PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 3 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TUBAN BUPATITUBAN PROVINS! JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (berlaku 22 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa dalam rangka menindaklajuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 Perihal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan dalam rangka menindaklajuti ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
SALINAN
- Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
1. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang› Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
MENETAPKAN
3
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri C Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATITUBAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.
Pasal I
Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri C Nomor 01) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44
- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang m~ndapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 22 Maret 201 7

Penandatangan: BUPATI TUBAN,

Verifikasi: ttd. H. FATHUL HUDA

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 22 Maret 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ttd. BUDI WIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI C NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 57-3-2017
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
2. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 44A

- ( 1) Tarip Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarip Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarip Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 71a sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 71a

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka untuk selanjutnya penyebutan kata "Dinas" dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus dimaknai sebagai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban pada tanggal 22 Maret 201 7

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 22 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ttd. BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI C NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 57-3-2017


## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATENTUBAN NOMOR 3 TAHUN 2017

## TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

## I. UMUM

Retribusi Daerah merupak:an salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu retribusi yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Saat ini pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tuban dilak:sanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 Perihal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, mak:a Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disempurnak:an sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.

Di samping pertimbangan tersebut di atas, Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dibentuk dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/67.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 18 (delapan belas) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 82

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

## RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

## PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

| No. | Komponen Biaya Pengawasan | Volume | Jumlah Kunjungan | Satuan Biaya (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1. | Transportasi | 1 tim | 192 hari | 750.000 | 144.000.000 |
| 2. | Uangharian | 3 orang | 192 hari | 200.000 | 115.200.000 |
| 3. | Honorarium Tim Pengendalian dan Pengawasan | 1 tim | 12 bulan | 11.500.000 | 138.000.000 |
| 4. | ATK | 1 tahun | - | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Total biayaoperasional per tahun | Total biayaoperasional per tahun | Total biayaoperasional per tahun | Total biayaoperasional per tahun | Total biayaoperasional per tahun | 403.200.000 |

Keterangan :Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun = Rp. 2.144.680,› (Jumlah menara = 188 buah) Pembulatan = Rp. 2.145.000,-

Atas dasar penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatas, didistribusikan dengan menggunakan variabel jarak tempuh dan jenis menara, dengan perhitungan sebagai berikut:

| No. | Variabel | Indeks Jarak Tempuh | Indeks Jenis Menara | Tarif | Besaran Retribusi |
|-------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dalam Kota | 0,9 | | Rp. 2.145.000,- | Rp. 1.930.500,- |
| a. | Menara Pole | 0,9 | 0,9 | Rp. 1.930.500,- | Rp. 1.737.450,- |
| b. | Menara 3 Kaki | 0,9 | 1 | Rp. 1.930.500,- | Rp. 1.930.500,- |
| c. | Menara 4 Kaki | 0,9 | 1,1 | Rp. 1.930.500,- | Rp. 2.123.550,- |

| No. | Variabel | lndeks Jarak Tempuh | Indeks Jenis Menara | Tarif | Besaran Retribusi |
|-------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Luar Kota | 1,1 | | Rp. 2.145.000,- | Rp. 2.359.500,- |
| a. | Menara Pole | 1,1 | 0,9 | Rp. 2.359.500,- | Rp. 2.123.550,- |
| b. | Menara 3 Kaki | 1,1 | 1 | Rp. 2.359.500,- | Rp. 2.359.500,- |
| C. | Menara 4 Kaki | 1,1 | 1,1 | Rp. 2.359.500,- | Rp. 2.595.450,- |

## Keterangan :

1. Dalam Kota : Desa/ Kelurahan yang jaraknya maksimal 5 Km dari pusat kota Pemerintah Kabupaten Toban.

2. Luar Kota : Desa/ Kelurahan yang jaraknya diatas 5 Km dari pusat kota

Pemerintah Kabupaten Toban.

Formulasi penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) = Indeks variable jarak tempuh x Indeks variabel jenis menara x tarif.

BUPATI TUBAN,

ttd.

H.FATHULHUDA

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
2. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 44A

- ( 1) Tarip Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarip Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarip Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 71a sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 71a

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka untuk selanjutnya penyebutan kata "Dinas" dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus dimaknai sebagai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DaerJ..h ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.


Ditetapkan di Tuban pada tanggal 22 Maret 2017

BUPATI

'TBAN,

H. FAFUL HUDA

Diundangkan di Toban pada tanggal 22 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TUBAN


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI C NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 57-3-2017

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NO MOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

## RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

## PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

| No. | KomponenBiayaPe ngawasan | Volume | Jumlah Kunjungan | Satuan Biaya (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1. | Transportasi | 1 tim | 192 hari | 750.000 | 144.000.000 |
| 2. | Uangharian | 3 orang | 192 hari | 200.000 | 115.200.000 |
| 3. | Honorarium Tim Pengendalian dan Pengawasan | 1 tim | 12 bulan | 11.500.000 | 138.000.000 |
| 4. | ATK | 1 tahun | - | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Total biayaoperasional per tahun | Total biayaoperasional per tahun | Total biayaoperasional per tahun | Total biayaoperasional per tahun | Total biayaoperasional per tahun | 403.200.000 |

Keterangan :Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun = Rp. 2.144.680,› (Jumlah menara = 188 buah) Pembulatan = Rp. 2.145.000,-

Atas dasar penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatas, didistribusikan dengan menggunakan variabel jarak tempuh dan jenis menara, dengan perhitungan sebagai berikut:

| No. | Variabel | Indeks Jarak Tempuh | Indeks Jenis Menara | Tarif | Besaran Retribusi |
|-------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dalam Kota | 0,9 | | Rp. 2.145.000,- | Rp. 1.930.500,- |
| a. | Menara Pole | 0,9 | 0,9 | Rp. 1.930.500,- | Rp. 1.737.450,- |
| b. | Menara 3 Kaki | 0,9 | 1 | Rp. 1.930.500,- | Rp. 1.930.500,- |
| c. | Menara 4 Kaki | 0,9 | 1,1 | Rp. 1.930.500,- | Rp. 2.123.550,- |

| No. | Variabel | Indeks Jarak Tempuh | Indeks Jenis Menara | Tarif | Besaran Retribusi |
|-------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Luar Kota | 1,1 | | Rp. 2.145.000,- | Rp. 2.359.500,- |
| a. | Menara Pole | 1,1 | 0,9 | Rp. 2.359.500,- | Rp. 2.123.550,- |
| b. | Menara 3 Kaki | 1,1 | 1 | Rp. 2.359.500,- | Rp. 2.359.500,- |
| c. | Menara 4 Kaki | 1,1 | 1,1 | Rp. 2.359.500,- | Rp. 2.595.450,- |

## Keterangan :

1. Dalam Kota : Desa/ Kelurahan yang jaraknya maksimal 5 Km dari pusat kota Pemerintah Kabupaten Tuban.

2. Luar Kota Desa/ Kelurahan yang jaraknya diatas 5 Km dari pusat kota

- Pemerintah Kabupaten Tuban.

Formulasi penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) = Indeks variable jarak tempuh x Indeks variabel jenis menara x tarif.


H FATHUL HUDA

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
2. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 44A

- (1) Tarip Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarip Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarip Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 71a sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 71a

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka untuk selanjutnya penyebutan kata "Dinas" dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus dimaknai sebagai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tu.ban.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban.


Ditetapkan di Tu.ban pada tangg 1 22 Maret 2817

BUPATI H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 22 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI C NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 57-3-2017

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

## RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

## PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

| No. | KomponenBiayaPe ngawasan | Volume | Jumlah Kunjungan | Satuan Biaya (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1. | Transportasi | 1 tim | 192 hari | 750.000 | 144.000.000 |
| 2. | Uangharian | 3 orang | 192 hari | 200.000 | 115.200.000 |
| 3. | Honorarium Tim Pengendalian dan Pengawasan | 1 tim | 12 bulan | 11.500.000 | 138.000.000 |
| 4. | ATK | 1 tahun | - | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Total biayaoperasional per tahun | Total biayaoperasional per tahun | Total biayaoperasional per tahun | Total biayaoperasional per tahun | Total biayaoperasional per tahun | 403.200.000 |

Keterangan :Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun = Rp. 2.144.680,›

(Jumlah menara = 188 buah) Pembulatan

= Rp. 2.145.000,-

Atas dasar penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatas, didistribusikan dengan menggunakan variabel jarak tempuh dan jenis menara, dengan perhitungan sebagai berikut:

| No. | Variabel | Indeks Jarak Tempuh | Indeks Jenis Menara | Tarif | Besaran Retribusi |
|-------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dalam Kota | 0,9 | | Rp. 2.145.000,- | Rp. 1.930.500,- |
| a. | Menara Pole | 0,9 | 0,9 | Rp. 1.930.500,- | Rp. 1.737.450,- |
| b. | Menara 3 Kaki | 0,9 | 1 | Rp. 1.930.500,- | Rp. 1.930.500,- |
| C. | Menara 4 Kaki | 0,9 | 1,1 | Rp. 1.930.500,- | Rp. 2.123.550,- |

| No. | Variabel | Indeks Jarak Tem uh | Indeks Jenis Menara | Tarif | Besaran Retribusi |
|-------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Luar Kota | 1,1 | | Rp. 2.145.000,- | Rp. 2.359.500,- |
| a. | Menara Pole | 1,1 | 0,9 | Rp. 2.359.500,- | Rp. 2.123.550,- |
| b. | Menara 3 Kaki | 1,1 | 1 | Rp. 2.359.500,- | Rp. 2.359.500,- |
| c. | Menara 4 Kaki | 1,1 | 1,1 | Rp. 2.359.500,- | Rp. 2.595.450,- |

## Keterangan :

1. Dalam Kota : Desa/ Kelurahan yang jaraknya maksimal 5 Km dari pusat kota Pemerintah Kabupaten Toban.

2. Luar Kota : Desa/ Kelurahan yang jaraknya diatas 5 Km dari pusat kota Pemerintah Kabupaten Toban.

Formulasi penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) = Indeks variable jarak tempuh x Indeks variabel jenis menara x tarif.

BUPATI

UBAN,


- Luas &gt; 2000 m 2 s/d 4000 m 2 sebesar Rp. 800,00/m 2 ;
- Luas &gt; 4000 m 2 s/d 10.000 m 2 sebesar Rp. l.000,00/m 2 ;
- Luas &gt; 10.000 m 2 sebesar Rp. 1.200,00/m 2 ;
- (4) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk bangunan/fasilitas lainnya yang bersifat tertutup.
- (5) Sedangkan untuk bangunan/fasilitas yang bersifat terbuka besarnya tarif ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban.

Ditetapkan di Tu.ban pada tanggal 22 Maret 2817

BUPATI TUBAN,

## H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tu.ban pada tanggal 22 Mitret 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,


BttANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI C NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 55