KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN PENGELOLAAN PROGRAM DAN REFORMASI (berlaku 23 September 2008)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kinerja Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi dalam melaksanakan tugasnya, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN PENGELOLAAN PROGRAM DAN REFORMASI.
Pasal 9
'Pasal 9A
- (1) Untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi UKPPPR dibentuk sebuah Sekretariat UKP-PPR.
- (2) Sekretariat UKP-PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UKP-PPR dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Menteri Sekretaris Negara.
- (3) Sekretariat UKP-PPR mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada UKP-PPR'.
'Pasal 9B
- (1) Sekretariat UKP-PPR terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian.
- (2) Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian'.
'Pasal 9C
- (1) Kepala Sekretariat UKP-PPR adalah jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IVa'.
'Pasal 9D
Pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara atas usul Kepala UKP-PPR'.
'Pasal 9E
Di lingkungan Sekretariat UKP-PPR dapat diangkat jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan'.
'Pasal 9F
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat UKP-PPR ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara'.
Pasal 11
berikut :
'Pasal 11
- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Asisten, Staf Ahli dan Anggota Tim Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UKP-PPR'.
Pasal 13
-5 -
'Pasal 13
- (1) Jabatan di lingkungan organisasi UKP-PPR, selain jabatan di lingkungan Sekretariat UKP-PPR dapat dijabat oleh orang yang berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.
- (2) Dalam hal dijabat oleh Pegawai Negeri, pembinaan Pegawai Negeri yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'.
Pasal 14
'Pasal 14
- (1) Kepada Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai yang diberikan kepada Menteri Negara.
- (2) Kepada Deputi diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai yang diberikan kepada pejabat struktural eselon Ia.
- (3) Kepada Asisten, Staf Ahli dan Anggota Tim Khusus UKPPPR diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UKP-PPR setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan'.
Pasal 15
'Pasal 15
Kepala, Deputi, Asisten, Staf Ahli dan Anggota Tim Khusus di lingkungan UKP-PPR apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon'.
Pasal 16
' Pasal 16
Ketentuan mengenai tata kerja UKP-PPR selain Sekretariat UKPPPR diatur oleh Kepala UKP-PPR dengan memperhatikan tugas dan fungsi UKP-PPR yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini'.
Pasal 17
'Pasal 17
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi UKP-PPR dan Sekretariat UKP-PPR dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditempatkan pada anggaran Sekretariat Negara'.
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: pada tanggal 23 September 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Dr. M. Iman Santoso