Unknown REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2017 tentang SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 2Z ayat (l) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan sinkronisasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang berkualitas, efektif, dan elisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Pemerintah tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Mengingat : Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesii Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2-
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH
PROSES PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL.
TENTANG SINKRONISASI
DAN
PENGANGGARAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Sinkronisasi Proses Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penJrusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian Sasaran pembangunan.
2. Sasaran adalah kondisi yang ditetapkan untuk mencapai tqiuan pembangunan nasional.
3. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengin indikator kinerja yang terukur.
4. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui prioritas Nasional, program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan proyek prioritas.
5. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan presiden lainnya.
-
PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA -3-
6. Program Prioritas adalah program yang bersifat signilikan dan strategis untuk mencapai prioritas Nasional.
7. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai program prioritas.
8. Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas Pembangunan.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKp adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 3l Desember
10. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, Iang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L), adalah dokumCn perenc€rnaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L, adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/Iembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/lembaga.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan inggaran yang digu.nakan sebagai acuan penggu.ra "rrggar"r, d"tam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
13. Keluaran (Outputl adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran dan tujuan program dan kebljakan.
Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:
- a. kaidah perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
PRESIOEN REFIJ ELIK INDONESIA -4-
- b. evaluasi kilerja pembangunan dan kinerja anggaran serta kebijakan tahun beq'alan;
- c. perencanaan dan penganggaran;
- d. pembahasan,Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta nota keuangan;
- e. penelaahan RKA-K/L dan penerbitan DIpA;
- f. pemutakhiran RKP;
6. o pelaksanaan anggaran;
- h. pengendalian, pemantauan, dan pelaporan; dan
- i. sistem informasi perencanaan dan penganggaran.
KAIDAH PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BAB II - KAIDAH PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Pasal 3
Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanal&lt;an melalui kaidah:
- a. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (moneg follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja.
- b. Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional dilakukan untuk meningtlatt&lt;an keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka p-encapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKp dingan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -5-
- c. Pendekatan penganggaran berbasis follow program/ melalui penganggaran sebagaimana dimaksud pada huruf melalui: program (moneg berbasis kinerja a dilaksanakan
1. kerangka pendanaan;
2. kerangka regulasi; dan
3. kerangka pelayanan umum dan investasi.
BAB II - KAIDAH PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Pasal 4
- (1) Kerangka Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka I dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatlan dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional.
2. (21 Kerangka Regulasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c angka 2 dilakukan melalui sinergi proses perenc€rnaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tqjuan pembangunan nasional.
- (3) Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka S diiakukan melalui pengintegrasian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau swasta {3laT fngka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat.
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAN KINERJA ANGGARAN SERTA KEBIJAKAN TAHUN BERJALAN
BAB III
Pasal 5
- (1) Dalam rangka persiapan penJrusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya serta keb[iakan tahun berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional secara bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) H.asil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dibahas bersama untuk bahan pen5rusunan tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan.
3. (4t E, valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berjalan sebelum penyampaian tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas pembangunan kepada Presiden.
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 6
Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 7
- (1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menJrusun tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan prioritas Pembangunan untuk tahun yang direncanakan.
2. (2t Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan prioritas P-embangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 8
- (1) Menteri Keuangan dan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional melakukan tinjau ulang (reuieu) angka dasar dalam rangka pen5rusunan pagu indikatii kementerian/lembaga.
- (2) Tinjau ulang (reuieu) angka dasar kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada:
- a. realisasi pelaksanaan program dan anggaran tahun sebelumnya;
- b. program dan alokasi anggaran tahun berjalan;
- c. program dan angka prakiraan maju tahun pertama; dan
- d. hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan dan kinerja anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan,
yang tertuang dalam dokumen Renja-K/L, RKA-K/L, dan DIPA.
- (3) Menteri Keuangan dan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama membahas hasil tinjau ulang (reuieu) angka dasar kementerian/lemb"ga.
- (4) Hasil tinjau ulang (reuieu) angka dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan oleh KemEnterian Keuangan dan Kementerian perencanaan pembangunan Nasional sebagai salah satu dasar penyusunan pagu indikatif kementerian/ lembaga.
- (5) Tinjau ulang (reuieul angka dasar kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diselesaikan paling lambat bulan Febmari.
.-
{BRE
Bagian Keempat
Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan pokok-pokok Kebijakan Fiskal serta Ketersediaan Anggaran
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 9
- (1) Menteri Keuangan dan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama menentukan besaran indikator ekonomi makro.
2. (2t Indikator ekonomi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penJrusunan kerangka ekonomi makro dalam:
- a. dokumen RKP; dan
- b. dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan pokokPokok Kebijakan Fiskal.
- (3) Menteri Keuangan dalam men5rusun rancangurn dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal mempertimbangkan usulan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. (41 Rancangan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas oleh Menteri Keuangan dengan melibatkan Menteri Koordinator Bidang perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan instansi terkait lainnya.
7. Menteri Keuangan dan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama menyusun ketersediaan anggaran dengan mempertimbangkan Kerangka Ekonomi Makro dan pokok-pokok Kebljakan Fiskal. (s)
8. Kerangka Ekonomi Makro, pokok-pokok Kebljakan Fiskal, dan ketersediaan anggaran disampaikan kepada Presiden paling lambat minggu ketiga bulan Februari untuk mendapat persetujuan. (6)
9. Menteri Keuangan menyampaikan ketersediaan anggaran yang telah disetujui presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat minggu pertama bulan Maret yang meliputi: (7t
- a. belanja kementerian/lembaga;
- b. subsidi pangan, subsidi pupuk, dan subsidi benih;
- c. hibah daerah;
- d. dana transfer khusus;
- e. dana desa; dan
- f. sumber pendanaan lainnya,
yang diarahkan untuk mencapai Sasaran pembangunan nasional.
Bagtan Kelima
Penyiapan Rancangan Awal RKP
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 10
- (1) Rancangan awal RKP memuat:
- a. tema;
- b. Sasaran;
- c. Arah Kebijakan;
- d. PrioritasPembangunan;
- e. kerangka ekonomi makro dan Arah Kebijakan frskal; dan
- f. program kementerian/lembaga, lintas kementerian/ lembaga, dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dengan
- (1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan rencana Prioritas Nasional, program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek prioritas, lokasi dan Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) beserta indikasi pendanaannya kepada Menteri Keuangan.
2. (21 Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama mengalokasikan ketersediaan anggaran ke dalam program dalam rangka penrusunan rancangan pagu indikatif kementerian/ Iembaga.
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 12
- (1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Menteri Keuangan menJrusun rencana pemanfaatan subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, hibah daerah, dana transfer khusus, dana desa, dan sumber pendanaan lainnya yang diarahkan untuk mencapai Sasaran pembangunan nasional.
2. (2t Penyusunan rencana pemanfaatan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan rencana Prioritas Nasional, program Prioritas, Kegiatan Prioritas, proyek prioritas, lokasi dan Keluaran (Attputl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) beserta indikasi pendanaannya kepada Menteri Keuangan;
\_t2\_
- b. Menteri Keuangan dan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama mengalokasikan ketersediaan anggaran ke dalam program dalam rangka pen5rusunan rancangan pagu indikatif subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, hibah daerah, dana transfer khusus, dana desa, dan sumber pendanaan lainnya.
Begian Ketujuh
Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal RKp
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 13
Dalam rangka pen5rusunan rancangan awal RKp sampai dengan ditetapkannya RKP, dilakukan koordinasi yang meliputi pertemuan antarinstansi pusat, antara pusat dengan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
Bagian Kedelapan
Penetapan Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif
Kementerian/Lembaga
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 14
- (1) Menteri Keuangan dan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama menyampaikan kepada Presiden Rancangan Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, ketersediaan anggaran, rancangan awal RKP dan rancangan pagu indikatif pada bulan Maret melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Rancangan awal RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Presiden disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangu.nan Nasional kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan insiansi terkait lainnya.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA \_13\_
- (3) Pagu Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada kementerian/lembaga melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tentang pagu indikatif kementerian / lembaga.
- (4)
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 15
- (1) Pimpinan kementerian/lembaga menyusun rancangan Renja-K/L dengan mengacu pada Rencana Strategis kementerian/lembaga, rancangan awal RKp dan pagu indikatif kementerian/ lembaga.
2. (2t Rancangan Renja-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keb{jakan, program, kegiatan, Keluaran (Output), dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota.
- (3) Rancangan Renja-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan paling lambat minggu kedua bulan April.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pen5rusunan Renja-K/L diatur dengan Peraturan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional.
D
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -14-
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 16
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan menteri/pimpinan lembaga melakukan pertemuan tiga pihak dalam rangka penelaahan rancangan Renja-K/L. (r)
- Penelaahan rancangan Renja-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh: (21
- a. Menteri Perencanaan pembangunan Nasional terhadap ketepatan Sasaran rancangan Renja-K/L dengan RKP; dan
- b. Menteri Keuangan terhadap kesesuaian rancangan Renja-K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektilitas belanja negara;
- Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling sedikit dilakukan terhadap program, kegiatan, Keluaran (Outpufl, dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota. (3)
- Hasil penelaahan rancangan Renja-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bersifat mengikat. (4)
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelaahan rancangan Renja-K/L diatur dengan peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. (s)
Bagian Kesepuluh
Pembahasan Rancangan RKp, Kerangka Ekonomi Makro dan pokok-pokok Kebijakan Fiskal Dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 17
- (t) Menteri Perencanaan pembangunan Nasional menetapkan rancangan RKp
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 18
Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional melakukan pemutakhiran ketersediaan anggaran
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 20
Menteri Keuangan dan Menteri perencanaan pembangunan Nasional bersama-sama mengalokasikan anggaran menurut lrogr+m dalam rangka penJrusunan rancurngan pagu Anggaran Kementerian / Lembaga.
1:
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA -16-
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 21
- (1) Menteri Keuangan dan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama menyampaikan kepada Presiden pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, ketersediaan anggaran, rancangan akhir RKp, dan rancangan pagu anggaran kementerian/lembaga pada bulan Juni melalui Menteri Koordinator Bidang perekonomian.
2. Rancangan akhir RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan presiden paling lambat bulan Juni. (2t
3. !3ncangan pagu anggaran kementerian/lembaga yang disetqiui oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kementerian/lembaga melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional paling 1ambat pada akhir bulan Juni. (3)
4. RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (21 digunakan sebagai pedoman penJrusunan Rancangan UndangUndang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan, serta sebagai dasar dalam pemutalhiran rancangan Renja-K/L menjadi RenjaK/L. (4)
PasaJ22
-
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 23
- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga men5rusun RKA-K/L BAB V
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -18-
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.,ANJA NEGARA SERTA NOTA KEUANGAN
Bagian Kesatu
Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan
BAB V
Pasal 24
- Menteri Keuangan menyusun dan menyampaikan kepada Presiden Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapata:r dan Belanja Negara dan Nota Keuangan beserta lampirannya. (1)
- Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan beserta lampirannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (21
Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAB V
Pasal 25
- (1) Menteri Keuangan mengoordinasikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Diwan Perwakilan Ralryat.
2. l2l Menteri Keuangan membentuk tim kerja antarkementerian/lembaga yang bertugas untuk melakukan pembahasan bersama dengan Dewan perwakilan Rakyat.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dibentuk sesuai dengan panitia kerja yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tenting Anggaran Pendapatan dan Betanja Negara.
PRES IDEN REPU BLIK INDONESIA \_19\_
BAB V
Pasal 26
Menteri Keuangan menyampaikan kepada presiden hasil kesepakatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal2T
- (l) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga untuk menjadi alokasi anggaran.
- (2) Menteri/pimpinan lembaga melaksanakan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap pembahasan di Dewan perwakilan Rakyat.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan atas hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/ pimpinan lembaga menyampaikan terlebih dahulu kepada Presiden untuk mendapatlan persetujuan.
BAB V
Pasal 28
- Dalam hal terdapat perubahan pagu sesuai hasil pembahasan, menteri/pimpinan lembaga melakukan penyesuaian terhadap Renja-K/L dan RKA-K/L dengan memprioritaskan pencapaian Sasaran pembangunan dalam RKP. (1)
- Dalam rangka penyesuaian terhadap Renja-K/L dan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tinjau ulang (reuieu) oleh Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk memastikan akuntabilitas dan tata kelola yang baik. (21
- ## BAB VI
PENELAAHAN RKA-K/L DAN PENERBITAN DIPA
BAB V
Pasal 29
- (l) Menteri Keuangan bersama Menteri perencanaan Pembangunan Nasional melakukan penelaahan RKA\_ KIL ## BAB VII
PEMUTAKHIRAN RKP
BAB V
Pasal 30
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemutakhiran RKP BAB VIII
PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA -2t-
PELAKSANAAN ANGGARAN
Bagian Kesatu Perubahan DIpA
BAB VIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 31
- (1) Pdq- hal terdapat perubahan DIpA, kementeian/ lembaga melakukan pemutakhiran Renja-K/L setelah mendapat persetqjuan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.
2. (21 Perubahan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan program, kegiatan, proyek prioritas, output dan lokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan DIPA diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Bagian Kedua
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAB VIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 32
- (1) Dalam hal Pemerintah mengusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengakibatkan perubahan pada pagu belanja kementerian/lembaga, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama men5rusun penyesuaian alokasi anggaran belanja kementerian/lembaga menurut program yang disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.
2. (21 ## BAB IX
PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN
BAB VIII - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 33
- (1) Menteri Koordinator sesuai dengan bidangnya, bersama-sama dengan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan menteri/pimpinan lembaga serta instansi terkait melakukan koordinasi pengendalian dan pemantauan pelaksalaan program dan kegiatan pembangunan.
2. Menteri Perencanaan Pembangu.nan Nasional melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program tahun bedalan bersama Menteri Keuangan. (21
3. Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKP tahun berjalan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan setiap 3 (tiga) bulan. (3)
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BAB X - SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 34
Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional:
- a. berbagi pakai data (data sharingl perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja;
- b. menyelenggarakan Sistem Informasi perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi; dan
- c. men5rusun format, klasifikasi, dan sistem database Renja-K/ L dan RI(A-K/ L.
PRESIDEN REPLJBLIK INOONESIA -23-
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46641 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9O Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OS);
2. Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 2l ayat(2l,pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); dan
3. Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 2l peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan penempatannya Indonesia. Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara RepuUtit&lt;

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2OlT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2OlT MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OT7 NOMOR 105 ## PRESIDEN REPU BLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR 17 TAHUN 2017
## TENTANG
## SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
## PEMBANGUNAN NASIONAL
## UMUM [
Sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah harus mampu untuk mencapai lyj9an berbangsa dan bernegara melalui kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan dilakukan dalam proses manajemin p.*c".irrt"h yang efektif dan efisien. Tahapan dalam proses pe*.iintah ^antara lain adalah perencanaan dan penganggaran. Tahipan tersebut diatur terpisah dalam Undang-Undang Nomor t7 Tlhun 2OOg tentang Keuangan Negara serta udang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentani sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. pengaturan yang terpisai ini memunculkan masalah keterlepaskaitan antara perencanaarr dan penganggaran.
Hasil telaah kelembagaan pentingnya sinergisme perencanaan dan penganggaran mendapatkan bahwa secara kelembagaan institusi perencanaan dan penganggaran terpisah dan saling mengisolasi. Bila dibandingkan dengan kelembagaan yang menang^rri p.."ri""naan dan penganggaran di banyak negara di dunia, kelembagaan perencanaan dan penganggaran menjadi satu kesatuan terintegrasi. Kelembagaan tersebut merupakan kepanjangan tangan dari presiden untuk- melakukan kegiatan alokasi anggaran pemerintah ke prioritas yang disusun oleh Presiden.
Untuk
PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA -2-
. Untuk pengalaman Indonesia, terlihat sekali bahwa perlu adanya integrasi -dan sinergi perencana.an dan penganggaran. Banyak fakta menunjukkan bahwa pemindahan alokasi angg-aran prioritas yang menyebabkan terjadinya penundaan pencapaian pembangunan. f,af&lt;ti besarnya belanja pegawai dan barang yang-meninggalkanlauh belanja mo.da-I., y. ang merupakan alokasi belanja untuk kepentingan pubtt, terjadi di belanja pemerintah pusat (kementerian/lem-baga) ian belanja pemerintah daerah. Deviasi dan kekurangan orientasi terhadap behnja publik memang dilihat penyebabnya adalah karena adanya di;integr;i lembaga yang mengurusi perencanaan dan penganggaran.
Pada kenyataannya di lapangan masih terjadi duplikasi baik dalam penyusunan kerangka ekonomi makro maupun dalam penrusunan kapasitas liskal. Selain itu, alokasi €rnggaran menjadi kendala dalam pencapaian Sasaran/Prioritas Pembangunan nasional, dimana tefadi keterlepaskaitan saat terjadi pemindahan proses dari Renja-KL menjadi RKA-K/L, permasalahan ini harus diselesaikan. Dalam sistem perencanaan dan penganggaran juga harus dibangun kesiapan daerah dalam menyusun rencana. Untuk itu, indikasi dana transfer harus diinformasikan diawal sehingga dapat menjadi pijakan awal bagi daerah untuk menyusun rencananya. Proses pen5rusunan perencanian dan penganggaran harus dilakukan bersama-sama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan sehingga devisasi yang disebutkan di atas semakin bisa diperkecl. Uat yang penting lainnya adalah pelaksanaan evaluasi kinerja kementerian/lembaga yang didukung oleh sistem infomasi pere.r"a.rai' dan penganggaran.
Terhadap adanya kondisi keterlepaskaitan tersebut perlu disusun regulasi untuk menjembatani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional serta diperlukan adanya penyesuaian terhadap peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2OO6 tentang Tata Cara penyusunan Rencana pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyulunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembagi.
Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan peraturan Pemerintah tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional.
## II. PASALDEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 1
l Cukup jelas. REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN -5-
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
l Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Hurufa Yang dimaksud dengan " money follou.t program" adalah pendekatan perencurnaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik dan spasial, dari berbagai program prioritas yang sejalan dengan visi misi presiden. Tujuan dari petalsanaan moneg follou program adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. ## Huruf b Tematik, holistik, integratif, ilan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilalsanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah. Yang dimaksud dengan "tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Yang dimaksud dengan "holistilC adalah penjabaran tematik program Presiden ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan. Yang dimaksud dengan ,,integratif, adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Yang dimaksud dengan "spasial" adalah penjabaran program Presiden dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. Huruf c Cukup jelas. ## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3-
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "sumber pendanaan" adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan pembiayaan Investasi-Non\_ Anggaran Pendapatan Belanja Negara (PINA), serta sumber pendanaan lainnya. Pendanaan Anggaran pendapatan Belanja Negara meliputi: Belanja kementerian/lembaga, Belanja ilorr\_ kementerian / lembaga (subsidi dan hibah), Transier ke Daerah dan Dana Desa, Pembiayaan (pMN BUMN), serta Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KpBU). Sumber pendanaan lainnya antara lain: Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (l) Ayat (2) Cukup jelas. Evaluasi dilaksanakan sebagai berikut: - a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan evaluasi kinerja pembangunan dan tahun berjalan yang akan dilanjutkan; dan utamanya kebijakan - b. Menteri Keuangan utamanya melakukan anggaran dan kebijakan berjalan. evaluasi kinerja Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. ## PRES IDEN REPU BLIK INDONESIA -4-
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas. Menteri Perencanaan pembangunan Nasional memfokuskan pada evaluasi pencapaian program/kegiatan/proyek terkait pencapaian Sasaran program pembangunan. Menteri Keuangan memfokuskan pada elisiensi dan efektilitas belanj a kementerian/ lembaga. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (s) Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Ayat (l) Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Rapat koordinasi pembangunan pusat juga sinkronisasi antarprogram prioritas pembangunan. membahas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (21 Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA -6-
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup je1as. PRESIDEN REPU BLIK INDONESIA -7 -
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "perubahan DIpA" adalah perubahan pada DIPA yang terkait dengan informasi dalam dokumen RenjaKIL. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32
Ayat (1) Cukup jelas. Bahwa perubahan belanja kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang mempengaruhi pencapaian Sasaran pembangunan nasional harus melalui persetqiuan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Perubahan belanja kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara juga dilakukan perubahan dat".r, dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA -8-
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6056