Unknown Unknown Nomor KELAS Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 5[} TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN PADA LINTASAN PELABUHAN PENYEBERANGAN AMOLENGO - LABUAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUl,EKNUK SULAWESI TENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 5[} TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN PADA LINTASAN PELABUHAN PENYEBERANGAN AMOLENGO - LABUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNURSULAWESITENGGARA,
- a. bahwa dengan mulai beroperasinya Pelabuhan Penyeberangan Amolengo-Labuan yang melintasi Kabupaten Konawe dan Kabupaten Buton Utara maka untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat {l) huruf b Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang mekanisme penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan perlu menetapkan tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/ besar dan barang/ hewan;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terkait dengan hak dan kewajiban pemakai jasa angkutan perlu diambil langkah-langkah penertiban dengan kewajiban memenuhi iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Dan Barang/Hewan Pada Lintasan Pelabuhan Penyeberangan Amolengo - Labuan
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahan 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang -Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tengggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
•
•
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720};
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha {Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa U saha (Lembaran Dasar Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 7).
~·--
•
Pasal 7
Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sudah termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang PT. Jasa Raharja (Persero).
Pasal 8
Setiap pengangkutan diluar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, harus terlebih dahulu mendapat tersetujuan dari Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa dengan penyedia angkutan penyeberangan (Operator).
Pasal 9
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini dan secara berkala dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.
Pasal 1
Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sudah termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang PT. Jasa Raharja (Persero).
Pasal 2
Setiap pengangkutan diluar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, harus terlebih dahulu mendapat tersetujuan dari Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang pengenaan tarifnya ditentukan
Pasal 7
Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sudah termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang PT. Jasa Raharja (Persero).
Pasal 8
Setiap pengangkutan diluar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, harus terlebih dahulu mendapat tersetujuan dari Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang pengenaan tarifnya ditentukan
Pasal 9
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini dan secara berkala dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.
Pasal 10
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
orang mengetahui, memerintahkan Peraturan Gubernur mi dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Agar setiap Pengundangan penempatannya Tenggara.
LUKMAN ABUNAWAS
BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR: .
•
•
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEmrEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR DAN BAIU.NG/HEWAN PADA LINTASAN PELABUHAN PENYEBERANGAN AMOLENGO - LABUAN
Menetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar dan Barang/Hewan Pada Lintasan Pelabuhan Penyeberangan Amolengo - Labuan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 2

Untuk barang yang tidak berada di atas mobil kurang dari 1 ton/m3 tidak dikenakan tarif atau dibebaskan, jika barang yang diangkut lebih dari 1 ton/m3 maka diberlakukan tarif dasar per ton.

## Pasal 3

Hewan yang dikenakan tarif adalah hewan jenis sapi, kerbau dan kuda.

## Pasal 4

Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 8 (delapan) golongan yaitu:

Golongan VI

Truk Besar.

Golongan VII

Tron ton 10 Roda / Alat Berat Roda Karet

Golongan VIII : Alat Berat Roda Besi

Sepeda.

Sepeda motor .

Becak, Bemo

Jeep, Sedan, Pick Up dan Sejenisnya

Truk Sedang.

Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

Golongan V

## Pasal 5

Untuk pengangkutan alat-alat berat/besar degan berat diatas 12 ton harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.

## Pasal 6

Pengemudi, kondektur/kemek dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk kendaraaan golongan IV 1 (satu) orang, Golongan V, VI, VII, VIII sebanyak -banyaknya 2 (dua) orang. Untuk pengemudi kendaraan golongan I, II, III dikenakan tarif penumpang.

..

LAMPIRAN

:

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR

: J $J TAHON 2016

TANGGAL

: 17- \_ // - 2016

## DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN AMOLENGO - LABUAN

•

-

•

| NO | JENIS MUATAN | SATUAN | TARIF |
|------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| A | PENUM.PANG | | |
| 1 | Kelas Ekonomi : a.Dewasa | Per Orang | Rp. 12.000,- |
| | b.Anak | Per Orang | Rp. 6.000,- |
| B | KENDARAAN | | |
| 1 | Golonaan I | Per Unit | Rp. 6.000,- Rp. |
| 2 | Golongan II | Per Unit | 18.000,- |
| 3 | Golongan III | Per Unit | Rp. 63.000,- |
| 4 | Golongan IV - Kosong | Per Unit | Rp. 165.000,- |
| 5 | Golongan V - Kosong | Per Unit | Rp. 225.000,- |
| 6 | Golongan VI - Kosong | Per Unit | Rp. 310.000,- |
| 7 | Golongan VII - Kosong | Per Unit | Rp. 900.000,- |
| 8 | Golongan VIII - Kosong | Per Unit | Rp. 1.225.000,- |
| c | BARANG/HEWAN | Per Ton/m3/Ekor | Rp. 14.000,- |




ITENGGARA~

NUR ALAM