PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 53 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 07.A TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalam rangka mengakomodasi tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui jalur pendidikan formal perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 .A Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar Bagi PNS Di Lingungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 .A Tahun 2010 ten tang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Republik Nomor 51, Tambahan Lembaran
- Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1965 Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran N~gara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
/3. Undang- Undang ... .
2
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dael'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang› Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Mente:i Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 135);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 297):
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07.A Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 07.A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07.A Tahun 2010
/Tentang ... .. ..
3
tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 18);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 07.A TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
Menetapkan PEMERINTAH KAEUPATEN TABALONG.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07.A Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 08.A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomr 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong nomor 07.A Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 18);
1. Ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil, dikecualikan Calon Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan atau guru yang pengangkatannya dari tenaga honorer.
- b. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja.
- c. Jenis dan a tau tingkat/ strata pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) /unit kerja dikecualikan dengan alasan kualiflkasi akademik guru dapat diperoleh melalui pendidikan tinggi pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/ atau program pendidikan non pendidikan.
- d. Biaya yang berkaitan dengan pendidikan yang ditempuh ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- e. Tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan.
- f. Perguruan Tinggi yang aka dipilih oleh PNSD yang mengikuti Izin Belajar adalah Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang sudah terakreditasi dan/ a tau izin penydenggaraan dari Dirjen Dikti telah melalui Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diori (EPSBED).
- g. PNSD dapat mengikuti pendidikan di dalam maupun di luar Daerah apabila jenis dan a tau tingkat/ strata pendidikan di dalam Daerah tidak ada.
Pasal 4
Pasal4
- (1) PNSD yang akan mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar harus memenuhi persyaratan kepangkatan dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi dan kepangkatan untuk program pendidikan :
- a. Program Doktor (S-3)
1. Berusia maksimal 58 tahun
2. Pangkat minimal Penata (III/c)
3. Masa pengabdian pada Pemerintah Kabupaten minimal4 tahun
4. Telah mengabdi 1 (satu) tahun, setelah menyelesaikan program S-2 b. Program Pascasatjana (S-2)
1. Berusia maksimal57 tahun
2. Pangkat minimal Penata Muda (III/ a)
3. Masa pengabdian pada Pemerintah Kabupaten minimal2 tahun
4. Telah mengabdi 1 (satu) tahun, setelah menyelesaikan program S-1
- c. Program Satjana (S-1)
1. Berusia maksimal56 tahun
2. Pangkat minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa ketja golongan 2 (dua) tahun
3. Masa pengabdian pada Pemerintah Kabupaten minimal2 tahun
4. Telah mengabdi 1 (satu) tahun, setelah menyelesaikan pendidikan SLTA/ sederajat a tau 1 tahun bagi program Diploma II/III
- d. Program Diploma II/III
1. Berusia maksimal 50 tahun
2. Pangkat minimal Pengatur Muda (II/ a) dengan masa ketja golongan 2 (dua) tahun
3. Dihapus
- e. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) j sederajat dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) I sederajat
1. Berusia maksimal50 tahun
2. Pangkat minimal Juru Muda (I/a) dengan masa ketja golongan 2 (dua) tahun
- f. Terhadap persyaratan sebagaimana persyaratan Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) huruf b, c angka 2, 3, 4 huruf d angka 2 dikecualikan bagi PNSD yang betjabatan fungsional angka kredit.
- (3) Dalam pemberian Izin Belajar bagi seorang PNSD untuk mengikuti pendidikan harus dipertimbangkan keterkaitan pendidikan yang ditempuh dengan kebutuhan formasi dan misi organisasi yang bersangkutan dikecualikan dalam hal tertentu dan/ a tau penyetaraan pendidikan izin belajar dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Izin Belajar yang diterbitkan sebagai salah satu persyaratan dalam usul penyesuaian ijazah dan kepangkatan apabila formasi memungkinkan.
/Pasal II ... ... ... ... .
Pasalll
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalrun Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal, ~

Penandatangan: BUPATIT ALONGt . RACHMAN RAMSYI

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal,

Penandatangan: SEKRETARIS DAEARAH KABUPATEN TABALONG, ## H. ABDEL FADILLAH BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2012 NOMOR ... ..