PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor 6 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR l8 TAHUN 2017 TENT ANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
·
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULA,i\/ESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR l8 TAHUN 2017
TENT ANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON UTARA
: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara maka perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pemberitukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
5. . 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
3. Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
,i··
\,.,.
- .. -5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Dewan Ketahanan Pangan; .
7. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 39);
6. Peraturan Daerah � Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 · tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KAB � PATEN BUTON UTA.RA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
3. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara.
4. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disebut Dewan ·Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara
5. Sekretariat Dewan Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara.
Bagian Kesatu
PEMBENTUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI, SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA
Pembentukan
BAB II
Pasal 2
- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara, yang selanjutnya .dalam Peraturan ini disebut Dewan Kabupaten.
- (2) Dewan Kabupaten merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua. . .
Bagian Kedua
BAB II
Pasal 3
Tu gas
- ( 1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
- b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan;dan
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaterr/Kota dengan
BAB II
Pasal 4
Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara Susunan Keanggotaan Dewan terdiri dari:
- c. Ketua Harian
- d. W akil Ketua Harian :
·Bupati Buton Utara
Wakil Bupati Buton Utara
Sekretaris Daerah Kabupaten Bu ton Utara
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buton Utara
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara.
- Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara
- f. W akil Sekretaris
- g. Anggota
- e. Sekretaris
- a.
- Ketua
- b. W akil Ketua
2. kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara.
2. : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
5. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Buton Utara.
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara.
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hid up Kabupaten Buton Utara.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara.
10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Utara.
12. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten ButonUtara.
11. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara.
13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton Utara.
15. Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara.
14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara.
16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Utara.
18. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton Utara.
17. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara.
19. Kepala Bulog
20. Kepala Kantor Statistik Buton Utara.
21. Kepolisian Resort Muna/Sektor Kulisusu.
23. 22.Koramil Kulisusu
·
c l ' =
BAB II
Pasal 5
- ( 1) Dalam melaksakanan tugasnya, Dewan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten secara ex-officio dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara dalam hal ini yang menangani tugas · dan fungsi Ketahanan Pangan ..
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh · seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kabupaten melalui Ketua Harian.
BAB II
Pasal 6
Sekretariat Dewan Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Kabupaten.
BAB II
Pasal 7
- ( 1) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Dewan Kabupaten dapat membentuk Kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanaan Pangan Kabupaten.
- (2) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja akan ditetapkan oleh Ketua Dewan Kabupaten.
BAB II - TATAKERJA Pasal 8
Pasal 8
- ( 1) Dewan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kabupaten untuk menentukan kebijakan pangan Kabupaten dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua] kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Harian mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/ atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
BAB II - TATAKERJA Pasal 8
Pasal 9
Setiap satuan organisasi dilingkungan Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasri.ya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Kabupaten.
BAB II - TATAKERJA Pasal 8
Pasal 10
Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai Ketahanan Pangan di Wilayahnya kepada Dewan Provinsi secara berkala dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.
'
.
c
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Butanga ## BAB111 PEMBIAYAAN Pasal 11 Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Penandatangan: Hal lainnya yang belum diatur dalam peraturan 1n1 sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati. ## Pasal 13

Penandatangan: Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun.2011 ten tang Dewan Ketahanan Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 14

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara. · --------------,. .

Penetapan: Ditetapkan di Buranga pada tanggal $"' \_ G, � 201 7

Penandatangan: BUPATI BUTON UTARA, H. ABU HASAN pada tanggal � - "\_".· · · 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA, --� \_., ... � k· LAODE BAHARUDIN . I BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR tS