PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor J8 Tahun 2013 tentang PENDELEGASIAN SEB ATI SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2013 DIBIDANG PELAYANAN PE AGIAN KEWENANGAN BUPATI SINTANG KEPALA KANTOR RIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah · Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, dinyatakan bahwa Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang pelayanan terpadu yang meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan bukan perizinan sesuai dengan kebijakan Bupati;
- bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan pada Kan tor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Sintang Nomor S Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang Di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepa?a Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten S1nt � g. b.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
2
| 1. | Undang-Undang N Undang-Undang Domor 2 7 Tahun 1959 tentang Penetapan |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Undang-Undan N Kepe . g ornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 1974 ga;aian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I d _omor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik n onesia Nornor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); |
| 3 | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); |
| 4 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
| 5 | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lernbaran |
| 6 | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); |
| 7 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang � Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 20 08 Nomor 59 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844); |
| 8 | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N � mor 126, Tan:1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), |
3
9. Undang-Undan N Modal (Lembar!n �� or 25 Tahun\_ 2007 tentang Penanaman Nomor 67 T bah gara Repubhk Indonesia Tahun 2007 ,am anLeb · Nomor 4724); m aran Negara Republik Indonesia
10. Undang-Undan N Publik (Le g ornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Nomor 112mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 N , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ornor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4
O OJ8:.
18. Peraturan Preside Pelayanan T d n Noi:nor 27 Tahun 2009 tentang erpa u Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Kepal 8 Nomor 12 T h a adan Koordinasi Penanaman Modal Perm h a un 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara o onan Penanaman Modal:
20. Peraturan Dae h K b . t ra a upaten Smtang Nomor 1 Tahun 2008 en tang Uru . . (Le b san Pemenntah Kabupaten Smtang T m aran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, ambahan Lembaran Daearah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Smtang (Lembaran Daearah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 );
22. Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang (Serita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 422).
MEMUTUSKAN :
- Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATl SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI SINTANG DIBIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 5 Tahun 2013 ten tang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang Di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang (Serita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5); mengalami perubahan dan penambahan sebagai berikut:
1. Ketentuan
Pasal 2
s
- a. Izin Mendirik b. Izin Usaha Ja: BKangunan \_(IMB);
2. d I . U a,
3. I · onstruksr c. zm Tempat Usah . ·
4. . z � n saha Perdagangan. e. Izm Usaha lndustri· ·
5. I g. z � n Gangguan (HO);
- f. lzin Perluasan lndu' t .. . s rr,
- h. Izin Reklame· ·
- j. Izin Kursus· ·
1. Izin Bengkel;
- k. � z!n P � nsip Penanaman Modal;
- m. lzin Prinsip Perubahan Penanaman Mod;!.
- I. zin Prinsip Perluasan Penanaman Modal·
- n. Izin Usaha Penanaman Modal;
14. 0 · Pendaftaran Penanaman Modal
15. P· Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal·
- q. lzin Usaha Penggabungan Perusahaan 'Penanaman Modal (Merger); dan
- r. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
Pasal 4
- (1) Khusus untuk perizinan tertentu, sebelum diterbitkan izin, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; dan
- d. Izin Usaha Penanaman Modal;
- e. Pendaftaran Penanaman Modal
- f. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
- g. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanarnan Modal (Merger); dan
- h. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
Pasal 7
Ketentuan yang diatur dalarn Peraturan ini, mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2013.
Pasal ...
'
"
I
I
6
O 038&lt;
Pasal II
Peraturan Bup f · . Agar setiap a I iru berlaku sejak tanggal diundangkan. pengundan p orang mengetahuinya, memerintahkan dalarn Ber·tga � eraturan Bupati ini, dengan penempatannya 1 a aerah Kabupaten Sintang.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal ?,o A-\}n,t 2013 RAH KABUPATEN SINTANG, ( ZULKIFLI HAJI AHMAD BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR