Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME (berlaku 20 April 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERA TURAN WALI OTA SINGKAWANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (6), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67 ayat (4), Pasal 73 ayat (3), Pasal 74 ayat (7), dan Pasal 78 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Weli kota tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Pemungutan Pajak Reklame;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara epubhik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pernbentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata. Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik l ndonesia Nomor 4050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Pe:raturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahan 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Men teri Dalam Negeri Noror 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Lain-lain;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambaha:n Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1 l);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
Menetapkan
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Paak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALl KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.
BAI I KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatrm, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
6. Bidang Pendapatan adalah bidang pendapatan pada Dinas.
7. Kepala Bidang Pendapatan adalah Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
8. Dinas Teknis adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pembinaan dan pengelolaan reklame.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi perizinan adalah unsur pembantu wali kota dalam penyelenggaraan pemerinrahan daerah yang bertanggungjawab terhadap tugas pemerintahan dibidang pelayanan perizinan.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Instansi terkait adalah SKPD mempunyai tugas, pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan. pajak, pengawasan, ketertiban dan/atau penegakan produk hukum di daerah berkenaan dengan reklame.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang rerutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakm uran rakyat.
13. Badan adalah sekumpulan orang clan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firm.a, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yavasan, organisasi massa. organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak. dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
16. Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk clan atas nama pihak lain menjadi yang tanggungannya.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
19. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan. halaman, di atas bangunan.
20. Reklame Megatron/Videotron/ Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunaka:n layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gamba:r dan/ atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
21. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, clicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi seca:ra khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
22.
- Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gamba:r, lukisa:n atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu neon kecil berarna) yang dipasang pada papan/board dengan rangka dan plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejaiar, melintang atau menyilang jalan.
23.
Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, fiberglass. dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/penempatannya menggunakan rangka/board besi, alumunium di las/rivet/baut atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
24. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara diganrungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/ atau memakai tiang besi/bambu.
25. Reklame Melekat/Poster/Stiker adalah reklame yang dselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/ offset, dengan cara disebarkan, ditempelkan. dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
26. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas. diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang. digantungkan pada suatu benda lain.
27. Reklame Berjalan/kendaraan adalah reklame yang diternpatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan.
28. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peranta:ra alat.
29. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
30. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan clan/ a.tau tulisan dengan cara disebarkan atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
31. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
32. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
33. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.
34. Kawasan khusus adalah kawasan andalan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar.
35. Kawasan perdagangan adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa termasuk pergudangan yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
36. Kawasan campuran adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan kegiatan campuran bangunan umum dengan permuki.man beserta fasilitasnya yang dirancang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masyarakat dimana kawasan bangunan tersebut dibangun dan dikelola serta dipelihara dengan baik.
37. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilk dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran peragaan, penanyangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan terpasang diternpat. yang telah diizinkan.
38. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
39. Nilai Strategis Lokasi, yang selanjuatnya disingkat NSL adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau nilai promotif.
40. Sudut Pandang Reklame adalah arah hadap reklame yang dilihat dari jumlah persimpangan dan arah jalan.
41. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang reklame.
42. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa buah reklame.
43. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
44. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media,/papan reklame.
45. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan wama yang terdapat dalam bidang reklame.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan perpajakan daerah.
48. Sistem Official Assesment adalah suatu sistem dimana pajak dihitung dan ditetapkan secara jabatan.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
50. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Formulir Pendaftaran adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Reklarne, yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan jenis, tema, lokasi pemasangan, ukuran, jumlah yang terpasang, dan batas waktu peasangan dari suatu penyelenggaraan reklame.
52. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengelaran daerah.
53. Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TBP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan Dinas.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang
55. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administra.si berupa bunga. dan/atau denda.
56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pembetulan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak 'Terhutang, Surat Ketetapan pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihi, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. atau terhadap pemotongan atau pemungu tan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba untuk periode Tahun Pajak tersebut.
60. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah Surat Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam ad:minsitrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
61. Pembayaran adalah jumlah uang yang seharusnya diterima oleh orang pribadi atau badan atas imbalan jasa yang disediakannya, secara tunai, dan/atau dengan cek dan sejenisnya.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
BAB III - PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 3
Jenis reklame, yang diselenggarakan terdiri atas:
- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat (stiker);
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
1. reklame film/ slide; dan
- j. reklame peragaan.
Bagian Kedua
Penyebaran Reklame
Pasal •
- ( 1) Penyebaran reklame di Kota Singkawang harus memperhatikan estetika, keserasian bangunan, keamanan dan lingkungan, sesuai dengan titik lokasi pemasangan reklame yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Penyebaran reklame dapat dilakukan di seluruh Wilayah Kota Singkawang, kecuali :
- a. kantor-kantor pemerintah; dan
- b. kawasan yang dilarang.
- (3) penyebaran reklame pada kantor-kantor pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan hanya semata-mata hanya memuat nama instansi dan/atau reklame yang sifatnya penyampaian pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan berkenaan dengan titik lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran l yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Pera tu ran W ali kota 1n1.
- (5) Apabila terjadi perubahan titik lokasi sebagaimana dirnaksud ayat (4), penetapan perubahan titik lokasi ditetapkan dengan keputusan Wali kota.

## Bagian. Ketiga Berdasarkan Tempat Pemasangan

## Pa.sal 5

- ( 1) Reklame berdasarkan tempat pemasangan dapat dibedakan menjadi :
- a. reklame ditempatkan semata-mata di dalam ruangan dengan sasaran yang berada dalam rangan itu sendiri dan/atau yang berada di luar ruangan; dan
- b. reklame yang ditempatkan di 1 uar ruangan dengan sasaran yang beracla di luar ruangan.
- (2) Reklame yang ditempatkan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diperkenankan pada:
- a. halaman/persil;
- b. menempel atau menggantung pada bangunan;
- c. di atas bangunan; dan
- d. sarana angkutan laut.

## Bagan Keempat Berdasarkan Isi Re klame

## Pasal 6

Penyelenggaraan Reklame berdasarkan isi reklame dibedakan sebagai berikut:

- a. reklame promosi yang bertujuan untuk mempromosikan suatu barang, jasa, atau seseorang;
- b. reklame tempat usaha yang bertujuan untuk menjelaskan nama bangunan, orang, usaha, organisasi, dan lain-lain;
- c. reklame penyuluhan yang bertujuan mengumumkan program penyuluhan atau menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat; dan
- d. reklame campuran yaitu jenis reklame yang isinya diselenggarakan secara bersamaan atau terpadu dengan sponsor tertentu.

Bagian kelima

Penempatan Reklame

Paragaraf 1

Dalam Prasarana Kota

## Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan reklame berdasarkan penempatan reklame dapat ditempatkan di Wilayah Kota Singkawang yang penempatannya meliputi:
- a. di dalam prasarana kota; dan
- b. di luar prasarana kota.
- (2) Penempatan reklame di dalam prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkenankan hanya pada tempattempat sebagai berikut:
- a. tepi jalan;
- b. tempat pemberhentian bis (halte);
- c. jembatan penyeberangan;
- d. tepi saluran atau kali;
- e. taman kota atau jalur hijau; dan
- f. persil atau bangunan pemerintah yang belum dimanfaatkan.
- (3) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud ayat (2 diperkenankan, kecuali pada titik lokasi yang dilarang sebagaimana tercantum dalam

lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W ali kota ini.

- (4) Penempatan reklame pada tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pemasangan harus sejajar dengan jalan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan;
- b. pemasangan kaki konstruksi harus berada di atas tanah di luar trotoar dengan jarak kaki konstruksinya minimal 3 (tiga) meter dari tepi jalan;
- c. ketinggian ke bawah dari bidang reklame minimal 5 (lima) meter diukur dari tiang dasar reklame; dan
- d. penempatan pada persimpangan jalan berjarak minimal 3 (tiga) meter dari tepi jalan atau disesuaikan dengan kondisi lapangan.
- (5) Penempatan reklame pada tempat pemberhentian bis (halte) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya diperkenankan dipasang pada bagian atas atap dan bagian dalam dari halte.
- (6) Penempatan reklame pada jembatan penyeberangan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf c barus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. disesuaikan dengan desain atau arsitektur jembatan terse but; dan
- b. tidak merusak konstruksi jembatan penyeberangan.
- (7) Penempatan reklame pada tepi saluran atau kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. penempatan reklame tidak menyebabkan terjadinya gangguan pada fungsi dan pekerjaan pemeliharaan kali atau saluran tersebut; dan
- b. penempatan kaki konstruksi berjarak minimal 2,5 (dua koma lima) meter dari tepi kali atau saluran.
- (8) Jenis reklame yang diselenggarakan pada prasarana kota terdiri dari:
- a. reklame papan / billboard / videotron / mengatron / baliho / neon box;
- b. reklame kain. spanduk, bendera, umbul-umbu1;
- c. reklame berjalan;
- d. reklame udara;
- e. reklame suara; dan
- f. reklame peragaan.
- (9) Penempatan reklame yang tidak d iperkenankan di dalam prasarana kota antara lain :
- a. pada jalur pemisah, pulau-pulau lalu lintas dan median tengah jalan kecuali dalam bentuk ornament dan telah mendapat persetujuan wali kota;
- b. menggunakan atau menempel pada tiang nama jalan rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, listrik, tiang telepon. pohon lainlain yang ditentukan oleh dinas teknis;
- c. melintang di kali atau saluran;
- d. kaki konstruksi masuk ke dalam saluran atau kali;
- e. mengganggu pertumbuhan pohon pelindung kota;
- f. pemasangan reklame kain, spanduk, umbul-umbul. dan bendera kecuali mendapat izin dari wali kota;
- g. pemasangan reklame yang menggunakan penyinaran atau bersinar tidak boleh mengarah atau menggunakan jenis lamp yang mempunyai intensitas cahaya tinggi sehingga menyilaukan pandangan mata;
- h. menggunakan bentuk, ukuran, dan warna tidak diperkenankan menyerupai rambu-rambu lalu lintas serta menutupi pandangan pada rambu-rambu lalu lintas; dan
- i. proyeksi dari bidang reklame masuk ke badan jalan.

Paragaraf2

## Luar Prasarana Kota

## Pasal 8

- (1) Peletakan reklame di luar prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ha.nya diperkenankan pada tempattempat antara lain:
- a. sepanjangjalan milik perseorangan atau badan;
- b. halaman milik perseorangan atau badan;
- c. menempel atau menggantung pada bangunan perseorangan atau badan; milik
- d. di atas bangunan milk perseorangan atau badan; dan

(5)

- e. pada angkutan darat, air. dan udara serta wahana milik perseorangan atau badan.
- (2) Peletakan reklame di sepanjang jalan milik perseorangan atau badan scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a hanya diperkenankan apabila tidak menganggu fungsi dan manfaatjalan.
- (3) Peletakan reklame pada halaman milk perseorangan atau badan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diperkenankan apabila tidak mengganggu fungsi dan manfaat alam yaitu :
- a. desain reklame disesuaikan atau serasi dengan arsitektu bangunan dan lingkungan sekitarnya; dan
- b. tidak menutupi bangunan yang ada di belakangnya.
- (4) Peletakan reklame yang menempel atau menggantung pada bangunan milik perseorangan atau badan sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) huruf c hanya diperkenankan apabila:
- a. serasi dan seimbang serta merupakan satu kesatuan dengan bentuk desain dan perencanaannya tidak mengganggu arsitektur bangunan;
- b. harus dipasang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari kaki reklame; dan
- c. logo, nama gedung kantor dapat dipasang tanpa bidang dasar.
10. Peletakan reklame di atas bangunan milik perseorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diperkenankan apabila:
- a. bangunan yang memiliki bentuk atap mendatar:
- b. letak dan panjang bidang reklame harus disesuaikan dengan keadaan bangunan secara keseluruhan; dan
- c. bagian kaki dari konstruksi reklame pada atap yang terlihat dari bawah harus ditutup clan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur bangunan.
- (6) Peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilekatkan reklame antara lain pada:
- a. angkutan darat seperti kendaraan bermotor milik pribad», milik badan, milik umum seperti bus kota, oplet, dan sejenisnya;
- b. angkutan air seperti : kapal laut, kapal tunda, tongkang. kapal penyeberangan, perahu/sampan, speedboat, kendaraan rekreasi di atas air; dan
- C. angkutan udara atau wahana udara seperti Pesawat udara, halon udara, peragaan di udara.
- (7) Peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggungjawab perseorangan/ badan.
- (8) Penempatan reklame di dalam dan di luar prasarana kota harus memenuhi persyaratan:
- a. penempatan reklame tidak mengganggu kea.manan dan ketertiban serta tidak menyimpang dari norma sosial budaya, dan keagamaan;
- b. penempatan reklame tidak mengganggu lalu lintas umum baik pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan;
- c. penempatan reklame tidak mengganggu keindahan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan;
- d. penempatan reklame harus berdasarkan tata letak atau blok plan kota;
- e. reklame harus menggunakan bahasa indonesia yang baik, benar dan sopan;
- f. penempatan reklame tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi prasarana kota serta mengganggu pemeliharaannya;
- g. konstruksi reklame harus dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis dan sesuai dengan peletakan; dan
- h. penempatan reklame yang baru pada lokasi yang telah ada reklame sebelumnya, pemasangan reklame tersebut harus mengikuti konstruksi reklame yang telah ada.
- (9) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. kerusakan sarana dan prasarana kota sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame; dan
- b. penyelenggara reklame wajib memelihara reklame dengan mengadakan perbaikan atau pengecatan.

## Bagian Keenam Alat-alat Peragaan Reklame

## Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara reklame harus memperhatikan konstruksi, material, bentuk, dan cara penyajian reklame dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. konstruksi yang terdiri dari:
1. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang sistem kaki sarana konstruksinya hanya satu tiang;
2. kaki ganda yaitu sarana reklame yang sistem kaki sarana konstruksinya yang terdiri atas dua tiang atau lebih;
3. rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya bentuk rangka; dan
4. menempel adalab sarana reklame yang penyelenggaraannya dengan cara menempelkan bidang reklame pada bagian bangunan dengan mernakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstrksi bangunan.
- b. material konstruksi terdiri dari:
1. kayu (untuk pemasangan reklame yang berjangka waktu paling lama 3 bulan); dan
2. besi (untuk pemasangan reklame yang berjangka waktu lebih clari 3 bulan).
- c. material bidang reklame dapat berupa :
1. kain / vinil;
2. kertas film,
3. papan/triplek;
4. lampu/elektronik;
5. alumunium;
6. plastik;
7. seng;
8. fiberglas;
9. kaca;dan
10. campuran;
- d. bidang reklame dapat berbentuk :
1. persegi;
2. silinder;
3. kerucut; dan
4. bulat.
- (2) Cara penyajian reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berupa:
- a. bersinar yaitu jenis reklame yang penyajiannya memancarkan sinar;
- b. disinari yaitu reklame yang dalam penyajiannya dibantu alat penyinaran (lampu) yang menyinari bidang reklame;
- c. tidak bersinar yaitu jenis reklame yang bidang reklame tidak memakai lampu sebagai alat bantu penyajian;
- d. statis yaitu reklame yang dalam penyajiannya baik bidang reklame maupun materi pesan yang disajikan bersifat stats;
- e. bergerak yaitu jenis reklame yang dalam penyajian materi pesannya disampaikan melalui sistem memberikan kesan gerak; dan
- f. bersuara yaitu jenis reklame yang dalam penyajiannya dibantu alat pengeras suara.

## Bagian Ketujuh

Perusahaan J asa Periklanan/Biro Reklame

## Pasal 10

- (1) Fenyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh perusahaan jasa periklanan/biro reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d harus dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk:
- a. Perseroan Terbatas;
- b. Yayasan;
- C. Perkumpulan;
- d. Koperasi;
- e. CV;
- f. Finn.a; dan
- g. Perseorangan atau pribadi.
- (2) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Persyaratan umum:
1. terdaftar pada Dinas Teknis;
2. memiliki izin usaha; dan
3. memiliki NPWPD.
- b. Persyaratan khusus:
1. memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan perancangan, dan penyelenggaraan promosi suatu produk atau program penyuluhan ke masyarakat;
2. memiliki studio perencanaan dan workshop; dan
3. memiliki tenaga ahli yang dinilai mampu menunjang mutu clan kualitas dalam penyelenggaraan reklame.

Bagian Kedelapan Izin Penyelenggaraan Reklame

## Paragraf 1

## Mekanisme Perizinan

## Pasal 1l

- (1) penyelenggara reklame dapat dilakukan oleh :
- a. perorangan untuk dan atas namanya sendiri berupa nama, promosi, dan sejenisnya;
- b. badan atau badan hukum yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan atas nama sendiri berupa bad an, logo, promosi, dan sejenisnya; dan
- c. perusahaan jasa periklanan atau biro jasa reklame yang menyelenggarakan reklame bertindak untuk dan atas nama sendiri atau bertindak untuk atas nama orang atau badan lain.
- (2) Setiap penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik permohonan baru maupun perpanjangan serta pergantian tema dan/ a tau gambar reklame harus memperoleh izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi perizinan dengan mengajukan Surat Pennohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertvlis kepada SKPD yang memabidangi perizinan clengan mengisi formulir yang telah disediakan.
7. () Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame atau membayar

pajak reklame terhutang dan jaminan asuransi serta mendapat rekomendasi dari Dinas Tekni s.

- (5) Jaminan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dana yang dibayarkan kepada perusahaan sebagai pertanggungan atas segala bentuk resiko (all risk) yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame.
- (6) Setiap pemberian izin reklame harus memperhatikan aspek kebersihan lingkungan, keamanan, keagamaan, kesehatan, norma sosial budaya dan keindahan kota.
- (7) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi permohonan baru harus melampirkan:
- a. NPWPD;
- b. bukti lunas pembayaran pajak reklame dari izm yang akan dimohon;
- c. foto copy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Pasport);
- d. rencana reklame (gambar produk) lengkap dengan isi reklame;
- e. gambar konstruksi reklame;
- f. surat pernyataan tidak keberatan dari perilik persil atau bangunan bagi penyelenggara reklame yang terletak di luar prasarana kota;
- g. surat pemyataan bermaterai dari penyelenggara reklame apabila dikemudian hari terdapat kerusakan dan atau kecelakaan sebagai akibat yang clitimbulkan clari penyelenggaraan reklame;
- h. surat kuasa bermaterai dari pemberi kuasa;
- i. rekomendasi dari Camat berkaitan dengan lokasi sepanjang diperlukan;
- j. persetujuan dari dinas teknis: dan
- k. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (8) Permohonan izin penyelenggaraan reklame yang berlokasi pada panggung reklame, selain memenuhi persyarat.an sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertai pula pernyataan penyerahan sarana konstruksi untuk reklame yang dimohon secara utuh kepada Pemerintah Daerah setelah izinnya berakhir dan tidak dilakukan perpanja:nga:n.
- (9) Konstruksi panggung reklame yang diserahkan kpada Pemerintah Daerah pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Teknis.
- (10) Untuk menentukan yang berhak menggunakan panggung reklame yang telah dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Dinas Teknis dapat melelangnya dan hasil lelang tersebut dipergunakan untuk membangun panggung reklame yang baru atau perawatan panggung reklame yang lama.
- (11) Dalam hal perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada avat (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin penyelenggaraan berakhir surat permohonan diajukan secara tertulis kepada Wali kota melalui SKPD yang membidangi perizinan dengan melampirkan :
- a. NPWPD;
- b. izin penyelenggaraan reklame tahun sebelumnya;
- c. bukti lunas pembayaran pajak reklame dari izin yang akan diperpanjang;
- d. fotocopy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/ Pasport);
- e. reklame atau photo reklame yang terpasang;
- f. rekomendasi dari dinas teknis: dan
- g. surat kuasa bermatrai dari pemberi kuasa.
- (12) Dalam hal penyelenggaraan izin reklame bagi permohonan/pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimulainya masa izin penyelenggaraan reklame terhitung mulai tanggal diterbitkannya rekomendasi teknis oleh dinas teknis.
- (13) Dalam hal perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11) berakhimya masa izin penyelenggaraan reklame terhitung mulai tanggal pemasangan atau penyelenggaraan reklame.

## Pasal 12

Jangka waktu penyelenggaraan rel&lt;lame dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan harus mendapat persetujuan dari SKPD yang menerbitkan izin penyelenggaraan reklame atas nama Wali kota.

## Paragraf 2 Rekomendasi

## Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Teknis dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas Teknis.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus diajukan secara tertulis kepada Dinas Teknis untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan:
- a. fotocopy identitas cliri yang masih berlaku (KTP /SIM/Pasport);
- b. rencana reklame (gambar produk) lengkap dengan isi reklame;
- c. surat kuasa apabila dikuasakan;
- d. gambar konstruksi reklame; dan
- e. rekomendasi rencana lokasi pemasangan media reklame dari Camat jika diperlukan.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangnya-kurangnya memuat:
- a. nama perusahaan;
- b. alamat pemohon;
- C. NPWPD pemohon;
- d. jenis objek pajak;
- e. tema;
- f. ukuran reklame;
- g. jumlah;
- h. sudut pandang;
1. kawasan pemasangan; dan
- j. lokasi pemasangan.
- (4) Formulir permohonan izin penyelenggaraan reklame yang telah di isi oleh Wajib Pajak dan telah dinyatakan benar serta lengkap lampirannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk jenis reklame papan/billboard/videotron/megatron/neon box dan sejenisnya harus diterbitkan rekomendasi teknis.
- (5) Penerbitan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada Laporan Pemeriksaan.
- (6) Bentuk Formulir Permnohonan [zin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rekomendasi Teknis sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dan bentuk izin reklame, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

## BAB IV PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pelaporan

Paragraf 1 Pendafaran

## Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan penyelenggaraan reklame dimulai.
- (2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pada Dinas disertai dengan tanda terimanya.
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap clan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan :
- a. fotocopy identitas diri/penanggung jawab (KTP, SIM, paspor); dan
- b. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP/SIM/paspor/dari pemberi kuasa.
- (4) Formulir Pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) waijib disampaikan kembali kepada dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterirna.
- (5) Formulir Pendaftaran yang disampaikan Wajib Pajak kepada Dinas dan telah dinyatakan benar serta lengkap lampirannya wajib diberi tanggal terima, selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak telah mendaftarkan usahanya sebagai objek pajak dan dinyatakan benar serta lengkap sebaga:i mana dimaksud

pada ayat (3), dalam waktu paling Jambat 7 (tujuh) hari kerja Dinas wajib menerbitkan :

- a. Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak; dan
- b. Kartu NPWPD.
- (7) Bentuk dan isi Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daftar Induk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a clan huruf b. tercantum dalam Lampiran VI sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wai kota ini.

Paragrar 2

Pelaporan

## Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib melaporkan penyelenggaraan reklame yang diselenggarakannya dengan menggunakan SPPR yang tersedia pada Dinas.
- (2) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan kepada Dinas dengan melampirkan :
- a. foto copy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor) yang masih berlaku; dan
- b. rekomendasi teknis dari Dinas teknis sepanjang diperlukan.
- (3) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sekurang-kurangnya
6. memuat:
- a. nomor SPPR;
- b. masa pajak;
- C. tahun pajak;
- d. nama Wajib Pajak;
- e. alamat Wajib Pajak;
- f. NPWPD;
- g. jenis reklame; dan
- h. titik lokasi pemasangan reklame
- (4) SPPR yang telah disampaikan kembali kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat ke dalam kartu data.
- (5) Bentuk SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kartu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XI yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan

Paragraf 1 Dasar Pengenaan

Pasal 16

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame yang diperhitungkan dengan memeperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:
- a. luas bidang reklame x nilaijual reklame pada kawasan; dan
- b. titik lokasi reklame x nilai jual pada kawasan.
- (3) Luas bidang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dengan cara menghitung bagian atau seluruh sarana yang dimanfaatkan penuh, tempat penyajian gambar atau kata dari pesan­ pesan penyelenggara.
- (4) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Papan Videotron/Megatron dan sejenisnya per M? dengan penerangan ditetapkan sebagai berikut
1. Kawasan Khusus

Rp. 1.500.000,­

2. Kawasan Dagang

.. . ..

Rp. 1.350.000,­

3. Kawasan Campuran

Rp. 1.150.000,­

- b. Papan/Billboard/Neon Box dan sejenisnya per M? dengan penerangan ditetapkan sebagai berikut :
1. Kawasan Khusus ... . ..

Rp. 700.000,­

2. Kawasan Dagang

Rp. 650.000,­

3. Kawasan Campuran . .. . . .. .

Rp. 550.000,­

- c. papan/Billboard per M? tan pa penerangan ditetapkan sebagai berikut:
1. Kawasan Khusus ... .. . Rp. 650.000,­
2. Kawasan Dagang . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . Rp. 600.000,­

Lokasi

| | | | Rp. | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | 3. | Kawasan Campuran . .. . . .. . . . . . | . . . . Rp. | 500.000,­ |
| | d. baliho non permanen per M? ditetapkan sebagai berikut: | d. baliho non permanen per M? ditetapkan sebagai berikut: | d. baliho non permanen per M? ditetapkan sebagai berikut: | d. baliho non permanen per M? ditetapkan sebagai berikut: |
| | 1. | Kawasan Khusus... | Rp. | 2,000,­ /hari |
| | 2. | Kawasan Dagang | Rp. | 1.750,­ /hari |
| | 3. | Kawasan Campuran . .. | .. Rp. | 1.250,­ /hari |
| e. | kain/spanduk/umbul­umbul per berikut: | kain/spanduk/umbul­umbul per berikut: | M? | ditetapkan sebagai |
| | 1. | Kawasan Khusus | Rp. | 2.000,­ /hari |
| | 2. | Kawasan Dagang | Rp. | 1.750,­ /hari |
| | 3. | Kawasan Campuran | Rp. | 1.250,­ /hari |
| f. | selebaran/striker/brosur per | selebaran/striker/brosur per | lembar | ditetapkan sebagai |
| | berikut: | berikut: | | |
| | 1. | Kawasan Khusus | ... Rp. | 350,- /bulan |
| | 2. | Kawasan Dagang | ... Rp. | 300,- /bulan |
| | 3. | Kawasan Campuran | ... Rp. | 275.­ /bulan |
| | g. | kendaraan berjalan khusus per M? | Rp. | 65.000,­ /Tahun |
| | h. | film/slide per penyelenggara | ..4... Rp. | 3.000,­ /Jam |
| | i. j. peragaan | udara/balon per unit ... per kegiatan | Rp. ... Rp. | 500.000,­ /Bulan 200.000,­ /Kegiatan |
| (5) | Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b terhadap reklame yang mempunyai 2 | Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b terhadap reklame yang mempunyai 2 | Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b terhadap reklame yang mempunyai 2 | ayat (4) huruf a dan (dua) sudut pandang |
| | Pasal 17 | Pasal 17 | Pasal 17 | |
| (1) | Tarif Pajak Reklame ditetapkan dari nila sewa | Tarif Pajak Reklame ditetapkan dari nila sewa | Tarif Pajak Reklame ditetapkan dari nila sewa | reklame sebagai |
| | a. papan/billboard/vidiotron/megatron/neonbox dan sejenisnya dengan penerangan sebesar... | a. papan/billboard/vidiotron/megatron/neonbox dan sejenisnya dengan penerangan sebesar... | a. papan/billboard/vidiotron/megatron/neonbox dan sejenisnya dengan penerangan sebesar... | 10% dari Nilai Sewa Kawasan/ Lokasi |
| | b. | Papan/billboard tanpa penerangan sebesar... | Papan/billboard tanpa penerangan sebesar... | 10% dari Nilai Sewa Kawasan/ Lokasi |
| | c. | Khusus reklame rokok dan minuman | Khusus reklame rokok dan minuman | 15% dari Nilai Sew a |
| | beralkohol | sebesar.. .. . .. .. | .. | Kawasan/ |

- (2) Tarif Nilai Titik Lokasi Reklame ditetapkan dari Nilai sewa sebesar:

- a. billboard/vidiotron/megatron/neon box 10% dari Nilai dengan penerangan yang menggunakan Sewa Kawasan / konstruksi sebesar... ... ... Lokasi

- b. billboard tanpa penerangan sebesar ...

10% dari Nilai

Sewa Kawasan /

Lokas»

## Paragraf 2 Cara Perhitungan Pajak Reklame

## Pasal 18

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak clengan tarif pajak reklame.
- (2) Contoh perhitungan pokok pajak reklame terutang sebagai berikut:
- a. Jenis Reklame: Billboard

Nama Wajib Pajak

Thema Reklame

Kawasan Pemasangan

Lokasi pemasangan

Ukuran reklame

Sudutpandang

Lama pemasangan

Jumlah reklame

Perhitungan reklame :

Nilai sewa reklame

Tarif pajak rek lame

Besaran pokok pajak reklame

Ukuran reklame

Jumlah pajak vang harus dibayar

Perhitungan Tarif titik lokasi :

Tarif titik lokasi

Ukuran reklame

Jumlah pajak titik lokasi

Rp. 700.000,-

10% x Rp. 700 000,-

Rp. 70.000.-

5 x 10 M? 2 sisi x 1 buah

100 M2x Rp. 70.000,-

= RD. 700000Q,-

10%x Rp. 700.000,-

5 x 10 M?x 1 buah

50 M 2 x Rp. 70.000,­

Duta romosi

Telkomsel

K.husus

.JI Achmad Yani (depan Mahkota)

5x 10 M2

2 (dual sisi

l (satu) tahun

l ( satu) buah

= RD. 3500.000,­

Jumlah total pajak 3.500.000,­

Rp.7.000.000,­+Rp.

= Rp. 10.500.0002- b.

## Jenis Reklame : Papan Tanpa Penerangan

Nama Wajib Pajak

Thema Reklame

Kawasan Pemasangan

Lokasi Pemasangan

Ukuran Reklame

SudutPandang

Lama Pemasa ngan

Jumlah Reklame

Du ta Promosi

Telkomsel

Khusuus

JI. Achmad Yani (depan Mahkota)

2 X 5 M2

1 (satu) sisi

1 (satu) tahun 1

1 (satu) buah

Perhitungan reklame :

Nilai Sewa Reklame

Rp. 650.000,­

Tarif Pajak Reklame

10% x Rp. 650.000,­

Besara.n pokok pajak reklame

Rp. 65.000,­

Besaran pokok pajak reklame

2x5 M 2 x l sisi x 1 buah

Jumlah pajak yang harus dibavar

10 M 2 x,­ 65.000,­

=1Rp.650000,­

Perhitungan Tarif titik lokasi :

Tarif titik lokas

10% x Rp. 650.000,­

Ukuran reklame

2 x 5M3x 1 buah

Jumlah pajak titik lokasi

10 M? x,­ 65.000,­

=RD. 650.000,­

Jumlah total pajak 650.000,­

## c. Jenis Reklame : Kain

Nama Wajib Pajak

Thema Reklame

Kawasan Pemasangan

Lokasi pemasangan

Rp.

650.000,­ + Rp.

= RD. 1.300.000,-

Du ta Promosi

Telkomsel

Khusus

JI Achmad Yani (depan Mahkota)

Ukuran reklame

Rp. 2.000,­

0,5 X 5 M 2

1 (dua) sisi 1

0,5 x 5 M 1 sisi x 10

5 hari

10 (sepuluh) buah

Sudutpandang

Lama pemasangan

Jumlah reklame

Perhitungan reklame :

Nilai sewa reklame

Ukuran reklame

buah

Jumlah pajak yang harus dibayar

25 M 2 x Rp. 2.000,- 5 hari

= Rp. 250.000,­

Paragraf Ketiga

Penundaan Pajak

Pasal 19

Terhadap penundaan pembayaran pajak dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dengan ketentuan :

- a. jumlah bunga penundaan terhadap jumlah pajak terutang yang akan ditunda adalah 2% (dua persen) dikali jumlah bulan penundaan dan dikali dengan seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda;
- b. besarnya pajak terutang yang harus dibayar karena penundaan adalah seluruh jumlah pajak terutang yang diunda ditambah dengan jumlah bunga penundaan; dan
- c. pajak terutang yang ditunda hams dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo atau pada tanggal dan bulan batas akhir penundaan yang telah ditentukan, dan tidak lagi dapat diangsur.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 20

- (1) Pajak Reklame dipungut dengan sistem Official Assesment yang besar pajak terutangnya ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pajak Reklame dipungut dengan sistem Official Assesment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan menerbitkan SKPD.
- (3) Tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan sebagai berikut :
- a. menghitung jumlah ketetapan pajak atas dasar kartu data;
- b. mencatat hasil penghitungan jumlah ketetapan pajak ke dalam nota perhitungan;
- c. menerbitkan SKPD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas dasar Nota Perhitungan; dan
- d. membuat Daftar SKPD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas dasar SKPD.
- (4) Tata Cara pengisian dan penyampaian SKPD ditetapkan sebagai berikut:
- a. tata cara pengisian SKPD :
1. nomor kohir. diisi dengan mencantumkan nomor urut surat ketetapan pajak. contoh: Nomor ohir 001, 002, dst
11. 2.
12. masa pajak. diisi dengan mencantumkan saat pajak terutang yaitu saat berlangsungnya kegiatan yang dapat dikenakan pajak dan atau saat ditetapkannya ketetapan pajak. Contoh Masa Pajak: 1 (satu) Tahun, 1 (satu) Bulan dst.

## 3.

- tahun payak. diisi dengan tahun pajak yang bersangkutan. Contoh

Tahun 2011.

4. nama badan usaha. diisi dengan mencantumkan nama wajib pajak. Contoh : Nama Badan Usaha : JNTAH

PURNAMA BERANTAH JAYA Adv untu Wajib Pajak Reklme.

5. alamat. diisi dengan mencantumkan alamat wajib pajak. Contoh

lamat : Jalan Yos Sudarso No. 10 Singkawang.

## 6. NPWPD

diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Contoh NPWPD : 2.0000022.01.01

7. tanggal jatuh tempo. 7

Diisi tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak. Contoh : Tanggal Jatuh Tempo 30 hari setelah SKPD diterima.

## 8. kode rekening.

Diisi dengan mencantum kode rekening jenis pajak. Contoh : 4.4.1.04.01.

## 9. jenis pajak daerah.

diisi dengan jenis pajak daerah. Contoh :

Pajak Reklame

,Jenis

Billboard

Thema

Yamaha

Banyaknya

1 ( satu) bu ah / 2 sisi 1

Ukuran

5 X 10

Lokasi

Jalan Diponegoro Singkawang

TMT

12 Maret 2011 s/d 11 Maret 2012

## 10. jumlah

Diisi dengan besarnya jumlah pajak yang terutang. Contoh: Jumlah: Rp 10.000.000,00

## 11. tanda terima.

diisi dengan mencantumkan NPWPD, Nama, Alamat, jumlah yang dibayar dan tanda tanggan sipenerima.

- b. Tata cara penyampaian SKPD :
1. menyerahkan asli SKPD kepada Wajib Pajak;
2. Wajib Pajak menandatangani tanda terimanya; dan
3. menyerahkan salinan SKPD beserta Daftar SKPD kepada Kepala Seksi Pembukuan dan Pengendalian dan Kepala Seksi Penagihan Dinas.
- (5) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Daftar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) h.uruf c tercantum dalam Lampiran XII sampai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

## Paragraf 2

## Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran

## Pasal 21

- (1) Pajak terutang dibayar oleh Wajjb Pajak atau kuasa Wajib Pajak dengan menggunakan SKPD atau Nota Perhitungan kepada Kas Umum Daerah melalui Bank Pemerintah yang ditunuk dan/atau Bendahara Penerimaan Dinas.
- (2) Pembayaran pajak terutang melalui Bendahara Penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dinas wajib mengeluarkan TBP.
- (3) Pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD diterima.
- (4) Pajak terutang yang diterima langsung oleh Bendahara Penerimaan Dinas dari Wajib Pajak, wajib disetorkan ke Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan Dinas se1ambat-lambatnya 1 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan STS.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur. maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Penyetoran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) ha