Unknown WALI KOTA PAYAKUMBUH Nomor 3 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyatakan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungiawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur iebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. bahwa beberapa ketentuan yang terdapat pada Peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2014 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungiawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 20t6;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2OI4 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
Mengingat : 1
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun Pembentukan Daerah Otonom Kota 1956 Kecil tentang Dalam
- Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan
\,
Menetapkan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 1 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2lTahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20i1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 3 PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN
TAHUN 2OI4 TENTANG TATA CARA BANTUAN SOSIAL
V
Pasal I
Beberapa ketentuan yang terdapat pada Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2O14 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah daerah Kota Payakumbuh
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Payakumbuh.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Payakumbuh.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oieh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA).
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD, dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adaiah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
\-
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / barang.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PF'TK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPAPPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
19. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
20. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
21. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
23. Masyarakat adalah Masyarakat Kota Payakumbuh.
24. Proposal adalah berkas usulan yang diajukan oleh calon penerima hibah/bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah.
25. Rekomendasi adalah Tata naskah dinas yang dibuat oleh SKPD terkait yang berisi pertimbangan teknis atas proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah/ bantuan sosial.
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungiawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
27. SPP tambahan uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan Uang Persediaan.
28. SPP langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
29. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persedian yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Penguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
v
pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya menlebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
30. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
2. 31.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitka oleh BUD berdasaskan SPM.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemanyarakatan dengan
BAB III - Bagian Kesatu HIBAII Pasal 4
Pasal 5
Hibah dapat diberikan kepada:
- a. pemerintah Pusat;
- b. pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau;
- d. Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.
BAB III - Bagian Kesatu HIBAII Pasal 4
Pasal 6
- (1) Hibah kepada Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kota Payakumbuh.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. (a) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
BAB III - Bagian Kesatu HIBAII Pasal 4
Pasal 7
- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah administrasi Kota Payakumbuh;
- b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah setempat.
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Payakumbuh;
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Payakumbuh; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di Kota Payakumbuh.
BAB III - Bagian Kesatu HIBAII Pasal 4
Pasal 8
Bagian Kedua Penganggaran Pasal 8
- (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Penyampaian usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh paling lambat bulan Maret tiap tahunnya.
- (3) Walikota Payakumbuh menunjuk SKPD terkait melalui Sekretaris Daerah untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Penunjukan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, antara lain :
- a. Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas pendidikan;
- b. Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Perumahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Urusan Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Dan Kebersihan;
- e. Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Bappeda;
- f. Urusan Perhubungan dan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Komunikasi;
- g. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup;
- h. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;
- j. Urusan Sosial dan urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- k. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Keperasi, UMKM dan Perindustrian, Perdagangan;
1. Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
\ Y
- m. Urusan Kebudayaan, urusan kepemudaan dan olah raga dan urusan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga;
- n. Urusan Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- o. Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan;
- p. Urusan Kearsipan dan urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan;
- q. Urusan Pertanian dan Urusan Kehutanan oleh Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan, Khusus untuk sub urusan peternakan dilaksanakan oleh Dinas perikanan dan peternakan;
- r. Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan;
- s. Urusan lainnya yang tidak termasuk dalam urusan pada huruf a sampai huruf r dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (41 menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota Payakumbuh melalui TAPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan/atau paling lambat minggu pertama bulan Mei setiap tahunnya.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), juga mencakup kelayakan dari rencana kerja dan biaya yang diusulkan oleh calon penerima hibah.
- (7) TAPD memberi pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7\ disertai Daftar Norminatif Calon Penerima Hibah kepada Kepala Daerah.
- (9) Kepala Daerah menetapkan persetujuan atau penoiakan Daftar Norminatif Calon Penerima Hibah
BAB III - Bagian Kesatu HIBAII Pasal 4
Pasal 14
- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala daerah dengan Penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/ penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) melimpahkan kewenangan penandatanganan NPHD kepada Kepala SKPD terkait, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4).
BAB III - Bagian Kesatu HIBAII Pasal 4
Pasal 15
- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah ## BAB IV Bagian Kesatu BANTUAN SOSIAL
BAB III - Bagian Kesatu HIBAII Pasal 4
Pasal 23
- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/ kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan
BAB III - Bagian Kesatu HIBAII Pasal 4
Pasal 25
- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (l) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas (KTP, Kartu Keluarga); dan
- b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Kota Payakumbuh yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah setempat.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosiai;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.
BAB III - Bagian Kesatu HIBAII Pasal 4
Pasal 45
- ('l) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap :
- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2013;
V
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang PerkumpulanPerkumpulan Berbadan Hukum (Re chtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013;
- c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama warga Negara Indonesia atau Berbadan Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 di undangkan.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Penetapan: Ditetapkan di Payakumbuh p da tanggal E Sut( Lol6 ALIKOTA PAYAKUMBUH, 4 fu/ h ( [*rroFALEPr I

Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal ad iuLr .1016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMB BENNI W RLIS BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 9J