PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 05 Tahun 2011 tentang BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku 1 Februari 2011)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 309);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
31. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 1);
32. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 1);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.
Pasal 1
Penerbitan dan pengajuan dokumen surat permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-UP) dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dalam rangka pengisian uang persediaan.
Pasal 2
Penerbitan dan pengajuan dokumen surat permintaan pembayaran uang pengganti (SPP-GU) dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dalam rangka pengganti uang persediaan sebesar realisasi dana yang telah dipertanggungjawabkan sesuai hasil verifikasi dari verifikator PPK-SKPD.
Pasal 3
Baths jumlah uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 dirinci lebih lanjut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 1 Februari 2011

WALIKOTA BANJARBARU,

r

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 2 Februari 2011

SEKRE FARIS DAERAH,

DR, H. AHRIANI. M.Si Pembi a Utama Muda NIP. 1 00312 198503 1 024

f



BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 5

Lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor :05 Tanggal : 1 Februari 2011

## BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

| No. | SKPD | JUMLAH PAGU | JUMLAH PAGU | KETERANGAN |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | Rp | 1.000.000.000,00 | |
| 2 | KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | Rp | 8.5.000m00,00 | |
| 3 | UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR | Rp | 9.000.000,00 | |
| 4 | UPT TK/SD RSBI KOTA BANJARBARU | Rp | 12.500.030.00 | |
| 5 | DINAS KESEHATAN | Rp | 300.000.00000 | |
| 6 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | Rp | 500.000.000,00 | |
| 7 | PUSKESMAS BANJARBARU UTARA | Rp | 45.000.000,00 | |
| 8 | PUSKESMAS BANJARBARU | Rp | 50.000.000,00 | |
| 9 | PUSKESMAS SUNGAI BESAR | Rp | 45.000.000,00 | |
| 10 | PUSKESMAS CEMPAKA | Rp | 50.000.000,00 | |
| 11 | PUSKESMAS GUNTUNG PAVUNG | Rp | 45.000.000.00 | |
| 12 | PUSKESMAS LANDASAN OLIN | Rp | 45.000.000,00 | |
| 13 | PUSKESMAS LIANG ANGGANG | Rp | 45.000.000,00 | |
| 14 | PUSKESMAS SUNGAI OLIN | Rp | 13.750.000,00 | |
| 15 | UPTD GUDANG OBAT | Rp | 9.000.000,00 | |
| 18 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN | Rp | 250.000.000,00 | |
| 17 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL | Rp | 250.000.000,00 | |
| 18 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp | 95.000.000.00 | |
| 19 | DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA RUANG | Rp | 393.020.675,00 | |
| 20 | KANTOR LINGKUNGAN HIDUP | Rp | 70.000.000,00 | |
| 21 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp | 80.000.000,00 | |
| 22 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | Rp | 125.000.000,00 | |
| 23 | DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA | Rp | 158.648.500,00 | |
| 24 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH | Rp | 66.149.700,00 | |
| 25 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH | Rp | 90,000.000,00 | |
| 26 | RAGA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Rp | 141.986.100,00 | |
| 27 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Rp | 82.000.000.00 | |
| 28 | PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA (BNK) | Rp | 50.000.000,00 | |
| 29 | SEKRETARIAT DAERAH | Rp | 675.000.000,00 | |
| 30 | SEKRETARIAT DPRD | Rp | 455.540.000,00 | |
| 31 | DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp | 375.000.000,00 | |
| 32 | INSPEKTORAT | Rp | 74.828.700,00 | |
| 33 | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU | Rp | 42.045.200,00 | |
| 34 | KECAMATAN BANJARBARU UTARA | Rp | 50.000000,00 | |
| 35 | KECAMATAN BANJARBARU SELATAN | Rp | 50.724.000,00 | |
| 36 | KECAMATAN LANDASAN OLIN | Rp | 45.000.000,00 | |
| 37 | KECAMATAN LIANG ANGGANG | Rp Rp | 50.380.600,00 45.000.000,00 | |
| 38 | KECAMATAN CEMPAKA | | | |
| 39 | KELURAHAN SUNGAI ULIN | Rp | 9.000.000,00 | |
| 40 | KELURAHAN KOMET | Rp | 9.000.000,00 | |
| 41 | KELURAHAN MENTAOS | Rp | 9.000.000,00 | |
| 42 | KELURAHAN LOKTABAT UTARA | Rp | 9.000.000,00 | |
| 43 | KELURAHAN SUNGAI BESAR | Rp | 9.000.000,00 | |
| 44 | KELURAHAN GUNTUNG PAIKAT | Rp | suceomoo | |
| 45 | KELURAHAN KEMUNING | Rp | 9.000.000,00 | |
| 46 | KELURAHAN LOKTABAT SELATAN | Rp | 9.000.000,00 | |
| 47 | KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS | Rp | 9.000.000.00 | |
| 48 | KELURAHAN GUNTUNG PAVUNG | Rp | 9.000.000,00 | |
| 49 | KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR | Rp | 9.000.000,00 | |
| 50 | | | 9.000.000,00 | |
| | KELURAHAN LANDASAN OLIN TIMUR KELURAHAN LANDASAN ULIN | Rp Rp | 9.000.000,00 | |
| 51 52 | TENGAH KELURAHAN LANDASAN OLIN UTARA | Rp | 9.000.000,00 | |
| 53 | KELURAHAN LANDASAN OLIN BARAT | Rp | 9.000.000,00 | |
| 54 | KELURAHAN LANDASAN OLIN SELATAN | Rp | 9.000.000,00 | |
| 55 | KELURAHAN CEMPAKA | | 9.000.000,00 | |
| 56 | | Rp | 9010.000,00 | |
| | KELURAHAN SUNGAI TIUNG | Rp | | |
| 57 | KELURAHAN BANGKAL | Rp | 9.000.000,00 | |
| 58 59 | KELURAHAN PALAM | Rp | 9.000.000,00 315.000000,00 | |
| | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN | Rp Rp | 200.000.000,00 | |
| 60 61 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN | Rp | 128.936.500,00 | |
| 62 | UPTD PENGELOLA PASAR BAUNTUNG | Rp | 9.000.000,00 | |
| | UPTD PASAR ULIN RAVA | | | |
| | | Rp | 9.000.000,00 | |
| 63 | | | | |

WALIKOTA BANJARBARU,

,


7