Unknown PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN Nomor 12 Tahun 2016 tentang DATA BASE INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURANBUPATITUBAN NOMOR74TAHUN 2016
TENTANG
DATA BASE INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Data Base pada Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban dalam suatu Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2019;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Seri D Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Seri D Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Seri D Nomor 03);
- Memperhatikan
Menetapkan
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Toban (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 04);
- 11.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Seri D Nomor 7);
- 12.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2015 Seri D Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Seri A Nomor 09);
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Bupati Tuban Nomor 27 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG DATA BASE INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016
Pasal 1
Data base Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban meliputi Data Base pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Toban dan Data Base Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban.
Pasal 2
Data Base Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toban.

Penetapan: Ditetapkan di Toban 7 Nepember 2016 pada tanggal RUDA H. FATHUL

Penandatangan: BUPATI TUBAN,

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 7 Nepember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, BLlANA

Penandatangan: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ## DATA BASE INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 ## A. INSTANSI : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN | No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama |
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Data Base Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan data kinerja dasar yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Toban dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban untuk menyusun :

- -rencana kinerja tahunan;
- -rencana kerja dan anggaran;
- -dokumen penetapan kinerja;
- -laporan akuntabilitas kinerja;serta
- evaluasi pencapaian kinerja sesuru. dengan dokumen Rencana Strategis.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toban.


Ditetapkan di Toban 7 Nepember 2016 pada tanggal

RUDA H. FATHUL

BUPATI

TUBAN,

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 7 Nepember 2016

SEKRETARIS DAERAH,


BLlANA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

## DATA BASE INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016

## A. INSTANSI : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Data Tahun 2015 | Sumber Data |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan | Nilai SAKIP | - | C | Sekretariat Daerah |
| 2 | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai Opini BPK atas penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Daerah | - | WDP | DPPKAD |
| 3 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik | Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Pemerintah | Hasil survey terhadap 19 kriteria pelayanan publik | na | Sekretariat Daerah |
| 4 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya hayati | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Perhitungan atas indeks tutupan lahan, indeks kualitas air dan indeks kualitas udara di suatu wilayah | 66,60 | Badan Lingkungan Hidup |

| 4. | I Meningkatnya ekonomi lokal yang kuat, peningkatan produktivitgas pertanian perikanan dan kelautan, serta potensi keunggulan lokal yang berdaya saing tinggi untuk pemerataan hasil pembangunan dan penyediaan lapangan kerja. | Jumlah PDRB Perkapita (Ribu Rupiah) | PDRB per jumlah penduduk dalam satu tahun | j 41.810,67 | BPS Kabupaten Tuban |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| | | Angka Pertumbuhan Ekonomi | I Angka pertumbuhan PDRB Kabupaten | I 5,10 | BPS Kabupaten Tuban |
| | | Angka Tingkat Pengangguran Terbuka | J Jumlah pengangguran dibagi jumlahangkatan kerja dikalikan seratus persen | I 3,03 | BPS Kabupaten Tuban |
| 5. | I Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang merata dan berkeadilan | I Indeks Pembangunan Manusia | Hasil perhitungan terhadap indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli masyarakat dalam suatu wilayah selama satu tahun | I 65,52 | BPS Kabupaten Tuban |
| | | Angka Kematian Ibu | Jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup | J 72,97 | BPS Kabupaten Tuban |
| 6. | I Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan toleransi umat beragama dalam rangka menciptakan keamanani | J Angka Konflik | Jumlah kejadian konflik (intra dan antar umat beragama serta sosial/politik) dalam satu tahun | I 5 | Kantor Kesbangpol |

## B. SEKRETARIAT DAERAH

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/Formulasi Penghitungannnnn | Data Tahun 2015 | Sumber Data |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | I Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Nilai / Peringkat hasil penilaian LPPD pada tahun(n) oleh Tim Kemendagri | 3,2332 | Sekretariat Daerah |
| 2 | I Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah | Prosentase produk hukum daerah (tahun 2011-2021) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. (%) | Jumlah Produk Hukum Daerah (Tahun 2011-2021) telah sesuai dengan Peraturan perundang› undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dibagi jumlah produk hukum yang ada (tahun 2011-2021) x 100% | 100 | Sekretariat Daerah |
| 3 | I Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | I Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban. (Kategori) | Nilai dan Predikat hasil evaluasi AKIP pada tahun n oleh Tim Kernen PAN-RB. | C | Sekretariat Daerah |
| 4 | I Meningkatnya Kualitas I | Rata-rata Indeks Kepuasan | Jumlah Nilai IKM | 76,17 | Sekretariat |

| | Pelayanan Publik | Masyarakat (IKM) terhadap laporan kinerja pelayanan. (Angka) | SKPD pelayanan yang melaksanakan Survey Kepuasan Masarakat dibagi Jumlah SKPD pelayanan yang melaksanakan Survey | | Daerah |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| | | Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti maksimal tujuh hari. | Jumlah Pengaduan masyarakat yang sudah ditindaklanjuti dibagi jumlah semua pengaduan masyarakat x 100% | 91,67 % | Sekretariat Daerah |
| 5. | Meningkatnya pelayanan keagamaan dan kesejahteraan rakyat | Persentase lembaga keagamaan yang bantuannya terealisasi | Jumlah lembaga keagamaan yang bantuannya terealisasi dibagi Jumlah lembaga keagamaan yang mengajukan bantuan dikalikan 100% | 92,26 % | Sekretariat Daerah |

## C. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/Formulasi Penghitungannnnn | Data Tahun 2015 | Sumber Data |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Pelayanan Sekretariat DPRD | Jumlah Nilai kepuasan anggota DPRD dibagi Jumlah an~otaDPRD | - | Sekretariat DPRD |

## D. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/Formulasi Penghitungannnnn | Data Tahun 2015 | Sumber Data |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Tuban | Prosentase pertumbuhan lulusan pendidikan dasar telah memiliki sertifikat kepribadian yang religius (learning how to be)(%) | Jumlah lulusan pendidikan dasar yang memiliki ijazah TPQ/Pendidikan agama pada tahun n dikurangi Jumlah lulusan pendidikan dasar yang memiliki ijazah TPQ/Pendidikan agama pada tahun tahun n-1 dibagi dengan jumlah seluruh lulusan pendidikan dasar pada tahun n-1 dikalikan seratus _Q_ersen | | Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga |
| | | Prosentase pertumbuhan lulusan pendidikan dasar telah memiliki sertifikat kecakapan sosial (learning how to life together) (%) | Jumlah lulusan pendidikan dasar yang tidak memiliki catatan kasus tindak kekerasan dan asusila anak pada tahun n dikurangi dengan jumlah lulusan pendidikan dasar | 100 | Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga |

| | yang tidak memiliki catatan kasus tindak kekerasan dan asusila pada tahun n-1 dibagi dengan jumlah seluruh lulusan pendidikan dasar pada tahun n-1 dikalikan seratus persen | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| Prosentase SD/MI berakreditasi minimal B (%) | I Jumlah SD/MI yang berakreditasi minimal B dibagi dengan jumlah seluruh SD/MI dikalikan seratus persen. | 76,45 | Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga |
| Prosentase SMP/MTS berakreditasi minimal B (%) | Jumlah SMP/MTs yang berakreditasi minimal B dibagi dengan jumlah seluruh SMP/MTs dikalikan seratus persen | 72,07 | Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga |
| Prosentase lulusan pendidikan dasar telah memiliki minimal satu produk setiap mata pelajaran (%) | Jumlah lulusan pendidikan dasar yang memiliki sertifikat produk pada setiap mata pelajaran pada tahun n dikur~gL .. . dengan | 0,001 | Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga |

| | | | Jumlah lulusan pendidikan dasar yang memiliki sertifikat produk pada setiap mata pelajaran pada tahun n dibagi jumlah seluruh lulusan pendidikan dasar pada tahun n-1 dikalikan seratus | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| | | Cakupan akses pendidikan dasar (%) | persen (%) Jumlah SD/SMP memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar untuk SD dan maksimal 32 rombongan belajar untuk SMP dibagi dengan jumlah seluruh SD/SMP dikalikan seratus persen | 72,62 | Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga |
| 2. | Meningkatnya kualitas/kompetensi dan penempatan pemerataan pendidik dan tenaga | Prosentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan (%) | Jumlah pendidik yang telah memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan PP 74 | 70 | Dinas Pendidikan , Pemuda dan |

| | kependidikan | | 2008 dibagi dengan jumlah seluruh pendidik dikalikan seratus persen | | Olahraga |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|
| | | Prosentae pendidik dengan beban kerja minimal 24 jam per minggu (%) | Jumlah pendidik dengan beban kerja minimal 24 jam per minggu dibagi dengan jumlah seluruh pendidik dikalikan | 70 | Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga |
| 3. | Meningkatnya Kualitas tutor pada lembaga penyelengaraan pendidikan | Prosentase peningkatan tutor yang mendapatkan Honorarium Tutor Paket A, B, C | seratus persen Jumlah tutor yang mendapatkan Honorarium pada tahun n dikurangi jumlah tutor yang sudah mendapatkan honorarium pada tahun n-1 dibagi jumlah tutor yang belum mendapatkan honorarium yang layak pada tahun n-1 dikali seratus persen | 8 | Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga |
| 4. | Meningkatnya penduduk yang lulus buta aksara | Peningkatan Prosentase melek aksara | Jumlah penduduk yang lulus program Keaksaraan pada tahun n dikurangi jumlah penduduk yang lulus proirram | 10 | Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga |

| | | | keaksaraan pada tahun n-1 dibagi jumlah penduduk yang lulus program keaksaraan n-1 dikali seratus12ersen | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|
| 5. | I Meningkatnya Alat Permainan Edukatit (APE) pada PAUD Non Formal (KB,Pos Paud dan TPA) | Prosentase Jumlah Bantuan APE ke PAUD Non Formal PAUD dan TPA) penerima Lembaga (KB, | jumlah lembaga yang mendapatkan APE Pos pada tahun n dikurangi jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan APE pada tahun n-1 dibagi jumlah lembaga yang mempunyai APE pada tahun n-1 dikali seratus persen | 16 | Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga |
| 6. | I Meningkatnya Pengetahuan dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Non Formal serta masih rendahnya manajemen pengelolaan lembaga pendidikan non formal | Prosentase jumlah pendidik yang mendapatkan pengetahuan dan mutu serta manajemen pengelolaan lembaga pendidikan non formal | jumlah pendidik yang mengikuti Ortek PAUD pada tahun n dikurangi jumlah pendidik yang mengikuti ortek PAUD pada tahun n-1 dibagi jumlah pendidik yang mengikuti ortek pada tahun n-1 dikali seratus persen | 33 | Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga |
| | Menin~atnya keterampilan | I Prosentase jumlah warga | I jumlah warga belajar | | Dinas |

## E. DINAS KESEHATAN

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/Formulasi Penghitungannnnn | Data Tahun 2015 | Sumber Data |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas dan bermutu | Prosentase Fasilitas Kesehatan dasar sesuai standar | Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar tersertifikasi akreditasi dibanding jumlah seluruh Fasilitas Kesehatan DasarX 100% | 2% | Dinas Kesehatan |
| | | Prosentase Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan Rujukan tersertifikasi akreditasi dibanding jumlah seluruh | 100% | Dinas Kesehatan |

| | | | Fasilitas Kesehatan Rujukan X 100% | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| | | Prosentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Jumlah kunjungan penduduk maskin di sarana kesehatan strata 1 dibagi seluruh sasaran penduduk miskin X 100% | 41,5% | Dinas Kesehatan |
| | | Prosentase penduduk maskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan | Jumlah kunjungan penduduk maskin di sarana kesehatan strata 2 dan 3 dibagi seluruh sasaran penduduk miskin X 100% | | |
| 2. | I Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu , anak, Remaja dan Lansia berkualitas dan bermutu serta peningkatan status gizi masyarakat | I Jumlah kematian Ibu | Jumlah kematian ibu dalam satu tahun | 12 | Dinas Kesehatan |
| | | Jumlah kematian bayi | Jumlah kematian bayi dalam satu tahun | 225 | Dinas Kesehatan |
| | | Prosentase Balita Gizi buruk | (Jml Balita Gizi Buruk di suatu wilayah/jumlah seluruh Balita yang ditimbang yg ada di suatu wilayah) x 100 % | 0,84% | Dinas Kesehatan |

| 3. | Meningkatnya upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana serta akses lingkungan sehat | Prosentase Desa ODF | Jumlah desa ODF dibagi jumlah desa yang ada X 100% | 2,4% | Dinas Kesehatan |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| | | Prosentase . . . 1mun1sas1 lengkap | dasar Jumlah bayi berusia < 1 tahun yang telah mendapatkan satu kali Hepatitis B, satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT-HB-Hib ' empat kali imunisasi Polio, dan satu kali imunisasi Campak dibagi jumlah bayi lahir hidup dikalikan 100% | 99% | Dinas Kesehatan |
| Mewujudkan masyarakat mandiri dan hidup sehat | yang Prosentase Desa Siaga Purnama Mandiri | Aktif | Jumlah Desa I kelurahan Purnana dan Mandiri di bagi Jumlah Desa I kelurahan Siaga Aktif di kali 100% | 5,2% | Dinas Kesehatan |

## F. DINAS PEKERJMN UMUM

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/Formulasi Penghitungannnnn | Data Tahun 2015 | Sumber Data |
|------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Meningkatnya | Cakupan Konektivitas Wilayah | Jumlah panjang jalan | 90,20 | Dinas |

| | konektivitas jalan kondisi baik wilayah Kabupaten | | kabupaten dalam kondisi baik dibagi Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut x 100% | | Pekerjaan Umum |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 2. | I Berkurangnya genangan wilayah rawan genangan di | I Prensentase genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang tertangani (%) | Luas daerah yang masih tergenang dibagi dengan luas wilayah rawan genangan x 100% | 54,19 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 3. | I Berkurangnya genangan wilayah permukiman di | I Cakupan Pelayanan Drainase | I Luas daerah pemukiman yang masih tergenang dibagi luas wilayah pemukiman rawan _genangan x 100% | 40,57 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 4. | I Meningkatnya ketersediaan Air Bersih untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari | Prensentase penduduk terlayani akses air bersih ( 60 1/ org/hari ) | Jumlah Penduduk terlayani akses air bersih dibagi jumlah p_enduduk xlOO | 73,30 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 5. | I Terwujudnya penataan kota yang bersih dan indah dengan melibatkan peran serta masyarakat secara kontinyu dan program pemerintah dibidang pengelolaan limbah,sampah, drainase kota,ruang terbuka hijau dan Prasarana sarana utilitas umum | Berkurangnya luasan pemukiman kumuh perkotaan (%) | Luas lingkungan kumuh dibagi luas wilayah x100% | 13,06 | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Cakupan ketersedian rumah I Jumlah | rumah layak | 85,00 | Dinas |

| | | layak huni (% ) | huni dibagi jumlah total rumah x 100% | | Pekerjaan Umum |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| | | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana dan utilitas umum ( PSU /%) | Jumlah panjang PSU jalan lingkungan layak teknis (m) bibagi Jumlah panjang PSU jalan lingkungan disuatu wilayah perkotaan (km) x 100% | 50,00 | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Tersedianya sistem pembuangan air limbah skala komunitas / kawasan permukiman (% ) | Jumlah masyarakat terlayani tangki septik/MCK dibagi jumlah total masyarakat x 100 | 69,52 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 6. | I Tersusunnya Rencana Rinci DetailTata Ruang sesuai RTRW | I Prosentase Rencana Rinci Detail Tata Ruang ( RDTR ) yang tersusun sesuai rencana | Jumlah Rencana Rinci Yang Tersusun dibagi Jumlah Total Rencana Detail Tata Ruang Sesuai RTRW | 10 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 7. | I Terairinya kawasan pertanian rakyat produktif secara priodik sesuai musim tanam . | I Prosentase Ketersediaan Baku/Irigasi Air | I Jumlah bangunan irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan jumlah bangunan irigasi seluruhnya dikalikan seratus persen | 47 | Dinas Pekerjaan Umum |

## G. DINAS PERHUBUNGAN

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/Formulasi Penghitungannnnn | Data Tahun 2015 | Sumber Data |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Mengendalikan kemacetan lalu lintas | Tingkat kepadatan lalu lintas | V/C Ratio | 0,6 | Dinas Perhubung an |
| | | Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan di jalan protokol (kolektor primer) pada Jam sibuk | Kecepatan rata-rata | 35 km/jam | Dinas Perhubung an |
| | | Prosentase kendaraan bermotor wajib uji yang lulus UJl | (Jumlah kendaraan yang lulus uji kir dibagi jumlah kendaraan yang diuji kir) X 100% | 98,37 % | Dinas Perhubung an |
| 2. | Meningkatkan keselamatan pelayaran | Prosentase kapal yang memiliki PAS kapal ( ukuran < 7 GT ) | (Jumlah Kapal yang memiliki PAS dibagi Jumlah Seluruh kapal) x 100% | 13,46% | Dinas Perhubung an |
| 3. | Meningkatkan tertib administrasi perijinan pembangunan menara telekomunikasi | Prosentase menara telekomunikasi yang berijin | (Jumlah menara telekomunikasi yang berijin dibagi jumlah seluruh menara telekomunikasi) X 100% | 85,90 % | Dinas Perhubung an |

## H. DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/Formulasi Penghitungannnnn | Data Tahun 2015 | Sumber Data |
|------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Terentasnva fakir miskin dan | Persentase PMKS yang | Jumlah PMKS yang | 20,657 PMKS | Dinas |

| | PMKS | menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial sejenis lainnya {°lo). | memperoleh bantuan dalam 1 tahun dibagi Jumlah PMKS skala kabupaten dalam 1 tahunyang seharusnya memperoleh bantuan sosial x 100% | | Sosial dan Tenaga Kerja |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%). | Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis dibagi Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis skala kabupaten x 100% | 880 PMKS | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| 2. | Berkurangnya angka pengangguran | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis komoetensi (Olo). | Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi Jumlah pendaftar | 792 Tenaga Kerja | Dinas Sosial dan Tenaga |

| | | | pelatihan berbasis kompetensi x 100% | | Kerja |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan (%). | Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kewirausahaan x 100% | 648 Tenaga Kerja | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| | | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%). | Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat x 100% | 1.440 Tenaga Kerja | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| | | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%). | Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari kerja terdaftar x 100% | Penempatan TK 3.578 orang; Pencari Kerja 4.970 orang. | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| 3. | Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya kesejahteraan pekerja. | Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama f/o). | Jumlah kasus yang diselesaikan dengan PB dibagi Jumlah kasus yang dicatatkan X 100% | 8 kasus 32 tenaga kerja | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| | | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%) | Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek dibagi Jumlah pekerja/buruh x 100% | 270 Perusaha an 14.732 Tenaga Kerja | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |

| Besaran pengujian peralatan di perusahaan (%). | Jumlah peralatan yang telah diuji dibagi Jumlah peralatan yang terdaftar x 100% | 262 peralatan K3 | Dinas Sosial dan Tenaga Keria |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Besaran pemeriksaan perusahaan (%). | Jumlah perusahaan yang telah diperiksa dibagi Jumlah perusahaan yang terdaftar x 100% | Pemeriksaan Perusahaan: 407; Jumlah Perusahaan: 747 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |

## I. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/Formulasi Penghitungannnnn | Data Tahun 2015 | Sumber Data |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil | Prosentase Kepemilikan KTP elektronik | Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan dibagi wajib KTP dikali 100 persen | 85,74% | Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil |
| | | Prosentase Kepemilikan Kartu keluarga | Jumlah Kartu keluarga yang diterbitkan dibagi wajib KK dikali 100 persen | 100% | Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil |
| | | Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak | Jumlah Kartu Identitas anak yang diterbitkan dibagi anak usia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari dikali 100 persen | 0 | Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil |

| | | Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun | Jumlah akta kelahiran usia 0-18 tahun dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100 persen | 49,36 % | Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sioil |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| | | Prosentase Kepemilikan Alda Kematian | Jumlah akta kematian yang diterbitkan dbagi jumlah kematian dikali 100 persen | 6,73% | Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sioil |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang administrasi kependudukan | IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan | Hasil survey independen terkait 18 kreteria pelayanan | 77,94 | Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil |

## J. DINAS PEREKONOMIAN DAN PARIWISATA

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/Formulasi Penghitungannnnn | Data Tahun 2015 | Sumber Data |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM agar berdaya saing global | Prosentase Koperasi aktif (°lo) | (Jml Koperasi AktifTh n dibagi Jml seluruh Koperasi Th n) dikalikan 100% | 80,79% | Dinas Perekonom ian dan Pariwisata |
| | | Prosentase Peningkatan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (%) | (Jml UMKM Th n dikurangi Jml UMKM Th n-1 dibagi Jml UMKM Th n-1) dikalikan 100% | 5,26% | Dinas Perekonom ian dan Pariwisata |
| 2. | Meningkatnya pengelolaan | Jumlah Group Kesenian | Jumlah Group | 497 | Dinas |

| Potensi Kesenian dan Kebudayaan Daerah | (Group) | Kesenian pada tahun n | | Perekonom ian dan Pariwisata |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
| | Jumlah Gedung Kesenian (Unit) | Jumlah Gedung Kesenian pada tahun n | 1 | Dinas Perekonom ian dan Pariwisata |
| | Cakupan Kajian Seni (%) | Jumlah Kajian Seni yang dilaksanakan pada tahun n dibandingkan dengan 15 jenis kajian seni dalam SPM yang seharusnya dilaksanakan (Minimal 50%) | 40% | Dinas Perekonom ian dan Pariwisata |
| | Cakupan Fasilitasi Seni (%) | Jumlah Fasilitasi Seni yg dilaksanakan pada tahun n dibandingkan dengan 7 jenis Fasilitasi seni dalam SPM yang seharusnya dilaksanakan (Minimal 30%) | 71,43 % | Dinas Perekonom ian dan Pariwisata |
| | Cakupan Gelar Seni (%) | Jumlah Gelar Seni yang dilaksanakan pada tahun n dibanding jumlah 4 jenis gelar seni dalam SPM v~ harus | 125% | Dinas Perekonom ian dan Pariwisata |

| | | | dilaksanakan (Minimal 75%) | | |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| | | Misi Kesenian (kegiatan) | Jumlah Misi Kesenian yang dilaksanakan pada tahun n | 5 | Dinas Perekonom ian dan Pariwisata |
| | | Cakupam SDM Kesenian (%) | Jumlah SDM Kesenian yang terlibat dalam kegiatan kesenian pada tahun n dibanding 8 jenis SDM kesenian yg ada dalam SPM (Minimal 25%) | 50% | Dinas Perekonom ian dan Pariwisata |
| | | Cakupan Tempat kesenian (Lokasi) | Jumlah Tempat kesenian yg ada pada tahun n dibanding Jumlah kesenian yg s