UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN MAJELIS ILMU PENGETAHUAN INDONESIA *) (berlaku 19 Maret 1956)
Pembukaan
Menimbang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1956 TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS ILMU PENGETAHUAN INDONESIA *)
Presiden Republik Indonesia,
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 Undang-undang Dasar Sementara, perlu dibentuk badan sebagai pusat koordinasi dalam membimbing usaha memajukan ilmu pengetahuan di wilayah Republik Indonesia.
- b. bahwa dalam rangka usaha termaksud perlu diadakan perubahan tentang sifat, kedudukan dan keadaan badan-badan atau dewan-dewan ilmu pengetahuan alam yang sudah ada yang bekerja pada lapangan tersebut;
- c. bahwa memajukan dan membimbing ilmu pengetahuan hendaklah berlangsung dengan asas nasional yang melindungi kebebasan mengusahakan ilmu pengetahuan dengan berpedoman kepada kepentingan nasional dan kepentingan perdamaian dan umat manusia;
Mengingat
- pasal 40 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
I. Mencabut :
- a. "Ordonansi pembentukan "Natuurwetenschappelijke Raad voor Nederlandsch Indie" (Staatsblad 1928 No. 57);
- b. "Reglemen voor den Natuurwetenschappelijken Raad voor Nederlandsche Indie" (Bijblad No. 11598 jo No. 13639);
- c. "Ordonnantie Organisatie Natuurwetenschappelijk Onderzoek' serta perubahannya (Staatsblad 1948 No. 97 dan 260);
- d. "Verordening Natuurweteschappelijke Instituten 1948" (Staatsblad 1948 No. 268);
- II. Menetapkan undang-undang sebagai berikut :
Undang-undang tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Pasal 1
Dengan nama "Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia" didirikan sebuah Badan Pusat yang bekerja pada lapangan ilmu pengetahuan, bertempat-kedudukan di Jakarta atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran atau Kebudayaan, selanjutnya disebut Menteri.
Pasal 2
Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia, selanjutnya disebut Majelis adalah suatu badanhukum.
BAB II.
Tugas dan usaha Majelis.
Pasal 3
Majelis bertugas :
- a. memajukan dan membimbing dalam arti kata yang seluas-luasnya usaha dan kehidupan pada lapangan ilmu pengetahuan, dengan berpedoman kepada kepentingan nasional pada khususnya dan kepentingan perdamaian dan umat manusia pada umumnya:
- b. memberi pertimbangan-pertimbangan mengenai soal-soal, rencana-rencana dan usaha-usaha yang bertalian dengan ilmu pengetahuan kepada Pemerintah, baik atas permintaan maupun atas kehendak sendiri.
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 3 Majelis berkewajiban:
- a. memelihara sebaik-baiknya kepentingan ilmu pengetahuan pada umumnya dan penyelidikan dalam ilmu pengetahuan pada khususnya;
- b. menyelenggarakan kerjasama dan kordinasi antara lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, baik yang dimiliki oleh Pemerintah maupun yang dimiliki oleh pihak partikelir;
- c. menyelenggarakan dan memberi bantuan kepada:
1. usaha penyelidikan dalam ilmu pengetahuan,
2. usaha penerbitan dalam lapangan ilmu pengetahuan,
3. usaha penyebaran ilmu pengetahuan dalam masyarakat;
- d. menyelenggarakan pendaftaran kepustakaan dan benda-benda lain yang berharga untuk ilmu pengetahuan, yang terdapat di Indonesia;
- e. mengurus lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan dana-dana untuk memajukan ilmu pengetahuan yang dipercayakan kepadanya;
9. f menyelenggarakan perhubungan dengan badan-badan internasional dan badanbadan nasional dari negara-negara lain yang bekerja pada lapangan ilmu pengetahuan;
- g. memberi laporan tentang soal-soal, rencana-rencana dan usaha-usaha yang dimintakan pertimbangannya oleh Pemerintah dan mengajukan usul-usul kepada Kementerian-kementerian tentang kepentingan ilmu pengetahuan atau kepentingan Negara yang bertalian dengan ilmu pengetahuan;
- h. menyelenggarakan usaha-usaha lain dalam lapangan ilmu pengetahuan yang tidak termasuk perincian usaha-usaha tersebut di atas.
BAB III 0rganisasi
A. Pengurus Majelis.
Pasal 5
- (1) Majelis dipimpin oleh suatu badan Pengurus, yang terdiri atas seorang anggota merangkap Ketua, seorang anggota merangkap Panitera, dengan jumlah semua anggota sebanyak-banyaknya sembilan orang.
- (2) Rapat Pengurus Majelis memilih seorang dari antara para anggota yang tidak merangkap Ketua atau Panitera, untuk bersama-sama dengan Ketua dan Panitera Pengurus merupakan Pengurus harian, yang bertanggung jawab kepada Pengurus Majelis. Ketua dan Panitera Pengurus Majelis bertindak masing-masing sebagai Ketua dan Panitera Pengurus Harian.
- (3) Ketua Pengurus Majelis mewakili Majelis di dalam dan di luar pengadilan.
- (4) Jika Ketua Pengurus Majelis berhalangan, maka tugas dan hak Ketua dilakukan oleh anggota Pengurus Majelis yang tertua yang berdiam di tempat kedudukan Pengurus, dan tidak merangkap Panitera atau anggota Pengurus Harian.
Pasal 6
- (1) Ketua, Panitera dan anggota Pengurus Majelis harus warga-negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia, dan belum berusia 70 tahun.
- (2) Ketua, Panitera dan anggota Pengurus harus ahli dalam sesuatu jenis ilmu pengetahuan. Seperdua dari jumlah anggota harus ahli dalam lapangan ilmu pengetahuan Alam, seperdua lainnya harus ahli dalam lapangan ilmu pengetahuan Budaya, Negara dan Masyarakat, dengan ketentuan, bahwa mereka itu sedapat-dapatnya mewakili jenis-jenis ilmu pengetahuan yang berbeda-beda.
Pasal 7
- (1) Ketua, Panitera dan anggota Pengurus diangkat oleh Presiden Republik Indonesia atas pencalonan Pemerintah
Pasal 8
- (1) Guna membantu pekerjaan Pengurus Majelis diadakan suatu Dewan Pertimbangan.
- (2) Dewan Pertimbangan memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Pengurus tentang soal-soal dalam lapangan pekerjaan Majelis, atas permintaan maupun atas kehendak sendiri. Atas permintaan atau dengan persetujuan Pengurus Majelis anggota Dewan Pertimbangan, baik secara perseorangan maupun dalam suatu hubungan tertentu, dapat menjalankan penyelidikan atau usaha lain bagi kepentingan ilmu pengetahuan.
Pasal 9
- (1) Dewan Pertimbangan mempunyai dua Bagian, ialah Bagian ilmu pengetahuan Alam dan Bagian ilmu pengetahuan Budaya, Negara dan Masyarakat. Tiap-tiap Bagian dapat dibagi-bagi lagi dalam beberapa seksi menurut golongan-golongan jenis ilmu pengetahuan.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pertimbangan sebanyak-banyaknya empatpuluh orang, ialah untuk Bagian-ilmu pengetahuan Alam sebanyak-banyaknya duapuluh orang, dan untuk Bagian Ilmu pengetahuan Budaya, Negara dan Masyarakat sebanyakbanyaknya duapuluh orang.
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan diangkat oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Pengurus Majelis dan pertimbangan itu
Pasal 10
- (1) Ilmu pengetahuan Alam meliputi ilmu-ilmu pengetahuan yang ditetapkan Menteri atas usul Majelis.
- (2) Ilmu pengetahuan Budaya, Negara dan Masyarakat meliputi ilmu-ilmu pengetahuan yang ditetapkan Menteri atas usul Majelis.
- (3) Ilmu-ilmu pengetahuan yang tergolong diperbatasan kedua golongan ilmu pengetahuan atau meliputi kedua golongan tersebut, ditetapkan masuknya ke dalam salah satu golongan oleh Menteri menurut pendapat Majelis.
- C. Badan-badan lain.
Pasal 11
- (1) Untuk secara khusus melaksanakan satu atau beberapa kewajiban dari Majelis, dapat dibentuk selanjutnya badan-badan yang dapat diberi kedudukan sendiri dalam lingkungan Majelis, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Kepada badan-badan yang dimaksudkan dalam ayat 1 dapat diserahkan beberapa hak tertentu dari Majelis.
BAB IV.
Harta kekayaan Majelis dan tanggung-jawab.
Pasal 12
Harta kekayaan Majelis terdiri atas:
- a. tunjangan yang diperuntukkan baginya dari pihak Pemerintah dan dibebankan atas Anggaran Belanja Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
- b. sumbangan dari pihak lain
Pasal 13
- (1) Harta kekayaan Majelis ada di bawah kekuasaan Pengurus Majelis.
- (2) Dalam menjalankan kekuasaannya, selain daripada melakukan tindakan mengurus, Pengurus dapat pula melakukan tindakan-tindakan yang bersandar atas hak milik.
- (3) Untuk memindahkan ke tangan lain atau membebani barang tetap milik Majelis, Pengurus harus memperoleh persetujuan lebih dulu dari Menteri.
Pasal 14
Pengurus Majelis bertanggung-jawab atas urusan keuangannya kepada Menteri.
Pasal 15
Tiap-tiap tahun dalam bulan Mei diadakan rapat gabungan antara:
1. Pengurus Majelis,
2. Dewan Pertimbangan,
3. Pengurus badan-badan termaksud dalam pasal 11, untuk membicarakan segala hal yang berhubungan dengan:
- a. keadaan beserta kepentingan Majelis dan pekerjaan yang sudah dan akan dilaksanakan;
- b. rancangan anggaran belanja untuk tahun takwin yang dihadapi.
Pasal 16
Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni Majelis menyampaikan kepada Menteri:
- a. sebuah risalah tentang keadaan dan pekerjaan Majelis dalam tahun takwim yang telah lalu.
- b. sebuah pertanggungan jawab perihal keuangan dari tahun takwim yang telah lalu;
- c. sebuah rancangan anggaran belanja Majelis untuk tahun takwim yang dihadapi.
Ketentuan hukuman.
BAB V
Pasal 17
- (1) Pengurus dapat mewajibkan siapapun juga untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya berhubung dengan pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang bertalian dengan Undang-undang ini.
- (2) Kewajiban merahasiakan itu tidak berlaku dalam hal dan sekadar yang bersangkutan atas ketentuan sesuatu undang-undang diharuskan memberitahukan apa yang wajib dirahasiakan itu.
BAB V
Pasal 18
- (1) Barangsiapa yang dengan sengaja mengumumkan hal-hal yang atas ketentuan pasal 17 ayat 1 diwajibkan merahasiakannya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda uang sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.
- (2) Barangsiapa oleh karena kealpaannya mengakibatkan, bahwa hal yang harus dirahasiakannya menurut pasal 17 ayat 1 menjadi terbuka, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda uang sebanyakbanyaknya seribu rupiah.
- (3) Perbuatan yang ditentukan dalam ayat 1 dan 2 dipandang sebagai kejahatan.
BAB VI. Ketentuan-ketentuan pemilihan.
BAB V
Pasal 19
Menyimpang dari yang ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 untuk pertama kali Ketua, Panitera dan anggota-anggota lainnya dari Pengurus Majelis diangkat oleh Presiden Republik Indonesia atas pencalonan Menteri, setelah Menteri mendengar pertimbangan-pertimbangan Panitia Persiapan Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia dan pimpinan Universitas-universitas Negeri.
BAB V
Pasal 20
- (1) Pada hari mulai berlakunya undang-undang ini, dihapuskan:
- a. badan hukum "Organisasi Penyelidikan Ilmu Pengetahuan Alam" (Organisatie voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek) yang diadakan dengan ordonansi termuat dalam Staatsblad 1948 No. 97;
- b. badan hukum "Natuurwetenschappelijke Raad voor Nederlandsch-Indie" yang dibentuk dengan ordonansi termuat dalam Staatsblad 1928 No. 57.
- (2) Segala urusan, hak, kewajiban dan harta kekayaan badan-badan hukum yang dihapuskan itu, dengan disertai laporan, oleh bekas Pengurus masing-masing segera diserahkan, sekadar:
- a. mengenai badan tersebut dalam ayat 1 huruf a kepada Pengurus badan yang akan dibentuk dengan Peraturan Pemerintah ## BAB VII Ketentuan penutup.
BAB V
Pasal 21
- (1) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang diperlukan guna melaksanakan undangundang ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Menteri menetapkan peraturan Tata-tertib Majelis menurut dasar-dasar yang ditentukan oleh undang-undang ini dan Peraturan Pemerintah tersebut dalam pasal 11 dan ayat 1 pasal 21 setelah diusulkan rancangannya oleh Majelis.
BAB V
Pasal 22
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1956. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO

Penandatangan: Menteri Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan, ttd. SUWANDI

Penandatangan: Menteri Kehakiman, ttd, LOEKMAN WIRIADINATA.

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 19 Maret 1956 MENTERI KEHAKIMAN ttd. LOEKMAN WIRIADINATA ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
## USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
## UMUM.
PENJELASAN
Pasal 40
Undang-undang Dasar Sementara membebankan kepada Pemerintah tugaskewajiban untuk : - a. melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan, - b. memajukan dengan sekuat tenaga perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah penting sekali untuk kemajuan, kebahagiaan dan keselamatan sesuatu negara. Dalam pada itu tidaklah cukup, jikalau kita hanya menggunakan hasil-hasil usaha ilmu pengetahuan yang dicapai dinegeri-negeri lain. Disamping itu kita harus menyelenggarakan sendiri usaha-usaha dalam lapangan ilmu pengetahuan berdaya-upaya untuk mempertinggi dan memperkembangkan usahausaha tersebut dengan tujuan