Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang; - bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan public serta meningkatkan pelayanan Perijinan kepada masyarakat di bidang perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu diperlukan standar pelayanan perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang; (berlaku 14 Oktober 2009)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan public
ser ta meningkatkan pelayanan Perijinan kepada
masyarakat di bidang perizinan pada Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan Tefpadu diperlukan standar pelayanan perizinan pada
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kota Singkawang;
b bahwa berdasarkan per timbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diletapkan
Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan
Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kota Singkawang;
- bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan public serta meningkatkan pelayanan Perijinan kepada masyarakat di bidang perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu diperlukan standar pelayanan perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang;
Menimbang
Mengingat
Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Kota Tahun 2001 Nomor Lembaran Negara Republik
4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
- tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), (Lembaran Negara Tahun 2005Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 2 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Negara Tahun 2005Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585)
- 5 Peraturan Pemerinîah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah; Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
6 Per aturan Menter i Negar
a Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan Publik;
- 9 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Pelayanan Publik;
- 10 Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Singkawang Tahun 2008 Nomor 2);
- 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentuf can dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERI2SIM.PAN/05I2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
- 10 Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2)
- 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Menetapkan
Tahun 2009 tentang Sistim Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Kota Singkawang.
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG TENTANG STANDAR PELAYANAN Daerah Kota Singkawang tahun 2008 Nomor
PERIZiNAN KANTOR PENANAMAN MODAL
- DAN PELAYANAN TERPADU KOTA
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
- PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN KANTOR PENANAMAN MIODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA SINGKAWANG
BAB
KETENTUAN UMUMI
Pasal
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
- Daerah adalah Kota Singkawang.
Singkawang yang selanjutnya disingkat
KPMPT.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang
7. Standar Pelayanan adalah suatu tolok
3. ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. 4
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan ter tentu, baik dalam bentuk izin maupun daf tar usaha yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pemberi pelayanan
adalah
- Pejabat/pegawai Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang 6
- Standar Pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan:
- 8 Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usahalkegiatan tertentu; baik dalam daftar usaha yang menjadi kewenangan daerah.
- 9 Pemberi pelayanan adalah Pejabatpegawai Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang
12. Biaya pelayanan adalah segala biaya
- dengan nama atau sebutan apapun dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang besaran dan tata cara pembayarannya
- ditetapkan oleh Pejabat berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang 10.
berlaku.
13. Pengaduan adalah laporan dari masyarakat dan penerima pelayanan perizinan baik secara lisan dan/atau tertulis yang menginformasikan terhadap 11.
2. ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang ditentukan. besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh Pejabat berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. 13 Pengaduan adalah laporan dari masyarakat dan penerima pelayanan perizinan baik secara lisan danlatau tertulis yang menginformasikan terhadap ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang ditentukan.
yang diselenggarakan Kantor Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu perlu disusun dan ditetapkan suatu aturan baku
tentang Standarisasi Prosedur Pelayanan
Publik. PELAYANAN PERIZINAN
untuk memberi pedoman yang jelas kepada pelaku pelayanan sampai sejauh mana
bentuk konkrit yang dapat mereka lakukan
untuk mencapai tujuan Penyelenggaraan
Pelayanan Publik. Standar Pelayanan
Bagian Kedua
Pasal 3
sehingga kondisi ini akan membawa akses baik
- b untuk memberi pedoman yang jelas kepada pelaku pelayanan sampai sejauh mana bentuk konkrit yang dapat mereka lakukan untuk mencapai tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Bagian Kedua
Tujuan
Tujuan ditetapkan Standar Pelayanan Perizinan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat selaku penerima pelayanan; sehingga kondisi ini akan membawa akses baik
Kant or Penanatnan Modal dan Pelayanan Terpadu
Kota Singkawang sebagai berikut:
1. Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)
2. Izin Mendirikan Bangunan (1MB) 3. Izin Usaha Industri (IUI), Perluasan dan TDI 4. Izin Usaha Gudang. 5. Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) 6. Tanda Daf tar Perusahaan (TDP) 7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Nomor 28 dan
8. Izin Pemasangan Reklame
9. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
Dasar hukum pelaksanaan pelayanan perizinan,
- persyaratan pelayanan perizinan dan biaya pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I, II dan HI (1)
- merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
- Peraturan ini.
3. Izin Usaha Industri (IUI), Perluasan dan TDI
4. Izin Usaha Gudang:
5. Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP)
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
8. Izin Pemasangan Reklame
9. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
- (2) Dasar hukum pelaksanaan pelayanan perizinan; persyaratan pelayanan perizinan dan biaya pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran II dan III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. ayat

terkait dengan tata car a pengajuan permohonan

perizinan dapat iangsung menanyakan/

mengkonsuitasikan kepada petugas pelayanan

## perizinan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu (KPMPT);

c. Pemohon dapat mengisi formulir pengajuan perizinan

- sesuai dengan kebutuhannya, dan disediakan fasilitas Layanan di Ruang Pelayanan Kant or (1)

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

- (KPMPT), serta dapat meminta bantuan Petugas Pelayanan jika diperlukan; a Modal dan

d. Pemohon yang telah mengisi formulir permohonan

- pengajuan izin menyerahkan formulir permohonan dan kelengkapan berkas administrasi kepada Petugas Pelayanan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT). b petugas pelayanan Terpadu (KPMPT)
- Pemohon dapat mengisi formulir pengajuan perizinan sesuai dengan kebutuhannya; dan disediakan fasilitas Layanan di Ruang Pelayanan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT), serta dapat meminta bantuan Petugas Pelayanan jika diperlukan
- Pemohon yang telah mengisi formulir permohonan pengajuan izin menyerahkan formulir permohonan dan kelengkapan berkas administrasi kepada Petugas Pelayanan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT)

maka petugas layanan membuat Tanda Terima

Berkas Permohonan Pelanggan;

d. Bagi permohonan yang memerlukan pemeriksaan

- lapangan/ survey dilakukan koordinasi dengan Tim Teknis yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Singkawang dan menetapkan jadwal pemeriksaan lapangan/ survey; e. Untuk memohon izin yang tidak memerlukan a sesuai
- pemeriksaan lapangan (Non Survey), dilakukan penghitungan retribusi/ pajak dan membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan atau Surat b

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

- f. Untuk permohonan yang memerlukan pemeriksaan lapangan (survey), jumlah retribusi/ pajak yang hams telah dipenuhi

dibayarkan drtetapkan setelah dilakukan pemeriksaan

- lapangan oleh Tim Teknis ; d memerlukan pemeriksaan Teknis yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Singkawang dan menetapkan jadwal pemeriksaan lapanganl survey
- Untuk memohon izin yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan (Non Survey) dilakukan penghitungan retribusil pajak dan membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ;
- Untuk permohonan yang memerlukan pemeriksaan lapangan (survey) jumlah retribusil pajak yang harus dibayarkan ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis

pemeriksaan lapangan (non survey), Petugas

Pelayanan menyerahkan SKRD dan atau SKPD yang telah dicetak kepada pemohon untuk dilakukan

- pembayaran retribusi/ pajak pada loket yang tersedia di Ruang Pelayanan; j. Petugas Pelayanan Menerima kembali SKRD dan atau SKPD yang telah dibayarkan dan diteruskan kepada Petugas Pencatat Data untuk di input ke 9 Berita Acara Lapangan yang baku dan

dalam sistem dan dibukukan ;

- k. Format izin/ pajak yang telah diterima dibukukan dan diteruskan kepada Petugas Pencetak untuk dilakukan h menetapkan jumlah retribusil

pencetakan Ser tif

ikat Izin/ Pajak;

- I. Berkas permohonan dan sertifikat yang telah dicetak di ajukan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan untuk mengecek kelengkapannya dan diparaf; m. Hasil pengecekan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan diteruskan kepada Kepala Sub Bagian Tata yang tidak memerlukan
2. Petugas Pelayanan Menerima kembali SKRD dan atau SKPD dan diteruskan kepada Petugas Pencatat Data untuk di input ke dalam sistem dan dibukukan
3. k Format izin' pajak yang telah diterima dibukukan dan diteruskan kepada Petugas Pencetak untuk dilakukan pencetakan Sertifikat Izinl Pajak
4. Berkas permohonan dan sertifikat yang telah dicetak di ajukan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan untuk mengecek kelengkapannya dan diparaf
5. m Hasil pengecekan oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan diteruskan kepada Kepala Sub Bagian Tata

mengarsipkan dan mendokumentasikan berkas permohonan;

(3) Tata cara penyampaian basil pelayanan perizinan, yaitw:

- a. Petugas Pelayanan segera menghubungi pihak Pemohon berkaitan dengan jadwal pengambilan sertifikat.
- b. Untuk permohonan yang memerlukan pemeriksaan lapangan (Survey), Petugas Pelayanan menyerahkan SKRD dan atau SKPD yang telah dicetak kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran retribusi/
3. pajak pada loket Bank yang tersedia di Ruang Pelayanan; c. SKRD dan atau SKPD yang telah dibayar, P dan mendokumentasikan berkas
4. dikembalikan kepada petugas Pelayanan dan dilampirkan dalam berkas permohonan ; (3)
5. a Petugas Pelayanan segera menghubungi pihak Pemohon berkaitan dengan jadwal pengambilan sertifikat:
6. b Untuk permohonan yang memerlukan pemeriksaan lapangan (Survey) Petugas Pelayanan menyerahkan SKRD dan atau SKPD yang telah dicetak kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran retribusil pajak pada loket Bank yang tersedia di Ruang Pelayanan
7. SKRD dan atau SKPD yang telah dibayar; dikembalikan kepada petugas Pelayanan dan dilampirkan dalam berkas permohonan

pelayanan, atau melalui media kotak aduan yang tersedia pada ruang pelayanan KPMPT dan

meialui layanan telpon;

- b. Petugas penerima pengaduan melakukan d

pengumpulan data dan mempelajari laporan

- pengaduan; cara pengaduan

c. Petugas Penerima Pengaduan rnemberikan

- keterangan kepada pelanggan yang membuat pengaduan secara lisan atau tertulis (surat) berdasarkan data yang ada pada KPMPT; d. Untuk pengaduan yang memerlukan pemeriksaan lapangan kemudian disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha ; e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkoordinasi bersama dengan Kepala Seksi Pelayanan a kepada memalui
- Perizinan dan TIM TEKNIS untuk melaksanakan b pengumpulan data dan mempelajari laporan pengaduan
- Petugas Penerima Pengaduan memberikan keterangan kepada pelanggan yang membuat pengaduan secara lisan atau tertulis (surat) berdasarkan data yang ada pada KPMPT
- d. Untuk pengaduan yang memerlukan pemeriksaan lapangan kemudian disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkoordinasi bersama dengan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan TIM TEKNIS untuk melaksanakan

(1)

dikirimkan kepada pemohon dan instansi terkait;

BAB V

SISTEM 1NFORMASI MANAJEMEN

Pasal 6 laporan

Sistem Informasi Manajemen KPMPT adalah satu

- sistem penanganan pelayanan perizinan secara komputerisasi (e-government) yang menggambarkan mekanisme pelayanan perizinan dan tahapan demi tahapan proses penerbitan perizinan. kemudian disampaikan kepada Kepala

(2)

Sistem Informasi Manajemen sebagaimana

- tersebut pada ayat 1 dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas kepada penerima pelayanan sudah sejauhmana berkas administrasi 9.

## di proses oleh setiap pelaksana pelayanan di daiam organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

- (1) Sistem Informasi Manajemen KPMPT adalah satu sistem penanganan pelayanan perizinan secara komputerisasi (e-government) yang menggambarkan mekanisme pelayanan perizinan dan tahapan demi tahapan proses penerbitan perizinan.
- (2) Sistem Informasi Manajemen sebagaimana tersebut pada ayat 1 dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas kepada penerima pelayanan sudah sejauhmana berkas administrasi di proses oleh setiap pelaksana pelayanan di dalam organisasi Kantor Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu.

(1) Hak Pemberi Peiayanan Perizinan sebagai ber ikut:

a. Meminta pemohon untuk melengkapi berkas- berkas yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan

- yang berlaku. b. Menerima, menangguhkan atau menolak permohonan. c. Menyimpan data-data permohonan untuk arsip (3)

negara.

d. Melakukan pemeriksaan herkas dan pemeriksaan lapangan sesuai dengan permohonan.

## e. Mencabut izin yang telah diterbitkan apabila

dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

## HAK DAN KEWAJIBAN PEMIBERI PELAYANAN

(2) Kewajiban Pember i Pelayanan Perizinan sebagai berikut:

## a. Menerima permohonan yang telah lengkap (1)

persyaratannya sesuai dengan ketentuan yang

- berlaku. b. Memberikan informasi yang berhubungan dengan pelayanan perizinan. a pemohon untuk melengkapi berkas -
- c. Bertanggung jawab atas berkas permohonan yang telah diterima.
- Menyimpan data-data permohonan untuk arsip negara:
- d Melakukan pemeriksaan berkas dan pemeriksaan lapangan sesuai dengan permohonan:
- Mencabut izin yang telah diterbitkan apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban Pemberi Pelayanan Perizinan sebagai berikut
- a Menerima permohonan yang telah lengkap persyaratannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b Memberikan informasi yang berhubungan dengan pelayanan perizinan:
- Bertanggung jawab atas berkas permohonan yang telah diterima.

a. Melengkapi data-data yang dibutuhkan sesuai cfengan ketentuan yang berlaku;

- b. Memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku; c. Memberikan informasi dan data-data yang d
2. benar sesuai dengan permohonan; d. Memberikan informasi dan menunjukan lokasi

yang disurvey pada saat pemeriksaan lapangan;

e. Membayar retribusi dan pajak sesuai

## ketentuan yang berlaku;

f.

Ber tanggung jawab atas sertifikat yang telah

## diterbitkan; (1)

- g. Mengembalikan ser tifikat izin yang telah

diterbitkan apabila dikemudian nari ditemukan

- adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang b
- berlaku.
- a Melengkapi data-data yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku;
- Memberikan informasi dan data-data yang benar sesuai dengan permohonan;
- d Memberikan informasi dan menunjukan lokasi yang disurvey pada saat pemeriksaan lapangan;
- Membayar retribusi dan pajak sesuai ketentuan yarig berlaku;
- f Bertanggung jawab atas sertifikat yang telah diterbitkan;
- 9 Mengembalikan sertifikat izin yang telah diterbitkan apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Petugas Pelayanan atau Kotak Aduan yang tersedia pada KPMPT.

## b. Petugas pelayanan menerima pengaduan

## segera melakukan pengumpuian data dan mempeiajari laporan pengaduan;

- c. Pembuktian dilapangan dapat dilakukan apabila memerlukan pemerksaan lapangan sesuai dengan laporan pengaduan; (1)
- d. Hasil pemeriksaan lapangan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat surat (2)
3. jawaban pengaduan kepada Pemohon. (3) Mekanisme Pengaduan Pelayanan Perijinan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan a
4. ini. Petugas pelayanan menerima pengaduan segera melakukan pengumpulan data dan mempelajari laporan pengaduan;
5. Pembuktian dilapangan dapat dilakukan apabila memerlukan pemerksaan lapangan sesuai dengan laporan pengaduan;
- d. Hasil pemeriksaan lapangan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat surat jawaban pengaduan kepada Pemohon:
- (3) Mekanisme Pengaduan Pelayanan Perijinan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Diundangkan : di Singkawang


BERITA DAERAH KQTA S1NGSCAWANG

NOMOR 52 TAHUN 2009

SEKI RAH Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

Or as. H. SllHAQI ABDbLLANI Pembif ta Utama MUda NIP. 1Q53O2O5 19Y404 1 OO8 memerintahkan Walikota ini dengan Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di

Singkawang

14 Oktober 2009

WALIKOTA SINGKAWANG


## Hasan KaRMAN

Diundangkan

di Singkawang

Pada Tanggal

14 Oktober 2009

SEKR

TARIS DAARAH

NIP. 19530205 197404

1 0o8


BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 52 TAHUN 2009

WALIKOTA SINGKAWANG


HASAN KARMAN

2.

lzin

Mendirikan

Bangunan(1MB)

PeraturanDaerahKotaSingkawang

Nomor : 4 Tahun 2006 tentang retribusiIzinmendir ikanbangunan.

3.

4.

Izin

Usaha Industr i Permen Perindustr ian Rl Nomor :

(IUI), Perluasan dan

TDI

IzinUsahaGudang.

41/M-IND/PER/6/2008

tentang

Ketentuan

dan Tata

cara

pemberian izin perluasan dan 14

TandaDaf tarIndustri. Peraturan Menteri Perdagangan RepublikIndonesia Nomor: 16/M- PERIZINAN

Tanggal

Tentang

DAG/PER/3/2006

tentang

## Penataan dan Pembinaan

Pergudangan.

| 5. | Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP). | |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Perdagangan. |
| 6. | Tanda Daf tar Perusahaan(TDP). | Peraturan Menteri Perdagangan RepublikIndonesiaNomor:37/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran |

Walet.

9. PajakReklame.

Peraturan

Daerah

Kota

| | SingkawangNomor:7Tahun2003 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diundangkan: diSingkawang Padatanggal: | 14Oktober28S9 Ditetapkandi :SINGKAWANG PadaTanggal : 14Oktober2009 WALKOTASINGKAWANG Ttd HASANKAKMAN tentangPajakReklame. |
| BERTTADAERAHKOTASMGKAWANG NOMOR52TAHUN2009 | |

Ditetapkan di

SINGKAWANG

Pada Tanggal

14 Oktober 2009


Pada Tanggal

14 Oktober 2009

Diundangkan

di Singkawang

WALIKOTA SINGKAWANG

Pada tanggal

14 Oktober 2009


HASANKARMAN

19520205 197404 1 08

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 52 TAHUN 2009

c?

a:

O

N

Di

Q.

I D

1=&gt;

Z Q

&gt;- Q.

&lt; &lt;

a SS

-Jlu

II

1

&lt;a:

8

1

=

1

1


t o t o r

a

- g&gt;

C0 T O

r

oC CO

rs o&gt;

" =T@

&gt;*

meg'

3 &lt;"

C

( 0

@ ? -

I

1

to &gt;

| (0 D> 2 SI E w 1 I | it (0 II O T_. $ T-t j^. Jt f ._ S S | ?s 8 wo@@ ^ i#;f i d) C @i_<u -^toc |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| _i .3 < u o> c 0) : Jo 3* In & s <u Si i- 1 | S _ !n 'S 9c < | a <5@ <s _ 1Ia2c |
| r o tn r o 2 s 3 II 4S I m JO 8 D) (S c m @a as c 0) Q. 2 3 r a 3 (D a> Q_ m Q < | >. 01 (S m3^ > ) CO S2a | |
| | <U <B <u n | SIKQ- - CM CO-* < a. -yzzm |

g &gt;c 1

|----------|
| LU 0- |
| II LU Q. |

t u r a

j u k a

d i g t u j

-a

M o d a l

is

I

b r .

s a t i

I

b r .

( s

a

t u )

ca

( s

a

t u )

b a e n y

CD

@i

Q.

I N

S.

^

| | i b u s D a e r h ( S P T R c a t e r i R p . 6 0, - y K a n t o r P e m a n m e l p i r k : e b a n y k 2 ( d u ) I r. a n ( S I U P ) s e b y k 1 a n ( T D P ) s e b y k @ CO >. P a j k ( N W ) s e b n |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A T N < | @a CO C I b r. 3 @a ? sz JO |
| c > P E R S | i t P e m b r i a h u n x> r a t p e m o h n a t s u Q. i k o t a m e l u K W a l i @a s r p a d u ( K P M T ) K T P p e m o h n 2 c o p y o s r w a n u k. 3 x 4 o r a I z i n U s a h P e r d c o p y p T a n d D f t r P e c o p y N o m r P o k V \ d o |
| i? LU a. 6 @z. | o t s 5" U S A H AA N G ( I U ZD NO 3 CD .d p a d a CD IS a. F o t @@ P a s f F o t o F o t o F o t o |

r a 13 18

@ IS

- r o

2.Q-

| | -cc &. Sil I 2.c c @, Q.m to 8 f c"8 er a-2 S|ii| |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| < | ts Sga. 5sa-@ gE| @E S c| (/) f lj r o (Q m @gcii5 111"'?! |
| W oc LU Q. | @c o n>cc (U C@f li <D J jd b p-a = *- ifiil Pill &l i|! O O P <U O.J O f e !.@ ' o o J2a. : s 53r: - |
| DC n | tfli-. u.u.a.kw iiilii into o < CD <C3s- 2d;co |

"O 0) ' - c &lt; X

| | IB i |
|----------|-----------------------------------------------|
| I t | I o a s o s: |
| UJ a. | @8 Q> -Q Q> c 8. c is <p 2 < :>- . Q. O o o p |
| si LU a. | * <z Us: za:w n z |

| 3 CM r a | | |
|------------|--------|--------------|
| o X to | < DC | |
| r a sq | Ui 111 | |
| CM | il | C < m < < ml |

s~ @;

S 2

@ I 1

S&gt; @

Q.

&lt;5

w

C O

CD

c

C O

D)

( 0

@ s

2

C O

&lt; o

c

B

3 o

&amp; "

8 %

0- U-

@* in

u-

g

{

{

1

8

|

4

8

.

š

(


c (0


| < IT | .2, I |
|------------|---------------------------------|
| w {. UJ Q. | o c I @* X C5 a. c ! i is |
| < n | I@ CO 5 CL O-I < K< <<LUP hqilc |

c

IS


|------|---------------------------------------|
| i DC | inCL |
| | LU K< :KJ &. @ " >- U-f~\ <LUH HDQ.C. |

c

a r

I S

a r

| .a 3 <5 01 V) 3 | s sz '8 |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 I | at P CO I c H |
| ai a. o < 2 x => P < CC -J !- 3~> 3r fCO M^ CO | jo g 8 ^ I 1 2a. 2 & .< ". |

JQ

fa

CO

&amp;

I I K

D&gt; CO

( 0

J^

C nj

a m

s1

Q. c

J2

&lt;B

(0

d\_ a.

to \ .

c

c

! I

r a (0

11

1i

to ^

3 c

ai ii!

( 0

(Q

13 ?

r&amp;

51

i s

CO Q.

xj - m &lt;o

a&gt;

a.

C 3

XI

a r

( 0

c

!S

II

S 2&gt; 8 E IS M

@* in

1

1

~

1

;

9

;

5

0

#


"a co

I1

c

I

&amp;


| | Q. 01 a o o o CO a. or CO @a o E c @2 C J? 1^ 0) jC <n |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| < a: | a @@s OH s <D 1o is X! (0 c to E CD Q- O (0 <t i E c s. c o |
| w | 3 i a> ja <a a. @g tr <3 o sz o 5 c (O c i 8. |
| < II LU O-| | jo p z h < J -3 W 00 5 |

u

U p a y

d i t u j

k a l o

d a

c

2 (

d u

a

U

P L )

| i CO l i n g k u i L ) P e n a t | | T R D ) <n y a n g 0 9 i n a l a K n t o r P e p i r k a n e n g a m e l > a n y l < v> g m a s i h b r l s .a i a h u n a k 2 l e m b r, ' e n g k a ( g a m b r p w : a n i z (U |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| < i D a m p k L i n g k u l a L i n g k u ( U K a h W l e t n d a s i r P e g u s ; | R A T N P E R S Y A | "S [ P e m b r i t a h u n R ' IS < o t a m e l u i K p a s r p a d u ( K P M T ) d K T P p e m o h n y a n S T P B s e b a n y r e n c a k l m e c o n y a t d r i p e m e l a n g r k t n u a n |
| o < s> p y N P W | | n g i s S u r a i a. i W a l i 1 O p o s a l e k l a m t a t P e r |
| < CL a: CO * LL.m | LLJ D- O Q. r a HI | CD XI E <u CS O- Q> c a y <u F o t i l e m L!_ i s r CO S u r CO |

&amp;

ID

CD

C

D)

C

O)

( 0I

## 1

1

Q PL,



I 1

2

1

1.

Perusahaan/Industri

GolonganA

s/d100M2

&gt;100M2

2.500,-

500,-

GolongartB

s/d100M2

2.000,-

&gt;100M2

350,- s/d100M2

1.500,-

2.

## GolonganC LAMPIRAN III

GolonganD

PenggilinganPadi/HullerGabah

a.GolonganA

&gt;100M2

s/d100M2

&gt;100WI2

S/d100M2 &gt;100M2 750,- 150,- o

250,-

750,-

200,-

52

b.GolonganB

&gt;100M2

3.

## -TempatpenimbunanBBM

## I. GolonganA

s/d100M2

&gt;100M2

## II. GolonganB s/d100M2 a.

1.000,-

300,-

750,-

| ill. GolonganC | >100M2 s/d100M2 >100M2 | 250,- 500,- 200,- |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| IV. GolonganD | s/d100M2 >100M2 | 300,- 100,- |
| -MaterialBangunan a. GolonganA | s/d100M2 | 500,- |
| b. GolonganB | >100M2 | 250,- 300,- |
| | >100M2 | 200,- |
| -BahanGalianGolonganA a. GolonganA | s/d100M2 >100M2 | 2.500,- 750,- |
| b. GolonganB | s/d100M2 | 2.000,- |

6.

b. GolonganB

Bengkel/TempatLas a. GolonganA

s/d100M2

&gt;100M2

s/d100M2

750,-

200,-

1.000,-

&gt;100M2

350,-

| b. GolonganB | s/d100M2 | 750,- 250,- |
|---------------------------|-----------------|-------------------|
| o. GoionganC | >100M2 | 500,- |
| | s/d100M2 >100M2 | 200,- |
| -Discotique/NightClub/Bar | | |
| a. GolonganA | s/d100M2 >100M2 | 1.500,- 500,- |
| b. GolonganB | s/d100M2 | 1.000,- 100,- |
| -Karaoke/MusicalSlow | >100M2 | |
| a. GolonganA | s/d100M2 >100M2 | 1.500,- 500,- |
| b. GolonganB | s/d100M2 | 1.000,- 300,- |
| | >100M2 | |
| -Billiard a. GolonganA | s/d100M2 | 1.000,- |
| b. GolonganB | >100M2 s/d100M2 | 500,- 750,- 250,- |
| -VidioGame | >100M2 | |
| a. GolonganA | s/d100M2 | 750,- |
| b. GolonganB | s/d100M2 | 500,- 300,- |
| | >100M2 s/d100M2 | 1.500,- |
| a. GolonganA | >100M2 | 500,- |

b. GolonganB

c. GolonganC

s/d100M2

&gt;100M2

s/d100M2

350,-

500,-

&gt;100M2

300,-

| 1 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| a. GolonganA | s/d100M2 >100M2 | 1.000,- 500,- |
| b. GolonganB | SW100M2 >100M2 | 500,- 200,- |
| -Grosir | | |
| a. GolonganA | s/d100M2 >100M2 | 1.000,- 500,- |
| b. GolonganB | s/d100M2 >100M2 | 750,- 350,- 500,- |
| 11. c. GolonganC | s/d100M2 >100M2 | 200,- |
| RuangPenyimpanan | s/d100M2 >100M2 | 1.000,- 500,- |
| 12. Percetakan/Sablon/PhotoCopy/ StudioPhoto | | |
| a. GolonganA | s/d100M2 >100M2 | 1.000,- 500,- 750,- |

b. GolonganB

s/d100M2

&gt;100M2

350,- s/d100M2

500,-

| c. >100M2 | GolonganC | |
|----------------------|-------------|---------|
| Hotel/Penginapan | | |
| a. Hotelbintang4dan5 | s/d100M2 | 1.000,- |
| | >100M2 | 500,- |

a. GolonganA

b. GolonganB

s/d100M2

&gt;100M2

s/d100M2

&gt;100M2

1.000,-

500,-

750,-

300,-

16.

PandaiBesi s/d100M2

1.000,-

| | a. | GolonganA | >100M2 | 300,- |
|-------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| 17. | b. | GolonganB ColdStorege/RuangPendingin | S/d100M2 >100M2 | 500,- 200,- |
| | a. GolonganA | a. GolonganA | s/d100M2 | 1.500,- |
| | | | >100IW2 | 300,- |
| | b. | GolonganB | s/d100M2 >100M2 | 750,- 150,- |
| 1 18. | | 2 | 3 | 4 |
| | a. GolonganA | a. GolonganA | s/d100M2 | |
| | b. | GolonganB | >100M2 s/d100M2 | 500,- 1.000,- |
| 19. | Vulkanisir | | >100M2 | 300,- |
| | a. GolonganA | a. GolonganA | s/d100M2 | 1.000,- |
| | b. | GolonganB | >100M2 s/d100M2 | 300,- 700,- |
| 20. | | PenangkarHewan/Tumbuhan | >100M2 | 200,- |
| | a. GolonganA | a. GolonganA | s/d100M2 | 1.000,- |
| | b. | GolonganB | >100M2 s/d100M2 | 300,- 700,- |
| | c. | GolonganC | >100M2 | 200,- 500,- |
| | | | >100M2 | 150,- |
| 21. | | PerdaganganEceran. | | |

b. GolonganB

c. GolonganC

&gt;100M2

S/d100M2

&gt;100M2

s/d100M2

700,-

750,-

250,-

500,-

&gt;100M2

200,-

| -TokoPenjualanGas a. GolonganA | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| b. GolonganB | >100M2 | 1.000,- 300,- |
| | s/d100M2 >100M2 | 500,- 200,- |
| Restoran/RumahWlakan/Warung Kopi. | | |
| a. GolonganA | s/d100M2 | 1.000,- 300,- |
| b. GolonganB | >100M2 | 750,- |
| c. GolonganC | >100M2 s/d100M2 | 200,- 500,- |
| | >100M2 | 100,- |

2.

PasarIkan/Daging/Hewan/

26.

Buah-Buahan.

a. GolonganA

s/d100M2

&gt;100M2

1.000,-

750,- b. GolonganB

s/d100M2

750,-

&gt;100M2

a. Har

| | c. GolonganC | |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | s/d100M2 >100M2 | 500,- 300,- |
| | >/=100M2 | 500,- |
| | aastandarBangunanKotaSingkawangadalahsebagalberiKut: | |
| No | Satuan Harga | |
| 1. | M2 | Rp.1.250.000,- Rp.1.000.000,- |
| 2. | BangunanSemiPermanen. M2 | 850.000,- |
| | o LantaiDasar o LantaiSatudanseterusnya M2 Rp. Rp. | 650.000,- |
| 3. | M2 M2 Rp. Rp. | 250.000,- |
| | @ LantaiDasar o LantaiSatudanseterusnya | 175.000,- |

- Harga standar Bangunan Kota Singkawang adalah sebagai berilaut

| No | Jenis Bangunan | Satuan | Harga_ |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| | Bangunan Permanen Lantai Dasar Lantai Satu dan seterusnya | M? M? | Rp. 1.250.000,- Rp. 1.000.000 |
| | Bangunan Semi Permanen. Lantai Dasar Lantai Satu dan seterusnya | M? M? | Rp. 850.000, Rp. 650.000,~ |
| 3 | Bangunan sementara Lantai Dasar Lantai Satu dan seterusnya | M? M? | Rp. 250.000,- Rp. 175.000, |

500,-

## 3.

15.

16.

17.

Pagarbelakang/sampingrumah

Pagardepanrumah

Bakairbawahtanahkonstbetonkap samping6m3

18.

Bakairbawahtanahkonstbetonkap

- sampaidengan12m3 b

Rp. 355.000,-

J*p ^ 428.000,-

Rp.5.500.000,-

Rp.9.000.000,-

19

Perubahan wajah / renovasi tampak

No

1

2

Rp.1.000.000,-

| depanbangunan | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Khusus bangunan yang tidak bisa ditentukan | | retribusinya, maka |
| retribusinyasbb: | | |
| JenisBangunan | Besarretribusi | |
| Stasiun Pengisian Bahan Bakar | | Rp.5.000.000,-/Tangki |
| Umum(SPBU) Tower/Menara | | |
| MenaraTiangTunggal Rp.500.000,-/ | | Metertinggi |
| MenaraDenganRangkaBaja | | Rp.1.000.000,-/Metertinggi |
| IZ1NUSAHAINDUSTRI(IUI)PERLUASANdanTANDADAFTARINDUSTRI(TDI). | | |
| ianIUI, IzinPerluasandanTDIdapatdikenakanbiayaadministrasi1 | | |
| (satu)kalipadawaktupenerbitandenganbesaranbiayasebagaiberikut: | | |
| yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota paling rupiah). | banyak | Rp. 200.000,- (dua |
| Persetujuanpr insiptanpabiayaatauRp.0(nolrupiah); yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota paling | | |
| riburupiah); yangditerbitkanMenter i/Gubernur/Bupati/WalikotapalingbanyakRp.500.000,- | banyak | Rp. 500.000,- (lima |

(lima ratus ribu rupiah);

## Khusus bangunan yang tidak bisa ditentukan retribusinya; maka ditetapkan retribusinya sbb:

| No | Jenis Bangunan | Besar retribusi |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum_(SPBU) | Rp. 5.000.000,7 Tangki |
| 2 | Tower Menara Menara Tiang Tunggal Menara Dengan Rangka Baja | Rp. 500.000,- / Meter tinggi Rp.1.000 Meter tinggi |

Pelaksanaan pemberian IUI , Izin Perluasan dan TDI dapat dikenakan administrasi 1 (satu) kali pada waktu penerbitan dengan besaran biaya sebagai berikut biaya

- TDI yang diterbitkan oleh Bupatil Walikota paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .
- IUI yang diterbitkan oleh Bupatil Walikota paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Persetujuan prinsip tanpa atau Rp: 0 {nol rupiah) biaya
- (lima ratus ribu rupiah)

M1

M1

M"

l W W

2. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut:

1.

PerseroanTerbatas

Rp.

500.000.-

2.

PersekutuanKomanditer

## 3. Koperasi 4

Rp.

Rp.

250.000,-

100.000,-

PersekutuanFirma

Rp.

250.000,-

5. 6. PerusahaanAsing BentukPerusahaanLainnya Rp. Rp. 1.000.000,250.000,-
7. PerusahaanPerorangan Rp. 100.000,2 200.000, (dua ratus ribu rupiah).
3. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI clan KONSULTASI (IUJK)

## 5

Untuk Perusahaan Baru Jasa Konstruksi sebagai berikut:

1.

KualifikasiGred2

Rp.

100.000

## 2. KualifikasiGred3 Rp. A

150.000

3. 4. KualifikasiGred4 KualifikasiGred5 Rp. Rp. 225.000 350.000

5. Kualif ikasiGred6 Rp. 450.000

6. KuaJifikasiGred7

Rp.

500.000

Rp.

100.000,

Rp.

150.000,

Rp.

300.000,

8. IZIN PENGELQLAAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

A. Besarnya biaya registrasi dan adminstrasi pengelolaan pengusahaan sarang

- burung

c. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang sudah ada sebelumnya

| Walet | | |
|---------|------------------------------|------------|
| a. | Permohonanbarudikenakanbiaya | Rp. 1Ojuta |
| b. | Perpanjangandikenakan biaya | Rp. tOjufa |
| c. | Izinpengelolaan | |
| | dikenakanbiaya15juta | |

## 3. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI dan KONSULTASI IUJK )

## Untuk Perusahaan Baru Jasa Konstruksi sebagai berikut

| 2 | Kualifikasi Gred 2 Rp. | 100.000, |
|-----------------------|--------------------------|------------|
| Kualifikasi Gred 3 | Rp | 150.000 |
| 3 Kualifikasi Gred 4 | Rp. | 225.000, |
| 4 Kualifikasi Gred 5 | Rp. | 350.000, |
| 5. Kualifikasi Gred 6 | Rp. | 450.000 |
| 6 Kualifikasi Gred 7 | Rp. | 500.000, |

- Besarnya biaya registrasi dan adminstrasi pengelolaan pengusahaan sarang burung Walet
- Perpanjangan dikenakan Rp. 10 juta biaya
- Permohonan baru dikenakan biaya Rp: 10 juta
- Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang sudah ada sebelumnya dikenakan biaya 15 juta

3erjal a n

Udar a/Suara

Peragaan

-i lm lSlide

## sev/a t e r h a d a p r e l d a m e 2 ( cl u a ) s u d u t n i l a i p aj a K a m a i i K a n z \x )

'iak Reklame ditetepkan dari nilai sewa

Ditetapkan di

SINGKAWAHG

14 Oktober 2009

sowa terhadap reklame 2 (dua) sudut nilai pajak dikalikan 2 (x2)

| Diundangkan:diSingkawang Padatanggal | PadaTanggal | PadaTanggal | PadaTanggal | PadaTanggal | PadaTanggal | PadaTanggal | PadaTanggal | PadaTanggal | PadaTanggal |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Diundangkan:diSingkawang Padatanggal | :14Oktober2009 | | | WALIKOTASINGKAWANG | | | | | |
| SEKI | | :rah | | Ttd | | | | | |
| Pembii | | 1008 | NIP.1953' | | | | | | |
| NOMOR52TAHUN2009 | BERITADAERAHKOTASINGKAWANG | BERITADAERAHKOTASINGKAWANG | BERITADAERAHKOTASINGKAWANG | BERITADAERAHKOTASINGKAWANG | BERITADAERAHKOTASINGKAWANG | BERITADAERAHKOTASINGKAWANG | BERITADAERAHKOTASINGKAWANG | BERITADAERAHKOTASINGKAWANG | BERITADAERAHKOTASINGKAWANG |

Ditetapkan di

SINGKAWANG

Pada Tanggal

14 Oktober 2009

Diundangkan

di Singkawang

Pada tanggal

14 Oktober 2009

WALIKOTA SINGKAWANG

SEKR


HASANKARMAN

NIP . 19530205 197403

1 008


BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 52 TAHUN 2009

320.000

100.000

15' A

LAMPIRAN IV

SURVEY

i

4 ISIDATA

@ &lt;r

5

PAJAK 52

7 t STANDAR PELAYANAN

VALIDASI

DATA

Nomor

Tanggal

14 OKTOBER 2009

Tentang

LAPORAN

CETAK

## MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN

SERTIFIKAT


## KETERANGAN

- REGISTRASI, VERIFIKASI &amp; CETAK SKRDI SKPD
- 2 ISI DATA UTAMA &amp; CETAK SKRDI SKPD IZIN SURVEY
- 1 IZIN NON SURVEY Pemohon yang diterima; pada tahap ini dilakukan registrasi; verifikasi berkas permohonan dan mencetak SKRDI SKPD untuk izin Non Survey:
- Pada tahap ini dilakukan pengisian data-data utama perusahaan; penentuan jadwal survey dan penghitungan retribusil pajak berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan lapangan.

SURVEY

berdasarkan data-data yang telah divalidasi pada tahapan (track) sebelumnya.

7. LAPORAN

Pada tahap ini tersimpan data-data laporan seluruh permohonan mulai dari registrasi sampai dengan yang b Ditetapkan di Pada Tanggal SINGKAWANG 14 October 2009 3 sesuai dengan data-data pemohon data hasil survey

## 5. VALIDASI DATA

- WALIKOTA SINGKAWANG Ttd 4 ISI DATA PAJAK
- HASAN KARMAN

## SEKI ARiS DAf RAH

Oca. H. StlHAQI ABOi;t-i.AW8 sertifkat izin yang telah divalidasi pada

- NIP. 19S3020S 19740^ 1 008 BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANU Pada tahap ini tersimpan. data-data laporan seluruh

NOMOR 52 TAHUN 2009

Ditetapkan di

SINGKAWANG

Pada Tanggal

14 Oktober 2009

WALIKOTA SINGKAWANG


## HASAN KARMAN


BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 52 TAHUN 2009

PENERIMAAN PENGADUAN

KONVIRMASI

SUBJEK TERKAIT

UNIT KERJA/ INSTANSI

52 TAHUN 2009

Tanggal

14 OKTOBER 2009

Tentang

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWAN NOMOR 52 TAHUN 2009