PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP Nomor 22 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN TERMINAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SUMENEP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR: p TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP,
- a. bahwa dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas jasa transportasi karena cepatnya mobilitas penduduk, maka perlu mengoptimalkan fungsi terminal yang merupakan satu wujud simpul jaringan transportasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang› Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan / a tau perpindahan barang ditempat tertentu perlu diselenggarakan Terminal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Terminal.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, (Tambahan Lemaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang› Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisa Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.30 Tahun 2002;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan
BUPATISUMENEP
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Bupati adalah Bupati Sumenep;
3. Pemeritah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal dari Dinas;
6. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor um um yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
7. Terminal Penumpang yang selanjutnya disebut terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/ atau an.tar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
8. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/ atau an.tar moda transportasi;
9. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
10. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
11. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
12. Angkutan Perclesaan aclalah angkutan clari satu tempat ke tempat lain clalam satu claerah Kabupaten yang ticlak termasuk clalam trayek kota yang beracla pacla wilayah ibukota Kabupaten clengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat clalam trayek;
13. Jalur Pemberangkatan Kenclaraan Umum aclalah pelataran di clalam terminal penumpang yang disediakan bagi kenclaraan umum untuk menaikkan pen um pang;
14. Jalur Keclatangan Kenclaraan Umum aclalah pelataran di clalam terminal penumpang yang disediakan bagi kenclaraan umum untuk menurunkan pen um pang;
15. Tempat Tunggu Penumpang aclalah bangunan berupa ruang tunggu di clalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun clan mengolah data, keterangan, clan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN'RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan
Pasal 2
Maksud Peraturan Daerah ini sebagai upaya penataan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan clan menaikkan penumpang dan/atau barang, perpindahan intra dan/ atau an tar moda transportasi serta mengatur kedatangan clan pemberangkatan kendaraan umum.
Pasal 3
Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan terminal;
- b. terwujuclnya sistem Penyelenggaraan terminal yang layak sesuai clengan asas› asas umum pemerintahan clan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya Penyelenggaraan terminal sesuai dengan peraturan perunclang› unclangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna terminal.
Bagian Kedua Asas
Pasal 4
Penyelenggaraan terminal berasaskan:
- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- i. ketepatan waktu; dan
- j. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
Pasal 5
Ruang lingkup Penyelenggaraan terminal meliputi kewenangan, pembangunan, serta tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan terminal.
BAB III - JENIS TERMINAL
Pasal 6
Terminal dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :
- a. terminal penumpang;
- b. terminal barang.
BAB IV - TERMINAL
Pasal 7
- (1) Wilayah kewenangan terminal penumpang dan/atau barang meliputi:
- a. wilayah lingkungan kerja terminal, merupakan wilayah yang diperuntukan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
- b. wilayah pengawasan terminal, merupakan wilayah diluar lingkungan kerja terminal, untuk kelancaran arus lalu lintas disekitar terminal.
- (2) wilayah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memiliki batas-batas yang jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kesatu Terminal Penumpang
BAB IV - TERMINAL
Pasal 8
Fasilitas utama Terminal Penumpang terdiri dari:
- a. jalur keberangkatan;
- b. jalur kedatangan;
- c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
- d. tempat naik turun penumpang;
- e. tempat parkir kendaraan;
- f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
- g. perlengkapan jalan;
- h. media informasi;
- i. kantor penyelenggara terminal; dan
- j. loket penjualan tiket.
BAB IV - TERMINAL
Pasal 9
- (1) Fasilitas penunjang Terminal Penumpang dapat berupa:
- a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
- b. pos kesehatan;
- c. fasilitas kesehatan;
- d. fasilitas peribadatan;
- e. pos polisi;
- f. alat pemadam kebakaran; dan
- g. fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. toilet;
- b. rumah makan;
- c. fasilitas telekomunikasi;
- d. tempat istirahat awak kendaraan;
- e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
- f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
- g. fasilitas kebersihan;
- h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
- i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan
- J. fasilitas penginapan.
Bagian Kedua Terminal Barang
BAB IV - TERMINAL
Pasal 10
Fasilitas utama Terminal Barang terdiri dari:
- a. jalur keberangkatan;
- b. jalur kedatangan;
- c. tempat parkir kendaraan;
- d. fasilitas pengelolaan kualitas lingkungan hidup;
- e. perlengkapan jalan;
- f. media informasi;
- g. kantor penyelenggara terminal;
- h. loket;
- i. fasilitas dan tempat bongkar muat barang;
- J. fasilitas penyimpanan barang;
- k. fasilitas pergudangan;
1. fasilitas pengepakan barang; dan
- m. fasilitas penimbangan.
BAB IV - TERMINAL
Pasal 11
- (1) Fasilitas penunjang Terminal Barang dapat berupa:
- a. pos kesehatan;
- b. fasilitas kesehatan;
- c. fasilitas peribadatan;
- d. pos polisi;
- e. alat pemadam kebakaran; dan
- f. fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf f meliputi:
- a. toilet;
- b. rumah makan;
- c. fasilitas telekomunikasi;
- d. tempat istirahat awak kendaraan;
- e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan lingkungan;
- f. fasilitas alat pemantau kualitas udara dan emisi gas buang;
- g. fasilitas kebersihan;
- h. fasilitas perdagangan, industri, pertokoan; dan
- i. fasilitas penginapan.
BABV
PEMBANGUNAN TERMINAL
BAB IV - TERMINAL
Pasal 12
- (1) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan
BAB IV - TERMINAL
Pasal 13
- (1) Pembangunan terminal harus dilengkapi dengan:
- a. rancang bangun;
- b. buku kerja rancang bangun;
- c. rencana induk terminal;
- d. analisa dampak lalu lintas; dan
- e. izin lingkungan.
- (2) Rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas Terminal.
- (3) Buku kerja rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen teknis yang memuat rancangan detail desain Terminal yang meliputi paling sedikit struktur bangunan, mekanikal elektrikal, lansekap, arsitektural, serta rencana anggaran biaya.
- (4) Rancang bangun dan buku kerja rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dokumen acuan dalam pembangunan Terminal.
- (5) Pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, harus ## BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAD PENYELENGGARA TERMINAL
BAB IV - TERMINAL
Pasal 14
Penyelenggaraan Terminal meliputi:
- a. pengelolaan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. penertiban Terminal.
BAB IV - TERMINAL
Pasal 15
- (1) Pengelolaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
- a. kegiatan perencanaan operasional;
- b. kegiatan pelaksanaan operasional; dan
- c. kegiatan pengawasan operasional.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penataan pelataran terminal menurut rute danjurusan;
- b. penataan fasilitas penumpang;
- c. penataan fasilitas penunjang penumpang;
- d. penataan arus lalu lintas di wilayah pengawasan terminal;
- e. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkut?TI;
- f. penyusunan daftar perjalanan dan tarif angkutan;
- g. penyusunan jadwal petugas terminal; dan
- h. evaluasi sistem pengoperasian terminal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaran umum di dalam terminal;
- b. b.pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal pemberangkatan serta kelaikan jalan kendaraan bus umum di dalam terminal;
- c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
- d. pemungutan retribusi terminal;
- e. pemberitahuan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum pada pen um pang;
- f. pengaturan arus lalu lintas di wilayah kerja pengawasan terminal;
- g. mencatat jumlah bus dan penumpang yang datang dan berangkat.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi pengawasan terhadap:
- a. tarif angkutan;
- b. kelaikan jalan kendaran yang dioperasikan;
- c. kapasitas muatan yang diizinkan;
- d. pelayanan yang diberikan oleh penyediajasa angkutan;
- e. pencatatan dan pelaporan pelanggaran; dan
- f. pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya.
BAB IV - TERMINAL
Pasal 16
- (1) Pengelolaan terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
- a. kegiatan perencanaan operasional;
- b. kegiatan pelaksanaan operasional; dan
- c. kegiatan pengawasan operasional.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penataan pelataran terminal;
- b. penataan fasilitas gudang atau lapangan penumpukan barang;
- c. penataan fasilitas parkir kendaraan untuk melakukan kegiatan bongkar clan/ atau muat barang;
- d. penataan fasilitas penunjang terminal;
- e. penataan arus lalu lintas di wilayah pengawasan terminal;
- f. pengaturan jadwal petugas terminal; clan
- g. penyusunan sistem clan prosedur pengoperasian terminal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengaturan parkir clan arus kendaraan angkutan barang di dalam terminal;
- b. pemungutanjasa pelayanan terminal barang;
- c. pengoperasian fasilitas / peralatan bongkar muat barang;
- d. pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal; dan
- e. pencatatan jumlah clan jenis kendaraan.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pengawasan terhadap:
- a. kendaraan angkutan barang selama berada di dalam terminal;
- b. pemanfaatan fasilitas terminal sesuai dengan peruntukannya;
- c. keamanan clan ketertiban di dalam terminal; clan
- d. kelaikan jalan kendaran yang dioperasikan.
BAB IV - TERMINAL
Pasal 17
- (1) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
- a. menjaga keutuhan clan kebersihan bangunan terminal;
- b. menjaga keutuhan clan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka, clan papan informasi;
- c. merawat saluran-saluran air;
- d. merawat instalasi clan lampu penerangan;
- e. merawat alat komunikasi; clan
- f. merawat sistem hydrant clan alat pemadam kebakaran.
- (2) khusus untuk Terminal barang selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus merawat clan menjaga fungsi fasilitas/peralatan bongkar dan/atau muat barang.
BAB IV - TERMINAL
Pasal 18
Penertiban Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok Terminal.
BAB VII - PENYELENGGARA TERMINAL
Pasal 19
- (1) Wewenang penyelenggara terminal adalah Bupati.
- (2) Penyelenggara terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
BAB VIII - PENGGUNAAN KIOS TERMINAL
Pasal 20
- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menjalankan usaha di terminal harus mendapatkan izin penempatan dari Bupati.
- (2) Permohonan izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
TATA TERTIB TERMINAL
BAB IX - TATA TERTIB TERMINAL
Pasal 21
Setiap orang yang berada di terminal harus mematuhi petunjuk dan ketentuan dari pengelola terminal dalam hal menjaga keamanan,ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di lingkungan dan/ atau wilayah operasional terminal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - TATA TERTIB TERMINAL
Pasal 22
- (1) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.
- (2) Setiap kendaraan bermotor umum yang masuk Terminal wajib berhenti di tempat yang disediakan sesuai dengan jurusannya.
- (3) Setiap kendaraan bermotor umum yang beroperasi di wilayah daerah, yang memulai dan mengakhiri perjalanan di terminal wajib memenuhi persyaratan laik jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tanda lalu lintas yang ada di terminal.
BAB IX - TATA TERTIB TERMINAL
Pasal 23
Setiap kendaraan bermotor umum dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang diluar terminal di dalam daerah pengawasan terminal.
BAB IX - TATA TERTIB TERMINAL
Pasal 24
- (1) Pedagang yang hendak membangun sendiri, merubah, atau menambah bangunan di dalam terminal harus mengajukan izin kepada Bupati.
- (2) Semua bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang diubah atas permintaan pedagang, biaya dibebankan pada pedagang yang bersangkutan dan bangunan tersebut kemudian menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Syarat dan ketentuan merubah sendiri atau menambah bangunan di dalam terminal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - TATA TERTIB TERMINAL
Pasal 25
Semua pedagang dan pekerja didalam terminal dilarang:
- a. memindahtangankan Surat Perjanjian Sewa Kios dan kartu tanda pengenal pedagang/karyawan/penjual jasa/pembersih bus/penjual karcis kepada orang lain;
- b. menempati tempat berjualan yang bukan haknya atau menempati tempat yang melebihi luas tempat berjualan yang ditentukan; dan
- c. menjual barang-barang yang menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya.
BAB IX - TATA TERTIB TERMINAL
Pasal 26
Setiap orang yang berada di •ctalam terminal dilarang:
- a. bertempat tinggal/menetap;
- b. merusak dan mengotori halaman, bangunan, dan peralatan serta barang inventaris terminal;
- c. menempatkan kendaraan/ alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya/mengganggu lalu lintas umum;
- d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual oprokan, berjudi, minum-minuman keras, dan melakukan tindakan asusila; dan
- e. membunyikan petasan dan bunyi-bunyian lain yang mengganggu.
BAB IX - TATA TERTIB TERMINAL
Pasal 27
- ( 1) Pedagang asongan dapat melakukan kegiatan usahanya di terminal dengan ketentuan:
- a. jumlah dibatasi;
- b. wilayah operasinya dibatasi;
- c. jenis dagangan dibatasi;
- d. wajib memiliki dan memakai kartu anggota/tanda pengenal pedagang asongan/penyemir sepatu yang diterbitkan oleh SKPD; dan
- e. pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan dilaksanakan oleh Kepala UPf Terminal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - TATA TERTIB TERMINAL
Pasal 28
- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal harus disesuaikan dengan fungsinya.
- (2) Penggunaan dan/atau pemindahan hak penggunan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IX - TATA TERTIB TERMINAL
Pasal 29
Petugas parkir kendaraan dan/ atau badan yang mengelola tempat parkir kendaraan di terminal, wajib menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan.
BABX
RETRIBUSI TERMINAL
BAB IX - TATA TERTIB TERMINAL
Pasal 30
Setiap orang dan/ atau badan yang menggunakan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) wajib membayar retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - PENYIDIKAN
Pasal 31
- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
i'
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti terse but;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan;
1. tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 32
- ( 1) sanksi administratif diberikan kepada :
- a. setiap orang atau badan usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan kegiatan atau usaha di Terminal; dan
- b. setiap pemegang izin usaha di Terminal yang melanggar kewajiban dalam dokumen perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin; dan
- e. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33
- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) huruf d, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BABXIV PENUTUP
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 34
Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Penetapan: Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 14 Agustus 2014 BUPA~ ENEP ·~ KH. A. BUS O KARIM, M.Si

Penetapan: Diundangkan di : Su nep pada tanggal : 2 e ember 2014 Pembina da NIP. 195 8107 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2014 NOMOR 10

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN