Unknown Unknown Nomor TUHANYANGMAHAESA Tahun 1999 tentang TUNJANGAN PERUMAHAN BAGIANGGOTA DEWANPER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSIJAMBI
PERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR Ie TAHUN2017 TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGIANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNGJABUNGTIMUR
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,
- a. bahwa dengan adanya pemindahtanganan aset tidak bergerak berupa bangunan rumah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipandang perlu pengaturan tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4712);
(-
Menetapkan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2036);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHANBAGI ANGGOTADEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasall 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRDKabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
.'
I,
•
r'-
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa uang sewa yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalnm Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 2017

Penetapan: Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 2g marat PATENTAl'-T.\_IUNG JABUNGTIMUR, ANJUNGJABUNGTIMURTAHUN2017 NOMOR tS..