Unknown Unknown Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penyclcnggaraan Program Pernbiayaan dan Jaminan Kcschatan dcngan sistem Jarniuan Kesehatan Kabupaten (Jamkesmaskab) Kabupatcn Minahasa Utara. 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tcntang Pcmbcntukan Kabupatcn Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (l .cmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tarnbahan Lcmbaran Negara Nornor 4343); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebaguimana telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tcntang Perubahan kcdua UndangUndang Nornor 32 Tahun 2004 tcntang Pernerintuhan Daerah (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 59, Tarnbahan Lcmbaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Pcrimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4438 ) ; 4. Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2004 icntang Sistcm Jaminan Sosial Nasional ( Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tumbahan Lcrnbaran Negara Nomor 445(i ) : 5. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 200() tcntang Kcschatan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 144. Tambahan Lcrnbaran Negaru Nomor 5063);'.'r'-" 6. Peraturan Menteri Keschatan Rcpublik Jndoncsia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 Tentang Pcdornan l'claksanaan Program Jarninan Kcsebatan Masyarakat Tahun 2011; (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf ~, pcrlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Penyclcnggaraan Program Pernbiayaan dan Jaminan Kcschatan dcngan sistem Jarniuan Kesehatan Kabupaten (Jamkesmaskab) Kabupatcn Minahasa Utara.
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tcntang Pcmbcntukan Kabupatcn Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (l .cmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tarnbahan Lcmbaran Negara Nornor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebaguimana telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tcntang Perubahan kcdua UndangUndang Nornor 32 Tahun 2004 tcntang Pernerintuhan Daerah (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 59, Tarnbahan Lcmbaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Pcrimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4438 ) ;
4. Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2004 icntang Sistcm Jaminan Sosial Nasional ( Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tumbahan Lcrnbaran Negara Nomor 445(i ) :
5. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 200() tcntang Kcschatan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 144. Tambahan Lcrnbaran Negaru Nomor 5063);'.'r'-"
e
6. Peraturan Menteri Keschatan Rcpublik Jndoncsia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 Tentang Pcdornan l'claksanaan Program Jarninan Kcsebatan Masyarakat Tahun 2011;
MEMUTUSKAN
PERATURAN 13UPATI MINAllASA LJTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PLMBIA YA!\N l)At...; JAMINAN KESEHATAN DENGAN SISTEM JJ\iv11NAN KESEHATAN KABUPATEN (JAMKESMASKAB) KABlJP:\Tl~N iVllNAHA~:1\ lJT1\R1\
Pasal 2
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati mengatur pelaksa)1aan pcrnberian bantuan Jaminan Kesehatan Kabupaten (Jamkesmaskab)
BAB Ill - MAKSUD, TU.JUAN DAN AZAS
Pasal 3
- ( l) Maksud Penyelenggaraan Jamkesmaskab adalah mernberikan bantuan jarninan pcrlindungan perneliharaan kesehatan yang layak bagi penduduk rniskin Daerah.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Jamkesrnaskab adalah untuk rneningkatkan derajat kesehaian masyarakat miskin dengan cara rncmberikan bantuan agar pcnduduk mempcroleh manfaat perneliharaan kesehatan dan perlindungan dalarn merncnuhi kebutuhan dasur keschatan.
BAB Ill - MAKSUD, TU.JUAN DAN AZAS
Pasal 4
Azas Penyelenggaraan Jamkesrnaskab adalah sebagai bcriku:
:
- a. Azas kernanusiaan, azas manfaat dan azas keadilan sosial
:
- b. Menyeluruh ( komprehensip ) sesuai standard pelayanan kcschatan terstruktur, berjcnjang dan diutarnakan kc Puskcsmas dan jaringannya scb,1gai pcmbcri pclayanan kesehatan dasar clan Rurnah sakit sebagai pusat rujukan.
BABIV
KEPESERTAAN
BAB Ill - MAKSUD, TU.JUAN DAN AZAS
Pasal 5
Sasaran kepesertaan adalah masyarakat miskin
BAB Ill - MAKSUD, TU.JUAN DAN AZAS
Pasal 6
- a. Setiap peserta berhak mendapat kartu Jamkesmaskab sebagai hukti yang sah atas hak peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dcngan ketcntuan yang berlaku dan berjenjang.
- b. Setiap peserta wajib mcmiliki dan mernbawa kartu Jamkesmaskab untuk mcndapatkan pelayanan.
DABV PEMBERI PELA YANAN KESEHATAN
BAB Ill - MAKSUD, TU.JUAN DAN AZAS
Pasal 7
- a. PPK berhak mendapatkan penggantian biaya pelnyanan kesehatan sesuai dcngan ketentuan yang berlaku.
- b. PPK yang dimaksud pada ayat (1) adalah
PPK l
PPK II
Pasa18
PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 berkewajiban mcmberikan pelayanan kcsehatan dan mernatuhi mekanisme rujukan berjenjang kecuali kasus kcgawat daruratan
.JENIS PELA YANAN KESEHATAN
BAB VI - .JENIS PELA YANAN KESEHATAN
Pasal 9
- l. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
2. (l). Rawat Jalan Tingkat Pertarna ( RJTP) meliputi :
3. dilaksanakan pada Puskcsmas dan jaringannya,
- a. Konsultasi medis dan pcnyuluhan kesehatan
- b. Pemeriksaan fisik
- c. Laboratorium sedcrhana ( darah, Urin, faeces rutin )
- d. Tindakan medis kecil I sederhana
- e. Pemeriksaan clan pengobatan gigi, terrnasuk cabut/ iambal
- f. Pemeriksaan Ibu hamil I nifas I menyusui, bayi dan balita
- g. Pelayanan KB dan penyembuhan efek. samping
- h. Pelayanan obat Rawat Jalan Tingkat Pertarna dcngan mengacu kcpada Daftar Obat Pelayanan Dasar yang berlaku di Puskesrnas yang pernbiayaannya bersumber dari biaya Kapitasi di Puskesmas ( sudah terrnasuk jasa dan ohat ), clan obat-obatan tersebut di peroleh di Puskesmas'lf,\.,
12. (2).
13. Rawat Inap Tingkat Pertama ( R[TP). dilaksanakan pada Puskcsmas Perawatan. dibayar dengan sistem pakct, meliputi :
- a. Akomodasi rawat inap
- b. Konsultasi medis
- c. Pemeriksaan Fisik
- d. Laboratoriurn sederhana ( darah, urine, faeces rutin )
- e. Tinda.kan medis kecil I sederhana
f
- f. Pelayanan obat Standard pada Rawat lnap Tingkat Pcrtarna dcngan mcngacu kepada Daftar Obat Pelayanan Dasar yang berlaku di Puskcsrnas yang pernbiayaannya bersumber dari biaya Kapitasi di Puskesmas ( sudah tcrmasuk jasa dan obat ). d,in obat-obatan tersebut diberikan langsung di Puskcsrnas tcrmasuk bahan I alat habis pakai selama masa perawatan,
2. C.. Cl). Pcluyanan gawat darurat ( Emergency)
3. (4). Persalinan normal dilakukan di Puskcsmas clan atau bidan desa.
4. (5). Pelayanan kesehatan mata di laksananakan perneriksaan di Puskcsrnas dan untuk operas, katarak dilaksanakan di Puskesrnas, Rumah sakit, BKMM dcngan pelayanan Obat sesuai dengan DPHO
5. fl. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan
•
'
- I. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan ( R.TTL), dilaksanakan pada poliklinik spesialis RSUD Maria Walanda Maramis Kabupaten Minahasa Utara dan RSUP Prof DR. R.D Kandou Manado, berdasar rujukan dari Puskesmas meliputi :
- a. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spcsialis/ umurn
- b. Pemeriksaan fisik
- c. Pemeriksaan penunjang diagnostic; laboratorium klinik, radiology, dan elcctrornedik
- d. Tindakan medis kecil, sedang clan bcsar
- e. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjuta.n
- f. Pernberian obat-obatan sesuai DPI-10 yang berlaku
- g. Perneriksaan kehamilan
2. Rawat Inap Tingkat Lanjutan ( RITL), &lt;lilaksanakan pada ruang perawatan di RSUD Maria Walanda Maramis Kabupaten Minahasa Utara clan RSUP.Prof'.DR.R.D Kandou Manado, ## BAB VJl PEMBIA YAAN .JAMKESMASKAB
BAB VI - .JENIS PELA YANAN KESEHATAN
Pasal 10
- a. Sumber pembiayaan penyelenggaraan Jamkesmaskab berasal dari APBD dan APBD.P Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012 dengan besarnya iuran Rp l 0.000,-/ jiwa I bulan
- b. Pembiayaan penyelenggaraan Jamkesrnaskab meliputi l Q&lt;Yo biaya operasional, 85% biaya langsung, 5 % biaya tidak Jangsung.
PASAL ll
Hal-ha! Yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Pedornan pelaksanaan Jamkcsrnaskab Kabupatcn Minahasa Utara.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang dapat mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan ini dcngan mensosialisasikan discluruh lapisan masyarakat Kabupaten Minahasa Utara.j,«.

Penetapan: Diundangkan di Airrnadidi Pada tanggal \3 Januuri 2012 SEKRETARJS DAERAH KABUP11TEN MINAHASA UTARA /---~:\_\_.---- // / - .&gt;: c.-&gt;: Drs. JOHANNES A. RIJMAMBI PEMBINA UTAMA MUDA Nip: 19541110197603 l 011 BERITA DAERAH KABUPATEN MlNAHASA UT ARA TA HUN 2012 NOMOR lO

Penetapan: Ditetapkan di /virmadidi Pada Tanggal \:? .lanuari 2012 ,,,(.. BlJPATI MINAHASA l.JTARA