PERATURAN WALIKOTA TOMOHON Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentuk:an Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273); 3. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kati, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerint:ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan ant:ara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawarat:an Rakyat, Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengin gat
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 12 TAHUN 2011
TENT ANG
PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON ,
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu adanya ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggot:a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Tomohon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menet:apkan Peraturan Walikota tent:ang Penet:apan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Tomohon;
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentuk:an Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kati, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerint:ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan ant:ara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawarat:an Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerint:ah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerint:ah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga at:as Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tent:ang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Menetapkan
8. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2005 tent:ang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggot:a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon; (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah kota Tomohon;
10. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2011 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WAUKOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon.
2. Walikota adalah Walikota Tomohon
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seJanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemerintah Daerah memberikan biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pengaturannya sebagai berikut :
1. Pimpinan DPRD digolongkan pada Tingkat A dengan rindan :
- a. Penginapan
Rp. 1.395.000,-
- b. Uang Harian
Rp. 600.000,-
Rp. 1.995.000,-
Fasilitas transportasi bagi Pejabat Negara dan keluarga :
- Pesawat Udara
Bisnis
- Kapal Laut
- Kereta Api/Bus
VIP/Kelas I A
Spesial/Eksekutif
- Lainnya
Sesuai Kenyataan
Transportasi Perjalanan Dinas Kurang Dari 6 Jam
- Kota Tomohon 37.500,Menggunakan Kendaraan Dinas Rp.
- Transportasi Lainnya Rp. 15.000,-
2. Anggota DPRD digolongkan pada tingkat B dengan rincian :
- a. Penginapan
Rp. 850.000,-
Rp. 1.350.000,-
- b. Uang Harian
Rp. 500.000,-
Fasilitas Transportasi bagi Pejabat Negara dan Keluarga :
- Pesawat Udara
Ekonomi
- Kapal Laut
- Kereta Api/Bus
- Lainnya
Kelas II A
Eksekutif
Sesuai Kenyataan
Transportasi
Perjalanan
Dinas Kurang Dari 6 Jam
- Kota Tomohon 37.500,- Menggunakan Kendaraan Dinas Rp.
- Transportasi Lainnya Rp. 15.000,-
Biaya Angkutan (darat, laut dan udara)
- Tarif perjalanan dari kantor menuju terminal, pelabuhan dan bandara udara maupun sebaliknya dihitung 1 kali perjalanan sebesar Rp. 200.000,- kecuali perjalanan dinas dibawah 6 jam.
- Pejabat Negara, Pejabat Eselon II dlberikan uang Representasi per hari masing-masing sebesar Rp. 200.000,-
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
dimaksud pada pasal 2 peraturan ini dilaksanakan dan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ber1aku. Tata Cara pembayaran dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagalmana
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Biaya atau pengeluaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi pimpinan Dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD Kota Manado melalui Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD kota Tomohon.
ef .
KITTNTUAN PENUTUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan penempatannya dalam Berita Daerah kota Tomohon. Walikota · ini dengan

Penetapan: Ditetapkan di Tomohon pada tanggal t, '.')ril 2011. /,it.

Penandatangan: WALIKOTA TOMOHON WA WAUKOTA, JIMMY FEIDIE EMAN

Penetapan: Diundangkan di Tomohon pada tanggal 5 A'pril 2011 Plt.SEKRET ARIS DAE RAH Ors.ARNOLD POLI, SH, MAP PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630815 198803 1 019 SERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011 NOMOR 12