UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 1951 tentang MEMBATASI MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950 (berlaku 29 September 1951)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa ternyata perlu terhitung mulai tanggal 1 Januari 1951 diadakan Peraturan untuk mengubah masa berlakunya Undang- undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1950, Lembaran Negara 1950 No. 19);
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan itu perlu segera diadakan;
Mengingat
:
pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MEMBATASI MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950.
Pasal 1
Undang-undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1950, Lembaran Negara 1950 No. 19), seperti telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Darurat 1950 No. 38 (Lembaran Negara 1950 No. 80) diubah dan ditambah lagi seperti berikut :
- I. sesudah pasal 1 ayat 1 ke-9 disisipkan :
2. "ke-10. peredaran : jumlah harga-jual dan penggantian, yang pajaknya terhutang menurut Undang-undang ini selama masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951";
- II. dalam pasal 3 sesudah perkataan "dilakukan" disisipkan :
4. "dalam masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951";
- III. dalam pasal 5 ayat 1 perkataan-perkataan "tahun takwin" diganti dengan :
6. "masa mulai 1 Januari 1951 dengan 30 September 1951, selama penglunasan harga atau penggantian itu telah terjadi dalam masa ini dan selanjutnya selama triwulan takwin";
- IV. pasal 6 dibaca sebagai berikut :
- (1) Pajak itu besarnya dua setengah perseratus dari peredaran ataupun peredaran setriwulan.
Pajak tidak terhutang jika peredaran ataupun peredaran setriwulan berturutturut tidak melebihi jumlah f. 7.500,- dan f. 2.500,-.
- (2) Jika perusahaan atau pekerjaan tidak dijalankan selama masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951 atau setriwulan takwin penuh, maka jumlah yang disebut dalam ayat pertama dikurangi dengan :
2. ke-1 sekian persembilannya, sebanyak bulan penuh yang kurang dari masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951.
3. ke-2 sekian pertiganya, sebanyak bulan penuh yang kurang dari triwulan takwin.
- V. dalam pasal 10 perkataan-perkataan "setahun takwin" diganti dengan "masa yang tersebut dalam pasal 5 ayat I ataupun setriwulan takwin";
- VI. dalam pasal-pasal 13 dan 47 ayat 2 ke-1 perkataan-perkataan "tahun takwin" diganti dengan "masa yang tersebut dalam pasal 5 ayat 1 ataupun setriwulan takwin";
Pasal 2
- VII. dalam pasal 2-1 ayat 1 antara perkataan-perkataan "barangsiapa" dan "memasukkan" disisipkan : "dalam masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951";
Pasal 3
4. "dalam masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951";
Pasal 5
6. "masa mulai 1 Januari 1951 dengan 30 September 1951, selama penglunasan harga atau penggantian itu telah terjadi dalam masa ini dan selanjutnya selama triwulan takwin";
Pasal 6
- (1) Pajak itu besarnya dua setengah perseratus dari peredaran ataupun peredaran setriwulan.
Pajak tidak terhutang jika peredaran ataupun peredaran setriwulan berturutturut tidak melebihi jumlah f. 7.500,- dan f. 2.500,-.
- (2) Jika perusahaan atau pekerjaan tidak dijalankan selama masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951 atau setriwulan takwin penuh, maka jumlah yang disebut dalam ayat pertama dikurangi dengan :
2. ke-1 sekian persembilannya, sebanyak bulan penuh yang kurang dari masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951.
3. ke-2 sekian pertiganya, sebanyak bulan penuh yang kurang dari triwulan takwin.
Pasal 10
- V. dalam pasal 10 perkataan-perkataan "setahun takwin" diganti dengan "masa yang tersebut dalam pasal 5 ayat I ataupun setriwulan takwin";
Pasal 13
- VII. dalam pasal 2-1 ayat 1 antara perkataan-perkataan "barangsiapa" dan "memasukkan" disisipkan : "dalam masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951";
Pasal 24
- VIII. dalam pasal 24 perkataan-perkataan "peredaran setahun" diganti dengan perkataan "peredaran";
Pasal 33
- a. dalam ayat 2 perkataan "tahun takwin" diganti dengan "masa yang tersebut dalam pasal 5 ayat I";
- b. dalam ayat 3 "31 Juli dari tahun takwin untuk mana pajak ditetapkan" diganti dengan "31 Augustus 1951 " serta "lima" diganti dengan "tiga";
- c. dalam ayat 5 :
12. ke-1. perkatan-perkataan "peredaran setahun" yang dimuat dua kali, diganti, yang pertama dengan perkataan" peredaran" dan yang kedua dengan perkataan-perkataan "peredaran setahun ataupun peredaran";
13. ke-1. bagian kalimat : "kurang dari pada tiga perempatnya" diganti dengan "berjumlah tiga perempat atau kurang";
Pasal 62
- a. sesudah ayat 1 disisipkan :
16. "(1a) Penyerahan barang-barang dan jasa yang dilakukan, setelah Undangundang ini berlaku tetapi sebelum tanggal 1 Oktober 1951, dikenakan pajak, juga jika pajak terhutang sebelum 1 Januari 1951 ataupun sesudah 30 September 1951 berdasarkan yang ditentukan dalam pasal 5 ayat 1
- b. ayat 3 dibaca sebagai berikut :
18. Barang siapa yang menerima penyerahan barang-barang atau untuk siapa telah dilakukan jasa sesudah 30 September 1951 karena suatu perjanjian yang diadakan sebelum 1 Oktober 1951, berhak meminta kembali pajak yang termasuk dalam harga jual ataupun penggantian dalam hal penyerahan atau jasa yang dilakukan, dari pengusaha yang telah menyerahkan barang-barang atau yang telah melakukan jasa.
MENTERI KEUANGAN
JUSUF WIBISONO
Diundangkan pada tanggal 29 September 1951. MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
M.A. PELLAUPESSY.
Pasal II.
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai 1 Januari 1951.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 18 TABUN 1951, UNTUK MEMBATASI MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950.
## Bagian Umum.
Undang-undang pajak peredaran 1950 berdasarkan sistim pemungutan sekali atas penyerahan barang-barang dan pengenaan pajak atas jasa yang dilakukan.
Terhadap sistim ini, dalam mana tiap penyerahan barang-barang dalam perjalanannya dari pengusaha pabrik ke konsumen dikenakan pajak, terdapat beberapa keberatan yang terpenting di antaranya dapat dinyatakan sebagai berikut :
- a. kesulitan administrasi yang bergandengan dengan memasukkan jumlah wajib pajak yang sangat besar dalam pemungutan. Jumlah inilah merupai sekian kali jumlah pada pemugutan satu kali, dalam hal mana hasil terakhir hanya dikenakan satu kali.
- b. terganggunya perhubungan persaingan. Oleh karena setiap mata rantai dikenakan pajak, maka timbullah dorongan untuk mengurangi mata rantai lajur perusahaan itu. Hal ini akan mengakibatkan dikeluarkan sebagian dari perdagangan perantaraan, yang lebih-lebih merupakan keberatan, berhubung justru pada saat ini syarat-syarat untuk mendirikan golongan pertengahan Indonesia harus mendapat sokongan.
- c. kemungkinan menaikkan harga dengan tidak beralasan. Suatu pengendalian harga yang diawasi dengan baik di negeri ini dalam keadaan sekarang tidak dapat dijalankan. Hal ini memungkinkan para pengusaha - yang dapat menaikkan hargaharga dengan pajak peredaran yang terhutang -untuk memperkuda kenaikan harga yang diidzinkan ini dan untuk mencoba mendapatkan satu kenaikan lebih besar dalam tingkatan harga daripada perlu jika perhitungkan semua pajak peredaran yang terhutang.
Bahwa, walaupun dengan adanya keberatan-keberatan ini justru Undang-undang pajak peralihan 1950 mempunyai sistim pemungutan berkali dapat diterangkan sebagai demikian, bahwa keberatan-keberatan tehnis yang menjadi sifat pemungutan satu kali dulu dianggap lebih sukar untuk dijalankan daripada keberatan-keberatan yang terdapat pada pemungutan berkali.
Pengalaman yang sementara itu didapat, menyebabkan ditinjau kembali baik buruk yang menjadi sifat dari masing-masing sistim pemungutan itu.
Pada satu fihak ternyata, bahwa sifat-sifat yang sederhana sekali, yang menjadi sifat dari pemungutan berkali tidak lagi dengan seluruhnya tercipta dalam Undang-undang sekarang ini.
Yang dimaksud di sini terutama beberapa pembebasan-pembebasan yang diberi dengan Undang-undang Darurat 1950 nomer 38. Pembebasan-pembebasan inilah mengharuskan baik pengusaha maupun jawatan pajak untuk merinci jumlah peredaran dalam bagian yang dikenakan dan yang tidak dikenakan pajak. Pengawasan atas perincian ini memberatkan sekali, dan dengan ini maka salah satu antara alasan-alasan yang terpenting yang dulu dapat diajukan sebagai menguntungkan pemungutan berkali telah hapus.
Pada lain fihak ialah keberatan-keberatan yang muncul terhadap Undang-undang sekarang dan yang sebagian tersebar hanya dapat diterangkan secara psychologis ternyata demikian pentingnya, sehingga dipandang tidak baik melanjutkan pemungutan pajak peredaran menurut sistim yang sekarang berlaku, terutama baik tingginya tarip pemungutan maupun kenaikan harga yang tidak beralasan telah mengakibatkan kenaikan tingkatan harga, yang dipandang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Maka Undang-undang Darurat ini menghendaki hapusnya pemungutan pajak peredaran menurut sistim yang berlaku sekarang mulai 1 Oktober 1951.
Yang penting bagi putusan untuk menetapkan saat ini ialah melulu alasan-alasan tehnis pajak.
Menurut Undang-undang sekaranglah sebagian besar dari para pengusaha diharuskan melunaskan pajaknya tiap tribulan. Berhubung dengan ini semat-mata 30 Juni dan 30 September 1951 dianggap sebagai saat yang setepat-tepatnya untuk mengakhiri pemungutan pajak ini.
Berhubung dengan maksud Pemerintah untuk menganjurkan diadakan satu pajak penjualan sebagai pengganti pajak peredaran dan dipandang perlu untuk mengadakannya pada saat yang sama dengan penghapusan Undang-undang yang sekarang berlaku, maka harus dipilih tanggal 30 September 1951, oleh karena ternyata secara tehnis tidak mungkin untuk mengadakan pajak penjualan pada 1 Juli 1951.
## Bagian Khusus.
##
PENJELASAN
Pasal 1
. - Ad I. Oleh karena sekarang menyerahkan barang-barang dan melakukan jasa hanya dikenakan pajak selama dilakukan dalam masa I Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951, maka perlu dimuat dalam uraian jumlah harga jual dan penggantian yang pajaknya terhutang menurut Undang-undang ini, yang untuk singkatnya diberi nama "peredaran". - Ad II. Dengan tambahan ini dicapai, bahwa hanya menyerahkan barang-barang dan melakukan jasa dikenakan pajak selama hal ini dilakukan dalam masa 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951. - Ad III. Pemb