PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ ATAU PENYEDOTAN KAKUS (berlaku 1 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus;
Mengingat
1.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. ".!. R11n!Clti i:irhili:i h Ri
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Masa Retribusi adalah suatujangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan penyediaan dan/ a tau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati Jasa Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
dalam
Penetanan
Tarif
Retribusi
Pelavanan
Penvediaan
~
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 18
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan . ' .,
3.
Undang-Undang
Nomor 28 Tahun
2009
tentang
Pajak
Daerah
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan BUPATISAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN Menetapkan
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. ".!. R11n!Clti i:irhili:i h Ri
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Masa Retribusi adalah suatujangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan penyediaan dan/ a tau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati Jasa Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus.
GOLONGAN RETRIBUSI
Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.
Tingkat penggunaan jasa diukur
dalam
Penetanan
Tarif
Retribusi
Pelavanan
Penvediaan
~
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
- ( 1) Struktur dan besarnya tarif retribusi diberikan berdasarkan jenis pelayanan dan lokasi dimana jasa pelayanan diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/ a tau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun. ~AROLANGUN, CEK ENDRA

Penetapan: Sarolangun 31 Desember 2015 Ditetapkan di pada tanggal

Penetapan: Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 31 Desember 2015 SEK~AERAH KABUPATEN SAROLANGUN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 19 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINS! JAMB!: 19 TAHUN 2015 ~.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah Kabupaten Sarolangun dan di luar Kabupaten Sarolangun.

## BAB VIII

## PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAANPEMBAYARAN

## Pasal 11

- ( 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah.

---------.

- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PENAGIHAN

Pasal 13

- (I) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

## BABX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

## Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan surat teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 16

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB XII PENYIDIKAN

## Pasal 17

- (1) Selain pejabat kepolisian negara pejabat pegawai negen sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus.

\_L\_

- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus.
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang,benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus.
1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- J. Menghentikan penyidikan; dan/ atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Pelayanan Pasar.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(l) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIII KETENTUAN PIDANA

## Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan a tau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2004 ten tang Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor 37, Seri C, Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.


~AROLANGUN,

CEK ENDRA

Sarolangun 31 Desember 2015 Ditetapkan di pada tanggal


Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 31 Desember 2015

SEK~AERAH KABUPATEN SAROLANGUN,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 19

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

PROVINS! JAMB!: 19 TAHUN 2015

~.

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR !q TAHUN 2015

## TENT ANG

## RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

## I. PENJELASAN UMUM

Penempatan retribusi sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti retribusi dan lainlain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan bunga dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan dan belanja negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain adalah pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat, sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum retribusi daerah khususnya mengenai Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus.

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

TANGGAL DESEMBER 2015 TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ ATAU PENYEDOTAN KAKUS TAHUN 2015 NO MOR LAMPI RAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

## a. Septic tank (untuk radius 15km):

| NO | Jenis Pelayanan | Isi Septic Tank | Tarif (Rp) | Tarif (Rp) | Keterangan |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| | Penyedotan | a. Isi septic tank ukuran O,Om 3 s/d 1,999m 3 b. Isi septic tank ukuran >2,0m 3 s/d 2,999m 3 c. Isi septic tank ukuran >3,0m 3 s/d 3,999m 3 d. Isi septic tank ukuran 4,0m 3 s/d 4,999m 3 e. Isi septic tank ukuran >5,0m 3 s/d 5,999m 3 f. Isi septic tank ukuran >6,0m 3 s/d 6,999m 3 g. Isi septic tank ukuran }7,0m 3 s/d 7,999m 3 h. Isi septic tank ukuran 8m 3 | Rp. | 200.000,- | Satu unit/ satu kali |
| | | | Rp. | 250.000,- | |
| | | | Rp. | 300.000,- | |
| | | | Rp. | 350.000,- | |
| | | | Rp. | 500.000,- | |
| | | | Rp. | 700.000,- | |
| | | | Rp. | 900.000,- | |
| | | keatas | Rp. | 1.500.000,- | |

- b. Apabila lokasi pelayanan penyedotan kakus berjarak melebihi radius 15 Km dari pusat kota, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 10.000,-/km.
- c. Bagi badan/ swasta penyelenggara jasa pelayanan penyedotan kakus yang menggunakan pembuangan instalasi pengolahan limbah tinja, dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,-/ sekali pelayanan.
- d. Jasa pelayanan terhadap gangguan penyumbatan saluran kakus ditetapkan tarif Rp. 250.000,-


BUPATI SAROLANGUN,


## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Nomor

Seri

Norn or

Tahun 2015

19


## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR

l!j

TAHUN 2015

## TENT ANG

## RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun

Nomor

I!) Tahun 2015

Seri

Tanggal

31 Oefem6.rr 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, Drs. H. T~OZALJ. MM Pembina Utama Madya NIP.19591202 198002 1 001