UNDANG-UNDANG RI Nomor 50 Tahun 1960 tentang LARANGAN ORGANISASI-ORGANISASI DAN PENGAWASAN PERUSAHAANPERUSAHAAN ORANG ASING TERTENTU (berlaku 16 Desember 1960)
Pembukaan
Menimbang
: 1. bahwa perlu diadakan beberapa ketentuan yang berhubungan dengan orang asing;
- a. yang tidak mempunyai kewarga-negaraan;
- b. yang mempunyai kewarga-negaraan dari sesuatu Negara yang tidak diakui atau yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia;
- c. yang menurut hukum Negara yang diakui oleh Republik Indonesia mempunyai kewarga-negaraan Negara tersebut, akan tetapi yang tidak diturut oleh yang bersangkutan;
2. bahwa karena keadaan yang memaksa, maka soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat
:
Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 8 Desember 1960;
Memutuskan :
Menetapkan
:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan -perusahaan orang asing tertentu.
Pasal 1
Dilarang organisasi-organisasi yang didirikan oleh atau untuk orang asing;
- a. yang tidak mempunyai kewarga-negaraan;
- b. yang mempunyai kewarga-negaraan dari sesuatu Negara yang tidak diakui atau yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia;
- c. yang menurut hukum Negara yang diakui oleh Republik Indonesia mempunyai kewarganegaraan Negara tersebut, akan tetapi yang tidak diturut oleh yang bersangkutan.
Pasal 2
- (1) Semua perusahaan yang didirikan oleh atau untuk orang asing termaksud pada pasal 1 peraturan ini diawasi oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan tersebut diatur oleh Menteri yang bersangkutan.
- (3) Jika dipandang perlu, Menteri dapat mengatur pimpinan perusahaan itu.
Pasal 22
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 8 Desember 1960;
Memutuskan :
Menetapkan
:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan -perusahaan orang asing tertentu.
Dilarang organisasi-organisasi yang didirikan oleh atau untuk orang asing;
- a. yang tidak mempunyai kewarga-negaraan;
- b. yang mempunyai kewarga-negaraan dari sesuatu Negara yang tidak diakui atau yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia;
- c. yang menurut hukum Negara yang diakui oleh Republik Indonesia mempunyai kewarganegaraan Negara tersebut, akan tetapi yang tidak diturut oleh yang bersangkutan.
- (1) Semua perusahaan yang didirikan oleh atau untuk orang asing termaksud pada pasal 1 peraturan ini diawasi oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan tersebut diatur oleh Menteri yang bersangkutan.
- (3) Jika dipandang perlu, Menteri dapat mengatur pimpinan perusahaan itu.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1960.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1960.

Penandatangan: Pejabat Sekretaris Negara, SANTOSO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 157.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1960. Presiden Republik Indonesia, SUKARNO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
No. 50 TAHUN 1960
TENTANG
## LARANGAN ORGANISASI-ORGANISASI DAN PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN ORANG ASING TERTENTU.
UMUM.
Berhubung dengan tidak akan berlakunya lagi menurut hukum nanti pada tanggal 16 Desember 1960 segala peraturan/tindakan yang dikeluarkan/diambil berdasarkan Undang-Undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 160) tentang Keadan Bahaya, antara lain Keputusan Perdana Menteri No. 22/PM/ KB/1958 tanggal 26 April 1958, Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt./Peperpu/032/1958 tanggal 30 September 1958, Keputusan-keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/0438/1958 tanggal 16 Oktober 1958 dan No. Kpts./Peperpu/0441/1958, tanggal 23 Oktober 1958, maka perlu dikeluarkan ketentuan baru mengenai larangan organisasi-organisasi orang asing tertentu dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan (juga perusahaan perseorangan) dari pada orang asing tersebut.
Dengan tidak berlakunya lagi segala peraturan/tindakan yang dikeluarkan/diambil berdasarkan Undang-Undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 160) tentang Keadaan Bahaya, maka kedudukan dari pada perusahaan-perusahaan orangorang Tionghoa tertentu yang dikuasai berdasarkan peraturan/tindakan tersebut diatas, tidak berarti dengan sendirinya kembali dalam kedudukan semula sebelum dikuasai oleh karena peraturan/tindakan iitu bersifat sekali saja.
Menteri-menteri dibidang masing-masing supaya selekas mungkin menerima penyerahan dari Penguasa Keadaan Bahaya yang bersangkutan perusahaan-perusahaan berikut semua kekayaan yang dikuasai diatas, sedangkan para Penguasa Keadaan Bahaya supaya selekas mungkin melakukan penyerahan itu.
Adapun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini selain mengadakan larangan organisasi-organisasi orang asing tertentu, juga mengadakan ketentuan tentang pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan (juga perusahaan perseorangan) dari pada orang asing tersebut.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini disatu fihak lebih luas dari pada peraturan/tindakan yang berdasarkan Undang-Undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 160), oleh karena tidak hanya meliputi perusahaan dari pada organisasi melainkan juga meliputi perusahaan perseorangan, sedang dilain fihak lebih sempit dari pada peraturan/tindakan yang berdasarkan Undang-Undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 160) tersebut, oleh karena hanya bersifat pengawasan, sedangkan peraturan/tindakan tersebut yang ditujukan kepada perusahaan organisasi orang-orang Tionghoa tertentu adalah bersifat penguasaan.
Penguasaan (lagi) perusahaan organisasi orang-orang Tionghoa tertentu termaksud pada waktu ini tidak diperlukan oleh karena pada hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, perusahaan-perusahaan termaksud telah dan sedang ada dibawah penguasaan Pemerintah. Sedangkan penguasaan terhadap perusahaan perseorangan orang asing tertentu, termasuk orang Tionghoa tertentu, oleh Pemerintah dianggap tidak perlu, melainkan cukup dengan pengawasan.
## PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
. Yang dimaksud dengan organisasi adalah setiap bentuk kerja sama didasarkan pada pembagian kerja yang tidak hanya seketika. Yang dimaksud dengan orang asing : - a. yang tidak mempunyai kewarganegaraan, kiranya telah cukup jelas, - b. yang mempunyai kewarganegaraan dari sesuatu Negara yang tidak diakui oleh Republik Indonesia, misalnya pada dewasa sekarang ini Israel, sedangkan yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia, misalnya pada dewasa ini Kerajaan Belanda, - c. yang menurut hukum Negara yang diakui oleh Republik, Indonesia mempunyai kewarganegaraan tersebut, akan tetapi yang tidak diturut oleh orang yang. bersangkutan, misalnya orang-orang Tionghoa yang mengaku sebagai "warganegara Tiongkok Taiwan" yang tidak turut pada hukum kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok.
PENJELASAN
Pasal 2
. Yang dimaksudkan dengan pengawasan ialah tindakan yang dilakukan (oleh Pemerintah)