UNDANG-UNDANG RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang PERUBAHAN MASA PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING DAN PAJAK BANGSA ASING (berlaku 21 Desember 1959)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa jatuhnya yang bersamaan dari masa-masa pajak verponding dan pajak bangsa asing mengakibatkan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga untuk menghindarkan hal itu jangka waktu masa pajak-pajak tersebut perlu diubah;
- b. bahwa karena keadaan yang memaksa perubahan tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang;
Mengingat
: Pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang
Dasar;
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 72 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 126) tentang pemungutan pajak verponding untuk tahun-tahun 1957 dan berikutnya dan perubahan Undang-undang tahun 1958 (LembaranNegara 1958 No. 128) tentang pajak bangsa asing (diubah terakhir dengan undang-undang No. 87 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 164).
Pasal 1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 2
2. "2. a. Penetapan harga verponding dan pengenaan jumlah pajak yang terutang pada tiap-tiap tahun dilakukan setiap kali untuk masa lima tahun takwim, pertama mulai pada tanggal 1 Januari 1957".
Pasal 4
4. "(1) Pajak dikenakan setiap kali untuk masa empat tahun,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1959, Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 146;

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 21 Desember 1959, Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 29 TAHUN 1959
tentang
## PERUBAHAN MASA PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING DAN PAJAK BANGSA ASING.
UMUM.
Menurut peraturan yang hingga kini berlaku maka pemungutan pajak verponding dilakukan setiap kali untuk masa tiga tahun takwim demikian pula halnya dengan pemungutan pajak bangsa asing. Juga permulaan pemungutan dilakukan pada saat yang sama yaitu pada tanggal 1 Januari 1957, sehingga pada awal tahun 1960 untuk kedua jenis pajak tersebut haruslah dikeluarkan lagi surat-surat ketetapan pajak untuk masa tiga tahun yang akan datang.
Keadaan yang demikian dirasakan sangat berat oleh jawatan yang ditugaskan untuk melakukan pemungutan tersebut i.c. Jawatan Pajak berserta kantor-kantor Inspeksi Keuangannya, satu dan lain berhubungan dengan peraturan-peraturan baru dalam bidang pemajakan yang baru-baru ini diambil oleh Pemerintah.
Mengingat sifat dan jumlah pajak dari kedua jenis pajak yang bersangkutan itu maka Pemerintah berpendapat bahwa diperpanjangnya masa pemungutan pajak masing-masing dengan dua dan satu tahun itu tiada banyak mempunyai pengaruh atas para wajib pajak yang berkepentingan.
Kiranya perlu juga dijelaskan bahwa pda waktu sebelum perang pemungutan pajak verpondingpun dilakukan setiap kali untuk masa lima tahun, sehingga peraturan ini tidaklah merupakan hal yang baru.
## PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 1
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
. Cukup jelas. ## TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR Termasuk Lembaran-Negara No. 146 tahun 1959. Diketahui: Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO.