PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU Nomor 1 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
WALIKOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,
Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing perekonomian daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan ketentuan mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diatur dengan perda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembetukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 9).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU dan
WALIKOTA BAUBAU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penanaman modal dan/atau yang melaksanakan fungsi PTSP.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diselenggarakan ## BAB III
TATA CARA, BENTUK DAN KRITERIA, PENILAIAN, DAN BIDANG USAHA
Bagian Kesatu
Tata Cara
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal.
- (2) Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Penanam modal mengajukan permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
1. lingkup usaha;
2. kinerja manajemen; dan
3. perkembangan usaha.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, usulan cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat lingkup usaha, kebutuhan insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (4) Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Bentuk dan Kriteria
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; dan
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan pemberian perizinan.
- (2) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. peta potensi ekonomi daerah;
- b. rencana tata ruang wilayah; dan
- c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (3) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.
- (4) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan kepada:
- a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
- b. sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf d ditujukan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi antara lain berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.
- (6) Bentuk percepatan pemberian perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui PTSP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan kepada penanam modal di daerah.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Walikota menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, mekanisme dan tata kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Pemerintah daerah melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan verifikasi terhadap usulan penanam modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah bidang usaha terbuka dengan persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- b. Bidang Kehutanan
- a. Bidang Pertanian
- c. Bidang Kelautan dan Perikanan
- e. Bidang Perindustrian
- d. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Bidang Pertahanan
- h. Bidang Perdagangan
- g. Bidang Pekerjaan Umum
- i. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- k. Bidang Komunikasi dan Informatika
- j. Bidang Perhubungan
- l. Bidang Keuangan
- n. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- m. Bidang Perbankan
- o. Bidang Pendidikan
- p. Bidang Kesehatan
PELAPORAN DAN EVALUASI
BAB III - PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 10
- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
- c. rencana kegiatan usaha.
- b. pengelolaan usaha; dan
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peratutan Walikota.
BAB III - PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 11
Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
BAB III - PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 12
- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13
- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dikoordinasikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal serta kendala yang dihadapi.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Baubau pada tanggal, 15 Sebtember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU, MUHAMAD DJUDUL LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2016 NOMOR ... NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU, PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (1/2016) ## BAB X ## KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14

Penandatangan: - (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Distribusi: - (2) Pemberian insentif yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir.

Distribusi: - (3) Permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang sedang dalam proses dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Penetapan: Ditetapkan di Baubau pada tanggal, 15 Sebtember 2016 WALIKOTA BAUBAU, A.S. TAMRIN
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
## PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
## I. UMUM
Bahwa kegiatan penanaman modal di daerah sangat berperan penting dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal di daerah, pemerintah daerah dapat melakukan upaya berupa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
Ketentuan
PENJELASAN
Pasal 278
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan