Unknown Unknown Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribust Oaerah serta dalarn upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di lokasi parkir perlu dilakukan peningkatan fasiiitas sarans parkir: - b .. bahwa ketentuan Peraturan Oaerah Kabupaten Merangln Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Parklr sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pemakaian sarana parkir sehingga perlu porubahan tarif pernakaian sarana parkir; - c. oahwa berdasarkan perUmbangan sebagairnana dimaksud dalarn huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi di ternpat parkir. Undang-Undang Nemer ·12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otor:om K.abupaten dalam L.ingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengal, (Lembaran Negma Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana te'ah diubah dengan Undang-Undang Notnor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sprolangun Bangko dan Daerah Tingkat 11 Tanju!lg Jabung (l.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 2755) ; •.. ;-: - . Tanjung Jabung Timur (Lernbaran Negara Republik Indonesia · Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ; 2. Undang-Undanq l'-io!1lor 5,:~ Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kab ~,...\_I V' r. a upaten ~~aro,cii:Q'.m, ,\,mupaten Tebo, Kabupaten Muaro .Jarnbi dan Kab.1pate:1 Tanjung .labunq Timur (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 132, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebaqairnana telah diubah denpan Undanq-undanq Nornor 14 Tahun 2000 tentanq Perubahan Atas Undanq-undanq 5,1,. Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 3. Undang--Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundanq-Undanqan (Lembaran Neqara Republik Indonesia Tabur: 2004 Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4389) ; 4. Undang-Undang Nornor 32 Tanun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran ~~eqara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125. Tarnbahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undanq-undar g Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undanq-undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; - 4438); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerir.tah Pusat dan Pemerintah Daerah (l.embaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara Republ'k Indonesia Nomor - 4444); 6. Undang-Undang Nemer 38 Tahun 2084 tentang Jalan (l.ernbaran Neg8:·8 l~apubi;~ Indonesia Tahun 2004 Nornor 132, Tambahan t.ernbaran !.,legara Repub!ik Indcnes:a Nomor ::· 7. Undanq-Undanq Nornor ;:2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 96, Tarnbahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ; 8. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor .5049) ; 8. Peraturan Pernerir.tah Norr.or 34 T ahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86); 4. Indonesia Nornor 4737) ; 9. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsl dan Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Dengan Persetujuan 8Grsa111a BUPATI MER/\NGIN dan DEVVAN PERWAK!LAN RAKYA.T i&lt;ABUP,A.TEN IV1ER.A.NGIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PERATURAN DAER/~H KABUPATEN MERANGiN
NOMOR 6~ TAHUN 2011
TENT ANG
RETRIBUSI P.t\Ft~:113., DI TEP! JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHA.N YANG MAMA ESA
BUPATI MERANGIN,
a. bahwa dalam rangka melaksanekan ketentuan Pasal 127 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribust Oaerah serta dalarn upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di lokasi parkir perlu dilakukan peningkatan fasiiitas sarans parkir:
- b .. bahwa ketentuan Peraturan Oaerah Kabupaten Merangln Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Parklr sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pemakaian sarana parkir sehingga perlu porubahan tarif pernakaian sarana parkir;
- c. oahwa berdasarkan perUmbangan sebagairnana dimaksud dalarn huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi di ternpat parkir.
1.
Undang-Undang Nemer ·12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otor:om K.abupaten dalam L.ingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengal, (Lembaran Negma Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana te'ah diubah dengan Undang-Undang Notnor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sprolangun Bangko dan Daerah Tingkat 11 Tanju!lg Jabung (l.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 2755) ;
'
-f
'
}
.
-.
l
5
:,
1
,·
,.
':
I
~i
~
;
"
•..
i
;-:
\
- . Tanjung Jabung Timur (Lernbaran Negara Republik Indonesia · Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ; 2. Undang-Undanq l'-io!1lor 5,:~ Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kab ~,...\_I V' r. a upaten ~~aro,cii:Q'.m, ,\,mupaten Tebo, Kabupaten Muaro .Jarnbi dan Kab.1pate:1 Tanjung .labunq Timur (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 132, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebaqairnana telah diubah denpan Undanq-undanq Nornor 14 Tahun 2000 tentanq Perubahan Atas Undanq-undanq 5,1,. Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
3. Undang--Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundanq-Undanqan (Lembaran Neqara Republik Indonesia Tabur: 2004 Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nornor 32 Tanun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran ~~eqara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125. Tarnbahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undanq-undar g Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undanq-undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
- 4438); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerir.tah Pusat dan Pemerintah Daerah (l.embaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara Republ'k Indonesia Nomor
- 4444); 6. Undang-Undang Nemer 38 Tahun 2084 tentang Jalan (l.ernbaran Neg8:·8 l~apubi;~ Indonesia Tahun 2004 Nornor 132, Tambahan t.ernbaran !.,legara Repub!ik Indcnes:a Nomor
,
::·
i
'
7. Undanq-Undanq Nornor ;:2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 96, Tarnbahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
8. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor .5049) ;
8. Peraturan Pernerir.tah Norr.or 34 T ahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
4. Indonesia Nornor 4737) ; 9. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsl dan Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Dengan Persetujuan 8Grsa111a
BUPATI MER/\NGIN dan DEVVAN PERWAK!LAN RAKYA.T i&lt;ABUP,A.TEN IV1ER.A.NGIN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAER/1..H TENTANG RETRIBUSI DI TEPI jALAN UMUM
,, r.
.,
'
-\.
KE'TENTUAN UMUM
Pasal '1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penycienggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-!uasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-.Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Pervvakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten iv'lerangin.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin.
8. Kas adalah Kas Pernerintah Daerah Kabupsten Merangin.
9. Pejabat adala Pegawai yang diberi tugas terter.tu dibidar.g Retribusi Daerah sesuai denagn Perundang-Undangan yang berlaku.
10. sementara. 10. Parkir adalah Keadaan tidak bergerak sesuatu kendaraan bermotor yang sifat
11. Sadan adalah suatu bentuk badan usaha yang rneliputi perseroan terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lernbaqa dan pension. bentuk usaha tetap serta oentuk badan usaha lainnya.
12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh crane pribadi atau badan.
13. Retribusi Di · Tepi Jslan Urnum · selanlutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penqqunaan tempat pa, klr di tepi jalan um urn yang ditetapkan oleh Supati.
14. \Najib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. ·15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
16. Surat pendaftaran ojek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhltunoan dan pem,bayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jurnlah retribusi yang terhutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jurnlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Dae rah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bung~. ~tau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Su:-2:t Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakar. dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian keqiatan untuk mencari, rnenqurnpulkan dan mengelola data dan/atau keterangannya dalarn rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan dan Perundanp-Undanqan Retribusi Oaerah.
BAB II - NAMA, OBJE:l&lt;, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan ternpat parkir di tepi jalan umum.
-
;
Pasa\3
- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
,.
BAB II - NAMA, OBJE:l&lt;, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
Subjek retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
BAB Ill
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBJE:l&lt;, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi parkirOi Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN J,4.SA
BAB 1 - V
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUS!
BAB 1 - V
Pasal 7
Prinsip dalam penetapan retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya administrasi, biaya pernbangunan dan biaya pengadaan marka dan rarnburambu, biaya perawatan serta pengawasan dan pengendalian terhadap . penggunaan jasa pelayanan parkir.
BAB V!
STRUKTUR DAN BESARNYA TAP.IF RETR!BUS!
BAB 1 - V
Pasal 8
- (1) Atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan um um, dikenakan retribusi:
../
..
-
j
I
'"
- Besarnya retribusi sebagairnana dirnaksud pad a ayat (1) pasal ini untuk setiap kendaraan sekali parkir ditetapkan sebaqai berikut :
- a. Kendaraan bermotor roda dua
Rp. ·1.000,(seribu rupiah)
- b. Kendaraan bermotor rcda ernpat
f~p. 2.000,(dua ribu rupiah)
- c. Kendaraan bermotor rode: enam
Ro. 3.000,(tiga ribu rupiah)
- (3) Ketentuan mengenai perubahan tarif diatur ## BAB VI!
VV!LAYAH PEMUNGUTAN
Pasaf 9
- (1) Lokasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umurn adalah di Kabupaten;
- (2) Bagi kendaraan yang hirar~g di lokasi parkir tidak rnenjadi tanggung jawab pengelola dan petugas parklr
BAB v:11 TATA CARJ\ PEMUNGUTAN
Pasa! 10
- (1) Retribusi dipunquf denqan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Has ii pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah:
- (3) Ketentuan rnenqena: tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
TAD\ CARA PEMBAYARA.N
BAB XI
Pasal 11
Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaliqus atau lunas:
BAB XI
Pasal 12
- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas Daerah atau di ternpat fain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan mengpunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan, SSRO, dan STRD;
-
I
i
:.s\_;
'&lt;fl(
i
"'11:;J
\
•I-~;;
(
.(
;~·
'
;
- \ o (21 Dalarn h31 pernbayaran dilakukan di ternpat lain yang dituniuk, maka hasil retribusi harus disetor ke kas Daerah selambat-larnbatnva ,x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bui)eti; dan/atau
- (3) Penqaturan lebih lanjut tentano tata cara pernbayaran dan penyetoran hasil retribusi dite .. apkan oleh Bupati.
Pasal ·j 3
- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat mernberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan ciikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan/atau menunda pernbayaran sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
Pasa! 14
- (1) Setiap pembayaran ret 'ibusi ciberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat oalarn buku penerimaan;
- (2) Untuk jenis, isi, ukuran buku dan tanda bukti pernbayaran ditetapkan oleh Bupati.
PENGEMBALIAN l&lt;ELEBIH.A.N PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB X - PENGEMBALIAN l&lt;ELEBIH.A.N PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 15
- (1) P..tas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan perrnohonan pengembalian kepada Bupatl:
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangr.ya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
- b. Masa retribusi;
- c. Besarnya kelebihan pernbayaran: dan/atau
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati dalarn jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan p\_engembalian kelebihan pernbayaran retribus! retribusi harus member! keputusan:
.
'
J
:
:
\
f·
- Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkan harus diterbitkan SKRDLB dalam janqka wak t1 paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan. (4)
BAB X - PENGEMBALIAN l&lt;ELEBIH.A.N PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 16
- Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi Iainnya Kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahu!.u hutang retribusi tersebut;
- Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi · dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Si(R.DLB; dan/atau (2)
- imbalan bunga sebesar 2 % (cua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribus! waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Bupati memberikan (3) Apabila pengembalian kelebihan pernbayaran retribusi dilakukan setelah lewat
Pc1sal 17
- (1) Pengembalian ke!ebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabiia kelebihan pernbayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 23 ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
TAT!"' CAPA PEN/l\_GIHAN
Pasa! 18
- (i) Penaqihan retribusi terutang dilakukan ciengan rnenggun2kan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dirnaksud pad a ayat (1) sebaqai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dlkeluarxan selama 30 (tiqa puluh) hari sejak jatuh tempo pernbayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiqa putuh) hari setelah Surat Teguran Wajib Retribusi harus rnelunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat Teguran sebagairnana dirnaksud ayat (1) dlkeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuf&lt;.
.
::
!'
- Ketentuan mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peratuan Bupati. (5)
BAB Xi - TAT!"' CAPA PEN/l\_GIHAN
Pasal 19
- Retribusi yang terutang ## BAB XII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUT,A.NG R.ETRIBUSI YANG KADAl\_UARSA
BAB Xi - TAT!"' CAPA PEN/l\_GIHAN
Pasal 20
- Penagihan retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib R.etribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. Diterbitka Surat Teguran atau surat paksa; atau
- b. Ada pengakuan utang retrinusi dari wajib retrlbusi, baik langsung maupun tidak lanqsunq.
- (3.) Dalam ha! mi diterbitkan Surat Teguran sebaqairnana dimaksud paca ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penaqihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Tequran tersebut.
- Pengakuan utang retribusi secara !angsung sebaqa.mana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi can belu.n melur.asinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengal&lt;uan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dirnaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari penpajuan permohonan angsuran atau penundaan pernbayaran dan perrnohonan keberatan o!eh wajib retribusi.
BAB Xi - TAT!"' CAPA PEN/l\_GIHAN
Pasal 21
- (1) Piutang retribusi yang munqkin ditagih lagi karena hak untuk rnelakukan penaqihan sudah kadaluarsa daoat cihapus.
2. t ' h J;I nano retrtbusi da erah vang sud ah (2) Bupati rnen&lt;::1.am~an p-::,ng. atA.isan ! i. .. ~ ,,\_; ~ "'-, -kadatuwarsa dengan keputusan i.-3up8ti.
-..
- (3) Ketentuan lebih lanjut menge : , · na, rata cara penghapusan piu ... ang R t ib . t en us: yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
SANKS! ADMINISTRASI
BAB XIII - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 22
## Pasal22
BAB X - PENGEMBALIAN l&lt;ELEBIH.A.N PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 23
TAT!"' CAPA PEN/l\_GIHAN
Pasa! 18
- (i) Penaqihan retribusi terutang dilakukan ciengan rnenggun2kan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dirnaksud pad a ayat (1) sebaqai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dlkeluarxan selama 30 (tiqa puluh) hari sejak jatuh tempo pernbayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiqa putuh) hari setelah Surat Teguran Wajib Retribusi harus rnelunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat Teguran sebagairnana dirnaksud ayat (1) dlkeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuf&lt;.
.
::
!'
- Ketentuan mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peratuan Bupati. (5)
- Retribusi yang terutang ## BAB XII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUT,A.NG R.ETRIBUSI YANG KADAl\_UARSA
Pasal20
- Penagihan retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib R.etribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. Diterbitka Surat Teguran atau surat paksa; atau
- b. Ada pengakuan utang retrinusi dari wajib retrlbusi, baik langsung maupun tidak lanqsunq.
- (3.) Dalam ha! mi diterbitkan Surat Teguran sebaqairnana dimaksud paca ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penaqihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Tequran tersebut.
- Pengakuan utang retribusi secara !angsung sebaqa.mana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi can belu.n melur.asinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengal&lt;uan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dirnaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari penpajuan permohonan angsuran atau penundaan pernbayaran dan perrnohonan keberatan o!eh wajib retribusi.
- (1) Piutang retribusi yang munqkin ditagih lagi karena hak untuk rnelakukan penaqihan sudah kadaluarsa daoat cihapus.
2. t ' h J;I nano retrtbusi da erah vang sud ah (2) Bupati rnen&lt;::1.am~an p-::,ng. atA.isan ! i. .. ~ ,,\_; ~ "'-, -kadatuwarsa dengan keputusan i.-3up8ti.
-..
- (3) Ketentuan lebih lanjut menge : , · na, rata cara penghapusan piu ... ang R t ib . t en us: yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
SANKS! ADMINISTRASI
Pasal22
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi adrninistrasi berupa bunga sebesar 2 %.(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditangih dengan menggunakan STRD.
PENYl!J!f&lt;i\N BAB XIV
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk rnelakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalarn U-ndang-ur1d~ing Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keteranqan atau laporan . berkenaan · dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan je!as;
4. b .. .Meneliti, mencari dan rnenqurnpulkan xeteranqan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakuakn sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan bad an buktl dari oranq pribadi atau · bad an sehubungan denagn tindak pidana dibidanq retribusi daerah:
6. berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. Merneriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-doi&lt;umen lain
- e. Mela!&lt;:ukan pengeledahan untuk rnendapatkan bahan bukti pembukuan. Pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta rr:elakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
8. retribusi daerah: f. Meminta bar.tuan tenaga ahli dalam rangka pelaksar·aan tuqas di bidang
·.
'
·-
.
.
I
- g. Menyuruh berhenti, rnelaranq ses eoranq meninggaikan ruangan atau tempat pada saat perneriksaan sedanq berlanqsunq dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yanq dibawa sebagaimana cimaksud paca huruf a;
- h. Mernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
3. sebagaimana tersangka atau saksi: i. Memanggil orang untuk cidenqar keterangannya dan diperiksa
- J. Menqhentikan penyidikan:
5. dipertanggungjawabkan. dapat yang hukurn retribusi dibidanc pidana k. Melakukan tindakan lain :,rang per:u untuk kelancara-i penyidikan tindak menurut
- (3) Penyidik sebagaimanan dimaksud pad a ayat (1) memberitahukan d'rnulainya penyidikan dan penyampaian hasi: kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Bf\B XV
SAr·J}&lt;SI PIDANA
Pasa' 24
- (1) VVajib Retribusi yang tidak rnelaksariakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancarn pidana kurunqan paiing lama 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1.) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pad a ayat ('!) merupakan penerimaan neqara
K.ETENTUA~i PENUTUP
Pada saat Peraturan Oaerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2000 tentanq Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lernbaran Oaerah Nemer 18 Tahun 2000) dinvatakan dicabut tidak berlaku.
.
}
Pasal ze
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalsrn Lembaran Daerah Kabupaten Merangin. Disah di Bangko pada tanggal ~ - ;; ... 2011

Penetapan: Diundangkan di Bangko pada tanggal ).. \_ 5 \_ 21J11 SEKRET ARfS DAERAH KABUPATEN MERANGIN H.A. KHAFIDMOEIN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19610619 198403 1 002 LEMBARAN.DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2011 NOMOR O.~ .. ; . . . '; ?j ,} ·, ''\ ## PENJEL.ASAN ## TENT ANG PERATURAN DAER.AH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 02- TAHUN 2011 ## RETRISUSI PAF{KIR DITEPI jALAN UMUM ## 1.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM :
Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Urnurn dalam Kabupaten Meranqin Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum dalam Kabupaten rv1era:1gin dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirnana retribusi terminal termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 110
huruf e Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang ?ajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapst menjamin terlaksananya usaha Pemerintah dalam meninqkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dengan kemampuan keuanqan yang sernakin meningkat akan member: rnanfaat besar bagi pernbiayaan pernerintah dan pembangunan daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalarn menunjang otonomi daerah yang mernuuo peran penting didalam pembiayaan pembangunan daerah adalah melaiui punqutan