Unknown Unknown Nomor 26 Tahun 2015 tentang PEII.IABARAN PERTANCIGUNCdAWABAN PELAIGANAA"IT A]TGIGARAN PENDNPATANT DAN BELAITJA DAERAH TATITN A.ltGGARAlt 2014 DEIIGAN RAIIMAT TI'IIATT YAITG UAHA ESA BI'PATI TT'LUIIGAGT'ITG, bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
BI'PATI TULUNGAGT'ITG PROVINSI JAWA TIMTIR
PERATURAN BT'PATI TI,'LUI|GAGUNG noMoR 26 TAHtn2015 TENTANG
PEII.IABARAN PERTANCIGUNCdAWABAN PELAIGANAA"IT A]TGIGARAN PENDNPATANT DAN BELAITJA DAERAH TATITN A.ltGGARAlt 2014
DEIIGAN RAIIMAT TI'IIATT YAITG UAHA ESA
BI'PATI TT'LUIIGAGT'ITG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 peraturan Daerah Kabupaten T\.rlungagung Nomor g Tahun 2015 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- l. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor lg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik
n
Indonesia Tahun 1999 Nomor TS, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 38Sl);
3. undang-undang Nomor 12 rahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 47, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendahar€ran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor s, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5. undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor aaooh
4. Undang-undang Nomor 2s rahun 2oo4 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasionar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor lo4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; 6.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3e; 7.
6. Undang-Undang 28 Tahun 2OO9 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); 8.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 82, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia 523a|; 9.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 10.
f2
2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahun 2OO7 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a7r2l;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 771, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia 53aO); 12.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751; 13.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51s5); t4.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan 16.
f
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
- t7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6r4l ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 18.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 19.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 20.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 21.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 22.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 23.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 24.
- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tllungagung Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten T\rlungagung (kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 20O6 Nomor 2 Seri E);
- Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 13 Tahun 20O7 tentang Dana Cadangan (kmbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2007 Nomor 2 Seri E); 28.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2OO7 Nomor 3 Seri E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol4 (kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 3 Seri A); 30.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2O74 tent-ang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2Ol4 Nomor 2 Seri A); 31.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (kmbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2015 Nomor 1 Seri A );
- Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2013 Nomor 37) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati 33.
Tulungagung Nomor 30 Tahun 2OI4 (Berita Daerah Kabupaten Tlrlungagung Tahun 2014 Nomor 30);
34. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O14 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2Ol4 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 45 Tahun 2OI4 (Berita Daerah Kabupaten Thlungagung Tahun 2O14 Nomor 46);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PERTANGGUNGJAWAI}AN PENDAPATAN DAN BELANJA PELAKSANAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri atas:
1. Pendapatan Daerah
Rp. 276.577.973.5OO,22
Rp. 1.837.980.458.369,00
Ro.
0,OO
Rp. 2. 1 14.55 8.49L.869,22
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah
Jurnlah Pendapatan
2. BelanJa Daerah
- a. Belanja Operasi
Rp. 1.180.536.45L.344,53
Rp. 349.775.308.714,67
Rp.
492.624.722,25
Rp.
0,00
Rp. 105.664.594.668,s0
Rp. 13.866.821.300,00
Rp.
941.953.100.00
Rp. 1.651.277.75.3.858,95
Rp.
13.685.331.550,00
- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang
- 3) Belanja Bunga
- 4) Belanja Subsidi
- 5) Belanja Hibah
- 6) Belanja Bantuan Sosial
- 7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab / Kota Dan Pemerintahan Desa Jumlah Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- l) Belanja Tanah
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan
- 4) Belanja Jalan, lrigasi dan Jaringan
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya
- 6) Belanja Aset l,ainnya Jumlah Belanja Modal
- c. Belanja Tidak Terduga
- d. Transfer
- 1) Bagi Hasil Pajak
- 2lBagt Hasil Retribusi
- 3) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Jumlah Transfer
Jumlah BelanJa Dan Transfer Surplus/(Deftrltl
3. Pemblayaan
- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Pemblayaan l[etto
Staa Lebth Pemblayaan Anggaran
Tahun Berkenaan lSfLPAl
Rp.
67.355.052.461,00
Rp.
49.914.119.840,50
Rp.
1aO.428.665.257,12
Rp.
3.564,181.081,00
Rp.
598.815.860.00
Rp 315.546.166.049,62
Rp.
563.369.550,00
Rp.
Rp.
7.275.322.r50,OO
352.507.846,00
Rp.
71.790.560.O00.00
Rp. 79.418.389.996,q)
Rp. 2.046.805.679.449,57
Rp.
67.75.2.752.4L9,65
Rp.
181.608.908.282,95
Rp.
11.026.745.000,00
Rp. 170.582.163.282,96
Rp. 238.334.915.702,60
Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud ddam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

## Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggar€rn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.




Diundangkan di Tulungagung pada 11 Agustus 2015 DAERAH

Ir. II{DRA FAUZI. MM Pembina Utama Madya NrP. 19590919 199003 1006

Berita Daerah Kabupaten Tfilungagung Tahun 2015 Nomor 26

## Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung.

Ditetapkan di T\rlungagung padatanggal 11 Agustus 2015

BUPATATULUNGAGUNG,

SYXHRI MULYO