Unknown Unknown Nomor 9 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOBA SAMOSIR, - bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 peilu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi , antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran beijalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 20C8 NOMOR 9 SERI A NOMOR 3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
a.
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 peilu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b.
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi , antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran beijalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indoneasia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 2 .
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); 4.
- Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 3.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286); 6 .
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7.
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8.
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10 .
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 11 .
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12 .
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 13.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 14.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 16.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor !37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 17.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20 .
21. Peraturan .../3
Menetapkan
-
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor Tahun 6 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2008
ANGGARAN
*
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula beijumlah sehingga menjadi Rp.436.568.238.850, bertambah sejumlah Rp.13.375.575.046,Rp.449.943.813.896, - dengan rincian sebagai berikut :
- a. Semula
1. Pendapatan Daerah
Rp. 391.654.462.000, -
Rn. 10.262.303.519. -
- b. Bertambah/(berkurang)
- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 401.916.765.519, -
2. Belanja /4
PERUBAHAN
| a. . | Belanja Daerah Semula | Rp . 436.568 . 238.850, - o | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| b . | Bertambah/(berkurang) | RP. 13.375.575.046 , - | Rp . | 449.943.813.896 , - |
| | Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | Rp. | (48.027.048.377, - ) |
| 3. | Pembiayaan | | | |
| b . | 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah Jumlah Pembiayaan Neto setelah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Asli Daerah Semula Bertambah/(berkurang) Rp. Rp . | Rp. 3.113.271.527.- Perubahan Rp. 1.000.000.000, Rp . | Rp. - | 49.027.048.377, - |
| a. | Pendapatan Pasal 1 terdiri Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Perubahan setelah Perubahan | Rp. Rp. Rp. | 1.000 . 000.000 . - 48.027.048.377, - |
Pasal 2
| b . | Dana Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) | | | 10.366.674.723, - |
| | Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | Rp. 334.086.130.000, - Rp. 679.013.000 , - | Rp. | |
| | Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) | | | - |
| c . | Semula 2) Bertambah/(berkurang) | | | 334.765.143.000, |
| (2) | Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah Perubahan Rp. Rp . | setelah 48.726.878.000, - 8.058.069.796.- | | |
| . | Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimakud Pendapatan : Daerah Rp. | pada ayat (1) | Rp. huruf | 56.784.947.796 terdiri dari Jeiiis |
| a | Pajak 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) | 3.635.311.000, Rp . | - Rp. | |
| | Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Retribusi Daerah | | - | 3.635.311.000, - |
| b. | 1) Semula | 1.996 . 745.000, | | |
| | Bertambah/(berkurang) Rp. | | | |
| | Jumlah Rp. | | | |
| | Retribusi Daerah setelah Perubahan | | | 1.996.745.000, |
| | | | | - |
| 2) | | | | |
| | | | Rp. | |
| | | | | c. Hasil . |
| | | | | /5 |
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan ' Daerah Yang Dipisahkan
| c | Hasil Pengelolaan Kekayaan ' Daerah Yang Dipisahkan 1) Rp. | Hasil Pengelolaan Kekayaan ' Daerah Yang Dipisahkan 1) Rp. | Hasil Pengelolaan Kekayaan ' Daerah Yang Dipisahkan 1) Rp. | Hasil Pengelolaan Kekayaan ' Daerah Yang Dipisahkan 1) Rp. | Hasil Pengelolaan Kekayaan ' Daerah Yang Dipisahkan 1) Rp. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Semula 2) Bertambah/(berkurang) | | 607.603.000, - 700.000.000 . - | | |
| | Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan RD . | Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan RD . | Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan RD . | Rp. | 1.307.603.000, - |
| d . | Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | | |
| | 1) Semula | Rp. | 2.601.795.000, - | | |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | | 825.220.723 , - | | |
| | Jumlah Lain - lain | Rp. | | | |
| | Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan | Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan | Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan | Rp. | 3.427 . 015.723, - |
| (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : |
| a. | Dana Bagi Hasil 1) Semula | Rp. | 23.621.230.000, - | | |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp . | 679.013 . 000 , - | | |
| b . | Jumlah Dana Bagi Hasil setelah | Perubahan | Jumlah Dana Bagi Hasil setelah | Rp. | 24.300 . 243.000, - |
| 1) | Dana Alokasi Umum | Dana Alokasi Umum | Dana Alokasi Umum | | |
| 2) | Semula | Rp. | 252.143.900.000, - | | |
| | Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum Rp , | setelah Perubahan | Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum Rp , | Rp. | 252.143.900.000, - |
| c . | Dana Alokasi Khusus | Dana Alokasi Khusus | Dana Alokasi Khusus | Dana Alokasi Khusus | Dana Alokasi Khusus |
| | 1) Semula | Rp. | 58.321.000.000, - | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | EE | | | |
| Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : | Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : | Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : | Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : | Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : | Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : |
| a. | Hibah | | | | |
| | 1) Semula 2) | Rp. | | | |
| | Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Hibah | Perubahan Rp | | Rp. | |
| b . Dana Darurat | b . Dana Darurat | b . Dana Darurat | b . Dana Darurat | | |
| | 1) Semula | Rp. | | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | RP | | | |
| c. | Dana Bagi Hasil Pajak | Dana Bagi Hasil Pajak | Dana Bagi Hasil Pajak | | |
| | 1) Semula | Rp. | 14.767.078.000, - | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | | | |
| . | . | . | . | | 14.767.078.000, - |
| | Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak | setelah Perubahan | | Rp. | |
| d Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Perubahan | d Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | d Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. | 29.158.423.000, - |
| | 1) Semula | Rp. | 19.875 . 800.000, - | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Penyesuaian | Otonomi Rp. | Khusus setelah 9.282.623.000 , - | | |
| e . Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya | e . Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya | e . Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya | e . Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya | e . Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya | e . Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya |
| | Semula | Rp. | 7.484.000.000, - | | |
| 1) | | . | ' ) | | |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | RP | U.224.553.204.- | | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. | Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. | Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. | Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. | | - |
Pasal 3
./6
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalara Pasal 1 terdiri dari :
| a. | Belanja Tidak Langsung | Belanja Tidak Langsung | Belanja Tidak Langsung | Belanja Tidak Langsung | Belanja Tidak Langsung | Belanja Tidak Langsung | Belanja Tidak Langsung |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1) Semula | Rp. 198.500.932.000, - | Rp. 198.500.932.000, - | Rp. 198.500.932.000, - | Rp. 198.500.932.000, - | Rp. 198.500.932.000, - | Rp. 198.500.932.000, - |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. 954.050 . 000 . - | Rp. 954.050 . 000 . - | Rp. 954.050 . 000 . - | Rp. 954.050 . 000 . - | Rp. 954.050 . 000 . - | Rp. 954.050 . 000 . - |
| | Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah | Perubahan 199.454.982.000, - Rp. | Perubahan 199.454.982.000, - Rp. | Perubahan 199.454.982.000, - Rp. | Perubahan 199.454.982.000, - Rp. | Perubahan 199.454.982.000, - Rp. | Perubahan 199.454.982.000, - Rp. |
| b. | Belanja Langsung | | | | | | |
| 1) 2) | Semula Bertambah/(berkurang) | Rp. 238.067.306.850, - | Rp. 238.067.306.850, - | Rp. 238.067.306.850, - | Rp. 238.067.306.850, - | Rp. 238.067.306.850, - | Rp. 238.067.306.850, - |
| | Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan RD. 12.421.525.046. - 250.488.831.896, - Rp. | Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan RD. 12.421.525.046. - 250.488.831.896, - Rp. | Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan RD. 12.421.525.046. - 250.488.831.896, - Rp. | Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan RD. 12.421.525.046. - 250.488.831.896, - Rp. | Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan RD. 12.421.525.046. - 250.488.831.896, - Rp. | Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan RD. 12.421.525.046. - 250.488.831.896, - Rp. | Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan RD. 12.421.525.046. - 250.488.831.896, - Rp. |
| Belanja Tidak Langsung | sebagaimana dimaksud pada Rp. | a. Belanja Pegawai | a. Belanja Pegawai | a. Belanja Pegawai | a. Belanja Pegawai | a. Belanja Pegawai | a. Belanja Pegawai |
| 1) 2) | Semula Bertambah/(berkurang) 173.847.167.000, | - | - | - | - | - | - |
| | Rp . | | | | | | |
| Jumlah Belanja b. | Pegawai setelah Perubahan | ( ' 423.250.000. - ' ) * Rp. 173.423.917.000, - Rp. | ( ' 423.250.000. - ' ) * Rp. 173.423.917.000, - Rp. | ( ' 423.250.000. - ' ) * Rp. 173.423.917.000, - Rp. | ( ' 423.250.000. - ' ) * Rp. 173.423.917.000, - Rp. | ( ' 423.250.000. - ' ) * Rp. 173.423.917.000, - Rp. | ( ' 423.250.000. - ' ) * Rp. 173.423.917.000, - Rp. |
| | Semula 2) | Belanja Bunga 1) | Belanja Bunga 1) | Belanja Bunga 1) | Belanja Bunga 1) | Belanja Bunga 1) | Belanja Bunga 1) |
| | Bertambah/(berkurang) | | | | | | |
| | Jumlah Belanja Btmga setelah Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| | Perubahan | | | | | | |
| | Semula Rp. | c. Belanja Subsidi 1) | c. Belanja Subsidi 1) | c. Belanja Subsidi 1) | c. Belanja Subsidi 1) | c. Belanja Subsidi 1) | c. Belanja Subsidi 1) |
| | 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Subsidi Rp. | | | | | | |
| | setelah Perubahan | Rp. - » | Rp. - » | Rp. - » | Rp. - » | Rp. - » | Rp. - » |
| d. 1) | Belanja Hibah Semula Rp. | | | | | | |
| 2) | Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp | 1.727.413.000, - . | 1.727.413.000, - . | 1.727.413.000, - . | 1.727.413.000, - . | 1.727.413.000, - . | 1.727.413.000, - . |
| e. | Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Bertambah/(berkurang) | 300.000.000. - Rp. 2.027.413.000, - | 300.000.000. - Rp. 2.027.413.000, - | 300.000.000. - Rp. 2.027.413.000, - | 300.000.000. - Rp. 2.027.413.000, - | 300.000.000. - Rp. 2.027.413.000, - | 300.000.000. - Rp. 2.027.413.000, - |
| 2) Jumlah Belanja | Bantuan Sosial setelah Rp . Rp . | 7.240.356.000, - | 7.240.356.000, - | 7.240.356.000, - | 7.240.356.000, - | 7.240.356.000, - | 7.240.356.000, - |
| f . Belanja Bagi Hasil | Rp. | Perubahan 1.077.300.000.- Rp. 8.317.656.000, - | Perubahan 1.077.300.000.- Rp. 8.317.656.000, - | Perubahan 1.077.300.000.- Rp. 8.317.656.000, - | Perubahan 1.077.300.000.- Rp. 8.317.656.000, - | Perubahan 1.077.300.000.- Rp. 8.317.656.000, - | Perubahan 1.077.300.000.- Rp. 8.317.656.000, - |
| | Rp. | | | | | | |
| | Bagi Hasil setelah Perubahan | | | | | | |
| g. | Belanja | | | | | | |
| 1) | Semula | | | | | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula | | | | | | | |
| 2) | | | | | | | |
| | Bertambah/(berkurang) | Perubahan Rp . 14.185.996.000, - Bfi Rp. 14.185.996.000, - | Perubahan Rp . 14.185.996.000, - Bfi Rp. 14.185.996.000, - | Perubahan Rp . 14.185.996.000, - Bfi Rp. 14.185.996.000, - | Perubahan Rp . 14.185.996.000, - Bfi Rp. 14.185.996.000, - | Perubahan Rp . 14.185.996.000, - Bfi Rp. 14.185.996.000, - | Perubahan Rp . 14.185.996.000, - Bfi Rp. 14.185.996.000, - |
| h | Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah | | | | | | |
| . | Belanja Tidak Terduga Semula | | | | | | |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | | | | | | |
| 1) | Jumlah Belanja | | | | | | |
| | Tidak Terduga | | | | | | |
| | setelah | | | | | | |
| | | Rp. 1.500.000.000, | Rp. 1.500.000.000, | Rp. 1.500.000.000, | Rp. 1.500.000.000, | Rp. 1.500.000.000, | Rp. 1.500.000.000, |
| | | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| | | (3) Belanja /7 | (3) Belanja /7 | (3) Belanja /7 | (3) Belanja /7 | (3) Belanja /7 | (3) Belanja /7 |
| | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| | | Rp. 1.500 . 000.000, - | Rp. 1.500 . 000.000, - | Rp. 1.500 . 000.000, - | Rp. 1.500 . 000.000, - | Rp. 1.500 . 000.000, - | Rp. 1.500 . 000.000, - |
| | | Perubahan | Perubahan | Perubahan | Perubahan | Perubahan | Perubahan |
| (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Pegawai | (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Pegawai | (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Pegawai | (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Pegawai | (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Pegawai | (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Pegawai | (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Pegawai |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Belanja 1) Semula | Rp. | 34.114.062.445, - | | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah | Rp. | Perubahan ( 929.265.800.- J | Rp. | 33.184.796.645, - | 33.184.796.645, - |
| b . Belanja Barang dan Jasa | b . Belanja Barang dan Jasa | b . Belanja Barang dan Jasa | b . Belanja Barang dan Jasa | b . Belanja Barang dan Jasa | b . Belanja Barang dan Jasa | b . Belanja Barang dan Jasa |
| | 1) Semula | Rp. | 95.251 . 027.087, - | | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rn. | 9.832.758.750. - | | | |
| | Jumlah Belanja Barang dan Jasa | setelah | Perubahan | Rp. | 105.083 . 785.837, - | 105.083 . 785.837, - |
| c. Belanja Modal | c. Belanja Modal | c. Belanja Modal | c. Belanja Modal | c. Belanja Modal | c. Belanja Modal | c. Belanja Modal |
| | 1) Semula | Rp. | 108.702 . 217.318, - | | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal | Rp | . 3.113.271.527.- | | | |
| | setelah Pasal | Perubahan | | Rp. | 112.220.249.414,- | 112.220.249.414,- |
| Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari | | | |
| | | | | ' | | |
| a. Penerimaan | a. Penerimaan | a. Penerimaan | a. Penerimaan | : | | |
| 1) Semula | 1) Semula | 1) Semula | 1) Semula | | | |
| | | Rp. | 45.913 . 776.850, - | | | |
| 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Pengeluaran Rp . 3.113.271.527 . - | 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Pengeluaran Rp . 3.113.271.527 . - | 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Pengeluaran Rp . 3.113.271.527 . - | 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Pengeluaran Rp . 3.113.271.527 . - | Rp. | 49.027.048.377, - | 49.027.048.377, - |
| | 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.000 . 000.000, - | | | |
| b. | b. | b. | b. | Rp. | 1.000 . 000.000 ,- | 1.000 . 000.000 ,- |
| Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : |
| | Sebelumnya | | | | | |
| | Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp : | | | | |
| a. | a. | a. | a. | a. | a. | a. |
| | SiLPA Tahun Anggaran 1) Semula | Rp. | 45.913.776.850, - | | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah | Rp. | 3.113.271.527. - | | | |
| | SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan | SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan | SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan | Rp. | 49.027.048.377, - | 49.027.048.377, - |
| b . Pencairan Dana Cadangan | b . Pencairan Dana Cadangan | b . Pencairan Dana Cadangan | b . Pencairan Dana Cadangan | b . Pencairan Dana Cadangan | b . Pencairan Dana Cadangan | b . Pencairan Dana Cadangan |
| | 1) Semula | Rp. | | | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Hr . | | | | |
| c . Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | c . Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | c . Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | c . Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Rp. | | |
| | 1) Semula | Rp. | | | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp, | | | | |
| | Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan | Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan | Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan | Rp. | | |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah | d. Penerimaan Pinjaman Daerah | d. Penerimaan Pinjaman Daerah | d. Penerimaan Pinjaman Daerah | d. Penerimaan Pinjaman Daerah | d. Penerimaan Pinjaman Daerah | d. Penerimaan Pinjaman Daerah |
| | 1) Semula | Rp. | | | | |
| | 2) | | | | | |
| | Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan | Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan | Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan | Rp. | | |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | | | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | | | | |
| | Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan | Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan | Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan | Rp. | | |
- f. Penerimaan Piutang Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan
Rp.
i - ' r
Rp.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan
- Rp.
Rp,
Rp.
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan R&amp;
- Rp. 1.000.000.000, -
Rp. 1.000 . 000.000 ,-
- c. Pembayaran Pokok Utang
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan
Rp.
Rp.
Rp.
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan
Rp.
Rp
Rp.
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupaka.n bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I

Lampiran II

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;

Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Dafiar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar pinjaman daerah.

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 6 /9

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige

pada tanggal 1L \ Desember 2008

BUPATI TOBA SAMOSIR

cap/dto.

MONANG SITORUS


AERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2008 NOMOR 9 SERI A LEMBAK7 NOMOR 3