Unknown Unknown Nomor 19 Tahun 2010 tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (berlaku 01 Januari 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 19 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengujian Kendaran Bermotor perlu ditinjau untuk diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530):
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembarran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 01);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selanjutnya disebut SKPD teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
4. Penguji adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengujian kendaraan bermotor yang mempunyai kualifikasi penguji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengujian Kendaran Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) adalah setiap kendaraan bermotor yang ## BAB II
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pengujian bagi Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dilaksanakan dengan prosedur dan tahapan sebagai berikut :
- a. Pendaftaran;
- b. Penyerahan berkas dan buku uji;
- c. Pembayaran biaya retribusi;
- d. Menerima penetapan pelayanan pengujian, yang terdiri dari :
1. Pra uji; dan
2. Uji Mekanis;
- e. Menerima penetapan kelaikan jalan kendaraan;
- f. Menerima penetapan Dan pengesahan buku uji.
- (2) Persyaratan administrasi, identifikasi dan komponen-komponen kendaraan bermotor yang di uji serta jenis peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian kendaraan bermotor akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang secara administratif berdomisili di Daerah, harus di uji pada SKPD teknis.
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
BAB III - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 4
Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
BAB III - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 5
- (1) Obyek Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, yang meliputi :
- a. Angkutan Penumpang Umum (APU);
- b. Mobil Bus / Mini Bus;
- c. Angkutan Barang (ABA);
- d. Kendaraan khusus;
- e. Kereta gandengan;
- f. Kereta tempelan; dan
- g. Trailer
- (2) Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retibusi pengujian kendaraan bermotor.
BAB IV - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas jenis kendaraan bermotor dan jumlah berat yang diperbolehkan.
BAB VI - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksud, didasarkan pada biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, dengan
BAB VI - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9
Tarif Retribusi meliputi, biaya retribusi pengujian berkala, biaya penghapusan kendaran bermotor, biaya uji ulang dan biaya pemindahan uji.
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VII - STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 10
- (1) Struktur tarif dibedakan ## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VII - STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 11
Retribusi dipungut dalam Wilayah Daerah.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 12
- (1) Wajib Retribusi harus membayar lunas kewajiban Retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penyetoran Retribusi dilaksanakan langsung ke Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus penerima atau dapat pula dilaksanakan melalui Petugas Pemungut yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 13
- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi membayar retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
BAB X - INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
Pasal 14
- (1) SKPD teknis yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X - INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
Pasal 15
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB X - INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
Pasal 16
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
S A N K S I
BAB XI - S A N K S I
Pasal 17
Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XI - S A N K S I
Pasal 18
Setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang masa ujinya telah berakhir dan tidak melakukan pengujian berkala secara tepat waktu, dikenakan sanksi/denda setiap bulan keterlambatan sebagai berikut :
| a. MobilPenumpangUmum... | Rp. | 3.500,- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| b. MobilBus/MiniBus..... | .Rp. | 7.500,- |
| c. Mobil Barang, seperti : | | |
| 1. Roda4(Empat)... | Rp. | 7.500,- |
| 2. Roda6(enam)....... | Rp. | 13.500,- |
| 3. Diatas Roda 6 (enam)............. | Rp. | 17.500,- |
| d. Kereta Tempelan / Gandengan dan Trailer... | Rp. | 25.000,- |
| e. Kendaraan Khusus, untuk jenis : | | |
| 1. Roda 4 (empat) ..... ... ..... | Rp. | 7.500,- |
| 2. Roda6(enam)).......Rp. | | 13.500,- |
| 3. Diatas Roda 6 (enam)............. | Rp. | 17.500,- |
KEBERATAN
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 19
- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada pejabat yang berwenang atas peberbitan SKRD, SKRDBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDBT, SKRDLB diterbitkan dan diterima oleh wajib retribusi, kecuali karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 20
- (1) Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Pejabat yang berwenang atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Pejabat yang berwenang tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 21
- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik dan Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang diatur pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 31 Desember 2010

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG RUSLAN [ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2010 NOMOR 19 ## BAB XIV KETENTUAN PIDANA ## Pasal 22 - (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. - (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. ## Pasal 23 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara. ## BAB XV KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 24

Penandatangan: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati; ## Pasal 25 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengujian Kendaran Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. ## Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 30 Desember 2010

Penandatangan: ## BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Verifikasi: Cap/Ttd RUSDI MASSE - h. Angkutan Penumpang Umum (APU); - i. Mobil Bus / Mini Bus; - j. Angkutan Barang (ABA); - k. Kendaraan khusus; - l. Kereta gandengan; - m. Kereta tempelan; dan Trailer