Unknown BUPATI BATANG HARI Nomor 42 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (berlaku 25 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2.Undang-Undang ...
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Hari.
10. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Hari.
11. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Hari.
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dan pelayanan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. pelaksaanaan administrasi Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas :
- a. sekretariat;
- b. bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
- d. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. UPTD.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV SEKRETARIAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat

## Pasal 6

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

## Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakatdan desa;
- b. pengelolaan data dan informasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakatdan desa;
- k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Sekretariat

## Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

- a. subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan

## Paragraf 1 Kedudukan dan Tugas Umum dan Kepegawaian

## Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan umum, aset dan kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## Paragraf 2

## Kedudukan dan Tugas Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

## Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## BAB V BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

## Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi, monitoring dan pelaporan dibidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa, lembaga adat tingkat kabupaten, pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam daerah kabupaten, serta layanan fasilitasi kerjasama perencanaan pembangunan masyarakat kawasan perdesaan.

## Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat;
- d. fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:

- a. seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat;
- b. seksi Pemberdayaan Sosial Dasar dan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
- c. seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

## Paragraf 1

## Kedudukan dan Tugas Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat

## Pasal 16

- (1) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat berada dibawah Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat bagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan fasilitasi lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, serta fasilitasi penyiapan sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

## Paragraf 2

Kedudukan dan Tugas Seksi Pemberdayaan Sosial Dasar dan Usaha Ekonomi Masyarakat

## Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan Sosial Dasar dan Usaha Ekonomi Masyarakat berada dibawah Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Sosial Dasar dan Usaha Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Seksi Pemberdayaan Sosial Dasar dan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan fasilitasi pembangunan dan permberdayaan sosial dasar masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, serta fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

## Paragraf 3

Kedudukan dan Tugas Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

## Pasal 18

- (1) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna berada dibawah Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Gunadipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan fasilitasi pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

## BAB VI

## BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa

## Pasal 19

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Bidang.

## Pasal 20

Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi, monitoring dan pelaporan dibidang penataan desa, kerjasama desa, pembinaan administrasi pemerintahan desa, pembinaan keuangan desa dan pembinaan pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa.


## Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang penataan desa, kerjasama desa, pembinaan administrasi pemerintahan desa, pembinaan keuangan dan pembinaan pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang penataan desa, kerjasama desa, pembinaan administrasi pemerintahan desa, pembinaan keuangan dan pembinaan pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang pananganan kebakaran;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penataan desa, kerjasama desa, pembinaan administrasi pemerintahan desa, pembinaan keuangan dan pembinaan pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;
- e. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penataan desa, kerjasama desa, pembinaan administrasi pemerintahan desa, pembinaan keuangan dan pembinaan pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa

## Pasal 22

Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, terdiri atas:

- a. seksi Penataan dan Kerjasama Desa;
- b. seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa; dan
- c. seksi Pembinaan Keuangan dan Aset Desa.

## Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Seksi Penataan dan Kerjasama Desa

## Pasal 23

- (1) Seksi Penataan dan Kerjasama Desa berada dibawah Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
- (2) Seksi Penataan dan Kerjasama Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa.


- (3) Seksi Penataan dan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan penyelenggaraan penataan desa, pembinaan aparatur desa, dan fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten.

## Paragraf 2

Kedudukan dan Tugas Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

## Pasal 24

- (1) Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa berada dibawah Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
- (2) Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
- (3) Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan aset desa.

## Paragraf 3

Kedudukan dan Tugas Seksi Pembinaan Keuangan dan Aset Desa

## Pasal 25

- (1) Seksi Pembinaan Keuangan dan Aset Desa berada dibawah Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
- (2) Seksi Pembinaan Keuangan dan Aset Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
- (3) Seksi Pembinaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pembinaan keuangan desa, pembinaan pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa, dan Badan Usaha Milik Desa.

## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 26

- (1) Di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII UPTD

## Pasal 28

- (1) Di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.


## BAB IX

## TATA KERJA

## Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta dengan instansi lain diluar lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 30

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 32

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.


- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 33

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## Pasal 34

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## Pasal 35

Kepala Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## Pasal 36

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pembantuan:

- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggaran urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi dan instansi lain yang relevan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Kementerian teknis terkait, dan Dinas yang menyelenggaran urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi.

## BAB X JENIS JABATAN

## Pasal 37

- (1) Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Dinas terdiri atas;


- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- e. Kepala UPTD Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- f. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan; dan
- (2) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

## Pasal 38

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada perangkat daerah Kabupaten Batang Hari terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.


## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016

BUPATI BATANG HARI, ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

## ttd

## BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 42

## SALINAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR

: 42 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 Oktober 2016

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


## BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY