PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2016 tentang JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAEARAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUHA (berlaku 7 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAEARAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, bahwa pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ;
- b. bahwa penetapan jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha memungkinkan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan lebih fleksibel namun tetap sejalan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara R.I. Nomor 4355);
5. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keungan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lembar Negara R.I Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264);
6. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 TentangRumahSakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, TambahanLembar Negara RI Nomor 5072;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56001);Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasundang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara R.I. Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Infromasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, TambahanLembaran Negara R.I. Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2005 Nomor 165.Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara R.I. 4737);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4264);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lemabara Negara R.I. Nomor 5265);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);
Memperhatikan :
Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 224 Tahun 2014 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUHA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijualkan tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi danproduktivitas.
5. BLUD RSUD Labuha adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyedia jasa layanan penyembuhan yang diberikan tanpa mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi danproduktivitas.
7. Pengadaanbarang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
6. Fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Labuha adalah keleluasaan dalam menentukan pedoman/kebijakan pengadaan barang/jasa, penentuan jenjang nilai serta pengelolaan keuangan /barang paada batas-batas tertentu yang dikecualikan dar iketentuan yang berlaku umum.
8. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
10. Dalam hal BLUD RSUD Labuha belum memiliki panitia pengadaan barang/jasa, pemilihan penyedia barang/jasa dapat menggunakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) PemerintahKabupaten Halmahera Selatan.
9. Panitia Pengadaan adalah Tim/Unit pada RSUD Labuha yang dibentuk oleh Direktur RSUD Labuha yang ditugaskan untuk melaksanakan pemelihan penyedia barang/jasa dilingkungan RSUD Labuha
11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang diangkat oleh Direktur RSUD untuk melaksanakan pemelihan penyediabarang/jasa
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
BAB II - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 2
- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD meliputi pengadaan untuk memperoleh
:
- a. Barang Dalam Rangka Operasional Pelayanan
- b. Barang Bukan Dalam Rangka Operasional Pelayanan
- c. Pekerjaan kontruksi;
- d. Jasa konsultansi;
- e. Jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan
BAB II - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 3
- (1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas,efisiensi dan dan/atau ekonomis yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
- a. Jasa layanan;
- b. Hibah tidak terkait
- c. Hasilkerjasamadenganpihak lain;
- d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
BAB II - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 4
- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) dilaksanakan
BAB II - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 5
- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan.
- (2) Panitia pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
BAB II - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 6
Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diselenggarakan ## BAB III
BAB II - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 7
Dalam hal pelaksanaan pemelihan penyedia barang/jasa tidak dapat dilaksanakan oleh panitia pengadaan baik karena keterbatasan waktu, kesiapan panitia, atau sebab lainnya, maka Pimpinan BLUD dapat meminta bantuan kepada Unit layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Halmahera selatan untuk melaksanakannya dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan ini
BAB II - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 8
Hal-hal lain yang bersifat teknis pelaksanaan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Labuha dengan berpedoman pada pelaksanaan praktek bisnis yang sehat atas persetujuan Bupati.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Labuha pada tanggal 7 Januari 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001 BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 1

Distribusi: Salinan Sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM

Verifikasi: TTD ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008 ## Pasal 9

Penetapan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Labuha pada tanggal 7 Januari 2016

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA SELATAN, MUHAMMAD KASUBA