Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2002 tentang PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERNAK HEWAN YANG KELUAR MASUK WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR
8
TAHUN 2002
TENTANG
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERNAK HEWAN YANG KELUAR MASUK WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
- bahwa Lintuk mencegah penyakit hewan menular bagi hewan-hewan yang dibawa dari dan ke Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diadakan pengawasan dan tindakan preventif dengan cara pemeriksaan dan pengobatan hewan / ternak; Perlu
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan dimaksud diperlukan sarana dan biaya;
- bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf 2 dan "b" ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada Perlu
- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Petetnakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Tahun 1976 Nomor 10 );
- 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Noinor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048); Negara\_ Negara
- Undang Noior 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Tahun 1999 Noior 72, Tambahan Lembaran Negara Nonor 3848); undang Negara
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Dearah Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Nomor 3839); Negara
Menetapkan
- 5 Undang undang Noinor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tainbahan Lenbaran Nomor 3903); Negara
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3691); tentang
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Negara Tahun 1997 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
MEMUTUSK AN
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERNAK/HEWAN YANG KELUAR MASUK WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
B AB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daeral ini yang dimaksud dengan
2. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. e Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Pengawasan Dan Pemetiksaan Ternak /Hewan Keluar Masuk Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan yang dilakukan terhadap Pemilik ternak yang Keluar Masuk Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Yang
7. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi badan ienurut Peraturan Ferundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;
8. Petugas Pertanian adalah Petugas Dinas Petanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
9. Penyidik Tindak Pidana di Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh tim Fenyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik; untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkaa Bidang
B AB II
NAMA; OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
nlatna Pengawasan Dan Pemeriksaan Ternak/ Hewan Keluar dipungut retribusi sebagai atas Pengawasan Dan Pemeriksaan Ternak/ Hewan yang Yang
Pas a1 3
Retribusi adalah Ternak/ Hewan Keluar Masuk Wilayah yang untuk diperdagangkan
Pas al 4
adalah badan melakukan Keluar Masuk Wilayal Kabupaten setiap Yang
GOLONGAN RETRIBUSI
Pas al 5
Pemeriksaan Ternak/ Hewan Keluar Masik Timur digolongkan sebagai retriblisi Zinan tertentu. Dan Yang
CARA MENGUKUR TINGKAT JASA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa Pengawasan Dan Pemeriksaan Ternak/ Hewan Keluar Masuk Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur didasarkan atas golongan pemeriksaan; pengobatan, jenis dan junlah ternak Yang
V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pemotongan ternak diluar rumah potong didasarkan tujuan untuk menutup sebagian atau sanna dengan penyelengbaraan pemberian rettibusi Pengawasan Dan Pemeriksaan Ternak/ Hewan Keluar Masuk Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. pada biaya Yang
DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI
Pas a1 8
- Retribiisi dikenakan ternak/hewan yang keluar masuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. setiap
- (2) Kewajiban retribusi dimulai saat ternak/hewan yang akan keluar masuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada
9
Besarnya retribusi Pengawasan Dan Pemeriksaan Ternak/Hewan yang keluar masuk Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut:
| No | Jenis | Vaksina | Obser vasi | Pengo | Pemerik | Retribusi | Retribusi |
|------|-------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| No | hewan /ternak | si (Rp) | Rp) | batan (Rp) | (Rp) | keluar | masuk |
| | Kuda, Kerbau Sapi, | 10.000 | 1500 | 15.000 | 2000 | 10.000 | 5.000 |
| | Kambing domba dan babi | 7.500 | | 5.000 | 1000 | 5.000 | 2500 |
| 3 | Anjing kera, dan kucing | 2000 | 500 | 2 500 | 500 | 2.000 | 1000 |
| | Ayam, itik dan burung | 200 | 100 | 500 | 200 | 200 | 100 |
B A B VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
10
TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI
11
- Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- Retribusi dipungut dengan mengunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- ditunjuk;
- Wajib retribusi yang telah melaksanakan kewajibannya diberikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokunen lain yang dipersamakan.
B A B IX
KETENTUAN PIDANA
Pas al 12
- Wajib retribusi Yang tidak ielaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah Pidana kurungan Paling lama 3 (tiga)bulan atau denda paling banyak 2.000.000,- (dua rupiah) juta
- Tindak pidana yang dimaksud (1) ini adalah Tindak Pidana Pelaggaran. pada Pasal ayat
BAB X
PENYIDIKAN
Pas2 1 13
- 1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana dalain Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang Pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlakcu;
- (1) adalah pada ayat
3. mengumpulkan; dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
4. b meneliti, inenlcari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran Perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut; dengan
5. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
6. 1 memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
7. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, Pencatatan, dan lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
8. f bantuan tenaga ahli dalamn rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
9. menyuruh berhenti; melarang beseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau yaig dibawa sebagaimana dimaksud huruf c; pada pada
10. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
11. memanggil orang iintuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
12. k melakukan tindakan lain yang untuk kelancaran Penyidikan tindak dipertanggungjawabkan. perlu
13. menghentikan penyidikan;
14. Penyidik dimaksud memberitahukan sebagaimana dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada ayat Undang-
B AB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pas al 14
Hal-hal yang belum diatur dalain Peraturan Daerah ini; sepanjang cukup
Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. Pada orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Agar setiap
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Muara Sabak Pada tangga} 0 3 aug 2002

Penandatangan: BUPATI TANJUNG JARÚNG TIMUR

Penetapan: Diundangkan di Muara Sabak Pada tanggal 0 4 aug 2002

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Penandatangan: Mewakili Ir. THAMSIL HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2002 NOMOR 2 5