KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 33 Tahun 1998 tentang PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM LEUSER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Kawasan Ekosistem Leuser beserta sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan kekayaan yang perlu dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan;
- b. bahwa Kawasan Ekosistem Leuser adalah wilayah yang secara alami terintegrasikan oleh faktor-faktor bentangan alam, karakteristik khas flora dan fauna, keseimbangan habitat dalam mendukung kesinambungan hidup keanekaragaman hayati, dan faktor-faktor khas lainnya sehingga membentuk satu kesatuan ekosistem tersendiri yang dikenal dengan sebutan Ekosistem Leuser;
- c. bahwa untuk mempertahankan, melestarikan, dan memulihkan fungsi Kawasan Ekosistem Leuser termasuk satwa dan tumbuhan di dalamnya yang akhir-akhir ini semakin menurun karena berbagai kegiatan yang kurang memperhatikan aspek pelestarian alam, dipandang perlu menetapkan kebijakan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. 5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM LEUSER.
Pasal 1
- (1) Dalam rangka pelestarian dan pemulihan sumber daya alam hayati dan ekosistem Leuser, ditetapkan pembentukan Kawasan Ekosistem Leuser.
- (2) Kawasan Ekosistem Leuser meliputi areal seluas kurang lebih 1.790.000 hektar, terletak pada wilayah yang dibatasi oleh titik-titik koordinat sebagaimana tergambar pada peta
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Keputusan Presiden ini.



- (3) Sesuai dengan fungsi pokoknya, bagian-bagian wilayah Kawasan Ekosistem Leuser ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penentuan titik koordinat dilapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pengelolaan Tata Ruang Nasional.

## Pasal 2

- (1) Kawasan Ekosistem Leuser dikelola oleh Pemerintah.
- (2) Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- (3) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat pula gambaran tentang penataan batas dan zona dalam Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Daerah Penyangga pada Kawasan Ekosistem Leuser.

## Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser, Pemerintah bekerjasama dengan Yayasan Leuser Internasional yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Chufran Hamal, SH, Nomor 75 tanggal 23 Juli 1994 dan menetapkan yayasan tersebut membantu Pemerintah sebagai pelaksana pengelolaan Kawasan.



- (2) Lingkup kerjasama pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup upaya konservasi dan pengembangan Kawasan Ekosistem Leuser, yang meliputi:
- a. perlindungan dan pengamanan;
- b. pengawetan;
- c. pemulihan fungsi kawasan; dan
- d. pemanfaatan secara lestari.

## Pasal 4

- (1) Persetujuan kerjasama pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibuat oleh Menteri Kehutanan atas nama Pemerintah dengan Yayasan Leuser Internasional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlangsung untuk jangka waktu 30 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan kelangsungan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem pada Kawasan Ekosistem Leuser.

## Pasal 5

Terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini, perubahan susunan pendiri dan pengurus Yayasan Leuser Internasional menurut Akte Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan.

## Pasal 6

Kerjasama pelaksanaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser yang diatur dalam Keputusan Presiden ini:


- a. tidak mencakup hak untuk menguasai atau memiliki atau apapun yang sejenis dengan itu, dalam bentuk dan sifat apapun, atas tanah dan kekayaan lain di atas dan di bawah tanah pada Kawasan Ekosistem Leuser;
- b. tidak mengurangi hak-hak yang terlebih dahulu telah diberikan Pemerintah untuk kegiatan tertentu pada Kawasan Ekosistem Leuser;
- c. tetap menghormati hak-hak adat atau perorangan yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

Dalam rangka pelestarian dan pemulihan sumber daya alam hayati dan ekosistem Leuser yang diatur dalam Keputusan Presiden ini, pemanfaatan hak-hak perorangan, hak-hak adat, dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib diselenggarakan dengan memperhatikan tujuan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser.

## Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan, Yayasan Leuser Internasional dapat membentuk Badan Pelaksana untuk menyelenggarakan kegiatan pengusahaan kepariwisataan, rekreasi, dan wisata berburu, sebagai pendukung upaya konservasi dan pengembangan Kawasan Ekosistem Leuser.
- (2) Penyelenggaraan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepenuhnya tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.



## Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengusahaan yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan.
- (2) Rencana Pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem leuser.

## Pasal 10

- (1) Dalam rangka kerjasama pelaksanaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser, Yayasan Leuser Internasional melaksanakan program penataan permukiman penduduk pemukim setempat, dengan sejauh mungkin tetap menjaga kelangsungan mata pencaharian mereka dengan memberi prioritas untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan pengusahaan yang dilakukan oleh Yayasan, atau dengan menyediakan lapangan pekerjaan lain di luar kegiatan pengusahaan Yayasan.
- (2) Program penataan permukiman penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan bekerjasama dengan Yayasan Leuser Internasional.

## Pasal 11

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser dibebankan kepada Yayasan Leuser Internasional.



- (2) Dalam hal Pemerintah menyediakan dukungan pembiayaan atas pelaksanaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser, Menteri Keuangan menetapkan jumlah dan mekanisme pertanggungjawaban pembiayaan dimaksud.
- (3) Pertanggungjawaban dan mekanisme penyaluran dana yang bersumber dari luar negeri dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

- (1) Yayasan Leuser Internasional secara berkala dan teratur wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser kepada Menteri Kehutanan sesuai dengan Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser.
- (2) Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap Yayasan Leuser Internasional dalam rangka pengendalian pengelolaan lingkungan hidup pada Kawasan Ekosistem Leuser.

## Pasal 13

Apabila atas dasar bukti-bukti yang cukup Pemerintah menilai bahwa pelaksanaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser, telah menyimpang dari Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser, atau telah mengakibatkan terganggunya fungsi Kawasan atau bagian-bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser, Menteri Kehutanan dengan persetujuan Presiden dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup Kawasan Ekosistem Leuser, sebagaian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu atau mengakhiri kerjasama untuk selamanya.



## Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser, Yayasan Leuser Internasional dapat melakukan kegiatan penelitian terhadap kekayaan keanekaragaman hayati dan ekosistem pada Kawasan Ekosistem Leuser, baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan lembaga penelitian lainnya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kesempatan lembaga penelitian lain di luar Yayasan Leuser Internasional untuk melakukan penelitian pada Kawasan Ekosistem Leuser.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 15

Kegiatan-kegiatan yang selama ini telah berlangsung dan unit-unit kerja yang telah dibentuk dalam rangka pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser, disesuaikan dengan maksud diterbitkannya Keputusan Presiden ini.

## Pasal 16

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser, dinyatakan tidak berlaku.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET R.I

Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands.

LAMPIRAN TIDAK DISERTAKAN



Pasal 17

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 285 Pebruari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO