PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor 29 Tahun 2002 tentang PENGATURAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR (berlaku 3 Desember 2002)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dan untuk kelangsungan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berdayaguna, behasilguna , maka perlu dilakukan pengujian kapal perikanan agar dapat memberikan rasa aman dan keselamatan terhadap aktifitas para nelayan, serta upaya melestarikan lingkungan hidup yang diharapkan pula dapat mendukung optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada sector perikanan dan kelautan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah kota Makassar tentang Pengaturan dan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan dalam Wilayah Kota Makassar;
2. Menimbang : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3619);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Rewpublik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan daerahg Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3708);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujungpandang menjadi Kota Makassar
11. dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pengembangan Usaha Budidaya laut di Perairan Indonesia;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangundangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 70 );
15. Peraturan Daerah Kota Makassar nomor Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran daerah Kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 11 Tahun 1988, seri D Nomor 9);
16. Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2000, seri D Nomor 11);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan : PENGATURAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kota Makassar;
- b. Walikota adalah Walikota Makassar;
- c. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar;
- d. Kapal Perikanan adalah kapal dan atau perahu yang digerakkan dengan mesin atau tidak, untuk dipergunakan oleh orang atau badan hukum untuk menangkap ikan baik bersifat ekonomis maupun tidak yang meliputi kegiatan dilaut, sungai dalam wilayah Kota Makassar:
- e. Penangkapan ikan adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengelola atau mengawetkan;
- f. Alat penangkapan ikan adalah sarana perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan;
- g. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahub atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan:
- h. Pengujian Kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan Daerah;
- i. Retribusi pengujian kapal perikanan selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas jasa pengujian terhadap kapal penangkapan ikan yang menjadi kewenangan Daerah;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
- k. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain ayang ditetapkan oleh Walikota;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.
KETENTUAN UMUM
BAB II - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini, adalah dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan perencanaan pengelolaan sumber daya kelautan
dan perikanan dalam wilayah daerah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu ditetapkan suatu eraturan daerah yang menetapkan suatu kebijakan penaturan dan pengujian kapal perikanan, yang dapat pula menunjang pelayanan kepada masyarakat seta mendukung penerimaan sector Pendapatan Asli Daerah;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, adalah untuk memberikan rasa aman dan keselamatan masyarakat perikanan, yang sekaligus dapat menjadi fungsi pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan sumber daya dibidang kelautan dan perikanan, serta upaya mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan perikanan dalam Wilayah Daerahyang diselenggarakan oleh Dinas.
KETENTUAN UMUM
BAB III - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Walikota atau pejabat yang ditujuk untuk itu, berwenang melakukan pengujian kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Setiap kapal perikanan yang digerakkan oleh mesin maupun tidak harus diuji kelaikannya, yang dipergunakan oleh orang atau badan hukum untuk melakukan aktifitas perikanan dilaut dan atau disungai, baik yang bersifat ekonomis maupun tidak;
- (2) Pengujian kapal perikan dimaksud ayat (1) pasal ini adalah yang memiliki bobot berat (DWT) tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengecualian atau pembebasan dari ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Pelayanan pengujian kapal perikanan dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan (2), meliputi pemeriksaan
2. 1.a Kondisi fisik luar dan dalam kapal perikanan;
3. 1.b Alat kelengkapan navigasi, keselamatan, dan peralatan penangkapan ikan, serta alat komunikasi (dikecualikan perahu nelayan tertentu yang berbobot kecil);
4. 1.c Mesin (motor penggerak), layar, tiang layar, jangkar lampu, peralatan kemudi, baling-baling;
5. 1.d Peralatan penunjang seperti kotak obat-obatan P-3K, suku cadang, GPS, Bendera, Sekoci dan semacamnya;
- (2) Pengujian kapal perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus dilakukan setiap 3 (tiga) tahun dan daftar ulang setiap tahun;
- (3) Tatacara pemeriksaan dan tehnis pengujian kapal perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Dalam perikanan yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian diberikan buku uji yang bentuk dan ukurannya ditetapkan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Buku tanda uji kapal perikanan dimaksud ayat (1) pasal ini adalah merupakan Izin Layak Beroperasi (ILB) dan tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Walikota.
BAB III - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Dalam pengujian kapal perikanan jalur-jalur penangkapan ikan, alat penangkapan ikan yang dapat digunakan oleh orang atau badan untuk menangkap ikan baik bersifat komersil maupun tidak;
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tatacara Pemeriksaan Teknis, Pembekuan dan atau Pencabutan ILB dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Penebaran alat penagkapan ikan yang sedang dioperasikan/dipasang oleh pemegang izin diwajibkan pada siang hari memasang tanda pengenal(bendera,pelampung dan sejenisnya) atau lampu pada hari minimal 3 (tiga) buah kearah bentangan yang dapat dilihat dengan jenis pada semua arah.
BAB III - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Pengecualian dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan daerah ini ditetapkan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
KETENTUAN LARANGAN
BAB IV - KETENTUAN LARANGAN
Pasal 10
Menggunakan kapal perikanan yang belum diuji atau menggunakan alat yang dilarang sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB IV - KETENTUAN LARANGAN
Pasal 11
Pelanggaran atas ketentuan dimaksud Pasal 10 dapat diberikan sanksi administrasi berupa Pembekuan Sementara ILB dimaksud Pasal 6 ayat (2) untukjangka waktu tertentu dan atau pencabutan ILB.
BAB IV - KETENTUAN LARANGAN
Pasal 12
Dengan nama Retribusi Pengujian Kapal Perikanan dipungut Retribusi.
BAB IV - KETENTUAN LARANGAN
Pasal 13
Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah daerah atas Pengujian Kapal Perikanan.
BAB IV - KETENTUAN LARANGAN
Pasal 14
Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan hukum yang memiliki atau menguasai Kapal Perikanan.
BAB IV - KETENTUAN LARANGAN
Pasal 15
Wajib Retribusi adalah Orang pribadiatau Badan Hukum yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar Retribusi.
BAB VI - GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 16
Pasal 16
Golongan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan adalah Retribusi jasa umum.
BAB VI - GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 16
Pasal 17
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
BAB VII - TATACARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 18
Pasal 18
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pengujian kapal perikanan adalah :
- a. Biaya administrasi dan biaya cetak;
- b. Bobot kapal perikanan;
BAB VIII - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 19
Pasal 19
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi ini, didasarkan pada Kebijaksanaan daerah dengan
BAB VIII - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 19
Pasal 20
Pungutan dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, harus disewa seluruhnya ke Kas Daerah.
BAB VIII - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 19
Pasal 21
Pungutan dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, harus disewa seluruhnya ke Kas Daerah.
BAB X - MASA RETRIBUSI Pasal 22
Pasal 22
Masa Retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI
BAB X - MASA RETRIBUSI Pasal 22
Pasal 23
- (1) SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 22 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdsarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau daya yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambhan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi, dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan Walikota.
BAB XII - TATACARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 24
Pasal 24
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XII - TATACARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 24
Pasal 25
Tatacara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 26
Pasal 26
- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan,keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan ## BAB XII Pasal 26
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) terhitung apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran
- b. Ada pengakuan utang dari wajib Retribusi, baik langsung atau tidak langsung.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRASI Pasal 28
Pasal 28
- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua person) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Dalam hal memegang izin tidak mematuhi ketentuan yang termuat dalam izin yang telah diberikan, maka izin dapat dicabut;
- (3) Izin dapat diterbitkan kembali setelah segala persyaratan telah dipenuhi oleh pemegang izin yang telah dicabut izinnya tersebut.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRASI Pasal 28
Pasal 29
- (1) Pelanggaran atas ketentua Pasal 4,5,6,7,9,10 dan 11 diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) wajib retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau Keuangan daerah diancam denda paling banyak 4(empat) kali jumlah pajak yang terutang, atau dipidana dengan penjara paling lama 2 ( dua) tahun:
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, disetor pada Kas Daerah.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XVII - Pasal 30
Pasal 30
- (1) Pejabat Penyidik pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindakn pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, adalah :
3. 2.a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
4. 2.b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
5. 2.c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
6. 2.d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
7. 2.e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
8. 2.f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
9. 2.g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
10. 2.h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
11. 2.i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
12. 2.j. Menghentikan Penyidikan;
13. 2.k. Melakukan tindakan lain yangperlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya tidak berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31
Pasal 31
- (1) Kapal Perikanan sebelum ditetapkannya dan diundangkannya Peraturan Daerah ini dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam wilayah daerah;
- (2) Selambat -selambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan daerah ini maka kapal perikanan telah harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Penetapan: Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 3 Desember 2002 WALIKOTA MAKASSAR

Penetapan: Diundangkan di Makassar Pada Tanggal 12 September 2002

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR Drs. H. SUPOMO GUNTUR Pembina Utama Madya NIP : 010 103 877 LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR Nomor 62 Tahun 2002 Seri c Nomor 8 H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN