PERATURAN BUPATI JEMBER Nomor 31 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015 (berlaku 22 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 31 TAHUN 2015
SALINAN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu penyesuaian dan Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 60);
20. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 38);
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 13);
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 28);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 13), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB V - DISTRIBUSI ANGGARAN
Pasal 6
- (1) ADD didistribusikan secara proporsional.
- (2) Besaran distribusi anggaran masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - DISTRIBUSI ANGGARAN
Pasal 8
- (1) a. Penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan prosentase 50% (Lima puluh per seratus) tahap I dan 50% (Lima puluh per seratus) tahap II; dan
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk.
BAB VII - MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA Pasal 8
Pasal 9
- (1) Pencairan ADD dilakukan dari rekening Kas Desa kepada pihak penerima/pengguna dana.
- (2) Pencairan dana terdiri dari tunjangan BPD, insentif RT/RW, operasional TP PKK Desa, operasional LKD lainnya, operasional Linmas dan operasional Pemerintahan Desa serta pemberdayaan fisik/infrastruktur.
BAB VII - MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA Pasal 8
Pasal 10
- (1) Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Camat dilampiri dengan Surat Permohonan dan Rencana Penggunaan Dana.
- (3) Pencairan dana Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW dilakukan setiap bulan berdasarkan rekomendasi Camat.
- (2) Camat membuat rekomendasi permohonan pencairan kepada Bank.
- (4) Pencairan dana tunjangan BPD, insentif RT/RW, operasional TP PKK Desa, operasional LKD lainnya, operasional linmas dan operasional Pemerintahan Desa serta pemberdayaan fisik/infrastruktur direalisasikan secara tunai oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (5) Pencairan dana Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa direalisasikan langsung melalui rekening masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa bersangkutan.
BAB IX - MEKANISME PENCAIRAN Pasal 10
Pasal 19
Paragraf 2 Rencana Penggunaan Dana Pasal 19
- (1) ADD dipergunakan untuk:
- b. tunjangan BPD;
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. operasional TP PKK Desa, LPMD dan Karang Taruna;
- e. operasional Pemerintahan Desa;
- d. insentif ketua RT dan RW;
- f. pemberdayaan masyarakat; dan
- (2) Realisasi belanja desa berpedoman pada dokumen Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disebut RPD.
- g. operasional linmas.
- (3) Dokumen RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan jenis belanja, rencana pelaksanaan kegiatan dan tahapan pencairan secara keseluruhan.
6. Beberapa ketentuan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 22 - 7 - 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS KABUPATEN ASISTEN PEMERINTAHAN u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO, SH., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19610312 198603 1 014

Ditetapkan di Jember pada tanggal 22 Juli 2015

BUPATI JEMBER, ttd

MZA DJALAL