PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN (berlaku 7 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 445 /503 /Kpts /BPT-PS/2014, telah ditetapkan penerapan status pola pengelolaan keuangan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh;
- b. bahwa untuk menindak-lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum, maka perlu pengaturan terkait Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan .
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Permeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rrpublik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerinta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Menetapkan :
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2007 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Lembaga Teknis Daerah;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Bagian Tugas dari pengelolaan keuangan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
8. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
9. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan pada akhir suatu tahun buku tertentu.
10. 10.Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD RSUD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. 11.Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan BLUD RSUD yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD;
RUANG LINGKUP
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Persyaratan Pembentukan Dewan Pengawas;
- b. Persyaratan Keanggotaan Dewan Pengawas;
- c. Pengangkatan Dewan Pengawas;
- d. Tugas dan kewajiban Dewan Pengawas;
- e. Masa Jabatan Dewan Pengawas;
- f. Honorarium Dewan Pengawas;
- g. Laporan Dewan Pengawas;
- h. Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Dewan Pengawas;
- i. Sekretariat Dewan Pengawas.
PERSYARATAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
BAB III - PERSYARATAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 3
- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk apabila BLUD RSUD telah memiliki :
- a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan/atau
- b. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
BAB III - PERSYARATAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 4
- (1) Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang di antara Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila BLUD RSUD telah memiliki :
- a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan/ atau
- b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dibentuk apabila BLUD RSUD telah memiliki:
- a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan/ atau
- b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
PERSYARATAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS
BAB IV - PERSYARATAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 5
Untuk menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Berpendidikan minimal Sarjana (S1);
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD;
- d. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BLUD RSUD;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Daerah/Negara;
- h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
BAB IV - PERSYARATAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 6
- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BLUD;
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai informasi tentang kompentensi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Informasi kompentensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit terdiri dari :
- a. Daftar Riwayat Hidup;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- c. Pas Photo 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotocopi tanda kepesertaan diklat atau pelatihan yang pernah diikuti;
- f. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Daerah/Negara;
- g. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
BAB V - PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 7
- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, unsur pejabat SKPD/unit kerja terkait BLUD RSUD, serta tenaga ahli sesuai kebutuhan.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua
- b. Anggota
- (4) Kepada Dewan Pengawas dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;
BAB V - PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 8
- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS
BAB VI - TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 9
- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD yang dilakukan oleh Direktur mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, dan peraturan perundangundangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban :
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Direktur;
- b. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD RSUD;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD;
- d. memberikan nasihat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD;
- e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD RSUD kepada Direktur.
- (3) Dewan Pengawas menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala setiap bulannya dan /atau sewaktu-sewaktu apabila diperlukan.
MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS
BAB VII - MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 10
- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan BLUD RSUDdalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
BAB VII - MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 11
- (1) Bupati melakukan evaluasi kinerja Dewan Pengawas setiap tahun.
- (2) Evaluasi kinerja Dewan pengawas dilakukan atas laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas yang disampaikan kepada Bupati secara berkala setiap bulan.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi kinerja ternyata Dewan Pengawas tidak dapat melakukan pengawasannya secara optimal, maka Bupati dapat memberhentikan Dewan Pengawas sebelum habis masa jabatannya
HONORARIUM DEWAN PENGAWAS
BAB VIII - HONORARIUM DEWAN PENGAWAS
Pasal 12
- (1) Kepada Dewan Pengawas diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan ## BAB IX LAPORAN DEWAN PENGAWAS
BAB VIII - HONORARIUM DEWAN PENGAWAS
Pasal 13
- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD yang dilakukan oleh Direktur.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Dewan pengawas berkewajiban menyampaikan laporan pengawasan kepada Bupati.
- (3) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bupati paling sedikit 1 (satu) kali per triwulan
BAB VIII - HONORARIUM DEWAN PENGAWAS
Pasal 14
Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sekurangkurangnya memuat :
- a. Penilaian terhadap Renstra dan pelaksanaannya meliputi:
- 1) Penilaian terhadap Renstra;
- 2) Penilaian terhadap implementasi Renstra;
- 3) Laporan terkait kendala yang dihadapi oleh Direktur dalam melaksanakan Renstra;
- 4) Pendapat Dewan Pengawas dan Saran /Rekomendasi kepada Direktur guna menghadapi kendala pelaksaan Renstra.
- b. Penilaian terhadap RBA dan pelaksanaannya;
- 1) Penilaian terhadap RBA;
- 2) Penilaian terhadap implementasi RBA;
- 3) Laporan terkait kendala yang dihadapi oleh Direktur dalam melaksanakan RBA;
- 4) Pendapat Dewan Pengawas dan Saran /Rekomendasi kepada Direktur guna menghadapi kendala pelaksaan RBA.
- c. Evaluasi Kinerja yang berisikan :
- 1) Ringkasan target kinerja yang ada pada RBA (pelayanan dan keuangan) dan pencapaiannya
- 2) analisis pencapaian kinerja (penyebab keberhasilan
- 3) analisis penyebab tidak tercapainya target) berikut kaitannya dengan pencapaian target Renstra dan implementasi Standar Pelayanan Minimal;
- d. Penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berisikan uraian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan teknis layanan pada BLUD RSUD yang belum mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
BAB VIII - HONORARIUM DEWAN PENGAWAS
Pasal 15
Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dewan Pengawas sewaktuwaktu menyampaikan laporan apabila terjasi hal-hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan BLUD RSUD, antara lain :
- a. Penurunan kinerja BLUD RSUD;
- b. Pergantian lebih dari satu anggota Dewan Pengawas;
- c. Berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.
PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU DEWAN PENGAWAS
BAB X - PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU DEWAN PENGAWAS
Pasal 16
- (1) Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. masa jabatan berakhir; atau
- b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati sebelum habis masa jabatannya karena:
- a. atas permintaan sendiri;
- b. adanya reorganisasi;
- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
- e. melakukan tindakan yang merugikan BLUD RSUD;
- f. dijatuhi hukuman pidana penjara; atau
- g. berhalangan tetap.
BAB X - PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU DEWAN PENGAWAS
Pasal 17
- (1) Apabila terdapat salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, maka dapat dilakukan penggantian antar waktu Dewan Pengawas.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti
- (3) Anggota Dewan Pengawas Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS
BAB X - SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS
Pasal 18
- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas melalui Keputusan Dewan Pengawas;
- (3) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Kepada Anggota Sekretariat diberikan uang jasa/honorarium bulanan yang dibebankan kepada Anggaran BLUD RSUD.
BAB X - SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS
Pasal 19
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran BLUD RSUD dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD.
BAB X - SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS
Pasal 20
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Pesisir Selatan Pada tanggal 27 Januari 2015

Penandatangan: BUPATI PESISIR SELATAN dto H. NASRUL ABIT

Penetapan: Diundangkan di Pesisir Selatan Pada tanggal 27 Januari 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto ERIZON BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR : 2