PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 38 Tahun 2015 tentang PEMANFAATANSURPLUSANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAK.IT UMUM DAERAH dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN (berlaku 6 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal Peraturan tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka Daerah perlu melakukan Pemanfaatan
109 Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pemanfaatan Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sa.kit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Toban dalam suatu Peraturan Bupati;
2. Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pem› bentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem› bentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 03);
17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Bupati Tuban Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Kelola pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban;
19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2014;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN SURPLUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toban.
3. Bupati adalah Bupati Toban.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Toban yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Toban yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fieksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan prakter-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Surplus anggaran RSUD adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD pada satu tahun anggaran.
8. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional RSUD.
BABII
MAK.SUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Pemanfaatan Surplus Anggaran RSUD dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Tujuan Pemanfaatan Surplus Anggaran RSUD untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
PEMANFAATAN
Pasa13
- ( 1) Surplus anggaran RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan biaya RSUD pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat digunakan dalam anggaran tahun berikutnya kecuali atas perintah Bupati untuk disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD.
- (3) Pemanfaatan Surplus RSUD digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan RSUD.
- (4) Pemanfaatan Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan untuk biaya operasional dan untuk menutupi defisitjangka pendek.
- (5) Pemanfaatan Surplus yang digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan untuk memberikan layanan.
BABIV
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - PEMANFAATAN
Pasal 4
Tata cara dan mekanisme pemanfaatan Surplus Anggaran RSUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
BAB III - PEMANFAATAN
Pasal 5
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 6 Juli 2015

Penandatangan: BUPATI VUPAN H FATHUL HUDA

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 6 Juli 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH BtiANA BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERIE NOMOR -~~7..