PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 119 Tahun 2000 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. HASAN SADIKIN BANDUNG (berlaku 12 Desember 2000)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2000 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. HASAN SADIKIN BANDUNG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada era globalisasi dipandang perlu mengalihkan status satuan kerja instansi Pemerintah menjadi badan usaha pelayanan yang secara otonom mengelola instansinya;
- b. bahwa Rumah Sakit dr. Hasan Sadikin sebagai salah satu unit pelaksana teknis Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial berhubung dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pelayanan yang telah dicapai, dipandang perlu memiliki landasan kerja baru guna meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan;
- c. bahwa guna kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan pengelolaan Rumah Sakit dr. Hasan Sadikin secara ekonomis dan diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, bangsa dan negara maka dianggap perlu mengalihkan status Rumah Sakit dr. Hasan Sadikin menjadi suatu badan usaha pelayanan yang otonom;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan ketentuan tentang Pendirian Perusahaan Jawatan (PERJAN) Rumah Sakit dr. Hasan Sadikin Bandung dengan Peraturan Pemerintah;
- 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890), tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
Menetapkan :
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. HASAN SADIKIN BANDUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan Jawatan adalah Perusahaan Jawatan Rumah Sakit dr. Hasan Sadikin Bandung yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERJAN, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah berupa kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000.
2. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh PERJAN.
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perumahsakitan.
4. Direksi adalah Direksi PERJAN yang bertanggung jawab atas kepengurusan PERJAN serta mewakili PERJAN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERJAN yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan PERJAN.
6. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PERJAN dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar PERJAN dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
7. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap PERJAN dengan tujuan agar PERJAN melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan sesuai
yang telah ditetapkan.
8. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai PERJAN dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dan keadaan yang harus dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
9. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian PERJAN sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha.
PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan Perusahaan Jawatan Rumah Sakit dr. Hasan Sadikin Bandung.
Bagian Pertama
Umum
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 3
- (1) PERJAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, jasa pendidikan dan jasa penelitian di bidang kesehatan.
- (2) PERJAN mengelola kegiatannya
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 5
PERJAN didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Bagian Ketiga Sifat, Maksud, Tujuan dan Kegiatan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 6
Sifat kegiatan jasa PERJAN adalah berfungsi sosial, profesional, dan etis dengan pengelolaan yang ekonomis serta tidak semata-mata mencari keuntungan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 7
Maksud dan tujuan PERJAN adalah menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pendidikan, dan penelitian, serta usaha lain di bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 8
Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PERJAN menyelenggarakan kegiatan :
- a. pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara paripurna;
- b. pengembangan pelayanan bidang infeksi, onkologi, reproduksi, maternal perinatal, kardiovaskuler, kedokteran nuklir serta pelayanan penunjangnya;
- c. pelayanan kesehatan lainnya;
- d. pendidikan, penelitian dan usaha lain dalam bidang kesehatan.
Bagian Keempat
Sumber Penerimaan dan Pengembangan Usaha
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 9
- (1) Untuk mendukung pembiayaan kegiatan PERJAN dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PERJAN :
- a. dapat menerima bantuan dan atau subsidi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah berupa uang ataupun barang;
- b. berhak menerima pembayaran hasil jasa pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan dan hasil usaha-usaha lain yang sah;
- c. dapat menerima hasil kerja sama dengan pihak lain yang terkait.
- (2) Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan rumah sakit dan usaha lain, bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 10
Dalam rangka pengembangan usaha, PERJAN dapat :
- a. menerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menerima pinjaman dari bank, lembaga keuangan lain dan atau pinjaman dari luar negeri
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 11
- (1) Kekayaan PERJAN merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan yang dikelola oleh PERJAN dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan operasional PERJAN.
- (2) Modal PERJAN tidak terbagi atas saham-saham.
- (3) Besarnya modal PERJAN pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah sebesar seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada PERJAN, yang nilainya akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Keuangan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 12
- (1) Pembinaan keuangan PERJAN dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis oleh Menteri.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan untuk tercapainya pemerataan, efisiensi dan mutu pelayanan kesehatan serta menetapkan kebijakan pengembangan usaha.
- (3) Kebijakan pengembangan usaha PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaan, penggunaan hasil usaha, serta kebijakan pengembangan lainnya.
- (4) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman dan atau petunjuk pelaksanaan bagi Direksi dan Dewan Pengawas untuk menjalankan kegiatan operasional pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam bidang kesehatan.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 13
- (1) Kepengurusan PERJAN dilakukan oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang serta seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 14
Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang :
- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman di bidang perumahsakitan dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian PERJAN;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. berkewarganegaraan Indonesia.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 15
- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 16
Anggota-anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :
- a. Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan perusahaan jawatan;
- b. jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 17
Direksi mempunyai tugas dan wewenang untuk :
- a. memimpin dan mengurus PERJAN sesuai dengan tujuan PERJAN dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- b. menguasai, memelihara dan mengelola kekayaan PERJAN;
- c. mewakili PERJAN di dalam dan di luar pengadilan;
- d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola PERJAN sebagaimana yang telah digariskan oleh Menteri;
- e. menetapkan kebijakan operasional PERJAN;
- f. menyiapkan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN;
- g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi PERJAN sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi PERJAN;
- h. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja PERJAN lengkap dengan rincian tugasnya setelah disetujui oleh Dewan Pengawas;
- i. mengangkat dan memberhentikan pegawai PERJAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai PERJAN sesuai dengan
-9 - ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menyiapkan Laporan Tahunan dan laporan berkala.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 18
- (1) Dalam menjalankan tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 :
- a. Direktur Utama dapat bertindak atas nama Direksi
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 19
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan PERJAN.
PERJAN apabila :
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara PERJAN dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 21
Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 22
- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan PERJAN sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 23
- (1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, sekurang-kurangnya memuat :
- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
- b. posisi PERJAN saat ini;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
- d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (2) Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani oleh anggota Direksi bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri dan Menteri Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Rencana Jangka Panjang berlaku efektif.
- (3) Menteri Keuangan menyampaikan pendapat mengenai Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Rencana Jangka Panjang berlaku efektif.
- (4) Pengesahan Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh
Menteri setelah memperoleh pendapat berupa persetujuan dari Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 24
- (1) Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, sekurang-kurangnya memuat:
- a. Rencana Kerja;
- b. Rencana Anggaran;
- c. Proyeksi Keuangan;
- d. hal-hal lain yang memerlukan pengesahan Menteri.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri dan Menteri Keuangan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Menteri Keuangan menyampaikan pendapat kepada Menteri mengenai Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN belum disahkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN.
Bagian Kedelapan Dewan Pengawas
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 25
Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan PERJAN paling banyak 5 (lima) orang, dan seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang :
- a. memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen PERJAN dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. Warga Negara Indonesia.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 27
Dewan Pengawas PERJAN terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen yang membawahi PERJAN, Departemen Keuangan dan Departemen/ instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan PERJAN serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan usaha PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 28
- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktu-nya dengan pengangkatan anggota Direksi.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 29
- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 30
- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk :
- a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan PERJAN yang dilakukan oleh Direksi;
- b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan kepengurusan PERJAN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan :
- a. Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN;
- b. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 31
- (1) Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban :
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN yang diusulkan oleh Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan PERJAN, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan PERJAN;
- c. melaporkan dengan segera kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja PERJAN;
- d. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan PERJAN.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 32
Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan PERJAN;
- b. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengurusan PERJAN;
- c. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- d. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- e. memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
##
PENJELASAN
Pasal 33
Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Menteri dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas