PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 02 Tahun 2016 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 02 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,
- a.
- bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia;
- b. bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 115 ayat (2) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. bahwa sebagaimana Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Mengingat
: 1.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/MENKES/PER/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN
Dengan Persetujuan Bersama DAN
BUPATI SERUYAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2
Asas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.
Pasal 3
Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. Membudayakan hidup sehat; dan
- c. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula;
Pasal 4
Prinsip penerapan KTR adalah:
- a. Tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
- b. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.
BAB III - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 5
Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Tempat proses belajar mengajar;
- c. Tempat anak bermain;
- d. Tempat ibadah;
- e. Fasilitas olahraga tertutup;
- f. Tempat kerja dan
- g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. (seperti : Hotel, Bioskop, Bandara)
BAB III - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 6
- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan;
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
BAB IV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 7
- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR;
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR;
- (3) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
BAB IV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 8
- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g wajib:
- a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melarang setiap perokok di KTR di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e, huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara udara dapat bersirkulasi dengan baik ;
- b. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. Jauh dari pintu masuk dan keluar dan ;
- d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (4) Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

## Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penegakan larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Satuan Tugas Penegakan KTR;
- (3) Pembentukan Satuan Tugas Penegakan KTR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk :
- a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

## Pasal 11

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/ atau lingkungannya;
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Bagian Kesatu Pembinaan

## Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya;
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala SKPD.

- (3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan olah raga melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan fasilitas olahraga;
- c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
- d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
- e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
- f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan dan pariwisata melakukan pembinaan terhadap KTR tempat kerja dan tempat umum;
- g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (5) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 13

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

## Pasal 14

Pembinaan pelaksanaan rokok di KTR, berupa:

- a. Fasilitasi;
- b. Bimbingan dan atau penyuluhan;
- c. Pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Menyiapkan petunjuk teknis.

## Pasal 15

Pembinaan sebagaiman dimaksud dalam pasal 13, dapat dilakukan oleh:

- a. Masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;
- b. Bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
- c. Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

## Bagian Kedua Pengawasan

## Pasal 16

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

## Pasal 17

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR;
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan fasilitas olahraga;
- c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
- d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
- e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
- f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan dan pariwisata melakukan pengawasan terhadap KTR tempat kerja dan tempat umum;
- g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR;

- h. Bupati melakukan pengawasan seluruh KTR di wilayahnya.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

## Pasal 18

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

## Pasal 19

- (1) Dinas Kesehatan dan Satpol PP berkoordinasi dengan SKPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya;
- (2) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Bupati.

## Pasal 20

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan.

## Pasal 21

Dalam hal penegakan hukum, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan SKPD lainnya melakukan Operasi Tindak Pidana Ringan (Operasi Tipiring) minimal 1 kali dalam satu bulan.

## BAB VIII PENYIDIKAN

## Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan;
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
- c. Penyitaan barang;
- d. Pemeriksaan saksi;
- e. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- f. Pengambilan sidik jari dan pemotretan.

## BAB IX

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 23

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
- b. Paksaan pemerintahan;
- c. Uang paksa; dan/atau
- d. Pencabutan izin.
- (2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di KTR :
- a. Bupati dan/atau SKPD terkait memberikan peringatan tertulis kepada pimpinan atau penanggungjawab KTR;

- b. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan atau penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa paksaan pemerintahan atau uang paksa atau pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b diberikan oleh Bupati Seruyan .

## BAB X

## SANKSI PIDANA

## Pasal 24

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagai dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1), didenda dengan denda paling banyak Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) atau Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari.

## Pasal 25

Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual,dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagai dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1), didenda dengan denda paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari.

## Pasal 26

Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, didenda dengan denda paling banyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 15 (lima Belas) hari .

## Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud pada pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 disetor ke kas daerah.

Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 20 Juni 2016

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,


## HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2016 NOMOR 55 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01, 10/ 2016

## Pasal 28

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 adalah pelanggaran

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 20 Juni 2016

BUPATI SERUYAN,


SUDARSONO