PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 53 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2005 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417).
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 -
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
- (1) Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam Fraksi.
- (2) Jumlah Anggota setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari 1 (satu) Partai Politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) Fraksi, wajib bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi Gabungan.
- (4) Fraksi yang ada wajib menerima Anggota DPRD dari Partai Politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Dalam hal Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai Fraksi Gabungan, seluruh Anggota Fraksi Gabungan tersebut wajib bergabung dengan Fraksi atau Fraksi Gabungan lain yang memenuhi syarat.
- (6) Partai Politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi hanya dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (7) Fraksi Gabungan dapat dibentuk oleh Partai Politik dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 -
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
- (1) Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri dari ketua dan sekretaris.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
- (1) Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam Fraksi.
- (2) Jumlah Anggota setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari 1 (satu) Partai Politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) Fraksi, wajib bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi Gabungan.
- (4) Fraksi yang ada wajib menerima Anggota DPRD dari Partai Politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Dalam hal Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai Fraksi Gabungan, seluruh Anggota Fraksi Gabungan tersebut wajib bergabung dengan Fraksi atau Fraksi Gabungan lain yang memenuhi syarat.
- (6) Partai Politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi hanya dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (7) Fraksi Gabungan dapat dibentuk oleh Partai Politik dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 -
Pasal 8
- (1) Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri dari ketua dan sekretaris.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
Pasal 11
- (1) Calon Pimpinan DPRD hanya dapat dicalonkan dari dan oleh Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6)
Pasal 37
- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
2. a meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
- c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan;
- b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD;
- c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar Kode Etik DPRD;
- d. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD;
- e. melanggar larangan bagi anggota DPRD; dan
- f. dinyatakan bersalah
Pasal 38
- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan setelah ada keputusan DPRD
Pasal 48
- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 sampai dengan 75 orang membentuk empat Komisi dan yang beranggotakan lebih dari 75 orang membentuk lima Komisi.
- (4) DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 sampai dengan 35 orang membentuk tiga Komisi dan yang beranggotakan lebih dari 35 orang membentuk empat Komisi.
- (5) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diupayakan sama.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 6 -
- (6) Penempatan anggota DPRD dalam Komisi-komisi dan perpindahan ke Komisi-komisi didasarkan atas usul Fraksinya.
- (7) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (8) Masa penempatan anggota dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (9) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.
- (10) Masa tugas Komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun.
Pasal 50
- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan :
- a. untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRD yang ber anggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 45 (empat puluh lima) berjumlah 5 (lima) orang; dan
- b. untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) berjumlah 5 (lima) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan seratus berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (4) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD
Pasal 51
Badan Kehormatan mempunyai tugas :
- a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
- d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD; dan
- e. menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.
9. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 3 Pasal yakni Pasal 51A, Pasal 51B dan Pasal 51C sehingga berbunyi sebagai berikut :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 -
Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang :
- a. memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihakpihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.
##
PENJELASAN
Pasal 51
B - (1) Mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran : - a. pengaduan/pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan; - b. pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas ; - c. Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan/ pelaporan kepada Badan Kehormatan untuk ditindak lanjuti ; - d. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindak lanjuti. - (2) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan pengaduan/ laporan : - a. Badan Kehormatan melakukan penelitian dan pemeriksaan pengaduan/laporan melalui permintaan keterangan dan penjelasan pelapor, saksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti lain; - b. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan; - c. Badan Kehormatan menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindak lanjuti dalam rapat paripurna DPRD; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 9 - - d. Rapat paripurna DPRD dilaksanakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah kesimpulan sebagaimana huruf b diterima oleh Pimpinan DPRD; - e. Rapat Paripurna DPRD dapat menyetujui atau menolak kesimpulan Badan Kehormatan; - f. Apabila Rapat Paripurna DPRD menolak kesimpulan Badan Kehormatan dan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, DPRD berkewajiban merehabilitasi nama baik yang bersangkutan secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan, Pimpinan fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan. - (3) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan pelapor.
PENJELASAN
Pasal 51
C - (1) DPRD menetapkan sanksi atau rehabilitasi