Unknown Unknown Nomor -29 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai \_Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara ' Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 304 I) sebagaimana Lelah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 43 Tahun I 0 1 .i � [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 9Y9 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \_1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tcntang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4893); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19 Larangan Praktek Mo . . 99 tentang Tidak Seh t (L b nopoli dan Persamgan Usaha a em aran Negara R bhk Tahun 1999 N L epu I Indonesia ornor 33, Tambah·1n L b Republik Indonesia Nomor 3817);, em a ra n Negara 4. 5. Undang-Undang Nomor 18 T I Konstruksi (Le111l)·1r·111 N .·. u.m I ygg ten t a no Jasa -, L c l'gara Re · "' 1 c1hun I YY9 Numur 54 'I'· b publik lndunesia R · blik · arn a h a n Le b cpu I lndunt.:"1··, No 3 rn ura n Negr1ra "'·· rnor 833); c c 6. Undang-Und::ing N p um,1r ')'3 T h enyelenggu.raan N . � · a un 1999 rem egara Y· B . t: ang Korupsi, Kolusi, Dan N ang ers1h Dan Bebas Dari· Republ"k epot1:srne (L b I Indonesia Tahu 19 em aran Ne'-'a1-r Le b· n I.J9 N "" c1 m aran Negara Rep bi"k omor 75, Tambal . u I Indonesia Norn 30 ldn or o5 l ); ... 7. Undang-Undang N � mor 31 Tahun 1?99 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13 � , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. 1 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor \_104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t p · t h entang emerm\_ a an Daerah (Lembaran Negara Re ublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 T Pb 1 Lemba N · , am ahan � an egara Republik Indonesia Nomor 4437) sebaga1mana telah diubah beberapa k r . dengan Undang-Undang Nomor 12 Ta � terakhir (Lembaran Negara Republik I d . a un 2008 Nomor 59 Tambahan L b n ones1a Tahun 2008 I d . ' em aran Negara R bl. n onesia Nornor 4844); epu ik 13. Undang-Undang Nomor 33 T h Perimbangan Keuangan An tar a un. 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (L ba Pemenntah Pusat Dan Indonesia Tahun 2004 e � aran Negara Republik Lembaran Negara Republik Irt � mor . 126, Tambahan ones1a Nomor 4438); ... 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Peraturan Pernerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegaw � i Negeri Sipil, Anggota 'Angkatan Bersenjata Repubhk Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Peghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51'14); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengel � laan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerinta\_h Nomor 79 Tahun 2005 tentan Pedoman Pembinaan Dan p g p 1 engawasan enye enggaraa � Pemeri � tahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 5 Tambahan Lembaran Ne ara R . 4 , Nomor 4593); g epubhk Indonesia 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 T h Pengelolaan Barang Milik N a un 2006 tentang Negara Republik Indon � sia � g:a/ Dae rah (Lembaran Tambahan Lembaran. Ne ar a uri 200? Nornor 20, Nornor 4609) sebaga· g a Repubhk Indonesia imana telah d · b h Peraturan Pemerintah N IU a dengan (Lembaran Negara Re \_ornor 38 Tahun 2008 Nornor 78 Tambaha puLbhk blndonesia Tahun 2008 I d . ' n em aran N n ones1a Nomor 4855); egara Republik 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pem � rintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemenntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lemb � ran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 22. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; 23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 N?mor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor I); · 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang {Lembaran D h Kab t Si ·· aera upa en intang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2); (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATJ SINTANG
NOMOR -29 TAHUN 2013
TENT ANG
STANDAR BIAVA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAVA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, keterbukaan, bersaing, transparan dan tidak diskriminatif sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Sintang dan pelayanan masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Langsung Personil can Biaya Langsung Non Personil Untuk\_ Kegiatan Konsultansi di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa un � uk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
" r,nn6
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 'f 1:ng Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 a un 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai \_Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara ' Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 304 I) sebagaimana Lelah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 43 Tahun I 0 1 .i � [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 9Y9 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \_1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tcntang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19 Larangan Praktek Mo . . 99 tentang Tidak Seh t (L b nopoli dan Persamgan Usaha a em aran Negara R bhk Tahun 1999 N L epu I Indonesia ornor 33, Tambah·1n L b Republik Indonesia Nomor 3817);, em a ra n Negara 4.
5. Undang-Undang Nomor 18 T I Konstruksi (Le111l)·1r·111 N .·. u.m I ygg ten t a no Jasa -, L c l'gara Re · "' 1 c1hun I YY9 Numur 54 'I'· b publik lndunesia R · blik · arn a h a n Le b cpu I lndunt.:"1··, No 3 rn ura n Negr1ra "'·· rnor 833); c c
6. Undang-Und::ing N p um,1r ')'3 T h enyelenggu.raan N . � · a un 1999 rem egara Y· B . t: ang Korupsi, Kolusi, Dan N ang ers1h Dan Bebas Dari· Republ"k epot1:srne (L b I Indonesia Tahu 19 em aran Ne'-'a1-r Le b· n I.J9 N "" c1 m aran Negara Rep bi"k omor 75, Tambal . u I Indonesia Norn 30 ldn or o5 l );
...
7. Undang-Undang N � mor 31 Tahun 1?99 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13 � , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 1 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor \_104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t p · t h entang emerm\_ a an Daerah (Lembaran Negara Re ublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 T Pb 1 Lemba N · , am ahan � an egara Republik Indonesia Nomor 4437) sebaga1mana telah diubah beberapa k r . dengan Undang-Undang Nomor 12 Ta � terakhir (Lembaran Negara Republik I d . a un 2008 Nomor 59 Tambahan L b n ones1a Tahun 2008 I d . ' em aran Negara R bl. n onesia Nornor 4844); epu ik
13. Undang-Undang Nomor 33 T h Perimbangan Keuangan An tar a un. 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (L ba Pemenntah Pusat Dan Indonesia Tahun 2004 e � aran Negara Republik Lembaran Negara Republik Irt � mor . 126, Tambahan ones1a Nomor 4438);
...
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pernerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegaw � i Negeri Sipil, Anggota 'Angkatan Bersenjata Repubhk Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Peghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51'14);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengel � laan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerinta\_h Nomor 79 Tahun 2005 tentan Pedoman Pembinaan Dan p g p 1 engawasan enye enggaraa � Pemeri � tahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 5 Tambahan Lembaran Ne ara R . 4 , Nomor 4593); g epubhk Indonesia
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 T h Pengelolaan Barang Milik N a un 2006 tentang Negara Republik Indon � sia � g:a/ Dae rah (Lembaran Tambahan Lembaran. Ne ar a uri 200? Nornor 20, Nornor 4609) sebaga· g a Repubhk Indonesia imana telah d · b h Peraturan Pemerintah N IU a dengan (Lembaran Negara Re \_ornor 38 Tahun 2008 Nornor 78 Tambaha puLbhk blndonesia Tahun 2008 I d . ' n em aran N n ones1a Nomor 4855); egara Republik
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pem � rintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemenntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lemb � ran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 N?mor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor I); ·
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang {Lembaran D h Kab t Si ·· aera upa en intang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2);
Menetapkan
MEMUTUSKAN : � nn11
- TANDAR BIAVA PERATURAN BUPATI TENTANG S ON PERSONIL PERSONIL DAN BIAVA LANGSUNG D � LINGKUNGAN UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI ATAS BEBAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTA �� LANJA DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN 14 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 20 .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
. . . Dalam Peraturan Bupati 1n1 yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. h B ti dan Perangkat 2. Pemerintah Daerah adala upa 1 . t h n Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemenn a a Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 4 · disingkai DPRD adalah Lembaga Pewakilan R':1kyat Daera sebagai unsur penyelenggaraan Pemenntah Dae rah.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Perundangundangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut . dengan Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Dae rah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perenca:naan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Baran/Jasa.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
8. Pengguna Barang/ Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/ atau Jasa milik Negara/Daerah dimasing-masing SKPD.
-
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan se bagian tu gas dan fungsi SKPD.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ J asa.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat ?ada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beoerapa kegian dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa lainnya.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia], barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
18. Biaya Langsung Personil yang selanjutnya disingkat BLP, adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga ahli dan tenaga pendukung.
19. Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil untuk pengadaan Jas � Undangan Internasional dan Biaya Langsung Per sornl untuk pengadaan jasa Undangan Nasional.
20. Biaya Langsung bagi seorang Tenaga Ahli\_ yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut JL �� lah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, har1,Jam) ditetapkan ## BAB II
BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAVA LANGSUNG NON PERSONIL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk Kegiatan Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten � mtang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Smtang Tahu � Anggaran 2014 adalah merupakan BLP dan BLNP yang digunakan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan ini.

## Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan kegiatan konsultansi Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014.

## Pasal 4

- (1) Standar BLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini terdiri dari:
- a. biaya personil untuk pengadaan jasa undangan lnternasional;
- b. biaya untuk pengadaan jasa undangan Nasional.
- (2) Mata Uang yang dipergunakan untuk undangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat · (1.J huruf a Pasal 1n1, dapat menggunakan mata uang internasional yang ·telah disepakati bersama pada dokumen sumber pendanaannya.
- (3) Mata uang yang dipergunakan untuk undangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, adalah dalam bentuk mata uang rupiah.

## Pasal5

Biaya Langsung Non Personil khusus untuk komponen Reimbursable jeni s pengeluaran Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek setelah proyek selesai dilaksanakan, maka kebutuhan proyek yang telah dibeli harus diserahkan sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Sintang.

## Pasal6

B\_ia?'a personil bagi seorang tenaga ahli yang memberikan · k · ?1h1tu � g 1:1enurut jurnlah satuan waktu tertentu (bulan � :a o � su\_lt � ns1 Jam) dikalikan dengan biaya langsun ersonil . ' ggu, an, an pen.galaman profesional riil sejak lulu � � ari Y � 1:g d1te\_tap � an berdasa � ka1: dari asosiasi profesi, atau lembaga yan &lt;lit p � n � 1d1kan � 1ngg1, da � akreditas] perorangan). g unju Pemenntah [bagi konsultan

I

J

## Pasal 7

. 0 /P awai Negeri harus Untuk konsultan perseorangan yang berasal dan &lt;?se � eg . ahli mendapatkan ijin tertulis dari Rektor/ Eselon l/P1mpman dan tenaga bersangkutan.

## Pasal 8

Apabila tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 f'.era\_turan kini bekerja dengan paruh waktu, perhitungan biaya langsung persoml didasar an pada Satuan Biaya Orang Jam (SBOJ).

## Pasal 9

Dalam hal tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Per\_ � \_turan . in! diperuntukan bagi penugasan penuh (full time} harus memperoleh 1J1n cuti di luar tanggungan negara dan perhitungan biaya langsung personil berdasarkan pada Satuan Biaya Orang Bulan (SBOB).

## Pasal 10

Pemberi jasa konsultansi yang bersifat nir laba (non profit making firm} seperti: Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Lembaga Sosial lainnya, Unit Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum 70 % (tujuh puluh persen) dari biaya yang berlaku sesuai Biaya Langsung Personil.

## Pasal 11

Dasar Perhitungan konversi maksimum biaya langsung personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut:

1. SBOM = SBOB / 4,1;
2. SBOH = (SBOB/22) x 1,1;
3. SBOJ = (SBOH/8) x 1,3;

Dasar Perhitungan BLP dilakukan sebagai berikut:

BLP =GD+ BBS+ BBU + TP + K + BL· '

| KOMPONEN BLP | UNDANGAN | UNDANGAN |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | NASIONAL | INTERNASIONAL |
| Gaji Dasar GD (Basic Salary) | 1 x GD | 1 x GD |
| Beban Biaya SosiaJ _ BBS (Social Charge) | (0,3 - 0,4) x GD | (0,3 - 0,6) x GD |
| Behan Biaya Umum _ BBU (Overhead) | (0,5- l,3)xGD | (0,7 - 1,4) x GU |
| Tunjangan Penugasan - TP Keuntungan _ K | (0,1 - 0,3) x GD | (0, l - 0,3) x GD |
| Total Biaya Langsung Personii | 0,1 x (GD+ BBS + BBU) | 0, 1 x (GD + BBS + BBU) |
| | (2,2 - 3, I) x GD | (2,4 - 3,6) x GD |

:J

J

'

## BAB Ill KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sin tang.

Ditetapkan di Sintang . pad a tanggal :i � ju() · 2013


Diundangkan di Sintang pada tanggal

2013

� SEK AERAH KABUPATEN SINTANG,{

ZULKIFLI HAJI AHMAD


BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NO MOR Is-&lt;.:,

'

.

1