Unknown Unknown Nomor 71 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
[ SALINAN
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
No.20,2014
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2 0 1 1 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik oleh Pemerintah Daerah tidak terlepas dari suatu dinamika terhadap pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 7 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.
l
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Menetapkan
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Sela tan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0710);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2 0 1 1 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Sela tan Nomor 0 8 1 1 ) ;
10. Peraturan Walikota Nomor 7 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 22);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
Pasall
Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Nomor 7 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2 0 1 1 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 22) diubah sebagai berikut:
- 1 . Ke ten tuan Pasal 1 angka 8, angka 9, angka 17, angka 18, angka 2 1 , angka 32, angka 33, angka 40, angka 50, angka 5 1 , angka 54, dan angka 55 diubah, diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 18a, angka 18b, angka 18c, angka 18d, dan angka 18e, dan diantara angka 40 dan angka 4 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 40a, serta angka 35 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi se bagai beriku t:
Pasal 1
1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Dae rah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Dinas adalah Dinas yang berwenang dalam pengelolaan pajak daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berwenang dalam pengelolaan pajak daerah.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang yang berwenang dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
8. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.
9. Kepala Kantor Pertanahan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.
10. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
11. 1 1 . Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
12. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Sadan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Sadan yang bersifat memaksa
Pasal 4
- ( 1 ) SSPD BPHTB digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran BPHTB yang terutang dan sekaligus digunakan untuk melaporkan data Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
- (2) Selain berfungsi sebagai alat pembayaran atau penyetoran BPHTB, dan pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SSPD BPHTB juga berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) SSPD BPHTB dibuat dalam 6 (enam) rangkap, dengan peruntukkan:
- a. lembar ke- 1 : untuk Wajib Pajak;
- b. lembar ke- 2 : untuk Bendahara Penerimaan pada Dinas;
- c. lembar Ke- 3 : untuk Dinas;
- d. lembar Ke- 4 : untuk Tempat Pembayaran;
- e. lembar Ke5 untuk PPAT /Notaris/Kepala Kantor Lelang/ Pejabat Lelang; dan
- f. lembar Ke- 6 : untuk BPN.
- (4) Bentuk SSPD BPHTB dalam 6 (enam) rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal5

- ( 1 ) Formulir SSPD BPHTB disediakan di PPAT /Notaris/Kantor Lelang/Kantor Pertanahan/Dinas/Tempat Pembayaran/tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Setelah dilakukannya pembayaran atau penyetoran BPHTB, Wajib Pajak memperoleh 4 (empat) rangkap SSPD BPHTB, yaitu:
- a. lembar ke-1;
- b. lembar ke-2;
- c. lembar ke-3; dan
- d. lembar ke-5.
- (3) Bendahara Penerimaan pada Dinas menerima SSPD BPHTB lembar ke-2 dari Wajib Pajak setelah dilakukannya Penelitian SSPD BPHTB.
- (4) Wajib Pajak menyampaikan lembar ke-3 pada Dinas.
- (5) SSPD BPHTB lembar ke-4 disimpan pada Tempat Pembayaran se bagai arsi p.
- (6) Wajib Pajak menyampaikan SSPD BPHTB lembar ke-5 kepada PPAT/Notaris/Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang.
- (7) Selain SSPD BPHTB lembar ke-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib Pajak juga menyampaikan SSPD BPHTB lembar ke-6 ke BPN.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- ( 1 ) Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang NIHIL, Wajib Pajak tetap mengisi SSPD BPHTB dengan keterangan NIHIL.
- (2) SSPD BPHTB NIHIL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) cukup diketahui oleh PPAT /Notaris/Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan SSPD BPHTB NIHIL lembar ke-2, lembar ke-3, dan lembar ke-4 kepada Kepala Dinas.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

Penyampaian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal pembayaran atau Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

6. Diantara Pasal 10 dan Pasal 1 1 disisipkan 1 ( satu) Pasal yakni Pasal l0A yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 10A

- ( 1 ) Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan akibat jual beli, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling banyak sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan jual beli atas Objek Pajak/NOP yang sama pada 1 (satu) Tahun Pajak, Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak hanya diberikan 1 (satu) kali dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
7. Ketentuan BAB III ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keenam, dan di antara Pasal 20A dan Pasal 2 1 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 20B, Pasal 20C, dan Pasal 20D yang berbunyi sebagai berikut:

## Bagian Keenam

Pengenaan BPHTB Terhadap Bangunan Penunjang Rumah lbadat

## Pasal 20B

Objek Pajak yang diperoleh orang pribadi atau Badan yang dipergunakan untuk kepentingan ibadah tidak dikenakan BPHTB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 7 ayat (4) huruf f Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

## Pasal 20C

Objek Pajak untuk kepentingan ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B dapat diklasifikasikan sebagai bangunan gedung dengan fungsi keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan mengenai bangunan gedung.

## Pasal 20D

Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B terhadap fungsi bangunan yang terintegrasi/tergabung kedalam fungsi keagamaan berupa bangunan penunjang Rumah Ibadat dengan usaha dan/ atau kegiatan meliputi:

- a. kegiatan resepsi, ruang pertemuan, dan sejenisnya;
- b. tempat pendidikan; dan
- c. sarana yang bersifat komersil.
8. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal23

- ( 1 ) Jika diperlukan, Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 ayat ( 1 ) dapat dilanjutkan dengan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB.
- (2) Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB dan Lampiran Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 24

- ( 1 ) Dinas menyelesaikan Penelitian SSPD BPHTB dalamjangka waktu:
- a. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB dalam hal tidak memerlukan penelitian lapangan; dan/atau
- b. paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB dalam hal memerlukan penelitian lapangan.
- (2) Wajib Pajak melunasi kekurangan penyetoran BPHTB, jika berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) temyata BPHTB yang harus disetor lebih besar daripada BPHTB yang telah disetor.

- (3) Jika berdasarkan Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan atau dilaporkan bahwa NJOP terhadap Bangunan belum ditetapkan, berlaku ketentuan penetapan NJOP Bangunan terlebih dahulu sebagai dasar pengenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu penyelesaian Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi paling lama 1 (satu) hari kerja dihitung sejak diterimanya SSPD BPHTB bukti pelunasan kekurangan tersebut yang sudah tertera nomor transaksi penerimaan Kas Daerah atau bukti penerimaan Bank Tempat Pembayaran.
- (5) SSPD BPHTB atau SSPD BPHTB bukti pelunasan yang telah diteliti, distempel dengan bentuk stempel sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
- (6) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan SSPD BPHTB kepada Dinas jika terdapat kesalahan penulisan pada:
- a. NOP;
- b. nama Wajib Pajak;
- c. alamat Wajib Pajak; dan/atau
- d. alamat Objek Pajak,
9. akibat kesalahan Wajib Pajak yang bersifat manusiawi dan tidak mengandung persengketaan fiskus dan Wajib Pajak.
- (7) Dinas melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang diajukan oleh Wajib Pajak.

10. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 39A

- ( 1 ) Penyetoran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) BPHTB.
- (2) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) BPHTB dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dengan peruntukkan:
- (3) Bentuk Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) BPHTB dalam 5 (lima) rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 1 1 . Ketentuan Pasal 67 ayat ( 1) huruf e diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

- a. lembar ke-1 untuk Wajib Pajak;

- b. lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan pada Dinas;

- Kantor e. lembar Ke-5 untuk PPAT/Notaris/Kepala Lelang/ Pejabat Lelang.

- c. lembar Ke-3

- d. lembar Ke-4 untuk Tempat Pembayaran; dan

untuk Dinas;

## Pasal67

- ( 1 ) Kelebihan pembayaran BPHTB dapat terjadi dalam hal:
- a. BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya teru tang;
- b. dilakukan pembayaran BPHTB yang seharusnya tidak terutang;
- c. permohonan pengurangan pajak yang terutang dikabulkan;
- d. pengajuan keberatan atas surat ketetapan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya;
- e. permohonan banding terhadap keputusan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya; dan/ atau
- f. perubahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.
12. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

13. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran 1111 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
14. Ketentuan Lampiran IV dihapus.
15. Diantara Lampiran VIII dan Lampiran IX disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran VIIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 26 Agustus 2014.

WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd/cap

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 26 Agustus 2014. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,

## ttd/cap

## DUDUNG E. DIREDJA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 20 Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum,

## ttd/cap

## Ir. H. Nur Selamet, MM.

Pembina Tk. I IV /b Nip. 19630215 199601 1 001