PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA KEPADA PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT PERSEROAN DAERAH (berlaku 25 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
1
GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA KEPADA PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT PERSEROAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 jo UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2006 Nomor 80);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pendirian PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2006 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 8);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA KEPADA PT.MEMBANGUN SULUT HEBAT PERSEROAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Lembaga Legislatif Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah;
6. Perusahaan Daerah adalah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
7. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun aset lainnya;
8. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahaan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh pemerintah daerah
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud penyertaan modal kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah adalah untuk memenuhi kewajiban modal dasar Pemerintah daerah Provinsi pada Perseroan Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Penyertaan modal kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah bertujuan untuk :
- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
- b. meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat;dan
- d. penyerapan tenaga kerja;
- (3) Tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan ## BAB II
PRINSIP PENYERTAAN MODAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Penyertaan modal kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah dilaksanakan ## BAB III
BENTUK PENYERTAAN MODAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD/ Perubahan APBD dan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENYERTAAN MODAL
BAB IV - PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
- (1) Penyertaan Modal pada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah.
- (3) Penyertaan Modal pada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB IV - PENYERTAAN MODAL
Pasal 6
- (1) Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB V - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7
Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penyertaan modal dilaksanakan ## BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BAB V - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8
- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat dibantu oleh Tim Pembina, Pengendalian dan Pengawasan.
- (3) Tim Pembina, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ## BAB VII KETENTUAN PENUTUP
BAB V - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Manado pada tanggal 25 Mei 2017

Penandatangan: GUBERNUR SULAWESI UTARA, ttd OLLY DONDOKAMBEY

Penetapan: Diundangkan di Manado pada tanggal 25 Mei 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA, ## EDWIN H. SILANGEN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: ( 2/78/2017)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
## NOMOR 2 TAHUN 2017
## TENTANG
## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA KEPADA PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT PERSEROAN DAERAH
## I. UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Dalam rangka mendukung PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah dalam mengembangkan potensi usaha daerah di Provinsi Sulawesi Utara, maka dipandang perlu peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai pemegang saham dalam memperkuat struktur permodalan PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah sehingga dapat mewujudkan kinerja optimal.
Disamping itu, melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah diharapkan dapat meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat menambah pendanaan untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kualitas penyelanggaraan pemerintahan.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka untuk memberikan dasar hukum penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Kepada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Pemenuhan Kewajiban Modal Dasar sesuai Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pendirian PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah adalah senilai Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi ; keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perseroan; peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah. - a. Beroperasinya PT. Membangun Sulut Hebat akan meningkatkan pertumbuan ekonomi melalui meningkatnya kapasitas industri perdagangan, transportasi dan jasa lainnya; - b. Meningkatkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui deviden dan lainnya - c. Peningkatan kesejahteraan masy arakat akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang sekaligus akan mengurangi kemiskinan - d. Dengan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi akan meningkatkan Investasi yang secara otomatis sekaligus membuka peluang kesempatan kerja melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.