UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 1960 tentang SENSUS (berlaku 24 September 1960)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
-
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1960 TENTANG SENSUS
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa guna menyusun rencana-rencana pembangunan nasional disegala bidang diperlukan bahan-bahan yang lengkap dan sempurna mengenai pelbagai hal :
- b. bahwa salah satu jalan yang sempurna guna pelaksanaan pengumpulan bahan-bahan tersebut, ialah mengadakan sensus secara berkala;
- c. bahwa Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 No. 128), yang hanya mengatur sensus penduduk tidak lagi sesuai dengan keadaan dan kemajuan-kemajuan yang cepat yang dicapai oleh negara kita;
- d. bahwa untuk penyelenggaraan sensus-sensus perlu diadakan peraturan-peraturan;
- a. surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 26 P.M./1958, tanggal 16 Januari 1958 yang berisi pemberian tugas kepada Biro Pusat Statistik untuk menyelenggarakan pekerjaan persiapan sensus penduduk dalam tahun 1960 atau tahun 1961;
- b. Keputusan Kabinet dalam sidangnya ke-III, pada tanggal 14 Juni 1958, yang menyetujui untuk mengadakan sensus pertanian di Indonesia pada tahun 1962;
- c. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
Memutuskan :
Mencabut Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 No. 128) dan Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SENSUS.
Pasal 1
Sensus, ialah usaha-usaha :
- a. mengumpulkan bahan-bahan guna mengetahui jumlah serta sifat-sifat sesuatu hal diseluruh atau dibagian tertentu dari wilayah Negara pada waktu yang tertentu seperti : penduduk (sensus penduduk), perumahan (sensus perumahan) pertanian (sensus pertanian), industri (sensus perindustrian), keagamaan/ kepercayaan/aliran masyarakat (sensus keagamaan/aliran masyarakat)atau lainlain hal yang dipandang perlu oleh Pemerintah;
- b. mengolah, menyusun dan menyiarkan bahan-bahan yang diperolehnya, demikian pula memberikan keterangan-keterangan seperlunya kepada Pemerintah khususnya dan masyarakat umumnya.
Pasal 2
Penyelenggaraan sensus ditugaskan kepada Biro Pusat Statistik
Pasal 3
- (1) Sensus penduduk diadakan pada tahun 1961 dan untuk selanjutnya diadakan pada tahun-tahun yang dapat dibagi dengan angka 10.
- (2) Waktu mengadakan sensus yang lain-lainnya ditentukan dengan Peraturan Pemerintah, dengan ketentuan sekurang-kurangnya dalam 10 tahun diadakan sekali.
- (3) Peraturan pelaksanaan untuk tiap-tiap jenis sensus diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 4
- (1) Kepala Biro Pusat Statistik mempersiapkan, menyelenggarakan dan memimpin sensus yang diadakan untuk seluruh Indonesia dan membentuk Kantor-kantor Cabang ditempat- tempat yang dipandang perlu, dengan menentukan batas-batas wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Kantor Cabang memimpin pelaksanaan sensus masing-masing dalam batasbatas daerah kerja yang ditentukan.
- (3) Pelaksanaan sensus dilakukan oleh petugas-petugas sensus.
Pasal 5
- (1) Petugas-petugas sensus diangkat oleh Kepala Kantor Cabang atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya selama waktu yang diperlukan untuk sensus.
- (2) Kepada tiap-tiap petugas sensus diberikan surat penetapan pengangkatan.
- (3) Kepala Biro Pusat Statistik menetapkan honorarium untuk petugas sensus.
Pasal 6
- (1) Dengan menunjukkan surat penetapan pengangkatan di maksud dalam pasal 5 ayat (2) diatas, khusus untuk keperluan pelaksanaan sensus, petugas sensus mendapat kebebasan memasuki halaman, pelataran, tanah-tanah tempat peribadatan, tanah-tanah pertanian, perkebunan dan tanah-tanah perusahaan lainnya, demikian pula masuk kedalam alat-alat pengangkutan yang terletak didalam daerah kerja yang telah ditetapkan baginya.
- (2) Kebebasan tersebut diatas diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah, sehingga sesuai dengan tujuannya, dan selanjutnya kepada petugas sensus dapat diberikan wewenang-wewenang lain yang perlu guna melaksanakan tugasnya, dengan
Pasal 7
Setiap orang dan badan yang ada di Indonesia sewaktu diadakan sensus, diwajibkan memberi bantuan seperlunya guna melancarkan pelaksanaan sensus. Kewajiban memberi bantuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, dengan
Pasal 8
- (1) Kepala Biro Pusat Statistik, Kepala Kantor Cabang serta petugas-petugas sensus diwajibkan merahasiakan segala keterangan mengenai diri seseorang dan/atau badan yang diperolehnya dari sensus.
- (2) Pengumuman hasil-hasil sementara atau yang bersifat lokal dari sensus hanya dapat diberikan oleh Kepala Biro Pusat Statistik atau dengan persetujuannya oleh Kepala Kantor Cabang atau pejabat-pejabat lain yang ditunjuknya.
Pasal 9
- (1) Barangsiapa dengan sengaja mengacaukan, menghalang- halangi atau mengganggu jalannya sensus yang diselenggarakan menurut Undang-undang ini, dapat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 20.000,-
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menolak memberi bantuan yang diwajibkan sesuai dengan pasal 7 diatas, dapat dihukum dengan hukuman kurungan setinggitingginya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-.
- (3) Barangsiapa yang wajib memberikan keterangan guna keperluan sensus, dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, dapat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-
- (4) Kepala biro Pusat Statistik, Kepala Kantor Cabang serta petugas-petugas sensus yang dengan sengaja membuka rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) atau menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepada mereka, dapat dikenakan hukuman penjara setinggi-tingginya enam bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 10.000,-.
- (5) Petugas Sensus yang melalaikan kewajiban dapat dikenakan hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-.
Pasal 10
- (1) Tindak-pidana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), (3), dan (4) dianggap sebagai kejahatan.
- (2) Tindak-pidana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan (5) dianggap sebagai pelanggaran.
Pasal 11
- (1) Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Sensus 1960.
- (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 24 September 1960. Sekretaris Negara
TAMZIL.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 September 1960 Presiden Republik Indonesia. SUKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1960
TENTANG
SENSUS.
## PENJELASAN UMUM.
Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur seperti dicita-citakan oleh Rakyat Indonesia, diperlukan pembangunan disegala lapangan. Tidak ada suatu pembangunan dapat terlaksana dengan baik, jika tidak direncanakan lebih dulu dengan seksama. Untuk itu diperlukan pengumpulan bahan-bahan dan keteranganketerangan yang luas dan lengkap dengan penyelidikan yang teliti.
Tidak ada suatu proyek dapat terlaksana dengan baik, kalau sebelumnya tidak diketahui dengan seksama jumlah penduduk yang akan mengambil manfaat dari proyek tersebut, apa lapangan hidup serta mata pencarian dan lain-lain keadaan dari penduduk yang bersangkutan.
Pencacahan (sensus) jiwa untuk Indonesia dilakukan yang terakhir pada tahun 1930 dan hingga kini untuk seluruh Indonesia belum pernah diadakan lagi.
Adalah sudah sewajarnya dan benar-benar dirasakan perlunya, bahwa sesudah sekian lamanya, segera diadakan usaha kearah itu.
Peraturan yang lama (Volkstelling Ordonantie tahun 1930) tidaklah sesuai lagi dengan keadaan dankemajuan-kemajuan yang cepat yang dicapai oleh negara dan masyarakat dan karenanya perlu diganti.
Selain dari pada itu dizaman modern ini tidaklah cukup bila hanya diadakan sensus mengenai penduduk saja, akan tetapi disamping itu dirasa sangat perlu untuk juga mengadakan sensus mengenai bidang lainnya seperti : perumahan, pertanian, perindustrian, keagamaan aliran masyarakat dan hal-hal lainnya lagi yang dipandang perlu, dengan catatan bahwa selalu akan diperhatikan kemungkinan menempuh tehnik dan cara yang ringkas tidak terlampau memberatkan anggaran belanja negara dan terlalu banyak memerlukan pengerahan tenaga manusia dan material.
Sedapat mungkin mengenai bidang lainnya yang termasuk penting juga untuk dipelajari seluk-beluknya, karena dari sensus-sensus lainnya telah dapat tersususun rangka (benchmark) berupa keterangan-keterangan pokok, akan dilakukan penyelidikan secara sampling, yakni penyelidikan yang terbatas kepada sebagian dar pada keseluruhan etapi tidak mengurangi pendapatan-pendapatan/ sifat-sifat keseluruhannya sehingga dengan demikian hasil itu cukup mewakili keseluruhan tersebut.
Dengan demikian usaha berbagai macam sensus tidak usah mendesak lain-lain usaha Pemerintah.
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 1
. Pasal ini memberi keterangan singkat mengenai pekerjaan dan obyek sensus. Dalam hal ini perlu diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu sensus yang modern, yaitu : - a. suatu sensus nasional diselengggarakan oleh Pemerintah dibantu oleh Pemerintah setempat/otonom. - b. sensus harus meliputi daerah yang tertentu. - c. sensus harus mencangkupi segenap individu tanpa ada yang dilupakan atau dihitung dua kali. - d. jumlah yang dicacah harus bertalian dengan satu waktu yang tertentu dan sedapat mungkin bersamaan untuk seluruh wilayah. - e. Keterangan-keterangan harus didapatkan dari penanyaan langsung, bukan dari daftar-daftar (register desa dan sebagainya). - f. pengolahan, dan penyusunan dan penyiaran hasil pencacahan merupakan bagianbagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan Sensus.
PENJELASAN
Pasal 2
. Mengingat, bahwa statistik dan sensus berhubungan erat satu sama lain maka dianggap bijaksana untuk menyerahkan penyelenggaraan sensus kepada Biro Pusat Statistik.
PENJELASAN
Pasal 3
. Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dianjurkan, supaya Negara-Negara Angota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan sensus penduduk dan sensus pertanian dinegaranya masing-masing serentak pada sekitar tahun 1960 dan selanjutnya tiap-tiap 5 tahun atau 10 tahun sekali. Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan mengadakan sensus penduduk di Indonesia sekitar tahun 1960. Dikirakan tahun 1961 akan merupakan tahun sensus penduduk yang pertama bagi negara Republik Indonesia setelah 30 tahun di Indonesia tidak lagi diadakan. Jangka waktu antara 2 sensus bagi pencacahan (sensus) penduduk dibedakan dengan jangka waktu bagi sensus lainnya,