Unknown Unknown Nomor 28 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAG1 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMER1NTAH KOTA BANJARBARU (berlaku 29 Oktober 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARBARU
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAG1 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMER1NTAH KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengikuti pendidikan melalui jalur izin belajar;
- b. sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/SJ tanggal 09 Januari 1990 tentang Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil, maka dalam rangka untuk kelancaran dan kepentingan manajemen kepegawaian serta tertib administrasi dalam pemberian izin belajar terhadap Pegawai Negeri Sipil yang belajar pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainya yang terakreditasi, dipandang perlu untuk mengatur kembali tata cara dan persyaratan izin belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4194) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1) ;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 4) :
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubatahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan alas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 32 Seri D Nomor 15).
MEMUTUSKAN
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota Banjarbaru ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Pejabat yang berwenang adalah Walikota Banjarbaru atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Walikota Banjarbaru untuk memberikan izin atas permohonan izin belajar.
5. Pembina izin belajar adalah SKPD yang menangani bidang kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Mahasiswa izin belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan izin melanjutkan pendidikan di luar jam dinas dan tidak meninggalkan tugas dan kewajibanya ditempat kerja, yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
7. lain Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal Iainya diluar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari.
8. 8 Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar sebelum yang bersangkutan terdaftar pada lembaga pendidikan.
9. Lembaga pendidikan adalah lembaga pendidikan tinggi yang secara fungsional memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia.
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dan digaji oleh APBD Pemerintah Kota Banjarbaru.
11. I I . Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai honorer yang bertugas dan digaji oleh APBD Pemerintah Kota Banjarbaru.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud pemberian izin belajar adalah memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk mengikuti program pendidikan formal diluar jam kedinasan guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
- (2) Izin Belajar bertujuan :
- a. meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal kejenjang yang lebih tinggi secara mandiri;
- b. meningkatkan profesionalisme dalam bidang tugasnya;
- c. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pemersatu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. terwujudnya aparatur yang memiliki loyalitas dan kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
TATA CARA DAN PERSYARATAN
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 3
- (1) Pemberian izin belajar merupakan komitmen strategis instansi dalam upaya pengembangan sumber daya aparatur secara mandiri sebagai bentuk kemampuan untuk mengembangkan diri.
- (2) Pemberian izin belajar didasarkan pada proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur (formasi) yang berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan izin belajar apabila memenuhi persyaratan kepegawaian yang telah ditentukan dengan
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 4
- (1) Dalam pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan formal hams dipertimbangkan keterkaitan pendidikan yang ditempuh sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan kebutuhan formasi dan misi organisasi yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar tidal( boleh meninggalkan pekerjaan sehari-hari yang ditugaskan kepadanya.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 5
Izin belajar untuk mengikuti pendidikan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil ;
- b. pendidikan tidak meninggalkan tugas dan dilaksanakan di luar jam kerja/ kedinasan ;
- c. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi dan atau memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bukan kelas jauh yang dilarang oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. tidak sedang menjalani dan/atau dalam proses hukuman disiplin;
- f. pendidikan yang diikuti ada relevansinya dengan bidang tugas yang bersangkutan;
- g. tidak sedang mengikuti pendidikan formal yang sejenis dan setingkat;
- h. tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali formasi memungkinkan;
- i. biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh yang bersangkutan ;
- j. pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti pendidikan di luar daerah apabila jenis dan atau tingkat / strata pendidikan yang dibutuhkan sesuai formasi didalam daerah tidak ada.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 6
Persyaratan kepangkatan dan persyaratan administrasi untuk program pendidikan
- a. Jenjang Pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) dan yang sederajat
- Pangkat minimal Juru Muda (I/a) dengan masa kerja golongan telah 2 (dua) tahun;
- b. Jenjang Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) sederajat dan Diploma I
(dua) tahun;
- Pangkat minimal Juru Muda Tk. I (I/b) dengan masa kerja golongan telah 2
- c. Jenjang Pendidikan Diploma II dan Diploma III
- Pangkat minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan telah 2 (dua) tahun ;
- d. Jenjang Pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV
- Pangkat minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b) dengan masa kerja golongan telah 2 (dua) tahun ;
- e. Jenjang Pendidikan Master (S2) dan PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
- Pangkat minimal Penata Muda Tk. I (III/b) dengan masa kerja golongan telah 2 (dua) tahun atau 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana SI ;
- f. Jenjang Pendidikan Doktor (S3)
- Pangkat minimal Penata dengan masa kerja golongan telah 2 (dua) tahun atau 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan pendidikan Program S2.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 7
- (1) Pegawai Tidak Tetap (PTT) dapat diberikan izin belajar selama pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan mendapatkan rekomendasi dari pimpinan instansinya serta izin prinsip dari Walikota Banjarbaru.
- (2) Pegawai Tidak Tetap (PIT) yang telah mendapatkan izin belajar, pada saat selesai pendidikan, ijazah yang diterima tidak menjadi jaminan untuk penyesuaian tingkat pendidikan dan gaji.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 8
Usul izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus melampirkan :
- a. surat permohonan kepada Walikota Banjarbaru melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru yang telah direkomendasikan kepala unit kerjanya;
- b. surat izin prinsip dari Walikota Banjarbaru
- c. foto copy sah surat keputusan pangkat terakhir untuk PNS dan bagi PTT melampirkan fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai PTT ;
- d. foto copy sah daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur rata-rata bernilai baik ;
- e. foto copy sah ijazah atau transkrip nilai terakhir
- f. uraian tugas yang bersangkutan yang disahkan oleh kepala unit kerjanya;
- g. daftar riwayat hidup ;
- h. daftar penetapan angka kredit terakhir khusus pejabat fungsional tertentu ;
- i. surat pernyataan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditentukan dan bersedia tidak akan menunut penyesuaian ijazah kecuali bila formasi memungkinkan ;
- j. surat pernyataan tidak pernah dan atau sedang menjalani atau dalam proses penjatuhan disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir
- k. semua berkas kelengkapan permohonan izin belajar dibuat dalam rangkap dua dan dilegalisir oleh pejabat pengelola kepegawaian tempatnya bertugas ;
- I. ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan izin belajar akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 9
- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar harus mendapatkan izin prinsip atau persetujuan Walikota Banjarbaru sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan dan selanjutnya baru dapat diberikan izin belajar.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang mengikuti pendidikan atas kemauan sendiri di luar jam kerja dan tanpa ada izin belajar dari Walikota Banjarbaru, yang bersangkutan tidak akan diberikan Civil Effect kepegawaian terhadap ijazah yang diperolehnya.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 10
Prosedur pengusulan untuk mengajukan izin prinsip dan izin belajar adalah sebagai berikut :
- a. penyampaian usul izin prinsip atau persetujuan Walikota Banjarbaru adalah sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi tempat belajar dan harus sudah diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru selambat-lambatnya pada tanggal 01 April untuk semester ganjil dan tanggal 01 Oktober untuk semester genap pada tahun akademik yang bersangkutan dan akan dibahas dalam rapat Tim Khusus yang ditetapkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan
- b. pengusulan baru bagi Pegawai yang telah mendapat izin prinsip/persetujuan Walikota adalah dengan menyampaikan surat keterangan lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa Pegawai tersebut benar-benar terdaftar pada semester awal tahun akademik yang bersangkutan sesuai usul pada waktu memohon untuk mendapatkan izin prinsip/persetujuan dari Walikota;
- c. terhadap usul yang melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka usul yang bersangkutan tersebut tidak akan dipertimbangkan dan hams melalui usul baru untuk semester berikutnya pada tahun akademik.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 11
- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dan daerah lain dan telah memiliki izin belajar dan Instansi asalnya, maka surat izin belajar tersebut dapat diberikan penetapan kembali izin belajar apabila pendidikan yang diikuti tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, namun tidak menjadi jaminan untuk dapat diberikan pemutihan.
- (2) Prosedur pengusulan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar pada lembaga pendidikan tinggi atau lembaga pendidikan formal lainya dilakukan setelah mendapat rekomendasi pimpinan unit kerjanya dan dilaksanakan secara berjenjang untuk diteruskan kepada Walikota Banjarbaru.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidal( Tetap yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan ini, maka terhadap izin belajar yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
- (4) Tanpa mengurangi minat Pegawai Negeri Sipil yang akan meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya melalui jenjang pendidikan formal, maka dalam rangka tertib administrasi izin belajar akan diberikan secara berjenjang sesuai dengan pangkat dan ijazah yang dimiliki dan telah dicantumkan atau diakui dalam data kepegawaiannya.
- (5) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah lebih tinggi dan telah memiliki izin belajar dapat diberikan pemutihan izin belajar sepanjang kompetensi keilmuannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan ## BAB V
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 12
- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan pemberian izin prinsip permohonan izin belajar kepada Wakil Walikota Banjarbaru.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin prinsip dan izin belajar kepada Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, make Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kota Banjarbaru.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 29 Oktober

Penandatangan: 1SEKRETARIS DAERAH, Dr. H. S AHRIANI, M.Si Pembi a Utama Madya NIP. 196 312 198503 1 024 BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 28 2012 ## Pasal 14

Penetapan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 29 Oktober 2012

Penandatangan: WALIKOTA BANJARBARU,