PERATURAN BUPATI BOMBANA Nomor 3 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN F'U:\JG 31 SERTATATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN P NGEMBI\N ~hN KABUPATEN BOMBANA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BOMBA '[A
PROVIN S! SULAWESI TCNG R.\
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR S'r TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN F'U:\JG 31 SERTATATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN P NGEMBI\N ~hN KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Ta.hun '. !O 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Jaeral. Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bu oati te tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Se ' Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengem banga Ka bu paten Bombana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2C Q~. te tang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupa er. Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara [Lemuaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tamba. ia nl.em aran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tab in 2C 11 te tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga '.l 'Lem aran Negara Republik Indonesia Tahun 20: l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Re ubli : In le nesia omor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ter t ng Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indr .nesia 1 ahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran eg, rra Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2( 1 ~ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep l dik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran egara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nornor &lt; 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Uncla Lg Norn r 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LcII baran egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor -h, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 56' '9);
.Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor18 ahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Ne zara e ublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tarnba an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bornbana Noi ncr 3 ahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lernbaran Daeral Kah paten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SU UNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA fATA KER A BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGA t~ABU ATEN BOMBANA.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud derigan
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kab paten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Born ana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dae ; th Kab paten Bombana.
6. Badan adalah Badan Penelitian &lt;. an · 'ei gembangan Kabupaten Bombana.
7. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsiona l clihngkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Dae ah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan perneri tahan yang menjadi kewenangan Presiden yang p .laksanaannya dilakukan oleh kementerian negara clan ·nyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindun ri, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masy irakat.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Perneri tahan yang wajib diselenggarakan oleh sernua Daernh.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Perneri tahan yang wajib diselenggarakan oleh da Ta11 sesruai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
BENTUK, NOMENKLATUR DA TIP PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DA TIP PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksaru .kan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengemban ·a:~t diwadahi dalam bentuk badan.
Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Dae rah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DA TIP PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
se bagaimana t neiitian dan Nomenklatur perangkat daerah Kabupate: ________________ dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Pengembangan.
Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DA TIP PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dim. iksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe C.
- (2) Penentuan tipe Badan Penelitian clan f'engembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berd isar an basil pengukuran intensitas penyele ggara..n rusan pemerintahan bidang Penelitian dan Penger; Lngan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaras n rusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan ## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGAJ [f,Am
Bagian Kesat Kedudukan Organisas
i
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DA TIP PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang rnenjac i kewenangan daerah.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan dipirnp n ole epala Badan yang berkedudukan di bawah c.an hertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daera h.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DA TIP PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
penyelenggaraan urusan pemerintahan ya tg menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten s, .suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. gas bidang Badan Penelitian dan Pengembangan memp .mys melaksanakan penelitian dan pengembangan .li
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DA TIP PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di uksud dalam Pasal 6, Badan Penelitian dan cngernuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengernbangan pemerintahan kabupaten;
- b. penyusunan perencanaan program dan angga ·a.11 penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengerr bs.ngan di pemerintahan kabupaten;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan ling· cup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi aerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaks naan penelitian dan pengembangan di kabupaten:
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan p enelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupa: er ..
- h. pelaksanaan administrasi penelitian clan p ngembangan daerah kabupaten, dan
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DA TIP PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Penelitian dan Pengembangan mcmiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. perumusan Kebijakan pemerintah daerah d.m pelaksana bidang penelitian dan pembangunan poten.si daerah serta pengembangan kemasyarakatan;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan p enelitian dan pengembangan di jajaran pemerintah;
- c. pelaksanaan urusan Tata Usaha meliputi; kepega aian, keuangan, perlengkapan sarana pen di tic dan pengembangan serta rumah tangga;
- d. evaluasi pelaksanaan.
Bagian Kedua
Susunan Organi sasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DA TIP PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi Badan penelitia dan pergembangan Kabupaten Bombana, terdiri atas:
- a. Kepala badan;
- b. sekretariat;
- c. bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahai ; dan
- d. bidang pembangunan, inovasi dan tckno.og.;
- e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Born bana yang rneru akan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peratu ,ITT Bupati ini.
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
Kepala Badan mempunyai tugas membantu ;Jupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintaha Daer at. dibidang Penelitian dan Pengembangan serta Pe1 iilaian atas Pelaksanaannya
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11
- (1) Sekretariat mempunyai tugas member, a .:1 pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsu di tingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris } ar.g ber da di bawah dan bertanggung jawab kepada Keps a Bz.dan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana cirnak sud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan perencanaan program dar anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, sert:a pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengernbangan;
- b. pengelolaan verifikasi ke angan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi d.m pel poran keuangan;
- c. pengelolaanketatausahaan, pelaksanaai keru nahtan gaan, keamanan dalam, perlengkapan dan perigelol.ian aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian d t pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi Kinerja 1 paratur Sipil Negara;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ke pala Sadan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13
- (1) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b. sub bagian umum dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagiar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sel e ta:~i .
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14
- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mcrnpunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan ariar pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaha raEU1, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan per aerik saan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian m .m p"l. yai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksan.iar kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan umah 1angg· dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyclenggaraan rusan perpustakaan, informasi dan do urnentasi, serta urusan administrasi kepegawaian, pembinaa:n jabatan fu gsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
Bagian Ketiga
Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintal tru
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15
- (1) Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahai t mempunyai tugas melaksanakan Penelitian clan Pengernbangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerin tahan.
- (2) Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan hertanggung jawab kepada Kepala Badan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas se bagaimana chm aksud dalam Pasal 15, Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintanan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengernbang.in di idang sosial, ekonomi dan pemerin tahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pe elitian dan pengembangan di bidang sosial dan pernerintahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pel· poran pelaksanaan penelitian dan pengembangan · bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisas i pelak anaan
penelitian dan pengembangan pernerintah dae ·al. di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraruran, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi perielit.an 1 agi warga negara asing untuk diterbitkannya izin nelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh xepala adan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17
- (1) Bidang Sosial, Ekonomi dan Pernerintahan terdiri atas :
- a. seksi sosial, budaya, pemberdayaan masya a. at desa; b. seksi ekonomi;
- c. seksi penyelenggaraan pemeriritahan la n pengkajian peraturan.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipnr ii L oleh epala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawa kepada Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemeri.ntanan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18
- (1) Seksi Sosial, Budaya, Pemberdayaan Mas varakat Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan ba an perurnusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksa naan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosiul, b daya, pemberdayaan masyarakat dan desa, melip 1 i. aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan lahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaai masy· rakat, pemberdayaan perempuan dan perlindi in ..,an anak, pengendalian penduduk dan keluarga bere cana, administrasi kependudukan dan penc itatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdavaan m isyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalal .sanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Seksi Ekonomi mempunyai tugas rnelakuk.m penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilita ~1 se.rta e aluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengeraban an di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penai rarnan odal, koperasi, usaha kecil dan menengaJ::. oerindu trian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah
- (3) Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan cla t Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melakukan per.yiapan bahan perumusan kebijakan, fasilit:asi dan evaluas L pelak anaan kegiatan penelitian dan pengernbangan di idang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan urnurr.. kdemb gaan,
ketatalaksanaan, aparatur, keuangan ds n aset daerah, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan pe aturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi pcnelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkanriya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
Bagian Keempat
Bidang Pembangunan, Inovasi dan Tekn logi
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19
- (1) Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknolozi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengernbangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.
2. (2} Bidang Pembangunan, lnovasi dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 'oertanggung jawab kepada Kepala Badan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pembangunan, lnovasi an Teknologi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, se ta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan.inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangcr; '""C;j" 1 M·ter!::::"': jcn:c, prosedur dan metode penyelenggaraan Perneri tahan Daerah yang bersifat inovatif;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan.inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian xebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan,inovasi dan texnologi;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan,inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, se rta f silitasi dan penerapandi bidang pembangunan.inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisa ·i pelak anaan penelitian dan pengembangan pernerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan.inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi
hasil-hasil kelitbangan;
1. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21
- (1) Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi terdiri atas :
- a. seksi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. seksi pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
- c. seksi inovasi dan teknologi.
- (2) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pernbangunan, Inovasi dan Teknologi.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22
- (1) Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang surnbe r daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspe -aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, dan perkebunan.
2. permukiman, penataan umum, perhubungan, kawasan pekerjaan informatika. {2) Seksi Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahar, perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan ruang. pertanahan, komunikasi dan
- (3) Seksi Inovasi dan Teknologi mempunyai tu . as melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penehtian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penera an rancang ban.gun/model replikasi dan invensi di bida g inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisaei clan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.
Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mclaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahJ iannya.
..
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang t rbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksu pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang tenaga fun sional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam 1 nelaksa akan tugasnya bertanggung jawab kepada kepaJa Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26
Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambi1 langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peru dangundangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27
Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasi oawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagi.a Kt-pala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan merryampe ilc n laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29
Setiap laporan yang diterima oleh Kepaia Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan ntuk r. emberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30
Dalam menyampaikan laporan, tembu an wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang seca: a fung ional mempunyai hubungan kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan diban u oleh epala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32
- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangar., .\_ ekretaris melakukan tugas-tugas kepala Badan s, suai engan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pel ik sana epala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yam; membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepak . Eadan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 33
Atas dasar pertimbangan dayaguna dan asil guna masingmasing pejabat da1am linglrungan Pemerintah Kanupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan ten entu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELO ISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABA ~AN
BAB VI - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELO ISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABA ~AN
Pasal 34
- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pcmberheritian dalam jabatan struktura1 dilingkungan Badan Per.elitia dan Pengembangan Kabupaten Bombana, berp dornan pada peraturan perundangan-undangan yang be rla ku.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oloh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
•
·•
'
'
.
'
j
I
'"
- (3) Kepala Badan Penelitian dan Pengembanga,n Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon [[ b.
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang lingkup Sadan Penelitia dan Pengembangan Kabupaten Bombana rnerupakan jabatan eselon III a dan III b.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi 1ingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IV a.
- (6) Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usuJ Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Sadan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai p doman yang ditetapkan oleh Pemerintah Forrnasi dan persyaratan jabatan pada Badan Kabupaten ditetap an dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB VII
PENUTUP
BAB VI - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELO ISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABA ~AN
Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
rru -rn erintahkan penempatannya
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana. Pj. BUPATl BOMBANA, Hj.SitJE~~

Penetapan: Ditetapkan di Rumbia pada tanggal, ')..?~ r.s ... ~qz... 2016

Penetapan: 2016 Diundangkan di Rumbia pada tanggal, J.':i VtH .. M~f-

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, H. BURHANUDDIN A. HS NOY BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR S') . ,. ~ ..
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR

: -q7- TAHt;N 2016

TANGGAL

: 1:i. Qt-Se-M~'7- ?,o\ ~

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BOMBANA




Hj.

Pj. BUPATI BOMHANA,