PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 9 Tahun 2008 tentang PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BUPATI BALANGAN, (berlaku 21 Juli 2008)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu mengatur tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rebpublik Indonesia Nomor 4614 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4578 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Laporan Pertanggungjawaban dalam Peraturan ini, meliputi:
- a. Laporan Kepala Desa.
- b. Laporan Keuangan SPD.
Bagian Kesatu Laporan Kepala Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
- a. LPPD Kepala Desa
- b. LKPJ Kepala Desa
- c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran;
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimasud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan
Bagian Kedua Laporan Administrasi Keuangan BPD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Laporan Pertanggungjawaban SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Laporan Administrasi Keuangan SPD kepada Kepala Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Laporan Administrasi Keuangan SPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pertanggung jawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
BAB II LPPD KEPALA DESA Bagian Kesatu Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Ruang Lingkup LPPD, meliputi:
- a. Urusan pemerintahan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten Kota
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
- a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
- c. bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- f. bidang penanaman modal;
- g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. bidang kesehatan;
- i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
- j. bidang sosial;
- k. bidang penataan ruang;
- I. bidang pemukiman/perumahan;
- m. bidang pekerjaan umum;
- n. bidang perhubungan;
- o. bidang lingkungan hidup;
- p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- q. bidang otonomi desa;
- r. bidang perimbangan keuangan
- s. bidang tugas pembantuan;
- t. bidang pariwisata;
- u. bidang pertanahan;
- v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
- x. bidang perencanaan;
- y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
- z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
27. aa. bidang keluarga berencana dan keluarga Sejahtera;
28. bb. bidang Pemuda dan olah raga;
- cc. bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- dd. bidang statistik, dan
31. ee. bidang arsip dan perpustakaan.
Paragraf Ketiga Tugas Pembantuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Propinsi
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.
Paragraf Keempat Urusan Pemerintahan Lainnya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan pemerintahan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten meliputi:
- a. Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Tingkat pencapaian;
- c. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
- d. Alokasi dan realisasi anggaran;
- e. Sarana dan prasarana yang digunakan;
- f. Permasalahan dan Penyelesaian;
Paragraf Ketiga Tugas Pembantuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Materi Laporan Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:
- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Sarana dan prasarana;
- h. Permasalahan dan Penyelesaian.
Paragraf Keempat Urusan Pemerintahan Lainnya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan lainnya, meliputi:
- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Sarana dan prasarana;
- h. Permasalahan dan Penyelesaian;
Bagian Keempat
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Penyusunan laporan Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- (2) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal 18

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

## Bagian Kelima Evaluasi

## Pasal 19

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa;
- (2) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## Bagian Keenam LPPD Akhir Tahun Anggaran

## Pasal 20

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## Bagian Ketujuh LPPD Akhir Masa Jabatan

## Pasal 21

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa meliputi :

- a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. Hasil Yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan;
- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

## Pasal 22

- (1) Bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima;
- (2) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa;
- (3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan Bupati dapat membentuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB III LKPJ Kepala Desa Bagian Kesatu Ruang Lingkup

## Pasal 23

Ruang lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran, meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota;
- c. Tugas pembantuan;
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

## Pasal 24

LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi:

- a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya; dan
- b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. Hasil Yang Dicapai, dan
- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

## Bagian Kedua Muatan Laporan

## Paragraf Kesatu

## Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

## Pasal 25

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf Kedua Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten / Kota

## Pasal 26

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
- c. bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- f. bidang penanaman modal;
- g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. bidang kesehatan;
- i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
- j. bidang sosial;
- k. bidang penataan ruang;
- I. bidang pemukiman/perumahan;
- m. bidang pekerjaan umum;
- n. bidang perhubungan;
- o. bidang lingkungan hidup;
- p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- q. bidang otonomi desa;
- r. bidang perimbangan keuangan;
- s. bidang tugas pembantuan;
- t. bidang pariwisata;
- u. bidang pertanahan;
- v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan Pemerintahan umum;
- x. bidang perencanaan;
- y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;

- z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. aa. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
3. bb. bidang pemuda dan olah raga;
- cc. bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- dd. bidang statistik;
6. ee. bidang arsip dan perpustakaan.

## Paragraf Ketiga Tugas Pembantuan

## Pasal 27

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Propinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.

## Paragraf Keempat Urusan Pemerintahan Lainnya

## Pasal 28

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Bagian Ketiga Materi Laporan

## Paragraf Kesatu Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

## Pasal 29

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
1. Pelaksanaan Kegiatan;
2. Tingkat pencapaian;
3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa;
4. Data Perangkat Desa;
5. Alokasi dan realisasi anggaran;
6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
7. Permasalahan dan Penyelesaian.

## Paragraf Kedua

Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota

## Pasal 30

Materi LKPJ Kepala Desa bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;

- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
1. Pelaksanaan kegiatan;
2. Tingkat pencapaian;
3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa;
4. Data Perangkat Desa;
5. Alokasi dan realisasi anggaran;
6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
7. Permasalahan dan penyelesaian.

## Paragraf Ketiga

## Tugas Pembantuan

## Pasal 31

Materi LKPJ Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Data Perangkat Desa;
- h. Sarana dan prasarana;
- i. Permasalahan dan penyelesaian.

## Paragraf Keempat Urusan Pemerintahan Lainnya

## Pasal 32

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi pemberi urusan pemerintahan lainnya;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
- g. Data Perangkat Desa;
- h. Sarana dan prasarana;
- i. Permasalahan dan penyelesaian.

## Bagian Keempat Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

## Pasal 33

- (1) Penyusunan LKPJ Kepala Desa meiputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- (2) LKPJ Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- (3) LKPJ Kepala Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## Pasal 34

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa;
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

## Pasal 35

- (1) LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.

## Bagian Kelima Evaluasi

## Pasal 36

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ;
- (2) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambatlambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

## Bagian Keenam LKPJ Akhir Tahun Anggaran

## Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan LKPJ kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) LKPJ Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

## Bagian Ketujuh

## LKPJ Akhir Masa Jabatan

## Pasal 38

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

## Pasal 39

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (d), memuat materi :

- a. Dasar hukum;
- b. Kebijakan umum Pemerintah Desa;
- c. Rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
- d. Hasil yang dicapai;
- e. Dampak dari pelaksanaan kebijakan;
- f. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
- g. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan;
- h. Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.

## Pasal 40

BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

## Pasal 41

- (1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD;
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD;
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD;
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima;
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan;
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

## BABIV

## INFORMASI LPPD

## Pasal 42

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desanya;
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa;
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- (4) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat, antara lain:
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa;
- d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

## Pasal 43

Informasi LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini .

## BABV PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

## Pasal 44

- (1) BPD juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan pemerintahan Desa kepada Camat.

## Pasal 46

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dalam pasal 3, Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa.

## BAB VII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 47

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa;
- (2) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Diundangkan di Paringin pada tanggal 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd

## H. M. RIDUAN DARLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2008 NOMOR 09

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 48

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 wajib memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
- a. Tujuan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan BPD;
- b. Ruang lingkup;
- c. Materi pelaporan;
- d. Jenis pelaporan;
- e. Mekanisme pelaporan;
- f. Pelaksanaan pelaporan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007, dengan melampirkan data dukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

## Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin pada tanggal 21 Juli 2008

BUPATI BALANGAN, ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Lampiran I : Peraturan Bupati Balangan Nomor 9 TAHUN 2008 Tanggal 21 Juli 2008

## LAMPIRAN I : PERMENDAGRI NOMOR 35 TAHUN 2007

## FORMAT SAMPUL

## LAMBANG DAERAH

## LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN

## SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

## BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
1. KONDISI GEOGRAFIS
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
3. KONDISI EKONOMI

## BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Priroitas Desa

## BAB lII KEWENANGAN DESA

## A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian
3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
4. Data perangkat Desa
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan
7. Sarana dan prasarana
8. Permasalahan dan penyelesaian

## B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat pencapaian
3. Realisasi Program dan Kegiatan
4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
5. Data Perangkat Desa
6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
7. Permasalahan dan penyelesaian

## BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

## A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.

1. Dasar Hukum.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
3. Pelaksanaan Kegiatan.
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
7. Sarana dan prasarana.
8. Permasalahan dan penyelesaian.

## B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.

1. Dasar Hukum.
2. Urusan pemerintahan yang dituagas pembantuankan.
3. Sumber dan Jumlah anggaran.
4. Sarana dan prasarana.

## BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

## A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Data perangkat Desa.
7. Sumber dan jumlah anggaran.
8. Jangka Waktu Kerjasama.
9. Hasil Kerjasama.
10. Permasalahan dan penyelesaian.

## B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Sumber dan jumlah anggaran.
7. Jangka Waktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

## C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa.
2. Penyelesaian yang dilakukan.
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
4. Data Perangkat Desa.

## D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dan jumlah Anggaran.
4. Antisipasi desa.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang dibentuk.
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan yang terjadi.
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan Kendalanya.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

BUPATI BALANGAN,

H.SEFEK EFFENDIE

Lampiran II : Peraturan Bupati Balangan Nomor 9 TAHUN 2008 Tanggal 21 Juli 2008

LAMPIRAN II : PERMENDAGRI NOMOR 35 TAHUN 2007

## FORMAT SAMPUL

## LAMBANG DAERAH

## LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN

## SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN

## BAB I : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM.
- B. GAMBARAN UMUM DESA.
- C. KONDISI GEOGRAFIS.
- D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.
- E. KONDISI EKONOMI

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Priroitas Desa

## BAB III : KEWENANGAN DESA

## A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
4. Jumlah Pegawai dan datanya
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Kondisi sarana dan prasarana
7. Permasalahan dan penyelesaian

## B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Realisasi Program dan Kegiatan
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
4. Data Perangkat Desa
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian

## BAB IV : TUGAS PEMBANTUAN

## A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
6. Satuan pelaksana kegiatan Desa
7. Sarana dan prasarana
8. Permasalahan dan penyelesaian

## B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantukan
3. Sumber dan Jumlah anggaran
4. Sarana dan prasarana

## BAB V : URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

## A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Data Perangkat Desa
7. Sumber dan jumlah anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalahan dan penyelesaian

## B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Sumber dan jumlah anggaran
7. Jangka Waktu Kerjasama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalahan dan penyelesaian

## C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa
2. Penyelesaian yang dilakukan
3. Satuan Kerja Perangkat yang menyelenggarakan
4. Data Pegawai

## D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan jumlah Anggaran
4. Antisipasi desa
5. Satuan Kerja Perngkat Desa yang menangani Bencana
6. Kelembagaan yang dibentuk
7. Potensi bencana yang diperkirajan terjadi

- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan Kendalanya
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

BUPATI BALANGAN,

H.SEFEK EFFENDIE

Lampiran III : Peraturan Bupati Balangan

Nomor 9 TAHUN 2008

Tanggal 21 Juli 2008

LAMPIRAN III : PERMENDAGRI NOMOR 35 TAHUN 2007

## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN

## SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

## BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
1. KONDISI GEOGRAFIS
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
3. KONDISI EKONOMI
- a. Potensi unggulan Desa
- b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

## BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- C. Prioritas Desa

## BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Target dan realisasi Pendapatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
2. Target dan realisasi Belanja
3. Permasalahan dan penyelesaian

## BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

## A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Satuan Kerja Perangkat Desa
4. Kegiatan yang diterima
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian

## B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prsarana

## BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

## A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian
- C. BATAS DESA
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana tang diperkirakan terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Data perangkat Desa
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

BUPATI BALANGAN,

## H.SEFEK EFFENDIE

Lampiran IV : Peraturan Bupati Balangan

Nomor 9 TAHUN 2008

Tanggal 21 Juli 2008

LAMPIRAN IV : PERMENDAGRI NOMOR 35 TAHUN 2007

## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA AKHIR MASA JABATAN TAHUN

## SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

## BAB I : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
1. KONDISI GEOGRAFIS
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
3. KONDISI EKONOMI
- a. Potensi unggulan Desa
- b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

## BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi.
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
- C. Prioritas Desa

## BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

## A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Target dan realisasi Pendapatan
3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
2. Target dan realisasi Belanja
3. Permasalahan dan penyelesaian

## BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

## A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## BAB V : PENYENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

## A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
4. Pelaksanaan kegiatan yang diterima
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian

## B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. 5arana dan Prasarana.

## BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

## A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana tang diperkirakan terjadi

## E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

BUPATI BALANGAN,

## H.SEFEK EFFENDIE

## Lampiran V : Peraturan Bupati Balangan

Nomor 9 TAHUN 2008

Tanggal 21 Juli 2008

## LAMPIRAN V : PERMENDAGRI NOMOR 35 TAHUN 2007

## INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ... Kecamatan ... TAHUN ...

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- A. Urusan Pemerintahan Desa.

(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten)

- B. Urusan hak asal usul desa (Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)
- C. Tugas Pembantuan

(Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)

- D. Urusan Pemerintahan Lainnya

(Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)

## 2. Ringkasan APB Desa

- A. Pendapatan Desa
- a. Pendapatan Asli Desa
- b. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota
- c. Bagian dari restribusi Kabupaten/Kota
- d. Alokasi Dana Desa
- e. Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/
7. Kota dan desa lainnya.
- f. Hibah.
- g. Sumbangan Pihak ke tiga.

Jumlah

## B. Belanja

- a. Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang / jasa
- 3) Belanja Modal
- b. Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Subsidi
- 3) Belanja Hibah
- 4) Belanja Bantuan Sosial
- 5) Belanja Bantuan Keuangan
- 6) Belanja Tak Terduga

Jumlah

Jumlah

## C. Pembiayaan

- a. Penerimaan Pembiayaan:

- 1) Sisa Anggaran Tahun sebelumnya

- 2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan

Jumlah

Rp. ... Rp. ... Rp. ... Rp. ...


Rp. ...


Rp. ...



Rp. ...


Rp. ...

- b. Pengeluaran Pembiayaan;

- 1) Dana Cadangan

- 2) Penyertaan Modal Desa

- 3) Pembayaran Utang

Jumlah


Rp. ...

oo ... , tg 1...

Kepala Desa ...

BUPATI BALANGAN,

H.SEFEK EFFENDIE

Lampiran VI : Peraturan Bupati Balangan

Nomor 9 TAHUN 2008

Tanggal 21 Juli 2008

## DATA DUKUNG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan pertanggungjawaban terdiri dari :

- a. Surat Pernyataan Tanggungjawab
- b. Buku Kas Umum ( BKU )
- c. Laporan Rekap Pertanggungjawaban
- d. Laporan Per Jenis Belanja
- e. Belanja Pegawai
1. SK Pemberian Honor
2. Tanda Terima Tunjangan dan Rinciannya
3. Kwintansi
- f. Belanja Barang dan Jasa Habis Pakai
10. (Alat tulis kantor , Biaya Material , Cetak , Fotocopy ( Nota Berstempel dan kop toko toko, Kwintasi Berstempel dan tanda tangan pada tanda terima )

(Apabila Nilai Lebih Rp. 1.000.000,- &lt; Dikenakan Pajak PPn 10 % dan PPh 1,5 %)

Dengan RUMUS 100/110 X 1.000.000 = 0.90 X 1.000.000 = 909.090,- X 10 % = 90.909

PPh 22 sda

= 909.090 X 1,5 % = 13.636

- g. Belanja Barang /Belanja Modal
2. (contoh mesin tik, computer, papan monografi ( Nota dan kwintansi berstempel dibeli/toko)
3.  Surat Pesanan
4.  Berita Acara Serah Terima Barang
5.  Berita Acara Pemeriksaan Barang
6.  Belanja Pemeliharaan
7.  Nota dan kwintansi berstempel tempat servis
- h. Biaya Perjalanan Dinas
1. SK Perjalanan Dinas
2. Surat Tugas
3. SPPD
4. Laporan Perjalanan Dinas
- i. Biaya Tamu
1. Nota, kwintansi disesuaikan keperluan untuk suguhan kepada tamu.
- j. Belanja Akselarasi Pemberdayaan Masyarakat
16. Biaya tersebut harus ada RAB perkegiatan ( Rincian Anggaran Belanja ) Nota dan Kwintansi disesuaikan dengan RAB tersebut Biaya Penyusunan Propil Desa biaya tersebut disusun RAB ( Rincian Anggaran Belanja ) dan SPJ disesuaikan peruntukannya.
- k. Biaya Gotong Royong masyarakat (Undangan, Nota dan Kwintansi disesuiakan dengan RAB (Rincian
18. Anggaran Belanja), Daftar hadir,).
- l. Bukti /data dukung tersebut diatas tidak boleh ada coretan, ketik ganda, tip ex. Bukti
- m. tersebut adalah asli, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BUPATI BALANGAN,

H.SEFEK EFFENDIE