Unknown WALIKOTA KOTAMOBAGU Nomor 7 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESIA DENGAIT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAUOBAGU, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisiond dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam peq'alanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyaralat yang adil, makmur dan sejahtera;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; c.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll, tentang Perundang-Undarigan 2. Pembentukan Peraturan
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahal l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 7.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 8.
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ,h 9.
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Kepa1a Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 12.
- Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 42 Tahun 2008 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (l,embaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 49); 13.
MEMUTUSIIAN
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.
BAB I - KETEI{TUAI{ I'MUM Pasal I
Pasal 2
Peraturan Walikota ini dimaksudkan seb"gai landasan hukum untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Desa.
er l:
Baglan Kedua TuJuan
Paral 3
Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagt Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Desa.
BAB I - KETEI{TUAI{ I'MUM Pasal I
Pasal 4
- (1) Pengadaan barang/jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip:
- a. efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
- d. pemberdayaan masvarakat, yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e. gotong-royong, yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
- f. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
8. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2t
BAB III - RUANG LIITGKT'P
Pasal 5
- Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- (1) dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas:
- a. pengadaan barang/jasa melalui swalelola;
- b. pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa; dan
- c. pengawasan, pembayaral, pelaporan dan serah terima.
- (2t Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
PEI{GADAAT BARATG/.'ASA MEL/ILUI SWAIIELOLA Baglan Kesatu Umum
BAB IV - PEI{GADAAT BARATG/.'ASA MEL/ILUI SWAIIELOLA Baglan Kesatu Umum
Pasal 6
- Pengadaan barang/jasa di desa dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa beq'umtah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan : (1)
- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.
- Pelaksanaan swakelola oleh TPK sebagaimana dimaksud pada alat (1) meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, dan pertanggungiawaban hasil peke{aan. (2t
- (3) Khusus untuk peke{aan konstruksi tidak sederhana, yaitu peke4'aan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan secara swakelola.
BAB IV - PEI{GADAAT BARATG/.'ASA MEL/ILUI SWAIIELOLA Baglan Kesatu Umum
Pasal 7
Rencana pelaksanaan swakelola meliputi:
- a. jadwal pelaksanaan peke{aan;
- b. rencana penggunaan tenaga, kebutuhan bahan, dan peralatan;
- c. gambar rencana ke{a (untuk pekerjaan konstruksi);
- d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
- e. perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya / RAB).
Baglan Ketlga Pelakranaan
BAB IV - PEI{GADAAT BARATG/.'ASA MEL/ILUI SWAIIELOLA Baglan Kesatu Umum
Pasal 8
- (1) Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
- (2) Kebutuhan barang/jasa termasuk di dalamnya bahan / material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekeg'aan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekedaan.
- (4) Penanggungiawab teknis pelaksanaan pekeq'aan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau oleh pekeqia (tenaga tukang dan/atau mandor).
- (5) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa.
BABV
PTITGAI)AAII BARAITG/I'ASA MELALTN PEDIY-EDIA BARAITG/.IASA Baglan Kesatu Umum Pacal 9
- (1) Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dimaksudkan r : untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di desa. , q
- (2) Penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)' penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan perkerjaan.
- (4) Contoh pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola dan kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



## Baglan Kedua

## Perencanaan

## Pasal 1O

TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi :

- a. rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
- b. dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang diadakan;
- c. spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan);
- d. khusus untuk pekery'aan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan) ; dan
- e. contoh spesifikasi teknis barang/jasa yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Baglan Ketlga Pelak:anaan Pasal 11

Pengadaan barang/jasa.melalui penyedia barang/jasa meliputi :

- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta . rupiah); dan
- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 2OO.OOO.OOO,00 (dua ratus juta rupiah). ,SA

## . v

\-

## pengadaalr Barangf.l""" a",rg"rliTff1llrp* a"r.g",, Rp. so.ooo.ooo,fl) (Ltma Puluh Juta Ruplahf Pa:al 12

Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diLaksanakan dengan ketentuan :

- a. TPK membeli barang/jasa kepada I (satu) penyedia barang/jasa;
- b. Pembelian barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;
- c. TPK melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
- d. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

## Paragraf 2

## Pengadaan Baraag/.Ia:a dengan Nilai di atas Rp. 5O.OOO.OOO,OO (Lima Puluh Juta Ruptaht rampal dengan Rp. 2OO.OOO.O(X),OO (Dua Ratus Juta Ruplah)

## Pasal 13

Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
- b. Pembelian barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan);
- c. Penyedia barang/iasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekeq'aan, volume dan satuan) dan harga;
- d. TPK melalukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga vang lebih murah; dan
- e. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

r:9r

9


\-

,

## Paragraf 3

## Pengadaan BaranS/.Iaa deagan l{llat di ataa Rp. 2(X).OOO.(XX)'(X) (Dua Ratus Juta RuPlahl Paml 14

Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilalsanakan dengan ketentuan :

- a. TPK mengu.ndang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
- b. Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup peke{aan, volume dan satuan) dan harga;
- c. TPK menilai pemenuhan sesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedia barang/jasa yang memasukan penawaran;
- d. Apabila spesifrkasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :
- 1) Dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi secara bersamaan;
- 2) Dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut; dan
- 3) Tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- e. Apabila spesilikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 tidak dipenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- f. Negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka I dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- g. Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara dan Surat Pe{anjian kerja sama antara Ketua TPK dengan penyedia barang/jasa yang berisi sekurang- kurangnya:
1. tanegal dan tempat dibuatnya surat pedanjian;
2. para pihak;
13. , 3. ruang lingkup pekerjaan;
4. nilai pekerjaan;
5. hak dan kewajiban para pihak;
6. jangkawaktu pelaksanaan pekeiaan;

g."



\z

7. ketentuan keadaan kahar; dan
8. sanksi.

## Patd 15

- (1) Contoh penawaran tertulis yang dibuat oleh TPK dan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, serta Pasal 13 huruf a dan huruf b, tercantum dalam lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Contoh berita acara dan surat perjanjian ke{asama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, tercantum dalam lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wdikota ini.

## Baglan Keempat Perubahaa Ruang Ltngkup PekerJaan

## Paral 16

- (1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan meliputi :
- a. menambah atau mengurangi volume peke4'aan;
- b. mengurangi jenis peke4'aan;
- c. mengubah spesifikasi teknis; dan /atau
- d. melaksanakan pekerjaan tambah.
- (2) Terhadap perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
- (3) TPK melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- (4) Untuk nilai pengadaan barang/jasa di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilakukan addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

## BAB VT

## PEIIGAIrASAr, PEUBAYARAJT, PELIIPTORAIY DAlt SERAII TERIMA

- 1,1'r",*=.',*;Jj '"*rt*;-:.;:;:;* ] masyarakat setempat. ,

Sr

\-.

\-

- (2) Pengawasan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat.

## Pasal 18

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
- b. bukti sebagamana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa.

## Pasal 19

- (1) Kemqiuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
- (2) Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai lOOo/o, TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa sebaga,imana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VII

## IITTEITTUAI{ PERALIHAI{

## Pasal 20

- (1) Dalam masa transisi selama pemberlakuan Peraturan Walikota ini, Walikota dapat membentuk Tim Asistensi Desa.
- (2) Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Unit layanan Pengadaal;
- b. Satuan Ke{a Perangkat Daerah; dan
- c. Unsur lain terkait di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
- (3) Tugas dan fungsi Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. meningkatkan kapasitas SDM; dan
- b. melakukan pendampingan pengadaan barang/jasa.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlalunya t' ' P"."t .rrr Walikota ini tetap sah.

h

]

l

I

I


- (5) Pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini dapat dilaljutkan dengan mengikuti Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

## BAB VIII X TEITTT'AN PEIYUTI'P

## Paral 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu


Pada tanggal 21 Apciu .2015 ,l|HO

Diundangkan di Kotamobagu

23 2015 SEKRETARIS BAERAH,

UTAMA MN)YA NIP. 19610119 198803 1008 Drs LUSTAFA LIMBALQ

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR 7

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

## COITTIOII IITBUTI,IIAIY BARAITG/JASA

1. Contoh kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola antara lain :
- Pembelian material pada swakelola pembangunan jembatan desa seperti pembelian semen, besi beton, dan lain-lain jenis bahan bangunan yang dapat mendukung pelaksanaan swakelola untuk pembangunan jembatan desa.
- Sewa peralatan untuk swakelola pembangunan jembatan desa seperti sewa Excavator untuk penggalian podasi jembatan, Mesin Molen untuk membuat campuran beton, dan lain-lain jenis peralatan yang dibutuhkan dan perlu disewa berdasarkan pertimbangan teknis dan volume pekedaan sehingga perlu di sewa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- Penyediaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakelola pembangunan tempat Posyandu.
- Dan sebagainya.
6. Contoh kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa antara lain: 2.
- Pembelian Komputer, Printer, dan Kertas.
- Langganan internet.
- Pembelian Meja, Kursi, dan alat kantor.
- Dan sebagainya.

(\WALIKOTA KOTA.UOBAGU,f



I,AMPIRAN N

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 7

TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

## COIfTOH SPESIFII(ASI TEKiilS BARAITG/JASA

Contoh spesifikasi teknis barang/jasa yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengadaan :

- Kapasitas mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual) untuk kendaraan roda 2 (dua).
- Kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) Komputer'
- Bandwidth (kecepatan transfer data) untuk langganan internet.
- Dimensi, jenis, dan kualitas material untuk pembangunan gelanggang olah raga.
- Dan sebagainya.

fiWALIKOTA KOTADIOBAGU,#



I,AMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR ''

TAHUN 2OT5

TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

## COITTOH SIIRAT I(EPUTUSAN I(EPALIT DESA TEI{TAITG TIM PENGELOIIT KEGIATAN

## KOP DESA

IIOMOR : ________________ TAIIIIN 2O...

KEPUTUSAN KEPALA

[Nama Desa]

## TENTANG

## PEITGAITGIIATAIT TIM PEITGELOI"A XTGIATAN (TPKI DI DESA ..., [nanna DesQ

- Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang efisien, efektif,
- transparan, pemberdayaan masyarakat, gotorrg-royong dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- c. bahwa yang narn€rnya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Di Desa ...[nama Desa].
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

Mengingat '. a.

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); b.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 549s);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); c.
- Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 37 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; d.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O13 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; e.
- Peraturan Walikota Nomor...Tahun 2Ol4 tentang Tata Cara Pengadaan Baralg/Jasa di Desa (Lrmbaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2O14 Nomor ...); f.
- Hasil Rapat Pembentukan Tim Pengelola Desa... "... Kegiatan g

Menetapkan

PERfAUA

KEDUA

XIflGA

I(EEMPAT

## MEMUTUSI(AN:

Mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa...

[nama Desa], sebagai berikut :

Ketua

Sekretaris

Anggota

dst

- T\rgas pokok dan kewenangan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adafah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana pelaksanaan swakelola meliputi:
- a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- b. rencana penggunaan tenaga, kebutuhan bahan, dan peralatan;
- c. gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
- d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
- e. perkiraan biaya ( Rencana Anggaran Biaya / RAB ).
2. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi:
- a. rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
- b. dalam pen5rusunan RAI! dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang diadakan;
- c. spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan); dan
- d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan).
- Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, TPK bertanggungiawab kepada Kepala Desa... [nama Desa] selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggamn.
- Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan APBDesa... lnama Satlcerl TA... .. ldiisi Talun Angg aran]..
- XELII}IA
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimaa mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan dl

Pada tansgal

... 20.

KEPALA DESA... ...,..,. [nana DeaQ

{er4busan kepada : '

1. Yth. Wdikota Kotamobagu;
2. Yth. Camat
3. Yth. BPD Desa.
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

WALIKOTA KOTAMOBAGU,K


I,AMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR ?

TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

## COICTOH PE,ITAUARAX PETGADAAIC BARAITG/.IASA YAITG DIBUAT OLEH TPK KEPAI'A PEITYEDIA BAR.ANG/JASA

TIM PENGELOLA KEGIATAN

DESA,... KECAMATAN KOTA KOTAMOBAGU

Alamat

... ( tempat/tgl/bln/tahun)

Penawaran Pengadaan Barang/ jasa

Kepada

Yth. ...

di-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa...

Kecamatan

Kota Kotamobagu.

Alamat : ________________

Dalam rangka mendukung pelaksanaan :

Kegiatan : ________________,...

l,okasi : ________________

Dengan ini kami menawarkan pengadaan barang/jasa sebagai berikut :

No.

Nama Barang/Jasa

Ruang Lingkup

PekeriaaR

Volume/

Satuan

Spesifikasi

Keterangan

Selanjutnya kami mohon agar dapat menyampaikan penawaran atas pengadaan barang/jisa tersebut diatas dengan meneantumkan nama barang/jasa' volijme/ natrian, slrsilikasi dan harga.

Demikian untuk maklum dan terimakasih.

Ketua

TPK,

: Jika uraian barang/jasa tidak dapat dimuat pada kolom di atas, maka dapat dilampirkan, termasuk dokumen atau data pendukung lainnya.

Nomor : ________________

Lampiran : ________________

Keterangan

WALIKOTA KOTAMOBAGU ,


I,AMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

## CONTOH PEI|AWARAN YATTG DIBUAT OLEH PTIIYEDIA BARANC/JASA

## KOP PEI.IYEDIA BARANG/JASA

... ( tempat / td / blnl tal.rrn)

Nomor : ________________

Kepada

Yth. Ketua TPK Desa ...

Perihal : Penawaran Barang/jasa di-

Lampiran : ________________

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

; il;;il;iPi;;ilr;; ;;il; ;;;;;;;; ffi';;';;" perusahaan

Alamat

Berdasarkan Surat Ketua TPK Desa...Kecamatan... Kota Kota-mobagu

Nomor...,.Tanggaf...Tahun...Perihal Penawaran Pengadaan

Barang/Jasa, maka dengan ini kami menawarkan barang/jasa sebagai berikut :

| No. | Narna Barang/Jasa /Ruang Lingkup Pekerjaan | Volume/ Satuan | Spesifikasi | Harga Satuan | Jumlah Harga | Ket. |
|--------|----------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|--------------------------|--------|
| Jumlfr | Jumlfr | Jumlfr | Jumlfr | Jumlfr | RD... (t6rbilang) | |

Demikian untuk maklum dan terimakasih.

Penyedia Barang/Jasa

Keterangan : Jika uraian barang/jasa tidak dapat dimuat pada kolom diatas, maka dapat dilampirkan, termasuk dokumen atau data pendukung hWALTKOTA KOTAMOBAGU,I


I..AMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR I TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

## COITTOH BTRITA ACARA ITDGOSIASI/XL,IIRIFII(ASI

TIM PENGELOI,A KEGIATAN

Alamat

DESA...

KECAMATAN KOTA KOTAMOBAGU

## BERITA ACARA NEGOSIASI /KLARIFIKASI

Pekerjaan

Nomor

Tanegal

Lampiran

Pada hari ini...Tanggal...Tahun...dimulai pada pukul...dengan mengambil tempat di...'..., Yang bertanda tangan di bawah ini ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa... Kecamatan... Kota Kotamobagu Tahun Anggaran...Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa...Nomor... tanggal...bulan...'tahun ...'...telah melaksanakan negosiasi/klarifikasi terhadap penawaran untuk peke{aan tersebut di atas yang diajukan oleh ...(contoh CV.../ TOKO.../ UD...) yang dihadiri oleh anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan wakil dari penyedia barang/jasa.

Hasil Negosiasi/ Klarifrkasi adalah sebagai berikut :

| No. | Uraian Pekedaan | Spesifikasi | Hrg Pnwr lRn I | Harga Negosiasi (Rn.l | Keterangan |
|-------|-------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | Memenuhi/ tidak memenuhi persyaratan | | | Diterima/Tidak Diterima (Berdasarkan pertimbangan spesifikasi dan haroq l |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK )

Nama

Tanda Tangan

Seh4iu Penyedia Barang/ Jasa

Nama

:

( uraian lingkup peke{aan )

Tanda Tangan

GiWALTKOTA KOTAJuOBAGUf


I,AMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

## COI{TOH SI'RAT PER^'AN.'HN XTR.'ASAMA AIfTARA TPK DAIT PEIYYEDIA BARANG/JASA

## PER.IANJIAN KERJASAMA

Nomor : .,...-,

Pada hari ini...tanggal...tahun ...Yang bertanda tangan di

bawah ini :

1. Nama

:

Jabatan

Alamat

:

Selanjutnya disebut sebagai PIHAI( KESATU

: Ketua Tim

Pengelola

Kecamatan...

Kegiatan (TPK) Desa.

Kota Kotamobagu.

2. Nama

Jabatan

Alamat

(atas nama penyedia barangljasa)

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK NEDUA

Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/ Klarifikasi nomor ...tanggal...tahun...atas pekerjaan... PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/ sepakat dengan ketentuan sebagai berikut :

sesuai spesifikasi, lokasi, jumlah atau volume )

1. Lingkup Pekeq'aan : ________________(menguraikan lingkup pekerjaa

2. Nilai Pekerjaan Rp... ... (dengan huruf )
- a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesilikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifrkasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
- b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membentu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;

I

- c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekedaan sesuai spesifrkasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telal disepalati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
2. 'd. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifftasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosias/klarifikasi antara KEDUA BEI.,AH PIHAK;
5. Ketentuan keadaan kahar : ________________(menguraikan keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekedaan seperti bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain untuk menjadi pertimbangan dalam penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak);
4. Jangka waktu pelaksanaan selama...hari kalender mulai ta$ggd...tahun...sampai dengan tanggal ...tahun ...;
5. Sanksi : ________________(menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan ) 6

PIHAK KESATU Ketua TPK

PIHAK KEDUA ( Penyedia Barang/Jasa )

@ WALIKOTA KOTAMOBAGU,M