PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 19 Tahun 2016 tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN TULUNGAGUNG (berlaku 25 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang
BUPATITULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
- a. bahwa air minum adalah merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut diperlukan sistem penyediaan air minum yang berkualitas, sehat, efisien dan efektif, terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya teru tama sektor sanitasi sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan produktif;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan/ penyediaan air mmum, perlu dilakukan pengembangan sistem penyediaan air minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/ atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tulungagung;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 44 21);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT /M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 0l/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN STRATEGI BUPATI DAERAH TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN TULUNGAGUNG.
KETENTUAN UMUM
BABI Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
6. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut Jakstrada Pengembangan SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat.
7. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/ atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,kecamatan, dan kelurahan. .
9. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung.
10. Badan Usaha Swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara Pengembangan SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
12. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama;
'/-
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Jakstrada Pengembangan SPAM dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Jakstrada Pengembangan SPAM ini bertujuan untuk:
- a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM;
- b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
- c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
BAB III - KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SPAM Pasal 4
Pasal 4
Jakstrada Pengembangan SPAM disusun dengan ## BAB IV
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SPAM
BAB III - KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SPAM Pasal 4
Pasal 5
- ( 1) Sistematika penyusunan Jakstrada Pengembangan SPAM disusun sebagai berikut:
- a. BAB I
PENDAHULUAN
- b. BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
- c. BAB III
- d.
- BABIV
- e.
- BAB V
- f. BAB VI
ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
RENCANA AKSI PERCEPATAN INVEST AS I PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PENUTUP
- (2) Penjabaran penyusunan Jakstrada Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

## BABV

## JANGKA WAKTU

## Pasal 6

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

## BAB VI

## PENYELENGGARA PENGEMBANGAN SPAM

## Pasal 7

Penyelenggaraan Pengembangan SPAM dilakukan oleh SKPD, PDAM, badan usaha swasta, koperasi, atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

## BAB VII

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## BAB VIII

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENYEDIAAN AIR BERSIH Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyediaan air bersih, Bupati dapat membentuk Tim Mediasi untuk menyelesaikan perselisihan.
- (2) Tim mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelesaikan perselisihan dapat melibatkan Pemerintah Desa setempat.


## BAB IX KETENTUANPENUTUP Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

~

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 25 Mei 2016

BUPAT TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO


Diundangkan di Tulungagung pada tan gal 25 Mei 2016 SEKRE l'-\RIS DAERAH


## Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 19