PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 67 Tahun 1999 tentang TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMERIKSA (berlaku 14 Juli 1999)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa;
Mengingat : 1.
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMERIKSA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa di bisang teknis administratif.
2. Evaluasi adalah kegiatan untuk membandingkan antara perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan hasil yang dicapai.
3. Komisi Pemeriksa adalah Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
4. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pemantauan dan evaluasi terhadap Komisi Pemeriksa yang dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat bertujuan untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemeriksa dengan cara mengetahui dan memperoleh informasi di bidang keuangan, personalia, sarana dan prasarana, dan hasil kerja.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan dengan tetap ## BAB II Pasal 4
Presiden dan Dewan Perwakailan Rakyat melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan cara:
- a. meminta laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan;
- b. meminta laporan insindentil dalam hal tertentu;
- c. melakukan rapat kerja.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakayat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakayat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun, baik atas permintaan Presiden atau Dewan Perwakilan Rakayat maupun atas inisiatif Komisi Pemeriksa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Bentuk dan isi laporan sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemeriksa.
BAB III - TATAT CARA EVLUASI Pasal 9
Pasal 9
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan cara:
- a. meminta rencana kerja tahunan Komisi Pemeriksa;
- b. meminta hasil pelaksanaan tugas;
- c. melakukan perbandingan antara perencanaan dan hasil kerja yang dicapai.
BAB III - TATAT CARA EVLUASI Pasal 9
Pasal 10
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat digunakan oleh Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kinerja Komisi Pemiriksa.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Pasal 11
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Nopember 1999.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDOENSIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 1999

Penandatangan: ## MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

Verifikasi: REPUBLIK INDOENSIA, ttd. MULADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA TAHUN 1999 NOMOR 128
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESAI NOMOR 67 TAHUN 1999 TENTANG
## TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMERIKSA
## 1. UMUM
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Yang dimaksud dengan "tetap memperhatikan independensi atau kemandirian dari Komisi Pemeriksa" adalah bahwa Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak melakukan intervensi
PENJELASAN
Pasal 19
Bertitik tolak dari hal tersebut, maka untuk menjamin independensi atau kemandirian dari Komisi Pemeriksa, pemantauan dana evaluasi yang dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat hanya bersifat administratif di bidang keuangan, personalia, sarana dan prasarana, dan hasil kerja. Dalam Peraturan pemerintah ini diatur mengenai tata cara pemantauan yang dilakukan dengan meminta laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan, meminta laporan insidentil, dan melakukan rapat kerja. Sedangkan tata cara evaluasi dilakukan dengan meminta rencana kerja tahunan Komisi Pemeriksa, hasil pelaksanaan tugas, dan melakukan perbandingan antara perencanaan dan hasil kerja yang dicapai. ## II. PASAL DEMI PASAL