PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 75 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (berlaku 31 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang: bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 906);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 120 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 17 Seri D);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 50);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas, adalah badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
6. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah pimpinan badan layanan umum daerah yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional badan layanan umum daerah yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat tehnis, yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada badan layanan umum daerah yang bersangkutan.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan BLUD Puskesmas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan BLUD Puskesmas.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan anggaran;
- c. akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
- d. tarif layanan;
- e. standar pelayanan minimal;
- f. Pejabat Pengelola dan pegawai;
- g. remunerasi;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. evaluasi dan penilaian kinerja.
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 4
- (1) BLUD Puskesmas wajib menetapkan Renstra Bisnis BLUD.
- (2) Renstra Bisnis BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Bisnis BLUD dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (4) Renstra Bisnis BLUD mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD Puskesmas.
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 5
- (1) BLUD Puskesmas wajib menyusun RBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Renstra Bisnis BLUD.
- (3) RBA disusun
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 6
- (1) RBA memuat:
- a. kinerja tahun berjalan;
- b. asumsi mikro dan makro;
- c. target kinerja;
- d. analisis dan perkiraan Biaya satuan;
- e. perkiraan harga;
- f. anggaran pendapatan dan Biaya;
- g. besaran persentase ambang batas;
- h. prognosa laporan keuangan;
- i. perkiraan maju (forward estimate);
- j. rencana pengeluaran Investasi/modal; dan
- k. ringkasan Pendapatan dan Biaya.
- (2) Ringkasan Pendapatan dan Biaya termasuk rencana pengeluaran Investasi/modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf k dikonsolidasikan dengan RKA-Perangkat Daerah.
- (3) RBA disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan Biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 7
- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan APBD.
- (2) RBA disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-Perangkat Daerah.
- (3) RKA- Perangkat Daerah beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas TAPD.
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 8
- (1) TAPD melakukan penelaahan RKA- Perangkat Daerah beserta RBA.
- (2) RBA yang telah ditetapkan secara definitif menjadi dasar
penyusunan DPA-BLUD BLUD Puskesmas.
BAB V - PELAKSANAAN ANGGARAN Bagian Kesatu DPA-BLUD
Pasal 9
- (1) DPA-BLUD BLUD Puskesmas disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah untuk dibahas sebagai bagian dari DPAPerangkat Daerah.
- (2) DPA Perangkat Daerah beserta DPA-BLUD BLUD Puskesmas disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan pencermatan oleh TAPD.
- (3) DPA-BLUD BLUD Puskesmas paling sedikit mencakup:
- a. Pendapatan dan Biaya;
- b. proyeksi arus kas; dan
- c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (4)
BAB V - PELAKSANAAN ANGGARAN Bagian Kesatu DPA-BLUD
Pasal 10
- (1) DPA\_BLUD BLUD Puskesmas merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD Puskesmas.
- (2) DPA-BLUD BLUD Puskesmas menjadi dasar penarikan dana yang bersumber APBD.
- (3) DPA-BLUD BLUD Puskesmas menjadi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD Puskesmas.

- (4) DPA-BLUD BLUD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

## Pendapatan Pasal 11

Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah, kecuali hibah terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah, antara lain:
1. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan kekayaan;
3. jasa giro;
4. Pendapatan bunga;
5. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
6. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD Puskesmas; dan
7. hasil Investasi.

## Pasal 12

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan, hibah kecuali hibah terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain Pendapatan BLUD Puskesmas yang

sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Puskesmas dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek Pendapatan BLUD Puskesmas.

## Pasal 13

- (1) Seluruh Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaporkan kepada PPKD melalui kepala Perangkat Daerah setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disimpan oleh BLUD Puskesmas.

## Pasal 14

Alokasi penggunaan Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) BLUD Puskesmas baik yang rawat inap maupun rawat jalan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) untuk Biaya operasional dan pengadaan aset tetap yang meliputi:
1. biaya Pegawai paling banyak 60% (enam puluh persen), dipergunakan untuk:
- a) honor/gaji pegawai BLUD Puskesmas Non PNS;
- b) honor pegawai harian lepas;
- c) honor-honor pelaksanaan kegiatan dan sisanya dipergunakan untuk;
- d) jasa pelayanan/remunerasi;
2. biaya non pegawai dan pengadaan aset tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) berupa:
- a) obat dan bahan medis habis pakai;
- b) kegiatan pelayanan kesehatan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
- c) kegiatan penunjang pelayanan kesehatan berupa Biaya umum dan administrasi; dan
- d) pengadaan aset tetap.
- b. paling banyak 5% (lima persen) untuk Biaya non operasional

## berupa:

1. Biaya bunga;
2. Biaya administrasi bank;
3. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
4. Biaya kerugian penurunan nilai; dan
5. Biaya non operasional lain-lain.

## Pasal 15

Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBD, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Biaya Pasal 16

- (1) Biaya BLUD Puskesmas merupakan biaya operasional dan non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh Biaya yang menjadi beban BLUD Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimasud pada ayat (1), mencakup seluruh Biaya yang menjadi beban BLUD Puskesmas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD Puskesmas dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

## Pasal 17

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

- ayat (1), terdiri dari:
- a. biaya pelayanan, meliputi:
1. biaya pegawai;
2. biaya bahan;
3. biaya jasa pelayanan;
4. biaya pemeliharaan;
5. biaya barang dan jasa;
6. biaya pelayanan lain-lain;
- b. biaya umum dan administrasi, meliputi:
1. biaya pegawai;
2. biaya bahan;
3. biaya pemeliharaan;
4. biaya barang dan jasa;
5. biaya promosi; dan
6. biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

## Pasal 18

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

## Pasal 19

Seluruh pengeluaran biaya BLUD Puskesmas yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan, hibah kecuali hibah terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain Pendapatan BLUD Puskesmas yang sah, dilaporkan kepada PPKD melalui Perangkat Daerah setiap triwulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD Puskesmas yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

## Pasal 21

- (1) Pengeluaran Biaya BLUD Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran Biaya BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran Biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan Pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran Biaya BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk Biaya BLUD Puskesmas yang berasal dari Pendapatan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara /APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran Biaya BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD Puskesmas dengan status BLUD Puskesmas Penuh.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD Puskesmas dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan

mekanisme perubahan APBD.

## Pasal 22

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan pengeluaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atas Pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.
- (2) Kelebihan target Pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA.
- (3) Besaran ambang batas ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari target Pendapatan selama satu tahun.
- (4) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam RBA dan DPA oleh PPKD.

## Pasal 23

- (1) Pergeseran anggaran pada obyek Biaya dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atas usulan Pemimpin BLUD Puskesmas dan disahkan oleh PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran pada rincian obyek Biaya dilakukan Pemimpin BLUD Puskesmas dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Pengelolaan Kas Pasal 24

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah kecuali hibah terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain Pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Puskesmas.

## Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD Puskesmas menyelenggarakan:

- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. pemungutan Pendapatan atau tagihan;
- c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
- d. pembayaran;
- e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas BLUD Puskesmas dilaksanakan berdasarkan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rekening BLUD Puskesmas yang dibuka oleh pemimpin BLUD Puskesmas atas nama BLUD Puskesmas pada bank umum pemerintah yang ditunjuk Bupati.
- (4) Penerimaan BLUD Puskesmas disetor seluruhnya ke rekening BLUD Puskesmas pada setiap hari kerja dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas.

## Bagian Kelima Piutang Pasal 26

- (1) BLUD Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD Puskesmas.
- (2) BLUD Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (3) BLUD Puskesmas untuk melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD Puskesmas.
- (4) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur sendiri dalam peraturan

perundang-undangan.

- (5) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi BLUD Puskesmas.
- (7) Penghapusan piutang BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh:
- a. Pemimpin BLUD Puskesmas untuk jumlah sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. Bupati untuk jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- c. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (8) Penghapusan terhadap piutang BLUD Puskesmas yang terjadi sebelum penerapan PPK-BLUD, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam

Utang

## Pasal 27

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) BLUD dengan status BLUD Puskesmas Penuh dapat melakukan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Bupati.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman

jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk untuk menutup defisit kas.

- (5) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran Investasi/modal.
- (6) Setiap utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk perikatan pinjaman.

## Pasal 28

- (1) BLUD Puskesmas dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah dan disertai dengan studi kelayakan utang.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perikatan utang BLUD Puskesmas.

## Pasal 29

- (1) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menjadi tanggung jawab BLUD Puskesmas.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

## Bagian Ketujuh

Investasi

Pasal 30

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan Investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan Pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu

likuiditas keuangan BLUD Puskesmas.

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan BLUD Puskesmas apabila melaksanakan PPKBLUD dengan status BLUD Puskesmas penuh.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi jangka pendek dan Investasi jangka panjang.

## Pasal 31

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), atas persetujuan Bupati.
- (2) BLUD Puskesmas dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah dan disertai dengan studi kelayakan Investasi.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Investasi jangka panjang BLUD Puskesmas.

## Pasal 32

Dalam hal BLUD Puskesmas mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedelapan

Kerjasama

Pasal 33

- (1) BLUD Puskesmas dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerjasama dengan

pihak lain.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD Puskesmas dan/atau mengurangi aset.

## Pasal 34

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), antara lain:
- a. kerjasama operasional;
- b. sewa menyewa; dan
- c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD Puskesmas dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang/alat BLUD Puskesmas kepada pihak-pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan Pendapatan bagi BLUD Puskesmas dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD Puskesmas.
- (5) Kerjasama BLUD Puskesmas atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah.

- (6) Kerjasama yang dilaksanakan BLUD Puskesmas dilaporkan kepada Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerjasama diatur oleh pemimpin BLUD Puskesmas.

## Bagian Kesembilan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pasal 35

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan Praktek Bisnis yang Sehat.

## Pasal 36

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD Puskesmas diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD Puskesmas dengan status BLUD Puskesmas penuh.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dana seluruhnya berasal dari:
- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain Pendapatan BLUD Puskesmas yang sah.

## Pasal 37

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD Puskesmas dengan persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Puskesmas.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas diberikan fleksibilitas berupa pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung.
- (4) Mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa BLUD Puskesmas sebelum Pemimpin BLUD Puskesmas menetapkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

## Pasal 38

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD Puskesmas sepanjang disetujui pemberi hibah.

## Pasal 39

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia BLUD Puskesmas yang dibentuk oleh pemimpin BLUD Puskesmas.

## Bagian Kesepuluh Pengelolaan Barang Pasal 40

- (1) Barang hasil pengadaan BLUD Puskesmas dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan.
- (2) Barang hasil pengadaan BLUD Puskesmas berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik Daerah.
- (3) Barang hasil pengadaan BLUD Puskesmas berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan.

## Pasal 41

- (1) BLUD Puskesmas tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) BLUD Puskesmas dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD Puskesmas selain dari APBD/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan Pendapatan BLUD Puskesmas dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD.
- (5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian/seluruhnya berasal dari APBD/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bukan merupakan

Pendapatan BLUD Puskesmas dan wajib disetor ke rekening kas umum Daerah.

- (6) Penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sesuai mekanisme penghapusan aset tetap.
- (7) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD Puskesmas wajib mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sesuai mekanisme pemanfaatan aset tetap.

## Pasal 42

Tanah dan bangunan BLUD Puskesmas disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas

Surplus Anggaran

Pasal 43

- (1) Surplus anggaran BLUD Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD Puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Puskesmas.

## Bagian Keduabelas Penyelesaian Kerugian Pasal 44

Setiap kerugian Daerah pada BLUD Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

## Bagian Ketigabelas Penatausahaan Pasal 45

Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas paling sedikit memuat:

- a. Pendapatan/Biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap, dan Investasi; dan
- e. ekuitas dana.

## Pasal 46

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 47

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas.
- (2) Kebijakan penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas ditetapkan atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

## BAB VI

## AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Akuntansi Pasal 48

- (1) BLUD Puskesmas menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD Puskesmas dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

## Pasal 49

- (1) Akuntasi dan laporan keuangan BLUD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Basis Akrual.

## Pasal 50

- (1) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, Pemimpin BLUD Puskesmas menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanan.
- (2) Kebijakan akuntasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, biaya dan peristiwa setelah tanggal neraca.

## Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 51

- (1) Laporan keuangan BLUD Puskesmas terdiri dari neraca,

laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai dengan laporan kinerja.

- (2) Laporan keuangan unit usaha/layanan yang diselenggarakan BLUD Puskesmas, dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan BLUD Puskesmas.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 52

- (1) Setiap triwulan, BLUD Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui Kepala Perangkat Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD Puskesmas wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui Kepala Perangkat Daerah untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

## BAB VII

## TARIF LAYANAN

## Pasal 53

- (1) BLUD Puskesmas dapat memungut Biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan Biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk imbal hasil yang wajar dari Investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari Biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD Puskesmas.

## Pasal 54

- (1) Tarif layanan BLUD Puskesmas diusulkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan BLUD Puskesmas ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

## BAB VIII

## STANDAR PELAYANAN MINIMAL

## Pasal 55

- (1) Bupati menetapkan standar pelayanan minimal BLUD Puskesmas dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD Puskesmas.
- (2) Standar pelayanan minimal BLUD Puskesmas diusulkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.

## BAB IX

## PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

## Bagian Kesatu

## Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas

## Paragraf 1

## Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas

Pasal 56

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas terdiri atas:
- a. pemimpin;
- b. pejabat keuangan; dan
- c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas berasal dari PNS.

## Pegawai BLUD Puskesmas

## Paragraf 2 Pasal 57

- (1) Pegawai BLUD Puskesmas terdiri dari Pegawai ASN dan Pegawai Non PNS.
- (2) Pegawai BLUD Puskesmas yang berasal dari Non PNS dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja.
- (3) Kontrak kerja Pegawai Non PNS dapat diperbaharui atas pertimbangan kinerja dan kebutuhan BLUD Puskesmas.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Puskesmas yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Pemimpin BLUD Puskesmas menyampaikan laporan pembaharuan kontrak kerja kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.

## Bagian Kedua

## Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pasal 58

- (1) Pengadaan pegawai BLUD Puskesmas Non PNS diselenggarakan oleh Perangkat Daerah atas usulan Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (2) Pengadaan pegawai BLUD Puskesmas Non PNS sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.

## Pasal 59

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Hak, kewajiban dan larangan Pejabat Pengelola dan Pegawai ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 60

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian, hak, kewajiban dan larangan Pegawai Non PNS diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 61

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Perangkat Daerah atas usulan Pemimpin BLUD Puskesmas mengajukan permohonan persetujuan pengadaan Pegawai Non PNS kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Badan Kepegawaian Daerah melakukan analisis atas usulan pengadaan Pegawai Non PNS berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat

- (2); dan
- c. Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan permohonan pengadaan Pegawai Non PNS berdasarkan hasil analisa yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan persetujuan Bupati, membentuk panitia pengadaan Pegawai Non PNS.
- (3) Tata cara pengadaan pegawai Non PNS sebagai berikut:
- a. pengumuman melalui media massa dan/atau website Pemerintah Daerah;
- b. seleksi administrasi;
- c. pengumuman calon Pegawai Non PNS yang lolos seleksi administrasi;
- d.
- wawancara; dan
- e. pengumuman hasil wawancara.

## Pasal 62

Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengadaan Pegawai Non PNS menetapkan persyaratan administrasi, materi wawancara.

## Pasal 63

- (1) Pengangkatan Pegawai Non PNS ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (2) Pegawai Non PNS berhenti atau diberhentikan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas, apabila:
- a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. berakhir masa kontrak kerja;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan; atau
- e. tidak dapat melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan.

## Pasal 64

Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengadaan Pegawai Non PNS kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

## Pasal 65

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pengadaan Pegawai Non PNS dibebankan pada BLUD Puskesmas.

## Pasal 66

Ketentuan mengenai pengelolaan pegawai Non PNS BLUD Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB X

## REMUNERASI

Pasal 67

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas dapat diberikan remunerasi sesuai dengan peraturan perundangundangan dan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.
- (2) Remunerasi BLUD Puskesmas ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD Puskesmas melalui Kepala Perangkat Daerah.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 68

- (1) Pembinaan BLUD Puskesmas dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan Keuangan BLUD Puskesmas dilakukan oleh PPKD.
- (3) Pembinaan teknis BLUD Puskesmas dilakukan oleh Kepala

Perangkat Daerah.

## Pasal 69

- (1) Pengawasan operasional BLUD Puskesmas dilakukan pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD Puskesmas.

## BAB XII EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

## Pasal 70

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD Puskesmas dilakukan setiap tahun oleh Bupati terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD Puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis BLUD dan RBA.

## Pasal 71

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD Puskesmas dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

## Pasal 72

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI TRENGGALEK, TTD JARIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 75


Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001