PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 9 Tahun 2016 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pasal 311
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disertai
PENJELASAN
Pembukaan
dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 1.
PENJELASAN
Pasal 18
- Mengingat Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

2. Lampiran II Organisasi;
2. 3.
3. Lampiran IIa Daerah;

Ringkasan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan

4. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Daerah,

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

5. Lampiran IV Organisasi, Program dan Kegiatan;
2. 6.
3. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII Laporan Piutang Daerah;
9. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
7. 10.
8. Lampiran IX

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

- 11.
- Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- 12.
- Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
13. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
14. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah pada tanggal

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah pada tanggal

2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

HADI WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA :