PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA Nomor 14 Tahun 2012 tentang . : ________________\_ PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang : a. menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- bahwa pajak daeran merupakan salan satu sumber pendapatan utama daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; b.
- bahwa agar pembangunan Daerah dalam berbagai aspek dapat berjalan dengan lancar perlu ada kontribusi masyarakat, sekaligus meningkatkan pendapatan Daerah; c.
.,.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; d.
1. .. ·pas.al· 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. -:Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655};
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun .1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 4.
;;
••
~·:
:
'.
}: a •.
.
,1:.
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurt 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 1.4 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844};
7. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049};
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan · Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum· Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
'
'
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata: Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4049);
11. .. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
,~
I
;
,.
h
I
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian lnsentif Pemungutan Pajak ! Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 12.
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 13.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07 /2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistern dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - lain;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 1990 Nomor 13 Seri D Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA dan
BUPATI NGADA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
;
·J
J
·,
- . . ~ 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat D:PRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada. i
- \_5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang ),perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada · Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
,
Pasal 2
., . Seti~ Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan . , . oleh- prang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan us~b\_a.per~ebunan, perhutanan dan pertambangan dipungut pajak dengan nama PaJ~ Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. ·
,.··
r
1
,•
··,
- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi .. · d..?-~i atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ a tau dimanfaatkan oleh
Pasal 3
.
:·.
:.'.::
i
•·
..
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan ~ntuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. ::
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
(
- b. jalan tol;
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks Bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasernennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; :
3. c .. .kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olahraga;
- f. galangan kapal, derrnaga;
7. .g 1 r .taman mewah;
.
- (3) 'Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i.. .rnenara.
3. a .. -, digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah 11 ·: .untuk penyelenggaraan pemerintah;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis i-·. \_· dengan itu; · .
5. b, .· digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang .ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang . .· tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
6. d, · merupakan hutan · lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional dan tariah .Negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. i digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat
Pasal 4
- (1) : ,$ubjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang · .atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi clan/ atau · .memperoleh manfaat atas Bumi, clan/ atau merniliki, menguasai dan/ a tau , rnemperoleh manfaat atas Bangunan.
- .Wajib Pajak Bumi clan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang : atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau -, mernperoleh manfaat atas Bumi, dan/ a tau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (3).. ; Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Bupati , dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak.
- {4) Dalam hal subjek pajak dan wajib pajak tidak diketahui keberadaanya maka : Bupati dapat memberikan tanda khusus atas tanah dan/ atau bangunan : yang dimaksud.
- (·$ubjek pajak yang ditetapkan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dapat .. mernberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa ia bukan . ~ajib Pajak terhadap objek pajak.
- (6) :Apabila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
- I pada ayat (5) disetujui, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai wajib ; pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) , bulan sejak diterimanya surat keterangan.
- (7) .: Apabila keterangan yang diajukan itu, tidak disetujui, maka Bupati mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
···,
.
- (8) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal] diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ,: memberikan keputusan, maka keterangan . yang diajukan itu dianggap disetujui dan Bupati segera membatalkan penetapan sebagai wajib pajak 'sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 5
Dasar, pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP;,I:
..
.\
i
.
..
- .Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. : ( 1)
- (2) Penentuan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 6
- Tarir. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
- a. : untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 {satu milyar rupiah) ~ .. . ditetapkan 0, 1 % (nol koma satu persen);
- ; -, untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 7
Besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara inengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a atau b dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (4).
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8
,.
.
Pajak. Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut di ·· wilayah objek pajak yang berada di Daerah.
i
I
'
I
BAB V - TAHUN PAJAK DAN PAJAK TERUTANG
Pasal 9
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
,
...
!
.
.
.
,·.
'!
I'
l
.,
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 10
- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. (.1..)
.;
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11
- (1) ## BAB VII
PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
Pasal
12
- (1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 13
- (1) .Bupati dapat menerbitkari STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang ·.;. bayar setelah jatuhtempo pernbayaran.
- (2) Jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dibayar dalam STPD . sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar ·2 % { dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 14
Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran apabila :
- a. . W.ajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan- hak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki atau yang dikuasai · dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan. usaha yang dikerjakan di Indonesia;
,,
!
r
,I
I
J
·
·
- a. SPPT;
I
- b. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung ;, Pajak akan membubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan usaha yang dimiliki I' atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainya; 1
- c. kegiatan usaha akan ditutup atau dibubarkan oleh Bupati;
3. 'd. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 15
- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila tempat pembayaran pajak ditempat lain yang ditetapkan, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari Kerja.
.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 16
- (1) Pajak yang terutang
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 17
. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 18
.
- (1) Pajak yang terutang
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 19
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- b. SKPD;
3. ·C.· STPD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Ind~~esia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
.
.
! -, ,,·
..
,.·
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagairnana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat rnenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat ditempuh karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) .Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
,
·:
.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 20
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal .Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
"
I
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima 'seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah Iewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 21
1
•. i
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 {tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak ·~ampai dengan 1 (satu} bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding . . ..
,,.
'
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 22
'·
- (I) Jika pengajuan keberatan atau perrnohonan banding dikabulkan sebagian .atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ·ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk · · .&gt; paling lama 24 ( dua puluh em pat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana ·dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib · :,1 Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % ( lima puluh 'persen ) dari jumlah pajak bab lain yang luar biasa; dan
- f. mengurangkan ketetapan pajak terutang ## BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 24
- p) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui . dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan
4. dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk rnelunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengernbalian kelebihan pembayaran Pajak sebagimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
7. ~9) J\_i~a pengembalian kelebihan- pembayaran Pajak dilakukan setelah 'lewat 2 (d.~a) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % {dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut · mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. ( (" ',. . . .,·)
·
I
t~
:.
i
,.•
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tin.dak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Keda1uwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran dan/ a tau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan perrnohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
\j.
.
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 26
- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
2. {2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1).
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. C?)
I
• .l
BABX
PEMERIKSAAN
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 27
- Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (.1)
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib.:
- a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
I!
.
.
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
- (3) Apabila pada saat .perneriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
3. :d. · memberikan keterangan yang diperlukan .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati. f ":1 ") '---'-'/
.
.
'
t:
'i1'
'
,i
I
BAB XI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 28
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pfrdesaan dan Perkotaan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan · insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan(q ~ Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang .,,u berlaku .
.
;
.i
. BAB XII KETENTUAN KHUSUS
:··,.
BAB XI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 29
- Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (1)
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan/ atau · tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang' berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.':
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan atau memperlihatkan bukti tertulis clan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BAB :,011 KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 30
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
.
- Penyidik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. · (2)
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan terse but menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. rneneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang perpajakan daerah;
- ~-melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti I . pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- 'g! menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
- t meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
r •
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA ..
Pasal 31
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar · atau tidak lengkap a tau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak .2 (dua} kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. ·. ·
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP atau rnengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melarnpirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak ,4 (empat ) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar .
.
·I
..
,1.'
.
I
...
•
- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 { empatjuta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang rnenyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 ( dua ) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA ..
Pasal 33
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 .
,
.
·
''·
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pe turan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupate

Penetapan: Diundangkan di Bajawa ëak29 Desember 2012 ~ ·I ( ' . , . . . LEMBARAN DAERAH KA,BUPATEN NGADA TAHUN 2012 NOMOR 14 ~ . . .:,t .:j:, •• .. ,. ··, 1.:· . 1,. l.t •• .. , ' I t I ~ ;I . 1• • ': ; ; : •. I . ,
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAD~· NOMOR 14 TAHUN 2012 TENT ANG
## PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
## I. UMUM
Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan .untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain dari pada itu, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli .baerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan 'kernampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum .
. Bahwa berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 2
. Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam 'pengenaan dan Pajak Daerah sehubungan dengan hak