PERATURAN BUPATI MA Nomor 17 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 6 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,
a.
- bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Permendagri Nomor 44 Tahun 2015. Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan pendanaan kegiatan pemilihan dalam APBD atau telah menganggarkan dalam APBD tetapi belum sesuai dengan standar kebutuhan, Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan kegiatan Pemilihan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Ayat (2) Pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga dan/atau hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam APBD dan/atau memanfaatkan uang Kas yang tersedia dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan pelaksanaannya.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggata DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapaan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52199);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daeah Nomor 04) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 65).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 65), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi:
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 mengalami Penambahan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar Rupiah) yang digunakan untuk Belanja Hibah Kepada Lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi:
1. Pendapatan :
- a. Pendapatan Asli Daerah
: Rp. 152.876.471.717,00
- b.
- Dana Perimbangan : Rp. 947.805.923.000,00
(bertambah Rp.30.000.000.000,00)
- c. Lain-Lain Pendapatan yang sah
: Rp. 266.127.155.940,00
---------------------------------
Jumlah Pendapatan
: Rp.1.366.809.550.657,00
2. Belanja :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai
: Rp. 645.148.724.668,00
- 2) Belanja Bunga
: Rp. ,00
- 3)
- Belanja Subsidi
: Rp. ,00
- 4) Belanja Hibah
- Rp. 38.005.975.000,00
(bertambah Rp.30.000.000.000,00)
- 5) Belanja Bantuan Sosial
- Rp. 7.482.157.500,00
- 6) Belanja Bagi Hasil
: Rp. 3.000.000.000,00
- 7) Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga
- Rp. 84.504.388.400,00
- Rp 2.500.000.000,00
---------------------------------
: Rp. 780.641.245.568,00
- b. Belanja Langsung
Pasal 2
- 1) Belanja Pegawai
: Rp. 85.849.362.000,00
- 2) Belanja Barang dan Jasa
: Rp. 316.258.448.457,00
- 3) Belanja Modal
: Rp. 244.499.499.432,00
---------------------------------
Rp. 646.607.309.889,00 Rp. 1.427.248.555.457,00 (Rp. 60.439.004.800,00)
Jumlah Belanja Surplus/(defisit)
3. Pembiayaan :
- a. Penerimaan
: Rp. 80.439.004.800,00
- b. Pengeluaran
: Rp. 20.000.000.000,00
--------------------------------
Jumlah Pembiayaan Netto Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
Rp. 60.439.004.800,00
Rp. ,00
- (1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditampung dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 6 Mei 2015

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura pada tanggal 6 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

## H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 17 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR

: 17 Tahun 2015

TANGGAL

: 6 Mei 2015

| Kode Rek | Program/Kegiatan | Sebelum | Sebelum | Sebelum | Sesudah | Sesudah | Sesudah | Bertambah/ |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------------------------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga | Volu me | Satuan | Harga | (Berkurang) |
| 5 | Belanja | | | | | | | |
| 5.1 | Belanja Tidak Langsung | | | | | | | |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | | | 8.005.975.000 | | | 38.005.975.000 | 30.000.000.000 |
| 5.1.4.05 | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi | | | 5.511.975.000 | | | 35.511.975.000 | 30.000.000.000 |
| 5.1.4.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi | | | 5.511.975.000 | | | 35.511.975.000 | 30.000.000.000 |
| | - Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan - Hibah Kepada KPU/Panwas/Pengamanan | 1 0 | Thn 0 | 5.511.975.000 0 | 1 1 | Thn Thn | 5.511.975.000 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| 5.1.4.06 | Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat | | | 2.494.000.000 | | | 2.494.000.000 | 0 |
| 5.1.4.06.01 | Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat | | | 2.494.000.000 | | | 2.494.000.000 | 0 |
| | - Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat - | 1 | Thn | 2.494.000.000 | 1 | Thn | 2.494.000.000 | 0 |

## BUPATI BANJAR,

## H. PANGERAN KHAIRUL SALEH