PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR: ;lfTAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KA:BUPA T-EN BU'I'ON UT-ARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
B1JPATI EUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR: ;lfTAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KA:BUPA T-EN BU'I'ON UT-ARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, -Susunan -Organisasi, Tugas. -dan Fungei .serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang � -ed � du-¥:.aH, .£t1..,&lt;;,,l:lcl=laJJ Qr-ga.i:1,i§ct:S.t·,. Ttl �� � fl. Fu � w-. .serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara.
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan -Kabupaten Buron Utara di -Provinsi .Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 :l 4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 -Nomor -244, Tambahan Lembaran .Negara Repubik Indonesia
- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re.publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887.); ',
,,
Menetapkan
5. Peraturan Daerah Nonior 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Euton Utara Tahun 2016 Nomor 6 ).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DIN AS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN EUTON UTARA
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adaJah Daerah Kabupaten Euton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Euton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. -4. -Sekretaris Daerah -adalah -Sekretaria Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara.
7. Unit Pelaksana 1'-eknis Dina-s yang -selanjutnya disi:ngkat U.PTD -adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diwadahi dalam bentuk dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
I
I
.;
•
&lt;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- ( 1) Tipe perangkat daerah sebagaimana diinaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- ( 1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang admnistrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan pengelolaan informasi admnistrasi kependudukan dan pemanfatan data;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
- b. Sekretariat;
- a. Kepala Dinas;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- e. Bidang Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan dan
- d. · Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
7. Pemanfaatan Data;
,:,
-
...
·
- f. Unit Pelak:sana Teknis Dinas;
- g. Kelompok J abatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini. ·

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, rnerencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan admnistrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

## Bagian Kedua Sekretariat Pasal 10

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, mengkoordinasikan dan menge:ndalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- b. pengkoordinasian pengelolaan laporan dan evaluasi keuangan di lingkungan dinas;
- a. pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran din.as serta tugas pembantuan dinas;
- c. pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dinas;
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- e. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- f. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan .oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- ( 1) Sekretariat terdiri atas : a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

-;

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan evaluasi anggaran Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan urusan umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, dokumentasi dan penataan organisasi serta pengelolaan aset.

## Bagian Ketiga

## Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pasal 14

- ( 1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran penduduk;
- (2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
8. ·h. pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 16

- ( 1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas :
- a. Seksi Identitas Penduduk;
- b. Seksi Pindah Datang Penduduk;
- c. Seksi Pendataan Penduduk.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendud.uk.

## Pasal 17

- (1) Seksi Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) .huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan -bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, · pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Seksi Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kordinasi, perencanaan, perumusan kebijakan 'teknis, dan pembinaan pelayanan pindah datang pencluduk.

�

--··

- (3) Seksi Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk.

## Bagian Keernpat Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Pasal 18

- ( 1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan. tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan pernbinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil:

## Pasal 20

- ( 1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
- b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- a. Seksi Kelahiran;
- c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

## Pasal 21

- (1) Seksi Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran.
- (3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian sebagaimana -a·1Trra1&lt;su-i:'l &lt;1atam ·Pasal ·20 -� (yal '(1') liu1"Y1f ·c, ·nterrfpunyai ·ro:gas -rrfelal&lt;saJ'l'al&lt;an penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.
3. '(2) 'Seksi Perkawinan dan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ·zo ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.

..

·-

## Bidang Pengelolaan Infonnasi Administrasi Kependudukan

## Bagian Kelima dan Pemanfaatan Data

Pasal 22

- ( 1) Bidang Pengelolaan Infonnasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan program, kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan infonnasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
- (2) Bidang Pengelolaan Infonnasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang -berada cfi -bawah dan 'bertanggung jawab .kepada Kepala Dinas.

## Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengelolaan Infonnasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pengelolaan infonnasi administrasi kependudukan yang meliputi . system infonnasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data, kependudukan, serta tata kelola sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan infonnasi administrasi kependudukan yang meliputi system infonnasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi infonnasi dan komunikasi;
- c. pelaksanaan pembinaan dan .koordinasi pengelolaan mformasi administrasi kependudukan yang meliputi system infonnasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi infonnasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan pengelolaan infonnasi administrasi kependudukan yang meliputi system informasi administrasi kependudukan, pengo1ahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi infonnasi dan komunikasi;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- f. J)etaksarra:ar1 ru::ngsilain ya'f:l:g c'li'beri'.J&lt;ant,len Kepara Di'.ffas ·sesuai cle"'.'rrgaJ'l 151.rga:s dan fungsinya.

## Pasal 24

- ( 1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri atas:
- a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
- c. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Infonnasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

- ( 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data 'kependudukan.
- (3) Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

## Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 26

- ( 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- ·( 3') Unit 'Petaksana. Teknts Dnras 'dile1rgka-r&gt;i ·dengan 'rata Usaha rtan .rabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pemberitukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah 'dikonsuitaaikan .secara tertulis kepada ·Gubemur.

## Bagian Ketujuh Kelompok J abatan Fungsional Pasal 27

- Kelompok Jabatah Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 28

- ( 1) Kelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang "teriaga 'fungsional senior yang clrrcinJLtk oleh Bupati dan cl.a.lam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai 'peraturen 'perurrdarrg-urrdengan ya:n:g 'b"erla:ku.

## BABV TATA KERJA Pasal29

- 1) Dalam rnelaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional . wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masingmasing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

## Pasal 30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 31

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

- (1) Dalarn hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam Iingkurigan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan 1cewenangan:kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 38

- ( 1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Din.as diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- ( 4) Sekretaris Dinas meru pakan jabatan eselon Illa a tau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon Illb atau jabatan administrator.:
- (6) Kepala Sub Bagian merupakanjabatan eselon IVa ataujabatan admnistrator
- (7) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (8) Pejabat Eselon m atau jabatan administrator dan pejabat eselon Va atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedornan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Buton Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Togas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

·-·

•- • --••••••-- ·----

�

--------···------

• •Y--•-·•..\_\_... •. -

...

�

, ... ,...,.

...,\_,,,,...\_,,,.,\_.,..

�

·

��


�

--'''l

�

Peraturan Bupa.ti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini .dengan penempatannya 'datem Berita Daerah Kabupaten Euton Utara,


Ditetapkan di Buranga pada tanggal � 7 l't}. 2016

BUPATI BUTON UTARA,.


H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga pada tanggal 2016 SEKRETARIS. DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,

LAODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR

::::C:,

�

...