Unknown Unknown Nomor 01 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH (berlaku 21 Juni 2010)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 01 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 01 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi standar organisasi perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Menetapkan :
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 03);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- f. Dinas Bina Marga;
- g. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- h. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- i. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- k. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- l. Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi;
- m. Dinas Pendapatan Daerah;
- n. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Ketentuan
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- f. Dinas Bina Marga;
- g. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- h. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- i. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- k. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- l. Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi;
- m. Dinas Pendapatan Daerah;
- n. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Ketentuan Bab V diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Bagian Kesatu Susunan Organisasi
BAB V - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pasal 7
- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesejahteraan Sosial :
1. Seksi Bina Kesejahteraan Anak dan Keluarga;
2. Seksi Bina Potensi dan Sumber Kesos;
3. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial.
- d. Bidang Tenaga Kerja :
1. Seksi Pemberdayaan Tenaga Kerja;
2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- e. Bidang Transmigrasi :
1. Seksi Pemberdayaan kawasan dan Penempatan Transmigrasi;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 8

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tansmigrasi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Bab VIII diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut

## BAB VIII

## DINAS BINA MARGA

## Bagian Kesatu Susunan Organisasi

## Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jembatan :
1. Seksi Pembangunan Jembatan;
2. Seksi Peningkatan Jembatan;
3. Seksi Perencanaan, Pengawasan, Pembangunan dan Peningkatan Jembatan.
- d. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan :
1. Seksi Pembangunan Jalan;
2. Seksi Peningkatan Jalan;
3. Seksi Perencanaan, Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Jalan.
- e. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan :
1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Peralatan/Perbekalan;
3. Seksi Perencanaan, Pengawasan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

## Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 14

- (1) Dinas Bina Marga berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kebinamargaan, dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bina marga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina marga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan diantara Bab VIII dan Bab IX disisipkan satu Bab yakni Bab VIII A, yang berbunyi sebagai berikut.

## BAB VIII A DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

## Bagian Kesatu Susunan Organisasi

## Pasal 14 A

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Permukiman :
1. Seksi Penataan dan Penyehatan Lingkungan;
2. Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
3. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Permukiman.
- d. Bidang Tata Ruang dan Bangunan :
1. Seksi Analisis Tata Ruang dan Penataan Bangunan;
2. Seksi Perizinan;
3. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Tata Ruang.
- e. Bidang Kebersihan dan Keindahan :
1. Seksi Kebersihan;
2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
3. Seksi Penerangan Lampu Jalan.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 14 B

- (1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang keciptakaryaan, dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya dan tata ruang;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang cipta karya dan tata ruang;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang cipta karya dan tata ruang;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Bab X diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

## BAB X

## DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

## Bagian Kesatu Susunan Organisasi

## Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Koperasi :
1. Seksi Perkoperasian;
2. Seksi Fasilitasi Permodalan;
3. Seksi Kelembagaan Usaha Koperasi.
- d. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) :
1. Seksi Usaha Perekonomian;
2. Seksi Pembinaan UMKM;
3. Seksi Verifikasi.
- e. Bidang Perindustrian :
1. Seksi Pengembangan Sarana Industri;
2. Seksi Pengembangan Usaha Industri;
3. Seksi Pengembangan Produksi.
- f. Bidang Perdagangan :
1. Seksi Pengembangan Sarana dan Usaha Perdagangan;
2. Seksi Pendaftaran Perusahaan;
3. Seksi Perlindungan Konsumen.
- g. UPT Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 18

- (1) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan BAB XI Bagian Kesatu Pasal 19 dan Bagian Kedua Pasal 20 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 21 Juni 2010

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Cap/Ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 28 Juni 2010

## Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

## RUSLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2010 NOMOR 01