PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 35 Tahun 2005 tentang PUNGUTAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU (berlaku 10 September 2005)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor perlu atas
20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Ekspor Barang Ekspor Tertentu;
Mengingat
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);
6. Peraturan . . .
- 2 -
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PUNGUTAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Pungutan Ekspor adalah pungutan yang dikenakan atas barang ekspor tertentu.
2. Barang Ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean.
3. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempattempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.
4. Pemberitahuan Ekspor Barang, yang selanjutnya disingkat PEB, adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik.
5. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekspor.
Pasal 2
- (1) Barang Ekspor tertentu dapat dikenakan Pungutan Ekspor.
- (2) Barang Ekspor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan tujuan untuk :
- a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
- b. melindungi kelestarian sumber daya alam;
- c. mengantisipasi pengaruh kenaikan harga yang cukup drastis dari barang ekspor tertentu di pasar internasional; atau
- d. menjaga stabilitas harga barang tertentu di dalam negeri.
Penetapan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA - 3 -
- (3) Penetapan Barang Ekspor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau menteri teknis terkait lainnya.
Pasal 3
- (1) Tarif Pungutan Ekspor dapat ditetapkan secara advalorum atau secara spesifik.
- (2) Dalam hal tarif Pungutan Ekspor ditetapkan secara advalorum, penentuan jumlah Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung
Pasal 4
- (1) Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terutang pada saat dokumen PEB didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- (2) Dalam hal ekspor dibatalkan, eksportir mengajukan permohonan pengembalian Pungutan Ekspor secara tertulis kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan dokumen secara lengkap.
- (3) Pengembalian Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya administrasi sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Pungutan Ekspor yang dibayarkan.
- (4) Eksportir dapat dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan apabila :
- a. eksportir dapat membuktikan secara tertulis adanya pembatalan sepihak oleh pihak pembeli;
- b. tidak ada kapal pengangkut yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau
- c. ada force majeur .
Pasal 5
- (1) Pembayaran Pungutan Ekspor dilakukan paling lambat pada saat PEB didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- (2) Dalam hal pembayaran Pungutan Ekspor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eksportir dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh .
Pasal 6
- (1) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran Pungutan Ekspor yang disebabkan oleh kesalahan pengenaan tarif Pungutan Ekspor, jumlah satuan barang, HPE, kurs, penghitungan atau kesalahan administrasi, eksportir wajib untuk segera melunasinya.
Dalam . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA - 5 -
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eksportir dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah kekurangan Pungutan Ekspor untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung sebagai satu bulan penuh.
Pasal 7
Menteri Keuangan atas permohonan eksportir setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan tertulis kepada eksportir untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pungutan Ekspor yang terutang, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
Pasal 8
- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor yang disebabkan oleh kesalahan pengenaan tarif Pungutan Ekspor, jumlah satuan barang, HPE, kurs, penghitungan, atau kesalahan administrasi, eksportir dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut kepada Menteri Keuangan.
- (2) Kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah Pungutan Ekspor yang terutang dari eksportir yang bersangkutan pada periode berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha eksportir dan terdapat kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah kelebihan tersebut dapat dikembalikan secara tunai kepada eksportir.
Pasal 9
Menteri Keuangan dapat meminta instansi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap eksportir sesuai ketentuan yang berlaku,
Pasal 10
- (1) Dalam hal
Pasal 11
- (1) Dalam hal
Pasal 12
Pemeriksaan Pungutan Ekspor didasarkan pada peraturan perundangundangan mengenai Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 7 -
Pasal 13
- (1) Jumlah Pungutan Ekspor, denda administrasi, bunga dan/atau kekurangan Pungutan Ekspor yang terutang wajib dibayar oleh eksportir yang bersangkutan secara tunai dan disetor ke Kas Negara.
- (2) Pembayaran Pungutan Ekspor, denda administrasi, bunga dan/atau kekurangan Pungutan Ekspor yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Bank Devisa Persepsi, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- (3) Atas pembayaran Pungutan Ekspor, denda administrasi, bunga dan/atau kekurangan Pungutan Ekspor yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), eksportir menerima surat tanda bukti pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan divalidasi oleh Bank Devisa Persepsi yang menerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 14
- (1) Dalam hal eksportir keberatan atas penetapan jumlah Pungutan Ekspor terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), eksportir dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar Pungutan Ekspor yang terutang.
Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
Pasal 16
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pajak Ekspor, yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Pungutan Ekspor, disesuaikan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 17
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2005

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2005

Penandatangan: ## MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, HAMID AWALUDIN

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan ttd Abdul Wahid
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2005
## TENTANG
## PUNGUTAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
## I. UMUM
Peranan sumber daya alam dan hasil pertanian dalam perekonomian Indonesia sangat signifikan dan strategis, karena selain diminati di pasar internasional juga dibutuhkan di dalam negeri. Hal ini menempatkan masalah pelestarian sumber daya alam dan pengendalian ekspor atas barang tertentu untuk kebutuhan dalam negeri menjadi tugas Pemerintah yang amat penting.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelestarian sumber daya alam , menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan baku bagi industri dalam negeri serta menciptakan stabilitas harga barang tertentu di dalam negeri maka diperlukan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan pengelolaan Pungutan Ekspor. Sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum tersebut perlu dilakukan penyempurnaan peraturan perundangundangan di bidang Pungutan Ekspor. Sehubungan dengan hal ini dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) . . . Ayat (3) Cukup jelas. Sebelum suatu barang ekspor ditetapkan menjadi barang ekspor tertentu, instansi terkait perlu memperhatikan saran atau usul dari pemangku kepentingan ( stak holder ) yang terkait.
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Tarif yang ditetapkan secara advaloroem adalah tarif yang ditetapkan dengan persentase. Tarif yang ditetapkan secara spesifik adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang. Ayat (2) Cukup jelas. Contoh perhitungan menurut ayat ini sebagai berikut : Ekspor komoditi ' X ' bulan Februari 2003 sejumlah 1.000 MT dengan tarif Pungutan Ekspor sebesar 3%, HPE sebesar US$ 160,00 /MT dan Kurs 1 US$ = Rp. 8.800,00 maka jumlah Pungutan Ekspor terutang adalah: 3% x 1.000 MT x US$ 160,00 x Rp. 8.800,00 = Rp. 42.240.000,00 Ayat (3) Cukup jelas. Contoh perhitungan menurut ayat ini sebagai berikut : Ekspor komoditi ' Y ' bulan Mei 2003 sejumlah 1.000 M3 dengan tarif Pungutan Ekspor sebesar US$ 5,00 /M3, dan Kurs 1 US$ = Rp. 8.600,00 maka jumlah Pungutan Ekspor terutang adalah : US$ 5,00 x 1.000 M3 x Rp. 8.600,00 = Rp. 43.000.000,00. Tarif spesifik digunakan dalam hal tidak terdapat harga suatu komoditi di pasar internasional atau belum ditetapkannya Harga Patokan Ekspor (HPE). Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Penetapan HPE pada ayat ini berpedoman pada harga rata-rata internasional sebagai berikut : - a. untuk komoditi CPO dan produk turunannya digunakan harga rata-rata di bursa Rotterdam dan Kuala Lumpur dalam satu bulan sebelum penetapan HPE. - b. untuk komoditi kayu digunakan harga rata-rata di bursa International Tropical Timber Organization (ITTO) dalam satu bulan sebelum penetapan HPE. - c. untuk barang ekspor lainya (selain komoditi CPO dan Produk Turunannya dan komoditi kayu) digunakan harga rata-rata di bursa internasional yang memperdagangkan barang ekspor tersebut dalam satu bulan sebelum penetapan HPE. - d. untuk barang ekspor yang tidak ada harga rata-ratanya di bursa internasional digunakan harga rata-rata FOB di beberapa pelabuhan di Indonesia dalam satu bulan sebelum penetapan HPE. Ayat (7) Cukup jelas. Nilai kurs yang digunakan dalam penghitungan Pungutan Ekspor terutang adalah nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Pungutan Ekspor oleh eksportir.
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'dibatalkan' pada ayat ini adalah ekspor yang tidak jadi dilakukan dan dibuktikan dengan persetujuan pembatalan dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat PEB Ayat (2) didaftarkan. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan ' force majeur ' pada ayat ini meliputi bencana alam, wabah penyakit, huru-hara, kebakaran yang dapat dibuktikan oleh eksportir dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Pada prinsipnya Pungutan Ekspor dibayar tunai selambat- lambatnya pada saat PEB didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, sehingga pembayaran Pungutan Ekspor dapat pula dilakukan sebelum PEB didaftarkan. Dalam hal terdapat perbedaan nilai kurs pada saat pembayaran dengan nilai kurs pada saat pendaftaran PEB, maka perbedaaan nilai kurs tersebut tidak diperhitungkan sebagai kekurangan atau kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor.
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan kesalahan administrasi pada ayat ini antara lain akibat kesalahan pengetikan. Ayat (2) pembayaran tanggal
PENJELASAN
Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Yang dimaksud pengakhiran kegiatan usaha adalah : - a. Eksportir tidak melakukan kegiatan ekspor barang yang terkena Pungutan Ekspor dalam waktu sekurang - kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan dinyatakan dengan surat pernyataan di