PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 19 Tahun 2016 tentang GARA PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang­ Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana kerja tahunan pemerintah daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat dan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tenggra sesuai visi dan misi Bupati dan Wak.il Bupati dengan memperhatikan program prioritas nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Utara maka diperlukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Dae rah Tahun 2017.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 Nomor 4); 1 5 .
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 77);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lem baran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 78);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat Daerah,
�
«&lt;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lainnya di Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 79);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 81).
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 20132018 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 82);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;
4. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
5. DPRD adalah DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara;
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Pemerintah Ka bu paten adalah Pemerintah Ka bu paten Minahasa Tenggara;
8. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah RAPBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017;
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 201 7;
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
- 1 1 . Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
- 1 2 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019 yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk periode 5 (lima) tahun;
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk periode tahun 2017;
15. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD, adalah Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari RKPD pada masing-masing satuan kerja;
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 1 7. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang selanjutnya disingkat Bappeda, adalah unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang bertugas melakukan penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.
BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Pasal 2
- ( 1 ) RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara serta mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dan RPJMN.
- (2) RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. program prioritas bidang pembangunan daerah; dan
- c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (3) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah
.
.
paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun direncanakan.
- (4) Program prioritas bidang pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
- (5) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
Bagian Kedua Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Pasal 3
- ( 1 ) RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- (2) Rincian RKPD Ka bu paten Minahasa Tenggara Tahun 201 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- a. bab I

Pendahuluan;

- b. bab II

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerin tahan;

- Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;

dan

- c. bab III

- d. b a b I V

- e. bab V

- f.

- bab VI

Penutup.

## BAB III PELAKSANAAN

## Pasal4

RKPD Ka bu paten Minahasa Tenggara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

- a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017;
- b. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja-SKPD Tahun 2017.

## Pasal5

Dalam menyusun RAPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi acuan bagi:

'

.

t.

.

•


c


- a. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menyusun Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2017;
- b. SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

## BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Um urn

## Pasal6

Pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Konsistensi antara RKPD Ka bu paten Minahasa Tahun 2017 dengan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2015 dan RPJMN;
- b. Konsistensi antara Renja-SKPD dengan RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 201 7;
- c. Konsistensi antara RAPBD dengan KUA/ PPAS Tahun 201 7 dan RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

## Pasal 7

- ( 1 ) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara yang terdiri dari:
- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan Kabupaten dalam RKPD dan Renja-SKPD;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dan Renja-SKPD; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD dan Renja-SKPD.
- (2) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi Renja-SKPD.
- (3) Tatacara pengendalian dan evaluasi RKPD dan Renja-SKPD sesuai keten tuan perundang- undangan.

## BABV KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.


| Pejabat Pengelola | Paraf Koodinasi | l(ct | 16 RA,{ Ditetapkan di Ratahan pada tanggal 30 /1118 20 BUPATI MINAHASA TENGGA • - JAMES SUMENDAP |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kasubid SDA | ,/< . | | 16 RA,{ Ditetapkan di Ratahan pada tanggal 30 /1118 20 BUPATI MINAHASA TENGGA • - JAMES SUMENDAP |
| Kabid FISPRA | . . | | 16 RA,{ Ditetapkan di Ratahan pada tanggal 30 /1118 20 BUPATI MINAHASA TENGGA • - JAMES SUMENDAP |
| Sckrctaris Bappeda | ( '.), � . | | 16 RA,{ Ditetapkan di Ratahan pada tanggal 30 /1118 20 BUPATI MINAHASA TENGGA • - JAMES SUMENDAP |
| !{abag Hukum | I | | 16 RA,{ Ditetapkan di Ratahan pada tanggal 30 /1118 20 BUPATI MINAHASA TENGGA • - JAMES SUMENDAP |
| Kcpa!a Bappeda | """" | | 16 RA,{ Ditetapkan di Ratahan pada tanggal 30 /1118 20 BUPATI MINAHASA TENGGA • - JAMES SUMENDAP |
| lnspektur | " AV; | | 16 RA,{ Ditetapkan di Ratahan pada tanggal 30 /1118 20 BUPATI MINAHASA TENGGA • - JAMES SUMENDAP |
| Assisten II | � | | 16 RA,{ Ditetapkan di Ratahan pada tanggal 30 /1118 20 BUPATI MINAHASA TENGGA • - JAMES SUMENDAP |
| Sekretaris Daerah | . . - , | | 16 RA,{ Ditetapkan di Ratahan pada tanggal 30 /1118 20 BUPATI MINAHASA TENGGA • - JAMES SUMENDAP |
| \Vakil Bupati | L | | 16 RA,{ Ditetapkan di Ratahan pada tanggal 30 /1118 20 BUPATI MINAHASA TENGGA • - JAMES SUMENDAP |
| Bupati | | Dh.Mohon untuk clitanda tanaani | 16 RA,{ Ditetapkan di Ratahan pada tanggal 30 /1118 20 BUPATI MINAHASA TENGGA • - JAMES SUMENDAP |

Diundangkan di Ratahan

pada tanggal

sl

Mel

20

16

SEKRETARlS DAERAH

KABUPATEt;ASA TENGGARA,


FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 29\_\"