Unknown Unknown Nomor 49 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS
Pasal 2
- (1) Dinas merupakan Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS
Pasal 3
- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggaran fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi :
1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga;
2. Seksi Pelayanan KB dan Kesertaan Ber-KB; dan
3. Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- d. Bidang Penggendalian Penduduk, Penyuluhan/ KIE dan Penggerakan, membawahi :
1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
2. Seksi Penyuluhan/ KIE dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB/ IMP; dan
3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- e. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, membawahi:
1. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
2. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
3. Seksi Pencegahan dan Penangan Kekerasan Terhadap Anak.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi:
1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
2. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
3. Seksi Pengarustamaan Gender.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
- h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kepala Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

## Bagian Kesatu

## Kepala Dinas

## Pasal 5

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggaran fungsi :
- a. perumusan kebijaksanaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- d. melaksanakan pembinaan, koordinasi, bidang pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan keiatan penatausahaan dinas pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- f. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- h. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Dinas berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Sekretariat Dinas

## Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
- b. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. Pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sekretariat dan lingkup Dinas.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretariat yang menjadi tugas dan kewenangannnya;
- b. menyiapkan bahan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan;
- d. menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- e. merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
- f. melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BKPB dan Surat Administrasi lainnya;
- g. mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas ;
- h. menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
- i. menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
- j. menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
- k. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sekretariat Dinas, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di sub bagian umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang umum dan kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- e. memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta memelihara peralatan kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Dinas;
- h. mengumpulkan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara umum di lingkungan Dinas;
- j. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan masalah;
- k. menyiapkan bahan dalam rangka pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan Surat Administrasi lainnya;
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

## Sub Bagian Perencanaan

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan dan program kerjasama teknis, rutin dan pembangunan, perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja dilingkup dinas;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang rencana, monitoring dan evaluasi;

- c. pengelolaan, penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program di lingkungan Sekretariat dan di lingkungan dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang perencanaan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang perencanaan;
- d. mengumpulkan dan mengolah serta menyajikan data bidang perencanaan;
- e. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);
- f. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan program dinas, semester dan tahunan pelaksanaan program perencanaan;
- g. menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perencanaan;
- h. menyiapkan bahan dalam perencanaan program pembanggunan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembanggunan dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun informasi serta menggolah data yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Program Dinas;
- k. menyiapkan bahan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana kegiatan yang telah diprogramkan;
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Perencanaan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 9

## Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melakukan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan administrasi keuangan;
- b. penyiapkan bahan penyusunan anggaran di lingkungan dinas;
- c. penyusunan laporan keuangan dinas dan Pelayanan bidang keuangan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Keuangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang Keuangan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang keuangan;
- d. melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan perbendaharaan;
- e. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- f. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan bendahara pengeluaran;
- g. melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);
- h. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- j. melaksanakan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Keuangan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

## Pasal 10

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagai tugas Dinas di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1) Bidang keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejatera mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang menjadi tugas dan wewenangnya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang keluarga berencana dan keluarga sejatera;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kegiatan, petunjuk pelaksana /teknis, pedoman pengelolaaan, pengawasan program keleluarga Berencana dan keluarga sejatera;
- e. melaksanakan koordinasi kegiatan dan program keluarga Berencana dan keluarga sejahtera serta peningkatan peran kaum perempuan dan pria dalam ber-keluarga berencana;
- f. mengendalikan kegiatan dan orientasi program keluarga berencana dan keluarga sejatera;
- g. mengendalikan kegiatan bimbingan, pembinaan serta konsling terhadap kasus-kasus kegagalan dalam kelurga berencana dan kelompok Unmeet Need yang ada di kecamatan, kelurahan dan pekon;
- h. menyelenggarakan kegiatan Pelayanan keluarga berencana dan penyediaan sarana alat konterasepsi serta sarana penunjang kegiatan Pelayanan keluarga berencana;
- i. mengendalikan kegiatan penyimpanan, distribusi alat konterasepsi ke kecamatan dan pihak-pihak yang memerlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan sekretaris dan Kepala Bidang lainnya membantu kepala badan dalam merencanakan program keluarga berencana dan keluarga sejatera;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;

- l. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejatera berdasarkan Sasaran Kerja Pagawai (SKP) dan prilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan ;
- m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpimpinan untuk kelancaran tugas dan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

## Pasal 11 Seksi Bina Ketahanan Keluarga

- (1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang bina ketahanan keluarga
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1), Seksi Bina Ketahanan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang bina ketahanan keluarga;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang bina ketahanan keluarga;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang bina ketahanan keluarga; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bina ketahanan keluarga.
- (3) Untuk menyelenggarkan fungsi sebagai dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga mempunyai uraian tugas :
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di seksi bina ketahanan keluarga yang menjadi tugas dan wewenangnya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di seksi bina ketahanan keluarga;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi bina ketahanan keluarga;
- d. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan, analisis data yang berhubungan dengan kegiatan bina ketahanan keluarga
- e. Melaksankan kegiatan pelatihan dan orientasi program bina ketahanan keluarga di sekolah-sekolah;
- f. melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan, analisis data yang berhubungan dengan kegiatanbina ketahanan keluarga;
- g. melaksanakan bimbingan, pembinaan terhadap kelompok-kelompok yang terkait dengan Seksi Bina Ketahanan Keluarga seperti Pusat Informasi Konseling (PIK ) yang ada ditingkat kecamatan, kelurahan dan pekon;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan bina ketahanan keluarga;
- i. menilai presentasi kerja PNS dilingkup seksi Bina Ketahanan Keluarga berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil dan prilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## Pasal 12

## Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesertaan Ber-KB

- (1) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesertaan Ber-KB mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesertaan ber-KB menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Keluaga Berencana dan Kesertaan ber-KB mempunyai uraian tugas :
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang menjadi tugas dan wewenangnya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang keluarga berencana dan keluarga sejatera;
- d. melaksanakan kegiatan pelayanan keluarga berencana bekerja sama dengan instansi terkait dan penyediaan sarana alat kontrasepsi serta sarana penunjang kegiatan pelayanan KB;
- e. melaksanakan kegiatan penyimpanan, distribusi alat kontrasepsi ke kecamatan dan pihak yang memerlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan bimbingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi program keluarga berencana dan kesertaan ber-KB dalam rangka penurunan total fertility rate;
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan kepala bidang membantu kepala Badan dalam perencanaan program pendampingan dan peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan program keluarga berencana dan kesertaan ber-KB;
- h. melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan dan analisa data yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan KB dan kesertaan ber-KB;
- i. melaksanakan pelatihan dan orientasi kegiatan program keluarga berencana dan kesertaan ber-KB;
- j. melaksanakan bimbingan, pembinaan serta konseling terhadap kasuskasus kegagalan keluarga berencana dan kelompok unmeet need yang ada di Kecamatan, Kelurahan dan Pekon;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-KB;

- l. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejatera berdasarkan Sasaran Kerja Pagawai (SKP) dan prilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpimpinan untuk kelancaran tugas dan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

## Pasal 13

Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

- (1) Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1), seksi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai uraian tugas :
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang menjadi tugas dan wewenangnya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang keluarga berencana dan keluarga sejatera;
- d. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan keluarga sejatera dan pemberdayaan keluarga
- e. Melaksankan kegiatan pelatihan dan orientasi program keluarga sejatera dan pemberdayaan keluarga
- f. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan kepala bidang membantu kepala badan dalam rangka perencanaan program keluarga sejahtera dalam rangka peningkatan keluarga sejatera
- g. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan, analisis data yang berhubungan dengan kegiatan seksi keluarga keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
- h. melaksanakan bimbingan, pembinaan terhadap kelompok-kelompok yang terakait dengan program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga (BKR), Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan jenisnya yang ada ditingkat Kecamatan, Kelurahan dan Pekon
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga

- j. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejatera berdasarkan Sasaran Kerja Pagawai (SKP) dan prilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan ;
- k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpimpinan untuk kelancaran tugas dan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Bagian Keempat Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan

## Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam merumuskan, menyusun dan mengelola kebijakan teknis serta menyelenggarakan dan mengendalikan urusan penyusunan program di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan/KIE dan penggerakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan/KIE dan penggerakan;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan/KIE dan penggerakan;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan/KIE dan penggerakan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan/KIE dan penggerakan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan mempunyai uraian tugas :
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan/KIE dan penggerakan yang menjadi tugas dan wewenangnya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan/KIE dan penggerakan;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan/KIE dan penggerakan;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan, pengawasan program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan penggerakan dalam rangka meningkatkan pembangunan program pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pembangunan yang berwawasan gender serta pemberdayaan perempuan;
- e. melaksanakan bimbingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan dalam rangka peningkatan peran masyarakatdalam program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

- f. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan program pengendalian penduduk untuk meningkatkan peran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam program keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta peningkatan kapasitas kaum perempuan;
- g. menyelenggarakan kegiatan pendataan keluarga dalam rangka penyiapan data base tahapan keluarga sejahtera bagi instansi yang memerlukan;
- h. melaksanakan koordinasi kegiatan sosialisasi, penyebarluasan informasi program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan melalui berbagai media serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan program kerja yang terkait dengan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan meliputi bidang pendampingan dan pemberdayaan peranan masyarakat;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan;
- k. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan berdasarkan Sasaran Kerja Pagawai (SKP) dan prilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpimpinan untuk kelancaran tugas dan norma dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 15 Seksi Advokasi dan Penggerakan

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan serta menyelenggarakan penyusunan rencana program Advokasi dan penggerakan dalam pembangunan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Advokasi dan penggerakan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Advokasi dan penggerakan;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang Advokasi dan penggerakan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Advokasi dan penggerakan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai uraian tugas :
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang Advokasi dan penggerakan yang menjadi tugas dan wewenangnya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Advokasi dan penggerakan;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang Advokasi dan penggerakan;

- d. mengelola dan melaksanakan kegiatan dan pelaksanaan program pembangunan dalam rangka peningkatan peran masyarakat dalam program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. melaksanakan kegiatan Advokasi dan penggerakan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan peran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- f. menyiapkan bahan bimbingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi program Advokasi dan penggerakan;
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam perencanaan program pendampingan pembangunan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- h. melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan yang berhubungan dengan kegiatan Advokasi dan penggerakan;
- i. melaksanakan bimbingan, pembinaan terhadap kelompok-kelompok yang terkait dengan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang ada baik di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan pekon;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap Advokasi dan penggerakan;
- k. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan berdasarkan Sasaran Kerja Pagawai (SKP) dan prilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpimpinan untuk kelancaran tugas dan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 16

Seksi Penyuluhan/KIE dan Pendayagunaan PLKB dan kader KB/IMP

- (1) Seksi Penyuluhan/KIE dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB/IMP mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di seksi penyuluhan/KIE pendayagunaan PLKB dan kader KB/IMP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1) Seksi Penyuluhan/KIE dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB/IMP menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB/IMP;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyuluhan dan