PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 50/2016 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, PEMBIDANGAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA (berlaku 14 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
: bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Pembidangan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Walikota;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEDUDUKAN, PEMBIDANGAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Staf Ahli Walikota adalah Staf Ahli Walikota Malang.
BAB II - KEDUDUKAN STAF AHLI
Pasal 2
Staf Ahli Walikota merupakan unsur pembantu Walikota dalam memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis pemeritahan daerah sesuai bidang tugasnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
BAB III - PEMBIDANGAN STAF AHLI
Pasal 3
Staf Ahli Walikota terdiri dari:
- a. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- b. Staf Ahli Walikota Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik; dan
- c. Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumberdaya Manusia.
TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI
Pasal 4
Staf Ahli Walikota mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.
Bagian Kesatu Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI
Pasal 5
Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian/penelaahan dan pertimbangan kepada Walikota untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. menjadi koordinator kegiatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah daerah;
- c. menjadi anggota unsur pengarah dalam tim pelaksana kegiatan;
- d. mendampingi dan/atau menjadi utusan mewakili Walikota dalam menghadiri forum-forum, seminar, rapat-rapat ditingkat lokal, regional nasional maupun internasional;
- e. mendampingi dan/atau mewakili Walikota dalam membuka acara-acara kedinasan atau non kedinasan; dan
- f. melakukan koreksi materi dan substansi pada setiap naskah pidato Walikota sesuai tugas jabatannya.
Bagian Kedua Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI
Pasal 6
Staf Ahli Walikota Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian/penelaahan dan pertimbangan kepada Walikota untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum, pemerintahan dan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. menjadi koordinator kegiatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah daerah;
- c. menjadi anggota unsur pengarah dalam tim pelaksana kegiatan;
- d. mendampingi dan atau menjadi utusan mewakili Walikota dalam menghadiri forum-forum, seminar, rapat-rapat ditingkat lokal, regional nasional maupun internasional;
- e. mendampingi dan atau mewakili Walikota dalam membuka acara-acara kedinasan atau non kedinasan; dan
- f. melakukan koreksi materi dan substansi pada setiap naskah pidato Walikota sesuai tugas jabatannya.
Bagian Ketiga Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumberdaya Manusia
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI
Pasal 7
Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumberdaya Manusia untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian/penelaahan dan pertimbangan kepada Walikota untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan,
kesejahteraan rakyat dan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. menjadi koordinator kegiatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah daerah;
- c. menjadi anggota unsur pengarah dalam tim pelaksana kegiatan;
- d. mendampingi dan atau menjadi utusan mewakili Walikota dalam menghadiri forum-forum, seminar, rapat-rapat ditingkat lokal, regional nasional maupun internasional;
- e. mendampingi dan atau mewakili Walikota dalam membuka acara-acara kedinasan atau non kedinasan; dan
- f. melakukan koreksi materi dan substansi pada setiap naskah pidato Walikota sesuai tugas jabatannya.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 8
Staf Ahli Walikota dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 9
- (1) Staf Ahli Walikota dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli Walikota dengan Perangkat Daerah bersifat konsultatif dan koordinatif.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 10
Guna menunjang tugasnya, Staf Ahli Walikota dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas, koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan diberikan dukungan anggaran kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 11
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Staf Ahli Walikota didukung beberapa staf pelaksana untuk membantu operasional kerja yang diadministrasikan melalui Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Penetapan: Ditetapkan di Malang pada tanggal 14 - 12 - 2016

Penandatangan: WALIKOTA MALANG, ttd. MOCH. ANTON

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 14 - 12 - 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd. IDRUS ## BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 50

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019