PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA Nomor 6 Tahun 2016 tentang HARI JADI PROVINSI PAPUA (berlaku 27 Januari 2016)
Pembukaan
Mengingat
GUBERNUR PAPUA
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
HARI JADI PROVINSI PAPUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA,
Menimbang : a. bahwa Hari Jadi Provinsi Papua merupakan peristiwa momentum mengenai dimulainya peradaban baru yang ditandai dengan
- penyelengaraan pemerintahan di Provinsi Papua;
- b. bahwa Hari Jadi Provinsi Papua merupakan momentum peringatan dan ungkapan syukur atas lahirnya Provinsi Papua, perlu diperingati setiap tahun di Provinsi Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi Papua;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang .../2
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI PROVINSI PAPUA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi Papua adalah wilayah pemerintahan bekas Pemerintahan Provincie Van Nederlands Nieuw Guinea yang secara berturut-turut berubah nama menjadi Irian Barat, Irian Jaya dan Papua.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua.
4. Hari Jadi Provinsi Papua adalah hari terbentuknya secara resmi dan dimulainya penyelenggaraan pemerintahan pertama kali di wilayahProvinsi Papua.
BAB II - WILAYAH PEMERINTAHAN PROVINSI PAPUA Pasal 2
Pasal 2
Wilayah Pemerintahan Provinsi Papua terdiri dari wilayah Kabupaten/Kota yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - HARI JADI PROVINSI PAPUA Pasal 3
Pasal 3
Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Hari Jadi Provinsi Papua.
BAB III - HARI JADI PROVINSI PAPUA Pasal 3
Pasal 4
- (1) Hari Jadi Provinsi Papua ditetapkan
BAB III - HARI JADI PROVINSI PAPUA Pasal 3
Pasal 5
- (1) Hari Jadi Provinsi Papua ditetapkan tanggal 27 Desember 1949.
- (2) Setiap tanggal 27 Desember diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Papua.
BAB III - HARI JADI PROVINSI PAPUA Pasal 3
Pasal 6
Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperingati dan dirayakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh masyarakat di Provinsi Papua.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Penetapan: Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 27 Januari 2016

Penandatangan: GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Penetapan: Diundangkan di Jayapura pada tanggal 28 Januari 2016 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 7 TAHUN 2016

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH NIP. 19661202 198603 1 002
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
## NOMOR 6 TAHUN 2016
## TENTANG
## HARI JADI PROVINSI PAPUA
## I. UMUM
Hari Jadi suatu daerah merupakan momentum awal yang mempunyai nilai sejarah terhadap dimulainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka otonomi daerah yang amat menentukan kemajuan daerah dan kemakmuran masyarakat.
Hari Jadi suatu daerah patutlah diperingati dan dirayakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat oleh karena itu perlu ditetapkan dan dipublikasikan. Melalui penetapan Hari Jadi Provinsi Papua diharapkan seluruh masyarakat di Provinsi Papua akan semakin merasa memiliki dan mencintai daerah Provinsi Papua sebagai satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menujumasyarakat yang adil dan makmur.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukupjelas Pasal 2 Cukupjelas Pasal 3 Cukupjelas Pasal 4 Ayat (1) Gouvernement van Nederlands Nieuw Guinea sebagai wilayah Pemerintahan pada saat itu menggunakan Undang-Undang tersendiri yang disebut Bewindsregeling Nieuw Guinea dan Pusat Pemerintahan berkedudukan di Hollandia Binnen, sekarang Abepura. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Peringatan dan perayaan Hari Jadi dilaksanakan dalam upacara bendera dan kegiatan tradisional. Pasal 7 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 8