PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 13 Tahun 2017 tentang AH NOMOR 13 TAHUN 2017 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KARTU KALTENG BERKAH (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2017
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KARTU KALTENG BERKAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
- a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan Program Kartu Kalteng Berkah, perlu pedoman dalam pelaksanaan Program Kartu Kalteng Berkah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Kartu Kalteng Berkah;
3. 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantatra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahDaerah Swantatra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. 4 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
SALINAN
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KARTU KALTENG BERKAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Kartu Kalteng Berkah adalah asuransi kesehatan berupa perlindungan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada peserta agar memperoleh hak atas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau fasilitas kesehatan, dan sebagai wadah pemersatu Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah secara bertahap untuk mendukung amanat Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Regional Kalimantan.
2. Asuransi Kesehatan adalah produk asuransi yang menjamin biaya kesehatan seperti biaya dokter, biaya pemeriksaan penunjang, biaya obat dan bahan habis pakai, dan biaya rawat inap di sarana kesehatan.
4. Premi adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi anggota di dalam Kartu Kalteng Berkah atau oleh Peserta.
6. Penerima Bantuan Iuran selanjutnya disingkat PBI adalah penerima bantuan iuran pada Jaminan Kesehatan Nasional.
5. Iuran Kartu Kalteng Berkah adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah/Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah ke Badan Penyelenggara untuk Kartu Kalteng Berkah.
7. Kepesertaan Kartu Kalteng Berkah adalah anggota masyarakat yang tidaktermasuk Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan yaitu Masyarakat Miskin, Damang, Mantir Adat, Aparat Desa, Anggota Pemadam Kebakaran, Anggota pasukan Kebersihan (Pasukan Kuning/Pasukan Orange), Anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tokoh Agama, Pegawai Honorer di Instansi Pemerintah, Guru Bantu di Sekolah Pemerintah, Kader Kesehatan, Kader Pertanian/Perikanan, serta Anggota Keluarganya. Khusus Penghuni Panti, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Penghuni Rumah Tahanan (Rutan), kepesertaan bersifat perseorangan sesuai data kependudukan.
9. Manfaat adalah faedah Kartu Kalteng Berkah yang menjadi hak peserta.
8. Peserta Kartu Kalteng Berkah adalah nama-nama peserta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Peserta Kartu Kalteng Berkah.
10. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas Kesehatan Pemerintah/Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik kuratif, rehabilitatif, preventif, maupun promotif.
12. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Pentahapan adalah dinamika pengelolaan Kalteng Berkah yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menuju Jaminan Kesehatan yang mencakup seluruh penduduk Kalimantan Tengah.
BAB II - PENTAHAPAN
Pasal 2
- (1) Pengelolaan Kartu Kalteng Berkah dilaksanakan secara bertahap untuk meningkatkan Cakupan Jaminan Kesehatan menuju Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Tahapan Pengelolaan Kartu Kalteng Berkah dibagi menjadi 5 tahap yaitu: Tahap Awal, Tahap Pemantapan, Tahap Pengembangan, Tahap Integrasi, dan Tahap Pemeliharaan dan Adaptasi.
- (3) Pentahapan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan Cakupan Jaminan Kesehatan secara Nasional dan untuk memilah Penanggung Jawab Penentuan dan Pembiayaan peserta, hal tersebut dirancang sebagai berikut :
- a. Tahap awal meliputi : peserta yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah adalah masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu beserta anggotanya yang sebagaimana diamanatkan UndangUndang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan iuran dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, kepesertaan tersebut diusulkan oleh Dinas/Instansi terkait di luar Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran yang ditetapkan oleh Presiden dan ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah dan dibiayai melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Tahap Pemantapan: peserta ditahap awal ditambah dengan peserta yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Dinas Sosial Provinsi ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk kemudian ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah;
- c. Tahap Pengembangan: peserta yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditambah dengan peserta yang ditentukan dan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kemudian ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah menjadi Peserta Kartu Kalteng Berkah;
- d. Tahap Integrasi meliputi: Peserta Kartu Kalteng Berkah yang termasuk masyarakat miskin atau masyarakat terlantar akan dikeluarkan dari Kepesertaan Kartu Kalteng Berkah dan diusulkan menjadi PBI pada Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- e. Tahap Pemeliharaan dan/atau Adaptasi meliputi: Progam Kartu Kalteng Berkah akan berjalan terus sesuai dengan Peraturan perundangundangan.
Bagian Kesatu Provinsi
BAB III - TIM PENGELOLA
Pasal 3
- (1) Tim Pengelola Kartu Kalteng Berkah tingkat Provinsi meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Organisasi Profesi di Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, bersifat tetap selama 1 ( satu ) Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Biaya Operasional, Sekretariat dan Honor Tim Pengelola dibebankan dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Sekretariat Tim Pengelola berada di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
Bagian Kedua Kabupaten / Kota
BAB III - TIM PENGELOLA
Pasal 4
- (1) Tim Pengelola Kartu Kalteng Berkah tingkat Kabupaten/Kota meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Organisasi Profesi di Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Tim Kartu Kalteng Berkah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran berjalan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (3) Biaya Operasional, Sekretariat dan Honor Tim Pengelola dibebankan dalam APBD Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Sekretariat Tim Pengelola berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Bagian Kesatu Kepesertaan
BAB IV - KEPESERTAAN DAN PESERTA
Pasal 5
Kepesertaan Kartu Kalteng Berkah bersifat sementara dan dinamis dalam hal perlindungan sosial dan meningkatkan cakupan jaminan kesehatan menuju Jaminan Kesehatan dengan cakupan menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Peserta
BAB IV - KEPESERTAAN DAN PESERTA
Pasal 6
- (1) Peserta Kartu Kalteng Berkah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, ## BAB V IURAN
Bagian Kesatu Besaran Iuran
BAB IV - KEPESERTAAN DAN PESERTA
Pasal 7
- (1) Iuran Kartu Kalteng Berkah sesuai dengan kuota dibayar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah.
- (2) Iuran Kartu Kalteng Berkah di luar kuota dibayar oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengusulkan.
- (3) Besaran Premi Kartu Kalteng Berkah disesuaikan
BAB IV - KEPESERTAAN DAN PESERTA
Pasal 8
- (1) BPJS Kesehatan wajib membuat tagihan iuran Kartu Kalteng Berkah setiap bulan.
- (2) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui PenggunaAnggaran terkait wajib membayar iuran Kartu Kalteng Berkah ke Nomor Rekening BPJS Kesehatan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tagihan diterima.
Bagian Ketiga Kelebihan Dan Kekurangan Pembayaran Iuran
BAB IV - KEPESERTAAN DAN PESERTA
Pasal 9
- (1) BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan pembayaran Iuran Kartu Kalteng Berkah sesuai jumlah kepesertaan dan kesepakatan besaran iuran.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran maka pihak penyelenggara memberitahukan secara tertulis ke Pemerintah Provinsi paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya iuran.
- (3) Tindak lanjut atas kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran akan dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama antara Penyelenggara dengan Pemerintah Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran iuran diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
BAB VI - MANFAAT KARTU KALTENG BERKAH
Pasal 10
- (1) Setiap peserta Kartu Kalteng Berkah berhak memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan yaitu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan penunjang dan obatobatan serta bahan medis habis pakai dan Keluarga Berencana, dan manfaat akomodasi rawat inap.
- (2) Manfaat pelayanan promotif meliputi penyuluhan kesehatan perorangan yaitu
PENJELASAN
Pembukaan
tentang faktor resiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Manfaat pelayanan preventif meliputi vaksinasi BCG, Difteri, Pertusis, Tetanus dan Hepatitis B, Polio dan Campak.
- (4) Vaksin yang diberikan dalam pelayanan preventif disediakan oleh Pemerintah;
- (5) Manfaat pelayanan kuratif adalah.
- a. Pelayanan kuratif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang meliputi pelayanan kesehatan Non Spesialistik yaitu : rawat jalan yang meliputi administrasi pelayanan, pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang diagnostik tingkat pratama, dan pengobatan, tindakan medis non spesialistik baik operatif maupun non operatif, serta rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi;
- b. Dalam hal pelayanan kuratif, pelayanan terhadap kasus penyakit yang menjadi kewenangan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama harus dilayani semaksimal mungkin di Falitas Kesehatan Tingkat Pertama, namun bila kasus penyakit tersebut tidak boleh/tidak mampu diobati oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama maka wajib merujuk pasien tersebut ke Fasiltas Kesehatan Tingkat Lanjutan;
- c. Pelayanan kuratif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yaitu: Rawat Jalan yang meliputi administrasi pelayanan, pemeriksaan klinik spesialistik, pemeriksaan penunjang diagnostik lanjutan, pengobatan spesialistik, tindakan medis spesialistik sesuai indikasi, pelayanan obat dan bahan habis pakai, pelayanan darah, pelayanan kedokteran forensik, rehabilitasi medis dan pelayanan jenazah di Fasilitas Kesehatan. Rawat inap yang meliputi perawatan inap intensif dan rawat inap non intensif;
- d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan wajib melakukan Rujuk Balik terhadap kasus kasus yang pengobatannya sudah dapat dilanjutkan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
- e. Peserta berhak mendapat pelayanan alat bantu yang mutlak diperlukan. Alat bantu yang menjadi hak peserta tersebut sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
##
PENJELASAN
Pasal 11
- (1) Manfaat akomodasi rawat inap di Kartu Kalteng Berkah adalah Ruang Rawat Kelas III. - (2) Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang dijamin oleh Kartu Kalteng Berkah maka hak peserta pengguna Kartu Kalteng Berkah akan hilang/dihapuskan.
PENJELASAN
Pasal 12
Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin meliputi : 1. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan tidak melalui prosedur sebagaimana diatur di dalam Peraturan yang berlaku; 2. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; 3. Pelayanan Kesehatan berupa cedera akibat kecelakaan kerja yang telah dijamin oleh Program Jaminan Kecelakaan Kerja; 4. Pelayanan Kesehatan akibat bencana; 5. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan di Luar Negeri; 6. Pelayanan Kesehatan untuk tujuan estetik, tujuan meng