PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 06 Tahun 2003 tentang RETRIBUSI JASA FASILITAS SUNGAI/DERMAGA (berlaku 13 Maret 2003)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 06 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI JASA FASILITAS SUNGAI/DERMAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan mutu pelayanan jasa dibidang lalu lintas angkutan sungai sungai/ dermaga diwilayah Kabupaten Muaro Jambi, maka dipandang perlu pengaturan tentang Retribusi Jasa Fasilitas Sungai/Dermaga bagi kapal-kapal laut dan pedalaman, sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Retribusi Jasa Fasilitas Sungai/Dermaga;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3379);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3379);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KU/AL 403/PHB, 85 tentang Penyederhanaan Pembinaan Keselamatan Kapal dan Pelayaran;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 1997 tentang Kewenangan dan Prosedur Penunjukan Pegawai Negeri Sipil, di Lingkungan Unit Pelaksanaan Tehnis Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dalam Pelaksanaan tugas pengawasan Keselamatan Berlayar di Sungai dan Danau;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produkproduk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah di Lingkungan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 Nomor 33 Seri D Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG
MENETAPKAN : RETRIBUSI JASA FASILITASI SUNGAI/DERMAGA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintahan Kabupaten adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Bahan Eksekutif;
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan-peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi ;
- h. Sungai adalah Sungai yang diperuntukan bagi Lalu Lintas Kapal-kapal;
- i. Lalu Lintas Sungai adalah Pergerakan Kapal-kapal pedalaman yang digerakkan oleh Peralatan Tehnis maupun dengan tidak Peralatan Tehnis dengan Rakit-rakit kayu yang dihanyutkan yang merupakan pintu kesatuan;
- j. Kapal adalah Kendaraan Air dengan bentuk jenis apapun, yang digerakan dengan tenaga mekanik, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawa permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindahpindah;
- k. Kapal Pedalaman adalah Kapal yang kegiatannya terbatas diwilayah perairan seperti Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Terusan;
- l. Perairan Pedalaman atau Perairan Daratan adalah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Terusan;
- m. Kapal Penumpang adalah Sarana Angkutan diperairan Pedalaman yang diperuntukan khusus untuk Angkuta Penumpang;
- n. Kapal Barang adalah Sarana Angkutan diperairan Pedalaman yang diperuntukan khusus untuk Angkuta Barang;
- o. Motor Boat adalah Sejenis kapal Sarana Angkutan di Perairan Pedalaman yang menyediakan tempat untuk Angkutan Penumpang atau menyediakan tempat Angkutan Barang dengan batas maksimum yang ditentukan;
- p. Motor Tunda atau Tug Boat adalah sejenis Kapal yang digerakkan dengan tenaga mesin yang berfungsi untuk menarik, Rakit atau menunda Tongkang;
- q. Speada Boat adalah sejenis kapal sarana Angkutandi Perairan Pedalaman yang berukuran kecil digerakan dengan tenaga mesin berkecepatan tinggi khusus untuk Angkutan Penumpang;
- r. Motor Ketek/Motor Tempel adalah sejenis kapal perairan di pedalaman yang berukuran kecil yang digerakkan dengan tenaga mesin berkecepatan rendah khusus untuk angkutan penumpang;
- s. Tongkang adalah sejenis kapal perairan pedalaman baik yang terbuat dari kayu maupun dari baja yang digeakkan dengan ditunda yang diperuntukan bagi angkutan barang umum maupun khusus;
- t. Kapal Laut adalah Kapal yang menurut jenisnya mengadakan kegiatan dilaut yang diselenggarakan oleh Perusahaan Angkutan Laut, tetapi juga dapat melakukan kegiatan diperairan pedalaman;
- u. Long Pond adalah tempat penumpukan kayu yang berada diperairan daratan yang ada batas-batas tertentu;
- v. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan pirma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya;
- x. Retribusi jasa umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- y. Dermaga adalah Prasarana tambat/pemberhentian transportasi sungai yang digunakan untuk sandaran dan tambat kapal, menaikkan dan menurun penumpang, barang dan hewan, serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat penetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
26. aa. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
27. bb. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas sungai/dermaga;
- cc. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi ## BAB II
KETENTUAN RETRIBUSI JASA FASILITAS SUNGAI/DERMAGA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Setiap Kapal, orang pribadi atau badan usaha yang mengadakan kegiatan dan menggunakan fasilitas sungai/dermaga wajib membayar retribusi;
- (2) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang mengadakan kegiatan dan menggunakan fasilitas sungai/dermaga wajib melaporkan pada pejabat yang ditunjuk.
3. (3). Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah kegiatan yang berada dalam wilayah daerah.
PROSES PELAKSANAAN RETRIBUSI SERTA MASA BERLAKUNYA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1). Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan (3) meliputi :
- a. Jumlah kapal yang tambat atau labuh;
- b. Jumlah hari yang digunakan untuk mengadakan kegiatan;
- c. Jumlah barang yang dimuat dan dibongkar ditentukan dengan ukuran Ton/M;
- d. Asal dan tujuan barang yang dibongkar dan dimuat.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diterima oleh pejabat yang telah ditunjuk pada setiap kapal yang akan mengadakan pelayaran;
- (3). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disampaikan secara kolektif pada setiap akhir bulan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1). Pejabat yang telah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) segera mengadakan pemeriksaan tentang keabsahan dan kebenarannya;
- (2). Pejabat yang telah ditunjuk menetapkan besarnya retribusi setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan benar.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1). Orang perorangan yang memanfaatkan fasilitas sungai/dermaga diberikan pas masuk dermaga/pelabuhan sungai;
- (2). Kendaraan roda dua, roda empat atau lebih serta gerobak sorong oleh karena kegiatannya sehingga memanfaatkan fasilitas sungai/dermaga diberikan pas masuk dermaga/pelabuhan sungai.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1). Masa berlaku retribusi jasa fasilitas sungai/dermaga adalah sebagai berikut:
- a. Tarif tambat untuk 1 (satu) hari;
- b. Tarif labuh untuk 1 (satu) hari;
- c. Tarif bongkar/muat barang untuk 1 (satu) kali bongkar/muat;
- d. Tarif log pond/dataran air untuk 1 (satu) bulan.
- (2). Tempat retribusi jasa fasilitas sungai/dermaga adalah pada pos pengawasan lalu lintas angkutan sungai dan danau di daerah.
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI SERTA GOLONGAN RETRIBUSI
BAB IV - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI SERTA GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7
Dengan nama retribusi jasa fasilitas sungai/dermaga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
BAB IV - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI SERTA GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 8
Objek Retribusi adalah pelayanan jasa fasilitas sungai/dermaga yang meliputi :
- a. Motor Boat;
- b. Motor tunda atau tug boat;
- c. Spead boat;
- d. Motor ketek;
- e. Motor tempel;
- f. Tongkang;
- g. Log pond/dataran air;
- h. Barang atau muatan kapal, penumpukan barang;
- i. Kendaraan;
- j. Loading Point;
- k. Pindah barang dari kapal ke kapal/over ship.
BAB IV - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI SERTA GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 9
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa fasilitas sungai/dermaga.
BAB IV - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI SERTA GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 10
Retribusi atas pelayanan fasilitas sungai/dermaga digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA
Pasal 11
Tingkat penggunaan jasa fasilitas sungai/dermaga didasarkan atas frekuensi kegiatan kapal, jenis kapal, jumlah muatan, luas log pond/dataran air, frekuensi kendaraan keluar masuk pelabuhan dan perorangan.
PRINSIF DALAM MENETAPKAN BESARNYA TARIF
BAB VI - PRINSIF DALAM MENETAPKAN BESARNYA TARIF
Pasal 12
Prinsif dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya pengadaan dan pemeliharaan fasilitas sungai/dermaga, biaya pembersihan alur sungai serta biaya operasional dengan pertimbangan terhadap kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 13
- (1). Struktur dan besarnya tarif dibedakan ## BAB VIII
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB VII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 14
Wilayah Pemungutan adalah diwilayah Kabupaten Muaro Jambi.
BAB VII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 15
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (4) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi jasa fasilitas Sungai atau Dermaga dilakukan oleh Kantor Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi melalui bendaharawan khusus penerima.
- (5) Terhadap petugas pemungut diberikan uang Insentif ## BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
BAB VII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 16
- (1) Pembayaran retribusi yang terhitung harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran dilakukan ditempat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan harus disetorkan ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1 X 24 Jam, kecuali pada sebab - sebab tertentu tata caranya ditentukan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, hasil pemungutan pembayaran harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Kantor Perhubungan.
BAB VII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 17
- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga 2% (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 18
Setiap pembayaran diberikan tanda bukti, pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
BAB X - SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 19
Retribusi terhutang terjadi pada saat diperhitungkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XI - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 20
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Penyidik Polri dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.
KETENTUAN PIDANA
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 21
- (1) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang ada dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 13 Maret 2003

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. AS'AD SYAM

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 17 Maret 2003

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto Drs. Muchtar Muis LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2003 NOMOR 9 SERI C NOMOR 7
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
## NOMOR 07 TAHUN 2003
## TENTANG
## RETRIBUSI JASA FASILITAS SUNGAI/DERMAGA
## I. PENJELASAN UMUM
Pelabuhan sungai sebagai salah satu urusan dalam penyelenggaraan pelayanan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang, menggerakkan dan mendorong tercapainya tujuan nasional.
Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu pengaturan dan penyesuaian retribusi fasilitas sungai/dermaga sebagai salah satu bagian tugas dibidang perhubungan yang memperluas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muaro Jambi.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Kegiatan dimaksud adalah, sandar, tambat, labuh, kapal, bongkar/muat barang, turun/naik calon penumpang, kegiatan penimbunan kayu di sungai dan dataran air, serta kegiatan yang berada dipelabuhan khusus.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
- (2) Maksud dari pas masuk dermaga/pelabuhan sungai yaitu karcis masuk dari daratan ke dermaga.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
- (2) Pos pengawasan adalah unit pelayanan dari kantor perhubungan yang berada didaerah/wilayah kecamatan.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
- g. log pond/dataran air Dataran air adalah dataran yang berada ditepi didaratan untuk penumpukan balok.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas.