UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 1956 tentang PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA-KERJA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1950 *)
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang
Mengingat
:
1. bahwa sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 3 jo, pasal 46 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 dan pasal 3 ayat 2 Undang-undang Pembentukan yang bersangkutan, yang tersebut dalam konsiderans bagian "Mengingat" huruf c, d, e dan f masa-kerja dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah terpilih menurut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 telah berakhir pada tanggal 15 Juli 1955;
2. bahwa berhubung dengan diterimanya mosi Hadikusumo oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 tidak dapat dipakai lagi sebagai dasar hukum untuk membentuk suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru;
3. bahwa sistem pemilihan bertingkat yang termaktub dalam Undang-undang No. 7 tahun 1950 sudah kurang sesuai lagi dengan kehendak masyarakat dewasa ini, dan karena itu undang-undang tersebut seyogyanya tidak dipakai lagi sebagai dasar hukum untuk mengadakan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru;
4. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, perlu segera diadakan peraturan, untuk mengesahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sejak tanggal 15 Juli 1955 sudah harus bubar itu, untuk meneruskan tugas kewajibannya dengan sah sampai dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru berdasarkan undang-undang pemilihan;
5. : a. pasal-pasal 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
- b. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948;
- c. Undang-undang No. 10 tahun 1950 dan No.11 tahun 1950;
- d. Undang-undang No. 12 tahun 1950 No. 13 tahun 1950 dan No. 14 tahun 1950;
- e. Undang-undang No. 16 dan No. 17 tahun 1950 (jo. No. 13 tahun 1954);
- f. Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan:
Menetapkan : Undang-undang tentang Perpanjangan Jangka Waktu masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terbentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950.
Pasal 3
2. bahwa berhubung dengan diterimanya mosi Hadikusumo oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 tidak dapat dipakai lagi sebagai dasar hukum untuk membentuk suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru;
3. bahwa sistem pemilihan bertingkat yang termaktub dalam Undang-undang No. 7 tahun 1950 sudah kurang sesuai lagi dengan kehendak masyarakat dewasa ini, dan karena itu undang-undang tersebut seyogyanya tidak dipakai lagi sebagai dasar hukum untuk mengadakan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru;
4. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, perlu segera diadakan peraturan, untuk mengesahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sejak tanggal 15 Juli 1955 sudah harus bubar itu, untuk meneruskan tugas kewajibannya dengan sah sampai dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru berdasarkan undang-undang pemilihan;
5. : a. pasal-pasal 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
- b. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948;
- c. Undang-undang No. 10 tahun 1950 dan No.11 tahun 1950;
- d. Undang-undang No. 12 tahun 1950 No. 13 tahun 1950 dan No. 14 tahun 1950;
- e. Undang-undang No. 16 dan No. 17 tahun 1950 (jo. No. 13 tahun 1954);
- f. Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan:
Menetapkan : Undang-undang tentang Perpanjangan Jangka Waktu masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terbentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950.
Pasal I.
Pasal 46
Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk pertama kali terpilih berdasarkan peraturan pemilihan dimaksud dalam pasal 46 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948, yaitu Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 atas dasar pasal 3 ayat 3 undang-undang tersebut di atas, termasuk anggota-anggota yang antar-waktu menggantikannya, meletakkan jabatannya bersama-sama pada tanggal 1 Juli 1956.
Pasal 89
- b. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948;
- c. Undang-undang No. 10 tahun 1950 dan No.11 tahun 1950;
- d. Undang-undang No. 12 tahun 1950 No. 13 tahun 1950 dan No. 14 tahun 1950;
- e. Undang-undang No. 16 dan No. 17 tahun 1950 (jo. No. 13 tahun 1954);
- f. Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan:
Menetapkan : Undang-undang tentang Perpanjangan Jangka Waktu masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terbentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950.
Pasal I.
Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk pertama kali terpilih berdasarkan peraturan pemilihan dimaksud dalam pasal 46 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948, yaitu Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 atas dasar pasal 3 ayat 3 undang-undang tersebut di atas, termasuk anggota-anggota yang antar-waktu menggantikannya, meletakkan jabatannya bersama-sama pada tanggal 1 Juli 1956.
Pasal II
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 15 Juli 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1956. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO

Penandatangan: Diundangkan Tanggal 23 Maret 1956 MENTERI KEHAKIMAN ttd. LOEKMAN WIRIADINATA

Penandatangan: Menteri Dalam Negeri a.i., ttd. SUROSO
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
## USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA-KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG TERBENTUK BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1950.
Dalam tiap-tiap Undang-undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang, yang membentuk daerah-daerah otonom diwilayah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948, tercantum sebuah pasal yang memuat ketentuan, bahwa anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari daerah-daerah otonom yang bersangkutan, yang pertama terbentuk dengan Undangundang pemilihan meletakan jabatannya bersama-sama pada tanggal 15 Juli 1955, ketentuan mana merupakan perwujudan dari maksud
PENJELASAN
Pasal 3
Rasio dari penentuan tanggal tersebut ialah, supaya pada saat yang bersama semua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diperbaharui dan selanjutnya tiap-tiap lima tahun berikutnya. Dapatlah kiranya ditarik kesimpulan, bahwa rasio yang demikian itu didasarkan