PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 43 Tahun 2017 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi,nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2
1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Pengelenggara Negara;
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
DalamPeraturanBupatiini; yang dimaksuddengan
- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK Adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, untuk selanjutnya disebut LHKPN , adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang
6. Pejabat Wajib LHKPN yang selanjutnya disebut WL adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang wajib mengisi; menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 2
Pejabat WL di LingkunganPemerintahKabupatenBalanganantarlain
1. Bupati;
2. 2 Wakil Bupati;
3. 3 . Pejabat Eselon II atau yang disamakan;
4. 4 PejabatEselon III atau yang disamakan;
5. Kuasa Pengguna Anggaran;
6. Auditor (Utama atau Sampai dengan Madya).
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 3
LHKPN disampaikan kepada KPK.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 4
WL di lingkungan Pemerintahan Daerah wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
- a. pengangkatan sebagai WL saat pertama kali menjabat; pada
- b. pengangkatan kembali sebagai WL setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- C. berakhirnya masa jabatan atau pension sebagai WL.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 5
WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menyampaikan secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember , dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 6
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut
- a. secara online melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. mengisi formulir LHKPN format excel macro kedalam media penyimpanan data, dan mengirimkan soft file-nya melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi; atau diserahkan secara langsung ke kantor KPK.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 7
Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 WL menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada UPL Pemerintah Kabupaten Balangan.
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 8
- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan WL dan untuk selanjutnya disebut ÚPL Unit Pengelola LHKPN,
- (2) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
3. 2 Inspektur Kabupaten Balangan; staf pada SKPD
4. Koordinator UPL 1 Sekretaris Daerah KabupatenBalangan;
- b. Administrator Instansi yang membidangi kepegawaian;
- (3) UPL sebagaimana dimaksud pada berikut ayat (1) mempunyai tugas sebagai
7. C Administrator Unit Kerja staf pada bagian kepegawaian unit kerja.
KoordinatorUPL
- 1 berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut
- b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan data WL; melakukan
- a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dalam menyampaikan dan kepatuhan WL mengumumkan LHKPN;
c)
maupun UPL\_
Pemberian psosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada WL
- ## BAB IV PENGAWASAN
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 9
- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki pengawasan secara berjenjang dan melakukan kewajiban melakukan Peraturan Bupati ini. evaluasi pelaksanaan
- (2) Inspektorat Daerah merupakan Unit dari UPL yang melakukan fungsi Pengawasan Internal bagian dan pemantauan terhadap lingkungan Pemerintah Daerah. sekaligus
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 10
Inspektur Daerah bertugas:
- 2 berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) hurui tugas sebagaimana a;
- 1 memonitor kepatuhan dan pengumuman LHKPN serta kekayaannya;
- 3 . menindaklanjuti rekomendasi KPK LHKPN yang meliputi: mengenai pendaftaran dan pemeriksaan
- data mengenai kepatuhan Pejabat WL dalam mengumumkan LHKPN; menyampaikan dan
- b. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
- 4 menyampaikan laporan akhir tahun Pendayagunaan Aparatur Negara Pemberantasan Korupsi. Birokrasi; dan Komisi setiap
- C. hal-hal yang terkait dengan LHKPN. lainnya
- (1) WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi berat sesuai dengan ketentuan peraturan disiplin tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil. perundang-undangan tentang
2. dari pada ayat (1) terdiri
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; atau
4. 1 dan
- b. pembebasan dari jabatan.
- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin 11 ayat (1), terlebih dahulu melalui sebagaimana dimaksud dalam Pasal proses sebagaiberikut:
BAB VI - TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 11
- b. jika sampai peringatan ketiga belum kepada menyampaikan LHKPN maka Pasal 11 sanksi sebagaimana dimaksud dalam
BAB VI - TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 12
- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin 11 ayat (1), terlebih dahulu melalui sebagaimana dimaksud dalam Pasal proses sebagaiberikut:
- b. jika sampai peringatan ketiga belum kepada menyampaikan LHKPN maka Pasal 11 sanksi sebagaimana dimaksud dalam
3. a diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; masing-1 masing
- (2) Pesjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan Pasal 11 dan sebagaimana diatur dalam dengan terlebih dahulu melaui prosedur disiplin Pegawai Negeri Sipil ketentuan perundang-undangan tentang
BAB VII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 13
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
- 1 Terhadap Penyelenggara Negera yang sudah pernah serta LHKPN Model KPK-B,
- a. mengalami perubahan jabatan; atau b mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN; tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017.
- 2 Untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai kekayaan yang Desember 2017 dan disampaikan dengan tanggal 31 31 Maret 2018. kepada KPK paling lambat pada tanggal
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Diundangkan di Paringin tanggal 10 Juli 2017 pada

Distribusi: Salinan /Fotocopy sesuai dengan aslinya Mengetahui, BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 43