PERATURAN DAERAH MA Nomor 35 Tahun 1999 tentang Penggabungan b. bahwa untuk rnernenuhi rnaksud pada huruf a rnenetapkan dengan Peraruran Daerah Kabupaten Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Kelurahan; 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembenrukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 ); 2. lJndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3839 ); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1975 Nornor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentanz Perimbanzan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran &gt;:.::;;ara 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah clan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Peraturan Penyusunan Perundang-unclangan clan Bentuk Rancangan Unclang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Nagara Tahun 1999 Nomor70 ); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; 8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan clan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa clan Kelurahan; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa; Dengan persetujuan DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUP A TEN TEBO ME1vlUTUSKAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINT'AH KABUP A TEN TE.BO · ,
PERi\ TURA .. "f DAERt\H KABUPATEN TEBO
NOMOR 35 TAmTN 2001
TENT ANG
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DANPENGGABUNGANKELUR4HAN
DENGA.N Ri\HMAT TUHAN YANG 1\1.AHA ESA
BUP ATI TEBO,
- a. bahwa dalarn rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan, diperlukan adanya penataan wilayah Administrasi Kelurahan baik dengan cara Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan serta dengan cara penetapan batas dan pemetaan wilayah Kelurahan;
2. diatas perlu Tebo tentang Penggabungan b. bahwa untuk rnernenuhi rnaksud pada huruf a rnenetapkan dengan Peraruran Daerah Kabupaten Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Kelurahan;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembenrukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 );
2. lJndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3839 );
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1975 Nornor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentanz Perimbanzan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran &gt;:.::;;ara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah clan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Peraturan Penyusunan Perundang-unclangan clan Bentuk Rancangan Unclang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Nagara Tahun 1999 Nomor70 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan clan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa clan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
Dengan persetujuan
DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUP A TEN TEBO
ME1vlUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN , PEMECAHAN,PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN.
BABI
KETENTUAN UMill\1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati aclalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati aclalah Wakil Bupati Tebo
- e. Desentralisasi adalah Penyerahan urusan Pemerintah oleh Pemerintah kepacla Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
- g. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan;
- h. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat ## BAB II
TUJUAN,SY ARAT DAN F AKTOR PEMBENTUKAN
Bagian Pertama
Pembentukan Kelurahan
Pasal 2
Pembentukan Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan;
Bagian Kedua
Pasal 3
- ( 1 ). Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dengan
Pasal 4
Dalam Pembentukan Kelurahan,harus dipenuhi faktor-faktor sabagai berikut:
- a. Penduduk sekurang-kurangnya 2. 500 Jiwa atau 500 Kepala Keluarga ( KK) dan sebanyak-banyaknya 20.000 Jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga ( KK );
- b. Luas wilayah yaitu mampu dijangkau secara dayaguna dalam rangka pelayanan masyarakat;
- c. Sarana komunikasi.transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan Pemerintahan serta pusat-pusat pengembangan;
- d. Prasarana perhubungan,pemasaran,Sosial dan prasarana fisik Pemerintahan;
- e. Sosial Budaya,Agama dan Adat istiadat;
6. f Kehidupan masyarakat mata pencaharian.ciri-ciri.sifat masyarakat-nya antara lain :
- a. Majemuk;
- b. Masih Dinamis;
- c. Sensitif dan Kritis
- d. Dukungan Sosial Ekonomi mayoritas dipengaruhi oleh kehidupan Perkotaan;
NA1\.1A-BATAS DAN PEMBAGV\N WILAY AH
BAB ID - NA1\.1A-BATAS DAN PEMBAGV\N WILAY AH
Pasal 5
- (1). Didalam Pembentukan Kelurahan harus disebut nama,luas wilayah dan batas Kelurahan;
- (2). Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan, dapat dibentuk beberapa lingkungan sebagaimana dimaksud pasal (3) ayat 1;
- (3). Jumlah lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan jumlah Penduduk atau kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan di Wilayah Kelurahan tersebut;
PEMECAHAN KELURAHAN
BAB IV - PEMECAHAN KELURAHAN
Pasal 6
- (1 ). Pemecahan Kelurahan diusulkan oleh Lurah Kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat penetapan dengan persetujuan DPRD;
- (2). Pemecahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 6 dilakukan dengan
BAB IV - PEMECAHAN KELURAHAN
Pasal 7
- (1 ). Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak Iagi memenuhi persyaratan, dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat ;
- (2). Penggabungan dan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 7 diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat;
- (3). Usulan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 7 oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD;
- ( 4 ). Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah;
PERATURAN DESA :MENJADI KELURAHAN
BAB VI - PERATURAN DESA :MENJADI KELURAHAN
Pasal 8
- (1). Desa-desa didalam Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan (2) dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat;
- (2). Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diusulkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat;
BAB VI - PERATURAN DESA :MENJADI KELURAHAN
Pasal 9
Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud BAB II kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan;
KETENTUAN PENlITUP
BAB VII - KETENTUAN PENlITUP
Pasal 10
- ( 1 ). Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi syarat dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan Daerah;
- (2). Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat ( 1) pasal 10 yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
-o·
- (2). Seluruh kekayaan dan surnber-sumber Pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah;
BAB VII - KETENTUAN PENlITUP
Pasal 11
- (2). Kekayaan clan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 11 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan
BAB VII - KETENTUAN PENlITUP
Pasal 12
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka sernua Peraturan Perundangundangan yang rnengatur rnengenai Pernbentukan, Pernecahan,Penghapusan clan Penggabungan Kelurahan clan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
BAB VII - KETENTUAN PENlITUP
Pasal 13
Hal-hal lain yang belurn cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
BAB VII - KETENTUAN PENlITUP
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo;

Penetapan: Ditetapkan di Muara\_Tebo \_ Pada tanggal 9. Nopember 2001 xUP TEBO H.A.MADJID MU' AZ LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN TEBO TAHUN 2001 NOMOR 35 H. DARK UT NI, SH Pembina Utama Muda NIP.430004928 --- UPATENTEBO Diundangkan.diMuara Tebo Pada tanggal 10 Nopember 2001 ~k