PERATURAN BUPATI BANTUL Nomor 52 Tahun 2013 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA (berlaku 10 September 2013)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa untuk untuk mencapai daya guna dan hasil guna serta tertib administrasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Seri D Nomor 02);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
4. Camat adalah perangkat daerah di suatu wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
PEMILIHAN LURAH DESA Bagian Kesatu
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) BPD memberitahukan kepada Lurah Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Lurah Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya masa jabatan Lurah Desa serta kewajiban Lurah Desa untuk menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan.
Bagian Kedua Tata Tertib
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tata tertib pemilihan Lurah Desa yang disahkan oleh BPD.
- (2) Tata tertib pemilihan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
- b. jadwal pemilihan Lurah Desa;
- c. pendaftaran pemilih;
- d. penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
- e. pengajuan keberatan masyarakat;
- f. pelaksanaan kampanye;
- g. pelaksanaan masa tenang;
- h. waktu pembukaan dan penutupan pelaksanaan pemungutan suara;
- i. pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara;
- j. larangan dan sanksi;
- k. mekanisme pemilihan final;
- l. sumber biaya; dan
- m. ketentuan penutup.
- (3) Pengesahan tata tertib oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
Bagian Ketiga
Anggaran Biaya Pemilihan Lurah Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Anggaran Biaya Pemilihan Lurah Desa dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Mekanisme pengelolaan Anggaran Biaya Pemilihan Lurah Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Panitia Pemilihan menyusun rencana rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah Desa yang paling sedikit memuat :
- a. jumlah biaya yang dianggarkan dalam APBDesa;
- b. perincian penggunaan dan alokasi belanja; dan
- c. jumlah belanja yang direncanakan.
- (2) Rancangan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD.
- (3) Dalam rangka pembahasan rancangan rencana anggaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD meminta pertimbangan Lurah Desa, pamong desa dan perwakilan tokoh masyarakat.
- (4) BPD menetapkan rencana anggaran biaya pemilihan Lurah Desa dengan Keputusan BPD.
Bagian Keempat Petugas Pendaftaran Pemilih
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Petugas Pendaftaran Pemilih yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pendaftaran Pemilih bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
Bagian Kelima KPPS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS dengan keputusan panitia.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada masing-masing TPS.
- (3) Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus netral dari warga masyarakat yang tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu termasuk menantu, mertua dan ipar dengan calon Lurah Desa.
- (4) Dalam hal terdapat petugas KPPS yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Panitia Pemilihan memberhentikan yang bersangkutan dan dilakukan penggantian yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan mengambil sumpah dan memberikan bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan suara kepada petugas KPPS sebelum dimulainya pelaksanaan tugas KPPS.
- (6)
- Susunan kata-kata sumpah bagi petugas KPPS adalah sebagai berikut : 'Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan berkerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Lurah Desa ....., tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.'
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
Bagian Keenam
Pendaftaran Pemilih
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan petugas pendaftaran pemilih dengan mendatangi Kepala Keluarga.
- (2) Petugas pendaftaran pemilih mencatat calon pemilih yang memenuhi persyaratan ke dalam formulir pendaftaran pemilih.
- (3) Formulir pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) yaitu 1 (satu) lembar untuk calon pemilih, dan 1 (satu) lembar untuk petugas pendaftaran pemilih.
- (4) Formulir pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. nama;
- b. jenis kelamin;
- c. tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir;
- d. umur;
- e. status perkawinan; dan
- f. alamat.
- (5) Data pada formulir pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam daftar pemilih yang disusun menurut abjad atau kelompok keluarga pada wilayah TPS.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
- (2) Hasil penelitian dan penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara setelah masa pengajuan saran dan usul penyempurnaan dituangkan dalam Berita Acara Penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara.
- (3) Daftar Pemilih Sementara yang telah disempurnakan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Panitia Pemilihan menginformasikan kepada masyarakat bahwa akan diselenggarakan pemilihan Lurah Desa melalui pertemuan, siaran keliling dan/atau dengan menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat seperti balai desa, balai padukuhan atau tempat lain.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
- a. persyaratan;
- b. ketentuan pendaftaran bakal calon; dan
- c. tempat dan waktu pendaftaran.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Penduduk desa setempat yang akan mencalonkan diri mengajukan surat lamaran dilampiri berkas persyaratan dan dibuat rangkap 3 (tiga) pada waktu dan tempat yang ditetapkan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia memberikan tanda terima kepada penduduk desa yang mendaftarkan diri menjadi bakal calon.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Lurah Desa yang masih menjabat apabila mencalonkan diri lagi harus mengajukan permohonan ijin cuti sebelum pendaftaran.
- (2) Permohonan ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lurah Desa yang bersangkutan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat mengajukan permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa disertai usulan pejabat yang akan ditunjuk sebagai Pejabat Yang Mewakili Lurah Desa.
- (4) Bupati menerbitkan surat ijin cuti bagi Lurah Desa yang bersangkutan terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan lamaran sampai dengan ditetapkannya calon Lurah Desa Terpilih.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Bakal calon Lurah Desa yang tidak dapat melampirkan fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Apabila dalam pengisian lowongan Lurah Desa hanya di dapat calon tunggal, maka pemilihan Lurah Desa dapat dilaksanakan dengan melawan kotak kosong setelah mendapatkan ijin dari Bupati.
- (2) Apabila setelah perpanjangan penjaringan tidak didapat bakal calon, maka Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa.
- (3)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan terhadap bakal calon Lurah Desa yang telah ditetapkan.
- (2) Penyaringan bakal calon Lurah Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. tahap penelitian administrasi bakal calon Lurah Desa;
- b. tahap penetapan calon Lurah Desa;
- c. tahap pengumuman calon Lurah Desa;
- d. tahap pengajuan keberatan; dan
- e. tahap penetapan hasil penyaringan.
- (3) Bakal calon Lurah Desa yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada BPD.
- (2)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Tanda gambar Calon yang Berhak Dipilih dapat berupa pasfoto atau gambar buah-buahan.
- (2) Apabila tanda gambar Calon yang Berhak Dipilih berupa pasfoto calon, maka pasfoto yang digunakan sama dengan pasfoto yang digunakan dalam persyaratan pendaftaran.
Paragraf 2 Pengundian Nomor Urut
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1) Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat pengundian nomor urut Calon yang Berhak Dipilih.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih atau kuasa yang ditunjuk, saksi, serta perwakilan masyarakat yang berhak memilih.
- (3) Ketidakhadiran salah satu unsur peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi keabsahan rapat sepanjang telah diundang secara layak.
- (4) Sebelum dilaksanakan pengundian nomor urut Calon yang Berhak Dipilih, Panitia Pemilihan mengumumkan Calon yang Berhak Dipilih dengan membacakan Berita Acara Penetapan Calon yang Berhak Dipilih.
- (5) Panitia Pemilihan menetapkan hasil pengundian nomor urut calon Berita Acara.
Bagian Kesepuluh Pemungutan Suara
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
Panitia Pemilihan mensosialisasikan kepada warga masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara, tentang :
- a. pelaksanaan pemungutan suara;
- b. tata cara pemungutan suara;
- c. dan lain-lain berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
- (1) Alokasi waktu pelaksanaan pemungutan suara diatur oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 4 (empat) jam.
- (2) Apabila semua pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap telah menggunakan hak pilihnya sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir maka ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dikecualikan.
- (3) Alokasi waktu pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk alokasi waktu dalam hal terjadi perpanjangan waktu pemungutan suara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
- (1) Surat penugasan saksi dari Calon yang Berhak Dipilih diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Masing-masing Calon yang Berhak Dipilih menugaskan 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS dan 1 (satu) orang pada rekapitulasi tingkat desa.
- (3) Ketidakhadiran saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
- (1) Pemberian suara kepada Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan dalam Pemungutan Suara Lurah Desa.
- (2) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan petugas KPPS memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, selanjutnya menutup, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel panitia.
- (3) Pemilih yang hadir diberi surat suara dengan menyerahkan surat panggilan atau undangan.
- (4) Pemilih yang menerima surat suara dalam keadaan rusak/cacat, berhak meminta ganti surat suara dan menyerahkan kembali surat suara yang rusak/cacat.
- (5) Penggantian surat suara karena rusak/cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan 1 (satu) kali.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
- (1) KPPS melaporkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan secara tertulis melalui surat dan/ atau pesan singkat dari nomor yang telah ditetapkan.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan sahnya pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Lurah Desa setelah terpenuhinya quorum dalam Berita Acara.
- (3) Panitia Pemilihan memerintahkan ketua KPPS untuk mengumumkan sahnya pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS sebelum dilakukan penghitungan suara.
- (4) Perpanjangan waktu pemungutan suara tidak dilaksanakan pada TPS yang seluruh jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap telah menggunakan hak pilihnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
- (1) KPPS menghitung perolehan suara dengan meneliti setiap lembar surat suara dan mencatat di papan tulis yang telah disiapkan dengan disaksikan para saksi.
- (2) Papan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kertas plano.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan penghitungan suara.
- (4) Penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap TPS dalam satu titik penghitungan.
- (5) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pemilihan saat itu juga.
- (6) Berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak mempengaruhi keabsahan hasil penghitungan suara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
- (1) Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara pada hari itu juga setelah menerima Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari semua KPPS.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Ketua KPPS, dan unsur masyarakat.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghadirkan saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon.
- (4) Ketidakhadiran saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi keabsahan hasil rekapitulasi.
- (5)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
- (1) Pemungutan suara final dilaksanakan tanpa melalui proses penjaringan dan penyaringan bakal calon, pengundian nomor urut, kampanye, serta pendaftaran pemilih.
- (2) Dalam pemungutan suara final, nomor urut yang digunakan oleh Calon yang Berhak Dipilih adalah nomor undian yang telah digunakan pada pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan membacakan Berita Acara Hasil Pemilihan final pada saat itu juga.
- (4) Berita Acara Hasil Pemilihan final sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua BPD pada saat itu juga.
Bagian Keduabelas Penetapan Calon Terpilih
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 27
- (1) BPD menyelenggarakan rapat paripurna istimewa untuk membahas laporan hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) dan Pasal 26 ayat (4) pada hari itu juga.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan dan menetapkan calon Lurah Desa terpilih.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota BPD.
- (4) Hasil penilaian dan penetapan calon Lurah Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD.
Bagian Ketigabelas Pelaporan Pertanggungjawaban
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 28
- (1) Panitia Pemilihan membuat laporan pelaksanaan pemilihan Lurah Desa yang memuat seluruh hasil pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan termasuk pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setalh pelaksanaan pemilihan Lurah Desa.
- (3) ## BAB III
PENGESAHAN CALON LURAH DESA TERPILIH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 29
- (1) Calon Lurah Desa Terpilih dimintakan pengesahan kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengesahan Calon Lurah Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
- a. keputusan BPD hasil penilaian pemilan Lurah Desa;
- b. keputusan BPD tentang penetapan Calon Lurah Desa Terpilih;
- c. berkas lamaran Calon Lurah Desa Terpilih; dan
- d. berkas-berkas proses pelaksanaan pemilihan Lurah Desa.
- (3) Camat menyampaikan permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa.
- (4) Bupati mengesahkan Calon Lurah Desa Terpilih dengan Keputusan Bupati.
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN LURAH DESA
BAB IV - PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN LURAH DESA
Pasal 30
- (1) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Lurah Desa terpilih diselenggarakan di desa yang bersangkutan atau tempat lain.
- (2) Tata urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Lurah Desa adalah sebagai berikut :
- a. pembukaan;
- b. menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- c. pembacaan Keputusan Bupati;
- d. pengambilan sumpah/janji;
- e. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/janji;
- f. Kata Pelantikan;
- g. penyematan Tanda Jabatan Lurah Desa dan penyerahan Keputusan Bupati;
- h. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
- i. Sambutan Bupati;
- j. doa;
- k. menyanyikan lagu Bagimu Negeri; dan
- l. penutup.
BAB IV - PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN LURAH DESA
Pasal 31
- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Lurah Desa adalah BPD.
- (2) Penyelenggaraan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Lurah Desa dilaksanakan secara khidmat dengan menerapkan prinsip kesederhanaan.
- (3) Biaya penyelenggaraan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Lurah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
SANKSI DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI BAGI LURAH DESA Bagian Kesatu Sanksi Bagi Lurah Desa
BAB V
Pasal 32
- (1) Lurah Desa yang terbukti melanggar larangan bagi Lurah Desa dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. teguran tertulis;
- b. pemberhentian sementara; dan
- c. pemberhentian.
6. Sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan secara bertahap dengan waktu pemberian teguran
7. selama 30 (tiga puluh) hari berupa :
- a. teguran tertulis kesatu yang bersifat pembinaan;
- b. teguran tertulis kedua yang bersifat peringatan; dan
- c. teguran tertulis ketiga yang bersifat peringatan keras.
- (4) Pemberian sanksi berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat disertai dengan pengurangan hak-hak Lurah Desa.
- (5) Sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan kepada Lurah Desa yang mengabaikan teguran Bupati.
Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi
BAB V
Pasal 33
- (1) Pengenaan sanksi bagi Lurah Desa dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. BPD menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota untuk membahas usul pengenaan sanksi bagi Lurah Desa;
- b. usul pengenaan sanksi bagi Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- c. Camat menyampaikan bahan pertimbangan bagi Bupati untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan sanksi bagi Lurah Desa;
- d. Bupati dapat memerintahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap materi usul BPD; dan
- e. Bupati menetapkan atau tidak menetapkan sanksi bagi Lurah Desa.
- (2) Dalam hal Bupati memberikan sanksi berupa teguran tertulis, BPD dan Camat diberikan wewenang untuk melakukan pemantauan pengenaan sanksi kepada Lurah Desa dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Laporan BPD dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan keputusan.
9. (3)
- (4) Apabila Lurah Desa telah mengindahkan teguran sebelum dikenai sanksi diberhentikan, BPD mengusulkan kepada Bupati untuk mengembalikan hakhak Lurah Desa yang bersangkutan.
BAB VI - PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 34
Lurah Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.
Bagian Kedua Pemberhentian Karena Meninggal Dunia
BAB VI - PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 35
- (1) Pemerintah Desa menyampaikan Kutipan Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2)
BAB VI - PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 36
- (1) Lurah Desa yang mengajukan permohonan pengunduran diri menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Pimpinan BPD.
- (2)
BAB VI - PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 37
Lurah Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Lurah Desa;
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban Lurah Desa; dan/atau
- f. melanggar larangan bagi Lurah Desa.
BAB VI - PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 38
- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah Desa, BPD menyelenggarakan rapat untuk membahas usul pemberhentian Lurah Desa yang berakhir masa jabatannya yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (2) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
3. Berita Acara Rapat mengenai usul pemberhentian Lurah Desa; dan
- a. b. Keputusan Pengangkatan sebagai Lurah Desa.
- (3) Usul pemberhentian Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan usul pengesahan Calon Lurah Desa Terpilih atau pengangkatan Penjabat Lurah Desa.
- (4) Bupati menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Lurah Desa atau Penjabat Lurah Desa dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 39
- (1) Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dengan alasan:
- a. sakit lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut; atau
- b. tidak masuk kerja atau tidak melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan.
- (2) BPD menyelenggarakan rapat yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD untuk membahas usul pemberhentian Lurah Desa dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (3) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Lurah Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
- a. Berita Acara Rapat mengenai usul pemberhentian Lurah Desa yang juga memuat bahan pertimbangan bagi Bupati dalam mengambil keputusan;
- b. keputusan pengangkatan sebagai Lurah Desa;
- c. bukti pendukung yang cukup antara lain :
- 1) presensi Lurah Desa;
- 2) surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit; dan
- 3) bukti pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (4) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Lurah Desa karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
- a. Berita Acara Rapat mengenai usul pemberhentian Lurah Desa yang juga memuat bahan pertimbangan bagi Bupati dalam mengambil keputusan; dan
- b. bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (5) Usul pemberhentian Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan usul pengangkatan Penjabat Lurah Desa.
- (6) Bupati menolak atau mengabulkan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
BAB VI - PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 41
- (1) ## BAB VII PENJABAT LURAH DESA Bagian Kesatu
Pengangkatan Penjabat Lurah Desa
BAB VI - PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 42
- (1) Usul pengangkatan Penjabat Lurah Desa disampaikan oleh Camat kepada Bupati setelah mendapatkan pertimbangan BPD.
- (2) Yang dapat diusulkan menjadi Penjabat Lurah Desa adalah Carik Desa atau pejabat pada kecamatan setempat.
- (3) Penjabat Lurah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan melaksanakan tugas sampai dengan diangkatnya Lurah Desa yang definitif.
- (4) Tata urutan Upacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Penjabat Lurah Desa meliputi:
- a. pembukaan;
- b. menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- c. pembacaan Keputusan Bupati;
- d. pengambilan sumpah/janji;
- e. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
- f. Kata Pelantikan;
- g. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
- h. Sambutan Bupati;
- i. doa;
- j. menyanyikan Lagu Bagimu Negeri; dan
- k. penutup.
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji Penjabat Lurah Desa adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Penjabat Lurah Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
Bagian Kedua
Wewenang dan Kewajiban Penjabat Lurah Desa
BAB VI - PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 43
- (1) Wewenang dan kewajiban Penjabat Lurah Desa sama dengan wewenang dan kewajiban Lurah Desa, kecuali mengadakan pengisian jabatan Pamong Desa.
- (2) Penjabat Lurah Desa dapat melaksanakan pengisian Pamong Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan BPD dalam pengisian Pamong Desa, Penjabat Lurah Desa membuat surat permohonan kepada BPD.
- (4) BPD dapat menolak atau menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ## BAB VIII
PEJABAT YANG MEWAKILI LURAH DESA Bagian Kesatu
Pengangkatan Pejabat Yang Mewakili Lurah Desa
BAB VI - PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 44
- (1) Dalam hal Lurah Desa berhalangan selama 7 (tujuh) hari kerja dan paling lama 3 (tiga) bulan, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan permohonan ijin Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa disertai usulan pejabat yang mewakili Lurah Desa.
- (3) Bupati memberikan ijin kepada Lurah Desa disertai perintah kepada Camat untuk menetapkan pengangkatan pejabat yang mewakili Lurah Desa.
Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban Pejabat Yang Mewakili Lurah Desa
BAB VI - PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 45
- (1) Pejabat yang mewakili Lurah Desa melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Lurah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehari-hari.
- (2) Dalam hal Pejabat yang mewakili Lurah Desa akan melaksanakan kebijaksanaan yang bersifat khusus, maka harus berkonsultasi dengan BPD dan mendapatkan persetujuan Camat dan Bupati.
- (3) Kebijaksanaan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengisian lowongan pamong desa dan pengelolaan tanah kas desa.
- (4) Pejabat yang mewakili Lurah Desa wajib melaporkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada Lurah Desa sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DESA
BAB IX - BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DESA
Pasal 46
- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Lurah Desa yang bersumber dari partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Lurah Desa berupa uang dan/atau barang yang diberikan kepada panitia dan/atau pemerintah desa yang antara lain adalah:
- a. biaya pendaftaran bakal calon Lurah Desa;
- b. bantuan sukarela dari masyarakat; dan
- c. bentuk partisipasi lainnya yang ditetapkan oleh panitia.
- (2) Biaya pendaftaran bakal calon Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam tata tertib pemilihan Lurah Desa.
- (3) Besaran biaya pendaftaran bakal calon Lurah Desa disesuaikan dengan kondisi desa setempat dengan memperhatikan tingkat penghasilan masyarakat desa dan kemampuan keuangan desa paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Bantul pada tanggal 10 September 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ## RIYANTONO BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 52 ## BAB X ## CONTOH KEPUTUSAN, SURAT, BERITA ACARA, MODEL CAP/STEMPEL PANITIA PEMILIHAN, DAN SURAT SUARA ## Pasal 47 Contoh keputusan, surat, berita acara, model cap/stempel panitia pemilihan, surat suara dan kelengkapan pengambilan sumpah/janji sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 76 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 59 Tahun 2008) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 September 2013

BUPATI BANTUL,


SRI SURYA WIDATI

## LAMPIRAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG 10 September 2013 NOMOR 2 TAHUN 2013

## 1. Contoh Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan

## KOP BPD

## KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA...KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

NOMOR... TAHUN ...

## TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA...,

Menimbang

Mengingat

- bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tantang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tantang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
8. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ...tentang ....;
9. dst....

## MEMUTUSKAN:

| Menetapkan | : | |
|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KESATU | : | Membentuk Panitia Pemilihan Lurah Desa ...Kecamatan ... Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah: a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Lurah Desa yang disahkan BPD; b. .....dst |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD. |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. |

KELIMA

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di...

pada tanggal...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA...

KETUA,

cap dan tanda tangan (nama lengkap tanpa gelar )

## TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat ....;
4. Lurah Desa....;
5. Panitia Pemilihan ....
6. Dst...

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA... KECAMATAN... KABUPATEN BANTUL NOMOR ...TAHUN ... TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

## SUSUNAN DAN PERSONALIA

DESA...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

cap dan tanda tangan (nama lengkap tanpa gelar)

2. Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa

## KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

NOMOR ... TAHUN ...

## TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH DESA.... KECAMATAN .....

KABUPATEN BANTUL TAHUN ....

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA...,

- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan Lurah Desa ..... Kecamatan .... Kabupaten Bantul, perlu diatur dengan tata tertib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa;
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tantang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tantang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;

## Menimbang

## Mengingat

Menetapkan : KESATU :

7. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ...tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ....;
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul Nomor ... tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan ....
9. ....

## MEMUTUSKAN:

Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di...

pada tanggal...

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ... KETUA, cap dan tanda tangan

(nama lengkap tanpa gelar)

## Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Camat ...;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa...;
4. Lurah Desa;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

## 3. Contoh Keputusan BPD tentang Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa

## KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL NOMOR ... TAHUN ...

## TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ... KECAMATAN .... KABUPATEN BANTUL NOMOR ..... TAHUN .... TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH DESA .... KECAMATAN .... KABUPATEN BANTUL TAHUN ...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....,

- Menimbang :

## Mengingat :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tantang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa, tata tertib pemilihan Lurah Desa disahkan dengan Keputusan BPD;
- b. bahwa rapat Badan Permusyawaratan Desa menyepakati untuk mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Desa.... Nomor .... Tahun ... tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa .... ;
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;

Menetapkan :

KESATU :

Mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Desa.... Nomor .... Tahun ... tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa .....

KEDUA

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.......

pada tanggal...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA.....

KETUA, cap dan tanda tangan

(nama lengkap tanpa gelar)

## Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Camat .....;
3. Lurah Desa....;
4. Panitia Pemilihan Lurah Desa .....;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tantang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tantang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
7. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ...tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ....;
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul Nomor ... tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan ....;
9. dst....

## MEMUTUSKAN:

4. Contoh Keputusan BPD tentang Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Lurah Desa

## KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

## KECAMATAN ...KABUPATEN BANTUL NOMOR... TAHUN ...

## TENTANG

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN LURAH DESA ...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA ...,

Menimbang

Mengingat

- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tantang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa, BPD menetapkan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Lurah Desa berdasarkan pertimbangan Lurah Desa, Pamong Desa dan tokoh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Lurah Desa ....;
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tantang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;

Menetapkan : KESATU :

- KEDUA :
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tantang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
7. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ...tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ....;
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul Nomor ... tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan ....;
9. dst....

## MEMUTUSKAN:

Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Lurah Desa ..... dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di... pada tanggal...

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....

## KETUA,

cap dan tanda tangan (nama lengkap tanpa gelar

## Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Camat ...;
3. Lurah Desa ...;
4. Panitia Pemilihan Lurah Desa ....

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

)

## 5. Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Petugas Pendaftaran Pemilih

## KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL NOMOR ... TAHUN ...

## TENTANG

## PETUGAS PENDAFTARAN PEMILIH

## PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ....,

- a. bahwa untuk membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pendaftaran pemilih dipandang perlu menetapkan petugas pendaftaran pemilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Petugas Pendaftaran Pemilih;
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tantang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tantang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
7. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ...tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ....;

Menimbang

## Mengingat

8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul Nomor ... tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan ....;
9. dst....

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Petugas Pendaftaran Pemilih pada pemilihan Lurah Desa ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Petugas Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

1.

...;

2.

...;

3. dst.

KETIGA

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Petugas Pendaftaran Pemilih bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

KEEMPAT

- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di...

pada tanggal...

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....

KETUA,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap tanpa gelar)

## TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Camat ....;
3. Lurah Desa....;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa...; dan
5. Petugas Pendaftaran Pemilih.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA... KECAMATAN.... KABUPATEN BANTUL NOMOR ....TAHUN ... TENTANG PETUGAS PENDAFTARAN PEMILIH

## SUSUNAN DAN PERSONALIA

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA..... KETUA, cap dan tanda tangan (nama lengkap tanpa gelar)

6. Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

## KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL NOMOR ... TAHUN ...

## TENTANG

## PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

## PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ...,

Menimbang

## Mengingat

- a. bahwa untuk membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di masing-masing TPS dipandang perlu membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tantang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tantang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

1.

Menetapkan : KESATU :

7. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ...tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ....;
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul Nomor ... tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan ....;
9. dst....

## MEMUTUSKAN:

- Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1.

...;

2.

...;

3. dst.
2. : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
3. : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di... pada tanggal...

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....

KETUA, cap dan tanda tangan

(nama lengkap tanpa gelar)

## TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Camat ....;
3. Lurah Desa....;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa...; dan
5. KPPS.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA... KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL NOMOR ....TAHUN ... TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

## SUSUNAN DAN PERSONALIA

## PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA..... KETUA,

cap dan tanda tangan (nama lengkap tanpa gelar)

7. Contoh Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Bila Tidak Memerlukan Perpanjangan Waktu Penjaringan Bakal Calon

## PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA... KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

## BERITA ACARA

## HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON

NOMOR : ________________

Pada hari ini, ... tanggal ... ( ditulis dengan huruf ) ... bulan ... ( ditulis dengan huruf ) ... tahun ... (ditulis dengan huruf) bertempat di ..., Panitia Pemilihan Lurah Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat hasil penjaringan bakal calon Lurah Desa yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan.

Berdasarkan hasil penjaringan, bakal calon yang terdaftar telah memenuhi ketentuan jumlah bakal calon paling sedikit 3 (tiga) orang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013.

Adapun bakal calon yang dapat mengikuti tahap berikutnya adalah:

1. Nama

:

Tempat, tgl lahir

:

Alamat

:

2. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

## Yang Membuat Berita Acara :

An. Panitia Pemilihan Lurah Desa....,

1. Ketua

....(

nama).....

(...(tanda tangan).......)

2. Sekretaris

....(

nama).....

(...(tanda tangan).......)

8. Contoh Berita Acara Hasil Penjaringan Apabila Perlu Perpanjangan Waktu Penjaringan Bakal Calon

## PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA... KECAMATAN.....KABUPATEN BANTUL

## BERITA ACARA HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON

## NOMOR : ________________

Pada hari ini, ..... tanggal .....( ditulis dengan huruf ) bulan ...( ditulis dengan huruf ) tahun ...( ditulis dengan huruf ) bertempat di ..., Panitia Pemilihan Lurah Desa.... Kecamatan ... Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat hasil penjaringan bakal calon Lurah Desa yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan.

Bahwa berdasarkan hasil penjaringan bakal calon yang terdaftar belum memenuhi ketentuan jumlah bakal calon paling sedikit 3 (tiga) orang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013, sehingga waktu penjaringan bakal calon perlu diperpanjang selama 6 (enam) hari kalender mulai dari tanggal... ....( ditulis dengan huruf ) bulan... .....( ditulis dengan huruf ) tahun... .....( ditulis dengan huruf ) sampai dengan tanggal... .....( ditulis dengan huruf ) bulan... .....( ditulis dengan huruf ) tahun... .....( ditulis dengan huruf ).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

## Yang Membuat Berita Acara :

An. Panitia Pemilihan Lurah Desa....,

1. Ketua

....(

nama).....

(...(tanda tangan).......)

2. Sekretaris ....(

nama).....

(...(tanda tangan).......)

9. Contoh Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Setelah Perpanjangan Waktu Penjaringan Bakal Calon.

## PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ...

## KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

## BERITA ACARA HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON NOMOR : ________________

Pada hari ini, ..... tanggal .....( ditulis dengan huruf ) bulan ...( ditulis dengan huruf ) tahun ...( ditulis dengan huruf ) bertempat di ..., Panitia Pemilihan Lurah Desa.... Kecamatan ... Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat membahas hasil penjaringan bakal calon Lurah Desa setelah perpanjangan waktu penjaringan bakal calon yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Pemilihan.

Penjaringan bakal calon yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 menghasilkan bakal calon yang dapat mengikuti tahap berikutnya sebagai berikut:

1. Nama

:

Tempat, tgl lahir

Alamat

:

:

2. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :

An. Panitia Pemilihan Lurah Desa....,

1. Ketua

....(

nama).....

(...(tanda tangan).......)

2. Sekretaris

....(

nama).....

(...(tanda tangan).......)

10. Contoh Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Setelah Perpanjangan Waktu Penjaringan Bakal Calon Namun Tidak Terdapat Bakal Calon

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.........

KECAMATAN.........KABUPATEN BANTUL

## BERITA ACARA HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON NOMOR : ________________

Pada hari ini, ..... tanggal .....( ditulis dengan huruf ) bulan ...( ditulis dengan huruf ) tahun ...( ditulis dengan huruf ) bertempat di ..., Panitia Pemilihan Lurah Desa.... Kecamatan ... Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat hasil penjaringan bakal calon Lurah Desa setelah perpanjangan waktu yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Pemilihan.

Berdasarkan hasil penjaringan bakal calon yang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013, tidak didapatkan bakal calon yang dapat mengikuti tahap berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :

An. Panitia Pemilihan Lurah Desa....,

1. Ketua

....(

nama).....

(...(tanda tangan).......)

2. Sekretaris

....(

nama).....

(...(tanda tangan).......)

## 11. Contoh Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi

## PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

## BERITA ACARA

## HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI NOMOR : ________________

Pada hari ini, ... tanggal .....( ditulis dengan huruf ) bulan ...( ditulis dengan huruf ) tahun ...( ditulis dengan huruf ) bertempat di ..., Panitia Pemilihan Lurah Desa.... Kecamatan ... Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat membahas Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan.

Penelitian persyaratan administrasi dilakukan terhadap .....( ditulis dengan huruf ) bakal calon dengan hasil sebagai berikut:

1. Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi adalah:

- a. ...(nama)... alamat ....

- b. ...(nama)... alamat ....

- c. dst.

2. Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi adalah:

- a. ...(nama)... alamat ....

- b. ...(nama)... alamat ....

- c. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :

An. Panitia Pemilihan Lurah Desa....,

1. Ketua ....(

nama).....

(...(tanda tangan).......)

2. Sekretaris ....(

nama).....

(...(tanda tangan).......)

## 12. Contoh Berita Acara Penetapan Calon Lurah Desa

## PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

## BERITA ACARA PENETAPAN CALON LURAH DESA NOMOR : ________________

Pada hari ini, ... tanggal .....( ditulis dengan huruf ) bulan ...( ditulis dengan huruf ) tahun ...( ditulis dengan huruf ) bertempat di ..., Panitia Pemilihan Lurah Desa.... Kecamatan ... Kabupaten Bantul setelah memperhatikan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon Lurah Desa sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Nomor ......, tanggal, menetapkan calon Lurah Desa sebagai berikut:

1. ...(nama)... alamat ....

2. ...(nama)... alamat ....

3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :

An. Panitia Pemilihan Lurah Desa....,

1. Ketua ....(

nama).....

(...(tanda tangan).......)

2. Sekretaris ....(

nama).....

(...(tanda tangan).......

13. Contoh Berita Acara Pelaksanaan Masa Pengajuan Keberatan terhadap Calon Lurah Desa, dalam Hal Tidak Terdapat Pengajuan Keberatan

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.........

KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

## BERITA ACARA

## PELAKSANAAN MASA PENGAJUAN KEBERATAN NOMOR : ________________

Pada hari ini, ..... tanggal .....( diketik dengan huruf ) bulan ...( diketik dengan huruf ) tahun ...( diketik dengan huruf ) bertempat di ..., Panitia Pemilihan Lurah Desa.... Kecamatan ... Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat membahas pelaksanaan masa pengajuan keberatan terhadap calon Lurah Desa yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Pemilihan.

Dalam masa pengajuan keberatan terhadap calon Lurah Desa yang dilaksanakan tanggal ... ( diketik dengan huruf ) sampai dengan tanggal ... ( diketik dengan huruf ), tidak ada pengajuan keberatan terhadap calon Lurah Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :

An. Panitia Pemilihan Lurah Desa....,

1. Ketua ....(

nama).....

(...(tanda tangan).......)

2. Sekretaris ....(

nama).....

(...(tanda tangan).......)

## 14. Contoh Berita Acara Pelaksanaan Masa Pengajuan Keberatan Terhadap Calon Lurah Desa, dalam Hal Terdapat Pengajuan Keberatan

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.........

KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

## BERITA ACARA

## PELAKSANAAN MASA PENGAJUAN KEBERATAN NOMOR : ________________

Pada hari ini, ..... tanggal .....( diketik dengan huruf ) bulan ...( diketik dengan huruf ) tahun ...( diketik dengan huruf ) bertempat di ..., Panitia Pemilihan Lurah Desa.... Kecamatan ... Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat membahas pelaksanaan masa pengajuan keberatan terhadap calon Lurah Desa yang dihadiri oleh Ketua, S