PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2016 tentang ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATU BARA, (berlaku 10 Desember 2015)
Pembukaan
Mengingat
;
w
-
BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
- Menimbang : a.
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 / Permentan / SR.310 / 12 / 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, perlu Mengalokasikan Kebutuhan Dan . Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasiofial pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- c. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang, diperlukan subsidi pupuk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
1.
- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perliridungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
• r
&lt;
}
?
3. Undang - IUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha ftfilik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran J | egara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
10. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
9. 11.Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik -Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
•
)
r-
v
r
f
13. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170); 14. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 15. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 16. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 17. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana. telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2. 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
21. Peraturan 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Proyinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Pemerintah Nomor 38 Tahun
22. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang. Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
C
s
r '
&amp;
- 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam. Pengawasan;
- Menteri 40 / Permentan / OT.140 / 4 / 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifikas Lokasi; Pertanian Nomor 23. Peraturan
- Pertanian 43 / Permentan / SR.140 / 8 / 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491); 24. Peraturan Menteri Nomor
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209 / PMK.02 / 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
- 26.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/ M.DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pei * tanian;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 / Permentan / OT.140 / 8 / 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
28. Peraturan Menteri 60/Perhientan/ SR.aiO / 12 / 2015 tentang Pertanian Nomor Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) ' Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
29. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 / M IND / PER / 8 / 2015 tentang j ^ enggunaan Kantong Satu Merek Untuk Bec§iib §idi;
30. Keputusan Menteri P&amp;industrian dan Perdagangan Nomor 634 / MPP / Kep / 9 / 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
31. Keputusan 237 / Kpts / OT.210 / 4 / 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik; Menteri Pertanian Nomor
32. Keputusan 239 / Kpts / OT.210 / 4 / 2003 tentang Pengawasan Pupuk An-Organik; Menteri Pertanian Nomor Formula
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
' w
V
r
34. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN
Menetapkan : ANGGARAN 2016
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. ^
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Batu Bara.
5. Satuan Keija Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Keija Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Kepala Satuan Keija Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Keija Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk..
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari turribuhan mati, kotoran hewan dan / atau bagian hewan dan / atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan / atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat flsik, kimia dan biologi tanah.
C
V
9. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompoktani dan / atau petani di $' ektor pertanian.
10. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
3. 11.Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Kabupaten yang dihitung ## BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan / atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An - Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP 36, ZA dan NPK.
PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
BAB III - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3
- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi Petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan hortikultura, perkebunan, petemakan atau perusahaan perikanan budidaya. bagi perusahaan tanaman pangan,
BAB III - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 4
- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan
r
r
mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan seperti tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

## Pasal 5

Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun Penyuluh Pertanian dan diketahui Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten.

W

## Pasal 6

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Bupati dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayahnya.

## Pasal 7

Dinas Pertanian bersama BKPPP wajib melaksanakan ' pembinaan kepada Petani, Petambak dan / atau Kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan / atau kemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan / atau Kelompok tani.

## BABIV

## REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 8

- (1) Dalam hal Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana 4, Pasal 5 dan Pasal 6 teijadi dimaksud dalam Pasal kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di satu Kecamatan pada bulan beijalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi

r

dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan / atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud padaayat (l).

## BAB V

## PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani / Petambak dan / atau Kelonipok tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani / Petambak dan / atau Kelompok tani, diatur sebagai berikut :
3. ib Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani / Petambak dan / atau Kelompok . tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan / atau nota pembelian kepada Petani / Petambak dan / atau Kelompok tani.
- b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a memperhatikan kebutuhan Petani / Petambak dan / atau Kelompok tani dan alokasi di masing - masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani / Petambak dan / atau Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pertanian berkoordinasi dengan BKPPP guna melakukan pendataan RDKK di Kecamatan, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5dan Pasal 6.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat Petani / Petambak dan / atau Kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.

v

\_

.

- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini TV ke ' Petani / Petambak dan / atau Kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi daii Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas.
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 10

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani / Petambak dan / atau Kelompok tani di wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) lintuk menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea

- b. Pupuk SP -36

- = Rp. 1.800; per kg;

- = Rp. 2.000; per kg;

C

- = Rp. 1.400; per kg;

- = Rp. 2.300; per kg;

- = e. Pupuk Organik

- Rp. 500; per kg;

- c. Pupuk ZA

- d. Pupuk NPK

- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani / Petambak dan / atau Kelompoktani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai
2. berikut :

- a. Pupuk Urea

- b.

- Pupuk SP-36

- c. Pupuk NPK

- d. Pupuk Organik

- 50 kg;

- 50 kg;

- 50 kg;

- 40 kg;

## Pasal 12

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus diberi label tambahan berwama merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus, yang bertuliskan :

## ' Pupuk Bersubsidi Pemerintah' Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi berwama merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwama jingga (orange).

## BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

&amp;

## Pasal 13

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsid dari Lini IV ke Petani / Petambak dan / atau Kelompok tani.

r

(

7

- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsid sampai ke Petani / Petambak dan / atau Kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

## Pasal 14

- (1) KPPP Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.
3. $

## Pasal 15

- (1) KPPP Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah keijanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubemur.

## BAB Vffl

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2015, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 17

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

r

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal 15 ' Sanuati 2o\G

BUPATI BATU BARA,


Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal 15 ' Jdncjati A) I6

- Plh. SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,


BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


RENOLD ASMARA, AP, SH NIP. 19751010 199603 1 002

4

\

•

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BATU BARA

1

TAHUN 2016

TANGGAL

:

JANUARI 2bl6

NOMOR

15

## KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

## MENURUTSUB SEKTOR DAN JENIS PUPUK

| NO SUB SEKTOR | UREA | SP-36 | ZA | NPK | |
|-----------------------------------|--------|---------|------|-------|-----|
| 1 Tanaman Pangan dan Hortikultura | 5663 | 1650 | 3625 | 5439 | 659 |
| 2 Perkebunan | 500 | 100 | 0 | 600 | 150 |
| 3 Petemakan | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 4 Perikanan Budidaya | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| JUMLAH | 6178 | 17B9 | 3630 | 6049 | 817 |

v

7

? *

## BUPATI BATU BARA


(

;

V

(

)

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BATU BARA

: d TAHUN 2016

:

iS JANUARI 2016

NOMOR

TANGGAL

\

## KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDX UNTUK SEKTOR PBRTANIAN TAHUN 2016 MENURUTJENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

| NO | KECAMATAN | UREA | SP-36 | ZA | NFK ORGANIK |
|-----------------|-------------|----------|---------|---------|---------------|
| 1 AirPutih | 1359 , 16 | 386, 98 | 798,6 | 1330,78 | 179,74 |
| 2 Lima Puluh | 1112,04 | 316,62 | 653 ,4 | 1088,82 | 147,06 |
| 3 Medang Derag | 1173,82 | 334 , 21 | 689,7 | 1149,31 | 155,23 |
| Sei Balai 4 | 741 ,36 | 211,08 | 435 ,6 | 725,88 | 98,04 |
| 5 Sei Suka | 741 ,36 | 211 , 08 | 435,6 | 725,88 | 98,04 |
| 6 Talawi | 556,02 | 158,31 | 326,7 | 544,41 | 73,53 |
| 7 Tanjung Tiram | 494,24 | 140 , 72 | 290,4 | 483 ,92 | 65,36 |
| JUMLAH | 6178 | 1759 | 3630 | 6049 | 817 |

i

-

-

*

## BUPATI BATU BARA


OK ARYA ZULKARNAIN

«1

• «

*

## LAMPIRAN m PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR

TANGGAL

:

i

TAHUN 2016

:

JANUARI 2016

## A . rurun. UKJIA

## RENCANA ALOKASI KEBUTUEAN PUFUK BERSUBSIDITAHUW 2016 MENURUT JENI3 PUFUK, SUB 8EKTCRDAN 8EBARAN BULAN

| Sub Sektor | | | EjHjTBESjilB | CS1TEPM lAoril N | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | iDesember |
|---------------------------------|-------|--------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|
| Tanaman Pangan Dan Hortikulturn | 5663 | 226,52 | 226,52 | 226.52 226,52 | 736,19 | 339,73 | 283,15 | 396,41 | 453,04 | 679,56 | 1019.34 | 849.45 |
| 2 Perkebunan _ | 500 | 0 | Ol | 0 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | |
| J 3 Esjgri akan | 6 | 0,96 | 0,96 | 0 1 ,02 | 0 | 1 , 02 | 0 | 1 , 02 | 0 | 01 | 0 | 1,02 |
| I 41Perikanan Budidava I | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 1 98 | 0 | 1 98 | 0 | 1 081 | 0 |
| JUMLAH | 61781 | | | 1.98 | | | | | | | | |

## B. PUPUK SP-36

| Sub Sektor | | | | | | | S353WHI | | | | EEHgjTGBMI | liLLlAaiiKMi |
|---------------------------------|------|-------|-------------|------|-----|-------|-----------|-------|--------|------|--------------|----------------|
| Tanaman Pangan Dan Hortikultnra | 1650 | 181,5 | 198 | 82,5 | 66 | 99 | 165 | 148,5 | 148,5 | 82,5 | 165 | 165 |
| m Perkebunan | 100 | 0 | Ol | 0 | 50 | 0 | 0 | ol | 50 | 0 | Ol | |
| m Petemakan | 3 | 0 | 1 ,02 | 1,98 | 0 | 0 | o 1 | o | o | o | o | |
| Perikanan Budidava | 6 | | 0 0 | 2.16 | o | | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0,96 | |
| JUMLAH | 1759 | | EEEB 18 T5! | SEES | 116 | 99,96 | 165 | W | 199,46 | | 165.96 | 165 |

## C. PUPUK ZA

-

-

ms

| Sub Sektor | Setahun | Januari | Fehruari | Maret | &£SL . | Mei | Juni | Juli | Agustus | Sggjember | Nopember | | Desember |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|-------|----------|--------|-----------|----------------|------------|-------|------------|
| r Tflnaman > PanganiDar ^ iortikultijrf | | 3625 | 145 | 181,25 | 217 , 5 | 362,5 | 362,5 | 398 , 75 | 326,25 | 326,25 | Oktober 326,25 | 290 | 362,5 | 326,25 |
| WE Perkebunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m Pgjejnakai | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ol | 0 | o | |
| ^ ^^ Perikanan Budidava | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | o o | o | o | 0 | 0 | |
| JUMLAH | 3630 | 145 | | | | | | | | | 290 | 362,5 | 326,25 |

## D. PUPUK NPK

| Sub Sektor | Setahun | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni Juli | Agustus | ISeptember | Oktober | | Nopember | Desember |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|---------|-------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|------------|------------|
| T Tanaman Pangan Dan Hortikultura | 5439 | 326,34 | 326,34 | 326,34 | 380,73 | 489,51 | 435,12 380.73 | 435,12 | | 435,12 | 489 , 51 | 707,07 | 707,07 |
| 2 Perkebunan | 600 | 0 | 0 | | Ol 300 | 0 | 0 0 | | 0 | 300 | 0 | o | |
| 3 Petemakan | 7 | 0 | 0,98 | | 0 1,05 | 1,05 | 0 0,98 | 0,98 | | 0,98 | 0,98 | O | |
| Perikanan Budidava 4 | 3 | 0 | | 0 0 , | 99 | 0 0 | 0 | 1 , 02 | 2 | 0 | 0 | 0.99 | |
| JUMLAH | 6049 | 326,34 | 327.321 | | 327,33 681, | 78 490,56 | 435.12 | 382.73 | 436, 11 | 736.1 | 490.49 | 708.06 | 707.07 |

## E. PUPUK ORG

AXSektor

| Sektor | ESEHUilB55 | jS | £3BIGE33EE9IEE5T | * | | iES3S1HC3I3HM | | BiTTESHIM l | egtember | Oktober | Nopember | Desember |
|------------------------------------|--------------|-------|--------------------|--------|--------|-----------------|------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|
| i Tanaman Pangan Dan Hortilrultura | . 659 | 52,72 | 52,72 | 39,54 | 32,95 | 46,13 | 65,9 59,31 | ^ 59,31 | 65.9 | 32,95 | 72,49 | 79,08 |
| m IPerkebunan | 150 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 0 | 0 | 75 | 0 | O | |
| WE IPetemakan | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Perikanan Budidava | 3 | 0 | 0 | 0 , 99 | 0 | 0 | 0 1.02 | Ol | 0 | 0 | 0.99 | |
| JUS MLAH | 817 | 52.72 | 53,72 | 40.53 | 108,95 | 47.13 | 61.33 65,9 | 59,31 | 141,9 | 32.95 | 73,48 | 79.08 |


• j

%

f

\

## LAMPIRAN III.1 PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR

TANGGAL

1

TAHUN 2016

JANUARI 2016

•

\

## ALOKASI KEBUTUHAN UREA BERSUBSIDI UNTUX SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

bSektor

: Tanaman Pangan dan Hortikultura

s

(Ton)

Satuan

| Kecamatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | December | Jumlah |
|----------------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| Air Putih | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 162,0 | 74,8 | 62, 3 | 87,2 | 99,7 | 149,5 | 224,3 | 186,9 | 1245,9 |
| Lama Puluh | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 132 ,5 | 61,2 | 51 , 0 | 71,4 | 81,5 | 122 , 3 | 183,5 | 152,9 | 1019,3 |
| Medang Deras | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 139 ,9 | 64,6 | 53 , 8 | 75,3 | 86,1 | 129,1 | 193,7 | 161,4 | 1076,0 |
| SeiBalai | 27 , 2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 88,3 | 40,8 | 34 , 0 | 47,6 | 54,4 | 81,5 | 122,3 | 101,9 | 679,6 |
| Sei Suka | 27 , 2 | 27,2 | 27,2 | 27, 2 | 88,3 | 40,8 | 34,0 | 47,6 | 54 , 4 | 81,5 | 122 , 3 | 101,9 | 679,6 |
| Talawi | 20 , 4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 66,3 | 30,6 | 25,5 | 35,7 | 40 ,8 | 61,2 | 91 , 7 | 76,5 | 509,7 |
| Tanjung Tirana | 18 , 1 | 18 ,1 | 18,1 | 18,1 | 58,9 | 27, 2 | 22, 7 | 31,7 | 36 , 2 | 54,4 | 81,5 | 68,0 | 453,0 |
| Jumlah | 226,5 | 226,5 | 226,5 | 226,5 | 736,2 | 339,8 | 283,2 | 396,4 | 453,0 | 679,6 | 1019,3 | 849,5 | 5663,0 |

BUPATI BATU BARA


OK ARYA ZULKARNAIN

f

)

\

•

## ALOKASI KEBUTUHAN UREA BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

lb Sektor

: Perkebunan

: (Ton)

Satuan

| Kecamatan | Januarl | Februarl | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | Jumlah |
|---------------|-----------|------------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| Air Putib | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 55,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 110,0 |
| Lima Puluh | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 45 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 45 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| Medang Deras | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 | 47,5 | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 | 95,0 |
| Sei Balai | 0 , 0 | 0,0 | 0, 0 | 30, 0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 30,0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| Sei Suka | 0 , 0 | 0,0 | 0 , 0 | 30 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| Talawi | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 45,0 |
| Tanjung Tiram | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 | 0 , 0 | 20,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 40,0 |
| Jumlah | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |

£5

BUPATI BATU BARA


OK ARYA ZULKARNAIN

{ I

## LAMPIRAN III.2 PERATURAN BUPATI BATU BARA

1 TAHUN 2016

$ JANUARI 2016

NOMOR

TANGGAL

t

•

:

( i

i

'

## LAMPIRAN III.3 PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR

TANGGAL

1 TAHUN 2016

15 JANUARI 2016

## ALOKASI KEBUTUHAN UREA BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

: Peternakan

ib Sektor

: (Ton)

Satuan

| Kecamatan | Januari | Februari | Maret | April | Mel | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember Desember | Jumlab |
|---------------|-----------|------------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|---------------------|----------|
| Air Putik | 0 , 2 | 0 , 2 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1 , 3 |
| Lima Puluh | 0, 2 | 0,2 0,0 | 0,2 | 0 , 0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,2 | 1,1 |
| Medang Deras | 0,2 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 , 2 | 0 , 0 | 0,2 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,2 | 1,1 |
| Sei Balai | 0,1 0 , 1 | 0,0 | 0 , 1 | 0 , 0 | 0,1 | 0 , 0 | 0,1 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 , 7 |
| Sei Suka | 0,1 | 0 , 0 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 , 0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0,1 | 0 , 7 |
| Talawi | 0,1 | 0,1 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 , 5 |
| Tanjung Tiram | 0,1 | 0 , 0 0,1 | 0,1 | 0 , 0 | 0,1 | 0 , 0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 , 5 |
| Jumlab | 1,0 | 1,0 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6,0 |

## BUPATI BATU BARA


i

\

## LAMPIRAN III.4 PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR

1

TAHUN 2016

TANGGAL -

'

:

JANUARI 2016

15

s

## ALOKASI KEBUTUHAN UREA BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

: Perikanan Budidaya

lb Sektor

: (Ton)

Satuan

| Kecamatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktobcr | Nopember | Desember | | Jumlah |
|---------------|-----------|------------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-------|----------|
| Air Putih | 0,0 | 0,0 | 0,4 0,0 | | 0 , 4 | 0,0 | 0,4 | 0 , 0 | 0,4 | 0 , 0 | 0,2 | 0,0 | | 2,0 |
| Lima Puluh | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 4 | 0,0 | 0,4 | 0 , 0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0 , 2 | 0 , 0 | | 1,6 |
| Medang Deras | 0 , 0 | 0,0 | 0, 4 | 0 , 0 | 0, 4 | 0 , 0 | 0,4 | 0,0 | 0, 4 | 0,0 | 0,2 | | 0,0 | 1,7 |
| Sei Balai | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 2 | 0 , 0 | 0,2 | 0 , 0 | 0,2 | 0 ,0 | 0, 2 | 0,0 | | 0,1 | 0 , 0 | 1,1 |
| Sei Suka | 0 , 0 | 0 ,0 | 0, 2 | 0,0 | 0 , 2 | 0,0 | 0 , 2 | 0, 0 | 0,2 | 0,0 | | 0,1 | 0,0 | 1,1 |
| Talawi | 0 , 0 | 0,0 | 0,2 | 0 , 0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0, 2 | 0, 0 | 0,1 | | 0,0 | 0,8 |
| Tanjung Tiram | 0,0 | 0,0 | 0, 2 | 0 ,0 | 0,2 | 0,0 | 0 , 2 | 0 , 0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | | 0,0 | 0,7 |
| Jumlah | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 > 0 | 2,0 | 0,0 | | 1,1 | 0,0 | 9,0 |

3

BUPATI BATU BARA


OK ARYA ZULKARNAIN

r

:

:

(

## LAMPIRAN III.5 PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR

TANGGAL

1 TAHUN 2016

IS

JANUARI 2016

\

•

## ALOKASI KEBUTUHAN SP-36 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

ib Sektor

: Tanaman Pangan dan Hortikultura

Satuan

: (Ton)

| Kecamatan | Januari Februarl Maret April | Januari Februarl Maret April | Januari Februarl Maret April | Januari Februarl Maret April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | Jumlah |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| Air Putili | 39,9 | 43,6 | 18,2 | 14,5 | 21,8 | 36 ,3 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 18,2 | 36,3 | 36 ,3 | 363,0 |
| Lima Pultxh | 32 ,7 | 35,6 | 14 , 9 | 11,9 | 17 , 8. | 29,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 14 ,9 | 29,7 | 29 ,7 | 297,0 |
| Medang Deras | 34,5 | 37,6 | 15 ,7 | 12 ,5 | 18,8 | 31 , 4 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 15,7 | 31,4 | 31,4 | 313,5 |
| Sei Balai | 21,8 | 23, 8 | 9 ,9 | 7,9 | 11,9 | 19,8 | 17 ,8 | 17 , 8 | 17,8 | 9 , 9 | 19,8 | 19,8 | 198,0 |
| SeiSuka | 21,8 | 23,8 | 9 , 9 | 7,9 | 11,9 | 19 , 8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 9,9 | 19,8 | 19,8 | 198,0 |
| Talawi | 16,3 | 17,8 | 7,4 | 5,9 | 8,9 | 14,9 | 13, 4 | 13, 4 | 13,4 | 7,4 | 14,9 | 14,9 | 148,5 |
| TanjungTirana | 14 , 5 | 15,8 | 6 , 6 | 5 , 3 | 7, 9 | 13,2 | 11,9 | 11,9 | 11, 9 | 6 , 6 | 13 , 2 | 13,2 | 132,0 |
| Jumlah | 181,5 | 198,0 | 82,5 | 66,0 | 99,0 | 165,0 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 82,5 | 165,0 | 165,0 | 1650,0 |

&amp;

• V

## BUPATI BATU BARA


(

\

-

## ALOKASI KEBUTUHAN SP-36 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

: Perkebunau

ab Sektor

:

(Ton)

Satuan

| Kecamatan | Januaxi Pebraari April Maret | Januaxi Pebraari April Maret | Januaxi Pebraari April Maret | Januaxi Pebraari April Maret | Mei | Juni | JuH | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | Jumlah |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| Air Pntih | 0 , 0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 11,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 11,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 22,0 |
| Lima Puluh | 0 , 0 | 0,0 | 0 , 0 | 9,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0 , 0 | 9,0 0 , 0 | 0,0 | | 0 , 0 | 18,0 |
| Medang Deras | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 19,0 |
| Sei Balai | 0 , 0 | 0,0 | 0 , 0 | 6 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 | 6,0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| Sei Suka | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 | 6,0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 6 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| Talawi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 ,5 | 0,0 | 0 ,0 | 0,0 | 0 , 0 | 4 , 5 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 9,0 |
| Tanjung Tiram | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 4 , 0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 8,0 |
| Jumlah | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

## BUPATI BATU BARA


r \

## LAMPIRAN III.6 PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR

TANGGAL

:

1 TAHUN 2016

: \S JANUARI 2016

t

## LAMPIRAN m.7 PERATURAN BUPATIBATU BARA

1 TAHUN 2016

JANUARI 2016 15

NOMOR

TANGGAL

## ALOKASI KEBUTUHAN SP-36 BERSUBS1DI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

ib Sektor

: Peternakan

:

(Ton)

Satuan

7

| Kecamatan o | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | Jumlah |
|-----------------|-----------|------------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| Air Putih | 0,0 | 0,2 | 0 , 4 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,7 |
| Lima Puluh | 0 , 0 | 0,2 | 0 , 4 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,5 |
| Medang Deras | 0,0 | 0 , 2 | 0, 4 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,6 |
| Sei Balai | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,4 |
| SeiSuka | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 | 0 ,0 | 0,0 | 0,4 |
| Talawi | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,3 |
| Tanjung Tiram ^ | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,2 |
| Jumlah | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |

BUPATI BATU BARA


OK ARYA ZULKARNA1N

(

)

r

## LAMPIRAN III.8 PERATURAN BUPATI BATU BARA

1 TAHUN 2016

IS JANUARI 2016

NOMOR

TANGGAL

## ALOKASI KEBUTUHAN SP-36 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

lb Sektor

: Perikanan Budidaya

:

(Toe)

Satuan

| Kecamatan | Januaxi | Februari Maret | Februari Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | Jumlah |
|---------------|-----------|------------------|------------------|---------|-------|---------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| Air Putib | 0,0 | 0,5 0 , 0 | 0 , 0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | | 0,0 | 1,3 |
| Lima Puluh | 0,0 | 0,4 0 , 0 | 0 , 0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 , 0 | 0,2 | 0,0 | | 1.1 |
| Medang Deras | 0 ,0 | 0 , 0 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | | 0,0 | 1.1 |
| Sei Balai | 0,0 | 0 0,0 | ,3 0,0 | 0,1 | 0 , 0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 , 0 | | 0,1 | 0,0 | 0,7 |
| Sei Suka | 0,0 | 0,0 0 | ,3 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 , 0 | | 0,1 | 0,0 | 0,7 |
| Talawi | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,2 0 , 0 | 0,1 | 0 , 0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | | 0,1 | 0,0 | 0,5 |
| Tanjung Tiram | 0 , 0 | 0,0 | 0,2 0 , 0 | 0,1 | 0 , | 0 0,1 | 0 , 0 | 0,1 | 0,0 | | 0,1 | 0,0 | 0,5 |
| Jumlah | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 0,0 | 0,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |

## BUPATI BATU BARA


(

)

## LAMPIRAN III.9 PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR

TANGGAL

i

TAHUN 2016

, 9

JANUARI 2016

\

•

## ALOKASI KEBUTUHAN ZA BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

## b Sektor :

Tanaman Pangan dan Hortikultura

Satuan

: (Ton)

| Kecamatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | Jumlah . | |
|---------------|-----------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|------------|----|
| Air Putih | 31,9 | 39,9 47 ,9 | 79,8 | 79 , 8 | 87,7 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 63,8 | 79 , 8 | | 71 , 8 | 797,5 | |
| Lima Puluh | 26,1 | 32,6 39,2 | 65 ,3 | 65,3 | 71,8 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 52,2 | | 65,3 | 58,7 | 652,5 | |
| Medang Deras | 27,6 | 34,4 41 ,3 | 68,9 | 68,9 | 75,8 | 62,0 | 62, 0 | 62,0 | 55,1 | 68 , 9 | | 62,0 | 688,8 | |
| Sei Balai | 17 , 4 | 21,8 26,1 | 43 ,5 | 43,5 | 47 , 9 | 39,2 | 39, 2 | 39,2 | 34,8 | | 43 , 5 | 39, 2 | 435,0 | |
| Sei Suka | 17,4 | 21,8 26,1 | 43,5 | 43,5 | 47,9 | 39,2 | 39, 2 | 39,2 | 34,8 | | 43,5 | 39, 2 | 435,0 | |
| Talawi | 13,1 | 16,3 19 ,6 | 32,6 | 32,6 | 35,9 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | | 26,1 | 32,6 | 29,4 | 326,3 | |
| Tanjnng Tiram | 11,6 | 14,5 17,4 | 29,0 | 29,0 | 31,9 | 26 ,1 | 26, 1 | | 26,1 | 23,2 | 29,0 | 26,1 | 290,0 | |
| Jumlah | 145,0 | 181,3 217,5 | 362,5 | 362,5 | | 393,8 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 290,0 | 362,5 | 326,3 | 3625,0 | |


BUPATI BATU BARA

OK ARYA ZULKARNAIN

( \

## LAMPIRAN III.10 PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR

TANGGAL

1

TAHUN 2016

\ 5

JANUARI 2016

## ALOKASI KEBUTUHAN ZA BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

b Sektor

:

Perkebunan

Satuan

: (Ton)

| Kecamatan | Januari | Februari | Maret | AprU | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | Jumlah |
|---------------|-----------|------------|---------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| Air Putik | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, 0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lima Puluh | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | . 0,0 0,0 | 0 , | 0 | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Medang Deras | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 0 | , 0 0 , 0 | 0,0 | | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sei Baled | 0 , 0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 0 | , 0 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 |
| Sei Suka | 0 , 0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0 0,0 | , 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Talawi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 |
| Tanjung Tiram | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0, 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 |
| Jumlah | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## BUPATI BATU BARA


(

/

## LAMPIRAN m.11

PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR

TANGGAL

1

TAHUN 2016

V ?

JANUARI 2016

## ALOKASI KEBUTUHAN ZA BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

b Sektor

: Peternakan

Satuan

: (Ton)

| Kecamatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober Nopember | Desember ! | Jumlah |
|---------------|-----------|------------|---------|---------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| Air Putih | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0, 0 0 | , 2 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 1,1 |
| Lima Puluh | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0 , 0 0,2 | 0 , 2 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 9 |
| Medang Deras | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 0,0 | 0,2 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0, 0 | 0,0 | 1,0 |
| Sei Balai | 0 , 0 | 0,1 | 0 , 0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 0,1 | 0,1 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Sei Suka | 0 , 0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 0,0 | 0,1 | 0 , 0 | 0 ,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Talawi | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 0,1 | 0,1 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 5 |
| Tanjung Tiram | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 4 |
| Jumlah | 0,0 | 1.0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 , 0 |

BUPATI BATU BARA


OK ARYA ZULKARNAIN

i

1

## LAMPIRAN III.12

PERATURAN BUPATI BATU BARA

1

TAHUN 2016

\5 JANUARI 2016.

NOMOR

TANGGAL

1

TAHUN 2016

\5 JANUARI 2016.

NOMOR

TANGGAL

\ •

## ALOKASI KEBUTUHAN ZA BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

: Perikanan Budidaya

b Sektor

Satuan

: (Ton)

| Kecamatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | Jumlab |
|---------------|-----------|------------|-----------|---------|-------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| Air Putih | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 0,0 | 0,0 | | 0 0,0 | , 0 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Lima Puluh | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 0 , 0 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Medang Deras | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0, 0 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 | 0, 0 | 0 , 0 | 0 , 0 | | 0,0 | 0,0 |
| Sei Balai | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 0 , 0 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | | 0 , 0 | 0,0 |
| Sei Suka | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 0,0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Talawi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 0,0 |
| Tanjung Tiram | 0,0 | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jumlab | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## BUPATI BATU BARA


OK ARYA ZULKARNAIN

(

1

\

## LAMPIRAN III.13 PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR

TANGGAL

1 TAHUN 2016

\9

JANUARI 2016

## ALOKASI KEBUTUHAN NPK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

b Sektor

: Tanaman Pangan dan Hortikultura

Satuan

: (Ton]

| Kecamatan | Januari | Februari | Maret | April | Mel | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | Jumlal |
|---------------|-----------|------------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| Air Putih | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 83,8 | 107 , 7 | 95,7 | 83,8 | 95,7 | 95,7 | 107,7 | 155,6 | 155,6 | 1196,6 |
| Lima Puluh | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 68,5 | 88,1 | 78 ,3 | 68,5 | 78,3 | 78,3 | 88, 1 | 127,3 | 127,3 | 979,0 |
| Medang Deras | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 72,3 | 93,0 | 82,7 | 72,3 | 82,7 | 82 ,7 | 93,0 | 134,3 | 134 ,3 | 1033,4 |
| Sei Balai | 39,2 | 39 , 2 | 39,2 | 45 , 7 | 58,7 | 52,2 | 45,7 | 52,2 | 52,2 | 58 ,7 | 84 , 8 | 84,8 | 652,7 |
| Sei Suka | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 45,7 | 58,7 | 52,2 | . 45,7 | 52,2 | 52,2 | 58,7 | 84,8 | 84,8 | 652,7 |
| Talawi | 29,4 | 29 , 4 | 29, 4 | 34,3 | 44 ,1 | 39,2 | 34,3 | 39,2 | 39,2 | 44,1 | 63 ,6 | 63,6 | 489,5 |
| Tanjung Tiram | . 26,1 | 26 ,1 | 26,1 | 30,5 | 39,2 | 34,8 | 30,5 | 34,8 | 34 , 8 | 39,2 | 56,6 | 56,6 | 435,1 |
| Jumlah | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 380,7 | 489,5 | 435,1 | 380,7 | 435,1 | 435,1 | 489,5 | 707,1 | 707,1 | 5439,0 |


:

:

## LAMPIRAN III.14 PERATURAN BUPATI BATU BARA

• 1

TAHUN 2016

W

JANUARI 2016

NOMOR

TANGGAL

## ALOKASI KEBUTUHAN NPK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

ib Sektor

: Perkebunan

Satuan

: (Ton

| Kecamatan | Januaii | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | Jumla] |
|---------------|-----------|------------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| Air Putih | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 | 66,0 | 0 , 0 | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 | 66 , 0 | 0 , 0 | 0,0 | 0,0 | 132,0 |
| Lima Puluh | 0,0 | 0 , 0 | 0 , 0 | 54,0 | 0 , 0 | 0,0 | 0 , 0 | 0,0 | 54,0 | 0,0