PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 4 Juni 2007)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 8 Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Di antara angka 20 dan angka 21 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 20a dan angka 20b sehingga berbunyi sebagai berikut :
2.
- 20a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 20b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
Ketentuan Pasal 1 angka 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
- a. Uang Representasi ;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :
- (1) Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, yang dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
- (2) Besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 11
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Walikota yaitu sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD adalah 80% dari Uang Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 1.680.000,- (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD adalah 75% dari Uang Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 1.570.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 15
- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 10 dibebankan pada APBD
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang perpajakan.
Pasal 16
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan, yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
Pasal 20
9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 21
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang perpajakan.
8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan, yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
10.
PENJELASAN
Pasal 21
diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan. 11. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua A dan ketentuan Pasal 22 Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi berikut : ## Bagian Kedua A ## Uang Duka dan Bantuan ## Pengurusan Jenazah
PENJELASAN
Pasal 22
- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah). - (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar Rp.12.600.000,- (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah). - (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah. 12. Ketentuan Pasal 24 diubah, dengan menambahkan ayat (3), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :
PENJELASAN
Pasal 24
- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD; - (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD. - (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan : - a. Rapat-rapat; - b. Kunjungan kerja; - c. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah; - d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme; - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. 13. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut:
PENJELASAN
Pasal 24
A - (1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional setiap bulan terhitung mulai tanggal 16 April 2007 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. - (2) Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. - (3) Penggunaan Belanja Penunjang Operasinal Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi. - (4) Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 14. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :
PENJELASAN
Pasal 25
- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri