PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 36/E Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur serta untuk mengurangi dampak kenaikan tarif cukai hasil tembakau sehingga prioritas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau diprioritaskan untuk kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja, penguatan sarana dan prasarana produksi, pemberian modal kerja, pemberantasan rokok/pita cukai ilegal, maka perlu menyesuaikan Peraturan Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK1.07/2009;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur sebagimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Malang Nomor 7 Seri E diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf kk, huruf ll, huruf mm, huruf nn diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7
- (1) Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi :
- a. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
- b. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
- d. pemetaan industri hasil tembakau;
- e. kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
- f. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau;
- g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan Good Manufacturing Practises (GMP);
- h. penerapan Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP);
- i. pembinaan legalitas industri hasil tembakau/rokok sosialisasi ketentuan, peraturan dan perizinan yang berlaku bagi industri hasil tembakau/rokok;
- j. pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan pedagang dan industri hasil tembakau/rokok;
- k. peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok;
- l. peningkatan kompetensi laboratorium uji;
- m. peningkatan kualitas, kompetensi dan manajerial SDM aparat, pelaku usaha dan masyarakat di lingkungan industri rokok;
- n. peningkatan dan pengembangan pasar dalam negeri/luar negeri industri hasil tembakau;
- o. pengembangan dan penerapan standardisasi mutu tembakau;
- p. fasilitasi konseling industri rokok dan dampaknya;
- q. peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen; atau
- r. peningkatan dan pengembangan desain kemasan produk industri hasil tembakau.
- (2) Bentuk kegiatan pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. pendataan dan pemetaan industri hasil tembakau yang meliputi nama pabrik, nomor pokok pengusaha barang kena cukai, nomor ijin usaha industri, alamat pabrik, realisasi produksi, jumlah tenaga kerja, realisasi pembayaran cukai, wilayah pemasaran, jumlah, merk, tipe dan kapasitas mesin, jumlah alat linting, dan asal daerah bahan baku;
- b. penyusunan Buku Register Merin IHT yang meliputi jumlah mesin produksi hasil tembakau di setiap pabrik, identitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau, pemberian tanda, identitas kepemilikan mesin hasil tembakau, dan perpindahan kepemilikan mesin produksi hasil tembakau;
- c. pembangunan Lingkungan Industri Kecil hasil tembakau;
- d. pelatihan dan pembinaan penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP);
- e. fasilitasi Pengajuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) produk hasil tembakau;
- f. penyusunan dokumen sistem mutu Good Manufacture Practices (GMP);
- g. fasilitasi, bimbingan dan penerapan dokumen sistem mutu Good Manufacture Practices (GMP);
- h. sosialisasi dan pelatihan dokumen sistem mutu Good Manufacture Practices (GMP);
- i. pelatihan blennding hasil tembakau/rokok;
- j. fasilitasi perlindungan atas label dan merek dagang;
- k. fasilitasi perlindungan HAKI terhadap merk rokok pada industri hasil tembakau;
- l. pembuatan sistem dan data base industri hasil tembakau;
- m. kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
- n. pembinaan pabrik rokok tanpa pita cukai dan/atau menggunakan pita cukai palsu dan tidak sesuai dengan peruntukannya;
- o. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau;
- p. penyusunan, pelatihan dan sosialisasi dokumen sistem Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP);
- q. fasilitasi, bimbingan dan penerapan sistem Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP);
- r. pelatihan pencegahan dan penanganan rokok ilegal;
- s. bimbingan dan fasilitasi legalitas usaha industri hasil tembakau/rokok;
- t. bimbingan teknis manajemen industri hasil tembakau/rokok;
- u. pembinaan dan fasilitasi pedagang hasil tembakau/rokok dan industri hasil tembakau/rokok melalui bantuan perkuatan permodalan dan sarana produksi;
- v. pembinaan kemampuan keterampilan karyawan industri hasil tembakau/rokok;
- w. penumbuhan wirausaha baru di bidang industri di lingkungan industri rokok;
- x. fasilitasi, bimbingan, penerapan, sertifikasi, sosialisasi, pelatihan sistem manajemen mutu;
- y. audit internal sistem manajemen mutu;
- z. pengadaan sarana dan prasarana smoking machine ;
12. aa. meningkatkan kompetensi SDM pengambil contoh dan penguji rokok;
13. bb. membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium melalui Mutual Recognition Arrangement (MRA);
- cc. membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium, baik nasional maupun daerah;
- dd. peningkatan kualitas SDM di bidang fumigasi, pengujian dan inspeksi tembakau;
16. ee. peningkatan kualitas SDM aparat/pembina, pelaku usaha tembakau dan industri hasil tembakau;
17. ff. peningkatan keterampilan masyarakat di bidang industri di lingkungan industri hasil tembakau;
18. gg. peningkatan dan pengembangan ekspor hasil produk tembakau;
19. hh. partisipasi pameran tembakau di dalam negeri dan luar negeri;
- ii. pembuatan dan penayangan materi promo pada media cetak/elektronik;
21. jj. peningkatan pelayanan pusat pelatihan dan promosi ekspor;
22. kk. peningkatan promosi penggunaan produksi dalam negeri dan pengembangan usaha bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- ll. peningkatan bina pasar dan distribusi hasil usaha tembakau bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- mm. pengembangan potensi produk ekspor industri hasil tembakau;
- nn. peningkatan pemasaran melalui pasar lelang produksi hasil tembakau;
- oo. penyusunan rancangan SNI tembakau;
- pp. fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi, sosialisasi, dan pelatihan SNI tembakau;
- qq. pertemuan teknis dan konvensi standardisasi contoh tembakau;
- rr. pengawasan dan pengendalian produk hasil tembakau impor;
- ss. pelatihan penggunaan timbangan yang benar bagi pedagang tembakau dan industri hasil tembakau dalam rangka penyuluhan kemetrologian; atau
- tt. peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a diubah, ayat (2) huruf r diubah, huruf y diubah, setelah huruf ff ditambah huruf gg (baru) sehingga huruf gg (lama) menjadi huruf hh (baru) dan huruf hh (lama) di hapus, huruf ii diubah, huruf jj diubah, huruf kk, huruf ll, huruf mm, huruf nn, huruf oo, huruf pp dan huruf qq diubah menjadi huruf kk (baru), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5
- (1) Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi :
Pasal 7
- (1) Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi :
- a. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
- b. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
- d. pemetaan industri hasil tembakau;
- e. kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
- f. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau;
- g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan Good Manufacturing Practises (GMP);
- h. penerapan Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP);
- i. pembinaan legalitas industri hasil tembakau/rokok sosialisasi ketentuan, peraturan dan perizinan yang berlaku bagi industri hasil tembakau/rokok;
- j. pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan pedagang dan industri hasil tembakau/rokok;
- k. peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok;
- l. peningkatan kompetensi laboratorium uji;
- m. peningkatan kualitas, kompetensi dan manajerial SDM aparat, pelaku usaha dan masyarakat di lingkungan industri rokok;
- n. peningkatan dan pengembangan pasar dalam negeri/luar negeri industri hasil tembakau;
- o. pengembangan dan penerapan standardisasi mutu tembakau;
- p. fasilitasi konseling industri rokok dan dampaknya;
- q. peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen; atau
- r. peningkatan dan pengembangan desain kemasan produk industri hasil tembakau.
- (2) Bentuk kegiatan pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. pendataan dan pemetaan industri hasil tembakau yang meliputi nama pabrik, nomor pokok pengusaha barang kena cukai, nomor ijin usaha industri, alamat pabrik, realisasi produksi, jumlah tenaga kerja, realisasi pembayaran cukai, wilayah pemasaran, jumlah, merk, tipe dan kapasitas mesin, jumlah alat linting, dan asal daerah bahan baku;
- b. penyusunan Buku Register Merin IHT yang meliputi jumlah mesin produksi hasil tembakau di setiap pabrik, identitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau, pemberian tanda, identitas kepemilikan mesin hasil tembakau, dan perpindahan kepemilikan mesin produksi hasil tembakau;
- c. pembangunan Lingkungan Industri Kecil hasil tembakau;
- d. pelatihan dan pembinaan penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP);
- e. fasilitasi Pengajuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) produk hasil tembakau;
- f. penyusunan dokumen sistem mutu Good Manufacture Practices (GMP);
- g. fasilitasi, bimbingan dan penerapan dokumen sistem mutu Good Manufacture Practices (GMP);
- h. sosialisasi dan pelatihan dokumen sistem mutu Good Manufacture Practices (GMP);
- i. pelatihan blennding hasil tembakau/rokok;
- j. fasilitasi perlindungan atas label dan merek dagang;
- k. fasilitasi perlindungan HAKI terhadap merk rokok pada industri hasil tembakau;
- l. pembuatan sistem dan data base industri hasil tembakau;
- m. kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
- n. pembinaan pabrik rokok tanpa pita cukai dan/atau menggunakan pita cukai palsu dan tidak sesuai dengan peruntukannya;
- o. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau;
- p. penyusunan, pelatihan dan sosialisasi dokumen sistem Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP);
- q. fasilitasi, bimbingan dan penerapan sistem Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP);
- r. pelatihan pencegahan dan penanganan rokok ilegal;
- s. bimbingan dan fasilitasi legalitas usaha industri hasil tembakau/rokok;
- t. bimbingan teknis manajemen industri hasil tembakau/rokok;
- u. pembinaan dan fasilitasi pedagang hasil tembakau/rokok dan industri hasil tembakau/rokok melalui bantuan perkuatan permodalan dan sarana produksi;
- v. pembinaan kemampuan keterampilan karyawan industri hasil tembakau/rokok;
- w. penumbuhan wirausaha baru di bidang industri di lingkungan industri rokok;
- x. fasilitasi, bimbingan, penerapan, sertifikasi, sosialisasi, pelatihan sistem manajemen mutu;
- y. audit internal sistem manajemen mutu;
- z. pengadaan sarana dan prasarana smoking machine ;
12. aa. meningkatkan kompetensi SDM pengambil contoh dan penguji rokok;
13. bb. membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium melalui Mutual Recognition Arrangement (MRA);
- cc. membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium, baik nasional maupun daerah;
- dd. peningkatan kualitas SDM di bidang fumigasi, pengujian dan inspeksi tembakau;
16. ee. peningkatan kualitas SDM aparat/pembina, pelaku usaha tembakau dan industri hasil tembakau;
17. ff. peningkatan keterampilan masyarakat di bidang industri di lingkungan industri hasil tembakau;
18. gg. peningkatan dan pengembangan ekspor hasil produk tembakau;
19. hh. partisipasi pameran tembakau di dalam negeri dan luar negeri;
- ii. pembuatan dan penayangan materi promo pada media cetak/elektronik;
21. jj. peningkatan pelayanan pusat pelatihan dan promosi ekspor;
22. kk. peningkatan promosi penggunaan produksi dalam negeri dan pengembangan usaha bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- ll. peningkatan bina pasar dan distribusi hasil usaha tembakau bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- mm. pengembangan potensi produk ekspor industri hasil tembakau;
- nn. peningkatan pemasaran melalui pasar lelang produksi hasil tembakau;
- oo. penyusunan rancangan SNI tembakau;
- pp. fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi, sosialisasi, dan pelatihan SNI tembakau;
- qq. pertemuan teknis dan konvensi standardisasi contoh tembakau;
- rr. pengawasan dan pengendalian produk hasil tembakau impor;
- ss. pelatihan penggunaan timbangan yang benar bagi pedagang tembakau dan industri hasil tembakau dalam rangka penyuluhan kemetrologian; atau
- tt. peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.
Pasal 10
- (1) Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
- a. pembinaan kemampuan, keterampilan dan peningkatan pendapatan masyarakat pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau untuk perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja di sektor formal;
- b. penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada analisis dampak lingkungan (AMDAL);
- c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;
- d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
- e. penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; dan/atau
- f. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- (2) Bentuk kegiatan pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. pelatihan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri rokok dan tenaga kerja di industri rokok;
- b. fasilitasi penyaluran tenaga kerja/bursa tenaga kerja;
- c. pengawasan ketenagakerjaan dan norma ketenagakerjaan;
- d. peningkatan kemampuan tenaga ke karyawan berupa pelatihan bagi paramedis, pemeriksaan kesehatan kerja, atau pemberdayaan serikat pekerja;
- e. pelatihan diversifikasi produksi dan pembinaan UKM rokok;
- f. peningkatan pengawasan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan;
- g. pengelolaan/pemeliharaan ruang terbuka hijau di lingkungan sekitar industri rokok dan taman kota;
- h. peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan;
- i. peningkatan pengelolaan lingkungan;
- j. peningkatan pemantauan dan pengawasan lingkungan;
- k. Sistem Informasi Managemen Lingkungan;
- l. peningkatan penyediaan klinik bagi penderita akibat dampak asap rokok di puskesmas dan rumah sakit;
- m. pelaksanaan screening akibat kerja;
- n. pelayanan ibu hamil bagi karyawan di lingkungan perusahaan rokok;
- o. pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum melalui penyusunan peraturan daerah;
- p. pembangunan infrastruktur di lingkungan industri hasil tembakau;
- q. pembangunan pasar di lingkungan industri rokok dan penataan/relokasi pedagang kaki lima di sekitar industri rokok;
- r. perkuatan permodalan dan teknologi bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau;
- s. sosialisasi tentang bahaya merokok dan penyuluhan tentang deteksi dini dampak merokok;
- t. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi masyarakat untuk perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja di sektor formal;
- u. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja untuk peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja di sektor tembakau;
- v. peningkatan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja, termasuk pengembangan kesehatan dan keselamatan kerja (K3);
- w. pengembangan hubungan Industrial yang harmonis, dialogis, adil dan bermartabat serta perbaikan upah, syarat kerja dan kesejahteraan pekerja buruh;
- x. peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan penelitian, pengembangan SDM aparatur dan pengadaan sarana prasarana lembaga latihan;
- y. program penciptaan perluasan kesempatan kerja dengan memberikan perkuatan modal kerja dan bantuan sarana prasarana;
- z. pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (eks klien panti) melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja di daerah industri hasil tembakau;
4. aa. sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan industri pendukungnya;
5. bb. pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) kegiatan perkebunan tembakau dan industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- cc. pengawasan dan pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada kegiatan Perkebunan Tembakau dan industri hasil tembakau dan pendukungnya yang mengacu pada pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPPL);
- dd. pengadaan prasarana pemantauan lingkungan dalam rangka pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
8. ee. fasilitasi pengelolaan lingkungan bagi perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya serta bagi pelayanan kesehatan rujukan;
9. ff. peningkatan kualitas SDM pengelolaan lingkungan bagi aparatur, masyarakat dan kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
10. gg. pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan sarana dan prasarana bimbingan sosial, keterampilan di daerah industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
11. hh. penyusunan data base , pemetaan profil dan inventarisasi serta identifikasi potensi pencemaran lingkungan pada perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- ii. penetapan kawasan tanpa rokok;
13. jj. penyediakan smooking area dan perlengkapannya;
14. kk. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan pelayanan kesehatan akibat dampak hasil tembakau dan atau asap rokok, yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, meliputi sebagai berikut :
1. Promotif :
- a) melakukan penyuluhan;
- b) menyediakan sarana dan media promosi;
- c) iklan layanan masyarakat bidang kesehatan;
- d) pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan edukasi deteksi dini;
- e) pemasyarakatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
2. Preventif :
- a) pelatihan dan peningkatan kemampuan petugas dalam penanggulangan akibat dampak industri tembakau dan atau rokok;
- b) pembinaan, pemantauan, koordinasi dan evaluasi upaya terkait akibat dampak hasil industri tembakau dan/atau rokok;
- c) pemeliharaan kesehatan melalui screening dan pendampingan ( home care ).
3. Kuratif :
- a) penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan kesehatan;
- b) pengadaan dan pemeliharaan peralatan kesehatan dan kedokteran;
- c) pengadaan obat-obatan dan bahan pakai habis bagi fasilitas pemberi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- d) pembiayaan perizinan alat-alat kedokteran dan kesehatan;
- e) penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan, meliputi : radiologi, laboratorium, gizi, serta menyusun dokumen pengelolaan lingkungan, IPAL dan incinerator ;
- f) pembiayaan kesehatan bagi pekerja industri rokok dan petani penghasil tembakau.
4. Rehabilitatif :
- a) penyediaan pelayanan kesehatan secara berkala dan berkelanjutan bagi penderita;
- b) memfasilitas eks penderita untuk meningkatkan derajat kesehatannya.
Pasal 12
- (1) Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, melalui pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, yang tidak dilekati pita cukai/polos, yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada tempat penjual eceran.
- (2) Dihapus.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai, Walikota menyampaikan informasi secara tertulis kepada Direktorat/Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Penyampaian informasi tentang adanya indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan penyampaian informasi kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Penetapan: Ditetapkan di Malang pada tanggal 1 Nopember 2010

Penandatangan: WALIKOTA MALANG,

Verifikasi: ttd. Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 1 Nopember 2010

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Verifikasi: ttd. Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012 BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 36 SERI E

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003