PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Mengingat
2. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERANGKAT DESA. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemeerintahan yang mewakili kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Bagian Kesatu Kedudukan, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Larangan BPD
Pasal 2
BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Pasal 3
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Pasal 4
Badan Permusyawaratan Desa berhak:
- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 5
Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/ atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Anggota Badan Pennusyawaratan Desa wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
Pasal 7
Anggota Badan Pennusyawaratan Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. se bagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/ atau
1. menjadi anggota dan/ a tau pengurus organisasi terlarang .
Bagian Kedua
Pembentukan BPD
Pasal 8
- ( 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa
Pasal 9
Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tarn.at sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir terhitung pada saat musyawarah wilayah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Keterangan Kepala Desa dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
1. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun.
- J. tidak pernah terlibat kasus narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan surat pengadilan.
- k. tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal dan derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/ suami dan menantu.
Pasal 10
- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan
Pasal 11
- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 ( satu) orang wakil ketua, dan 1 ( satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
Bagian Ketiga Pengisian Keanggotaan BPD
Pasal 12
- ( 1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
Pasal 13
- (1) Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang unsur Perangkat Desa;
- b. 2 (dua) orang dari unsur Lembaga Kemasyarakatan;
- c. 2 (dua) orang dari unsur BPD dari masa jabatan sebelumnya;
- b. 2 (dua) orang dari unsur tokoh/pemuka masyarakat.
- (2) Susunan panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
- c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
- d. 4 (empat) orang anggota.
Pasal 14
Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertugas:
- a. menentukan jumlah anggota BPD dan rasio keterwakilan setiap anggota BPD;
- b. menyusun jadwal kegiatan pembentukan BPD;
- c. menyusun anggaran pembentukan BPD;
- d. membuat berita acara hasil Musyawarah;
- e. melaksanakan musyawarah penetapan calon anggota BPD;
- f. menerima dan meneliti kembali persyaratan administratif calon anggota BPD;
- g. melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD kepada Kepala Desa.
Pasal 15
- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh bupati.
Pasal 16
- (1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.
Bagian Keempat
Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPD
Paragraf 1 Susunan Organisasi BPD
Pasal 17
- (1) Susunan Organisasi BPD terdiri atas:
- a. Pimpinan; dan
- b. anggota.
- (2) Pimpinan BPD terdiri dari:
- a. ( 1) satu orang ketua;
- b. (1) satu orang Wakil ketua; dan
- c. ( 1) satu orang sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
Paragraf 2 Tata Kerja
Pasal 18
- (1) Dalam melaksankan kewenangan, fungsi, kedudukan hak, dan kewajibannya BPD wajib menerapkan prinsip koordinasidan konsultasi an tar anggota BPD, Pemerintah Desa maupun Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi, Pimpinan BPD dibantu oleh seorang unsur staf Desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa yang diperbantukan kepada Pimpinan BPD yang disebut Kepala Urusan tata Usaha BPD.
-
.;/' .,
- (3) Pimpinan BPD mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja dan pembagian kerja kepada anggota BPD;
- b. memimpin rapat-rapat BPD dan menyimpulkan hasil rapat yang dipimpinnya;
- c. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak anggota yang bersangkutan;
- d. melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
Bagian Kelima Peraturan Tata Tertib BPD
Pasal 19
- (1) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat:
- a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
- b. tempat musyawarah;
- c. jenis musyawarah; dan
- d. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
- c. ta.ta cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati.
- e. Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi: penyusunan notulen rapat, penyusunan berita acara, format berita acara, penandatanganan berita acara, dan penyampaian berita acara.
Bagian Kesepuluh Keuangan dan Administrasi BPD
Paragraf 1 Keuangan BPD
- (1) Pimpinan dan anggota. BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota. BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteta.pkan dalam APBDesa.
- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteta.pkan setiap tahun dalam APBDesa.
Paragraf 2 Administrasi
- ( 1) Kegiatan BPD secara administratif dilaksanakan oleh sekretaris BPD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sekretaris BPD dibantu oleh perangkat desa.
Bagian Kesebelas
Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota. BPD
Paragraf 1 Mekanisme Pemberhentian Anggota. BPD
- (1) Anggota. Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. perminta.an sendiri; ata.u
- c. diberhentikan.
- (2) Anggota. Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggota.an;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan ata.u berhalangan teta.p secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota. Badan Permusyawaratan Desa; ata.u
- d. melanggar larangan sebagai anggota. Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pemberhentian anggota. Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati ata.s dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota. Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteta.pkan dengan keputusan bupati.
Paragraf
2
Pergantian An tar W aktu
- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh calon anggota BPD antar waktu.
- (2) Masa Jabatan anggota BPD Pengganti Antar waktu (PAW) adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Pergantian Antar Waktu anggota BPD berasal dari wilayah anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sesuai daftar urut calon tetap.
- (4) Apabila tidak ada calon anggota BPD Antar Waktu dari wilayah yang akan digantikan, dapat digantikan dari wilayah lain atau ditempuh dengan cara musyawarah mufakat.
- (5) Pengganti Antar Waktu (PAW) yang menggantikan anggota BPD yang menjabat unsur pimpinan BPD tidak secara langsung menjadi pimpinan BPD.
Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah usul penggantian anggota BPD diterima, Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan anggota BPD.
- (1) Apabila pimpinan BPD her enti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
Bagian Keduabelas
Musyawarah Desa
- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilit.asi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
1. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan tata tertib BPD diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam Mekanisme Kerja BPD
Pasal 20
- (1) Untuk melaksankan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPD membuat program kerja.
- (2)
Pasal 21
- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) darijumlah anggota BPD.
- (3) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya ¥2 (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan
Pasal 22
- (1) Untuk melaksanakan penyerapan aspirasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, BPD mengadakan pembagian tugas kepada anggota sesuai dengan wilayah keterwakilannya.]
- (2) menampung hasil penyerapan aspirasi dari anggota.
- (3) menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah.
- (4) Menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kesembilan
Hubungan Kerja BPD dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
Pasal 24
- (1) Pimpinan dan anggota. BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota. BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteta.pkan dalam APBDesa.
Pasal 25
- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteta.pkan setiap tahun dalam APBDesa.
Paragraf 2 Administrasi
Pasal 26
- ( 1) Kegiatan BPD secara administratif dilaksanakan oleh sekretaris BPD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sekretaris BPD dibantu oleh perangkat desa.
Bagian Kesebelas
Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota. BPD
Paragraf 1 Mekanisme Pemberhentian Anggota. BPD
Pasal 27
- (1) Anggota. Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. perminta.an sendiri; ata.u
- c. diberhentikan.
- (2) Anggota. Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggota.an;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan ata.u berhalangan teta.p secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota. Badan Permusyawaratan Desa; ata.u
- d. melanggar larangan sebagai anggota. Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pemberhentian anggota. Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati ata.s dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota. Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteta.pkan dengan keputusan bupati.
Paragraf
2
Pergantian An tar W aktu
Pasal 28
- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh calon anggota BPD antar waktu.
- (2) Masa Jabatan anggota BPD Pengganti Antar waktu (PAW) adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Pergantian Antar Waktu anggota BPD berasal dari wilayah anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sesuai daftar urut calon tetap.
- (4) Apabila tidak ada calon anggota BPD Antar Waktu dari wilayah yang akan digantikan, dapat digantikan dari wilayah lain atau ditempuh dengan cara musyawarah mufakat.
- (5) Pengganti Antar Waktu (PAW) yang menggantikan anggota BPD yang menjabat unsur pimpinan BPD tidak secara langsung menjadi pimpinan BPD.
Pasal 29
Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah usul penggantian anggota BPD diterima, Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan anggota BPD.
Pasal 30
- (1) Apabila pimpinan BPD her enti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
Bagian Keduabelas
Musyawarah Desa
Pasal 31
- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilit.asi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
1. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan tata tertib BPD diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam Mekanisme Kerja BPD
- (1) Untuk melaksankan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPD membuat program kerja.
- (2)
- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) darijumlah anggota BPD.
- (3) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya ¥2 (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan
- (1) Untuk melaksanakan penyerapan aspirasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, BPD mengadakan pembagian tugas kepada anggota sesuai dengan wilayah keterwakilannya.]
- (2) menampung hasil penyerapan aspirasi dari anggota.
- (3) menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah.
- (4) Menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kesembilan
Hubungan Kerja BPD dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
- (1) Hubungan Kerja antara BPD dan Kepala Desa bersifat kemitraan dan koordinatif.
- (2) Hubungan Kerja antara BPD dan Lembaga Kemasyarakatan bersifat kemitraan.
BABm PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu Umum
Pasal 32
- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (6) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Kepala Urusan.
Pasal 33
- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta
Pasal 34
- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ·huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.·
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
Pasal 35
- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja, dan uraian tugas perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagi.an Kedua
Pengangkatan Perangkat Desa
Pasal 36
- ( 1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Toban Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
- f. berkelakuan baik;
- g. tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya
Pasal 37
Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sebagai berikut:
- a. tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun.
- b. tidak pemah terlibat kasus narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan surat pengadilan.
r:
- c. tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal dan derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/ suami dan menantu.
Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan Paragraf 1 Pembentukan Panitia
Pasal 38
- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurangkurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan
Pasal 39
- ( 1) Kepala Desa menetapkan Keputusan ten tang Pengangkatan Perangkat Desa Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima persetujuan dari Camat.
- (2) Kepala Desa melantik Perangkat Desa yang bersangkutan Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan.
- (3) Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah atau janji pada saat pelantikan.
- (4) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"
Pasal 40
- ( 1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten, APBDesa dan sumber lain yang sah.
Bagian Keempat Kedudukan Keuangan
Pasal 41
- ( 1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap yang diterima Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 42
- (1) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan
Pasal 43
Perangkat Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
1. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- J. ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah;
r:
- k. melanggar sumpah/ janji jabatan; dan
1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 44
- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
Bagian Keenam
Pemberhentian Perangkat Desa
Paragraf 1 Pemberhentian
Pasal 45
- ( 1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana
Pasal 46
- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan/ atau
BABV KETENTUANPENUTUP
Pasal 51
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Pennusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 52
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 2016 RTJPATI KERTNCI. ~ZRL

Penetapan: Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 2016 Qu'VD~ OTO ~ A T."T'\" TI KERIN CI ' AFRIZAL. HS NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINS! JAMBI : ( ... /2016) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2016 NOMOR