PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 54 Tahun 2015 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK (berlaku 2 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak perlu dilakukan penyempurnaan guna mempercepat proses pelayanan perizinan;
- b. bahwa proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, dan akuntabel baik secara langsung maupun tidak, merupakan prinsip yang harus dikedepankan oleh setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756 );
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4892);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/ 9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/MIND/PER/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.11/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikas dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/ M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/ 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasidan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/ M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 22 Seri B Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5);
37. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 51);
38. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 57);
39. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 47);
40. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah proses/kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal dan Teknis Daerah yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Walikota yang memiliki kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah ## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pelayanan, perangkat teknis daerah terkait dan masyarakat dalam suatu proses yang bersifat tetap dan mengikat bagi kegiatan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan di Kota Pontianak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
- a. meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan secara terpadu oleh penyelenggara pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perizinan dan non perizinan di Kota Pontianak;
- c. mewujudkan pola kerjasama dan koordinasi secara terpadu dalam rangka penerbitan perizinan dan non perizinan di Kota Pontianak.
- d. acuan terbuka bagi penyelenggara pelayanan, perangkat teknis terkait dan masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan/non perizinan;
- e. kontrol/kendali dari semua pihak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. prinsip penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
- b. jenis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan perizinan terpadu;
- d. pelaksanaan perizinan paralel;
- e. pelaksanaan program aplikasi penunjang perizinan terpadu;
- f. pengaturan pemberian dis-insentif berupa pengurangan retribusi bagi publik/masyarakat;
- g. pengaturan pemberian dis-insentif bagi penyelenggara pelayanan;
- h. pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan;
- i. monitoring,evaluasi,dan pelaporan perizinan dan non perizinan;
- j. ketentuan lain-lain;dan
- k. ketentuan penutup.
PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Pasal 5
- (1) Pelayanan perizinan terpadu ditetapkan sebagai rangkaian proses yang terdiri dari proses perencanaan dan pengajuan permohonan, proses penerbitan, proses pelaksanaan kegiatan/usaha, proses pengawasan setelah izin diterbitkan dan proses pembinaan administratif perizinan.
- (2) Proses perencanaan dan pengajuan permohonan dilakukan oleh masyarakat baik perorangan maupun badan hukum maupun oleh instansi/lembaga tertentu yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses penerbitan dilaksanakan oleh BP2T Kota Pontianak sesuai pelimpahan kewenangan penerbitan dengan tetap
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Pasal 6
- (1) Seluruh penerbitan perizinan wajib didahului dengan penerbitan keputusan oleh penjabat yang berwenang.
- (2) Penerbitan keputusan perizinan didasarkan pada pertimbangan Tim Teknis perizinan terpadu sesuai mekanisme yang ditetapkan.
- (3) Bentuk keputusan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam tata naskah dinas.
- (4) Bentuk naskah izin yang diterbitkan pasca keputusan ditetapkan oleh Walikota.
BAB IV - JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 7
Jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan secara terpadu antara lain :
- a. izin penanaman modal;
- b. izin mendirikan bangunan;
- c. izin gangguan/ hinder ordonantie ;
- d. izin usaha perdagangan;
- e. tanda daftar industri /izin usaha industri;
- f. izin usaha jasa konstruksi;
- g. izin trayek;
- h. izin usaha angkutan;
- i. izin fasilitas pelayanan kesehatan;
- j. izin usaha perikanan;
- k. izin usaha mikro dan kecil;
- l. tanda daftar perusahaan;
- m. tanda daftar gudang;
- n. tanda daftar usaha pariwisata;
- o. izin usaha pengelolaan pasar tradisional;
- p. izin usaha pusat perbelanjaan;dan
- q. izin usaha toko modern.
BAB IV - JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 8
Jenis pelayanan non- perizinan yang dilaksanakan secara terpadu antara lain :
- a. pelayanan penerbitan persetujuan/ rekomendasi pendahuluan walikota;
- b. pelayanan penanganan pengaduan perizinan;
- c. pelayanan pengajuan permohonan keringanan retribusi termasuk kemudahan lainnya atas suatu kegiatan investasi/penanaman modal;
- d. pelayanan penerbitan surat keterangan perizinan dalam proses; dan
- e. pelayanan konsultasi,informasi dan fasilitasi permasalahan terkait perizinan penanaman modal.
BAB IV - JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 9
Seluruh jenis pelayanan perizinan maupun non perizinan memiliki kedudukan yang sama atas nama kepentingan umum dalam rangka pelayanan publik di Kota Pontianak.
BAB V - PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 10
SOP pelayanan perizinan dan non perizinan, terdiri dari :
- a. SOP pelayanan izin penanaman modal;
- b. SOP pelayanan izin mendirikan bangunan;
- c. SOP pelayanan izin gangguan/ Hinder Ordonantie (HO);
- d. SOP pelayanan surat izin usaha perdagangan;
- e. SOP pelayanan tanda daftar industri/izin usaha industri;
- f. SOP pelayanan izin usaha jasa konstruksi;
- g. SOP pelayanan izin trayek;
- h. SOP pelayanan izin usaha angkutan;
- i. SOP pelayanan izin fasilitas pelayanan kesehatan;
- j. SOP pelayanan izin usaha perikanan;
- k. SOP pelayanan izin usaha mikro dan kecil;
- l. SOP pelayanan tanda daftar perusahaan;
- m. SOP pelayanan tanda daftar gudang;
- n. SOP pelayanan tanda daftar usaha pariwisata;
- o. SOP pelayanan izin usaha pengelolaan pasar tradisional;
- p. SOP pelayanan izin usaha pusat perbelanjaan;
- q. SOP pelayanan izin usaha toko modern;
- r. SOP pelayanan rekomendasi pendahuluan;
- s. SOP pelayanan penanganan pengaduan;
- t. SOP pelayanan pengajuan permohonan keringanan retribusi termasuk kemudahan lainnya atas suatu kegiatan investasi/penanaman modal;
- u. SOP pelayanan penerbitan surat keterangan perizinan dalam proses; dan
- v. SOP pelayanan konsultasi, informasi, dan fasilitasi permasalahan terkait perizinan penanaman modal.
BAB V - PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 11
- (1) Format SOP meliputi: uraian kegiatan, pelaksana, mutu baku yang terdiri dari persyaratan/kelengkapan, waktu dan hasil ( output) .
- (2) Pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap namun dapat disesuaikan atas pertimbangan kebutuhan, perkembangan tuntutan peningkatan pelayanan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyesuaian SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perubahan/penyederhanaan tahapan dan prosedur, perubahan/ penyederhanaan persyaratan, perubahan pelaksana prosedur dan perubahan/ pengurangan waktu rata-rata pemrosesan izin.
- (4) Penyesuaian SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) BP2T Kota Pontianak dan seluruh perangkat SKPD teknis terkait wajib memenuhi SOP sebagaimana ditetapkan.
- (6) BP2T Kota Pontianak wajib mengevaluasi SOP pelayanan secara berkala dalam kapasitas sebagai lembaga teknis daerah.
- (7) BP2T Kota Pontianak wajib menyediakan dan menyebarluaskan informasi berkaitan dengan SOP pelayanan kepada masyarakat.
BAB V - PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 12
- (1) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, terdiri dari:
- a. izin prinsip penanaman modal; dan
- b. izin usaha penanaman modal.
- (2) Pelaksana SOP Pelayanan Izin Penanaman Modal, yaitu :
- a. petugas loket pelayanan;
- b. administrator data penanaman modal dan investasi;
- c. kasubbid penanaman modal daerah;
- d. kabid pengendalian dan PMD;
- e. satuan tugas pencetakan surat keputusan dan sertifikat izin;
- f. sekretaris; dan
- g. kepala BP2T;
- (3) Jangka waktu pelayanan Izin Penanaman Modal adalah 3 (tiga) hari dengan ketentuan pemenuhan persyaratan oleh pemohon dan proses penginputan secara elektronik berdasarkan kelengkapan data dari pemohon.
- (4) Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a, terdiri dari :
- a. izin prinsip penanaman modal;
- b. izin prinsip perluasan penanaman modal; dan
- c. izin prinsip perubahan penanaman modal.
- (5) Permohonan Izin Usaha Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b, terdiri dari :
- a. izin usaha penanaman modal; dan
- b. Izin usaha perluasan penanaman modal.
- (6) Persyaratan permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi:
- a. izin prinsip penanaman modal:
1. fotocopy akta pendirian dan perubahan perusahaan;
2. fotocopy anggaran dasar koperasi (khusus berbadan usaha koperasi);
3. fotocopy KTP Pemohon;
4. Fotocopy NPWP;
5. untuk industri: fotocopy diagram alir produksi ( flow chart of production) dilengkapi
PENJELASAN
Pembukaan
detil uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
6. untuk sektor jasa: uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; dan
7. map buffalo warna putih.
- b. izin prinsip perluasan penanaman modal :
1. fotocopy akta pendirian dan perubahan perusahaan;
2. fotocopy anggaran dasar koperasi (khusus berbadan usaha koperasi);
3. fotocopy KTP Pemohon;
4. fotocopy NPWP;
5. untuk industri: fotocopy flow chart of production (diagram alir produksi) dilengkapi penjelasan detil uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
6. untuk sektor jasa: uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; dan
7. map buffalo warna putih.
- c. izin prinsip perubahan penanaman modal :
1. fotocopy izin prinsip penanaman modal yang dimohon perubahannya;
2. fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahan;
3. untuk industri, fotocopy flow chart of production (diagram alir produksi) dilengkapi penjelasan detil uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
4. untuk sektor jasa, uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
5. laporan kegiatan penanaman modal; dan
6. map buffalo warna putih.
- (7) Persyaratan permohonan Izin Usaha Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi:
- a. izin usaha penanaman modal:
1. laporan hasil pemeriksaan proyek;
2. fotocopy akta pendirian/perubahan dan pengesahan ;
3. fotocopy pendaftaran/izin perubahan/surat persetujuan penanaman modal;
4. fotocopy npwp;
5. bukti penguasaan tanah;
6. fotocopy izin gangguan/ho;
7. fotocopy laporan kegiatan penanaman modal; dan
8. map buffalo warna putih.
- b. izin usaha perluasan penanaman modal:
1. fotocopy izin usaha;
2. fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahan;
3. keterangan rencana kegiatan;
4. fotocopy izin prinsip dan/atauperubahannya;
5. perubahan penyertaan;
6. laporan kegiatan penanaman modal;
7. permohonan izin prinsip perluasan; dan
8. map buffalo warna putih.
- (8) Produk yang dihasilkan dalam proses pelaksanaan SOP Izin Penanaman Modal adalah Naskah Izin Penanaman Modal berskala Nasional.
- (9) Mekanisme pelayanan Izin Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 13

- (1) Pelayanan perizinan IMB di Kota Pontianak sebagaimana dimaksud Pasal
2. 7 huruf b, terdiri dari :
- a. penerbitan IMB Pendahuluan;
- b. penerbitan IMB Asli/Alih Fungsi/Penambahan/Balik Nama/ Renovasi;
- c. penerbitan IMB Penertiban;
- d. penerbitan IMB Reklame; dan
- e. penerbitan IMB Tower/Menara.
- (2) Pelaksana SOP pelayanan IMB, yaitu :
- a. petugas front office ;

- b. kasubbid Pemrosesan;
- c. tim teknis pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kota Pontianak;
- d. kasubbid penetapan;
- e. kabid pendataan dan penetapan;
- f. pemroses administrasi keuangan;
- g. satuan tugas pencetakan surat keputusan dan sertifikat izin;
- h. sekretaris BP2T; dan
- i. kepala BP2T.
- (3) Persyaratan permohonan IMB Pendahuluan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. fotocopy surat keterangan rencana kota (SKRK)/ Advice Planning yang telah disetujui oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak;
- b. fotocopy KTP Pemohon yang masih berlaku;
- c. fotocopy sertifikat tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (BPN/Bank/Notaris);
- d. fotocopy PBB (SPPT dan STTS) tahun berjalan;
- e. gambar teknis (format gambar A3, skala 1:100-200/1:250-500, file CAD ( Computer Aided Design )) berupa :
1. gambar situasi /site plan ; dan
2. denah lokasi.
- f. gambar pagar, saluran, dan lain-lain;
- g. gambar rencana pondasi (untuk bangunan di atas 1 lantai);
- h. gambar struktur dan konstruksi (untuk bangunan di atas 1 lantai);
- i. gambar detail struktur (untuk bangunan di atas 1 lantai);
- j. gambar lainnya yang dipersyaratkan dalam SKRK/Advice Planning;
- k. gambar dicetak sebanyak 3 (tiga) rangkap (asli);
- l. foto lokasi bangunan yang terbaru;
- m. fotocopy dokumen Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain;
26. o.
27. fotocopy rekomendasi Walikota (bangunan yang bersifat khusus); dan
- p. map buffalo warna hijau.
- (4) Persyaratan permohonan penerbitan IMB Asli/Alih Fungsi/Penambahan/ Balik Nama/Renovasi, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. fotocopy KTP Pemohon;

- b. fotocopy IMB Pendahuluan;
- c. fotocopy sertifikat tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (BPN/Bank/Notaris);
- d. fotocopy PBB (SPPT dan STTS) tahun berjalan;
- e. persetujuan dokumen teknis oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak;
- f. surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain; dan
- g. map buffalo warna hijau.
- (5) Persyaratan permohonan IMB Penertiban, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. surat keterangan rencana kota (SKRK)/ Advice Planning yang telah disetujui Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak;
- b. fotocopy KTP;
- c. fotocopy sertifikat tanah sesuai aslinya;
- d. fotocopy PBB (SPPT dan STTS) tahun berjalan;
- e. gambar yang telah disetujui yang telah disetujui Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak (skala 1:100-200/1:250500), berupa:
1. Gambar Situasi /site plan ;
2. Denah; dan
3. foto bangunan terbaru.
- f. gambar dicetak sebanyak 2 (dua) rangkap (asli);
- g. dokumen lingkungan (apabila dipersyaratkan dalam SKRK);
- h. surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain; dan
- i. map buffalo warna hijau.
- (6) Persyaratan permohonan IMB Reklame, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. fotocopy surat Rekomendasi Walikota;
- b. gambar yang telah disetujui yang telah disetujui Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, berupa:
1. gambar situasi reklame; dan
2. gambar konstruksi media reklame (detail).

- c. fotocopy sertifikat tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (BPN/Bank/Notaris) bagi media reklame yang berada di atas tanah pribadi;
- d. surat perjanjian pemakaian lahan, apabila titik reklame berada di lahan milik Pemerintah Kota Pontianak (RMJ, Fasum, Fasos);
- e. fotocopy IMB (apabila media reklame berada di atas bangunan/ menempel pada gedung baik milik pribadi ataupun menumpang);
- f. surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain;dan
- g. map buffalo warna Biru.
- (7) Persyaratan permohonan IMB Tower/Menara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. fotocopy surat Rekomendasi dari Walikota;
- b. pas photo ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. surat pernyataan bertanggungjawab jika terjadi kegagalan konstruksi tower;
- d. surat perjanjian sewa bangunan antara pemilik lahan dan pihak pemohon titik tower;
- e. dokumen Lingkungan;
- f. gambar teknis (dibuat dengan skala 1:100 pada Kertas A3 dengan format CAD dan di copy di CD).
1. denah bangunan tower;
2. tampak bangunan; dan
3. gambar konstruksi (detail).
- g. fotocopy sertifikat tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (BPN/Bank/Notaris);
- h. fotocopy IMB lokasi Tower (khusus permohonan IMB Tower/Menara yang berada diatas bangunan ( Rooftop ));
- i. surat pernyataan mengetahui dan tidak keberatan warga sekitar dalam radius (125 % dari ketinggian tower);
- j. surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain; dan
- k. map buffalo warna hijau.
- (10) Jangka waktu berlaku khusus IMB Reklame diberikan selama 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat dilakukan perpanjangan.

- (11) Dalam Perpanjangan dengan titik yang sama Pemohon tidak dikenakan biaya Retribusi Denda yang dikenakan pada saat Penerbitan Izin Pertama apabila bangunan telah berdiri.
- (12) Jangka waktu pelayanan permohonan IMB adalah 12 (dua belas) hari kerja dan permohonan IMB Pendahuluan khusus Perumahan adalah 4 (empat) hari kerja.
- (13) Produk yang dihasilkan dalam proses pelaksanaan SOP IMB adalah Berita Acara, Naskah Surat Keputusan, dan Naskah IMB.
- (14) Mekanisme pelayanan IMB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 14

- (1) Pelayanan perizinan HO sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c merupakan izin dasar yang harus dimiliki oleh semua pelaku usaha/kegiatan yang melaksanakan usaha/kegiatan secara terusmenerus.
- (2) Pelaksana SOP pelayanan HO, yaitu :
- a. petugas Front Office ;
- b. kasubbid Pemrosesan;
- c. kasubbid Penetapan;
- d. kasubbid Evaluasi, Advokasi, Informasi dan Pengaduan;
- e. tim Teknis Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Pontianak;
- f. kabid Pengendalian dan PMD;
- g. kabid Pendataan dan Penetapan;
- h. pemroses Administrasi Keuangan;
- i. satuan Tugas Pencetakan Surat Keputusan dan Sertifikat Izin;
- j. sekretaris BP2T; dan
- k. kepala BP2T.
- (3) Jenis HO dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:
- a. jenis HO dengan klasifikasi Kantor Badan Usaha;
- b. jenis HO dengan klasifikasi Kegiatan Tempat Usaha;
- c. jenis HO dengan klasifikasi Kegiatan Tertentu yang sifatnya terusmenerus: Sekolah, Balai Latihan Kerja, Sanggar Kesenian, Tempat Praktek Dokter/Bidan, Bimbingan Belajar, Pool Angkutan; dan
- d. jenis HO dengan klasifikasi Kegiatan Usaha Keliling.
- (4) Persyaratan permohonan HO dibagi menjadi 2 (dua), yakni:

- a. persyaratan permohonan baru bagi: kegiatan atau usaha baru, pindah alamat, permohonan izin karena kehilangan dalam kondisi sebelum tahun 2014 dan perubahan jenis/bidang usaha; dan
- b. persyaratan permohonan perpanjangan bagi: kegiatan usaha yang belum berakhir masa berlaku, permohonan balik nama, perubahan merk usaha dan perubahan badan usaha/badan hukum.
- (5) Persyaratan permohonan HO baru/pindah alamat/ perubahan jenis usaha, sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. formulir permohonan HO;
- b. fotocopy KTP pemohon;
- c. pas photo 3 x 4 latar belakang merah sebanyak 3 lembar;
- d. fotocopy IMB Asli/ Penertiban/ Izin Penggunaan Bangunan (IPB)/Rekomendasi Bangunan;
- e. fotocopy sertifikat tanah;
- f. fotocopy bukti lunas PBB (SPPT dan STTS) tahun berjalan;
- g. surat perjanjian/penumpangan (bagi yang menggunakan lahan/ bangunan pihak lain dilampirkan fotocopy KTP pemilik lahan/ bangunan);
- h. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan serta Akta Perubahan (bagi usaha yang berbadan hukum);
- i. surat Pernyataan Tidak Berkeberatan atas suatu kegiatan/ usaha (ditandatangani oleh tetangga kiri, kanan, depan, belakang) yang diketahui oleh Ketua RT dan Lurah setempat (untuk daerah perumahan/tidak sesuai zoning peruntukan kegiatan/usaha);
- j. dokumen Lingkungan (bagi usaha yang wajib SPPL/ UKLUPL/Amdal);
- k. fotocopy Kartu Keluarga;
- l. sket lokasi;
- m. fotocopy dan asli surat izin atasan (bagi pemohon yang berstatus Pegawai Negeri dan Anggota TNI/POLRI); dan
- n. surat Kuasa dan fotocopy penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui pihak lain.
- o. surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan, dan BPKB (khusus bagi kegiatan usaha keliling); dan
- p. map buffalo warna Merah.
- (5) Persyaratan permohonan HO Perpanjangan/Balik Nama/ Perubahan Merk Kegiatan/Usaha, sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b meliputi:

- a. formulir permohonan HO;
- b. fotocopy KTP pemohon;
- c. pas photo ukuran 3x4 latar belakang merah sebanyak 3 lembar;
- d. fotocopy bukti lunas PBB (SPPT dan STTS) tahun berjalan;
- e. lembar naskah asli HO;
- f. surat Penyerahan Usaha (untuk Balik Nama perorangan dengan materai 6000, untuk berbadan Hukum dilengkapi Copy Akte Perubahan);
- g. surat Perjanjian/penumpangan (bagi yang menggunakan lahan/ bangunan pihak lain);
- h. laporan Kegiatan Penanaman Modal/Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha periode terakhir;
- i. surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain;
- j. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) (khusus bagi kegiatan usaha keliling);
- k. surat Pernyataan terkait Perpanjangan Izin Gangguan; dan
- l. map Buffalo warna merah.
- (6) Jangka waktu pemrosesan Izin Gangguan terbagi menjadi 3 (tiga), yakni:
- a. pelayanan HO untuk pemrosesan Permohonan Baru bagi: Pedagang Eceran, Pelayanan Jasa Umum, dan Kantor Badan Usaha adalah 8 (delapan) hari kerja;
- b. pelayanan HO untuk pemrosesan Izin Usaha yang berkaitan dengan Izin Operasional baik Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri, Izin Trayek, Izin Usaha Angkutan, Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Izin Usaha Perikanan, Tanda Daftar Gudang, Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah 14 (empat belas) hari kerja; dan
- c. seluruh Pelayanan pemrosesan Perpanjangan adalah 2 (dua) hari kerja.
- (7) Persyaratan penunjang bagi permohonan HO usaha/kegiatan tertentu meliputi:
- a. surat Pernyataan Khusus Gudang (bagi usaha/kegiatan pergudangan);
- b. surat Pernyataan Khusus Ekspedisi (bagi usaha/kegiatan jasa ekspedisi);

- c. surat Pernyataan Khusus Bongkar Muat (bagi usaha/kegiatan jasa bongkar muat);
- d. surat Pernyataan Khusus Tidak Menjual Minuman Beralkohol (bagi usaha/kegiatan);
- e. surat Pernyataan Khusus Tempat Hiburan Malam; dan
- f. surat Pernyataan Khusus Tidak Melakukan Kegiatan Tindak Asusila.
- (8) Waktu operasional kegiatan/usaha pada penerbitan HO, ditetapkan sebagai berikut:
- a. pukul 07.00 - 17.00 WIB (bagi jenis usaha Kantor Badan Usaha, Pergudangan, Industri, Pedagang Eceran Bahan Bangunan Kayu, Pedagang Eceran Bahan Bangunan Bukan Kayu, Pedagang Eceran Meubel/Perabotan Rumah Tangga, Pedagang Eceran Kendaraan, Pelayanan Jasa Service Kendaraan);
- b. pukul 00.00 WIB - 24.00 WIB (kegiatan operasional Hotel dan Fasilitas Kesehatan);
- c. pukul 21.00 - 24.00 WIB (Pelayanan Jasa Bar, Pedagang Eceran Minuman Beralkohol Gol B dan C);
- d. pukul 09.00 WIB - 21.00 WIB (kegiatan operasional Warung Internet dan Permainan Ketangkasan pada zoning perumahan); dan
- e. pukul 07.00-21.00 WIB (seluruh kegiatan operasional selain yang disebutkan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d).
- (9) Masa waktu retribusi perizinan HO diberlakukan selama 5 (lima) tahun, kecuali bagi kegiatan usaha yang bersifat tertentu dan kepentingan pembinaan pelaksana kegiatan usaha lainnya.
- (10) Permohonan Balik Nama tetap dikenakan retribusi namun masa berlaku retribusi ditetapkan 5 (lima) tahun sebagaimana permohonan baru.
- (11) Penerbitan izin usaha mikro tidak memerlukan HO sebagai dukungan Pemerintah Kota Pontianak atas kepentingan terhadap usaha mikro masyarakat di Kota Pontianak.
- (12) Dalam rangka kebijakan kemudahan perizinan investasi di Kota Pontianak, pengajuan HO diperkenankan menggunakan IMB Pendahuluan dengan ketentuan masa berlaku retribusi ditetapkan berlaku 1 (satu) tahun atas pertimbangan pembinaan dan pemberian ruang bagi proses penyelesaian IMB Asli. Pengajuan HO pada tahun berikutnya tetap menggunakan persyaratan baru sepanjang IMB Asli belum diterbitkan.

- (13) Penggunaan Surat Keterangan Bangunan (SKB) untuk bangunan semi permanen/lainnya dapat dipergunakan sebagai dasar penerbitan izin gangguan bagi suatu kegiatan/usaha, dengan ketentuan:
- a. pemberian izin dengan jangka waktu paling lama 3 tahun;
- b. tidak dapat diperpanjang; dan
- c. wajib mengurus IMB sebelum izin dinyatakan berakhir bagi kegiatan/usaha ditempat yang sama;
- (14) Produk yang dihasilkan dalam proses pelaksanaan SOP HO adalah Berita Acara Pembahasan Tim Teknis, Surat Keputusan HO, dan Naskah HO.
- (15) Mekanisme pelayanan HO adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 15

- (1) Pelayanan perizinan SIUP di Kota Pontianak sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d, terdiri dari :
- a. pelayanan SIUP Kecil;
- b. pelayanan SIUP Menengah; dan
- c. pelayanan SIUP Besar.
- (2) Pelaksana SOP Pelayanan SIUP, yaitu:
- a. petugas Front Office ;
- b. kasubbid Pemrosesan;
- c. kasubbid Evaluasi, Advokasi, Informasi, dan Pengaduan;
- d. tim Teknis Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Pontianak;
- e. satuan Tugas Pencetakan Surat Keputusan dan Sertifikat Izin;
- f. sekretaris BP2T;dan
- g. kepala BP2T.
- (3) Ketentuan Penerbitan SIUP, antara lain:
- a. penerbitan SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- b. penerbitan SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. penerbitan SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Persyaratan permohonan SIUP dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:
- a. persyaratan permohonan SIUP Baru;
- b. persyaratan permohonan SIUP Perpanjangan;
- c. persyaratan permohonan SIUP Pembukaan Cabang;
- d. persyaratan permohonan SIUP Perubahan; dan
- e. persyaratan permohonan SIUP Minuman Beralkohol.
- (5) Persyaratan permohonan SIUP Baru, sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. fotocopy KTP Penanggung Jawab;
- b. pas photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. fotocopy NPWP perorangan/berbadan hukum;
- d. fotocopy akte pendirian perusahaan Berbadan Hukum;
- e. fotocopy akte perubahan perusahaan (apabila ada);
- f. fotocopy pengesahan dari Pengadilan Negeri atau Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. fotocopy HO;
- h. fotocopy Perusahaan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan;
- i. surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain; dan
- j. map bufallo warna coklat.
- (6) Persyaratan permohonan SIUP Perpanjangan, sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, meliputi :
- a. Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
- b. Pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah 2 lembar.
- c. Potocopy NPWP perorangan/berbadan hukum;
- d. SIUP asli;
- e. Fotocopy Perusahaan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan;

- f. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang sudah di sahkan dan akte perubahan oleh Pengadilan Negeri atau Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Fotocopy HO; dan
- h. Map Buffalo warna coklat.
- (7) Persyaratan permohonan SIUP Pembukaan Cabang, sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c, meliputi :
- a. fotocopy KTP Penanggung Jawab;
- b. fotocopy NPWP perorangan/berbadan hukum;
- c. fotocopy Perusahaan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
- d. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan akte perubahan yang sudah disahkan oleh Pengadilan Negeri atau Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;;
- e. surat Penunjukan Kepala Cabang/Akte Pembukaan Kantor Cabang;
- f. pas Photo pimpinan cabang ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 2 lembar;
- g. fotocopy naskah SIUP kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisir oleh pejabat penerbit SIUP (tidak boleh scan);
- h. fotocopy HO;
- i. surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain; dan
- j. map buffalo warna coklat.
- (8) Persyaratan permohonan SIUP Perubahan, sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d, meliputi :
- a. fotocopy KTP Penanggung Jawab;
- b. pas photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah 2 (dua) lembar;
- c. fotocopy NPWP perorangan/berbadan hukum;
- d. naskah asli SIUP yg berlaku;
- e. fotocopy Perusahaan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan;
- f. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan akte perubahan yang sudah disahkan oleh Pengadilan Negeri atau Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;;
- g. fotocopy HO;
- h. surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain; dan
- i. map buffalo warna coklat.

- (9) Persyaratan permohonan SIUP Minuman Beralkohol, sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf g, meliputi SIUP-MB Pedagang Pengecer dan SIUP-MB Distributor/Sub Distributor. Adapun persyaratannya yaitu:
- a. Persyaratan permohonan SIUP-MB pedagang pengecer, yaitu:
1. fotocopy KTP Pemohon;
2. pas photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. fotocopy NPWP;
4. fotocopy HO khusus minuman beralkohol;
5. fotocopy TDUP:
6. fotocopy TDP;
7. fotocopy surat penunjukkan dari produsen atau IT/MB atau distributor atau sub-Distributor atau kombinasi keempatempatnya sebagai penjual langsung minuman beralkohol ditempat tertentu lainnya, pengecer minuman beralkohol lainnya, dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya;
8. fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB);
9. akta pendirian/perubahan perusahaan dan pengesahan Badan Hukum (bagi perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas);
10. fotocopy laporan rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan;
11. Fotocopy surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain;
12. surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran; dan
13. map buffalo warna coklat.
- b. Persyaratan Permohonan SIUP MB Distributor/Sub-Distributor :
1. fotocopy KTP Pemohon;
2. pas Photo ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. fotocopy rekomendasi lokasi keberadaan dan legalitas perusahaan khusus minuman beralkohol dari Gubernur Kalimantan Barat;
4. fotocopy Izin Gangguan khusus minuman beralkohol;

5. fotocopy TDUP:
6. fotocopy TDP;
7. fotocopy NPWP perusahaan;
8. fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB);
9. surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran; dan
10. map buffalo warna coklat.
- (10) Jangka waktu pelayanan SIUP adalah 1 (satu) hari kerja/8 (delapan) jam.
- (11) Untuk SIUP, setiap perubahan kelembagaan, modal, kegiatan usaha atau jenis barang/jasa dagangan utama dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (12) Setiap badan usaha perdagangan atau perorangan hanya dapat memiliki 1 (satu) SIUP.
- (13) Masa berlaku SIUP adalah sama dengan masa retribusi yang tercantum dalam Naskah HO.
- (14) Masa berlaku SIUP-MB adalah selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (15) Produk yang dihasilkan dalam proses pelaksanaan SOP SIUP adalah Surat Keputusan SIUP dan Naskah SIUP.
- (16) Mekanisme pelayanan SIUP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 16

- (1) Pelayanan perizinan TDI/ IUI sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf e mencangkup Pelaksana, Jangka Waktu, Persyaratan, Produk/Hasil, dan Mekanisme.
- (2) Pelaksana SOP Pelayanan TDI/IUI, yaitu :
- a. petugas Front Office ;
- b. kasubbid Pemrosesan;
- c. kasubbid Evaluasi, Advokasi, Informasi, dan Pengaduan;
- d. tim Teknis Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Pontianak;
- e. satuan Tugas Pencetakan Surat Keputusan dan Sertifikat Izin;
- f. sekretaris BP2T;dan
- g. kepala BP2T.

- (3) Jangka waktu pelayanan TDI/IUI adalah 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Persyaratan permohonan TDI/IUI,meliputi :
- a. fotocopy KTP Penanggung Jawab;
- b. pas photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. fotocopy HO;
- d. naskah izin TDI/IUI Asli (untuk perpanjangan);
- e. rekomendasi SKPD teknis;
- f. fotocopy NPWP;
- g. fotocopy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
- h. surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain; dan
- i. map buffalo warna hijau.
- (5) Produk yang dihasilkan dalam proses pelaksanaan SOP Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri adalah Berita Acara, Naskah Surat Keputusan dan Naskah Tanda Daftar Industri/ Izin Usaha Industri.
- (6) Mekanisme pelayanan Tanda Daftar Industri/ Izin Usaha Industri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 17

- (1) Pelayanan perizinan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf f, mencangkup perizinan atas:
- a. izin perencanaan dan pengawasan konstruksi yang meliputi arsitektur, rekayasa ( engineering ), penataan ruang, jasa konsultansi lainnya; dan
- b. izin pelaksana konstruksi yang meliputi bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal, jasa pelaksanaan lainnya.
- (2) Pelaksana SOP Pelayanan IUJK, yaitu:
- a. petugas front office ;
- b. kasubbid pemrosesan;
- c. kasubbid evaluasi, advokasi, informasi, dan pengaduan;
- d. tim teknis pelayanan perizinan satu pintu Kota Pontianak;
- e. satuan tugas pencetakan surat keputusan dan sertifikat izin;
- f. sekretaris BP2T; dan
- g. kepala BP2T.

- (3) Jangka waktu pelayanan IUJK adalah 1 (satu) hari kerja.
- (4) Persyaratan permohonan IUJK, meliputi :
- a. fotocopy KTP;
- b. pas foto ukuran 3x4 dengan sebanyak 2 Lembar dengan latar belakang merah;
- c. fotocopy HO;
- d. naskah IUJK Asli (khusus perpanjangan);
- e. fotocopy NPWP;
- f. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum);
- g. fotocopy pengesahan badan hukum perusahaan;
- h. fotocopy Sertifikasi Badan Usaha (SBU) untuk Perpanjangan IUJK dilegalisir;
- i. fotocopy kartu penanggung jawab teknik badan usaha (PJT-BU);
- j. fotocopy Surat Keterampilan Tenaga Keahlian (SKTK) atau Surat Keterampilan Ahli (SKA) dilegalisir;
- k. surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain; dan
- l. map buffalo warna kuning.
- (5) Produk yang dihasilkan dalam proses pelaksanaan SOP IUJK adalah Berita Acara, Naskah Surat Keputusan dan Naskah IUJK.
- (6) Mekanisme pelayanan IUJK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 18

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf g mencangkup Pelaksana, Jangka Waktu, Persyaratan, Produk/Hasil, dan Mekanisme.
- (2) Pelaksana SOP Pelayanan Izin Trayek, yaitu :
- a. petugas Front Office ;
- b. kasubbid Pemrosesan;
- c. kasubbid Evaluasi, Advokasi, Informasi, dan Pengaduan;
- d. tim Teknis Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Pontianak;
- e. satuan Tugas Pencetakan Surat Keputusan dan Sertifikat Izin;
- f. sekretaris BP2T;dan
- g. kepala BP2T.
- (3) Jangka waktu pelayanan Izin Trayek adalah 3 (tiga) hari kerja.

- (4) Persyaratan permohonan Izin Trayek,meliputi :
- a. fotocopy KTP Pemohon;
- b. pas foto ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. naskah izin Trayek Asli (khusus permohonan perpanjangan);
- d. fotocopy HO;
- e. rekomendasi Dinas Perhubungan;
- f. fotocopy NPWP;
- g. fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum);
- h. fotocopy pengesahan badan hukum perusahaan;
- i. surat Pernyataan sanggup menyediakan kendaraan minimal 5 (lima) unit; dan
- j. map buffalo warna biru.
- (5) Produk yang dihasilkan dalam proses pelaksanaan SOP Izin Trayek adalah Berita Acara, Naskah Surat Keputusan dan Naskah Izin Trayek.
- (6) Mekanisme pelayanan Izin Trayek adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 19

- (1) Pelayanan IUA sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf h mencangkup Pelaksana, Jangka Waktu, Persyaratan, Produk/Hasil, dan Mekanisme.
- (2) Pelaksana SOP IUA, yaitu :
- a. petugas Front Office ;
- b. kasubbid Pemrosesan;
- c. kasubbid Evaluasi, Advokasi, Informasi, dan Pengaduan;
- d. tim Teknis Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Pontianak;
- e. satuan Tugas Pencetakan Surat Keputusan dan Sertifikat Izin;
- f. sekretaris BP2T;dan
- g. kepala BP2T.
- (3) Jangka waktu pelayanan Izin Usaha Angkutan adalah 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Persyaratan permohonan Izin Usaha Angkutan, meliputi:
- a. fotocopy KTP;
- b. pas foto ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. surat Permohonan;

- d. naskah izin Usaha Angkutan asli (untuk registrasi dan perpanjangan);
- e. fotocopy STNK;
- f. fotocopy NPWP;
- g. rekomendasi SKPD teknis;
- h. naskah asli dan fotocopy KIR masih berlaku;
- i. fotocopy HO;
- j. fotocopy kartu pengawasan (untuk angkutan orang);
- k. fotocopy akte pendirian perusahaan;
- l. daftar kendaraan;
- m. surat pernyataan sanggup menyediakan pool kendaraan;
- n. surat pernyataan sanggup menyediakan kendaraan minimal 5 (lima) unit;
- o. surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain;
- p. sket denah lokasi pool;
- q. map buffalo warna biru muda; dan
- r. materai 6000;
- (5) Produk yang dihasilkan dalam proses pelaksanaan SOP IUA adalah Berita Acara, Naskah Surat Keputusan dan Naskah Izin Usaha Angkutan.
- (6) Mekanisme pelayanan IUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 20

- (1) Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf i, merupakan penggabungan/penyederhanaan izin dibidang kesehatan yang sebelumnya terdiri dari :
- a. izin klinik;
- b. izin rumah sakit;
- c. izin apotek;
- d. izin penyelenggaraan optikal;
- e. izin pedagang eceran obat;dan
- f. izin teknis lainnya yang dilimpahkan pada BP2T.
- (2) Pelaksana SOP Pelayanan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yaitu :
- a. petugas front office ;

- b. kasubbid pemrosesan;
- c. kasubbid evaluasi, advokasi, informasi, dan pengaduan;
- d. tim teknis pelayanan perizinan satu pintu kota pontianak;
- e. satuan tugas pencetakan surat keputusan dan sertifikat izin;
- f. sekretaris BP2T;dan
- g. kepala BP2T.
- (3) Jangka waktu pelayanan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah 4 (empat) hari kerja.
- (4) Persyaratan permohonan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Klinik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,meliputi :
- a. surat permohonan dari perorangan atau badan hukum;
- b. fotocopy ktp pemohon yang masih berlaku;
- c. pas photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 2 lembar;
- d. izin klinik asli (untuk perpanjangan);
- e. fotocopy HO;
- f. fotocopy dokumen lingkungan;
- g. profil klinik yang akan didirikan meliputi gambar umum klinik, peralatan dan akomodasi, tenaga kesehatan (SIP dan SIK), jenis pelayanan, dan sket bangunan dalam skala;
- h. daftar tarif pelayanan;
- i. denah lokasi tempat sarana pelayanan kesehatan;
- j. rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
- k. surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain; dan
- l. map buffalo warna coklat tua.
- (5) Persyaratan permohonan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi Izin Operasional Sementara Rumah Sakit dan Izin Operasional Tetap Rumah Sakit:
- a. Izin Operasional Sementara Rumah Sakit, yaitu:
1. surat permohonan dari perorangan atau badan hukum;
2. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
3. pas photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. izin klinik asli (khusus permohonan perpanjangan);
5. fotocopy HO;
6. fotocopy dokumen lingkungan;

7. profil klinik yang akan didirikan meliputi gambar umum klinik, peralatan dan akomodasi, tenaga kesehatan (sip dan sik), jenis pelayanan, dan sket bangunan;
8. daftar tarif pelayanan;
9. denah lokasi tempat sarana pelayanan kesehatan;
10. rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
11. surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain; dan
12. map buffalo warna coklat tua.
- b. Izin Operasional Tetap Rumah Sakit, yaitu:
1. fotocopy KTP;
2. pas Photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar;
3. sertifikat Izin Operasional Sementara Rumah Sakit;
4. fotocopy Akte Pendirian;
5. fotocopy HO;
6. rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
7. fotocopy Penetapan Kelas Rumah Sakit dari Menteri Kesehatan;
8. surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain; dan
9. map buffalo warna coklat tua.
- (6) Persyaratan permohonan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Apotek sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,meliputi:
- a. surat permohonan dari perorangan atau badan hukum;
- b. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
- c. pas photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 2 lembar;
- d. fotocopy HO;
- e. fotocopy ijazah dan SIPA Apoteker;
- f. surat pernyataan dari apoteker bermaterai cukup bahwa tidak bekerja lebih dari tiga sarana farmasi;
- g. fotocopy dan asli surat izin atasan (bagi pemohon Pegawai Negeri dan Anggota TNI/Polri);
- h. akte perjanjian kerjasama apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek;
- i. denah lokasi Apotek;

- j. fotocopy dan asli daftar alat perlengkapan apotek;
- k. fotocopy surat rekomendasi dari pengurus besar Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) untuk apotek Baru;
- l. surat pernyataan Pemilik sarana bermaterai cukup bahwa tidak terlibat pelanggaran perundang-undangan di bidang obat;
- m. rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
- n. memiliki Izin Klinik jika di lokasi apotek terdapat praktek lebih dari 2 (dua) dokter;
- o. surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain; dan
- p. map buffalo warna coklat tua.
- (7) Persyaratan permohonan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Optikal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. surat permohonan dari perorangan atau badan hukum;
- b. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
- c. pas photo ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 2 lembar;
- d. fotocopy HO;
- e. fotocopy dan asli surat izin atasan (bagi pemohon Pegawai Negeri dan Anggota TNI/Polri);
- f. fotocopy akte pendirian perusahaan optikal yang disahkan oleh notaris untuk penyelenggaraan yang berbentuk bukan perorangan;
- g. surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien untuk menjadi penanggung jawab pada optikal/laboratorium optik yang akan didirikan;
- h. surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optik tempat pemprosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri;
- i. daftar pengawai serta tugas dan fungsinya;
- j. sertifikasi dari organisasi profesi/asosiasi;
- k. daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan;
- l. denah ruangan dibuat dengan skala 1 : 100;
- m. denah lokasi optikan;
- n. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
- o. surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain.
- p. map buffalo warna cokla