PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI SUMATERA UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 15 Tahun 2AL6 tanggal 1 April 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi, dinyatakan bahwa penurunan tarif angkutan jalan 3,5Yo tarif yang berlaku sebelumnya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Sumatera Utara; b.
Mengingat : 1,
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pernbentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan \iHajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-hun L964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 272Ol,; 2.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahtm 2A{w* tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 3.
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A* Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor \7 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor Umum {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 281; 5.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL4 tentang Angkutan Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2Ol4 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559a); 6.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 64 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum; 7.
8. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 89 Tahun 2OO2 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 52 Tahun 2A06 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2AO2 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
Menetapkan:
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
MEMI..ITI.}SKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI SUMATERA UTARA
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsLlr penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
TARIF DASAR ANGKUTAN
BAB II - TARIF DASAR ANGKUTAN
Pasal 2
Tarif dasar angkutan dihitung
BAB II - TARIF DASAR ANGKUTAN
Pasal 3
- (1) Tarif Dasar Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp.722,- {seratus dua puluh dua rupiah} per penumpang/ kilometer.
- (2) Tarif Dasar Batas Atas angkutan Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp.159,- (seratus lima puluh sembilan rupiah) per penumpang/kilometer, dan Tarif Dasar Batas Bawah sebesar Rp.98,- (Sembilan puluh delapan rupiah) per penlrmpanglkilometer.
BAB II - TARIF DASAR ANGKUTAN
Pasal 4
Tabel perincian tarif jarak angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Sumatera Utara diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas.
BAB II - TARIF DASAR ANGKUTAN
Pasal 5
Gubernur atas usul Kepala Dinas, menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat dari kondisi geografis, faktor muat dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai.
PENGAWASAN
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 6
Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala Dina.s.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2OL6 tentang Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 2r, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal B
Peraturan Gubernur ini diundangkan. mulai berlaku pada tanggal
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. memerintahkan penempatannya

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM PELAKSANA,

Penetapan: Ditetapkan di Medan pada tanggal 25 April 2A16

Penandatangan: PII.GUBERNUR SUMATERA UTARA, TENGKU ERRY NURADI a r (rvlb) NIP.19630920 L99047 1 001 TONYSUSARTOSH

Penetapan: Diundangkan di Medan pada tanggal 26 April 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI, ttd HASBAN RITONGA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 13

Penandatangan: I,AMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TANGGAL 25 APRIL 2OL6 ## TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI SUMATERA UTARA TARIF/PNP\_KM BATAS ATAS BATAS BAWAH Rp. 159,- Rp. 98,-

Penandatangan: Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA TENGKU ERRY NURADI

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM PELAKSANA,