PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 103 Tahun 2000 tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN (berlaku 10 November 2000)
Pembukaan
Menimbang :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2000 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) yang mencabut berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO), maka peraturan tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian perlu disesuaikan;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali peraturan tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dengan Peraturan Pemerintah;
3. Mengingat : Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
1. dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pandhuis Reglement (Aturan Dasar Pegadaian) Staatsblad Tahun 1928 Nomor 81;
3. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentag Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN
Menetapkan:
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perushaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta berkembang dengan baik.
3. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya yang telah ditetapkan.
4. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional.
5. Kepengurusan adalah kegiatan pengelolaan Perusahaan dalam upaya mencapai tujuan Perusahaan, sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha dan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
6. Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah dalam setiap penyertaan kekayaan Negara yang dipisahkan untuk dimasukkan ke dalam Perusahaan dana yang bertanggungjawab dalam pembinaan sehari-hari Perusahaan.
7. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggungjawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Peusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.
PENDIRIAN PERUSAHAAN
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 2
Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 sebagai PERJAN Pegadaian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, dilanjutkan berdirinya serta meneruskan usaha-usaha selanjutnya ## BAB III
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Bagian Pertama
Umum
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 3
- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- (2) Perusahaan melakukan usaha-usaha
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 6
Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 7
Maksud dan tujuan Perusahaan adalah :
- a. turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 8
Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan menyelenggarakan usaha :
- a. penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai;
- b. penyaluran uang pinjaman
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 9
Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan persetujuan Menteri Keuangan Perusahaan dapat :
Bagian Ketiga ...
- a. melakukan kejasama usaha dengan badan usaha lain;
- b. membentuk anak Perusahaan;
- c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.
Bagian Kelima Modal
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 10
- (1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Besarnya modal Perusahaan pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal Negara yang tertanam dalam Perusahaan, berdasakan penetapan Menteri Keuangan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 11
Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal Negara yang tertanam dalam Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 12
- (1) Penerbitan obligasi dalam rangka pengerahan dana masyarakat oleh Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diberitahukan oleh Perusahaan kepada para kreditor tertentu.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 13
- (1) Dalam hal Perusahaan menerbitkan obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Negara melakukan pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan, maka rencana pengurangan penyertaan modal Negara tersebut harus diberitahukan kepada kreditor sebelum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga.
Bagian Kelima ...
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 14
Semua alat-alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam
Pembinaan
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 15
- (1) Permbinaan dan pelaksanaan pembinaan sehari-hari Perusahaan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan Perusahaan sebagaimana diamksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha.
- (3) Kebijakan pengembangan usaha merupakan arah dalam mencapai tujuan Perusahaan, baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha Perusahaan dan kebijakan pengembangan lainnya.
- (4) Pembinaan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 16
Menteri Keuangan tidak bertanggung jawab atas segala akibat perubahan hukum yang dilakukan Perusahaan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusahaan melebihi nilai kekayaan Negara yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan, kecuali apabila :
- a. Menteri Keuangan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- b. Menteri Keuangan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusahaan; atau
- c. Menteri Keuangan langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan
kekayaan Perusahaan.
Bagian Ketujuh Direksi Perusahaan
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 17
- (1) Kepengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Penambahan jumlah anggota Direksi melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Presiden.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 18
Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang :
- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakukan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perusahaan;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau PERUM dinyatakan pailit; dan
- c. kewarganegaraan Indonesia.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 19
- (1) Antara anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garus lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan anggota Direksi, maka anggota Direksi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk dapat melanjutkan jabatannya.
- (3) Permohoan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya hubungan keluarga.
Bagian Ketujuh ...
- (4) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan.
- (6) Dalam hal keputusan Menteri Keuangan belum dikeluarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Menteri Keuangab diangggp memberikan keputusan bahwa anggota Direksi dapat melanjutkan jabatannya.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 20
Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangka:
- a. Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan kepengurusan perusahaan;
- b. jabatan struktural dan funsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;
- c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 21
- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 22
- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri Keuangan apabila
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 23
- (1) Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk:
- a. memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan;
- b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
- d. melaksanakan kebijak pengembangan usaha dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan Menteri Keuangan;
- e. menetapkan kebijakan Perusahaan sesuai dengan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- f. menyiapkan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- g. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi sutau Perusahaan;
- h. menyiapkan strukstur organisasi dan tata kerja Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
- i. melakukan kerjasama usaha, membentuk anak Perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetuuan Menteri Keuangan;
- j. mengangkat dan memberhentiankan pegawai Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menentapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan dan penghasuiln lain bagi para pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. menyiapkan Laporan Tahunan dan laporan berkala.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), Direksi berwenang menetapkan kebijakan teknis dan non teknis sesuai dengan kebijakan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 24
- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23:
- a. Direktur Utama dapat bertindak atas nama Direksi berdasarkasn persetujuan para anggota Direksi lainnya;
- b. para Direkstur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memamgku jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Menteri Keuangan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri Keuangan menunjuk anggota Direksi yang baru memangku jabatan yang terluang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu pengurusan Perusahaan dijalankan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau menyerahkan kekuasaan tersebut kepada:
- a. seorang atau begerapa orang anggota Direksi; atau
- b. seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama; atau
- c. orang atau badan lain;
yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.
-11 - penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 26
Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf 1 tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 27
Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 28
- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar mesyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdadarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuatkan risalah rapat.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 29
- (1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f, sekurang-kurangnya memuata:
- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
- b. posisi Perusahaan pada saat Perusahaan menyhususn Rencana Jangka Panjang;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyususnan Rencana Jangka Panjang;
- d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang erat keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (2) Rancangan Rencana Jangka Panjang yang telah ditanda tangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri, untuk disahkan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 30
- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 aayt (1) huruf f sekurang-kurangnya memuat:
- a. Rencana kerja Perusahaan;
- b. Anggaran Perusahaan;
- c. Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan;
- d. Hal-hal lain yang memerlukan pengesahan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam aayt (1) diajukan kepada Menteri Keuangan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
Bagian Kedelapan Dewan Pengawas
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 31
- (1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.
Proyeksi ...
Yang dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang:
- a. memiliki dedikasi, memahani masalah-masalah manajemen Perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dan
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan beralah menyebabkan suatu peerseroan atau PERUM dinyatakan pailit.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 33
Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 34
Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen dan departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan, atau pejabat lain yang disulkan Menteri Keuangan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 35
- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentiakn oleh Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk massa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan dapat diangkat kembali.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 36
- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri Keuangan setelah mendengara pertimbangan Menteri, apabila
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 37
- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk:
- a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
- b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan:
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- b. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- c. kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 38
- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan dan Menteri mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan;
- c. melaporkan dengan segera kepada Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
- d. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri Keuangan dan Menteri secara berkala dan sewakut-waktu apabila diperlukan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 39
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai
berikut:
- a. melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperlua veifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- b. memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
- c. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pendelolaan Perusahaan;
- d. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Pengawas Perusahaan;
- e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandang-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
- g. berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini atau Keputusan rapat pembahasan bersama, melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam hal Direksi tidak ada; dan
- h. memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan alasannya.
-16 - mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan.
##
PENJELASAN
Pasal 41
Jika dianggap perlu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli yang diikat kontrak untuk waktu tertenu