PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 60 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 60 TAJIUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR .?E TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 60 TAJIUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa guna penyesuaian bidang pelayanan dasar dalam f9d9ma1 Percepatan Penerapan Standar pelayanan Minimal serta untuk melaksanakan ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Pcncrapan Standar pclayanan Minimal, perlu melakukan Pc-rubahan Atas peiaturan Bupati Nomor 60 Tahun 2Ol2 lentang pedoman percepatan Penerapan Standar pclayanan Minimal pemeiintah Kabupaten Situbondo.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebai Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g6); 1.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republl Indonesia Tahun 20O3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g6); 2.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona'i (Lembaran Negara Republik Indone.sia Nomor 442 1); a
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi[ Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l2i, Tam'bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah bcberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200g tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0U Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4t144); 4.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438]; 5.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan In[ormasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0U Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4846); 6.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O09 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 1\2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun l99g tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866); 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 9.
- Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pcmbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemcrintahan Daerah provinsi dan Pemcrintahan Dacrah Kabupate n/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2O07 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O07 Nomor 89, Tambahan lrmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4741); 11.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyclenggaraan Pcmerintah Dacrah; t2.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang Pctunjuk Tcknis Pcnyusunan Dan penetapan Sta nda r Pclayanan Minimal; 13.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2OO7 tentang Pcdoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 14.
- Pe raturan Mcntcri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pclayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Dacrah Provinsi 15. Kabupaten / Kotal Dan Daerah
16. Peraturan Menteri Kcsehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar pelayanan Minimal (SpM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;
17. Peraturan Menteri pcmberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
18. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 20 1O Tentang Standar pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor l9 Tahun 20 10 Tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah provinsi Dan Daerah Kabupaten/ Kota;
20. Peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/Ml2O1O tcntang Standar pelayanan Minimal Bidang pekerjaan Umum Dan penataan Ruang;
21. Peraturan Mcntr:ri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per : t S/MEN/X /2O1O tentang Standar Pelayanan M inimal Bidang Ketenagakerjaan;
22. Pcraturan Mentcri Komunikasi dan Inlormatika Nomor 22 Tahun 20lO tentang Standar pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Mcnteri pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.1aOl t2/201O tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanai pangan Provinsi Dan Kabupaten / Kota;
24. Peraturan Mentcri Kcbudayaan dan pariwisata Nomor PM. ,l06/HK.50l I MKp /2OlO tentang Standar Pelayanan Minimal (SpM) Bidang Kesenian;
25. Peraturan Mentcri pcrhubungan Nomor pM.g 1 Tahun 20 I 1 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah provinsi Dan Daerah Kabupaten/ Kota;
26. Pcraturan Kepala BKKBN Nomor 55/ HK\_O10/BS Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang penanamin Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan Daerah Kabupatcn Situbondo (Lcmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 200U Nomor 2).
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2012 Tentang pedoman percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6O) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Pemerintah Daerah menetapkan pelaksanaan percepatan penerapan SpM yang meliputi 15 (lima belas) bidang yang meliputi :
- a. Bidang Kesehatan;
- b. Bidang Pendidikan Dasar;
- c. Bidang Sosial;
- d. Bidang Pemberdayaan pcrempuan;
- e. Bidang Lingkungan Hidup;
- g. Bidang Ketcnaga kcrjaa n;
- t. Bidang Keluarga Bercncana dan Kcluarga Sejahtcra;
- h. Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang;
- j. Bidang Kesenian;
- i. Bidang Ketahanan pangan;
- k. Bidang Komunikasi dan Informatika;
- l. Bidang Penanaman Modal;
- m. Bidang Perhubungan.
- n. Bidang Perumahan Rakyat; dan
- o. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
2. Diantara Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) disisipkan 1 (satu) Ayat yakni Ayat (ta) sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
Pemerintah Daerah menetapkan pelaksanaan percepatan penerapan SpM yang meliputi 15 (lima belas) bidang yang meliputi :
- a. Bidang Kesehatan;
- b. Bidang Pendidikan Dasar;
- c. Bidang Sosial;
- d. Bidang Pemberdayaan pcrempuan;
- e. Bidang Lingkungan Hidup;
- g. Bidang Ketcnaga kcrjaa n;
- t. Bidang Keluarga Bercncana dan Kcluarga Sejahtcra;
- h. Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang;
- j. Bidang Kesenian;
- i. Bidang Ketahanan pangan;
- k. Bidang Komunikasi dan Informatika;
- l. Bidang Penanaman Modal;
- m. Bidang Perhubungan.
- n. Bidang Perumahan Rakyat; dan
- o. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
Pasal 15
- (1) Penyusunan RKA-SKpD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SpM mengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja dan satuan harga.
- (1a) Penyusunan RKA-SKPD menggunakan metode costing SPM dengan memperhatikan capaian SpM, target SPM, dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) RKA-SKPD yang disahkan oleh Kepala SKpD menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian SpM.
Pasal II
Peraturan Bupati Situbondo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 0 I j].]l2011

Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 0 I -!'jL 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR AQ-