UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 1965 tentang PERKOPERASIAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. Bahwa perkembangan ketata-negaraan semenjak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 menurut adanya perobahan fungsi segala lembaga kemasyarakatan, khususnya koperasi untuk diintegrasikan dengan dasar serta tujuan Revolusi Indonesia;
- b. Bahwa dengan demikian landasan idiil Revolusi Indonesia yaitu Pancasila, Manipol/Usdek dan segala pedoman pelaksanaannya, harus pula merupakan kaidah pokok fundamental bagi dasar penyusunan Undang-undang Perkoperasian;
- c. Bahwa Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan dasar dan tujuan Revolusi Indonesia dan untuk itu perlu disusun Undang-undang Perkoperasian yang baru.
Mengingat : a. Pasal 2, 5, 33 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- b. 1. Ketetapan M.P. R. S. No. I dan II tahun 1960;
2. Ketetapan M.P. R. S. No. III dan IV tahun 1963;
3. Ketetapan M.P.R.S. No. V, VI, VIII tahun 1965;
4. Resolusi M.P.R.S. No. I tahun 1963;
5. Resolusi M.P.R.S. No. II tahun 1965;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
Memutuskan:
Dengan mencabut Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi;
Menetapkan : Undang-undang tentang Perkoperasian.
BAB I - KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.
Pasal 1
Yang dimaksud dalam Undang-undang ini:
"Koperasi": Adalah badan termaksud dalam pasal 3, 20 dan yang didirikan menurut ketentuan-ketentuan Bab VII Undang-undang ini;
"Perkoperasian": Adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi yang berintikan pola koperasi dibidang landasan idiil/haluan, organisasi dan usaha;
"Gerakan Koperasi": Adalah keseluruhan organisasi koperasi serta kegiatannya baik sebagai perkumpulan (alat perjuangan) maupun sebagai organisasi ekonomi, yang pengejawantahannya termaksud dalam pasal 22, 23 dan 24 Undang-undang ini;
"Menteri": Adalah Menteri yang diserahi urusan perkoperasian;
"Pejabat": Adalah pejabat-pejabat yang mendapat kuasa khusus dari Menteri untuk beberapa persoalan perkoperasian.
BAB I - KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.
Pasal 3
"Perkoperasian": Adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi yang berintikan pola koperasi dibidang landasan idiil/haluan, organisasi dan usaha;
"Gerakan Koperasi": Adalah keseluruhan organisasi koperasi serta kegiatannya baik sebagai perkumpulan (alat perjuangan) maupun sebagai organisasi ekonomi, yang pengejawantahannya termaksud dalam pasal 22, 23 dan 24 Undang-undang ini;
"Menteri": Adalah Menteri yang diserahi urusan perkoperasian;
"Pejabat": Adalah pejabat-pejabat yang mendapat kuasa khusus dari Menteri untuk beberapa persoalan perkoperasian.
- (1) Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.
- (2) Pengertian dan fungsi, azas dan dasar bekerja serta kepribadian koperasi Indonesia dikembangkan menurut landasan idiil tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
PENGERTIAN DAN FUNGSI, AZAS DAN DASAR BEKERJA KOPERASI.
Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia
BAB III - PENGERTIAN DAN FUNGSI, AZAS DAN DASAR BEKERJA KOPERASI.
Pasal 4
Koperasi mempunyai azas dan dasar bekerja sebagai berikut:
- a. gotong-royong, kekeluargaan dan swadaya;
- b. bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggauta dan masyarakat dalam rangka mencapai dan membina masyarakat Sosialis Indonesia
BAB III - PENGERTIAN DAN FUNGSI, AZAS DAN DASAR BEKERJA KOPERASI.
Pasal 5
Koperasi, struktur, aktivitas dari alat pembinaan serta alat perlengkapan organisasi koperasi, mencerminkan kegotong-royongan nasional progresif revolusioner berporoskan NASAKOM
PERANAN GERAKAN KOPERASI DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN DAN EKONOMI TERPIMPIN.
BAB IV - PERANAN GERAKAN KOPERASI DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN DAN EKONOMI TERPIMPIN.
Pasal 6
Gerakan koperasi mempunyai peranan:
- a. Dalam Tahap Nasional Demokratis:
1. mempersatukan dan memobilisir seluruh rakyat pekerja dan produsen kecuali yang merupakan tenaga-tenaga produktif untuk meningkatkan produksi, mengadilkan dan meratakan distribusi;
2. ikut serta menghapuskan sisa-sisa imperialisme, kolonialisme dan feodalisme;
3. membantu memperkuat sektor ekonomi Negara yang memegang posisi memimpinnya;
4. menciptakan syarat-syarat bagi pembangunan masyarakat Sosialis Indonesia;
- b. Dalam Tahap Sosialisme Indonesia:
1. menyelenggarakan tata-ekonomi tanpa adanya penghisapan oleh manusia atas manusia;
2. meninggikan tingkat hidup rakyat jasmaniah dan rokhaniah;
3. membina dan mengembangkan swadaya dan daya kreatif rakyat sebagai perwujuadan masyarakat gotong-royong.
BAB IV - PERANAN GERAKAN KOPERASI DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN DAN EKONOMI TERPIMPIN.
Pasal 7
- (1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pokok perkoperasian.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah diatur hubungan antara gerakan koperasi dengan Pemerintah, Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah dan Swasta bukan koperasi.
KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Bagian 1.
Keanggautaan.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 8
Keanggautaan koperasi terdiri dari orang-orang atau badan hukum koperasi.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 9
- (1) Yang dapat menjadi anggauta koperasi Primer ialah warga negara Indonesia yang:
- a. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum;
- b. menyetujui Dasar dan Haluan Negara, pengertian dan fungsi, azas dan dasar bekerja koperasi termaksud dalam pasal 2, 3 dan 4;
- c. rakyat pekerja dan produsen kecil yang merupakan tenagatenaga produktif;
- d. bertempat tinggal didaerah kerja koperasi;
- e. mempunyai kepentingan langsung dalam usaha-usaha koperasi;
- f. mempunyai minat memajukan usaha-usaha koperasi;
- g. tidak mempunyai usaha yang bertentangan dengan usaha koperasi;
- h. telah menyatakan kesanggupan untuk melakukan kewajiban sebagaimana termaksud dalam pasal 11 dan pasal 32 ayat (2),(3) dan (4).
- (2) Yang dapat menjadi anggauta koperasi yang lebih atas tingkatnya ialah koperasi yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum menurut ketentuan Undang-undang ini.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 10
- (2) Yang dapat menjadi anggauta koperasi yang lebih atas tingkatnya ialah koperasi yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum menurut ketentuan Undang-undang ini.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 11
- (2) Yang dapat menjadi anggauta koperasi yang lebih atas tingkatnya ialah koperasi yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum menurut ketentuan Undang-undang ini.
Pelaksanaan ketentuan pasal 8 dan 9 serta cara-cara untuk memperoleh keanggautaan dan berakhirnya keanggautaan diatur dalam anggaran dasar koperasi termaksud dalam pasal 40.
Anggauta mempunyai kewajiban:
- a. berusaha untuk mengerti dan memahami landasan idiil, pengertian dan fungsi, azas dan dasar bekerja serta peranan gerakan koperasi, dan ikut serta secara aktif mengembangkan menjaga keutuhan serta ketertiban organisasi gerakan koperasi;
- b. menyimpan secara teratur pada koperasi;
- c. menghadiri rapat-rapat anggauta;
- d. memahami dan mengamankan keputusan-keputusan rapat anggauta dan secara aktif mengawasi pelaksanaannya;
- e. ikut serta secara aktif mensukseskan program kerja gerakan koperasi pada umumnya, dan koperasi yang bersangkutan pada khususnya;
- f. membantu pengurus, badan pemeriksa dan pejabat dalam melakukan tugasnya;
- g. menjalankan ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan keputusankeputusan rapat anggauta.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 12
Anggauta mempunyai hak:
- a. memilih dan atau dipilih menjadi anggauta pengurus/badan pemeriksa;
- b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggauta;
- c. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggauta, baik diminta atau tidak;
- d. ikut serta melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi;
- e. minta diadakannya rapat anggauta menurut ketentuan-ketentuan anggaran dasar;
- f. mengadakan perhitungan pada akhir tahun buku atas bagiannya,
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 13
Alat-alat perlengkapan organisasi koperasi adalah:
- a. rapat anggauta;
- b. pengurus;
- c. badan pemeriksa.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 14
- (1)
- Rapat anggauta adalah alat perlengkapan organisasi koperasdi yang:
- a. menetapkan kebijaksanaan umum serta melaksanakan keputusankeputusan koperasi yang lebih atas. Gerakan Koperasi Indonesia dan MUNASKOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, 24 dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan kebijaksanaan pokok perkoperasian yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. menetapkan anggaran dasar;
- c. membentuk pengurus dan badan pemeriksa.
- (2) Dapat rapat anggauta setiap anggauta yang hadir mempunyai kedudukan yang sama.
- (3) Tiap-tiap keputusan rapat anggauta didasarkan pada hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 15
- (1) Pengurus adalah alat perlengkapan organisasi koperasi yang mempunyai kewajiban melaksanakan keputusan rapat anggauta dan kewajiban-kewajiban lain yang menjadi akibat dari ketentuanketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- (2) Pengurus dipilih oleh rapat anggauta dari anggauta koperasi.
- (3) Sesuai dengan perkembangan organisasi koperasi rapat anggauta dapat memilih/mengangkat orang pihak ketiga menjadi anggauta pengurus dengan maksimum tidak lebih dari sepertiga jumlah anggauta pengurus.
- (4) Syarat untuk dapat dipilih atau diangkat menjadi anggauta pengurus ialah:
- a. berjiwa Pancasila dan Manipol;
- b. memiliki sifat kejujuran dan ketrampilan kerja;
- c. syarat-syarat lain ditentukan dalam anggaran dasar.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya termaksud dalam pasal ini ayat (1) pengurus bertanggung-jawab pada rapat anggauta serta melaksanakan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama kopersi serta mewakilinya dihadapan dan diluar pengadilan.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 16
- (1) Badan pemeriksa adalah alat perlengkapan organisasi koperasi yang mempunyai wewenang mengadakan pemeriksaan atas pekerjaan pengurus dan seluruh usaha koperasi serta bertanggung-jawab pada rapat anggauta.
- (2) Dalam melaksanakan tugas termaksud dalam ayat (1) pasal ini badan pemeriksa mempunyai wewenang meneliti menenai hal uang, surat berharga, persediaan barang, peralatan, kebenaran pembukuan, kebijaksanaan dalam menyelenggarakan usaha koperasi dan syah tidaknya pemilikan penguasaan harta benda koperasi.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam pasal 15 ayat (2), (3), (4), berlaku pula bagi badan pemeriksa.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 17
Ketentuan-ketentuan lebih lanjut dari pasal 14, 15 dan 16 diatur dalam anggaran dasar koperasi termaksud dalam pasal 40.
Bagian 3.
Kedudukan penasehat.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 18
- (1) Apabila dianggap perlu, atas keputusan rapat anggauta sesuai dengan anggaran dasar, pengurus dapat mengangkat penasehatpenasehat yang mempunyai tugas memberikan nasehat kepada pengurus koperasi, baik diminta atu tidak.
- (2) Penasehat yang diangkat dari bukan anggauta koperasi yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan dari pejabat.
Bagian 4. Organisasi Koperasi.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 19
- (1) Jenis koperasi terdiri dari koperasi produksi dan koperasi konsumsi serta koperasi jasa-jasa termasuk koperasi simpan-pinjam sebagai pelengkap.
- (2)
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 20
- (1) Sekurang-kurangnya dua puluh lima (25) orang yang telah memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 9 dapat membentuk koperasi primer.
- (2) Sekurang-kurangnya lima (5) koperasi primer yang telah berbadan hukum dapat membentuk pusat koperasi.
- (3) Sekurang-kurangnya tiga (3) pusat koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk gabungan koperasi.
- (4) Sekurang-kurangnya tiga (3) gabungan koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk induk koperasi.
- (5)
BAB I - KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.
Pasal 22
"Menteri": Adalah Menteri yang diserahi urusan perkoperasian;
"Pejabat": Adalah pejabat-pejabat yang mendapat kuasa khusus dari Menteri untuk beberapa persoalan perkoperasian.
- (1) Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.
- (2) Pengertian dan fungsi, azas dan dasar bekerja serta kepribadian koperasi Indonesia dikembangkan menurut landasan idiil tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
PENGERTIAN DAN FUNGSI, AZAS DAN DASAR BEKERJA KOPERASI.
Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia
Koperasi mempunyai azas dan dasar bekerja sebagai berikut:
- a. gotong-royong, kekeluargaan dan swadaya;
- b. bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggauta dan masyarakat dalam rangka mencapai dan membina masyarakat Sosialis Indonesia
Koperasi, struktur, aktivitas dari alat pembinaan serta alat perlengkapan organisasi koperasi, mencerminkan kegotong-royongan nasional progresif revolusioner berporoskan NASAKOM
PERANAN GERAKAN KOPERASI DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN DAN EKONOMI TERPIMPIN.
Gerakan koperasi mempunyai peranan:
- a. Dalam Tahap Nasional Demokratis:
1. mempersatukan dan memobilisir seluruh rakyat pekerja dan produsen kecuali yang merupakan tenaga-tenaga produktif untuk meningkatkan produksi, mengadilkan dan meratakan distribusi;
2. ikut serta menghapuskan sisa-sisa imperialisme, kolonialisme dan feodalisme;
3. membantu memperkuat sektor ekonomi Negara yang memegang posisi memimpinnya;
4. menciptakan syarat-syarat bagi pembangunan masyarakat Sosialis Indonesia;
- b. Dalam Tahap Sosialisme Indonesia:
1. menyelenggarakan tata-ekonomi tanpa adanya penghisapan oleh manusia atas manusia;
2. meninggikan tingkat hidup rakyat jasmaniah dan rokhaniah;
3. membina dan mengembangkan swadaya dan daya kreatif rakyat sebagai perwujuadan masyarakat gotong-royong.
- (1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pokok perkoperasian.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah diatur hubungan antara gerakan koperasi dengan Pemerintah, Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah dan Swasta bukan koperasi.
KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Bagian 1.
Keanggautaan.
Keanggautaan koperasi terdiri dari orang-orang atau badan hukum koperasi.
- (1) Yang dapat menjadi anggauta koperasi Primer ialah warga negara Indonesia yang:
- a. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum;
- b. menyetujui Dasar dan Haluan Negara, pengertian dan fungsi, azas dan dasar bekerja koperasi termaksud dalam pasal 2, 3 dan 4;
- c. rakyat pekerja dan produsen kecil yang merupakan tenagatenaga produktif;
- d. bertempat tinggal didaerah kerja koperasi;
- e. mempunyai kepentingan langsung dalam usaha-usaha koperasi;
- f. mempunyai minat memajukan usaha-usaha koperasi;
- g. tidak mempunyai usaha yang bertentangan dengan usaha koperasi;
- h. telah menyatakan kesanggupan untuk melakukan kewajiban sebagaimana termaksud dalam pasal 11 dan pasal 32 ayat (2),(3) dan (4).
- (2) Yang dapat menjadi anggauta koperasi yang lebih atas tingkatnya ialah koperasi yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum menurut ketentuan Undang-undang ini.
Pelaksanaan ketentuan pasal 8 dan 9 serta cara-cara untuk memperoleh keanggautaan dan berakhirnya keanggautaan diatur dalam anggaran dasar koperasi termaksud dalam pasal 40.
Anggauta mempunyai kewajiban:
- a. berusaha untuk mengerti dan memahami landasan idiil, pengertian dan fungsi, azas dan dasar bekerja serta peranan gerakan koperasi, dan ikut serta secara aktif mengembangkan menjaga keutuhan serta ketertiban organisasi gerakan koperasi;
- b. menyimpan secara teratur pada koperasi;
- c. menghadiri rapat-rapat anggauta;
- d. memahami dan mengamankan keputusan-keputusan rapat anggauta dan secara aktif mengawasi pelaksanaannya;
- e. ikut serta secara aktif mensukseskan program kerja gerakan koperasi pada umumnya, dan koperasi yang bersangkutan pada khususnya;
- f. membantu pengurus, badan pemeriksa dan pejabat dalam melakukan tugasnya;
- g. menjalankan ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan keputusankeputusan rapat anggauta.
Anggauta mempunyai hak:
- a. memilih dan atau dipilih menjadi anggauta pengurus/badan pemeriksa;
- b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggauta;
- c. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggauta, baik diminta atau tidak;
- d. ikut serta melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi;
- e. minta diadakannya rapat anggauta menurut ketentuan-ketentuan anggaran dasar;
- f. mengadakan perhitungan pada akhir tahun buku atas bagiannya,
Alat-alat perlengkapan organisasi koperasi adalah:
- a. rapat anggauta;
- b. pengurus;
- c. badan pemeriksa.
- (1)
- Rapat anggauta adalah alat perlengkapan organisasi koperasdi yang:
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 23
- b. menetapkan anggaran dasar;
- c. membentuk pengurus dan badan pemeriksa.
- (2) Dapat rapat anggauta setiap anggauta yang hadir mempunyai kedudukan yang sama.
- (3) Tiap-tiap keputusan rapat anggauta didasarkan pada hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat.
- (1) Pengurus adalah alat perlengkapan organisasi koperasi yang mempunyai kewajiban melaksanakan keputusan rapat anggauta dan kewajiban-kewajiban lain yang menjadi akibat dari ketentuanketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- (2) Pengurus dipilih oleh rapat anggauta dari anggauta koperasi.
- (3) Sesuai dengan perkembangan organisasi koperasi rapat anggauta dapat memilih/mengangkat orang pihak ketiga menjadi anggauta pengurus dengan maksimum tidak lebih dari sepertiga jumlah anggauta pengurus.
- (4) Syarat untuk dapat dipilih atau diangkat menjadi anggauta pengurus ialah:
- a. berjiwa Pancasila dan Manipol;
- b. memiliki sifat kejujuran dan ketrampilan kerja;
- c. syarat-syarat lain ditentukan dalam anggaran dasar.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya termaksud dalam pasal ini ayat (1) pengurus bertanggung-jawab pada rapat anggauta serta melaksanakan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama kopersi serta mewakilinya dihadapan dan diluar pengadilan.
- (1) Badan pemeriksa adalah alat perlengkapan organisasi koperasi yang mempunyai wewenang mengadakan pemeriksaan atas pekerjaan pengurus dan seluruh usaha koperasi serta bertanggung-jawab pada rapat anggauta.
- (2) Dalam melaksanakan tugas termaksud dalam ayat (1) pasal ini badan pemeriksa mempunyai wewenang meneliti menenai hal uang, surat berharga, persediaan barang, peralatan, kebenaran pembukuan, kebijaksanaan dalam menyelenggarakan usaha koperasi dan syah tidaknya pemilikan penguasaan harta benda koperasi.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam pasal 15 ayat (2), (3), (4), berlaku pula bagi badan pemeriksa.
Ketentuan-ketentuan lebih lanjut dari pasal 14, 15 dan 16 diatur dalam anggaran dasar koperasi termaksud dalam pasal 40.
Bagian 3.
Kedudukan penasehat.
- (1) Apabila dianggap perlu, atas keputusan rapat anggauta sesuai dengan anggaran dasar, pengurus dapat mengangkat penasehatpenasehat yang mempunyai tugas memberikan nasehat kepada pengurus koperasi, baik diminta atu tidak.
- (2) Penasehat yang diangkat dari bukan anggauta koperasi yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan dari pejabat.
Bagian 4. Organisasi Koperasi.
- (1) Jenis koperasi terdiri dari koperasi produksi dan koperasi konsumsi serta koperasi jasa-jasa termasuk koperasi simpan-pinjam sebagai pelengkap.
- (2)
- (1) Sekurang-kurangnya dua puluh lima (25) orang yang telah memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 9 dapat membentuk koperasi primer.
- (2) Sekurang-kurangnya lima (5) koperasi primer yang telah berbadan hukum dapat membentuk pusat koperasi.
- (3) Sekurang-kurangnya tiga (3) pusat koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk gabungan koperasi.
- (4) Sekurang-kurangnya tiga (3) gabungan koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk induk koperasi.
- (5)
- (1) Daerah kerja koperasi ialah lingkungan usaha koperasi yang didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi pemerintahan.
- (2) Penentuan daerah kerja untuk masing-masing tingkat koperasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal ini dan pasal 20 serta yang tidak didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi pemerintah diatur oleh Menteri.
- (1) Koperasi primer sampai dengan koperasi induk merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
- (2) Koperasi jenis yang satu dengan koperasi jenis yang lain merupakan kesatuan kegiatan ekonomi.
- (3) Gerakan Koperasi Indonesia melaksanakan pengintegrasian antar jenis koperasi, sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan ayat (1) dan (2) pasal ini.
Bagian 5.
Organisasi Gerakan Koperasi.
- (1) Musyawarah Nasional Koperasi, yang selanjutnya disebut MUNASKOP, merupakan Lembaga Tertinggi dari pada gerakan koperasi.
- (2) MUNASKOP menentukan kebijaksanaan pelaksanaan perkoperasian dalam rangka pelaksanaan Pola Nasional dan kebijaksanaan Pemerintah.
- (3) Peserta-peserta MUNASKOP terdiri dari:
- a. utusan-utusan gerakan koperasi dari Daerah Tingkat II, Tingkat I dan tingkat Nasional.
- b. pejabat-pejabat dan wakil-wakil Lembaga-lembaga Negara Tingkat I dan Tingkat Nasional.
- c. organisasi-organisasi massa Tingkat Nasional.
- (4) Hal-hal mengenai penyelenggaraan MUNASKOP diatur oleh Menteri.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 24
- (1) Untuk melaksanakan keputusan-keputusan MUNASKOP termaksud dalam pasal 23 ayat (2) dibentuk organisasi tunggal dan piramidal yang disebut Gerakan Koperasi Indonesia.
- (2) Pimpinan Gerakan Koperasi Indonesia terdiri dari unsur- unsur:
- a. pejabat-pejabat Pemerintah;
- b. wakil-wakil koperasi;
- c. wakil-wakil organisasi massa.
- (3) Lapangan kegiatan Gerakan Koperasi Indonesia adalah meliputi bidang-bidang:
- a. pembinaan usaha;
- b. penelitian;
- c. Perencanaan;
- d. pengawasan;
- e. pendidikan;
- f. penerangan.
- (4) Pembentukan badan termaksud dalam ayat (1) pasal ini serta penentuan garis-garis besar susunan organisasi serta perincian tugasnya diatur dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
Bagian 6.
Administrasi
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 25
- (1) Koperasi wajib mengadakan administrasi dan pembukuan yang teratur dan tertib.
- (2) Syarat-syarat pembukuan, buku daftar anggauta, buku daftar pengurus dan buku daftar badan pemeriksa diatur oleh Menteri
BAB VI. KOPERASI SEBAGAI ORGANISASI EKONOMI.
Bagian 1.
Dasar aktivitas ekonomi.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 26
Setiap aktivitas koperasi sebagai organisasi ekonomi ditujukan untuk memenuhi keperluan serta untuk meningkatkan kesejahteraan anggauta dan masyarakat.
Bagian 2.
Perusahaan koperasi.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 27
- (1) Koperasi dapat mendirikan dan memiliki perusahaan dengan syaratsyarat sebagai berikut:
organisasi...
- a. organisasi koperasi yang bersangkutan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan dalam Undang-undang ini, khususnya syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 4, 6, 9, 20, 22, 26 dan 28;
- b. perusahaan koperasi tersebut baru dapat didirikan atau terus dilangsungkan pengusahaannya setelah ada persetujuan/idzin dari Menteri.
- (2) Hal-hal lebih lanjut mengenai ketentuan dan pelaksanaan tentang perusahaan koperasi tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian 3.
luran Negara dan dana-dana.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 28
- (1) Anggauta dan masyarakat yang dilayani keperluannya serta ditingkatkan kesejahteraannya oleh Koperasi, sebagaimana termaksud dalam pasal 26, ikut membeayai keperluan organisasi koperasi dan usaha koperasi.
- (2) Selisih lebih antara beaya yang dipungut termaksud dalam ayat (1) pasal ini dan beaya yang sesungguhnya dikeluarkan, yang terdapat pada penutupan tahun buku setelah dikurangi iuran Negara, ditetapkan pembagiannya sebagai berikut:
- a. sekurang-kurangnya 25% untuk cadangan koperasi;
- b. 25% untuk anggauta menurut imbangan jasanya;
- c. kelebihannya untuk dana-dana yang ditentukan dalam anggaran dasar atau yang ditetapkan oleh rapat anggauta;
kesemuanya yang telah direncanakan lebih dahulu.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 29
- (1) Anggauta dan masyarakat yang dilayani keperluannya serta ditingkatkan kesejahteraannya oleh Koperasi sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf i memberikan sumbangan untuk:
- a. dana iuran Negara;
- b. dana pembangunan koperasi;
- c. dana masyarakat.
- (2) Pungutan dana pembangunan koperasi dan dana masyarakat diatur dengan peraturan Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai zakat bagi koperasi diatur oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Agama.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 30
Iuran Negara yang disumbangkan melalui koperasi termaksud dalam ayat (2) pasal 28 dan ayat (1) pasal 29 diatur oleh Menteri yang diserahi iuran Negara bersama-sama dengan Menteri, dengan
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 31
- (1) Modal koperasi adalah keseluruhan aktiva serta pasiva koperasi.
- (2) Penyusunan modal koperasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini didasarkan pada usaha kegotong-royongan anggauta, sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf i dalam bentuk simpanan-simpanan, kekayaan koperasi dan pinjaman-pinjaman serta lain- lain sumber yang sah.
- (3) Hal-hal mengenai pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dengan peraturan Menteri.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 32
- (1) Simpanan-simpanan termaksud dalam ayat (2) pasal 31 terdiri dari:
- a. simpanan pokok;
- b. simpanan wajib;
- c. simpanan wajib khusus;
- d. simpanan sukarela.
- (2) Simpanan pokok ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang sama besarnya bagi tiap-tiap anggauta, yang wajib diserahkan atau disanggupkan secara tertulis akan diserahkan kepada koperasi pada.waktu akan menjadi anggauta.
- (3) Simpanan wajib ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai yang yang sama besarnya bagi tiap-tiap anggauta, yang wajib diserahkan oleh anggauta kepada koperasi pada waktu-waktu dan kesempatan tertentu.
- (4) Simpanan wajib khusus ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang wajib diserahkan oleh anggauta kepada koperasi pada waktuwaktu dan kesempatan tertentu.
- (5) Simpanan sukarela ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggauta kepada koperasi.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 33
- (1) Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggauta.
- (2) Simpanan wajib khusus dapat diambil kembali hanya dalam waktu tertentu menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan-keputusan rapat anggauta koperasi.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 34
- (1) Penyimpanan dan lalu-lintas uang koperasi dilakukan melalui bank Pemerintah yang bergerak dalam bidang perkoperasian.
- (2) Pelaksanaan dan penyimpanan ketentuan ayat (1) pasal ini diatur oleh Menteri bersama-sama Menteri Bank Sentral
Bagian 5.
Tanggungan.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 35
Tanggungan ialah hal pertanggungan jawab untuk menanggung atau menyelesaikan suatu kerugian yang timbul sebagai akibat:
- a. sesuatu tindakan, dan atau
- b. sesuatu kejadian.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 36
- (1) Tanggungan dapat dibebankan kepada:
- a. koperasi dan atau anggauta yang selanjutnya disebut tanggungan koperasi, atau
- b. pengurus yang selanjutnya disebut tanggungan pengurus.
- (2) Tanggungan koperasi terjadi apabila kerugian itu tidak ditimbulkan oleh karena kelalaian/kesalahan pengurus.
- (3) Tanggungan pengurus terjadi apabila kerugian itu ditimbulkan oleh karena kelalaian/kesalahan pengurus.
- (4) Untuk menentukan apakah tanggungan itu adalah tanggungan pengurus atau tanggungan koperasi diselesaikan menurut hukum yang berlaku.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 37
- (1) Kerugian yang timbul pada penutupan tahun buku diselesaikan dalam rapat anggauta tahunan dengan
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 38
Hal-hal lebih lanjut mengenai tanggungan diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB VII. KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI.
Bagian 1.
Kedudukan hukum koperasi.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 39
Koperasi yang didirikan menurut ketentuan Undang-undang ini adalah badan hukum dan tunduk kepada Perundang-undangan yang berlaku, sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
Bagian 2.
Syarat-syarat mendirikan koperasi.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 40
- (1) Koperasi didirikan dengan akte pendirian yang memuat;
- a. nama dan nama kecil, tempat tinggal dan pekerjaan mereka yang diberi kuasa menanda-tangani akte pendirian oleh rapat pembentukan;
- b. anggaran dasar koperasi yang telah diputuskan oleh rapat pembentukan yang antara lain memuat:
1. nama koperasi, tempat kedudukan dan daerah kerjanya;
2. azas dan tujuan;
3. lapangan usaha;
4. keanggautaan;
5. hak dan kewajiban anggauta;
6. hak dan kewajiban rapat anggauta, pengurus dan badan pemeriksa;
7. tahun buku koperasi;
8. permodalan;
9. tanggungan;
10. dana-dana;
11. ketentuan tentang sisa kekayaan bila koperasi dibubarkan.
- (2) Isi anggaran dasar tersebut dalam ayat (1) pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang ini.
- (3) Menteri memberikan pedoman-pedoman tentang cara penyusunan anggaran dasar.
- (4) Akte pendirian rangkap 2 (dua) termaksud dalam ayat (1) pasal ini, bersama-sama petikan berita acara tentang rapat perbentukan, yang antara lain menyatakan jumlah anggauta dan nama mereka yang diberi kuasa untuk menanda tangani akte pendirian, dikirim kepada pejabat.
- (5) Akte pendirian dan petikan berita acara termaksud dalam ayat (4) pasal ini, tidak bermeterai.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 41
Ketentuan-ketentuan dalam pasal 40 berlaku terhadap perubahan anggaran dasar koperasi, dengan ketentuan akte perubahan dikirim bersama-sama petikan berita acara yang menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar tersebut diputuskan dalam rapat anggauta menurut syarat dan ketentuan Undang-undang ini.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 42
- (1) Pada waktu menerima akte pendirian, pejabat yang berwenang memberikan pengesahan badan hukum, mengirim sebuah tanda terima yang bertanggal kepada pendiri koperasi dengan surat tercatat.
- (2) Jika pejabat berpendapat bahwa isi akte pendirian tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, maka akte pendirian didaftar dengan memakai nomor urut dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu pada kantor pejabat.
- (3) Tanggal pendaftaran akte pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi.
- (4) Kedua buah akte pendirian tersebut dalam pasal 40 ayat (4) dibubuhi tanda pengesahan oleh pejabat atas kuasa Menteri, tanggal dan nomor pendaftarannya. Sebuah akte pendirian disimpan dikantor pejabat, sedang sebuah lainnya dikirim kepada pendiri koperasi.
- (5) Jika ada perbedaan antara akte pendirian yang telah disahkan tersebut, maka yang disimpan dikantor pejabat yang dianggap benar.
- (6) Pejabat mengumumkan tiap-tiap pengesahan koperasi dalam BeritaNegara.
- (7) Pendaftaran dan pengumuman dilakukan tanpa beaya dan tanda pengesahan bebas dari meterai.
- (8) Buku daftar umum beserta akte-akte yang tersimpan pada kantor Pejabat dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh umum, dan dengan mengganti beaya-beaya dapat diperoleh salinan maupun petikan akte-akte.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 43
Sejak tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) koperasi adalah badan hukum dan segala hak dan ikatan yang timbul dan diadakan atas namanya sebelum tanggal pendaftaran tersebut, seketika itu beralih kepadanya.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 44
- (1) Pejabat berkewajiban dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan telah memberikan pengesahan seperti tersebut dalam pasal 42 terhitung sejak pejabat tersebut menerima permintaan pengesahan.
- (2) Batas waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku bila pejabat berkeberatan berhubung menurut penilaiannya, bahwa akte pendirian dan anggaran dasar yang disampaikan oleh pendiri yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-undang ini dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang dalam hal ini pejabat wajib memberikan surat penolakan yang memuat alasan-alasannya kepada pendiri.
- (3) Bila terdapat perbedaan pendapat antara pejabat dengan pendiri dalam menilai mengenai apakah pendirian dan anggaran dasar sesuai atau tidak dengan Undang-undang ini serta ketentuanketentuan pelaksanaannya, maka pendiri dapat mengajukan banding pada pejabat yang lebih tinggi dengan ketentuan bahwa keputusan Menteri adalah keputusan yang terakhir.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 45
Menteri dapat memberikan kepada pejabat-pejabat didaerah hak pemberian pengesahan badan hukum bagi koperasi untuk wilayah masing-masing.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 46
Ketentuan dalam pasal 41 dan 43 berlaku pada terhadap akte perubahan yang dimaksud dalam pasal 40.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 47
Perkumpulan atau organisasi atau lembaga lain yang bergerak dalam bidang perkoperasian dan tidak didirikan menurut ketentuan Undangundang ini, dilarang menggunakan nama/istilah koperasi tanpa persetujuan Menteri.
Bagian 3.
Pembubaran Koperasi.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 48
- (1) Pembubaran koperasi dilakukan bila:
- a. terdapat alasan serta bukti-bukti yang cukup bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6, 9 dan 20 Undang-undang ini,atau
- b. bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, atau
- c. pembubaran itu diharuskan karena ketentuan Undang-undang ini, atau
- d. pembubaran tersebut dikehendaki para anggauta.
- (2) Norma penilaian yang dipergunakan oleh pejabat bila terjadi alasanalasan pembubaran tersebut dalam ayat (1) huruf a, b dan c pasal ini, diatur oleh Menteri.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 49
- (1) Pembubaran koperasi yang didasarkan pada alasan tersebut dalam pasal 48 ayat (1) huruf a, b, dan c dilakukan dengan keputusan pejabat dengan catatan bahwa keputusan tersebut tidak dapat dilakukan sebelum pejabat memberitahukan maksudnya tentang keputusan itu dengan surat tercatat kepada koperasi yang bersangkutan, kepada pejabat yang lebih tinggi dan kepada Menteri.
- (2) Pembubaran koperasi yang didasarkan pada alasan tersebut dalam pasal 48 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan keputusan pejabat setelah ada keputusan sah rapat anggauta khusus sebagaimana dinyatakan dalam petikan berita acara tidak bermeterai dari koperasi yang bersangkutan.
- (3) Dalam tenggang waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka baik pengurus maupun sekurang-kurangnya sepertiga anggauta koperasi dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang lebih tinggi dan seterusnya kepada Menteri terhadap maksud pejabat yang akan membubarkan koperasi.
- (4) Setelah tenggang waktu tersebut dalam ayat (3) pasal ini berakhir, maka pejabat yang lebih tinggi dan seterusnya Menteri segera memberitahukan kepada pejabat dan koperasi yang bersangkutan tentang keputusannya dengan surat tercatat,
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 50
Dalam surat keputusan pejabat tentang pembubaran koperasi sekaligus memuat nama seorang atau beberapa orang yang diberi tugas untuk melaksanakan penyelesaian dan selanjutnya disebut penyelesai yang mempunyai kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 51
- (1) Keputusan tentang pembubaran koperasi serta pengangkatan penyelesai diumumkan dalam Berita Negara.
- (2) Penyelesai dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam menjalankan tugasnya secara sah sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan oleh pejabat tentang pembubaran koperasi dan pengangkatannya sebagai penyelesai.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 53
- (1) Keputusan tentang pembubaran koperasi serta pengangkatan penyelesai diumumkan dalam Berita Negara.
- (2) Penyelesai dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam menjalankan tugasnya secara sah sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan oleh pejabat tentang pembubaran koperasi dan pengangkatannya sebagai penyelesai.
- (1) Pembubaran koperasi serta tangal nomor Berita Negara yang memuat pengumuman pembubaran itu dicatat dalam buku daftar umum pada tempat pendaftaran akte pendirian oleh pejabat.
- (2) Pengumuman dalam Berita Negara, catatan dalam buku daftar umum dan catatan pada kedua buah akte pendirian itu dilakukan tanpa beaya.
Catatan pada akte pendirian bebas dari bea meterai.
- (1) Penyelesai mempunyai kekuasaan sebagai berikut:
- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakilinya didalam atau diluar pengadilan;
- b. memanggil anggauta dan bekas anggauta termaksud dalam pasal 37 ayat (3), baik satu persatu atau bersama-sama untuk mengadakan rapat;
- c. menetapkan jumlah bagian tanggungan yang harus dibayar oleh masing-masing anggauta dan bekas anggauta termaksud dalam pasal 37 ayat (3);
- d. menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana beaya penyelesaian harus dibayar;
- e. mempergunakan sisa kekayaan koperasi sesuai dengan azas tujuan koperasi atas keputusan rapat anggauta terakhir;
- f. menentukan kegunaan dan penyimpanan segala arsip koperasi.
- (2) Setelah selesai penyelesaian, maka penyelesai membuat berita acara tentang penyelesaian itu.
- (3) Pembayaran beaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran hutang lainnya.
BAB VIII.
PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN KOPERASI.
Bagian 1.
Perlindungan.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 54
Segenap instansi Pemerintah dan Perusahaan-perusahaan Negara baik dipusat maupun di daerah diwajibkan melindungi dan membimbing gerakan koperasi menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan pola yang ditentukan oleh Menteri.
Bagian 2.
Pembinaan dan Pengawasan.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 55
- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang- undang ini dibentuk Direktorat Koperasi sebagai organisasi pembinaan/pengawasan koperasi dan diatur dengan Peraturan Presiden atau atas kuasa Peraturan Presiden mengikat ketentuan pasal 5 Undang-undang ini.
- (2) Menteri menunjuk pejabat dan menentukan batas-batas wewenang pejabat yang diserahi tugas untuk memimpin instansi Pemerintah dibidang pembinaan/pengawasan tersebut dalam ayat (1) maupun melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan dalam Undangundang ini serta mengatur koordinasi dan hubungan kerja antara Direktorat Koperasi, Gerakan Koperasi Indonesia dan Badan/Intansi lain yang bergerak dibidang pembinaan dan pengawasan koperasi.
BAB IX. KETENTUAN PIDANA.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 56
- (1) Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah, anggauta pengurus yang dengan sengaja atau karena lalai, melanggar ketentuan dalam pasal 25 ayat (1) dan barangsiapa yang dengan sengaja atau karena kelalaian melanggar ketentuan dalam pasal 47.
- (2) Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah atau hukuman kurungan setinggi-tingginya satu tahun, barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 29 ayat (4).
- (3) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.
- (4) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman tersebut dalam ayat (2) pasal ini merupakan kejahatan.
- (5) Sanksi-sanksi administratip diatur oleh Menteri.
BAB X.
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 57
- (1) Koperasi golongan dapat didirikan dilingkungan-lingkungan kerja.
- (2) Koperasi golongan hanya diidzinkan bekerja dalam lapangan yang menyangkut keperluan serta kepentingan anggauta.
- (3) Pemerintah dengan berencana mengintegrasikan koperasi golongan dengan koperasi menurut ketentuan Undang-undang ini.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 58
- (1) Penyesuaian koperasi yang telah didirikan menurut Undang-undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan/Koperasi dengan Undangundang ini dilakukan menurut prosedur yang ditentukan dalam peraturan pelaksanaan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sesudah berlakunya Undang-undang ini.
- (2) Segala ketentuan pelaksanaan Undang-undang Koperasi No. 79 tahun 1958 yang bertentangan dengan Undang-undang ini tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-undang ini.
- (3) Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan-peraturan pelaksanaan dan berwenang mengatur hal-hal yang belum ditetapkan dalam Undang-undang ini.
BAB XI.
Ketentuan-ketentuan penutup.
BAB V - KEANGGAUTA DAN ORGANISASI.
Pasal 59
Undang-undang ini disebut Undang-undang Perkoperasian dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 1965 Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO. pada tanggal 2 Agustus 1965.

Penandatangan: Sekretaris Negara. MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 75

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1965 TENTANG PERKOPERASIAN
## I. UMUM
Berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 dengan Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959, dan dengan ditetapkannya Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) dan Amanat Pembangunan Presiden (A.P.P.) sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan oleh M.P.R.S. dan ditetapkannya Deklarasi Ekonomi sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia, menurut secara mutlak perobahan fungsi dari segala lembaga kemasyarakatan, khususnya gerakan koperasi, untuk disesuaikan dengan Haluan Negara maupun Haluan Pembangunan serta strategi dasar ekonomi tersebut.
Sesuai dengan prinsip tersebut diatas serta pertumbuhan koperasi sendiri dalam kehidupan ekonomi Indonesia, perlu dikeluarkan Undang-undang baru dalam bidang perkoperasian guna menyempurnakan Undang-undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi.
Undang-undang yang baru ini dinamakan Undang-undang tentang Perkoperasian yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi yang berintikan pola koperasi dibidang landasan idiil/haluan, organisasi dan usaha.
Agar tidak terdapat kekakuan dalam mengikuti gerak dan dinamikanya Revolusi Indonesia, Undang-undang ini hanya mengatur soal-soal pokok perkoperasian yang intisarinya sebagai berikut:
- A. Dibidang landasan idiil/haluan perkoperasian dipergunakan pangkal tolak pemikiran, bahwa pola koperasi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari doktrin Revolusi dasar falsafah Negara, Pancasila.
Dalam tahap nasional demokratis sekarang ini, peranan gerakan koperasi Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dibidang perkoperasian bersama-sama dengan usaha swasta bukan koperasi, diarahkan pertama-tama untuk memperkuat ekonomi sektor Negara yang memegang posisi memimpin.
Agar tidak timbul kontradisi yang tidak atau kurang pokok dan dapat menggalang segenap potensi yang progresif untuk dapat menyelesaikan tahap nasional demokratis, yaitu mengkikis-habis sisa-sisa imperialisme, kolonialisme dan feodalisme, Pemerintah diwajibkan mengatur dan menetapkan pola kerja-sama antara koperasi dengan badanbadan usaha Negara serta badan swasta lain bukan koperasi.
Untuk menempatkan gerakan koperasi sebagai gerakan rakyat revolusioner dibidang ekonomi dan sebagai salah satu alat Revolusi, maka gerakan koperasi harus mengintegrasikan diri dengan seluruh gerakan revolusioner lainnya, terutama dengan buruh, tani/nelayan sebagai sokoguru Revolusi yang sangat menderita akibat penghisapan dan penindasan dari kolonialisme, feodalisme dan membersihkan semua elemen-elemen partai/organisasi terlarang dari tubuh koperasi.
Ini baru mungkin terlaksana jika konsepsi, struktur, akitivitas dari alat-alat pembinaan serta alat perlengkapan organisasi koperasi mencerminkan kegotong-royongan progresif revolusioner berporoskan NASAKOM dan ditingkatkan usahanya dibidang produksi dan distribusi.
- B. Dibidang organisasi ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok tentang keanggautaan, alat-alat perlengkapan organisasi, jenis-jenis koperasi, penentuan MUNASKOP sebagai lembaga tertinggi dan gerakan koperasi, pembentukan kesatuan organisasi koperasi seluruh Indonesia yang dinamakan Gerakan Koperasi Indonesia sebagai alat pemersatu dan pengawasan dari segala jenis koperasi serta sebagai pelaksana keputusan-keputusan MUNASKOP.
Ketentuan-ketentuan pokok dibidang organisasi tersebut juga diarahkan untuk dapat melaksanakan fungsi koperasi sebagai organisasi ekonomi maupuns sebagai salah satu alat revolusi,
- C. Dibidang usaha dimuat pula ketentuan pokok tentang dasar aktivitas ekonomi koperasi agar koperasi tidak tenggelam dalam soal-soal materi yang dapat mengakibatkan koperasi bersarang dalam alam kapitalisme, akan tetapi ,diarahkan agar dalam tahap nasional demokratis sekarang ini dapat mengkombinasikan secara tepat antara kegiatan-kegiatan yang bersifat tambal sulam (reformactie) dan kegiatan-kegiatan yang bersifat revolusioner (doelsactie).
Untuk menjamin adanya kesatuan kebijaksanaan dan berkembangnya koperasi secara sehat, semua instansi Pemerintah, badan-badan usaha Negara baik di Pusat maupun Daerah, diwajibkan melindungi dan mendorong pertumbuhan koperasi menurut pola yang telah ditetapkan oleh Menteri yang diserahi urusan perkoperasian.
Unit-unit ekonomi koperasi oleh M.P.R.S. dalam Ketetapannya No. VI/MPRS/1965
PENJELASAN
Pasal 1
telah dinyatakan sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang nyata dan merupakan modal serta potensi riil untuk melaksanakan prinsip berdiri di