Unknown Unknown Nomor 47 Tahun 2017 tentang KODE ETIK PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
- bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan baran~ jjasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik pengelola pengadaan barangjjasa daerah;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatu Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494r 5679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan [ aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 t( ntang Pengadaan Barangj J a sa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015;
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG / JASA DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
- 1 Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 3 Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
- 5 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
- 4 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
- 6 Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
8. Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma prilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa daerah.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
- 9 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barangljasa.
11. Barang adalah setiap benda baik terwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan pengguna barang:.
10. Penyedia BaranglJasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki kualifikasi untuk menyediakan barang 1 perkerja konstruksi jasa konsultansi jasa lainnya.
12. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa
13. Komite Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang selanjutnya disebut Komite Etik adalah Komite yang menilai selanjutnya disebut Komite Etik adalah Komite yang menilai norma prilaku pengelola pengadaan barang/jasa Daerah.
BAB II - PRINSIP PENGADAAN BARANG/ JASA
Pasal 2
- (1) Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip
2. Efesien;
3. b Efektif;
- C. Transparan;
- d. Terbuka;
- f. Adil / tidak diskriminatif; dan
3. e Bersaing;
4. Akuntabel.
- (2) Makna dari prinsip sebagaiman dimaksud pada ayat (1), meliputi
6. b Efektif mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
8. Efesien mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/ Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan yang minimum uuntuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan /menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum; daya
- C. Transparan mempunyai makna bahwa semua ketentuaan dan informasi Pengadaan Barang/ Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
9. e Bersaing mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/ Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia BaranglJasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh pengadaan Barang/ Jasa;
10. d Terbuka mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/ Jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu ## BAB III KODE ETIK
BAB II - PRINSIP PENGADAAN BARANG/ JASA
Pasal 3
- (1) Sesuai dengan prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, setiap pejabat struktural pejabat fungsional pengelola pengadaan barangljasa harus taat pada Kode Etik yang terdiri atas dan
2. b Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/ Jasa;
- C. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
5. d Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang dutetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; dan
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi; golongan atau piahk lain yang secara langsung atautidak langsung nerugikan Negara;
8. f Menhindari dan mencegah terjadinya pemborosan keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/ Jasa;
- i. cermat;
- j. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. 1 terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- k. patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
- m. tidak menyalahgunakan informasi; jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- n. tidak menyimpang dari prosedur;
16. 0 proaktif; dan
- p. tanggap dan
18. a Meminta dan/atau menerima imabalan dalam bentuk apapun dsri Penyedia Barang/Jasa, kuasa atas wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa;
- (2) Setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dasm melaksanakan tugas dilarang:
20. b Memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
21. d Melakukan negosiasi, pertemuan dan /atau pembicaraan dengan penyedia BaranglJasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang memepunyai afiliasi dengan Penyedia BaranglJasa di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di jam kerja; luar
22. C Menggunakan fasilitas / sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan /atau pihak lain;
23. e Melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/ Jasa yang diskriminatif / pilih kasih;
24. g Mengadakan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak SKPD dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa; dan
- f. Melakukan pertemuan dengan Penyedia Barang/ Jasa ynag sedang mengikuti proses lelang;
26. h Mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecahkan kepada Penyedia Batang/ Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyediaan Barang/Jasa atau masyarakat.
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB IV - KOMITE ETIK
Pasal 4
Komite Etik bersifat adhoc sebagai komite pengawas prilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barangljasa Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas
BAB IV - KOMITE ETIK
Pasal 5
Komite Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan prilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional pengelola barangljasa Daerah
BAB IV - KOMITE ETIK
Pasal 6
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Komite Etik berwenang untuk
- b. Menerima pengaduan /keluahan dari Penyedia Barang/ Jasa, Unit Layanan Pengadaan dan jajarannya, SKPD dan/atau masyarakat.
- a. Melakasanakan pengawasan langsung terhadap prilaku pejabat struktural pejabat fungsional pengelola barangljasa Daerah; dan
4. C Mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan /keluhan yang diterima;
5. e Melaksanakan pemanggilan terhadap pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional pengelola pengadaan barangljasa Daerah dan pihak terkait seperti pelapor saksi; dan
6. d Mengolah dan/atau menganalisa pengaduan /keluahan yang diterima;
- f. Melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan /keluhan yang diterima;
8. h Mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional pengelola barang/jasa Daerah untuk ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan hukuman bagi pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional pengelola pengadaan barangljasa Daerah; dan
9. g Menilai ada/atau tidaknya pelanggaran Kode Etik oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional pengelola barangljasa Daerah baik yang dilaporkan oleh Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/ Jasa atau masyarakat dan/ atau yang diperatanyakan oleh pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa Daerah;
- i. Melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Laporan Komite Etik kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada (1) huruf I mengenai struktural dan/atau pejabat fungsional pengelola pengadaan barangljasa Daerah bersifat rahasia. ayat
Bagian Keempat Tanggung Jawab
BAB IV - KOMITE ETIK
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Komite Etik bertanggung jawab atas:
- a. Terlaksananya pengawasan prilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barangljasa Daerah
BAB IV - KOMITE ETIK
Pasal 8
- (1) Komite Etik terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Inspektur Kabupaten Balangan;
3. 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri atas:
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan.
5. 1 Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Balangan
6. 2 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
7. 3 Kepala Bagian Layanan Pengadaan.
- (2) Apabila yang diduga dan/atau yang diadukan melaksanakan pelanggaran Kode Etik merupakan Bagian layanan Pengadaan, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Bagian Layanan Pengadaan tidak diikutsertakan dan diganti oleh 1 (satu) orang tambahan anggota unsur Bagian Layanan Pengadaan yang ditetapkan oleh Ketua Komite Etik.
Bagian Keenam Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian
BAB IV - KOMITE ETIK
Pasal 9
Masa tugas Komite Etik selama 1 (satu) tahun dan dapat ditunjukan kembali pada periode berikutnya.
BAB IV - KOMITE ETIK
Pasal 10
- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Komite Etik diusulkan oleh Inspektur Kabupaten Balangan selaku Ketua Komite Etik.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - KOMITE ETIK
Pasal 11
Anggota Komite Etik diberhentikan apabila:
- Memasuki usia pension;
- b Mutasi atau diberhentikan dari jabatan;
- d. Tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
- C Habis masa tugas;
- e Meninggal dunia; dan/atau
- f. Menjadi tersangka atau terdakwa atau pidana.
Bagian Ketujuh Honorarium
BAB IV - KOMITE ETIK
Pasal 12
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Etik dapat diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kasus yang ditangani ## BAB V PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan
BAB IV - KOMITE ETIK
Pasal 13
- (1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat; laporan SKPD, mecia massa, dan/atau pihak lain diluar Unit Layanan Pengadaan dilakukan dengan mekanisme:
- Sekretariat Komite Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada Ketua Komite Etik;
- C. Rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengadaan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- b Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang dpersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas pengaduan;
- d. Apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dan diberikan
PENJELASAN
Pembukaan
tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
- Pemanggilan para pihak;
- e. Apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh siding Komite Etik, dengan:
- 2 Pengumpulan bukti; dan
- 3 Pemeriksaan bukti.
- f Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada, Komite Extik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap Kode Etik;
- g Apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, maka dalam putusannya Komite Etik harus mencantumkan sanksi administratif yang diberikan kepada pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa Daerah yang melanggar;
- h. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan Sekretaris Daerah untuk diambil keputusan;dan
- Bupati atau pejabat yang ditunjukan menetapkan pemberian sanksi berdasarkan Keputusan Komite Etik.
- a. Teguran tertulis;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa:
- b. Mutasi dari Unit Layanan Pengadaan / SKPD;
- d Penurunan pangkat setingkat lebih rendah; dan/atau
- c Penghetian tunjangan kerja paling sedikit 3 (tiga) bulan;
- e Pemberhentian jabatan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada (2) , dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran Kode Etik yang tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi daapt digunakan beberapa sanksi sekaligus. ayat
## Bagian Kedua Pemeriksa Atas Dasar Temuan
##
PENJELASAN
Pasal 14
- (1) Pemeriksa