PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor - Tahun 2014 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 3l TAHUN 2014
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan usaha dan upaya untuk meningkatkan dan menambah sumber Pendapatan Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Nagari Sumatera Barat, PT. Balairung Citrajaya Sumbar, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Gonjong Limo Sakato;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, penyertaan modal daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disetorkan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal;
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
13. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Pedoman Kerjasama Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara nomor 4812 );
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas ( PT. Balairung Citrajaya Sumbar ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Pendirian PDAM Kabupaten Dati II 50 Kota ( LembaHtan Daerah Kabupaten Daerah TK.II 50 Kota Tahun 1992 Nomor 03 ) ;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Dati II 50 Kota Gonjong Limo Sakato ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota Tahun 1996 Seri D Nomor 02 ).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lima Puluh Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah Setiap Usaha dalam menyertakan modal daerah yang berbentuk uang atau bangunan pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan PT adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan, didirikan ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan ## BAB III
BESARAN PENYERTAAN MODAL
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (l)Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga Sampai dengan Tahun Anggaran 2011 berjumlah sebesar Rp. 10.322.156.413,( sepuluh milyar tiga ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu
- idpk\ empat ratus tiga belas rupiah ) dengan rincian sebagai berikut:
- a. PT. Bank Nagari sebesar Rp. 6.844.000.000,- ( enam millyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah ).
- b. PT. Balairung Citrajaya Sumbar sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah).
- c. PDAM sebesar Rp. 1.353.156.413,- ( satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah seratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah ), dalam bentuk phisik.
- d. Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp. 525.000.000,- ( lima ratus dua puluh lima juta rupiah ) terdiri dari:
1. PT. BPR Suliki Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah )
2. PT. BPR Harau Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah )
3. PT. BPR Padang Kuning Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah )
4. PT. BPR Labuh Gunung Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah )
5. PT. BPR LPN Taeh Baruah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah )
6. PT. BPR LPN Kampung Baru Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah )
7. PT. BPR Tambun Ijuk Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah )
- e. Perusahaan Daerah Gonjong Limo Sakato sebesar Rp. 600.000.000,-( enam ratus juta rupiah ).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga akan ditambah sebesar Rp. 28.203.047.495,- ( dua puluh delapan milyar dua ratus tiga juta empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah ), dengan rincian sebagai berikut:
- a. PT. Bank Nagari sebesar Rp. 12.513.148.495,- ( dua belas milyar lima ratus tiga belas juta rupiah seratus empat puluh delapanribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah ).
- b. PT. Balairung Citrajaya Sumbar sebesar Rp. 1.824.899.000,- ( satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah ).
- c. PDAM sebesar Rp. 13.390.000.000,- ( tiga belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- d. Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp. 475.000.000,( empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah ).
1. PT. BPR Suliki Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah )
2. PT. BPRHarauRp. 100.000.000,-( seratus juta rupiah )
3. PT. BPR Padang KuningRp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah )
4. PT.BPR Labuh Gunung Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah )
5. PT. BPR LPN Taeh Baruah Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah)
6. PT. BPR LPN Kampung Baru Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah )
7. PT. BPR Tambun Ijuk Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah )
- (3) Sepanjang jumlah anggaran penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) belum melebihi jumlah yang ditetapkan, maka tidak perlu diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri Tentang Penyertaan Modal.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat ( 2 ) digunakan untuk investasi dan / atau modal kerja Perseroan dan dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kebutuhan, kinerja Perseroan dan kemampuan keuangan daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
Pihak ketiga dilarang menggunakan modal dan/ atau aset daerah lainnya untuk kepentingan lain yang tidak diatur dalam perjanjian kerjasama.
DEVIDEN
BAB IV - DEVIDEN
Pasal 7
- (1) Deviden kepada Pemerintah Daerah disetorkan langsung oleh Pihak Ketiga ke Kas Daerah yang besarnya sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Khusus untuk PDAM deviden dapat tidak disetorkan tetapi digunakan langsung untuk pembangunan infrastruktur agar target MDGs ( Milenium Development Goals ) pemasangan sambungan air untuk masyarakat terpenuhi sebesar 80 % perkotaan dan 60 % pedesaan.
BABV
SANKSI
BAB IV - DEVIDEN
Pasal 8
Apabila pihak ketiga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6, maka Pemerintah Daerah dapat membekukan dan menarik kembali Penyertaan Modalnya.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penetapan: Ditetapkan di Sarilamak Pada tanggal /? poll 2014 PA.DA TANGGAL :J.t'^...g£4 HS DAER KABUPATEN LLMA PUUUH KOTA VENDlHJOIlASj 5E,\_MM NiP 196ia$q2T98503 101 7 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 1flHUN &lt;JfiU^ N^JJOH...^ BUPATE LIMA PULUH KOTA ALIS MARAJO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR dTAHUN 2014
TENTANG
## PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA
## I. UMUM
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dengan tujuan untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya. Investasi jangka panjang tersebut merupakan salah satu bentuk dari peran Pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945.
Untuk dapat mengoperasionalkan maksud dari investasi jangka panjang sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 diatas, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, investasi jangka panjang terdiri dari investasi surat berharga dan investasi langsung. Investasi surat berharga dilaksanakan dalam dua bentuk yakni pembelian surat utang dan pembelian saham, sementara investasi langsung dapat berupa pembangunan infrastruktur serta pendirian BUMN/BUMD dan atau Perseroan Terbatas.
Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa penyertaan modal daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disetorkan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dengan amanat ini mengharuskan kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah untuk setiap penyertaan modal yang dilakukan kepada pihak ketiga atau badan usaha.
## II. PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat(l) Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat(l) Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2014 NOMOR 2-