PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Nomor 6 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT (berlaku 26 September 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repub 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG
Menetapkan : BAWANG BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
BAB II - PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan jenis Perangkat Daerah terdiri atas :
- a. sekretariat Daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. kecamatan.
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada bupati.
- (2) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
Bagian Kedua Sekretariat DPRD
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
Bagian Ketiga Inspektorat
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
Bagian Keempat Dinas
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
- (2) Tipe dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dinas tipe A dan dinas tipe B.
- (3) Dinas tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (4) Dinas tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian dan bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
Dinas tipe A sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3), meliputi :
- a. dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Polisi Pamong Praja dan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat subkebakaran;
- c. dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- d. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi usaha kecil dan menengah, dan bidang perindustrian;
- f. dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- g. dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga serta bidang kebudayaan;
- h. dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan bidang statistik;
- i. dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan; dan
- j. dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melaksanakan fungsi penunjang penanaman modal.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
Dinas tipe B sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4), meliputi :
- a. dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- b. dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan tiyuh;
- c. dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- f. dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- g. dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- h. dinas Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan;
- i. dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- j. dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
- k. dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
- l. dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
- (1) Pada dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yakni kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dan kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Unit pelaksana teknis pada dinas kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Unit pelaksana teknis pada dinas kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
- (5) Susunan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan, rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat.
- (6) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 10
- (1) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dipimpin oleh direktur rumah sakit.
- (3) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (4) Dalam hal rumah sakit daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Rumah sakit daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas kesehatan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas kesehatan.
- (7) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (8) Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dipimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat.
Bagian Kelima Badan
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 11
- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
- (2) Tipe badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas badan tipe A dan badan tipe C.
- (3) Badan tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian dan bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
- (4) Badan tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang, Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian dan bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 12
Badan tipe A sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3), meliputi :
- a. badan Perencanaan Pembangunan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- b. badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan; dan
- c. badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 13
Badan tipe C sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan latihan daerah.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 14
- (1) Pada badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (2) Unit pelaksana teknis badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yakni kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dan kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Unit pelaksana teknis pada badan kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Unit pelaksana teknis pada badan kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
- (5) Pembentukan unit pelaksana teknis badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Bagian Keenam
Kecamatan
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 15
- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat tiyuh dan kelurahan, dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
- (2) Tipe kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B.
- (3) Kecamatan tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi, sekretariat paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (4) Kecamatan tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi, sekretariat paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 16
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), meliputi :
- a. kecamatan Tulang Bawang Tengah tipe A;
- b. kecamatan Tulang Bawang Udik tipe B;
- c. kecamatan Gunung Terang tipe B;
- d. kecamatan Gunung Agung tipe B;
- e. kecamatan Lambu Kibang tipe B;
- f. kecamatan Way Kenanga tipe B;
- g. kecamatan Tumijajar tipe B;
- h. kecamatan Pagar Dewa tipe B; dan
- i. kecamatan Batu Putih tipe B.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 17
- (1) Untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas camat dibentuk Kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan, dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat.
- (2) Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 18
Kelurahan sebagimana dimaksud dalam Pasal 17 pada ayat (1), meliputi :
- a. kelurahan Mulya Asri;
- b. kelurahan Dayamurni; dan
- c. kelurahan Panaragan Jaya.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 19
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - STAF AHLI BUPATI
Pasal 20
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) staf ahli.
- (3) Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.
JABATAN PERANGKAT DAERAH
BAB V - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 21
- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, inspektur, asisten sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan, dan staf ahli bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan, sekretaris pada sekretariat Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia serta sekretaris kecamatan tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan, kepala seksi pada dinas dan badan, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, kepala subbagian pada sekretariat Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah kabupaten dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
BAB V - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 22
- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan ## BAB VI
PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH
BAB V - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 23
Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24
- (1) Badan daerah yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya dapat dibentuk dengan kriteria :
- a. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- b. memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah kabupaten.
- (2) Pembentukan badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25
- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.
- (2) Pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaima dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26
Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perangkat Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan ## BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27
- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28
- (1) Pejabat pada perangkat daerah yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) serta pengisian jabatan kepala pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juni 2018.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30
Unit Pelaksana Teknis pada dinas dan badan yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat akhir bulan Desember 2016.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, anggaran pembiyaaan Perangkat Daerah
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka 'Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66)', kecuali ketentuan yang mengatur organisasi dan tata kerja :
- a. badan kesatuan bangsa dan politik daerah;
- b. badan penanggulangan bencana daerah;
3. sekretariat korps aparatur sipil negara republik indonesia;
- c. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 26 September 2016

Penandatangan: BUPATI TULANG BAWANG BARAT, Dto. ## UMAR AHMAD

Penetapan: Diundangkan di Panaragan pada tanggal 26 September 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, Dto. HERWAN SAHRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 6

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP Pembina NIP. 19770409 200212 1 008 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG: 12/TBB/2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran ( rightsizing ) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masingmasing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.
Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah ( strategic apex ), sekretaris Daerah ( middle line ), dinas Daerah ( operating core ), badan/fungsi penunjang ( technostructure ), dan staf pendukung ( supporting staff ).
Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang ( technostructure ) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).
Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, jenis Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :
- a. sekretariat Daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. kecamatan.
Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat kepada Bupati. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Ayat (1) Cukup jelas. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang diangkat berdasarkan : - a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1); - b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan