PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 113 Tahun 2017 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA PERUBAHAN KEPADA CAMAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
pemerintahan desa yang efektif dan efisien dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mendelegasikan wewenang Bu pati dalam evaluasi rancangan peraturan desa ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) kepada Camat; penyelenggaraan mewujudkan rangka dalam a. bahwa
~
\_J. ... ..i..
J
..
K,. . G Ill' . ..;~ l
~engingat :
"A~ ·1,b:\G liU-AN
--
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hU:ruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan T , Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa -... ~ dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan ~lan 1 ja Desa Perubahan kepada Camat;
J
1. U\_nliang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Asumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2-003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
,
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
&lt;.
~
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. KAB.\(; HUKC'.\1 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa =~r1fu.-aran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) s~ba · ana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 n 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah N or 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangK)~\-SL-:B-B-:\(-l!Jndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara PER-UU-A Rep~lilt Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Uembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. r 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, .-~.~··-~~-------l'~ahan-·-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
'i :~.
J1.
~~tfi\1 r,.:::
[,(
1
telah
di u bah be berapa
kali terakhir
dengan
P
~~~1:··1:~:
0
~,;!Ul-!J~~i,
-·,~~
~:-:l~
i
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
'
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN KEPADA CAMAT.
I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dillaftl11Re'~atUJran Bu ati ini yang dimaksud dengan :
- P R·UU·, 1'I J../' 1 aerah adaldf? Kabupaten Serdang Bedagai.
2. emerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
i~e'nfQf,~'7!9Ja;
~T~f yang
4. Dewan Perwakilan' R~at Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah f~i°:.i~m p,~:~j~-~~~~~~-~at daerah
berkedudukan sebagai
unsur iaerah
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya disebut BPKA adalah BPKA Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah DPMD Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA, adalah BAPPEDA Kabu paten Serdang Bedagai.
9. Camat adalah camat dalam Kabu paten Serdang Bedagai se bagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
10. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI Bagian Kesatu Pelaksanaan
Pasal 2
Bupati mendelegasikan wewenang dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan kepada Camat.
Pasal 3
- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Pera tu ran Desa ten tang APB Desa Peru bahan yang telah didelegasikan oleh Bu pati dilaksanakan oleh Camat se bagai penerima tugas delegasi.
- (2) Apabila Camat mendapat kendala dalam melaksanakan evaluasi, Camat dapat melakukan konsultasi kepada Tim Pembinaan dan Pengendalian Kabupaten.
- (3) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas delegasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 4
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Penarikan Pasal 5

- (1) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat ditarik kembali, setelah mendapat evaluasi dari Tim Pembinaan dan Pengendalian Kabupaten.
- (2) Penarikan kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4~MI1'Jf

S~~1Ji biay yang imbul akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada l\nggaran endapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. :{.\SU3B:\G A,,

## BAB III PEMBIAYAAN Pasal 7

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN


## Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian pendelegasian Peraturan Desa tentang APB Desa melalui PARKeputusan


I

- (2) Tim Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas :
- a) menyusun petunjuk pelaksanaan penyusunan dan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- b) memfasilitasi Camat dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- c) memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pendelegasian wewenang evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada Bupati setelah tugas selesai dilaksanakan.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengendalian dapat melakukan supervisi terhadap evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

## Pasal 9 BABV KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah pada tanggal ii./ ~Y\\le1ri """'' BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN


Diundangkan di Sei Rampah pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

.

HADI WINARNO

.

'

t·

'


liEFl1!

~

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NO MOR

TANGGAL

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB Desa, DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

APB Desa PERUBAHAN.

## A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa APB Desa adalah merupakan landasan hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan berupa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, oleh sebab itu dalam penyusunan Peaturan Desa tentang APB Desa harus ada kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Meskipun Desa mempunyai hak otonomi namun dalam kerangka NKRI, maka kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Desa perlu ada yang harus mendapat evaluasi dari Bupati, salah satunya adalah kebijakan dalam menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan bahwa Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada Camat. Dalam rangka pendelegasian tersebut, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan. Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tata cara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh pemerintah desa yang dievaluasi maupun Camat sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan peraturan perundang undangan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

## B. Tujuan

I?tL . .J Tertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam mem~b~e~n~-.,,,an=-=enilaian terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa Kda'Pl anc gan 'eraturan Desa tentang APB Desa Perubahan, sehingga tujuan Heva1Uasir£t rcapai, yaitu terdapatnya rancangan peraturan desa tentang APB Des an ancangan Peraturan Desa ten tang APB Desa Peru bahan yang KAtitl~cb rtenfan· an dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan PE efjfrtt in ~ m. Pedoman

## C. Sasaran Evalu~s~

1. Memperoleh .data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan desa tentang APB Desa Desa tentang APB Desa Perubahan.

' · · ~··=·~r-=r"""''=(/f'~''·"lf~YtY1'.fe"froLeTi"'~J:rJ informasi yang akan menjadi dasar dalam ~i't' ~ , 1 1,J ~,l tl.k ~t ~ .. e ·, 94 ·nu Oa as desa dalam kaitannya dengan substansi dan Lr ~ ~, i ·\ ~ -If -~ .. Lu- ... 9 ,\_Lmw,.,,,:"~':~~,wmn. · ' L.!..-. u.~.~J.:~d 111,11:.e .. n-.. ~:s-: 1. ,u , ·· ,...i...·, · ~ · ··

## ... er: .. ...,·""""""""""'~"==cltm-R~~an 1 :i e P,P.CL ~~. t~JF t~: t:) CJ tno.J tt N /:\,:., Q

&lt;::»

2. Memperoleh data dan informasi yang ak:an menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.

## D. Ruang lingkup evaluasi

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan;
3. Aspek kebijak:an yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi Kebijak:an Keuangan Desa yang termuat dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa / APB Desa Perubahan, dengan RKP Desa / RKP Desa Perubahan dan RPJM Desa;
4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijak:an daerah dan kebijak:an desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan, dan digunak:an sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

## E. Evaluasi

Evaluasi terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu Persiapan evaluasi, Pelak:sanaan evaluasi, dan Basil evaluasi.

## I. Persiapan Evaluasi

- a. Tim Evaluasi
- 1) Dalam melaksanak:an evaluasi APB Desa dan APB Desa Perubahan, Camat membentuk Tim Evaluasi APB Desa dan APB Desa Perubahan dari Unsur Perangkat Kecamatan bersangkutan dan dapat dibantu oleh Pendamping Desa sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan;
3. KA'JAG 2) Susunan Tim evaluasi terdiri dari : Ketua (Sekretaris Kecamatan ----atau Pejabat lain yang dihunjuk), sekretaris (Kepala Seksi E~T AMINArembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Jabatan yan sama dengan sebutan lain), dan beberapa Anggota (dapat dibantu oleh Pendamping Desa).

Ht:KlJ'.\l b.

·-~~·"n Evaluasi

Kr\SLBBAG

PER-UU-AN

..\_

- R:-ancangan peraturan desa ten tang APB Desa dan Rancangan l ~r turan Desa tentang APB Desa Perubahan yang telah disepakati l~r ama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling - lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
- 2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimak:sud pada angka 1) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut: = uraitrmM~ef kepala desa;

. ;; 3 ~p~~\-;:;,~ ,~-i;-µ)


~-Bill~(

.Iflj

"'-.-··

- (2) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau APB Desa Perubahan;
- (3) Kesepakatan bersama antara kepala desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa ten tang APB Desa a tau Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan;
- (4) Perdes RKP Desa yang disepakati antara kepala desa dan BPD yang telah sesuai dengan Perdes RPJM Desa;
- (5) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap;
- (6) Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang APB Desa perubahan;

## II. Pelaksanaan Evaluasi.

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh tiga tahapan utama yaitu:

- a. pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi;
- b. evaluasi administrasi dan legalitas; dan
- c. evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa / APB Desa Perubahan.
- a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi
- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
- 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point E. l.b. telah diterima oleh Tim Evaluasi.
- 3) Apabila basil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah desa yang bersangkutan un tuk segera dilengkapi.
- 4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

## b. Evaluasi Administratif dan Legalitas

,...,

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai .. ...,,u

## EXA

KA BAG

HUKU'.\I

han atas penyampaian dan pendistribusian rancangan ran desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa .,:,~-CUll&lt;g APB Desa Perubahan kepada pihak-pihak yang terkait;

2)

c---~~

KASliBBAG

PER-UU-A

)

..\_\_\_, \_\_

han atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;

han atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan d~a entang APB Desa;

Kcm.si tensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan -..i...\_\_p\_e-ra-,...auran desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang'Al-B Desa Perubahan;

- 5) Langkah Evaluasi

-r


.L.angkab.,1.\_ ...;.. Qita,t, teliti dan analisis nomor, tanggal dan \_1\_3 \_\_ -p-JJ-~\-~----A-:F:::---:KOORDINJ?tfJ1e~gkapan lampiran semua dokumen ., -9 1 9 ~~,but;

!,

I

- Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama;

- Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah

- 1 dan langkah 2 di atas.

Langkah 3

Langkah 2

## c. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan APBDesa / APBDesa Perubahan Untuk mengevaluasi kebijakan APBDesa / APBDesa Perubahan, dianalisis Korelasi dan Konsistensi Antar Substansi Kebijakan APBDesa / APBDesa Perubahan tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- adanya Dokumen RKP Desa / RKP Desa Peru bahan Langkah 1

- tahun bersangkutan;

- Teliti dan analisis kesesuaian proporsi masing-masing bidang urusan antara APBDesa / APBDesa Perubahan dengan RKP Desa / RKP Desa Perubahan;

- Teliti dan analisis kesesuaian proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa antara APBDesa / APBDesa Peru bahan dengan RKP Desa / RKP Desa Perubahan;

- Simpulkan secara narasi tentang korelasi dan

- konsistensi semua dokumen tersebut.

Langkah 4

Langkah 3

Langkah 2

## d. Struktur APBDesa

Evaluasi struktur APBDesa dilakukan dengan cara menganalisis trend indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

- .dirinci sebagai berikut: a) Evaluasi Anggaran Pendapatan, Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa dan lain-lain pendapatan yang sah, yang

EL(AMINA

Piendapatan asli desa

- 2 ana Desa I

HUlT'.\1 KABAG

- agi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten
- lokasi Dana Desa
- i:lantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, !------11""----~1emerintah Kabupaten dan Desa lainnya

K,\SLBB.\G PER-UU-AN

.

•

, \_\_

k

•

~


,,...-·,-...

43

,

..


-

··-~

--··-·

~) Hibah

S mbangan pihak ketiga yang tidak mengikat

- (8) Lain-Ian pendapatan desa yang sah Selengkapnya susunan pendapatan desa beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 . · ·-~-.,, X1".J"·- ·--rr?14"f' ~-"fTTP -,,,'r'f° ·~-

""

.ld,Qr!:li!fz,~Q~.;bli~~asipendapatan.

eqganalisis apakah

10

r

,,Jb\_,...Il,,mum;.ud,

I

penempatan pos

6

~

r

·

-

-

pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 2: Teliti dan analisis mengenai:

- (a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan,
- (bl Persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan,
- (c) Persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan;

Langkah 3: Simpulkan catatan kritis secara narasi ten tang hasil langkah 1 dan langkah 2.

- b) Evaluasi Anggaran Belanja. Evaluasi belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. diantaranya:
2. tentang kewenangan lokal skala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa
3. persen tase penggunaan dana ADD un tuk penghasilan tetap
4. persentase penggunaan anggaran belanja desa sebagaimana diatur dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tah un 20 14 adalah se bagai beriku t :
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
- 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
- 2) operasional Pemerintah Desa;
9. Desa; dan 3) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan
- 4) insentif rukun tetangga dan rukun warga

belanja juga

EAAMIN -4.uE aluasi meneliti apakah

penyajian informasi

aran belanja telah sesuai dengan peraturan

perundang-

I

~~!~'BBAG LUU-AN

·- -~--~~---

13



•

·:.,-

: \_\_ -·-

- IIUKL':\I KA BAG dangan. Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut .,,...,~ ts belanja.Setiap jenis belanja dirinci menurut objek lanja.Setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek ~----:"'/~---1 b lanja.
- ~L gkah Evaluasi Anggaran Belanja.

Langkah 1: Dapatkan dokumen Lampiran rancangan

·;;:\_-

-

··~·~~--~--


'°")

'"..

peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa ten tang APBDesa Peru bahan mengenai rincian APBDesa atau \ ".l,rj.n&lt;tian APBDesa Perubahan;

"-----·

.

,~--

Langkah 2: Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan;

Langkah 3: Teliti dan analisis

apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;

- Langkah 4: Teliti dan analisis

apakah ada program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears);

- Langkah 5: Simpulkan

catatan kritis secara narasi atas Langkah-langkah tersebut di atas.

- c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan. Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi:
- (1) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis jenis pembiayaan;
- (2) penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan
- (3) penyajian informasi anggaran pembiayaan. Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan. Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaraan pembiayaan, maka langka-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: Langkah evaluasi pembiayaan:

Langkah

1: Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan mengenai rincian APBDesa atau rincian APBDesa Perubahan;

Langkah 2: Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut;

- gkah 3: Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah desa dalam memanfaatkan surplus;
- gkah 4: Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pem biayaan terten tu, seperti pem ben tukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan desa;
- Langkah 5: Pada saat evaluasi perubahan APBDesa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA) telah ditetapkan dengan peraturan desa;


..

,. Lapgt&gt;t~l;i:A~pada saat evaluasi perubahan

APBDesa, teliti

'~

.

}

&gt;,\..-.~~'lit.

·=.,··r"·=··6",,..;..u


aan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan

-~----

Tahun Berjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya;

Langkah 7 : Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan daerah terhadap kelompok dan total pembiayaan: Jumlah pembiayaan desa, (bl Jumlah persentase dari pembiayaan, (c) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan;

Langkah 8 : Simpulkan

catatan kritis secara narasi atas Langkah-langkah tersebut di atas.

- III. Hasil Evaluasi Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk Surat Camat. Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada pemerintah desa untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah desa dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan pemerintah desa, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:
- a) evaluasi atas sistem APBDesa/ APBDesa perubahan, dan
- b) evaluasi atas APBDesa/ APBDesa perubahan. Laporan hasil evaluasi oleh Camat terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa didistribusikan kepada
4. Bupati cq. Sekretaris Daerah (sebagai laporan] a.
5. Inspektur Kabu paten Serdang Bedagai b.
6. Kepala DPMD Kabupaten Serdang Bedagai c.
7. Ketua BPD. d.
8. (!) AP.apila hasjl evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana - :\_, ~rP:ii-',rnJt~p.c[;ai atas dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan
9. Desa tensang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan 11 sulan atalan Peraturan Desa kepada Bupati. Bupati membatalkan K1h'\''; '!UKt:. 1 erat, D sa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemb alan Peraturan Desa dimaksud di atas sekaligus menyatakan ber - unya-pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
11. . Pemerintah Desa. ~\·'\_: -~- ,am ~ Pembatalan sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Desa hanya dapat !X'el ukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan
- (4) Kepala Desa ~emberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dimaksud di atas dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- (5) Hasil evaluasi terhadap Ranperdes APBDesa atau Ranperdes APBDesa Perubahan dituangkan dalam Surat Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (6) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud di atas Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (7) Dalam hal Tim Evaluasi menyatakan hasil evaluasi Ranperdes APBDes atau Ranperdes APBDesa Perubahan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.


BUPATI SERDANG BEDAGAI,

...


\_

H. SOEKIRMAN

.,.


··- .