Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
BUPATI PIDIE PROVINSI ACEH
OANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR: 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2016
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE,
a.
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2016,
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Oanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2016, b.
.. jamak .
Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092):
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 2.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893), 3
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 4.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 5.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 6.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): 7
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 8
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), 9
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
- 11 .Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028):
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652),
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155),
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693):
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783):
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104):
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165):
29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219),
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272),
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
33. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694):
34. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
2. 35.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153):
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541):
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893),
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
7. 40.Oanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 11),
8. 41.Oanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2015 Nomor 08),
42. Peraturan Bupati Pidie Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2015 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 64).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
dan
BUPATI PIDIE
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :OANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp 2.170.486.938.817,00,bertambah sejumlah Rp 111.934.191.256,21,- sehingga menjadi Rp 2.282.421.130.073,21,dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp2.101.379.174.888,00,-
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp/(7.287.531.088,00),-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp2.094.091.643.300,00,-
2. Belanja
- a. Semula
Rp2.170.486.938.817,00,-
- b. Bertambah/(berkurang)
- Rp111.934.191.256,21,-
- Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp2.282.421.130.073,21,-
- Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan
Rp(188.329.486.273,21),-
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp69.107.763.929,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Rp119.221.722.344,21,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp188.329.486.273,21,-
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp
0.00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Rp 0,00,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp 0,00,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan
Rp188.329.486.273,21,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahanRp
O,-
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp24.444.021.088,00,-
- 1) Semula
Rp229.598.584.737,00,-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp254.042.605.825,00,-
- b. Dana Perimbangan
Rp1.171.043.332.709,00,-
- 1) Semula
Rp1.232.302.670.205,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp/(61.259.337.496,00),-
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
- Cc. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- 1) Semula
Rp639.477.919.946,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp29.527.785.320,00,-
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
setelah Perubahan
Rp669.005.705.266,00,-
jenis pendapatan
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula
Rp14.803.972.381,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
2. Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
3. Retribusi Daerah b
- 1) Semula
Rp26.056.294.424,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan
- Rp17.901.750.000,00,-
Rp32.705.722.381,00,-
Rp(355.604.000,00),-
Rp25.700.690.424,00,-
- . Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Rp1.929.604.400,00,-
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
3. Rp 653.514.316,00.,-
4. Dipisahkan setelah Perubahan
Rp2.583.118.716,00,-
- . Zakat d.
- 1) Semula
Rp5.000.000.000,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
0,00,-
Jumlah Zakat setelah Perubahan
Rp5.000.000.000,00,-
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah e
- 1) Semula Rp181.808.713.532,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp6.244.360.772,00,-
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
setelah Perubahan
Rp188.053.074.304,00,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil
- 1) Semula
Rp26.357.224.205,00,-
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp(5.676.048.696,00),-
Rp20.681.175.509,00,-
- . Dana Alokasi Umum b.
- 1) Semula
Rp809.163.289.000,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp809.163.289.000,00,-
- Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula
Rp396.782.157.000,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
2. Rp/55.583.288.800,00),-
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp341.198.868.200,00,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- 1) Semula
Rp 992.643.800,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
0,00,-
Jumlah Hibah setelah Perubahan
Rp 992.643.800,00,-
0,00,-
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Rp
- . Dana Darurat b.
- 1) Semula
- Rp
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan
- Dana Bagi Hasil Pajak
Rp25.442.989.439,00,-
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
3. Rp9.527.785.320,00,-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp34.970.774.759,00,-
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus d.
- 1) Semula
Rp460.317.926.000,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
- 0,00,-
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp460.317.926.000,00,-
- . Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya e.
Rp152.724.360.707,00,-
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
3. Rp20.000.000.000,00,-
4. Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan Rp172.724.360.707,00,-
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp1.346.069.427.570,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp12.422.230.451,21,-
- Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp1.358.491.658.021,21,-
- . Belanja Langsung b.
- 1) Semula
Rp824.417.511.247,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Rp99.511.960.805,00.-
- Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp923.929.472.052,00,-
jenis belanja
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- 1) Semula
Rp809.126.819.986,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Rp(6.380.576.013,79),-
- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp802.746.243.972,21,-
- Belanja Bunga b
- 1) Semula Rp 0,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
0,00,-
- Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan
Rp
O,-
- Belanja Subsidi
- 1) Semula Rp 400.000.000,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp(275.000.000,00),-
- Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan
Rp 125.000.000,00,-
- Belanja Hibah d.
- 1) Semula
Rp21.935.500.000,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp14.013.956.465,00,-
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
Rp35.949.456.465,00,-
- . Belanja Bantuan Sosial e.
- 1) Semula
Rp10.120.600.000,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Rp3.520.000.000,00,-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp13.640.600.000,00,-
- Rp
O,-
O,-
Rp
O,-
- f. Belanja Bagi Hasil
Rp2.073.150.528,00,-
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
3. Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan
4. Rp
5. 0,00,-
Rp2.073.150.528,00,-
- g. Belanja Bantuan Keuangan
Rp499.913.357.056,00,-
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp/956.150.000,00),-
3. Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah
Perubahan
- h. Belanja Tidak Terduga
Rp2.500.000.000,00,-
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp2.500.000.000,00,-
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp5.000.000.000,00,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis :
2. belanja
- a. Belanja Pegawai
Rp163.817.439.200,00,-
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
3. Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp10.655.556.728,00,-
Rp174.472.995.923,00,-
- b. Belanja Barang dan Jasa
Rp264.531.329.384,00,-
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp66.277.661.505,00,-
3. Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp330.809.490.889,00,-
- c. Belanja Modal
- 1) Semula
Rp396.068.242.663,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Rp22.578.742.572,00,-
- Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
Rp418.646.985.235,00,-
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 1
- a. Penerimaan sejumlah Rp 188.329.486.273,21,-
Rp69.107.763.929,00,-
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp119.221.722.344,21,-
Rp188.329.486.273,21,-
- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
- b. Pengeluaran sejumlah Rp 0.00,-
Rp
- 1) Semula
0.00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
0,00,-
Rp
0,00,-
- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 188.329.486.273,21,-
Rp69.107.763.929,00,-
- 1) Semula
2. Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp119.221.722.344,21,-
Perubahan
Rp188.329.486.273,21,-
- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00,-
Rp
- 1) Semula
0,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pencairan Dana Cadangan sebelumnya setelah Perubahan
Rp
0,00,-
Rp498.957.207.056,00,-
Rp
0,00,-
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00,-
- 1) Semula Rp 0,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Rp
- 0,00,-
- Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
- Dipisahkan setelah Perubahan
Rp
0,00,-
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00,-
- 1) Semula
Rp
0,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,-
- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan
Rp
0.00,-
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,00,-
- 1) Semula
Rp
0,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
0,00,-
- Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan
Rp
0.00,-
- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0.00,-
- 1) Semula
Rp
0,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
0,00,-
- Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah
Perubahan
Rp 0,00,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00,-
- 1) Semula
Rp
0,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
0,00,-
- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah
Perubahan
Rp
0,00,-
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 0.00,-
- 1) Semula
Rp
0,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp2.500.000.000,00,-
- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
- Daerah setelah Perubahan
Rp2.500.000.000,00,-
- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0.00,-
- 1) Semula
Rp
0,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
0,00,-
- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang
- yang jatuh tempo setelah Perubahan
Rp
0,00,-
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0.00,-
- 1) Semula
Rp
0,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
0,00,-
- Jumlah pemberian pinjaman daerah dan
- obligasi daerah setelah Perubahan
Rp
0,00,-
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Oanun ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I

Ringkasan Perubahan APBK,

- b. LampiranII

Ringkasan Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi,

- c.

- Lampiran III

Rincian Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,

- d. Lampiran IV

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan,

- e. V

- Lampiran V

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,

- f. Lampiran VI

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan:

- g. Lampiran VII

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini,

- h. Lampiran VIII
2. Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di

: Sigli

:

2

Desember

2016 M

2 Rabiul Awal

Pada tanggal

1438 H

PELAKSANA TUGAS

BUPATI PIDIE, ttd.

MUNAWAR

Diundangkan :

di Sigli

Pada tanggal

:2 Desember 2016 M

2

Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE, ttd.


Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie K am

Ramli Usman, S.H., M.H.

Pembina/ 19621231 199803 1 015

## AMIRUDDIN

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2016 NOMOR 06

NOREG OANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH, (6/132/2016)