PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 42 Tahun 2016 tentang PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS DI KOTA PONTIANAK (berlaku 26 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang :
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS DI KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan perlu mengatur tata cara pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- b. bahwa sampai saat ini, Indonesia masih menghadapi permasalahan penyakit hewan yang secara alami dapat menular ke manusia atau sebaliknya yang disebut zoonosis yang dalam kondisi tertentu berpotensi menjadi wabah atau pandemik yang perlu dikendalikan dan Kota Pontianak merupakan wilayah yang beresiko terhadap penyebaran penyakit zoonosis karena merupakan daerah tujuan lalu lintas hewan maupun produk asal hewan yang berpotensi sebagai agen infeksi penyakit zoonosis;
- c. bahwa dalam rangka meminimalisir kerugian ekonomi, kesehatan manusia, lingkungan, keresahan masyarakat, kematian hewan yang tinggi dan/atau potensi masuk dan menyebarnya penyakit hewan, perlu dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis di Kota Pontianak;
5. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah II Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
Menetapkan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Kpts/Ot.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 / Permentan / OT.140/ 2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC-PHMS) Provinsi Kalimantan Barat;
18. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 65);
MEMUTUSKAN :
WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS DI
: PERATURAN KOTA PONTIANAK.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia.
4. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak.
5. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
6. Penyakit Hewan Eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
10. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
11. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
12. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Hewan.
13. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk melindungi masyarakat Kota Pontianak dari resiko terjangkitnya penyakit hewan menular strategis di Daerah.
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan hewan menular strategis di Daerah.
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. kewenangan;
- b. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
- c. pencegahan penyakit hewan;
- d. pengamanan penyakit hewan;
- e. pemberantasan penyakit hewan; dan
- f. pengobatan hewan;
- g. persyaratan teknis kesehatan hewan;
- h. sistem informasi; dan
- i. ketentuan penutup.
KEWENANGAN
BAB III - KEWENANGAN
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan yang ada di Kota Pontianak.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan meliputi kegiatan:
- a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
- b. pencegahan penyakit hewan;
- c. pengamanan penyakit hewan;
- d. pemberantasan penyakit hewan; dan
- e. pengobatan hewan.
- (3) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. persyaratan teknis kesehatan hewan; dan
- b. sistem informasi.
- (4) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Otoritas Veteriner Daerah Kota Pontianak.
- (5) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dapat dilakukan oleh tim yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 6
Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini, serta pelaporan.
Bagian Kedua Surveilans
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 7
- (1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui pengumpulan data mengenai:
- a. agen penyakit hewan, vektor, reservoir penyakit hewan;
- b. induk semang, berupa identitas hewan dan data klinis;
- c. faktor lingkungan yang mendukung munculnya penyakit hewan; dan
- d. dampak penyakit hewan terhadap kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan hidup.
- (2) Pengumpulan data dilakukan paling sedikit melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen sesuai dengan target jenis penyakit hewan.
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 8
Perusahaan peternakan, peternak, orang perseorangan yang memelihara hewan, dan pengelola konservasi satwa wajib memberikan kesempatan kepada Otoritas Veteriner untuk melakukan surveilans penyakit hewan.
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 9
- (1) Kegiatan surveilans yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner Kota Pontianak dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Provinsi dan Otoritas Veteriner Kementerian.
- (2) Otoritas Veteriner Kota sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti hasil surveilans dengan melakukan kajian epidemiologis.
- (3) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan peta.
Bagian Ketiga Penyidikan
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 10
Perusahaan peternakan, peternak, orang perseorangan yang memelihara hewan, dan pengelola konservasi satwa wajib memberikan kesempatan kepada otoritas veteriner Kota Pontianak untuk melakukan penyidikan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 11
- (1) Penyidikan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan jika: a. hasil surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran kasus suatu penyakit hewan di suatu wilayah; dan/atau b. adanya laporan dugaan timbulnya wabah di suatu wilayah.
- (2) Penyidikan dilakukan paling sedikit melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen serta data pendukung.
- (3) Terhadap sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penelusuran asal-usul, sumber, dan agen penyakit hewan dalam hubungan antara agen penyakit hewan, induk semang, dan faktor lingkungan hidup.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Otoritas Veteriner Kota Pontianak.
Bagian Keempat
Pemeriksaan dan Pengujian
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 12
- (1) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan terhadap sampel dan/atau spesimen serta data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Laboratorium Veteriner yang terakreditasi.
- (3) Dalam hal Laboratorium Veteriner yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada, dapat dilakukan di Laboratorium Veteriner yang memiliki kemampuan pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 13
Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan untuk meneguhkan diagnosis, mengidentifikasi agen penyakit hewan, bahan berbahaya, residu, dan cemaran dalam rangka surveilans dan penyidikan.
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 14
- (1) Hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Kota Pontianak.
- (2) Otoritas Veteriner Kota Pontianak melakukan kajian epidemiologis terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Kelima Peringatan Dini
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 15
- (1) Walikota atas rekomendasi Otoritas Veteriner Kota Pontianak dapat melakukan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan darurat yang dilakukan:
- a. di daerah bebas dan daerah tertular sebelum adanya penetapan wabah oleh Menteri; dan
- b. jika hasil kegiatan surveilans, penyidikan, serta pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 mengindikasikan terjadinya wabah.
- (3) Peringatan dini sebagai tindakan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembatasan dan pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berkaitan dengan wabah penyakit hewan antarkabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
Bagian Keenam Pelaporan
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 16
- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat hasil kajian epidemiologis penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2).
- (2) Hasil kajian epidemiologis penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Otoritas Veteriner Kota Pontianak kepada Walikota untuk dilaporkan kepada Gubernur dan Menteri.
- (3) Hasil kajian epidemiologis penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Otoritas Veteriner Provinsi kepada Gubernur untuk dilaporkan kepada Menteri.
- (4) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengindikasikan terjadinya wabah dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur dan Menteri dengan tembusan kepada Bupati yang wilayahnya berbatasan dan berisiko tertular penyakit hewan.
- (5) kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang mengindikasikan terjadinya wabah dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri dengan tembusan kepada:
- a. bupati/walikota yang berada di dalam wilayah provinsi bersangkutan; dan
- b. gubernur yang wilayahnya berisiko tertular penyakit hewan dari provinsi yang terjangkit penyakit hewan.
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 17
- (1) ## BAB V
PENCEGAHAN PENYAKIT HEWAN
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 18
- (1) Pencegahan Penyakit Hewan meliputi pencegahan:
- a. masuk ke dan keluar dari Kota Pontianak; dan
- b. muncul, berjangkit, dan menyebarnya di Kota Pontianak;
- (2) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 19
- (1) Pencegahan masuk, muncul, dan menyebarnya penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis kesehatan Hewan.
- (2) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan, dan biosecurity .
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 20
- (1) Pengebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan.
- (2) Vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan peternakan, peternak dan orang perseorangan yang memelihara hewan.
- (3) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan kepada peternak dan orang perseorangan yang memelihara hewan untuk melaksanakan vaksinasi dan pemberian antisera.
- (4) Pelaksanaan vaksinasi dan pemberian antisera hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
- (5) Dalam hal vaksinasi dan pemberian antisera hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara parenteral, pelaksanaannya harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau Paramedik Veteriner yang berada di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
- (6) Pelaksanaan vaksinasi dan pemberian antisera yang diberikan secara parenteral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Kota Pontianak.
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 21
Pengoptimalan kebugaran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan dengan cara penerapan prinsip kesejahteraan hewan.
BAB IV - PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 22
Biosecurity sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan dengan cara pemisahan sementara hewan baru dari hewan lama, hewan sakit dari hewan sehat, pembersihan dan desinfeksi, pembatasan lalu lintas orang, hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya dalam unit usaha atau perusahaan peternakan.
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 23
- (1) Pengamanan penyakit hewan dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
- b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan menular strategis;
- c. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity ;
- d. pengebalan hewan;
- e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
- f. kesiagaan darurat veteriner; dan
- g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g dilakukan oleh Otoritas Veteriner Kota Pontianak.
Bagian Kedua
Penerapan Prosedur Biosafety dan Biosecurity
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 24
Penerapan prosedur biosafety dan biosecurity sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:
- a. sumber daya manusia yang bertugas memiliki kompetensi di bidang biosafety dan biosecurity ; dan
- b. tata letak dan konstruksi alat dan mesin, kandang, laboratorium, dan bangunan memenuhi standar.
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 25
Penerapan prosedur biosafety dan biosecurity sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dengan cara melakukan:
- a. penyucihamaan bagi manusia;
- b. penggunaan alat pelindung diri;
- c. pembersihan, pencucian dan desinfeksi alat dan mesin, kandang, dan bangunan;
- d. isolasi hewan tertular atau agen penyakit hewan;
- e. isolasi hewan tertular dan terduga tertular; dan
- f. pengawasan lalu lintas orang, hewan, media pembawa penyakit hewan lainnya dan produk hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke hewan dan lingkungan, pakan dan bahan pakan di perusahaan peternakan atau unit usaha.
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 26
Penerapan prosedur biosafety dan biosecurity dilakukan untuk :
- a. menjaga agen penyakit hewan yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau disalahgunakan;
- b. melindungi hewan, manusia, dan lingkungan hidup dari agen penyakit hewan; dan/atau
- c. memutus rantai masuknya agen penyakit hewan ke induk semang.
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 27
Penerapan biosafety dan biosecurity harus dilakukan paling sedikit pada pembibitan, budidaya, tempat penampungan hewan, pasar hewan, Rumah Potong Hewan, alat angkut hewan, tempat pelayanan kesehatan hewan, unit konservasi, dan Laboratorium Veteriner.
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 28
Kegiatan biosecurity sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 dapat mengikutsertakan peran masyarakat.
Bagian Kelima
Pengebalan Hewan
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 29
- (1) Pengebalan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau peningkatan status gizi hewan.
- (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada daerah bebas Penyakit Hewan Menular Strategis yang berisiko tinggi tertular, daerah terduga, daerah tertular, dan daerah wabah.
- (3) Pemberian antisera dan peningkatan status gizi hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada daerah tertular dan daerah bebas Penyakit Hewan Menular Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); dan
- (4) Kegiatan vaksinasi dan pemberian antisera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan peran masyarakat.
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 30
Daerah bebas Penyakit Hewan Menular Strategis yang berisiko tinggi tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus memenuhi kriteria :
- a. berbatasan langsung dan tanpa batas alam dengan daerah tertular atau daerah wabah;
- b. lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya dengan frekuensi tinggi; dan/atau
- c. jenis dan karakteristik penyakit hewan mudah dan cepat menular.
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 31
- (1) Vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan yang diberikan secara parenteral harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau paramedik veteriner yang berada di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
- (2) Pelaksanaan vaksinasi dan pemberian antisera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Kota Pontianak.
Bagian Keenam
Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Luar Wilayah Kerja Karantina
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 32
- (1) Pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf e meliputi pengawasan terhadap lalu lintas :
- a. hewan;
- b. produk hewan; dan
- c. media pembawa penyakit hewan lainnya.
- (2) Pengawasan lalu lintas hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
- a. ternak;
- b. hewan peliharaan;
- c. satwa liar; dan
- d. hewan yang hidup di air.
- (3) Pengawasan lalu lintas produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
- a. produk hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke hewan dan lingkungan hidup;
- b. produk hewan nonpangan yang berpotensi membawa risiko zoonosis secara langsung kepada manusia; dan
- c. produk pangan asal hewan.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan lalu lintas produk hewan non pangan dan produk pangan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 33
- (1) Pengawasan lalu lintas hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf c serta produk hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke hewan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Otoritas Veteriner Kota Pontianak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan terhadap dokumen:
- a. sertifikat veteriner dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim;
- b. surat rekomendasi pemasukan dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima;
- c. surat rekomendasi pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi penerima; dan
- d. surat keterangan hasil uji dari Laboratorium Veteriner yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan klinis organoleptik sesuai dengan keterangan dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Bagian Ketujuh Penerapan Kewaspadaan Dini
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 34
- (1) Penerapan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf dilakukan oleh Otoritas Veteriner dan setiap orang.
- (2) Penerapan kewaspadaan dini oleh Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan dan pengujian sampel dan/atau spesimen secara cepat, respon cepat, dan membangun kesadaran masyarakat sesuai dengan pedoman kesiagaan darurat veteriner, jika ditemukan gejala terjadinya Penyakit Hewan Menular Strategis dan/atau Wabah.
- (3) Dalam melaksanakan penerapan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Veteriner dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (4) Penerapan kewaspadaan dini oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaporan terjadinya tanda munculnya Penyakit Hewan Menular Strategis dan/atau Wabah kepada Otoritas Veteriner Kota atau Otoritas Veteriner provinsi.
- (5) ## BAB VII PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu Umum
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 35
- (1) Pemberantasan penyakit hewan dilakukan untuk membebaskan wilayah Kota Pontianak dari kasus dan/atau agen penyakit hewan menular.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada daerah tertular.
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 36
Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan cara:
- a. penutupan wilayah;
- b. pembatasan lalu lintas hewan rentan, produk Hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berisiko tinggi;
- c. pengebalan hewan;
- d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
- e. penanganan hewan sakit;
- f. pemusnahan bangkai hewan;
- g. pengeradikasian penyakit hewan; dan
- h. pendepopulasian hewan.
Bagian Kedua Penutupan Wilayah
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 37
- (1) Penutupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 38
Dalam hal Walikota belum melaporkan indikasi terjadinya wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) kepada Menteri untuk dinyatakan sebagai wabah, Otoritas Veteriner setempat dapat melakukan tindakan pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b sampai dengan huruf h.
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 39
- (1) Setelah penutupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Otoritas Veteriner Kota Pontianak harus memerintahkan kepada perusahaan peternakan, peternak, orang perseorangan yang memelihara hewan, dan pengelola konservasi satwa untuk melakukan:
- a. pengandangan hewan rentan; dan
- b. pengisolasian hewan sakit dan/atau terduga sakit.
- (2) Otoritas Veteriner Kota Pontianak sesuai dengan kewenangannya melakukan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai terjadinya wabah penyakit hewan dan cara pengendalian dan penanggulangannya; dan
- b. pengawasan dilakukan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 40
Penetapan daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dapat diubah oleh Menteri sebagai:
- a. daerah tertular, dalam hal wabah penyakit hewan sudah dapat dikendalikan; dan
- b. daerah bebas, dalam hal wabah penyakit hewan berhasil diberantas.
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 41
- (1) Perubahan penetapan dari daerah wabah menjadi daerah tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan oleh Menteri
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 42
Perubahan status dari daerah tertular menjadi daerah bebas ditetapkan oleh Menteri
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 43
- (1) Pembatasan lalu lintas hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b ke dan dari daerah wabah dilakukan melalui tindakan pelarangan terhadap seluruh lalu lintas hewan rentan terhadap penyakit hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berisiko tinggi menyebarkan penyakit hewan.
- (2) Hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya hanya dapat dilalulintaskan jika telah memenuhi persyaratan teknis kesehatan Hewan.
Bagian Keempat Pengebalan Hewan
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 44
- (1) Pengebalan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan terhadap semua hewan rentan penyakit hewan yang berada pada daerah wabah.
- (2) Pengebalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau peningkatan status gizi hewan secara serentak, masal, terpadu, berkelanjutan dan terkoordinasi sampai tercapai tingkat kekebalan kelompok hewan.
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 45
Dalam melaksanakan pengebalan hewan di daerah wabah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan vaksin, antisera, dan/atau obat hewan untuk peningkatan status gizi hewan.
Bagian Kelima
Pengisolasian Hewan Sakit atau Terduga Sakit
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 46
- (1) Pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilakukan pada kandang yang berada di daerah tertular penyakit hewan.
- (2) Dalam hal seluruh hewan yang terdapat dalam peternakan tertular penyakit hewan atau terduga sakit, pengisolasian dilakukan pada peternakan tersebut.
- (3) Pengisolasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh peternak, pemelihara, dan/atau penanggung jawab hewan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner setempat.
- (4) Pengisolasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Otoritas Veteriner setempat.
- (5) Selama pengisolasian, Peternak, pemelihara, dan/atau penanggungjawab hewan sakit atau terduga sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan:
- a. perawatan hewan sakit atau terduga sakit;
- b. pelaporan perkembangan status kesehatan Hewan kepada Otoritas Veteriner setempat; dan
- c. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28.
Bagian Keenam Penanganan Hewan Sakit
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 47
- (1) Penanganan hewan sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dilakukan terhadap hewan sakit dan terduga sakit sesuai dengan jenis hewan serta jenis dan sifat penyakit hewan.
- (2) Penanganan hewan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan perawatan, depopulasi, eliminasi, eutanasia, pemotongan bersyarat, dan/atau pemusnahan hewan di daerah tertentu.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh peternak, pemelihara, dan/atau penanggung jawab hewan sakit atau terduga sakit di bawah pengawasan Otoritas Veteriner Kota Pontianak.
Bagian Ketujuh Pemusnahan Bangkai Hewan
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 48
- (1) Pemusnahan bangkai hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf f dilakukan
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 49
- (1) Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan tindakan pemusnahan bangkai hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 yang tercemar dan masih dapat digunakan harus disucihamakan sebelum digunakan kembali.
- (2) Sarana dan prasarana yang tercemar dan tidak dapat disucihamakan harus dimusnahkan.
Bagian Kedelapan Pengeradikasian Penyakit Hewan
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 50
- (1) Pengeradikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g dilakukan dengan cara:
- a. desinfeksi pada hewan dan lingkungan hidupnya;
- b. penggunaan bahan kimia selain desinfektan;
- c. pembakaran;
- d. penggunaan musuh alami vektor;
- e. pengomposan; dan/atau
- f. aplikasi teknologi lainnya.
- (2) Pengeradikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, pemelihara hewan, atau penanggung jawab hewan.
- (3) Pengeradikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner Kota Pontianak.
Bagian Kesembilan Pendepopulasian Hewan
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 51
- (1) Pendepopulasian hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h dapat dilakukan pada hewan yang sakit, terduga sakit, dan/atau hewan pembawa penyakit hewan.
- (2) Pendepopulasian hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemotongan hewan;
- b. pemusnahan populasi hewan di daerah tertentu;
- c. pengeliminasian hewan; dan
- d. eutanasia.
- (3) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada hewan sakit, terduga sakit, atau hewan pembawa penyakit hewan yang berpotensi menularkan penyakit pada hewan, manusia dan/atau lingkungan hidup.
- (4) Pemusnahan populasi hewan di daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan jika dipastikan hewan di daerah tertentu tersebut menjadi sumber penyebaran penyakit hewan menular yang bersifat eksotik dan/atau penularannya cepat.
- (5) Pengeliminasian Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Hewan liar, dan Satwa Liar yang sakit, terduga sakit, dan/atau satwa pembawa Penyakit Hewan.
- (6) Pengeliminasian Satwa Liar yang sakit, terduga sakit, dan/atau satwa pembawa Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 52
- (1) Pendepopulasian hewan dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, pemelihara hewan atau penanggungjawab hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
BAB VI - PENGAMANAN PENYAKIT HEWAN Bagian Kesatu
Pasal 53
Dalam hal terdapat hewan yang tidak berpemilik diduga membawa penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan hewan lain dan manusia, Pemerintah Kota Pontianak dapat melakukan pendepopulasian hewan.
BAB VIII - PENGOBATAN HEWAN
Pasal 54
- (1) Pengobatan hewan merupakan tindakan medik pada hewan.
- (2) Tindakan medik pada hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (3) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemberian Obat Hewan.
BAB VIII - PENGOBATAN HEWAN
Pasal 55
- (1) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternakan.
- (2) Tindakan pengobatan hewan dilakukan
BAB VIII - PENGOBATAN HEWAN
Pasal 56
- (1) Setiap tindakan pengobatan harus dicatat dan didokumentasikan oleh pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, dan/atau tenaga kesehatan hewan.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemantauan dan evaluasi perkembangan status kesehatan hewan.
- (3) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan ## BAB IX PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN HEWAN Bagian Kesatu Umum
BAB VIII - PENGOBATAN HEWAN
Pasal 57
Persyaratan teknis kesehatan Hewan terdiri atas:
- a. persyaratan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan hewan, produk hewan nonpangan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam Kota Pontianak;
- b. persyaratan teknis kesehatan hewan untuk pengeluaran hewan, produk hewan nonpangan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya dari dalam wilayah Kota Pontianak.
Bagian Kedua
Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan untuk Pemasukan dan Pengeluaran Hewan, Produk Hewan Nonpangan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya ke Dalam Wilayah Kota Pontianak
BAB VIII - PENGOBATAN HEWAN
Pasal 58
Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan peredaran hewan, produk hewan nonpangan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berasal dari kabupaten/kota tertular.
BAB VIII - PENGOBATAN HEWAN
Pasal 59
- (1) Setiap orang yang membawa masuk hewan, produk hewan non pangan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya ke Daerah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan, persetujuan pemasukan, dan dokumen kelengkapan lainnya (sesuai jenis hewan, produk hewan non pangan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya) yang diperlukan dari Otoritas Veteriner sesuai persyaratan kesehatan hewan Kota Pontianak.
- (2) Setiap orang yang membawa keluar hewan, produk hewan non pangan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya ke Daerah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan, persetujuan pengeluaran hewan, dan dokumen kelengkapan lainnya yang diperlukan dari Otoritas Veteriner sesuai persyaratan kesehatan hewan daerah tujuan.
BAB VIII - SISTEM INFORMASI
Pasal 60
Sistem informasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 26 Agustus 2016

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 26 Agustus 2016

Penandatangan: PJ.SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd ZUMYATI BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 42