PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 10 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DIPONEGORO KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku 2 Februari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
:
- a. bahwa seiring dengan meningkatnya kasuskasus gangguan kesehatan masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh dokter umum, maka keberadaan dokter spesialis di Kabupaten Kapuas Hulu masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah dokter spesialis perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bagi para dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro untuk menunjang kinerja mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu;
1.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DIPONEGORO KABUPATEN KAPUAS HULU.
Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu diubah sebagai berikut:
1. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 7a dan angka 7b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
- 7a. Dokter Spesialis adalah dokter yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dokter pasca sarjana (spesialisasi) dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu dan bertugas di RSUD dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu.
- 7b. Dokter Residen adalah dokter umum peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang sedang ditugaskan di RSUD dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
- (1) Dokter Spesialis mendapatkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan.
Pasal 4
- (1) Dokter Spesialis mendapatkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan.
- (2) Dokter Residen mendapatkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan.
Pasal 6
- (2) Setiap Dokter Spesialis dan Dokter Residen wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan kepada Direktur dan wajib melakukan presensi pada mesin fingerprint serta menandatangani daftar hadir.
- (6) Pemberian tambahan penghasilan bagi Dokter Spesialis dan Dokter Residen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan dikurangi sebesar 2% (dua persen) per hari, apabila :
- a. Tidak melaksanakan tugas pelayanan di Rumah Sakit tanpa keterangan;
- b. Meninggalkan tugas tanpa izin tertulis dari Direktur;
- c. Izin yang tidak ada hubungannya dengan tugas kedinasan.
4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 6a sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
Setiap Dokter Spesialis dan Dokter Residen wajib tunduk terhadap pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Direktur.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 2 Februari 2015

Penandatangan: BUPATI KAPUAS HULU, ttd A.M. NASIR

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 2 Februari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 MUHAMMAD SUKRI NOMOR 10