PERATURAN WALIKOTA PASURUAN Nomor 10 Tahun 2016 tentang TUGAS DAN WEWENANG (berlaku 31 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2010 tetang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN WEWENANG WAKIL WALIKOTA PASURUAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
Pasal 2
- (1) Wakil Walikota mempunyai tugas:
- a. membantu Walikota dalam:
1. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/ atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; dan
3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Kelurahan;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang Walikota apabila Walikota menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Walikota melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Walikota menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Wakil Walikota wajib melaksanakan tugas bersama Walikota hingga akhir masa jabatan.
Pasal 3
Wakil Walikota berwenang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Walikota tentang:
- a. pembentukan panitia dan/atau tim; dan
- b. penunjukan petugas/pelaksana lapangan.
Pasal 4
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002, Tanggal 7 Mei, Nomor 11, Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 66
-
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- (1) Wakil Walikota mempunyai tugas:
- a. membantu Walikota dalam:
1. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/ atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; dan
3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Kelurahan;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang Walikota apabila Walikota menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Walikota melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Walikota menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Wakil Walikota wajib melaksanakan tugas bersama Walikota hingga akhir masa jabatan.
Wakil Walikota berwenang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Walikota tentang:
- a. pembentukan panitia dan/atau tim; dan
- b. penunjukan petugas/pelaksana lapangan.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002, Tanggal 7 Mei, Nomor 11, Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Penetapan: Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 31 Maret 2016

Penandatangan: WALIKOTA PASURUAN, ttd. SETIYONO

Penetapan: Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 31 Maret 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, ttd. BAHRUL ULUM BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 10

Distribusi: SALINAN sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. YUDHI HARNENDRO, SH.MSi. Pembina Tingkat I NIP. 19681027 199403 1 008