PERATURAN BUPATI MA Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENENTUKAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
S A L I N A N
B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENENTUKAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT SERTA BESARAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
: a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Pasal 14A ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut dan berdasarkan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu untuk mengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk menentukan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut serta Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut serta Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 11);
Menetapkan :
M E M U T U S K A N :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENENTUKAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT SERTA BESARAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalan Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelengggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji ## BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
tinggi;
sedang; dan
- c. rendah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja PNS Daerah.
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Bagi Hasil Pajak Provinsi serta Dana Alokasi Umum.
- (3) Belanja PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) terdiri atas Gaji dan Tunjangan Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Beras, dan Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah data Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran berjalan/berkenaan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :
- a. diatas Rp. 400.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. antara Rp. 200.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. dibawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah rendah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang refresentasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali uang refresentasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang refresentasi Ketua DPRD ditambah 2 1/2 (dua seperdua) kali uang refresentasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang refresentasi Ketua DPRD ditambah 1 1/2 (satu sepersatu) kali uang refresentasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Kelompok kemampuan keuangan daerah untuk Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 ## BAB III
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut ## BAB IV
PENGANGGARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD serta menyusun anggaran Belanja Penunjang Operasonal (BPO) Pimpinan DPRD secara kolektif
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 9 huruf a dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasonal (BPO) Pimpinan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Pos DPRD dan Pos Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan ke dalam jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH dan rincian objek Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD pada RKA BTL DPRD.
- (3) Penganggaran Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan ke dalam jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan rincian objek Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD pada RKA BTL Sekretariat DPRD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggungjawab atas pengelolaan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/pengguna barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
- a. Kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangai oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; dan
- b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani Pakta Integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD dibuktikan dengan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut serta Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari. pada tanggal 3 Januari 2017

Penandatangan: BUPATI TANAH LAUT, H. BAMBANG ALAMSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 3 Januari 2017

Penandatangan: ## Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ## H. SYAHRIAN NURDIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 5