PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 37 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN JALAN LINGKUNGAN KELURAHAN DAN KECAMATAN DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG, (berlaku 3 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kwantitas pembangunan jalan lingkungan di Kota Singkawang, perlu adanya terobosan dibidang program pengembangan jalan lingkungan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Singk a wang;
- b. bahwa untuk menciptakan program pengembangan jalan lingkungan Kelurahan dan Kecamatan yang sistematis dan terencana yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, diperlukan adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan program pengembangan jalan lingkungan;
- c. bahwa untuk merencanakan suatu kontruksi yang berwawasan lingkungan, mudah dalam pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan, maka jenis konstruksi yang tepat adalah menggunakan paving block;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Jalan Lingkungan Kelurahan dan Kecamatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655 );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok­ Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN JALAN LING KUNG AN KELURAHAN DAN KECAMATAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Singkawang.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Singkawang.
6. Program Pengembangan Jalan Lingkungan Kelurahan dan Kecamatan yang selanjutnya disingkat P2JLKK adalah Program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dengan menggunakan paving block sebagai konstruksi permukaan jalan dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang tersedia.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
8. Dinas Teknis adalah Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disingkat Dinas BSE atau nama
'
sebutan lain SKPD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan selanjutnya disingkat PPHP adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
14. Fasilitator Kota adalah seseorang yang berfungsi sebagai pendamping masyarakat, penghubung Dinas Teknis Pelaksana Program dan masyarakat serta sebagai supervisor lapangan yang bekerjasama dengan Dinas Teknis Pelaksana Program.
15. Jalan Lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata­ rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
16. Jalan lingkungan kelurahan adalah jalan yang menghubungkan antara RT dengan RT lainnya dalam satu kelurahan.
17. Jalan lingkungan kecamatan adalah jalan yang menghubungkan antara kelurahan dengan kelurahan lainnya dalam satu kecamatan.
18. Paving Block adalah suatu komposisi bahan bangunan yang terbuat dari campuran semen portland atau bahan perekat hidrolis lainnya, air dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu beton tersebut.
19. Edukasi Masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi, pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai perencanaan,
pelaksanaan, perawatan pekerjaan secara aplikatif agar memiliki kemanfaatan yang besar.
20. Rembug Masyarakat adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang difasilitasi oleh Tim Fasilitator dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah, serta menyusun perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
21. Hari Orang Kerja yang selanjutnya disingkat HOK adalah jumlah hari yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan infrastruktur yang lamanya tergantung dari berbagai macam kegiatan yang besarnya bervariasi.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud diadakannya P2JLKK adalah :
- a. untuk meningkatkan mutu/kualitas, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan jalan lingkungan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Singkawang;
- b. untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan ; dan
- c. untuk menciptakan/menambah lapangan pekerjaan di Kelurahan dan Kecamatan.
Tujuan diadakannya P2JLKK adalah :
- a. mempercepat proses pembangunan infrastruktur jalan karena waktu pekerjaan dapat dipersingkat bila dibandingkan dengan perkerasan beraspal atau betonisasi;
- b. mempermudah pelaksanaan pekerjaan karena tidak memerlukan tenaga kerja dan peralatan yang khusus/ spesifik;
- c. mempermudah perawatan jika terjadi kerusakan, cukup diperbaiki ditempat/lokasi yang mengalami kerusakan dengan penanganan yang sederhana;
- d. memanfaatkan masyarakat dan tenaga kerja lokal yang ada di dekat lokasi pekerjaan;
- e. memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat ;
- f. meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat layanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, pasar dll) termasuk pengembangan ekonomi masyarakat ; dan
- g. meningkatkan kualitas dan kuantitas pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik.
KRITERIA PROGRAM P2JLKK
BAB III - KRITERIA PROGRAM P2JLKK
Pasal 3
- (1) Kriteria Kegiatan adalah sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan P2JLKK atas dasar "DARI, OLEH dan UNTUK masyarakat". sedangkan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator.
- b. Dilaksanakan oleh masyarakat lokal secara berkelompok minimal 10 orang dan atau sesuai kebutuhan dengan diketuai oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) di lokasi kegiatan.
- c. Diupayakan banyak menyerap tenaga kerja lokal, namun disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
- d. Pekerjaan fisik yang dikerjakan adalah pembangunan/peningkatan infrastruktur jalan lingkungan dengan menggunakan material paving block yang telah disyaratkan ukuran, bentuk dan mutunya sebagai material utama dalam pelaksanaan pekerjaan.
- e. Cara pembayaran Uang Perangsang Kerja (UPK)
BAB III - KRITERIA PROGRAM P2JLKK
Pasal 4
Kriteria lokasi untuk P2JLKK ini adalah:
- a. lokasi pelaksanaan P2JLKK adalah pada kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan di Kota Singkawang;
- b. jalan yang ditangani dalam P2JLKK adalah jalan lingkungan atau jalan yang tidak termasuk dalam status jalan nasional, provinsi dan jalan Kota;
- c. lebar minimumjalan adalah 2,00 meter dan sudah memiliki badanjalan.
BAB IV - MEKANISME PENGELOLAAN PROGRAM P2JLKK Bagian Pertama Perencanaan
Pasal 5
Sebelum pelaksanaan perencanaan kegiatan P2JLKK dibentuk Tim Verifikasi yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasa16
- ( 1) U sulan Rencana Kegiatan dilaksanakan atas dasar musyawarah Ketua RT dan masyarakat yang ada di RTnya masing-masing dengan menyusun Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).
- (2) Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut disampaikan ke Kelurahan untuk diusulkan dalam Musrenbang tingkat Kelurahan.
- (3) Pihak Kelurahan merekap usulan yang disampaikan oleh Ketua RT.
- (4) Dalam Musrenbang Kelurahan menghadirkan Ketua RT, komponen masyarakat dan stakeholder lainnya untuk menyusun Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) skala prioritas di tingkat Kelurahan.
- (5) Kesepakatan yang dihasilkan dalam Musrenbang tingkat kelurahan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Musyawarah yang ditanda tangani oleh Lurah dan Tim Verifikasi dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran daftar hadir peserta Musrenbang Kelurahan.

## Pasal 7

- (1) Hasil kesepakatan Musrenbang Kelurahan disampaikan ke Kecamatan.
- (2) Camat merekap Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Kelurahan.
- (3) Di tingkat Kecamatan dilaksanakan musyawarah yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan Musrenbang tingkat Kecamatan untuk menyusun Daftar Usulan Rencana Prioritas Kegiatan (DURPK) di tingkat Kecamatan.
- (4) Kesepakatan yang dihasilkan dalam Musrenbang ditingkat kecamatan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Musyawarah yang ditanda tangani oleh Camat dan Tim Verifikasi dengan lampiran daftar hadir peserta Musrenbang Kecamatan.

## Pasal 8

- ( 1) Hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan diusulkan ke Musrenbang Kota.
- (2) Bappeda merekap seluruh Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Kecamatan.
- (3) Ditingkat Kota dilaksanakan musyawarah yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan Musrenbang tingkat Kota untuk menyusun Daftar Usulan Rencana Prioritas Kegiatan (DURPK) di tingkat Kota.
- (4) Kesepakatan yang dihasilkan dalam Musrenbang tingkat kota dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Musyawarah yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda, Camat, Lurah dan Tim Verifikasi yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 9

- ( 1) Kegiatan yang sudah di verifikasi dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD terkait yang membawahi kegiatan terse but.
- (2) Ditingkat SKPD yang membawahi kegiatan tersebut dilakukan perencanaan teknis.
- (3) Proses pengadaan barang/jasa untuk jasa konsultansi mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Pelaksanaan

## Pasal 10

- ( 1) Pelaksana P2JLKK adalah Dinas Teknis.
- (2) Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan fisik P2JLKK adalah Ketua RT.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan P2JLKK tersebut dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan oleh Dinas Teknis.
- (4) Proses pengadaan barang/jasa mengacu kepada Peraturan Perundang­ Undangan yang berlaku.

## Pasal 11

- (1) Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan edukasi dan rembug masyarakat yang difasilitasi oleh Tim Fasilitator untuk merumuskan dan menyamakan persepsi serta langkah dalam melaksanakan pekerjaan.
- (2) Edukasi dan rembug masyarakat menghadirkan masyarakat dan calon pekerja kegiatan P2JLKK.
- (3) Hasil edukasi dan rembug masyarakat dituangkan dalam notulen rapat.

## Pasal 12

- (1) Kebutuhan bahan material dilakukan melalui proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dinas Teknis menyerahkan bahan material kepada Ketua RT agar dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penggunaan bahan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.
- (4) Penggunaan alat/mesin sederhana hanya untuk mengerjakan pekerjaan fisik yang sulit dikerjakan oleh manusia atau dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan tanpa mengurangi serapan tenaga kerja.
- (5) Peralatan diperoleh dengan cara menyewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 13

- (1) Bahan material dan Uang Perangsang Kerja (UPK) disediakan oleh Dinas Teknis sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk hibah.
- (2) Uang Perangsang Kerja (UPK) merupakan insentif bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam pekerjaan terkait dengan kegiatan P2JLKK.

## Bagian Ketiga Pengawasan

## Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan P2JLKK dilakukan dengan cara :

- a. Pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara intensif dan efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan yang berakibat merugikan negara.
- b. Pengawasan yang intensif dapat dilakukan secara langsung dengan mengadakan peninjauan ke lapangan dan secara tidak langsung melalui evaluasi, pencermatan terhadap laporan yang ada dan atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

c.

- Pengawasan teknis terhadap kegiatan P2JLKK dilakukan oleh Tim fasilitator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi

## Pasal 15

- (1) Monitoring merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkala dan teratur untuk mengetahui:
- a. kemajuan pelaksanaan sesuai tahapan proses kegiatan ; dan
- b. pencapaian sasaran dan hasil kegiatan yang dilaksanakan.
4. Evaluasi merupakan kegiatan penilaian kemanfaatan dari pelaksanaan

program melalui indikator :

- a. penilaian kinerja masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ; dan
- b. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
- (3) Monitoring dan Evaluasi kegiatan P2JLKK dilaksanakan oleh Tim Fasilitator.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan oleh Tim Fasilitator setiap minggu secara tertulis kepada Dinas Teknis melalui PPK, yang berisi tentang realisasi serapan dana dan kemajuan pelaksanaan fisik

(2)

kegiatan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, serta upayaupaya yang telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan terse but.

- (5) Dalam rangka mendukung pengelolaan P2JLKK dialokasikan dana bagi Tim Fasilitator yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (6) Alokasi dana tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja tim yang penggunaannya untuk membiayai kegiatan koordinasi dengan instansi terkait dan pembinaan monitoring dan pengawasan pelaksanaan P2JLKK di lapangan.

## BABV

## PENGORGANISASIAN

## Pasal 16

- (1) Unit organisasi P2JLKK terdiri dari Tim Verifikasi dan Tim Fasilitasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi dibantu oleh tenaga fasilitator yangjumlahnya disesuaikan derigan kebutuhan.
- (3) Tenaga fasilitator minimal berpendidikan D-3 Teknik Sipil dan memiliki pengalaman dalam bidang infrastruktur.

## Pasal 17

- (1) Tugas Pokok Tim Fasilitasi P2JLKK adalah :
- a. memberikan penjelasan tentang kebijakan P2JLKK pada pelaksanaan diseminasi/ orientasi;
- b. mengadakan sosialisasi kegiatan serta memberikan arahan dalam penentuan bentuk pelaksanaan rencana kegiatan P2JLKK;
- c. mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan P2JLKK;
- d. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis P2JLKK;
- e. melakukan monitoring pelaksanaan fisik kegiatan P2JLKK;
- f. menyampaikan laporan bulanan tentang perkembangan kemajuan fisik dan keuangan serta permasalahan kepada Dinas BSE melalui PPK.
- (2) Tugas Pokok Fasilitator P2JLKK adalah :
- a. pendamping masyarakat, penghubung antara SKPD Pelaksana kegiatan dengan masyarakat; dan
- b. sebagai supervisor lapangan yang bekerjasama dengan Tim fasilitasi.
- (3) Tugas Pokok Pelaksana Kegiatan Fisik P2JLKK adalah :
- a. menerima Hibah bahan Material dan Uang Perangsang Kerja (UPK);
- b. membentuk kelompok kerja pelaksana kegiatan fisik P2JLKK;
- c. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan fisik dan keuangan P2JLKK bersama kelompok kerja;
- d. menyampaikan laporan kepada tim fasilitasi dengan dibantu tim fasilitator tentang kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan;
- e. menjaga dan memelihara hasil pekerjaan fisik P2JLKK.

## BAB VI PEMBIAYAAN

## Pasal 18

Program Pengembangan Jalan Lingkungan Kelurahan dan Kecamatan (P2JLKK) dibiayai dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kota Singkawang,APBD Provinsi dan APBN serta dana-dana lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

## BAB VII SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

## Pasal 19

- (1) Sistem informasi dan pelaporan P2JLKK didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen terbuka dan dibuat dalam rangka pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Secara spesifik sistem informasi pelaporan dimaksudkan untuk :
- a. memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan P2JLKK;
- b. pengendalian kinerja pelaksanaan pembangunan P2JLKK;
- c. bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan baik untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya maupun untuk pengembangan program; dan
- d. bahan pertanggungjawaban pelaksanaan P2JLKK.

\

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 3 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Teknis.

## Pasal 21

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 3 Desember 2015 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANG ISHAK