Unknown Unknown Nomor 74 Tahun 2017 tentang PENETAPAN STANDAR HONORARIUM, STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA, DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI ANGGOTA DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN (berlaku 10 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan keseragaman standar honorarium, standar satuan harga barang dan jasa, dan biaya Perjalanan Dinas bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Standar Honorarium, Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, dan Biaya Perjalanan Dinas bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2Ol6 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 );
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1);
17. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/389KUM/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/745-KUM/2016 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Keperluan Pemkab. Tanah Laut untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR HONORARIUM, STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA, DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI ANGGOTA DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan Dengan Prinsip Otonomi SeluasLuasnya dalam Sistem Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Komisioner / Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Tanah Laut yang melalui proses seleksi telah terpilih dan dilantik untuk menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut.
6. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Laut adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut yang dipilih secara langsung dan demokratis.
7. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Laut adalah Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut ## BAB II
STANDAR HONORARIUM DAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TANAH LAUT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Honorarium dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, dan Biaya Perjalanan Dinas bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah laut Tahun 2018, dengan daftar standar honorarium, standar harga barang dan jasa, dan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Dalam hal objek Honorarium dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, dan Biaya Perjalanan Dinas bagi Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tanah Laut bagi kebutuhan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018, yang tidak diatur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka satuan harga barang dan jasa tersebut akan berpedoman pada:

- a. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/389-KUM/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/745-KUM/2016 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Keperluan Pemkab. Tanah Laut untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; atau
- c. Standar harga/biaya riil yang berlaku pada saat itu ditempat barang/jasa diproduksi/diperoleh, dengan perhitungan didasarkan pada prinsip kewajaran, kepatutan, efisiensi dan dapat dipertanggung jawabkan dalam hal satuan harga tidak diatur dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Daerah dan Standar Biaya Umum (SBU) Menteri Keuangan.

## BAB III

## BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI ANGGOTA DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TANAH LAUT

## Pasal 4

Untuk biaya Transportasi ditentukan sebagai berikut :

- a. menggunakan kendaraan dinas diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menggunakan kendaraan transportasi umum diberikan biaya sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan (at cost) , dan dibayar berdasarkan bukti pembayaran moda transportasi yang sah, seperti tiket pesawat, termasuk boarding pass , airport tax , retribusi dan/atau pembayaran moda transportasi lainnya; dan
- c. kecuali tiket pesawat, boarding pass dan retribusi bandara, dalam hal kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi tidak dapat diperoleh, maka pertanggungjawaban biaya transportasi menggunakan surat pernyataan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017;

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 10 Juli 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,


## H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 74

## Pasal 5

Untuk biaya Penginapan merupakan biaya maximal dan dibayar sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan (at cost) .

## Pasal 6

Pertanggungjawaban pemberian biaya perjalanan dinas dilakukan sebagaimana pertanggungjawaban perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berlaku.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR

: 74 TAHUN 2017

TANGGAL

: 10 Juli 2017

## DAFTAR STANDAR HONORARIUM DAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018

| No | No | Uraian | Volume Satuan | Harga Satuan | Keterangan |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | | STANDAR HONORARIUM | | | |
| | A | Honorarium | | | |
| | | a. Tenaga Pendukung pada Sekretariat KPU | O.B | 1,500,000 | Masa kerja 12 Bulan |
| | | b. PPK yang menjadi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati | | | |
| | | 1. Ketua PPK | O.B | 1,850,000 | Masa kerja 9 Bulan |
| | | 2. Anggota PPK | O.B | 1,600,000 | |
| | | c. Sekretariat PPK yang menjadi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati | | | |
| | | 1. Sekretaris PPK | O.B | 1,300,000 | Masa kerja 9 Bulan |
| | | 2. Bendahara Pembantu Pengeluaran/BPP/PUMK | O.B | 850,000 | |
| | | 3. Staf/Pelaksana | O.B | 850,000 | |
| | | d. PPS yang menjadi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati | | | |
| | | 1. Ketua PPS | O.B | 900,000 | Masa kerja 9 Bulan |
| | | 2. Anggota PPS | O.B | 850,000 | |
| | | e. Sekretariat PPS yang menjadi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati | | | |
| | | 1. Sekretaris | O.B | 800,000 | Masa kerja 9 Bulan |
| | | 2. Bendahara Pembantu Pengeluaran/BPP/PUMK | O.B | 750,000 | |
| | | 3. Staf/Pelaksana | O.B | 750,000 | |
| | | f. KPPS yang menjadi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati | | | |
| | | 1. Ketua KPPS | O.P | 550,000 | |

| | 2. Anggota KPPS | O.P | 500,000 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| | 3. Petugas Ketertiban TPS Kelompok Kerja / Tim | O.P | 400,000 |
| | g. Pengelola KPU Kabupaten Tanah Laut | | |
| | 1. Pokja / Tim Pengelola KPU Kabupaten Tanah Laut yang menjadi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati | | |
| | - Pengarah | O.B | 1,800,000 |
| | - Penanggung Jawab | O.B | 1,600,000 |
| | - Ketua | O.B | 1,300,000 |
| | - Sekretaris | O.B | 1,100,000 |
| | - Anggota | O.B | 1,000,000 |
| | h. Kelompok Kerja di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) | | |
| | - Penanggung Jawab | O.B | 400,000 |
| | - Ketua | O.B | 350,000 |
| | - Sekretaris | O.B | 300,000 |
| | - Anggota | O.B | 250,000 |
| | i. Petugas Pemutakhiran Data (PPDP) | O.B | 600,000 |
| | j. Petugas Penerima Pendaftaran PPK | O.K | 200,000 |
| | k. Pembawa Acara / MC/Dirijen | O.K | 250,000 |
| | l. Rohaniawan | O.K | 300,000 |
| II | STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA | | |
| A | Barang Cetakan / Pengadaan | | |
| | a. Cetakan Surat Suara termasuk pengadaan (Cad. 2,5%) dan Cetakan Surat Suara untuk PSU | Lbr | 600 |
| | b. 1. Formulir AA.1-KWK KPU termasuk (Cad. 2%) | Lbr | 400 |
| | 2. Formulir AA.2-KWK KPU | Lbr | 500 |
| | 3. Formulir A.3- KWK KPU | Lbr | 400 |
| | 4. Formulir A Lainnya | Lbr | 400 |
| | 5. Formulir C - KWK KPU (Model C, C1, Lamp Model C1, Model C2, C3, C4, C5,C7) | Lbr | 400 |
| | 6. Formulir C1 - KWK KPU Plano Ukuran Besar | Lbr | 10,000 |
| | 7. Formulir C6 - KWK KPU | Lbr | 200 |

| 8. Formulir D - KWK KPU (Model D, D1, D2, DAA) | Lbr | 400 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 9. Model DAA-KWK. KPU Plano Ukuran Besar | Lbr | 10,000 |
| 10. Formulir DA-KWK KPU (Model DA, DA1, DA2, DA3, DA4, DA5, DA6,DA7) | Lbr | 400 |
| 11. Model DA1-KWK KPU Plano Ukuran Besar | Lbr | 10,000 |
| 12. Formulir BC- KWK | Lbr | 25,000 |
| c. Hologram | Lbr | 500 |
| d. Templet Penyandang Cacat | Lbr | 25,000 |
| e. Cetak Peraturan Perundang - undangan dan Kep KPU / Juknis / Buku Panduan | Buku | 25,000 |
| f. Cetak Banner | Lbr | 200,000 |
| g. Stiker | Lbr | 1,500 |
| h. Denah TPS | Buah | 25,000 |
| i. Baliho | | |
| - Baliho Ukuran 3 m x 6 m | Buah | 720,000 |
| - Baliho Ukuran 3 m x 4 m | Buah | 480,000 |
| - Baliho Ukuran 2 m x 3 m | Buah | 240,000 |
| - Biaya Pasang dan Bongkar Baliho | Paket | 1,000,000 |
| j. Running Teks | Paket | 8,000,000 |
| k. Maskot Pemilu | Buah | 3,500,000 |
| l. Media Penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai | Paket | 5,000,000 |
| m. Piagam | Lbr | 5,000 |
| n. Bahan Sosialisasi dan Souvenir | | |
| 1. Kaos | Lbr | 150,000 |
| 2. Topi | Lbr | 30,000 |
| 3. Mug (Souvenir) | Buah | 40,000 |
| 4. Boneka (Souvenir) | Buah | 80,000 |
| 5. Sepeda | Buah | 2,000,000 |
| 6. Dispenser | Buah | 800,000 |
| 7. Kipas Angin | Buah | 400,000 |
| 8. Tablet | Buah | 1,500,000 |
| 9. Handphone | Buah | 800,000 |
| 10. Lampu Emergensi | Buah | 100,000 |
| 11. Handuk | Buah | 40,000 |
| 12. Alat Rumah Tangga | Buah | 50,000 |
| o. Perlengkapan KPPS/ TPS/ PPK/KPU Alat kelengkapan | | |

| PPS / KPPS | |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| - Bantalan / Alas Coblos Buah | 4,000 |
| - Alat Coblos Buah | 1,000 |
| - Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan + Tanda Pengenal Roll | 200 |
| - Tanda Pengenal KPPS Buah | 2,500 |
| - Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS Buah | 2,500 |
| - Tanda Pengenal Saksi Buah | 2,500 |
| - Karet Pengikat Buah | 50 |
| - Lem Perekat Tube | 5,000 |
| - Kantong Plastik Besar Lbr | 3,000 |
| - Kantong Plastik Sedang Lbr | 1,000 |
| - Kantong Plastik Kecil Lbr | 500 |
| - Ballpoint Buah | 3,000 |
| - Spidol Besar Hitam Buah | 7,500 |
| - Spidol Kecil Buah | 2,000 |
| - Gembok dan Anak Kunci Buah | 8,000 |
| - Stiker Nomor Kotak Suara Buah | 2,000 |
| - Daftar Pasangan Calon Lbr | 10,000 |
| 1. Sampul Kubus (Surat Lbr | 2,900 |
| 2. Sampul C (Berita Acara) Lbr | 2,500 |
| 3. Sampul Biasa (Surat Suara Rusak / Keliru Coblos Lbr | 2,500 |
| 4. Sampul Kubus (Surat Suara Tidak Terpakai) Lbr | 2,900 |
| 5. Sampul Biasa (surat Suara Tidak Sah) Lbr | 2,500 |
| 6. Sampul Kubus (Surat Suara Sah) Lbr | 2,900 |
| 7. Sampul Anak Kunci Lbr | 1,000 |
| 8. Sampul DPT Lbr | 2,500 |
| 9. Sampul DA Lbr | 2,500 |
| q. Tinta Sidik Jari Pemilu Tube | 23,000 |
| r. Segel Lbr | 500 |
| - Kotak Buah | 3,000 |

| III | PENGADAAN BELANJA SEWA / JASA | | |
|-------|------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| | a. Jasa Akuntan Publik untuk Audit Dana Kampanye | Paket | 50,000,000 |
| | b. Jasa Bantuan Hukum | Paket | 500,000,000 |
| | c. Jasa Pemeriksaan Kesehatan | O.K | 25,000,000 |
| | d. Jasa Event Organiser | Paket | 170,000,000 |
| | e. Jasa Hiburan | Paket | |
| | - Tarian | | 3,000,000 |
| | - Organ Tunggal | | 2,500,000 |
| | f. Jasa Sortir dan Lipat Suara | Lembar | 250 |
| | g. Jasa Sortir dan Pengesetan Formulir | TPS | 30,000 |
| | h. Jasa Pengepakan Logistik | TPS | 10,000 |
| | i. Jasa Distribusi Logistik termasuk Bongkar Muat Logistik | Paket | 214,200,000 |
| | j. Jasa Pembuatan TPS | TPS | 750,000 |
| | k. Jasa Sewa | | |
| | 1. Gedung | Unit | 1,500,000 |
| | 2. Mobil | Unit/bulan | 6,000,000 |

BUPATI TANAH LAUT,


H.BAMBANG ALAMSYAH