KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 2001 tentang KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK (berlaku 17 Januari 2001)
Pembukaan
Menimbang : a. jenis karena merendahkan harkat dan martabat manusia khususnya anak-anak, serta
- bahwa praktek mempekerjakan anak pada berbagai pekerjaan-pekerjaan terburuk, harus segera dihapuskan merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar;
- b. bahwa Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Konvensi ILO Nomor 182 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
- c. bahwa Konvensi ILO Nomor 182 mengamanatkan untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c dan dalam rangka penyusunan dan
pelaksanaan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 2 - pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dipandang perlu membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Kovensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
2. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak adalah:
- a. segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage) , dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- d. pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN TUGAS
Pasal 2
- (1) Membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang selanjutnya
disebut ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 4 - disebut Komite Aksi Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan Presiden ini.

- (2) Komite Aksi Nasional diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Aksi Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

## Pasal 3

Komite Aksi Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

## Pasal 4

Komite Aksi Nasional bertugas:

- a. menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- c. menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak kepada

instansi ...


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 5 - instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Aksi Nasional dapat mengikutsertakan dan/atau meminta saran dan pertimbangan pihak terkait lain dan/atau para ahli dari unsur pemerintah dan masyarakat.

## BAB III ORGANISASI

## Pasal 6

Komite Aksi Nasional terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota.

## Pasal 7

Anggota Komite Aksi Nasional meliputi unsur pemerintah dan masyarakat.




## Pasal 8

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Komite Aksi Nasional diperbantukan sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## Pasal 9

Apabila dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, Ketua Komite Aksi Nasional dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.

## BAB IV TATA KERJA

## Pasal 10

Tata kerja Komite Aksi Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Komite Aksi Nasional.

## BAB V PEMBIAYAAN

## Pasal 11

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite Aksi Nasional dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



## BAB VI

## PENETAPAN RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

## Pasal 12

- (1) Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi antara lain:
- a. latar belakang;
- b. tujuan;
- c. kelompok sasaran;
- d. peran dan tanggung jawab;
- e. program pelaksanaan;
- f. pemantauan dan evaluasi.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, ttd Edy Sudibyo



## BAB VII PENUTUP

## Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

ABDURRAHMAN WAHID