PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEI.AWI Nomor 10 Tahun 2006 tentang PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAW TAHUN2006 PEMERINTAH KABUPATEN MELA WI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR IO TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA , (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
l
'
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa 200 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 2
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- 2 Undang-undang Nomor I0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); [
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peratran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I58, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noror 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELA WI
dan
BUPATI MELA WI
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Desa dibentuk, dimekarkan digabung, dihapus dan atau ditata atas prakarsa masyarakat dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
' Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan Desa diluar desa yang telah ada.
PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN,
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
BAB IL - PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN,
Pasal 4
Persyaratan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa adalah :
- Jumlah penduduk paling sedikit 750 jiwa atau 150 kepala keluarga (KK);
- b. Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- I Menpunr pots umber daya alam yang dagnat dikelola antuk kepentirgan ayarakc.at dengan emperhatikan pelestarian lingkungan,
- d. ersedanyasarana dan prsarana Pemerintahan Desa.
BA1V
MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMEKARAN,
ENGGA!UNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
BAB IL - PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN,
Pasal 5
- t) engan memperhaikan aspirassi dan kepentingan fassyarakat serta syarat-syarat sebagaimanae dial sud dalam pasal 4, Desa dapat dibentuk, dimekarkan, digabung, dihapus dan ata ditata data rangka meningkatkan dasa guna dan hasit guna penyelenggaraan egatan periotaban, pembangunan dan kemasyarakatan
- (2) embentukan. pwcharan,penggabugan dan atau penghapusan dan atau penataan desa diakukat atats al epala fhesa dengan persetujuan l#adan Permusyawaratan Desa dari desa Yong terkat
3. () U/ntul mclak sanak.an pembentuk.an, pemekaran, peggaungan dan atau penghapusan desa, opoti mebent pailia, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pererintah sa.
4. (·4) ialam pembentuk an desa baru, Dupati dapat menetapkan desa persiapan, dengan ketentuan sctelah adanya pembinaan paling lama l (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbemtuknya desa sebagaimana dimak sud dalam pasal 4, dibentuk desa definitif
- (5) lebentulat, peeahan, penggabungan dan penghapusan desa ditetapkan dcngan (eeatusa lleraht
A/ V
BATAS WIL.AYAH DESA
asal 6
- (I) Sebagai tanda pesah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetaplan baas wilayah desa dengan Peraturan Desa
BAB IL - PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN,
Pasal 7
- () Gabar um vengenai kondisi geografis wilayah desa disajikan dalam bentuk Peta Desa.
- (2) Peta Dess sebagaiana dimaksud dalam ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IL - PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN,
Pasal 8
Dalam rang#a mewujudkan tertib batas wilayah desa, [upati membentuk tim pelaksana teknis penetapan dan penegasan batas wilayah des.a,
EMBAGIAN WILA YAH DESA
Pasal
- (I) Dala wilayah D esa dapat dibentuk dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintaha Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
- [2) Syatat-syarat pembentuk.an dusun;
- a. Jumlah penduduk paling rendah 325 jiwa atau 65 Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (3) Pembentukan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal IO
Hal-ha! lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur tentang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal IH
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak beraku.
BAB VIII
l
PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kanupaten Melawi

Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal 27 June 2006

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 29 Agurtor 2006

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELA WI, tt..s» MARTIN LUTHER.D LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI TAHUN 2006 NOMOR 18
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 1O TAHUN 2006
## TENTANG
## PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
## I. UMUM
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 200I tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi penggantian undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pengatran mengenai Desa tetap yaitu Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati system nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan beregara.
Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelak anaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kescjahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
## IL. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I sampai dengan
PENJELASAN
Pasal 12
; Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 22