UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 4 Tahun 1999 tentang SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang mampu mencerminkan kedaulatan rakyat serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan politik yang berkembang;
- b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang lebih mampu mencerminkan kedaulatan rakyat, diperlukan penataan ulang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa penataan ulang tersebut dimungkinkan sehubungan dengan telah dilakukannya penggantian terhadap undang-undang mengenai partai politik dan undang-undang mengenai pemilihan umum;
- d. bahwa sehubungan dengan itu dan dalam rangka mengoptimalkan peran rakyat dalam penyelenggaraan negara melalui lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat dipandang perlu mencabut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 dan diganti dengan undang-undang yang baru.
Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
:
UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disebut MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang selanjutnya disebut DPRD I dan DPRD II;
4. Utusan Daerah adalah tokoh masyarakat yang dianggap dapat membawakan kepentingan rakyat yang ada di daerahnya, yang mengetahui dan mempunyai wawasan serta tinjauan yang menyeluruh mengenai persoalan negara pada umumnya, dan yang dipilih oleh DPRD I dalam Rapat Paripurna untuk menjadi Anggota MPR mewakili daerahnya;
5. Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifat nasional, mandiri dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik serta yang kurang atau tidak terwakili secara proporsional di DPR dan terdiri atas golongan ekonomi, agama, sosial, budaya, ilmuwan, dan badan-badan kolektif lainnya;
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum;
7. ABRI adalah singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Bagian Pertama
Susunan
BAB II - MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2
- (1) MPR terdiri atas Anggota DPR ditambah dengan:
- a. Utusan Daerah.
- b. Utusan Golongan.
- (2) Jumlah Anggota MPR adalah 700 orang dengan rincian:
- a. Anggota DPR sebanyak 500 orang;
- b. Utusan Daerah sebanyak 135 orang, yaitu 5 (lima) orang dari
setiap Daerah Tingkat I;
- c. Utusan Golongan sebanyak 65 orang.
- (3) Utusan Daerah dipilih oleh DPRD I.
- (4) Tata cara pemilihan Anggota MPR Utusan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD I.
- (5) DPR menetapkan jenis dan jumlah wakil dari masing-masing golongan.
- (6) Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud ayat (5) diusulkan oleh golongannya masing-masing kepada DPR untuk ditetapkan.
- (7) Tata cara penetapan Anggota MPR Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.
Bagian Kedua
Keanggotaan
BAB II - MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 3
- (1) Untuk dapat menjadi Anggota MPR, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis serta membaca dan berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang berpengetahuan sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan dan/atau kenegaraan;
- c. setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila sebagai dasar negara, dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tak langsung dalam G-30-S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB II - MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 4
Masa keanggotaan MPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
BAB II - MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 5
- (1) Anggota MPR berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan MPR;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. berhenti sebagai Anggota DPR;
- e. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1)
BAB II - MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 6
Pemberhentian Anggota MPR diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
7. ABRI adalah singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Bagian Pertama
Susunan
- (1) MPR terdiri atas Anggota DPR ditambah dengan:
- a. Utusan Daerah.
- b. Utusan Golongan.
- (2) Jumlah Anggota MPR adalah 700 orang dengan rincian:
- a. Anggota DPR sebanyak 500 orang;
- b. Utusan Daerah sebanyak 135 orang, yaitu 5 (lima) orang dari
setiap Daerah Tingkat I;
- c. Utusan Golongan sebanyak 65 orang.
- (3) Utusan Daerah dipilih oleh DPRD I.
- (4) Tata cara pemilihan Anggota MPR Utusan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD I.
- (5) DPR menetapkan jenis dan jumlah wakil dari masing-masing golongan.
- (6) Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud ayat (5) diusulkan oleh golongannya masing-masing kepada DPR untuk ditetapkan.
- (7) Tata cara penetapan Anggota MPR Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.
Bagian Kedua
Keanggotaan
- (1) Untuk dapat menjadi Anggota MPR, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis serta membaca dan berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang berpengetahuan sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan dan/atau kenegaraan;
- c. setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila sebagai dasar negara, dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tak langsung dalam G-30-S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya
Masa keanggotaan MPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (1) Anggota MPR berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan MPR;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. berhenti sebagai Anggota DPR;
- e. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1)
Pemberhentian Anggota MPR diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara.
- (1) Sebelum memangku jabatannya Anggota MPR bersumpah/berjanji bersama-sama, yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.
- (2) Ketua Majelis atau Anggota Pimpinan yang lain memandu pengucapan sumpah/janji anggota yang belum bersumpah/berjanji sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.
Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
Pimpinan MPR
BAB II - MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 9
- (1) Pimpinan MPR terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi
BAB II - MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 10
- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang MPR, Pimpinan MPR membentuk Badan Pekerja MPR.
- (2) Susunan anggota, tugas, dan wewenang Badan Pekerja MPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Bagian Pertama
Susunan
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 11
- (1) Pengisian Anggota DPR dilakukan
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 12
- (1) Untuk dapat menjadi Anggota DPR, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Keanggotaan DPR diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara.
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 13
Masa keanggotaan DPR adalah 5 (lima) tahun, dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 14
- (1) Anggota DPR berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPR;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1)
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 15
- (1) Sebelum memangku jabatannya Anggota DPR bersumpah/berjanji bersama-sama, yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.
- (2) Ketua DPR atau Anggota Pimpinan yang lain memandu pengucapan sumpah/janji anggota yang belum bersumpah/berjanji sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 16
Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
- 10 - bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
Bagian Ketiga
Pimpinan DPR
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 17
- (1) Pimpinan DPR bersifat kolektif terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi ## BAB IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I
Bagian Pertama
Susunan
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 18
- (1) Pengisian Anggota DPRD I dilakukan
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19
- (1) Untuk dapat menjadi Anggota DPRD I, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1).
- (2) Anggota DPRD I harus bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan DPRD I diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 20
Masa keanggotaan DPRD I adalah 5 (lima) tahun, dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota DPRD I yang baru mengucapkan sumpah/janji.
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 21
- (1) Anggota DPRD I berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPRD I;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
- d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1)
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 22
- (1) Sebelum memangku jabatannya Anggota DPRD I bersumpah/berjanji bersama-sama, yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam Rapat Paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.
- (2) Ketua DPRD I atau Anggota Pimpinan yang lain memandu pengucapan sumpah/janji anggota yang belum bersumpah/berjanji sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD I.
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 23
Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang
- 13 - berlaku;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
Bagian Ketiga
Pimpinan DPRD I
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 24
- (1) Pimpinan DPRD I bersifat kolektif terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya tiga orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi ## BAB V
DPRD TINGKAT II
Bagian Pertama
Susunan
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 25
- (1) Pengisian Anggota DPRD II dilakukan
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 26
- (1) Untuk dapat menjadi Anggota DPRD II, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1).
- (2) Anggota DPRD II harus bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan DPRD II diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 27
Masa keanggotaan DPRD II adalah 5 (lima) tahun, dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota DPRD II yang baru mengucapkan sumpah/janji.
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 28
- (1) Anggota DPRD II berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPRD II;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
- d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1)
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 29
- (1) Sebelum memangku jabatannya Anggota DPRD II bersumpah/berjanji bersama-sama, yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam Rapat Paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.
- (2) Ketua DPRD II atau Anggota Pimpinan yang lain memandu pengucapan sumpah/janji anggota yang belum bersumpah/berjanji sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD II.
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 30
Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
Pimpinan DPRD II
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 31
- (1) Pimpinan DPRD II bersifat kolektif terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi ## BAB VI KEDUDUKAN MPR, DPR, DAN DPRD
Bagian Pertama
Tugas, Wewenang, dan Hak MPR, DPR, dan DPRD
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 32
- (1) MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, merupakan lembaga tertinggi negara dan pemegang serta pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.
- (2) MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPR mempunyai hak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 33
- (1) DPR, sebagai lembaga tinggi negara, merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi
- (1) DPR dan DPRD, dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tingkatannya masing-masing, berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan.
- (2) Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diancam karena merendahkan martabat dan kehormatan DPR dan DPRD dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR dan DPRD.
- (1) Perjanjian-perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, bangsa, dan negara baik di bidang politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, maupun keuangan yang dilakukan Pemerintah memerlukan persetujuan DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal kerjasama internasional yang berkaitan dengan kepentingan daerah, Pemerintah wajib
- (1) Alat kelengkapan MPR terdiri atas:
- a. Pimpinan;
- b. Badan Pekerja;
- c. Komisi-komisi;
- d. Panitia Ad Hoc.
- (2) Alat kelengkapan DPR terdiri atas:
- a. Pimpinan;
- b. Komisi dan Subkomisi;
- c. Badan Musyawarah, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, dan badan lain yang dianggap perlu;
- d. Panitia-Panitia.
- (3) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
- a. Pimpinan;
- b. Komisi-komisi;
- c. Panitia-Panitia.
- (4) Selain alat kelengkapan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan ayat (3), DPR, dan DPRD membentuk fraksi-fraksi.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, dan DPRD.
- (1) Anggota MPR, DPR, dan DPRD tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat MPR, DPR, dan DPRD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan ataupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam Buku Kedua Bab I KUHP.
Bagian Ketiga
Kekebalan Anggota MPR, DPR, dan DPRD
- (2) Anggota MPR, DPR, dan DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat-rapat MPR, DPR, dan DPRD.
Bagian Keempat
Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPRD diatur oleh masing-masing badan tersebut bersama-sama Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima
Peraturan Tata Tertib
Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, dan DPRD ditentukan sendiri oleh masing-masing lembaga tersebut.
LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA MPR, DPR, DAN DPRD
Bagian Pertama Larangan
- (1) Keanggotaan MPR tidak boleh dirangkap oleh:
- a. pejabat negara;
- b. pejabat struktural pada pemerintahan;
- c. pejabat pada lembaga peradilan;
- d. pejabat lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan DPR dan DPRD tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun di lingkungan pemerintahan dan peradilan pada semua tingkatan.
- (3) Keanggotaan DPR tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan DPRD atau sebaliknya.
- (4) Keanggotaan DPRD di suatu daerah tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan DPRD dari daerah lain.
- (1) Anggota DPR dan DPRD dilarang melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi sampai dengan diberhentikan sebagai Anggota DPR dan DPRD.
- (3) Penerapan sanksi atas pelanggaran ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara administrasi oleh Pimpinan DPR dan DPRD atas usul dan pertimbangan fraksi yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari badan yang dibentuk khusus untuk itu.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR dan DPRD.
Bagian Kedua
Penyidikan
Dalam hal seorang Anggota MPR, DPR, dan DPRD patut disangka telah melakukan perbuatan pidana, maka pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis Presiden bagi Anggota MPR dan DPR, persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri bagi Anggota DPRD I, dan persetujuan tertulis Gubernur bagi Anggota DPRD II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PERALIHAN
Anggota MPR, DPR, dan DPRD periode Tahun 1997-2002 berakhir keanggotaannya secara bersama-sama pada saat Anggota MPR, DPR, dan ...
dan DPRD yang baru hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 mengucapkan sumpah/janji.
Khusus pengisian Anggota MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 dari Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c, ayat (5), dan ayat (6) diatur sebagai berikut:
- a. KPU menetapkan jenis dan jumlah wakil masing-masing golongan;
- b. Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud huruf a diusulkan
- 23 - oleh golongannya masing-masing kepada KPU untuk ditetapkan yang selanjutnya diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara;
- c. Tata cara penetapan Anggota MPR dari Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh KPU.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
Pelaksanaan tugas, wewenang, dan hak DPRD sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 mulai berlaku, pada saat berlakunya undang-undang mengenai pemerintahan daerah, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 35
- (1) DPR dan DPRD, dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tingkatannya masing-masing, berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan.
- (2) Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diancam karena merendahkan martabat dan kehormatan DPR dan DPRD dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR dan DPRD.
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 36
- (1) Perjanjian-perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, bangsa, dan negara baik di bidang politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, maupun keuangan yang dilakukan Pemerintah memerlukan persetujuan DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal kerjasama internasional yang berkaitan dengan kepentingan daerah, Pemerintah wajib
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 37
- (1) Alat kelengkapan MPR terdiri atas:
- a. Pimpinan;
- b. Badan Pekerja;
- c. Komisi-komisi;
- d. Panitia Ad Hoc.
- (2) Alat kelengkapan DPR terdiri atas:
- a. Pimpinan;
- b. Komisi dan Subkomisi;
- c. Badan Musyawarah, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, dan badan lain yang dianggap perlu;
- d. Panitia-Panitia.
- (3) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
- a. Pimpinan;
- b. Komisi-komisi;
- c. Panitia-Panitia.
- (4) Selain alat kelengkapan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan ayat (3), DPR, dan DPRD membentuk fraksi-fraksi.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, dan DPRD.
- (1) Anggota MPR, DPR, dan DPRD tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat MPR, DPR, dan DPRD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan ataupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam Buku Kedua Bab I KUHP.
Bagian Ketiga
Kekebalan Anggota MPR, DPR, dan DPRD
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 38
- (2) Anggota MPR, DPR, dan DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat-rapat MPR, DPR, dan DPRD.
Bagian Keempat
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 39
Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPRD diatur oleh masing-masing badan tersebut bersama-sama Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima
Peraturan Tata Tertib
BAB III - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 40
Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, dan DPRD ditentukan sendiri oleh masing-masing lembaga tersebut.
LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA MPR, DPR, DAN DPRD
Bagian Pertama Larangan
BAB VII - LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA MPR, DPR, DAN DPRD
Pasal 41
- (1) Keanggotaan MPR tidak boleh dirangkap oleh:
- a. pejabat negara;
- b. pejabat struktural pada pemerintahan;
- c. pejabat pada lembaga peradilan;
- d. pejabat lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan DPR dan DPRD tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun di lingkungan pemerintahan dan peradilan pada semua tingkatan.
- (3) Keanggotaan DPR tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan DPRD atau sebaliknya.
- (4) Keanggotaan DPRD di suatu daerah tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan DPRD dari daerah lain.
BAB VII - LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA MPR, DPR, DAN DPRD
Pasal 42
- (1) Anggota DPR dan DPRD dilarang melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi sampai dengan diberhentikan sebagai Anggota DPR dan DPRD.
- (3) Penerapan sanksi atas pelanggaran ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara administrasi oleh Pimpinan DPR dan DPRD atas usul dan pertimbangan fraksi yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari badan yang dibentuk khusus untuk itu.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR dan DPRD.
Bagian Kedua
Penyidikan
BAB VII - LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA MPR, DPR, DAN DPRD
Pasal 43
Dalam hal seorang Anggota MPR, DPR, dan DPRD patut disangka telah melakukan perbuatan pidana, maka pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis Presiden bagi Anggota MPR dan DPR, persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri bagi Anggota DPRD I, dan persetujuan tertulis Gubernur bagi Anggota DPRD II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44
Anggota MPR, DPR, dan DPRD periode Tahun 1997-2002 berakhir keanggotaannya secara bersama-sama pada saat Anggota MPR, DPR, dan ...
dan DPRD yang baru hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 mengucapkan sumpah/janji.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45
Khusus pengisian Anggota MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 dari Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c, ayat (5), dan ayat (6) diatur sebagai berikut:
- a. KPU menetapkan jenis dan jumlah wakil masing-masing golongan;
- b. Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud huruf a diusulkan
- 23 - oleh golongannya masing-masing kepada KPU untuk ditetapkan yang selanjutnya diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara;
- c. Tata cara penetapan Anggota MPR dari Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh KPU.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46
Pelaksanaan tugas, wewenang, dan hak DPRD sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 mulai berlaku, pada saat berlakunya undang-undang mengenai pemerintahan daerah, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Undang-Undang ini dapat disebut Undang-undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE pada tanggal 1 Februari 1999

Penandatangan: MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. AKBAR TANDJUNG
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG
## SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
## UMUM
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan asas kedaulatan rakyat dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Keanggotaan MPR itu terdiri atas anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan sehingga seluruh rakyat, seluruh golongan, dan seluruh daerah mempunyai wakil dalam MPR dan MPR betul-betul merupakan penjelmaan rakyat.
Sejalan dengan hal itu, pemerintahan negara dan pemerintahan daerah juga diselenggarakan dengan dasar dan sendi permusyawaratan/perwakilan sehingga diperlukan adanya badan permusyawaratan/perwakilan, yaitu MPR, DPR, dan DPRD, yang sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugas masing-masing, mewakili rakyat dalam membentuk pemerintahan dan menyusun peraturan perundang-undangan.
Agar lebih mampu mencerminkan penegakan kedaulatan rakyat, Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang ada perlu diganti.
Penggantian undang-undang tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin keterwakilan penduduk dan daerah, menjamin pertanggungjawaban wakil rakyat kepada pemilihnya, menjamin keberdayaan MPR, DPR, dan DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang serta haknya, dan mengembangkan kemitraan dan kesetaraan dengan lembaga eksekutif, sehingga kualitas dan kinerja MPR, DPR, dan DPRD makin meningkat.
Pembaruan dalam Undang-Undang ini cukup mendasar; tidak hanya mencakup komposisi dan jumlah anggota MPR, DPR, dan DPRD, tetapi juga menyangkut penjabaran ataupun penegasan tugas, wewenang, dan hak MPR, DPR, dan DPRD, serta perluasan ruang gerak anggota badan-badan ini untuk melaksanakan hak-haknya. Pembaruan itu dilakukan karena adanya penggantian undang-undang mengenai partai politik dan undang-undang mengenai pemilihan umum.
Dalam rangka menjamin keterwakilan penduduk seperti yang disebutkan di atas, jumlah anggota yang dipilih makin ditingkatkan, sesuai dengan sistem pemilihan umum yang ditetapkan. Prinsip keterwakilan daerah diwujudkan dengan penetapan jumlah yang sama bagi Utusan Daerah di MPR dari setiap Propinsi Daerah Tingkat I. Sementara itu, untuk menjamin keterwakilan golongan-golongan masyarakat, Utusan Golongan di MPR dipilih dari mereka yang kurang terwakili di DPR.
Rasa tanggung jawab wakil rakyat kepada para pemilihnya ditingkatkan dengan menampilkan wakil yang dikenal oleh rakyat di daerah pemilihannya. Kualitas dan kinerja anggota MPR, DPR, dan DPRD ditingkatkan melalui penetapan persyaratan kemampuan, pengalaman, dan integritas pribadi yang tinggi. Kinerja kelembagaan dicapai dengan menjamin adanya kesempatan yang lebih luas kepada MPR, DPR, dan DPRD untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan hak-haknya.
Pemberdayaan MPR dilaksanakan dengan memisahkan pimpinan MPR dari pimpinan DPR dan membentuk Badan Pekerja MPR yang bersifat tetap. Sementara itu, pemberdayaan DPR dan DPRD dilakukan tidak hanya dengan meningkatkan jumlah anggota DPR dan DPRD yang dipilih, tetapi juga dengan menjabarkan dan menegaskan tugas, wewenang, dan hak-hak DPR dan DPRD dalam perumusan kebijakan publik, penyusunan anggaran, pengawasan, dan rekomendasi untuk pengisian jabatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
## PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas. Peraturan Tata Tertib DPR menetapkan kriteria, jenis, dan jumlah wakil masing-masing golongan secara objektif dan representatif.
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Tidak pernah melakukan tindakan atau mengajukan pernyataan yang bertentangan dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. ## Huruf d Yang dimaksud dengan "terlibat secara langsung dalam G-30-S/PKI" adalah: - 1) Mereka yang merencanakan, turut merencanakan, atau mengetahui adanya perencanaan G-30-S/PKI, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwajib. - 2) Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan G-30-S/PKI tersebut. Yang dimaksud "terlibat secara tidak langsung dalam G-30-S/PKI" adalah: - 1) Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan-ucapan, yang bersifat menyetujui G-30-S/PKI. - 2) Mereka yang secara sadar menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan, yang menentang usaha penumpasan G-30-S/PKI. Yang dimaksud dengan organisasi terlarang dalam pasal ini ialah organisasi-organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan telah mendapat amnesti atau abolisi atau grasi. Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang berwenang. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Proses administrasi dilakukan KPU.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud "permintaan sendiri" adalah juga permintaan Pimpinan ABRI bagi anggota MPR dari ABRI. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Proses administrasi dilakukan oleh KPU.
PENJELASAN
Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Termasuk pengucapan sumpah/janji anggota pengganti antarwaktu. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, yaitu misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya".
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas. Badan Pekerja MPR bersifat tetap. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan MPR dan Badan Pekerja MPR dibentuk suatu sekretariat. Ayat (2) ...
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Proses administrasi dilakukan oleh KPU.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud "permintaan sendiri" adalah juga permintaan Pimpinan ABRI bagi anggota DPR dari ABRI. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Termasuk pengucapan sumpah/janji anggota pengganti antarwaktu. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, yaitu misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya".
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas ## PRESIDEN ## REPUBLIK INDONESIA Jumlah Anggota DPRD I ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk yaitu: Sampai dengan 3.000.000 sebanyak 45 orang; 3.000.001 - 5.000.000 sebanyak 55 orang; 5.000.001 - 7.000.000 sebanyak 65 orang; 7.000.001 - 9.000.000 sebanyak 75 orang; 9.000.001 - 12.000.000 sebanyak 100 orang. Hasil perhitungan 10% dari jumlah Anggota DPRD I yang berasal dari ABRI mulai dari 0,5 ke