PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2015 tentang PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN (berlaku 7 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan menindak -lanjuti Keputusan Bupati Nomor : 445 /503 /Kpts /BPT-PS/2014, telah ditetapkan penerapan status pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan:
- b. bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan pengelolaan keuangan pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu ditetapkan pedoman teknis pola pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Pesisir Selatan:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Permeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rrpublik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/BK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
26. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2007 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Bagian Tugas dari pengelolaan keuangan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Pejabat pengelola BLUD RSUD adalah pimpinan BLUD RSUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD RSUD.
13. Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
14. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Pertama Maksud
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk bermaksud pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
PPK-BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas - tugas pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
BAB III - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 4
Pejabat pengelola BLUD RSUD terdiri atas :
- b. Pejabat keuangan; dan
- a. Pemimpin BLUD;
- c. Pejabat teknis.
BAB III - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 5
- (1) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.
BAB III - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 6
- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban :
- b. menyusun renstra bisnis BLUD;
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- c. menyiapkan RBA;
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan - undangan; dan
- d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD merupakan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah.
BAB III - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 7
- (1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban
- b. menyiapkan DPA-BLUD;
- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
- (2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.
BAB III - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 8
- (1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban :
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
Bagian Pertama Pendapatan
BAB IV - PENDAPATAN DAN BIAYA
Pasal 9
Pendapatan BLUD dapat bersumber dari :
- b. hibah;
- a. jasa layanan;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- e. APBN; dan
- d. APBD;
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
BAB IV - PENDAPATAN DAN BIAYA
Pasal 10
- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, adalah berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) RSUD dalam melaksanakan anggaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah
BAB IV - PENDAPATAN DAN BIAYA
Pasal 11
- (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai dengan RBA dan mengacu kepada peraturan perundang - undangan
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lainlain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan RSUD.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui PPKD setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Biaya

## Pasal 12

- (1) Biaya BLUD RSUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

## Pasal 13

- (1) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri dari a. biaya pelayanan; dan
- b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , terdiri dari :
- b. biaya bahan;
- a. biaya pegawai;
- c. biaya jasa pelayanan;
- e. biaya barang dan jasa; dan
- d. biaya pemeliharaan;
- f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
- b. biaya administrasi kantor;
- a. biaya pegawai;
- c. biaya pemeliharaan;
- e. biaya promosi; dan
- d. biaya barang dan jasa;
- f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

## Pasal 14

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), terdiri dari:

- b. biaya administrasi bank;
- a. biaya bunga;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- e. biaya non operasional lain-lain.
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan

## Pasal 15

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampirkan dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab.
- (3) Format Surat Pernyataan TanggungJawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

- (1) Pengeluaran biaya BLUD RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 17

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ditetapkan dengan besaran presentase.
- (2) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD.
- (3) Besaran Presentase sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA RSUD oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB V

## PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

## Bagian Pertama Perencanaan

## Pasal 18

- (1) BLUD RSUD menyusun Renstra Bisnis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja dan proyeksi keuangan lima tahun BLUD RSUD .
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat gambaran yang menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksanan dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi percapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

## Pasal 19

Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

## Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 20

- (1) BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

## Pasal 21

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

## Pasal 22

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, paling sedikit memuat :
- b. asumsi makro dan mikro;
- a. kinerja tahun berjalan;
- c. target kinerja;
- e. perkiraan harga;
- d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
- f. anggaran pendapatan dan biaya;
- h. prognosa laporan keuangan;
- g. besaran persentase ambang batas;
- i. perkiraan maju ( forward estimate );
- k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKASKPD/ APBD.
- j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
- (2) RBA sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal dan biaya pengeluaran yang akan dihasilkan.

## Pasal 23

- (1) Kinerja Tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi :
- b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
- a. hasil kegiatan usaha;
- c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
- e. hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan;
- d. laporan keuangan tahun berjalan;
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, antara lain:
- b. pertumbuhan ekonomi;
- a. tingkat inflasi;
- c. nilai kurs;
- e. volume pelayanan.
- d. tarif; dan
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, antara lain:
- b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan;
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per-unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g, merupakan besaran presentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju ( forward estimate ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh asset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA SKPD/ APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf k, merupakan hasil konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD yang merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA SKPD/ APBD.

## Pasal 24

- (1) RBA BLUD RSUD disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA BLUD RSUD sebagaimnana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA SKPD dan disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

## Pasal 25

RBA BLUD RSUD yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dituangkan sebagai bagian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

## Pasal 26

- 1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka Pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- 2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD RSUD untuk diajukan kepada PPKD.

## BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN

## Bagian Pertama DPA BLUD RSUD

Pasal 27

- (1) DPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), mencakup antara lain:
- b. proyeksi arus kas; dan
- a. pendapatan dan biaya;
- c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA BLUD RSUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA BLUD RSUD berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- (4) Dalam hal DPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD maka Pemimpin BLUD hanya dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA BLUD RSUD tahun sebelumnya.

## Pasal 28.

- 1) DPA BLUD RSUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- 2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebesar selisih ( mismatch ) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD RSUD.

## Pasal 29

- (1) DPA BLUD RSUD menjadi Lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Pimpinan BLUD RSUD yang dituangkan dalam perjanjian kinerja ( contractual performance agreement ).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Pemimpin BLUD RSUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai dengan DPA BLUD RSUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
- b. kinerja keuangan; dan
- a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
- c. manfaat bagi masyarakat.

## Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 30

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD.

## Pasal 31

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD RSUD menyelenggarakan :
- b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
- e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- d. pembayaran;
- f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD RSUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD RSUD.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD RSUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD dalam menyelenggarakan Pengelolaan Kas.
- (4) Pejabat Keuangan BLUD RSUD melaporkan Penerimaan BLUD RSUD setiap bulan kepada Pemimpin BLUD RSUD.

## Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang dan Utang

## Pasal 32

- (1) BLUD RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional BLUD RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo. Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD RSUD.

## Pasal 33

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD RSUD bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD RSUD dalam menyelenggarakan Pengelolaan Piutang.

## Pasal 34

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

## Pasal 35

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 36

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD RSUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

- (1) BLUD RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

## Bagian Keempat Investasi

## Pasal 38

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

## Pasal 39

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas ) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan denganpemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa :
- b. Pembelian Surat Utang Negara Jangka Pendek; dan
- a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
- c. Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- a. dapat segera diperjual-belikan atau dicairkan;
- c. beresiko rendah.

## Pasal 40

- (1) BLUD RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. penyertaan modal;
- c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan

## Pasal 41

Dalam hal BLUD RSUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, maka kepemilikan atas badan usaha dimaksud berada pada Pemerintah Daerah.

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

## Bagian Kelima Kerjasama

## Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

## Pasal 44

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dapat berbentuk :
- b. sewa menyewa; dan
- a. kerjasama operasi;
- c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakandan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD kepada pihak lainatau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untukjangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.

## Pasal 45

Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan pendapatan BLUD RSUD dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

## Bagian Keenam Pengadaan Barang dan Jasa

## Pasal 46

- (1) Pengadaan Barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang /jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak disktiminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat

## Pasal 47

- (1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibelitas berupa pembebasan sebaginan atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaiman dimaksud dalam pasal 46 ayat (1), apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisien.
- (2) Fleksibelitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber danabya berasal dari :
- b. Hibah terikat;
- a. Jasa layanan;
- c. Hasil kerjasama dengan phak lain; dan
- d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah

## Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

## Pasal 48

- (1) Barang inventaris milik BLUD RSUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai asset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, merupakan pendapatan RSUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD.

## Pasal 49

- (1) BLUD RSUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan asset tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), diselenggarakan berjenjang berdasarkan nilai dan jenis barangsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud ayat (3), merupakan pendapatan BLUD RSUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan asset tetap sebagaimana pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 50

- (1) Tanah dan bangunan BLUD RSUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD, dapat dialihgunakan oleh Pimpinan BLUD atas persetujuan Bupati.

## Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran

## Pasal 51

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas instruksi Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya kekas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD.

## Pasal 52

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD RSUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada Bupati melalui PPKD.

## Bagian Sembilan Penyelesaian Kerugian

## Pasal 53

Kerugian pada BLUD RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau Kelalaian seseorang diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

## Bagian Kesepuluh Penatausahaan

Pasal 54

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD paling sedikit memuat, hal-hal sebagai berikut:

- b. penerimaan/Pengeluaran;
- a. pendapatan/biaya;
- c. utang/ piutang;
- d. persediaan, asset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana;

## Pasal 55

- 1) Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- 2) Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD

## BAB VII AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Bagian Pertama Akuntansi

Pasal 56

- (1) BLUD RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengankebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan pada BLUD RSUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

## Pasal 57

- 1) BLUD RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia dalam rangka manajemen bisnis yang sehat.
- 2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Pasal 58

- 1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Pemimpin BLUD RSUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- 2) Kebijakan akuntansi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan penggunaan asset, kewajiban, ekuitas dana.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Pasal 59

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD terdiri dari :
- b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD RSUD selama 1 (satu) periode;
- a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
- c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
- d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporankinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksaeksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 60

- (1) BLUD RSUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas yang tercantum di dalam Surat Permintaan Pengesahan (SP2) kepada Bupati melalui PPKD setiap 3 (tiga) bulan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir untuk mendapatkan pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- (2) Surat Permintaan Pengesahan (SP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai berikut:
- b. Laporan Arus Kas
- a. Laporan Realisasi Anggaran
- c. Salinan Rekening Koran Bank
- d. Laporan Neraca.
- (3) Berdasarkan SPJ dan SP2 dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan verifikasi maka PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pengesahan atas pengeluaran dan penerimaan RSUD.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari pendapatan operasional RSUD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilengkapi dengan bukti asli transaksi yang terdiri atas:
- b. Nota/bill/kuitansi asli yang bermeterai, telah ditandatangani dan stempel lunas;
- a. Lembar Order;
- c. Faktur pajak;
- d. Bukti Kas Keluar;
- (5) Bukti Asli Transaksi sebagaiman yang dimaksud pada ayat(4) pasal ini disimpan di RSUD sebagai dasar pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
- (6) Pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari dana subsidi APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Setiap akhir semester dan tahun anggaran BLUD RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir yang terdiri dari :
- b. laporan arus kas;
- a. neraca;
- c. catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja; dan

Pasal 61

- d. laporan operasional.

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7), untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 62

- (1) Pembinaan BLUD RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan BLUD RSUD dilakukan oleh PPKD.

## Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 63

- (1) Pengawasan operasional BLUD RSUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan dibawah Pimpinan BLUD.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibentuk denganmempertimbangkan :
- b. kompleksitas manajemen; dan
- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

## Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 64

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), membantu Pejabat Pengelola BLUD dalam rangka menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD RSUD.
2. (2)
3. Fungsi pengendalian internal BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1), membantu Pejabat Pengelola BLUD RSUD, dalam hal : a. pengamanan aset berupa aset tetap maupun aset bergerak; b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh internal auditor adalah sebagai berikut :
- b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan c. mempunyai sikap indenpenden dan obyektif terhadap obyek diaudit.
- a. mempunyai etika, intregitas dan kapabilitas yang memadai;

## Pasal 65

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD yang memiliki nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca telah memenuhi syarat minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 juga dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD.

## BAB X EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

## Bagian Pertama Evaluasi

## Pasal 67

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD RSUD sebagaimana ditetapkan dalam rencana bisnis dan RBA.

## Bagian Kedua Penilaian Kinerja

## Pasal 68

- (1) Penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut :
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya ( likuiditas );
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan ( rentabilitas );
- c. memenuhi seluruh kewajibannya ( solvabilitas ); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa pelayanan untuk membiayai pengeluaran.
- (2) Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut :
- b. proses internal pelayanan; dan
- a. perspektif pelanggan;
- c. proses pembelajaran dan pertumbuhan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Ditetapkan di Pesisir Selatan Pada tanggal 27 Januari 2015

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

H. NASRUL ABIT

Diundangkan di Pesisir Selatan Pada tanggal 27 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR : 1

## BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR TAHUN 2015 TANGGAL 2015

Nomor

:

Kepada Yth.

Lampiran

: 1 (satu) rangka

Bapak Bupati Pesisir Selatan

Hal :

Surat Permintaan Pengesahan

di -

PAINAN

## SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESISIR SELATAN TRIWULAN ... TAHUN ...

Dengan ini kami mohon disahkan pengeluaran dan penerimaan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan :

1. Unit/Organisasi Daerah

: RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

2. Program

:

3. Kegiatan

:

4. Tujuan kegiatan