PERATURAN DAERAH BUPATI Nomor 2 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI JASA USAHA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
BUPATI PESISIR SELATAN
PES
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN,
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahaan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah di Kabupaten Pesisir selatan perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Retribusi Jasa Usaha.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 0
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 0
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yan disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-Prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah.
11. Retribusi terminal adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh pemerintah daerah.
12. Retribusi tempat khusus parkir adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
13. Retribusi pelayanan kepelabuhan adalah retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan kepelabuhan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
14. Retribusi rumah potong hewan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan rumah potong hewan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
15. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan grosir dan/atau pertokoan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak , penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah pemakaian kekayaan daerah sebagai berikut :
- a. Tanah
- b. Bangunan Gedung.
- c. Rumah Dinas / Tempat Tinggal,
- d. Kendaraan Bermotor
- e. Kapal.
7. f.
8. Alat Berat.
- g. Meja, Kursi, Sound system, Alat Elektronik
- h. Alat Laboratorium.
- i. Alat Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pemakaian kekayaan daerah milik pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kekayaan daerah yang dipakai untuk dan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Atas pemakaian fasilitas, sarana, kekayaan daerah dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. HJ. EMIRDA ZISWATI, SE.,MM. Pembina Utama Muda NIP : 19651111 199003 2 006 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2012 NOMOR: 2
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

## Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

## Pasal 8

Dengan nama retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan dipungut retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan.

Pasal 9

- (1) Objek retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar / pertokoan yang di kontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, badan/atau dikelola oleh BUMN,BUMD dan pihak swasta.

Pasal 10

- (3) Subjek retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) di atas.
- (4) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## Paragraf 2

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa pasar grosir / pertokoan diukur berdasarkan atas klasifikasi pasar, lokasi blok, dan luas bangunan yang digunakan.

- (2) Klasifikasi pasar ditentukan berdasarkan letak pasar, dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Pasar Klasifikasi I berada di Ibu Kota Kabupaten.
- b. Pasar Klasifikasi II berada di ibu Kota Kecamatan.
- c. Pasar Klasifikasi III berada di Nagari.
- (3) Blok ditentukan berdasarkan lokasi petak toko dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Blok A adalah petak toko yang berada pada bagian depan.
2. Blok B adalah petak toko yang berada pada bagian samping
3. Blok C adalah petak toko yang berada pada bagian tengah.
4. Blok D adalah petak toko yang berada pada bagian belakang.

## Pasal 12

Klasifikasi pasar dan golongan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 11 di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Paragraf 3

## Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 13

- (1) Atas pemakaian fasilitas, sarana, pasar grosir / pertokoan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini

## Bagian Ketiga

## Retribusi Terminal

## Paragraf 1

## Nama, Objek dan Subjek Retribusi

## Pasal 14

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas pelayanan terminal yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 15

- (1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh, menggunakan, memanfaatkan fasilitas dan pelayanan terminal.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa pelayanan terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekwensi waktu pemakaian yang diberikan.

## Paragraf 3

## Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 18

- (1) Atas pemakaian fasilitas, sarana, tempat terminal dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran III, Peraturan Daerah ini

## Bagian Keempat

## Retribusi Tempat Khusus Parkir

## Paragraf 1

## Nama , Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## Paragraf 2

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat khusus parkir diukur berdasarkan klasifikasi tempat, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

## Paragraf 3

## Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 23

- (1) Atas pemakaian fasilitas, sarana, tempat khusus 47arker dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kelima

## Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

## Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut retribusi atas pelayanan kepelabuhan yang disediakan, dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 25

- (1) Objek Retribusi pelayanan kepelabuhan adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan Pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Propinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 26

- (1) Subjek retribusi pelayanan kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan kepelabuhan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## Paragraf 2

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhan diukur berdasarkan atas jenis, tipe, luas dan frekwensi yang di gunakan.

## Paragraf 3

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 28

- (1) Atas pemakaian fasilitas, sarana, tempat pelayanan kepelabuhan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana pada ayat sebagaimana Lampiran V Peraturan Daerah ini.
3. (1)

ditetapkan

## Bagian Keenam

## Retribusi Rumah Potong Hewan Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 29

Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi pelayanan rumah potong hewan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah .

## Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 31

- (1) Subjek retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## Paragraf 2

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah potong hewan diukur berdasarkan atas jenis pelayanan dan jumlah hewan yang akan di potong.

## Pragraf 3

## Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Atas pemakaian fasilitas, sarana, rumah potong hewan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## BAB III

## PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

## Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB IV

## WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

## BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD ataun dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB VII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan surat teguran ; atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## Pasal 39

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PEMANFAATAN

## Pasal 40

- jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung
- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing dengan penyelenggaraan pelayan yang bersangkutan
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX K E B E R A T A N

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 42

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan /bupati tidak memberikan suatu keputusan, pemohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi nmempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

## Pasal 44

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama alamat wajib retribusi;
- b. Masa retribusi;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran;
- d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

retribusi

- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bukti.

## Pasal 45

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XI

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 46

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati.

## BAB XII

## SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII

## KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen -dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadaap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV

## INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 50

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

## BAB XVI

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai, jenis retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tingkat II Pesisir Selatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Tarif Retribusi Izin Pemakaian Alat Berat Swasta Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Nomor 06 Tahun 2005
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Tarif retribusi Terminal Dalam Kabupaten Pesisir Selatan; dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



HJ. EMIRDA ZISWATI, SE.,MM. Pembina Utama Muda NIP : 19651111 199003 2 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2012 NOMOR: 2

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

## NOMOR 2 TAHUN 2012

## TENTANG

## RETRIBUSI JASA USAHA

## II. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan UndangUndang Dasar Republik zIndonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Retribusi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, mengingat dikeluarkannya Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perbaikan dan/atau perubahan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal , dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah.

Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan

pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.


Pasal 9




Pasal 36


Ayat (2)

Cukup Jelas



Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 189


## LAMPIRAN I. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR

SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TANGGAL : 24 JANUARI 2012

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

: Rp. 5,-/M2/bulan

## a. Tanah yang dipergunakan untuk :

1. Usaha Pertanian

: Rp. 5,-/M2/bulan

2. Usaha Perkebunan

3. Usaha Peternakan

: Rp. 5,-/M. 2 /bulan

4. Usaha Perikanan

: Rp. 5,-/M. 2 /bulan.

5. Perdagangan / Pertokoan

: Rp. 500,- / M. 2 / bulan

6. Pergudangan

: Rp. 500,-/ M2/ bulan

7. Tempat Penumpukan material

: Rp. 500,-/ M2 / bulan

- b. Bangunan Gedung

1. Gedung pertemuan Pemda :

- a.Kapasitas 1 s/d 100 kursi

: Rp. 1.500.000,-/hari

- b.Kapasitas 101 s/d 250 kursi

: Rp. 2.500.000,-/hari

2. Gedung UDKP Kecamatan

: Rp. 250.000,-/hari

- c. Kendaraan Bermotor

1. Kendaraan dinas operasional yang dipakai oleh masyarakat :

- Mini Bus roda empat

Rp. 200.000,-/ hari

- Bus

Rp. 250.000,-/ hari

- Truck

Rp. 150.000,-/ hari

2. Kendaraan dinas operasional roda dua Rp. 5.000,-/Bulan

- d. Kapal (diluar BBM dan crew )

Rp. 1.000.000,-/hari

## e. Alat Berat

| No | Usia/Nama/Jenis Alat Berat | Type/Kapasitas | Besar Tarif | Besar Tarif |
|------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Per jam (Rp) | Per hari (Rp) |
| 1. | 0 - 3 tahun a. Bulldozer | 110.Hp - D.5A | 170.000,- 185.000,- 170.000,- 170.000,- 160.000,- - 185.000,- 100.000,- 90.000,- 70.000,- 50.000,- 40.000,- - - | 1.200.000,- 1.300.000,- 1.200.000,- 1.200.000,- 1.120.000,- 1.200.000,- 1.300.000,- 700.000,- 640.000,- 490.000,- 350.000,- 280.000,- 250.000,- 300.000,- 1.120.000,- 1.225.000,- 1.120.000,- |
| | b.Motor Greader | 110 Hp | | |
| | c. Waeel Loader | 1 - 1,5 M3 | | |
| | d.Bachoe Loader | 1 - 1,5 M3 | | |
| | e. Tyrre Roller | 8 - 10 T | | |
| | f. Stone Crusher | M3 / jam | | |
| | g. Exavator | 0,5 - 1 M3 | | |
| | h.Mesin Gilas | 6 - 8 T | | |
| | i. Mesin Gilas | 4 - 6 T | | |
| | j. Mesin Gilas | 2 - 4 T | | |
| | k.Mesin Gilas Mini | 1 T | | |
| | l. Plate Stamper | Stamper | | |
| | m. Contret temixer | 0,5 M3 | | |
| | (molen) n.Truck/Dump Truck | - | | |
| 2. | 4 - 6 tahun a. Bulldozer | 110.Hp - D.5A | 160.000,- | |
| | b.Motor Greader | 110 Hp | 175.000,- | |
| | c. Waeel Loader | 1 - 1,5 M3 | 160.000,- | |
| | d.Bachoe Loader | 1 - 1,5 M3 | 160.000,- | 1.120.000,- |
| | e. Tyrre Roller | 8 - 10 T | 145.000,- | 1.015.000,- |
| | f. Stone Crusher | M3 / jam | - | 1.000.000,- |
| | g. Exavator | 0,5 - 1 M3 | 175.000,- | 1.225.000,- |
| | h.Mesin Gilas | 6 - 8 T | 85.000,- | 595.000,- |
| | i. Mesin Gilas | 4 - 6 T | 75.000,- | 525.000,- |
| | j. Mesin Gilas | 2 - 4 T | 55.000,- | 385.000,- |
| | k.Mesin Gilas Mini | 1 T | 40.000,- | 280.000,- |
| | l. Plate Stamper | Stamper | 30.000,- | 210.000,- |
| | m. Contrette mixer | 0,5 M3 | - | 225.000,- |
| | (molen) | - | - | |
| | n.Truck/Dump Truck | | | 275.000,- |

## f. Meja, Kursi, Sound system, Alat Elektronik

1. Kursi

Rp. 2.500,-/unit/hari

2. Meja

Rp. 2.500,-/unit/hari

3. Sound system

Rp. 250.000,-/hari

4. Genset

Rp. 200.000,-/hari

5. Marawa besar

- Rp. 17.500,-/unit/terpasang

6. Mimbar

- Rp. 20.000,-/unit/hari

## g. Alat Laboratorium PU :

| No | Jenis Pengujian | Biaya (Rp) |
|------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Sand Cone | 100.000,- / hari |
| 2 | Test Core | 100.000,- / hari |
| 3 | Sondir | 500.000,- / hari |
| 4 | Job Mix Lapis Pondasi Atas/ | 250.000,- / paket |
| | Bawah | |
| 5 | Job Mix Aspal | 400.000,- / paket |
| 6 | Job Mix Aspal (Lapen) | 250.000,- / paket |
| 7 | Job Mix Beton | 200.000,- / paket |

## h. Alat Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan

## 1. Alat-alat Produksi Pertanian:

| No | Jenis Alat Mesin Pertanian | Tarif Retribusi Per tahun menurut umur alat produksi | Tarif Retribusi Per tahun menurut umur alat produksi | Tarif Retribusi Per tahun menurut umur alat produksi | Tarif Retribusi Per tahun menurut umur alat produksi |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | | 0-3 th (Rp) | >3 s/d 5 th (Rp) | >5 s/d 7 th (Rp) | 7 s/d 10 th (Rp) |
| 1 | Hand Traktor | 900.000 | 675.000 | 450.000 | 225.000 |
| 2 | Tresher | 450.000 | 337.500 | 225.000 | 112.500 |
| 3 | Corn Seller (pemipil jagung) | 420.000 | 315.000 | 210.000 | 105.000 |

2. Alat- Alat Produksi Peternakan :
- a. Inseminasi Buatan (IB) sebesar Rp. 12.000,-/IB;
- b. Bila IB sebagaimana dimaksud huruf a d.iatas gagal, maka biaya IB kedua adalah sebesar Rp. 8.000,-/IB; dan,
- c. Bila IB sebagaimana dimaksud huruf b diatas gagal, maka biaya IB ketiga adalah sebesar Rp. 4.000,-/IB.
3. Alat - Alat Produksi Perikanan :
- a. Keramba Kerapu yang digunakan Perusahaan Swasta Rp.200.000/ Lobang/Panen.
- b. Keramba Kerapu yang digunakan Kelompok Pembudidayaan Rp.100.000/Lobang/Panen
- i. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah oleh badan usaha adalah sebagai berikut :
9. Tanah yang dipergunakan untuk :

: Rp. 25,- / M 2 / bulan

: Rp. 25,- / M 2 / bulan

- a. Usaha Pertanian

- b. Usaha Perkebunan

- c. Usaha Peternakan

: Rp. 25,- / M 2 / bulan

- d. Usaha Perikanan

: Rp. 25,- / M 2 / bulan.

- e. Perdagangan / Pertokoan

: Rp. 500,- / M 2 / bulan

- f. Pabrik

: Rp. 1.000,- / M 2 / bulan

- g. Pergudangan

: Rp. 500,- / M 2 / bulan

- h.Menara / Tower Telekomunikasi

: Rp. 1.500,- / M 2 / bulan

- i. Menara / Tower Kelistrikan

: Rp. 1.000,- / M 2 / bulan

- j. Tempat Penumpukan material

: Rp. 500,- / M 2 / bulan

k. Jasa usaha lainnya

: Rp. 500,- / M 2 / bulan

## BUPATI PESISIR SELATAN

## TTD


LAMPIRAN II. :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TANGGAL : 24 JANUARI 2011.

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

## STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR/PERTOKOAN

| NO | Klasifikasi Pasar | Blok | Retribusi / M 2 /Bulan (Rp) |
|------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pasar Klasifikasi I | A B C | Rp. 5.000,-/ M 2/Bulan Rp. 4.000,-/ M 2 /Bulan Rp. 3.500,-/ M 2/Bulan |
| 2 | Pasar Klasifikasi II | D A B C | Rp. 3.000,-/ M 2/Bulan Rp. 4.000,-/ M 2/Bulan Rp. 3.500,-/ M 2/Bulan Rp. 3.000,-/ M 2/Bulan |
| 3 | Pasar Klasifikasi III | A | Rp. 4.000,-/ M 2/Bulan |

BUPATI PESISIR SELATAN


NASRUL ABIT

## LAMPIRAN III. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TANGGAL : 24 JANUARI 2012

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

## STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

| No | Objek Retribusi Terminal | Besar Tarif | Ket |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | Retribusi Mobil Angkutan Umum : - Mobil bus antar kota antar propinsi - Mobil bus/penumpang antar kota dalam propinsi - Mobil angkutan perdesaan - Mobil angkutan kota | Rp. 3.000,- /sekali masuk Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 1.000,-/sekali masuk Rp. 1.000,-/sekali masuk | |

BUPATI PESISIR SELATAN


NASRUL ABIT

## LAMPIRAN IV. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TANGGAL : 24 JANUARI 2012

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

## STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

| NO | Jenis Penerimaan Daerah | Besar tarif | Ket |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | Parkir khusus di Pelataran parkir, shelter, gedung parkir, kawasan wisata, pusat-pusat, kegiatan lainnya (Rumah Sakit, Puskesmas dll ) dan sejenisnya : - Sepeda motor - Mobil roda 4 ( empat ) - Bus dan Truk - Bus pariwisata | Rp. 1.000,- 1 kali parkir Rp. 2.000,- 1 kali parkir Rp. 2.500,- 1 kali parkir Rp. 3.000,- 1 kali parkir | |


## LAMPIRAN V. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TANGGAL : 24 JANUARI 2012

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

## STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

| Jenis Pelayanan | Satuan | Tarif |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| I. PELAYANAN JASA TAMBAT | | |
| 1. Kapal yang melakukan kegiatan untuk kepentingan umum. | | |
| a. Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu) | | |
| (1) Kapal angkutan laut luar negeri | Per GT per Etnal | US $ 0,050 |
| (2)Kapal Angkutan laut dalam negeri | Per GT per Etnal | Rp. 75,- |
| (3)Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis | Per GT per Etnal | Rp. 50.- |
| (4) Kapal wisata : | | |
| - Berbendera Indonesia | Kapal/ bulan | Rp.200.000,- |
| - Berbendera Asing | Kapal/bulan | Rp. 500.000,- |
| b.Tambatan Breasting, Dolphin, Pelampung | | |
| (1) Kapal angkutan laut luar negeri | Per GT Per Etnal | US $ 0,035 |
| (2) Kapal angkutan laut dalam negeri | Per GT per Etnal | Rp. 50 |
| (3)Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis | Per GT per Etnal | Rp. 25 |
| c. Tambatan penggiran talut | | |
| (1) Kapal angkutan laut luar negeri | Per GT per Etnal | US $ 0,035 |
| (2) kapal angkutan laut dalam negeri | Per GT per Etnal | Rp. 50