PERATURAN BUPATI MA Nomor 20 Tahun 2015 tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 18 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam rangka memberikan pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016, perlu menerbitkan RKPD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 05);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KERJA TAHUN
BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANJAR ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Banjar untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang Lingkup Sistematika RKPD Tahun Anggran 2016 adalah sebagai berikut:
- a. BAB I :
BAB II :
- c. BAB III
- d. BAB IV
- e.
BAB V :
- f. BAB VI
:
:
:
PENDAHULUAN
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
PENUTUP
BAB III
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
RKPD Tahun Anggaran 2016 secara rinci dijabarkan dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 18 Juni 2015

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 18 Juni 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 20
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

RKPD Tahun Anggaran 2016 merupakan transisi dari RPJMD Tahun 2011-2015 dan Tahun 2016-2020

## Pasal 5

RKPD Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana dimuat dalam RPJMD Tahun 2011-2015.

## Pasal 6

RKPD Tahun Anggaran 2016 merupakan Rencana Strategis Tahunan Daerah Tahun 2016 sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 7

Prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan 5 (Lima) misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2011-2015.

## Pasal 8

- (1) Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016, dikelompokkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang secara rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap Kepala SKPD berkewajiban mendukung pelaksanaan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 9

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Tahun Anggaran 2016 dituangkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016, sebagai bahan usulan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 18 Juni 2015

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura pada tanggal 18 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

## H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 20

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 20 TAHUN 2015

## TENTANG

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2016

## I. UMUM

Dengan mengingat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya Pasal 25 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Agar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berjalan dengan baik dan sistematis diperlukan suatu rangkaian kegiatan penyusunan RKPD yang matang Rangkaian penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut:

- a). penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b). penyiapan rancangan rencana kerja;
- c). musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- d). penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Kemudian setelah melalui rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana tersebut di atas dan dalam rangka memberikan pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016, perlu untuk menerbitkan RKPD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 Penerbitan RKPD Kabupaten Banjar ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR ....010