PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 10 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 14 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan
1945 pasal 18 ayat 6 Pemerintahan daerah lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272) ;
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4 Seri A).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan
BUPATI MADIUN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan operasional;
- e. Laporan arus kas;
- f. Laporan perubahan ekiutas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
- a. Pendapatan
Rp1.727.312.699.928,91
- b. Belanja
Rp1.834.089.868.119,89
Defisit
(Rp 106.777.168.190,98
- c. Pembiayaan :
- Penerimaan
Rp254.040.047.943,34
- Pengeluaran
Rp 26.798.000.000,00
Pembiayaan Netto
Rp 227.242.047.943,34
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
Rp. 120.464.879.752,36
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
(Rp. 20.322.248.706,99) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.747.634.948.635,00
2. Realisasi
Rp 1.727.312.699.928,91
Selisih Kurang
(Rp 20.322.248.706,09)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
(Rp.141.141.883.755,45) dengan rincian sebagai berikut :
2. Realisasi
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah
1. Anggaran belanja setelah Perubahan Rp 1.975.231.751.875,34
Rp 1.834.089.868.119,89
Selisih Kurang (Rp 141.141.883.755,45)
Rp. 120.819.635.049,36 dengan rincian sebagai berikut :
2. Realisasi
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah ( Rp. 854.755.297,00 ) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Penerimaan pembiayaan
1. Defisit setelah perubahan (Rp 227.596.803.240,34)
(Rp 106.777.168.190,98)
Selisih Lebih Rp 120.819.635.049,36
Setelah Perubahan
Rp 254.894.803.240,34
2. Realisasi
Rp 254.040.047.943,34
Selisih Kurang ( Rp 854.755.297,00 )
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp. 500.000.000,00 ) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pengeluaran pembiayaan
2. Realisasi
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
- Setelah Perubahan
Rp 27.298.000.000,00
Rp 26.798.000.000,00
Selisih
(Rp 500.000.000,00)
( Rp. 354.755.297,00 ) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pembiayaan netto
2. Realisasi
- setelah perubahan
Rp. 227.596.803.240,34
Rp. 227.242.047.943,34
Selisih Kurang ( Rp. 354.755.297,00 )
Pasal 4
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
- a. Jumlah Saldo anggaran lebih awal
Rp 253.894.803.240,34
Jumlah SILPA
Rp 120.464.879.752,36
- c. Jumlah Saldo anggaran lebih akhir Rp 120.464.879.752,36
Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
Jumlah Aset
Rp 3.594.046.631.691,08
Jumlah Kewajiban
Rp 12.363.887.896,20
- c. Jumlah Ekuitas
Rp 3.581.682.743.794,88
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
Jumlah Pendapatan-LO
Rp 1.807.298.117.710,53
Jumlah Beban
Rp 1.663.798.248.029,71
- c. Jumlah Surplus/Defisit-LO Rp 143.451.934.531,77
Pasal 7
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
| a. | Saldo awal kas di BUD per 1 Januari 2016 Rp 253.894.803.240,34 |
|------|------------------------------------------------------------------|
| b. | Arus kas dari aktivitas operasi Rp 333.798.430.996,49 |
- c. Arus Kas dari aktivitas Investasi ( Rp
467.228.354.484,47 )
- d. Arus Kas dari aktivitas Pendanaan
- ( Rp
0,00 )
- e. Arus Kas dari aktivitas Transitoris
( Rp 0,00 )
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016
- Rp 120.657.383.002,26
Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
- a. Jumlah Ekuitas awal
Rp 3.650.671.826.226,06
- b. Jumlah Surplus/Defisit-LO
Rp 143.451.934.531,77
- c. Jumlah Koreksi ekuitas lainnnya ( Rp 212.441.016.962,95)
- d. Jumlah Ekuitas akhir
Rp 3.581.682.743.794,88
Pasal 9
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I :

Laporan realisasi anggaran

Lampiran I.1 :

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi ;

Lampiran I.2 :

Rincian Laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

Lampiran I.3

:

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan ;

Lampiran I.4 :

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;

Lampiran I.5 :

Daftar piutang daerah ;

Lampiran I.6

:

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ;

Lampiran I.7 :

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ;

Lampiran I.8 :

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya ;

Lampiran I.9 :

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya ;

Lampiran I.10 :

Daftar Dana Cadangan Daerah

Lampiran I.11 :

Daftar Pinjaman Daerah dan Obliglasi Daerah

b. Lampiran II :

Neraca

- c. Lampiran III :

Laporan Arus Kas

- d. Lampiran IV : Laporan dan

Catatan atas laporan keuangan, perubahan ekuitas, Laporan operasional Laporan perubahan saldo anggaran lebih.

## Pasal 10

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun pada tanggal 14 Agustus 2017

BATI

BUPATI MADIUN,


MUHTAROM


Diundangkan di Madiun

Plh. SEKRETARIS DAERAH


Drs. RORI PRIAMBODO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19590802 198603 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 10

Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

WIDODO, SH, M.Si. Pembina Tingkat I NIP.19611215 198903 1 006

Diundangkan di Madiun Pada Tanggal : 30 Agustus 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH

Drs. RORI PRIAMBODO, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19590802 198603 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 10