PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 20 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH (berlaku 20 September 2016)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMAN'TAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tam bah an Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Npmor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dae rah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kata Singkawang Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PMERlKSAAN PAJAK DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD-PPD adalah instansi yang melaku kan Pelayanan Pajak Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan daerah.
- (2) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. Tujuan dan ruang lingkup;
- b. Bentuk Pemeriksaan;
- c. Norma Pemeriksaan;
- d. Pedoman Pemeriksaan; dan
- e. Tatacara Pemeriksaan.
BENTUK PEMERIKSAAN
BAB III - BENTUK PEMERIKSAAN
Pasal 3
- ( 1) Bentuk Pemeriksaan terdiri dari :
- a. Pemeriksaan lengkap; dan
- b. Pemeriksaan Sederhana.
- (2). Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di tempat Wajib Pajak meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan tehnik pemeriksaan yang lazim dilakukan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (3). Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huru f b, dapat dilakukan :
- a. di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan tehnik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana; dan
- b. di kantor, meliputi jenis pajak tetentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan tehnik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
BAB IV - NORMA PEMERIKSAAN
Pasal 4
Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norm.a pemeriksaan yang memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan dan wajib pajak.
BAB IV - NORMA PEMERIKSAAN
Pasal 5
- (1) Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan Lengkap dan/atau di Lapangan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut :
- a. Pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan;
- b. Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- c. Pemeriksa wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak;
- d. Pemeriksa. wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa;
- e. Pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan;
- f. Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan hasil pemeriksaan;
- g. Pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokmen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
- h. Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan; dan
- i. Pemeriksa Wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan di Kantor berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut :
- a. Pemeriksa menyampaikan surat panggilan yang ditandatangani oleh kepala SKPD-PPD atau pejabat yang ditunjuk untuk memanggil Wajib Pajak agar datang ke SKPD-PPD dalam rangka pemeriksaan;
- b. Pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa;
- c. Pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan;
- d. Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan basil pemeriksaan;
- e. Pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokmen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
- f. Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan; dan
- g. Pemeriksa Wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehuhungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IV - NORMA PEMERIKSAAN
Pasal 6
Pelaksanaan pemeriksaan
BAB IV - NORMA PEMERIKSAAN
Pasal 7
Wajib Pajak pada saat diperiksa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak wajib memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan atau di kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- b. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa;
- c. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- d. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
- e. Wajib Pajak menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan apabila basil pemeriksaan disetuju;
- f. Wajib Pajak menandatangani Serita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;
- g. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
- h. Wajib Pajak wajib memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
1. Wajib Pajak wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
## BAB IV PEDOMAN PEMERIKSAAN
##
PENJELASAN
Pasal 8
Pelaksanaan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak didasarkan pada Pedoman Pemeriksaan yang meliputi: - a. Pedoman Umum Pemeriksaan; - b. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan; dan - c. Pedoman Pelaporan Pemeriksaan.
PENJELASAN
Pasal 9
Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut : - a. orang yang melakukan pemeriksaan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa; - b. pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian menggunakan keabliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 3. tentang wajib pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa yang telah mendapat Pendidikan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah dan memiliki, bersikap terbuka, sopan dan objektif, serta wajib menghindarkan diri dari per bu atan tercela; - c. pemeriksaan harus dilakukan