PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Nomor 23 Tahun 2016 tentang GARA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : fl3 TAHUN 2016 TENT ANG STANDAR PELA YANAN MINIMAL KESA TUAN PENGELOLAAN HUT AN PRODUKSI GULARA YA PROVINSI SULAWESI TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
a.
- bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kehutanan sebagai urusan pemerintahan konkuren bersifat pilihan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa KPHP sebagai salah satu sarana pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukan dapat dikelola secara efisien dan lestari sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan kehidupan masyarakat dan pembangunan wilayah, oleh karena itu KPHP dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
Mengingat :
•
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 61. Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P .6/Menhut-11/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Menyebutkan bahwa salah satu syarat administrasi penerapan PPK-BLUD pada SKPD adalah penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi T enggara tentang Standar Pelayanan Minimal Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan menggubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Than 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
•
t.
'·i
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara iRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman, Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Mnimal;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-11/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
7. :20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK-338/Menhut- Vll/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Sulawesi Tenggara;
21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.61/Menhut-11/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Unit XXIV di Kabupaten Konawe Selatan dan Kata Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
22.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan !Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan
•
•
Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya (Unit XX.IV) Provinsi Sulawesi Tenggara;
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana T eknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya (Unit XX.IV) Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
MEMUTUSKAN:
PERA TURAN GUBERNUR TENT ANG STANDAR PELA YANAN MINIMAL KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
Menetapkan GULARA YA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
BABI KETENTUAN UMUM Pasal1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi T enggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara
4. Pelayanan KPHP Gularaya adalah pelayanan yang diberikan oleh KPHP Gularaya Provinsi Sulawesi T enggara kepada masyarakat yang meliputi: penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; penjabaran kebijakan nasional untuk diimplementasikan, melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan, monitoring dan evaluasi serta membuka peluang investasi dalam pengelolaan hutan.
5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disingkat KPHP Gularaya adalah satuan organisasi di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang diserahi tugas dan kewenangan dibidang pengelolaan hutan yang meliputi kawasan hutan produksi dan hutan lindung dalam wilayah administratif Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Sadan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.
7. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh KPHP Gularaya kepada masyarakat.
•
•
8. Mutu pelayanan pengelolaan hutan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan pengelolaan hutan, yang dapat menimbulkan kepuasan kepada seluruh masyarakat, dan disisi lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
9. Dimensi mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, dan kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar masyarakat dengan pelaku lain yang tinggal, hidup dan berusaha di dalam dan sekitar kawasan hutan.
10. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
11. lndikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
12. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
13. Satuan Pengawas Internal adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan operasional untuk meningkatkan pengendalian internal yang bertanggung jawab terhadap Kepala KPHP Gularaya.
7. Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator. 14.
8. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari suatu indikator sumber data untuk tiap indikator. 15.
9. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan. 16.
10. Pembilang (Numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja . 17.
11. Penyebut (Denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja. 18.
12. Target atau nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai. 19.
13. Sumber data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan. 20.
14. lndikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan atau manfaat pelayanan dasar. 21.
&lt;
•
•
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) SPM disusun dengan maksud sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan kehutanan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Bagian Kesatu Jenis Pelayanan
BAB Ill - JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 3
- (1) KPHP Gularaya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi: pengelolaan hutan secara lestari, pengembangan investasi usaha kehutanan, pemberdayaan masyarakat, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan dan konservasi hutan dan alam hayati serta pengamanan kawasan hutan.
- (2) Jenis Pelayanan KPHP Gularaya meliputi :
- a. Pelayanan Penataan Hutan;
- b. Pelayanan Pengelolaan Wilayah tertentu sebagai entitas bisnis KPHP Gularaya;
- c. Pelayanan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
- d. Pelayanan pengembangan ekonomi dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan;
- e. Pelayanan pengembangan HHBK Unggulan;
- f. Pelayanaan penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi pada areal diluar izin, areal yang sudah ada hak atau izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya;
- g. Pelayanan perlindungan hutan dan konservasi alam;
- h. Pelayanan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemegang izin dan instansi pemerintah
- i. Pelayanan penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM
- j. Pelayanan penyediaan sarana dan prasarana;
- k. Pelayanan pengembangan data base
- I. Pelayanan pengembangan investasi
•
•
Bagian Kedua lndikator, Standar, Batas Waktu Pencapaian
Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal
BAB Ill - JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 4
lndikator, Standar, Batas Waktu Pencapaian dan Uraian standar Pelayanan Minimal tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan II yang merupakam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BABIV

## PERENCANAAN

## Pasal5

- (1) Kepala KPHP Gularaya berkewajiban menyusun perencanaan kehutanan untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.
- (2) Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Bisnis Anggaran .
- (3) Perencanaan kehutanan yang telah disusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam pelaksanaan layanan kehutanan dalam wilayah KPHP Gularaya.

## BABV

## PELAKSANAAN

## Pasal&amp;

- (1) KPHP Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kepala KPHP Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal7

- (1) Kepala KPHP Gularaya menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan KPHP yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen KPHP Gularaya menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan

•

peningkatan mutu pelayanan tahunan KPHP yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Mnfmal.

- (3) Setiap pelaksana Pelayanan menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

## BABVI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Bagian Kesatu Pembinaan

## Pasal8

- (1) Pembinaan KPHP Gularaya yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
- a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
- b. Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- c. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dan
- d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

## Bagian Kedua Pengawasan

## Pasal9

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Kepala KPHP Gularaya.

## Pasal10

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen KPHP Gularaya menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membantu pengelola KPHP Gularaya dalam hal terciptanya prestasi kerja agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

•

•

- (3) Krteria auditor internal pada Satuan Pengawas Internal KPHP Gularaya, antara lain:
- a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
3. b .. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman. teknis sebagai pemeriksa;
- c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

## Pasal11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap KPHP Gularaya selain dilakukan oleh Pejabat Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dilakukan juga oleh Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan KPHP Gularaya.
- (3) Dewan pengawasan dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara .
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari 3-5 (tiga sampai dengan lima) orang anggota dan salah satu anggotanya diangkat sebagai ketua.
- (5) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari:
- a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegoatan KPHP Gularaya.
- b. Pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur
- c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan KPHP Gularaya.
- (6) Kriteria yang dapat diusulkan sebagai Dewan Pengawas adalah:
- a. memiliki keahlian dan pengalaman dalam melakukan audit keuangan;
- b. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah serta dapat menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha terkait pailit atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah;
- d. memiliki kompetensi dalam bidang manajemen keuangan dan sumber daya manusia serta mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (7) Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur .

## Pasal12

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 dibebankan pada pendapatan operasional KPHP Gularaya yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran KPHP Gularaya.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dalam penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Sulawesi


Diundangkan di Kendari

Pada Tanggal

.4 . .:

?

:-

2016

'


SERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN

NOMOR.

.

LUKMAN ABUNAWAS


••


•

## LAMPI RAN I. PERA TU RAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR J5 ... Tahunio1&amp;

TANGGAL

:

f.:\..:.5 .. :..!fJ.J

.

## Standar Pelayanan Minimal Setiap Jenis Pelayanan, lndikator, Standar dan Batas Waktu Pencapaian

| No | Jenis Pelayanan | lndikator | Standar | BatasWaktu Pencapaian |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | Penataan Hutan | 1.1. Ketersediaan zona arahan blok hutan KPHP Gularaya 1.2. KetersediaanZona arahan petak dan anak petak di kawasan hutan pada setiap blok hutan KPHP Gulaya 1.3. Ketersediaan data hasil inventarisasi berkala 5 tahunan wilayah KPHP Gularaya (37.882,44 ha} 1.4. Orientasi batas luar wilayah KPHPGularaya (1.308,30 Km) 1.5. Kemampuan rekonstruksi Batas Luar Wilayah KPHP Gularaya (1.308,30 Km) 1.6. Terdapat Batas Blok Wilayah Pemanfaatan HHK- HT, Jasa Lingkungan dan Pemberdayaan (590 Km) | 100% 100% 100% 100% ~20% ~30% | Tercapai 2 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun |
| 2 | PengelolaanWilayah tertentu sebagai entitas bisnis KPHP Gularaya | 2.1. Terbangun Core Busines- Usaha Hutan Tanaman Jati Unggul (25.322.52 Ha) 2.2. Terbangun Core Business - Usaha Tanaman Bambu (10.136.87 Ha} 2.3. Terbangun Core Business- Wallacea Health Centre (WHC} (10,06 Ha}. 2.4. Terbangunnya hutan tanaman Jati unggulan lokal pola swakelola luas 5.000 ha (sumber dana APBN) | ~35% ~30% 100% ~10% | 5 Tahun 5 Tahun 5Tahun 5 Tahun |


•


•

| No | Jenis Pelayanan | lndikator | Standar | BatasWaktu Pencapaian |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 3 | Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan | 3.1. Pelayanan perijinan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (4.639,95 Ha) 3.2. Ketersediaan Areal Pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (2.872,95 Ha) 3.3. Pelayanan perijinan HKm (160 Ha} 3.4. Ketersediaan areal rencana izin HKm (1.563,97 Ha). 3.5. Ketersediaan areal rencana pencadangan HTR,HKM/HD (4.157,25 Ha) | 100% 100% 100% 100% 100% | 2 Tahun 5 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 5 Tahun |
| 4 | Pengembangan Ekonomi dan Kelembagaan Masyarakat Sekitar Hutan | 4.1. Menciptakan Mata Pencaharian Alternatif (MPA} bagi masyarakat sekitar hutan 4.2. Pembentukan Forum Kemitraan Multipihak 4.3. Peningkatan Jejaring Kerjasama Multipihak | ~20% 100% | 5 Tahun 5 tahun |
| 5 | Pengembangan HHBK Unggulan | 5.1. Pelayanan Perizinan Pemungutan HHBK- Rotan 5.2. Ketersediaan Areal Pencadangan Rotan | 100% 100% | 2 Tahun 5 Tahun |
| 6 | Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi pada areal diluar izin, · areal yang sudah ada hak atau izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya | 6.1. ldentifikasi Lahan Kritis pada lahan yang tidak dibebani hak pada hutan produksi dan hutan lindung (24.000 Ha} 6.2. Penyiapan Areal Reboisasi (13.957,03 Ha) 6.3. Pemeliharaan tanaman pertahun 6.4. Pengayaan tanaman | 100% 100% ~30% 100% | 5 Tahun 5Tahun 5 Tahun 5 Tahun |


•


••

L'

| No | Jenis Pelayanan | lndikator | Standar | Batas Waktu Pencapaian |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | Prioritas: 6.5.1. RHL kawasan Produksi 6.5.2. RHL Kawasan Lindung 6.5.3. Rehabilitasi Hutan Mangrove | 100% | 5 Tahun |
| 7 | Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam | 7.1.Data dan informasi wilayah High Conservation Value Forest (HCVF) 7.2.Ketersediaan Prosedur Perlindungan hutan 7.3.lmplementasi Penggulangan Kebakaran, Pencurian Hasil Hutan, Perambahan Hutan, Penanggulangan Hama dan Penyakit | 100% 100% 100% | 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun |
| 8 | Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan pemegang izin, dan instansi pemerintah | 8.1. Pelaksanaan Koordinasi dan Sikronisasi dengan Pemegang lzin di Wilayah KPHP Gularaya 8.2. Pelaksanaan Koordinasi dan Sikronisasi dengan Pemerintah Daerah dan lnstansi Terkait | 100% 100% | 5 Tahun 5 Tahun |
| 9 | Penyediaan dan Peningkatan KapasitasSDM | 9.1. Kecukupan Jumlah Personil Polisi Kehutanan (Polhut) 9.2. Kelengkapan Jumlah Personil Pengelola KPH | 23 orang (100%) 91 orang (100 %) | 5 tahun 5 Tahun |
| 10 | Penyediaan Sarana dan Prasarana | 10.1. Penyediaan Sarana dan Prasarana KPHP Gularaya | 100% | 5 Tahun |
| 11 | Pengembangan Data Base | 11.1. Pembuatan Website KPHP Gularaya 11.2. Pengadaan Perangkat Sistem lnformasi Teknologi Data Base KPHP Gularaya | 100% 100% | 1 tahun 2 Tahun |
| 12 | Pengembangan investasi | 12.1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama lnvestasi pada core business KPHP Gularaya 12.2. Penlnokatan investasi | 100% | 5 Tahun |


•


•

| No | Jenis Pelayanan | lndikator | Standar | Batas Waktu Pencapaian |
|------|-------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------|
| | | pada core business KPHP Gularaya | 100% | 5 Tahun |

•

•

## LAMPIRAN II. PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR

: J5 ... TAHUN 2016

TANGGAL

:

~::-.,; .. :-: . ..2.0.lh ...

## URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

## I. PENATAAN HUTAN

## 1.1. Zona Arahan Blok Hutan KPHP Gularaya

| Judul | Ketersediaan zona arahan blok hutan KPHP Gularaya |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi mutu | Kejelasan tujuan dan fungsi blok hutan |
| Tujuan | Tersedianya data dan peta zona arahan blok hutan yang jelas menurut tujuan dan fungsi pemanfataan |
| Definisi operasional | Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya. Blok hutan adalah bagian dart wilayah KPH dengan persamaan karakteristik biogeofisik dan sosial budaya, bersifat relatif permanen yang ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen. Blok hutan di wilayah KPHP Gularaya ada 9 (sembilan) yaitu: (1) Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (HHK- HA), (2) Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (HHK- HT), (3) Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK, (4) Blok Pemberdayaan Masyarakat, (5) Blok Perlindungan, (6) Blok Khusus HP, (7) Blok Inti, (8) Blok Pemanfaatan HL, (9) Blok Khusus HL. |
| Frekuensi Pengumpulan data | Satu tahun |
| Pertodeanalisa | Satu tahun |
| Numerator | Kumulatifjumlah dan luas blok hutan yang sudah dizonasi menurut tujuan dan fungsi pemanfataan |
| Denominator | Jumlah seluruh blok dan luasnya yang direncanakan untuk dizonasi dan dipetakan |
| Sumberdata | Data dan peta delianeasi zona blok hutan (Laporan buku tata hutan dan Rencana Pengelofaan Hutan KPHP Gularaya) |
| Standar | 100% |
| Penanggungjawab Pengumpul data | Kepala Seksi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan |

## 1.2. Ketersediaan Zona Arahan Petak Dan Anak Petak Di Kawasan Hutan Pada Setiap Blok Hutan KPHP Gulaya

| Judul | Ketersediaan zona arahan petak dan anak petak dalam blok hutan KPHP Gularaya |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi mutu | Kejelasan dan kelengkapan data dan peta petak dan anak petak dalam blok |
| Tujuan | Terpetakannya petak dan anak petak dart setiap blok hutan secara lengkap danjelas |

•


| Definisi operasional | Zona adalah ruang yang penggunaannyadisepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingandan telah ditetapkan status hukumnya. Petak adalah bagian yang terkecil dari bagian hutan yang berfungsi sebagai kesatuan manajemendan kesatuan administrasi. Anak Petak adalah bagian dan Petak yang dibuat atas dasar alasan-alasan silvikultur, misalnya adanya perbedaanjenis tanaman, umur, Bonita, KBD. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frekuensi Pengumpulandata | Setiap tahun |
| Periodeanalisa | Setiap Tahun |
| Numerator | Kumulatifjumlah dan luas petak dan anak petak per blok hutan yang telah dizonasi dan dipetakan |
| Denominator | Jumlah dan Luas petak dan anak petak per blok hutan yang direncanakan dizonasi dan dipetakan |
| Sumberdata | Data dan peta delianeasi petak dan anak petak per blok hutan (Laporan buku tata hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan KPHP Gularaya) |
| Standar | 100% |
| Penanggungjawab Pengumpuldata | Kepala Seksi Penataandan PenggunaanKawasan Hutan |

## 1.3. Ketersediaan Data Hasil lnventarisasi Berkala 5 Tahunan Wilayah KPHP Gularaya (37 .882,44 Ha)

| Judul | Data hasil inventarisasi berkala 5 tahunan wilayah KPHP Gularaya (37.882,44 ha) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi mutu | kelengkapandata potensi dan kepastian kawasan hutan |
| Tujuan | Tergambarnya perkembangan potensi hasil hutan kayu, HHBK, jasa lingkungandan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di dalam areal kerja KPHPGularaya |
| Definisi operasional | lnventarisasi berkala 5 tahunan adalah kegiatan pengumpulandata dan informasi tentang kondisi sediaan tegakan hutan (timber standing stock), yang dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun pada seluruh petak di dalam kawasan hutan produksi setiap wilayah unit pengelolaan/manajemenKPHP Gularaya |
| Frekuensi Pengumpulandata | Setiap lima tahun |
| Periodeanalisa | Setiap lima tahun |
| Numerator | Kumulatif luas wilayah KPHPGularaya yang sudah diinventarisasi secara berkala setiap 5 tahun |


•

•

| Denominator | Total luas wilayah KPHPGularaya yang direncanakan untuk diinventarisasi secara berkala setiap 5 tahun |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sumberdata | Laporan hasil inventarisasi berkala 5 tahunan |
| Standar | 100% |
| Penanggungjawab Pengumpuldata | Kepala Seksi Penataandan Penggunaan Kawasan Hutan |

## 1.4. Orientasi batas luar wilayah KPHP Gularaya (1.308,30 Km)

| Judul | Orientasi batas luarwilayah KPHPGularaya (1.308,30 Km) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi mutu | Kejelasan dan keberadaan batas luar wilayah KPHPGularaya |
| Tujuan | Mengidentifikasikeberadaandan kondisi tanda batas luar wilayah KPHPGularaya sepanjang 1.308,30Km |
| Definisi operasional | Orientasi batas batas luar adalah kegiatan untuk memperoleh data kondisi pal batas dan rintis batas sebagai dasar pelaksanaan rekonstruksi batas kawasanwilayah KPHPGularaya dengan bukan kawasan hutan. |
| Frekuensi Pengumpulandata | Setiap tahun |
| Periode analisa | Setiap tahun |
| Numerator | Kumulatif panjang batas luar kawasan KPHPGularaya yang telah diorientasi |
| Denominator | Total panjang batas luar kawasan KPHPGularaya yang seharusnya diorientasi (1.308,30 Km) |
| Sumberdata | Laporan pelaksanaan kegiatan orientasi batas luar wilayah KPHP Gularaya |
| Standar | 100% |
| Penanggungjawab Pengumpuldata | Kepala Seksi Penataandan PenggunaanKawasan Hutan |

## 1.5. Kemampuan Rekonstruksi Batas Luar Wilayah KPHP Gularaya (1.308,30 Km)

| Judul | Kemampuanrekonstruksi Batas LuarWilayah KPHPGularaya (1.308,30 Km) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi mutu | Terpasang tanda batas luas wilayah KPHPGularaya sepanjang 1.308,30 Km |
| Tujuan | Batas kawasan hutan yang jelas, tegas, pasti dan benar, baik pada peta maupun di lapangan, serta diketahui dan diakui oleh masyarakat beserta pihak-pihak yang berkepentingan memiliki kekuatan hukum yang sangat mantap |

•

•

| Definisi operasional | Rekonstruksi Batas Luar adalah pengukurandan pemasangan batas serta pembuatan proyeksi batas ulang untuk mengembalikan letak tanda batas dan garis batas sesuai dengan posisi pada peta tata batasnyawilayah KPHPGularaya. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frekuensi Pengumpulandata | Setiap tahun _:. |
| Periode analisa | Setiap tahun |
| Numerator | Kumulatifjumlah tanda batas dan panjang batas luar kawasan KPHPGularayayang telah direkonstruksi |
| Denominator | Keseluruhanjumlah tanda batas dan panjang batas luar kawasan KPHPGularaya yang seharusnya direkonstruksi |
| Sumberdata | Laporan hasil rekonstruksi batas luar wilayah KPHPGularaya |
| Standar | :S:20% |
| Penanggungjawab Pengumpuldata | Kepala Seksi Penataan dan PenggunaanKawasan Hutan |

## 1.6. Terdapat Batas Blok Wilayah Pemanfaatan HHK-HT, Jasa Lingkungan dan Pemberdayaan (590 Km)

| Judul | Terdapat Batas Blok Wilayah Pemanfaatan HHK-HT, Jasa Lingkungandan Pemberdayaan(590 Km) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi mutu | Kejelasandan kepastian letak tanda batas blok Wilayah PemanfaatanHHK-HT, Jasa Lingkungandan Pemberdayaan(590 Km) |
| Tujuan | Batas kawasan hutan yang jelas, tegas, pasti dan benar, baik pada peta maupun di lapangan, serta diketahui dan diakui oleh masyarakat beserta pihak-pihakyang berkepentingan memiliki kekuatan hukum yang sangat mantap |
| Definisi operasional | Rekonstruksi Batas Luar adalah pengukurandan pemasangan batas serta pembuatan proyeksi batas ulang untuk mengembalikan letak tanda batas dan garis batas sesuai dengan posisi pada peta tata batasnyawilayah KPHPGularaya.. |
| Frekuensi Pengumpulandata | Setiap tahun |
| Periodeanalisa | Setiap tahun |
| Numerator | Kumulatifjumlah tanda batas dan panjang batas batas blok pada wilayah pemanfaatan HHK-HT,jasa lingkungandan blok pemberdayaanyang telah dipasang tanda batas |
| Denominator | Keseluruhanjumlah tanda batas dan panjang batas batas blok padawilayah pemanfaatan HHK-HT,jasa lingkungan dan blok pemberdayaanyang seharusnya dipasang tanda batas |
| Sumberdata | Laporan PelaksanaanTata Batas Blok |

•

••

| Standar | :S::30% |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Penanggungjawab Pengumpuldata | Kepala Seksi Penataandan Penggunaan Kawasan Hutan |

## II. PENGELOLAAN WILAYAH TERTENTU SEBAGAI ENTITAS BISNIS KPHP GULARAYA

## 2.1. Terbangun Core Business -Usaha Hutan Tanaman Jati Unggul (25.322,52 Ha)

| Judul | Terbangun Core Business Usaha Hutan Tanaman Jati Unggul (25.322.52 Ha) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi mutu | Penanamantanamanjati unggul pada areal seluas 25.322,52 Ha pada kawasantertentu KPHPGularaya |
| Tujuan | Tersedia areal penanamandan beroperasinya core-_business- usaha hutan tanamanjati unggul pada kawasantertentu seluas 25.322,52 Ha, yang mampu menyediakan bahan bakujati bagi industri pengolahan kayu secara lokal, nasional dan intemasional |
| Definisi operasional | Usaha Hulan tanaman Jati Unggul adalah kelas perusahaan hutan tanamanjati unggul yang dibangun oleh investor atau KPHPpada wilayah tertentu di dalam areal KPHP Gularaya. Jati unggulyang diusahakan adalahjenis jati unggul nusantara (JUN). Jati Unggul Nusantara adalah hasil kloning dari Jati Plus Perhutani (JPP) yang telah diseleksi selama 70 tahun oleh Perum Perhutani.JUN dibiakkan secara vegetatif dengan stek pucuk dari pohon/klon unggul dari Perum Perhutaniyang bersertifikatdengan metode bioteknologi mutakhir Mekanisme dan persyaratan pembangunanusaha hutan tanaman jati unggul di kawasan hutan merujuk kepada peraturan perundanganyang berlaku. |
| Frekuensi Pengumpulandata | Setiap tahun |
| Periodeanalisa | Setiap tahun |
| Numerator | Kumulatif luas areal yang telah ditanamjati unggul pada wilayah tertentu |
| Denominator | Keseluruhantarget Juas areal penanaman usaha hutantanaman jati unggul (25.322,52 Ha) padawilayah tertentu |
| Sumberdata | Laporan PerkembanganPembangunanUsaha Hutan Tanaman Jati Unggul |
| Standar | :s::35% |
| Penanggungjawab Pengumpuldata | Kepala Seksi Penataan,pemanfaatandan Penggunaan Kawasan Hutan |

## 2.2. Terbangun Core BusinessUsaha Tanaman Bambu (10.136,87 Ha)

| Judul | Terbangun Core Business - UsahaTanaman Bambu(10.136,87 Ha) |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensi mutu | Penanamanbambu seluas 10.136,87Ha pada kawasantertentu |

•


•

| | KPHP Gularaya |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan | Tersedia areal.penanaman dan beroperasinya core-business - usaha Bambu pada kawasan tertentu seluas 10.136,87 Ha, yang mampu menyediakan bahan baku industri pengolahan bambu secara lokal dan nasional. |
| Definisi operasional | Usaha Hutan tanaman bambu adalah kelas perusahaan bambu yang dibangun oleh investor atau KPHP pada wilayah tertentu di dalam areal KPHP Gularaya. Jenis bambu akan dikembangkan adalah bambu betung. Mekanisme dan persyaratan pembangunan usaha tanaman bambu di kawasan hutan merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku. |
| Frekuensi Pengumpulan data | Setiap tahun |
| Periode analisa | Setiap tahun |
| Numerator | Kumulatif luas areal yang telah ditanam bambu pada wilayah tertentu |
| Denominator | Keseluruhan target luas areal penanaman bambu (10.136,87 Ha) pada wilayah tertentu |
| Sumberdata | Laporan Perkembangan Pembangunan Usaha Tanaman Bambu |
| Standar | s:30% |
| Penanggungjawab Pengumpul data | Kepala Seksi Penataan, pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan |

## 2.3. Terbangun Core Susiness-Wallacea Health Centre (WHC) (10,06 Ha)

| Judul | Terbangun Core Business- Wallacea Health Centre {WHC) {10,06 Ha) |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi mutu | Jumlah pengunjung - Wal/acea Health Centre {WHC) |
| Tujuan | Menyediakan jasa lingkungan ekowisata Terapi Kesehatan Wallacea Berbasis Budi daya Lebah Madu (Air Panas Kaindi) pada kawasan seluas 10,06 Ha, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pemeliharaan kesehatan dari wisatawan mancanegara dan nusantara |
| Definisi operasional | Wallacea Health Centre adalah pembangunan kelas perusahaan jasa lingkungan ekowisata Terapi Kesehatan Wallacea Berbasis Budi daya Lebah Madu (Air Panas Kaindi) seluas yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pemeliharaan kesehatan bagi turis mancanegara maupun nusantara. Mekanisme dan persyaratan dan pembangunan Wallacea Health Centre merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku. |
| Frekuensi Pengumpulan data | Setiap 3 bulan |

;.: ________________

...


•


•

| Periode analisa | Setia enam bulan |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numerator | Jumlah pengunjung Wallacea Health Centre (WHC) per enam buIan |
| Denominator | Jumlah pengunjung yang direncanakan berkunjung Wallacea Health Centre (WHC) perenam bulan |
| Sumberdata | Laporan Pengunjung - Wallacea Health Centre (WHC) |
| Standar | s 100% |
| Penanggungjawab Pengumpul data | Kepala Seksi Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan |

## 2.4. Terbangun Hutan Tanaman Jati Unggul Lokal (5.000 Ha)

| Judul | Terbangunnya Hutan Tanaman Jati Unggul lokal (5.000 Ha) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi mutu | Pencadangan areal penanaman tanaman jati unggul local pada areal seluas 5.000 Ha pada kawasan tertentu KPHP Gularaya |
| Tujuan | Tersedia areal penanaman dan beroperasinya usaha hutan tanaman jati unggul lokal po/a swakelola sumber dana APBN/APBD pada kawasan tertentu seluas 5.000 Ha, yang mampu menyediakan bahan baku jati bagi industri pengolahan kayu secara lokal, nasional dan internasional |
| Definisi operasional | Usaha Hutan tanaman Jati Unggul Lokal pola swakelola adalah kelas perusahaan hutan tanaman jati unggul yang dibangun oleh KPHP Gularaya pada wilayah tertentu di dalam areal KPHP Gularaya.Pola swakelola. Jati unggu/yang diusahakan adalah jenis jati unggul lokal hasil kloning dari Jati Plus lokal Muna yang telah diseleksi oleh lembaga tertentu yang bersertifikat yang. dibiakkan secara vegetatif dengan stek pucuk dari pohon/klon unggul dengan metode bioteknologi mutakhir Mekanisme dan persyaratan pembangunan usaha hutan tanaman jati unggul di kawasan hutan merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku. |
| Frekuensi Pengumpulan data | Setiap tahun mulai tahun ke 3 |
| Periode analisa | Setiap tahun |
| Numerator | Kumulatif luas areal yang telah ditanam jati unggul pada wilayah tertentu |
| Denominator | Keseluruhan target luas areal penanaman usaha hutan tanaman jati unggul lokal (5.000 Ha) pada wilayah tertentu |
| Sumberdata | Laporan Perkembangan Pembangunan Usaha Hutan Tanaman Jati Unggul Lokal |
| Standar | s 10% |
| Penanggungjawab Pengumpul data | Kepala Seksi Penataan,pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan |

•

•

## 111. PEMBERDAY AAN MASYARAKA T

## 3.1. Pelayanan Perizinan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (4.639,95 Ha)

| Judul | Pelayanan Perizinan PembangunanHutan Tanaman Rakyat (4.639,95 Ha) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi mutu | Akses dan kepastian pemanfaatan kawasan hutan |
| Tujuan | Meningkatkanakses masyarakatdalam pelayanan pelayanan perizinan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat pada kawasan hutan seluas 4.639,95 Ha. |
| Definisi operasional | Perijinan HTR (Hutan TanamanRakyat) adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkansilvikultur yang sesuai untuk menjamin kelestariansumber daya hutan. Mekanisme perizinan merujuk Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-11/2011tentang Tata Cara Permohonan lzin Usaha Pe