PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 15 Tahun 2017 tentang PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (berlaku 2 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 14 ayat (5), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 55 ayat (6), Pasal 56 ayat (6), Pasal 62 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 52);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
6. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
7. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
8. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk melalui program membatasi timbulan sampah, memanfaatkan kembali sampah, dan mendaur ulang sampah.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
11. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.
12. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
13. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
17. Pendaurulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
18. Pemanfaatan kembali sampah adalah Adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
19. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
20. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk melalui program membatasi timbulan sampah, memanfaatkan kembali sampah, dan mendaur ulang sampah.
21. Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan mengurangi sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
22. Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi menghasilkan sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
23. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mempermudah dan memperlancar teknis pelaksanaan pengelolaan sampah sehingga akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :
- a. penggunaan hak;
- b. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. kerjasama dan kemitraan;
- d. pemberian insentif atau disinsentif;
- e. penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup;
- f. sistem tanggap darurat;
- g. pengawasan.
PENGGUNAAN HAK
BAB IV - PENGGUNAAN HAK
Pasal 5
Pelaksanaan penggunaan hak dalam pengelolaan sampah dilakukan
BAB IV - PENGGUNAAN HAK
Pasal 6
- (1) Penggunaan hak dalam pengelolaan sampah harus dilakukan secara seimbang dengan pelaksanaan kewajiban dalam pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang baik secara perorangan maupun kelompok dapat mengajukan permohonan untuk diberikan informasi maupun pelatihan terkait dengan pengelolaan sampah 3 R ( Reduce, Reuse dan Recycle ) kepada instansi yang menangani urusan lingkungan hidup.
BAB IV - PENGGUNAAN HAK
Pasal 7
- (1) Tata cara pengajuan penggunaan hak dalam pengelolaan sampah dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pemohon baik secara perseorangan maupun kelompok mencantumkan identitas yang jelas untuk mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah;
- b. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a menindaklanjuti permohonan pengajuan penggunaan hak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima;
- c. dalam hal permohonan penggunaan hak memerlukan koordinasi lebih lanjut, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- d. hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara;
- (2) Formulir Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 8

Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bertujuan untuk :

- a. menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- c. mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah.

## Bagian Kedua Kegiatan

## Pasal 9

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kegiatan:
- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
- c. pendauran ulang sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemantauan dan supervise pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

## Pasal 10

Setiap orang wajib melakukan kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## Pasal 11

Kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan sejak memulai suatu kegiatan yaitu dengan mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, antara lain :

- a. memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai;
- b. memilih wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang.
- c. melaksanakan penghematan penggunaan kertas;
- d. menggunakan email (surat elektronik) untuk berkirim surat.

## Pasal 12

Kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi;
- b. menggunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, terutama untuk jenis kemasan yang terbuat dari plastik;
- c. menjual atau memberikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan;
- d. membentuk bank sampah yang akan mengelola sampah an organik untuk dimanfaatkan kembali dan mempunyai nilai ekonomis.

## Pasal 13

Kegiatan pendaurulangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan cara :

- a. mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali.
- b. melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos.
- c. melakukan pengolahan sampah an organik menjadi barang yang bermanfaat.

## Bagian Ketiga

Kewajiban Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

## Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kegiatan pemanfaatan kembali sampah dan mendaur ulang sampah, sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

- (1) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat dipakai ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Pelaku usaha berkewajiban mengelola sampah dari kemasan produk yang dihasilkan yang sulit didaur ulang.

## Pasal 16

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan :

- a. menyusun rencana atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

## Pasal 17

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan :
- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya.
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

## Pasal 18

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan :

- a. menyusun rencana atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

## Pasal 19

Sekolah wajib mengajarkan pengelolaan sampah dengan sistem 3 R ( Reduce, Reuse dan Recycle ) kepada siswanya melalui mata pelajaran sebagai muatan lokal dan memfasilitasi segala kegiatan yang bertujuan untuk pengurangan sampah pemanfaatan sampah.

## Pasal 20

Organisasi kemasyarakatan wajib mengajarkan pengelolaan sampah dengan sistem 3R ( Reduce, Reuse dan Recycle ) kepada semua anggotanya.

## BAB VI

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja sama

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan penanganan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
- a. efisiensi, yaitu upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. efektivitas, yaitu upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. sinergi, yaitu upaya terwujudnya harmoni antara pemerintah untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan masing-masing pihak dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
- e. kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama;
- f. itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu seluruh pelaksanaan kerjasama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah;
- i. transparansi, yaitu adanya proses keterbukaan dalam kerjasama antar daerah;
- j. keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerjasama daerah; dan
- k. kepastian hukum, yaitu bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.

## Pasal 22

- (1) Obyek Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi seluruh urusan penanganan sampah yang telah menjadi kewenangan daerah.
- (2) Obyek Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan pelayanan publik terkait pengelolaan sampah.

## Pasal 23

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan dalam perjanjian kerja sama penanganan sampah.
- (2) Tahapan dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.

## Bagian Kedua

Kemitraan

## Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersamasama dapat bermitra dengan badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan penanganan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Penyediaan/pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pemprosesan Akhir (TPA), serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- b. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- c. Pengelolaan TPA; dan/atau
- d. Pengolahan produk olahan lainnya.

## Pasal 25

- (1) Dalam hal badan usaha pengelola sampah akan melakukan kemitraan, permohonan diajukan kepada Bupati.
- (2) Perangkat daerah mengoordinasikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perangkat daerah terkait.

## Pasal 26

Badan usaha pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.

## Pasal 27

Kemitraan antar pemerintah daerah dengan badan usaha pengelola sampah dalam melakukan penanganan sampah dituangkan dalam suatu perjanjian kemitraan secara tertulis.

## Pasal 28

Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sekurang-kurangnya memuat tentang :

- a. maksud dan tujuan;
- b. ruang lingkup kemitraan;
- c. obyek kemitraan;
- d. lokus kemitraan;
- e. waktu Pelaksanaan;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pembiayaan;
- h. tata cara bagi hasil
- i. jangka waktu;
- j. kejadian kahar;
- k. tata cara penyelesaian perselisihan;
- l. penutup.

## BAB XII

## PEMBERIAN INSENTIF ATAU DISINSENTIF KEPADA

## MASYARAKAT PENGELOLA SAMPAH

## Bagian Kesatu

Penerima Insentif Atau Disinsentif

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat, lembaga dan badan usaha yang melakukan :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

## Pasal 30

- (1) Insentif kepada kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat, lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu; dan/atau
- d. pemberian subsidi.

## Pasal 31

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada perseorangan, kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat, lembaga dan badan usaha yang melakukan :

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

## Pasal 32

Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat berupa :

- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
- c. denda dalam bentuk uang, barang atau jasa.

## Pasal 33

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kearifan lokal.

## Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 34

Tata cara pengajuan insentif dalam pengelolaan sampah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pemohon baik secara perseorangan maupun kelompok dengan mencantumkan identitas yang jelas mengajukan surat permohonan kepada Bupati;
- b. Perangkat Daerah sebagaimana tersebut huruf a menindaklanjuti permohonan pengajuan insentif dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima;
- c. dalam hal permohonan pengajuan insentif memerlukan koordinasi lebih lanjut, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- d. hasil koordinasi sebagaimana dimaksud huruf c dituangkan dalam berita acara;
- e. formulir surat permohonan dan berita acara tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

## PENANGGULANGAN KECELAKAAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 35

Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan pengelolaan sampah yang dapat menimbulkan kecelakaan dan pencemaran lingkungan.

## Pasal 36

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan kecelakaan dan pencemaran lingkungan wajib melakukan penanggulangan apabila terjadi pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan pengelolaan sampah yang tidak benar;
- (2) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan dan pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan pengelolaan sampah;

## Pasal 37

Pengelolaan Sarana dan prasarana penanggulangan terjadinya kecelakaan dan pencemaran yang diakibatkan dari kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi :

- a. SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk menangulangi terjadinya kecelakaan dan pencemaran lingkungan;
- b. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran;
- c. Pelatihan penanggulangan apabila terjadi pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan pengelolaan sampah secara berkala.

## BAB IX

## SISTEM TANGGAP DARURAT

## Pasal 38

Tujuan dilaksanakannya sistem tanggap darurat adalah memastikan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan tindakan yang efektif dalam situasi darurat, dan meminimalisasi dampak lingkungan yang ditimbulkan saat dan setelah keadaan darurat dalam penanganan sampah.

## Pasal 39

- (1) Kriteria kondisi darurat penanganan sampah meliputi :
- a. tidak berfungsinya sistem pengangkutan sampah;
- b. tidak berfungsinya tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA;
- c. tidak tersedianya alternatif tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA; dan
- d. menimbulkan dampak besar dan penting.
- (2) Penyelenggaraan sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah pada kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 40

- (1) Sistem tanggap darurat sampah merupakan bagian dari wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Sistem tanggap darurat sampah merupakan suatu sistem pengelolaan sampah secara sistematis, serempak dan berkesinambungan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan pemerintah mulai dari Sumber sampah sampai dengan Tempat Pemrosesan Akhir.
- (3) Pelaksanaan sistem tanggap darurat dilaksanakan dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar yang meliputi :
- a. sosialisasi penanggulangan kecelakaan yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan dan penataan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah melalui proses Revitalisasi hingga Tempat Pemrosesan Akhir Sampah memenuhi standar peraturan perundang-undangan;
- c. penanganan timbunan sampah liar sampah dalam bentuk pengangkutan secara serentak dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, potensi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

## BAB X

## PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah dan pemulihan akibat pencemaran sampah skala daerah.
- (2) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait.

## Pasal 42

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan sampah;
- b. pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan pengelolaan sampah;
- c. evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam izin pengelolaan sampah.

## Pasal 43

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi kepada perseorangan, kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat, lembaga, dan badan usaha terhadap :
- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;
- d. tertib penanganan sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat membentuk Tim monitoring dan evaluasi.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati pada tanggal 2 Maret 2017

BUPATI PATI

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

pada tanggal 2 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

## BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 15


Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI SH MM

Pembina 19720424 199703 2 010