PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR Nomor 31 Tahun 2017 tentang KARANG WERDA (berlaku 14 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG KARANG WERDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
- a. bahwa karang werda sebagai wadah untuk menampung kegiatan para lanjut usia dibentuk dalam rangka membantu mewujudkan kesejahteraan para lanjut usia;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 65 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Karang Werda di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Karang Werda;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan PeraturanPeraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 4, Seri E);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KARANG WERDA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
3. Karang
3. Karang Werda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
4. Kesejahteraan Sosial lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para lanjut usia memenuhikebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
5. Pembinaan adalah upaya menumbuhkan dan meningkatkan kuantitas serta kualitas Karang Werda sehingga semakin mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai kesejahteraan Lanjut Usia di wilayah kerjanya.
6. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2
Karang Werda didirikan dengan tujuan untuk mendorong serta meningkatkan aktivitas Lansia sehingga semakin mampu untuk mengembangkan diri dalam melaksanakan fungsi sosial ekonominya.
PEMBENTUKAN
BAB III - PEMBENTUKAN
Pasal 3
- (1) Karang Werda didirikan atas prakarsa masyarakat bersama Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Pengurus Karang Werda disusun melalui musyawarah mufakat oleh tokoh-tokoh masyarakat bersama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan
- (3) Pengurus Karang Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Bendahara dan Seksi sesuai kebutuhan dan kemampuan setempat.
Pengurus
- (4) Pengurus Karang Werda sebagaimana dimakud pada ayat (3), memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukannya, dan dapat dipilih kembali sesuai kesepakatan masyarakat.
BAB III - PEMBENTUKAN
Pasal 4
- (1) Dalam rangka pertukaran pengalaman dan penyusunan program bersama antar Karang Werda dapat dibentuk Forum Kerjasama Karang Werda di tingkat Kecamatan
- (2) Anggota Forum Kerjasama Karang Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perwakilan Karang Werda di Desa/Kelurahan.
TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
- (1) Karang Werda mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu pelaksanaan program pelayanan bagi Lansia baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dan lembaga non-pemerintah;
- b. menggerakkan para Lansia di wilayah kerjanya untuk melaksanakan segala aktivitas yang mendukung tercapainya kesejahteraannya dibidang ekonomi, sosial dan budaya; dan
- c. membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaskud pada ayat (1) Karang Werda mempunyai fungsi :
- a. ikut memelihara keimanan dan ketaqwaan Lansia usia kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. membantu Lansia menerima pelayanan kesehatan melalui Posyandu Lansia maupun kegiatan kesehatan lainnya;
menumbuhkan
- c. menumbuhkan kegiatan ekonomis produktif guna peningkatan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja;
- d. memberikan bantuan dan perlindungan terhadap Lansia yang menghadapi kasus hukum, kekerasan dalam rumah tangga, keterlantaran serta masalah sosial lainnya; dan
- e. menumbuhkan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersumber pada budaya dan kearifan lokal.
PENDANAAN
BAB IV - PENDANAAN
Pasal 6
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Karang Werda dapat memperoleh pendanaan dari:
- a. masyarakat melalui iuran anggota, sumbangan masyarakat dan/atau lembaga masyarakat nonPemerintah yang tidak mengikat;
- b. Pemerintah melalui APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBDesa; dan
- c. usaha lain yang sah sesuai peraturan perundangundangan.
PEMBINAAN
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 7
- (1) Gubernur melakukan pembinaan umum terhadap Karang Werda melalui monitoring, evaluasi dan supervisi.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan tehnis terhadap Karang Werda meliputi aspek organisasi, administrasi, sumber daya manusia, penyusunan dan pelaksanaan program serta pendanaan.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN.
Pasal 8
Peraturan Gubernur ini dapat dijadikan sebagai pedoman oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan teknis di wilayah kerjanya.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 65 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Karang Werda di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 14 Juni 2017

Penandatangan: GUBERNUR JAWA TIMUR

Verifikasi: ttd. Dr. H. SOEKARWO

Penetapan: Diundangkan di Surabaya pada tanggal 14 Juni 2017

Penandatangan: an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd Dr.HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 00111 010 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 31 SERI E.