PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPADA PIHAK KETIGA (berlaku 8 Maret 2012)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Medan padatanggal 8 Maret 2012

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN Ir. SYAI «JTBAHRI NIP.19591108 199203 1 004 £SMBARAN BASRAH KOTA MEBAN TAHUN 2Q1 *2 NOMOR 7 ## BAB VIII ## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ## Pasal 18

Penandatangan: - (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah. - (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada pejabat yang dihunjuk.

Penandatangan: - (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. ## BAB IX ## KETENTUAN SANKSI ## Pasal 19

Penandatangan: Pihak - pihak yang dengan sengaja tidak melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam peraturan Walikota ini, dikenakan Sanksi Administratif dan/atau Sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## BAB X ## KETENTUAN PERALIHAN ## Pasal 20 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. ## BAB XI ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 21

Penandatangan: Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah. ## Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Penetapan: Ditetapkan di Medan pada tanggal 8 Maret 2012

Penandatangan: WALIKOTA MEDAN Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM &gt;

Penetapan: Diundangkan di Medan padatanggal 8 Maret 2012

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN Ir. SYAIFUL BAHRI NIP.19591108 199203 1 004 LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR } ## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ## Pasal 18

Penandatangan: - (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah. - (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada pejabat yang dihunjuk.

Penandatangan: - (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. ## BAB IX ## KETENTUAN SANKSI ## Pasal 19

Penandatangan: Pihak-pihak yang dengan sengaja tidak melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam peraturan Walikota ini, dikenakan Sanksi Administratif dan/atau Sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## BAB X KETENTUAN PERALIHAN ## Pasal 20 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. ## BAB XI KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 21

Penandatangan: Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah. ## Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Penetapan: Ditetapkan di Medan padatanggal B Maret 2012

Penandatangan: WALIKOTA MEDAN Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Penetapan: Diundangkan di Medan padatanggal 8 Maret 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN Ir. SYAlPtJL BAHRI NIP.19591108 199203 1 004 LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 3 ## BAB VIII ## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ## Pasal 18

Penandatangan: - (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah. - (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada pejabat yang dihunjuk.

Penandatangan: - (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. ## BAB IX KETENTUAN SANKSI ## Pasal 19

Penandatangan: Pihak-pihak yang dengan sengaja tidak melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam peraturan Walikota ini, dikenakan Sanksi Administratif dan/atau Sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## BAB X ## KETENTUAN PERALIHAN ## Pasal 20 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. ## BAB XI ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 21

Penandatangan: Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah. ## Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Penetapan: Ditetapkan di Medan padatanggal 8 Maret 2012

Penandatangan: WALIKOTA MEDAN Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM ## BAB VIII ## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ## Pasal 18

Penandatangan: - (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah. - (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada pejabat yang dihunjuk.

Penandatangan: - (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. ## BAB IX ## KETENTUAN SANKSI ## Pasal 19

Penandatangan: Pihak-pihak yang dengan sengaja tidak melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam peraturan Walikota ini, dikenakan Sanksi Administratif dan/atau Sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## BAB X KETENTUAN PERALIHAN ## Pasal 20 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang -undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. ## BAB XI ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 21

Penandatangan: Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah. ## Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Penetapan: Ditetapkan di Medan padatanggal 8 Maret 2012

Penandatangan: WALIKOTA MEDAN Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Penetapan: Diundangkan di Medan padatanggal 8 Maret 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN Ir. SYAIftiriAHRI NIP.19591108 199203 1 004 LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 3
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran X, Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Yang Berasal Dari Barang Milik Negara);
13. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4).

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

## dan

## WALIKOTA MEDAN

## MEMUTUSKAN:

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPADA PIHAK KETIGA.

Menetapkan

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Medan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
5. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Medan.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.
7. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham Daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan milik Daerah baik berupa uang maupun barang.
9. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
10. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Perusahaan Swasta/Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia atau Badan Hukum lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas, efesiensi dan efektivitas pemanfaatan kekayaan Daerah dalam bentuk usaha bersama yang saling menguntungkan.

Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan ( profit oriented).

## BAB III

## BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

## Pasal 4

Bentuk Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga terdiri dari :

- a. penyertaan modal dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas;
- b. penyertaan modal yang di dalamnya belum terdapat saham milik Daerah;
- c. penambahan penyertaan modal yang di dalamnya telah terdapat saham milik Daerah; dan
- d. pengurangan penyertaan modal.

## BAB IV

## PENYERTAAN MODAL DAERAH

## Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal 5% dari total pendapatan Daerah setiap tahunnya

## Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada pihak ketiga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

## TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

## Pasal 7

- (1) Sebelum menetapkan rencana penyertaan modal Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengkajian mengenai kelayakan atas penyertaan modal.
- (2) Pengkajian mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai Kelayakan Penyertaan Modal dengan berpedoman kepada Rencana Induk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tim Penilai Kelayakan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Hasil pengkajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman rencana penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkajian mengenai kelayakan atas penyertaan modal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 8

Rencana penyertaan modal Daerah disampaikan oleh Bappeda selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan sebelum disampaikan kepada DPRD.

## Pasal 9

Rencana penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk satu kali masa anggaran atau lebih.

## Pasal 10

Rencana penyertaan modal Daerah kepada Perseroan Terbatas dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

## Pasal 11

- (1) Setelah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah, Kepala Daerah melakukan kesepakatan dengan pihak-pihak yang akan memperoleh penyertaan modal Daerah yang dituangkan dalam bentuk perjanjian penyertaan modal.
- (2) Kepala Daerah dapat menghunjuk seorang pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Perjanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan :
- a. identitas masing-masing pihak;
- b. jenis dan nilai penyertaan modal Daerah;
- c. perbandingan saham masing-masing pihak;
- d. bidang usaha yang dijalankan;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- f. pembagian keuntungan masing- masing pihak;
- g. sanksi; dan
- h. hal-hal lain yang dianggap perlu.

## Pasal 12

Penyertaan modal Daerah dalam bentuk barang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## BAB VI

## PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

## Pasal 13

Penyertaan modal Daerah dapat dilaksanakan apabila telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 14

- (1) Dana penyertaan modal Daerah dapat dicairkan setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pencairan dana penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 15

- (1) Hasil usaha penyertaan modal Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah.
- (2) Pembagian hasil usaha penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian penyertaan modal.

## BAB VII

## PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

## Pasal 16

Seluruh pelaksanaan penyertaan modal Daerah dilaporkan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala BPKD untuk dilakukan Penatausahaan.

## Pasal 17

BPKD menyelenggarakan penatausahaan setiap penyertaan modal Daerah pada Perusahan Daerah dan Perseroan Terbatas beserta perubahannya.

Diundangkan di Medan

padatanggal

8 Maret 2012

## SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN


Ir. SYAI «JTBAHRI NIP.19591108 199203 1 004

£SMBARAN BASRAH KOTA MEBAN TAHUN 2Q1 *2 NOMOR 7

## BAB VIII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 18

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada pejabat yang dihunjuk.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB IX

## KETENTUAN SANKSI

## Pasal 19

Pihak - pihak yang dengan sengaja tidak melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam peraturan Walikota ini, dikenakan Sanksi Administratif dan/atau Sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal

8 Maret 2012

WALIKOTA MEDAN


Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

&gt;

Diundangkan di Medan

padatanggal

8 Maret 2012

## SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN


Ir. SYAIFUL BAHRI

NIP.19591108 199203 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR }

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 18

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada pejabat yang dihunjuk.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB IX

## KETENTUAN SANKSI

## Pasal 19

Pihak-pihak yang dengan sengaja tidak melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam peraturan Walikota ini, dikenakan Sanksi Administratif dan/atau Sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan

padatanggal

B Maret 2012

WALIKOTA MEDAN


Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Diundangkan di Medan padatanggal 8 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN


Ir. SYAlPtJL BAHRI NIP.19591108 199203 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 3

## BAB VIII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 18

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada pejabat yang dihunjuk.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB IX KETENTUAN SANKSI

## Pasal 19

Pihak-pihak yang dengan sengaja tidak melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam peraturan Walikota ini, dikenakan Sanksi Administratif dan/atau Sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan

padatanggal 8 Maret

2012

WALIKOTA MEDAN


Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

## BAB VIII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 18

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada pejabat yang dihunjuk.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB IX

## KETENTUAN SANKSI

## Pasal 19

Pihak-pihak yang dengan sengaja tidak melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam peraturan Walikota ini, dikenakan Sanksi Administratif dan/atau Sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang -undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan padatanggal 8 Maret 2012

WALIKOTA MEDAN


Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Diundangkan di Medan

padatanggal

8 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN


Ir. SYAIftiriAHRI

NIP.19591108 199203 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 3

## PENJELASAN ATAS

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

## NOMOR 3 TAHUN 2012

## TENTANG

## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPADA PIHAK KETIGA

## I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di Daerah antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah, baik melalui instansi yang dimiliki maupun badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan dapat pula dilakukan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui badan usaha, maka Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal Daerah untuk mendirikan Perusahaan baer?h. Selanjutnya untuk meningkatkan serta memperluas investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan Penyertaan Modal ke dalam Perseroan Terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik Daerah.

Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas tersebut yang dananya dapat berasal dari APBD.

Di samping melakukan penambahan penyertaan modal, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas antara lain dengan melakukan penjualan saham pada pihak lain.

Dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap Penyertaan Modal maka perlu dilakukan penatausahaan untuk mengetahui posisi modal milik Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga.

Mengingat modal Daerah pada Pihak Ketiga merupakan bagian dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, maka penatausahaannya dilakukan oleh BPKD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seluruh upaya Pemerintah Daerah tersebut harus dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan modal Daerah kepada pihak ketiga.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Huruf a

Cukup jeias.

Huruf b Cukup jeias.

## Huruf c

Vang dimaksud dengan 'Penambahan penyertaan modal Daerah' ' adalah penambahan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan kepada pihak ketiga yang sebelumnya telah diberikan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kota Medan dengan tujuan memperbaiki struktur permodalan dan/ atau meningkatkan kapasitas usaha.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan 'Pengurangan penyertaan modal Daerah" adalah : pengurangan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan kepada pihak ketiga yang sebelumnya telah diberikan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kota Medan.

Pasal 5 Cukup jeias.

Pasal 6 Cukup jeias.

Pasal 7

Cukup jeias.

Pasal 8

Cukup jeias.

## Pasal 9

Yang dimaksud dengan 'untuk satu kali masa anggaran atau lebih' adalah misalnya kepada pihak ketiga tertentu ditetapkan penyertaan modal untuk 3 (tiga) masa anggaran sekaligus. Contoh :

Penyertaan Modal kepada PT. A diberikan penambahan penyertaan modal sebesar Rp.20.000.000.000,- yang diberikan secara bertahap pada :

- -Tahun anggaran 2010 sebesar Rp 10.000.000.000
- -Tahun anggaran 2011 sebesar Rp 5.000.000.000,-
- -Tahun anggaran 2012 sebesar Rp 5.000.000.000

## Pasal 10

Cukup jeias.

## Pasal 11

Cukup jeias.

## Pasal 12

Cukup jeias.

Pasal 13

Cukup jeias.

Pasal 14

Cukup jeias.

## Pasal 15

Cukup jeias.

Pasal 16

Cukup jeias.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR2

V