PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 7 Tahun 2016 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA KHUSUS KELURAHAN DI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK (berlaku 4 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan Khusus Kelurahan di Pemerintah Kota Pontianak, perlu
- a. efisiensi pelaksanaan Alokasi Dana disusun Alokasi Dana Khusus Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Khusus Kelurahan di Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
1. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA KHUSUS KELURAHAN DI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat.
5. Lurah adalah Aparatur Sipil Negara yang merupakan pimpinan dari kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
6. Alokasi Dana Khusus Kelurahan yang selanjutnya disingkat ADK Kelurahan adalah besaran anggaran yang diserahkan kepada Kelurahan.
7. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
8. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja Perangkat Daerah.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Kelurahan dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan khususnya dalam penggunaan ADK Kelurahan.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Tujuan diberikannya ADK Kelurahan adalah :
- a. meningkatkan inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan dalam meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan Pembangunan sesuai kewenangannya;
- b. mendorong peningkatan partisipasi/ swadaya dan sifat gotong royong masyarakat;
- c. meningkatkan peran Kelurahan dalam turut serta mengatasi permasalahan pembangunan yang ada di masyarakat; dan
- d. menunjang operasional Kelurahan dan Pemberdayaan/Inovasi Kelurahan.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. prinsip pengelolaan ADK Kelurahan;
- b. sumber ADK kelurahan;
- c. pemanfaatan ADK Kelurahan;
- d. struktur PPK ADK Kelurahan;
- e. mekanisme penatausahaan, penggunaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban ADK Kelurahan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. sanksi dan penghargaan; dan
- h. ketentuan penutup.
PRINSIP PENGELOLAAN ADK KELURAHAN
BAB III - PRINSIP PENGELOLAAN ADK KELURAHAN
Pasal 5
- (1) ADK Kelurahan dikelola ## BAB IV SUMBER ADK KELURAHAN
BAB III - PRINSIP PENGELOLAAN ADK KELURAHAN
Pasal 6
Sumber ADK Kelurahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
BAB V - PEMANFAATAN ADK KELURAHAN
Pasal 7
- (1) Masing-masing Kelurahan mendapat Dana ADK Kelurahan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di wilayah kelurahan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran kelurahan.
- (2) Anggaran ADK Kelurahan digunakan untuk penunjang operasional kelurahan dan pemberdayaan/inovasi kelurahan.
- (3) Kegiatan penunjang operasional kelurahan yang dapat dibiayai antara lain :
- a. honor pengelola keuangan di Kelurahan :
1. honor KPA;
2. honor PPK;
3. honor PPTK;
4. honor Bendahara Pembantu Pengeluaran; dan
5. honor Staf Adminsistrasi / Teknis Kegiatan.
- b. perjalanan dinas dalam daerah;
- c. makan dan minum rapat internal kelurahan (tidak melibatkan orang luar);
- d. honorarium lembur;
- e. honorarium penyimpan barang atau penerima hasil pekerjaan;
- f. honorarium lain untuk Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. operasional Kelurahan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan.
- (4) Kegiatan pemberdayaan yang dapat dibiayai antara lain adalah :
- a. makan/minum untuk kegiatan gotong royong bersama masyarakat;
- b. belanja barang/material untuk penunjang kegiatan gotong royong;
- c. makan/minum rapat yang melibatkan masyarakat;
- d. transportasi/akomodasi bagi masyarakat yang dilibatkan di dalam kegiatan inovasi kelurahan;
- e. kegiatan inovasi/unggulan kelurahan; dan
- f. kegiatan inovasi lainnya yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
- (5) Penggunaan dana operasional kelurahan harus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan tidak melebihi standar biaya yang ditetapkan oleh Walikota Pontianak.
- (6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan inovasi kelurahan disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak kelurahan dan Walikota Pontianak.
- (7) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berupa kegiatan dibidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, lingkungan hidup, sosial budaya, kebersihan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing kelurahan.
STRUKTUR PPK ADK KELURAHAN
BAB VI - STRUKTUR PPK ADK KELURAHAN
Pasal 8
PPK ADK Kelurahan terdiri dari:
- a. Lurah sebagai KPA;
- b. salah satu pejabat struktural kelurahan sebagai PPK;
- c. PPTK;
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
- e. Staf administrasi.
MEKANISME PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADK KELURAHAN
BAB VII - MEKANISME PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADK KELURAHAN
Pasal 9
- (1) KPA berwenang untuk menandatangani dan mengajukan Surat Perintah Membayar, Tambahan Uang Persediaan dan Langsung terhadap ADK Kelurahan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- (3) Bendahara pengeluaran pembantu melaksanakan sebagian tugas bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
- b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari tambahan uang dan/atau pelimpahan Uang Persediaan dari bendahara pengeluaran;
- c. melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diberikan oleh PPTK; dan/atau
- f. mengembalikan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan / atau tidak lengkap.
- (4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan pembukuan belanja menggunakan Buku Kas Umum dan buku pembantu Buku Kas Umum yang terdiri dari buku pembantu kas tunai, buku pembantu simpanan / bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar serta buku pembantu rincian obyek belanja.
- (5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban fungsional kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan melampirkan buku kas umum dan laporan penutupan kas.
- (6) Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 5 hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut, dengan dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.
BAB VII - MEKANISME PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADK KELURAHAN
Pasal 10
- (1) Lurah sebagai KPA berwenang :
- a. melakukan tindakan pengeluaran anggaran belanja;
- b. pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- c. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- d. mengelola utang-piutang ADK Kelurahan;
- e. memiliki rekening Giro atas nama Kelurahan; dan
- f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama kelurahan.
- (2) Sekretaris Lurah sebagai PPK bertugas:
- a. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
- c. melakukan Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
- d. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah; dan
- g. menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah.
BAB VII - MEKANISME PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADK KELURAHAN
Pasal 11
Setiap bulan kelurahan menyampaikan laporan kegiatan beserta dokumentasi dan realisasi anggaran kepada kecamatan.
BAB VII - MEKANISME PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADK KELURAHAN
Pasal 12
Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 11 disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali bulan Desember paling lambat tanggal 20 Desember.
BAB VII - MEKANISME PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADK KELURAHAN
Pasal 13
Kecamatan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi serta rekapitulasi laporan dari kelurahan kepada Walikota Pontianak melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak setiap triwulan.
BAB VII - MEKANISME PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADK KELURAHAN
Pasal 14
Laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud Pasal 13 disampaikan paling lambat tanggal 30 Desember.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
- (1) Perangkat Daerah terkait dan Camat berkewajiban membina pelaksanaan dan pengelolaan ADK Kelurahan.
- (2) Pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait meliputi:
- a. memberikan pedoman pelaksanaan ADK Kelurahan;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan Pengelolaan ADK Kelurahan; dan
- c. memberikan pedoman, bimbingan dan Pelatihan pelaksanaan administrasi ADK Kelurahan kepada aparat kelurahan.
- (3) Pembinaan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis.
- (4) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memfasilitasi administrasi pengelolaan ADK Kelurahan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan dan penatausahaan ADK Kelurahan; dan
- c. memfasilitasi permasalahan pengelolaan ADK Kelurahan.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16
- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ADK Kelurahan beserta kegiatan pelaksanaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.
SANKSI DAN PENGHARGAAN
BAB IX - SANKSI DAN PENGHARGAAN
Pasal 17
- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADK Kelurahan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak mengurangi jumlah ADK Kelurahan pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi kelurahan yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADK Kelurahan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada kelurahan yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADK Kelurahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 2.1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Khusus Kelurahan di Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 2.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 4 Januari 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 7 ## Pasal 19

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 4 Januari 2016

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI