Unknown Unknown Nomor 1D Tahun 2010 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABALONG DENGAN RAHMA"T "TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABALONG, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
. Mengingat
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal. 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan untuk lebih efektipnya penanganan bencana baik prabencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana, maka perlu dibentuk Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu di tetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Oaerah Tingkat ll Tanah Laut, Oaerah Tingkat II Tapin dan Oaerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara -Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang, Perubahan Kedua atas Undang-undang N&lt;;&gt;mor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Neaara Reoub!ik Indonesia Tahun 2008 Nomor . 59. T8mbah8n Lembaran Neaara
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesai Nomur 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesai Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulang3:n Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesai Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesai Nomor 4829);
6. '1 0. Peraturan Menteri Dalam Negeri No mar 46 T a hun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANlSASl DAN TATA KERJA KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABALONG,
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan ini di bentuk Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSJ ORGANJSASJ
BAB Ill - Pasal3
Pasal 3
Kantor Penanggu\angan Bencana Daerah ada\ah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melatui Sekretaris Daerah;
BAB Ill - Pasal3
Pasal 4
Kantor Pelaksana Penanggulangan B~ncana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah serta melaksanakan tugas pembantuan lainnya yang diberikan oleh Bupati.
BAB Ill - Pasal3
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam P~sal 4, Kantor Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Pelaksanaan penganganan bencana dengan tindakan cepat, tepat, efektif dan efisien.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- d. Pelaksanaan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode Penanggulang› an Bencana Daerah;
- e. Pelaksanaan peningkatan kapasitas dalam Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati dalam bidang Penanggulangan Bencana.
BAB IV'
SUSUNAN ORGANISASI
PClsal 6
- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala;
- b. Kasubag Tata Usaha;
- c. Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik, dan
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Bagan struktur Organisasi Kantor Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal7

- (1) Kepala Kantor melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan o\eh Bupati sesuai peraturan perundang-uf)dangan yang berlaku.
- (2) Bilamana Kepala Kantor memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

## Pasal8

Kepala Kantor, Kasubag Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelornpok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor maupun dengan perangkat daerah I instansi lainnya

## Pasal9

Setiap level pimpinan dalam lingkungan Kantor Penanggulangan Bencana Oaerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan wajib memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaar. tugas bawahannya

## BAS VI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundar.gkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Diundangkan di Tanjung


pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG 1 ~

\_ \_\_\_-p

H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2010 NOMOR ... .