Unknown Unknown Nomor 36 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (berlaku 7 Juni 2011)
Pasal 27
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari Pendanaan
- b. Bantuan dari Anggaran Belanja Kelurahan;
2. Swadaya masyarakat;
3. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsl dan Pemerintah Kabupaten;
4. d
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang Peraturan Bupati ini mulai berlaku penempatannya dalam Berita mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. pada

Penetapan: Ditetapkan di Ondong Siau pada tanggal 27 Juni 2011

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Penetapan: Diundangkan di Ondong Siau tànggal 27 Juni 2011 pada KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO BERITA DAERAH TAHUN 2011 NOMOR 36 Mengingat

Penandatangan: ## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Penandatangan: PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 37 TAHUN 2011 ## TENTANG

Penandatangan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Penandatangan: ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, Menimbang - bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan; Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, diberikan Tambahan Penghasilan; perlu

Penetapan: - b bahwa dengan diberikannya Tambahan Penghasilan huruf di atas, diharapkan Pegawai Negeri Sipil mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan untuk dilaksanakan; pada

Penandatangan: - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); - 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691); - 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, - 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); - 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik ` Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); - 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); - 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); - 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Penandatangan: 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Penandatangan: - 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Penandatangan: - 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Penandatangan: - 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Menetapkan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 11); Tahun 2010

Penandatangan: 20. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 20 Tahun 2010 tentang Standar Analisa Belanja dan Standar Satuan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Tahun Anggaran 2011; Harga Belanja Biaro

Penandatangan: 2. 21.Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011; Nomor

Penandatangan: 3. 22 Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 126 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 Nomor ## MEMUTUSKAN

Penandatangan: PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO ## BAB KETENTUAN UMUM ## Pasal

Penandatangan: Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan - Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Penandatangan: - 2 Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Penandatangan: - 3 Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; - APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; - 5 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; - 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Tagulandang Biaro; Satuan

Verifikasi: - adalah 7 Kinerja keluaran hasil dari kegiatan program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;

Distribusi: - 8 Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai insentif atas tingkat kesulitan biaya hidup dan pencapaian kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. ## BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ## Pasal 2

Penandatangan: Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro . ## TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ## Pasal 3 - Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. dari Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai adalah Tujuan - 2 Memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja lebih giat dan profesional; - Memotivasi dan meningkatkan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil memiliki keahlian khusus, bekerja di daerah yang yang memiliki kesulitan tinggi dan ditempatkan di daerah terpencil; 3. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja melampaui beban kerja normal; ## BAB IV

Penandatangan: Jenis Tambahan Penghasilan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menggunakan kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bekerja, Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi. ## BESARAN JUMLAH DAN JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Pasal ## Pasal 5 Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bekerja adalah sebagai berikut : - a) Kepulauan; - b) Terpencil; - c) Sangat terpencil. ## Pasal 6 Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja adalah Tambahan Penghasilan yang pekerjaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan diukur dengan kehadiran dalam pelaksanaan tugas ## Pasal 7 Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Tenaga Medis dan Paramedis . ## Pasal 8 Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja disesuaikan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil. ## BAB V TATA CARA DAN KRITERIA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ## Pasal 9 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bekerja dibayarkan secara lumpsum dan diberikan kepada semua Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. ## Pasal 10 Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dibayarkan sebagai berikut

Penandatangan: - Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan sesuai dengan kehadiran berdasarkandaftar hadir yang disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Kerja; 2. Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil berstatus titipan atau pindahan dari Pemerintah Daerah lainnya yang sementara melaksanakan tugas di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Penandatangan: 3. Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dibayarkan penuh, jika Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak izin dan tidak mengikuti apel pagi sore dan meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa izin Kepala SKPD; - Pegawai Negeri Sipil yang sakit (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja dengan Surat Keterangan Dokter dapat dibayarkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1). 5. Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari tambahan penghasilan tidak dapat dibayarkan 6. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tersebut diatas, besaran Tambahan Penghasilan diatur sebagai berikut - a. Bagi pegawai yang tidak mengikuti Apel Pagi dan atau Apel Sore, Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dipotong masing-masing sebesar 2% (dua persen); - masuk kerja dalam melaksanakan tugas, maka Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari; - Bagi Pegawai yang meninggalkan tugas saat jam kerja tanpa izin pimpinan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dipotong sebesar 3% (tiga persen); - d. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti Apel Pagi, Apel Sore dan meninggalkan kantor pada jam kerja karena melaksanakan tugas atas perintah Pimpinan Pejabat berwenang tidak dikenakan potongan. - 7 Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dapat dibayarkan penuh kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan kehadiran termasuk melakukan perjalanan dinas ## Pasal 11 Pegawai Negeri yang jumlah kehadirannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dalam (satu) bulan; maka Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dibayarkan. Sipil ## Pasal 12 Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti karena alasan tertentu hanya dibayarkan kecuali Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dapat dibayarkan apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut berada dalam status tugas belajar dan bekerja sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lainnya. ## BAB VI PEMBIAYAAN ## Pasal 14 Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2011. ## BAB VII KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 15

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Penetapan: Ditetapkan di Ondong Siau tanggal 30 Juni 2011 pada

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

Penetapan: Diundangkan di Ondong Siau tanggal 30 pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH , BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR 37