KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 143 Tahun 1998 tentang BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA (berlaku 14 September 1998)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 1998 TENTANG BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
:
bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pembinaan dan pembangunan administrasi negara di bidang kepegawaian, dipandang perlu mengatur kembali kedudukan, tugas pokok, fungsi dan organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
: 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pencabutan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 4);
4. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPEGAWAIAN NEGARA.
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN ADMINISTRASI
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 1
- (1) Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BAKN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BAKN dipimpin oleh seorang Kepala.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 2
BAKN mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam menyempurnakan, memelihara, membina dan mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian untuk menjamin kelancaran jalannya pemerintah umum dan pembangunan.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, BAKN menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan dan pembinaan administrasi kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan Presiden;
- b. perencanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- c. penentuan kebijaksanaan teknis pelaksanaan administrasi negara di bidang kepegawaian;
- d. pemberian pertimbangan, persetujuan dan/atau penetapan mutasi kepegawaian dan pensiun;
- e. koordinasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kepegawaian dengan instansi pemerintah;
- f. pengelolaan dan pengolahan data serta penyajian informasi kepegawaian;
- g. pengawasan, koordinasi, pengendalian, bimbingan, dan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
BAB II - ORGANISASI
Pasal 4
BAKN terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pembinaan;
- d. Deputi Bidang Mutasi;
- e. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- f. Inspektur Utama;
- g. Kantor Wilayah.
- (1) Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Kepala mempunyai tugas memimpin BAKN sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah digariskan dan membina aparatur BAKN agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
Bagian Kedua
Kepala
BAB II - ORGANISASI
Pasal 5
Bagian Ketiga
Sekretariat Utama
BAB II - ORGANISASI
Pasal 6
Sekretaris Utama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAKN di bidang administrasi umum, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 7
Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan pembinaan serta pelayanan administrasi untuk penunjang tugas pokok dan fungsi seluruh satuan organisasi di lingkungan BAKN.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi;
- a. pembinaan aparatur dan pelayanan administrasi di lingkungan BAKN;
- b. koordinasi perencanaan program kerja BAKN;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan kepegawaian, keuangan rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan BAKN;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
Bagian Keempat Deputi Bidang Pembinaan
BAB II - ORGANISASI
Pasal 9
Deputi Bidang Pembinaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAKN di bidang pembinaan kepegawaian, berada di bawah dan bertanggaung jawab langsung kepada Kepala.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 10
Deputi Bidang Pembinaan mempunyai tugas menyeleggarakan perencanaan, pembinaan, pengembangan sistem, pertimbangan hukum, dan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Deputi Bidang Pembinaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan rencana pembinaan dan pengembangan sistem kepegawaian;
- b. penyiapan pemberian pertimbangan, pengolahan dan penyusunan jabatan struktural dan fungsional;
- c. penyiapan rancangan peraturan dan petunjuk teknis hukum dan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- d. pemberian pertimbangan dan penetapan masalah kepegawaian, kedudukan hukum serta kewajiban dan hak pegawai;
- e. penyiapan perencanaan, koordinasi, penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang kepegawaian dengan instansi pemerintah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
Bagian Kelima
Deputi Bidang Mutasi
BAB II - ORGANISASI
Pasal 12
Deputi Bidang Mutasi adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi BAKN di bidang mutasi kepegawaian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 13
Deputi Bidang Mutasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas BAKN di bidang mutasi kepegawaian dan pensiun.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Deputi Bidang Mutasi menyelenggarakan fungsi:
- a. pemberian persetujuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- b. penyiapan pertimbangan teknis kepada Presiden mengenai kenaikan pangkat, pensiun, dan mutasi kepegawaian lainnya;
- c. pemberian persetujuan dan/atau penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- d. penetapan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pejabat Negara serta menyelenggarakan tata usaha pensiun;
- e. penetapan Nomor Induk Pegawai, Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil;
- f. penyiapan bimbingan dan petunjuk teknis mengenai pengangkatan, kepangkatan, penggajian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
Bagian Keenam
Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
BAB II - ORGANISASI
Pasal 15
Deputi Bidang Informasi Kepegawaian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAKN di bidang penataan informasi data kepegawaian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 16
Deputi Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan pengolahan data, pembangunan, dan pengembangan pusat informasi data kepegawaian dan jaringan pemantauan proses administrasi kepegawaian antar instansi.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Deputi Bidang Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan data masukan hasil mutasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan penyuntingan dan penyandian data kepegawaian;
- c. pelaksanaan perekaman data kepegawaian;
- d. pembuatan dan pemerliharaan perangkat lunak untuk pembangunan pusat informasi data kepegawaian serta jaringan antar instansi;
- e. pengoperasian komputer induk untuk menunjang pemanfaatan dalam rangka memfasilitasi akses informasi;
- f. pengevaluasi keakuratan, kelengkapan dan kekinian informasi kepegawaian dengan informasi pendukungnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
Bagian Ketujuh
Inspektur Utama
BAB II - ORGANISASI
Pasal 18
Inspektur Utama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAKN di bidang pengawasan, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 19
Inspektur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian pada umumnya, pengawasan di bidang personil, keuangan dan perlengkapan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAKN dan Kantor Wilayah BAKN.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Inspektur Utama menyelenggarakan fungsi:
- a. pengawasan terhadap pelaksanaan dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian pada instansi pemerintah;
- b. pemberian bimbingan dan/atau petunjuk teknis tentang pengawasan di bidang kepegawaian;
- c. penyelenggaraan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional di bidang kepegawaian instansi pemerintah;
- d. pengawasan di bidang personil, keuangan dan perlengkapan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAKN dan Kantor Wilayah BAKN;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
Bagian Kedelapan Kantor Wilayah BAKN
BAB II - ORGANISASI
Pasal 21
- (1) Kantor Wilayah BAKN adalah instansi vertikal BAKN yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi BAKN di wilayah kerjanya ## BAB III TATA KERJA
BAB II - ORGANISASI
Pasal 22
Semua Pejabat yang diberi tugas di bidang kepegawaian pada instansi pemerintah menerima bimbingan teknis kepegawaian dari Kepala BAKN.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 23
- (1) Semua Pejabat di lingkungan BAKN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan BAKN sendiri maupun antar instansi pemerintah pusat dan daerah untuk kesatuan gerak dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan diwajibkan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB IV - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 24
- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Pejabat Eselon I lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BAKN.
- (3) Pejabat Eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BAKN.
BAB V - ANGGARAN BELANJA
Pasal 25
Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas BAKN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BAKN ditetapkan oleh Kepala BAKN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE