UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Koiusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahataan Negara (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43551: 3. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentatlg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangal Negara (kmbaran Negaia Rcpublik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 44OO); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimba-ngan X"u"t !.tt Antara Pemerinteh Pusat dan Pemerinta-han Daerah (r,emblan Nega.ra Republik Indonesia Taltun 2Oo4 Nomor 126' Tambahal t'embaral Negara Republik Indonesia Nomor 4438); - Undalg-Undang Nomor 32 Tahr:n 2OO4 tentarrg Pemeritrtahan Daerah (kmbararl Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denga-n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undalg Nomor 32 Tahun 2oO4 tentang Pemerintaian Daerah (l.€mbarai Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. 7. Undang-Undaag Nomor 15 Tahun 2OO7 t€ntang Pembeotukan xabupiten fepufaual Siau Tagulandang Biaro di- Pr-ovinsi Sulawesi Utara fi,embaran Negara Republik Indonesia'Tahun 2OO7 Nomor 17, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4691); 9. Peraturan Pemerintal Nomor 20 Tahun 2OO1 tentang Pembinaan dal Pengawasan Atas Penyelenggaraan Perneln-:h1:t Daerah t,--Ut""ll Negara Republik lndonesia Tahun 2OO1 Nomor 41' Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O9O); 8. Undang-Uniang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peratr]ran Perundang-undangan (l.€mbaran Negara RTublik lnd,onesia Tahun 2Oll Nomor 82' Tambahan t'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); - 1O, Peraturan Pcmerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentajrg Sistcm Informasi Keualgan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l38' Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)' sebagaimana 1l* diubah O"ig"" *-*t"rr Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OlO (L€mbaran *"*-"- *"p"OUU Indonesia Tahun 2010 Nomor 11O' Tambahan t irU"t"rr t'l"g.t" Republik Indonesia Nomor 5155); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentarg Pembagran Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah' Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Da€rah Kabupat€n/Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82' Tambahar f."itU^.tt, ll"gto Republik Indonesia Nomor 4737); - 1 t. Peratura! PeDerintah Nomor 58 Tattnlr 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Irrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 14o, TaEbahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimara telah diubai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahrm 20O6 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, wbagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahuo 2Ol1 tentang Perubahal Kedua Atas Peratura! Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulaldalg Biaro Nomor 4 Tahun 2O1l tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daeralt tl,embaran Daerah Kabupaten KePulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2O11 Nomor 4); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauar Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2Ol2 terltang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 (l'embaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2Ol2 Nomor 3); 5. 17, Peratura! Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 34 Tahun 2Ol2 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2Ol2 Nomor 34); Memperhatikan : Keputusan Bupati Kepu.lauan liau -Jagula:dang Biaro Nomor 165 Tahun ZotZ t"rr;urlg Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2013' UEUT'TIOSBAX (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa guna menunjang kelancaran peLalsanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaart Kemasyarakatan dengan mengingat Ondong sebagai lbu kota Kabupaten Kepulauan Siau Tagulaldang Biaro belum tersedia jaringan telepon ka.ntor, dipandang perlu diberikan Biaya Komunikasi Telepon Seluler bagi Pejabat di Lingkungan Pemerint€h Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- bahwa dengan diberikannya Biaya Komunikasi Telepon Seluler sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, diharapkan Pejabat mampu dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas-tugas yalg dipercayakal untuk dilaksanakan; b
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, pcrlu dit€tapkan dengan Peraturan Bupati Kepulaua! Siau Tagulandalg Biaro. c.
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Koiusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
1
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahataan Negara (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43551: 3.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentatlg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangal Negara (kmbaran Negaia Rcpublik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 44OO);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimba-ngan X"u"t !.tt Antara Pemerinteh Pusat dan Pemerinta-han Daerah (r,emblan Nega.ra Republik Indonesia Taltun 2Oo4 Nomor 126' Tambahal t'embaral Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undalg-Undang Nomor 32 Tahr:n 2OO4 tentarrg Pemeritrtahan Daerah (kmbararl Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denga-n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undalg Nomor 32 Tahun 2oO4 tentang Pemerintaian Daerah (l.€mbarai Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.
7. Undang-Undaag Nomor 15 Tahun 2OO7 t€ntang Pembeotukan xabupiten fepufaual Siau Tagulandang Biaro di- Pr-ovinsi Sulawesi Utara fi,embaran Negara Republik Indonesia'Tahun 2OO7 Nomor 17, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4691);
9. Peraturan Pemerintal Nomor 20 Tahun 2OO1 tentang Pembinaan dal Pengawasan Atas Penyelenggaraan Perneln-:h1:t Daerah t,--Ut""ll Negara Republik lndonesia Tahun 2OO1 Nomor 41' Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O9O);
8. Undang-Uniang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peratr]ran Perundang-undangan (l.€mbaran Negara RTublik lnd,onesia Tahun 2Oll Nomor 82' Tambahan t'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 1O, Peraturan Pcmerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentajrg Sistcm Informasi Keualgan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l38' Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)' sebagaimana 1l* diubah O"ig"" *-*t"rr Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OlO (L€mbaran *"*-"- *"p"OUU Indonesia Tahun 2010 Nomor 11O' Tambahan t irU"t"rr t'l"g.t" Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentarg Pembagran Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah' Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Da€rah Kabupat€n/Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82' Tambahar f."itU^.tt, ll"gto Republik Indonesia Nomor 4737);
- 1 t. Peratura! PeDerintah Nomor 58 Tattnlr 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Irrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 14o, TaEbahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4578);
i
13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimara telah diubai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahrm 20O6 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, wbagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahuo 2Ol1 tentang Perubahal Kedua Atas Peratura! Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulaldalg Biaro Nomor 4 Tahun 2O1l tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daeralt tl,embaran Daerah Kabupaten KePulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2O11 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauar Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2Ol2 terltang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 (l'embaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2Ol2 Nomor 3);
5. 17, Peratura! Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 34 Tahun 2Ol2 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2Ol2 Nomor 34);
Memperhatikan : Keputusan Bupati Kepu.lauan liau -Jagula:dang Biaro Nomor 165 Tahun ZotZ t"rr;urlg Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2013'
UEUT'TIOSBAX :
MenetaPkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BIAYA KOMUN1KASI SELULER BAGI PE'JABAT DI LINGKUNGAN PEMERII{TAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGUI'ANDANG BIARO.
BIIB I
XETENTUAJ| UU['U
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang di'naksud dengan :
2. Kepala Daerah adalalt Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro'
1. Daerah adalah l(abupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro'
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten iGpulauarl Siau Tagulardalg
Biaro.
- +. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biarc.
5. Satuan Keda Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPD) adalah Satuar Kerja Perangkat Daerah yang ada di Lingkungal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Kincrja ada.lah keluaran/hasil dari kegiatan/prograin yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan atlggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 7.
- Unit Ke{a adalah Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daera}r yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran. 6.
- BiayakomunikasiseluleradalahbiayayangdiberikarrkepadaPejabat Struktural tertentu guna mengoptimalkan pela-ksanaa! tugas' pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulardang Biaro' 6.
- rO. Pejabai Sirutturaf adalah Pegawai Negeri Sipil yang memegalg jabatart struktural di Lingkurlgan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulaual Siau Tagulandarg Biaro.
- Pejabat adalah Pejabat Struktural/Pejabat tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagr.rlandang Bia-ro sesuai ketentuan Perundang9. undangan yang bcrlaku.
- t t. p"j".U"t f".t"rrtu adalah Pejabat NegamlPejabat lainnya/Pegawai yarg diberikan tugas dan tanggungjawab tertcntu sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berla-ku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro,
MAKSUD DAJT TUWAI{ PEUBERIA.II AIAYA KOUT'IIIKASI SELT'LER
BAB II - MAKSUD DAJT TUWAI{ PEUBERIA.II AIAYA KOUT'IIIKASI SELT'LER
Pasal 2
Maksud pemberian braya komr:nikasi seluler adalah untuk menunjang kelancalan pelaksanaal tugas peJabat Struktural/pejabat tertentu da.lam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pimpinal m'rupun sesama Pejabat Daerah dan atau pejabat Pemerintah Pusat.
BAB II - MAKSUD DAJT TUWAI{ PEUBERIA.II AIAYA KOUT'IIIKASI SELT'LER
Pasal 3
Tujuan pemberian biaya komunikasi seluler kepada pejabat Struktual/pejabat tertentu adalah untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi di Lingkungan Pemerintatr Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro naupun dengarl Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat'
BAB IU
TATA CARA PEIBI'YARAI DAI PERTAIIGGI. CTtAqtABAN
BAB II - MAKSUD DAJT TUWAI{ PEUBERIA.II AIAYA KOUT'IIIKASI SELT'LER
Pasal 4
Pembayaran biaya kornunikasi telepon seluler difakukan secara lumpsum paoa setiap akhir bulan.
Pertanggungjawaban biaya komunikasi seluler adalah dengan melampirkan voucher fisik.
PEIBIAYAAJT
BAB Iv - PEIBIAYAAJT
Pasal 6
Pembayaran Biaya Komunikasi Seluler sebagaimana dimaksud dalam BAB Ul Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan B€lanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keda Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran berkenaan'
BAEV
IGTEI|TUAIT PENUTI'P
BAB Iv - PEIBIAYAAJT
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setrap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengar penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagr.rlandang Biaro.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Ondong Siau pada tanggal 15 tEqst 2Ol3 BI'PATI KEPIUUIUAN SIAU TAGUI"AITDANG BIARO' TOM SI'PIT

Penetapan: Diundangkan di Ondong Siau pada tanggal 15 llr{rl 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KAEIUPATEN KEPUI'AUAN SIAU TAGUI,ANDANG BTARO' stl. uu. 1 003 PEMB-INA IOTAMA NtP. 1q571U6 I BERITA DAEMH 2013 NOMOR KABUPA?EN KEPULAUAN SIAU TAGUI,ANDANG BIARO TAHUN I.AMPIRAN :

Penandatangan: KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR :, TAHUN 2013 TANGGAL : It J.tu|Ci 2013 ## PEfBERTfi{ BIAYA I(OXI'ISIKAsI SELULER BAGT PU'ABAT DI LIICI(U GAIT PEUTnIXTAII KABIJPATEI{ AEPIUI.AUAIT AIAU TAGI'IAI{DAI{G DIARO DAFTAR BIAYA KOMUNIKASI SELULER BAGI PEJABAT : | NO | PE.'ABAT | SATUAN | ATAI|DAR IERIIXGGI {R,P} | KET | |------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------|

Penandatangan: | 1 | Bupati | BulaI! | 500.000 | |

Penandatangan: | 2 | Wal<il Bupati | Bulan | 500.oo0 | |

Penandatangan: | 3 | Sekretaris Daerah | Bulan | 400.ooo | | | | Asisten Sekda | BuIai | 300.000 | |

Penandatangan: | 5 | Kepala Badan dan Dinas | Bulan | 300.oo0 | |

Penandatangan: | | Kepa-la Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Setsetzris Badan/ Di.DAs | Bulan | 200.000 | | | 7 | ruP, sespri. AqlPfP4i1llgbYP- | Bulan | 300.000 | | BI'PATI BIARO, TONI AUPIT