Unknown Unknown Nomor 32- Tahun 2016 tentang Buton, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Iungsi serta tata kerja Dinas K~pem11daan dan Olahraga Kabupaten Buton; Peraturan Bupati tentang Buton, perlu menetapkan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pernbcntukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten bahwa unt.uk melaksanckan ketentuan Paaal 4 Pcraruran
- l. Pasal 18 ayat (6) Undangundang Dasar Republik Mengingat
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor '.29 'rahun I YbY ten tang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Numoi 4438.);
3. Repubhk Indonesia Nornor 4o:.lS) 89, T;;uul.Jahan Lernb aran Negara Nu111ur 2005 tcntang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 3 Tahun Nomor 4. Undang-Undang
4. Tarnb ah an Lr.mhBr,:,n Negara Republik Indonesia Nomor 5067!; Negara Nomor 148, Kepemuda.an [Lernbar an Indonesia Tahun 2009 Ten tang Republik 2009 Tahun 40 Nornor 5. Undang-Undang
5. 5169); Nomor Negara Republik Indonesia Lernbar an ten tang Republik 6. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2010 Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 13l. Tambahan
7. lJn&lt;fang-llndang Nomor 12 'l'ahun 20Ll tenta.ng Pcmbcntukan Pcraturan Pcrundang-Undangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor l:S'.2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcntang Aparatur Sipil Negara (( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494 )
8. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Uadang-Uudang Nomor 23 Tahun 20i4 tcntang Pemerintahan Daeran [Lernbaran Negara J:&lt;epublik Indonesia Tahun. 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 23 Ta htrn 2014 (Lembaran Negara ten tang Republik Undang-Undang Nomor Pemerintaban Daerah 9.
9. l 0. Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.2016 Nornor 114);
r
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tabun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6 );
12. Peraruran Presiden Nomor 57 Tahun 20 l5 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 101);
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organf se s! dan Tata Kerja Kementcrian Penruda clan Olah raga (Bcrit.a Negara Republik Indonesia 'rahun ~015 Nomor 1925);
4. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 To.hun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjacli Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom [Lernbaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112 );
15. Peraturan Dacrah Ka bu paten Buton Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupazen Buton tahun 2D16 Nomor 116)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN Bl:PATI TENTANG KEDUDUKAN. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPA.TEN BUTON.
BAB D - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah unsur pclaksana urusan pernerintahan dibidang Pemuda dan Olaluaga ya11i; menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olah raga sebagaimana dirnaksud pada ayat (1: dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
BAU ill SUSUNAN ORGANISASI
BAB D - KEDUDUKAN
Pasal 3
- (l) Dinas Kepenrudaan dan Olahraga adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat ( l J terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
- c. Bidang Layanan Kepemudaan dan Keprarnukaan:
- d. Bidang Pcmbudayaan Olahraga;
- c. Bidang Pcningkatan prestasi olahraga,
- f. Sub Bagrari/Seksi;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok .Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
- a. Subbagian perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Umum dan Kepagawaian
- (4) Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :
- a. Seksi Pemberdayaan pemuda dan Kepramukaan
- b. Seksi Pengembangan Pemuda dan kepramukaan
- c. Scksi Infrastruktur dan kcmitraan Pcmuda
- (5) Bidang Pernbudayaan Olahraga sebagaiuraua duuakaud pada Ayat (2) Huruf d terdirt atas :
- a. Seksi Olahraga Pendidikan dan sentra Olahraga
- b. Seksi Olahraga rekreasi, tradisional dan Layanan Khusus
- c. Seksi kernitraan dan Penghargaan Olahraga
- (6) Bidang peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada Ayat 12) Huruf e terdiri atas :
- a Seksi Pembibitan, IPTEK dan tenaga Keolahragaan
- b, Seksi Promosi Olahraga dan Olah raga Prestasi
- c, SP.ksi Srandarisasi dan infrastruktur olahraga
- (7) Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan clan Olahraga tercanturn dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Pcraturan Bupati ini

## Pasal 4

- (1) Sekretariat scbagaimana dimaksud dalam. pasul 3 oyo.t (2) huruf b, dipimpin olch scorang Sckrctaris yang berada dibawah dan bcrtanggungjawab kepada Kq,ala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud daJam pasal J ayat (2) huruf c.huruf d.hurut' e, huruf f, dan huru.f g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas :nelalui Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpi.r. oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Scksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5). Ayat (fi), AyM (7), ,fan Ayar (81 dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kcpala Bidang maelng-maaing.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 5

- urusan dibidang (I) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pernerintahan menjadi kewenangan daerah Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagairnana climaksud pada Ayat ( l} menyelenggarakan fungsi :
- a. pcrurnusan dan pcnctapan kcbijakan di bidang lRyRmm kepernurlann. pembudayaan olahraga, dan peninzkatan prcstasi olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang layanan kepemudaan. pembudayaan olahraga, dan penmgkatan prestasi olahraga;
- c. koordinaei pclaksariaan rugaa, pcmbiriaan do.n pernberiar, tl11k11ngAn Arlministrasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang .ayanan kepemudaan. pembudayaan olahraga, dan peuingkatan prcataei olahraga;
- e. pcngelolaan barang m.il.i.k/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Dinas Pernuda dan Olahraga; dan
- f. pengawa.san atas pelaksanaan tugas di lingkungan Diuas Pemuda dan Olah raga.

## Bagian Kedua Kepala Dinas

## Pasa16

- (1) Kepala Dinus mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan pcmcnntahan yan~ ruenjadi kewenangar; daerah dibido.ng Ketnhanan Pangan hP.rn7.a.sk~n otonomi daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang Ketahanan pangan serta :nembina hubungan kerja dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (l} menyelenggarakan fungsi:
3. a Pcrumusan kebijakan tek:rus di bidang Kepemudaan dan Olahraga
4. b, Pengkoordinasian pernberian perizinan &lt;lan pelaksanaan pclayarian umum
5. c, Pelaksanaan pembinaan terh adap UPTD da"l. kelompok jabatan fungsional
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan dibidang kesekretariatan dinas
- e. Penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya;dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

## Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas rnenyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pernbinaan, dan pernberian dukungan administrasi kcpada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pernuda dan Olahraga.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksana.kan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Ulahraga;
4. I.,, koordlnasi dan penyueunan rcrtcarra dan program Dirras Pemuda clan Olahraga;
- c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pernerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisae; dan ta.ta laksaria, kerja s1&gt;mA, cis,n hu hungrm rnasyarakat;
- e. koordinasl dan penyusunan peraturan perundangundangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. petaksanaan tugas Jam yang diberikan oleh Kepa,a Dinas I'emuda dan Olahraga.

## Pasal 8

Kepala Sub Bagian perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordmasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, keuangan, serta pelaksanaan pcuataan organlaasi
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja;
- d. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana; clan
- e. menyiapkan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga

## Pasal9

Kepala Sub Bagian Umum, kepegawaian clan Keuangan sebagaimana, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat dan arsip, eW.U1i11l:sU c:usi kepegawaiau,
- b. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis,
- c. melaksanakan penyusunan anggaran, mengelola, adrninistrasi keuangan dan perbendaharaan..
- d. Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi teknis administrasi umum
- e. Melaksanakau pcmbinaan, pc.ngcndalian serta adminjstrasi urwsan kepegawaian
- f. Melaksanakan urusan perlengkapan clan pengelolaan BMN
7. g, Melaksanakan dan mengelola rumahtangga dan ketataudahaan
- h. Melaksanakan hubungan masyarakat clan system informasi

## Bagian Keern pa L

Didang Layanan Kcpcmuclaan dan Kcpramukaan

## Pasal 10

- (I) Kepala Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pernuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- da1am ayat 1 dan Kepramukaan cimaksud pada (2) Kepala Bidang Kepemudaaan melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan Iungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda dan kepramukaan;
- keprnmukaan; pernuda dan Infrascruktur d,UJ serta b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pernuda, pengembangan pemuda,
- c. penytrsurian norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pern berdayaan pernnda, pengornhangan pemuda, serta infrastruktur dan kernitraan pemuda dan kepramukaan;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pernuda, serta infrastruktur dan kernitraan pemuda dar: kepramukaan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pernuda, pengernbangan pemuda, serta infraetruktur dan kcmitraan pcmuda dan kcpramukaan:
- f. pelaksanaan evalwasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, perigembangan pernuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda dan kepramukaan:
- g. pelaksanaan administrasi: dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 11

Kepala Seks] Pernberdayaan Perrmda dan keprarnukaan rnempunyai tugas :

- a. melaksana.kan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan k:riteria
- c. rnelaksanakan birnbingan ieknis dan supervisi,
- d. mclaksunakan pemantauan, analisis dan evaluasi,
- e. melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang Pernberdayaan ?emuda dan pramuka

## Pasal 12

Kepala Scksi Pengembangan Pemuda dan kepramukaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan,
- b. mcnyuaun norma, standar, prosedur, dan kriteria,
- c. melaksanakan bimbingari teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
4. bidang di d. me.aporkan pelak:sanaan kebijakan Pengembangan Pemuda.

## Pusal 13

Kepala Seksi lnfrastruktur dan kemitraan Pemuda mernpunyai tugas:

- a. melaksanakan perurm.san kebijakan, koordtnasi dan sinkronieasi pclaksanaan kcbijakan
- b. penyusunan norrna, st1mrl11r, prosedur, dan kriteria
- c. pembenan bimbmgan teknis dan supervisi, dan pemantauan, ana!isis, evaluasi, dan
- b. pelaporan pelaksanaan ke:C,ijo.kan di bidcng fnfrastruktur dan Kemitraan Pemuda;

## Bagian Kelima Bidang Pembudayaan Olahraga PasAI 14

- (1) Kepala Bidang Pernbudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bi.dang pcngelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pernbinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, peugerubangan olahraga tradisional tl.:111 layanan khusus serta kemitraan dan pengbargaan olahraga.
2. i2J Dalam rr.elaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam pasal 14, Bidang Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi :
- a. perunrusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pcndidikari dan pcngclolaan pcmbinaan ecntra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengernbangan olahraga tradisiona I dan layanan khusus. serta kernitraan dan penghargaan olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pernbinaan sentra otahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengcmbangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan clan penghargaan olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pcngclolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan aentra o.ahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusrrs, serta kemitraan dan pcnghargaan olahraga;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan scntra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengclolaan olahraga pendidikan dan pcngclolaan pcrnbirraan ecnrra olnhraga, pengelolaan olahrugo rekreasi, pengcmbangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemirrann dan penghargaa n olahraga;
8. [. pelaksanaan evaluasi dan pe.aporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan
9. olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kernitraan dan penghargaan olahraga;
- g. pelaksanaen ac:hninislra,si Keµttla Bi&lt;lw1g Pernbudayaan Olahrnga; don
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pernuda dan Olahraga.

## Pasal 15

Kcpala Scksi Olahraga Pcndidikan dan Scntra Olahraga mempunyai tugas :

- sinkronisasi dan koordinasi kebiiakan, a. melaksanakan perumusan
- b. melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan
- pdc1 µunr.u olahraga c. memantau , rueriganalisie, sueugevaluaai, Ll.atJ pelaksarraan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan dan sentra olahraga.
- bi dang d. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di pengelolaan olahraga pendictikan dan pembinaan sentra
- e. Menyusun Iaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan .sentra

## Passi! ln

Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Laya.nan Khusus mempunyai tugas:

- norma, srandar, -pro~clur, dan kriteria, pemberian bimbingo.n teknis dun supervise; kebijakan, koordinasi dan kebijakan, penyusunan melaksanakan perumusan sinkronisa.si pela.ksanaan a.
- melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus. dan mengevaluasi, menganalisis, b. rnemantau,
- c. Menyiapkan penyusunan norma dan standar di bidang pcngelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olA.hrng;, nskrP.;ii:.i tr"1rlision;,1 do.n lo.yo.nan Ichueue

## Pasal 17

KepaJa Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai tugas:

- program dan kegiatan Kerjasarna, Penelitian dan Promosi Industri; bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, a. Menyiapkan
- kerjasama.Penelitian dan Promosi industri ; Fasilitasi Bahan-bahan bimbingan teknis b. menyiapkan
- c. Menginventarisasi, menyusun dan menyajikan laporan mengenai kegiatan Penelitian dan Promosi industri ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

## Bagia.u Keeuam

Bidang I'cningkatan Prcstasi Olahraga Paeal 18

- (1) Kepala Bidang Peningkatan Prstasi Olahraga mempunyai tugas :
2. Menyelenggarakan perumu:mn kebijakan serta koordinasi dun sinkrorusasl pelaksanaan kebijakan di b'dang pembibitan, iptek olahraga dan, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
- 12) Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Peningkutan Presto.si Olahragu menjalarikan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolnhrngaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan intrastrukrur olahraga,
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pernbibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
- c. pcnyusunan norma, standar, proscdur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
- d. pemantauan, analisis, evaluasi. dan pelaporan di bidang pembibiran, iptek, dan tenaga keolahragaan, promos'

olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.

- e. pemberian birnbingan teknis dan supervisi di bidang pernhihitan, iprr-k, &lt;l::in tenaga keolabr'agaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastrukrur olahraga.
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
3. i-restasi Olahraga; dan g. pclaksanaan adrniriistre si Kcpala Bidang Peningkatau
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

## Pasal 19

keolahragaan. superv1s1, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pclaksanaan kcbijakan di bidang pcmbibitan, IPTEK, dan tcnaga Kepala Seksi Pernbibitan, TPTEK, dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar. prosedur, dan k.riteria. pemberian bimbingan tek.nis dan

## Pasal 20

Kepala Seksi Prornosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas:

- a. rncnyiapkan pem m11AA.n k~hij~k,m fasilit,osi tii hin,onz pembibitan, IPTEK, clan tenaga keolahragaan;
- b. mcnyiapkan koordinasi dan sinkroniaasi pclaksanaan kcbijakan di bi,ho1.11l:\ pem bi bitau, IPTEK, dan teuaga keolalu agaan;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dankriteria di bidang pembibitan, IJ:'fl!;K, dan tenaga keolahragaan;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, fPTEK, dan tenaga keolahragaan; dan
- e. memantau analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pernbibitan, IPl'EK, dan tenaga 1&lt;.eolahragaan.

## Pasal 21

Kepala Seksi standarisasi clan infrastruktur mernpunyai tugas:

- a. melaksanakan perurnusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
- b. mcnyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
- c. mcmarrtau , menganalisis, rueugevaluasi, dan rnelaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga.

## BABY

## TATA KERJA

?asal 22

Setiap unsur di Lingk:ungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalarn melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, intcgrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sendiri maupun dalam hubungan antar Dinas Kepemudaan dan Olah raga dengan Perangkat Daerah dan / a tau lembaga Lain yang terkait.

## ?asal 23

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanagungiawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan mernberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketenruan Peratriran Perun dang· U ndangan

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

## Pasal 25

At"'" cfasl'lr pertirnbangan daya guna dan hasil guna setiap pejabat di lingkungan Dino.s Kepemudo.un do.n Olahraga dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di i.Jawalmya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BABVI

## ESELO:'lf, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN

## Bagian Kesatu

## £selon

## Pasal 26

- ( 1) Kepala Din as mer-upakan jabatan struktural eselon lib atau jabatan pimpinari tinggi pratama.
- 12) Sekretaris Dinas merupakan jabatan strukurat eselon lUa atau jabatan administrator.
- i3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon lllb atau jabatan administrator.
- 14) Kepala subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa ataujabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupa.kan jabatan struktural eselon !Vb atau jabatan pengawas.

## Bagian Kedua

## Pengangkotan dan Pemberhentian

## Pasal 27

- \1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud padu ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan

## BAB Vil

## PEMBIAYAAN

## Paaal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan uutuk pelaksanaan tugas clan fungsi dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga clibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja n::i.P.mh sehagairnana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kepemudaan clan Olah raga dapat dibcrikan bantuan pembiayaan eesuui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## l:lAB Vlll

## KETENTUAN LAfN-LAIN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

## Pasal 30

- (1) Di Lingkungan Dinas kepemudaan clan Olahruga dapat dibentuk UPI'D scsuai dengan kebutulian dan besarnya beban kerja berdasarkan f'eraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 12) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana ciimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri,

## Pasal 31

Di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat dibentuk kelompok iabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangar; yang berlaku.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ,°12

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

## P&lt;1sal 33

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibenruk ietap mP.1,:,ks,:,n::ikirn tngas dan fungsinya sampai dengan ditctapkannya Peraturon Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimakasud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan seiak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

## BABX

## PENUTUP

## Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buron

Nomor 30 Tahun 2013 tentcmg Korludukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tatu Kerja Dinos Pendidikan Kabupatcn Buton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pa.sal 35

Peraturan Bupati in: mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

| PARAF | PARAF | PARAF |
| ~~ | ~~ | |
| ~-!J | ~-!J | • |
| ~·S· | ~~~a' | |
| ~ | \~ | ~ |
| ~ | ~~ | j |

Ditetapkan di Pas a r w a j o pada tanggal 1.3 Oktober 2016


'

## BABX

## PENUTUP

## Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupa.ti Buton

Nomor ~O Tahun ?O 1 cl ten tang Kedudukan, Togas Pokok Pungei dan Tata Kcrja Dinas Pcnclidikan Ka.bupaten Duton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengerahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

| PARAF | PARAF |
|-------------------|---------|
| ~ 2, | |
| ~\- · \?et"o91dl~ | |
| \I:~. ~ | ~ |
| ~~- ~,3 | J |

SAMSU UMAR ABDUL SAJIIUN

Cap/TTD

BUPATI BUTON,

Ditctapkan di P a s a r w a j n pada tanggal ~3 Oktober 2016


Pembina l Jtama Mnda, IV [c: Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KARIJPATF:N RUTON TA HUN ?.016 NOMOR .1?.-.1 ...

i

Pasarwajo

,t ct-,oe,t,\'1-

2016

S DAERo\H KABUPATEN,

Diundangkan

pada tanggal

Pit. SEKRETA