Unknown Unknown Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OOg tentang perubahan Kedua Atas Undang\_Ur.rdang Nomor 32 Tahun 2004 tentane Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat secara terbuka, terarah dan bertanggung jawab; - b. bahwa Badan permusyawaratan Desa sebagaimala dimaksud pada huruf a, bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro disebut Majelis Tua-Tua Kampung (MTK); - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. - c. bahwa peraturajr Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22 Tahun 2O11 tentang Majelis Tua\_TUa Kanpung, perlu diadakan perubahan dan disesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan pemerintalan Desa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandalg Biaro; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. ba\_hwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2lO Undang\_ UndaJtg Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OOg tentang perubahan Kedua Atas Undang\_Ur.rdang Nomor 32 Tahun 2004 tentane Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat secara terbuka, terarah dan bertanggung jawab;
- b. bahwa Badan permusyawaratan Desa sebagaimala dimaksud pada huruf a, bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro disebut Majelis Tua-Tua Kampung (MTK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- c. bahwa peraturajr Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22 Tahun 2O11 tentang Majelis Tua\_TUa Kanpung, perlu diadakan perubahan dan disesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan pemerintalan Desa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandalg Biaro;
Mengingat ; 1. Undaig-Undang Nornor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tarnbahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebaga.imana telah beberapa kali diubah teralhir dengan Undang-Undang Nomor 12 TaIun 2OO8 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan kmbaral Negara Republik lndonesia Nomor 4g44):
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2O07 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691); 3.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran N€gara Republik lndonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahai Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): 4.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OO5 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4sa7l; 5.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentans Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahal Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambaharl hmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): 6.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2O1l tentang Pembentukan produk Hukum Daerah; 7.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2007 tentang Majelis Tua-Tua Karnpung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2OO7 Nomor 3 Seri E); 8.
8. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandalg Biaro Nomor 22 Tahun 2011 tentang Majelis Tua-Tua Kampung (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandalg Biaro Tahrln 20l I Nomor 22). 9.
MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2Oll TENTANG MA.JELIS TUA-TUA KAMPUNG
Pasal I
Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang tentang Majelis T\ra-T\ra Kampung diubah sebagai Beberapa ketentuan dalam Biaro Nomor 22 Tahrun 2OIl berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 huruf d dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
Yang dapat dipilih menjadi anggota MTK adalah Penduduk Kampung Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Bertaqwa kcpada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lal1jutan Tingkat Pertarna dan atau sederajat dan berpengalaman yang dinilai sederajat serta mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya;
- d. Dihapus;
- e. Sehat Jasmani dan Rohani;
6. i Tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
- g. Berkelakuan baik;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. Mengenal Kampungnya dan dikenal oleh masyarakat di Kampung setempat;
- i. Tidak dicabut hal&lt; pilihnya
- (1) Pimpinan dan Anggota MTK tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai:
- a. Kapitalau;
- b. Perangkat Kampung.
- (2) Pimpinan dan Anggota MTK dilarang :
- a. Sebagai pelaksana proyek Kampung;
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lair\_,
7. c, Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Menyalahgrrnakan wewenang;
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- f. Melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat seperti melakukan perbuatan asusila, perjudian dart/atau mabuk-mabukan.
Pasal ll
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Penetapan: Ditetapkan di Ondong Siau pada tanggal 25 Ei 2012

Penandatangan: BUPATI BIARO,

Penetapan: Diundangkan di Ondong Siau pada tanggal 2OI2 SEKRDTARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, SH. MM I OO3 NIP UPATEN KEPULAUAN SIAU TACUI.ANDANG BIARO TAHUN 20T2 NOMOR BERITA DAERAH ss