Unknown PEMERINTAH Nomor 59 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pencegahan dan Penanggu.langan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome Di Kabupaten Sintang Tahun 2015-2019 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967); ten tang Republik Lembaran 10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 13. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan P � raturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; 19. Peraturan Men teri Tenaga Kerja Nomor 68 /MEN/ IV/ 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja; 20. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/1/2007 ten tang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AJDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 ten tang Pedoman Um urn Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan � asyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medik; 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS· · 24. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; 25. Intruksi Menteri Dalarn Negeri Republik I d · N I n onesia omor 444.24/2259/SJ tentang Penguatan Kelembagaan Dan pemberday8:an Masyarakat Dalarn Penanggulangan HIV dan AIDS D1 Daerah. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Men&amp;ingat
- a. bahwa perkembangan kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Sintang yang semakin meningkat dapat menimbulkan dampak buruk dan luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya terhadap kesehatan masyarakat, sosial ekonomi, politik, pendidikan serta budaya masyarakat pada umumnya, sehingga perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan serta menyeluruh;
- b. bahwa kebijakan Pencegahan dan Penangulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu dan melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penularan, pengobatan/perawatan, dan dukungan Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan dengan melibatkan berbagai sektor guna meningkatkanderajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf adalah a, dan huruf b maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Pencegahan dan Penanggu.langan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome Di Kabupaten Sintang Tahun 2015-2019
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967); ten tang Republik Lembaran
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan P � raturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
19. Peraturan Men teri Tenaga Kerja Nomor 68 /MEN/ IV/ 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
20. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/1/2007 ten tang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AJDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 ten tang Pedoman Um urn Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan � asyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medik;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS· ·
24. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
25. Intruksi Menteri Dalarn Negeri Republik I d · N I n onesia omor 444.24/2259/SJ tentang Penguatan Kelembagaan Dan pemberday8:an Masyarakat Dalarn Penanggulangan HIV dan AIDS D1 Daerah.
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI SINTANG RENCANA STRATEGIS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME DI KABUPATEN SINTANG
- T.AHUN 2015-2019 enetapkan
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sin tang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sintang adalah Rumah Sakit Umum Daerah ade Muhamad Djoen Sin tang.
6. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih yang melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita terutama dalam darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu.
7. Acquired lmmuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disebut AIDS, yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti Sindrome Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
8. Penanggulang � a � alah segala upaya dan kegiatan yang diiakukan. rneliputi kegiatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.
9. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disebut KPA adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
11. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV.
10. Pemangku kepentingan adalah pihak atau kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu antara lain pemuka agama, tokoh masyarakat, LSM, dan pihak-pihak Jain yang mendukung terciptanya Iingkungan yang kondusif lain yang mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif
12. Orang yang hidup dengan pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja atau keluarga dari orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS.
13. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
14. Kelompok Risiko Tinggi adalah setiap orang atau badan yang dalam keadaan dan kapasitasnya menentukan keberhasilan upaya penanggulangan HIV dan AIDS, antara lain orang yang terinfeksi dan keluarganya, Penjaja Seks Kornersial, pelanggan Penjaja Seks Kornersial, pelaku seks bebas dan pemakai Nakotika suntik.
15. Kurikulum Pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
16. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung didasarkanpada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin,bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pada pengurangan,penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalamkehidupan baik secara individual maupun kolektif dalarn bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
17. Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik untuk Penanggulangan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Napza Suntik adalah suatu cara praktis dalam pendekatan kesehatan masyarakat, yang bertujuan mengurangi akibat negatif pada kesehatan karena penggunaan napza dengan cara suntik.
- }8. Peran Serta Masyarakat adalah keikutsertaan rnasyarakat disemua lapisan, sektor dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk meningkatkan jumlah dan mutu upaya masyarakat di bidang kesehatan.
20. Surveilans Epidemiologi adalah pemantauan dan analisa sistematis terus-rnenerus terhadap penyakit atau masalahmasalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untukmelakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
- 19, surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala, guna memperoleh infonnasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dimana tes HIV dilakukan tanpa diketahui identitasnya.
21. Anti Retro Viral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkernbangan HIV dalam tubuh pengidap sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
22. Cluster of differentiation 4 yang selanjutnya disingkat CD4 adalah jenis sel darah putih atau limfosit yang penting dalam sistem kekebalan tubuh.
23. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik prornotif, preventif', kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
24. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
26. Populasi Kunci adalah setiap orang atau badan yang dalam keadaan dan kapasitasnya menentukan keberhasilan upaya penanggulangan HIV-AIDS.
25. Konselor adalah pemberi pelayanan konseling yang telah dilatih keterarnpilan konseling HIV dan dinyatakan mampu.
27. Pengobatan adalah upaya yang dilakukan oleh tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
29. Persetujuan Tindakan Medik (Informed Conscent) adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan terhadapnya, setelah memperolah
PENJELASAN
Pembukaan
tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan.
28. Perawatan dan dukungan adalah upaya yang dilakukan oleh tenaga medis dan non medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
30. Perilaku berisiko adalah perilaku yang berpotensi untuk tertu1ar dan menularkan HIV, yaitu Perilaku seksual tidak aman dan penggunaan jarum suntik tidak steril.
31. Kondom adalah . saning karet (lateks) yang pada pen � aannya d1pasang pada alat kelamin laki-laki (perus) atau pada perempuan (vagina) pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
32. Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud � alam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
33. Pengguna Napza Suntik adalah pengguna narkotika dengan cara disuntikkan ke tubuh.
35. Layanan Kesehatan IMS adalah kegiatan pemeriksaan dan pengobatan rutin masalah IMS sebagai fungsi kontrol terhadap kasus IMS dan pencegahan penularan HIVAIDS
34. Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
36. Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS ( Voluntary Conseling and Testing disingkat VCT) adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
##
PENJELASAN
Pasal 2
- (l) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk : - b. mengurangi permasalahan HIV dan AIDS secara komprehens1f, integratif, partisipatif dan berkesinambungan. - a. mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS; da � - (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupat ini adalah : - . l HIV a. meningkatkan upaya pencegahan dan mengurangi penu aran pada populasi kunci; - b. meningkatkan kualitas hidup ODHA ; . . c. � engurangi dampak sosial dan ekonorm akibat HIV dan AIDS pada mdividu, keluarga dan masyarakat; dan - HIV d d. memberikan perlindungan dan pedoman penanggulangan d an AIDS kepada semua pihak melalui pcngaturan . pehraDn ahn · · p enn ta aera tan s ggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provms10D � OHIDHA d � Wasta, Masyarakat Organisasi Masyarakat, ' LSM. ' ## BABnt PRINSIP DAN BASARAJI . nnsip dalam Rencana Staregi Pencegah prills1"i; � di J(abupate? Sintang adalah sebagai be �� Penanggulangan HIV dsJI Al ITla.nusiaan yaitu Pencegahan dan penan · - b. �� OS di J(abupaten Sintang tidak memandang g � :nan � angan HIV � an "' .. :i .. n yaitu Pencegahan dan pc am,t � - ngan an status sosial; 2. IIl{e bupaten Sintang harus mempcrhatikan r.:f1langan HIV\_ dan AIDS Ka rti netralitas, inparsialitas, dan kemandiri t � r kemanus1aan antara se':.maan Kedudukan yaitu Pencegahan dan an, 3. l{ea&lt;W"-'· . nanbo=·gan HIV dan AIDS di c. 11 .. bupaten smtang harus berdasarkan keadilan yaitu . ""' akat berhak menda tkan I setiap warga inasyar . . . pa pc ayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tanpa\_ memandang status sosial masyarakat; dan 4. l{esetaraan Gend � r yaitu Pencegahan dan pcnanggulangan HIV dan AIDS d. di l{abupaten Sintang �� s . berdasarkan kesetaraan gender dalam mendapatkan � ses, partis �� as1'. kontrol, manfaat baik dalam promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. ## Paaal 4 Rencana Strategis Kabupaten diselaraskan dengan program nasional dalam menekan infeksi baru HIV yang diupayakan tercapai pada tahun-tahun t,erilrutnya, maka ditetapkan sasaran pcncegahan dan pcnanggulangan HIV dan AIDS seperti berikut: - b. Tersedianya pclayanan komprehensif dimana semua ODHA yang memenuhi syarat dapat menerima ARV, pengobatan, pcrawatan dan dukungan yang manusiawi, profesional dan tanpa diskriminasi, serta didukung oleh sistem rujukan dan pcmbinaan serta pcngawasan yang memadai; - a. Terjangkaunya populasi kunci oleh program pcncegahan komprehensif yang efektif untuk perubahan perilaku; - c. Setiap Ibu Hamil yang terinfeksi HIV, orang yang terinfeksi HIV dengan IMS atau riwayat populasi kunci, orang yang terinfeksi HIV dengan Hepatitis,orang yang terinfeksi HIV dengan TB, orang yang terinfeksi HIV namun pasangannya negatif (zero discordan) langsung diberikan terapi ARV tanpa memandangjumlah CD4; - e. Pemakaian kondom konsisten, penggunaan jarum suntik steril dan kepatuhan retensi pengobatan ARV 100%; - d. Penduduk muda usia 15-24 tahun mendapatkan pengetahuan tentang pencegahan HIV secara komprehensif; - f. Semua ODHA dan orang-orang yang terdampak . ol � h HIV dan AIDS terutama anak yatim piatu dan janda/duda yang rniskin mendapat akses ter � dap dukungan sosial dan ekonomi; . . 7. h, M . an populasi kunci · enmgkatnya kom'tm , . tab daerah dan meningkatnya anggaran Yang . . i en pemenn langan HIV dan rnemadai d1tingkat Kabupaten dalam upaya penanggu - g. Terc1ptanya lingkungan yang memberdayakan, d.imana masy � rak � t \_s1p1 � berperan secara bermakna dan hilangnya stigma dan d1skrimmas � terha � ap ODHA dan orang-orang yang rawan tertul � . dan populasi � c1yang terdampak oleh HIV dan AIDS. Perubahan rm perlu � mkur SCJaUh mana k di . . . dab baik