PERATURAN WALIKOTA SOLOK Nomor 7 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAYANAN JASA PEMAKAIAN MINI TRAKTOR MILIK DAERAH (berlaku 27 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa mini traktor merupakan aset kekayaan daerah yang perlu dikelola penggunaannya sehingga merupakan potensi yang dapat bermanfaat bagi daerah;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dipandang perlu memungut jasa pemakaian mini traktor milik daerah dalam bentuk sewa pemakaiannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelayanan Jasa Pemakaian Mini Traktor Milik Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/0.T.140/12l2006 tentang Pedoman Pengawasan , Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau mesin pertanian
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAYANAN JASA PEMAKAIAN MINI TRAKTOR MILIK DAERAH
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan;
1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok;
3. Walikota adalah Walikota Solok;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok;
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Solok;
6. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Solok;
7. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Solok
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Mini traktor adalah mini traktor milik daerah yang bentuknya khusus dan dirancang untuk dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Solok baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok dan atau yang diperoleh secara sah untuk menguasai maupun memiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
12. Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak-pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya;
13. Wajib sewa adalah orang pribadi, kelompok atau badan yang diwajibkan membayar sewa.
14. Penyewa adalah orang yang menerima manfaat dari perjanjian memakai suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga ;
BAB II - OBJEK DAN SUBJEK SEWA
Pasal 2
Pelayanan sewa menyewa mini traktor disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - OBJEK DAN SUBJEK SEWA
Pasal 3
Objek sewa adalah setiap pelayanan jasa pemakaian mini traktor.
BAB II - OBJEK DAN SUBJEK SEWA
Pasal 4
Subjek sewa adalah orang pribadi, kelompok atau badan yang memperoleh izin pemakaian mini traktor.
TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAYANAN JASA PEMAKAIAN MINI TRAKTOR
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAYANAN JASA PEMAKAIAN MINI TRAKTOR
Pasal 5
- (1) Pelayanan jasa mini traktor wajib memperoleh izin dari Kepala Dinas atau pejabat yang di tunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh apabila orang atau badan memenuhi kesanggupan untuk membayar sewa kepada daerah.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAYANAN JASA PEMAKAIAN MINI TRAKTOR
Pasal 6
- (1) Pelayanan jasa pemakaian mini traktor milik daerah dilaksanakan melalui surat permohonan yang di dalamnya menyatakan menyanggupi hak dan kewajiban pemakai atau penyewa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjanjian sewa dapat diperpanjang dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Teknis dan cara untuk memperoleh pelayanan jasa pemakaian mini traktor dan perpanjangan pemanfaatan/pemakaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota ini diatur kemudian oleh Kepala Dinas.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAYANAN JASA PEMAKAIAN MINI TRAKTOR
Pasal 7
- (1) Surat permohonan pelayanan jasa pemakaian mini traktor milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus ditaati dan dipenuhi oleh penyewa.
- (2) Ketentuan dan syarat -syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Jenis, jumlah, jangka waktu dan biaya sewa;
- b. Penyerahan dan pengembalian peralatan;
- c. Penggunaan peralatan;
- d. Biaya sewa;
- e. Force majeure ; dan
- f. Syarat-syarat lain yang dianggap perlu.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAYANAN JASA PEMAKAIAN MINI TRAKTOR
Pasal 8
- (1) Penyewa bertanggung jawab atas pemakaian mini traktor dan wajib mengganti/ memperbaiki bila terjadi kerusakan yang timbul selama masa ikatan perjanjian.
- (2) Biaya mobilisasi alat mini traktor ke lokasi merupakan tanggung jawab si penyewa.
- (3) Operator yang dipakai adalah operator yang telah ditunjuk melalui keputusan Kepala Dinas Pertanian.
- (4) Biaya operasional seperti oli, BBM dan biaya operator merupakan tanggung jawab si penyewa.
- (5) Biaya operator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar....
- (6) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang di sebabkan karana force majeure maka perjanjian sewa dapat dilakukan perubahan perjanjian .
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAYANAN JASA PEMAKAIAN MINI TRAKTOR
Pasal 9
Penyewa dilarang memindahtangankan pemakaian mini traktor kepada pihak lain kecuali izin resmi ## BAB IV
TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN BESARNYA TARIF PENYEWAAN MINI TRAKTOR
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAYANAN JASA PEMAKAIAN MINI TRAKTOR
Pasal 10
- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa penyewaan dihitung ## BAB V
MASA PENYEWAAN, TATA CARA PEMUNGUTAN SEWA DAN PEMBAYARAN
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAYANAN JASA PEMAKAIAN MINI TRAKTOR
Pasal 11
- (1) Masa sewa pelayanan jasa pemakaian mini traktor adalah jangka waktu tertentu.
- (2) Pemungutan sewa tidak dapat diborongkan.
- (3) Tata cara pemungutan sewa dan pembayaran akan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12
Pasal 12
Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh kepala dinas.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Penetapan: Ditetapkan di Solok Pada tanggal 27 Januari 2017 WALIKOTA SOLOK, dto ZUL ELFIAN

Penandatangan: Diundang di Solok Pada tanggal 27 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK, dto RUSDIANTO BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 7
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2017
## TENTANG
## TATA CARA PELAYANAN JASA PEMAKAIAN MINI TRAKTOR MILIK DAERAH
## I. UMUM
Mini traktor merupakan aset kekayaan daerah yang perlu dikelola penggunaannya sehingga merupakan potensi yang dapat bermanfaat bagi daerah. Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dipandang perlu memungut jasa pemakaian mini traktor milik daerah dalam bentuk sewa pemakaiannya.
## I. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Biaya operator dibayar langsung oleh penyewa kepada operator yang ditunjuk dan bukan merupakan pendapatan daerah Ayat (6) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan force majeure adalah Operator tidak dapat melaksanakan pekerjaan dikarenakan terjadinya bencana alam atau kerusakan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN II

: PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR

:

7 Tahun 2017

TANGGAL

:

27 Januari 2017

TENTANG

:

TATA CARA PELAYANAN JASA PEMAKAIAN MINI TRAKTOR MILIK DAERAH KOTA SOLOK

| No | Nama Alat | Sewa (Rp) | Maksimal Pemakaian |
|------|--------------|-------------|----------------------|
| 1 | Mini Traktor | 25 | 8 jam/hari |

## WALIKOTA SOLOK

dto

ZUL ELFIAN

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG

## RETRIBUSI PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN mini traktor MILIK DAERAH KOTA Solok

## I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap pemanfaatan , penggunaan dan pemakaian aset Pemerintah Kota Solok yang dalam hal ini adalah pemakaian mini traktor.

mini traktor merupakan aset kekayaan daerah yang perlu dikelola penggunaannya sehingga merupakan potensi yang dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi daerah, hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk mengoptimalkan dan menggali pendapatan asli daerah.

Untuk mencapai tujuan dimaksud dipandang perlu mengatur tentang retribusi pemakaian, pemanfaatan mini traktor milik daerah sehingga terselenggara dengan baik sehingga mencapai sasaran tepat guna dalam mendukung kontiyuitas pelaksanaan dan menunjang pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 6

: cukup jelas

Pasal 1 s/d pasal 7 ayat (1)

: cukup jelas

Ayat (2)

:

perpanjangan sewa dilaksanakan dengan memberitahukan terlebih dahulu selambat- lambatnya 2 hari kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, apabila jatuh tempo masa penyewaan/ pemakaian telah habis sedangkan mini traktor belum dikembalikan maka secara otomatis masa waktu tersebut dianggap pelanggaran pemakaian/ penyewaan , selama mini traktor belum dikembalikan maka dikenakan pembayaran retribusi sesuai tarif ditambah 10 % kecuali ditentukan lain oleh perjanjian pemakaian sebelumnya.

Ayat (3) :

cukup jelas

Pasal 8 s/d 9

:

cukup jelas pemindahtanganan penyewaan sebelumnya wajib ijin kepada kepala daerah

Pasal 10 Ayat (1) :

Ayat (2) :

cukup jelas

Pasal 11 s/d pasal 31

:

cukup jelas