KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 25 Tahun 2004 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL, DAN PENGANTAR KERJA (berlaku 24 Maret 2004)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial, dan Pengantar Kerja, dipandang perlu memberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial, dan Pengantar Kerja dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Peraturan ...
Menetapkan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 -
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN :
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN, PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL, DAN PENGANTAR KERJA.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perantara Hubungan Industrial adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3 -
3. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengantar Kerja adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, diberikan Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan setiap bulan.
- (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial, diberikan Tunjangan Perantara Hubungan Industrial setiap bulan.
- (3) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, diberikan Tunjangan Pengantar Kerja setiap bulan.
Pasal 3
- (1) Besarnya Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Keputusan Presiden ini.
- (2) Besarnya Tunjangan Perantara Hubungan Industrial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.
- (3) Besarnya Tunjangan Pengantar Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Presiden ini.


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4 -

## Pasal 4

Pemberian Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan, Tunjangan Perantara Hubungan Industrial, dan Tunjangan Pengantar Kerja dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

## Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1993 tentang Tunjangan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Bea dan Cukai, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengamat Meteorologi dan Geofisika, Penyuluh Kehutanan, Juru Penerang, Pekerja Sosial, dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dinyatakan tidak berlaku.

Salinan sesuai dengan aslinya

## SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II


Edy Sudibyo


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -5 -

## Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI


## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

:

25 Tahun 2004

TANGGAl

:

24 Tahun 2004

## JUNJANGAN JABATAN FUNGISIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

| No | JABATAN FUNGISIONAL | JABATAN | BESAR TUNJANGAN |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengawas Ketenagakerjaan Ahli | Pengawas Ketenagakerjaan Madya Pengawas Ketenagakerjaan Muda Pengawas Ketenagakerjaan Pertama | Rp 400.000,00 Rp 300.000,00 Rp 200.000,00 |
| 2 | Pengawas ketenagakerjaan Terampil | Pengawas Ketenagakerjaaan Penyelia Pengawas Ketenagakerjaan Laksana Lanjutan Pengawas Ketenagakerjaan Pelaksana | Rp 225.000,00 Rp 175.000,00 Rp 125.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II


Edi Sudibyo


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

:

25 Tahun 2004

TANGGAl

:

24 Tahun 2004

## TUNJANGAN JABATAN FUNGISIONAL PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL

| No | JABATAN FUNGISIONAL | JABATAN | BESAR TUNJANGAN |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Perantara Hubungan industrial Ahli | Perantara Hubungan Industrial Madya Perantara Hubungan Industrial Muda Perantara Hubungan Industrial Pertama | Rp 400.000,00 Rp 300.000,00 Rp 200.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II


Edi Sudibyo


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## LAMPIRAN III

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 25 Tahun 2004 TANGGAl : 24 Tahun 2004

## JUNJANGAN JABATAN FUNGISIONAL PENGANTAR KERJA

| No | JABATAN FUNGISIONAL | JABATAN | BESAR TUNJANGAN |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengantar Kerja Ahli | Pengantar Kerja Madya Pengantar Kerja Muda Pengantar Kerja Pertama | Rp 400.000,00 Rp 300.000,00 Rp 200.000,00 |
| 2 | Pengantar Kerja Terampil | Pengantar Kerja Penyelia Pengantar Kerja Laksana Lanjutan Pengantar Kerja Pelaksana | Rp 225.000,00 Rp 175.000,00 Rp 125.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II


Edi Sudibyo