PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang · 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); ',. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Toba Samosir;' Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku 29 Mei 2012)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 18 TAHUN 2012
TENT ANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah penyelenggaraan Kabupaten dituntut agar mampu memanfaatkan segala potensi Menimbang
2. yang bertujuan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah yang dimiliki dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah.: '
- b. bahwa salah satu sumber yang potensial meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga atau para pengusaha/investor badan hukum maupun perorangan yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Toba Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang · 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
'
',.
I
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Toba Samosir;'
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Dan BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH DAERAH. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
6. · Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Toba yang disetujui bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Toba Samosir.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir.
11. Pihak Ketiga adalah Sadan Usaha dan/atau perorangan yang memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
12. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau tidak bergerak.
BAB II - KETENTUAN PENERIMAAN
Pasal 2
- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan/atau lain-lain sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga.
BAB II - KETENTUAN PENERIMAAN
Pasal 3
Pemberian sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Pemerintah Daerah tidak mengurangi segala kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Pemerintah Daerah seperti pembayaran pajak dan retribusi serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan. ·
BAB II - KETENTUAN PENERIMAAN
Pasal 4
- (1) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang sepenuhnya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, barang bergerak ataupun barang tidak bergerak diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kekayaan/aset Daerah atas nama Bupati dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya menjadi kekayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Sumbangan yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dilakukan oleh Pemerintah Daerah selaku pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sebelumnya telah dibebani kewajiban Negara dan Pemerintah Daerah, dengan dipindah-tangankan sumbangan dimaksud, maka segala kewajiban sampai dengan tanggal pemberian sumbangan tersebut kepada Pemerintah Daerah tetap menjadi tanggung jawab penyumbang.
PERSETUJUAN
BAB Ill - PERSETUJUAN
Pasal 5
Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.
BABVI TATA CARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA SUMBANGAN
BAB Ill - PERSETUJUAN
Pasal 6
Pengelolaan penerimaan sumbangan pihak ketiga dan penggunaannya dilakukan melalui mekanisme APBD.
BAB Ill - PERSETUJUAN
Pasal 7
- (1) Besamya sumbangan yang akan diberikan oleh pihak ketiga didasarkan kerelaan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1 }, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB Ill - PERSETUJUAN
Pasal 8
- (1) Besamya sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan suatu Pos Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan untuk kepentingan Daerah, khususnya untuk Pembangunan Daerah.
BABV
KETENTUAN PENUTUP
BAB Ill - PERSETUJUAN
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB Ill - PERSETUJUAN
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Penetapan: Ditetapkan di Balige pada tanggal 29 Mei 2012

Penandatangan: BUPATI TOBA SAMOSIR, Cap/dto PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

Penetapan: Diundangkan di Balige pada ta~=~ s~ 2012 SE KABUPATEN TOBA SAMOSIR,, W LIBERTY MANURUNG LEMBARANSDAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR .18
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERA TURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 18 TAHUN 2012
## TENT ANG
## SUMBANGAN P1HAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
## I. UMUM
Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBO) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Oalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Oaerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Oaerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Oaerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.
Oalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Sehingga dapat dilakukan pungutan terhadap badan usaha maupun perorangan yang melakukan usaha di kabupaten Toba Samosir sebagai partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.
Oalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan atas penerimaan dari sumbangan pihak ketiga, maka perlu dibentuk Peraturan Oaerah tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten T oba Samosir;
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal2 Cukup jelas. Pasal3 Cukup jelas. Pasal4 Cukup jelas. Pasal5 Cukup jelas. Pasal6 Cukup jelas. Pasal7 Cukup jelas. Pasal8 Cukup jelas. Pasal9 Cukup jelas. Pasal10 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR 18