PERATURAN BUPATI MA Nomor 28 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR (berlaku 30 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempelancar pelaksanaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Puskesmas, pengaturan pendapatan tahun berjalan melalui Perubahan Peraturan Bupati Banjar Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pedoman Unit dipandang perlu untu menambahkan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/ PMK.05/ 2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 67);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR
.
Pasal 15
1. Ketentuan di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15 A sehingga berbunyi sebagai berikut:
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 30 Juni 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 28 ## Pasal 15 A - (1)Pendapatan BLUD Puskesmas ditargetkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dalam rincian objek pendapatan BLUD Puskesmas. - (2)Pendapatan sebagaimana pada ayat (1) dapat digunakan secara langsung selama seluruh persyaratan BLUD terpenuhi. - (3)Pendapatan BLUD Puskesmas pada tahun berjalan dapat digunakan atau dibelanjakan pada tahun berikutnya. 2. Ketentuan dalam Pasal 37 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:: ## Pasal 38

Penandatangan: - (1)Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuanBupati. - (2)Ketentuan pengadaan barang dan/ atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD. - (3)Pengadaan barang dan/ atau jasa pada BLUD diberikan fleksibilitas berupa pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung. - (4) Mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebelum Pemimpin BLUD menetapkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 30 Juni 2015

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. PANGERAN KHAIRUL SALEH