PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBOIIDO Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERLINDUNGAN LABAN PERTANIAN PANGAN BERKELAIIJlJTAN (berlaku 9 May 2017)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakbir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Tekhnis Kawasan Peruntukan Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Tekhnis Kriteria dan Perasyaratan Kawasan Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 9);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (1.embaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor IO).
Dengan Peraetujuan Beraama DEWAN PERWAKILAl'l RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBO.NDO clan BUPATI SITUBO.NDO MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAJI TENTANG PERLJlfDUNGAN LABAN PERTANLUI PANGAN BERKELANJUTAN.
KETENTUAN UMUM
BABI Paw 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu !ingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidriologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, tennasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatann ya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkenda!i untuk dimanfuatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari lahan cadangan pangan berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan dan atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
2. 1 I. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alrun dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/ a tau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan mendukung kemandirian, kedaulatan pangan nasional. fungsi utama untuk ketahanan, dan
14. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agrioekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
15. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menJanun pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, kerunanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragrunan lokal.
16. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, bail&lt; jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
17. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara manc!iri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
18. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diper-lukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
19. Petani pangan, yang selanjutnya disebut petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian pangan berkelanjutan.
20. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
5. 2 I. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah peru bahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
23. Pengelolaan Air adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
24. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengetolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
25. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara, kelebihan atau kekurangan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur, tanah pasir, sulfat masam dan gambut.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Oaerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Situbondo.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah.
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Situbondo untuk periode 1 (satu) tahun.
Pasal 2
Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan
Pasal 3
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:
- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan secara berkelanjutan; pertanian pangan
- c. mewujudkan kemandirian, kedaulatan pangan; ketahanan, dan
- d. melindungi kepemilikan lahan milik petani; pertanian pangan
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlind ungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
1. mewujudkan revalitas pertanian.
Pual4
Ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi :
- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. Penelitian dan lnformasi
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani;
9. L pembiayaan;
- J. peran serta masyarakat.
PualS
Laban pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa :
- a. lahan beririgasi;
- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi.
BABW
PERENCANAAN DAN PENETAPAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Baglan Kesatu
Perencanaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 6
- (I) Pemerintah Daerah· merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilakukan terhadap :
- a. lahan pertanian pangan; dan
- b. lahan cadangan pertanian pangan.
- (3) Perencanaan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan beririgasi, lahan rekalamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak) dan/atau lahan tidak beririgasi.
- (4) Perencanaan lahan cadangan pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap :
- a. tanah terlantar;
- b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan;
- c. kawasan lahan marginal;
- d. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- f. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (5) Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- a. kebijakan;
- b. strategi;
- c. program;
- d. rencana pembiayaan; dan
- e. evaluasi.
- (6) Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. perencanaan jangka panjang untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
- b. perencanaan jangka menengah untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
- c. perencanaan jangka pendek untuk jangka waktu I (satu) tahun.
- (7) Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Penyuaunan Perencanaan
Paragraf2 Paaal7
- (1) Pemerintah Daerah melalui Bappeda menyusun perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
- a. inventarisasi dan pembaharuan data;
- b. koordinasi dengan instansi terkait;
- c. menampung aspirasi masyarakat; dan
- d. koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ## BAB IV PEl'l'GEMBANGAlf Bagian Keaatu Paaal 10
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
- a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
- b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
- c. diversifikasi lahan pertanian pangan.
Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO ayat (2) huruf a, dengan cara :
- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pengelolaan air dan melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui;
- c. penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. penyediaan bibit unggul;
- e. penyediaan kebun induk;
- f. pengembangan seed center (pusat pembenihan);
- g. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- h. pengembangan irigasi;
1. pengembangan inovasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi;
- J. penyuluhan pertanian;
- k. jaminan akses permodalan.
Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dengan cara :
- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- c. pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman keras/tahunan.
Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dengan cara :
- a. pola tanam;
- b. tum pang sari; dan/ atau
- c. sistem pertanian terpadu
Bagian Kedua
Pe11ambahan Cadangan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 14
- (I) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan teriantar, dan lahan dibawah tegakan tanaman keras/tahunan.
- (2) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terhadap :
- a. lahan kering berupa tanah Ultisol dan Oxisol, pasir dan kapur /karst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata;
- b. lahan basah berupa lahan gambut, lahan sulfat masam dan rawa pasang surut yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung kehutanan.
- (3) Pengembangan iahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (!) terhadap:
- a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
- b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan. bekas galian tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan lahan berkelanjutan pada lahan pertanian dibawah tanaman keras/tahunan pad a ayat (I) terhadap : sebagalmana pangan tegakkan dimaksud
- a. lahan yang tanaman keras/tahunan belum menghasilkan;
- b. lahan yang disela-sela tanaman keras/tahunan terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.
PEMAl'IFAATAlf
BABV Pasal 15
- (1) Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagalmana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan :
- a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan terlantar dan lahan marginal dengan didahului kajian daya dukungnya;.
- b. menanam tanaman pangan pokok guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.
- ( 1) Pemerintah Daerah secara bersama masyarakat menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan :
- a. metode fisik dengan pengolahan tanah dan pengelolaan air;
- b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
- c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- e. penyebarluasan inforrnasi berkelanjutan dan lahan berkelanjutan; dan/ atau kawasan pertanian pertanian pangan
- f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGEIIDALIA1' Bagian Keaatu Umum Pasal 18
- ( I) Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh Instansi bersama perangkat daerah terkait.
Pengendalian lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi: berkelanjutan 18 ayat (I)
- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.
Pasal20
- ( 1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap dan/atau kelompok tani berupa:
- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses infonnasi dan teknologi;
- e. fasilitas penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik;
- f. penghargaan bagi petani berprestasi; dan/ atau
- g. tambahan memperoleh kemudahan bantuan sarana dan prasarana produksi.
- (2) Dalam ha! pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, instansi yang berwenang memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah yang menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Pasal21
- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, diberikan dengan mempertimbangkan :
- a. jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanah;
- d. kondisi Lahan terlantar dan Lahan marginal;
- e. tingkat fragmenetasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah Iingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pengendalian Alih Fungal Paragraf 1 Pengalihfungalan Lahan Pertanlan Pangan Berkelaajutan Pasal22.
BAB VII - PENGEIIDALIA1' Bagian Keaatu Umum Pasal 18
Pasal 9
- (I) Pemerintah Daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7).
Pasal 10
Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dengan cara :
Pasal 11
Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO ayat (2) huruf a, dengan cara :
- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pengelolaan air dan melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui;
- c. penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. penyediaan bibit unggul;
- e. penyediaan kebun induk;
- f. pengembangan seed center (pusat pembenihan);
- g. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- h. pengembangan irigasi;
1. pengembangan inovasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi;
- J. penyuluhan pertanian;
- k. jaminan akses permodalan.
Pasal 12
Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dengan cara :
- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- c. pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman keras/tahunan.
Pasal 13
Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dengan cara :
- a. pola tanam;
- b. tum pang sari; dan/ atau
- c. sistem pertanian terpadu
Bagian Kedua
Pasal 14
- (I) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan teriantar, dan lahan dibawah tegakan tanaman keras/tahunan.
- (2) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terhadap :
- a. lahan kering berupa tanah Ultisol dan Oxisol, pasir dan kapur /karst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata;
- b. lahan basah berupa lahan gambut, lahan sulfat masam dan rawa pasang surut yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung kehutanan.
- (3) Pengembangan iahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (!) terhadap:
- a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
- b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan. bekas galian tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan lahan berkelanjutan pada lahan pertanian dibawah tanaman keras/tahunan pad a ayat (I) terhadap : sebagalmana pangan tegakkan dimaksud
- a. lahan yang tanaman keras/tahunan belum menghasilkan;
- b. lahan yang disela-sela tanaman keras/tahunan terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.
PEMAl'IFAATAlf
Pasal 15
- (1) Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagalmana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan :
- a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan terlantar dan lahan marginal dengan didahului kajian daya dukungnya;.
- b. menanam tanaman pangan pokok guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.
Pasal 16
- ( 1) Pemerintah Daerah secara bersama masyarakat menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan :
- a. metode fisik dengan pengolahan tanah dan pengelolaan air;
- b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
- c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- e. penyebarluasan inforrnasi berkelanjutan dan lahan berkelanjutan; dan/ atau kawasan pertanian pertanian pangan
- f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PENGEIIDALIA1' Bagian Keaatu Umum Pasal 18
Pasal 18
- ( I) Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh Instansi bersama perangkat daerah terkait.
BAB VII - PENGEIIDALIA1' Bagian Keaatu Umum Pasal 18
Pasal 19
Pengendalian lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi: berkelanjutan 18 ayat (I)
- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.
BAB VII - PENGEIIDALIA1' Bagian Keaatu Umum Pasal 18
Pasal 20
- ( 1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap dan/atau kelompok tani berupa:
- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses infonnasi dan teknologi;
- e. fasilitas penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik;
- f. penghargaan bagi petani berprestasi; dan/ atau
- g. tambahan memperoleh kemudahan bantuan sarana dan prasarana produksi.
- (2) Dalam ha! pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, instansi yang berwenang memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah yang menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
BAB VII - PENGEIIDALIA1' Bagian Keaatu Umum Pasal 18
Pasal 21
- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, diberikan dengan mempertimbangkan :
- a. jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanah;
- d. kondisi Lahan terlantar dan Lahan marginal;
- e. tingkat fragmenetasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah Iingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pengendalian Alih Fungal Paragraf 1 Pengalihfungalan Lahan Pertanlan Pangan Berkelaajutan Pasal22.
- (I) Pemerintah Daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7).
- (2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dalam rangka :
- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
- b. bencana alam.
Pasal23
BAB VII - PENGEIIDALIA1' Bagian Keaatu Umum Pasal 18
Pasal 22
- (I) Pengadaan tanah untuk kepentingan um um sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, meliputi :
BAB VII - PENGEIIDALIA1' Bagian Keaatu Umum Pasal 18
Pasal 23
- (I) Pengadaan tanah untuk kepentingan um um sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, meliputi :
- a. pengembangan jalan umum;
- b. pembangunan waduk;
- c. bendungan;
- d. pembangunan jaringan reklamasi;
- e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
- f. drainase dan sanitasi;
- g. bangunan pengairan;
- h. pelabuhan;
- i. bandar udara;
- J. stasi un dan jalan kereta api;
- k. pengembangan terminal;
1. fasilitasi keselamatan umum;
- m. cagar alam; dan/atau
- n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (!) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dimuat dalam
rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti Juasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan dengan pertimbangan :
- a. luas hamparan lahan;
- b. tingkat pertumbuhan lahan dan;
- c. kondisi infrastruktur desa.
Pasa124
Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, ditetapkan
BAB VII - PENGEIIDALIA1' Bagian Keaatu Umum Pasal 18
Pasal 25
Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan :
- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - PENGEIIDALIA1' Bagian Keaatu Umum Pasal 18
Pasal 26
Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.
BAB VII - PENGEIIDALIA1' Bagian Keaatu Umum Pasal 18
Pasal 27
- ( 1) Pengadaan tanah untuk kepentingan um um yang mengakibatkan beralihfungsinya lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragra.f2 Tata Cara PengaUhfungsian Lahan Pertanlan Pangan Berkela,tjutan Paaa128
- I I I Pengalihfungsian lahan pertanian berkelanjutan diusulkan oleh pihak pangan yang mengalihfungsikan kepada Gubernur terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan lintas kabupaten di daerah disertai rekomendasi dari Bupati.
- (2) U sulan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.
Paaal29
- I I) Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
- a. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
- b. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
- d. Instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan;
- e. Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang pengendalian; dan
- f. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
Paragraf 3 Kompenaasl Pengallhfungslan Lahan Pertanian Pangan Berkelaajutan Pual30
Pengalihfungsian Jahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.
Pual31
BAB VII - PENGEIIDALIA1' Bagian Keaatu Umum Pasal 18
Pasal 30
- (2) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
- b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
- c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan pertanian pangan berkelanjutan juga mengganti nilai investasi infrastruktur pada pertanian pangan berkelanjutan. pada lahan wajib Jahan
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh tim verifikasi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang› undangan.
PElfGAWASAN
BABVIIl Pasa132
- (I) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan; dan
- e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
PaA133
BAB VII - PENGEIIDALIA1' Bagian Keaatu Umum Pasal 18
Pasal 32
- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.
Pasal34
- ( 1) Pelaporan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
- a. pemerintahan desa/kelurahan kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a disampaikan kepada Dewan Perwaki!an Rakyat Daerah dalam laporan tahunan.
BAB VII - PENGEIIDALIA1' Bagian Keaatu Umum Pasal 18
Pasal 33
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a kepada Pemerintah Provinsi paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
BAB VII - PENGEIIDALIA1' Bagian Keaatu Umum Pasal 18
Pasal 34
- ( 1) Pelaporan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
- a. pemerintahan desa/kelurahan kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a disampaikan kepada Dewan Perwaki!an Rakyat Daerah dalam laporan tahunan.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a kepada Pemerintah Provinsi paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan bahan laporan Bupati kepada DPRD.
Paal35
- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap kebenaran laporan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan pelaksanaan di la pangan.
- (2) Apabila basil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh kecamatan.
- (3) Dalam ha! kecamatan melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan langkah-langkah penyelesaian, Bupati memotong Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemotongan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asm:;iasi petani.
Paa137
BAB IX - Paal36
Pasal 36
- a. harga komoditi;
- b. kemudahan memperoleh sarana dan prasaran produksi;
- c. fasilitasi pemasaran basil pertanian pokok; dan
- d. pengutamaan basil pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional.
Pasa138
Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi :
- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/ permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/ a tau
- f. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
Pasa139
Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - Paal36
Pasal 40
Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.
BABXI PERAII' SERTA MASYARAKAT Pasal41
- (I) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dapat ctilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta. sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilakukan dalam tahapan :
- a. perencanaan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pengawasan;
- e. pemberdayaan petani; dan/ atau
- f. pembiayaan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), dilakukan melalui :
- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. penehtian;
- d. penyampaian laporan dan pemanfaatan terhadap ki11erja pemerintah daerah;
- e. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- f. pembiayaan dalam pengembangan pertanian pangan berkelanjutan. lahan
Pual42
Dalam ha! perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, masyarakat berhak :
- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan.
SANKSI ADMINISTRATIF Pual43
- (I) Setiap orang yang melanggar kewajiban a tau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 5 ayat (II, Pasal 22 ayat (2), Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi lahan;
- i. pencabutan insentif; dan/atau
- J. denda administratif.
- (3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXDI
KETENTUAN PENUTUP Pasal44
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XII - SANKSI ADMINISTRATIF Pual43
Pasal 45
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 2 9 MAY 2017 BUPATI SITUBOl!IDO, DADANG WIGIARTO t

Penetapan: Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 2 0 JUN 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, ~ ~ ~~s;H:jt ~~l"'!:l ~ f-(Ui'&lt;J"' ~ ~ 1',HJJ U LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBOl!IDO TAHVN 2017 NOMOR '\ NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINS! JAWA TIMUR : 138 - 4/2017
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR -'{ TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN LABAN PERTANlAN PANGAN BERKELANJUTAN
## I. PENJELASAN UMUM
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk per!indungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental Hak Asasi Manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam
PENJELASAN
Pasal 28
A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tujuan diterbilkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan mihk petani, meningkatkan kemakmuran dan serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologi, serta mewujudkan revitalitasi pertanian. A!ih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman