PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 16 Tahun 2017 tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 (berlaku 31 Mei 2017)
Pembukaan
Mengingat :
WALIKOTA JAMBI PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan arah dan rumusan Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2018;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2018 merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 serta merupakan tolak ukur penilaian kinerja Pemerintahan Daerah Kota Jambi selama 1 (satu) tahun;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2018.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan EvaluasiRencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Jambi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disebut RKPD Kota Jambi adalah dokumen perencanaan Pembangunan tahunan yang memuat Visi Misi dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 Rancangan Kerangka Ekonomi Makro serta kaidah pelaksanaannya.
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.
6. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi.
7. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud disusun RKPD Kota Jambi Tahun 2018 untuk menentukan kegiatan dan indikasi besaran anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Pemerintah Daerah.
- (2) RKPD Kota Jambi Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (3) RKPD Kota Jambi Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi :
- a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun rencana kerja SKPD Tahun 2018; dan
- b. pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rancangan APBD tahun 2018.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Dalam rangka menyusun Rancangan APBD Tahun 2018, maka :
- a. pemerintah daerah menggunakan RKPD tahun 2018 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara di DPRD Kota Jambi;dan
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2018 dalam melakukan pembahasan rancangan APBD dengan DPRD Kota Jambi.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jambi Pada tanggal 31 Mei 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, MUKHLIS.A.MUIS BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2017 NOMOR ## Pasal 4 Tujuan RKPD Kota Jambi Tahun 2018 adalah : - a. untuk menentukan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah;dan - b. untuk menyusun program dan kegiatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip anggaran kinerja dan dokumen perencanaan daerah. ## BAB III ## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 ## Pasal 5 - (1) RKPD Kota Jambi Tahun 2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut : - (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat tentang isi dan uraian RKPD tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB I

: Pendahuluan

BAB II

: Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB III

- Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV

: Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V

: Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

BAB VI

: Penutup

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 31 Mei 2017

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA