PERATURAN BUPATI RI Nomor KABUPATEN Tahun 2017 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASAMAN BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
-
BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 49 TAHUN 2017
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,
- a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan/atau pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada BUMN/BUMD atau Badan |
2. Menimbang : Usaha Lainnya:
- b. bahwa salah satu bentuk investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah penambahan penyertaan modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Tembaran Negara RI nomor 4286):
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4348):
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4355):
4
vs
Menetapkan :
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4400):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah ( Lembaran Negera RI Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4812):
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat:
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah:
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017 :
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017:.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
BAB
|
KETETUAN UMUM Pasal |
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : n.
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah:
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat: 3.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman Barat: 4
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat: 5.
4
(
6. Modal Pemerintah Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipindahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang 'seperti tanah,bangunan,mesinmesin,inventaris, surat-surat berharga,jasa dan fasilitas serta hak-hak lainnya
1. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu:
8. Pihak ketiga adalah Instansi atau badan usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN,BUMD, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tidak berada pada wilayah hukum internasional:
9. Badan Pengelola adalah pengelola Peryertaan Modal Pemerintah pada pihak ketiga:
BAB II - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2
'Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat.
|
BAB II - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017:
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliyar Rupiah).
BAB II!
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
BAB II - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
- . Pelaksananan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah besaran di tetapkan dengan keputusan Bupati dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Modal dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat.
BAB II - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ke Dalam Modal kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Ka
-
(.'
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Simpang Empat Padatanggal 2 okkober 201p ## BAB IV ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 6

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan Penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Simpang Empat Pada tanggal 2 Oktober 201

Penandatangan: BUPATI PASAMAN BARAT SYAHIRAN Padatanggal 2 okkober 201p

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT MANUS HANDRI BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN COY7 Nomor 9 6 | Diketahui | Tanggal r | |-------------------|-------------|

Penandatangan: | Sekretaris Daerah | Para f |

Penandatangan: | Kepala BPKD | |

Penandatangan: | Sekretaris BPKD | |