Unknown Unknown Nomor 52 Tahun 2004 tentang KOMISI NASIONAL LANJUT USIA (berlaku 22 Juni 2004)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang- undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1)Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMISI NASIONAL LANJUT USIA.
BAB I - PEMBENTUKAN
Pasal 1
- (1) Membentuk Komisi Nasional Lanjut Usia.
- (2) Komisi Nasional Lanjut Usia merupakan wadah koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat yang bersifat non struktural dan independen dalam melaksanakan tugasnya.
BAB I - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Komisi Nasional Lanjut Usia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
TUGAS
BAB II
Pasal 3
- (1) Komisi Nasional Lanjut Usia mempunyai tugas :
- a. membantu Presiden dalam mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Nasional Lanjut Usia dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
Bagian Pertama Keanggotaan
BAB III - ORGANISASI
Pasal 4
Keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat yang berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 5
Susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia terdiri dari :
- a. Ketua I merangkap anggota;
- b. Ketua II merangkap anggota;
- c. Wakil Ketua I merangkap anggota;
- d. Wakil Ketua II merangkap anggota;
- e. Sekretaris merangkap anggota;
- f. Anggota.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Jabatan Ketua I dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Jabatan Ketua II dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dijabat dari unsur masyarakat.
- (3) Jabatan Wakil Ketua I dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dijabat oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam urusan kesejahteraan sosial lanjut usia dari instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Jabatan Wakil Ketua II dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dijabat dari unsur masyarakat.
- (5) Jabatan Sekretaris dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dipilih sendiri oleh para anggota melalui tata cara yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 7
- (1) Selain untuk jabatan Ketua I dan Wakil Ketua I Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia yang berasal dari unsur Pemerintah merupakan Wakil instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang :
- a. kesejahteraan rakyat;
- b. kesehatan;
- c. sosial;
- d. kependudukan dan keluarga berencana;
- e. ketenagakerjaan
- f. pendidikan nasional;
- g. agama;
- h. permukiman dan prasarana wilayah;
- i. pemberdayaan perempuan;
- j. kebudayaan dan pariwisata;
- k. perhubungan;
- l. pemerintahan dalam negeri.
- (2) Anggota Komisi Nasional Lanjut Usia yang berasal dari unsur masyarakat merupakan wakil dari :
- a. organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial lanjut usia;
- b. perguruan tinggi;
- c. dunia usaha.
Bagian Kedua
Kesekretariatan
BAB III - ORGANISASI
Pasal 8
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Nasional Lanjut Usia dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Nasional Lanjut Usia.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di lingkungan instansi Pemerintah dan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Kelompok Kerja
BAB III - ORGANISASI
Pasal 9
- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Komisi Nasional Lanjut Usia dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia.
BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB III - ORGANISASI
Pasal 10
Anggota Komisi Nasional Lanjut Usia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 11
Kecuali keanggotaan yang berasal dari unsur Pemerintah, keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 12
- (1) Untuk pertama kali, calon keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia yang berasal dari unsur masyarakat diusulkan kepada Presiden oleh Menteri Sosial.
- (2) Pengusulan calon keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 13
Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan :
- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. menderita sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya;
- e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ## BAB V TATA KERJA
BAB III - ORGANISASI
Pasal 14
Komisi Nasional Lanjut Usia mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 15
Apabila dipandang perlu, Komisi Nasional Lanjut Usia dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain di luar Komisi Nasional Lanjut Usia untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi Komisi Nasional Lanjut Usia.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 16
Keanggotaan yang berasal dari unsur Pemerintah melaporkan hasil rapat koordinasi Komisi Nasional Lanjut Usia kepada Pimpinan masing-masing untuk secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Komisi Nasional Lanjut Usia sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 17
Ketua Komisi Nasional lanjut Usia melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komisi Nasional Lanjut Usia kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Komisi Nasional Lanjut Usia diatur oleh Komisi Nasional Lanjut Usia.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 19
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Nasional Lanjut Usia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
KOMISI PROPINSI LANJUT USIA DAN KOMISI KABUPATEN/KOTA LANJUT USIA
BAB VII
Pasal 20
- (1) Di Propinsi dan Kabupaten/Kota dapat dibentuk Komisi Propinsi Lanjut Usia dan Komisi Kabupaten/Kota Lanjut Usia.
- (2) Komisi Propinsi Lanjut Usia ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Komisi Kabupaten/Kota Lanjut Usia ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.
- (4) Pembentukan Komisi Propinsi Lanjut Usia dan Komisi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan
BAB VII
Pasal 21
Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Propinsi Lanjut Usia dan Komisi Kabupaten/Kota Lanjut Usia berkoordinasi dengan Komisi Nasional Lanjut Usia.
BAB VII
Pasal 22
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI