PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN Nomor 15 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN (berlaku 27 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan
2. ketentuan Pasai 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pamerintahan Daerah dan Pasai 2 ayat (2) huruf b, Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan perlu mengatur ketentuan menyangkut Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6 . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia1ahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 7.
- 8 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).
Menetapkan
.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN dan
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggars pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah Puskesmas, Pustu dan Poskesdes Kabupaten Humbang Hasundutan.
9. Peiayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di sarana kesehatan baik pemerintah maupun swasta.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan aras jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabiiitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
11. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabiliiasi medis dan atau pelayanan lainnya.
12. Pelayanan Pengobatan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan di RSUD, di dalam dan di luar Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes.
13. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabiiitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
15. Dokter adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi yang bertugas pada Pemerintah Daerah.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabiiitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di sarana kesehatan baik pemerintah maupun swasta.
18. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
17. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Non Perawatan, Pustu dan Poskesdes.
19. Sarana Kesehatan Swasta adalah Tempat Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh pelaku usaha kesehatan di luar pemerintah.
20. Izin Usaha Kesehatan adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada pelaku usaha kesehatan.
21. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diierima .
22. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Pribadi atau Badan.
23. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa Pelayanan Kesehatan di RSUD, Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh Pribadi atau Badan.
24. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH SWASTA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Tiap-tiap usaha pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta baik perorangan maupun berkelompok yang beroperasi di wilayah Daerah harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin usaha pelayanan keseriatan yang dilaksanakan oleh pihak swasta.
- (3) Jenis-jenis izin usaha sabagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- b. Praktik Perorangan Dokter Gigi;
- a. Praktik Perorangan Dokter Umum;
- c. Praktik Perorangan Dokter Spesialis;
- d. Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis;
- e. Praktik Berkelompok Dokter Umum;
- g. Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
10. f . Praktik Berkelompok Dokter Spesialis
- h. Praktik Perorangan Bidan;
- i. Praktik Fisioterapis;
- j. Balai Pengobatan Swasta;
- k. Klinik/Rumah Bersalin;
15. L . Optik;
- m. Apotik;
- n. Pengobatan Tradisional;
- o. Toko Obat.
- (4) Izin Usaha Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Izin Usaha Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB III - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan Jasa Pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembaritu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang memiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
BAB III - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 5
Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB IV - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk Golongan Retibusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur ## BAB VI
PRINSiP DAN SASARAN PENETAPAN TARiF RETRIBUSI
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan ## BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dl RSUD sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 10

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## BAB IX

## PEMUNGUTAN RETRIBUSI

## Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemungutan, penagihan, penyetoran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Jasa pelayanan medis dan paramedis dibayarkan setiap bulan ke Puskesmas yang dilaporkan setiap bulan kepadaPemerintah Daerah.
- (6) Semua perhitungan pembayaran harus tunai pada akhit perawatan.
- (7) Jasa Puskesmas menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetorkan ke Kas Daerah.

## BAB X

## PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

## Pasal 12

- (1) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD.
- (2) SSRD diberikan kepada wajib retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan STRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retriibusi diatur dengan Peraturan Bupati.

*

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

## TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi dilaksanakan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, yang diawali dengan surat teguran atau peringatan maupun surat yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat yang dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus segera melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh pejabat yang ditunjiik.

## BAB XIII

## SANKSI ADMINISTRATE

## Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bungs sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIV

## PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 16

- (1) Penderita yang kurang mampu/tidak mampu dirawat di kelas IIIB dan diwajibkan menyerahkan Surat Keterangan yang menyatakan penderita adalah benar-benar kurang mampu/tidak mampu selambatlambatnya 2x24 jam setelah dirawat, selebihnya setelah penyerahan Surat Keterangan dari batas waktu yang ditentukan tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan dilakukan secara bertahap :
3. a.bebasjasamedis;
4. b.bebas jasa Rumah Sakit;
5. c.bebas biaya bahan dan alat;
6. d.bebas membayar semampunya dengan diprioritaskan melunasi biaya obat;
- (3) Direktur diberi wewenang membebaskan sebagian atau seiuruhnya biaya pelayanan kesehatan bagi penderita yang dirawat di RSUD dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XV

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengsmbalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi teriebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaturdengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengura. ngan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau kepentingan yang bersifat sosial/keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII

## KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaturdengan Peraturan Bupati.

## BAB XIX

## PENYIDIKAN

## Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. . . meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
12. i . Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai terssangka atau saksi;
13. j . menghentikan penyidikan; dan/atau;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukao dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 23

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugiKan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

## Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan penerimaan negara.

## BAB XXI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 Nomor 6 Seri c, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pondok Bersalin Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang HasundutanTahun 2006 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati. Q

## Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintankan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Dto

MADDIN SIHOMB1NG

Diundangkan di Doloksanggul pada tanggaL2t | PesejTiber 2011

4

SEKREFARIS DAERAH'K ^ BUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

MARTUAMAN ? STSILA ^ HI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2011 NOMOR 15