Unknown BADAN PERMUSYAWARATAN DESADANKELEMBAGAAN DESA DENGA Nomor IJ Tahun 1959 tentang PEDOMAN UMUMPENYALURAN DANAPENGHASILAN KEPALA DESA, P~RANG:KA'f OE\_$A, BADAN PERMUSYAWARATAN DESADANKELEMBAGAAN DESA DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATIOGANKOMERING ILIR, - a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN BUPATIOGANKOMERING ILIR NOMOR IJ TAHUN2017
TENTANG
PEDOMAN UMUMPENYALURAN DANAPENGHASILAN KEPALA DESA, P~RANG:KA'f OE\_$A, BADAN PERMUSYAWARATAN DESADANKELEMBAGAAN DESA
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
BUPATIOGANKOMERING ILIR,
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Menimbang
2. penyaluran dana bantuan keuangan pemerintahan desa berupa tunjangan aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan desa secara terencana, terarah dan terpadu agar tercapai tertib administrasi perlu ditetapkan pedoman mengenai penyaluran dana bantuan keuangan dimaksud;
- b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan KomeringIIir; .
;!
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 1
2. Undang-Undang Nomor-17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4255); 2
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 1
4. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang ...
2
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495); 5.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679); 6
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4588); 8
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737); 9\_
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
"
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering IlirTahun 2007 Nomor2); 5
1 f
...
Menetapkan:
3
3
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 9); 9
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor.Io Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lernbaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir Tahun 2007 Nomor7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir Tahun 2007 Nomor8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir Tahun 2015 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor4);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN DANAPENGHASILAN KEPALA DESAPERANGKAT DESABADAN PERMUSYAWARATAN DESADANKELEMBAGAAN DESA
'BABI
KETENTUAN UMUM Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ogan KomeringIIi:.:. 1
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penye1enggaraanpemerintahan daerah. 2
3. Bupati adalah Bupati Ogan KomeringIlir.
4. Dinas... 4
4
4. Dinas PemberdayaanMasyarakatdan Desa Kabupaten OganKomeringllir yang selanjutnya disingkat DPMDadalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok.melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangansosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomimasyarakat, pengelolaansumber daya alam dan teknologitepat guna, fasilitasi pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan Dinas PemberdayaanMasyarakatdan Desa.
5. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komeringllir yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten OganKomeringIlir. 5
6. Desa adalah desa dalam Kabupaten Ogan Komeringllir yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan . mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan I atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan RepublikIndonesia. , 6.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia. 7
8. Pemerintah Desa adalah KepalaDesa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagaiunsur penyelenggaraPemerintahan Desa. 8
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desadi KabupatenOganKomeringIlir. 9
7. 100 Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negri Sipil (PNS)yang diangkat Bupati OganKomeringIliruntuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajibanKepalaDesa dalam kurun waktu tertentu.
11. Pelaksana Tugas Kepala Desa adalah Pejabat yang ditunjuk oleh atasan (Camat/Bupati) untuk melaksanakan tugas, dikarenakan jabatan Kepala Desa masih kosongatau sebelum ditunjuknya Penjabat KepalaDesa atau dilantiknyaKepalaDesayang barn.
12. Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa adalah Pejabat yang penunjukkannya dilakukan oleh Kepala Deee] Camat untuk melaksanakan tugas dalam waktu tertentu. 12
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembagayang melaksanakan fungsipemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilanwilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. KeuanganDesa adalah semua hak dan kewajibanDesayang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibanDesa,
15. Lembagakemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakanmasyarakat. 15.
16. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa yang menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkandan mempertanggungjawabkan keuangan desa. 16.
17.AnggaranPendapatan...
5
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 17.
18. Penghasilan Tetap Pemerintahan Desa adalah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- 'Yunjangan K~-ejahl.eraan Pemerintahan ~-a ada\ah 'i'unjangan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan. Belanja Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati. ' 19.
20. Tunjangan Kesejahteraan Bagi Badan Permusyawaratan Desa adalah Tunjangan Kesejahteraan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
21. Insentif / Stimulan bagi Kelembagaan Desa adalah Insentif / Stimulan bagi Kelembagaan Desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditetapkan mela1uiKeputusan Bupati.
Pasal 3
PengbasiJan Tetap Aparatur Pemerintah Desa meliputi ;
1. KepalaDesa / Penjabat KepalaDesa; 1
2. Sekretaris Desa;
3. KepalaUrusan Umum dan Tata Usaha;
4. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan; 4
5. Kepala Seksi Pemerintahan;
6. KepaIaSeksi Kesejahteraan dan Pelayanan; dan
7. KepalaDusun; 7
yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
Pasal 4
6
Pasa14
Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa meliputi:
1. KepalaDesa / Penjabat KepalaDesa; 1
2. Sekretaris Desa;
3. KepalaUrusan Umum dan Tata Usaha;
4. KepalaUrusan Perencanaan dan Keuangan;
5. Kepala Seksi Pemerintahan;
6. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan; dan
7. KepalaDusun;
yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
Pasal 5
- (1) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pelaksana Harian (PLH),Pelaksana Tugas (PLT) , menerima penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap perangkat desa Definitif sebagai tunjangan yang diterima dalam melaksanakan tugas.
- (2) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai PegawaiNegri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap namun tetap memperoleh tunjangan kesejahteraan pada setiap bulannya.
Pasal 6
- (1) Pemeliharaan Kesehatan bagi Kepala Desa dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering nil' sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melakukan kerja sarna dengan instansi atau pihak ketiga yang menangani jasa pembiayaan kesehatan yang dilindungi dengan undang-undang. .
Pasa17
- (1) Tunjangan Kesejahteraan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)adalah Tunjangan Kesejahteraan Ketua BPD dan Anggota yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)yang diberikan Tunjangan Kesejahteraan mengacu pada peraturan yang berlaku.
Pasa18
- (I) Insentif/Stimulan bagi KelembagaanDesa adalah Tunjangan Kesejahteraan untuk Kelembagaan yang dibentuk oleh desa sebagai mitra pemerintahan desa dalarn pembangunan yang telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBDesa) dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Insentifj Stimulan bagi KelembagaanDesa meliputi :
- a. LembagaPemberdayaan Masyarakat (LPM)
- AnggotaLPMditetapkan Sebanyak 30 (tigaPuluh) orang di setiap Desa, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, l(Satu) Orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan 27 orang Anggota.
Pengurus./Pemangku... ,
'
...
".::-
,
- e
- b. Pengurus/Pemangku Adat Desa
.Jumlah Lembaga Adat di setiap Desa ditentukan sesuai dengan -Jumlah Penduduk pada tiap-tiap Desa dengan ukuran / kategori nilai sebagai berikut:
- a) Kategoridibawah 2000 Jiwa AnggotaPengurus sebanyak 5 Orang;
- b) Kategori 2001 Jiwa sId 3000 Jiwa Anggota Pengurus sebanyak 7 Orang;
- c) Kategori 3001 jiwa keatas AnggotaPengurus Sebanyak 9 Orang.
Ketua RT/RW C
Syarat Pembentukan RT/RWbaru
- a) 1 RTminimal 60 KK;
- b) 1 RWminimal 4 RT;I
- c) apabila kurang dari 8 RTmaka tidak bisa dibentuk RW;
- d) 1 Dusun Minimal 2 RW;
- e) Apabila tidak ada RW maka dusun dapat langsung membawahi RT.
- f) Bagi RT/ RWdalam dusun yang telah terbentuk sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan. f)
- d. HansipjLinmas
8. Jumlah Anggota Hansip/Linmas ditetapkan sebanyak 15 orang di setiap desa.
- e. Pengurus Inti Karang Taruna Jumlah Anggota Karang Taruna di setiap Desa terdiri dari 3 Orang yang
terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara yang diangkat melalui Keputusan Kepala Desa dan ditembuskan/ diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- f. Pengurus Tim Penggerak PKKDesa f.
Syarat Pembentukan TP. PKKDesa terdiri dari:
- a) Ketua TP PKKterdiri dari 1 Orang;
- b) Sekretaris terdri dari 1 Orang;
- c) Bendahara terdiri dari 1 Orang;
- d) Ketua Pokja I s.d IV terdiri dari : 4 Orang;
- e) Anggota Pokja I s.d IV(4 Pokja X 4 Anggota): 16 Orang.
6. Total keseluruhan untuk Anggota TP PKKDesa berjumlah 23 Orang Anggota.
BABIII
PENETAPAN DANA
Pasa19
- (1) Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa di Anggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan' Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan kemampuan.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa dan Tunjangan Kesejahteraan Badan Permusyawaratan di Anggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)sesuai dengan kemampuan.
- (3) Insentif I Stimulan bagi Kelembagaan Desa di Anggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:(APBDesa)sesuai dengan kemampuan.
Pemerintahan desa ...
r
-.-
8
8
- (4) Pemerintahan desa dapat menganggarakan tunjangan tambahan aparatur pemerintahan desa dan kelembagaandesa, apabila diperlukan.
BABIV
PELAKSANAAN PENYALURAN DANA PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
BagianKesatu
Tujuan dan Persyaratan Pengajuan dan Penyaluran
PasallO
Tujuan Pemberian Penghasilan .. Tetap dan Tunjangan Kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan Bagi Badan Permusyawaratan Desa, Insentif I Stimulan bagi KelembagaanDesa adalah: a. untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintahan Desa, anggota
- Badan PermusyawaratanDesa dan pengurus kelembagaandesa; a.
- b. sebagai stimulan bagi eperetur pemerintahan desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengurus kelembagaan desa dalam melaksanakan tugasnya dimasyarakat; b.
- c. sebagai dana kehormatan atas pengabdian aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaandesa. c.
Pasall1
- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan Kesejahteraan bagi Pemerintahan Desa, Tunjangan Kesejahteraan Badan Permusyawaratan Desa, InsentifjStimulan Kelembagaan Desa diberikan kepada aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaandesa yang masih menjabat dan masih aktif menjalankan tugasnya sesuai ketentuan.
- (2) Penghitungan pembayaran 1 {satu} bulan tunjangan, diliitung dari penerbitan Surat Keputusan pengangkatan dengan ketentuan aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa telah melaksanakan tugas minimal20 (dua puluh] hari pada bulan yang bersangkutan.
Pasal 12
- (1) Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa tidak dibenarkan merangkapjabatan kecuali sebagai penjabat kepala desa.
- (2) Untuk apararur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa yang merangkap jabatan sebagai penjabat kepala desa diberikan tunjangan sebagai penjabat kepala desa dan tunjangan dari jabatan yang dirangkapnya.
BagianKedua...
.
Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran
Pasal 13
Penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Pemerintahan Desa dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDesa tahun sebelumnya, dan tembusan laporan penggunaan dana Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa tahun sebelumnya kepada Bupati Ogan Komering Ilir;
2. Desa mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa se1ama 1 (satu) tahun sesuai ketentuan;
3. BAB VIII
.
...
12
KETENTUANLAIN-LAIN
Pasal
21
Format Pengajuan tunjangan kesejahteraan aparatur desa, kelembagaan desa dan laporan penggunaan dana, serta mekanisme penyaluran akan diatur lebih lanjut.
BABIX
KETENTUANPENUTUP
Pasal
22
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB VIII - KETENTUANLAIN-LAIN
Pasal 23
Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir.

Penetapan: Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 11 lJ{lnl 2017

Penandatangan: M. BUPATI OGAN KOMERING IUY . ,

Penetapan: Diundangkan di Kayuagung ~pad~;t'anggEll·/l ~frit 2017 A\ Sl~r~ARIS~AJ?,BAH ~UP'" EN OGJ\N KOMERING IUR;' BERITA DAERAH KABUPATENOGANKOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR Dmas PMD Kab.OK!, Lokal Disk (D), PERBUB MEKANISME, ES 19