PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 18 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN VALIDASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2016 BUPATI LAMPUNG BARAT, (berlaku 1 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka kegiatan Validasi Piutang PBB Tahun 2016 agar berjalan dengan lancar dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2016;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4189);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
SALINAN
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat.
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN VALIDASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut disingkat Dinas PPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Validasi adalah suatu rangkaian proses/tindakan pembuktian dengan cara membandingkan data yang dimiliki dengan data yang dilapangan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud kegiatan Validasi Piutang PBB ini adalah untuk membuktikan dan membandingkan data yang dimiliki dengan data dilapangan sesuai dengan perkembangan yang ada.
- (2) Tujuan kegiatan Validasi Piutang PBB ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan data piutang yang akurat yaitu piutang yang dapat tertagih dan data piutang yang akan diusulkan penghapusan.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
- (1) Ruang lingkup kegiatan Validasi Piutang PBB ini adalah Validasi Piutang PBB seperti yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Surat Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan Nomor : BA-04/WPJ.28/KP.07/ 2014, yaitu Validasi Piutang PBB kedaluwarsa, mulai Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2013.
- (2) Kegiatan Validasi Piutang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan pekerjaan meliputi :
- a. cetak laporan data validasi;
- b. pengolahan data dan;
- c. memvalidasi besarnya piutang.
- (3) Hasil validasi besarnya piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan sebagai data pendukung proses penghapusan data piutang yang kedaluwarsa atau memenuhi syarat ketentuan dan penagihan.
BAB IV - TIM PELAKSANA Pasal 4
Pasal 4
- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan validasi piutang PBB dibentuk Tim Pelaksana Validasi Piutang PBB oleh Bupati;
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana Validasi Piutang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Tim Kabupaten, Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Pekon/Kelurahan;
- (3) Susunan keanggotaan tim pelaksana sebagaimana dimaksud [ada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## BAB V MEKANISME PELAKSANAAN Pasal 5

Mekanisme kegiatan validasi piutang PBB yang kedaluwarsa, sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Surat Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan Nomor : BA-04/WPJ.28/KP.07/ 2014, Dinas PPKAD menyiapkan data administrasi kantor:
- a. Cetak laporan data validasi dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2013;
- b. Memilah data yang akan divalidasi dirinci per pekon/ kelurahan;
- c. Membagikan hasil pilihan data tersebut ke pekon/ kelurahan untuk dapat dilakukan validasi ke setiap wajib pajak oleh Tim Pelaksana Validasi piutang PBB baik Tim Kabupaten, Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Pekon / Kelurahan.
- (2) Pembahasan finalisasi data hasil pemilahan piutang PBB bersama Tim validasi hasil data lapangan untuk mengetahui piutang yang bisa tertagih atau yang akan diusulkan penghapusan dengan menuangkan dalam berita acara.
- (3) Tim Kabupaten menyampaikan Berita Acara hasil pembahasan data piutang PBB yang kedaluwarsa hasil dari validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas PPKAD sebagai data pendukung dalam proses penghapusan.
- (4) Dinas PPKAD mengusulkan proses penghapusan terhadap piutang PBB yang kedaluwarsa kepada Bupati dilampiri dengan Berita Acara hasil validasi.
- (5) Penetepan penghapusan piutang pajak PBB-P2 kedaluwarsa dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 6

Kegiatan Validasi Piutang PBB-P2 ini dibebankan kepada DPA SKPD Dinas PPKAD Tahun 2016

## BAB VII PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Tim Kabupaten menyusun hasil pelaksanaan kegiatan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Tim Pelaksana validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PPKAD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa pada tanggal 16 Mei 2016 BUPATI LAMPUNG BARAT, dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa pada tanggal 16 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 18

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR : 18 TAHUN 2016 TANGGAL :16 Mei 2016

## TIM PELAKSANA VALIDASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR

## PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

## KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016

| NO | NAMA JABATAN |
|------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 |
| | TIM KABUPATEN |
| 1 | Kepala Dinas PPKAD |
| 2 | Kepala Bidang PBB |
| 3 | Kasi Pendataan, Penilaian dan Penetapan |
| 4 | Kasi Pelayanan dan Penagihan |
| 5 | Staf Dinas PPKAD |
| | TIM PENDAMPING KECAMATAN |
| 1 | Kecamatan Balik Bukit |
| | 1. Camat 2. Kasi Trantib |
| 2 | Kecamatan Batu Brak |
| | 1. Camat 2. Kasi Trantib |
| 3 | Kecamatan Belalau |
| | 1. Camat 2. Kasi Trantib |
| 4 | Kecamatan Batu Ketulis |
| | 1. Camat 2. Kasi Trantib |
| 5 | Kecamatan Way Tenong |
| | 1. Camat |
| 6 | Kecamatan Gedung Surian |
| | 1. Camat 2. Kasi Trantib |
| 7 | Kecamatan Lumbok Seminung |
| | 1. Camat 2. Kasi Trantib |
| 8 | Kecamatan Sekincau |
| | 1. Camat 2. Kasi Trantib |
| 9 | Kecamatan Sukau |
| | 1. Camat 2. Kasi Trantib |
| | Kecamatan Suoh |
| 10 | |
| | 1. Camat 2. Kasi Trantib |

| 1 | 2 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Kecamatan Sumberjaya |
| | 1. Camat |
| | 2. Kasi Trantib |
| 12 | Kecamatan Kebun Tebu |
| | 1. Camat 2. Kasi Trantib |
| 13 | Kecamatan Bandar Negeri Suoh |
| | 1. Camat |
| | 2. Kasi Trantib |
| 14 | Kecamatan Pagar Dewa |
| | 1. Camat |
| | 2. Kasi Trantib |
| 15 | Kecamatan Air Hitam |
| | 1. Camat |
| | 2. Kasi Trantib |
| | TIM PEKON/ KELURAHAN |
| 1 | Kecamatan Balik Bukit |
| | 1. Kelurahan Pasar Liwa a. Lurah b. Kepala Lingkungan 2. Kelurahan Way Mengaku a. Lurah b. Kepala Lingkungan 3. Pekon Padang Cahya a. Peratin b. Pemangku 4. Pekon Sedampah Indah a. Peratin |
| 2 | Kecamatan Batu Brak |
| | 1. Pekon Kembahang a. Peratin b. Pemangku 2. Pekon Kotabesi a. Peratin b. Pemangku 3. Pekon Canggu a. Peratin b. Pemangku |
| 3 | Kecamatan Belalau |
| | 1. Pekon Kenali a. Peratin b. Pemangku |

| 1 4 | Kecamatan Batu Ketulis |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Pekon Campang Tiga a. Peratin b. Pemangku 2. Pekon Bakhu a. Peratin b. Pemangku 3. Pekon Way Ngison a. Peratin b. Pemangku 4. Pekon Kubu Liku a. Peratin b. Pemangku 5. Pekon Atar Kuwau a. Peratin b. Pemangku 6. Pekon Argomulyo a. Peratin |
| 5 | Kecamatan Way Tenong |
| 6 | 1. Pekon Karang Agung a. Peratin b. Pemangku 2. Pekon Puralaksana a. Peratin b. Pemangku |
| | Kecamatan Gedung Surian |
| 7 | 1. Pekon Pura Mekar a. Peratin b. Pemangku |
| | Kecamatan Lumbok Seminung 1. Pekon Suka Banjar a. Peratin b. Pemangku 2. Pekon Lumbok Timur a. Peratin b. Pemangku 3. Pekon Lombok |

| 1 | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Pekon Pampangan a. Peratin b. Pemangku 2. Kelurahan Sekincau a. Lurah b. Kepala Lingkungan 3. Pekon Waspada a. Peratin b. Pemangku 4. Pekon Tiga jaya a. Peratin b. Pemangku |
| 9 | Kecamatan Sukau |
| | 1. Pekon Tanjung Raya a. Peratin b. Pemangku 2. Pekon Hanakau a. Peratin b. Pemangku 3. Pekon Jaga Raga a. Peratin b. Pemangku 4. Pekon Tapak Siring a. Peratin b. Pemangku 5. Pekon Buay Nyerupa a. Peratin b. Pemangku 6. Pekon Pagar Dewa a. Peratin |
| 10 | Kecamatan Suoh |
| | 1. Pekon Sumber Agung a. Peratin b. Pemangku 2. Pekon Ringin Sari a. Peratin b. Pemangku 3. Pekon Tugu Ratu a. Peratin b. Pemangku 4. Pekon Banding Agung a. Peratin b. Pemangku |

| 1 | 2 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Kecamatan Sumberjaya |
| | 1. Pekon Sukapura a. Peratin b. Pemangku 2. Pekon Tugusari a. Peratin b. Pemangku 3. Pekon Sindang Pagar a. Peratin b. Pemangku |
| 12 | Kecamatan Kebun Tebu |
| | 1. Pekon Purawiwitan a. Peratin b. Pemangku |
| 13 | Kecamatan Bandar Negeri Suoh |
| | 1. Pekon Ringin Jaya a. Peratin b. Pemangku 2. Pekon Tembelang a. Peratin b. Pemangku 3. Pekon Tanjung Sari a. Peratin |
| 14 | Kecamatan Pagar Dewa |
| | 1. Pekon Pagar Dewa a. Peratin b. Pemangku 2. Pekon Sidodadi a. Peratin b. Pemangku 3. Pekon Pahayu Jaya a. Peratin b. Pemangku |

| 1 | 2 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 4. Pekon Suka Jaya a. Peratin b. Pemangku 5. Pekon Sidomulyo a. Peratin Pemangku |
| 15 | Kecamatan Air Hitam |
| | 1. Pekon Semarang Jaya a. Peratin b. Pemangku 2. Pekon Gunung Terang a. Peratin b. Pemangku |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

MUKHLIS BASRI