Unknown Unknown Nomor 19 Tahun 2017 tentang GARA TIMUR SEKRETARIAT DAERAH Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang NOTADINAS Yth. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang. (berlaku 8 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR l'f TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENATAUSAHAAN, PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DAN PENYAMPAIANNYA SERTA PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
DE~GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR ,
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah ten tang Tata Cara Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 55 Tahun 2008 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan penyampaiannya serta menerbitkan SPM dan SP2D;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya serta Penerbitan SPM dan SP2D perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomop 1649); ..
--,
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta . Penyampaiannya;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN, PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DAN PENYAMPAIANNYA SERTA PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA.
BAB! KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu Pengertian
Pasal 1
Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
- Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2.
- Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. 3.
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 4.
- Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 5.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
7. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat (BPPKAD) adalah BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Bendahara Penerimaan PPKD adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD.
10. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan memepertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan dan menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
15. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, · membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
12. 1 7. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang masa berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenan.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalahz dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
3
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran BPPKAD selaku BUD.
21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPA-L adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
23. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Penerimaan Daerah adalah uang yang rnasuk ke kas daerah.
26. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
27. Kas Daerah adalah ternpat penyirnpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
28. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala BPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
30. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA Perangkat Daerah.
31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD
Pasal 2
- (1) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
- a. Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah dan Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah serta Penyampaiannya;
- b. Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah serta Penyampaiannya;
- c. Tata Cara Penatausahaan Pertanggungjawaban Bendahara Penyampaiannya;
5. dan Penyusunan Laporan Penerimaan PPKD serta
- d. Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD serta Penyampaiannya;
- e. Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D.
- (2) Materi muatan yang berkaitan dengan Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah dan Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan;
- b. Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya.
- (3) Materi yang berkaitan dengan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Pengajuan SPP;
- b. Pembukuan Belanja;
- c. Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya.
- (4) Materi muatan yang berkaitan dengan Bendahara Penerimaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- b. Pembukuan Penerimaan PPKD;
- a. Penatausahaan Penerimaan PPKD;
- c. Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya.
- (5) Materi muatan yang berkaitan dengan Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Pengajuan SPP;
- b. Pembukuan Belanja;
- c. Pertanggungjawaban.
- (6) Materi muatan yang berkaitan dengan Tata cara Penerbitan SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Proses penerbitan SPM;
- b. Proses penerbitan SP2D.
6
. TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN PERANGKAT DAERAH DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PERANGKAT DAERAH SERTA PENY AMPAIANNYA
Bagian kesatu
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah
Pasal 3
- Bend~ara Penerimaan Perangkat Daerah bertugas untuk menerima, meny~mpan, menyetorkan, menatausahakan dan mpertanggungjawabkan penenmaan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. (1)
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah berwenang: '
- a. menerima seluruh penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah:
- b. menyimpan seluruh penerimaan;
'
- c. menyetorkan seluruh penerimaan yang diterima sesuat ketentuan termasuk penerimaan dari pihak ketiga ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja;
- d. dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan/atau alat transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran maka penyetorannya d1lakUkan setamnatlambatnya 4 (empat) hari kerja terhitung sejak uang diterima;
- f. penyampaian Surat Tanda Setoran atau bukti lain yang tlipersamakan kepada Kepala BPPKAD/Bidang Perbendaharaan selaku BUD/Kuasa BUD;
- e. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank berupa Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti lain yang dipersamakan;
- g. memeriksa semua bukti penerimaan agar lengkap dan sah;
- (3) Secara fungsional Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BPPKAD/Bidang Perbendaharaan selaku BUD/Kuasa BUD;
- (4) Bendahara Penerimaan Pembantu bertugas untuk melakukan penatausahaan terhadap sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Bendahara Penerimaan, antara lain:
- a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
- b. menyimpan seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank berupa Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti lain yang dipersamakan;
- c. menyetorkan seluruh penerimaan yang diterima sesuai ketentuan termasuk penerimaan dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja; .
7
- e. P~nyampaian Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti lain an dipersamakan kepada Kepala BPPKAD /Bidang Perbendah~aa! P selak1;t BUD/Kuasa BUD dengan tembusan kepada Bendahara enenmaan;
- f. memeriksa semua bukti penerimaan agar lengkap dan sah.
- (5) Bendahara . Penerimaan Pembantu wajib menyampaikan Laporan :ertangg~nruawaban penenmaan kepada Bendahara Penerimaan setiap ulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
Bagian kedua
Penatausahaan dan Pembukuan Penerimaan
Pasal 4
- (1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit atas STS atau bukti Iain yang dipersamakan.
- (2) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- b. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga:
- (3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan dan disahkan oleh BPPKAD Cq. Bidang Aset dan Retribusi.
- (4) Prosedur penatausahaan Bendahara penerimaan diatur sebagai berikut:
- b. Bendahara Penerimaan menerima uang dan mencocokan antara STS dengan SKP-Daerah/SKR-Daerah dan/tanda bukti lainnya yang sah.
- a. Pihak Ketiga/Bendahara Penerimaan mengisi Surat Tanda Setoran (STS)
Pasal 5
- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD sebagai berikut:
2. a, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya:
1. secara administratif kepada Pengguna Anggaran Perangkat Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah melalui PPK Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
2. secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lam bat tanggal 10 bulan berikutnya melalui bidang akuntansi dan pelaporan setelah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara penerimaan merupakan penggabungan dengan LPJ bendahara penerimaan pembantu dan memuat informasi tentang Rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara.
Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada pain b dilampirkan dengan :
1. buku penerimaan dan penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenan;
2. register STS;
3. buku rekapitulasi penerimaan harian;
4. bukti penerimaan lain yang sah; dan
5. pertanggungjawab bendahara penerima pembantu.
- d. Pertanggungjawaban penerirnaan dan lampirannya beserta hardcopy dan softcopy disampaikan kepada PPKD selaku BUD melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD.
···-..t
9
~an~=-langkah. penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban en ara Penenmaan Perangkat Daerah dan Bendahara Penerimaan Pembantu . Perangkat Daerah beserta format dokumen ~::;,tanggungi:31waban adalah sesuai dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Menteri d am Negen Nornor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan an Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penvempaiannya.

## BAB III

## TATA CARA PEN!\TAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PERANGKAT DAERAH DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PERANGKAT DAERAH SERTA PENYAMPAIANNYA

Bagian Kesatu

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah

## Pasal 6

- (1) Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah berkewenang:
- a. mengajukan Permintaan Pembayaran kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-Perangkat Daerah) dengan menggunakan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS;
- b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambah Uang Persediaan;
- d. menolak perintah membayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan pembayaran dari uang yang dikelolanya;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diterima dari PPTK;
- g. memeriksa semua bukti pengeluaran yang dipersyaratkan;
- f. mengembalikan dokumen pembayaran yang diberikan oleh Pengguna Anggaran, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/ atau tidak lengkap;
- h. memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak negara lainnya dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas untuk melakukan peiiatausahaan terhadap sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran, antara lain:
- a. Mengajukan Permintaan Pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPPLS kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

- b. Menerirna dan menyirnpan Uang Persediaan dan Tarnbah Uang Persediaan/Pelirnpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- c. Melaksanakan pembayaran dari uang yang dikelolanya;
- d. Menolak perintah rnernbayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meneliti kelengkapan dokurnen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. Mengernbalikan dokurnen SPP-LS yang diberikan oleh PPTK apabila dokurnen tersebut tidak rnernenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- (4) Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pernbantu Bendahara Pengeluaran Urusan Gaji bertugas mernbantu Bendahara Pengeluaran dalarn melaksanakan tugas rnenatausahakan pengeluaran Anggaran.
- (5) Bendahara Pengeluaran diwajibkan melakukan rekonsiliasi dengan BPPKAD Cq. Bidang Perbendaharaan setiap bulannya berdasarkan kode rekening dan program kegiatan yang telah dibayar dengan SP2D untuk menjamin kebenaran pernbayaran.
- (6) Pernbantu Bendahara Pengeluaran Urusan Gaji, Pembuat SPP dan SPM, Petugas Pelaksana verifikasi SPJ dan Petugas Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mernbuat daftar gaji;
- a. Pembantu Bendahara Pengeluaran Urusan Gaji:
2. rneneliti dan mengoreksi daftar gaji;
3. menyiapkan SPP gaji berdasarkan daftar gaji:
4. menyiapkan SPP rapel/kekurangan gaji; uang duka dan lain-lain;
6. rnencatat penerirnaan dan pengeluaran gaji pada buku kas pembantu khusus gaji;
5. mernbayar gaji kepada pegawai;
7. mengajukan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) untuk pegawai yang mutasi/pensiun;
9. menyiapkan peremajaan daftar gaji.
8. mernungut, mernbukukan dan menyetorkan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK); dan

Petugas Pelaksana verifikasi SPJ dan Petugas Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:

2. menyiapkan jadwal kegiatan beserta alokasi anggaran yang bersumber dari masing-masing PPTK;
1. menyiapkan dokurnen-dokumen penatausahaan pelaksanaan DPA Perangkat Daerah;
3. mencatat dan menyimpan dokumen seperti RKA Perangkat Daerah DPA/DPPA Perangkat Daerah, Anggaran Kas Perangkat Daerah, Keputusan-Keputusan Kepala Perangkat Daerah, Dokumen Lelang dan lain-lain;
4. Menyiapkan, mernbuat dan menyusun dokurnen/laporan penerirnaan dan pengeluaran Perangkat Daerah;
5. rnenyiapkan SPJ;
7. rnembuat register dan menyimpan SPP, SPM dan SP2D; dan ·-~
6. rnenghimpun bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran sebagai larnpiran SPJ;
8. rnencatat penerirnaan/pengeluaran pada buku besar dan buku' besar pernbantu.

b.

## Bagian Kedua Petugas Pembuat SPP dan SPM, Petugas Verifikasi SPJ

## dan Petugas Akuntansi dan Pelaporan

## Pasal 7

- Petugas Pembuat SPP dan SPM, petugas verifikasi SPJ dan petugas akuntansi dan pelaporan ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah. (1)
- (2) Petugas Pembuat SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada aya.t (1), bertugas untuk menyiapkan SPP dan SPM baik Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang maupun Belanja Langsung.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas pembuat SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Pejabat Penandatangan SPM melalui Bendahara Pengeluaran.
- (4) Petugas Verifikasi SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penelitian atas keabsahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah baik SPJ Administratif guna disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, maupun SPJ Fungsional yang disampaikan kepada PPKD.
- (5) Dalam melaksanaan tugasnya, Petugas verifikasi SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah.
- (6) Petugas Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kepala Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi setiap bulan dan disampaikan kepada Gubernur melalui BPPKAD Cq. Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagai entitas Pelaporan untuk penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi.
- (7) Dalam melaksanaan tugasnya, Petugas Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggungjawab kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah.

## Bagian Ketiga Pejabat Penandatangan SPM

## Pasal 8

- (1) Pejabat Penandatangan SPM adalah Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan tugas:
- b. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- a. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- (2) Dalam hal Pengguna Anggaran berhalangan, maka Pengguna Anggaran memberikan Kuasa kepada pejabat satu tingkat di bawahnya atau Pejabat Eselon III.

12

lh

## Pasal 9

- (1) Berdasarkan DPA/DPPA yang telah disahkan oleh PPKD, Pengguna Anggaran Perangkat Daerah mengajukan Anggaran Kas Perangkat Daerah untuk selanjutnya dievaluasi oleh BUD untuk ditetapkan menjadi Anggaran Kas Pemerintah Daerah yang disusun setiap bulannya.
- (2) Berdasarkan Anggaran Kas maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran harus memperhatikan efisiensi dalam penggunaan dana yang tersedia untuk digunakan.
- (3) Khusus untuk paket pekerjaan yang dilanjutkan dapat dilakukan pembayaran dengan SPP-LS setelah DPAL ditetapkan.
- (4) Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam pembukuan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:
- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Pembantu Simpanan/Bank;
- c. Buku Pembantu Pajak;
- d. Buku Pembantu Panjar;
- e. Buku Pembantu Rekapitulasi Pengeluaran per rincian objek;
- f. Register SPP-UP/GU/TU/LS;
- g. Buku Pembantu Kas Tunai.
- (5) Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.
13. ~ (1) Berdasarkan DPA/DPPA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan maka Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) epada Pengguna Anggaran.


(2

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdiri dari : (3)

urat Penyediaan Dana ~PQ) disamakan dengan DPA/ DPPA sehingga BUD tidak perlu mengeluarkan SPD. ~-~

- a. SPP-Uang Persediaan (SPP-UP);
- b. SPP-Ganti Uang (SPP-GU);
- c. SPP-Tambah Uang (SPP-TU);
- d. SPP-Langsung (SPP-LS).
5. , .. ,) Penentuan besaran UP untuk masing-masing Perangkat Daerah adalah Pagu Anggaran dikuran i Belan · a Tidak Langsung dikurangi LS dengan ni ar dia as p. 10 .000.000,(Seratus Juta upia 1 rangi tanda bintang dan lain-lain dibagi 12 (dua belas), dengan tidak merinci per kode rekening. (4)

..

- (5) Besaran UP hanya dipergunakan untuk pembayaran selain dengan mekanisme TU dan LS.

## Bagian Keenam Kelengkapan SPP

## Pasal 11

- (1) Kelengkapan SPP untuk penerbitan SPM diatur sebagai berikut:
- a. SPP-UP diajukan oleh Bendahara Pengeluaran hanya sekali dalam setahun dengan kelengkapan sebagai berikut:
2. Ringkasan SPP-UP;
1. Surat Pengantar SPP-UP;
3. Rincian rencana penggunaan UP sampai dengan Jenis Belanja;
4. Surat Pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran' yang menyatakan bahwa UP tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang lain selain Uang Persediaan pada saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD.
- b. SPP-GU diajukan untuk menggantikan Uang Persediaan (revolving) yang telah digunakan sebesar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) UP yang disampaikan ke BPPKAD.
1. Surat Pengantar SPP-GU;
- c. SPP GU diajukan maksimal 2 (dua) kali dalam sebulan dengan Kelengkapan SPP-GU sebagai berikut:
2. Ringkasan SPP-GU;
4. Bukti transaksi yang sah dan lengkap;
3. Rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu sampai dengan rincian objek;
5. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional atas penggunaan dana UP/GU/TU/LS sebelumnya;
7. Untuk pengeluaran baik yang menggunakan SPTB atau kuitansi/ tanda bukti pembayaran lainnya harus memperhatikan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain GU saat pengajuan SP2D;
8. Surat Setoran Pajak (SSP) berkenan yang telah dilegalisir oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran harus dilampirkan pada Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);
- d. SPP Tambah Uang diajukan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak, dimana Uang Persediaan (UP) yang ada tidak tersedia dalam UP untuk membiayai kegiatan yang mendesak.
- e. SPP-TU berikutnya dapat diajukan apabila SPP-TU sebelumnya sudah selesai dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- f. Pengajuan SPP-TU disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:
1. Surat Pengantar SPP-TU.
2. Ringkasan SPP-TU.
3. Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU.

··:.I

4. Surat Pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Tambahan Uang Persediaan dengan kegunaan sebagai berikut:
- a) Digunakan untuk kegiatan yang mendesak.
- b) Besarnya Tambah Uang berdasarkan persetujuan BPPKAD.
- c) Digunakan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung mulai Tanggal SP2D diterbitkan.
- d) Jika tambahan uang tidak habis digunakan dalam batas waktu sebagaimana rincian rencana penggunaan pada angka 4 huruf c, maka sisanya disetor ke rekening Kas Daerah pada bulan berikutnya, kecuali kegiatan yang pelaksanaan lebih dari satu bulan dan penundaan jadwal akibat peristiwa diluar kendali PA/KPA. .
- e) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf d), tidak dapat diminta kernbali untuk digunakan karena merupakan sisa kas.
5. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.
6. Term Of Reference (TOR) Kegiatan yang akan dilaksanakan.
- g. Kelengkapan Dokumen SPP-LS untuk Pembayaran Gaji dan tunjangan:
1. Surat Pengantar SPP LS;
2. Ringkasan SPP LS;
4. Lampiran SPP LS;
3. Rincian SPP LS;
5. Pembayaran Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Ge.ji/Gaji Terusan/Uang Duka Wafat/Tewas dilengkapi dengan Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang Duka Wafat/Tewas, Keputusan CPNS, Keputusan PNS, Keputusan Kenaikan Pangkat, Keputusan Jabatan, Kenaikan Gaji Berkala, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pemyataan Melaksanakan Togas, Daftar Keluarga (KP4), Foto Copy Surat Nikah yang disahkan, Foto copy Akte Kelahiran yang disahkan, SKPP, Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas, Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah, Surat Pindah, Surat Kematian, SS P, PPH Pasal 21, dimana kelengkapan terse but dipergunakan sesuai peruntukannya.
- h. Tunjangan isteri/ suami diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebesar 10% dari Gaji Pokok dan Tunjangan Anak sebesar 2% dari Gaji Pokok dengan ketentuan apabila suami isteri kedua-duanya bekerja sebagai Pegawai Negeri, Tunjangan Beras diberikan untuk masing-masing suami isteri menurut haknya sebagai Pegawai Negeri, disamping itu Tunjangan Beras juga diberikan kepada isteri atau suami dan anakanak sebagai anggota keluarga yang dibebankan kepada salah satu pihak.
- i. Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras untuk anak yang diberikan kepada pegawai dibatasi hingga sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras lebih dari 2 (dua) orang anak.

-

- j. apabila setelah Tanggal 1 Maret 1994 jumlah anak yang memperoleh tunjangan berkurang ak.ibat dewasa, kawin atau meninggal, pengurangan tersebut tidak dapat diganti kecuali jumlah anak menjadi kurang dari 2 (dua) orang anak.
- k. Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud diberikan sampai dengan batas usia 21 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 25 tahun apabila anak tersebut rnasih sekolah dengan bukti surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan.
- I. Tunjangan Anak Angkat hanya diberikan satu orang anak saja yang dibuktikan dengan surat keterangan sah dari Pengadilan.
- m. Susunan Keluarga (KP4) dibuat pada setiap permulaan tahun dan apabila ada perubahan karena menikah/cerai atau kelahiran anak, kernatian, dibuktikan dengan surat nikah/cerai, kelahiran dan kematian dari yang berwewenang.
- n. Pengajuan SPP Gaji dan Tunjangan selambat-lambatnya setiap Tanggal 10 sebelum bulan berkenaan dan untuk gaji susulan selambat-lambatnya tanggal 20 sebelurn bulan berkenaan.
2. Ringkasan SPP-LS/Ringkasan SPK/Kontrak yang mencantumkan Nilai Kontrak, Addendum Kontrak, Jangka Waktu Pelaksanaan, Lingkup Pekerjaan dan Nornor Rekening Rekanan, Sanksi/Denda dan Masa Perneliharaan;
- o. SPP-LS untuk Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum bagi PNSD Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan diatur I tersendiri dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum PNSD. f Kelengkapan Dokumen SPP-LS Barang dan Jasa adalah sebagai J/ berikut: l. Surat Pengantar SPP-LS;
3. Surat Persetujuan Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ);
5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan melampirkan bobot fisik pekerjaan (%);
4. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa sernua dokumen LS yang diajukan adalah benar dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah;
6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;
7. Berita Acara Pembayaran;
9. E billing beserta E Faktur yang telah ditandatangam WaJ1b Pajak;
8. Kuitansi yang disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk; . . . .
10. Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan
16. oleh Bank atau lembaga keuangan non Bank;
11. Dokumen lain yang dipersyaratkan misalnya identitas pribadi (KTP) Rekanan yang bersangkutan untuk mengambil dan mencairkan SP2D.


··-,4

------------

-

- q. Dalam Pengaiuan SPP-LS Barang dan Jasa harus memperhatikan Jadwa.l kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Anggaran Kas Pemenntah Daerah sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
- r. Batas maksimum penyimpanan uarig tunai pada kas Bendahara Pengel~aran adalah sebesar R.p. 15.000.000,(lima belasjuta rupiah), kecuah untuk . Belanja Bantuan Sosial, Gaji dan tunjangannya, pembayaran perJalanan dinas.
- s. Batas pencairan ~ Barang dan Jasa diatur sebagai berikut:
1. Pengadaalr13aran~ dan Jasa sampai dengan Rp. 100.000.000,(Seratus Juta Rupiah) menggunakan SPK diajukan melalui SPP j SPM GU selambat-lambatnya bulan Juni Tahun berkenaan.
2. Pengadaan Jasa. Konsultansi sampai dengan Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) menggunakan SPK diajukan melalui SPP/SPM GU selanibat-lambatnya bulan Juli Tahun berkenaan.
3. Pengadaan Barang dan Jasa di atas Rp. 100.000.000,(Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,(Dua Ratus Juta Rupiah) diajukan dengan menggunakan SPK dan pengajuan SPP /SPM Lansung (LS) pembayarannya dilakukan paling lambat bulan Agustus Tahun berkenaan.
4. Pengadaan Barang dan Jasa di atas Rp. 200.000.000,(Dua Ratus Juta Rupiah) dan Jasa Konsultansi di atas Rp. 50.000.000,(Lima Puluh Juta Rupiah) menggunakan Kontrak dan pengajuan SPP / SPM LS pembayarannya dilakukan paling lam bat bulan September Tahun berkenaan.
5. Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi diajukan melalui SPP/SPM-LS selambat-lambatnya bulan September.
6. Kecuali pengadaan Barang dan Jasa yang baru dianggarkan pada Perubahan APBD maka pengajuan SPP/SPM-LSnya selambatlambatnya bulan Desember tahun berkenaan.
7. Apabila Pengajuan SPP/SPM melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3 dan 4, maka kegiatan tersebut dianggap tidak dilaksanakan atau dibatalkan dan tidak dibayarkan serta menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah bersangkutan.
- (2) Dalam Pengajuan SPP-SPM UP/GU/TU/LS harus menyertakan file softcopy Contoh B Xl-nya.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya

## Pasal 12

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD sebagai berikut:
- a. Pertanggungjawaban administratif kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. --:.I Pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selambat-lambatnya. tanggal 10 bulan berikutnya, setelah diterbitkan surat pengesahan b.

..

- b. Pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dengan rnernbuat register pengesahan setiap bulan.
2. Pertanggungjawaban penggunaan UP c.
- d. Pertanggungjawaban penggunaan TU
- e. tarnbahan data tentang rnaka dapat rnerninta SPJ apabila PPKD rnasi rnernerlukan pertanggungjawaban secara fungsional, secara lengkap dari Perangkat Daerah.
- f. SPJ Fungsional dan larnpirannya beserta hardcopy dan softcopy disarnpaikan kepada PPKD selaku BUD, rnelalui Kabid Akuntansi dan Pelaporan.
- g. Pengesahan SPJ dilakukan setelah diverifikasi keabsahan buktibukti oleh PPK Perangkat Daerah dan rnernbuat register pengesahan setiap bulan.
- h. Pengajuan SPP GU /TU bulan berikutnya dapat dilayani apabila SPJ Fungsional bulan sebelurnnya telah disarnpaikan kepada PPKD.
- i. Dokurnen yang digunakan dalarn rnenatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran rnencakup:
2. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
1. register penerirnaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
3. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
5. register penutupan kas.
4. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan

Dalarn rnempertangungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disarnpaikan mencakup:

2. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalarn ringkasan pengeluaran per rincian obyek dirnaksud;
1. buku kas urnurn;
3. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara; dan
4. register penutupan kas.

k.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran rnelalui PPK Perangkat Daerah tidak dapat rnenerbitkan SPM UP/GU/TU apabila SPJ bulan sebelumnya belurn dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang bersangkutan.

1. Apabila SPJ pada tanggal 10 bulan berikutnya belum diterima Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran rnelalui PPK Perangkat Daerah rnaka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengirim surat peringatan kepada bendahat£. pengeluaran/bendahara pengeluaran pernbantu, yang tembusannya disarnpaikan kepada lnspektorat Provinsi.

j.

•

- m.
- Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan desember disampaikan paling larnbat tanggal 31 desember.
- n. Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disarnpaikan, PPK Perangkat Daerah berkewajiban:
1. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilarnpirkan;
2. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalarn ringkasan per rincian obyek;
3. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan
4. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- o. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendaharan pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- p. Bendahara Penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendaharan pengeluaran pembantu sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- q. Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada huruf o dan p, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.
- (2) Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Langkah-langkah penyusunan dan penyarnpaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah adalah sesuai dengan Larnpiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

## BAB IV

## TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN PPKD SERTA PENY AMPAIANNYA

Bagian Kesatu Penatausahaan Bendahara PPKD

Pasal 13

- (1) Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa Pendapatan dana perimbangan, Pendapatan lain-lain yang sah dan pembiayaan penerimaan. "4
- (2) Penerimaan-penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara langsung di kas umum daerah.

- (3) Berdasarkan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank membuat Nota kredit yang memuat informasi tentang penerimaan tersebut baik berupa informasi pengiriman, jumlah rupiah maupun kode rekening terkait.
- (4) Bendahara penerimaan PPKD wajib mendapatkan nota kredit.

## Bagian Kedua

## Pembukuan Penerimaan PPKD

## Pasal 14

- (1) Pembukuan pendapatan PPKD dimulai dari saat Bendahara Penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah.
- (2) Pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan PPKD menggunakan buku penerimaan pendapatan PPKD.
- (3) Dokumen yang digunakan dalam pembukuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2):
2. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
1. Nota kredit

## Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya

## Pasal 15

- ( 1) Bendahara Penerimaan PPKD mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa buku penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan dilampirkan dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap.
- (3) Langkah-Iangkah Penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD sebagai berikut:
2. Menyampaikan penerimaan bukti-bukti yang sah dan lengkap;
1. Melakukan penetapan buku penerimaan PPKD dan melakukan rekapitulasi perhitungan;
3. Menyampaikan BK penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan dilampirkan dengan bukti penerimaan yang sah kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

·-A

20

## TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD SERTA PENY AMPAIANNY A

## Bagian Kesatu

Pengajuan Surat Permintaan Pernbayaran (SPP)

## Pasal 16

- (1) Pengajuan Surat Perrnintaan Pembayaran (SPP) yang dilakukan Bendahara Pengeluaran PPKD adalah untuk melakukan pengeluaran/belanja PPKD dan pengeluaran pernbiayaan;
- (2) Untuk rnelakukan pengeluaran sebagaimana yang dirnaksud pada ayat (1) rnaka Bendahara Pengeluaran PPKD rnenyusun SPP-LS dan TU sebagai alat pengajuan dana atas belanja-belanja PPKD;
- (3) Dokumen-dokurnen yang digunakan dalarn pengajuan SPP-LS dan TU sebagairnana yang dirnaksud pada ayat (2);
2. Lampiran lain yang diperlukan.
1. Salinan SPD;

## Bagian Kedua Pernbukuan Belanja PPKD

## Pasal 17

- (1) Pernbukuan Bendahara Pengeluaran PPKD rnerupakan proses pencatatan SP2D-LS ke dalarn BKU Pengeluaran dan buku pernbantu yang terkait.
- (2) Dokumen-dokumen yang digunakan dalarn pernbukuan sebagairnana yang dirnaksud pada ayat (1):
2. Buku Pernbantu BKU.
1. Buku Kas Urnurn (BKU) Bendahara Pengeluaran PPKD;

## Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban dan Penyarnpaiannya

## Pasal 18

- ( 1) Bendahara Pengeluaran PPKD rnenyarnpaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan fungsi kebendaharaan yang berada dalarn tanggungjawabnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) disarnpaikan kepada PPKD.

## BAB VI

TATA CARA PENERBITAN SPM

## Pasal 19

Pengguna Anggaran rnenerbitkan SPM setelah dokurnen SPP dinyatakasz lengkap dan sah oleh PPK-SKPD, dengan rnekanisrne sebagai berikut:

"

.

a.

Proses penerbitan SPM dilakukan oleh Petugas Penyiap SPP dan SPM sebagai berikut:

1. Memeriksa kelengkapan lampiran dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA/DPPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
3. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran;
4. Memeriksa kebenaran atas hak tagih menyangkut,antara lain:
- b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan atau kelayakkarmya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalarn SPK/kontrak);
- a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/ perusahaan, alamat, nomor rekening, NPWP dan nama bank);
- c) Jadwal waktu pembayaran.
5. Pengguna Anggaran dapat menolak menerbitkan SPM apabila dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan tidak sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal Pengguna Anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM atas tanggungjawab Pengguna Anggaran yang bersangkutan dan dituangkan dalam Surat Perintah.
- b. Setelah dilakukan pengujian terhadap SPP-UP/GU/TU/LS maka Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-UP/GU/TU/LS dalam rangkap 6 (enam) untuk diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2DUP /GU/TU /LS;
- c. Penatausahaan penerbitan SPM dilaksanakan oleh PPK Perangkat Daerah;
- d. Setelah tahun anggaran berakhir, Pengguna Anggaran dilarang menerbitkan SPM.

## BAB VII

PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

## Pasal 20

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Kuasa BUD dilakukan sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung;
- b. SPP/ SPM Gaji bulanan harus diterima BPPKAD/Bidang Perbendaharaan paling lambat tanggal 10 sebelum bulan pembayaran;
- c. Kuasa BUD menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam daftar pembayaran;
- e. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan pemeriksaan dokumen SPM yang telah dinyatakan lengkap dan sah.
- d. Kuasa BUD menguji ketersediaan dana sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/ ~~; ~

- f. Kuasa BUD memeriksa kelengkapan SPM, mencatat dalam Daftar Pengawasan SPM da.n apabila kelengkapan berkas SPM tidak memenuhi syarat, maka Kuasa BUD mengeluarkan surat penolakan penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan.
- h. Penolakan penerbitan SP2D diatur sebagai berikut:
- g. Penerbitan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja apabila dokumen SPM telah sah, benar dan lengkap.
1. Untuk SPM Belanja Pegawai Non Gaji bulanan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterima SPM;
2. Untuk SPM UP/GU/TU/LS paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterima SPM.
3. Pengajuan SPP/SPM LS dibawa oleh Bendahara/Pegawai terkait didalamnya tanpa perantara pihak ketiga.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 012) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.