PERATURAN BUPATI RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SINTANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a bahwa Retribusi Terminal adalah Retribusi Daerah seP salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang harus dike! secara tertib, taat peraturan Perundang-undangan, efeat! efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengal memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bag masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, menegaskan tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b dan dalam rangka pengaturan pemberian pelayanan Terminal serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Sintang;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 198f Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
000443
3. � ndang;Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan � K enyel � nggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dar orupsi, Kolue' D Re blik Indone si. ,\_""! an Nepoteisme (Lembaran Negara Rep Re[t"" fahun 1999 Noror 75, Tambahan Lembaran Negara ut Ii Indonesia Nomor 3851);
4. � ndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang N emberantasan Tindak Pidana Korupsi Nepotisme (Lembaran "e9ara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
f
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Kr 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. � ndang=Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan {z{[;"?@ Perundang-undanaan (embaran Negara Republik Nege \_ 'ahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Jara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. � eraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang \_""elolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik "esia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran gara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Penempatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan. Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 T ahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan paerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
| | 23. ie � aturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | {z;\[{w. sueAn rev1NG 1ATA ceA PeusAAAN SINT;''N RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN |
| |
Pasal 1
| | Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: |
| | 1. Daerah adalah Kabupaten Sintang; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah |
| | sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Sintang; |
| | 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang; |
| | 5. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, |
| | 6. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas di Terminal; |
| | 7. Petugas Pemungut adalah petugas yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Retribusi yang terutang pada wajib Retribusi; |
| | 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk |
| | 9. Karcis adalah dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang; , |
| | 10. Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut pembayaran retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan karcis; |
| | 11. Buku Penerimaan Pembayaran adalah pencatatan penerimaan pembayaran retribusi oleh Petugas Pemungut atau |
| | Petugas Lapangan; |
12. Tanda Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran ata\ PePvetoran retribusi dari Petugas Pemungut / Petuga° apangan ke Bendahara Penerimaan· . '
13. Surat Tanda Setor adalah Bukti penyetoran hasil penerimaan retribusi oleh Bendahara Penerimaan;
14. Buku Pener'· tatan . rimaan dan Penyetoran adalah penca Penerimaan retribusi berdasarkan Surat Tanda Setor oleh endahara Penerimaan;
15. Surat Setoran adalah bukti penyetoran hasil penerimaan retribusi oleh Bendahara Penerimaan ke Rekening Kas Daerah.
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB 11 - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 2
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan dokumen berupa karcis.
- 2) Retribusi dipungut oleh Petugas Pemungut yang selanjutnya disetorkan ke Bendahara Penerimaan.
BAB 11 - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 3
Bentuk, ukuran, warna dan nomor seri karcis Terminal sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB Ill

## TAT A CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

## Pasal4

- (1) Setiap pembayaran retribusi oleh wajib retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis.
- (2) Penerimaan pembayaran retribusi wajib dicatat dalam Buku Penerimaan Pembayaran oleh Petugas Pemungut yang ditunjuk.

## Pasal5

- ( 1) Penyetoran penerimaan retribusi dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi ke Dinas melalui Bendahara Penerimaan pahng lambat 1(satu) hari kerja dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran.
- ' lasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan enggunakan Surat Setoran.
- 2 Penerimaan setoran Retribusi dari Petugas Pemungut wajib dicatat dalam Surat Tanda Setor dan Buku Penerimaan dan Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan.

tuk, ukuran dan lsi Buku Per «, 1d 8e"" '~uku Penerimaan dan p,"ermaan, Tanda Bukti Pembayaran, Surat Tanda set9',, jy, Lampiran III, La, Yetoran; Surat Setoran sebagaimana tercantum dalam tam?"fl"hi terpisahkan» as,""",an IV, Lampiran v, dan Lampiran VI yang merupakan pagia 'eraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI

## Pasal 7

- (1) Pengelolaan Retribusi Terminal dapat dilakukan secara swakelola oleh Dinas dan dapat dilakukan kerja sama antara Dinas dengan pihak lain atau pihak ketiga;
- 2) Pengelolaan yang dilakukan dengan cara kerja sama dengan pihak lain atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didasarkan pada Perjanjian Kerjasama.

## Pasal8

Hasil pengelolaan Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selanjutnya disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan.

## BABV

## KETENTUAN LAIN - LAIN

## Pasal9

Karcis Retribusi Terminal disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.

## Pasal 10

Garcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebelum digunakan diporporasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

## Pasal 11

arcis Retribusi Terminal wajib disimpan dengan baik sebagai bukti pembayaran dan anya berlaku 1 (satu) kali.

## Pasal 12

$ a Karcis yang tidak terpakai pada Tahun Anggaran sebelumnya setelah dilakukan 9hitungan ii#usnahkan oleh Tim Penghapusan dengan Berita Acara Pemusnahan.


## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

pagai Petunjuk Teknis yang belum « [an Bupati ini, akan diatur leb; \_ \_latur dan atau belum cukup diatur dalam pera! I lanjut oleh Kepala Dinas.

## Pasal 14

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di' de 1k setiap orang dapat me .. unangkan. Aga'. engetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan gupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal ·Ao 2014

Diundangkan di

Sintang

pada tanggal

2?

MU

2014


PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, ( i (bh.


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 0

•

000455

1

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

: [] TAHUN 2014

TANGGAL

: •

At

2014

TENTANG

TATA CARA+LAKSANAAN PEMUNGUT!!},e RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SINT

## BENTUK, UKURAN, WARNA, NOMOR DAN SERI KARCIS RETRIBUSI TERMINAL



| 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN PEDESAAN (BUS SEDANG ) Rp. 10.000,­ ( Sepuluh Ribu Rupiah ) | 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN PEDESAAN ( BUS SEDANG) Berdasarkn ­PERDA Kabupaten Sintang No. 5 T 2012 Tanggal 26 Apr 2012 Rp. 10.000,­ (Sepuluh Ribu Rupiah ) ( BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK J |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA (BUS KECIL/BERMALAM) Rp. 25.000,­ (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) | 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA ( BUS KECIL/BERMALAM) Berdasarkan PERDA Kabupaten Sintang No 5 T 2012 Tanggal 2 Apnil 2012 Rp. 25.000,­ (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK ) |
| 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA ( BUS SEDANG/BERMALAM ) Rp. 35.000,­ (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) | 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA ( BUS SEDANG/BERMALAM ) Berdasarkan ­ PERDA Kabupaten Sintang No 5 Th 2012 Tanggal 26 Apnil 2012 Rp. 35.000,­ (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah ) BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK ) |
| 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA ( BUS BESAR/EXSKUTIF/BERMALAM ) Rp. 45.000,­ (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) | 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA (BUS BESAR/EXSKUTIF/BERMALAM) Berdasarkan ­ PERDA Kabupaten Sintang No S Th 2012 Tanggal 26 Apnl 2012 Rp. 45.000,­ (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) ( BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK 1 |
| 000001 RETRIBUSI MOBIL BARANG (KENDARAAN RODA EMPAT ) Rp. 8.000,­ (Delapan Ribu Rupiah) | 000001 RETRIBUSI MOBIL BARANG (KENDARAAN RODA EMPAT ) Berdasarkan ­­ PERDA Kabupaten Sintang No.5 Th 2012 Tanggal 26 Apnl 2012 Rp. 8.000,­ (Delapan Ribu Rupiah ) [ BERLAKU UNTUK SA TU KALI MASUK ] |


| 000001 RETRIBUSI MOBIL BARANG (KENDARAAN RODA ENAM) Rp. 10.000,­ (Sepuluh Ribu Rupiah) | 000001 RETRIBUSI MOBIL BARANG (KENDARAAN RODA ENAM ) Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sintang No 5 T 2012 Tanggal ? April 2012 Rp. 10.000,­ (Sepuluh Ribu Rupiah ) ( BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK J |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 000001 RETRIBUSI MOBIL BARANG (KENDARAAN LEBIH DARI RODA ENAM) Rp. 20.000,­ (Dua Puluh Ribu Rupiah) | 000001 RETRIBUSI MOBIL BARANG (KENDARAAN LEBIH DARI RODA ENAM) Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sintang No 5 Th 2012 Tanggal 26 Apnl 2012 Rp. 20.000,­ (Dua Puluh Ribu Rupiah ) ( BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK ) |
| 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA ( BUS KECIL) Rp. 5.000,­ ( Lima Ribu Rupiah ) | 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA (BUS KECIL) Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sintang No.5 Th 2012 Tanggal 26 Apnil 2012 Rp. 5.000,­ (Lima Ribu Rupiah ) ( BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK |
| 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA ( BUS SEDANG ) Rp. 10.000,­ (Sepuluh Ribu Rupiah) | 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA (BUS SEDANG) Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sintang No S Th 2012 Tanggal 26 Apnil 2012 Rp. 10.000,­ (Sepuluh Ribu Rupiah) ( BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK ] |
| 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA ( BUS BESAR) Rp. 15.000,­ (Limn Belas Ribu Rupiah) | 000001 RETRIBUSI ANGKUTAN ANTAR KOTA (BUS BESAR) Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sitang No. 5 Th 2012 Tanggal 26 Apnl 2012 Rp. 15.000,­ (Lima Belas Ribu Rupiah) [ BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK J |


| | F |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rp. 1.000,­ (Seribu Rupiah) 000001 RETRIBUSI PARKIR (RODA 2) | [ BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK J Rp. 1.000,­ (Seribu Rupiah ) 000001 RETRIBUSI PARKIR (RODA 2) berdasarkan - PERDA Kabupaten Stang No $ T 2012 Tanggal 20 Apnl 2012 |
| Rp. 2.000,­ ( Dua Ribu Rupiah ) 000001 RETRIBUSI PARKIR (RODA 3) | BERLAKU UNTUK SATU K'ALI MASUK J Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah ) 000001 RETRIBUSI PARKIR (RODA 3) Berdasarkan PERDA Kabupaten Sitang No $ 1 2012 Tanggal Z Apnl 2012 |
| Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah ) 000001 RETRIBUSI PARKIR ( RODA EMPAT) | BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK ) Rp. 3.000,­ (Tiga Ribu Rupiah) Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sintang No. 5 Th 2012 Tanggal 26 April 2012 000001 RETRIBUSI PARK.IR RODA EMPAT |
| Rp. 2.000,­ ( Dua Ribu Rupiah ) 000001 RETRIBUSI PASARLOS | J Rp. 2.000,­ (Dua Rib Rupiah) BERLAKU UNTUK SATU HARL Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sintang No. 5 Th 2012 Tanggal 26 April 2012 000001 RETRIBUSI PASAR LOS |
| 000001 RETRIBUSI PASAR LOS Rp. 1.500,­ (Seribu Limas Ratus Rupiah) | J Rp. 1.500,­ (Serib Lima Ratus Rupiah) 000001 RETRIBUSI PASAR LOS BERLAKU UNTUK SATU HARI [ Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sintang No. S Th 2012 Tanggal 2% April 2012 |



r °° MIL TON CROSBY

u»IRAN."

PERATURAN Br!ATI SINTANG

TANGGAL

NOMOR

:

000461

..

'

TAHUN 2014

:of Ac

ENTANG

2014

:

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SINTANG

## BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERMINAL


## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG BUKU PENERIMAAN PEMBA Y ARAN RETRIBUSI TERMINAL

TAHUN

.

Bulan...8...·····

Petugas Pemungut / Petugas Lapangan

Nip

.



,~we«RAN I

:

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

2] TAHUN 2014

TANGGAL TENTANG

•

2o44

gguTAN

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNG;\_ RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SINTAN

## BENTUK, UKURAN DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN

21 cm

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Nomor Bukti:

..

·····

dahara Penerima / Bendahara Penerima Pembantu

•

•

•

•

· · ·

· ·

·

·

·

·

· ·

·

·

·

·

·

·

)

Beno . sbe Re r4ah menerima uang sebesar

...

"

Rp. ...··

\_...)

•7

c.

Alamat

.

················· ········

Sebagai pembayaran


..

..

d

•

..

.

...

··················································································

Nama

e Tanggal diterima uang

Bendahara penerima/ Bendahara Penerima Pembantu z i.

yzaurcaog";"t

Arip

Untuk

Benduhan

Penerima/ Bendaha

Penyetor


" MIL TON CROSBY

nn462

16,5 er

I

MP1RAN


IV

PERATURAN BUPATI SINTANG

T ANGGAL

NOMOR

: 2] TAHUN 2014

000463

2

TENTANG

:

'TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SINTANG

PEMUNGUTAN

BENTUK DAN ISI SURAT T ANDA SETOR RETRIBUSI TERMINAL

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Y.C Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 22209 - 22293 Fax. (0565) 22209

## SURAT TANDA SETOR (STS)

gTS

No. ...

No. Rekening

.

Harap diterima uang sebesar

Rp

.

(Terbilan) ... • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

· · · ·

·

·

·

· ·

·

·

·

·

·

·

· · · ·

·

·

·

·

· ·

b: b iktit Dengan rinci penerimaan se agal erl u

| NO KODE REKENING | URAIAN RINCIAN OBJEK | JUMLAH (Rp) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| | Diterima Retribusi_ - . - | p..°° - |
| ' Jumlah ... | ' Jumlah ... | RD.·········· - |

.

Uang tersebut diterima tanggal

.

Mengetahui :

Pengguna Anggaran

Sintang,

.

Bendahara Penerimaan

'7;


: Awe 2014

I

I

l

I

V


:

PERATURAN BUPATT SINTANG

NOMOR

: @) TAHUN 2014

TANGAL TENTANG

:t6

2o4

@UTAN

:'rA\_cARi\_\_PELAKsANAAN\_\_\_PEM! RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SINT

## BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI TERMINAL

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN ...

perlode

:

.

: DINAS

PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

sKPD

%.7

| No Penerimaan Penyetoran tz | No Penerimaan Penyetoran tz | No Penerimaan Penyetoran tz | No Penerimaan Penyetoran tz | No Penerimaan Penyetoran tz | No Penerimaan Penyetoran tz |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tfanggal | K Kode Uraian | K Kode Uraian | K Kode Uraian | K Kode Uraian | |
| | Cara _Pembayaran__Rekening | Jumlah | Jumlah | | |
| | | | Ro. | | |
| [fin"[fir 7zt/ ;;;,11/1 Penerimaan .. .. . . . .. . . . . .. .. . .. . . .. .. | [fin"[fir 7zt/ ;;;,11/1 Penerimaan .. .. . . . .. . . . . .. .. . .. . . .. .. | Rp. | [fin"[fir 7zt/ ;;;,11/1 Penerimaan .. .. . . . .. . . . . .. .. . .. . . .. .. | [fin"[fir 7zt/ ;;;,11/1 Penerimaan .. .. . . . .. . . . . .. .. . .. . . .. .. | |
| . | . | Rp. | . | . | |
| | | | £. | | |

tprdirt dart

•

Tunal

Rp.

c. Lainnya

Rp.

Rp.

Mengetahui:

Pengguna Anggaran b. Bank

Slntang,

.

Bendahara Penerimaan

t

BUPATI SINTA

�

r

..\_


-

«

MILTON CROSBY


00046%

-

uIRAN V'

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

: 2] TAHUN 2014

TANGGAL

:2 e 2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SINTANG

## BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN RETRIBUSI TERMINAL

## SURAT SETORAN

NOMOR: ________________

aNK PEMBANGUNAN DAERAH, HAAF MENERMA DART:

gENDAHARA PENERIMA DINAS PERHUBUNGAN

(ABUPATEN SINTANG UNTUK : GIRO: ________________ REK. KAS DAERAH

ANG SEBESAR: RD. ...(...)

YAITU: SETORAN UANG TUNAI INCOME DAERAH SINTANG DARI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

AYAT:



1.07.01

.

Retribusi

.

Retribusi

.

Retribusi

.

Jumlah

.

Rp

..

Rp

..

Rp

.

Rp

..

Sintang,

.

Yang Menyetor An. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Nip

.

'ba an dan tanda tangan yang meny verahkan uang

Uang tersebut diatas telah diterima

Sintang, .

Pimpinan Bank Pembangunan Daerah

A