Unknown WALIKOTA KOTAUOBAGU Nomor B Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA KOTAUOBAGU PROVINSI SULTWESI UTARA
PERATI'RAN WALIKOTA KOTAUOBAGU
nouoR B tlnurzors
TENTAI{G
TATA CARA PEITYUSUITAI| PERATI'RAT DI I'ESA
DEI{G/IN R.AIIUAT TI'HAIT YAJTG TAIIA TSA
WALIKOTA KOTATOBAGU,
- a. bahwa tata cara penyusunErn Peraturan di Desa diperlukan dalam rangka menunjang dan mewujudkan pembentukan Peraturan di Desa secara sistemik dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2O14 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang
- Pembentukan Kota Kotamobagu (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); J.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT terfiang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 4.
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tenta-ng Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
IEIUTTIEKAII:
PERATIIRA,IT WALIK(}IA KOIATOBAGU TEilTATG TATA
Menetapkan : CARA PEIIN'SUI{AIT PERATI'RAIT DI DESA
BAB I - I(ETEIYTUAIT I'UT'U
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Ratyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan ralryat daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
JEIYIS DT,r TATERI UUATAI| PERATI'RAIT DI DESA Peral 2
Jenis Peraturan di desa meliputi :
- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.
Pe$l 3
BAB I - I(ETEIYTUAIT I'UT'U
Pasal 2
Peraturan di desa sebagaimals dimaksud dalam pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB I - I(ETEIYTUAIT I'UT'U
Pasal 4
- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksaraan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa , peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB UI
PERATI'RA,IT DESA
Baglan Kesatu
Perencanaan
Pasaf 5
- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana ke{a Pemerintah Desa.
- (2) kmbaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penJrusun€rn ranc€rng€rn Peraturan Desa.
Bagl,an Kedua Pcn5rueunan
BAB I - I(ETEIYTUAIT I'UT'U
Pasal 6
- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dal dapat di konsultasikan kepada camat untuk mendapat masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyaralat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi peraturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses pen5rusunan rancangan Peraturan Desa.
5. (s) Rancangan Peraturan Desa yang telah di konsultasikan sebagaimana dimalsud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
BAB I - I(ETEIYTUAIT I'UT'U
Pasal 7
- (1) BPD dapat menyusun dan mengu.sulkan r€rnc€rng.rn Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungi awaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
Bagiaa Ketiga Pembaharan Pasd 8
- (l) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peratuiran Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
BAB I - I(ETEIYTUAIT I'UT'U
Pasal 9
- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
2. (21 Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
BAB I - I(ETEIYTUAIT I'UT'U
Pasal 10
- Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyarawatan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. (1)
- Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (21
Bagfan Kcenpat
Penetapaa
BAB I - I(ETEIYTUAIT I'UT'U
Pasal 11
- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
Bagian Kellna
Pengundaogan
Pa.8l 12
- (l) Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
le ghn Keenam
Penyebarluasaa
- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penl rsunan rancangan Peraturan Desa, Penyusunan Rancangan
Peraturan Desa, Pembahasan Rancangan Pengundangan Peraturan Desa. Peraturan Desa, hingga
- (2t Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada memberikan informasi dan/ atau memperoleh para pemangku kepentingan. ayat (l) dilakukan untuk masukan masyarakat dan
BA'B IV ETTALUASI DAI| III,ITRIFIKASI PERATT'RAIT I'TSA
Paragraf I Evaluasi
- Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. (1)
- Dalam hal Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. (21
Pas&amp;l 15
- Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Walikota paling lama 2O (dua puluh) hari ke{a terhitung sejak diterimanya r€urcangan Peraturan tersebut oleh Walikota. (1)
- Dalam hal Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya. (2)
- Kepala Desa memperbaiki ranc€rngzrn peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) paling lama 2O (dua puluh) Hari sejak diterimanya hasil evaluasi. (1)
- Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancang€rn peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (f ). (2t
- Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Walikota melalui carnat. (3)
P.s.l 17
Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturgl Desa, Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Welkota.
Pasl 18
- (l) Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud Pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
naregraf2 Xlerlfltast
Fesal 19
BAB I - I(ETEIYTUAIT I'UT'U
Pasal 12
- (l) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimal&lt;sud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota paling lambat 7(tujuh) Hari sejak diundangkan untuk klarifrkasi.
BAB I - I(ETEIYTUAIT I'UT'U
Pasal 13
- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penl rsunan rancangan Peraturan Desa, Penyusunan Rancangan
Peraturan Desa, Pembahasan Rancangan Pengundangan Peraturan Desa. Peraturan Desa, hingga
- (2t Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada memberikan informasi dan/ atau memperoleh para pemangku kepentingan. ayat (l) dilakukan untuk masukan masyarakat dan
BA'B IV ETTALUASI DAI| III,ITRIFIKASI PERATT'RAIT I'TSA
Paragraf I Evaluasi
BAB I - I(ETEIYTUAIT I'UT'U
Pasal 14
- Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. (1)
- Dalam hal Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. (21
Pas&amp;l 15
- Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Walikota paling lama 2O (dua puluh) hari ke{a terhitung sejak diterimanya r€urcangan Peraturan tersebut oleh Walikota. (1)
- Dalam hal Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya. (2)
BAB I - I(ETEIYTUAIT I'UT'U
Pasal 15
- Kepala Desa memperbaiki ranc€rngzrn peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) paling lama 2O (dua puluh) Hari sejak diterimanya hasil evaluasi. (1)
BAB I - I(ETEIYTUAIT I'UT'U
Pasal 16
- Kepala Desa memperbaiki ranc€rngzrn peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) paling lama 2O (dua puluh) Hari sejak diterimanya hasil evaluasi. (1)
- Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancang€rn peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (f ). (2t
- Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Walikota melalui carnat. (3)
P.s.l 17
Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturgl Desa, Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Welkota.
Pasl 18
- (l) Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud Pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
naregraf2 Xlerlfltast
Fesal 19
- (l) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimal&lt;sud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota paling lambat 7(tujuh) Hari sejak diundangkan untuk klarifrkasi.
- (2t Walikota melakukan klarifftasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifrkasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
Pasd 2()
BAB I - I(ETEIYTUAIT I'UT'U
Pasal 19
- a. hasil klarifkasi yang sudalr sesuai dengan kepentingan umum, dan/ atau ketentuan Perafuran Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- b. hasil klarifrkasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Dalam hal hasil klarilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, danlatau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menerbitkan surat hasil klarilikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. (2)
- Dalam hal hasil klarifrkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) b€rtentangan dengan kepentingan umurn, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Walikota. (s)
PERATI'RAN BERSA.MA KEPALII DESA
Bagian Kesatu Petcnganean
Fesel 21
- (1) Perencanazrn pen5rusunan rancang€ur Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerjasama antar-Desa.
- (2) Perencanaan pen5rusunan rzrncangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.
B+gra'n KedUa
Peoyusunaa
Prsat 22
Penyusunan r€mcangarl Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
Pcsal 23
- (1) Rancqngan Peraturan Bersam4 Kepala pesa yang telah disusun, wajib dikonFultasikan kepada rqasyarakat desa masing-masing dan dapqt dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses pen5rusunar\ rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.
Baglan Ketiga Pembahasan, Penetapan daa Pengundaagan
BAB V - PERATI'RAN BERSA.MA KEPALII DESA
Pasal 24
Pembahasan ranc€rngan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.
BAB V - PERATI'RAN BERSA.MA KEPALII DESA
Pasal 25
- (1) Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tqjuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala [ssa ssfagaimana dimaksud pada ayat (l) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanegal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
BAB V - PERATI'RAN BERSA.MA KEPALII DESA
Pasal 26
Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.
PERATT'RA.IT XEPALII DESA
Paral ZZ
- (l) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB VI - PERATT'RA.IT XEPALII DESA
Pasal 28
Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada ApB Desa.
BA.B VIII XETEI{TUA,r LIUil-L/Uil Passl 30
Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelalsanaan Peraturan di desa, Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.
BAB VII - PF.TBIAYAAT Pes.I 29
Pasal 31
Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IX IIETEI{TUAII PEIYUTI'P

## Pasaf 32

Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Watikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.


Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 21 47"'l 2ol5

4h WALIKOTA KOTAITIOBAGU l(

TATONG BARA


Diundangkan di Kotamobagu

Pada tanggal 2a Apti 2015

UTAMA MADYA NrP. 19610119 198803 1008

KOTAIIIOBAGU

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR O


## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR : O TAHUN2015 TENTANG: TATA CARA PEI.IYIJSUNAN PERATURAN DI DESA

## I, BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA


## PERATURAN DESA... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

(Nama Peraturan desa)

## DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa)

Menimbang

- a. bahwa...;

- b. bahwa...;

- c. dan seterusnya...,;

Mengingat

:

1.

- 2.

- 3.

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...(Nama Desa) dan KEPALA DESA (Nama Desa)

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa)

BAB I

## KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

\-

\-.

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARISDESA...(NamaDesa)

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BAB II

Pasal . ...

8AB...

(dan seterusnya)

Pasal...

BAB...

KETENTUAN PERALIHAN (Jika diperlukan)

Pasal ...

## KE*TENTUAN PENUTUP

Pasa1...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dengan penempatannya dalam kmbaran Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...

pada tanggal...

KEPALA DESA...(Nama Desa)

tanda tangan

(Nama tanpa gelar dan pangkat)



## II. BENTUK PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA


## KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPAI"A DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN... NOMOR... TAHUN...

## TENTANG

(Nama Peraturan desa)

## DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

KEPAI,A DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)

a. bahwa...;

- b. bahwa...;

- c. dan seterusnya...,;

:

1

.

...;

.)

3. Dan seterusnya...;

Menimbang

Mengingat

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) TENTANG... (Judul peraturan Bersama)


## BAB I

## KETENTUAN UMUM

Pasal I

BAB II

Pasal ., , ,,

KEPALA DESA...(Nama Desa)

## BAE}...

(dan seterusnya)

Pasal...

BAB...

## KE"IENTUAN PERALIHAN (Jika diperlukan)

Pasal ...

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' Agar setiap orzrng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan

Berita Desa ... (Nama Desa)

Ditetapkan di . ... ..

pada tanggal...

KEPALA DESA...(Nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

(Nama tanpa gelar dan pangkat)


Diundangkan di ...'..


pada tanggal ...


SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa)

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA ...(Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BEzuTA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



## III. BENTUK PERATURAN KEPALA DESA


## PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN...

## TENTANG

(Nama Peraturan desa)

## DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA... (Nama Desa)

a. bahwa...;

- b. bahwa...;

- c. dan seterusnya...,;

:

1.

- 2.

3. Dan seterusnya..-

Menimbang

Mengingat

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Desa)

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

Pasal ...

84B...

(dal seterusnya)

Pasal...

BAB...

## KETENTUAN PERALIHAN (Jika diperlukan)

Pasal ...

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa)'

Ditetapkan di ...

pada tanggal...

KEPALA DESA...(Nama Desa)

tanda tangan

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di...

Pada tanggal...

SEKRBTARIS DESA

tanda tangan

(Nama)

BERITA DAERAH ...(Nama Desa) TAHUN... NOMOR...


,ll

TATONG BARA