PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 10 Tahun 2006 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (berlaku 10 Mei 2006)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat, meningkatkan perlindungan terhadap pengguna jasa, keselamatan umum, kepastian berusaha serta menjamin keterpaduan dalam pengaturan dan pembinaan Usaha Konstruksi perlu dilakukan Penertiban dan Pengawasan;
- b. bahwa Penertiban dan Pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dilaksanakan berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten yaitu dibidang Penyelenggaraan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
4. : 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik n donesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 77) sebagaimana telah diubah kembali untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG IZIN USAHA JASA KONTRUKSI
Pasal 2
Jenis Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari :
- a. Usaha Perencanaan Konstruksi;
- b. Usaha Pelaksanaan Konstruksi;
- c. Usaha Pengawasan Konstruksi;
Bentuk Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari :
- a. Usaha Perorangan;
- b. Usaha yang berbadan hukum;
Bidang usaha terdiri dari :
- a. Pekerjaan Arsitektural;
- b. Pekerjaan Sipil;
- c. Pekerjaan Mekanikal;
- d. Pekerjaan Elektrikal;
- e. Pekerjaan Tata Lingkungan;
Pasal 3
- e. Pekerjaan Tata Lingkungan;
Pasal 5
Kualifikasi Usaha terdiri dari :
- a. Golongan Usaha Kecil termasuk Usaha orang perseorangan;
- b. Golongan Usaha Menengah;
- c. Golongan Usaha Besar;
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 6
- (1). Setiap Orang atau Badan yang melakukan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi harus memiliki Izin dari Bupati;
- (2). Untuk memperoleh Izin sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Tekhnis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Photo Copy Sertifikat yang dikeluarkan oleh LPJK;
- b. Photo Copy Akte Pendirian Perusahaan;
- c. Photo Copy Izin Tempat Usaha;
- d. Photo Copy Izin Undang - undang Gangguan (HO);
- e. NPWP;
- f. Daftar pengurus/Photo Copy KTP Direktur/Wakil Direktur;
- g. Photo Copy Daftar Tenaga Teknik ;
- h. Photo Copy Ijazah Tenaga Tehnik yang bersangkutan dengan melampiri Izajah Asli;
- i. Daftar Peralatan yang dimiliki oleh Perusahaan;
- j. Photo Copy IUJK bila ada;
- k. Pas Photo Penanggung Jawab Perusahaan 3X4 cm 2 (dua) lembar;
- l. Pas Photo Tenaga Tehnik 3X2 cm 2 (dua) lembar;
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 7
- (1). Setelah memenuhi persyaratan sebagaiamana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) maka dilakukan penelitian ketempat usaha jasa konstruksi;
- (2). Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam penerbitan izin;
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 8
- (1). Dalam rangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak didaftarkan berkas dan syarat syarat dinyatakan lengkap, maka Bupat melalui Kepala Dinas Tehnis memberikan jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan, disempurnakan/dilengkapi atau ditolaknya permohonan;
- (2). Permohonan yang ditolak atau disempurnakan/dilengkapi kekurangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkasnya dikembalikan kepada perusahaan/pemohon yang bersangkutan;
- (3). Izin Usaha Jasa Konstruksi diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikabulkan;
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 9
- (1). Izin Usaha Jasa Konstruksi ditanda tangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Pejabat/Kepala Dinas Tehknis bersangkutan yang ditunjuk;
- (2). Pendelegasian sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati;
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 10
Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang apabila telah habis masa berlakunya;
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 11
Pembarian izin disesuaikan dengan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 12
- (1). Izin Usaha Jasa Konstruksi dapat dialihkan kepada pihak lain setelah memperoleh persetujuan dari Bupati;
- (2). Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh :
- -Meninggal Dunia (Pengalihan diajukan oleh pihak ahli waris)
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 13
- (1). Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Usaha Jasa Konstruksi;
- (2). Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Bupati dengan dibentuk Tim yang diketahui Dinas Tehknis yang bersangkutan dan melibatkan Instansi terkait;
PEMBINAAN DAN PENGAWAAN
Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek serta Golongan Retribusi
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWAAN
Pasal 14
Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWAAN
Pasal 15
Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWAAN
Pasal 16
Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstrusi.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWAAN
Pasal 17
Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWAAN
Pasal 18
Tingkat penggunaan Jasa pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi didasarkan pada kualifikasi Usaha;
Bagian Ketiga
Prinsip dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWAAN
Pasal 19
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk biaya penyelenggaraan pelayanan administrasi dan operasional pemberian izin;
Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWAAN
Pasal 20
- (1). Setiap orang atau Badan yang memperoleh pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi wajib membayar retribusi;
- (2). Struktur dan besarnya tarif dibedakan
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWAAN
Pasal 21
Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Wilayah Kabupaten Muaro Jambi;
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWAAN
Pasal 22
- (1). Pemungutan dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atar SKRD;
- (2). Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 Jam;
Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran Retribusi
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWAAN
Pasal 23
- (1). Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus;
- (2). Pembayaran dilaksanakan melalui Bendahara untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah;
- (3). Setiap pembayaran diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan;
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAB VI - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 24
Setiap Orang atau Badan yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi diwajibkan :
- a. Memasang Papan Nama Perusahaan dilokasi pekerjaan/proyek dengan mencantumkan Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK):
- b. Menyampaikan laporan berupa :
1. Laporan Tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas pelaporan berakhir;
2. Laporan Kegiatan Pekerjaan diliuar Daerah;
3. Laporan perubahan data Perusahaan paling lama 15 (lima belas) hari sejak perubahan;
- c. Laporan sebagaimana dimaksud huruf b disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
BAB VI - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 25
Setiap orang atau badan yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dilarang :
- a. Meminjamkan IUJK kepada Perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan;
- b. Menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja;
SANKSI ADMINISTRASI
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26
Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi :
- a. Penghentian kegiatan usahanya untuk sementara sampai diterbitkannya Izin;
- b. Kewajiban untuk mengurus Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- c. Bunga sebesar 2 % (dua persen) dari besarnya Retribusi yang terutang (disetor ke Kas Daerah);
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27
- (1). Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa Pencabutan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- (2). Pencabutan Izin sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut - turut dengan tenggang waktu masing - masing 10 (sepuluh) hari;
- (3). Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka dilanjutkan dengan Pencabutan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- (4). Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan usahanya lagi;
KETENTUAN PIDANA
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 28
insip
- (1). Setiap Oarang atau Badan yang menjalankan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi yang telah dicabut Izin Operasionalnya ## BAB IX
PENYIDIKAN
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
- (1). Pejabat, Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3). Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Derah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 10 Mei 2006

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. AS'AD SYAM

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Mei 2006

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Pelaksana Tugas, dto SUDIRMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI C NOMOR 9 ## PEJELASAN ## ATAS ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2006 ## TENTANG ## IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ## I.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Dalam pembanguna nasional, jasa konsturksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang - undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuk dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan.
Maka untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas, dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. Dimana didalam Peraturan Daerah tersebut mengatur antara lain jenis, bntuk dan bidang usaha serta kualifikasi usaha jasa konstruksi, ketentuan perizinan, kewajiban dan larangan dan yang tak kalah pentingnya yaitu pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas | Pasal | 16 Cukup | jelas | |---------|-------------|---------| | Pasal | 17 Cukup | jelas | | Pasal | 18 Cukup | jelas | | Pasal | 19 Cukup | jelas | | Pasal | 20 Cukup | jelas | | Pasal | 21 Cukup 22 | jelas | | Pasal | Cukup | jelas | | Pasal | 23 Cukup | jelas | | Pasal | 24 Cukup 25 | jelas | | Pasal | Cukup 26 | jelas | | Pasal | Cukup | jelas | | Pasal | 27 Cukup | jelas | | Pasal | 28 Cukup | jelas | | Pasal | 29 Cukup | jelas | | Pasal | 30 Cukup | jelas | | Pasal | 31 Cukup | jelas |