PERATURAN BUPATI PESAWARAN Nomor 12 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 15.A TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah dari Dinas menjadi Badan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas dipandangperlu menetapkanPeraturan Bupati Pesawaran tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati PesawaranNomor 15.A Tahun 2013 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pesawaran;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 129, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4049);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4575);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13.Peraturan Menteri KeuanganNomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- 14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten PesawaranNomor 6 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten PesawaranTahun 2016 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
- 17.Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 15.A Tahun 2013 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 15.A);
- 18.Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11);
- 19.Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 88 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 108);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 15.A TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 15.A Tahun 2013 tentang Penunjukkan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan Kabupaten Pesawaran, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1, angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah KabupatenPesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut Badan.
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu Pajak Daerah yang kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang dapat di paksakan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dan menyetorkannya ke Tempat Pembayaran.
9. Tempat Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TP, adalah Bank Umum/Kantor Pos atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran PBB dan memindah bukukan ke Bank Operasional.
10. Tempat Pembayaran Elektronik, yang selanjutnya disingkat TP Elektronik adalah Bank Umum/Kantor Pos atau Tempat lain yang ditunjuk Bupati untuk menerima pembayaran PBB secara elektronik dan memindah bukukan ke Bank Operasional.
11. Bank Operasional, yang selanjutnya disebut BO, adalahBank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerimapelimpahan hasil penerimaan PBB dari TP serta membukukan semua penerimaan PBB KabupatenPesawaran.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesawaran.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Penetapan: Ditetapkan di Gedong Tataan Pada tanggal 22 Pebruari 2017

Penandatangan: BUPATI PESAWARAN, dto

Penetapan: Diundangkan di Gedong Tataan Pada tanggal 22 Pebruari 2017 DENDI RAMADHONA K.

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, dto ## KESUMA DEWANGSA BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 135

Penandatangan: Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19661015 199503 2 002