PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan ijangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATINGADA
PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 42 TAHUN 2013
TENT ANG
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGADA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan ijangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan ·Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan . Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; ·
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanqan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentanq Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndpnesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan ,, Lembaran Negara · Republik Indonesia Nomor 4355); ·
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undanq-Undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara: Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir · r dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang I' Perubahan Kedua A~as Und~mg-Undang Nomor 32 Tahun 2004
· -
•··
Menetapkan
'
)
l
l tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); I. . t
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentanq Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik tndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengefofaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005" tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubfik indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. 1 O. Peraturan Daerah Ka'bupaten N.gada Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas -dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 );
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2
,.
,.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah · -Kabupaten Ngada da~ Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerihtahan Daerah. j'
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
i
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada. ·
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertarnbanqan,
3. 6~ Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan untuk sektor perdesaan dan · perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat · atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. ·
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan.. menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujua\_n lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundanq-undanqan perpajakan daerah.
10. Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan dengan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan antara lain identitas Wajib Pajak, data kepemilikan, data perijlnan, data pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di llngkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
11. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di DPPKAD.
12. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan,di tempat objek pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh DPPKAD.
13. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
14. Surat Perintah Pemeriksaan adalah yang selanjutnya disebut dengan SP2 adalah surat perintah untuk melaksanakan Pemeriksaan.
BAB II - PEMERIKSAAN
Pasal 2
- (4) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diselesaikan dengan
BAB II - PEMERIKSAAN
Pasal 3
- (1) Untuk melakukan pemertksaan Bupati membentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemer:iksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua tim dan 1 (satu) orang atau lebih anggota tim.
- (3) Penugasan Tim Pemeriksa ditetapkan dengan SP2 yang ditandatangani oleh Kepaia DPPKAD atas nama Bupati.
BAB II - PEMERIKSAAN
Pasal 4
- (1) Has ii Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dan didokumentasikan dengan baik.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan:
- a. SKPD;
- b. SKPDLB;
BAB II - PEMERIKSAAN
Pasal 5
•
- (1) Pemeriksaan dilakukan dengan pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan lapangan.
- (2) Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling Jama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan ditandatangani.
- (3) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dlhitung s·ejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan ditandatangani.
- (4) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diselesaikan dengan
BAB II - PEMERIKSAAN
Pasal 7
Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Pajak· Bumi dan Bangunan tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5

r

I

..

••

## BAB Ill KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan B dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Ngada.


f..

Diundangkan di Bajawa

Jf'

pada tanggal 5 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,t

T'MEDA MOSES

SERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2013 NOMOR 321

6

I

J'

I

## LAMPI RAN

PAJAK BUMI . DAN BANGUNAN TATA CARA PEMERIKSAAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I

!'

..

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR

42 TAHUN 2013

TANGGAL

5 DESEMBER 2013

TENTANG

I:

## BAGlAN PERTAMA

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIU)"ANG PAJAK BUMI DAN SANGUNAN

## A Deskripsi :

Prosedur ini menguraikan tata cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan, atas permohonan kelebihan pembayaran PBB selain permohonan karena keputusan keberatan, keputusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan fain yang mengakibatkan · kelebihan pembayaran PBS. .

## B. Dasar Hukum:

2. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.
1. Undang,.Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrlbusi Daerah.

## C. Pihak Terkait :

1. Kepala OPPKAD
2. Kepala Bidang Pendapatan
3. Kepafa Seksi Pendaftaran dan Pendataan
4. Kepala Seksi Penetapan
5. Kepala Seksi Penagihan
7. Pefaksana
6. Petugas Pernerlksa
8. UPTD
9. Wajib Pajak

## D. Formulir yang digunakan :

1. Surat permohonan Wajib Pajak.
2. Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSP.D)
3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
4. Surat Perintah Pemeriksaan PBS (SP2PBB)
5. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBS kepada Wajib Pajak
6. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) beserta lampirarinya
7. Surat Pemberitahuan Pajak Ter:hutang (SPPD

## E. Dokumen yang dihasilkan :

1. Bukti Penerimaan Surat
2. Nota Perhitungan PBS.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PBB·
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) PBS)

I

I

I.

7

## F. Prosedur Kerja :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBS selain permohonan karena keputusan keberatan, .. keputusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB ke Kasda.
2. UPTD menerima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBS kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal ~ berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB belum lengkap; berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, UPTD akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD · akan digabungkan dengan berkas permohonan, dan kemudian diteruskan ke Bidang Pendapatan.
3. Kepala Sidang Pendapatan mendisposisi kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan untuk meneliti dan membuat konsep surat perintah pemeriksaan.
4. Kepala Bidang Pendapatan menyetujui dan meneruskan konsep Surat Perintah Pemeriksaan kepada Kepala DPPKAD.
5. Kepala DPPKAD menyetujui dan menandatangani Surat Perintah Pemeriksaan PBB (SP2PBB).
6. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan dan melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pajak dan Retribusi untuk mengetahui ada tidaknya utang pajak daerah, kemudian menuangkan hasil pemeriksaannya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan digunakan untuk membuat Nota Perhitungan PBB sebagai dasar penerbitan SKPDLB dan disampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan.
7. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan menyetujui LHP dan menugaskan Kepala Seksi Pajak dan Retribusi untuk membuat konsep SKPDLB.
8. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian: Paling Lama 4 (empat) bulan

-.

## G. Bagan Arus (Flow Chart) :


I

I

'

I

r

~

## BA GIAN KEO UA

t

## 11 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN /DAN PERKOTAAN

I

## A. Deskripsi :

:

;

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, untuk menguji kepatuhan pemenJhan kewajiban PBB dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundanqundangan perpajakan.

## B. Dasar Hukum :

2. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan -Retribusi Daerah.

## C. Pihak Terkait:

1. Kepala DPPKAD
2. Kepala Bidanq Pendapatan
3. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan
4. Kepala Seksi Penetapan
6. Administrator
5. Kepala Seksi Penagihan
7. UPTD
8. Wajib Pajak

## D. Formulir yang digunakan:

1. Surat permohonan Wajib Pajak.
2. Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
4. Surat Perintah Pemeriksaan PBB (SP2PBB)
5. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB kepada Wajib Pajak
6. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) beserta lampirannya
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
- E. Dokumen yang dihasilkan :
1. Bukti Penerimaan Surat
2. Nota Perhiti.mgan PBB.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PBB
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

## F. Prosedur Kerja :

.

.

2. Kepala Bidang Pendapatan menugaskan kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan untuk meneliti dan membuat konsep surat perintah pemeriksaan.
1. Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa ada pengaluan dari Wajib Pajak, berdasarkan informasi tentang objek pajak terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek pajaknya dengan benar.
3. Kepala Bidang Pendapatan menyetujui dan meneruskan konsep Surat Perintah Pemeriksaan kepada Kepala DPPKAD.
4. Kepala DPPKAD menyetujui dan menandatangani Surat F?erintah Pemeriksaan PBS (SP2PBB). -; t,

'·

I,

i

lo

I

I

I

r.

10

'

I'

f

- h 5. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaannya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan digun?kan untuk membuat Neta Perhitungan PBB sebagai dasar penerbitan SKPD dan disampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan, ·

I

6. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan menyetujui LHP dan menugaskan Kepala Seksi Penetapan untuk membuat konsep SKPDLB. ·
7. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian: Paling Lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja

## G. Ba an Arus Flow Chart ·


..

------ ~---~-- -

--

-

----- --------~ --------------------------------------