UNDANG-UNDANG DARURAT Nomor 20 Tahun 1950 tentang PEMERINTAHAN JAKARTA RAYA (berlaku 13 Mei 1950)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa untuk memenuhi penetapan dalam Pasal 50 Konstitusi perlu diadakan undang- undang federal tentang pemerintahan daerah Kota Jakarta, yang disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan dewasa ini;
- b. bahwa berhubung dengan keadaan-keadaan yang mendesak peraturan-peraturan ini perlu ditetapkan dalam suatu Undang-undang Darurat;
- Mengingat :
- "Ordonnantie bestuursorganisatie Batavia en ommelanden" (Staatsblad 1949 No. 63), "Stadsgemeente ordonnantie" (Staatsblad 1926 No. 365, yang telah diubah dan ditambah, paling akhir dengan ordonansi dalam Staatsblad 1940 No. 226) dan "Ordonnantie tijdelijke voorzieningen bestuur stadsgemeenten Java" (Staatsblad 1948 No. 195);
Mengingat pula
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 125 Tahun 1950, serta Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Pasal 50, 123 ayat (4), 139 dan 192;
Mendengar
- Senat.
MEMUTUSKAN :
Pertama
- Membubarkan "Gewest Jakarta dan Sekitarnya, yang dibentuk menurut Pasal 1 dari "Ordonnantie bestuursorganisatie Batavia en Ommelanden" (Staatsblad 1948 No. 63).
Kedua
- Menetapkan Peraturan tentang susunan pemerintahan dalam daerah Kota Jakarta Raya sebagai berikut:
Pasal 1
- (1) Pemerintahan Kota Jakarta, sebagai satuan pemerintahan, yang lingkungannya ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 125 Tahun 1950, dijalankan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat oleh seorang Wali Kota.
- (2) Wali Kota Jakarta menjalankan tugas pemerintahan itu dengan
Pasal 2
Pemerintahan Kotapraja Jakarta, sebagai satuan kenegaraan yang mengurus rumah tangganya sendiri, yang daerahnya ditetapkan baru menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 125 Tahun 1950 disebut "Kotapraja Jakarta Raya", dijalankan menurut aturan-aturan termaktub dalam pasal-pasal berikut ini.
Pasal 3
Kekuasaan-kekuasaan, kewajiban-kewajiban dan pekerjaan-pekerjaan:
- a. yang menurut peraturan-peraturan umum atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dahulu oleh Dewan Propinsi atau "College van gedeputeerden" propinsi Jawa Barat yang telah dibubarkan, seberapa peraturan-peraturan itu hingga kini masih berlaku, dahulu berada dalam tangan Dewan Propinsi atau "College van gedeputeerden" propinsi Jawa Barat dahulu;
- b. yang menurut "Stadsgemeente ordonnantie" dahulu berada dalam tangan Gubernur;
- c. yang menurut "Ordonnantie tijdelijke voorzieningen stadsgemeenten Java" dipegang oleh "Secretaris van Staat voor Binnenlandse Zaken" dahulu, diserahkan dalam tangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat.
PERDANA MENTERI
MOHAMMAD HATTA.
MENTERI DALAM NEGERI
IDE ANAK AGOENG GDE AGOENG.
Diumumkan pada tanggal 15 Mei 1950.
MENTERI KEHAKIMAN
SOEPOMO.
Pasal 4
Dengan tak mengurangi kekuasaan-kekuasaan, kewajiban-kewajiban dan pekerjaan-pekerjaan, yang menurut peraturan-peraturan yang sampai kini berlaku, sudah diletakkan dalam tangan Wali Kota Jakarta, maka kepada Wali Kota Jakarta Raya dibebankan pula kekuasaan-kekuasaan, kewajiban-kewajiban dan pekerjaan-pekerjaan yang menurut "Ordannantie bestuursorganisatie Batavia en Ommelanden" (Staatsblad 1949 No. 63) dahulu dipegang oleh :
- a. Gubernur Daerah Jakarta dan Sekitarnya, sepanjang tidak mengenai kekuasaan kepolisian dan kekuasaan militer, dan kecuali yang dimaksudkan dalam pasal 3 di atas ini;
- b. Residen Daerah Sekitar Jakarta.
Pasal 5
Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan mengenai penyelenggaraan tugas pemerintahan, yang telah ditetapkan oleh
- a. Gubernur Daerah Jakarta dan Sekitarnya;
- b. Residen Daerah Sekitar Jakarta, tetap berlaku sampai pada waktu diubahnya atau dicabutnya oleh penguasa yang berwajib.
Pasal 6
Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam:
- a. "Ordonnantie bestuursorganisatie Batavia en Ommelanden" (Staatsblad 1949 No. 63);
- b. "Ordonnantie tijdelijke voorzieningen bestuur stadsgemeenten Java" (Staatsblad 1948 No. 195), tetap berlaku, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak diubah atau tidak bertentangan dengan peraturan- peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, segala sesuatunya itu tidak mengurangi ketetapan dalam ayat (2) dari pada 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat.
Pasal 7
Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Pemerintahan Jakarta Raya".
Pasal 8
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diumumkan, dan berlaku surut sampai pada tanggal 31 Maret 1950.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumumkan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1950.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT SOEKARNO
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 20 TAHUN 1950 TENTANG
PEMERINTAHAN JAKARTA-RAYA.
## PENJELASAN UMUM.
- (1). Dalam
PENJELASAN
Pasal 50
ayat 1 Konstitusi ditetapkan, bahwa pemerintahan