PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 0 Tahun 2012 tentang p£D0MAN PENGELOLAAN DANA HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN pERKEBUNAN RAKYAT ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang produktif, berkualitas, sejahtera, dan demokrasi, dengan memberdayakan potensi usaha kerakyatan yang mengarah pada kemampuan produksi dan pemasaran, sehingga dapat meningkatkan kapabilitas dan kemandirian pelaku usaha perkebunan serta untuk memberdayakan masyarakat perkebunan, maka perlu memberikan Hibah Untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dacrah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, untuk itu perlu diatur dengan Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat Kabupaten Sintang Atas Behan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf · a dan b di atas, dibentuk dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republile Indonesia Nomor 1820);
g...
2. Undang-Undan
2. Undang-Undang Nomor 28 Penyelenggaraan N Tahun 1999 tentang Korupsi, Kolusr '['a Yang Bersih Dan Bebas Dari emubi ioaonesta ls["""5;(zmbaran Negara Lembaran Neg; Re r. lomor 75, Tambahan ara tcpublik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidans K ,'[UH8 . a orupsi Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
00851
,
"apM
an
11. Peraturan Pemerintah N Pengelolaan Keuan, 'Omor 58 Tahun 2005 tentang Repubik Indonesia' Z""," Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara un 2005 Nomor 140, Tambahan BF Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah N Pedoman Pembinaa, 'omor 79 Tahun 2005 tentang Pemerintaha D n Dan Pengawasan Penyelenggaraan Indonesia \_,'rah (Lembaran Negara Republik Ler be s'an 2005 Nomor 165, Tambahan m aran legara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pe ·tah . a emenin » Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan ' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
16. Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor I Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor I);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Sintang Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2012 ten tang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Oaerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 25);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN RAKYAT ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.
l.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
an ini, yang dimaksud dengan : %rat'
~",an Daerah adalah penyeleggaraa int" erah dan DPRD m an urusan pemerintahan oleh p"",ah Dae .,enurut asas otonomi dan azas tugas ' pen"",~an dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan ~em!" egara Kesatuan Republik Indonesia :b ·3. di ks id Fi 1eI e. se.agaimana im..su jni ,,dang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945: %a" '
;~tah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sintang; peme"" '
'
,alah Bupati Sintang;
gopat
1
bunan Rakyat adalah usaha tanaman perkebunan yang dimiliki dan P",selenggarakan atau dikelola oleh perorangan/tidak berbadan " ~~, dengan luasan maksimal 25 (dua puluh lima) hektar atau Jola tanaman perkebunan yang mempunyai jumlah pohon yang enge" ' de bate :.: jpelihara lebih an atas minimum usaha. ## Pasal
2
sud ditetapkannya Peraturan ini adalah memberikan pedoman bagi "~olaan Dana Hibah Untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat Atas Beban f'(:aran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun a» 2o2
Pasal 2
uan diberikannya Dana Hibah scbagaimana dimaksud pada pasal 2, adalah tuk :
Pasal 3
uan diberikannya Dana Hibah scbagaimana dimaksud pada pasal 2, adalah tuk :
- , memperkuat modal pclaku usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha aribisnis perkcbunan; meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku usaha
- perkebunan;
- mengembangkan usaha pcrkebunan dan agroindustni di kawasan pengembangan perkcbunan,
- meningkatkan kemandin dan kerjsuna kclompok;
- mendorong berkembannva lenbaga keuanan mikro agrbtsnms prkebunan dan kelembapa ckooum pedesaan lnnya,
- mendoron berkembannya lebaga pendidikan dan pclathan saedaya masyarakat di bidan perkebunan;
- 3 mendoron turnbuh dan berkembangnya pelaku agrbisms muda dan erdidik dibidang perkebunan.
Pasal
� uang Lin � kup y,uig d1&lt;lliir dul.uu 1·,·rnt1in111 1111, 111dipuli Pcngelolaan Dana ""ah Untuk Pembanunan erkcbunan Rakyat, Pemberdayaan dan Ygembanan Usaha Perkcbunan, lembaan dan Pengendahan, Monitoring, Ila Evaluasi dun p.j, 4 ·an ran sebagaimana tercantum dalam «mp.. an 'elaporni, «ens .. ran I sampai dengan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal 4 ,Jua

Penandatangan: (BUPATI SINTANG,{ • MILTON CROSBY � 2012 'piundangkan di Sintang eta tanggal d Jo 2012 SEKRETAR!S DAERAH KABUPATEN sINTAN, ( ZULKIFLI HAJI AHMAD 3ERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR S9S 00855 1

Penandatangan: PERATURAN BUPATI SINTA NOMOR : ANGGAL: TAH NG ",32012 ENTANG: PEDoMA";; UNTU 'ENGELOLAAN DANA HIBAH RAKYA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PENDA9Ai""", BEBAN ANGGARAN KABUPATEN AN BELANJA DAERAH 2012 SINTANG TAHUN ANGGARAN ## LOLAAN DANA HIBAH UNTU p n";ii,r AAs BEBAN ANGGARA,[i""GUAN FEREBUNAN "ksRAH KABUPATEN SINTANG %{{"TAN DAN BELANJA ANGGARAN 2012 i A , adalah bantuan pemerintah daerah dal be e iba! epada kelompok tani lam entul uang yang ~terikan 'l" ;bah · Yang secara spesifik telah ditetapkan ~runtukannya. bat untuk pembangunan perkebunan rakyat diatur am pedoman m ya1tu transfer dana dari kas de rah ke :ke' d a . aer e re enmg ompok tan1 sasaran. ## pENGELOLAAN DANA HIBAH. ## ; Sasaran dan Indikator Keberhasilan. 1. Sasaran penyaluran dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat yatu : - a. Menguatnya modal pelaku usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha agribisnis perkebunan. - b. Meningkatnya produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku agribisnis perkebunan. - c. Berkembangnya usaha agribisnis dan agroindustri di kawasan pengembangan perkebunan. - d. Meningkatnya kemandirian dan kerjasama kelompok tani perkebunan. - e. Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya. - g. Tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha muda dan terdidik dibidang pcrkebunan. - f. Tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan dan pelatihan swadaya masyarakat dibidang perkebunan. 2. lndikator output penyaluran dana Hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat adalah : - b. Terscdianya modal pclaku usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha agribisnis perkebunan. - a. Tersalurnya dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat kepada kelompok tani sasaran. - c. Terselcnggaranya kegiatan pemberdayaan petani. - h. Indikator outcome penyaluran dana Hibah untuk pembangunan Perkebunan rakyat, antara lain : - b. Meningkatnya produktivitas usaha kelompok tani dan nilai tambah dalam agribisnis. - a. Meningkatnya usaha kelompok yang mampu mengelola Dermodalan sesuai kaidah - kaidah bisnis melalui pemanfaatan dana Hibah. 00856 Gningkatnya - pemupukan dan elompok secara efisien. Demanfaatan modal usaha - gedangkan indikator impact darn; ~embangunan perkebunan ray {""aluran dana Hibah untuk aerah antara lain: 1am pembangunan (ekonomi) 4 - Berkembangnya produksi, produkE..: dalam agribisnis perkebunan\_ 'tvitas, dan nilai tambah - Berkembangnya lapangan peke pendapatan daerah. Gerjaan dan usaha, konstribusi - Berkembangnya usaha agribisnis da :. .: pengembangan perkebunan. An agroindustri di kawasan - e. Berkembapgnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan lembaga el:onom perdesaan lainnya. 4. Berkembangnya kemandirian dar k serta kemitraan dengan n erjasama dalam kelompok pemangku kepentingan

Distribusi: - ; Berkembangnya sentra-sentra perkebunan. - g Berk)p8ova jumlah penduduk miskin di pedesaan. - h. Mening zatnya jumlah petani yang terdidik, terampil dan berdaya saing dibidang perkebunan. ## g. Keglatan Dana Hibah Untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat. Kegiatan dilaksanakan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang melaksanakan pencairan dana hibah untuk kelompok tani sasaran dengan cara transfer dana dari Kas Daerah ke rekening keiompok tani sasaran sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pembangunan Perkebunan Rakyat pada kelompok tani sasaran penerima dana hibah. ## C. Kelompok Sasaran. Kelompok sasaran yaitu kelompok tani yang telah ada dan menjalankan usaha agribisnis perkebunan dengan prioritas pada kelompok yang memiliki kendala modal karena terbatasnya akses terhadap sumber permodalan.

Penandatangan: ["98s sclcksi kclompok tani sasaran dan calon lokasi dilakukan olch m Teknis Kabupaten Sintang. Proses seleksi dilakukan secara terbuka, dite ke : b "tapkan secara musyawarah atas dasar epentngan pengembangan Perkebunan di pedesaan dan usulan dari masyarakat, serta hasil "tifikasi oleh penyuluh pertanian/pendamping/ petugas teknis nya yang telah ditunjuk melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan p, n erkebunan Kabupaten Sintang.

Penandatangan: Petani atau warga masyarakat sasaran yang tergabung daJam kelompok tani sebagai penerima dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat yaitu anggota kelompok tani sasaran yang ditetapkan dengan eputusan Bupati Sintang dengan tembusan antara lain disampaikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Dinas Pendapatan Pengelola Kcuangan dan Aset Kabupaten Sintang, Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, Inspektur abupaten Sintang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 8intang. ## b. l&lt;r ## teria Umum dan Kriteria Teknis Calon Kelompok. $as, it· @ran kriteria umum calon kelompok sasaran, ya1tu: 00857 - / elornpok yang bersangkutan sudah . · "engalaman, dapat dipercaya ada/telah eksis dan aktif, be'' . , ·ld: serta mam be zkan aha/kegiatan melalui kerjasam ke Pu mengembang "~otanya 25 orang. a «elompok, dengan jumlah an~ b jompok yang crsangkutan tidak se 1 - Ait atau sumber permodalan las. salah dengan perbankan, kre' tamnnya. Anggota kelompok merupakan pelaku ih 3 - "Lai atau tasititas lain untu' ,az"""g mendapatkan penguatan ",,yang bersamaan. tan yang sama/sejenis pada saa gelompok yang bersangkutan tidak bermas 2 4. kat be te : usaha atau anggota masyarakat yang erpotensi dan berminat menjdi ik dal %aisroms as.gabaea» a=aha «er»»l""~Z.ELL ~z. mewujudkan peningkatan produktivitas masyarakat k I Ok . 1 .k. a secara uas. Anggota :eiompe memii kesulitan dalam 4, - zaks be 5. k : meng ses sum r Permoda an omers1al, sehingga su1,·t t k k · k : :. untu menerap an rekomendasi teknologi anjuran secara penuh dan memanfaatkan peluang pasar. 5 ## « Tata Cara Seleksi Calon Kelompok Sasaran. - j. Seleksi calon kelompok sasaran didasarkan kepada prioritas pengembangan wilayah perkebunan masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dan usulan/proposal dari kelompok pelaku perkebunan. Proses seleksi calon kelompok sasaran dilakukan secara bertahap dan seyogyanya telah dipersiapkan sebelumnya oleh Penyuluh Pertanian Lapangan. 1 2. tahap. Seleksi Tahap-I (short list), dimana aspek penilaian pada tahap ini adalah mengenai kelengkapan persyaratan administrasi kelompok sesuai kriteria yang ditentukan di dalam Pedoman. Seleksi Tahap-II, Tim Tcknis Kabupatcn melakukan penilaian terhadap usulan/ proposal/ rencana usaha dari kelompok pelaku usaha. Proposal/rencana usaha setidaknya memuat : diskripsi usaha kelompok saat ini, sumber daya dan sarana yang telah dimiliki kelompok, potensi yang dapat dikembangkan, rencana usaha yang akan dilakukan, kelayakan rencana usaha dan prospek pasarnya, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha kelompok. 3 2. Sebelum dilakukan seleksi calon kelompok terlebih dahulu dilakukan inventarisasi/pendataan ( long list ) terhadap para petani (masyarakat pedesaan) yang telah ada di daerah tersebut yang meliputi : Nama dan Alamat Kelompok Tani beserta jumlah anggotanya, lokasi dan luas areal usaha tani yang akan diusahakan. 3. Seleksi calon kelompok sasaran setidaknya dilakukan dalam dua 2. 4. 4 Setelah dilakukan seleksi tahap I dan II, Tim Teknis menyelenggarakan musyawarah dan memaparkan hasil seleksinya Yang dihadiri oleh stakeholder meliputi : Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, Organisasi Petani, Tokoh Masyarakat dan pelaku usaha lainnya. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Yang emuat Daftar Ketompok Sasaran Calon Penerima Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat. , s. ## isme Penetapan Kelompok Sasaran. ## eka :

Penandatangan: !:rdasarkan berita acara hasil musyawarah, Tim Teknis Kabupaten ""usulkan calon kelompok sasaran untuk ditetapkan sebag a i calon [""ima dana Hibah dcngan kcputusan Bupati Sintang. Hasil seleksi " penete kel k diumumkan/disosialisasikan kepada 'hag apan :elompo Yarakat luas oleh Tim Teknis Kabupaten. 00858 / nisrne seleksi kelompok dan taha «"" (RUK ) secara ringkas apa""[,',''?"musunan Rencana Usaha gelo. Dnhat pada bagan dibawah ini. ## anisme Seleksi Kelompok s \_"turan Dana Hibah asaran, Penyusunan RUK dan $ pen -==-==-=:--------� ## G. Pengorganisasian kelompok. Pengembangan organisasi kelompok diarahkan untuk memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: - I. Kelompok usaha/kcgiatan mcmpunyai struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi secara jelas dan disepakati bersama anggota.

Distribusi: 2. Pengurus dipilih secara demokratis oleh anggota, bertanggung jawab kepada anggota, dan pertanggung jawabannya disampaikan dalam rapat kelompok yang dilakukan secara kelompok.

Distribusi: 3. Mekanisme dan tata hubungan kerja antar anggota di dalam kelompok maupun antar kelompok dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) disusun sccara partisipatif. 4. ~. Anggota melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha/kegiatan.

Verifikasi: 4. Proses pengambalian keputusan dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam Derita acara atau risalah rapat yang ditandatangani olch pcngurus dan dikctahui olch unsur pcmbina atau instansi terkait. 6. 6 · Kelompok mernbangun kerja sama kemitraan dengan pihak terkait. 7. ". Pengembangan kelompok/gapoktan diarahkan menuju terbangunnya lembaga ekonomi seperti koperasi atau unit usaha berbadan hukum lainnya. ## Pe.. \_'Biuan dan Penyaluran Dana Hibah untuk Pembangunan °'kebunan Rakyat. � , pengajuan dan Penyaluran Dana Hibah dilakukan "tent an sebagai berikut : : t anggaran kegiatan yang menggunakan pola penyaluran Dana Hibah pi "Pung dalam Pos Belanja Hibah untuk kelompok tani pada Dinas llro:apatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang. "S dengan 00859 I "

Verifikasi: - ncana Usaha Kelompok (RUK) ct· 1 jiahkan/ditandatangani ke,,\_"sun oleh kelompok sasaran dan - Bank terdckat. &amp;an pada Kantor Cabang/Unit etua kelompok mengusulkan RU 2 - is~ k. la kelompok elompols Serta dua anggota elompok membuka rekening tabun

Penandatangan: - 3 '~ayah diteliti oleh Ketua Tin «,,"Pada Tim Teknis Kabupaten se' ·hi d: ems dan di· .: ________________ pjnas Kehutanan lan Perkebunan Kab sctujui oleh Kepala gendahara Pejabat Pengelola %, paten Sintang.

Penandatangan: - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Ke . dan Besar Dana Hibah untuk Ke," ~ ,}"ompok Tani Sasaran kah P · · · . mpo ani Sasaran - ~ncana usaha kelompok dar ~ngan Daerah (PPKD) meneliti re :h asing-masing kel »k ibiayai mengeluarkan Surat Perr «. &lt;elompol yang akan elanjutnya mengajukan ke , 'ntaan Pembayaran (SPP), st KPA asa Pengguna An (KPA) emudian mengajukan Surat Pe. ggaran '' (sPM-LS) dengan lampiran sebagar \_,,,""""ah Membayar Langsung 4 - b. Nasl erjanjan Hibah antara Per tah " , d k I k : :mernt Kabupaten Smtang engan :eompok tani sasaran tentang Belanja Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat. ' - e. Berita Acara Serah Terima Dana Hibah dari KPA PPKD kepada Ketua Kelompok Tani Sasaran.

Verifikasi: - d. Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Sintang. - e. Rekapitulasi RUK, dengan mencantumkan: - 2) Nama ketua kelompok. - 1) Nama kelompok. - 3) Nomor rekening atas nama petani/ketua kelompok. - 4) Nama cabang/unit Bank terdekat. - 5) Jumlah dana. 5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Sintang melalui Bidang Perbcndaharaan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan. ## I. Pemanfaatan dan Pertanggung Jawaban Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Ralyat. Dana yang dikelola oleh kelompok disalurkan melalui mekanisme LS digunakan untuk memperkuat modal, maupun untuk usaha produktif bidang perkebunan. Sedangkan anggaran Pembinaan dan Pendampingan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang dimanfaatkan untuk penyusunan Petunjuk Tcknis, perencanaan seleksi calon kelompok sasaran, sosialisasi, pembinaan, Pengendalian, evaluasi dan pelaporan, administrasi kegiatan serta lainnya. .' Pemanfaatan dana kelompok untuk modal usaha direncanakan bersama Secara transparan oleh kelompok dan difasilitasi oleh staf teknis. Femanfaatan dana kelompok untuk pembelian sarana dan prasarana Produksi dilaksanakan oleh kelompok, secara langsung tanpa lelang (ender. Pembelian tersebut dilakukan secara transparan dengan jenis da : . bed. k jumlah sarana produksi yang diputuskan erdasarkan musyawarah ggota kelompok. ## ' Pe . ## pukan Modal Kelompok. Da · be d LI na Hibah ini diberikan dalam rangka pcm er ayaan masyarakat tuk mengembangkan usaha perkebunan dan atau upaya-upaya "hecahan masalah perkebunan. Dana tersebut tidak digulirkan dan ak dikembalikan ke kas d aerah, rekening dinas maupun rekening 00860 ( ., aparat, namun dikelola oleh kelompok tani dalam format yang ~div"" ba"tg disalurkan kepada kelompok merupakan dana hibah yang pa" ';embangkan untuk usaha produktif kelompok sehingga usaha «et! yang bersangkutan mandiri. Dengan dcmikian anggo!a clo"" yang menerima Dana Hibah tidak memperolehnya secara elo"\_,~~a, namun mereka harus memupuk/mengembangkan usaha ges ~ngka mengatasi permasalahan permodalan dan penyediaan 0a"",' ~~agka panjang perlu dirangsang tumbuhnya lembaga keuangan m"", [ibisnis dipedesaan. Fasilitasi pertumbuhan lembaga keuangan mi' ,ibisnis tersebut berasal dari dana pembinaan operasional yan£ mi","\_"[~anya dapat melibatkan lembaga lain yang berpengalaman pc~gembangan lembaga keuangan mikro di pedesaan. 4 sendiri oleh kelompok tani sasaran. eu ~ngan kondisi masing-masing kelompok. dalam \ C,ERATURAN IN"

Penandatangan: BUPATI SINTANG 'NOMOR : TAHUN 2012 TANGGAL: 2012 ."" TENTANG: PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN RA PERKEBUNAN KYAT ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012 ## ~eMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN ## ,gERDAYAAAN MASYARAKAT PERKEBUNAN. , L gonsepsh. gecara konseptual pemberdayaan masyarakat perkebunan cakupannya dapat dipersempit menjadi pemberdayaan kelompok yang diartikan gebagai upaya meningkatkan kemampuan kelompok dalam menjalankan dan mengembangkan usaha/kegiatannya secara mandiri dan berkelanjutan. Kelompok yang dimaksud yaitu kelompok usaha atau kelompok masyarakat di bidang perkebunan yang dikelola oleh petani atau kelompok dan pelaku agribisnis lain. Dalam ha! ini pemberdayaan masyarakat agribisnis perkebunan maupun pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan kelompok usaha produktif perkebunan. Pemberdayaan dilakukan melalui fasilitasi dan penciptaan iklim kondisi yang memungkinkan masyarakat berkembang, memperkuat potensi dan daya yang dimiliki , masyarakat serta memberikan perlindungan seperlunya. Pemberdayaan merupakan proses pembelajaran yang perlu dilakukan secara terus-menerus guna meningkatkan partisipasi dam kemampuan pelaku agribisnis perkebunan. Kemandirian kelompok dapat terwujud apabila kelompok mampu mengembangkan usaha/ kegiatan dibidang perkebunan secara mandiri yang mencakup aspek kelembagaan, manajemen dan usaha perkebunannya. Dengan demikian, fokus pemberdayaan kelompok diarahkan dalam rangka pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha-usaha produktif di bidang perkebunan. Proses dilakukan dengan menumbuhkan pemberdayaan kelompok kesadaran kelompok dalam mengembangkan usaha secara partisipatif. Kegiatan pemberdayaan dapat pula diartikan sebagai upaya mengurangi kctcrgantungan pclaku usaha terhadap berbagai fasilitas dan kemudahan yang harus disediakan pemerintah, serta meningkatkan kemandirian kelompok. Mengingat proses pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan pemberdayaan perlu irancang secara sistematis dengan tahapan kegiatan yang jelas dan ilakukan terus menerus dalam kurun waktu yang cukup berdasarkan cmampuan dan potensi usaha agribisnis masyarakat. ## · Rua, g Lingkup Pemberdayaan Kelompok. Dan . 'hiibah untuk pembangunan perkebunan rakyat merupakan salah ~"bentuk fasilitasi dalam kerangka dasar pemberdayaan kelompok. nsi d . P lasar pemberdayaan kelompok yaitu : I Pana hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat merupakan dana stimulan dalam mendukung usaha kelompok, sedangkan ""or penggerak utama pengembangan usaha kelompok adalah Cmauan dan kemampuan kelompok itu sendiri; 00862 - % hibah untuk pembangun , D ean untuk usaha produk;; " perkebunan rakyat wajib dig' h " sarnya penyaluran dana hibah dis 2 - , [ egiatan usaha agrtisnts ~""Punan ralkoyat dipergunakan un! :rebunan yang di ahke tuk umbuhkan dan memperbes &amp; arr can un men' sar skala usah :fis: · d .. :, an usaha, dan memanfaatkan a, ensens1 1an jan16", sumberdaya lokal secara optima» 4 - ·"eribangan usaha kelompok, ya,, "f"aikan dengan kebutuhan 9"" ibah untuk pembangunr''',"uangkan dalam proposal; 3. - pengembangan kelembagaan diarahkan pada kelembagaan berbadan 4k@um, koperasi dengan manajemen profesional dan air; pengembangan manajemen usaha 5 - 7 Dala ""6} Pg"Pagan kelembagaan, manajemen dan usaha elompo I las1litasi iengan kegiatan pembinaan, pelatihan, sekolah lapang, pendampingan serta kemitraan dengan swasta; dan 7 - kelompok di rahka d 6. ingkatan kemampuan pet ke uarz can paa pen! 'ngurus :elompok dalam mengelola usaha dan menumbuhkan partisipasi akur · k :.: para anggotanya sehingga tercapa emandirian kelompok; 6. - g. Untuk optimalisasi kinerja kelompok dan pengendalian dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 8 ## ENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS. ## g Penguatan Kelembagaan Usaha. Kclembagaan usaha dikembangkan seiring dengan semakin meningkatnya.skala usaha kelompok dan permintaan hasil produknya. Pengembangan kelembagaan usaha kelompok bersifat bertahap, dinamis dan berkelanjutan. Bila kelompok sudah mapan serta skala usaha semakin besar, maka kelembagaan usaha dapat ditingkatkan menjadi gabungan kelompok, koperasi maupun bentuk usaha berbadan hukum lainnya. Penguatan kelembagaan usaha dilakukan melalui pengembangan aktifitas organisasi kelompok, pengembangan kcmampuan mcmupuk modal, pcngembangan kemampuan kclompok melalui bentuk dan memanfaatkan peluang usaha yang menguntungkan serta pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak Jain. ## B. Pengembangan Manajemen. Manajemen usaha kelompok dikelola dalam rentang kendali dibawah satu manajemen usaha yang profesional. Guna meningkatkan part.isipasi anggota kelompok serta tercapainya kesejajaran dan keterbukaan antara angota dengan pengurus, maka mulai tahap Perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi para anggota kelompok dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penanggulangan resiko usaha. Partisipasi dan peran aktif anggota dapat ditingkatkan melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) petani seperti Pelatihan, magang dan lainnya. ## c. p . ' ""ngembangan Jenis Usaha Produktif. enis-jenis usaha produktif yang dikembangkan oleh kelompok searah "ngan pengembangan kawasan yang telah ditetapkan. Berbagai jenis Saha yang dapat dikembangkan difokuskan kepada usaha perkebunan farm (mencakup usaha jasa pengolahan lahan atau mekanisasi praPanen, saprodi dan modal usaha lainnya) secara monokultur maupun Saha tani terpadu, dan off-farm (pengolahan dan pemasaran hasil und. :. ' v. ' ajual, kios saprodi dan lainnya). . 00865 uan jenis usaha produktif kelom en"" ~dekatan Participatory R,\_,,"" sasaran agar dapat dikelola «en8[ompok itu sendiri ada \_PPraisal (PR~) yang dilakukan ole" ~4ayaan dan penyuluhan per. Bsmnergikan dengan kegiatan ber'la' 'rtanian di kabupat p' n pengembangan jenis usaha en. h+ahaP" [eitas kebutuhan pe ,Produktif kelompok discsuaikan dengan � n a alam sumberda engem angan dengan kriteria : potensi ~mi! [;-, etayakan e1,""gnusia, permodatan, aksesibilitas dan .~(astrul 'uI, s .. . nom lan potensi pasar. "\_~ea lebih rinci jenis-jenis usaha produktif kel k dz it sec en;embanyan us: ~. ., 1ompol lan prontas ebutuhan pe 8° 8 saha disesuikan dengan potensi dan andisi setempat dengan mengajukan kepada kriteria-kriteria tersebut diatur lebih lanjut ke dalam pctunjuk Tim Tck·· Kab dan ens .asupaten. ## NFAATAN DANA HIBAH. pEM» m melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat perkebunan " it Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat dan anggota ~asyarakat dan beberapa kegiatan lainnya mengacu kepada pendoman. gesarnya alokasi dana untuk kegiatan dimaksud di sesuaikan dengan emampuan anggaran yang terscdia. Arahan pengunaan Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat ini merupakan pilihan yang dapat disesuaikan dengan prioritas masingmasing kelompok sasaran antara lain digunakan untuk pengadaan bibit karet okulasi mata tidur, sarana produksi seperti polybag, pupuk, herbisida, alat pertanian kecil dan bantuan angkutan barang serta bantuan operasional kelompok tani. paAna Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat dan masyarakat disalurkan langsung ke rekening kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Penentuan besar kecilnya dana yang dialokasikan kepada kelompok didasarkan oleh usulan (proposal) yang diajukan oleh kelompok. Pemanfaatan dana dikelola oleh kelompok yang bersangkutan dan pencntuan pengunaannya didasarkan pada hasil keputusan bersama seluruh anggota kelompok yang diajukan dengan Berita Acara Hasil Rapat kelompok. Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat yang disalurkan ke rckcning kelompok agar dimanfaatkan untuk usaha produktif, permodalan ang sudah diterima kelompok agar terus dipupuk serta dikelola dengan anajemen profesional. · ## PEMANFAATAN DANA PEMBINAAN OPERASIONAL. ljuan dan sasaran kegiatannya harus mengacu kepada alokasi dana yang 'rcantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan � Jnbinaan dan Pendampingan Pembangunan Perkebunan Rakyat. Dana binaan dan pendampingan digunakan untuk memfasilitasi koordinasi, Prencanaan, sosialisasi, perancangan/pedoman penumbuhan/ Peno "· " h d j \_"Sbangan kelembagaan ekonomi, pemantauan, evaluasr lan pelaporan " lainnya. - ±.[,"yusunan Juknis; j,"""entasi kegiatan pemberdayaan masyarakat perkebunan melalui Dana \_ ini bersumber dari pos belanja hibah pada Dinas Pendapatan, \_"8elola Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang guna mendukung ke � c:Paian tujuan dan sasaran kegiatan Pembangunan Perkebunan Rakyat. ,, pembinaan di fasilitasi dari dana kegiatan Pembinaan dan at,"pingan. Bentuk fasilitasi tersebut antara lain : - c,"alisasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa; - 'j,""ampingan penyusunan rencana usaha kelompok; - d.,"Ontifikasi dan sclcksi kclompok sasaran - @than m. :. d: teknis bagi kelompok sasaran; anaemen an .e · I / � inaan/pendampingan manajemen t . - f.\_ pefl:tauan d � n pelaporan, dan g an ekonomi; e"",~han/pengembangan kelem.~,''his usaha kelompok; - $ "~aan lanjutan dan evaluasi pasca ke · ? pem!" egatan. ,erasional juga digunakan , D 11n � osoiidasikan masyarakat dalam ulntuku menggerakan g Kon h d' luruh pela usaha serta untuk at" ,angan usaha Iselu , kawasan kab ' ~gem' &lt;aoupaten antara lain : dan - " .:. b ·naan lanJutan be·k ag1 elompok sa h pem!" kel k bx saran talun-tahun sebelumnya; · mmbuhan telompo aru; " penu! k b ' - " gerangsang tumbuhnya lembaga ckonomi perdesaan; 0 - b. binaan kelompol ukan sasaran; · ""~atan kapasitas aparat; pent ' b - gaordinasi perencanaan dan evaluasi pembangunan perkebunan; - pengembangan statistik perkebunan, serta - penyusunan petunjuk praktis pemilihan bidang usaha dan petunjuk ainnya; . . g; - " pelaporan kinerja pembangunan perkebunan. I h pelaksanaan kegiatan bimbingan/pelatihan teknis dan manajemen usaha elompok, pelayanan konsultasi, serta pendampingan kelompok dilakukan oleh Tim Tekms Kabupaten dan dapat berkerjasarna dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan lainnya. Materi bimbingan/pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok dalam mengembangkan usahanya dan ditelapkan berdasarkan keputusan bersama seluruh anggota kelompok. ## KONSTRIBUSI KELOMPOK. Dana Hibah merupakan stimulasi bagi kelompok. Anggota kelompok sasaran diharapkan memberikan kontribusi dalam penyediaan modal usaha yang besarnya ditetapkan atas kesepakatan seluruh anggota kelompok. Meskipun Dana Hibah ini tidak digulirkan, namun kelompok petani harus mempunyai semangat untuk menumbuhkan kegiatan poduktif sehingga bisa dipakai untuk membantu pada kegiatan-kegiatan produktif yang lebih besar. ## PERAN PEILERINTAI KABUPATEN, SWASTA DAN MASYARAKAT. Pelaksanaan pemberdayaan kelompok usaha ini akan berhasil secara 0pumal apabila pihak Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya. Pihak Pemerintah Kabupaten harus ampu membuka peluang usaha bagi masyarakat tani melalui peraturan � kebijakan daerah, penyediaan prasarana tranportasi jalan, pasar, Uran listrik scrta alokasi dana yang memadai bagi kegiatan "ampingan kelompok. Kegiatan pendampingan harus dilakukan secara 'kelanjutan. SWasta (pengusaha dan lainnya) berperan dalam penyediaan sarana ""ksi, alat dan mesin, pengolahan dan pemasaran hasil, transfer Pol . » ke h pe\_\_"8}, pendidikan dan pelatihan, maupun «erasama usaha dengan vi,"""lalui pola kemitraan. ems. : b dale bi \_nntah Kabupaten juga bertanggung jawal lalam pembinaan dan "utan bagi kelompok sasaran dalam bentuk supervisi, pemantauan, "aluas:a P.,""lanpelaporan. , be,,an masyarakat (organisasi petani, tokoh masyarakat dan lainnya) ,""" dalam mclakukan kontrol terhadap pemanfaatan dana penguatan ta,' etiap pihak difungsikan perannya dan dijalankan secara sinergi " tugas a. $s lan fungsi masing-masing. 00865 f , \/ · l / sf!" a pemberdayaan kelompok usaha diperlukan pendampingan an""[ jtakukan oleh Penyuluh Pertanian, Penyuluh swakarsa dan "",daF" paerah, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai ""iue",\_~aman Perkebunan, Balai Pengawas Benih, Sekolah Pertanian ;1 el&lt; 51 ,unan (SPP),\_ Swas\_ta, Perguruan Tinggi, organisasi petani dan ~ab?",\_~iatan pendampingan mcncakup pengembangan kelembagaan, "ya. "tan usaha kelompok, dimulai dari tahap perencanaan, men ke ·· Ke·. Ir na)' pasca egiatan. &lt;egiatan pendampingan tersebut aga \_aan 1da , ; ke ·atan ea,an dengan kegiatan pendampingan/penyuluhan dari pos «egia 'sine'E!' ~~an/penyuluhan. erdaya me ## ~GAN KELOMPOK USAHA. ~%uM° 00866 I

Penandatangan: PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR : TAHUN 2012 TANGGAL: 2012 TENTANG: PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN RAKYAT ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012 ## PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ~wBINAA'­ f . jnaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok pet!" aengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan mat""\_, dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari Dana Alokasi dukUflg · Kabupaten Sintang. mum ## struktur Organisasi. A Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintah yang baik (good govemance) dan pemerintah yang bersih (clean government), maka pelaksanaan kegiatan harus memenuhi prinsip-prinsip : 2. membebaskan diri dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan; 3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi transparansi dan demokratisasi; 4. Memenuhi asas akuntabilitas; Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang. ## B. Penanggung Jawab Program. Bidang Perkebunan Rakyat Dinas Kehutanan dan Perkebunan memfasilitasi koordinasi persiapan, pemantauan dan evaluasi kegiatankegiatan, dengan melaksanakan tugas antara lain : - I. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) untuk mengarahkan kcgiatan-kcgiatan dalam mcncapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 2. Menggalang kemitraan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan advokasi, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi: - d. Menyusun laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai Jung tombak dari pelaksanaan program dan anggaran; ## Tim Telnis.

Penandatangan: Tim Teknis Kabupaten adalah tim teknis yang ditunjuk dan ditetapkan eh Bupati. Tim Teknis beranggotakan dinas teknis terkait, lembaga Pcnyult), . : . . at 'han Kabupatcn, pcrguruan unggi, organrsas1 petani/pctani l/asosiasi petani dan lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan ,2mo - � enyusun Petunjuk. Teknis (Juknis) dengan mengacu kepada edoman, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan saha yang dikembangkan; - ,'8as Tim Teknis Kabupaten adalah : 2. Melakukan ... 00867 f - ? mhbuat laporan hasil pemantau ~ Pengendalian; an tan pengendalian; - Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kel ' 4etakukan pembinaan, pemantauan d, "pok sasaran; Me' • ## cANAAN OPERASIONAL. E" p al di operasion lituangkan kedalam Juknis , agia! ,su paten mengacu kepada Ped 1s yang disusun oleh Tim "lis gakyat. Juknis di. 'edoman Hibah untuk Pembangunan bunan ususun untuk mengatur hal-hal yang belum f" 4an belum diatur dalam pedoman ini. Untuk itu Jukr:. a; mesibel dengan memperhatkan aspirasi dan 1%,[[;""",susun qecat nus1 w1lay; t. ## sLALISASI g~gialisasi dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi, membangun mitmen, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program mbangunan perkebunan. Kegiatan sosialisasi ini juga sekaligus untuk \_~ampung aspirasi masyarakat melalui konsultasi publik (public nsltation), sehingga pemanfaatan dana Hibah dapat lebih terarah dan ~manfaat bagi masyarakat perkebunan. pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara berjenjang mulai ditingkat abupaten sampai tingkat Dcsa/kclompok. Sosialisasi ditingkat desa/kelompok bertujuan untuk membangun komitmen, transparansi pelaksanaan kegiatan, meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam pembangunan perkebunan serta menjclaskan hak, kewajiban, sanksi dan penghargaan bagi kelompok sasaran yang akan mengelola dana hibah. ## PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN. Pengendalian kegiatan dilakukan olch Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengguna Anggaran. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui aparat pengawas lungsional (Inspektorat Wilayah maupun lembaga/instansi pengawas lainnya) dan pcngawasan olch masyarakat, schingga diperlukan penycbarluasan informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, Pengurus kelompok, anggota kelompok tokoh masyarakat, organisasi petani, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya). Ada 6 tahapan kritis yang perlu diperhatikan yaitu : - a. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten. - b. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten. 3. Tahap Penyaluran Dana Hibah ke rekening kelompok sasaran yang dilakukan oleh DPPKA Kabupaten. 4. " Tahap Pencairan Dana Hibah yang dilakukan olch kclompok. 5. '· Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan Dana Hibah yang dil ti"kanoleh kelompok. j;; ingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap \_flan sasaran dilakukan oleh perangkat desa dan anggota kelompok. «""""pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat ., 'Paikan kepada Tim Teknis Kabupaten. Pengaduan dari masyarakat 8era a ·' k ·k' langgapi secara langsung oleh pihal yang terkart. - dilakuka »leh kel p, lap pengembangan usaha produktif yang can olel relompok. 00868 IV

Penandatangan: PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR : TAHUN 2012 TANGGAL: 2012 TENTANG: PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN 'AKYAT ATAS BEBAN ANGGARAN ENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012 LAMPIRAN ## MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Verifikasi: an dan tanggung jawab pengelolaan dana Hibah ada pada kelompok gee"" ,ear pemanfaatan dana oleh kelompok berjalan secara efektif dan sad""~~uunaannya dalam pengelolaan usaha, maka kegiatan monitoring pent ecdi · : " ""\_tuasi dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah Iha' ngkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. ang "nitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang iatan ke " ; dengan tahapan &lt;egatan pengembangan usaha kelompok. Dengan a n kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilakukan pada saat dz""""Amulai kegiatan (ex-ante), saat dilakukan kegiatan (on-going) dan , makukan kegiatan (expos0). geela! .: tb I .. .. rook Tani membuat laporan fisik kegiatan termasuk i"[\_ahan/kendala yang dihadapi dan menyampaikannya kepada Tim ""[abupaten sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya laporan re but disampaikan kepada instansi/lembaga terkait lainnya secara ers¢ erjenjang. ..

Penandatangan: 7ma Tcknis Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat oran pengendalian dalam semesteran dan tahunan secara berjenjang, ntuk dilaporkan k
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IV Peraturan mm

## asal 5

la pira ~. . is,,"bgaimana dimaksud an dari Peraturan mi. pada Pasal 4, merupakan bagan yang tidak

00854

f

## BAB IIL

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

:., berlaku sejak tanggal diundangkan nin' hr· ur!' ·ang mengeta+umnya, mem ahk g""~ap or ' erintal can pengundangan Peraturan ~ow~oenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang en&amp;" pl


Ditetapkan di Sintang

pada tanggal

4

,Jua

(BUPATI

SINTANG,{

• MILTON CROSBY

�

2012

'piundangkan di Sintang eta tanggal d Jo

2012

SEKRETAR!S DAERAH KABUPATEN sINTAN, (

ZULKIFLI HAJI AHMAD


3ERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR

S9S

00855

1

PERATURAN BUPATI SINTA

NOMOR :

ANGGAL:

TAH NG ",32012

ENTANG:

PEDoMA";;

UNTU 'ENGELOLAAN DANA HIBAH RAKYA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PENDA9Ai""", BEBAN ANGGARAN KABUPATEN AN BELANJA DAERAH 2012 SINTANG TAHUN ANGGARAN

## LOLAAN DANA HIBAH UNTU p n";ii,r AAs BEBAN ANGGARA,[i""GUAN FEREBUNAN "ksRAH KABUPATEN SINTANG %{{"TAN DAN BELANJA ANGGARAN 2012

i A

, adalah bantuan pemerintah daerah dal be e iba! epada kelompok tani lam entul uang yang ~terikan 'l" ;bah · Yang secara spesifik telah ditetapkan ~runtukannya. bat untuk pembangunan perkebunan rakyat diatur am pedoman m ya1tu transfer dana dari kas de rah ke :ke' d a . aer e re enmg ompok tan1 sasaran.

## pENGELOLAAN DANA HIBAH.

## ; Sasaran dan Indikator Keberhasilan.

1. Sasaran penyaluran dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat yatu :
- a. Menguatnya modal pelaku usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha agribisnis perkebunan.
- b. Meningkatnya produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku agribisnis perkebunan.
- c. Berkembangnya usaha agribisnis dan agroindustri di kawasan pengembangan perkebunan.
- d. Meningkatnya kemandirian dan kerjasama kelompok tani perkebunan.
- e. Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya.
- g. Tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha muda dan terdidik dibidang pcrkebunan.
- f. Tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan dan pelatihan swadaya masyarakat dibidang perkebunan.
2. lndikator output penyaluran dana Hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat adalah :
- b. Terscdianya modal pclaku usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha agribisnis perkebunan.
- a. Tersalurnya dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat kepada kelompok tani sasaran.
- c. Terselcnggaranya kegiatan pemberdayaan petani.
- h. Indikator outcome penyaluran dana Hibah untuk pembangunan Perkebunan rakyat, antara lain :
- b. Meningkatnya produktivitas usaha kelompok tani dan nilai tambah dalam agribisnis.
- a. Meningkatnya usaha kelompok yang mampu mengelola Dermodalan sesuai kaidah - kaidah bisnis melalui pemanfaatan dana Hibah.

00856

Gningkatnya

- pemupukan dan elompok secara efisien. Demanfaatan modal usaha
- gedangkan indikator impact darn; ~embangunan perkebunan ray {""aluran dana Hibah untuk aerah antara lain: 1am pembangunan (ekonomi) 4
- Berkembangnya produksi, produkE..: dalam agribisnis perkebunan\_ 'tvitas, dan nilai tambah
- Berkembangnya lapangan peke pendapatan daerah. Gerjaan dan usaha, konstribusi
- Berkembangnya usaha agribisnis da :. .: pengembangan perkebunan. An agroindustri di kawasan
- e. Berkembapgnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan lembaga el:onom perdesaan lainnya.
4. Berkembangnya kemandirian dar k serta kemitraan dengan n erjasama dalam kelompok pemangku kepentingan
- ; Berkembangnya sentra-sentra perkebunan.
- g Berk)p8ova jumlah penduduk miskin di pedesaan.
- h. Mening zatnya jumlah petani yang terdidik, terampil dan berdaya saing dibidang perkebunan.

## g. Keglatan Dana Hibah Untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat.

Kegiatan dilaksanakan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang melaksanakan pencairan dana hibah untuk kelompok tani sasaran dengan cara transfer dana dari Kas Daerah ke rekening keiompok tani sasaran sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pembangunan Perkebunan Rakyat pada kelompok tani sasaran penerima dana hibah.

## C. Kelompok Sasaran.

Kelompok sasaran yaitu kelompok tani yang telah ada dan menjalankan usaha agribisnis perkebunan dengan prioritas pada kelompok yang memiliki kendala modal karena terbatasnya akses terhadap sumber permodalan.

["98s sclcksi kclompok tani sasaran dan calon lokasi dilakukan olch m Teknis Kabupaten Sintang. Proses seleksi dilakukan secara terbuka, dite ke : b "tapkan secara musyawarah atas dasar epentngan pengembangan Perkebunan di pedesaan dan usulan dari masyarakat, serta hasil "tifikasi oleh penyuluh pertanian/pendamping/ petugas teknis nya yang telah ditunjuk melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan p, n erkebunan Kabupaten Sintang.

Petani atau warga masyarakat sasaran yang tergabung daJam kelompok tani sebagai penerima dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat yaitu anggota kelompok tani sasaran yang ditetapkan dengan eputusan Bupati Sintang dengan tembusan antara lain disampaikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Dinas Pendapatan Pengelola Kcuangan dan Aset Kabupaten Sintang, Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, Inspektur abupaten Sintang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 8intang.

## b. l&lt;r

## teria Umum dan Kriteria Teknis Calon Kelompok.

$as, it· @ran kriteria umum calon kelompok sasaran, ya1tu:

00857

- / elornpok yang bersangkutan sudah . · "engalaman, dapat dipercaya ada/telah eksis dan aktif, be'' . , ·ld: serta mam be zkan aha/kegiatan melalui kerjasam ke Pu mengembang "~otanya 25 orang. a «elompok, dengan jumlah an~ b jompok yang crsangkutan tidak se 1
- Ait atau sumber permodalan las. salah dengan perbankan, kre' tamnnya. Anggota kelompok merupakan pelaku ih 3
- "Lai atau tasititas lain untu' ,az"""g mendapatkan penguatan ",,yang bersamaan. tan yang sama/sejenis pada saa gelompok yang bersangkutan tidak bermas 2
4. kat be te : usaha atau anggota masyarakat yang erpotensi dan berminat menjdi ik dal %aisroms as.gabaea» a=aha «er»»l""~Z.ELL ~z. mewujudkan peningkatan produktivitas masyarakat k I Ok . 1 .k. a secara uas. Anggota :eiompe memii kesulitan dalam 4,
- zaks be 5. k : meng ses sum r Permoda an omers1al, sehingga su1,·t t k k · k : :. untu menerap an rekomendasi teknologi anjuran secara penuh dan memanfaatkan peluang pasar. 5

## « Tata Cara Seleksi Calon Kelompok Sasaran.

- j. Seleksi calon kelompok sasaran didasarkan kepada prioritas pengembangan wilayah perkebunan masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dan usulan/proposal dari kelompok pelaku perkebunan. Proses seleksi calon kelompok sasaran dilakukan secara bertahap dan seyogyanya telah dipersiapkan sebelumnya oleh Penyuluh Pertanian Lapangan. 1
2. tahap. Seleksi Tahap-I (short list), dimana aspek penilaian pada tahap ini adalah mengenai kelengkapan persyaratan administrasi kelompok sesuai kriteria yang ditentukan di dalam Pedoman. Seleksi Tahap-II, Tim Tcknis Kabupatcn melakukan penilaian terhadap usulan/ proposal/ rencana usaha dari kelompok pelaku usaha. Proposal/rencana usaha setidaknya memuat : diskripsi usaha kelompok saat ini, sumber daya dan sarana yang telah dimiliki kelompok, potensi yang dapat dikembangkan, rencana usaha yang akan dilakukan, kelayakan rencana usaha dan prospek pasarnya, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha kelompok. 3
2. Sebelum dilakukan seleksi calon kelompok terlebih dahulu dilakukan inventarisasi/pendataan ( long list ) terhadap para petani (masyarakat pedesaan) yang telah ada di daerah tersebut yang meliputi : Nama dan Alamat Kelompok Tani beserta jumlah anggotanya, lokasi dan luas areal usaha tani yang akan diusahakan. 3. Seleksi calon kelompok sasaran setidaknya dilakukan dalam dua 2.
4. 4 Setelah dilakukan seleksi tahap I dan II, Tim Teknis menyelenggarakan musyawarah dan memaparkan hasil seleksinya Yang dihadiri oleh stakeholder meliputi : Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, Organisasi Petani, Tokoh Masyarakat dan pelaku usaha lainnya. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Yang emuat Daftar Ketompok Sasaran Calon Penerima Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat. , s.

## isme Penetapan Kelompok Sasaran.

## eka :

!:rdasarkan berita acara hasil musyawarah, Tim Teknis Kabupaten ""usulkan calon kelompok sasaran untuk ditetapkan sebag a i calon [""ima dana Hibah dcngan kcputusan Bupati Sintang. Hasil seleksi " penete kel k diumumkan/disosialisasikan kepada 'hag apan :elompo Yarakat luas oleh Tim Teknis Kabupaten.

00858

/ nisrne seleksi kelompok dan taha «"" (RUK ) secara ringkas apa""[,',''?"musunan Rencana Usaha gelo. Dnhat pada bagan dibawah ini.

## anisme Seleksi Kelompok s \_"turan Dana Hibah asaran, Penyusunan RUK dan $ pen -==-==-=:--------�


## G. Pengorganisasian kelompok.

Pengembangan organisasi kelompok diarahkan untuk memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- I. Kelompok usaha/kcgiatan mcmpunyai struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi secara jelas dan disepakati bersama anggota.
2. Pengurus dipilih secara demokratis oleh anggota, bertanggung jawab kepada anggota, dan pertanggung jawabannya disampaikan dalam rapat kelompok yang dilakukan secara kelompok.
3. Mekanisme dan tata hubungan kerja antar anggota di dalam kelompok maupun antar kelompok dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) disusun sccara partisipatif.
4. ~. Anggota melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha/kegiatan.
4. Proses pengambalian keputusan dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam Derita acara atau risalah rapat yang ditandatangani olch pcngurus dan dikctahui olch unsur pcmbina atau instansi terkait.
6. 6 · Kelompok mernbangun kerja sama kemitraan dengan pihak terkait.
7. ". Pengembangan kelompok/gapoktan diarahkan menuju terbangunnya lembaga ekonomi seperti koperasi atau unit usaha berbadan hukum lainnya.

## Pe.. \_'Biuan dan Penyaluran Dana Hibah untuk Pembangunan °'kebunan Rakyat. �

, pengajuan dan Penyaluran Dana Hibah dilakukan "tent an sebagai berikut :

: t anggaran kegiatan yang menggunakan pola penyaluran Dana Hibah pi "Pung dalam Pos Belanja Hibah untuk kelompok tani pada Dinas llro:apatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang. "S dengan

00859

I

"

- ncana Usaha Kelompok (RUK) ct· 1 jiahkan/ditandatangani ke,,\_"sun oleh kelompok sasaran dan
- Bank terdckat. &amp;an pada Kantor Cabang/Unit etua kelompok mengusulkan RU 2
- is~ k. la kelompok elompols Serta dua anggota elompok membuka rekening tabun
- 3 '~ayah diteliti oleh Ketua Tin «,,"Pada Tim Teknis Kabupaten se' ·hi d: ems dan di· .: ________________ pjnas Kehutanan lan Perkebunan Kab sctujui oleh Kepala gendahara Pejabat Pengelola %, paten Sintang.
- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Ke . dan Besar Dana Hibah untuk Ke," ~ ,}"ompok Tani Sasaran kah P · · · . mpo ani Sasaran
- ~ncana usaha kelompok dar ~ngan Daerah (PPKD) meneliti re :h asing-masing kel »k ibiayai mengeluarkan Surat Perr «. &lt;elompol yang akan elanjutnya mengajukan ke , 'ntaan Pembayaran (SPP), st KPA asa Pengguna An (KPA) emudian mengajukan Surat Pe. ggaran '' (sPM-LS) dengan lampiran sebagar \_,,,""""ah Membayar Langsung 4
- b. Nasl erjanjan Hibah antara Per tah " , d k I k : :mernt Kabupaten Smtang engan :eompok tani sasaran tentang Belanja Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat. '
- e. Berita Acara Serah Terima Dana Hibah dari KPA PPKD kepada Ketua Kelompok Tani Sasaran.
- d. Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Sintang.
- e. Rekapitulasi RUK, dengan mencantumkan:
- 2) Nama ketua kelompok.
- 1) Nama kelompok.
- 3) Nomor rekening atas nama petani/ketua kelompok.
- 4) Nama cabang/unit Bank terdekat.
- 5) Jumlah dana.
5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Sintang melalui Bidang Perbcndaharaan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan.

## I. Pemanfaatan dan Pertanggung Jawaban Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Ralyat.

Dana yang dikelola oleh kelompok disalurkan melalui mekanisme LS digunakan untuk memperkuat modal, maupun untuk usaha produktif bidang perkebunan. Sedangkan anggaran Pembinaan dan Pendampingan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang dimanfaatkan untuk penyusunan Petunjuk Tcknis, perencanaan seleksi calon kelompok sasaran, sosialisasi, pembinaan, Pengendalian, evaluasi dan pelaporan, administrasi kegiatan serta lainnya. .'

Pemanfaatan dana kelompok untuk modal usaha direncanakan bersama Secara transparan oleh kelompok dan difasilitasi oleh staf teknis. Femanfaatan dana kelompok untuk pembelian sarana dan prasarana Produksi dilaksanakan oleh kelompok, secara langsung tanpa lelang (ender. Pembelian tersebut dilakukan secara transparan dengan jenis da : . bed. k jumlah sarana produksi yang diputuskan erdasarkan musyawarah ggota kelompok.

## ' Pe .

## pukan Modal Kelompok.

Da · be d LI na Hibah ini diberikan dalam rangka pcm er ayaan masyarakat tuk mengembangkan usaha perkebunan dan atau upaya-upaya "hecahan masalah perkebunan. Dana tersebut tidak digulirkan dan ak dikembalikan ke kas d aerah, rekening dinas maupun rekening

00860

(

., aparat, namun dikelola oleh kelompok tani dalam format yang ~div"" ba"tg disalurkan kepada kelompok merupakan dana hibah yang pa" ';embangkan untuk usaha produktif kelompok sehingga usaha «et! yang bersangkutan mandiri. Dengan dcmikian anggo!a clo"" yang menerima Dana Hibah tidak memperolehnya secara elo"\_,~~a, namun mereka harus memupuk/mengembangkan usaha ges ~ngka mengatasi permasalahan permodalan dan penyediaan 0a"",' ~~agka panjang perlu dirangsang tumbuhnya lembaga keuangan m"", [ibisnis dipedesaan. Fasilitasi pertumbuhan lembaga keuangan mi' ,ibisnis tersebut berasal dari dana pembinaan operasional yan£ mi","\_"[~anya dapat melibatkan lembaga lain yang berpengalaman pc~gembangan lembaga keuangan mikro di pedesaan.

4

sendiri oleh kelompok tani sasaran. eu ~ngan kondisi masing-masing kelompok. dalam


\

C,ERATURAN

IN"

BUPATI SINTANG

'NOMOR :

TAHUN 2012

TANGGAL:

2012

.""

TENTANG:

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN RA PERKEBUNAN KYAT ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012

## ~eMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN

## ,gERDAYAAAN MASYARAKAT PERKEBUNAN. ,

L

gonsepsh.

gecara konseptual pemberdayaan masyarakat perkebunan cakupannya dapat dipersempit menjadi pemberdayaan kelompok yang diartikan gebagai upaya meningkatkan kemampuan kelompok dalam menjalankan dan mengembangkan usaha/kegiatannya secara mandiri dan berkelanjutan. Kelompok yang dimaksud yaitu kelompok usaha atau kelompok masyarakat di bidang perkebunan yang dikelola oleh petani atau kelompok dan pelaku agribisnis lain. Dalam ha! ini pemberdayaan masyarakat agribisnis perkebunan maupun pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan kelompok usaha produktif perkebunan. Pemberdayaan dilakukan melalui fasilitasi dan penciptaan iklim kondisi yang memungkinkan masyarakat berkembang, memperkuat potensi dan daya yang dimiliki , masyarakat serta memberikan perlindungan seperlunya. Pemberdayaan merupakan proses pembelajaran yang perlu dilakukan secara terus-menerus guna meningkatkan partisipasi dam kemampuan pelaku agribisnis perkebunan. Kemandirian kelompok dapat terwujud apabila kelompok mampu mengembangkan usaha/ kegiatan dibidang perkebunan secara mandiri yang mencakup aspek kelembagaan, manajemen dan usaha perkebunannya. Dengan demikian, fokus pemberdayaan kelompok diarahkan dalam rangka pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha-usaha produktif di bidang perkebunan. Proses dilakukan dengan menumbuhkan pemberdayaan kelompok kesadaran kelompok dalam mengembangkan usaha secara partisipatif. Kegiatan pemberdayaan dapat pula diartikan sebagai upaya mengurangi kctcrgantungan pclaku usaha terhadap berbagai fasilitas dan kemudahan yang harus disediakan pemerintah, serta meningkatkan kemandirian kelompok. Mengingat proses pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan pemberdayaan perlu irancang secara sistematis dengan tahapan kegiatan yang jelas dan ilakukan terus menerus dalam kurun waktu yang cukup berdasarkan cmampuan dan potensi usaha agribisnis masyarakat.

## · Rua, g Lingkup Pemberdayaan Kelompok.

Dan . 'hiibah untuk pembangunan perkebunan rakyat merupakan salah ~"bentuk fasilitasi dalam kerangka dasar pemberdayaan kelompok. nsi d . P lasar pemberdayaan kelompok yaitu :

I Pana hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat merupakan dana stimulan dalam mendukung usaha kelompok, sedangkan ""or penggerak utama pengembangan usaha kelompok adalah Cmauan dan kemampuan kelompok itu sendiri;

00862

- % hibah untuk pembangun , D ean untuk usaha produk;; " perkebunan rakyat wajib dig' h " sarnya penyaluran dana hibah dis 2
- , [ egiatan usaha agrtisnts ~""Punan ralkoyat dipergunakan un! :rebunan yang di ahke tuk umbuhkan dan memperbes &amp; arr can un men' sar skala usah :fis: · d .. :, an usaha, dan memanfaatkan a, ensens1 1an jan16", sumberdaya lokal secara optima» 4
- ·"eribangan usaha kelompok, ya,, "f"aikan dengan kebutuhan 9"" ibah untuk pembangunr''',"uangkan dalam proposal; 3.
- pengembangan kelembagaan diarahkan pada kelembagaan berbadan 4k@um, koperasi dengan manajemen profesional dan air; pengembangan manajemen usaha 5
- 7 Dala ""6} Pg"Pagan kelembagaan, manajemen dan usaha elompo I las1litasi iengan kegiatan pembinaan, pelatihan, sekolah lapang, pendampingan serta kemitraan dengan swasta; dan 7
- kelompok di rahka d 6. ingkatan kemampuan pet ke uarz can paa pen! 'ngurus :elompok dalam mengelola usaha dan menumbuhkan partisipasi akur · k :.: para anggotanya sehingga tercapa emandirian kelompok; 6.
- g. Untuk optimalisasi kinerja kelompok dan pengendalian dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 8

## ENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS.

## g Penguatan Kelembagaan Usaha.

Kclembagaan usaha dikembangkan seiring dengan semakin meningkatnya.skala usaha kelompok dan permintaan hasil produknya. Pengembangan kelembagaan usaha kelompok bersifat bertahap, dinamis dan berkelanjutan. Bila kelompok sudah mapan serta skala usaha semakin besar, maka kelembagaan usaha dapat ditingkatkan menjadi gabungan kelompok, koperasi maupun bentuk usaha berbadan hukum lainnya. Penguatan kelembagaan usaha dilakukan melalui pengembangan aktifitas organisasi kelompok, pengembangan kcmampuan mcmupuk modal, pcngembangan kemampuan kclompok melalui bentuk dan memanfaatkan peluang usaha yang menguntungkan serta pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak Jain.

## B. Pengembangan Manajemen.

Manajemen usaha kelompok dikelola dalam rentang kendali dibawah satu manajemen usaha yang profesional. Guna meningkatkan part.isipasi anggota kelompok serta tercapainya kesejajaran dan keterbukaan antara angota dengan pengurus, maka mulai tahap Perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi para anggota kelompok dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penanggulangan resiko usaha. Partisipasi dan peran aktif anggota dapat ditingkatkan melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) petani seperti Pelatihan, magang dan lainnya.

## c. p . ' ""ngembangan Jenis Usaha Produktif.

enis-jenis usaha produktif yang dikembangkan oleh kelompok searah "ngan pengembangan kawasan yang telah ditetapkan. Berbagai jenis Saha yang dapat dikembangkan difokuskan kepada usaha perkebunan farm (mencakup usaha jasa pengolahan lahan atau mekanisasi praPanen, saprodi dan modal usaha lainnya) secara monokultur maupun Saha tani terpadu, dan off-farm (pengolahan dan pemasaran hasil und. :. ' v. ' ajual, kios saprodi dan lainnya). .

00865

uan jenis usaha produktif kelom en"" ~dekatan Participatory R,\_,,"" sasaran agar dapat dikelola «en8[ompok itu sendiri ada \_PPraisal (PR~) yang dilakukan ole" ~4ayaan dan penyuluhan per. Bsmnergikan dengan kegiatan ber'la' 'rtanian di kabupat p' n pengembangan jenis usaha en. h+ahaP" [eitas kebutuhan pe ,Produktif kelompok discsuaikan dengan � n a alam sumberda engem angan dengan kriteria : potensi ~mi! [;-, etayakan e1,""gnusia, permodatan, aksesibilitas dan .~(astrul 'uI, s .. . nom lan potensi pasar. "\_~ea lebih rinci jenis-jenis usaha produktif kel k dz it sec en;embanyan us: ~. ., 1ompol lan prontas ebutuhan pe 8° 8 saha disesuikan dengan potensi dan andisi setempat dengan mengajukan kepada kriteria-kriteria tersebut diatur lebih lanjut ke dalam pctunjuk Tim Tck·· Kab dan ens .asupaten.

## NFAATAN DANA HIBAH. pEM»

m melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat perkebunan " it Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat dan anggota ~asyarakat dan beberapa kegiatan lainnya mengacu kepada pendoman. gesarnya alokasi dana untuk kegiatan dimaksud di sesuaikan dengan emampuan anggaran yang terscdia.

Arahan pengunaan Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat ini merupakan pilihan yang dapat disesuaikan dengan prioritas masingmasing kelompok sasaran antara lain digunakan untuk pengadaan bibit karet okulasi mata tidur, sarana produksi seperti polybag, pupuk, herbisida, alat pertanian kecil dan bantuan angkutan barang serta bantuan operasional kelompok tani.

paAna Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat dan masyarakat disalurkan langsung ke rekening kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Penentuan besar kecilnya dana yang dialokasikan kepada kelompok didasarkan oleh usulan (proposal) yang diajukan oleh kelompok. Pemanfaatan dana dikelola oleh kelompok yang bersangkutan dan pencntuan pengunaannya didasarkan pada hasil keputusan bersama seluruh anggota kelompok yang diajukan dengan Berita Acara Hasil Rapat kelompok.

Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat yang disalurkan ke rckcning kelompok agar dimanfaatkan untuk usaha produktif, permodalan ang sudah diterima kelompok agar terus dipupuk serta dikelola dengan anajemen profesional. ·

## PEMANFAATAN DANA PEMBINAAN OPERASIONAL.

ljuan dan sasaran kegiatannya harus mengacu kepada alokasi dana yang 'rcantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan � Jnbinaan dan Pendampingan Pembangunan Perkebunan Rakyat. Dana binaan dan pendampingan digunakan untuk memfasilitasi koordinasi, Prencanaan, sosialisasi, perancangan/pedoman penumbuhan/ Peno "· " h d j \_"Sbangan kelembagaan ekonomi, pemantauan, evaluasr lan pelaporan " lainnya.

- ±.[,"yusunan Juknis;

j,"""entasi kegiatan pemberdayaan masyarakat perkebunan melalui Dana \_ ini bersumber dari pos belanja hibah pada Dinas Pendapatan, \_"8elola Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang guna mendukung ke � c:Paian tujuan dan sasaran kegiatan Pembangunan Perkebunan Rakyat. ,, pembinaan di fasilitasi dari dana kegiatan Pembinaan dan at,"pingan. Bentuk fasilitasi tersebut antara lain :

- c,"alisasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
- 'j,""ampingan penyusunan rencana usaha kelompok;
- d.,"Ontifikasi dan sclcksi kclompok sasaran
- @than m. :. d: teknis bagi kelompok sasaran; anaemen an .e ·

I

/

�

inaan/pendampingan manajemen t

.

- f.\_ pefl:tauan d � n pelaporan, dan g an ekonomi;

e"",~han/pengembangan kelem.~,''his usaha kelompok;

- $ "~aan lanjutan dan evaluasi pasca ke · ? pem!" egatan.

,erasional juga digunakan , D 11n � osoiidasikan masyarakat dalam ulntuku menggerakan g Kon h d' luruh pela usaha serta untuk at" ,angan usaha Iselu , kawasan kab ' ~gem' &lt;aoupaten antara lain : dan

- " .:. b ·naan lanJutan be·k ag1 elompok sa h pem!" kel k bx saran talun-tahun sebelumnya; · mmbuhan telompo aru; " penu! k b '
- " gerangsang tumbuhnya lembaga ckonomi perdesaan; 0
- b. binaan kelompol ukan sasaran; · ""~atan kapasitas aparat; pent ' b
- gaordinasi perencanaan dan evaluasi pembangunan perkebunan;
- pengembangan statistik perkebunan, serta
- penyusunan petunjuk praktis pemilihan bidang usaha dan petunjuk ainnya; . . g;
- " pelaporan kinerja pembangunan perkebunan. I h

pelaksanaan kegiatan bimbingan/pelatihan teknis dan manajemen usaha elompok, pelayanan konsultasi, serta pendampingan kelompok dilakukan oleh Tim Tekms Kabupaten dan dapat berkerjasarna dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan lainnya. Materi bimbingan/pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok dalam mengembangkan usahanya dan ditelapkan berdasarkan keputusan bersama seluruh anggota kelompok.

## KONSTRIBUSI KELOMPOK.

Dana Hibah merupakan stimulasi bagi kelompok. Anggota kelompok sasaran diharapkan memberikan kontribusi dalam penyediaan modal usaha yang besarnya ditetapkan atas kesepakatan seluruh anggota kelompok. Meskipun Dana Hibah ini tidak digulirkan, namun kelompok petani harus mempunyai semangat untuk menumbuhkan kegiatan poduktif sehingga bisa dipakai untuk membantu pada kegiatan-kegiatan produktif yang lebih besar.

## PERAN PEILERINTAI KABUPATEN, SWASTA DAN MASYARAKAT.

Pelaksanaan pemberdayaan kelompok usaha ini akan berhasil secara 0pumal apabila pihak Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya. Pihak Pemerintah Kabupaten harus ampu membuka peluang usaha bagi masyarakat tani melalui peraturan � kebijakan daerah, penyediaan prasarana tranportasi jalan, pasar, Uran listrik scrta alokasi dana yang memadai bagi kegiatan "ampingan kelompok. Kegiatan pendampingan harus dilakukan secara 'kelanjutan.

SWasta (pengusaha dan lainnya) berperan dalam penyediaan sarana ""ksi, alat dan mesin, pengolahan dan pemasaran hasil, transfer Pol . » ke h pe\_\_"8}, pendidikan dan pelatihan, maupun «erasama usaha dengan vi,"""lalui pola kemitraan.

ems. : b dale bi \_nntah Kabupaten juga bertanggung jawal lalam pembinaan dan "utan bagi kelompok sasaran dalam bentuk supervisi, pemantauan, "aluas:a P.,""lanpelaporan. , be,,an masyarakat (organisasi petani, tokoh masyarakat dan lainnya) ,""" dalam mclakukan kontrol terhadap pemanfaatan dana penguatan ta,' etiap pihak difungsikan perannya dan dijalankan secara sinergi " tugas a. $s lan fungsi masing-masing.

00865

f

,

\/

·

l

/

sf!" a pemberdayaan kelompok usaha diperlukan pendampingan an""[ jtakukan oleh Penyuluh Pertanian, Penyuluh swakarsa dan "",daF" paerah, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai ""iue",\_~aman Perkebunan, Balai Pengawas Benih, Sekolah Pertanian ;1 el&lt; 51 ,unan (SPP),\_ Swas\_ta, Perguruan Tinggi, organisasi petani dan ~ab?",\_~iatan pendampingan mcncakup pengembangan kelembagaan, "ya. "tan usaha kelompok, dimulai dari tahap perencanaan, men ke ·· Ke·. Ir na)' pasca egiatan. &lt;egiatan pendampingan tersebut aga \_aan 1da , ; ke ·atan ea,an dengan kegiatan pendampingan/penyuluhan dari pos «egia 'sine'E!' ~~an/penyuluhan. erdaya me

## ~GAN KELOMPOK USAHA. ~%uM°


00866

I

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR :

TAHUN 2012

TANGGAL:

2012

TENTANG:

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN RAKYAT ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012

## PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

~wBINAA'­

f . jnaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok pet!" aengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan mat""\_, dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari Dana Alokasi dukUflg · Kabupaten Sintang. mum

## struktur Organisasi. A

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintah yang baik (good govemance) dan pemerintah yang bersih (clean government), maka pelaksanaan kegiatan harus memenuhi prinsip-prinsip :

2. membebaskan diri dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi transparansi dan demokratisasi;
4. Memenuhi asas akuntabilitas;

Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

## B. Penanggung Jawab Program.

Bidang Perkebunan Rakyat Dinas Kehutanan dan Perkebunan memfasilitasi koordinasi persiapan, pemantauan dan evaluasi kegiatankegiatan, dengan melaksanakan tugas antara lain :

- I. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) untuk mengarahkan kcgiatan-kcgiatan dalam mcncapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
2. Menggalang kemitraan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan advokasi, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi:
- d. Menyusun laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai Jung tombak dari pelaksanaan program dan anggaran;

## Tim Telnis.

Tim Teknis Kabupaten adalah tim teknis yang ditunjuk dan ditetapkan eh Bupati. Tim Teknis beranggotakan dinas teknis terkait, lembaga Pcnyult), . : . . at 'han Kabupatcn, pcrguruan unggi, organrsas1 petani/pctani l/asosiasi petani dan lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan ,2mo

- � enyusun Petunjuk. Teknis (Juknis) dengan mengacu kepada edoman, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan saha yang dikembangkan;
- ,'8as Tim Teknis Kabupaten adalah :

2. Melakukan ...

00867

f

- ? mhbuat laporan hasil pemantau ~ Pengendalian; an tan pengendalian;
- Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kel ' 4etakukan pembinaan, pemantauan d, "pok sasaran;

Me'

•

## cANAAN OPERASIONAL.

E" p al di operasion lituangkan kedalam Juknis , agia! ,su paten mengacu kepada Ped 1s yang disusun oleh Tim "lis gakyat. Juknis di. 'edoman Hibah untuk Pembangunan bunan ususun untuk mengatur hal-hal yang belum f" 4an belum diatur dalam pedoman ini. Untuk itu Jukr:. a; mesibel dengan memperhatkan aspirasi dan 1%,[[;""",susun qecat nus1 w1lay; t.

## sLALISASI

g~gialisasi dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi, membangun mitmen, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program mbangunan perkebunan. Kegiatan sosialisasi ini juga sekaligus untuk \_~ampung aspirasi masyarakat melalui konsultasi publik (public nsltation), sehingga pemanfaatan dana Hibah dapat lebih terarah dan ~manfaat bagi masyarakat perkebunan. pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara berjenjang mulai ditingkat abupaten sampai tingkat Dcsa/kclompok. Sosialisasi ditingkat desa/kelompok bertujuan untuk membangun komitmen, transparansi pelaksanaan kegiatan, meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam pembangunan perkebunan serta menjclaskan hak, kewajiban, sanksi dan penghargaan bagi kelompok sasaran yang akan mengelola dana hibah.

## PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN.

Pengendalian kegiatan dilakukan olch Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengguna Anggaran.

Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui aparat pengawas lungsional (Inspektorat Wilayah maupun lembaga/instansi pengawas lainnya) dan pcngawasan olch masyarakat, schingga diperlukan penycbarluasan informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, Pengurus kelompok, anggota kelompok tokoh masyarakat, organisasi petani, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Ada 6 tahapan kritis yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten.
- b. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten.
3. Tahap Penyaluran Dana Hibah ke rekening kelompok sasaran yang dilakukan oleh DPPKA Kabupaten.
4. " Tahap Pencairan Dana Hibah yang dilakukan olch kclompok.
5. '· Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan Dana Hibah yang dil ti"kanoleh kelompok.

j;; ingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap \_flan sasaran dilakukan oleh perangkat desa dan anggota kelompok. «""""pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat ., 'Paikan kepada Tim Teknis Kabupaten. Pengaduan dari masyarakat 8era a ·' k ·k' langgapi secara langsung oleh pihal yang terkart.

- dilakuka »leh kel p, lap pengembangan usaha produktif yang can olel relompok.


00868

IV

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

:

TAHUN 2012

TANGGAL:

2012

TENTANG:

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN 'AKYAT ATAS BEBAN ANGGARAN ENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN

## MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

an dan tanggung jawab pengelolaan dana Hibah ada pada kelompok gee"" ,ear pemanfaatan dana oleh kelompok berjalan secara efektif dan sad""~~uunaannya dalam pengelolaan usaha, maka kegiatan monitoring pent ecdi · : " ""\_tuasi dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah Iha' ngkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. ang "nitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang iatan ke " ; dengan tahapan &lt;egatan pengembangan usaha kelompok. Dengan a n kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilakukan pada saat dz""""Amulai kegiatan (ex-ante), saat dilakukan kegiatan (on-going) dan , makukan kegiatan (expos0). geela! .: tb I .. .. rook Tani membuat laporan fisik kegiatan termasuk i"[\_ahan/kendala yang dihadapi dan menyampaikannya kepada Tim ""[abupaten sebagai