PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT Nomor 44 Tahun 2015 tentang MANAJEMEN KERJA SAMA OPERASIONAL SWAKELOLA KEGIATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LOKAL DAN PENGUJIAN MATERIAL KEGIATAN UJI MUTU DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN (berlaku 9 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 44 TAHUN2016
TENTANG
MANAJEMEN KERJA SAMA OPERASIONAL SWAKELOLA KEGIATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LOKAL DAN PENGUJIAN MATERIAL KEGIATAN UJI MUTU DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 54 huruf e, Pasal 55, Pasal 70, Pasal 71, Pasa; 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengendalian Uji Mutu Bahan Bangunan, Konstruksi Bangunan, dan Standarisasi Tata Bangunan/Lingkungan, perlu untuk mengatur Manajemen Kerja Sama Operasional Swaskelola Kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Pengujian Material (UPTD PSDAL PM) Kegiatan Uji Mutu dan Standarisasi Jasa Konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentangManajemen Kerja Sama Operasional Swakelola Kegiatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Pengujian Material Kegiatan Uji Mutu dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan;
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
SALINAN
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJ asa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Uji Mutu Bahan Bangunan, Konstruksi Bangunan dan Standarisasi Tata Bangunan/Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 3, TambahanLembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 74);
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANGMANAJEMEN KERJA SAMA OPERASIONAL SWAKELOLA KEGIATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LOKAL DAN PENGUJIAN MATERIAL KEGIATAN UJI MUTU DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Sulawesi Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Pengujian Material yang disingkat UPTDPSDAL-PM adalah laboratorium Unit Pelaksana Teknis Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat yang melaksanakan sebagian tugas di bidang adiminitrasi retribusi, teknis operasional standardisasi tata bangunan/lingkungan dan pengujian pengembangan sumber daya lokal dan pengujian material di wilayah kerja kabupaten/kota se- Provinsi Sulawesi Barat.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untukmemperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/SatuanKerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnyadimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannyaseluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
8. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan kegiatan anggota serta sumber daya lainnya untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan.
9. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
10. Prosedur Penyusunan Rencana Umum Kerja Sama Operasional Swakelola Kegatan adalah tata cara perumusan kegiaran persiapan kerja sama operasional swakelola kegiatan yang dimulai dari pengidentifikasian kebutuhan kerja sama operasional sampai dengan diumumkannya rencana umum kerja sama operasional swakelola kegiatan yang akan dilakukan.
11. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama Operasional Swakelola Kegiatan adalah tata cara perumusan kegiatan persiapan kerjasama operasional kegiatan swakelola yang dimulai dari
PENJELASAN
Pembukaan
atas rencana umum kerjasama kegiatan swakelola yang telah disiapkan.
12. Standar Biaya Masukan Pengendalian Uji Mutu dan Standardisasi Tata Bangunan lingkungan yang selanjutnya disingkat SBM adalahAcuan Biaya kerjasama operasional Swakelola kegiatan UPTD PSDAL-PM.
## BAB II RUANG LINGKUP
##
PENJELASAN
Pasal 2
- (1) Manajemen kerja sama operasional swakelola kegiatan uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan pada UPTDPSADL-PM meliputi: - a. manajemen perencanaan kerjasama operasional swakelola kegiatan; - b. manajemen pelaksanaan swakelola kegiatan yang dikerjasamakan dengan masyarakat; - c. manajemen pegawasan swakelola kegiatan yang dikerjasamakan dengan masyarakat; - d. manajemen pelaporan swakelola kegiatan yang dikerjasamakan dengan masyarakat; - e. manajemen penyerahan dan pertanggung jawaban swakelola kegiatan yang dikerjasamakan dengan masyarakat. - (2) Kerja sama operasional swakelola kegiatan dilakukan apabila dalam pekerjaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat atau untuk kepentingan langsung masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang dianggap mampu melaksanakannya. - (3) Manajemen kerja sama operasional swakelola kegiatan uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan diselenggarakan oleh UPTDPSDAL-PM. ## BAB III PELAKSANAAN MANAJEMEN KERJA SAMA OPERASIONAL SWAKELOLA KEGIATAN ## Bagian Pertama Perencanaan KerjaSama Operasional SwakelolaKegiatan
PENJELASAN
Pasal 3
- (1) Kerja sama operasional swakelola kegiatan uji mutu dan standarisasi tata bangunan/lingkungan yang diselenggarakan oleh UPTDPSDAL-PM dilakukan dengan terlebih dahulu membuat perencanaan