PERATURAN WALIKOTA RI Nomor - Tahun 2016 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Menteri dalam Negeri No.tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (l,embaran Negara Tahun 1956 Nomorl9); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286); - .f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 terrtang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor f 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrrba}ran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3l Tahun 2005; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 terrtang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaal Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O1O Nomor 03); 14. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (tembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 5); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah, pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif, dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (good gouernance);
- b. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik umum yang berlaku di masyarakat sesuai keadaan perekonomian perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan sewa barang milik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh.
Mengingat : 1.
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Menteri dalam Negeri No.tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (l,embaran Negara Tahun 1956 Nomorl9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
- .f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 terrtang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor f 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
V
Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrrba}ran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3l Tahun 2005;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 terrtang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaal Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O1O Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (tembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 5);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH'
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- l. Daerah adatah Kota PaYakumbuh;
U
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dariperolehan lainnya yang sah;
5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
7. Badan adalah sesuatu bentuk badan usaha yng meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroal lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, lrmbaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan gedung yang dapat disewakan kepada pihak lain adalah bangunan yang idle, kecuali jika telah direncanakan pembangunannya untuk disewakan.
10. Swasta adalah Warganegara Indonesia atau Warganegara Asing yang mempunyai izin tinggal dan/atau membuat usaha atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing, yang menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan.
11. Badan Usaha Milik Negara/Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BUMN/D, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara/ Daerah melalui penyertaan modalnya dimiliki oleh Negara/Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara/ Daerah yat g dipisahkan.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam penyewaan Barang Milik Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk terselenggaranya penyewaan Barang Milik Daerah yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efisien, efektil dan optimal.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Peraturan Walikota ini mengatur tata cara pelaksanaan Sewa atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang atau pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengaturan tata cara pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. subjek pelaksana Sewa;
- b. objek Sewa;
- c. jangka waktu Sewa;
- d. besaran Sewa, termasuk formula tarif Sewa;
- e. tata cara pelalsanaan Sewa;
- f. pengamanan dan pemeliharaan objek Sewa;
- g. penatausahaErn;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sewa; dan
- i. ganti rugi dan denda.
Bagian Keempat
Prinsip Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan tujuan:
- a. mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; atau
- c. mencegah penggunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain secara tidak sah.
- (2) Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan sepanjang tidak
merugikan negara dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
Bagian Kelima
Pihak Pelaksana Sewa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pihak yang dapat menyewakan Barang Miiik Daerah
- a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan f atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang, dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk:
- i. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan; atau
- ii. Barang Milik Daerah selain tanah danf atau bangunan, yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang.
- (2) Pihak yang dapat menyewa Barang Milik Daerah meliputi:
- a. Pemerintah Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Swasta;
- e. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan
12. pemerintahan f negara; dan
- f. Badan hukum lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperlakukan sebagai penyewa dalam hal Pemerintah Daerah memanfaatkan Sewa Barang Milik Daerah tidak untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- (4) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain:
- a. Perorangan;
- b. Persekutuan Perdata;
- c. Persekutuan Firma;
- d. Persekutuan Komanditer;
- e. Perseroan Terbatas;
21. f . I*mbaga I organisasi internasional/asing;
- g. Yayasan; atau
- h. Koperasi.
- (5) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. persatuan/perhimpunan Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. persatuan/perhimpunan istri Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. unit penunjang kegiatan lainnya.
- (6) Badan Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf f, antara lain:
- a. Bank Indonesia;
- b. Lembaga Penjamin SimPanan;
V
- c. badan hukum yang dimiliki negara;
- d. badan hukum internasional/ asing.
Bagran Kelima Objek Sewa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Objek Sewa meliputi:
- a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang;
- c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang status pengguna€rnnya ada pada Pengguna Barang.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disewakan sepanjang Barang Milik Daerah tersebut berada dalam kondisi tidak digunakan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelola Barang
BAB II - KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 7
- (1) Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab;
- a. memberikaan persetujuan atas penyewaaan baralg milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan;
- b. memberikan persetujuan atas permohonan Sewa dari calon penyewa untuk Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan;
- c. memberikan persetujuan atas usulan formula tarif Sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan dari Pengguna Barang;
- d. menetapkan faktor variabel Sewa dalam formula tarif Sewa;
- e. menetapkan besaran faktor penyesuai Sewa dalam formula tarif Sewa;
- f. menetapkan Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan;
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
- a. menandatangani perjanjian Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan ya-ng berada dalam penguasaannya;
- b. Memberikan persetujuan atas penyewaan sebagaian tanah dan/atau balgunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna.
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;
- c. melakukan penatausahaan Sewa Barang Milik Daerah yang disewakan;
\-
- d. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pelaksanaan Sewa;
- e. menetapkan ganti rugi dan denda yang timbul da,lam pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan; dan
- f. melakukan penatausahaan atas hasil dari Sewa Barang Milik Daerah.
- g. Mengajukan usul sewa Barang Milik Daerah kepada Walikota terhadap Barang Milik Daerah yang telah diserahkan Pengguna kepada Pengelola.
Bagian Kedua Pengguna Barang
BAB II - KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 8
- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
- a. mengajukan permohonan persetujuan Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Walikota melaluli Pengelola.
- b. mengajukan permohonan persetujuan Sewa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola.
- c. melakukan Sewa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan atau Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
- d. menandatangani perjanjian Sewa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan atau Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
- f. melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah yang disewakan;
- g. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pelaksanaan Sewa;
- h. menetapkan ganti rugi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
- i. melakukan penatausahaan atas hasil dari Sewa Barang Milik Daerah.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dibantu oteh Kepala DPPKA selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.
Bagian Ketiga
PenYewa/ Calon Penyewa
BAB II - KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 9
Penyewa/Calon Penyewa memiliki tanggung jawab:
V
- a. melakukan pembayaran biaya Sewa;
- b. melakukan pembayaran biaya lainnya, jika ada, sesuai dengan pe{anjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disewa selama jangka waktu Sewa;
- d. mengembalikan Barang Milik Daerah yang disewa kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang sesuai kondisi yang dipedanjikan; dan
- e. memenuhi kewaj iban lainnya yang diatur dalam perjanjian Sewa.
MASA SEWA
Bagian Kesatu Prinsip Umum
Paragraf 1 Jangka Waktu Sewa
Pasal l0
- (1) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanj ian.
- (2) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
- a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan;
- b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa:
- i. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan
- ii. selain tanah dan/atau bangunan,
7. yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (3) Jangka waktu Sewa dapat dihitung
BAB III - MASA SEWA
Pasal 11
- (1) Penyewaan Barang Milik Daerah dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh penyewa dan:
- a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola;
- b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa:
- i. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan
- ii. selain tanah dan/ atau bangunan,
6. yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (2) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat:
- a. dasar perjanjian;
- b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- c. jenis, luas atau jumlah barang yang disewakan;
- d. besaran dan jangka waktu Sewa, termasuk periodesitas Sewa;
\
\_-/
- e. peruntukan Sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
- f. tanggung jawab perlyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
- g. hak dan kewajiban para pihak; dan
- h. hal lain yang diatur dalam persetujuan Pengelola Barang dan keputusan Pengguna Barang.
- (3) Penandatanganan pe{anjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Salinan perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat 7 (tujuh) hari ke4'a terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian Sewa.
- (5) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian Sewa ditanggung oleh penyewa.
Paragraf 3 Pembayaran Sewa
BAB III - MASA SEWA
Pasal 12
- (1) Pembayaran uang Sewa dilakuk€rn secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari ke{a sebelum penandatanganan perjanjian.
- (2) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyetor ke Kas Umum Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sewa Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan periodesitas Sewa per hari dan per jam untuk masingmasing penyewa, pembayaran uang Sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat sebelum penandatanganan perjanjian, dengal cara pembayaran secara tunai kepada pejabat pengurus Barang Milik Daerah atau menyetorkannya ke rekening kas bendahara penerimaan di lingkungan Pengelola Barang/Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan memperlihatlan bukti setor/ kuitansi, sebagai salah satu dokumen pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Sewa.

## Bagian Kedua Periodesitas Sewa

## Pasal 13

Periodesitas Sewa dikelompokkan sebagai berikut:

- a. per tahun;
- b. per bulan;
- c. per hari;
- d. per jam.

Bagian Ketiga

PerPanj angan Jangka Waktu Sewa

## Pasal 14

- (1) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah dapat diperpanjang dengan persetujuan dari Pengelola Barang.
- (2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa kepada:
- a. Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan,
- b. Pengguna Barang untuk Barang Milik Daerah berupa:
- i. Sebagian tanah dan/atau bangunan; dan
- ii. selain tanah dan/atau bangunan.
7. yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Baralg.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk periodesitas sewa per tahun, permohonan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. untuk periodesitas sewa per bulan, permohonan harus disampaikan paling lambat 1O (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
- c. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan Sewa pertama kali.
- (5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan Sewa baru.


## Pasal 15

Tata cara pemberian persetujuan, penetapan, dan pefanjian perpanjangan jangka waktu Sewa dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan Sewa baru.

Bagian Keempat Pengakhiran Sewa

## Pasal 16

- (l) Sewa berakhir dalam hal:
- a. berakhirnya jangka waktu Sewa;
- b. Pengelola Barang mencabut persetujuan Sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian;
- c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pe{anjian Sewa berakhir dalam hal:
- a. jangka waktu Sewa berakhir;
- b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian;
- c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

- (1) Penyewa wajib menyerahkan Barang Milik Daerah pada saat ' berakhirnya Sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (3) Pengelola Barang/ Pengguna Barang harus melakukan pengecekan Barang Milik Daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima guna memastikan kelayakan kondisi Barang Milik Daerah bersangkutan.
- (4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi.


## BAB IV

## BESARAN SEWA

Bagian Kesatu Prinsip Umum

Pasal l8

- (1) Besaran Sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh:
- a. Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan; dan
- b. Pengguna Barang untuk Barang Milik Daerah berupa:
- i. sebagian tar:ah danf atau bangunan; dan
- ii. selain tanah dan/atau bangunan,
6. yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang, setela-h mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
7. {2) Penetapan besaran Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dilakukan oleh Pengelola Barang dalam surat persetujuan/ perjanjian Sewa.
- (3) Penetapan besaran Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oieh Pengguna Barang dalam keputusan Sewa.

## Bagian Kedua

## Formula Tarif Sewa

## Pasal 19

- (1) Formula tarif Sewa Barang Milik Daerah merupakan hasil perkalian dari:
- a. Tarif pokok Sewa; dan
- b. Faktor penyesuai Sewa.
- (2) Formula tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
- a. Pengelola Barang dalam:
- i. menghitung besaran Sewa untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan;
- ii. mengkaji usulan Sewa Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang;
- b. Pengguna Barang dalam menghitung besaran usulan Sewa untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau balgunan, yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang.

Bagian Ketiga

Tarif Pokok Sewa

Paragraf 1

V

## Pasal 20

- (1) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dibedakan untuk:
- a. Barang Milik Daerah berupa tanah;
- b. Barang Milik Daerah berupa bangunan;
- c. Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan;
- d. Barang Milik Daerah selain tanah danf atau bangunan.
- Q) Tanf pokok Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat termasuk formula Sewa Barang Milik Daerah berupa prasarana bangunan.
- (3) Tarif pokok Sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dihitung dan ditetapkan oleh masing-masing Pengguna Barang berkoordinasi dengan instansi terkait, setelah memperoleh persetujuan Pengelola Barang.

## Paragraf 2 Tarif Pokok Sewa Tanah

## Pasal 21

Tarif pokok Sewa untuk Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a merupakan hasil perkalian dari:

- a. faktor variabel Sewa tanah;
- b. luas tanah (Lt); dan
- c. nilai tanah (Nt).

## Pasal22

- (l) Faktor variabel Sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2l huruf a ditetapkan sebesar 3,33% (tiga koma tiga puluh tiga persen).
- (2) Perubahan besaran faktor variabel Sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh

## Pasal 23

- (l) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/ peta tanah atau sertifikat tanah.
- (2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian dari keseluruhan tanah, maka luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar luas bagian tanah yang disewakan.
- (3) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian tanah yang iainnya, maka iuas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut.
- (4) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam meter persegi.

## Pasal 24

- (1) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan nilai wajar atas tanah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut;
- a. dapat digunakan nilai buku yang tercatat dalam Daftar Barang
4. Pengguna/Kuasa Pengguna atau Laporan Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna, sepanjang nilai wajar atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada; atau
- b. dapat digunakan indikasi nilai yang mencerminkan perkiraan nilai tanah, sepanjang nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dan nilai buku sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ada.
- (3) Nilai tanah dihitung dalam rupiah per meter persegi.


Paragraf 3

Tarif Pokok Sewa Bangunan

## Pasal 25

- (l) Tarif pokok Sewa untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b merupakan hasil perkalian dari:
- a. faktor variabel Sewa bangunan;
- b. luas bangunan (Lb); dan
- c. nilai bangunan.
- (2) Dalam hal Sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok Sewa bangunan ditambahkan tarif pokok Sewa prasarana bangunan.

## Pasal 26

- (1) Faktor variabel Sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 25 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 6,64Vo (er,arn korrra enam puluh empat persen).
- (2) Perubahan besaran faktor variabel Sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) ditetapkan oleh Walikota.

## Pasal 27

- (1) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
- (2) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan.
- (3) Dalam ha1 pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini terkena dampak dari pemanfaatan tersebut.

## Pasal 28

- (1) Nilai bangr:nan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan nilai wajar atas bangunan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. dapat digunakan harga satuan bangunan, sepanjang nilai wajar atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada;
- b. dapat digunakan nilai buku yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna atau Laporan Barang Pengguna/


v

- Kuasa Pengguna, sepanjang nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan harga standar bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ada; atau
- c. dapat digunakan indikasi nilai yang mencerminkan perkiraan nilai bangunan, sepanjang nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga standar bangunan untuk menghitung harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan nilai buku sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ada.
- (3) Nilai bangunan dihitung dalam rupiah per meter persegi.

## Pasal 29

Harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a merupakan perkalian dari:

- a. harga satuan bangunan standar (Hs); dan
- b. nilai sisa bangunan (Nsb).

Pasal 30

- (1) Harga satuan bangunan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan harga satuan bangunan standar sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru yang dihitung berdasarkan keputusan Walikota.
- (2) Dalam hal bangunan yang akan disewakan lebih dari I (satu) lantai, maka harga satuan bangunan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan faktor jumlah lantai bangunan.
- (3) Penghitungan faktor jumlah lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 31

- (1) Nilai sisa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan nilai sisa bangunan dalam persentase setelah diperhitungkan pen5rusutan.
- (2) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pen)'usutan Barang Milik Daerah.
- (3) Dalam hal ketentuan mengenai penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada, maka perhitungan pen]rusutan dihitung:
- a. untuk bangunan perrnanen sebesar 2%o (dlua persen) per tahun;
- b. untuk bangunan semi permanen sebesar 4o/o (ernpat persen) per tahun; dan
- c. untuk bangunan darurat sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun.
- (4) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (5) Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka nilai sisa bangunan ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan dengan perhitungan:
- a. untuk kondisi baik, baik siap pakai maupun perlu pemeliharaan awal, sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan l0o7o (seratus persen);

V

- b. untuk kondisi rusak ringan, yakni rusak pada sebagian bangunan yang bersifat non struktur sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen); dan
- c. untuk kondisi rusak berat:
- i. untuk rusak berat pada sebagian bangunan, baik yang bersifat struktur maupun non struktur, sebesar 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan
- ii. untuk rusak berat pada sebagian besar bangunan, baik yang bersifat struktur maupun non struktur, sebesar 35%o (tiga puluh lima persen) sampai dengan 55% (iima puluh lima persen).

## Paragraf 4

Tarif Pokok Sewa Tanah dan Bangunan

## Pasal 32

- (1) Tarif pokok Sewa untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan hasil penjumlahan dari:
- a. Tarif pokok Sewa tanah; dan
- b. Tarif pokok Sewa bangunan.
- (2) Penghitungan tarif pokok Sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.
- (3) Penghitungan tarif pokok Sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b beriaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31 .

## Paragraf 5

## Tarif Pokok Sewa Prasarana Bangunal

## Pasal 33

Tarif pokok Sewa untuk prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) merupakan hasil perkalian dari:

- a. faktor variabel Sewa prasarana bangunan; dan
- b. nilai prasarana bangunan (Hp).

## Pasal 34

Faktor variabel Sewa prasarana bangr:nan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a ditetapkan sama besar dengan faktor variabel Sewa bangunan.

## Pasal 35

- (1) Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan nilai wajar atas prasarana bangunan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan nilai dalam pengajuan usulan Sewa yang dilakukan oleh Pengguna Barang:
- a. dapat digunakan nilai buku prasarana bangunan yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna atau Laporart Barang Pengguna/Kuasa Pengguna, sepanjang nilai wajar atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada; atau
- b. dapat digunakan indikasi nilai yang mencerminkan perkiraan

\/ V

nilai prasarana bangunan, sepanjang nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nilai buku sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ada.

- (3) Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.

## Pasal 36

- (l) Nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan nilai setelah diperhitungkan pen]'usutan.
- (2) Penyrrsutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peratur.rn perundang-undangan mengenai penlusutan Barang Milik Daerah.
- (3) Dalam hal nilai buku prasarana bangunan yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna atau Laporan Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna belum memperhitungkan penyusutan, maka nilai buku prasarana bangunan dihitung dengan perkalian antara:
- a. harga prasarana bangunan (Hp); dan
- b. nilai sisa prasarana bangunan (Nsp).

## Pasa,l 37

- (1) Harga prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a merupakan harga prasarana bangunan dalam keadaan baru dalam rupiah per meter persegi.
- (2) Nilai sisa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b merupakan nilai sisa bangunan dalam persentase setelah diperhitungkan penyusutan.
- (3) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peny'usutan Barang Milik Daerah.
- (4) Dalam hal belum terdapat pengaturan mengenai penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perhitungan penyusutan dihitung:
- a. untuk prasarana berupa pekerjaan halaman sebesar 5% (lima persen) per tahun;
- b. untuk prasarana berupa mesin atau instalasi sebesar 107o (sepuluh persen) per tahun; dan
- c. untuk prasarana berupa alat perabot dan elektronik sebesar 21o/o(dua puluh lima persen) per tahun.
- (5) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen).

## Bagian Keempat Faktor Penyesuai Sewa

Paragraf 1

Komponen Faktor PenYesuai Sewa

## Pasal 38

- (1) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliPuti:
- a. jenis kegiatan usaha PenYewa;
- b. bentuk kelembagaan PenYewa; dan
- c. periodesitas Sewa.
- (2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

v

dihitung dalam persentase.

- (3) Faktor penyesuai Sewa berupa jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi sebesar 1007u (seratus persen).

Paragral 2 Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

## Pasal 39

Jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

- a. kegiatan bisnis;
- b. kegiatan non bisnis; dan
- c. kegiatan sosial.

## Pasal 4O

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi sematamata mencari keuntungan, antara lain:
- a. perdagangan;
- b. jasa; dan
- c. industri.
- (2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalar atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
- b. pe nyelenggaraan pendidikan nasional;
- c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; dan
- d. kegiatan lainnya yarlg memenuhi kriteria non bisnis.
- (3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/ atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/ atau tidak terdapat potensi keuntungan;
- b. kegiatan sosial;
- c. kegiatan keagamaan;
- d. kegiatan kemanusiaan; dan
- e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara; dan
- f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Paragraf 3 Bentuk Kelembagaan Penyewa

## Pasal 41

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut:

p

- a. Kategori I, meliputi:
- i. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi;
- ii. Badan Usaha Milik Negara;
- iii. Badan Usaha Milik Daerah;
- iv. Badan hukum yang dimiliki negara; dan
- v. l,embaga pendidikan asing.
- b. Kategori II, meliputi:
- i. Yayasan;
- ii. Koperasi;
- iii. Lembaga Pendidikan Formal; dan
- iv. Lembaga Pendidikan Non Formal.
- c. Kategori III, meliputi:
- i. Lembaga sosial;
- ii. Lembaga kemanusiaan;
- iii. Lembaga keagamaan; dan
- iv. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/ negara.
- (2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan usulan sewa.

## Pasal 42

- (1) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l ayat (1) huruf a angka v meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Kota Payakumbuh.
- (2) Lembaga pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayal (1) huruf b angka iii meliputi lembaga pendidikan dalam negeri, baik milik swasta maupun milik pemerintah/negara, meliputi:
- a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
- b. iembaga pendidikan dasar;
- c. lembaga pendidikar menengah; dan
- d. Iembaga pendidikan tinggi.
- (3) l,embaga pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l ayat (1) huruf b angka iv meliputi:
- a. lembaga kursus;
- b. lembaga pelatihan;
- c. kelompok belajar;
- d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
- e. majelis taklim; dan
13. f, satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Lembaga sosial, lembaga kemanusiaan, dan lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c angka i, ii, dan iii, termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau

\., keagamaan di Kota Payakumbuh.

## Pasal 43

- (1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 10O7o (seratus persen).
- (2) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kategori I sebesar 25o/" (lima puluh persen);
- b. Kategori II sebesar 15% (empat puluh persen); dan
- c. Kategori III sebesar 10% (tiga puluh persen).
- (3) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kategori I sebesar 5% (sepuluh persen);
- b. Kategori II sebesar 3% (lima persen); dan
- c. Kategori III sebesar 2Yo (lima persen).
- (4) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. per tahun sebesar 100 7o (seratus persen);
- b. per bulan sebesar 1007o (seratus persen);
- c. per hari sebesar 150 7o (seratus lima puluh persen);
- d. per jam sebesar 150 7o (seratus lima puluh persen).

## Pasal 44

Perubahan besaran faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.

## BAB V

## TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

Bagian Kesatu

Sewa Atas Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

## Paragraf 1 Pengusulan

## Pasal 45

Calon penyewa mengajukan permohonan Sewa kepada Pengelola Barang dengan disertai:

- a. data usulan Sewa, antara lain:
- i. latar belakang permohonan;
- ii. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa; dan iii. peruntukan Sewa.
- b. data Barang Milik Daerah yang diajukan untuk dilakukan Sewa;
- c. data calon penyewa, antara lain:
- i. nama;
- ii. alamat;
- iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- iv. surat permohonan Sewa dari calon penyewa; dan
- v. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis untuk calon penyewa yang berbentuk badan hukum/ badan usaha.

[-/

- d. surat pernyataan/ persetujuan, antara lain:
- i. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum/ badan usaha; dan
- ii. pernyataan kesediaan dari ca,lon penyewa untuk menjaga dan memelihara Barang Milik Daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu Sewa.

## Paragraf 2

## Penelitian dan Penilaian

## Pasal 46

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas keiayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diajukan untuk disewakan.
- (3) Pengelola Barang menugaskan Penilai/ Penaksir untuk melakukan Penilaian objek Sewa guna memperoleh nilai wajar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
- (4) Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai/Penaksir untuk melakukan Penilaian guna menghitung nilai wajar atas nilai Sewa pasar dalam hal Pengelola Barang memiliki keyakinan bahwa nilai wajar Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan untuk menentukan besaran nilai sewa yang wajar.
- (5) Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai Sewa pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlakukan sebagai tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam penghitungan besaran Sewa.
- (6) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41 digunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.
- (7) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (8) Dalam hal terdapat usulan Sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah serta usulan Sewa yang paling menguntungkan Negara.

## Paragraf 3

Persetujuan

## Pasal 47

Penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan oleh Pengelola Barang dilakukan dengal pertimbangan:

- a. kemungkinan penyewaan Barang Milik Daerah yang berada dalam pengelolaannya, yang didasarkan pada kebutuhan Pengelola Barang untuk melakukan penyewaan Barang Milik Daerah tersebut;
- b. kemungkinan penyewaan Barang Milik Daerah berdasarkan permintaan pihak lain yang akan menyewa Barang Milik Daerah tersebut.


V

- (1) Walikota memberikan persetujuan atas permohonan Sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (l ).
- (2) Dalam hal Walikota tidak menyetujui permohonan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan Sewa dengan disertai alasannya.
- (3) Dalam hal terdapat usulan nilai Sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa, besaran Sewa yang disetujui sebesar usulan besaran Sewa dari calon penyewa;
4. $) Dalam hal Sewa dilaksanakan dengan periodesitas per hari atau per jam dapat ditetapkan besaran Sewa lebih tinggi dari besaran Sewa, untuk waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah sepanjang Pengelola Barang memiliki keyakinan bahwa peningkatan besaran Sewa tidak menghilangkan potensi pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- (5) Dalam hal Sewa dilaksanakan dengan periodesitas per hari atau per jam dapat ditetapkan besaran Sewa lebih rendah untuk waktu tertentu dengan ketentuan serendah-rendahnya 8O% (delapan puluh persen) dari besaran Sewa dari Tarif Sewa.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. harus dilaksanakan sewa dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah untuk mencegah terjadinya penggunaan oleh pihak lain secara tidak sah;
- b. harus dilaksanakan sewa dalam rangka pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mencegah te{adinya dan/atau memperbaiki kerusakan pada Barang Milik Daerah dikarenakan tidak tersedianya anggaran untuk pemeliharaan; atau
- c. harus dilaksanakan sewa dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

## Bagian Kedua

Sewa Atas Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

## Paragraf 1 Pengusulan

## Pasal 49

Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Bararrg untuk menyewakan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan sesuai dengan kewenangalnya, dengan disertai:

- a. data usulan Sewa;
- b. data Barang Milik Daerah yang diusulkan untuk disewakan;
- c. data calon penyewa;
- d. data transaksi Sewa yang sebanding dan sejenis yang ada di sekitar Barang Milik Daerah yang diusulkan untuk disewakan; dan
5. surat pernyataan dari Pengguna Barang. e

\/

v

- (1) Data usulan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi antara lain:
- a. dasar pertimbangan dilakukan Sewa;
- b. usulan jargka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan
- c. surat usulan Sewa dari calon penyewa kepada Pengguna Barang.
- (2) Dalam hal Barang Milik Daerah yang diusulkan untuk disewakan berupa selain tanah dan/atau bangunan, Pengguna Barang menyertakan usulan besaran Sewa sebagai bagian data usulan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berupa:
- a. formula Sewa berdasarkan hasil kajian Pengguna Barang; atau
- b. nilai Sewa berdasarkan hasil perhitungan Pengguna Barang.

## Pasal 51

Data Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:

- a. foto atau gambar Barang Milik Daerah, berupa:
- i. gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan;
- ii. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewakan; dan/ atau
- iii. foto Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
- b. kuantitas Barang Milik Daerah, berupa:
- i. luas tanah dan/ atau bangunan keseluruhan dan yang akan disewakan; atau
- ii. jumlah ata.u kapasitas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- c. nilai Barang Milik Daerah yang akan disewakan, berupa:
- i. nilai tanah dan/atau bangunan keseluruhan dan yang akan disewakan;
- ii. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan/atau bangunan; dan/ atau
- iii. nilai Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang akan disewakan.
- d. data dan dokumen terkait Barang Milik Daerah yang akan disewakan, berupa:
- i. Karhr Identitas Barang (KIB);
- ii. buku baralg; dan/atau
- iii. fotokopi bukti kepemilikan atau dokumen sejenis.

## Pasal 52

- (l) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c antara lain:
- a. nama;
- b. alamat;
- c. bentuk kelembagaan;

I

J

- d. jenis kegiatan usaha;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- f. fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis untuk calon penyewa yang berbentuk badan usaha.
- (2) Dalam hal usulan Sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang bukan berdasarkan permohonan dari calon penyewa, maka usulan Sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c.

## Pasal 53

- (1) Data transaksi Sewa yang sebalding dan sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, antara lain:
- a. data barang yang ditransaksikan; dan
- b. nilai transaksi.
- (2) Data transaksi Sewa yang sebanding atau sejenis sebagaimala dimaksud pada ayat (1) dapat berupa transaksi sebanding dan sejenis yang sudah terjadi atau data penawaran umum penyewaan barang yang sebanding atau sejenis.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan untuk menyertakan data transaksi Sewa yang sebanding dan sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, pengajuan usulan Sewa dapat hanya disertai dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang sepanjang data transaksi Sewa yang sebanding dan sejenis tersebut tidak dapat diperoleh namun dapat dibuktikan keberadaannya.

## Pasal 54

- (1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, antara lain:
- a. pemyataan dari Pengguna Barang yang memuat bahwa:
- i. Barang Milik Daerah yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; dan
- ii. penyewaan Barang Milik Daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenlerian / l,embaga;
- b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara Barang Milik Daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu Sewa.
- (2) Dalam hal usulan Sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang bukan berdasarkan permohonal dari calon penyewa, maka usulan Sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu disertai surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (2) hanya diberlakukan bagi pelaksanaan Sewa dengan periodesitas Sewa per hari atau per jam'

## Pasal 55

Pengguna Barang dapat membentuk tim dalam rangka mempersiapkan usulan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

## Pasal 56

Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangan pengajuan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada Kuasa Pengguna Barang atau pejabat lain yang dikuasakan.

V

## Paragraf 2

## Penelitian dan Penilaian

## Pasal 57

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari Pengguna Barang;
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan Sewa.
- (3) Dalam hal Barang Milik Daerah yang diusulkan untuk disewakan berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan, Pengelola Barang menugaskan Penilai/Penaksir untuk melakukan Penilaian objek Sewa guna memperoleh nilai wajar Barang Milik Daerah yang akan disewakan.
- (4) Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian guna menghitung nilai wajar atas nilai Sewa pasar dalam hal Pengelola Barang memiliki keyakinan yang memadai bahwa:
- a. Luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan kondisi peruntukan sewa; atau
- b. Estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan menggunakal formula sewa dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar.
- (5) Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai Sewa pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlakukan sebagai tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasa,l 2O dalam penghitungan besaran Sewa.
- (6) Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan BMN selain tanah dan/ atau bangunan, Pengelola Barang melakukan penelitian atas formula Sewa yang diusulkan oleh Pengguna Barang.
- (7) Pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan berpedoman pada standar Penilaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipergunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan perhitungan besaran Sewa.
- (9) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## Pasal 58

Pengelola Barang dapat melakukan evaluasi atas penghitungan nilai wajar dan besaran Sewa yang diusulkan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Pengelola Barang memiliki keyakinan bahwa nilai yang diusulkan dianggap jauh dari kewajaran.

## Paragraf 3 Persetujuan

## Pasal 59

- (1) Pengelola Barang memb