PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN Nomor 8 Tahun 2012 tentang penempatan Saham Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Bali Mandara Provinsi Bali; 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); (berlaku 7 Desember 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat dibidang peminjaman kredit maka perlu penempatan saham milik Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Bali Mandara Provinsi Bali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penempatan Saham Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Bali Mandara Provinsi Bali;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Menetapkan
:
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK/010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN
M E M U T U S K A N :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABANAN PADA P.T PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
3. Bupati adalah Bupati Tabanan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Perseroan Terbatas;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Bali Mandara Provinsi Bali merupakan upaya peningkatan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Penyertaan modal daerah pada P.T Penjaminan Kredit Bali Mandara Provinsi Bali bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan kinerja P.T Penjaminan Kredit Bali Mandara Provinsi Bali sehingga mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat; dan
- b. Meningkatkan perekonomian masyarakat.
BENTUK PENYERTAAN MODAL
BAB III - BENTUK PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
1. Pemerintah Daerah memberikan penyertaan Modal Daerah pada P.T Penjaminan Kredit Bali Mandara Provinsi Bali dalam bentuk surat berharga (Saham);
2. Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp.200.000.000,00 (Duaratus Juta Rupiah)
3. Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Penetapan: Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 7 Desember 2012

Penandatangan: BUPATI TABANAN, N. PUTU EKA WIRYASTUTI

Penetapan: Diundangkan di Tabanan pada tanggal 7 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 NOMOR 24
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
## NOMOR 8 TAHUN 2012
## TENTANG
PENEMPATAN SAHAM PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN PADA P.T PENJAMINAN KREDIT BALI MANDARA PROVINSI BALI
## I. UMUM.
Untuk menyertakan Modal / Saham Pemerintah Kabupaten Tabanan dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan pada P.T Penjaminan Kredit Bali Mandara Provinsi Bali.
## II. PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas. - Pasal 2 Cukup Jelas. - Pasal 3 Cukup Jelas. - Pasal 4 Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 24