PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : l\b TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : l\b TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kecludukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor io4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pernbentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun . 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
'•·-.-
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Per.nbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten But.on Utara( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BUTON UTARA. Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Buton Utara.
7. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan diwadahi dalam bentuk Dinas.
Bagian Kedua
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pertanahan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe C.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~' Dinas menyelenggarakan fungsi:
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
- a. perumusan kebijakan di bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi dinas.
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- d. Bidang Penanganan Sengketa Tanah, Inventarisasi dan .Perencanaan Pertanahan; .
- c. Bidang Perizinan dan Penetapan Pertanahan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

## Bagian Kedua Sekretariat Pasal 10

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan kerumahtanggaan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaima.na dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan .masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran Dinas;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- ( 1) Sekretariat terdiri atas : a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program, penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan pelaporan serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum · dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundangundangan.

## Bagian Ketiga Bidang Perizinan dan Penetapan Pertanahan Pasal 14

Bidang Perizinan dan Penetapan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan serta koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan · dibidang perizinan dan penetapan · pertanahan.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perizinan dan Penetapan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja Bidang;
- b. penetapan tanah ulayat, tanah kas desa dan penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam daerah;
- b. penyelenggaraan rekomendasi pemberian izin lokasi dan izm membuka tanah dalam daerah;
- c. perietapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah;
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 16

- ( 1) Bidang Perizinan dan Penetapan Pertanahan terdiri atas : a. Seksi Perizinan Pertanahan;
- b. Seksi Penetapan Pertanahan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan dan Penetapan Pertanahan.

...

~.

- (1) Seksi Perizinan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan serta koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang perizinan pertanahan meliputi rekomendasi pemberian izin lokasi dan izin membuka tanah dalam daerah.

(2) Seksi Penetapan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan serta koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang penetapan pertanahan meliputi penetapan tanah ulayat, tanah kas desa dan penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalarn Daerah.

## Bagian Keempat Bidang Penanganan Sengketa Tanah, Inventarisasi dan Perencanaan Pertanahan Pasal 18

Bidang Penanganan Sengketa Tanah, Inventarisasi dan Perencanaan Pertanahan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, · program Bidang, melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengaturan dan penataan pertanahan, penyelesaian sengketa pertanahan, inventarisasi, pengendalian, pemanfaatan dan perencanaan pertanahan.

## Pasal 19

Dalam inelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penanganan Sengketa Tanah, Inventarisasi dan Perencanaan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- b. pelaksanaan penanganan sengketa pertanahan;
2. a: penyusunan program dan rencana kerja Bidang;
- c. penginventarisasian, pengaturan, penataan, pengendalian, pemanfaatan dan perencanaan pertanahan serta pemanfaatan tanah kas desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 20

- ( 1) Bidang Penanganan Sengketa Tanah, Inventarisasi dan Perencanaan Pertanahan terdiri atas :
- Penataan, Perencanaan b. Seksi Inventarisasi, Pengaturan, Pengendalian, : Pemanfaatan dan Pertanahan.
- a. Seksi Penanganan Sengketa Pertanahan;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Sengketa Tanah, Inventarisasi dan Perencanaan Pertanahan.

- ( 1) Seksi Penanganan . Sengketa Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanganan sengketa pertanahan.
- (2) Seksi Inventarisasi, Pengaturan, Penataan, Pengendalian, Pemanfaatan dan Perencanaan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang inventarisasi, pengaturan, penataan, pengendalian, pemanfaatan dan perencanaan , penggunaan tanah dalam Daerah.

## Bagi.an Kelima

## Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diatur sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## BABV TATAKERJA Pasal 24

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masingmasing.
- masing. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-
- dilingkungan pengawasan organisasi melaksanakan satuan wajib (3) Setiap pemimpin Pemerintah Daerah melekat.

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 26

Kepala Dinas, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 27·

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggug jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam Iingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diundangkan di Buranga pada tanggal ').7 -/ i -2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,


-

-

Q:,.,

LAODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN EUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR

## BAB VI

## KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

-

Pasal 33

- ( 1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala · Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan tinggi pratama;
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan administrator;
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator;
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
- (7) Pejabat eselon III dan IV Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah .
- . (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.


2016 Ditetapkan di Buranga pada tanggal ~ 7 -I~ -

BUPATI EUTON UTARA,


H. ABU HASAN

LAMPIRAN

: PERATURAN.EUPATI EUTON UTARA

NOMOR

:

l/f&gt; TAHUN 20161.

TANGGAL :

~7 - I{}- - "J-()to

TENTANG

: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA DIN.AS PERTANAHAN KAEUPATEN EUTON UTARA

## . BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIMAS PERTANAHAN KABUPATEN BUTON UTARA



BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN