Unknown Unknown Nomor 60 Tahun 1958 tentang Kabupaten Layak Arlak- 3. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a" bahwa sebagaimana diarnanatkan dalam Undang-Undang Dasar lg45 Amandemen IV Pasal 288 Ayat {2} setiap anak berhak atas kelalrgsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskrirninasi;
- b. bahwa pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berinisiatif untuk mewuiudtan pelrrbanggnan dengan mengamsutamakan trtak-hah anak metratrui pengintegrasian progrem kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam prosram pembangunan Kabnpaten, Kecamatan, Desa dan Daerah yang responsif terhadap kebutuhan anak;
- e. batrwa berdasarkaa pertimbangan seb.agaimana dimakslld Fada huruf, a dalr huruf, b, maka. pernu meneta,trrkan Peraturan Eh.r'pati Halmahera Barat tentang Kabupaten Layak Arlak-
3. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-r.lndang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembenhrkan Daeratr-Daerah Swatantra Tinekat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku rner$adi Undang-undang $,embaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 165|;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun L979 tentartg Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Tahun L979 Nomor 32, Tanbatran Lembaran Negara Noluor 31a3!;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tatmn 2AA2 tentang Perlindungan Anak; (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun "2oo2 Nomor l0g Tambahan I*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
- g. Undang-undang Nouror 46 Tatrun 1999 ffirt*g Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten [}uru dan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor LV4, Tambahan fumbaran Negara RI Nomor 3895) Sebagaimana Telah Diubah Demgan undang-undang Nomor 6 Tahrue 2O0O $.embaran Negara RI Tafuun 2OOO Nomor 73, Tamhahan trembaran Negara RI Nomor 3961);
5. Undang-undang Nomor I Tahun 2OO3 tentang Fembentukan I(abupaten Haftnahera Utara, I(abupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2OS3 Nornor 2I", Talnbahan Lembaran Negara RI Nomor a264l;
6. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +286\.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaha.raan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIL tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233).
- g. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2OO4 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaL9l;
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2OLl tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2}ll tentang Panduan Evaluasi Kabupaten I Kota Layak Anak;
16. Peraturan Bupati Halrnahera Barat Nomor 10 Tahun 2A16 tentang Struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat
12. lT.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor.-...-Tahun 2Ol7 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat
MenetapKan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK
BAB I - K TENTUAN I'MUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
4. perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
5. Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat DP3A adalah DP3A Kabupaten Halmahera Barat;
6. Desa adalah Desa di dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
7. Kabupaten Layak Anak selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan Kabupaten Halmahera Barat yarrg mengintegrasikan kornitmen dan sumberdaya pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup didalamnya keluarga ramah anak;
8. Anak adalah seseora-ng yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
9. Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa Layak Anak;
10. Rencana Aksi Kecamatan, Desa Ramah Anak yang selanjutnya disebut RAKec dan RADes Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/keglatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh irernerintah kecamatan, Desa dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa Layak Anak;
11. Gugus T\rgas Kabupaten layak Anak adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kafiupatel aaa.r, rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
12. Indlkator Kabupaten Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status Kabupaten, Kecamatan, Desa;
13. Sistim skoring adalah tata cara penilaian status Kabupaten Layak Anak dengan mengunakan Indikator Kabupaten Layak Anak.
Bagian l(edua
KebiJakan KabuPaten LaYak Anak
BAB I - K TENTUAN I'MUM
Pasal 2
- (1) Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah strategi pembangunan kabupaten, kecamatan dan desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa serta masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak,mencakup di datamnya keluarga ramah anak.
- (2) Kebijakan Kabupaten LayaJx tu:.;.k dtTaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. nol diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agalna, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi frsik maupun psikis anak;
- b. kepentingan terbaik untuk anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, DeSa dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hid.up, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputu san terutama jika menyangkut hat-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
BAB I - K TENTUAN I'MUM
Pasal 3
Tlrjuan Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah :
- a. meningkatkan komitmen pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintregasikan seluruh potensi sumber daya rnanusia, keuartgan, saraTta, prasarana, yang ada pada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan masyarakat dalam mewujudkan hak anak;
- c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.
Bagian Ketiga
Ruang LingkuP
BAB I - K TENTUAN I'MUM
Pasal 4
Ruang lingkup Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) meliputi pen5rusunan dan peiaksanaan kebijakan di bidang :
- a. partisipasi hak sipil dan kebebasan bagi anak;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang;
- e. kegiatan budaya; dan
- f. perlindungan hak anak.
PELAKSANAAN RAD
BAB II - PELAKSANAAN RAD
Pasal 5
Pelaksanaan RAD meliputi program aksi:
- a. penyusunan kebutuhan Kabupaten Layak Anak;
- b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
- c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
- d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
- e. perlindungan anak di bidang hak sipil dan, partisipasi,
- f. perlindungan terhadap tindak pidana dalam hal anak memerlukan perlindungan khusus;
- g. pelayanan bid.ang perumahan,sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
- h. pelayanan lingkungan hidup dan kebutuhan dasar sanitasi.
BAB II - PELAKSANAAN RAD
Pasal 6
- (1) pemerintah Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak'
2. (21 pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Desa Layak Anak;
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa Layak Anak, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa menJrususn RAKec dan RADes untuk 3 (tiga) tahun.
- (4) Materi RAKec, RADes meliPuti:
- a. penelaahan kebutuhan Kecamatam, Desa Layak Anak;
- b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
- c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
- d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
- e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. pelayanan bidang perumahan, sararla dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
- g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan RAKec ditetapkan dalam Peraturan Camat dan RADes ditetapkan Peraturan Kepala Desa.
KELIMBAGAAN
BAB III - KELIMBAGAAN
Pasal 7
- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak , dibentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis Kabupaten Layak Anak;
2. {2\ Susunan anggota Gugus Tugas dan Tim Teknis Kabupaten Layak Anak ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- (3) Gugus Trrgas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, dan yudikatif yang membidangr anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.
BAB III - KELIMBAGAAN
Pasal 8
Gugus T\rgas Kabupaten Layak Anak bertugas untuk :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
- b. melakukan sosialisasi kebijakan layak anak,
- c. melakukan advokasi kepada anak
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan
BAB III - KELIMBAGAAN
Pasal 9
Tugas tim teknis kabupaten layak anak adalah :
- a. mempersiapkan bahan pen)'usunan kebijakan kabupaten layak anak sesuai kewenangannya;
- b. melaksanakan kegiatan layak anak sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. memberikan laporan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang memiliki kewenangan di bidang Perlindungan Anak.
- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Trrgas Kabupaten Layak Anak, dibentuk Sekretariat
2. (21 Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan di SKPD yang memiliki kewenangan di bidang Perlindungan Anak.
SISTEM SKORING DAI{ INDIKATOR
BAB IV - SISTEM SKORING DAI{ INDIKATOR
Pasal 11
- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak digunakan sistem skoring.
2. (21 Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk menunjukkan tingkat atau status Kecamatan dan desa, dengan penyebutan sebagai berikut:
- a. Kecamatan atau Desa Layak Anak Pratama;
- b. Kecamatan atau Desa Layak Anak Muda;
- c. Kecamatan atau Desa Layak Anak Madya;
- d. Kecamatan atau Desa Layak Anak Nindya;
- (3) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Desa Layak Anak yang meliputi:
- a. hak partisipasi dan kebebasan sipil;
- b. hak pengasuhan keluarga dan alternatif;
- c. hak kesehatan dan kesejahteraan dasar;
- d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. perlindungan hak anak.
- (4) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati
KE"TENTUAN PENUTUP
BAB V - KE"TENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatarlnya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Penetapan: Ditetapkan di: Jailolo pada tanggal : lV Janua-t,r 2017 bupnrr HALMAHERA BARAT, DAI{T{Y MISSY | Peiabat | P/r:af | |-------------------------|----------|

Penandatangan: | Sekretaris Daerah | fb | | Ass, Bid Pem & Adm umum | (n | | Kerrala DP3A | tW | | Kabae Hukum & Orgs | lvt | Diundanglan di Jailolo Pada tanggal l-/ Jawvan 24fi

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT M. SYAH ABD. RADJAK