PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANGPAJAK DAERAH Nomor 14 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANGPAJAK DAERAH (berlaku 10 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Republik
- Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 19Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
11. PeraturanPemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 3);
25. Peraturan DaerahNomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANGPAJAK DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kabupaten Ketapang yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang;
3. Bupati adalah Bupati Ketapang;
4. Satuan Kerja PerangkatDaerah Dinas Pendapatan Daerah yang Selanjutnya disebut Dinas Pendapatan Daerah adalah Instansi yang melakukan Pelayanaan Pajak Daerah;
5. Pajak Daerah adalah konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa bab lain seperti yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,yang selanjutnya disingkat dengan SPPTadalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak jumlah kredit Pajak,jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah,yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,kesalahan hitungdan/atau kekeliruan dalam penerapanketentuan tertentu dalam Peraturan Perundangan-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,Surat Ketetapan Pajak Daerah,Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan,Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilakukan oleh juru sita Pajak kepada penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak.
24. Surat Paksa adalah surat perintah Membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
RUANG LINGKUP DAN SYARAT PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Bagian kesatu
Ruang Lingkup Penghapusan Piutang Pajak
BAB II - RUANG LINGKUP DAN SYARAT PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 2
- (1) Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak meliputi semua jenis piutang pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Piutang Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban pokok Pajak,bunga dan /atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang telah tercantum dalam:
- a. Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPTPBB);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKPD);
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
- e. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); dan
- f. Surat Keputusan Pembetulan,Surat Keputusan Keberatandan Putusan Banding.
Bagian Kedua
Syarat Penghapusan Piutang Pajak
BAB II - RUANG LINGKUP DAN SYARAT PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 3
- (1) Piutang Pajak dapat dihapuskan apabila hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa tanpa menghilangkan hak pembayaran.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5(lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak,kecuali apabila wajib Pajak melakukan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN SYARAT PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 4
- (1) Piutang Pajak dapat juga dihapuskan walaupun hak untuk melakukan Penagihan belum kedaluwarsa jika piutang Pajak tersebut tidak dapat di tagih lagi.
- (2) Piutang Pajak tidak dapat ditagih lagi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di karenakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahliwaris.
- b. Wajib Pajak /Penanggung Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi.
- c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit ## BAB III
PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK
BAB II - RUANG LINGKUP DAN SYARAT PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 5
- (1) Piutang pajak yang harus di hapuskan merupakan piutang pajak yang telah dilakukan penatausahaan dan dibukukan sebagai piutang Pajak Daerah;
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di laksanakan setelah dilaksanakanya penagihan pajak daerah secara aktif kepada wajib pajak ## BAB IV
KEWENANGAN
BAB II - RUANG LINGKUP DAN SYARAT PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 6
- (1) Kewenangan Penghapusan Piutang Pajak dilakukan oleh :
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
- (2) Piutang Pajak Daerah yang akan di hapuskan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
BAB V - TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 7
- (1) Setiap akhir tahun takwim, Kepala Dinas Pendapatan Daerah membuat daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan terhadap Wajib Pajak yang ada dalam daftar usulan dan cadangan penghapusan piutang Pajak oleh Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Bupati
- (5) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama wajib pajak dan Penanggung Pajak;
- b. Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau Nomor Objek Pajak;
- d. Jenis Pajak Daerah;
- e. Masa Pajak atau Tahun Pajak;
- f. Jumlah Piutang Pajak yang akan dihapuskan;
- g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
- h. Alasan Penghapusan Piutang Pajak; dan
- i. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (6) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana di maksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengajukan pemohonan penghapusan Piutang Pajak dengan di sertai pertimbangan kepada Bupati.
- (7) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 8
Langkah-langkah teknis, bagan alur serta bentuk form sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

## PASAL 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Piutang Pajak yang kedaluwarsa dan Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Diundangkan diketapang

Pada tanggal 10 Agustus 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG


M. MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR


## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP PASAL 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 10 Agustus 2015 ttd BUPATI KETAPANG


HENRIKUS

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

## TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

## A. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah-langkah teknis dalam penghapusan piutang pajak adalah sebagai berikut :

- (1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan mensortir dan merekap Data Piutang Pajak Daerah serta memisahkan Data Piutang yang akan di hapuskan dikarenakan sudah kedaluwarsa maupun yang tidak bisa ditagih, data piutang yang akan dihapuskan di muat dalam Daftar Cadangan Penghapusan Piutang yang akan di hapuskan kemudian diserahkan ke Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan Piutang Pajak Daerah, segera membentuk tim untuk melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (3) Tim tersebut diatur dalam Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya tim wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan Dinas.
- (5) Dari hasil penelitian tim tersebut dibuat Laporan Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah dan disampaikan kepada Kepala Dinas. Laporan hasil penelitian tersebut, sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama wajib pajak dan Penanggung Pajak
- b. Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau Nomor Pokok objek Pajak
- d. Nomor dan tanggal STPD/SKPDKB/SKPDKBT Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda
- e. Jenis Pajak Daerah
- f. Tahun Pajak
- g. Besarnya Piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan
- h. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan
- i. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan
- (6) Berdasarkan Daftar usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian tersebut Kepala Dinas mengajukan surat permohonan penghapusan piutang pajak daerah kepada Bupati Ketapang disertai SK Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan menyerahkan kepada Bupati Ketapang
- (7) Bupati memberikan keputusan, dengan menandatangani SK Penghapusan Piutang Pajak apabila disetujui dan mengembalikan SK Penghapusan Piutang Pajak ke Kepala Dinas apabila disetujui
- (8) Terhadap penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 5 Milyar, Bupati dapat langsung menandatangani SK penghapusan Piutang. Terhadap penghapusan piutang pajak lebih dari Rp. 5 Milyar, maka Bupati dapat menandatangani SK Penghapusan Piutang Pajak setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (9) Bagian Pembukuan menerima dan mengarsifkan SK Bupati tersebut, serta menginformasikan data piutang yang telah disetujui untuk dilakukan penghapusan kepada Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah dan Bidang Pendaftaran dan pendataan.
- (10) Sekretaris Dinas pendapatan dan Bidang pendaftaran dan pendataan menerima informasi tersebut dan melaksanakan penghapusan.
- B. BAGAN ALUR
- C. CONTOH FORM

(11)

piutang menerima dan mengarsipkan Laporan Hasil Penelitian Piutang

Pajak Daerah.Daftar tersebut di serahkan kepada kepala SKPD.

(12)

Kepala SKPD menerima Daftar usulan penghapusan piutang.Berdasarkan usulan ini Kepala SKPD membuat surst permohonan penghapusan piutang

Pajak Daerah kepadaWalikota tentang penghapusan pajak Daerah kepada

Walikota Pontianak disertai SK tentang penghapusan PiutangPajak Daerah dan menyerahkan kepada Walikota Pontianak

(13)

Walikota memberikan keputusan,dengan menandatangani SK

penghapusan Piutang Pajak apabila disetujui dan mengembalikan SK

Pengapusan Piutang Pajak ke Kepala SKPD apabila tidak disetujui.

(14)

Terhadap penghapusan Piutang Pajak sampai dengan Rp.5

Miliyar,Walikota dapat langsung menandatangani SK Penghapusan Piutang

Pajak setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

SK yang telah ditandatangani Walikota tersebut diserahkan ke Bagian Piutang.

(15)

Bagian Piutang menerima dan mengarsifkan Sk Walikota tersebut, serta menginformasikan data piutang yang telah disetujui untuk dilakukan

penghapusan kepada bagian Pengolahan Data.

(16)

Bagian Pengolahan Data menerima informasi tersebut dan melaksanakan penghapusan data piutang yang dimaksud.

## Prosedur Pembatalan Subjek / Objek Pajak


Prosedur pembetulan SPPT/SKP/STP dijalankan ketika terjadi kesalahan yang tidak mengandung persengketaan antara Wajib Pajak dengan fiskus akibat salah tulis nama, alamat, tanggal jatuh tempo, salah hitung, keliru dalam penerapan undang-undang (NJOP, NJKP, sanksi) yang tercantum dalam SPPT.

## 3.2 PIHAK TERKAIT

- a. Wajib Pajak merupakan pihak yang memiliki/menguasai/memanfaatkan Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan dan mengajukan permohonan pembetulan atas SPPT/SKP/STP.
- b. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Merupakan pihak yang menerima surat permohonan pembetulan SPPT/SKP/STP dari Wajib Pajak, mencetak tanda terima berkas untuk Wajib Pajak, memeriksa kebenaran dan kelengkapan berkas, dan mengajukan perbaikan data pada Seksi Dokumentasi dan pengolahan data.
- c. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data merupakan pihak yang akan memperbaharui atau memperbaiki informasi data yang didapat dari Seksi Pendaftaran dan Pendataan agar tidak terjadi kesalahan yang sama saat pencetakan SPPT/SKP/STP selanjutnya.

## 3.3LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

## Langkah 1

Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan SPPT/SKP/STP kepada Dinas dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Pembetulan yang sudah terisi lengkap dan benar ditulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan pada Bupati Ketapang melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang
- b. SPOP dan LSPOP yang sudah terisi dengan lengkap dan benar
- c. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM)
- d. SPPT/SKP/STP Asli
- e. Fotokopi bukti pelunasan Pajak (STTS)
- f. Fotokopi :
7. -Sertifikat
8. -Akta Jual Beli
9. -Surat Tanah Garapan
10. -Surat Perjanjian Sewa Menyewa
11. -Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa
12. -Akta Hibah
13. -Akta Waris
14. -IMB
15. -Dokumen lainnya
- g. Tidak memiliki tunggakan Pajak terutang di tahun-tahun sebelumnya
- h. Pengajuan secara kolektif diajukan melalui Lurah/Desa diketahui Camat untuk SPPT/SKP/STP tahun Pajak yang sama dan ketetapan paling banyak Rp100.000,-

## Langkah 2

Seksi Pendaftaran dan Pendataan menerima permohonan Pembetulan SPPT/SKP/STP

kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.Dalam hal berkas pendaftaran belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya.Jika berkas sudah lengkap Seksi Pendaftaran dan Pendataan melakukan pengecekan atas kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan dan membuat konsep Surat Pembetulan SPPT/SKP/STP, kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Penetapan untuk diperbaiki SPPT/SKP/STP tersebut. Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan melalui Seksi Pendaftaran dan Pendataan memeriksa kembali konsep Surat Pembetulan SPPT/SKP/STP, jika Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan tidak menyetujui, konsep surat tersebut dikembalikan kepada Seksi Pendaftaran dan Pendataan untuk dikonsep ulang. Jika Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan menyetujui, konsep surat tersebut diteruskan kepada Kepala Bidang Penetapan untuk di paraf disertai dengan Surat Keputusan Pembetulan SPPT/SKP/STP kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.

## Langkah 3

Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data memerintahkan petugas pengolahan data untuk memperbaharui atau memperbaiki atau melakukan perekaman data baru Wajib Pajak sesuai dengan surat pembetulan dan Surat Ketetapann pembetulan SPPT/SKP/STP, menatausahakannya sesuai tanggal dan membuat laporan hasil perubahan/perbaikan data, kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

## 3.4 Bagan Alur

## Prosedur Pembetulan SPPT/SKP/STP



## 4. PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

## 4.1 PENGERTIAN

Prosedur pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak dijalankan berdasarkan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## 4.2 PIHAK PIHAK TERKAIT

- -Wajib Pajak Wajib Pajak adalah pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak
- -Seksi Pendaftaran dan Pendataan Seksi adalah pihak yang menerima permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak dari Wajib Pajak, memeriksa kebenarannya dan meneliti kelengkapan dokumen. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap maka, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi berkas-berkasnya. Seksi Pendaftaran dan Pendataan juga mencetak tanda terima berkas untuk Wajib Pajak.
- Bidang Pembukuan dan Pelaporan adalah pihak yang menerima permohonan tersebut dari Seksi Pendaftaran dan Pendataan dan menindaklanjuti permohonan tersebut.

## 4.3 LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

## Langkah 1

Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi melalui Seksi Pendaftaran dan Pendataan dengan menyertakan kelengkapan berkas-berkas yang dipersyaratkan yaitu:

1. Surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang sudah terisi lengkap ditulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Bupati
2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan)
3. Fotokopi Identitas Diri Wajib Pajak (KTP/SIM) / Fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/SIM) (apabila dikuasakan)
4. 4.Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa denda administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak bukan kesalahan Wajib Pajak.

## Langkah 2

Seksi Pendaftaran dan Pendataan menerima permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.Dalam hal berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya.jika berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sudah lengkap, Seksi Pendaftaran dan Pendataan memproses permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan kemudian diteruskan kepada Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

## Langkah 3

Seksi Pembukuan dan Pelaporan membuat dan menandatangani uraian/rekomendasi permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi Pajak berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada permohonan dari Wajib Pajak, kemudian menyerahkan kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan untuk diperiksa dan diteliti, jika uraian/rekomendasi tersebut belum disetujui maka akan dikembalikan ke Seksi Pembukuan untuk diperbaiki. Setelah uraian/rekomendasi disetujui oleh oleh Kepala Seksi Pembukuan maka diteruskan kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan untuk diparaf lalu diteruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk ditandatangani.

## Langkah 4

Setelah uraian/rekomendasi telah disetujui dan ditandatangani Kepala Dinas, maka Seksi Pembukuan membuat konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak kemudian diajukan kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan untuk diperiksa dan diteliti, jika disetujui maka diparaf dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang untuk ditandangani. Dalam hal Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan belum menyetujui konsep Surat Keputusan tersebut maka akan dikembalikan kepada Seksi Pembukuan untuk dikonsep ulang/diperbaiki. Surat Keputusan yang telah ditandatangani akan diberikan kepada Wajib Pajak.

## 4.4 Bagan Alur

## Prosedur Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak


## G. KERATAN DAN BANDING

Keberatan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak apabila merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan Pajak yang dikenakan kepadanya. Sedangkan apabila Wajib Pajak tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 1. Kegiatan Penyelesaian Keberatan.

## 1.1 Pengertian

Sistem dan Prosedur ini menjelaskan proses penyelesaian keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atas ketetapan Pajak Daerah yang terutang. Keberatan diajukan secara tertulis kedalam bahasa indonesia disertai alasan - alasan yang jelas. Keberatan harus harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang disetujui wajib pajak.

## 1.2 Pihak - pihak yang terkait

Pihak - pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain:

- a. Wajib Pajak;
- b. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
- c. Seksi Penetapan;
- d. Kepala DISPENDA;
- e. Bupati;
- f. Seksi Akuntansi dan Pelaporan;
- g. Seksi Penagihan.

## 1.3 Prosedur

- a. Seksi Penetapan menerima Surat Permohonan Keberatan dari WP dan mencatatnya kedalam Buku Register Surat Permohonan Keberatan.
- b. Setelah itu, Seksi Penetapan meneliti kelengkapan permohonan keberatan WP, dan dilakukan penelitian kembali, kemudian dibuat Laporan Hasil Penelitian.
- c. Seksi Penetapan menyampaikan Laporan hasil penelitian dengan dilampiri surat permohonan keberatan kepada Kepala DIPENDA untuk diteliti dan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan dapat diterima atau ditolak;
- d. Setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala DIPENDA, berkas keberatan WP disertai pertimbangan Kepala DIPENDA kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan terhadap keberatan yang diajukan WP tersebut.Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan

yang diajukan.Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.

Apabila jangka waktu 12(dua belas) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

- e. Apabila permohonan keberatan tidak disetujui, Seksi Pendaftaran dan Pendataan membuat Surat Keputusan Penolakan Keberatan. Sedangkan apabila disetujui, Seksi Pendaftaran dan pendataan membuat Surat Keputusan Keberatan;
- f. Kedua Surat Keputusan tersebut ditanda tangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Surat Keputusan Penolakan Keberatan dibuat rangkap 2 (dua) yaitu asli untuk WP dan arsip sedangkan Surat Keputusan Keberatan dibuat rangkap 4 (empat) yaitu asli untuk WP, satu untuk arsip dan dua tembusan untuk Seksi Akuntansi dan Pelaporan serta Seksi Penagihan;
- g. Berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dicatat dalam Buku Register Surat Keputusan Keberatan. Selanjutnya Seksi Pendaftaran dan Pendataan mendistribusikan Surat Keputusan, asli kepada WP dan tembusan kepada pihak terkait.

## 1.4 Formulir dan Daftar/Buku yang digunakan

Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan Sistem dan Prosedur ini antara lain:

- a. Laporan Hasil Penelitian Kembali ( DPD -25 );
- b. Surat Keputusan Penolakan Keberatan ( DPD-28 );
- c. Surat Keputusan Keberatan ( DPD - 27 );
- d. SKPDLB ( DPD - 10 l );
- e. Buku Register Surat Permohonan Keberatan ( BK-25);
- f. Buku Register Surat Keputusan Keberatan ( BK - 26 ).

## 1.5 Bagan Alur


## 2. Kegiatan Banding

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan Bupati. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 ( tiga ) bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri salinan surat keputusan keberatan tersebut. Pengajuan banding menangguhkewajiban membayar pajak sampai dengan sebulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Jika pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak bulan pelunasannya sampai diterbitkan SKPDLB. Dalam hal keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % dari jumlah pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, kecuali Wajib Pajak mengajukan banding. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## H. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati, dan Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan harus memberikan keputusan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama sebulan. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan apabila dilakukan lebih lama, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

## 1.1 Pengertian Kegiatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Sistem dan prosedur ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani permohonan pengembalian kelebihan pembayaran oleh wajib pajak dan penerbitan SKPDLB serta SPMKPD sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran.

## 1.2 Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain :

- a. Wajib Pajak;
- b. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
- c. Seksi Penagihan;
- d. Seksi Akuntansi dan Pelaporan;
- e. BUD/Kuasa BUD.

## 1.3 Prosedur

- a. Seksi Pendaftaran dan pendataan menerima Surat permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Selanjutnya atas surat permohonan tersebut dilakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan.
- b. Laporan pemeriksakan ditandatangani oleh petugasdan dimintakan konfirmasi kepada WP dan apabila telah disetujui WP ikut menandatangani laporan pemeriksaan.
- c. Mencatat data perpajakan kedalam Kartu Data, selanjutnya diserahkan kepada petugas yang melakukan penghitungan untuk dilakukan penghitungan penetapan kelebihan pembayaran pajak.
- d. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut diperhitungkan dengan Hutang/Tunggakan pajak yang lain dan kemudian dibuat nota perhitungan;
- e. Setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain ternyata kelebihan pembayaran pajak kurang/sama dengan hutang pajak lain tersebut maka WP menerima bukti pemindahbukuan, sebagai bukti pembayaran/kompensasi dengan pajak terhutang dimaksud, karena dalam SKPDLB tidak diterbitkan;
- f. Bukti Pemindahbukuan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi:asli untuk Wajib Pajak, tembusan masing-masing untuk seksi Akuntansi dan Pelaporan dan Arsip.
- g. Setelah disetujui oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan selanjutnya Bukti Pemindahbukuan didistribusikan kepihak yang terkait.
- h. Apabila setelah diperhitungkan/dikompensasikan dengan ternyata kelebihan pembayaran pajak ternyata kelebihan pembayaran pajak lebih besar dibandingkan dengan hutang pajak, maka WP akan menerima bukti pemindahbukuan dan sebagai bukti pembayaran dan kompensasi dan diterbitkannya SKPDLB. SKPDLB dibuat rangkap 3 (tiga) dengan disribusi asli untuk wajib Pajak, tembusan untuk Seksi Penagihan serta satu tembusan untuk arsip.
- i. Seksi Pendaftaran dan Pendataan menyampaikan SKPDLB ke Kepala Bidang Pendapatan I untuk diotorisasi atas nama Bupati selanjutnya didistribusikan kepada pihak yang terkait.
- j. Selanjutnya berdasarkan SKPDLB diproses penerbitan SPMKPD. SPMKPD dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi asli untuk BUD/kuasa BUD, satu tembusan untuk Kepala DIPENDA, dan satu tembusan untuk arsip.
- k. SPMKPD selanjutnya disampaikan ke Bupati untuk diotorisasi untuk kemudian didistribusikan kepada pihak-pihak yang terkait;
- l. BUD/kuasa BUD, berdasarkan SPMKPD memproses penerbitan SP2D untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. SP2D dibuat sekurang-kurangnya rangkap 4 (empat) dengan disribusi sebagai berikut:
- 1) Asli untuk wajib pajak;
- 2) Tembusan masing-masing untuk Bank tempat menyimpan Kas Daerah dan Seksi Akuntansi dan Pelaporan;
- 3) Arsip.
16. 1.4 Formulir dan Daftar/Buku yang digunakan

Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan Sistem dan Prosedur ini antara lain:

- a. Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah (SPPKPPD) (DPD-42);
- b. SKPDLB (DPD-10 F);
- c. SPMKPD (DPD-43);
- d. Bukti Pemindahbukuan (DPD-23);
- e. Daftar Surat Ketetapan (BK-09);
- f. Daftar SPMKPD (BK-37).

## 1.5 Bagan Alur

WAJIB PAJAK

SEKSI PENDATAAN &amp; PENETAPAN

SEKSI PENAGIHAN




| SEKSI PENDATAAN DANPENETAPAN | BUPATI | KEPALA DIPENDA | BUD/KUASA BUD | WAJIB PAJAK |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| A Proses Penerbitan SPMKPD SPMKPD SPMKPD | OTORISASI SPMKPD SPMKPD | SPMKPD Tembusan juga utk Bank Seksi Akuntansi & Pelaporan | Proses Penerbitan SP2D Selesai SPMKPD SP2D | SP2D |

- I. PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUARSA
2. 1.1 Pengertian.

Sistem dan Prosedur ini menjelaskan mengenai kegiatan yang harus dilakukan dalam penghapusan piutang pajak yang telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutang pajak dan diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

## 1.2 Pihak -pihak yang terkait.

Pihak - pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini, antara lain:

- a. Wajib Pajak;
- b. Bidang Pendataan;
- c. Kepala DIPENDA;
- d. Bidang Penagihan
- e. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.

## 1.3 Prosedur.

- a. Bidang pendataan melakukan inventarisasi terhadap piutang-piutang pajak yang telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak dan diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi;
- b. Melakukan penelitian dan bila perlu dilakukan pemeriksaan, dibuat Laporan Hasil Penelitian;
- c. Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian kepada Kepala DIPENDA untuk diteliti dan menghapus piutang pajak yang sudah kedaluarsa.
- d. Menyampaikan Surat Keputusan yang telah disetujui oleh Kepala DIPENDA kepada Bupati untuk diotorisasi.
- e. Setelah Surat Keputusan diotorisasi, Bidang pendataan mencatat Surat Keputusan Penghapusan Piutang yang Sudah Kedaluarsa kedalam Buku Register Keputusan Penghapusan Piutang yang Sudah Kedaluarsa.

## 1.4 Formulir dan Daftar/Buku yang digunakan.

Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan Sistem dan Prosedur ini antara lain:

- a. STPD (DPD-11);
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan;
- e. Putusan Banding;
- f. Buku Register Surat Keputusan Penghapusan Hutang yang sudah Kedaluarsa.

## 1.5 Bagan Alur.

| WAJIB PAJAK | BIDANG PENDAFTARAN & PENDATAAN | KEPALA DIPENDA | SEKSI PENETAPAN& PENAGIHAN | SEKSI AKUNTANSI & PELAPORAN |
|---------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | Piutang Pajak | | | |



## J. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

## 1. Pembukuan

## 1.1 Pengertian

SK

Sistem dan prosedur ini menjelaskan mengenai kegiatan yang harus dilakukan dalam membukukan atau mencatat penyetoran Pajak Daerah berdasarkan dokumen penyetoran yang ada. Penghapusan

## 1.2 Pihak-pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini, antara lain:

- a. Seksi verifikasi;
- b. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.

## 1.3 Prosedur

- a. Seksi Akuntansi dan pelaporan mencatat realisasi penyetoran pajak daerah kedalam Buku Jenis Pajak masing-masing pada kolom penyetoranyang tersedia atas dasar:
- (1) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis;
- (2) Daftar Bukti Pemindahbukuan.
- b. Selanjutnya berdasarkan SSPD dan Bukti Pemindahbukuan yang telah disahkan oleh Seksi Verifikasi, Seksi Akuntansi dan Pelaporan mencatat dalam Buku WP sesuai dengan NPWPD dari WP masing-masing pada Kolom Penyetoran yang tersedia;
- c. Mengarsip/menyimpan seluruh dokumen yang telah dicatat dengan memberi nomor urut file.

## 1.4 Formulir dan Daftar/Buku yang digunakan

Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain:

- a. Surat Setoran Pajak Daerah /SSPD (DPD-12);
- b. Bukti Pemindahbukuan ( DPD-23);
- c. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BK-10);
- d. Daftar Bukti Pemindahbukuan ( BK-39).

## 1.5 Bagan Alur



## 2. PELAPORAN

## 2.1 Pengertian

Sistem dan Prosedur ini menjelaskan mengenai kegiatan Pelaporan yang harus dilakukan atas pembukuan ketetapan Pajak Daerah dan Penyetoran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak berdasarkan dokumen yang ada.

## 2.2 Pihak-pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain:

- a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- b. Seksi Penetapan;
- c. Kepala DIPENDA;
- d. Seksi Penagihan;

## 2.3 Prosedur

- a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan membuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis Pajak daerah atas dasar Buku Jenis Pajak yang telah dijumlahkan dari kolom Penetapan dan Kolom Penyetoran;
- b. Selanjutnya Seksi Pembukuan dan Pelaporan membuat Daftar Tunggakan per WP atas dasar Buku WP yang telah dijumlahkan dari kolom Penetapan dan kolom Penyetoran;
- c. Berdasarkan Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan perjenis Pajak daerah dan Daftar Tunggakan per WP, Seksi pembukuan dan Pelaporan membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Laporan dibuat 4 (empat) rangkap;
- d. Menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah kepada Kepala DIPENDA untuk diotorisasi/ditandatangani;
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan mendistribusikan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah beserta Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis Pajak, serta Daftar Tunggakan per WP kepada:
- (1) Bidang Akuntansi;
- (2) Seksi Penagihan;
- (3) Arsip.
- f. Petugas pada Seksi Pembukuan dan Pelaporan membuat Daftar Realisasi setoran masa pada akhir periode/masa atas dasar Buku WP yang telah dijumlahkan pada akhir periode. Daftar ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan distribusi untuk Seksi Penetapan serta arsip Seksi Akuntansi dan Pelaporan;
- g. Mengajukan Daftar Realisasi Setoran Masa (self assessment) kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan untuk ditandatangani dan disahkan;
- h. Mendistribusikan Daftar Realisasi Setoran Masa (Self Assessment) kepada Seksi Penetapan serta satu tembusan sebagai arsip.

## 2.4 Formulir dan Daftar/Buku yang digunakan.

Formulir dan daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan Sistem dan Prosedur ini antara lain:

- a. Formulir Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah (DPD-24);
- b. Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis (BK-20);
- c. Daftar Tunggakan per WP (BK-21);
- d. Daftar Realisasi Setoran Masa (BK-23);
- e. Buku Jenis Pajak (BK-16);
- f. Buku WP (BK-18).

## 2.5 Bagan Alur.


| SEKSI AKUNTANSI & PELAPORAN | SEKSI PENETAPAN | KEPALA DIPENDA | SEKSI PENAGIHAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mulai Pembuatan Laporan Jenis Pajak (telah dijumlah penetapan & kolom penyetoran Bk. Jenis Pajak (telah dijumlah penetapan & kolom penyetoran Daftar Penetapan,penerima dan tunggakan (perjenis pajak) Daftar tunggakan per WP Lap.Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah | | Otorisasi Lap.Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Lap.Realisasi Penerimaan Pendapatan | |


| Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan (perjenis Pajak) | Daftar Realisasi Setoran masa | Daftar Tunggakan Per WP Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan (perjenis Pajak) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Buku Wajib Pajak ( Telah dijumlah pada akhir periode) | | |
| Pembuatan Daftar Realisasi Setoran masa | | |
| Otorisasi | | |
| Daftar Realisasi Setoran masa | | |
| | Selesai | |

## PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE KANTOR PERTANAHAN

## A. GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peralihan hak kepemilikan tanah. Pendaftaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Kantor Pertanahan.

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di Kepala Kantor Pertanahan.

## B. PIHAK TERKAIT

## 1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

## 2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak atastanah ke Kepala Kantor Pertanahan, PPAT berwenang dan bertugas untuk:

- -mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan
- -menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan.

## 3. Kantor Pertanahan

Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di wilayah wewenangnya.

Dalam Prosedur ini Kantor Pertanahan berwenang dan bertugas untuk:

- -memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak atas tanah ; dan
- -memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah;
- -Kantor Pertanahan akan memproses pendaftaran pemindahan hak setelah SSPD BPHTB diteliti oleh DPPK.

## C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

## Langkah 1

Berdasarkan prosedur penelitiandan prosedur pembayaran, Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 2 dan 3. Wajib pajak lalu menyerahkan SSPD BPHTB lembar 2 dan lembar 3, kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

## Langkah 2

PPAT menerima SSPD BPHTB lembar 2 dan lembar 3, dari Wajib Pajak. PPAT kemudian menyiapkan draf Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT mengarsipkan SSPD BPHTB lembar 2.

## Langkah 3

PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan menyerahkan draf Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan lembar 3 SSPD BPHTB kepada Kantor Pertanahan.

## Langkah 4

Kantor Pertanahan kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran pengajuan pendaftaran perolehan/peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan draf Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Kantor Pertanahan selanjutnya memperbaharui database daftar kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.

## Langkah 5

Kantor Pertanahan mengarsipkan SSPD BPHTB lembar 3 dan Kantor Pertanahan menyerahkan draf Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT.

## Langkah 6

PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

## Langkah 7

PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah ditandatangani kepada Wajib Pajak.

## Langkah 8

Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

## D. BAGAN ALUR

Prosedur Pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau bangunan ke Kepala Kantor Pertanahan




## PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

## A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui Bank yang ditunjuk /Bendahara Penerimaan.

Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat mem