PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 19 Tahun 2015 tentang PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 15 April 2015)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032, perkembangan kawasan industri, pemukiman, perkantoran pemerintah/swasta, komersial dan peruntukan kegiatan lainnya perlu diantisipasi dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar terdapat perimbangan dan kesesuaian fungsi kawasan baik budidaya maupun lindung;
- b. bahwa untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang, setiap kegiatan pemanfaatan ruang harus memiliki izin pemanfaatan ruang dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan ruang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Banyuwangi.
4. Mengingat : 1.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377).
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724).
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490).
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025).
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959).
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966)
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068).
13. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168).
14. Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188).
15. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
16. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280).
17. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492).
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4626).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5004).
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103).
24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160).
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5185).
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230).
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285).
28. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
29. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah.
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.
35. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/ PERMEN/M/2008 Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman.
36. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.
37. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
38. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang.
39. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Ijin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah.
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.
41. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
42. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib di Lengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031.
44. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Provinsi Jawa Timur.
45. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan UKL dan UPL.
46. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/53/KPTS/013/ 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan pengendalian Ketat Skala Regional Provinsi Jawa Timur.
47. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penerapan Amdal dan UKL-UPL Bagi Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Banyuwangi;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
53. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyediaan Tempat pemakaman Umum untuk Perumahan dan Permukiman.
MEMUTUSKAN:
BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN
Menetapkan: PERATURAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk dan diberi pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk menerbitkan perizinan di bidang pemanfaatan ruang.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Banyuwangi adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten Banyuwangi.
10. Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten adalah penjabaran dan operasionalisasi pelaksanaan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan/atau rencana detail tata ruang kabupaten.
11. Kawasan pengendalian ketat ( High Control Zone ) merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin proses pembangunan berkelanjutan.
12. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
13. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi daerah milik jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
16. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi dalam rangka pemanfaatan lahan ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan legalitas terhadap pemanfaatan ruang, pengawasan, pengendalian dan menertibkan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
- a. mewujudkan ketertiban pemanfaatan ruang untuk tercapainya keserasian dan kelestarian lingkungan;
- b. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- c. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
- d. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
KAWASAN PENGENDALIAN KETAT
BAB III - KAWASAN PENGENDALIAN KETAT
Pasal 3
- (1) Kawasan pengendalian ketat ( High Control Zone ) merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, dan menjamin proses pembangunan berkelanjutan.
- (2) Kawasan pengendalian ketat ( High Control Zone ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kawasan pengendalian ketat kewenangan propinsi; dan
- b. Kawasan pengendalian ketat kewenangan kabupaten.
BAB III - KAWASAN PENGENDALIAN KETAT
Pasal 4
- (1) Kawasan pengendalian ketat kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kawasan perdagangan regional;
- b. wilayah aliran sungai, sumber air dan stren kali dengan sempadannya;
- c. kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarian lingkungan hidup meliputi kawasan resapan air atau sumber daya air, dan kawasan konservasi hutan bakau;
- d. transportasi terkait kawasan jaringan jalan, perkeretaapian, dan area/lingkup kepentingan pelabuhan;
- e. kawasan untuk kegiatan yang menggunakan bahan baku dan/atau mempunyai pengaruh antar wilayah di Jawa Timur;
- f. kawasan untuk kegiatan yang mengubah rona wilayah dan administratif Jawa Timur; dan
- g. kawasan lainnya yang dianggap memenuhi kriteria kawasan pengendalian ketat.
- (2) kawasan perdagangan regional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan tempat yang dipergunakan untuk aktivitas perdagangan antar wilayah yang didorong untuk memenuhi kebutuhan regional dan/atau nasional.
- (3) wilayah aliran sungai, sumber air dan stren kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi WS Baru - Bajulmati yang terdiri dari DAS Baru, DAS Glondong, DAS Bajulmati, DAS Bomo, dan DAS Blambangan.
- (4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang harus dikendalikan pemanfaatannya terdiri dari:
- a. Lokasi kawasan Hutan Lindung;
- b. Lokasi kawasan konservasi meliputi Taman Nasional Meru Betiri, dan Taman Nasional Alas Purwo;
- c. Lokasi kawasan pantai berhutan bakau/mangrove meliputi Segoro Anakan Banyuwangi;
- d. Lokasi kawasan imbuhan air tanah Lintas Kabupaten/Kota meliputi CAT Wonorejo.
- (5) Transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan kawasan di sekitar prasarana transportasi regional yang memiliki akses bilitas tinggi dan bersifat regional meliputi:
- a. Kawasan jaringan jalan dengan kewenangan nasional dan provinsi, jaringan jalan dengan fungsi arteri primer dan kolektor primer, jaringan jalan bebas hambatan, serta jaringan jalan strategis provinsi dan nasional;
- b. Kawasan jaringan perkeretaapian meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, ruang pengawasan jalur kereta api, dan kawasan di luar ruang pengawasan jalur rel kereta api;
- c. Kawasan/lingkup kepentingan pelabuhan meliputi Kawasan Keselamatan Operasional Pelayaran di sekitar Pelabuhan baik pelabuhan yang sudah ada maupun yang akan direncanakan yang tercantum dalam dokumen perencanaan, terdiri atas:
- 1) Kawasan Alur Pelayaran di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan;
- 2) Kolam Pelabuhan terkait kedalaman terhadap dasar laut ( seabad );
- 3) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan kapal;
- 4) Kawasan di dalam DLKr dan DLKp yang menyebabkan perubahan garis dan kontur pantai akibat reklamasi dan pengerukan;
- 5) Kawasan di sekitar daerah operasional pelabuhan di wilayah DLKr dan DLKp meliputi area tempat berlabuh, area alih muat kapal, area tempat sandar kapal, area kolam putar, area pemanduan dan penundaan kapal, area keperluan keadaan darurat, area alur pelayaran, area fairway, areal pindah labuh kapal, area percobaan berlayar, area perairan wajib pandu, area fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, area penempatan kapal mati dan area pengembangan pelabuhan lainnya sesuai Rencana Induk Pelabuhan (RIP); dan
- 6) Kawasan di sekitar penempatan Alat Bantu Navigasi Pelayaran (ABNP).
- (6) Kawasan untuk kegiatan yang menggunakan bahan baku dan/atau mempunyai pengaruh antar wilayah di Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, merupakan kawasan yang melayani kegiatan dan produksi yang dianggap berpengaruh secara luas lintas kabupaten/kota
- (7) Kawasan untuk kegiatan yang mengubah rona wilayah dan administratif Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa kawasan perbukitan/pegunungan yang tidak termasuk kawasan lindung lintas kabupaten/kota
BAB III - KAWASAN PENGENDALIAN KETAT
Pasal 5
- (1) Kawasan pengendalian ketat kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi pemanfaatan ruang di sekitar:
- a. Kawasan sempadan tepi jalan,
- b. Kawasan sempadan tepi sungai;
- c. Kawasan sempadan tepi pantai;
- d. Kawasan sempadan tepi danau;
- e. Kawasan sempadan tepi saluran irigasi;
- f. Kawasan sempadan tepi bendung;
- g. Kawasan sempadan jalan kereta api;
- h. Kawasan ruang terbuka hijau;
- i. Kawasan rawan bencana;
- j. Kawasan sekitar pelabuhan;
- k. Kawasan sekitar bandara dan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
- l. Kawasan sekitar jaringan tegangan tinggi {Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)};
- m. Kawasan sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah(TPAS).
- n. Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- o. Kawasan tertentu yang sifat dan peruntukannya memerlukan pengaturan keselamatan dan perlindungan dilihat dari aspek sosial budaya, estetika dan lingkungan, antara lain kawasan cagar budaya dan kawasan pariwisata.
- (2) Kawasan sempadan tepi jalan, sempadan tepi sungai, sempadan tepi pantai,sempadan tepi danau, sempadan tepi saluran irigasi, sempadan tepi bendung,sempadan jalan kereta api dan kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g dan h ditetapkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan kawasan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam, baik kawasan yang sudah maupun yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Kawasan sekitar pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
- (5) Kawasan sekitar Bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, merupakan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan disekitar bandar udara yang meliputi:
- a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
- d. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
- e. Kawasan di bawah permukaan kerucut;
- f. Kawasan di bawah permukaan transisi; dan
- g. Kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan.
- (6) Kawasan sekitar jaringan tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan kawasan yang dapat dipergunakan untuk pembangunan fasilitas penunjang keberadaan prasarana tersebut serta untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan dan Ruang Terbuka Hijau dengan tidak membahayakan dan mengganggu kinerja prasarana wilayah.
- (7) Kawasan sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan TPA Sampah dalam jarak tertentu yang terkena dampak dan berpotensi terkena dampak dari kegiatan TPA Sampah dan ikutannya.
- (8) Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan kawasan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten yang meliputi lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut, dan/atau lahan tidak beririgasi.
- (9) Kawasan tertentu yang sifat dan peruntukannya memerlukan pengaturan keselamatan dan perlindungan dilihat dari aspek sosial budaya, estetika dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf O antara lain:
- a. Kawasan Cagar Budaya merupakan kawasan yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas dan dikuasai oleh Negara;
- b. Kawasan Pariwisata adalah kawasan tujuan wisata yang di dalamnya dibangun objek dan daya tarik wisata serta prasarana dan sarana pariwisata.
IZIN PEMANFAATAN RUANG
BAB IV - IZIN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 6
- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang harus berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang serta wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan tertentu terlebih dahulu harus memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pelaksanaan pembangunan fisik.
- (4) Izin Pemanfaatan Ruang diberikan
BAB IV - IZIN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 7
Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat berupa:
- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lainnya.
ADVISE PLANNING
BAB V - ADVISE PLANNING
Pasal 8
- (1) Setiap orang pribadi dan/atau perusahaan yang mengajukan izin Pemanfaatan Ruang wajib mengajukan Pertimbangan Teknis Perencanaan (advise planning) dengan ketentuan meliputi :
- a. Kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha dengan luas minimal 500 m 2 (lima ratus meter persegi);
- b. Kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha dengan luas dibawah 500 m 2 dengan ketentuan berada di dalam kawasan perkotaan dan dalam pemanfaatan tanahnya dapat menimbulkan dampak pada struktur ekonomi, sosial dan lingkungan;
- c. Pengembangan tanah kavling komersial oleh badan hukum (PT/Koperasi) dengan luas minimal 1000 m 2 dan atau dengan pembagian bidang tanah lebih dari 5 kavling;
- d. Pembangunan perumahan baru dengan luas minimal 20.000 m2 atau perluasan perumahan dengan luas minimal 10.000 m 2 oleh developer/pengembang/badan hukum anggota asosiasi;
- e. Perubahan status tanah pertanian untuk rumah tinggal oleh perseorangan dengan luas minimal 500 m 2 ;
- f. Tanah kavling oleh perseorangan dengan luas minimal 1.000 m2 dengan pembagian bidang tanah maksimal 5 kavling;
- g. Tanah kavling non komersial oleh kelompok masyarakat merupakan pengaturan pemukiman sehat/konsolidasi lahan/ land reform; dan
- h. Pemecahan sebidang tanah kavling non komersial/tidak diperjualbelikan/ahli waris/hibah.
- (2) Pertimbangan Teknis Perencanaan ( advise planning ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi dan/atau Rencana Rinci.
- (3) Untuk memperoleh pertimbangan teknis perencanaan (advise planning), setiap orang atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis melalui Kepala BPPT.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala BPPT kepada Kepala BAPPEDA untuk memperoleh Advise Planning.
BAB V - ADVISE PLANNING
Pasal 9
- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan Advise Planning bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dilengkapi dengan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. Fotokopi bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat/ akta jual beli/Kutipan Letter C atau bukti lain yang sah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (Tanda Daftar Ukur, Surat Keterangan/Pernyataan Notaris/PPAT);
- b. surat pernyataan pemilik tanah apabila nama pemilik tanah tidak sesuai dengan nama pemohon,diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- c. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), apabila dikuasakan kepada pihak kedua;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/pemilik yang masih berlaku dan pihak kedua yang dikuasakan;
- e. denah lokasi usaha;
- f. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan dan mentaati segala ketentuan yang direkomendasikan oleh Dinas Teknis terkait serta kesanggupan penyerahan sarana, prasarana dan utilitas bagi usaha kavling dan perumahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Fotokopi akta pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbadan hukum;
- h. Fotokopi keanggotaan asosiasi bagi perusahaan pembangunan perumahan.
- (2) Berkas permohonan yang belum/tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- (3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan lengkap dan benar, dapat dilanjutkan dengan peninjauan lapangan.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan advise planning .
- (5) Apabila lokasi yang dimohon berada dalam kawasan pengendalian ketat ( high control zone ) Kabupaten, hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dirapatkan dalam BKPRD dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (6) Dalam hal
BAB V - ADVISE PLANNING
Pasal 10
- (1) Advise planning berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan.
- (2) Advise Planning tidak dapat digunakan untuk memulai pelaksanaan kegiatan pembangunan sebelum memperoleh izin-izin teknis lainnya.
- (3) Advise Planning dinyatakan tidak berlaku apabila terjadi perubahan rencana pemanfaatan ruang, perubahan nama pemilik dan perubahan luas lahan.
- (4) Advise Planning dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali selama satu tahun.
IZIN PRINSIP
Bagian Kesatu
Ketentuan Perizinan
BAB VI - IZIN PRINSIP
Pasal 11
- (1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (2) Izin Prinsip merupakan kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan/atau izin lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Prinsip bertujuan untuk memberikan arahan pembangunan yang dimohon dari aspek tata ruang, aspek lingkungan, aspek teknis bangunan gedung, aspek ekonomi dan sosial budaya sebagai pedoman pemberian izin pemanfaatan ruang lainnya.
BAB VI - IZIN PRINSIP
Pasal 12
Kegiatan yang memerlukan Izin Prinsip sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
- a. kegiatan yang berdampak minimal pada fungsi pelayanan skala Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) sesuai rencana tata ruang;
- b. kegiatan yang memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan;
- c. kegiatan yang berdampak terhadap aktifitas perkotaan secara luas meliputi, lalu lintas, estetika kota, lingkungan hidup, sosial budaya, keamanan dan ketertiban atau aktifitas perkotaan lainnya;
Bagian Kedua
Tata Cara Perizinan
BAB VI - IZIN PRINSIP
Pasal 13
Untuk memperoleh Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) perusahaan harus memenuhi mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
BAB VI - IZIN PRINSIP
Pasal 14
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan mengisi formulir permohonan Izin Prinsip dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. Fotokopi akta pendirian bagi badan hukum (PT, CV, Firma, yayasan, dan lain-lain);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. denah/peta lokasi tanah dimohon/peta situasi lokasi;
- e. surat keterangan terdaftar sebagai anggota asosiasi yang sudah diakui oleh pemerintah bagi perusahaan pembangunan perumahan;
- f. proposal/uraian rencana proyek yang akan dibangun;
- g. melampirkan advise planning.
Bagian Ketiga
Jangka Waktu
BAB VI - IZIN PRINSIP
Pasal 15
- (1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diberikan untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama satu tahun;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya, pemegang Izin Prinsip wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala BPPT.
IZIN LOKASI
Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan
BAB VII - IZIN LOKASI
Pasal 16
- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan
BAB VII - IZIN LOKASI
Pasal 17
- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak diperlukan dalam hal tanah yang akan diperoleh:
- a. merupakan pemasukan ( inbreng ) dari para pemegang saham;
- b. merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan yang bersangkutan;
- c. merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
- d. diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
- e. berasal dari tanah kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
- f. tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan; atau
- g. diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 m 2 (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau Badan Hukum yang bersangkutan wajib mengajukan Izin Lokasi kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dan memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Bagian Kedua
Tanah Yang Dapat Ditunjuk Dengan Izin Lokasi
BAB VII - IZIN LOKASI
Pasal 18
- (1) Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku sesuai peruntukan penggunaan tanah untuk jenis rencana usaha yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan instansi terkait.
- (2) Izin Lokasi yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan kepada perusahaan atau Badan Hukum yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga apabila perusahaan atau Badan Hukum tersebut dan perusahaan lain yang merupakan satu group perusahaan dengannya ditentukan oleh pertimbangan persetujuan dan izin Bupati dengan
BAB VII - IZIN LOKASI
Pasal 19
- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:
- a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 50 Ha (lima puluh hektar) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
- c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha (lima puluh hektar) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi yang diberikan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Izin.
- (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi dengan syarat :
- a. Perolehan tanah telah mencapai minimal 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi; atau
- b. Perolehan tanah belum mencapai 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin lokasi karena disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan pemegang Izin Lokasi seperti terjadi peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, dan kebakaran.
- (4) Permohonan perpanjangan Izin Lokasi harus diajukan selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu Izin Lokasi berakhir disertai alasan perpanjangannya.
- (5) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidangbidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:
- a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;
- b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
Bagian Keempat
BAB VII - IZIN LOKASI
Pasal 20
- (1) Izin Lokasi diberikan
BAB VII - IZIN LOKASI
Pasal 21
- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau identitas diri;
- b. Fotokopi akta pendirian perusahaan (bagi perusahaan non fasilitas);
- c. surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi perusahaan non fasilitas;
- d. Proposal/uraian rencana proyek yang akan dibangun dan gambar rencana penggunaan tanah;
- e. Fotokopi surat persetujuan Presiden/Kepala BKPM bagi pemohon yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN atau persetujuan prinsip dari instansi teknis untuk Badan Hukum yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal;
- f. surat keterangan terdaftar sebagai anggota asosiasi yang sudah diakui oleh pemerintah bagi perusahaan pembangunan perumahan;
- g. pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan atau Badan Hukum dan perusahaanperusahaan lain yang merupakan satu group;
- h. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembebasan tanah dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah;
- i. gambar/sketsa lokasi tanah yang dimohon;
- j. Fotokopi Advise Planning .
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan;
- (3) Berkas permohonan yang tidak/belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- (4) Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan lengkap dan benar, dapat dilanjutkan dengan peninjauan lapangan atas tanah dalam lokasi yang dimohon oleh Tim.
- (5) Hasil tinjau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan pertimbangan untuk dikoordinasikan dan konsultasikan dalam rapat evaluasi hasil tinjau lapang.
- (6) Hal-hal yang dibahas dan diperhatikan dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
- a. kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang lainnya;
- b. aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna yang meliputi keadaan hak atas tanah, penguasaan tanah yang bersangkutan, fisik wilayah, status tanah dan kemampuan tanah;
- c. kemungkinan adanya tumpang tindih peruntukan;
- d. kepentingan pihak ketiga yang ada di lokasi yang dimohon;
- (7) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:
- a. penyebarluasan informasi, mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut;
- b. pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh
PENJELASAN
Pembukaan
tentang rencana penanaman modal dan mencari rencana alternatif pemecahan masalah yang ditemui;
- c. pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan;
- d. peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin Lokasi.
##
PENJELASAN
Pasal 22
- (1) Hasil peninjauan lapangan, rapat koordinasi dan/atau konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6) dituangkan dalam bentuk Berita Acara sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil keputusan