian STP, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditetapkan dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 26

- (1) Piutang PBB yang sulit dibayarkan oleh wajib pajak karena alasan keberatan atas jumlah PBB terhutang atau wajib pajak dalam keadaan sulit ekonomi. Kepada wajib pajak

tersebut di berikan keringanan dalam pembayaran dengan cara mengangsur

- (2) Proses pembayaran dengan cara mengangsur sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tetap mengikuti prosedur pembayaran secara angsuran sebagaiman yang telah diatur dan ditetapkan terhadap jenis pajak daerah lainnya.
- (3) Piutang PBB yang tidak dapat atau yang tidak mungkin di tagih lagi baik dibayar secara pelunasan langsung atau dengan cara mengangsur sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP), terhadap piutang tersebut dapat di lakukan penghapusan piutang.
- (4) PiutangPBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan :
- a. wajibPajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
- b. wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi
- c. hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa;
- d. sebablain diantaranya bencana alam yang mengakibatkan objek pajak tersebut tidak ada lagi.

## Pasal 27

- (1) Untuk memastikan piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a dan huruf b, Dinas Pendapatan Daerah melakukan penelitian setempat dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat.
- (2) Untuk memastikan piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c, Dinas Pendapatan Daerah melakukan penelitian administrasi dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi.
- (3) Untuk memastikan piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf d, Dinas Pendapatan Daerah

melakukan penelitian administrasi atau penelitian setempat yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi atau Laporan Hasil Penelitian Setempat.

## Paragraf 2 PENERIMAAN

## Pasal 28

- (1) Wajib Pajak membayar sendiri PBB Perdesaan dan Perkotaan terhutang.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan terhutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Perkotaan yang telah disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

## Pasal 29

- (1) Untuk objek pajak baru pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan terhutang dihitung selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dikecualikan pada objek pajak khusus pengenaan PBB terhutang dihitung sejak berdirinya atau dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak dan/atau badan.

## Pasal 30

- (1) SPPT PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk PBB Perdesaan dan Perkotaan terhutang.
- (2) Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT PBB harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SuratPemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak.

## Pasal 31

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaranditetapkan 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT PBB kepada wajib pajak.
- (2) Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dibayar oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui Bank Persepsi yang ditunjuk Bupati

melalui Memorandum Of Understanding (MoU) antara Bupati dengan Pihak Bank Persepsi.

## Bagian Keempat PEMBETULAN KESALAHAN TULIS ATAU HITUNG, PENGURANGAN, DAN PENGURANGANDENDA ADMINISTRASI ATAUPEMBATALAN KETETAPAN

## Paragraf 1

## PEMBETULAN KESALAHAN TULIS DAN/ATAU HITUNG Pasal 32

- (1) Pembetulan meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan terhadap wajib pajak, meliputi :
- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, luas tanah, luas bangunan, Tahun pajak dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB, antara lain kekeliruan penerapan tarif, kekeliruan penerapan NJOPTKP, dan kekeliruan penerapan sanksi adminitrasi.

## Pasal 33

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan surat ketetapan PBB berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif.

## Pasal 34

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan pembetulan.
- (2) Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagaian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal keputusan pembetulan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKP PBB, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SPPT atau SKP PBB baru berdasarkan keputusan pembetulan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

## Paragraf 2

## PENGURANGAN

## Pasal 35

Pengurangan dapat diberikan kepada wajib pajak :

- a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya.
- b. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

## Pasal 36

- (1) Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a untuk :
- a. Wajib pajak orang pribadi meliputi :
1. Objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela

kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;

2. Objekpajak berupalahan pertanian/perkebunan/perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
3. Objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
4. Objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/atau
5. Objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
- b. Wajib Pajak badan meliputi :
6. Objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud dalamPasal 35 huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (3) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakittanaman, dan/ atau wabah hama tanaman.

## Pasal 37

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKP PBB.
- (2) PBB yang terutang yang tercantum dalam SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

## Pasal 38

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diberikan :
- a. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36ayat (1) huruf a angka 1);
- b. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), dan/atau angka 5), atau Pasal 38ayat (1) huruf b; atau
- c. Sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36ayat (2) atau ayat (3).

## Pasal 39

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
- a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKP PBB; atau
- b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

## Pasal 40

- (1) Keputusan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKP PBB yang sama.

## Pasal 41

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan, kecuali dalam hal permohonan Pengurangan secara kolektif keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (3) Dalam hal besarnya persentase Pengurangan yang diajukan permohonan Pengurangan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38, besarnya Pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

## Paragraf 3

## KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN

## Pasal 42

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi PBB dan berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/ atau
- b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN,atau STB, yang tidak benar.
- c. Menghapuskan atau membatalkan NOP atau Subjek pajak atau Objek yang ganda.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas :
- a. luas objek pajak bumi dan/atau bangunan;
- b. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau
- c. penafsiran peraturan perundang-undangan PBB, pada SPPT, SKP PBB, atau STP PBB.

## Paragraf 4 Pasal 43

- (1) Pengajuan keberatan/penghapusan atau pengurangan secara perorangan memenuhi persyaratan:
- a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- d. dilampirkan asli SPPT atau SKPD yang diajukan keberatan;
- e. dikemukakan jumlah pajak yang terhutang menurut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
- f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunujukan bawah jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya;
- g. Surat keberatan ditandatangai oleh wajib pajak.
- (2) Pengajuan keberatan secara kolektif harus memenuhi persyaratan :
- a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat
- e. dilampiri SPPT yang diajukan keberatan
- f. mengemukakan jumlah pajak terhutang menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan waktu 3 a(tiga) bulan sejak tanggal diterimanya;
- g. diajukandalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila wajib pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan pengajuan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
- a. tanggal terima surat keberatan dalam hal disampaikan secara kangsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas Dinas Pendapatan Daerah atau petugas lainnya yang ditujuk;
- b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf f pengajuan kebertan disertai dengan :
- a. foto copi indentitas wajib pajak
- b. foto copi kepemilikan tanah (SKT/Sertifikat tanah)
- c. foto copi surat izin mendirikan bangunan (IMB)
- (5) Surat pengajuan keberatan SPPT atau SKPD yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, pada lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

## Pasal 44

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) atau (2) dianggap bukan sebagai keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan
- (2) Dalam hal pengajuan kebertan tidak dapat dipertimbangkan sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
3. tanggal penerimaan surat keberatan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasar.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g.

## Pasal 45

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal perrnohonan diterima, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (3) Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi atau pembatalan ketetapan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Keputusan yang dimaksud dalamPasal 46 ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (5) Penelitian sebagaimana yang dimaksud dalamPasal (4) diatas dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (6) Dalam hal dilakukan penelitian dilapangan, Kepala Dinas Pendapatan daerah terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian kepada wajib pajak.

## Pasal 46

Mekanisme Keberatan dan Banding terhadap penetapan Pajak Bisa di lakukan oleh wajib pajak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012.

## Bagian ke Lima PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
- a. Pajak yang dibayar lebih besar dari pajak terutang karena:
1. Permohonan Pengurangan di kabulkan,
2. Permohonan Keberatan di kabulkan,
3. Permohonan Banding dikabulkan,
4. Perubahan aturan.
- b. Pajak yang dibayar seharusnya tidak terutang, misalnya pembayaran PBB atas rumah Ibadah.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan bayarharus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan dilampiri : a. foto Copy SPPT/SKP,
- b. foto copy SK Pengurangan Keberatan Banding.
- c. foto copy STTS (bukti bayar)
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan
- (5) Apabilka dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung
15. diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (8) jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan seteleh lewat 2(dua) bulan, Bupati memberikan imbalanbunga 2 (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

## Bagian