PERATURAN BUPATI MA Nomor 103 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 31 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
Menetapkan
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPT Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 84);
M E M U T U S K A N :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu Pembentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk UPT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu:
- a. UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan; dan
- b. UPT Pusat Kesehatan Hewan, terdiri dari:
- 1) UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Batu Ampar;
- 2) UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Takisung; dan
- 3) UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Panyipatan.
- (2) Klasifikasi UPT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan Kelas A;
- b. UPT Pusat Kesehatan Hewan, terdiri dari:
- 1) UPT Pusat Kesehatan Hewan Batu Ampar Kelas A membawahi Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Kintap;
- 2) UPT Pusat Kesehatan Hewan Takisung Kelas A membawahi Kecamatan Takisung, Kecamatan Kurau dan Kecamatan Bumi Makmur;
- 3) UPT Pusat Kesehatan Hewan Panyipatan Kelas A membawahi Kecamatan Panyipatan dan Kecamatan Jorong; dan
- 4) Untuk Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Bati-Bati kegiatan pelayanan kesehatan hewan difasilitasi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
UPT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kesatu UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan
Paragraf 1
Susunan Organisasi
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan terdiri atas:
- a. UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

## Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

## Pasal 5

- (1) UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan transaksi jual beli ternak dan pemotongan hewan ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan pasar hewan dan rumah potong hewan;
- b. pelaksanaan pelayanan pasar ternak;
- c. pengawasan terhadap pengeluaran ternak dan atau ternak bibit dari wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- d. penyelenggaraan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis operasional pengelolaan Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- b. menetapkan perencanaan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan berdasarkan Renstra/Renja Dinas;
- c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- e. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana

6

- Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- h. menyiapkan bahan dan membuat laporan penerimaan dan retribusi pasar hewan dan rumah potong hewan;
- i. melaksanakan pelayanan transaksi jual beli ternak;
- j. menyediakan fasilitas pasar ternak;
- k. melaksanakan penyediaan jasa pemeriksaan kesehatan ternak, inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan;
- l. melaksanakan pelayanan promosi dan informasi pasar peternakan secara on line ;
- m. melaksanakan pemeliharaan kebersihan pasar ternak dan lingkungan sekitarnya serta penanganan limbah;
- n. melaksanakan pengawasan terhadap pengeluaran ternak dan atau ternak bibit dari wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- o. melaksanaan pelayanan pemotongan hewan dan penanganan daging;
- p. melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia;
- q. melaksanakan pengamatan penyakit hewan menular di wilayah kerjanya;
- r. menyelenggarakan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif;
- s. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan ( ante mortem ) ternak yang akan dipotong dan pemeriksaan setelah dipotong ( post mortem );
- t. merencanakan dan melaksanakan proses produksi yang Aman Sehat Utuh Halal (ASUH);
- u. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

## Paragraf 3 Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, penatausahaan

keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan Pusat kesehatan hewan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan UPT Pusat kesehatan hewan;
- c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan UPT Pusat kesehatan hewan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- f. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
- g. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- j. melaksanakan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan perpustakaan;
- k. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- m. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- n. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pengaduan hasil pengujian;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

## Paragraf 4

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompokkelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

## UPT Pusat Kesehatan Hewan

## Paragraf 1 Susunan Organisasi

## Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan terdiri atas:
- d. UPT Pusat Kesehatan Hewan;
- e. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

## Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

## Pasal 9

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, melaksanakan pemeriksaan, diagnosa, pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan hewan yang sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan;

- b. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner secara berkala dan terpadu;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis Inseminasi Buatan (IB) dan pemeriksaan reproduksi ternak;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kejadian penyakit hewan di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan pengambilan sample pada hewan yang tertular penyakit di wilayah kerjanya; dan
- f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan operasional pengelolaan pusat kesehatan hewan;
- b. menetapkan perencanaan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan berdasarkan Renstra/Renja Dinas;
- c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang pusat kesehatan hewan sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan;
- e. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pusat kesehatan hewan;
- h. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner secara berkala dan terpadu;
- i. melaksanakan pengambilan sample pada hewan dalam rangka mendiagnosa dan surveilans atau monitoring kejadian penyakit hewan di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan pelayanan pengembangan peternakan yang meliputi: pelaksanaan inseminasi buatan, diagnosa kebuntingan, menolong kelahiran, dan melakukan diagnosa serta pengobatan gangguan reproduksi;
- k. melaksanakan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular di wilayah kerjanya;

- l. melaksanakan pengamatan penyakit hewan menular di wilayah kerjanya;
- m. melaksanakan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
- n. melaksanakan konsultasi veteriner serta memberikan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
- o. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

## Paragraf 3

## Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- f. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
- g. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- j. melaksanakan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan perpustakaan;
- k. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;

- l. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- m. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- n. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pengaduan hasil pengujian;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

## Paragraf 4

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompokkelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## BAB IV

## TATA KERJA

## Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.

- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masingmasing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

## Pasal 13

Dalam hal Kepala UPT berhalangan sementara, maka ditunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pelaksana Harian (Plh).

## BAB V ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 14

- (1) Kepala UPT Kelas A adalah jabatan Pengawas/Eselon IV a.
- (2) Kepala UPT Kelas B adalah jabatan Pengawas/Eselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Kelas A adalah jabatan Pengawas/Eselon IV b.
- (4) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan nonstruktural dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 31 Oktober 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,


## H. SYAHRIAN NURDIN

## BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 31 Oktober 2017

BUPATI TANAH LAUT,


## H. BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR

TANGGAL

: 103 TAHUN 2017

: 31 Oktober 2017

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN I

NOMOR

TANGGAL

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

: 103 TAHUN 2017

: 31 Oktober 2017

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR HEWAN DAN RUMAH POTONG HEWAN


BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH