PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 10 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN KEPEGAWAIAN DAN SISTEM PENGGAJIAN PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH KOTA BANJARMASIN WALIKOTA BANJARMASIN, (berlaku 20 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin telah diatur ketentuan kepegawaian dan sistem Penggajihan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2007 tentang Ketentuan Kepegawaian dan Sistem Penggajian Perusahaan daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin;
- b. Bahwa setelah dilakukan peninjauan identifikasi dalam pelaksanaan dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2007 tentang Ketentuan Kepegawaian dan Sisitem Penggajian Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin.
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
iusubbag. Perandsagan
Msg. Datum
Kepis SKPD
r
4
4
L
GLYPH&lt;9&gt;
'..."
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 Nomor 1 ), Tambahan Lemabaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 18);
Kasubbag. Perundangan
Wag. Hokum
Kepali SKPD
4
4
L
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN KEPEGAWAIAN DAN SISTEM PENGGAJIAN PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH KOTA BANJARMASIN
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2007 tentang Ketentuan Kepegawaian dan Sistem Penggajian Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2007) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut
1. Ketentuan Pasal 76 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 76 berbunti sebagai berikut :
Pasal 76
- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur
- (2) Pegawai yang sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak atas uang pensiun yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direktur
- (3) Selain uang pensiun, pegawai berhak atas jaminan hari tua, yang dananya dihitung dan usaha perusahaan dan iuran pegawai yang diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 77
- (1) Penggajian Direktur, Badan Pengawas serta pejabat dan pegawai Perusahaan Daerah dialokasikan melalui keuangan perusahaan daerah.
- (2) Gaji dibayar setiap akhir bulan beserta tunjangan-tunjangan lainnya.
Pasal 78
- (1) Sistem penggajian Direktur adalah maksimum 2.5 ( dua koma lima) dari gaji karyawan/pegawai yang tertinggi dilingkungan Perusahaan Daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan daerah.
- (2) Direktur dapat diberikan insentif dari jasa produksi setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Direktur dapat diberikan tunjangan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah, dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (4) Apabila memungkinkan Direktur dapat disediakan rumah dinas dan atau tunjangan perusahaan
4. Diantara ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 89A, sehingga keseluruhan pasal 89A berbunyi sebagai berikut :
| Klub*. Perandingan | Kabag. Hakim | Kepala SKPD |
|----------------------|----------------|---------------|
| | | L |
"Pasal 89A"
Pasal 83
Besarnya gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83, pasal 84, pasal 85, pasal 86, pasal 87, pasal 88, dan pasal 89 ditetapkan dengan Keputusan Walikota
Pasal 89
| Klub*. Perandingan | Kabag. Hakim | Kepala SKPD |
|----------------------|----------------|---------------|
| | | L |
"Pasal 89A"
Besarnya gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83, pasal 84, pasal 85, pasal 86, pasal 87, pasal 88, dan pasal 89 ditetapkan dengan Keputusan Walikota
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banj armasin.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 20 Januari 2017

Penandatangan: WALIKOTA BANJARMASIN,I\_\_\_ • ## IB SINA

Penetapan: Diundangkan di Banjarmasin r , 'ada tanggal 23 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN ## H. HAMLI KURSANI BERITA DAERAH KOTA BANJARMSIN TAHUN 2007 NOMOR 9 | Knob*. Ferandangan | Mfg | am | Kepi' SKPD | |----------------------|-------|------|--------------| | 4 | | | L |