PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE Nomor 13 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Mengingat
- 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4183); dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4691);
2. Undang Undang
u
f*^
(~^
2
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);
4. .5. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);
6. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438);
7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4263);
f^
f\
Menetapkan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.(Lembaran Daerah Kabupaten Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 4).
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
r^
n
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe diubah sebagai berikut :
Pasal 1
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam
Pasal 5
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan BAB III Uraian Tugas Bagian Keenam Pasal 39 huruf a diubah yang berbunyi sebagai berikut:
- a. Sub Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
3. Ketentuan BAB III Uraian Tugas Bagian Keenam Pasal 40 diubah keseluruhan sehinggaberbunyi sebagai berikut:

## Pasal 40

## Sub Bidang Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dibidang penanaman modal;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dibidang penanaman modal;
- c. Menyusun rencana pembangunan daerah dibidang penanaman modal dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
- d. Mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan daerah dibidang penanaman modal;
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah di bidang penanaman modal;
- f. Melaksanakan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang penanaman modal;
- g. Menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- h. Melakukan koordinasi pelaksanaan dengan satuan kerja perangkat daerah, lembaga swasta dan institusi lainnya dalam bidang penanaman modal;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

f--

- 2.

5

## Pasal II

- Dengan beriakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan diTahuna pada tanggal, 5 Jwuaxi 2013

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



Diundangkan di Tahuna, pada tanggal, 5 ja*u*ri 2015

SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR V

/Wi/^^-^A-^v^^

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

j


A