Unknown Unknown Nomor 70 Tahun 2013 tentang Susunan Organsiasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPf). Badan; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 70 TAHUN 2013
TENT ANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALA) PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat ( 1) huruf g dan Pasal 30 Peraturan Bupati Sintang Nornor 49 Tahun 2008 tentang Susunan Organsiasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPf). Badan; Menimbang
- b. bahwa dengan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang optimal, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan petani, memudahkan tugas koordinasi penyuluhan antara kecamatan dan desa dan pelaksanaan tugas operasional penyuluhan lainnya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b dan dalam rangka untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Sintang di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan pada Badan Pelaksarm Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang.
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pe t . ne apan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 195 3 t . . en tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Le b Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nornor 9) m bar � (Le b se aga1 Undang-Undang m a.ran Negara Republik I d . 1820). n onesu, Nornor ,
2. Undang-Undang ...
2. Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang . T nun Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia a blik 1974 Nomor 55 Tambahan lembaran Negara Repu I ' ah d · bah dengan Indonesia Nomor 3041) sebagaimana tel iu Undang-Undang Nomor 43 'I'arnrn 1999 (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 teritang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan Korupst, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahart Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
5. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578); an
11. Peraturan
11. T hun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 79 a Penyelenggaraan P d bi D n Pengawasan · e oman Pem maan a R blik Indonesia Pemerintah Daerah (Lembaran Negara iu baran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan m Republik Indonesia Nomor 4593);
12. 38 T rrun 2007 tentang Peraturan Pemerintah Nom\_or a Pemerintah, Pembagian Urusan Pemermtahan Anta � a D ah · · D Pemenntahan aer Pemerintahan Daerah Provmsi, an blik Indonesia Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repu N Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 473 7);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Ka bu paten Sin tang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Dae rah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 ten tang Urusan Pemerintahan Ka bu paten Sin tang (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2008 Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran \_Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2) sebagrumana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintan Nomor 5); g
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSAN TEKNIS BALA! PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DA � KEHUTANAN PADA SADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAH ANAN
- Menetapkan PANGAN KABUPATEN SINTANG
Pasal 1
Dalarn Peraturun Bupati ini yang dimuksud dengan :
- l. Dueruh uduluh Kabupatcn Sintang;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
3. 2 Pcmcr intah D h k t Daerah scbagai unsur · aera adalah Bupati clan Perang a u penye::lcnggara Pemerintuh Daeruh:
'
4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan adalah Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kchutanan Dan Kctahanan Pangan Kabupatcn Sintang;
5. Kepala Sadan adalah Kepala Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Penkunan, Kehutunun Dun Ketuhnnun Pangan Kabupaten Sintang;
7. Balai Penyuluhan Pertaruan Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Smtang yang selanjutnya disingkat 0 (BP3K) adalah Unit Pelaksana Teknis Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang.
6. Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) adalah unit pelaksana opera sional Sadan/ Lembaga Teknis Operasional Daerah Kabupaten Sintang; .
8. Kepala Balai adalah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sintang;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,tanggung jawab,wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalarn pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
11. Jabatan Fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukan tugas,tanggung jawab,wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah atau petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan.
13. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut pcnyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan man:ipu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses inforrnasi pasar, tekn.ologi, permodaJan, dan sumberdaya Jainnya. Sebagai upaya u\_ntuk menmgkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendap � tan. dan keseJ � hteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestanan lmgkungan hidup;
12. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintahan dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan;
11. 14 \_ Pertanian yang mencakup Tanaman Pangan.' Hortikultura, Perkebunan, dan Perternakan yang selanjutnya d1seb � t Pertan � an adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tam, agro mdu\_stn, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan surnber daya alam hayati d\_alam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan . untuk mendapatkan rnanfaat sebesar-besarnya b · rnanajemen agi kesejahteraan masyarakat; .
15. Perikanan adalah semua keg1atan yang ?erhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan d � n hngkungannya secara berkelanjutan mulai dari pra produksi, produ � s,, pengol\_ahan. sampai dengan pemasara � ilak kan dalam suatu srstern bisnis penkanan· yang di sana '
16. Kehutanan ...
16. t dengan hutan, Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut pau rpadu dan ka h . kan secara te wasan utan, dan hasil hutan yang d1selenggara \_ berkelanjutan;
18. pengolah ikan, be � erta keluarga intinya: \_ h PNS adalah Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyulu h k pegawai negeri sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, \_d � n k a secara penuh oleh pejabat yang berw � nang pada satuan organisas1 ling up pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan·
17. yang Pelaku utama kegiatan pertanian perikanan, dan kehutanadi:1 ,,;tar . · di dalam dan i seiu selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat 1 . ik n k h mbud1daya 1 a · awasan . utan. Petani, pekebun, petemak, ne\ayan, pe ,
19. Penyuluh pertanian penyuluh perikanan atau penyuluh kchutanan, baik penyuluh PNS, swas'ta, maupun swadaya, � ang selanjutnya disebut pen � luh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan;
21. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam � s � anya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya serrdiri mau dan mampu menjadi penyuluh;
20. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan;
22. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh\_ para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonorni, hukum, dan kelestarian lingkungan;
24. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan;
23. Program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan;
PEMBENTUKAN
BAB Ii - PEMBENTUKAN
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan di Kabupaten Sintang.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan nama dan wilayah kerja sebagai berikut:
- a. Balai Penyuluhan Pertani&lt;:'-n· Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) KETUNGAU berkedudukan di � e\_camatan Ketungau Hilir dengan wilayah kerja Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.
- b. Balai Penyuluhan Pertanian, � e � i � anan, dan Kehutanan (BP3K) BINJAI berkedudukan di Kecamatan BmJa1 Hulu dengan wilayah kerja Kecamatan Binjai Hulu.
- c. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) KELAM berkedudukan di Kecamatan Kelam Permai dengan wilayah kerja Kecamatan Kelam Permai dan Kecamatan Dedai.
- d. Balai Penyuluhan Pertanian,KPerik � \_a l \_n, ddan Kehutanan (BP3K) KA YAN berkedudukan di Kecamatan ayan I Ir engan wilayah kerja Kecamatan K H . 1 . dan Kecamatan Kayan H11lu. ayan 1 ir ;
- . tanan (BP3K) SINTANG e. Balru Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Keh':11 ah kerja Kecarnatan berkedudukan di Kecamatan Sintang dengan WI ay Sintang dan Kecamatan Sungai Tebelian.
- . nan (BP3K) SEPAUK Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Keh\_uta Ker·a Kecamatan berkedudukan di Kecamatan Sepauk dengan Wilayah 1 Sepauk dan Kecamatan Tempunak. f.
- . (BP3K) SERA W Al g. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan, dan Kehutanan . t n berkedudukan di Kecamata � Serawai dengan Wilayah KerJa Kecama a Serawai dan Kecamatan Ambalau.
KEDUDUKAN
BAB Ill - KEDUDUKAN
Pasal 3
Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah Unit Pelaksana · ' ' · K h t an dan Tekms pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Penkanan, e u an Ketahanan Pangan yang bertanggung jawab menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan di wilayah kerjanya.
BAB Ill - KEDUDUKAN
Pasal 4
- (1) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Carnal di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Balai dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
BABIV
SUSUNAN ORGANISASI
BAB Ill - KEDUDUKAN
Pasal 5
- (1) Susunan Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan, dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala BP3K;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan dan Struktur Organisasi Balai sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABY

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Bagian Pertama

## Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

## Pasal6

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tu as me!aksanakan fasilitasi penyusunan programa penyuluhan pertanian, perikan!n, dan kehutanan berdasark � n progran:ia penyuluhan per � anian desa, penyediaan dan penyebaran informas1 tekno!ogi, proses pembelaJaran, percontohan dan pengembangan model us � a tam bagi petaru dan pelaku usaha pertanian perikanan dan kehutanan lamnya, serta menjadi satuan administrasi pangkal bagi para penyuluh di kecamatan.

I

1

. d dalam Pasal 6, Balai Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d1maJt:su f· ngsi : Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan\_ l:.J

- b. pelaksanaan penyuluhan berdasarkan programa penyuluh; . b. an di d · · oduks1 pem 1aya c. penye iaan an penyebaran informasi teknolop, sarana pr ' dan pasar; · ku
2. dengan ' ' K ma tan seja an a. penyusunan programa penyuluhan pada tingkat eca program penyuluhan kabupaten·
3. 1 d I k r. · · . d n kemitraan pe a · pe a sanaan ,as1htas1 pengembangan kelembagaan a utama dan pelaksana usaha· I h
- f. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. pelaksanaan fasilitasi pe � ingkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyu u Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;

## Pasal 8

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan tempat pertemuan para penyuluh pelaku utama, dan pelaku usaha.

Bagian Kedua

Kepala BP3K

Pasa19

Kepala BP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinir, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan berdasarkan kebijaksanaan teknis dan petunjuk dari Kepala Sadan baik umum maupun teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala BP3K menyelenggarakan fungsi:

- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya;
- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan teknis operasional dan/ a tau penunjang pada lingkup bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan kunjungan\_ dan supervisi penyelen � a � aan penyuluhan terhadap Penyuluh Pertanian, Penkanan, dan Kehutanan di wilayah kerjanya·
- d. pelaksanaan pemantaua � , peng � wasan, dan pengendalian tugas teknis operasional ctan/ atau tekms penunJa? � pada lmgkup bidang tugasnya;
- f. penyelenggaraan pertemuan Penyulu\_h Pertanian di BP3K secara be;kala;
- h. pemberian pelayanan terh � dap � e � u\_d � an akses pelaku utarna dan pelaku usaha ke sumber mforrnasi. te o ogi, arga pasar dan sumber daya lainnya k agar mere a dapat mengembangkan usahanya;
- g. pelaksanaan analisis da � penyelesaian masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya;

- l k h dap bawahan; pea sanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan ter a as teknis J.
- dengan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sadan sesuai bidang tugasnya.
- pelaks � naan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tug a· dan operasional dan/ atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasny '. j.

## Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {l) huruf b, rnernpuriyai tugas melaksanakan urusan administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan dan arsip.

## Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan tata usaha sebagai pedoman pelaksanan tugas;
- c. pemberian bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar Jainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
- b. penyelenggaraan kegiatam administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokalan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BP3K;
- d. pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana BP3K agar digunakan sesuai kebutuhan;
- e. pemeriksaan kondisi dan jumlah barang inventaris guna mengetahui kesesuaian dengan daftar inventaris barang;
- f. penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemuktahiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, derigan Jembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas ;
1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- h. penyampaian informasi kebijakan teknis BP3K kepada pihak yang berkenpentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- J. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungiawaban ke � 1ata\_n; dan
- k. pelaksanaan tugas Iain yan\_g diberikan ol\_eh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapa1an tujuan orgarusasi.

## Bagian Keernpat

Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf c, mempunyai tuga � melaksanakan sebagian tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Penkanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan keahlian dan keteramp1lannya

## Pasal 14

- 1 K I k J . di aksud dalam Pasa .' dr tam (I) e ompo abatan Fungsional sebagrumana irn . 1 g terbagi a d . . I . f gs10na yara an sej trrn ah tenaga dalam jenjang Jabatan un mpilannya. b b · k I k hi' n dan ketera er agai e ompok sesuai dengan bidang ea ia

l

3

terdiri

- . . kan sifat, jenis dan (2) Jems dan Iumlah jabatan fungsional ditentukan berdasar beban kerja.
- . d an peraturan (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur sesuai eng perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

## ESELONERING

## Pasal 15

- (1) Kepala BP3K adalah rnerupakan jabatan struktural eselon IV A.
2. (2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV 8 ·

## BAB VII

## TATA KERJA

## Pasal 16

Kepala BP3K dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

## Pasal 17

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BP3K.

## Pasal 18

Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masingmasing dipimpin oleh pejabat fungsional dan ditunjuk oleh Kepala Badan.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BP3K, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan Horizontal baik di dalam Jingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 20

- (1) Pimpinan satuan organisasi pada BP3K bawahannya dengan memberikan pedornan, pengawasan bagi pelaksanaan tugasnya .. wajib mengkoordinasikan bimbingan, pembinaan dan
- (2) Pimpinan satuan organisasi pada BP3K wajib mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berl � ku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (3) Setiap laporan ..Yan � diterima .oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya waJ.1b diolah dan dipergunakan se � agai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk membenkan petunJuk kepada bawahannya.

- (4) tembusan D I . ke ada atasan, a am menyampaikan laporan masing-masu!g P . 1 · yang secara laporan wajib disampaikan kepada satuan orgumsasi am fungsionaj mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dal dib tu oleh bawahannya am melaksanakan tugas Pimpinan BP3K 1 an masingdan. dalam rangka pemberian biml'ingan kepada bawahannya masmg wajib mengadakan rapat secara berkala.

## Pasal 21

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan Fungsional pada BP3K menyampaikan laporan kepada Kepala BP3K dan berdasarkan Laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha rnenyusun laporan berkala BP3K.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentraliaaei dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Smtang;
- (2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (1) Rincian tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Sadan berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sadan.
- (2) Pembentukan Sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Sadan berdasarkan jumlah, sifat jenis dan beban kerja, serta mengutamakan prinsip organisasi yang efisien, efektif dan proporsional.
- (3) Sebagai petunjuk pelaksana yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

## BAB IX

## KETENTUAN � AIN-LAIN

Pasal 23

## Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur substansi yang sa1:1a dan atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. '

·'

## BABX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

. . , en ndangan Peraturan Agar senap orang mengetahuinya, memenn � ahkan P gu t Sintang. · · · d · D ah Kabupa en Bupat1 rm engan penempatannya dalam Senta aer


Ditetapkan di Sintang pada tanggal, )I O � J61L · 2013

(

�

TANG,

&lt;:

/

MIL TON CROSBY


· •. ,

.,

-. ;J

,,..\_

Diundangkan di Sintang pada tanggal ,1 L) �

1vibl,.·

2013

SE

�

DAERAH KABUPATEN S!NTANG,{

v ZULKIFLI HAJI AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NO MOR '!f I J

�

.;

;

,.

\_,,-,...

).

-

'

.

.,.

,, , .•

:

�

': ':. .• : ,1.\ •·

..

c

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALA! PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHAN.'\N PANGAN KABUPAPATEN SINTANG