PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 28 Tahun 2016 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA SINGKAWANG (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang Pemerintahan (SOP AP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang;
4. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 N0mOr 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
5. 10.Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 13);
11. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 45);
7. PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA SINGKAWANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Keh utan an Kota Singkawang, yang selanjutnya disingkat DISPERHUT.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang. 5.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan. 6
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas Kebersihan Dan Perumahan Kota Singkawang. 7
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 8
9. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya di singkat SOP AP adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT Bagian Kesatu Tujuan Pasal2
Tujuan penyusunan SOP AP adalah untuk memberikan pedoman bagi PNS di lingkungan DISPERHUT dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pegawai.
Pasal 3
Manfaat SOP AP adalah :
- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
- d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- e. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
- g. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya; g.
- h. menghindari tum.pang tindih pelaksanaan tugas; h
- I. sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyim pangan;
- j. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan; dan j.
- k. membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan. k
BABIII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pasa14
- (1) SOP AP DISPERHUT sebanyak 192 SOP AP yang mencakup SOP AP Sekretariat, SOP AP Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, SOP AP Bidang Peternakan, SOP AP Bidang Kehutanan dan Perkebunan, dan SOP AP Bidang Pengelolaan Lahan dan Air.
- (2) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sekretariat sebanyak 100 SOP AP;
- b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak 15 SOP AP;
- c. Bidang Peternakan sebanyak 44 SOP AP;
- d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan sebanyak 20 SOP AP; dan
- e. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air sebanyak 13 SOP AP.
- (3) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PELAKSANAAN SOP AP Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SOP AP harus disosialisasikan dan didistribusikan ke seluruh PNS di Lingkungan DISPERHUT.
- (2) SOP AP harus diintegrasikan dengan peraturan lainnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI Paso] 6

- (1) Kepala Dinas harus melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memantau pelaksanaan SOP AP dapat berjalan dengan baik dan penyernpurnaan terhadap SOP AP sesuai dengan kebutuhan DISPERHUT.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan sekali dan harus mengarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana/ PNS sesuai dengan maksud dan tujuan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara reguler dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil disesuaikan dengan kebutuhan DISPERHUT.

BAB VI PEN GAWASAN PELAKSANAAN Pasal 7

Kepala Dinas bertanggung jawab baik secara langsung maupun berjenjang dalam pelaksanaan SOP AP.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

- ( 1) SOP AP pada UPTD yang belum tercantum dalam Pera tu ran ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Format dan bagan alur SOP AP DISPERHUT akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

## Pasal9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 3 Oktober 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK


Diundangkan di Singkawang pada tanggal 13 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SING KA WANG


SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembina Tk.I

NIP. 19681016 199803 1 004

YASMALIZAR

SH

LAMPIRAN

PERATURAN WALJKOTA SINGKAWANG

NOMOR

: 28 TAHUN 2016

TANGGAL

: 3 OKTOBER 2016

TENTANG

STANDAR

OPERASIONAL

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERJNTAHAN

PERTANIAN DAN KEHUTANAN.

## JENIS - JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSED UR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

## A. SEKRETARIAT

## 1. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

·-

·-

··-

··-

-

·--

··-

·-

··-

··-

·-

·-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | --- SOP Penanganan Surat Masuk | ·- |
| 2 | SOP Penanganan Surat Keluar | ·- |
| 3 | Pengarsipan Surat ·-·--· | ··- |
| 4 | Pengiriman Surat Keluar | ··- |
| 5 | Penertiban SK | |
| 6 | ·-· SOP Pengumpulan Sasaran Kinerja Pegawai | |
| 7 | --------------- SOP Tanggapan Atas Keberatan Penillaian Prestasi kerja PNS | --···-· - |
| 8 | ·-· Pengusulan Perubahan Status CPNS Menjadi PNS ---· | ·-- |
| 9 | Penertiban Surat Tugas | ··- |
| 10 | ·-· Pelayanan Usulan Izin Belajar dan Tugas Belajar | ·- |
| 1 1 | Pengusulan Ujian Dinas | ··- |
| 12 | KIBpengusulan DIKLAT | - ··- |
| 13 | Pengusulan Ujian Penyesuain ljazah | |
| 14 | Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler/ Pilihan | |
| 15 | ----· Pengusulan Penghargaan Satya Lencana | ·- |
| 16 | ·--··· Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala | ·- |
| 17 | Penertiban Kenaikan Gaji Berkala .. | |
| 18 | Pelayanan Pengusulan TASPEN | |
| 19 | Pelayanan Pengusulan KARIS, KARSU, KARPEG / KPE | |
| 20 | Pengusulan Pensiun | |
| 21 | Pengusulan Surat Cuti ljin CPNS | |
| 22 | Penertiban Surat Ijin Cuti PNS | |
| 23 | Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) | |

---

--

-

--

-

-

-

--

---

--

-

--

| 24 | Penyusunan Formasi dan Bezzeting ---- |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 25 | Pelayanan Pengajuan Ijin Cerai --- |
| 26 | Usulan Mutasi Dari Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang ---·-· |
| 27 | Pengusulan Surat Tugas Perjalanan Dinas ----------- |
| 28 | Pembuatan Surat Perjalanan Dinas (SPD ------- |
| 29 | Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS |
| 30 | -------- Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS --- |
| 31 | Pelayanan Tamu - |
| 32 | Pengamanan Kantor ---------- |
| 33 | Pengurusan Barang - |
| 34 | Penyimpanan Barang |
| 35 | Pengusulan Penghapusan Barang ----·-·------ |
| 36 | Penanganan Rumah Tangga Kantor |
| 37 | Persiapan Rapat |
| 38 | Pelayanan Kebersihan Kantor --- |
| 39 | Pembuatan Surat Edaran ----- ·------ |
| 40 | Pengusulan PLT / PLH |
| 41 | Penunjukan PLT / PLH |
| 42 | Pengelolaan Kehadiran Kerja PNS |
| 43 | ----- Pelayanan Izin Penelitian Mahasiswa I Praktek Kerja Lapangan . |
| 44 | Surat I Pelayanan Legalisir Fotocopy Berharga I |
| 45 | Pengajuan Usulan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi ! |
| 46 | Pembuatan Daftar Uang Makan |
| 47 | Pembuatan Daftar Tambahan Penghasilan |
| 48 | Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB) |
| 49 | Pembuatan Kartu lnventaris Ruangan (KIR) |
| 50 | Pembuatan Stoke Opname |
| 51 | Pembuatan Kartu Pakai Habis |
| 52 | Pembuatan Buku Penerimaan Barang |
| 53 | Pembuatan Buku Pengeluaran Barang |
| 54 | Pengusulan LHKPN |

## 2. BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN 2

| NO | NAMA SOP -- | KETERANGAN |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penyusunan Pengumpulan Data Laporan --- | |
| | 2 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas SKPD/Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) - 3 Base | |
| 4 | Penyusunan Data | |
| | Pembuatan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | |
| 5 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ---------·---·--- | -- |
| 6 7 | Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) . | |
| | Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) | |
| 8 | Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) | |
| 9 | Penyusunan Petunjuk Teknis (JUKNIS) | |
| 10 | Penyusunan Profil -------- | |
| 11 12 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | |
| | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | |
| 13 | Penyusunan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ---·-·- (IKU) | |
| 14 15 | Penyusunan Indikator Kinerja Utama | |
| | Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) | |

--

-

--

--

3. BAGIAN KEUANGAN

NO

| 1 | NAMA SOP | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2 | Pembayaran Gaji --- | -- |
| | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD | |
| 3 4 | Penyusunan Buku | - |
| ·--·-· 5 | SPJ Fungsional --·---- ······- ··-----··· ----- ... - --- . - | . - ·····- ---- ···- .. |
| 6 | Laporan DAK -- -- Penyusunan | ---- |
| | Anggaran Kas APBD (Murni dan perubahan) | -- |
| 7 8 | Surat Perintah Membayar (SPM) - | - |
| 9 | Surat Permintaan Pembayaran (SPP) | --- |
| 10 | Register Penutupan Kas | - - |
| 11 | SPJ Administratif | -- |
| 12 | Penjurnalan | ---- |
| | Penyusunan Buku Besar | --- |

--

-

--

-

---

-

--

----

---

8

--

-

--

--

·-

-

-

·-

-

-

--

·-

| 13 | Penyusunan Neraca Saldo |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Penyusunan Kertas Kerja (Worksheet) -- |
| 15 | Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) -- �� |
| 16 | Penyusunan Neraca - |
| 17 | Penyusunan Prognosis |
| 18 | --- Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ------ |
| 19 | Penyusunan Buku Kas Umum ·----------- |
| 20 | Penyusunan Buku Kas Tunai |
| 21 | ·--------- Penyusunan Buku Simpanan Bank |
| 22 | Penyusunan Buku Panjar |
| 23 | Rekapitulasi Rincian Objek Belanja (ROB) |
| 24 | Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) |
| 25 | Pengesahan Laporan SPJ |
| 26 | Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retriusi Rumah Potong Hewan (RPH) |
| 27 | Upload Gaji Pegawai ·----- |
| 28 | Laporan SPT Tahunan |
| 29 | Laporan SPT Masa - |
| 30 | Penyusunan DPA SKPD --- |
| 31 | Pencairan Dana |

## 8. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

-

--

-

--

--

·--

-----

•--

·-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | gan dan Pan Bantuan Bibit Tanaman Hortikultura | |
| 2 | n anga Perbayakan Benih Tanaman P | |
| 3 | n Benih gkara Rekomendasi Izin Penan Tanaman Pangan ··-- | |
| 4 | antor Penanganan Rumah Tangga K | |
| 5 | ar Produk •----- Pas Prosedur Publikasi Informasi Pertanian | |
| 6 | arang Dan Kelopmpok ---· n B Prosedur Penyaluran Bantua Jasa Kepada Tani/Gapoktan/Masyarakat --- | |
| 7 | it ----· g Un Advis Teknis Usaha Rice Millin ·-· | |
| 8 | antor Penanganan Rumah Tangga K ·-·-- | |
| 9 | engganggu Perubahan Gerakan p pak ring Monitoring Organisme Tumbuhan (OPT) dan Dam Iklim (DPI) dan Monito Pengendalian OPT dan DPl ·-- | ·-- |
| 10 | engganggu Perubahan -·- e P ak Manajemen Data Organism Tumbuhan (OPT) dan Dam Iklim (DPI) | ·-- ----- |
| 11 | uar Biasa n L Penerbitan Laporan Kejadia (KLB) Serangan OPT dan DPI | •-- |
| 12 | Gerakan Pengendalian OPT-DP | ·- |
| 13 | bsidi ·- ersu Advis Teknis Pengecer Pupuk B | . |
| 14 | Bantuan Pupuk dan Pestisida - | ------- ---- ---- |
| 15 | Gagal Panen/Puso | ·-- |

## C. BIDANG PETERNAKAN

·-

·-

··-

-

·-

-

--

--

--

--

--

·-

·-

-

-

a

---

| NO | NAMA SOP ·--- | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Laporan 1B, PKB dan ATR | ··- - |
| 2 | -·- ·----·- -- Operasional IB, PKB dan ATR . | - |
| 3 | Laporan Perkembangan Ternak | ·- |
| 4 | Opersional Retribusi Temak - | - |
| 5 | Opersional Distribusi Ternak --------- | |
| 6 | Pengawasan Bibit ternak | -- ---- |
| 7 | --------- Sosialisasi Budaya ternak | ···---· |
| 8 | . Penerbitan Rekomendasi Permodalan Usaha Peternakan Melalui KKP_E --·-··--· | |
| 9 | Penanganan dan Laporan Stok Semen beku ----·- --------- | |
| 10 | Laporan Data Statistik Petemakan | ------------ -----·- ··-- --- |
| 11 | -- ------ SOP Pengantar Rekomendasi Pemasukan Bibit Ternak (DOC, DOD, DOQ) | ·------ -----· -------- |
| 12 | . SOP Pelaksanaan Sosialisasi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | |
| 13 | . SOP Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) | --- . |
| 14 | -- ·-·---- --·--- Penerbitan Pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | ·------ --- |
| 15 | ·-·----·· Pengawasan Kesehatgan Masyarakat Veteriner | ---- |
| 16 | SOP Pengantar Rekomendasi Pengeluaran Bibit Ternak | -- |
| 17 | ··----- Pengawasan Lalulintas Ternak dan Barang Produk Peternakan Jlegal | -- |
| 18 | - SOP Perijinan Usaha Peternakan RPH | -- |
| 19 | ·---. SOP Pelaksanaan Rapat Komisi Zoonosis | -- |
| 20 | Prosedur Operasional Vaksinasi Hog Cholera (HC) | -- |
| 21 | ·-- Prosedur Operasional Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | ·- |
| 22 | Prosedur Operasional Eliminasi Unggas Positif Avian Influenza | |
| 23 | Prosedur Operasional Pemeriksaan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | ·- |
| 24 | Prosedur Operasional Pelayanan Kesehatan Semi Aktif Puskeswan | - |
| 25 | Prosedur Operasional Penganan Gangguan Reproduksi Ternak Produktif | - |
| 26 | Prosedur Operasional Pelayanan Kesehatan Pasif Puskeswan | a |

·-

·--·---

--·--·

-

--

-

-

-

--

--

-

| 27 | Prosedur Operasional Pelayanan Kesehatan Aktif Puskeswan - | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 28 | Prosedur Operasional Eliminasi HPR (Hewan Pembawa Rabies) --------- | |
| 29 | Prosedur Operasional Vaksinasi Rabies ---- ·--- -- | |
| 30 | -- Prosedur Operasional Vaksinasi Al . | |
| 31 | Prosedur Operasional Vaksinasi ND ------ | |
| 32 | Prosedur Operasional Pelaporan i-SI KHNAS ----- | |
| 33 | Prosedur Operasional Laporan Pelayanan Veteriner Unggas Komersial (PVUK) -- ----- | |
| 34 | ------ Prosedur Operasional Laporan Pelayanan Kesehatan Hewan -------------- | |
| 35 | ------- SOP Pengawasan Hewan Qurban | |
| 36 | . SOP Pemotongan Hewan di Rumah Potong Hewan ---- | |
| | SOP Pengelolaan Limbah Padat dan Cair | 37 |
| 38 | --------- Laporan Inforrnasi Pasar Harga Ternak, Pakan dan Produk Ternak | |
| 39 | ------ Penerbitan Tanda Daftar Peternakan Rakyat ---- | |
| 40 | Penyaluran Bantuan ke Kelompok | |
| 41 | -- Praktek Pengolahan hasil Peternakan | |
| 42 | ----------- Promosi Pangan Asal Hewan (PAH) dan Produk Hewan Non Pangan (PHNP) | |
| | --------- Sosialisasi Pengelolaan Produk Hewan Non Pangan (BBiogas, Biourine, Pakan Ternak) | 43 |
| 44 | SOP Sosialisasi Pengolahan Pangan Asal Hewan (PAH) | |

## D. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

-

--

--

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pertimbangan Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu Benih Tanaman Kehutanan | |
| 2 | Pertimbangan Teknis Permohonan ljin Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) | |
| 3 | Pelayanan Permintaan Bibit Penghijauan Lingkungan | |
| 4 | Pertimbangan Teknis Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | -- -- |
| 5 | Pertimbangan Teknis Ijin Tempat Penampungan Terdaftar Yang Berasal Dari Hutan Hak | |
| 6 | Penetapan Pejabat Penerbit SKAU | ­ |

-

·-·-·-··

---

-·-

--

-

-

-

·--

| 7 | Pertimbangan Teknis Penetapan harga Dasar Limit Lelang Kayu ----·· | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 8 | Pelayanan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (Luas Kebun 25 Hektar) .. | dibawah |
| 9 | Pelayanan Penerbitan izin Usaha dan Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRU P) Tanaman Perkebunan . | |
| 10 | Pelayanan Surat Tanda Daftar usaha Perkebunan untuk Industri (STD-P) --·-·-·--- | - |
| 1 1 | Pelayanan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) .. | ----- |
| 12 | Pelayanan Statistik Perkebunan | |
| 13 | .. Pelayanan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar Bersih ·---- | |
| 14 | Pelayanan Pasar Lelang Karet | |
| 15 | Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Perkebunan . | |
| 16 | Sekolah lapang Pengendalian Hama Terpadu -- | |
| 17 | Pengukuran dan Pemetaan Hutan dan Lahan ·-··----- | |
| 18 | Pengendalian OPT Kakao | |
| 19 | Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan -------- | |
| 20 | Pengamanan Kawasan Hutan | |

## E. BIDANG PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR

--

---

-

---

--

-

-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | osal Kegiatan PBN-TP ---- p A Prosedur Pengusulan E-Pro Optimasi lahan Sumber Dana- | - |
| 2 | eknis Kegiatan APBN-TP ------------ T Prosedur Penyusunan SK Tim Optimasi Lahan Sumber Dana- ·--------- | - -------- --- |
| 3 | njuk Teknis umber Dana- u s Prosedur Penyusunan Pet Kegiatan Optimasi Lahan APBN-TP | -- |
| 4 | ------- netapan CPCL umber Dana- s -- Prosedur Penyusunan SK Pe Kegiatan Optimasi Lahan APBN-TP | - |
| 5 | ke Rekening timasi Lahan- -- p Prosedur Transfer Dana Kelompok Tani Kegiatan 0 Sumber Dana APBN-TP | |
| 6 | iatan Optimasi --- Prosedur Pencairan Dana Keg Lahan Sumber Dana APBN-TP - | - --- |
| 7 | osal Bantuan p Prosedur Pengusulan E-Pro Sosial Sumber Dana APBN-TP ----------- | |

d

'

-----

·--

| 8 | Kegiatan -- Prosedur Pengusulan E-Proposal Pengembangan Jaringan Irigasi .- |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | s Kegiatan ber Dana 1 m Prosedur Penyusunan SK Tim Tekn Pengembangan Jaringan Irigasi Su APBN-TP ---- |
| 10 | Teknis n Irigasi k a Prosedur Penyusunan Petunju Kegiatan Pengembangan Jaring Sumber Dana APBN-TP |
| 1 1 | pan CPCL . . . n 1r1gas1 a --·-- Prosedur Penyusunan SK Peneta Kegiatan Pengembangan Jaring Sumber Dana APBN-TP ----- |
| 12 | Rekening embangan -TP g N Prosedur Transfer Dana Ke Kelompok Tani Kegiatan Pen Jaringan irigasi Sumber Dana APB |
| 13 | kegiatan ber Dana n Prosedur Pencairan Dana Pengembangan jaringan irigasi Sur APBN-TP |

WALIKOTA SINGKAWANG,


AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKU DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembina Tk.I

NIP. 19681016 199803 1 004

-

·-

-

--