Unknown BUPATI BALANGAN Nomor 15 Tahun 1974 tentang TucAs PoKoK DAN URAIAN TucAs UNSUR:-UNSUR oRGANtsASt DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASEiDAiiTiTN KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALA]iIGAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2o0g tentrang Pembentukm, organisasi da+ Tata Keria perangkat Daeraf+ Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasi perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Drinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lGbupaten Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pedu ditetapkan dengan peraturan Bupati Balangan tentang Tugas pokok dan uraian Tugas t nsur+.tnsur organisasi Dinas pe*dapdan, pengetolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan;
1. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor ss, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor g84rt sebagalmana tetah diubah dengan undangrundang Nomor 43 Tahun lggg tentang perubahan Atas Undang=undang Nomor I Tahun 1g74 tentang\_ pokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor SBSO);
5. 2- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Keupaten Tanah Burnbu dan Kabtrpaten Balangan di provinsi Kalimantan selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265);
3. undang-Undang Nomor 10 Tahun zoCH tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lldonesiq Tqhun 29C4 Ngmor 53, Tambqhan Lgmbaran Negara Republik lndonesii Nomor 43Bg);
4. undang-undang Nomor 32 tahun zoo4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun zoo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor: M37) sebagaimana telah diubah dengan undangrundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas undangrUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aBa0;
5. undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun z}C4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4439);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun zoaz tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan peryprintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun zooz tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2aa7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubrik rndonesia Nomor s7 Tahun 2oor tentang Petunjuk reknis penataan organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2oog tentang u,rusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor43);
13. l0.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2o0g tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44).
TIEilIUTUSI(AN :
MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BAISNGAN TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUNil
Pasal 1
Dalam peraturan iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupatiadalah Bupati Balangan.
4. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 2
- (1) Dinqg Pqndapaten, Pgngelolqan Keuangan dan Age! Daerah mqmpunyai lugag melaksanakan urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asei daeiah
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 3
Unsur-unsur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiridari :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pendapatan;
- c. Bidang Pembiayaan;
- d. Bidang Akuntansi;
- e. Bidang Aset Daerah;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 4
- (1) Sekretarlat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta melaksanakin urusan penyusunan program, umum, *eBegawaian, .keuangan dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. rnelaksanakan penyusunan rencana program keda dan anggaran belanja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf di bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dinas dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain;
- d. menyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan noma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. melaksanakan pembinaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, ketatalaksanaan, program dan laporan seiuai ketentuan peraturan yang berlaku agar tercipta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petuniuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, ketatalaksanain, program dan laporan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
3. melaksanakan penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan dokumentasi; g.
4. merEncanakan, melaksanakan dan mengevaiuasi urusan pengelolaan keuangan; h.
5. melaksanakan urusan tata laksana, hukum dan perundangan-undangan. 1.
6. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi urusan pengelolaan umum dan kepegawaian; j.
7. melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan; k.
8. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pada Sekretariat; t.
9. melaksanakan penyusunan laporan Sekretariat dan penyiapan penyusunan laporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; m.
10. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasit pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan n.
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. o.
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 5
Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 6
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, perjalanan dinas serta melaksanakan urusln ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan dan pengelolaan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pembinaan d.an penilaian atas prestasi kerja staf subbag di bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;
5. €. Malyiapkan bahan dan rnelaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi kegiatan tata usaha, surat-menyurat, kearsipan dan alat tulis kantor;
- d. melaksanakan urusan keprotokolan dan kehumasan, penerimaan tamu pimpinan, upacara, rapat dinas dan administrasiperjalan dinai;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga dinas meliputi pemeliharaan gedung, rumah dinas, peneJangan,. sumber dayC air, kebersihan dan keamarEn linlkungan kantor, kendaraan dinas, dan urusan rumah tangga lainnya;
- f. melaksanakan. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dinas;
- g. mernbuat Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaal^lara19 u1t[.(n[fBU) setiap.lahun dan membuat laporan barang inventaris kantor seti-p 3 (trga) burah sesuii GGntuan p";;i;;;; ylrrg berraku;
3. L melaksanakan inventiarisasi dan usul oengfrapusan barang milik negara di lingkungan dinas;
- h. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana dinas;
- j. melaksanakan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
- k. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
- l. melaksanakan penyusunan laporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada sekretariat, penyiapan bahan dan penyusunin raporan dinas; r E
- m. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasijabatan, sistim dan prosedur keda;
- n. melaksanakan analisis jabatan dan analisis organisasi;
- o. melaksanakan.. penyusunan\_. bahan penyempumaan organisasi dan usul kelembagaan di lingkungan dinas;
- p. melaksanakan penyusunan sist€nr dan prosedw ke{a di lingkungan dinas;
- q. melaksanakgn penyiapan. bahan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan di lingkungan dinas;
- r. melaksanakan penelaahan dan penyusunan bahan pertimbangan hukum serta penyebarluasan peraturan perundan!-u ndangan d i lingku ngan djnas ;
14. s- mernberkan pelayanan agministrasi kepegawaian di lingkungan dinas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- t. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian meliputi Daftar Nominatif Pegawai, Daftar. urut .Kepangkatan .(Du6, Dp3, penibinaan iepegariian, kenaikan pangkat, kenaikan gaJi berkali, cuti pegawai, mutasi pega\,1iai,=peniiu;i pegawai, absensi pegawai, dokumentasi berkad kepegawaiad, dikht 'pbgawii, LP2P pegawai, dan urusan administrasi kepegawaiari falnnya;
- u. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesqiahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;
17. v- melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokurnentasi berkas kepegawaianl absensi dan cutipegawai;
- w. melaksanakan penyusunan data dan infomasi kepegawaian dan daftar penilaian prestasi/kinerja pegawai;
- x. menyiapkan..bahan dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan kunjungan kerja, penelitian, magang, dan kegiatan' sejdnis lainnya.
- y. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk tiebgakan din petunjuk selanjutnya; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 7
- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyaitugas rnelaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana keria dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program keria Sub Bagian Program dan pelaporan;
- b. menghimpun dan rnempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan urusan program dan pelaporan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- d. melaksanakan pembinaan dan penitaian atas prestasi kerja staf subbag di bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan ren@na strategis;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana keria dan rencana kinerja dinas yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran pelaksanaannya;
9. g' menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;
10. h- menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasiprogram dan kqiatan;
- i. menyusun program tahunan dinas dari data yang berasal dari bidang masingmasing;
- j. mengkoordinasikan pembuatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan hrsama bidang;
- k. menyusun dan membuat laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan;
14. l- menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) dinas;
15. m' memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 8
- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fugas melaksanakan penatausahaan ad ministrasi keuangan dan perta nggungjawa ba n keuanga n ;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja sub Bagian Keuangan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan pefuniuk teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan urusan keuangan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- e. mehksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi keria staf subbag di bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;
- d. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan penyusunan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan dinas;
- e. melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan;
- f. menyiapkan bahan, memberikan pelayanan dan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
9. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak langsung; 9.
- h. melaksanakan penelitian kebenaran dokumen pencairan ang{,aran dan ketersediaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yiig berlaku;
11. melaksanakan penyusunan bahan revisi anggaran dinas; t.
12. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan dinas; j.
13. melaksanakan pembukuan, verifikasi dan penghitungan anggaran; k.
14. melaksanakan pemantauan keadaan anggaran; t.
15. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan penghitungan anggaran di lingkungan dinas; m.
16. menyiapkan bahan untuk menyelesaikan permasalahan keuangan di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; n.
17. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari instansi/lembiga pemeriksa di tingkungin Dinas; o.
18. melaksanakan penyiapan usul bendahara dan calon pemegang uang muka kegiatan unit keria di lingkungan dinas; p.
19. membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara di lingkungan dinas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; q.
20. menyusun dan laporan keuangan, melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sub Bagian Keuangan;
21. melaksanakan penyusunan laporan Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat dan penyiapan penyusunan laporan dinas: S.
22. menyusun rencana, melaksanakan kegitan pengumpulan data dan penyajian dan analisa data anggaran perencanaan dan belanja dinas; t.
23. menghimpun dan menganalisa data anggaran dan realisasi keuangan; u.
24. menghimpun dan menyiapkan bahan dan menyusun rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA) untuk Oijaaifan DPA-SKdD baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung; V.
25. menyusun rencana anggaran penerimaan/pengeluaran dinas, serta pengelolaan data keuangan sebagai bahan perhihrngan dln perenemaan tahun anggarErn yang akan datang; w.
26. menyiapkan bahan dan membuat laporan pertanggungiawaban pelaksanaan anggaran; X
27. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan v.
28. melaksanakan tugas tain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. Z.
Bagian Ketiga
Bidang Pendapatan
Pasal g
- (1) Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan pelayanan administratif penerimaan pendapatan asli daerah, dan bagi hasit provinsi dan lain-lain pendapatan serta Pajak Bumi dan Bangunan tpEel oair oana perimbangan serta penyetoran uang dan atau surat berharga milik iaerah pada rekening kas daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikurt :
- a. melaksanakan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja seksi-seksi di bawahnya sesuai dengan uraian tugas;
- c. mehksanakan keuenangan desentralisasi dan tugas pernbantuan di bk a$g pendapatan daerah sesuaidengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pendapatan daerah sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- e. mengkoordinasikan pelahsanaan penyusunan peraturan daerah sebagai pedoman dan petunjuk teknis tentang tata cara pemungutan dan pengelolain pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan yang bertat&lt;u;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyetenggaraan kegiatan pendataan, penelitian dan pengembangan sumber-sumUeil6oyeroh,y,ek yang meniadi potensi pendapahn daeiah dalam rangka upaya peningkatan pendapatan daerah;
- g. mengadakan hubungan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang pendataan, penelitian dan pengembangan sumber-sumber/obyek-obyek yang menjadi potensi pendapatan daerah dalam rangka upaya peningkaian pendapatan daerah;
- h. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan, penetapan pajak, retribusi dan pendataan-pendataan iainnya ;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaibidang tugas.
12. i- m'emberkern saran, perffiiangan dan Gtaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
Pasat t0
Bidang Pendapatan terdiridari :
- a. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
- b. Seksi Bagi Hasil Provinsidan pendapatan Lain-lain; dan
- c. Seksi Pajak Bumi Bangunan dan Dana perimbangan.
Pasat t1
- (1) Seksi Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis mengenai realisasi penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan fugas;
4. b, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petuniuk teknis serla bahan lain yang berhubungah dengin pendapatan asli daerah sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- c. membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontroU mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugai;
- d. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun peraturan daerah Cntangpaiak daeratr dan retoibusi daerah;
- e. melaksanakan kgsiafan pendataan dan rekapitulasi obyek pajak daerah, rertribusi daerah danlain-lain pendapatan asi daerah yang sarr;
- f. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pelaksanaan kegiatan pendataan bagiwajib pajak dan retribusi daerah;
- g. melasanakan kegiatan pendataan bagi semua obyek dan subyek pajak sertia penggalian obyek pajak baru;
10. fi. metaksanakan evatuasi dan analisa petaksanaan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak serta retribusi daerah;
- i. melaksanakan kegiatan penerbitan Surat Ketetapan Paiak (SKp) dan Surat Ketetapan Retribgsi (SKR) Daerah dan Surat Ketetapan lainnya sebagai alat bukti penagih1n Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapa[an Asli Daerah Yarqg Sah;
- i. membuat dan memelihara Daftar lnduk Wajib PajaURetribusi Daerah secara berkelanjutan guna mengetahui jumlah wajib pajaUietribusi di daerah;
- k. memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) bagi wajib pajak daerah dan retribusi daerah
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 12
- (1.) Seksi Bagi Hasil Provinsi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melkasanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis mengenai realisasi penerimaan dari sektor bagi hasil provinsi dan lain-lain pendapatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan dana bagi hasit provinsidan pendapatan lain-lain sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- c. membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontroU mengoreksi hasil keda bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;
- d. menghimpun, mengolah dan menganalisa data bagi hasil provinsi dan lain-lain pendaPatan;
- e. menyiapftan bahan peflyusunan petunffi teJmis dan pernbinaan keriasama dengan provinsi yang' Ueri&lt;enaan dengan bagi hasil dan lain-lain pendapatan;
- f. rnenyiapkan bahan, mengkoordinasikan pelaksanaan dana bagi hasil provinsi yangmeliputipajakkendaraanbermotordankendaraandiatasair'beabalik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan #rmotor, Oan paja[ pengarnbilan dan pemanfuatan air bawah tanah dan air Permukaan;
- g. mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan kegiatan penagihan lain-lain Pendapatan;
- h. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan bagi hasil provinsi dan tain-lain PendaPatan;
- i. mengadakan hubungan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang Gnrgin*- sumber lain-lain pendapatan, sesuai ketentuan guna kelancaran Pelaksanaan tugas;
- j. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta memelihara arsiP;
- k. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil petaksanaan tutas se6agai bahln evaluasi dan informasi untuk kebiiakan dan petunjuk selaniutnYa; dan
9. L melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasn sesuai dengnn bidang tugas.
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 13
- (1) Seksi Paiak Bumi Bangunan dan Dana Perimbangan mempunyai tugas melaksanakan dan menyialfan bahan pembinaan dan petunjuk teknis mengenai realisasi penerimaan dari sektor pajak bumi bangunan dan dana perimbangan'
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatah sebagni berkut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan ttlgras;
- b. menghimpun dan mempelaiari peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petuniuk teknis serta 'bahln iain yang' berhubungan dengan paiak bumi bangunan dan dana perimbangan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- c. membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/ -mengorEfsi nisitkeda bawahan sesuaiketentuan untuk kelancaran tugas;
- d. menghimpun, mengolah dan menganalisa data mengenai PBB dan dana perimbangan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan petuniuk teknis dan pembinaan tentang realisasi penerimaan PBB dan dana perimbangan;
- f. melaksanakan kegiatan penyusunan laporan periodik mengenai penerimaan dan tunggakan PBB:
- g. melaksanakan evatuasi dan analisa hasil laporan berkala mengenai penerimaan PBB dan dana Perimbangan;
- h. melaksanakan rnonitoring terhadap penerirnan FBB secaa periodik dtnq"l cara bert&lt;oordinasi dengin kecamatan guna menggali potensi dan mengetahui pencapaian target PBB tahun berialan;
- i. melaksanakan pembaharuan dan mengolah data SPOP - PBB dari wajib p?iak yang ditertibkan oleh Dirjen Pajak
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 14
- {1) Bidang Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan - -pembinaan teknis dan pelayanan administratif pembiayaan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi keria seksi-seksi d bawahnya sesuai dengan uraian tugas;
- €. menyffian bahan pernbinaan dan -k€ordinasi serta mer€ncanakaR, rneRg#Ur dan mengawasi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data guna penyusunan Rancangin Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD serta melaksanakan tugas kebendaharawanan dan pembinaan perbendaharaan ;
- d. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD;
- e. 'melaksanakan penylapan dan penyusunan nota keuangan yang 1[a! disampaikan kepad'a DPRD serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan APBD
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 15
Bidang Pembiayaan terdiridari :
- a. SeksiAnggaran;
- b. Seksi Pefuandaharaan dan Kas Daerah; dan
- c. Seksi Belanja Pegawai.
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 16
- {1) Seksi Anggaran merpunyai tugas mengumpulkan dan mengolah pedoman/ petunjuk teknis, menyiapkan bahan dan menyelenggarakan penyusunan i?ancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran {Kt PA), Prisritas dan P+afon Anggaran Sernentara (PPAS), Rancqryryt Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), rancangan P\_erubahan APBD dan-petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah, 'menyiapfan dan 'mengesahkan DPA SI(PDffiPPA SKFD, merryifian SPD, menyusun standar harga, analisa standar biaya dan SPM anggaran serta pembinaan penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. nrerghirnpun dan menrpetajari peraturan penrndang.sndangian, pedornan dan petuiiuf teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan kegiatan Seksi Anggaran sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- c. membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/ mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;
- d. mengumpulkan, "menyrapkan, rne,ngoffir dan rnengranat'rsa bahan dan data datam rangka penyusunan KUA, KUPA dan PPAS;
- e. menyi4kan penyus{rnan mncar{En APBD dan rancar+gan perubahan APBD
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 19
- (1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas rnelaksanakan fasilitasi akuntansi keuangan daerah, pembukuan, evaluasi dan pelaporan realisasi keuangan daerah serta pelaporan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana -Dekonsentrasi dan Tugas "Pembantuan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyuslunan refteana dan program {teria 'sebagai eedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja seksi-seksi di bawahnya sesuai dengan uraian tugas;
- c. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akuntransi dan pe,nyusunan laporan teuangan anggaran dan kekayaan daerah;
- d. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan kekayaan atas dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- e. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertranggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- g. membina kegiatan di bidang verifikasi, pembukuan serta evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar tercipta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta memelihara arsip;
- i. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 20
- Bidang Akuntansiterdiri dari :
- a. SeksiVerifikasi;
- b. Seksi Pembukuan; dan
- c. Seksi Evaluasidan Pelaporan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 21
- (1) Seksi Verffikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sistem verffikasi keuangan daerah serta menyelenggarakan pengujian tagihan dan permintaan pembayaran.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program keda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan kegiatan Seksi Verifikasi sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- c. membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/ mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;
- d. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan verifikasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. menyiapkan bahan penyusunan penetapan kebijakan, pedoman dan petuniuk teknis dibidang pemeriksaan/penelitian pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
- f. menghimpun, mengklarifikasi, mencatat dan meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- g. memeriksa dan meneliti Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 22
- (1) Seksi Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan, mengolah pedoman, petunjuk teknis dan menyelenggarakan pembinaan sistem akuntansi/pembukuan dan perhitungan kekayaan daerah dan kekayaan yang bersumber dari dana non anggaran pendapatan belanja daerah, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud padaayat(1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan kegiatan Seksi Pembukuan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- c. membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/ mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk ketancaran tugas;
- d. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan akuntansi/pembukuan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah ;
- e. menyelenggarakan tata pembukuan penerimaan dan pengeluaran secara sistematis dan kronologis dan penyelenggaraan sistem akuntansi dan pembukuan lainnya
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 23
- (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan dan pengumpulan bahan, mengolah pedoman, petunjuk teknis dan menyelenggarakan pembinaan sistem evaluasi dan pelaporan keuangan daerah (laporan semesteran dan prognosis, laporan realisasi anggaran dan penyusunan neraca daerah) serta menyajikan informasi keuangan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- c. membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/ mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;
- d. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyusun pedoman dan petunjuk teknis sistem evaluasi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. menyelenggarakan pembinaan sistem evaluasi dan pelaporan keuangan daerah (laporan semesteran dan prognosis, laporan realisasi anggaran dan penyusunan neraca daerah serta Aliran Arus Kas);
- g. melaksanakan pembinaan entitas evaluasi dan pelaporan;
- h. menyusun laporan semesteran keuangan daerah;
- i. menyusun pelaporan pronogis realisasi anggaran;
- i. menyusun pelaporan keuangan daerah akhir tahun;
- k. menyiapkan penyampaian laporan triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pemberitahuan pelaksanaan ApBD kepada DpRD;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, neraca, laporan arus kas dan catatan- atas laporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana non anggaran pendapatan belanja daerah, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- n. menyusun perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ApBD;
- o. menyusun perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- p. mengevaluasidan meneliti laporan keuangan SKpD;
- q. menyelenggarakan laporan dan evaluasi keuangan kas daerah;
- r. menyusun dan menyajikan informasi keuangan daerah/pengelolaan keuangan daerah;
- s. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pendapatan, betanja dan pembiayaan daerah sebagai bahan pertimbangan dan saran guna bahan pengambilan keputusanlkebijakan dan bahan kerja atasan;
- t. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk serta memelihara arsip;
- u. memberikan \_saran, .pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk (ebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Bagian Keenam
Bidang Aset Daerah
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 24
- (1) Bidang Aset Daerah mempunyai tugas merumuskan program dan melaksanakan pembinaan teknis serta pelayanan administratif pengelolaan aset daerah yang meliputi perencanaan, pengadaan dan distribusi aset, pemeliharaan, inventaiisasi dan penghapusan aset.
- (2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program keda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi keria seksi-seksi di bawahnya sesuai dengan uraian tugas;
- c. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. merumuskan kebijakan, menyusun program, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan analisa kebutuhan, pembelian dan pelelangan ;
- e. merumuskan kebijakan, menyusun program, mengatur dan mengawasi penyelenggaran kegiatan inventarisasi, penyimpanan dan pergudangan serta pendistribusian;
2. f . merumuskan kebijakan, menyusun program, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan barang bergerak dan tidak bergerak serta penghapusan;
- g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah;
- h. menyelenggarakan pengelotaan barang milik daerah meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatian, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasin dan pengendalian barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- j. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk sertia memelihara arsip;
- i. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- k. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi melaporkan hasil untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan tugas. sesuai dengan bidang
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 25
Bidang Aset Daerah terdiridari :
- a. Seksi Perencanaan, Pengadaan dan DistribusiAset;
- b. Seksi Pemeliharaan; dan
- c. Seksi lnventarisasi dan Penghapusan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 26
- (1) Seksi Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset mempunyai tugas penyiapan dan pengumpulan bahan, mengolah pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan penganalisaan data kebutuhan perbekalan, menyusun rencana kebutuhan barang daerah, standar barang dan harga, evaluasi kebutuhan perlengkapan-, mengadministrasikan dan mengkoordinasikan proses pengadaan serta melaksanakan pendistribusian aset.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petuniuk teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan kegiatan Seksi Perencanaan, Pengadaan dan DistribusiAset sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- c. membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrotl mengoreksihasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;
- d. menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan distribusi aset;
7. e" menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam penyusunan rencana kebutuhan daerah serta standar barang dan harga;
- f. mengevaluasi perencanaan pelaksanaan proses pengadaan kekayaan daerah;
- g. menyusun standar aset minimun yang harus dimiliki daerah untuk memenuhi pelayanan publik;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun Standar Barang, Standar Kebutuhan, dan standar Harga Barang sesuai ketentuan peraturan ying berlaku
4. imenghimpun dan mengolah data kebutuhan barang daerah, standar barang dan harga;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan daerah serta standar barang dan harga;
- k. merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah, untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang seda-ng berjltan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan pengadain Earang yang iran datang;
- l. menyiapkan bahan, melaksanakan evatuasi dan menyusun skata prioritas kebutuhan barang daerah;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan harga barang yang berkaitan dengan penyusunan standar barang dan hargi;
- n. menghimpun dan mengolah data kebutuhan perbekalan yang dilaksanakan melalui swakelola, pemilihan langsung, penunjukan tangsrlng dan atau pelelangan;
- o. menyiapkan bahan administrasi dan memproses pengadaan perbekalan yang akan dilaksanakan melalui swakeloli atau langsung, pemilihan langsung dan atau pelelangan; kebutuhan penunjukan
- p. menyiapkan bahan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam menentukan jadwal pengadaan kebutuhan perbekalan yang pelaksanaan melalui kegiatan swakelola atau kegiatan penunjukan langsung, pemilihan langsung dan atau pelelangan;
- q. menyiapkan bahan kerjasama dengan unit layanan pengadaan (ULp) dalam rangka pengadaan kebutuhan perbekalan yang pelaksanaannya melalui swakelola atau penunjukan langsung, pemilihan iangsung dan atau pLhhngan;
- r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengadaan kebutuhan perbekalan yang pelaksanaannya melalui swakelola atau penunjukan langsung, pemilihan langsung dan atau pelelangan;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan penyetesaian pengadaan kebutuhan perbekalan yang pela.ksanaannya melalui swakelola atau 'penunjukan langsung, pemilihan langsung dan atau pelelangan;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis tentang pengadministrasian distribusi barang;
- u. mendistribusikan barang milik daerah
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 28
- (1) Seksi lnventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas penyiapan dan pengumpulan bahan, mengolah pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah serta penghapusan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahah lain yang bbrhubungin dengin'fbgiatan Seksi lnventarisasi dan Penghapusan seblgalacuan pelaksanaanlugas;
- c. membagi .tuSa.-s, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/ mengoreksi hasil keda bawahan sesuaifetentuan untuk kel-ancaran tugas]
- d. melaksanakal.kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- e. melaksanakan pen{apa1, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. menyusun P"I"r Barang Pengguna (DBP), yang memuat data barang yang digunakan. oleh masing-masing pengguna baiang sesuai ketentuan peiaiurai yang berlaku;
- g. menyusun P"Bt Barang Kuasa Pengguna (DBKP), yang memuat data barang yang\_ dimiliki oleh.masing-masing kuasa pengguna-barang sesuai ketentuat peraturan yang berlaku;
- h. melaksanakan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk mem-bebaskan
- pengguna dan/atau [ugsa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dahm penguasaannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- i. memantau realisasi penggunaan barang daerah dan meneliti secara fisik terhadap status Barang lnventaris serta perubahan status Barang inventaris;
- j. menyelenggarakan administrasi penerimaan dan penilaian hibah yang menjadi kekayaan daerah;
- k. menyiapkan dokumen nilai kekayaan daerah yang dimiliki;
- l. melakukan penghitungan, penilaian ekonomis, pemindahtanganan dan penghapusan kekayaan daerah;
- m. menyimpan seluruh buktiaslikepemilikan aset daerah;
- n. membukukan dan menginventarisasi barang daerah;
- o. menghimpun dan mengolah data inventaris barang bergerak dan tidak bergerak serta pemanfaatannya;
- p. membuat kodefikasi lokasi barang dan nama jenis barang;
- q. menyiapkan bahan kerjasama dengan dengan unit kerja terkait dalam pendataan inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak serta pendataan barang-barang inventaris yang akan dihapuskan/dilepaskan dan dipindahtangankan;
- t. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan penghapusan Barang Milik Negara/Daerah;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventaris barang bergerak dan barang tidak bergerak Milik Negara/Daerah;
- t. membuat Berita Acara Pemeriksaan tentang kondisi barang inventaris yang telah rusak dan atau tidak layak pakai;
- u. menyiapkan bahan administrasi pemanfaatan aseUbarang inventaris Milik Negara/Daerah;
- v. menyiapkan bahan dan menyusun laporan tentang kondisi barang-barang inventaris;
- w. menyiapkan bahan dan menyusun Keputusan Bupati berkaitan dengan penunjukan pemanfaatan baranglaset daerah;
- x. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan kondisi barang-barang inventaris Milik Negara/Daerah ;
- y. menghimpun dan mengolah data barang-barang inventaris yang akan dihapuskan/ dilepaskan dan dipindah tangankan;
- z. menyiapkan bahan dan menyusun Keputusan Bupati berkaitan dengan penghapusan dan pelepasan hak serta pemindah tanganan barang-barang inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
- e. menyiapkan bahan dan memproses penghapusan dan pelepasan hak pemindah tanganan barang-barang inventarsi baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis yang berkenaan dengan proses penghapusan dan pelepasan hak serta pemindah tanganan barangbarang inventarsi baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses penghapusan dan pelepasan hak pemindah tanganan barang-barang inventarsi baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
- aa. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk sertia memelihara arsip;
- bb. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 29
- (1) UPT mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sebagian tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ying mehpunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) UPT mempunyai fungsi perenc€lnaan teknis operasional, pelaksanaan teknis fungsional dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis fungsional.
- (3) UPT dipimpin seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasionaldikoordinasikan oleh Camat
- (4) UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang Olrtatu. --
Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 30
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lesuai dengan keahlian dan kebutuhan ## BAB III KETENTUAN PENUTUP
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 31
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang betum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kembalidengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Balangan dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 37 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Kepala, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-I'NSUR ORGANISASI Bagian Pertama
Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 1 Maret 2010

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATryBALANGAN, (.*r{ro* DARLAN f