KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 26 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMITE TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DARI UNSUR PROFESIONAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
SALINAN
PRES IDEN REPU BLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMITE TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DARI UNSUR PROFESIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- bahwa pelaksanaan seleksi pemilihan calon anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dari unsur profesional yang memahami bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat perlu dilakukan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik; a
- b. bahwa untuk melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Panitia Seleksi pemilihan calon anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dari unsur profesional yang memahami bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pasal 4
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.
Pasal 54
- b. bahwa untuk melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Panitia Seleksi pemilihan calon anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dari unsur profesional yang memahami bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dari Unsur Profesional; c.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Ralqyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863); 2.
MEMUTUSKAN:
McnetApKan :
PERTAMA
KEDUA
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMITE TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DARI UNSUR PROFESIONAL.
Membentuk panitia seleksi pemilihan calon anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dari unsur profesional yang memahami bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan Panitia Seleksi.
- Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas :
1. Pengarah:
- a. Ketua merangkap anggota:
Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
- b. Anggota:
- 1) Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M,U.P., Ph.D. (Menteri Keuangan)
- 2) Muhammad Hanif Dhakiri, S.Ag., M.Si. (Menteri Ketenagakerjaan)
2. Pelaksana:
- a. Ketua merangkap anggota:
Ir. Taufik Widjojono, M.Sc. (Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Sekretaris
Sekretaris merangkap anggota: b.
Dr. Maurin Sitorus, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Anggota: C
- 1) Dr. Marwanto Harjowiryono, M.A. (Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan)
2. 2l Dra. Haiyani Rumondang, M.A. (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan)
- 3) Dr. Muhammad Sapta Murti, S.H., M.A., M.Kn. (Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara);
- 4) Dr. Drs. Cecep Sutiawan, M.Si. (Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara)
- 5) Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. (Direktur Jenderal Peraturan Perundangundangan, Kementerian Hukum dan [Jak Asasi Manusia).
6. Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA KETIGA
7. angka I mempunyai tugas:
- l. Memberikan arahan mengenai pelaksanaan seleksi calon anggota Komite Tabungan Perumahan Ralryat dari unsur profesional kepada Pelaksana;
2. Mengusulkan 3 (tiga) orang nama calon anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dari unsur profesional kepada Presiden; dan
3. Memberikan laporan hasil mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
KEEMPAT
Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum angka 2 mempunyai tugas: KEDUA
1. Menetapkan kriteria dan persyaratan calon Komite Tabungan Perumahan Ralryat dari profesional; anggota unsur
2. Menyusun daftar calon anggota Komite Tabungan Perumahan Ralryat dari unsur profesional; dan
3. Melakukan seleksi administrasi, kualitas dan integritas calon anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dari unsur profesional yang memahami bidang perumahan dan kawasan permukiman.
KELIMA
KEENAM
KRTUJUH
KEDELAPAN
Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggungjawab kepada Presiden. Seleksi
Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan diangkatnya anggota Komite Tabungan Perumahan Ralryat dari unsur profesional.
Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
KESEMBILAN: ________________
KESEMBILAN:
Keputusan Presiden ditetapkan. mulai berlaku pada tanggal ini
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni2Ol6 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. JOKO WIDODO