PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 11 Tahun 1950 tentang KAWASAN TANPA ROKOK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- .4. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Lamongan, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat ; a
- Mengingat :
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); )
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a235l4 4.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lerrrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 N&lt;;mor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor L2 Tahun 2OOa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9afl; 7 5.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl; 8.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a276);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
- 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2OO7 Nomor 16lE).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
1. Daerah, adalah Kabupaten Lamongan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
6. Kawasan Tanpa Rokok adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/atau merokok. ,/
7. Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosia-l dan ekonomi.
10. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
11. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan.
13. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersarna-sarna untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat.
14. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk beke{a dengan mendapatkan konpensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
15. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
16. Tempat Anak Bermain adalah tempat dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan anak-anak.
17. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
18. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
19. Perkantoran Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan.
20. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
21. Smoking Area adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok.
<!-- formula-not-decoded -->
Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan :
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan; 7'
- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- C. kemanfaatan umllm) berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat;
- d. keterpaduan, berarti bahwa dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. keserasian, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- f. mencegah perokok pemula.
BAB III - KAWASAN TANPA ROKOK Pasal 4
Pasal 4
- Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan sebagai berikut : (1)
- b. tempat pelayanan kesehatan;
- a. Kantor Pemerintah Daerah;
- c. tempat proses belajar mengajar;
- e. tempat ibadah;
- d. tempat anak bermain;
- f. angkutan umum;
- h. tempat umum.
- g. tempat kerja; dan
- Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk area diluar pagar. ( (2)
- (s) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dengan sekurang-kurangnya
BAB III - KAWASAN TANPA ROKOK Pasal 4
Pasal 5
- Kantor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi gedung/kantor di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk kantor yang ada di wilayah kecamatan, kantor kelurahan/desa, UPTD, dan kantor badan usaha milik Daerah. (1)
- Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (21
- (1) huruf b meliputi :
- a. rumah sakit;
- c. puskesmas;
- b. balai kesehatan;
- d. balai pengobatan;
- f. klinik kecantikan;
- e. balai kesejahteraan ibu dan anak;
- g. klinik perawatan penderita narkoba;
- i. rumah bersalin;
- h. tempat praktek dokter;
- j. tempat praktek bidan/perawat swasta;
1. apotek;
- k. klinik kesehatan;
- m. toko obat;
- o. sarana kesehatan lainnYa.
- n. laboratorium kesehatan; dan
- Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi : (3)
- 1) SD/MI atau yang sederajat;
- a. Tempat pendidikan formal, Yaitu:
- 2) SMP/MTs atau yang sederajat;
- 4) Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
- 3) SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
- 5) tempat pendidikan formal lainnya.
- 1) lembaga kursus/pelatihan;
- b. Tempat pendidikan nonformal, yaitu :
- 2\ Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
- 3) tempat pendidikan non formal lainnya.
- Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi: (41
- b. tempat penitipan anak (TPA).
- a. kelompok bermain anak (plaU groupl; dan
- Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi: (s)
- b. gereja;
- a. masjid/musholla;
- c. pura; ,/
- d. wihara;
- f. tempat ibadah lainnYa.
- e. klenteng;
- (6) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, antara lain meliputi :
- b. taxi;
- a. bus;
- c. mikroiet;
- e. angkutan umum iainnYa.
- d. kereta api;
- (7) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi pabrik, tempat kerja di kantor-kantor swasta, kecuaii pabrik rokok atau tempat pelintingan rokok.
- a. pertokoan lmall;
- (8) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayal (1) huruf h meliputi :
- b. hotel;
- d. rumah makan;
- c. restoran;
- e. jasa boga;
- g. pasar;
- f. bioskop;
- h. terminal;
- j. tempat wisata; dan
- i. stasiun;
- k. kolam renang.
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
Setiap orang berhak atas :
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- a. udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- c. mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Setiap orang wajib tidak merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali ditempat khusus yang disediakan untuk merokok (Smoking Area).
Bagian Kedua
Lembaga dan/atau Badan
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8
- (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
2. (21 Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Tempat l(erja dan Tempat Umum yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok harus menyediakan tempat khusus merokok (smooking area). /
- (3) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok.
RUANGAN/TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK
(SM)KING AREA)
BAB V
Pasal 9
Ruangan/tempat khusus untuk merokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- b. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok (smoking area);
- a. tempat terpisah dari ruangan atau a-rea yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
- e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.
- d. ditengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan/atau
<!-- formula-not-decoded -->
BAB V
Pasal 10
- (1) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- b. warna
- a. ukuran
: 20 x 30 cm
- mencolok, sehingga mudah dilihat
- c. isi tanda/petunjuk :
- 2) terdapat garnbar/simbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
- 1) terdapat tulisan "DILARANG MEROKOK" dan "NO SMOKING";
- 3) mencantumkan dasar hukum yang ada.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (1) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- b. warna
- a. ukuran
: 20 x 30 cm
- mencolok, sehingga mudah dilihat
- c. isi tanda/petunjuk :
- 1) terdapat tulisan "RUANGAN MEROKOK" dan.SMOKING ROOM";
- 2) terdapat gambar/simbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna biru.
- (2) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
BAB V
Pasal 11
Contoh tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tersebut dalam
BAB V
Pasal 12
Contoh tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. v

## BAB VII LARANGAN Pasal 13

Setiap orang yang berada dalam Karn'asan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilarang untuk:

- b. menjual rokok;
- a. memproduksi atau membuat rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- e. merokok.
- d. mempromosikan rokok; dan/atau

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Daerah. Tanpa Rokok di
- a. memberikan sumbangan pemikiran terkait Kawasan Daerah; Tanpa Rokok di
3. (21 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: ayat (1) dapat
4. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok; b.
5. bimbingan, pen5ruluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat; C.
- e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 13 kepada pimpinan lembaga dan/atau badan.
- d. memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan Pasal 13; dan

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15

- Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan. (1)
- Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok. (2)
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (41 Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Daerah melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi dan dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat yang ditunjuk.

## BAB X SANKSI Pasal 16

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orarlg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan

Pada tanggal 1 Maret 2013


SEKRETARIS DAERAH KAE}UPATEN

L^MPNGAN

/

## YUHROITUR EFTITDI

BERITA DAERAH KAI}UPATEN I.AMONGAN TAHUN 2013 NOMOR 11

Lampiran Peraturan Bupatilamongan

Nomor : r

Tahun20l3

ranssrat : i' fqaw

zotg

## CONTOH TANDAi PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK DAN TANDA/ PETUNJUK RUANGAN BOLEH MEROKOK

1. Tanda/petunjuk/Peringatan l"arangan Merokok
2. Tanda/Petunjuk Ruangan Boleh Merokok