PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT Nomor 5 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAHAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAHAT,
- a Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 627/KPTSIBPKADI2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lahat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi dan Bargunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentarig Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi; Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5 Undang-undang Nomor Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, 4421);
8
- 8 Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembarzn Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana lelah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Momor 41, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
2. Perimbangan (Lembaran Negara Republik 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 137 ,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahur; 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. (i embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar; Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 24)06 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21
- 21, Peraluran Pernerintah Nomor 30 Tahun 2911 tentang Pinjarnan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun '2011 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republík Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun '2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republík Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
23. Peraturan Presiden Republík Indonesia Nomor Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Penaapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017;
- 27 . Peraturan tenlang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 10);
Menetapkan
- 2.Peraturan lentang Pajak Daerah (Lembaran Dærah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nornor 03);
- tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 04);
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 1.841.163.208.201,00 bertarnbah sejumlah Rp 280.998.123.557,75 sehingga menjadi Rp 2.122.161.331.758,75 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
- a Semula
Rp 1.741.608.039.337,89
- b Bertarnbah /(berkurang)
Rp
Jumlah Pendapatan setelah perubahan
Rp
1.957.870.446.336,01
2. Belanja Daerah
- a Sernula
- b Bertambah /(berkurang)
Jumlah perubahan
Belanja setelah
Surplus/( Defisit) setelah perubahan
Rp 1.836.163.208.201,00
Rp 280.998.123.557,75
Rp
2117.161.331.758,75
Rp
(159.350.885.422,74)
3. Pembiayaan Daeran
- a) Penerimaan
1. Semula
Rp 99.555.168.863,11
- 2 Bertambahl(berkurang)
Rp 64.795.716.559,63
Jumlah
Penerimaan
Rp
164.350.885.422,74
Pembiayaan
setelah
perubahan
b) Pengeluaran
1. Semula
Rp 5.000.000.000,00
- 2 Bertambahl(berkurang)
Rp
0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Rp
5.000.000.000,00
- setelah perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto
Rp
159.350.885.422,74
setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp
0,00
Pasal 2
Pendapatan Daerali sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri dari
Pendapatan Asli L'aerah
- 1 Semula
Rp 134,.434,440.737,89
- 2 Bertambahl(berkurang)
Rp
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
Rp 347.902.439.036,01
Dana Perimbangan
- 1 Semula
Rp 1.309.600.601.000,00
- 2
- Bertambahl(berkurang) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
Rp (9.497.055.000,00)
Rp 1.300.103.546.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Sah Yang
1. Semula
297.572.997,.600,00
- 2 Bertambahl(berkurang)
Rp
12.231,463.700,00
Jumlah Dana Lain-lain Pendapatan Daerah
Sah setelah Perubahan Yang
Rp 309.804.,461.300,00
Rp
Pendapatan Asli Daerah sebagairnana dimaksud ayat(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan pada
Pajak Daerah
- 1 Semula
Rp 37.555,400.740,00
- 2
- Bertambahl(berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
Rp 136.910,967,061,53
Rp 174.466.367.801,53
Retribusi Daerah
- 1 Semula
Rp 6.600.000.000,00
- 2 Bertambahl(berkurang)
Rp 318.083.736,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah
Perubahan
Rp 6.918.883.736,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. Semula
Rp 6.000.000.000,00
- 2 Bertambahl(berkurang)
Rp
5.500.000.000,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
Rp 11.500.000.000,0g
d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1. Semula
Rp 84.279.039.997,89
- 2
- Bertambahl(berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan
Rp
70.738,147.500,59
Rp 155.017.187.498,48
ayat(1) huruf b terdiri dari jenis pada
pendapatan
. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud
- a. Dana Bagi Hasil
- 1 Semula
Rp 395,170.741,000,00
- 2 Bertambahl(berkurang)
Rp 0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan
Rp 395.170.741.000,00
b
Dana Alokasi Umum
- 1 Semula
Rp
703.887.513.000,00
- 2 Bertambahl(berkurang)
Rp (9.496.555.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
Rp 694.390.958.000,00
C Dana Alokasi Khusus
- 1 Semula
Rp 210.542.347.000,00
- 2
- Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan
Rp
(500.000,00)
Rp 210.541.847.000,00
. Lain-lain Pendapatan Daerah Sah sebagaimana dimaksud (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan Yang pada ayat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- 1 Semula
Rp 9.460.539.600,00
- 2 Bertambahl(berkurang)
Rp 13.231.463.700,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah
Perubahan
Rp 22.692.003.300,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1 Semula
Rp 280.112.458.000,00
- 2 Bertambahl(berkurang)
Rp
0,00
Jumlah Dana Fsnyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah Perubahan
Rp 280.112.458.000,00
C. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
- 1 Semula
Rp 8.000.000.000,00
- 2 Bertambahl(berkurang)
Rp
(1.000.000.000,00)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah
Perubahan
Rp 7,.000.000.000,00
Pasal 3
Belanja Tidak Langsung
- Somulo
Rp
- 2
Rp 39,173,643.754,00
- Jumlah Bolanja Tidak Lançsung solelah Perubahan
Rp 1.117,451.692.642,00
BelanJa Langsung
- 1 Somula
Rp 757,885,159.,313,00
- 2 Bertambahl(borkurang)
Jumlah Belanja Langsung sotolah
Perubahan
Rp
Rp
Bolanja Tldak Langsung sebagalmana dlmaksud ayat (1) huruf a terdlrl darí Jenls belanja : pada
BelanJa Pegawal
1. Semula
Rp 664.030.321,096,00
2. Bertambahl(berkurang)
Rp 14.164.744.,434,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp 678.195,065.530,00
Belanja Hlbah
1. Semula
Rp 20.835.839,825,00
2. Bertambahl(berkurang)
Rp 14.316.643.400,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
Rp
C. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula
Rp 1.000.000.000,00
- 2
- Bertambahl(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan
Rp
0,00
Rp 1.000.000.000,00
Belanja Bagi Hasll kepada Provinsi KabupatenlKota dan Pernerintah Desa
- 1 Semula
2. Bertambahl(berkurang)
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan
Rp
4.415.540.000,00
Rp
0,00
Rp 4.415.540.000,00
e
Belanja Bantuan Keuangan kepada ProvinsilKabupaten/Kota Pemerintahan dan Partai Politlk Desa
- 1, Semula
Rp 386.746.347.967,00
- 2 Bertambah/(berkurang)
Rp
10.692.255.920,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada
ProvinsilKabupaten/Kota Pemerintahan Desa
dan Partai Politik setelah Perubahan
Rp 397,438.603.887,00
Belanja Tidak Terduga
1. Semula
Rp
1.250.000.000,00
- 2
- Bertambahl(berkurang) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan
Rp
0,00
Rp 1.250.000.000,00
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja pada
Belanja Pegawai
1. Semula
Rp
9.647.923.000,00
- 2 Bertambahl(berkurang)
Rp
9.320.555.000,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp 18.968,478.000,00
Belanja Barang dan Jasa
- 1 Semula
Rp 356.890.647.920,00
- 2 Bertambahl(berkurang
Rp 151.309.977.098,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah
Perubahan
508.200.625.018,00
C. Belanja Modal
1. Semula
Rp 391.346.588.393,00
- 2 Bertambahl(berkurang
Rp
81.193.947.705,75
Jumlah Belanja Modal setelah
Perubahan
472.540.536.098,75 Rp
Pasal 4
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
Penerimaan Pembiayaan
- 1 Semula
Rp
99.555.168.863,11
- 2 Bertambahl(berkurang)
Rp
64.795.716.559,63
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan
Rp 164.350.885.422,74
Pengeluaran Pembiayaan
1. Semula
Rp 5.000.000.000,00
- 2 Bertambah/(berkurang)
Rp
0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan
Rp
5.000.000.000,00
Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
- 1 Semula
Rp 25.000.000.000,00
- 2 Bertambahl(berkurang)
Rp (21.913.463.141,06)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah
Perubahan
Rp 3.086.536.858,94
Penerimaan Piutang Daerah
1. Semula
Rp
74.555.168.863,11
- 2 Bertambahl(berkurang)
Rp
86.709.179.700,69
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah
Perubahan
Rp 161.264.348.563,80
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan pada
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1. Semula
Rp
5.000.000.000,00
- 2 Bertambahl(berkurang)
Rp
0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah setelah Perubahan
Rp 5.000.000.000,00
Pasal 5
Uraian lebih Ianjut Perubahan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah, lerdiri dari

- 1

- Lampiran / Ringkasan Perubahan APBD;

- 2

- Ringkasan Daerah dan Organisasi SKPD;

Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan

- 3.

- Lampiran III Organisasi SKPD, Pendapatan; Belanja dan Pembiayaan;

- Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemnerintahan Daerah,

- 4

- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD; Program dan Kegiatan;

- 5

- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 6 Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan

- Lampiran VI Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam anggaran ini;

- 7

Sebelumnya yang tahun

- 8

- Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

- Dalam Keadaan darurat dan untuk keperluan mendesak, dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya; yang selanjutnya disampaikan dalam 'Japoran realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut pada
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- C Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagairana dirnaksud (1) mencakup ayat pada
- a. tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. Keperluan mendesak lainnya yang yang lebih bagi pemerintah daerah dan masyarakat. apabila besar

## Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangar Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lahat Pada Tanggal 17 Oktober '2017

VUPATI LXIXT,


Diundang di Lahat

Pada Tanggal '7 Oktober 2017 PIt SEKBETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT


H HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR\_

5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN