PERATURAN BUPATI RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2016, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus yang belum cukup tersedia/belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan cara (berlaku 1 April 2016)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
a.
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2016, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus yang belum cukup tersedia/belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan penjabaran APBD
- b. bahwa dalam Tahun Anggaran berjalan 2016 terdapat kegiatan mendesak untuk dilaksanakan, yaitu penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat dan keikutsertaan dalam MTQ Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah serta kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat XIII, Harl Kesatuan Gerak PKK ke-44 dan Harl Keluarga ke-23 Tahun 2016 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kotawaringin Barat, namun anggarannya tidak tersedia dalam APBD murni Tahun Anggaran 2016;
[
SALINAN
]
Mengingat
- c. bahwa untuk penyediaan anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah·'menerbitkan surat Keputusan Nomor: 05 Tahun 2016 tanggal 22 Maroc 2016 tentang Persetujuan Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 berdasarkan hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan,;.,Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 22 Maret2016;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai ··· dasar pelaksanaan pergeseran anggaran yang telah meridapat persetujuan dari PPKD atau Sekretaris\Daerah dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. .
4. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II.di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang. Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ·
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara'Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repµblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ·
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah ·dan Retribusi Daerah 1 :(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang: -Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ·tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200q Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Noinor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah\_(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah '{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); ·
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun. 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repriblik Indonesia Tahun · 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2Q06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dru.am Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 541);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun. Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah ·· dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Da~rah Tahun Anggaran 2016;
26. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 12);
29. Peraturan Bupati: 1 Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan -Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 5);
Menetapkan
30. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 05 Tahun 2016 Persetujuan Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dap. Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016.
MEMUTUSKAN : .
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal I
•
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringn Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran··Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016:(Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut:
1. Pasal l diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:
1. Pendapatan Daerah
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah Jumlah Pendapatan Daerah
Rp.
Rp. 891.340. 701.000,00
Rp.
132.681.689.000,00
232. 757 .820.000,00
Rp
1.256.780.210.000,00
2. Belanja Daerah
- a. Belanja Tidak Langsung
| 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Bunga 3) Belanja Hibah 4) Belanja Bantuan Sosial 5) Belanja Bagi Hasil 6) Belanja Bantuan Keuangan 7) Belanja Tidak Terduga | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | 450.474.587.000,00 1.050.000.000,00 14.601.173.000,00 660.000.000,00 4.448.006.600,00 127.914.399.400,00 1.350.000.000,00 Rp. | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | 600.498.166.000,00 | |
| b. Belanja Langsung | b. Belanja Langsung | b. Belanja Langsung | b. Belanja Langsung | b. Belanja Langsung |
| 1) Belanja Pegawai | Rp. | 74.538.770.138,00 | | |
| 2) Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 231.030.800.716,00 | | |
| 3) Belanja Modal | Rp. | 325.828.974.646,00 | | |
| Jumlah Belanja Langsung | | Rp. | 631.398.545.500,00 | |
| Jumlah Belanja Daerah | | | Rp. | 1.231.896.711.500,00 |
| Surplus / (Defisit) | | | Rp. | 24.883.498.500,00 |
| Penibiayaan Daerah | Penibiayaan Daerah | Penibiayaan Daerah | Penibiayaan Daerah | Penibiayaan Daerah |
| a. Penerimaan Pembiayaan | | Rp. | 15.616.501.500,00 | |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | | Rp. | 40.500.000.000,00 | |
| Jumlah Pembiayaan Neto | | | Rp. | (24.883.498.500,00) |
| Sisa Lebih / (Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Sisa Lebih / (Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Sisa Lebih / (Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. | 0,00 |
•
2.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


BAMBANG PURWANTO

Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 1 Juni 2016

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,


## MASRAl&gt;IN

Salinan KEPAL BUPATEN KOTAWARINGIN BARATTAHUN 2016 NOMOR: 20 an aslinya UKUM,

M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si NIP. 19600429 199311 1 002