PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 60 Tahun 2015 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu untuk dijabarkan secara rinci sebagai landasan operasional pelaksanaannva;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sin tang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor. 27 Tahu � 19 � 9 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tmgkat II D1 Kahmantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor J 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpub\'\K. \ndon.e.s'\.a "Tahun. '2.()G'3. � omo'C 47, Ta.rnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk lndones,a ,ahun '2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepaia Daerah Dan Wakil Kepaia Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40281;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47121; .. J
::,')
. ..:)
- IU. J-·crnt1,rnn /-'cn1&lt;·ri,11uh Nornor 54 ·ruhun 20US H\_·nto.ng P,,..,,jnn'lun Dc.,cru\-,, \\-cn'\bl.,ru,-,, Ne � u.xo. l � .c&lt;p'\.\b\,\,I;. \1"0...\n,,ess.,\.\_, ·,u.\,,.lo.1." '.L\..l\. � "o No171or 136, ·ra1T1boJ1an L&lt;::mbaru,, Ncgu,·u Rcpublik Indonesia NotT\01· 4574) �
11. Pcraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2005 tc n t.arig Dana Pcrimbangan \L&lt;:mbaran Negara Rcpub\i\&lt;. \ndones·,a ,a'hun '2ClCl'5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik \ndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 183/PMK.07/2014 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Daerah Ka bu paten Sin tang Nomor 1 Tahun 2005 ten tang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabuoaten Sintanz Nomor l l:
----:::::: - /
- 18 · Pcraturan Daeral"J Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 t.ent.ang Pengc...:\o\aan Ke.ua..n � a.n Uac::: � a.n \\...A::.m"ua.:&lt;1:a:n. x::&gt;-.:..o.: ________________:· :\.-.,. J&lt;\_abupaten Sin tang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupat.en S\.nt.ang, Nomo't" '2.'5\ s.eba.\;,.a.'l.ma.na.. '-t � a'c\. diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 3 Tahun 2013 � Lembaran Daerah \&lt;..abu.pa\.en S.\.n\.a.n � "ta.'nun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor l Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang \l.embaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
27. Peraturan ..
27. P � ratura.n Daerol'J Kobupaten Sint.ang Nomor 10 Ta1"'\1..tn 2014 tcn.t.an..g. A.n.g.g.aT"a.n P'cnda.:po..'-a.n O.a.:n. Bc\.o..n:}a. Oat.'\"'d."n ¥...a.'u.'-&gt;. � o.'-"'-" Sintang Tahun Anggara.1"1 2015 (Lcmbaran Daerah Kabupaten Sint.ang Tahun 20\. � Nomor \O'\',
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 84 TA.HUN 2014 TEN1'A.NC. PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SJNTANG TAHUN ANGGARAN 2015
PASAL I
Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sin tang Nomor 84 Tahun 2014 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 (Serita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 Nomor 87), mengalami beberapa perubahan sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Anggaran Pendapatan Rp. l .162.565.589.035,00 rincian sebagai berikut : Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah bertambah sejumlah Rp. 144.386.634.458,95 sehingga menjadi Rp. l.306.952.223.493,95 dengan
1. PENDAPATAN DAERAH
- a. Semula
- b. Bertambah / (Berkurang)
Rp. l .265.830.959.065,00
Rp. 205.788.109.163,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
2. BELANJA DAERAH
- a. Semula
Rp. 1.471.619.068.228,00
b. Bertambah --
:::, --� :n �
Rp.
1.410.186.177.406,00
| b. Bert:.a.mbaJ"J / (Bcrkurang) Jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp. | Rp. | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----|--------------------|
| 3. PEMBIAYAAN | | | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan l). Semula 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. Rp. | 160.436.218.34 l ,00 4 l .646.581.083,76 | | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | | Rp. | 202.082.799.424,76 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | | | | |
| 1). Semula | Rp. | 16.081.000.000,00 | | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 19.515.000.000,00 | | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah | perubahan | perubahan | Rp. | 35.596.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan | | | Rp. | 166.486.799.424,76 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan | | | Rp. | 0,00 |
2. Ketentuan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang mengalami perubahan sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang menurut Urusan Pemerintahan dan Organisasi mengalami perubahan sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam Larnpiran II Peraturan ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran Ill tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang mengalami perubahan sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

PASAL II

Peracuran Bupati ini

Agar setiap Daerah Kabupaten Sintang.

berJaku sejak langgal diundangkan. orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan Bupati \n\, dengan penempa\.ann)'a da\a.m 'Bet"\\.a.

Diundangkan di Sintang pada tanggal 25 September 2015


## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 60

•