UNDANG-UNDANG RI Nomor 16 Tahun 1959 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944 (STAATSBLAD 1944 NO. 17) (berlaku 26 September 1959)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kegiatan usaha dan kenaikan produksi perlu diturunkan tarif pajak pendapatan, yang diatur dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Staatsblad 1944 No. 17), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 21 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No.41), di samping memperluas arti pendapatan dan memberikan ketentuan hukum yang wajar kepada wajib pajak mengenai ketetapan pajak sementara;
- b. bahwa karena keadaan yang memaksa, hal-hal tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang;
Mengingat
:
pasal 23 ayat (2) uncto pasal 22 ayat (1 Undang,- undang Dasar;
Mengingat pula
:
pertimbangan-pertimbangan dan saran-saran dari Panitia Perubahan Sistim Pajak yang disusun kembali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 91 tahun 1958 (Berita-Negara tahun 1958 No. 41 ),
Mendengar
:
Menteri Keuangan,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944 (STAATSBLAD 1944 NO. 17).
Pasal 1
Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Staatsblad 1944 No. 17), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undangundang No. 21 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 41), diubah dan ditambah seterusnya sebagai berikut :
- I. Pasal 1 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :
"Pasal 1.
- (1) Dengan nama "Pajak Pendapatan" dipungut suatu pajak atas pendapatan, pajak mana dikenakan pada orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Apakah orang bertempat tinggal di Indonesia ditentukan menurut keadaan".
Pasal 2
"Pasal 2.
- (1) Pajak pendapatan dikenakan juga pada orang-orang- yang tidak bertempat-tinggal di Indonesia, yang :
- a. memperoleh hasil dari barang tak bergerak yang terletak di Indonesia atau hak yang, terikat pada barang tak bergerak itu;
- b. mempunyai hak atas hasil dari piutang yang pokoknya dijamin oleh hipotek atas barang tak bergerak yang terletak di Indonesia atau hak yang terikat pada barang tak bergerak itu;
- c. melakukan sendiri pekerjaan (termasuk pekerjaan dalam hubungan perburuhan) atau perusahaan di Indonesia atau melakukannya oleh wakil atau kuasanya:
- d. dengan cara lain dari pada yang dimaksud pada huruf c akan tetap tidak
Pasal 23
Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Staatsblad 1944 No. 17), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undangundang No. 21 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 41), diubah dan ditambah seterusnya sebagai berikut :
- I. Pasal 1 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :
"Pasal 1.
- (1) Dengan nama "Pajak Pendapatan" dipungut suatu pajak atas pendapatan, pajak mana dikenakan pada orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Apakah orang bertempat tinggal di Indonesia ditentukan menurut keadaan".
II. Pasal 2 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :
"Pasal 2.
- (1) Pajak pendapatan dikenakan juga pada orang-orang- yang tidak bertempat-tinggal di Indonesia, yang :
- a. memperoleh hasil dari barang tak bergerak yang terletak di Indonesia atau hak yang, terikat pada barang tak bergerak itu;
- b. mempunyai hak atas hasil dari piutang yang pokoknya dijamin oleh hipotek atas barang tak bergerak yang terletak di Indonesia atau hak yang terikat pada barang tak bergerak itu;
- c. melakukan sendiri pekerjaan (termasuk pekerjaan dalam hubungan perburuhan) atau perusahaan di Indonesia atau melakukannya oleh wakil atau kuasanya:
- d. dengan cara lain dari pada yang dimaksud pada huruf c akan tetap tidak
- (1) Pada penetapan pajak, bagian-bagian pendapatan tersebut di bawah ini ditetapkan tersendiri dan tidak dikenakan menurut pasal 8, akan tetapi menurut ayat (2) :
2. ke-1 keuntungan yang diperoleh dengan atau pada pengoperan atau pembubaran suatu perusahaan atau bagiannya;
3. ke-2 keuntungan yang diperoleh dengan atau pada pengoperan seluruhnya benda-benda yang digunakan untuk melakukan pekerjaan bebas, begitu pula pada penghentian atau pengoperan seluruhnya atau sebagian pekerjaan bebas,
4. ke-3 bayaran karena pembubaran perseroan, yang modalnya seluruhnya atau sebagian dibagi atas saham-saham, sepanjang bayaran itu melebihi modal yang telah disetor;
5. ke-4 keuntungan yang diperoleh karena pengoperan saham atau tanda laba dimaksud pada pasal 2c ayat (3);
- ke-5 uang tebus, ganti rugi dan bantuan yang diberikan :
- a. untuk mengganti upah yang tidak diperoleh atau akan tidak diperoleh, bayaran berkala yang telah atau belum berjalan dan hasil-hasil lainnya;
- b. karena penghentian atau tidak melakukan pekerjaan dalam arti seluas-luasnya, begitu pula karena melepaskan harapan atas hak bagi dalam suatu perusahaan atau pekerjaan bebas; satu dan lain sepanjang uang tebus, ganti rugi dan bantuan itu tidak diberikan berupa suatu hak atas hasil berkala yang tergantung atau tidak tergantung pada hidup seseorang, seperti bunga seumur hidup dan bagian keuntungan.
- (2) Tarif pajak untuk bagian pendapatan bersih yang ditetapkan tersendiri itu ialah dua puluh persen dari pendapatan bersih tersebut, kecuali jika menurut pasal 8 pajaknya akan lebih rendah".
XIII.Pasal 8c diubah sebagai berikut :
- ke-1 Sesudah ayat (2) disisipkan suatu ayat baru, yang berbunyi sebagai berikut :
- "(2a) Kewajiban pajak warisan yang belum terbagi termaksud pada pasal 2a (3) dimulai pada saat terjadinya warisan belum terbagi itu dan berakhir pada saat pembagian warisan telah selesai".
- ke-2 Pada ayat (2) dua kali kata-kata : "artikel 2 lid (2).. diganti dengan "pasal 2 ayat (1)".
- 13 - ke-3 Pada ayat (4) kata-kata : "atau pasal 8a" dan "dan 8a" dihapuskan.
ke-4
Pada ayat (5) kata-kata : "en 8a" dihapuskan.
XIV.Pasal 8d dibaca sebagai berikut:
Pajak yang dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap pengenaan pajak pendapatan tahun takwim 1960.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 1959. Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 109.

Penetapan: Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Bogor pada tanggal 26 September 1959. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1959 TENTANG
## PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944 (STAATSBLAD 1944 No. 17).
UMUM.
Pokok yang tersimpul dalam Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-undang ini ialah penurunan tarip pajak pendapatan, perluasan arti pendapatan dan pembatasan ketetapan pajak sementara.
- I. Mengenai tarip pajak pendapatan diadakan dua perubahan, yaitu penurunan tarip dan penyederhanaan jenis-jenis tarip yang berlaku:
- A. Penurunan tarip dimaksudkan sebagai pendorong kegiatan usaha dan kenaikan produksi. Bila tarip pajak pendapatan diturunkan, maka sisa pendapatan setiap orang setelah dikurangi pajak, akan naik. Kenaikan sisa pendapatan sehingga melebihi jumlah yang dibutuhkan, dapat mengakibatkan pengurangan usaha yang sudah berlebihan. Mengingat pendapatan rata-rata seorang setahun yang masih sangat rendah jauh dari apa yang dibutuhkan, maka kenaikan sisa pendapatan tidak akan mencapai jumlah yang dibuthkan, sehingga akibat pengurangan usaha tidak akan terjadi.
Sebaliknya, kenaikan sisa pendapatan akan menimbulkan keinginan untuk memperbesar pendapatan dengan mempergiat usaha, yang akan berakibat kenaikan produksi. Modal yang akan diperlukan untuk itu telah tersedia dengan adanya kenaikan sisa pendapatan tersebut.
Penurunan tarip ini meliputi hampir semua tingkat pendapatan. Yang tidak diturunkan taripnya ialah pendapatan yang kurang dari Rp. 5.000,-, karena taripnya sebesar 3% merupakan suatu minimum, dan pendapatan diatas Rp. 29 juta yang taripnya hampir mendekati tarip marginal yang tertinggi sebesar 75%.
- B. Penyederhanaan jenis-jenis tarip higgga menjadi satu tarip A, satu tarip B dan satu tarip likwidasi dipandang perlu karena sampai kini berlaku tidak kurang dari 9 jenis tarip. Tarip-tarip khusus untuk pendapatan-pendapatan kurang dari Rp. 5.000,- yang tidak termasuk ketetapan kecil, ditiadakan dan diganti dengan tarip B biasa yang sekarang dimulai dari Rp. 0,-.
Tarip-tarip khusus untuk Riau juga ditiadakan dan diganti dengan tarip A dan B biasa. Tekanan pajak yang berlainan untuk daerah Riau ini dapat dicapai dengan penetapan dasar perhitungan pendapatan dalam Straits-dollar oleh Menteri Keuangan setiap tahun.
Pengenaan tarip likwidasi yang dulu dilaukan hanya atas permintaan wajib-pajak, sekarang diubah dan dilaukan tanpa permintaan. Taripnya yang dulu antara 20 40%, sekarang dijadikan 20%.
- C. Tarip B baru mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :
1. Jumlah golongan pendapatan dijadikan 21, yang terendah dimulai dengan Rp.0,- dan yang tertinggi diatas Rp. 1,8 juta.
2. Tiap-tiap golongan pendapatan dikenakan pajak pokok tertentu. Pendapatan yang melebihi batas terendah dari masing-masing golongan, dikenakan pajak marginal untuk tiap Rp. 100,- penuh.
3. Pajak marginal dimulai dengan 3%, naik dengan lambat-laun hingga mencapai pajak marginal tertinggi sebesar 75%.
4. Potongan keluarga diperluas, baik wajib-pajak sendiri maupun isterinya, sekarang termasuk dalam potongan keluarga. Maximum jumlah potongan keluarga menjadi 12 orang. Jumlah rupiah yang dikurangkan tidak lagi degressif, tetapi menjadi Rp. 600,- seorang.
5. Peninggian pendapatan bersih wajib-pajak yang tidak kawin dengan lima perseratus ditiadakan.
Tarip A menjadi 11 kelas. Yang terendah sebesar Rp. 20,- disesuaikan dengan ongkos rata-rata dari satu surat ketetapan pajak. Kemudian naik hingga yang tertinggi berjumlah Rp. 830,-. Batas ketetapan kecil dinaikkan menjadi Rp. 18.000,-, dimasuk-untuk untuk mengurangi pekerjaan perampungan dalam ketetapan besar.
- II. Penurunan tarip sebagai diuraikan diatas membuka suatu kesempatan yang baik untuk memperluas arti pendapatan. Kebutuhan untuk memperluas arti pendapatan ini sudah lama dirasakan. Sebagian dari perluasan ini mengenai ketentuanketentuan menurut yurisprodensi, yang untuk menghilangkan keragu-raguan dimasukkan didalam Undang-undang.
Penegasan yang penting ialah mengenai bagian-bagian pendapatan yang termasuk hasil perusahaan dan pekerjaan bebas. terutama yang diperoleh dari segala pekerjaan yang berdiri sendiri, keuntungan-keuntungan selain dari yang lazim diperoleh dan keuntungan pengoperan sah diluar perusahaan sendiri dengan suatu kepentingan tertentu. Perluasan yang sungguh baru, mengenai keuntungan karena penjualan atau penukaran barang diluar perusahaan.
Dalam hubungan ini, susunan pasal-pasal mengenai arti pendapatan dikembalikan kepada susunan seperti dalam peraturan pajak pendapatan 1932.
Mengenai orang dikenakan pajak pendapatan, dibuka lagi kemungkinan seperti dalam pajak pendapatan 1932 untuk menggantinya dengan perseroan atau badan lain atau warisan, bila orang itu tidak dikenal atau terhadap haknya terdapat keragu-raguan.
- III. Pembatasan ketetapan pajak sementara dimaksudkan sebagai pemberian ketentuan hukum yang wajar kepada wajib-pajak. Kekuasaan yang ada pada Kepala Inspeksi Keuangan mengenai ketetapan pajak sementara adalah terlalu luas dan perlu dibatasi.
Pembatasan-pembatasan yang dimaksud adalah mengenai 3 hal:
1. Perkiraan untuk ketetapan pajak sementara harus berdasar dengan mengingat pendapatan yang dikenakan pajak untuk tahun yang lalu.
2. Ketetapan pajak sementara hanya dapat dilakukan dalam takwim yang bersangkutan, kecuali jika terdapat alasan-alasan lain dan dengan persetujuan wajib-pajak.
3. Ketetapan pajak sementara dianggap sebagai ketetapan pajak dalam arti kata ordonansi, jika dua tahun sesudah akhir tahun, dalam mana ketetapan pajak sementara dikenakan, belum diadakan ketetapan pajak rampung.
IV.Agar supaya penagihan pajak pendapatan dapat berjalan lebih lancar, maka ditentukan pula 2 hal tambahan mengenai penagihan, yaitu :
1. Denda sebesar 5% dari bagian yang tidak terbayar, bila penanggung pajak lalai dalam melunasi pajak yang terutang sebelum atau pada hari pembayaran. Denda semacam ini bukanlah suatu hal baru, akan tetapi selain terdapat dalam pajak pendapatan 1932 juga dalam beberapa peraturan pajak lainnya.
2. Perluasan orang-orang atau badan-badan yang dapat dibebani kewajiban untuk melakukan potongan pajak dan penyetorannya di Kas Negara. Disamping majikan untuk pajak buruhnya, dapat pula ditunjuk penerbit untuk pajak pengarang-pengarang.
- V. Akhirnya ditentukan pula beberapa perubahankecil sebagai akibat dari penyesuaian beberapa pasal atau ayatnya dengan perubahan-perubahan tersebut diatas, dan sebagai akibat dari peraturan baru tentang pemerintahan daerah.
## PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
- I. Suatu perbedaan materiil antara peraturan yang lama dan yang baru tidak ada. Ayat (1) hampir sama bunyinya dengan yang lama, hanya beberapa istilah diubah dan disesuaikan dengan istilah-istilah yang ditentukan oleh Panitya Penterjemahan. Kalimat seperti yang terdapat dalam ayat (2) sama bunyinya dengan apa yang dahulu dicantumkan dalam pasal 2 ayat (4). Perubahan penempatan ini dianggap lebih sistimatis. - II. Pasal 2 ayat (1) yang baru ini menunjuk orang-orang yang bertempat tinggal diluar Indonesia sebagai wajib-pajak jika mereka memperoleh pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dinyatakan dalam huruf-huruf a sampai dengan e. 3. Jika kita bandingkan dengan peraturan yang dahulu akan terdapatlah perbedaan yang menyangkut pula bidang materiilnya.