PERATURAN DAERAH KABUP ATEN SABU RAIJUA Nomor 20 Tahun 2009 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEW AN PENGURUS KO RPS PEGA WAI REPUBLIK INDONESIA KABUP ATEN SABU RAIJUA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
~:.
PERATURAN DAERAH KABUP ATEN SABU RAIJUA NOMOR 20 T AHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEW AN PENGURUS KO RPS PEGA WAI REPUBLIK INDONESIA KABUP ATEN SABU RAIJUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA,
- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan Korps Pegawai dibentuk Korpri Menimbang
2. administrasi terhadap pelaksanaan tugas kepengurusan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Sabu Raijua perlu Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Sabu Raijua;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tetang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi dan Kabupaten/Kota maka Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Sabu Raijua merupakan bagian dari Perangkat Daerah, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Sahu Raijua .
- I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
\
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 197 I tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia, Propinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sabu Raijua. (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor I);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
dan
BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SABU RAiruA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sahu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sahu Raijua.
..
3. Bupati adalah Bupati Sahu Raijua.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sabu Raijua.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
6. Dewah Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRJ Kabupaten Sabu Raijua.
7. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sahu Raijua.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sahu Raijua.
9. Jabatan Struktural adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin satu organisasi yang disamakan dengan organisasi pemerintah daerah.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sahu Raijua.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
- (I) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari SK.PD secara operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis operasional dan administrasi umum dalam mendukung pelaksanaan Program Kerja Dewan Pengurus KORPRI dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
·
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengkoordinasian kegiatan Dewan Pengurus Kabupaten.
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus KORPRI.
- c. Pelaksanaan tugas Iain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Dewan Pengurus KORPRI.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari :
'\
- a. Sekretariat.
- b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama.
- d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- c. Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing satuan organisasi di atur dengan Peraturan Bupati
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Seba pada tanggal 5 September O I I ,...,..-~\_ HKABUPATEN SABU RAIJU/\, LEMBARANDAERAH KABUPATEN SABU RAUUA TAHUN 2011 NOMOR 20 ## BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Penetapan: Ditetapkan di Seba pada tanggal 25 Agustus 20 I I
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BABY TATAKERJA

## Pasal 7

Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah dan dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Pasal 8

- (1) Sekretaris Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama, Kepala Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani serta Kepala Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sekretaris berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Sekretariat.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berJaku.
4. ( 4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertangungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

## Pasal 9

- Apabila Sekretaris KORPRI berhalangan dan/atau menjalakan tugas-tugas lain keluar daerah, maka yang menjadi pejabat yang mewakili adalah kepala sub bagian yang ditunjuk.

## BABVI PENGANGKAT AN DAN PEN.IBERHENTIAN

## Pasal 10

Sekretaris KORPRI dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Diundangkan di Seba pada tanggal 5 September O I I

,...,..-~\_

HKABUPATEN

SABU RAIJU/\,

LEMBARANDAERAH KABUPATEN SABU RAUUA TAHUN 2011 NOMOR 20


## BAB VII KETENTUANPENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba pada tanggal 25 Agustus 20 I I


## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

## NOMOR 20 TAHUN 2011

## TENT ANG

## ORGANISASI DANT ATA KERJA SEKRET ARIAT DEW AN PENGURUS KORPS PEGA WAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SABU RAIJUA

- I. UMUM

KORPRI merupakan wadah berhimpun Pegawai Negeri Sipil sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari.

Pembinaan jiwa korps, yang dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas KORPRI perlu dibentuk organisasi yang mampu memberikan dukungan teknis operasional dan adminstratif.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sahu Raijua.

## II. PASAL DEMI PASAL

- -Pasal 1 Cukup Jelas
- -Pasal 2 Cukup Jelas
- -Pasal 3 Cukup Jelas
- Pasal 4 Cukup Jelas
- -Pasal 5 Cukup Jelas
- -Pasal 6 Cukup Jelas
- -Pasal 7 Cukup Jelas

..

- -Pasal 8 Cukup Jelas
- Pasal 9 Cukup Jelas
- -Pasal IO Cukup Jelas
- -Pasal 11 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 20