PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN Nomor 25 Tahun 2006 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2006-2019 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
a.
bahwa Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2001-2005 telah berakhir pada Tahun 2005. Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)):
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari Visi,Misi dan Program kepada Daerah terpilih:
Mengingat
€
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (39 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksud huruf 'b' dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006-2010,
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undangundang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undangundang Nomor 58 Tahun 1958:
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2
- Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 3
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: 4
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 5.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah: 6.
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009:
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat Tahun 20062010:
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.050/2020/SJ Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2006-2010.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan :
- 1) 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3) Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalu urutan pilihan,dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- 5) Sistem Perencanaan Pembangunan Dacrah adalah suatu kesatuan tata cara peicncanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara daerah dan masyarakat.
- 4) Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai tujuan daerah.
- 6) Rencana Pembangunan Jangka Mencnyah (RPJM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006-2010 yang selanjutnya disebut RPJM adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 2006 sampai 2010.
- 7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah,yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 2
- () RPJM Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2006-2010 adalah merupakan penjabaran dari Visi,Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang dilaksanakan secara langsung (Pilkada) tahun 2005.
- (2) RPJM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006-2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
- a. Dinas/Instansi dalam menyusun Renstra - SKPD Tahun 2006-2010, b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3
RPJM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006-2010 yang merupakan penjabaran Visi,Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah serta program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJM Nasional dan RPJM Propinsimemuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah,Strategi Pembangunan Daerah,Kebijakan Umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah,Lintas Satuan Kerja Perangkat Dearah dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka perencanaan yang bersifat indikasi.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 4
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dan melaksanakan program agar mengacu kepada RPJM Daerah ini yang dituangkan dalam Renstra - SKPD.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 5
Kepada unsur,baik Pemerintah Daerah maupun Stakeholder lainnya,diwajibkan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP Pasal 6
Pasal 6
RPJM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006-2010 adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang £ tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Bcrita Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di

: Painan

Pada tanggal

:2 Januari 2006

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT

Diundangkan di

:

Painan

Pada tanggal

:

2 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

Drs.H.ADRIL

NIP. 010087271

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2006 NOMOR : I1

102