PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 164 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA SERTA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPAT1BATU BARA bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku 25 Mei 2009)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah '(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 i Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); *
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4681);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom * (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah « Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. 8 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
»
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEM BATU BARA dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA SERTA
- Menetapkan : PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- Daerah adalah Kabupaten Batu Bara 1.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah 2 .
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah 4
5. Bupati adalah Bupati Batu Bara
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara. 6 .
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara. 7.
- Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 8
- mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
PEMBENTUKAN,PENGGABUNGAN
DAN PENGHAPUSAN DESA SERTA PERUBAHAN
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 2
Desa dibentuk, digabung. dan dihapus atas prakarsa masyarakat dengan
Pasal 4
- b. bahwa ## BAB I
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- Daerah adalah Kabupaten Batu Bara 1.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah 2 .
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah 4
5. Bupati adalah Bupati Batu Bara
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara. 6 .
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara. 7.
- Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 8
- mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
PEMBENTUKAN,PENGGABUNGAN
DAN PENGHAPUSAN DESA SERTA PERUBAHAN
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Desa dibentuk, digabung. dan dihapus atas prakarsa masyarakat dengan
Tujuan pembentukan, penggabungan, penghapusan dan/atau penataan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
Pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :
- a. Jumlah penduduk;
2. b Luas wilayah;
- c. Bagian wilayah kerja;
- d. Perangkat; dan
- e. Samna danprasarana pemerintahan.
Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemeKaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
Pasal 5
Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemenntahan desa 5 (lima) tahun.
Pasal 6
Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemenntahan desa 5 (lima) tahun.
Pasal 7
Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.
Pasal 8
Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA
BAB III - PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA
Pasal 9
Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat dan ## BAB IV
MEKANISME PEMBENTUKAN,
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
BAB III - PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA
Pasal 10
- (1) Pembentukan desa terjadi karena pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada serta sebagai akibat pemekaran desa
- (2) Pembentukan desa sebagai akibat dari pemekaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan BPD, dengan
BAB III - PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA
Pasal 11
- (1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan melaui desa persiapan yang memerlukan pengesahdn Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (2) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan menjadi desa defenitif setelah adanya pembinaan paling lama 2 (dua) tahun dan memenuhi syarat- syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Penetapan desa persiapan menjadi desa defenitif ditetapkan dengan Peraturan Daerah
BAB III - PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA
Pasal 12
Apabila desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), tidak mampu memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa, dikembalikan dan bergabung kembali dengan desa induk.
BAB III - PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA
Pasal 13
- (1) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.
- (2) Penghapusan dan/atau penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah
BAB III - PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA
Pasal 14
Untuk melaksanakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, Bupati membentuk Panitia yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah.
v
PERUBAHAN STATUS DESA
MENJADI KELURAHAN
BAB III - PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA
Pasal 15
Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan
BAB III - PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA
Pasal 16
Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
BAB III - PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA
Pasal 17
Perubahan status -desa menjadi kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB III - PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA
Pasal 18
- (1) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (3) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BATAS WILAYAH DESA
BAB VI - BATAS WILAYAH DESA
Pasal 19
- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilyah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa dengan Peraturan Desa
BAB VI - BATAS WILAYAH DESA
Pasal 20
- (1) Gambaran umum mengenai kondisi geografi wilayah desa disajikan dalam bentuk Peta Desa.
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - BATAS WILAYAH DESA
Pasal 21
Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, Bupati membentuk Tim Pelaksana/Teknis Penetapan dan Penegasan Batas wilayah Desa.
BAB VII - PEMBAGIAN WILAYAH DESA Pasal 22
Pasal 22
- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun;
- (2) Syarat-syarat pembentukan dusun :
- a. Jumlah penduduk paling rendah 100 jiwa atau 25 Kepala Keluarga;
- b. Luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (3) Pembentukan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku,
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Penetapan: Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal, 25 Mei 2009

Penandatangan: BUPATI BATU BARA

Verifikasi: ttd. OK ARYA ZULKARNAIN

Penetapan: Diundangkan di Lima Puluh Pada tanggal, 26 Mei 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATENBATUBARA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 38
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
## NOMOR 38 TAHUN 2009
## TENTANG
## PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA SERTA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
## I . UMUM
Sejalan dengan penyesuaian pengaturan mengenai desa telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. maka perlu disusun pengaturan mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan status desa menjadi Kelurahan.
Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar Pembentukan, sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Penghapusan dan Penggabungan Desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan tetap sama, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat
Keanekaragaman dalam Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan status desa menjadi Kelurahan memiliki makna disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bemegara
Partisipasi dalam Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan status Desa menjadi Kelurahan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa
Otonomi asli dalam Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan status Desa menjadi Kelurahan memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.
Demokratisasi dalam Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan status Desa menjadi Kelurahan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
Pemberdayaan masyarakat dalam Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan status Desa menjadi Kelurahan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu perlu penetapan Peraturan Daerah mengenai Pengaturan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa.
## II . PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
• Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Pembentukan desa baru wajib memperhatikan jumlah penduduk.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Yang dimaksud dengan 'dihapus" adalah tlndakan meniadakan desa yang ada.
PENJELASAN
Pasal 8
Pembentukan Dusun dapat dilakukan apabila desa yang bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif. t
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan'dihapus' adalah tindakan meniadakan desa yang ada. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Yang dimaksudkan dengan 'memperhatikan saran masyarakat' adalah usulan disetujui paling sedikit dua per tiga penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
PENJELASAN
Pasal 16
Yang dimaksud dengan 'potensi dan kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakafadalah jenis dan jumlah usaha jasa dan produksi, keanekaragaman status penduduk, mata pencaharian, perubahan nilai agraris ke jasa industri dan meningkatnya volume pelayanan.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
## Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri Sipil" adalah Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten. ## Ayat (2) Yang dimaksud dengan 'dikelola oleh Kelurahan" adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan ## Ayat (3) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 13