PERATURAN BUPATI MA Nomor 58 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MESS PEMDA MAJENE PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJENE (berlaku 19 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
BUPATI MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MESS PEMDA MAJENE PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE,
a.
bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene, Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, rincian tugas unit serta tata kerja UPT ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja UPTD Mess Pemda Majene pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MESS PEMDA MAJENE PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJENE.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene.
4. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepala Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Bupati sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan Kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Dinas Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
10. UPTD adalah UPTD Mess Pemda Majene.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT Mess Pemda Majene.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
- (1) Dengan peraturan bupati ini, dibentuk UPTD Mess Pemda Majene pada badan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- Susunan organisasi UPTD Mess Pemda Majene terdiri dari:
- (1) a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KEPALA UPTD

## Pasal 4

- (1) Kepala UPTD sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu badan Pendapatan daerah melakukan pengelolaan Mess PEMDA Majene.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. Membantu Pengumpulan, penginventarisasian sumbersumber penerimaan dan Pendapatan Daerah;
- b. Membantu pengelolaan terkait penerimaan Mess Pemda Majene;
- c. Membantu melaksanakan verifikasi, registrasi, dan pembukuan benda berharga;
- d. Membantu pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V ESELONERING

## Pasal 5

Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 6

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang di tetapkan oleh kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi lain di luar UPTD yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 7

- (1) Kepala UPTD, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dibawahnya, wajib di olah dan di pergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam malaksanakan tugasnya, pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

## BAB VII

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 9

Peraturan bupati ini berlaku efektif pada saat pelantikan pejabat pada UPTD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Pada saat berlakunya peraturan bupati ini, maka keputusan atau peraturan bupati yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan peraturan ini, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 11

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan Di Majene pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

## H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

BERITA DAERAH KABUPATEN MEJENE TAHUN 2010 NOMOR 58.