PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 9 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PESERTA PROGRAM JAMKESDA, PROGRAM JAMKESMAS DAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT BERGERAK BADAU (berlaku 28 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PESERTA PROGRAM JAMKESDA, PROGRAM JAMKESMAS DAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT BERGERAK BADAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai amanat UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan Daerah, diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bergerak Badau;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana jasa pelayanan kesehatan Peserta Program Jamkesda, Program Jamkesmas dan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Bergerak Badau, perlu diatur Pedoman Pemanfaatan Jasa Pelayanan Kesehatan Peserta Program Jamkesda, Program Jamkesmas dan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Bergerak Badau;
Mengingat
:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Jasa Pelayanan Kesehatan Peserta Program Jamkesda, Program Jamkesmas dan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Bergerak Badau;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I/1951/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
21. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Daerah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014;
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PESERTA PROGRAM JAMKESDA, PROGRAM JAMKESMAS DAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT BERGERAK BADAU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Bergerak adalah rumah sakit yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain.
8. Rumah Sakit Bergerak Badau, yang selanjutnya disingkat RSB yang terletak di Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Milik Pemerintah Daerah.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Bergerak Badau di Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Pegawai adalah setiap orang yang bekerja di lingkungan Rumah Sakit Bergerak Badau baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Pegawai Honor Daerah, Pegawai Kontrak dimana status kepegawaiannya dibuktikan melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, pengawasan medis/ visite , rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis keperawatan, tenaga paramedis non keperawatan, tenaga non medis dan semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Bergerak Badau.
13. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah Sebuah program jaminan kesehatan untuk warga Indonesia yang memberikan perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi.
14. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan berskala kabupaten yang pembiayaan, kepesertaan, pemeliharaan kesehatan, badan penyelenggara dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
17. Pelayanan Tindakan Kedokteran adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan tindakan kedokteran dengan maksud untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
18. Pelayanan pada Ruang Bersalin dan Nifas adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dan bayi baru lahir pada ruang bersalin dan nifas.
19. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Kedokteran adalah pelayanan penunjang (Laboratorium, Radiologi, Pemeriksaan USG, Pemeriksaan CT-Scan ) yang dilakukan kepada pasien rawat jalan, rawat inap, gawat darurat untuk melengkapi data rekam medis dalam melakukan pelayanan kesehatan.
20. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah, menanggulangi resiko kematian dan/atau cacat.
21. Pelayanan Administrasi Kesehatan adalah suatu proses yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penilaian, pengawasan dan pertanggungjawaban pelayanan pembangunan kesehatan.
22. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evaluasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan/atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
23. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah pelayanan perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menyembahyang dan pemakaman jenazah.
24. Pelayanan General Check-Up adalah tindakan pencegahan untuk mengetahui serta mengukur kesehatan fisik tubuh kita secara laboratoris, khususnya dengan kinerja faal organ dalam tubuh.
25. Pelayanan Intensive Care Unit yang selanjutnya disebut pelayanan ICU adalah pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan perawatan khusus pada penderita yang memerlukan perawatan yang lebih intensif yang mengalami gangguan kesadaran, gangguan pernapasan dan mengalami serangan penyakit akut.
26. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan, pelestarian pendonor darah dan penyediaan darah.
27. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
28. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
29. Indeks dasar ( Basic Index ) adalah penilaian harga dasar yang diperoleh seorang pegawai ## BAB II
SUMBER PENDAPATAN JASA PELAYANAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Sumber jasa pelayanan Kesehatan berasal dari pelayanan kesehatan Jaminan Persalinan, Jaminan Kesehatan Daerah dan Jaminan Kesehatan Nasional (peserta BPJS).
- (2) Jasa pelayanan Kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pelayanan rawat jalan;
- b. Pelayanan rawat inap;
- c. Pelayanan tindakan kedokteran pasien rawat inap;
- d. Pelayanan pada ruang bersalin dan nifas;
- e. Pelayanan pemeriksaan penunjang kedokteran (laboratorium, radiologi, pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan CT-Scan );
- f. Pelayanan instalasi gawat darurat;
- g. Pelayanan tindakan kedokteran operatif;
- h. Pelayanan administrasi kesehatan;
- i. Pelayanan kesehatan khusus;
- j. Pelayanan ambulans;
- k. Pelayanan pemulasaraan jenazah;
- l. Pelayanan General Check-Up;
- m. Pelayanan di ruang Intensive Care Unit (ICU);
- n. Pelayanan transfusi darah;
- (1)
- o. Pelayanan di instalasi farmasi;
- p. Pelayanan medico legal.
- (3) Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jasa pelayanan Kesehatan yang merupakan pendapatan RSB;
- (4) Pendapatan RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dimanfaatkan langsung, maka pedapatan tersebut wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan daerah sedangkan pemanfaatanya pada Tahun Anggaran berikutnya melalui RKA-DPA Dinas Kesehatan.
PENERIMA JASA PELAYANAN
BAB III - PENERIMA JASA PELAYANAN
Pasal 4
Penerima jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tenaga medis yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dokter Patologi Klinik dan analis laboratorium, dokter Radiologi dan Radiografer, dan dokter Rehabilitasi Medik dan Fisioterafis;
- b. Kelompok keperawatan yang terdiri dari perawat IGD, Bedah Sentral, ICU, NICU/PICU;
- c. Kelompok perawat Rawat Jalan dan perawat gigi;
- d. Kelompok Rawat Inap, Perinatologi, dan Ruang Bersalin;
- e. Kelompok Apoteker dan asisten apoteker;
- f. Kelompok Administrasi adalah seluruh karyawan yang tidak memiliki jabatan;
- g. Kelompok Management (Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Instalasi pada Cost Center );
- h. Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang.
PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
BAB IV - PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5
- Pendapatan RSB dimanfaatkan seluruhnya untuk: a. Jasa pelayanan kesehatan; dan
- b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Besaran dana untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 45% (Empat puluh enam persen).
- (5) Besaran untuk pembayaran dukungan biaya operasional kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sebesar 30% (Tiga Puluh Persen);
- b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 25% (Dua Puluh Empat Persen).
BAB IV - PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 6
- (1) Pendapatan RSB sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b yang belum dimanfaatkan pada tahun sebelumnya wajib disetorkan ke kas daerah melalui bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan;
- (2) Dalam hal Pendapatan RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya dengan membuat dan mengusulkan melalui RKA-DPA Dinas Kesehatan sesuai peruntukan pada tahun anggaran sebelumnya.
BAB IV - PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7
Pengadaan untuk Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa.
BAB IV - PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8
Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 adalah Pengadaan Barang dan Jasa untuk Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai.
BAB IV - PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 9
Pengadaan Barang dan Jasa untuk Obat , Alat Kesehatan dan Bahan medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan atau Pejabat Pengadaan barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB IV - PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 10
Dalam hal RSB belum memiliki Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang, maka Direktur Rumah Sakit Bergerak Badau dapat meminta bantuan pada Dinas Kesehatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan.
BAB IV - PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 11
Direktur Rumah Sakit Bergerak sebagai Kuasa Penguna Anggaran memberi kuasa kepada Kepala Dinas Kesehatan Untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan.
BAB IV - PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 12
Kepala Dinas Kesehatan sebagai penerima Kuasa dari Direktur RSB membuat Surat Keputusan (SK) tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP).
BAB IV - PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 13
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
- b. menerima hasil pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai setelah melalui pemeriksaan/pengujiaan;
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
BAB IV - PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 14
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 setelah memeriksa, memverifikasi, menyetujui, dan menandatangani berita acara serah terima barang, maka barang tersebut dapat dibayar ke pihak Rekanan atau Retributor.
BAB IV - PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 15
Pembayaran Pesanan Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai dibayarkan Langsung oleh Bendahara RSB setelah mendapatkan persetujuan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
BAB IV - PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 16
Bendahara RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah bendahara yang ditujuk oleh Direktur RSB.
BAB IV - PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 17
Bendahara RSB wajib membayarkan Pesanan Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai setelah mendapatkan persetujuan dari Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
BAB IV - PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 18
Setelah Bendahara membayar ke pihak rekanan atau perusahaan yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, maka bendahara wajib menyimpan bukti pembayaran.
VARIABEL DAERAH DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
BAB V - VARIABEL DAERAH DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 19
- (1) Pendapatan Rumah Sakit bergerak Badau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan, baik yang berstatus PNS maupun non PNS yang melakukan pelayanan pada Rumah Sakit Bergerak Badau.
- (2) Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
- a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan (mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014);
- b. Kehadiran (mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014); dan
- c. Variabel Daerah.
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut:
- a. Dokter Spesialis, diberi nilai 200;
- b. Tenaga medis (dokter umum dan dokter gigi), diberi nilai 150;
- c. Tenaga Apoteker atau Tenaga Profesi Keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
- d. Tenaga kesehatan setara Sarjana/Diploma IV (S1/D4), diberi nilai 60;
- e. Tenaga non kesehatan minimal setara Diploma III (D3), tenaga kesehatan setara Diploma III (D3), atau lebih rendah dari D3 dengan masa kerja lebih dari 10 Tahun, diberi nilai 40;
- f. Tenaga kesehatan lebih rendah dari Diploma III (D3), diberi nilai 25; dan
- g. Tenaga non kesehatan lebih rendah dari Diploma III (D3), diberi nilai 15.
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai Direktur atau Pelaksana Tugas Direktur RSB, Kepala atau Pelaksana Tugas Kepala Tata Usaha atau Bendahara, diberi tambahan nilai 30.
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
- b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, diberi nilai 1 poin.
- (6) Ketidakhadiran akibat sakit (yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter) dan/atau penugasan ke luar oleh Direktur Rumah Sakit dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Variabel Daerah untuk pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pertama adalah status kepegawaian, dinilai sebagai berikut:
- a. PNS, diberi nilai 10;
- b. CPNS, diberi nilai 8;
- c. PTT/Tenaga Honor/Kontrak/Magang, diberi nilai 1.
- (8) Variabel Daerah untuk pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masa kerja, dinilai sebagai berikut:
- a. masa kerja 0 ≤ 3 bulan, diberi nilai 0;
- b. masa kerja &gt;3 bulan s/d 2 tahun, diberi nilai 1;
- c. masa kerja &gt;2 tahun s/d 4 tahun, diberi nilai 2;
- d. masa kerja &gt;4 tahun s/d 6 tahun, diberi nilai 3;
- e. masa kerja &gt;6 tahun s/d 8 tahun, diberi nilai 4;
- f. masa kerja &gt;8 tahun s/d 10 tahun,diberi nilai 5;
- g. masa kerja &gt;10 tahun s/d 12 tahun,diberi nilai 6;
- h. masa kerja &gt;12 tahun s/d 14 tahun, diberi nilai 7;
- i. masa kerja &gt;14 tahun s/d 16 tahun, diberi nilai 8;
- j. masa kerja &gt;16 tahun s/d 18 tahun, diberi nilai 9;
- k. masa kerja &gt;18 tahun s/d 20 tahun, diberi nilai 10;
- l. masa kerja &gt;20 tahun s/d 22 tahun, diberi nilai 11;
- m. masa kerja &gt;22 tahun s/d 24 tahun, diberi nilai 12;
- n. masa kerja &gt;24 tahun s/d 26 tahun, diberi nilai 13;
- o. masa kerja &gt;26 tahun s/d 28 tahun, diberi nilai 14;
- p. masa kerja &gt;28 tahun s/d 30 tahun, diberi nilai 15;
- q. masa kerja &gt; 30 tahun, diberi nilai 16.
- (9) Variabel Daerah untuk pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ketiga adalah untuk pemegang program pengelola laporan pelayanan kesehatan JKN, diberi nilai 10.
- (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:
BAB V - VARIABEL DAERAH DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 20
Pembagian jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8) dibayarkan
BAB V - VARIABEL DAERAH DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 21
Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah pendapatan perorangan baik tenaga kesehatan maupun tenaga non Kesehatan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 28 Januari 2015 BUPATI KAPUAS HULU,

Verifikasi: ttd A.M. NASIR

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 29 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd ## MUHAMMAD SUKRI BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 9