PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK Nomor 1 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (berlaku 23 Mei 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR : 1 TAHUN 2013
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah terutama pelayanan kesehatan dan pelayanan pasar, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesa Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
29. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 16) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011;
33. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK dan
WALIKOTA SOLOK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf a angka 1 diubah, sehingga pasal 55 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 55
- (1) Tarif retribusi digolongkan
Pasal 69
- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
3. Penempatan dan penyewaan pasar raya tahap I, II dan III
1. Kelas 'A' {Blok A, B, C, D, E, VI, VIII, bawah tangga (C dan D), atas tangga dan Los E}
2. Kelas 'B' (kios depan los sayur, los ayam batang lembang, kios samping los E)
3. Kios/ Los
- a) Los ikan batang lembang
- a) Kios lantai I bagian luar
: Rp.6.000,- /m2/bulan
- b)
- Kios lantai I bagian dalam
: Rp. 5.000,- /m2/bulan
- c) Kios lantai II
: Rp. 4.000,- /m2/bulan
- d) Los
: Rp. 3.000,- /m2/bulan
- a)
- Kios
: Rp. 3.500,- /m2/bulan
- b)
- Meja
: Rp. 1.000,- /m2/bulan
: Rp. 1.000,- /hari
- b) Los daging batang lembang
: Rp. 2.000,- /hari
- c) Penempatan dan penyewaan kios pasar raya
- 1) Kios pasar raya kelas I (Blok U)
: Rp. 4.500,- /m2/bulan
- 2)
- Kios pasar raya kelas II (bangunan service, Kios koto panjang, kios bawah tangga tahap IV, Bawah tangga pasar raya tahap III, kios samping Blok VI, kios minuman depan pos satpam, kios eks ruang tunggu, samping los sayur dan kios bawah tower)
: Rp. 3.500,- /m2/bulan
- 3) Kios pasar raya kelas III (kios dang
tuank kios Lenggogeni, kios belakang
bundo kanduang, kios buah bagonjong)
: Rp. 3.000,- /m2/bulan
- 4) Los
: Rp. 3.000,- /m2/bulan
- d) Pasar raya tahap IV, tahap III blok VII
lantai I
: Rp. 60.000,-/ bulan
- e) Pasar raya tahap IV, tahap III blok VII
lantai II
: Rp. 40.000,- / bulan
- f) Pelataran pasar raya Solok
- 1) Pedagang yang memakai gerobak dan tempat duduk
: Rp. 3.000,- / hari
- 2) Pedagang yang memakai gerobak dan tanpa tempat duduk
: Rp. 1.500,- / hari
- 3)
- Pedagang K-5
: Rp. 1.000,- / hari
- 4) Pedagang bakulan
: Rp. 500,- / hari
- 5) Payung
: Rp. 500,- / hari
- g) Petak pasar kuliner
: Rp. 2.500.000,-/petak/tahun
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Penetapan: Ditetapkan di Solok Pada tanggal 23 Mei 2013

Penandatangan: WALIKOTA SOLOK, Dto ## IRZAL ILYAS

Penetapan: Diundangkan di Solok Pada tanggal 23 Mei 2013

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK, Dto ## SURYADI NURDAL ## LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2013 NOMOR 01
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2013
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
## I. UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Solok khususnya melalui Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Pasar, perlu kiranya diatur mengenai pemungutan terhadap masyarakat yang menempati petak pasar kuliner yang berada di Jalan Cengkeh, maka pemungutan terhadap retribusi Pelayanan tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian di daerah.
Dengan adanya penambahan objek retribusi yang salah satunya mengatur retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan pasar maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas
## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 01