PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor 41 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 8 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,
:
bahwa untuk melaksanakan maksud Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016;
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
SALINAN
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.
- (2) Tujuan pemberian ADD :
- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Sasaran pengalokasian ADD adalah 215 Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
SUMBER DANA
BAB III - SUMBER DANA
Pasal 3
- (1) ADD berasal dari APBD dengan perhitungan alokasi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2016 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.69.476.219.900,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).
PENGALOKASIAN ADD
Bagian Kesatu Tata Cara Pengalokasian
BAB IV - PENGALOKASIAN ADD
Pasal 4
Tata cara pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan :
- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa atau disebut Alokasi Dasar ADD; dan
- b. Rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis atau disebut alokasi ADDP.
Bagian Kedua
Pengalokasian Alokasi Dasar ADD dan ADDP
BAB IV - PENGALOKASIAN ADD
Pasal 5
Alokasi Dasar ADD dihitung dengan mempertimbangkan jumlah ADD yang diterima dan jumlah APBDesa Tahun Anggaran 2016 serta asumsi kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
BAB IV - PENGALOKASIAN ADD
Pasal 6
Pengalokasian ADDP dengan mempertimbangkan variabel rasio jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disesuaikan dengan bobot masing-masing desa.
BAB IV - PENGALOKASIAN ADD
Pasal 7
- (1) Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan bobot sebagai berikut :
- a. Rasio jumlah penduduk dengan bobot 25%;
- b. Rasio angka kemiskinan dengan bobot 35%;
- c. Rasio luas wilayah desa dengan bobot 10%; dan
- d. Rasio tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30%.
- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG desa.
- (3) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa dan angka kemiskinan Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik dan data IKG Desa bersumber dari
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015.

## Pasal 8

- (1) Rasio jumlah penduduk desa di satu desa diperoleh dari jumlah jiwa penduduk desa yang bersangkutan dibagi dengan jumlah jiwa penduduk desa dalam kabupaten.
- (2) Rasio angka kemiskinan desa di satu desa diperoleh dari jumlah penduduk miskin desa yang bersangkutan dibagi dengan jumlah penduduk miskin desa dalam kabupaten.
- (3) Rasio luas wilayah desa di satu desa diperoleh dari luas wilayah desa yang bersangkutan dibagi dengan luas wilayah desa dalam kabupaten.
- (4) Rasio tingkat kesulitan geografis diperoleh dari indeks kesulitan geografis desa yang bersangkutan dibagi dengan total indeks kesulitan geografis desa dalam kabupaten.

## Pasal 9

ADDP dihitung berdasarkan total ADD dikurangi dengan total alokasi dasar ADD.

## Pasal 10

ADDP tiap Desa dihitung dari perkalian antara ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikalikan dengan nilai bobot desa bersangkutan.

## Pasal 11

Nilai bobot desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah jumlah dari hasil perkalian bobot dengan rasio masing-masing variabel jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis Desa bersangkutan.

## Pasal 12

ADD yang diterima masing-masing desa merupakan jumlah antara Alokasi dasar ADD dan ADDP.

## Pasal 13

Hasil penghitungan ADD untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur Pada tanggal 28 Desember 2015

BUPATI BENGKULU UTARA


H.M. IMRON ROSYADI

Diundangkan di Arga Makmur Pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA


SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM SETDAKAB BENGKULU UTARA

ZULKARNAIN Pembina TK. I (IV/b) NIP. 19640705 198803 1 010