Unknown GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PERA TURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELA TAN TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Nomor 37 Tahun 2011 tentang PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
PERA TURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELA TAN
NOMOR oq~ TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
a.
bahwa sesuai dengan Peraturan Peme1intah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaki1an Rakyat Daerah dan dengan belum tersedianya rw11ah jabatan dan rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dipandang perlu memberikan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa perlu menetapkan besamya tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi KaJimantan Selatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalan1 huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan ;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 06);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangau Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negru·a Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara , Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undana-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perund7tng-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtm 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negru· a Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rurnah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pembahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
10. Peraturan Pemerintah Nom or 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Petwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten!Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara!Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tent&lt;mg Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor I Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2007 tentancr t&gt; Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 2) ;
22. Peratman Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13) ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Dacrah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 2) ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
BABI
Pasal 2
Penetapan besamya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut :
- a. Tunjangan Perumahan untuk Ketua DPRD adalah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan.
- b. Tunjangan Perumahan untuk setiap Wakil Ketua DPRD adalah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuhjuta rupiah) perbulan.
- c. Tunjangan Pemmahan untuk setiap Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta mpiah) perbulan.
Pasal 3
- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalan1 bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.
- (2) Bagi Anggota DPRD yang baru dilantik karena Pengganti Antru: Waktu (PAW), Tunjangan Perumahan dibayarkan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Untuk Tahun Anggaran 2011, pembayaran Tunjangan Perumahan berdasarkan Peraturan Gubemur ini diperhitungkan dengan selisih pembayaran tunjangan perumahan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 030 Tahun 2005.
Pasal 4
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah disediakan dan menempati rumah jabatan atau rumah dinas tidak cliberikan tunjangan perumahan.
Pasal S
Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Gubemur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui DPA. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Pasal 6
Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 030 Tahun 2005 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeral1 Propinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatrumya dalan1 Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin. • pada tanggal 1 A9u5. \-us. ..2.0 ll NT AN SELAT AN, --,..;&lt;...- HRUDY ARIFFIN

Penetapan: Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal \ A9 uS tu s. :.26\1

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, H.M. MUCHLIS GAFURI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN L\&gt; -.. TAHUN 2011 NOMOR ... .