PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 7 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 34.A TAHUN 2010 TENTANG STANDAR HARGA BARANG / JASA DAN STANDAR BELANJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 (berlaku 7 Maret 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
WALIKOTA BANJARMASI
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 34.A TAHUN 2010 TENTANG STANDAR HARGA BARANG / JASA DAN STANDAR BELANJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
a.
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kota Banjarmasin agar efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk melaksanakan programprogram kegiatan dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Nomor 34.A tentang Standar Harga Barang / Jasa dan Standar Belanja Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2011;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsiderans diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin ;
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 4438) ; /TV
f*)
- r\
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4693) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
- lO.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 ;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
- 12.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) ;
- 13.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11) ;
- 14.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 11); fa
o
o
- 2.
- 15.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 25) ;
- 16.Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34.A Tahun 2010 tentang Standar Harga Barang / Jasa Dan Standar Belanja Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 34.A)
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NO. 34.A TAHUN 2010 TENTANG STANDAR HARGA BARANG / JASA DAN STANDAR BELANJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
Menetapkan : BANJARMASIN TAHUN 2011.
Pasal I
Beberapa kententuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34.A Tahun 2010 tentang Standar Harga Barang / Jasa Dan Standar Belanja Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 34.A) diubah dan berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 huruf c nomor 1) dan 2) diubah sehingga keseluruhan berbunyi:
Pasal 3
- c. Standar Harga Barang dan Jasa dalam hal ini meliputi:
- 1) Harga Alat / Barang dan Jasa Umum
- 2) Harga Kebutuhan SKPD
Pasal 6
- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2009 tentang Standar Harga Barang / Jasa dan Standar Belanja Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34.A Tahun 2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Standar Harga Barang / Jasa Dan Standar Belanja Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2011 pada halaman 50 s.d. halaman 59 Tabel/Table 2.1.1. Daftar harga Bahan Bangunan / Konstruksi Price List of Materials dinyatakan dihapus. f

r^

n

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 8 Maret 2011

|

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 7

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 7 Maret 2011

/

WALIKOTA BANJARMASIN^.

HIDIN


r-