PERATURAN BUPATI LABUHANBATU Nomor 11 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN LABUHANBATU PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU 2014 BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 11 TAHUN 2014 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN LABUHANBATU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
: bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 1 0 ayat (2), Pasal 1 5 ayat ( 1 ), Pasal 16 ayat ( 1) dan ( 2), Pasal 1 7 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 (3) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 02 Tahun 2 0 1 1 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tan ah dan Bangunan Di Ka bu paten Labuhanbatu;
1 . Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
-
--
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang­ Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 2 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 3 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
-
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 1 5 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur dan Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 ten tang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
- 1 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan ProdukmHukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 1 9 . Peraturan Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006 Nomor 1 1 Seri D Nomor 1 1 ) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 02 Tahun 2 0 1 1 ten tang
Menetapkan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 02 Seri A Nomor 02).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATENLABUHANBATU
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
5. Dinas adalah Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disebut DPPKAD;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
7. Kantor Bidang Pertanahan adalah Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.
.-\_
-
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Oaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk mengatur tata cara pemungutan BPHTB di Kabupaten Labuhanbatu.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Peraturan ini bertujuan untuk :
- a. Mewujudkan pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kabupaten Labuhanbatu;
- b. Mewujudkan tertib pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kabupaten Labuhanbatu.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 4
- ( 1 ) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam
menenma, menatausahakan, dan penenmaan Bea Perolehan Hak atas Bangunan. melaporkan Tanah dan
- (2) Si stem dan Prosedur Pemungutan dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: se bagaimana
- a. pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- b. pembayaran BPHTB;
- c. penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB);
- d. pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan;
- e. pelaporan BPHTB;
- f. penagihan;
- g. pengurangan.
- (3) Sistem dan Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/ a tau bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.
- (4) Sistem dan Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (5) Sistem dan Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak DaerahBPHTB (SSPD BPHTB) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan SKPKD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.
- Sistem dan Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke Kantor Bidang Pertanahan dan Penerbitan Akta oleh PPAT. (6)
- (7) Sistem dan Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.
- (8) Sistem dan Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan, SKPDKB, SKPDKBT dan Surat Teguran yang dilakukan oleh SKPKD.
- (9) Sistem dan Prosedur Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- ( 1 0 ) Tata cara pelaksanaan BPHTB meliputi :
- a. Tata cara penerbitan SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT;
- b. Tata cara pengisian SSPD, SKPDKB, SKPDKBT;
- c. Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD;
- e. Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
..:.
- d. Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 5
- ( 1 ) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ), SKPKD harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:
- a. fungsi pelayanan;
- b. fungsi data dan informasi; dan
- c. fungsi pembukuan dan pelaporan.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.
- (3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 6
- ( 1 ) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan melalui PPAT atau Pejabat Lelang sesuai peraturan perundang - undangan.
- (2) PPAT atau Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.
- (3) Dalam hal pendaftaran / peningkatan hak kepemilikan atas objek pajak yang dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2), Wajib Pajak ataupun PPAT yang diberi kuasa wajib mencantumkan keadaan fisik Bangunan untuk dapat di hitung pajak BPHTB nya.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 7
Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD BPHTB yang disiapkan oleh PPAT.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 8
- -( 1 ) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum ditandatanganinya
akte, pendaftaran hak oleh Kantor Bidang Pertanahan, diterbitkannya surat pemberian keputusan hak dan ditandatanganinya risalah lelang oleh Kepala Kantor Lelang/ Pejabat Lelang.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank yang ditunjuk.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 9
- ( 1 ) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan.
- (2) Penelitiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB;dan
- b. Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.
- (3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penelitian lapangan oleh petugas.
- (4) Dalam penelitian lapangan Wajib Pajak dapat mendampingi petugas peneliti lapangan.
- (5) Kriteria penelitian lapangan SSPD BPHTB dalam hal sebagai berikut :
- a. Apabila terdapat perbedaan data antara SSPD dan SPPT PBS atau basis data PBS;
- b. Terdapat bangunan yang belum masuk dalam basis data PBB;
- c. Terdapat bangunan dalam basis data PBB tetapi tidak dicantumkan dalam SSPD;
- d. Kriteria lainnya yang ditentukan oleh pejabat.
- (6) Hasil penelitian lapangan SSPD BPHTB dituangkan dalam laporan hasil penelitian lapangan melalui Berita ..:: Acara Penelitian dan ditandatangani oleh Wajib Pajak
4. dan petugas peneliti lapangan.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 10
- 1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.
- 2) SKPKD dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Bidang Pertanahan dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak.
Bagian Kelima Pelaporan BPHTB Pasal 1 1
- ( 1 ) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan -dan Pelaporan.
- 2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi -tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 12
- ( 1 ) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB bab dan alasan tertentu :
- a. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI dan/atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas pemerintah dapat diberikan pengurangan sebesar 50 %.
- b. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan yang dikhususkan bagi anggota KORPRI dapat diberikan pengurangan sebesar 50 %.
- c. Wajib pajak Pribadi anggota KORPRI yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan dari pengadaan perumahan khusus anggota KORPRI dapat diberikan pengurangan sebesar 50 %.
- d. Pemberian pengurangan pada ayat ( 2), diberikan hanya untuk satu objek pajak yang dimiliki.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 15
- ( 1 ) Surat ketetapan keputusan permohonan pengurangan BPHTB harus sudah mendapat keputusan persetujuan paling lama 2 (dua) bulan sejak surat diterima.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan surat permohonan pengurangan BPHTB tidak ditetapkan, berarti permohonan pengurangan disetujui.
- (3) Wajib Pajak BPHTB yang mendapatkan ketetapan
3. keputusan pengurangan BPHTB dapat membayar BPHTB pada Bank yang ditunjuk penerima pembayaran BPHTB melalui formulir SSPD-BPHTB dengan melampirkan surat ketetapan keputusan pengurangan dalam waktu 7 (tujuh)
4. hari kerja setelah surat tersebut diterima.
- (4) Apabila dalam jangka \ 1 ,:aktu 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib pajak belum melakukan pembayaran maka surat ketetapan keputusan penerimaan pengurangan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 16
- ( I ) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, pejabat dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran data objek pajak yang tertuang dalam SSPD BPHTB.
- (2)
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 17
- ( 1 ) Penerbitan STPD dilaksanakan oleh DPPKAD.
- (2) STPD diterbitkan
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 18
- ( 1 ) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, pejabat dapat menerbitkan SKPDKBT
apabila ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dan sebelumnya telah diterbitkan SKPDKB. semula jumlah pernah
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak terse but.
- (3) Sanksi administratif berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila SKPDKBT diterbitkan
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 19
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, pejabat dapat menerbitkan SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 20
- ( 1 ) SKPDKB dan SKPDKBT merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- (2) Pajak yang terutang
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 21
- ( r) Pejabat dapat menerbitkan STPD apabila :
- a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil pemeriksaan ternyata atas SSPD BPHTB terdapat kekurangan pembayaran pajak karena salah tulis dan/ atau salah hi tung.
- c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/a tau bunga.
- (2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak;
- (3) Sanksi administratif berupa denda dan/ atau bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan, dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SSPD BPHTB yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan, dihitung sejak berakhirnya penyampaian SSPD BPHTB sampai
dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SSPD BPHTB;
- b. sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus} sebulan, dalam hal pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya STPD untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
- c. STPD mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.
Paragraf 2
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 22
( 1 ) Bentuk dan Isi SSPD
- a. SSPD BPHTB adalah berbentuk empat persegi panjang;
- b. SSPD BPHTB menggunakan kertas HVS, dibuat dalam rangkap 6 (enam);
- c. SSPD BPHTB paling sedikit berisikan :
4. 1 ) logo Pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu;
- 2) identitas Wajib Pajak;
- 3) besaran NJOP PBB;
- 4) besaran BPHTB;
- 5) jumlah setoran;
- 6) tanda tangan pejabat yang berwenang.
- d. SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud huruf a terdiridari
4. 1 ) lembar pertama untuk Wajib Pajak;
- 2) lembar keduauntuk PPAT/Notaris sebagai arsip;
- 3) lembar ketiga untuk kepala kantor bagian pertanahan;
- 4) lembar keempat untuk DPPKAD;
- 5) Lembar kelima untuk bank yang ditunjuk bendahara penerimaan;
9. yang bank untuk 6) Lembar keenam ditunjuk/bendahara.
Bentuk dan Isi STPD
- Bentuk, isi, tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian STPD adalah sebagai berikut:
- a. STPD adalah berbentuk empat persegi panjang.
- b. STPD menggunakan kertas HVS dibuat dalam rangkap 4 ( empat).
- c. STPD paling sedikit berisikan :
- 1 ) logo Pemerintah Daerah KabupatenLabuhanbatu;
- 2) masa pajak;
- 3) identitas Wajib Pajak;
- 4) tanggal jatuh tempo;
- 5) jumlah ketetapan pajak, sanksi (bunga dan denda);
- 6) Tanda Tangan Pejabat yang berwenang.
- d. STPD sebagaimana dimaksud huruf a terdiri dari:
- 1) lembar pertama berwarna putih untuk Wajib Pajak;
- 2) lembar kedua berwarna merah untuk Bendahara Penerima DPPKAD/tempat pembayaran yang dihunjuk;
- 3) lembar ketiga kuning untuk arsip DPPKAD;
- 4) lembar keempat warna biru untuk petugas pemungut/ kolektor.
- (3) Bentuk dan Isi SKPDKB
- a. SKPDKB adalah berbentuk empat persegi panjang.
- b. SKPDKB menggunakan kertas HVS, dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- c. SKPDKB paling sedikit berisikan :
- 1) logo Pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu;
- 2) masa Pajak;
- 3) identitas Wajib Pajak;
- 4) tanggal Jatuh Tempo;
- 5) jumlah Ketetapan Pajak, sanksi (bunga dan denda);
- 6) jumlah pajak yang masih kurang bayar;
- 7) tanda Tangan Pejabat yang berwenang.
- d. SKPDKB sebagaimana dimaksud huruf a terdiri dari :
- 1 ) lembar pertama berwarna putih untuk Wajib Pajak;
- 2) lembar kedua berwarna merah untuk Bendahara Penerima DPPKAD / tern pat pembayaran yang dihunjuk;
- 3) lembar ketiga kuning untuk arsip DPPKAD;
- 4) lembar keempat warna biru untuk petugas pemungut/ kolektor.
Bentuk dan Isi SKPDKBT
- a. SKPDKBT adalah berbentuk empat persegi panjang.
- b. SKPDKBT menggunakan kertas HVS, dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- c. SKPDKBT paling sedikit berisikan :
4. 1 ) logo Pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu;
- 2) masa Pajak;
- 3) identitas Wajib Pajak;
- 4) tanggal Jatuh Tempo;
- 5) jumlah Ketetapan Pajak, sanksi (bunga dan denda);
- 6) jumlah pajak yang masih kurang bayar tambahan;
- 7) tanda Tangan Pejabat yang berwenang.
- d. SKPDKBT sebagaimana dimaksud huruf a terdiridari :
12. 1 ) lembar pertama berwarna putih untuk Wajib Pajak;
- 2) lembar kedua berwarna merah untuk Bendahara Penerima DPPKAD/tempat pembayaran yang
dihunjuk;
- 3) lembar ketiga kuning untuk arsip DPPKAD;
- 4) lembar keempat warna biru untuk petugas pemungut/ kolektor.
BAB VI - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 23
Pasal 23
- ( 1 ) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Kepala DPPKAD dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, DPPKAD, SKPDLB, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ a tau kesalahan hi tung dan/ a tau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang­ undangan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (l);
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Kepala DPPKAD; dan
- d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak/ kuasanya.
- (3) Dalam hal tidak ada permohonan oleh wajib pajak tetapi diketahui oleh Kepala DPPKAD telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hi tung, dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam SKPDKB, SKPDKBT, DPPKAD, SKPDLB, atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) yang diterbitkannya, maka Kepala DPPKAD harus -menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan.
2. ( ) Kepala DPPKAD harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, tetapi Kepala DPPKAD tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala DPPKAD wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menambahkan, mengurangkan a tau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan wajib pajak.
BAB VI - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 23
Pasal 24
Kepala DPPKAD karena jabatan dapat :
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- b. mengurangkan atau membatalkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT atau DPPKAD atau SKPDLB yang tidak benar.
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- d. mengurangkan ketetapan pajak yang terutang ## BAB VII KADALUWARSA
BAB VI - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 23
Pasal 25
- ( 1 ) Penghapusan piutang pajak dilakukan terhadap piutang-piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yangtercantum dalam:
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT
- c. STPD; dan
- d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,dan Putusan Banding.
- (3) Penghapusan piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud padaayat ( 1), dilakukan terhadap piutang pajak dari:
2. Wajib pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak rnem pun yai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta wansan dan tidak mempunyai ahli wans, dari pejabat yang berwenang; a.
3. Wajib pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa wajib pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; b.
4. Wajib pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa; C.
- d. Wajib pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya wajib pajak tidak dapat ditemukan, dokumen dokumen tidak lengkap atau tidak ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya.
- (4) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat ( 1 ) dan (2), dilakukan penelitian setempat dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian setempat.
BAB VI - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 23
Pasal 26
- ( 1 ) Pejabat yang ditunjuk melaksanakan penelitian lapangan dan/ atau penelitian administrasi guna memastikan piutang pajak dalam Pasal 25 ayat ( 1) yang tidak dapat ditagih lagi.
- ( 2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat perintah penelitian lapangan dan/ atau penelitian administrasi terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat ( 1 ) .
BAB VI - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 23
Pasal 27
- ( 1 ) Penelitian administrasi a tau penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dilakukan setiap perolehan hak.
- ( 2) Penelitian administrasi secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap piutang pajak yang benar-benar telah kedaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
BAB VI - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 23
Pasal 28
- ( 1 ) Laporan hasil penelitian lapangan dan laporan hasil peneli tian adminis trasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Bupati c/q Kepala DPPKAD paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat ( 1) dijadikan bahan penyusunan Keputusan Bupati c/q Kepala DPPKAD tentang Penghapusan Piutang Pajak.
BAB VI - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 23
Pasal 29
- (1) Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum, kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
2. -(2) Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 1 0 (sepuluh) tahun apabila:
- a. DPPKAD menerbitkan Surat Tegurand dan menyampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara:
5. -Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima DPPKAD.
- Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan keberatan. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat keberatan Wajib Pajak diterima DPPKAD.
- -Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.
- c. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbit.kan terhadap Wajib Pajak karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
BAB VI - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 23
Pasal 30
- ( l ) Ketentuan mengenai sistem dan prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tercantum
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Format dan Tata Cara Pengisian STPD,· SSPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana tercantum dalam Larnpiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk Surat Penolakan, Bentuk Surat Pengurangan, Bentuk Surat Teguran, Bentuk Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Bentuk Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD, Bentuk Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII FASILITASI

## Pasal 31

- ( 1 ) Kepala DPPKAD melakukan fasilitasi atas Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2f Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) mencakup
- a. mengkoordinasikan;
- b. menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. melaksanakan sosialisasi;
- d. supervisi dan bimbingan teknis serta;
- e. memberikan asistensi untuk keiancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Serita Daerah Kabupaten Labuhanbatu. memerintahkan penempatannya

Ditetapkan di Rantauprapat. pada tanggal 27 Maret 2014

## BUPATILABUHANBATU,

dto

## TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Serita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 1 Tahun 2014 pada tanggal 28 Maret 20 14


Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu

Nomor

: 1 1 Tahun 2014

Tanggal

: 27 Maret 2014

## I. SISTEM DAN PROSEDUR PEMINDAHAN HAK ATAS BANGUNAN PENGURUSAN TANAH DAN / AKTA ATAU

## A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta scbagai dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib ·Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/ a tau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ a tau Bangunan.

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek pajak di Kantor Bidang Pertanahan.

## B. PIHAK TERKAIT

## 1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas tanah dan/ atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan.

## 2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang secara organisasi adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Dalam prosedur ini, DPPKAD berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB).

## 3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT ialah camat atau notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk:

- memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kantor Bidang Pertanahan;
- menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ a tau Bangunan;

## 4. Kepala Kantor Bidang Pertanahan

Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Dalam prosedur ini, Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek pajak.

## C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

## Langkah 1

Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/ a tau bangunan) menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi

penyerahan hak atas tanah dan/bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/ atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan permohonan pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/ a tau bangunan.

%

## Langkah 2

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menenma permohonan pengurusan akta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

## Langkah 3

Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyerahkan data objek pajak kepada PPAT.

## Langkah 4

PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT kemudian memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan dan data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT dapat melakukan pengecekan objek pajak dengan melakukan observasi lapangan.

## Langkah 5

PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ a tau Bangunan.

## Langkah 6

Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari DPPKAD.

## Langkah 7

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi, maka PPAT menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau

penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.

Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:

- Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak
- Lembar 2: Untuk PPAT / Notaris sebagai arsip
- Lembar 3: Untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan
- Lembar 4:
- Untuk DPPKAD dalam proses penelitian
- Lembar 5: Untuk Bank Yang Ditunjuk Bendahara Penerimaan
- Lembar 6: Untuk Bank Yang Ditunjuk / Bendahara

## Langkah 8

PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi kepada Wajib Pajak.

## Langkah 9

Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi dari PPAT.

## D. BAGAN ALUR


| Uraian | Wajb Pajak Sela«u Pererima Ha | Pejabet Pembuat Aita Tanah | Kea'a Kantor Bidang Pertaahan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| I Wab paal (peoenma tali mergurs peroletan zt za• ±zzutzz2 e PA! ±en menyeatin dolmen tert perolet an tail ruas tarah d/tu bvngnn I 2PAT menenra doimen peroietan tai an | ' engn perie an. ± al .as rtar tan@r an i AT | Joler tar waietr i e' wattr ' 5rgr � Meer tr obrt pa, al lie «pal Lr tor rgertr | |
| Wab Pak PAT lemudan memenkg dzt regena obek pal ie Keal 2nor Bdrg | | | |
| I ! 4 FAT menyusun Datt At Pemdatan al t2s Tara dn/at Bangunan. | | MeSurat ArPert ·thatgt" 3angrr | |
| 5 PPAT emudaan meympan Dt Act a Pe«daan Hat ts Ira 2r/at Bangura2n 6 Berdasrtn proedar ng beryaln, PPAT meema formula 55P0-8PH78 dn Das Perze+olaan Pedapatan eungan dan Aet Dent 7 PAT mengtung EPHTB tea2ng men2pin $$20 3PT8 £ P bers2ma-sama dengan PAI ieradn re2data2ngen 55PD-BP1% | | Pveer For SSP0- 527E ' } natl 1 -... hratr'­ " weds rangmeratr 5$523073. 4 me andrgn 5$5929473 I I / \/ | |
| | Jebr I] z vw | | |

## II. SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK ATAS TANAH DAN / ATAU BANGUNAN

## A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/ a tau bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui Bank yang ditunjuk.

## B. PIHAK TERKAIT

## 1. Wajib Pajak selak:u. Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.

## 2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHT terutang dan membantu melakukan perhitungannya.

## 3. Bank yang ditunjuk

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Dalam prosedur ini Bank berwenang un tuk:

- menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;
- memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB;
- mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap / kurang;

•

- menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan
- mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6.

## C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

## Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.

Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:

- Lembar l :
- Untuk Wajib Pajak.
- Lembar 2 : Untuk PPAT sebagai arsip.
- lampiran sebagai · Lembar 3 : Untuk Kantor Pertanahan permohonan pendaftaran.
- Lembar 4 :
- Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.
- Lembar 5 : Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.

- Lembar 6 : Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi Pembukuan/ Pelaporan. Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT menandatangani SSPD BPHTB terse but.

## Langkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank yang ditunjuk.

## Langkah 3

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak.

## Langkah 4

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB. Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak.

## Langkah 5

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1 , 2, 3, dan 4 dari Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan di DPPKAD.

## D. BAGAN DAN ALUR

------- ---·-·-1

## Prosedur Pembayarn BPHTB oleh Penerima Hak Tanah dan/atau Bngunan

!


| Uraian | Wajib Pa2ja Sela2k Penerima H2k | Ba « yang Ditunjk/ Bendahara Penerim2a |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| I l 6,rdas,run p<O\edur pengurwn al:ta �ocdahan ha<. mau Wajib Pa1ai. mer.fMli ISl'C­ B8TB dn PAT ! | ----,-- rec.. [Pree esnAa, ran +at} ' | |
| ! w P ewe B. tetg M renrer2an 5203PE pt Bans yrg Dtunyud BernFeenan | | ebr'T er I� Er 'ts Jess · I 4sn2-13 ' |
| l .. -- ..,., ... ·-··· menem pembayrn, merand2tang2n 55P0 EPHTE, eng2rep 5SP0-8PH18 emte: S 2n 6. d2­ remyeatin SP0BP18 lembar 1, 2, 3. dan 4 keada wyb Pak | | |
| �- Wapb Pa1ak meneoma IIP0--8Pl<iB lembar 1.2.3 ban4 I I I | �- le • t i \ S),, j. ; �; r; I <N | ' • W wz: |

J

## 111. SISTEM PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETO RAN PAJAK DAERAH -BPHTB (SSPD-BPHTB)

## A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang ditunjuk. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi Pelayanan di DPPKAD'Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka Fungsi Pelayanan akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

## B. PIHAK TERKAIT

## 1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan.

## 2. Fungsi Pelayanan

Fungsi Pelayanan berwenang dan bertugas untuk:

- meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan Informasi;
- memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan

•

- menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diverifikasi.

## 3. Fungsi Pengolahan Data &amp; lnformasi

Merupakan petugas yang menyimpan database objek pajak. Fungsi ini menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan. Fungsi Pengolahan dan Informasi berwenang dan bertugas untuk:

- mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah wewenangnya; dan
- menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Fungsi Pelayanan.

## C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

## Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas:

- SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Dae rah (NTPD) / SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD);
- Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin Mengemudi/ Paspor);
- Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris.
- Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- Fotokopi Kartu NPWP;
- Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

## Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data &amp; Informasi.

## Langkah 3

Fungsi Pengolahan Data &amp; Informasi menenma Form Pengajuan Data dari Fungsi Pelayanan. Fungsi Pengolahan Data &amp; Informasi menarik data yang dibutuhkan dari sistem database objek pajak. Fungsi Pengolahan Data &amp; Informasi kemudian mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan Data &amp; Informasi lalu menyerahkan kembali data Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pelayanan.

## Langkah 4

Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data &amp; Informasi. Fungsi Pelayanan kemudian memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data &amp; Informasi. Dalam kondisi tertentu,

DPPKAD berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil.

## Langkah 5

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 3, dan 4). Fungsi Pelayanan mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai dokumentasi. Fungsi Pelayanan lalu menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) kepada Wajib Pajak.

## Langkah 6

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) dari Fungsi Pelayanan.

## FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB

Lampiran

Hal

• 1(satu) set

: Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti

Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daer ah

Pemerintah Kabupaten/Kota ...

Yang bertanda tangan di bawah i i :

Nama Wajib Pajak

NPwP

Alam at

­

Bersama ini mnenyampaikan S5PD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan

sebagai berikut :

NOP

Alamn at

L t

LL

L

Desa/Kelurahan

Kabupaten/Kota

------------------------------·--------

..

·------------------------------------------------------------------------------------

Tertamnpur dokumnen sebagas berkut

! }$5P0-8+uT an&amp; tertera iomor Iransaks Penerimaan Daerah (NTPD)/ S5PD-BPHT8 dsertai Bukti

Penerimnaan Daerah (8PD])

(2)Fotokoprsppr tau SITS/ Stru ATM bukti pembayaran PB8/ Bukti Pembayaran PBB

launnya Tahun

(3]Fotokop identitas Wab Pajak berupa

(4)Surat Kuasa dart wapb Paal ]

(5)Fotokopr identtas Kua2sa Wab Pajak )

(6) Fotokopi Kartu NPWP

( 7 )

Derkan disamnpatkan untuk dapat ddakukan penelitian $5P0-8PHTB

Keterangan.

)

coret yang tidak pertu

··)

dalam hal dikuasakan

## PENELITIAN

-------------...------------------------­ Wt oajak/Kuasa Wajib Pajak)

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan iri kami menyatakan bahwa.

- Data objek pajak yang tercantum dalam S5PD-BPHTB telah sesuai

- Nida BPHT terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHT telah sesuai

- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/dan bangunan telah lengkap

20 ---:-,:-,-------------------

Fungsi Pelayanan

.·

I

LL

( I

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-BPHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami permintaan data terkait perolehan hak bumi dan/atau bangunan

i

' N a ma Wajib Pajak

' NPWP

## FORM PENGAJUAN

I

I

Serta data objek pajak atas

Nomor Objek Pajak

.1tr

D

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima

Rantauprapat,

201

Fungsi Pelayanan / Petugas Peneliti

## D. BAGAN ALUR


| Uraian | Wa bPajak selaku Penenima Hak | Fungsi Pelayanan | Fungsi.Pengolhan Data & Informasi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Berdes2nan Fommuis Permohonan S5PD-5PH76 yang dcenma. fungs mengzjtan dat z tertat obek pajgk iepad2 Pengolehan Data & informasi dengan menggunakan Fomm Pengajuan Data 3 Fungsi Pengolahan Data & Inlomasi menyediakan data terkat objek pajak dengan membuia objek pajgk 4. Fungsi Pengolhan Data & Iniorasi mengisi objek pajgk peda For Pengapan Data. Pengolahan Data & Informasi kemudian menyerahkan Fomm Pengajvan Data kepada Fungsi Pelayanan. 1. Wajb Paak sell penerima hak menyiapkan. dokumen tertat penelian SSPD-BPHTB. Wajpb Paek kemudian mengzjukan Formulr Permohonan Peneltan SSP0-8PH78 yang diampii dengan ssP0 &Pre ere 1 .2. 3 dn «. den domen, pendulung linnya te Fungsi Pelayanan ! ', | ; 5$70 'g» Peneltan ' • Pelayanan Fungs database data fungsi ' I , [ z] ; t vw Jetar TT l -Z Irr; JG/ · ! i H | -Ia rer + =r.. '--" , ' a Feeiee Fe,par 1 s� •·7 o..�� �- /N | ! PeaperDea ' Tetu Oret Pa t -r- -' Fon i . ' Dra (T erisl IN 7 ­ Pe,a ' ' b atese Ooet bee . ra , |

## IV. SISTEM PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE KEPALA BIDANG KANTOR PERTANAHAN

## A. GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan / peralihan hak kepemilikan tanah. Pendaftaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di Kantor Bidang Pertanahan.

## B. PIHAK TERKAIT

## 1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Wajib Pajak menyerahkan dokumen­ dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

## 2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan. PPAT berwenang dan bertugas untuk:

- mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan
- menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah terdaftar di Kantor Kepala Bidang Pertanahan.

## 3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan

Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di Kabupaten Labuhanbatu. Dalam prosedur ini Kepala Kantor Bidang Pertanahan berwenang dan bertugas untuk:

- memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak atas tanah; dan
- memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah.

## C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

## Langkah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak menerima Surat Storan Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan 3. Sedangkan, Wajib Pajak memperoleh Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran pajak penghasilan melalui Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak lalu menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

## Langkah 2

PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 ayat (2) dari Wajib Pajak. PPAT kemudian menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kemudian PPAT mengarsip SSPD BPHTB lembar 2.

## Langkah 3

PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan, Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

## Langkah 4

Kepala Kantor Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah. kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak. Kemudian Kepala Bidang Kantor Pertanahan lalu memperbaharui database daftar kepemilikan hak atas tanah.

## Langkah 5

Kepala Kantor Bidang Pertanahan mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3. menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 42 kepada PPAT.

## Langkah 6

PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

## Langkah 7

PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tana dan/ atau Bangunan yang telah ditandatangani kepada Waji Pajak.

## Langkah 8

Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

## D. BAGAN DAN ALUR


- -· - --- ----�

## V. SISTEM DAN PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

## A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dalam melaporkan penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekeninig penerimaan kas daerah.

## B. PIHAK TERKAIT

## 1. Bank yang ditunjuk

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Bank yang ditunjuk berwenang dan bertugas un tuk:

- menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak;
- menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara Penerimaan atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening penenmaan kas daerah; dan
- menyiapkan Register SSPD BPHTB.

## 2. Bendahara Penerimaan

Merupakan pejabat fungsional DPPKAD yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan berwenang dan bertugas un tuk:

- menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran tunai;
- menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk atas setiap pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah;
- menerima Register SSPD BPHTB dari Bank yang ditunjuk atas pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah;
- menyiapkan Register SSPD BPHTB atas pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme tunai ke Bendahara Penerimaan;
- mencat.at penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan &amp; Penyetoran;
- menyiapkan Register STS; dan
- mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank yang ditunjuk/ Wajib Pajak.

## 3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. Dalam prosedur ini PPAT berwenang dan bertugas untuk membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

## 4. Fungsi Pembukuan &amp; Pelaporan

Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi PAD berdasarkan dokumen- dokumen yang diterima dari Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam prosedur ini Fungsi Pembukuan &amp; Pelaporan berwenang dan bertugas untuk:

- menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bendahara Penerimaan;
- menerima Register SSPD BPHTB dari Bendahara Penerimaan;
- menerima Register STS dari Bendahara Penerimaan;
- menerima Buku Penerimaan &amp; Penyetoran dari Bendahara Penerimaan; ·
- menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari PPAT; dan
- menyiapkan Laporan Realisasi PAD.

## C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

## C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk

## Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB Lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

## Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang Ditunjuk menerbitkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

## Langkah 3

Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah.

## Langkah 4

Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk. Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan &amp; Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam Register STS.

## Langkah 5

Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

## Langkah 6

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6.

## C.2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan

## Langk.ah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

## Langk.ah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara penerimaan mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan &amp; Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register SSPD BPHTB. Bendahara Penerimaan mlengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

## Langk.ah 3

Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan &amp; Penyetoran, beserta Register STS kepada Fungsi Pembukuan &amp; Pelaporan.

## Langk.ah 4

Fungsi Pembukuan &amp; Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan &amp; Penyetoran, beserta Register STS.

## C.3. Pelaporan Penerbitan Ak:ta oleh PPAT

## Langk.ah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan. PPAT juga menenma SSPD BPHTB lembar 2 dari Wajib Pajak.

## Langkah 2

PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

## Langkah 3

PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ a tau Bangunan ke Fungsi Pembukuan &amp; Pelaporan.

## Langkah 4

Fungsi Pembukuan &amp; Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ a tau Bangunan.

## C.4. Pelaporan Realisasi PAD

## Langkah 1

Berdasarkan prosedur C. l , C.2, dan C.3, maka Fungsi Pembukuan &amp; Pelaporan menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan &amp; Penyetoran, Register STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

## Langkah 2

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan &amp; Pelaporan menyusun Laporan Realisasi BPHTB.

am FPAT

ALamat

NPWP

Daerh Kerj

## LAPORAN PENEREITAN AKTA OLEH PPAT

Bulan... Tahun

...s...

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendapata, Pengelolaan

Kagan dan Asset Daerah

Kabupaten Labuhanbat

| | | | | reg» | reg» | | | S SFD 5-15 | S SFD 5-15 | | |
|-----|----|----|----|--------|--------|----|------|--------------|--------------|----|----|
| | | | | rsers: | | | | I | I | | |
| I I | | 9 | 10 | 11 12 | 13 | 14 | ] 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| | I | | | | | | | | | | |

## PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

## Diluar Tabel

Nama PPAT

Alamat

NPWP

Daerah Kerja

Kabupaten/Kota

Bulan

Tahun

## Didalam Tabel

: Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPA T Penggan ti

Contoh: Octavianus, SH, atau Birgitta, SH.

: Alamat PPAT yang bersangkutan.

: NPWP PPAT yang bersangkutan.

: Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan. Contoh: Kabupaten Labuhanbatu.

: Kantor wilayah pemerintah daerah.

Contoh: Kabupaten Labuhanbatu.

: Bulan bersangkutan

: Tahun bersangkutan

Kolom 1

Kolom 2

Kolom

3

Kolom

4

Kolom 5

Nomor urut pengisian tabel.

Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang

Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka. Contoh: tanggal pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4 - 1 0 - 2 0 1 1 .

Bentuk perbuatan hukum. Contoh: jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.

Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan/ memberikan. Contoh: John beralamat di Jl. Industri Raya No. 9 dengan NPWP 49. 171.680.9-045.000 ditulis; John (baris 1), Jl. Industri Raya No. 9 (baris selanjutnya), 49.171.680.9-045.000 (baris selanjutnya).

Kolom 6 Kolom 7 Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan seperti kolom 5). J enis dan nomor hak.

- a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat.
2. Hak Milik = M
3. Hak Guna Usaha = U
4. Hak Pakai = P Contoh: Hak Milik No. 373/ Industri Raya terletak di Kelurahan Kemayoran Utara Ditulis: ,
5. M.373/ Kemayoran Selatan (apabila dialihkan seluruhnya)
6. M.373/ Kemay