PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 19 Tahun 2017 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR !L T TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH. KABUPATEN MINAHASA TENGGAM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR !L T TAHUN 2017
TENTANG
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH. KABUPATEN MINAHASA TENGGAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Barang Milik �.aerah Kabupaten Minahasa Tenggara. , .
- ten tang 1999 Tahun 28 1 . Undang-Undang Nomor Penyelenggaraan Negara yang Bersih . dan Be bas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ·
.
r �
t
2. Undang-Undang Nomor · 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. . 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5� Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
-
.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang . Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara � . . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23. Tahun · 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . 5587), . . sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
e
- 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara- Republik Indonesia tahun 1994, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 357), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor ·40 Tahun ·1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara .Republik Indonesia Nomor 4515);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Nomor 4614); Negara - Republik Indonesia
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tah1.1.n 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2011 ten tang Pembangunan Bangunan Negara;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Presiden \_Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyediaan Barang dan \_Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5655);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia· Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Keri.daraan Perorangan Dinas;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 ten tang Pedoman Pelaksanaari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presideri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang .Pedoman Pelaksanaan Pengadaan l Barang / .Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 95);
24.
- Peraturan Bupati MinahasaTenggara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Berita · Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 305).
. ... .
. e
Memperhatikan
Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
MEMUTUSKAN : .
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pengertian ·
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah . sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan ( . daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara selaku Pengelola Barang Milik Daerah. 5 .
6. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah · yang . ada pada Perangkat Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Kabupaten Minahasa Tenggara selaku pengguna Barang Milik Daerah.
8. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah selaku kuasa pengguna barang.
9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
·
.,
.
10. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan. harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, ·pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
2. 1 1 ; · Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
12. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk rnenerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.
13. Pengurus Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
14. Kuasa Pengguna adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang.
15. Laporan Barang Milik Daerah adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang disajikan posisi barang milik daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi barang milik daerah yang terjadi selama periode tersebut;
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Bupati ini mengatur Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang serta Kuasa Pengguna Barang.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
- ( 1 ) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam penggunaan Barang Milik Daerah Milik Pemerintah Daerah
- -
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
.
- a. Agar tercipta tertib adminitrasi bagi Pengelola Barang dan pengguna Barang dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah; dan
- b. Memberikan Kepastian Hukum akan resiko dan tanggungjawab bagi pengguna/ pemakai Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah.
PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
BAB IV - PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 4
1 . Objek Pengguna Barang Milik Daerah Terdiri dari :
1. Pejabat Negara/Daerah;
2. Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Tenaga Harian Lepas (THL);
4. Pihak Lain yang dimungkinkan untuk menggunakan Barang Milik Daerah.
BAB IV - PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 5
Objek yang digunakan oleh Pengguna Barang Milik Daerah Terdiri dari:
- 1 . Aset Tetap Tanah;
2. Aset Tetap Gedung dan Bangunan;
3. Aset Tetap Peralatan Mesin Bukan Kendaraan Dinas;
4. Aset Tetap Peralatan Mesin Kendaraan Dinas;
5. Aset Tetap Lainnya.
BABV
TATA CARA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
Paragraf Pertama
Penggunaan Aset Tetap Tanah
BAB IV - PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 6
- ( 1 ) Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan Aset Tetap Tan.ah disertai dokumen kepada Bupati;
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik Daerah berupa tanah yaitu fotokopi sertifikat.
.e
- .(3) Dikecualikan dari ketentuan .sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dan ayat (2) apabila Aset Tetap Tanah belum memiliki fotokopi sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan:
- a. Aktajual beli;
- b. Girik;
- c. Leter C;
- d. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;
- e. Surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada;
- f. Surat pernyataan kewajiban Pengguna Lama
- g. Betita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau
- h. Dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.
- (4)
BAB IV - PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 7
- ( 1 ) . Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan disertai dokumen Kepada Bupati;
.l
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Untuk Barang Milik Daerah berupa Bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:
- a. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- b. Fotokopi dokumen perolehan/kepemilikan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang mi1ik Daerah berupa Tanah yang diperoleh dari APBD yaitu:
- a. Fotokopi sertifikat;
- b. Fotokopi dokumen perolehan/kepemilikan lainnya.
7. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik Daerah Gedung dan Bangunan dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
8. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik Daerah selain Tanah dan/ atau · Bangunan yang memiliki dokumen yaitu:
- a. Fotokopi dokumen kepemilikan; dan/ atau
- b. Fotokopi dokumen perolehan.
11. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal Pemerintah Daerah yaitu:
- a. Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. Fotokopi dokumen kepemilikan, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah;
- c. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan; dan/ atau
------ ---- --- --- --- -------
- d. Fotokopi dokumen perolehan.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) apabila Barang Milik Daerah berupa bangurian belum memiliki IMB dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pemyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (8)
BAB IV - PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 8
- ( 1 ) Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan Peralatan Mesin selain Kendaraan Dinas disertai dokumen Kepada Sekretaris Daerah atas nama Bupati Minahasa Tenggara;
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) untuk Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Peralatan Mesin Selain Kendaraan Dinas yaitu:
- a. Permohonan . Penggunaan Peralatan Mesin selain Kendaraan Dinas oleh · pengguna · sebagaimaria yang dimaksud pada Pasal 5 kecuali nomor 4;
- b. Surat Izin Pemegang Barang;
- c. Kuasa Pemotongan Gaji;
- d. Surat Tanggung Jawab Mutlak (STJM);
- e. Kartu Inventaris Barang (KIB);
- f. Kartu Inventaris Ruang (KIR).
.
.
Dokumen yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (3) Permohonan Peralatan harus Nomor tentang di Einglungan Kerja
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana pada ayat (1), maka ada mekanisme internal Perangkat Daerah sebagai berikut;
- a. Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Harian Lepas (THL) memohon Kepada Pengguna Barang untuk mengunakan BarangMilik Daerah (BMD) yang dimaksud;
- b. Permohonan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sekurang kurangnya mencantumkan nama Pemohon, Nomor Induk Pengawai (NIP), J abatan, nama barang, type/ merek, nomor rangka, nomor mesin, bahan, tahun perolehan;
- c. Permohonan oleh Tenaga Harian Lepas (THL) sekurang kurangnya mencantumkan nama Pemohon, Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Tenaga Harian Lepas (THL), nama barang, type/ merek, nomor rangka, nomor mesin, bahan, tahun perolehan;
- d. Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Barang melakukan ferivikasi;
- (5) Mekanisme Penggunaan Barang Milik Daerah yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat 2 huruf a akan diatur dalam Peraturan Bupati;
- (6) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (7) Dalam hal melakukan penelitian atas permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pengelola Barang dibantu oleh Pejabat Pengelola Barang .
- (8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan terhadap · kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3).

. .

• '

.

- (9) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:
- a. Meminta keterangan atau data . tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah; dan/atau
- b. Melakukan pengecekan lapangan.
4. ( 10) ·. Persetujuan atau Penolakan Penggunaan Peralatan Mesin selain Kendaraan Dinas berupa Surat Persetujuan Sekretaris Daerah atas Nam.a Bupati atas hasil penelitian Pengelola Barang.
5. ( 1 1 ) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit merriuat:
- a. Nam.a Peralatan mesin selain Kendaraan Dinas yang akan ditetapkan penggunaanya;
- b. Type/merek, Ukuran/CC, Bahan, Nomor Rangka, Nomor Mesin, Asal Usul Pembelian, dan Harga Perolehan.
- c. Nama Pengguna Barang baik Perangkat Daerah, Pihak Lain serta Personal/individu/pengguna barang yang mengunakan Peralatan mesin selain Kendaraan Dinas yang dimaksud;
- d. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru; dan
- e. kewajiban Pengguna Barang lama ·dan Pengguna Barang baru.

## Paragraf keempat Penggunaan Kendaraan Dinas

## Pasa19

- ( 1 ) Pengajuan permohonan penetapan status Penggunaan Kendaraan Dinas disertai dokumen Kepada Bupati;
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas yaitu:
- a. Permohonan Penggunaan Kendaraan Dinas oleh pengguna sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 (lima) kecuali huruf 1, huruf 2, huruf 3 dan huruf 5;
- b. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Notice Pajak Kendaraan;
- c. Surat Izin Pemegang Kendaraan;

.

•

.

- d. Kuasa Pemotongan Gaji;
- e. Surat Tanggung Jawab Mutlak (STJM);
3. Dokumen yang climaksud pada ayat "(2) huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Mekanisme Penggunaan Barang Milik Daerah yang dikecualikan. sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat 2 huruf a akan diatur dalam Peraturan Bupati;
- (4) Permohonan pemakaian kendaraan dinas harus berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor ... tahun 2017 tentang Standar Prasana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara; .
- (5) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (6) Dalam hal melakukan penelitian atas permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 5) Pengelola Barang dibantu oleh Pejabat Pengelola Barang.
- (7) Penelitian sebagaimana dimaksud . pada ayat (5) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian · dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana pada ayat (2).
- (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:
- a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah; dan/atau
- b. melakukan pengecekan lapangan.
- (9) Persetujuan atau Penolakan Penggunaan Kendaraan Dinas berupa Surat Persetujuan Bupati atas hasil penelitian Pengelola Barang;
- (10) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit memuat:
- a. Nama Kendaraan Dinas yang akan ditetapkan penggunaanya;
- b. Type/merek, Ukuran/CC, Bahan, Nomor Rangka, Nomor Mesin, Nomor Palisi, Asal U sul Pembelian, dan Harga Perolehan.

. e

. .

- c. Nama Pengguna Barang baik Perangkat Daerah, Pihak Lain serta Personal/ individu / pengguna barang yang mengunakan Kendaraan Dinas yang dimaksud;
- d. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru; dan
- e. kewajiban Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru.

## Paragraf Kelima

Penggunaan aset tetap Lainnya

Pasal 10

- ( 1) Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan Aset Tetap Lainnya disertai dokumen Kepada Bupati;
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa:
- a. Lisensi Penerbit Buku;
- b. Sertifikat Hak Pelukis;
- c. Berita acara Hibah
- d. Berita Acara Pembelian 'yang bersumber dari lelang karya . seni;
- e. Dokumen Pengadaan/Kwintansi Pembelian hewan/ternak;
- f. Dokumen Pengadaan/Kwintansi Pembelian Tumbuhan;
- (3) Berdasarkan ayat ( 1 ) diatas maka Bupati mendiposisikan kepada Pengelola Barang untuk melakukan Penelitian atas permohonan penetapan status pengguna; �
- (4) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Dalam hal melakukan penelitian atas permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pengelola barang dibantu oleh Pejabat Pengelola Barang.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian · dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana pada ayat (2).
- (7) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:
- a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah;


•


b. melakukan pengecekan lapangan.

- (8) Persetujuan atau Penolakan Penggunaan Aset tetap Lainnya berupa Surat Persetujuan Bupati atas hasil penelitian . Pengelola Barang;
- (9) Surat persetujuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
- a. Nama Aset tetap lainnya . yang akan ditetapkan penggunaanya;
- b. Alamat lokasi Aset tetap lainnya; ·
- c. Nama Pengguna Barang baik Perangkat Daerah, Pihak Lain serta Personal/individu/pengguna barang yang mengunakan Aset tetap lainnya yang dimaksud; .
- d. Pengguria Barang lama dan Pengguna Barang baru; dan
- e. kewajiban Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru .

BAB VI

## KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMAKAI / PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH

## Kewajiban Pemakai · / Pengguna Barang

Pasal 1 1

Setiap Pemakai/pengguna barang Milik Daerah:

- 1 Mengunakan Barang Milik Daerah � sesuai dengan peruntukannya dengan sebaik baiknya;
- 2 Menjaga Barang Milik Daerah dari risiko benturan, hilang;
- 3 · Jika menemukan bukti kepemilikan atas barang Milik Daerah langsung menyerahkan kepada Pengelola Barang dan . atau Pengurus barang Pengelola;
- 4 . Memberitahukan kepada pengguna barang melalui pengurus barang atas jatuh tempo surat surat kendaraan bermotor berupa STNK, Notice Pajak;
- 5 Memberitahukan keadaan/kondisi barang milik daerah yang rusak berat, rusak ringan.

## Larangan Bagi Pemakai / Pengguna Barang

## Pasal 12

Setiap Pemakai/pengguna barang Milik Daerah dilarang untuk: .

- 1 Menjual Barang Milik Daerah;
- 2 Merusak Barang Milik Daerah;
- 3 Menyewakan/rental barang milik daerah;
- 4 Menpreteli Barang Milik Daerah;
- 5 Merubah bentuk/ peruntukan Barang Milik Daerah tanpa persetujuan pengelola barang;
- 6 Menghilangkan Barang Milik Daerah.

## BABV SANKS I

## Pasal 13

- Pengguna Barang Milik Daerah yang menghilangkan Barang Milik Daerah dalam penguasaannya diwajibkan mengganti barang yang sejenis sesuai spesifikasi barang yang hilang. ( 1 )
- (2) Pengguna Barang Milik Daerah yang tidak mengikuti kegiatan inspeksi dan/ atau Apel Kendaraan · Dinas .Operasional maka Pengelola Barang Milik Daerah dapat langsung menarik paksa kendaraan tersebut.
- (3) Pengguna Barang Milik Daerah yang dengan sengaja atau tidak sengaja (human error) melakukan tindakan sebagaimana pada Pasal 12 dituntut ganti rugi dan/atau tindak pidana.
- (4) Pengguna Barang Milik Daerah yang dengan sengaja tidak melaksanakan sebagaimana pada Pasal 1 1 maka yang bersangkutan sampai pensiun tidak diperkenankan lagi menggunakan Barang Milik Daerah Milik Pemerintaha Kabupaten Minahasa Tenggara
- ( 5) Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh Pengguna Barang yang tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan maka dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkah kepada Perangkat Daerah Lainnya.

I

•

-

'

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR

TANGGAL

··TENTANG

TAHUN 2017

2017

PENGGUNAAN

BARANG

MILIK

DAERAH

KABUPATEN

MINAHASA TENGGARA

## A. FORMAT SURAT IZIN PEMEGANG BARANG


·

## PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

(diisi Nama Perangkat Daerah yang Bersangkutan)

Alamat: (diisi Alamat Perangkat Daerah yang Bersangkutan)

(diisi Alamat Kecemeten Tempat Kedudukan Perangkat daearah)

## SURAT IZIN PENGGUNA BARANG

( S I P B)

NOMOR : .;

.

Dalam rangka tertib Administrasi Pengelolaan Barang milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya di Badan Keuangan Daerah dengan ini kami memberikan lzin menggunakan Barang kepada :

## I. PEGAWAI PENGGUNA BARANG

N a m a N I P Pangkat I Golongan J a b a t a n l n s t a n s i

## I I . DATA BARANG

Jenis Barang

Merk. Barang Spesifikasi Barang Serial No

Tahun Pembelian

## Ill. KETENTUAN BAGI PENGGUNA BARANG

- 1 . Barang ini adalah milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan tercatat dalam Buku lnventaris Badan Keuangan Daerah;
2. · Barang ini dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kedinasan dan tidak diperkenankan digunakan untuk kepentingan lain;

'l

3. Pengguna Barang ini wajib menjaga dan merawat dengan · baik dan tidak diperkenankan mengalihkan I memindahtangankan kepada siapapun tanpa petunjuk I perintah resmi dari Pimpinan; dan . · ·

4. Apabila Pengguna Barang dimutasikan atau tidak lagi memegang jabatan tersebut, maka wajib menyerahkan Barang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada pejabat yang baru.

Demikian Surat lzin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

.

pada tanggal

201 . . . .

PENGGUNABARANG,

. • . . • • • • • • . • • • • • . . . . . . . . . . . • • . . .

NIP

.

l&lt;EPALA

,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP

.

Tembusan:

- 1 . Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (sebagai laporan)
2. Yth. lnspektur Kabupaten Minahasa Tenggara
3. Arsip


· Provinsl Kab./Kota Bl dang

Unit Organlsasl

Sub Unit Organlsasl

UPB

.. . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . : (1)

. . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • • . • • . • . ; . • . . . . . . . . • (2)

· · · · · · • · · · · · · · · • • • • • · · • • · • · • · · · • · · • · • · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · (3)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

NO. KODE LOKASI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

| No. | Jenls Barang I NamaBarang | Nomor | Nomor | Luas (M2) | Tahun Penga-d . aan | I.etak/ Alamat | Status Taoah | Status Taoah | Status Taoah | Penggu.naan | Asal usul | Barga (ribuan | Keterangan Rp) | |
|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| No. | Jenls Barang I NamaBarang | KodeBarang | Regis- ter | | | | Bak | Sertifikat | Sertifikat | Penggu.naan | Asal usul | Barga (ribuan | Keterangan Rp) | |
| No. | Jenls Barang I NamaBarang | KodeBarang | Regis- ter | | | | Bak | Tanggal | Nomor | Penggu.naan | Asal usul | Barga (ribuan | Keterangan Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 . | 12 | 13 | 14 | |
| 8 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga |

## MENGETAHUI

•.•..••.•.• , .•..•...•...•.•.••..•• 22

KEPALA ••••••••••••••••••••••••••• 25

·

26

## PENGURUS BARANG

. . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 23

NIP ...•...•... , . • . . . . 24

11, 1 , • •

...

NIP

27

## KABUPATEN MINAHASA TENGGARA KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TAN AH

e

&lt;;

e

'- '-.\_

## Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi Nama Provinsi yang bersangkutan.
- 2) Diisi Nama Kabupaten / Kata yang bersangkutan.
- 3) Diisi Nama Bidang yang bersangkutan.
- 4) · Diisi Nama Unit Organisasi yang bersangkutan.
- 5) . Diisi Nama Sub Unit Organisasi yang bersangkutan - .
6. 6 ) . Diisi Nama UPB yang yang bersangkutan.
- 7) Diisi Nomor Kade Lokasi yang telah di tetapkan.
- 8) · Diisi Nomor Urut Pencatatan
- 9) Diisi Jenis Barang / Nama Barang pada nomor 9 dituliskan denganjelas jenis tanah yang merupakan barang inventaris, misanya : tanah perkantoran, Tanah Perkebunan, Tanah Hutan dan sebagainya.
10. Diisi Nomor Kade Barang . . 10)
11. Diisi Nomor Register. . 1 1 )
12. Diisi Luas Tanah. 12)
13. Diisi Tahun Pengadaan Tanah. 13)
14. Diisi Letak/ alamat . Pada nomor 14 tuliskan letak alamat lengkap lokasi dari tanah tersebut. 14)
15. Diisi Hak pakai atau hak pengelolaan, yang dimaksud hak pakai dalah apabilah tanah tersebut dipergunakan langsung menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintah. Sedangkan hak pengelolaan adalah apabila tanah tersebut dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi. 15)
16. Diisi Tanggal dikeluarkannya sertifikat dari Tanah tersebut. 16)
17. Diisi Nomor sertifikat dari Tanah tersebut. 17)
- 1 8)
19. Diisi Penggunaan atau peruntukan dari tanah tersebut, Misalnya: Perkampungan, Taman, Perkebunan, sawah dan sebagainya;
20. Diisi Asal Usul yang di peroleh dari barang tersebut, Misalnya: Dibeli, Hibah, dan sebagainya. 19)
21. Diisi harga atau nilai pembelian dari tanah tersebut atau perkiraan nilai tanah tersebut apabila berasal dari sumbangan / hibah, pembukaan hutan dan sebagainya. 20)
22. Diisi Keterangan yang dianggap perlu dan yang berhubungan dengan tanah tersebut. 21)
23. Diisi tempat dan tanggal di sahkan. 22)
24. Diisi Nama Pengurus Barang. 23)
25. Diisi NIP Pengurus Barang. 24)
26. Diisi Kepala SKPD yang bersangkutan. 25)
27. Diisi Nama Kepala SKPD yang bersangkutan. 26)
28. Diisi NIP Kepala SKPD yang bersangkutan. 27)

9e': •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •• •• ·d1.N

'Se': •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ONVHVS SilllfiO.N:ild

6Z"''"'"''''""''' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

·dJ.N

8Z'"'"'"'"'"'""''"'"'"'"'"'"'".'''''"'''''"'''' ••••••••••.•.

i&gt;Z •••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••

l.Z •..•.•••.•..••..•••••••••••••••.••••••.••••••• V'IVdD

## I!lHVJ.:ilO.N:ilW.

| | | d.ru11 'q8JUIDP | d.ru11 'q8JUIDP | d.ru11 'q8JUIDP | d.ru11 'q8JUIDP | d.ru11 'q8JUIDP | d.ru11 'q8JUIDP | d.ru11 'q8JUIDP | d.ru11 'q8JUIDP | d.ru11 'q8JUIDP | d.ru11 'q8JUIDP | d.ru11 'q8JUIDP | d.ru11 'q8JUIDP | d.ru11 'q8JUIDP | d.ru11 'q8JUIDP |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| £0 | 00 | tz | 00 | 6T | 8T | lT | 9T | ST | tl | £1 | 01 | 11 | 01 | 6 | 8 |
| | | | | | | | | | | | �.- | | | | |
| 91 | Sl | i>l | El | Zl | n | 01 | 6 | 8 | .£ | 9 | s | 'I> | E | z | t |
| ud1111.iai9]1 | (dR 'll'Bllqµ) d.ruH | JDSfi JBSV | &l!cl8 | JSJIOd | UJB3W .IOtUON | mphmlf | :lf'P'l'Bcl | U'B Jr,JllUlad 'lffl l[BJ. | U'81f8tl | oo I U'8.mlUl | acU,t /JJ..13W. | .I 3�3lf .1omo.N | :mu.res 'BtU'8 .N / lrnu.1'8& S!U3.r | ,�aapo:JI | O,N |

l

.

.

9••00••0000000,00000,oo•OO•••·•••oo,oo,ooo,oooo,oo'.oo,oo••••oo,, •• oo,

g•••ooooooo•••••oo••ooo•••••••oo'ooooo•o•oooooooooo••••••••••••••••oo•

t,••

o o , , •• o o , • 0 0 • 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 , •• , 0 0 , •• , o o • • • , • • • • • • • 0 0 0 0 • •••

e;oo·oo•······••oo·········•oo•oooooooo•oo,00,00,, •• 00.,00,,, •• ,00,, ••

0"00,, ••••• 00,••ooOO••"······••oooooooooooo•••••oo••oo••••OO•••••••

10000••,•••ooooo••oo••oo••••••••••••••••••••••oo•"•••••oo••••••••••oo

ISVXO'I :aao:H 'ON

Bei n

FBSJUd.io

:i 'Ju n q ns

JS8Stbe2f.J() :JJUil

BuupJB

8:JO]l/ 'll'BJI

JSUJ40.ld

.NIS3W .NVa .NVJ.Y'IW3d a (and owavs smvJ..N3A.NI nJ.ll'Vll

•



•

e

��.

·

## Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi Nama Pravinsiyang bersangkutan.
- 2) Diisi Nama Kabupaten / Kata yang bersangkutan.
- 3) Diisi Nama Bidang yang bersangkutan.
- 4) Diisi Nama Unit Organisasi yang bersangkutan.
- 5) Diisi Nama Sub Unit Organisasi yang bersangkutan.
- 6) Diisi Nama UPB yang yang bersangkutan.
- 7) Diisi Nomor Kade Lokasi yang telah di tetapkan.
- 8) Diisi Nomor Urut dari setiap jenis barang
- 9) Diisi Nomor Kade barang barang yang bersangkutan.
- 10) Diisi Nama Barang / Jenis Barang secarajelas misalnya: Kendaraan, alat besar, mesi tik, filling cabinet dan sebagainya.
11. Untuk basrang-barang yang mempunyai nomor pabrik cara pencatatannya harus satu persatu.
12. Jadi satu baris untuk satu barang saja, sedangkan barang-barang yang tidak mempunyai nomor pabrik seperti : . kursi, meja dan sebagainya dapat digabungkan dalam satu baris dengan syarat bahwa barang tersebut mempunyai karakteristik yang sama (ukuran, bahan baku, tahun pembelian dan sebagainya).
- 11) Diisi Nomor Register dari barang yang bersangkutan, dalam hal KIB ini dipergunakan untuk memcatat lebih satu barang yang sejenis, diberi nomor register dari 0001 s/d nomor register terakhir dari barang dimaksud.
- 12) Diisi Merek/Type barang yamg di maksud, apabila tidak ada typenya kolom ini di beri tanda strip (-).
- 13) Diisi Ukuran/CC dari barang bersangkutan, kalu tidak ada ukuranya di beri tanda strip (-).
- 14) Diisi Bahan pada barang bersankutan dibuat, apabila bahan yang digunakan lebih dari 1 (satu) macam, maka tuliskan bahan atau bahan yang.paling banyak digunakan misalnya: Besi (filling cabinet), besi, plastic (untuk kursi).
17. Diisi Tahun Pembelian dari barang yang bersangkutan. 15)
18. Diisi nomor Pabrik barang yang bersangkutan, apabila tidak diketahui nomor pabrik maka diberi tanda strip(-). 16)
19. Diisi Nomor mesin dari alat angkutan yang bersangkutan, nomor ini dapat dilihat pada faktur/kwitansi pembelianya. 17)
20. Diisi nomor polisi alat angkutan yang bersangkutan. 18)
21. DiisiNomor BPKB. · 19)
22. Diisi Asal U sul dari barang yang bersangkutan. 20)
23. Diisi harga barang yang bersangkutan berdasarkan faktur /kwitansi pembelian apa bila barang bersangkutan berasal dari pemeblian, apabila barang yang bersangkutan berasal dari sumbangan/hibah supaya diperkirakan dengan harga yang wajar, 21)
- 22) Diisi Keterangan yang dianggap perlu yang ada hubunganya dengan barang yang bersangkutan.
- 23) Diisi tempat dan tanggal di sahkan .
26. . 24) Diisi Nama Pengurus Barang.
- 25) Diisi NIP Pengurus Barang. ·
- 26) Diisi Kepala SKPD yang bersangkutan.
- 27) Diisi Nama Kepala SKPD yang bersangkutan.
- 28) Diisi NIP Kepala.SKPD yang bersangkutan.


## KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

## KARTUINVENTARISBARANG(KIB)C GEDUNGDANBANGUNAN

Bl dang

Unit Organisasl

Sub Unit organisasl

UPB

NO. KODE LOKASI

.

\_

i

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

;

2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

6

..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

7

| No. | Barang I NamaBarang | Nomor | Nomor | Kondlsl bangunan IB,KB,RB) | Konsti'llksi Baugunan Beton/ | Konsti'llksi Baugunan Beton/ | Luas Lantai (M2) | Letak/Lokasl Alam.at | Dokumen Gedung | Dokumen Gedung | Luas (M2) | Status Tanah | Nom.or Kode Tanah | Asal wm1 | Harga (rlbuanRp) | Keterangan |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| No. | Barang I NamaBarang | Kade Banuig | Regls- ter | Kondlsl bangunan IB,KB,RB) | Bertlupat I Tldak | Tidak | Luas Lantai (M2) | Letak/Lokasl Alam.at | Tanggal | Nomor | Luas (M2) | Status Tanah | Nom.or Kode Tanah | Asal wm1 | Harga (rlbuanRp) | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga |

## MENGETAHUI

••.•••...•... , ••...•..•.•..••.•.•...•••••• 25

KEPALA •••••••••••••••••••••••••••••••• 28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9

NIP

30

## PENGURUS BARANG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6

NIP

27

· Provlnsl Kab./Kota

. . .

e

## Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi Nam.a Provinsi yang bersangkutan.
- 2) . Diisi Nam.a Kabupaten / Kata yang bersangkutan.
- 3) Diisi Nam.a Bidang yang bersangkutan.
- 4) Diisi Nama Unit Organisasi yang bersangkutan.
- 5) Diisi Nam.a Sub Unit Organisasi yang bersangkutan.
- 6) Diisi Nam.a UPB yang yang bersangkutan.
- 7) Diisi Nomor Kode Lokasi yang telah di tetapkan.
- 8) · Diisi Nomor Urut
- 9) ·Diisi Jenis Barang/nama barang ataujenis gedung/monument. Pengisian tentang gedung diartikan sebagai bangunan yang berdiri sendiri atau dapat pula merupakan suatu kesatuan bangunan yang tidak dapat dipisahkan,misalnya : gedung kantor kabupaten, kecamatan, kelurahan dan sebagainya.
- 10) Diisi nomorkode barang
- 11) Diisi nomor register
- 12) Diiisi kondisi bangunan gedung/bangunan monument pada saatb pelaksanaan inventarisasi.
- 13) Diisi konstruksi bangunan ditulis "bertingkat" apabila bangunan tersebut bertingkat, Sebaliknya jika tidak bertingkat tuliskan "tidak"
- 14) Diisi konstruksi bangunan ditulis "beton" apabila bangunan tersebut seluruhnya berkonstruksi beton, Sebaliknya jika tidak berkonstruksi beton tuliskan "tidak".
- 15) Diisi Luas Lantai (M3) tuliskan luas dari bangunan yang tercantum dalam kolom 9, dengan bilangan bulat. Perhitungan luas lantai tersebut termasuk luas teras dan untuk gedung bertingkat dihitung dari luas lantai satu dan dijumlah dengan luas lantai bertingkat berikutnya.
16. Diisi letak /lokasi atau alamat lengkap lokasi dari bangunan tersebut. 16)
17. Diisi dokumen gedung, yang dimaksud dokumen gedung dapat berupa surat­ surat pemilikan, diisikan tanggal dikeluarkannya dokumen tersebutdi atas. 17)
18. Diisi dokumen gedung, yang dimaksud dokumen gedung dapat berupa surat­ surat pemilikan, diisikan Nomor dokumen tersebut di atas. 18}
19. Diisi luas dari tanah bangunan dengan ukuran M2, dengan bilangan bulat. · Kalau ada batas maka bisa digunakan sebagai dasar perhitungan luas tanah bangunan. 19)
20. Diisi tatus tanah dari tanah bangunan tersebut. 20)
21. Diisi nomor kode tanah. 21)
22. Diisi asal perolehan dari barang tersebut misalnya: dibeli, hibah, dan lain-lain. 22)
23. Diisi harga yang sebenarnya untuk bangunan gedung/monument tersebut. 23)
24. Diisi keterangan yang dianggap perlu yang ada hubunganya dengan bangunan terse but. 24)
- 25) Diisi tempat dan tanggal di sahkan.
- 26) Diisi Nam.a Pengurus Barang.
- 27) Diisi NIP Pengurus Barang.
- 28) Diisi Kepala SKPD yang bersangkutan.
- 29) Diisi Nama Kepala SKPD yang bersangkutan .
30. . 30) DiisiNlf' Kepala SKPD yang bersangkutan.


.


· Provinsl Kab./Kota

## KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

## KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

5

Bi d ang

Unit Organisasl

Sub Unit Organisasi

UPB

NO. KODE LOKASI

.

i


. . . . . . . . . . . :

3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

. . . . . . . . . . . . . . . . .

,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

..

| No. | Jenls Barang I NamaBarang | Nomor | Nomor | Konstruksl | Panjang (Km) | Lebar (Ml | Luas (11121 | Alamat | Dokwnen Letak/Lokasi | Dokwnen Letak/Lokasi | Status Tanah | Nomor Kode Tanah | Asal usu! | Harga (ribuan | Kondlsl (B, KB,RBJ | Keterangan |
|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------|
| No. | Jenls Barang I NamaBarang | Kode Barang | Regis- ter | Konstruksl | Panjang (Km) | Lebar (Ml | Luas (11121 | Alamat | Tanggal | Nomor | Status Tanah | Nomor Kode Tanah | Asal usu! | Harga (ribuan | Kondlsl (B, KB,RBJ | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | s | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga |

## MENGETAHUI

···••••••··•••••·••·• •..•.• .: ________________••. ·········: ••... 25

KEPALA •••••• : ••••••••••••••••••••••••••• 28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9

NIP

30

## PENGURUS BAR.ANG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

NIP

:

27

. . .

- /

, ,

•

## Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi Nama Provinsi yang bersangkutan.
- 2) Diisi Nama Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
- 3) Diisi Nama Bidang yang bersangkutan.
- 4) Diisi Nama Unit Organisasi yang bersangkutan.
- 5) Diisi Nama Sub Unit Organisasi yang bersangkutan.
- 6) Diisi Nama UPB yang yang bersangkutan.
- 7) Diisi N omor Kode Lokasi yang telah di tetapkan.
- 8) Diisi Nomor Urut
- 9) Diisi jenis jalan, irigasi dan jaringan yang merupakan inventaris.
- 10) Diisi nomor kode barang
- 11) Diisi riomor register
- 12) Diisi konstruksi dari jalan , irigasi dan jaringan misalnya : aspal, beton, dan lain sebagainya.
- 13) Diisi panjang jalan, irigasi, dan jaringan.
- 14) Diisi le bar jalan, irigasi dan jaringan.
- 15) Diisi luas dari jalan, irigasi dan jaringan.
- 16) Diisi letak/ lokasi luas dari jalan, irigasi dan jaringan,
17. . 17) Diisi taggal dokumen dari jalan, irigasi dan jaringan .
- 18) Diisi nomor dokumen dari jalan, irigasi dan jaringan.
- 19) Diisi satus atas tanah , jalan, irigasi dan jaringan misalnya : tanah mi1ik pemerintah daerah dan tanah Negara (tanah uyang dikuasai oleh Negara).
- 20) Disii nomor kode barang (tanah).
- 21) Disii asal usul perolehan dari barang tersebut, misalnya :dibeli, hibah, dan.lain­ lain.
- 22) Diisi harga yang sebenarnya untuk jalan, irigasi dan jaringan
- 23) Diisi kondisi baik, kurang baik dan rusak berat.
- 24) Diisi keterangan yang dianggap perlu yang ada hubunganya dengan jalan, irigasi dan jaringan terse but.
- 25) Diisi tempat dan tanggal di sahkan.
- 26) Diisi Nama Pengurus Barang.
- 27) Diisi NIP Pengurus Barang.
- 28) Diisi Kepala SKPD yang bersangkutan.
29. '.29) Diisi Nama Kepala SKPD yang bersangkutan.
- 30) Diisi NIP Kepala SKPD yang bersangkutan.

. ,;,


· Provlnsi Kab./Kota Bl dang

## KABUPATEN MINAHASA TENGGARA . KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E ASET TETAP LAINNYA

Uait Organisasl

SUb Unit Organisasl

UPB

NO, KODE LOKASI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, . . . . . 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

. . . . . . . . . . . . . . . . ,

:

5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:

:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:

7.

. . .

6

| No | Jenis Barang I NmnaBarang | Barang | Nomor Register | Buku/ Perpustakaan | Buku/ Perpustakaan | Barang Bercorak kesenian /Kebudayaan | Barang Bercorak kesenian /Kebudayaan | Barang Bercorak kesenian /Kebudayaan | Hewrm/ Ternak clan Tumbuhan | Hewrm/ Ternak clan Tumbuhan | Jumlah | Asal Usul | Tahun Cetak Pembellan | Harga (ribuan Rp) | Keterangan |
|--------------|-----------------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| No | Jenis Barang I NmnaBarang | | | Judul /penclp ta | sertifik asi | Asal Daera h | Pencipta | Bahan | Jenis | Ukuran | Jumlah | Asal Usul | Tahun Cetak Pembellan | Harga (ribuan Rp) | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | s | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga | Jumlah Harga |

MENGETAHUI

•••••••••.•••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••• .23

KEPALA •• ; •••••••••••••••••••••••• � •••••••••••••••••• 26

·

••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .27

Nip .•••••••• � .••...••••••••••••..••••.•••••••••••••.••.•.••••• 28

PENGURUS BARANG

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .24

Nip .•••..•...•.•••.•..•..•••.••.•...••••••••••••.•••••• 25

··- ---··

e

e

## Petunjuk Pengisian :

- Diisi Nam.a Provinsi yang bersangkutan. 1)
- Diisi Nama Kabupaten / Kota yang bers