PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 41 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KABUPATEN TULUNGAGUNG (berlaku 14 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat:
BUPATITULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
a.
- bahwa perlindungan sosial terhadap anak merupakan kebutuhan yang mendesak se
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung
4. Jejaring Lembaga Penyedia Layanan adalah SKPD dan lembaga lain yang menyelenggarakan layanan yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak yang menjadi peserta kesepakatan penyediaan layanan secara terpadu dalam koordinasi Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Lembaga lain adalah instansi diluar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam perlindungan sosial dan anak integratif di Kabupaten Tulungagung: seperti perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Perlindungan sosial anak adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan social bagi anak serta menjamin hak-hak anak dalam segala usia
10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah standar pedoman tertulis yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan, penanganan, perlindungan sosial anak integratif.
11. Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat Unit Layanan Terpadu PSAI adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial anak di Pemerintah Daerah.
12. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulia dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas dan penanganan masalah sosial anak.
13. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/ a tau seeorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
14. Petugas on call sebagai bagian unit layanan yang menjadi bagian Unit Layanan Terpadu datang ke Unit Layanan Terpadu sesuai permintaan Koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI dan berkoordinasi dengan pekerja sosial selaku manajer kasus.
15. Terminasi adalah kesimpulan semua kegiatan yang sudah dilalui dalam proses.
16. Assesmen adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial untuk menemukenali permasalahan dan kebutuhan anak.
17. Case Conference adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh petugas layanan dan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan untuk membahas dan menemukan solusi permasalahan anak.
BAB II - VISI, MISI DAN PRINSIP LAYANAN Bagian Kesatu VISI
Pasal 2
Visi dari pembentukan Unit Layanan Terpadu PSAI adalah terwujudnya Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak di Daerah.
Bagian Kedua MISI
BAB II - VISI, MISI DAN PRINSIP LAYANAN Bagian Kesatu VISI
Pasal 3
Misi dari pembentukan Unit Layanan Terpadu PSAI yaitu :
- a. peningkatan ketersediaan data base layanan anak;
- b. peningkatan pelayanan penanganan masalah kesejahteraan sosial anak secara terpadu;
- c. peningkatan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perlindungan sosial anak;
- d. peningkatan penanganan kasus tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak secara menyeluruh, terkoordinasi, dan profesional;
- e. peningkatan pelayanan pemenuhan kesejahteraan anak dan keluarga;
- f. peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan sosial anak;
Bagian Ketiga
PRINSIP LAYANAN
BAB II - VISI, MISI DAN PRINSIP LAYANAN Bagian Kesatu VISI
Pasal 4
Prinsip prinsip layanan :
- a. Sederhana, yaitu Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas bagi masyarakat maupun penyelenggara;
- b. Konsisten, yaitu dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus ## BAB III
PEMBENTUKAN
BAB II - VISI, MISI DAN PRINSIP LAYANAN Bagian Kesatu VISI
Pasal 5
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Layanan Terpadu PSAI.
- (2) Tujuan dibentuknya Unit Layanan Terpadu PSAI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah untuk :
- a. memberikan penanganan terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
- b. memberikan penanganan terhadap anak yang mempunyai permasalahan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
- c. menciptakan keterpaduan dalam upaya penanganan kelompok resiko dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak.
KEDUDUKAN
BAB IV - KEDUDUKAN
Pasal 6
Unit Layanan Terpadu PSAI berkedudukan dibawah koordinasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.
BAB IV - KEDUDUKAN
Pasal 7
Tugas Unit Layanan Terpadu PSAI adalah:
- a. membangun dan menjalankan koordinasi Jejaring Lembaga Penyedia Layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak;
- b. mengidentifikasi dan memberikan layanan pengaduan bagi anak-anak yang dinilai berada dalam situasi berisiko mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
- c. menjalankan manajemen kasus dan mengkoordinasikan layanan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan dalam penanganan kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran untuk memastikan layanan dijalankan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan professional;
- d. menciptakan keterpaduan dalam pencatatan dan pengelolaan data kesejahteraan sosial anak;
- e. melakukan pengkajian, advokasi dan pengembangan kerjasama untuk penguatan kapasitas sistem kesejahteraan sosial anak.
BAB IV - KEDUDUKAN
Pasal 8
- (1) Susunan Organisasi Unit Layanan Terpadu PSAI terdiri dari:
- a. Koordinator;
- b. Seksi Pelayanan Perlindungan Sosial Anak;
- c. Seksi Data, Informasi dan Pengaduan.
- (2) Koordinator dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditunjuk dan bekerja berdasarkan surat tugas Bupati atas usulan
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.
- (3) Unit Layanan Terpadu PSAI terhubung dengan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan dalam hubungan koordinatif.
- (4) Bagan Struktur Organisasi dan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berfungsi memimpin dan mengendalikan Unit Layanan Terpadu PSAI, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi, berfungsi untuk menjalankan tugas Unit Layanan Terpadu PSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan bertanggungjawab kepada Koordinator Unit Layanan Terpadu.

## BAB VI

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAD Pasal 10

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
- a. memimpin Unit Layanan Terpadu PSAI dalam pelaksanaan tugas› tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. merumuskan kebijakan, program dan kegiatan, serta rencana kerja Unit Layanan Terpadu PSAI;
- c. membangun, mengembangkan, dan memelihara kerjasama Jejaring Lembaga Penyedia Layanan.
- (2) Terhadap pelaksanaan tugas, Koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengendalikan penyelesaian kasus bersama Jejaring Lembaga Penyedia layanan;
- b. melakukan evaluasi dan melaporkan kegiatan Unit Layanan Terpadu PSAI secara rutin kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## Pasal 11

- ( 1) Seksi Pelayanan Perlindungan Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan tugas pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak sesuai standart operasional yang ditetapkan.
- b. menjalankan koordinasi dengan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelesaian masalah bagi kelompok resiko terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak di tingkat keluarga, pengasuhan alternatif, lingkungan pendidikan dengan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan/layanan masalah perlindungan sosial anak dengan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses layanan penanganan masalah bagi kelompok resiko, dan penanganan masalah perlindungan sosial anak;
- f. menyusun laporan penyelenggaraan layanan perlindungan sosial anak.
- (2) Terhadap pelaksanaan tugas, Seksi Pelayanan Perlindungan Sosial Anak mempunyai tanggung jawab :
- a . melakukan penatausahaan kegiatan layanan;
- b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana layanan
- c. melakukan pemantauan terhadap proses hukum korban dan anak berkasus;
- d. melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan, psikologis, sosial korban dan anak berkasus;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI.
- (3) Seksi Pelayanan Perlindungan Sosial Anak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dibantu oleh Petugas Assesmen, Pekerja Sosial dan Jejaringnya di Kecamatan, petugas on call, dan jejaring layanan rujukan.
- (4) Petugas Assesmen memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan assesmen terhadap laporan yang masuk sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan layanan.
- (5) Pekerja Sosial bertanggung jawab pada seluruh tata kelola kasus mewaliki dan ditunjuk oleh Koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI hingga kasus tenninasi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Integratif, Pekerja Sosial bertanggungjawab kepada Koordinator melalui Kepala Seksi.


## Pasal 12

- (1) Seksi Data, Infonnasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghubungkan pendataan kesejahteraan dan perlindungan anak dengan sistem pendataan kesejahteraan sosial lain yang berlaku;
- b. menyusun dan memastikan format dan mekanisme pendataan bersama difahami dan digunakan oleh Unit Layanan Terpadu PSAI dan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan;
- c. mengkoordinasikan penghimpunan dan pembaharuan (updating) data base perlindungan sosial anak;
- d. menyelenggaraan layanan pengaduan masyarakat terkait masalah perlindungan sosial anak;
- e. memberikan informasi layanan serta penanganan kepada masyarakat;
- f. mengelola data dan informasi hasil kegiatan pelayanan penanganan masalah bagi kelompok resiko, dan penanganan masalah perlindungan sosial anak;
- g. mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan kajian, pelayanan data dan informasi.
- (2) Terhadap pelaksanaan tugas, Seksi Data, Informasi, dan Pengaduan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan penatausahaan kegiatan;
- b. melakukan pembaruan (updating) data base perlindungan sosial anak;
- c. melakukan pendokumentasian;
- d. membuat dan menyampaikan laporan kepada Koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI.
- (3) Seksi Data, Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
15. ( 1) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibantu :
- a. Petugas Input dan Pengolah Data;
- b. Penerima Pengaduan yang sekaligus bertindak sebagai Resepsionis.
- (4) Dalam melaksanakan tugas terkait Pelayanan Perlindungan Sosial Anak integratif, Petugas Input dan Pengolah Data serta Penerima Pengaduan bertanggungjawab kepada Koordinator melalui Kepala Seksi.
- (5) Petugas Input Data dan Pengolah Data memiliki tugas dan tanggung jawab menginput data layanan.
- (6) Penerima Pengaduan memiliki tugas dan tanggung jawab menerima pengaduan sekaligus bertindak sebagai Resepsionis.
- (7) Petugas Input dan Pengolah Data ditunjuk oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas usulan Koordinator dengan mempertimbangkan keahlian dan rekam jejak sesuai bidang kerjanya.


## Pasal 13

Setiap anggota Jejaring Lembaga Penyedia Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memiliki tugas sebagai berikut:


- a. menyelenggarakan layanan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan dan perlindungan anak;
- b. menyelenggarakan layanan pengurangan resiko terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak;
- c. menyelenggarakan layanan penanganan terhadap masalah kesejahteraan dan perlindungan anak;
- d. melakukan pencatatan dan pemeliharaan data dan informasi hasil kegiatan untuk kepentingan perlindungan anak;
- e. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pelaksana layanan.

## BAB VII

## PEMBINAAN

## Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Unit Layanan Terpadu PSAI.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII

## TATA KERJA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI, Kepala Seksi, dan anggota Jejaring Lembaga Penyedia Layanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan Unit Layanan Terpadu dengan instansi/SKPD, serta Lembaga Penyedia Layanan lainnya sesuai dengan tugasnya.

## Pasal 16

Untuk kepentingan keterpaduan layanan antara Unit Layanan Terpadu PSAI dengan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan, perlu disusun Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

## Pasal 17

- (1) Unit Layanan Terpadu PSAI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh anggota Jejaring Lembaga Penyedia Layanan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- (2) Unit Layanan Terpadu PSAI dapat menyelenggarakan rapat khusus dengan seluruh atau sebagian anggota Jejaring Lembaga Penyedia Layanan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan yang dinilai khusus dan membutuhkan keputusan bersama secara segera.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan maka perlu dilakukan koordinasi antar Seksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi oleh Koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI.
- (5) Pelaksana layanan harian melakukan koordinasi progress kasus dan konferensi kasus.
- (6) Koordinasi dalam layanan dilakukan pada saat memerlukan layanan petugas on call dan melakukan rujukan maupun evaluasi layanan


## BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BABX PENUTUP Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 14 Desember 2015

BUPATITULUNGAGUNG,

/\

/


Diundangkan di Tulungagung pada tan al 14 Desember 2015 SEKRET DAE RAH


## 1r. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 41

sv

/

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR

41 TAHUN 2015

TANGGAL

14 Desember 2015

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KABUPATEN TULUNGAGUNG


BUPATI ULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

/'+