KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 72 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1997 (berlaku 5 Juli 1999)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan mutu pengelolaan dan pelaksanaan Rencana Induk Gelanggang Olah Raga Senayan agar mampu memberikan dukungan peningkatan prestasi olah raga nasional, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1997;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1997;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1997.
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1997;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1997.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1997, sebagai berikut :
1. Mengubah ketentuan Diktum KETIGA, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. "KETIGA :
- (1) Badan Pengelola terdiri dari :
- a. Ketua : Menteri Negara Sekretaris Negara;
- b. Wakil Ketua I : Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga;
- c. Wakil Ketua II : Ketua Umum KONI Pusat;
- d. Anggota :
- 1) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- 2) Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya/Jayakarta;
- 3) Wakil Sekretaris Negara;
- 4) Wakil Sekretaris Kabinet;
- 5) Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum;
- 6) Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum;
- 7) Deputi Hak-hak Atas Tanah, Badan Perta-nahan Nasional;
- 8) Asisten IV Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Bidang Keterpaduan Pemanfaat-an Ruang, Perumahan dan Permukiman.
- e. Seorang Sekretaris merangkap sebagai Anggota, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf e dibantu oleh sebuah Sekretariat."
2. Mengubah ketentuan Diktum KEEMPAT, sehingga berbunyi sebagai berikut :
19. "KEEMPAT : Badan Pengelola bertanggung jawab kepada Presiden serta berkewajiban melaporkan pelaksanaan pengelolaan dimaksud secara berkala, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Presiden."
3. Mengubah ketentuan Diktum KELIMA, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"KELIMA :
- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan sehari-hari dibentuk Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan, yang terdiri dari seorang Ketua Direksi dan beberapa anggota Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara selaku Ketua Badan Pengelola.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Direksi Pelaksanaan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan mendapat dan memperhatikan petunjuk-petunjuk serta bimbingan dari Badan Pengelola.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan semua tanah dan bangunan dengan tujuan menunjang kegiatan dan mendukung kemajuan olah raga nasional, Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan dengan persetujuan Badan Pengelola dapat mengadakan kerja sama dan/atau perikatan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Badan Pengelola."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1999

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE