PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang PRODUK HUKUM DAERAH (berlaku 27 Juni 2007)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah perlu diatur jenis, bentuk dan prosedur penyusunan serta pengundangan Produk Hukum Daerah secara terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Produk Hukum Daerah;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
9. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci.
11. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak perencanaan sampai dengan pengundangan.
13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrument perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
BAB II - AZAS Pasal 2
Pasal 2
Produk Hukum Daerah dibentuk
BAB II - AZAS Pasal 2
Pasal 3
- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah mengandung asas:
- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Produk Hukum yang bersangkutan.
BAB III - JENIS DAN SIFAT PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 4
Pasal 4
Produk Hukum Daerah bersifat pengaturan dan penetapan.
BAB III - JENIS DAN SIFAT PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 4
Pasal 5
- (1) Produk Hukum Daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 meliputi :
- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Produk Hukum Daerah bersifat Penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 meliputi :
- a. Keputusan Bupati; dan
- b. Instruksi Bupati.
- (3) Jenis Produk Hukum Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB IV - TEKNIK DAN KERANGKA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 6
Pasal 6
Teknik penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - TEKNIK DAN KERANGKA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 6
Pasal 7
- (1) Kerangka penyusunan Produk Hukum Daerah pada umumnya terdiri dari :
- a. Judul;
- b. Pembukaan;
- c. Batang Tubuh;
- d. Penutup;
- e.
PENJELASAN
Pembukaan
(jika diperlukan); dan
- f.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran (jika diperlukan).
- (2) Bentuk dan format Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V MATERI MUATAN Pasal 8

Materi muatan Produk Hukum Daerah harus selaras dengan falsafah Pancasila dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## Pasal 9

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## Pasal 10

Materi muatan Peraturan Bupati adalah seluruh materi muatan untuk menjalankan Peraturan Daerah atau delegasi dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## Pasal 11

Materi muatan Peraturan Bersama Bupati adalah seluruh materi muatan untuk menjalankan Peraturan Bersama Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

Materi muatan Keputusan Bupati adalah berisi materi Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Kebijakan Bupati untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat penetapan.

## Pasal 13

Materi muatan intstruksi Bupati adalah berisi perintah dari Bupati kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

## Bagian Kesatu Peraturan Daerah

## Paragraf 1 Program Legislasi Daerah Pasal 14

- (1) Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program Pembentukan Peraturan Daerah dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
- a. latar belakang dan tujuan pembentukan;
- b. dasar hukum;
- c. sasaran yang ingin diwujudkan;
- d. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;
- e. jangkauan serta arah pengaturan; dan
- f. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

## Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh Pemrakarsa setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan Izin Prakarsa kepada
3. Bupati, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3).
- (3) Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh DPRD dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menetapkan Peraturan Daerah yang merupakan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi daerah atas suatu rancangan Peraturan Daerah.

## Pasal 16

Prolegda ditetapkan setiap tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.

## Pasal 17

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Polegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Panitia Legislasi yang bersifat tidak tetap.
- (3) Tata Cara Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 18

- (1) Hasil Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang pelaksanaanya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Panitia Legislasi.
- (2) Prolegda yang telah memperoleh kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Daftar rancangan Peraturan Daerah yang tersusun dalam Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di surat kabar lokal untuk diketahui oleh masyarakat.

## Paragraf 2 Persiapan Pembentukan Pasal 19

- (1) Dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah, pemrakarsa dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik.
- (2) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan bagian hukum dan pelaksanaannya dapat berkerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Naskah akademik disertakan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

## Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Daerah disusun oleh SKPD Pemrakarsa.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah serta naskah akademik disampaikan oleh pimpinan SKPD Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bagian Hukum, materi muatan yang akan diatur tetap disusun oleh SKPD Pemrakarsa.

## Pasal 21

- (1) Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Ketua;
- b. Pimpinan SKPD Pemrakarsa sebagai Wakil Ketua;
- c. Kepala Bagian Hukum sebagai Sekretaris; dan
- d. Unsur SKPD/Instansi terkait sebagai Anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan;
- b. membuat daftar inventarisasi masalah;
- c. membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. menyusun jadwal pembahasan.
- (4) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Bagian Hukum.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 22

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
- a. Tahap I, pembahasan daftar iventarisasi masalah rancangan Peraturan Daerah;
- b. Tahap II, pengambilan keputusan atas rancangan Peraturan Daerah
- (2) Pembahasan Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut:
- a. pengumpulan data, tanggapan dan pertimbangan dari SKPD terkait dan/atau stakeholder yang berkepentingan;
- b. rapat pembahasan antar instansi; atau
- c. instansi vertikal di daerah yang bertugas dan tanggung jawabnya di bidang Peraturan Perundang-undangan untuk diminta tanggapan dan pertimbangan.
- (3) Pembahasan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut:
- a. Laporan hasil pembicaraan tahap I;
- b. Pendapat akhir Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah belum dapat disampaikan dalam Pembahasan Tahap II apabila secara prinsip tidak dapat dicapai kesepakatan untuk diteruskan.

## Pasal 23

- (1) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Pemrakarsa dapat pula mengundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi di bidang sosial, politik, profesi, dan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.

## Pasal 24

Kepala Bagian Hukum melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

## Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa.

## Pasal 27

- (1) Untuk penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan dalam rangka pengumpulan data, tanggapan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf a, Bagian Hukum dapat menyebarluaskan rancangan Peraturan Daerah kepada masyarakat, akademisi, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. media cetak;
- b. media elektronik; dan
- c. cara lainnya.
- (3) Hasil penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah pembahas rancangan Peraturan Daerah untuk penyempurnaan.

## Pasal 28

Rancangan Peraturan Daerah sebelum disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut rancangan Peraturan Daerah terlebih dahulu dikonsultasikan oleh Bagian Hukum bersama SKPD Pemrakarsa kepada Gubernur.

## Pasal 29

Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan hak inisiatif DPRD, sebelum dibahas lebih lanjut dengan Bupati, rancangan Peraturan Daerah terlebih dahulu dikonsultasikan oleh Bagian Hukum dan DPRD kepada Gubernur.

## Bagian Kedua Peraturan Bupati Pasal 30

- (1) Perencanaan Pembentukan Peraturan Bupati dilakukan oleh SKPD Pemrakarsa.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati, Pemrakarsa dapat membentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Tata cara pembentukan Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengharmonisan, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Bupati kepada Bupati berlaku mutatis muntandis ketentuan Bagian Kesatu.

## Bagian Ketiga Keputusan Bupati Pasal 31

- (1) Kepala SKPD adalah pemrakarsa Keputusan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Tata cara pengharmonisan, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati berlaku mutatis muntandis ketentuan Bagian Kesatu.

## Bagian Keempat Instruksi Bupati Pasal 32

- (1) Kepala SKPD adalah pemrakarsa Instruksi Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Tata cara pengharmonisan, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Instruksi Bupati kepada Bupati berlaku mutatis muntandis ketentuan Bagian Kesatu.

## BAB VII

## PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH

## Bagian Kesatu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah

## Paragraf 1 Pemerintah Daerah Kepada DPRD

## Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Bupati disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Sekretaris Daerah menyiapkan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD guna menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah dan keterangan Pemerintah Daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. pejabat yang ditugasi untuk mewakili Bupati dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD;
- b. Judul Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan untuk di bahas.
- (4) Keterangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. latar belakang;
- b. tujuan dasar dan sasaran;
- c. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.
- (5) Surat pengantar dan Keterangan Pemerintah Daerah mengenai rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah.
- (6) Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD, SKPD Pemrakarsa memperbanyak Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

## Pasal 34

Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD, DPRD harus sudah melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

## Paragraf 2 DPRD Kepada Pemerintah Daerah

## Pasal 35

- (1) Tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang disiapkan oleh DPRD disampaikan kepada Bupati dengan surat pengantar pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (3) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan keterangan DPRD tentang Pokok-pokok pikiran Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan yang memuat:
- a. latar belakang;
- b. tujuan dasar dan sasaran;
- c. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.

## Pasal 36

- (1) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan pembahasannya dengan SKPD terkait.
- (2) Pembahasan dengan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyiapkan pandangan dan pendapat Pemerintah Daerah serta menyiapkan saran penyempurnaan yang diperlukan dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah.

## Pasal 37

- (1) Sekretaris Daerah menyiapkan Surat Bupati kepada Pimpinan DPRD guna menyampaikan pandangan dan pendapat Pemerintah Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak surat pimpinan DPRD diterima.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pejabat yang ditugasi untuk mewakili Bupati dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD.
- (3) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan saran penyempurnaan dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah kepada Pimpinan DPRD.

## Pasal 38

Apabila dalam satu masa sidang DPRD, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## Bagian Kedua

## Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## Pasal 39

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati.
- (2) Dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh

Bupati dan Kepala Bagian Hukum atau pejabat yang ditunjuk berkedudukan sebagai Sekretaris.

- (3) Keanggotaan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur SKPD yang terkait dengan subtansi Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 40

- (1) Pembahasan bersama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 39 dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (2) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Tata Tertib DPRD.

## Pasal 41

Pembahasan rancangan peraturan daerah atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 42

Pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik atas inisiatif pemerintah Daerah maupun atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibentuk Tim Asistensi dengan sekretariat berada pada Bagian Hukum.

## Pasal 43

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Tata Tertib DPRD.

## Bagian Ketiga Evaluasi Dan Pengawasan Peraturan Daerah

## Paragraf 1 Evaluasi Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan rencana tata ruang yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Menteri keuangan dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Menteri yang membidangi urusan tata ruang dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan Rencana Tata Ruang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan Rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah.
- (5) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

## Pasal 45

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (5) tidak ditindak lanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan rencana tata ruang wilayah menjadi Peraturan Daerah, maka Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan membatalkan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peraturan Daerah tentang APBD, pembatalan tersebut sekaligus menyatakan berlakunya APBD tahun sebelumnya.

## Paragraf 2 Pengawasan Pasal 46

- (1) Peraturan Daerah disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah disampaikan juga kepada menteri keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah disampaikan juga kepada menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) terkait melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 47

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dengan Keputusan Bupati dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah.

## Pasal 48

Apabila Pemerintah Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

## BAB VIII PENETAPAN

## Bagian Kesatu Peraturan Daerah

## Pasal 49

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

## Pasal 50

Sekretaris Daerah melakukan penyiapan naskah rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 guna penetapannya oleh Bupati.

## Pasal 51

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Naskah peraturan daerah yang telah ditandatangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi Nomor dan Tahun di Bagian Hukum dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penomoran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

## Pasal 52

- (1) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (2) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kalimat Pengesahannya berbunyi: 'Peraturan Daerah ini dinyatakan sah'.
- (3) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

## Bagian Kedua Peraturan Bupati Pasal 53

- (1) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Daerah melakukan penyiapan naskah rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna penetapannya oleh Bupati.
- (3) Naskah Rancangan Peraturan Bupati ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel.

## Pasal 54

- (1) Naskah Peraturan Bupati yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 dibubuhi nomor dan tahun di Bagian Hukum dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penomoran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

## Bagian Ketiga Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati

## Pasal 55

- (1) Bupati menetapkan rancangan Produk Hukum Daerah berupa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian Hukum melakukan penyiapan naskah rancangan Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna penetapannya oleh Bupati.
- (3) Naskah Rancangan Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel.
- (4) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

## Pasal 56

- (1) Naskah Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun di Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (3) Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

## Bagian Kesatu Pengundangan

## Paragraf 1 Peraturan Daerah

## Pasal 57

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah membubuhi :
- a. Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan
- b. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.

## Pasal 58

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada Naskah Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Paragraf 2

## Peraturan Bupati dan Produk Hukum Daerah di bawah Peraturan Bupati

## Pasal 59

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati serta Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan tertentu dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah membubuhi :
- a. Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan
- b. Tambahan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.

## Pasal 60

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bupati dengan membubuhkan tanda tangan pada Naskah Peraturan Bupati tersebut.
- (2) Naskah Peraturan Bupati yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 61

- (1) Produk Hukum Daerah di bawah Peraturan Bupati ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku bagi peraturan perundangundangan tersebut.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris lembaga yang menetapkan Produk Hukum Daerah tersebut dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

## Pasal 62

Pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.

## Bagian Kedua Penyebarluasan Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Produk Hukum Daerah di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Penyebarluasan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam Produk Hukum Daerah dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan dimaksud.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
- a. Lembaga Negara, kementerian/lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya; dan
- b. Masyarakat di lingkungan non pemerintah lainnya.
- (4) penyebarluasan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. media cetak;
- b. media elektronik; dan
- c. cara lainnya.

## Pasal 64

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf a, Sekretariat Daerah :
- a. menyampaikan salinan otentik Produk Hukum Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah kepada Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Depertemen dan pihak terkait;
- b. menyediakan salinan Produk Hukum Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Pihak terkait yang untuk keperluan tertentu membutuhkan salinan otentik Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan permintaan kepada Sekretariat Daerah.

## Pasal 65

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf b Bagian Hukum menyelenggarakan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan yang berbasis internet.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Peraturan PerundangUndangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum terhadap Produk Hukum Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 66

Disamping kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 Sekretariat Daerah dapat melakukan penyebarluasan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud melalui media cetak dan media elektronik dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain.

## Pasal 67

- (1) Dalam rangka penyebarluasan Produk Hukum Daerah dengan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf c, Pemerintah Daerah dapat melakukan sosialisasi Produk Hukum Daerah baik sendiri-sendiri maupun berkerjasama dengan Menteri dan/atau lembaga terkait lainnya.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya.
- (3) Sosialisasi Produk Hukum Daerah dilakukan secara bersamasama Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa.

## Bagian Ketiga

## Autentifikasi, Penggandaan, Pendistribusian Dan Pendokumentasian

## Pasal 68

- (1) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61 sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

## Pasal 69

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan SKPD Pemrakarsa.

## BAB X PEMBIAYAAN Pasal 70

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan dan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada kegiatan bagian hukum dan SKPD Pemrakarsa.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 71

- (1) Pembentukan, prosedur penyusunan, penomoran, autentifikasi, penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian Keputusan Bupati dalam Bidang Kepegawaian dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- (2) Keputusan Bupati dalam Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- b. kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- c. pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural; dan
- d. pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 72

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungaipenuh pada tanggal 27 Juni 2007

BUPATI KERINCI, dto H. FAUZI SIIN

Diundangkan di Sungai penuh pada tanggal 7 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KERINCI, dto

H. ZUBIR MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2007 NOMOR 12

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PRODUK HUKUM DAERAH

## I. UMUM

Produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam berotonomi. Sebab materi muatan produk hukum daerah adalah seluruh materi muatan dalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Kondisi khusus yang dimaksud merupakan ketentuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional sesuai karakteristik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kedudukan dan peranan seperti itu, produk hukum daerah merupakan perekat, acuan dan sambungan yang menentukan keberhasilan berbagai kebijakan nasional.

Walau kedudukan dan peranan produk hukum daerah sangat strategis namun sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kerinci belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur bentuk, jenis dan tata cara mempersiapkan rancangan produk hukum daerah. Akibatnya pembentukan produk hukum daerah belum dapat disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai landasan hukum, serta untuk mewujudkan tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah melalui penyaragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi. Materi muatan Peraturan daerah ini mengatur secara lengkap meliputi asas, materi muatan, persiapan pembentukan rancangan, evaluasi, peran serta masyarakat, penetapan dan pengundangan, hingga penyebarluasan produk hukum daerah.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah, yang mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan dan penyebarluasan maupun partisipasi masyarakat. Namun Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 hanya mengatur hirarki peraturan perundang-undangan sampai tingkat yang terendah yaitu Peraturan Daerah. Dengan demikian produk hukum daerah, antara lain Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati serta Keputusan Kepala Satuan Kerja Pe