PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 16 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG STANDART HONORARIUM KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 1 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa agar pelaksanaan pengawasan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh aparatur pengawas intern pemerintah dapat berjalan dengan tertib, lancar dan akuntabel dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap standart honorarium pengawas internal/aparatur pengawas internal pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2015 tentang Standart Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 47);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2015 tentang Standart Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 60);
Menetapkan:
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR HONORARIUM KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2016.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Romawi I angka 5 diubah sehingga Lampiran Romawi I berbunyi sebagai berikut:
- I. HONORARIUM PANITIA/TIM YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

| No | JENIS HONORARIUM | JABATAN | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1 | Tim Anggaran Pemerintah Daerah | Pembina I | Orang/bulan | 2.500.000 | |
| 1 | Tim Anggaran Pemerintah Daerah | Pembina II | Orang/bulan | 2.000.000 | |
| 1 | Tim Anggaran Pemerintah Daerah | Ketua | Orang/sidang | 1.500.000 | |
| 1 | Tim Anggaran Pemerintah Daerah | Wakil Ketua | Orang/sidang | 1.200.000 | |
| 1 | Tim Anggaran Pemerintah Daerah | Sekretaris | Orang/sidang | 1.200.000 | |
| 1 | Tim Anggaran Pemerintah Daerah | Anggota Tetap | Orang/sidang | 1.000.000 | |
| 1 | Tim Anggaran Pemerintah Daerah | Anggota Tidak Tetap | Orang/sidang | 800.000 | |
| 1 | Tim Anggaran Pemerintah Daerah | Kesekratariatan | Orang/sidang | 500.000 | |
| 2 | Honorarium Majelis Pertimbangan TP- TGR | Ketua | Orang/sidang | 400.000 | |
| 2 | Honorarium Majelis Pertimbangan TP- TGR | Wakil Ketua | Orang/sidang | 350.000 | |
| 2 | Honorarium Majelis Pertimbangan TP- TGR | Sekretaris | Orang/sidang | 350.000 | |
| 2 | Honorarium Majelis Pertimbangan TP- TGR | Anggota | Orang/sidang | 300.000 | |
| 2 | Honorarium Majelis Pertimbangan TP- TGR | Kesekretariatan | Orang/bulan | 250.000 | |
| 3 | Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan | Pembina I | Orang/sidang | 1.000.000 | |
| 3 | Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan | Pembina II | Orang/sidang | 800.000 | |
| 3 | Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan | Ketua | Orang/sidang | 700.000 | |

| | | Sekretaris | Orang/sidang | 600.000 | |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | Anggota | Orang/sidang | 500.000 | |
| 4. | Honorarium Tim Panitia Seleksi Pengisian Jabatan | Ketua | O/Keg | 850.000 | |
| 4. | | Sekretaris | O/Keg | 800.000 | |
| 4. | Pimpinan Tinggi | Anggota dari Akademisi / Pakar / Profesional | O/Keg | 3.000.000 | |
| 5. | Honorarium Tim Pengawas dan Pemeriksa (APIP) | Pengendalian Mutu | O/Obrik /Lap | 800.000 | Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu |
| 5. | | Pengendalian Teknis | O/Obrik /Lap | 750.000 | Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu |
| 5. | | Ketua | O/Obrik /Lap | 700.000 | Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu |
| 5. | | Anggota | O/Obrik /Lap | 650.000 | Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu |

2. Ketentuan dalam Lampiran Romawi XI angka 5 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 20 sehingga Lampiran Romawi XI berbunyi sebagai berikut:

## XI. HONORARIUM PANITIA /TIM PELAKSANA KEGIATAN

| No | JENIS HONORARIUM | JABATAN | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Honorarium untuk kepanitiaan penyelenggaraan penataran/penyulu han/kursus/bimtek | Kegiatan penyelenggaran kurang dari 1 minggu | Kegiatan penyelenggaran kurang dari 1 minggu | Kegiatan penyelenggaran kurang dari 1 minggu | Kegiatan penyelenggaran kurang dari 1 minggu |
| 1 | Honorarium untuk kepanitiaan penyelenggaraan penataran/penyulu han/kursus/bimtek | Pembina | O/Keg. | 300.000 | |
| 1 | Honorarium untuk kepanitiaan penyelenggaraan penataran/penyulu han/kursus/bimtek | Pengarah | O/Keg. | 250.000 | |
| 1 | Honorarium untuk kepanitiaan penyelenggaraan penataran/penyulu han/kursus/bimtek | Ketua | O/Keg. | 200.000 | |
| 1 | Honorarium untuk kepanitiaan penyelenggaraan penataran/penyulu han/kursus/bimtek | Wakil Ketua | O/Keg. | 150.000 | |
| 1 | Honorarium untuk kepanitiaan penyelenggaraan penataran/penyulu han/kursus/bimtek | Sekretaris | O/Keg. | 150.000 | |
| 1 | Honorarium untuk kepanitiaan penyelenggaraan penataran/penyulu han/kursus/bimtek | Anggota | O/Keg. | 100.000 | |
| 1 | Honorarium untuk kepanitiaan penyelenggaraan penataran/penyulu han/kursus/bimtek | Kegiatan penyelenggaraan 1 minggu s.d. 2 minggu | Kegiatan penyelenggaraan 1 minggu s.d. 2 minggu | Kegiatan penyelenggaraan 1 minggu s.d. 2 minggu | Kegiatan penyelenggaraan 1 minggu s.d. 2 minggu |
| 1 | Honorarium untuk kepanitiaan penyelenggaraan penataran/penyulu han/kursus/bimtek | Pembina | O/Keg. | 325.000 | |
| 1 | Honorarium untuk kepanitiaan penyelenggaraan penataran/penyulu han/kursus/bimtek | Pengarah | O/Keg. | 275.000 | |
| 1 | Honorarium untuk kepanitiaan penyelenggaraan penataran/penyulu han/kursus/bimtek | Ketua | O/Keg. | 225.000 | |
| 1 | Honorarium untuk kepanitiaan penyelenggaraan penataran/penyulu han/kursus/bimtek | Wakil Ketua | O/Keg. | 175.000 | |
| 1 | Honorarium untuk kepanitiaan penyelenggaraan penataran/penyulu han/kursus/bimtek | Sekretaris | O/Keg. | 175.000 | |
| 1 | Honorarium untuk kepanitiaan penyelenggaraan penataran/penyulu han/kursus/bimtek | Anggota | O/Keg. | 125.000 | |
| 1 | Honorarium untuk kepanitiaan penyelenggaraan penataran/penyulu han/kursus/bimtek | | | | |

| | | Kegiatan Penyelenggaraan lebih dari 2 minggu s.d 3 minggu | Kegiatan Penyelenggaraan lebih dari 2 minggu s.d 3 minggu | Kegiatan Penyelenggaraan lebih dari 2 minggu s.d 3 minggu | Kegiatan Penyelenggaraan lebih dari 2 minggu s.d 3 minggu |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | Pembina | O/Keg. | 350.000 | |
| | | Pengarah | O/Keg. | 300.000 | |
| | | Ketua | O/Keg. | 250.000 | |
| | | Wakil Ketua | O/Keg. | 200.000 | |
| | | Sekretaris | O/Keg. | 200.000 | |
| | | Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 3 s.d. 4 minggu | Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 3 s.d. 4 minggu | Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 3 s.d. 4 minggu | Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 3 s.d. 4 minggu |
| | | Pembina | O/Keg. | 375.000 | |
| | | Pengarah | O/Keg. | 325.000 | |
| | | Ketua | O/Keg. | 275.000 | |
| | | Wakil Ketua | O/Keg. | 225.000 | |
| | | Sekretaris | O/Keg. | 225.000 | |
| | | Anggota | O/Keg. | 175.000 | |
| | | Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 4 minggu | Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 4 minggu | Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 4 minggu | Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 4 minggu |
| | | Pembina | O/Keg. | 400.000 | |
| | | Pengarah | O/Keg. | 350.000 | |
| | | Ketua | O/Keg. | 300.000 | |
| | | Wakil Ketua | O/Keg. | 250.000 | |
| | | Sekretaris | O/Keg. | 250.000 | |
| | | Anggota | O/Keg. | 200.000 | |
| 2. | Honorarium Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi | Pembina | O/Bulan | 750.000 | |
| | | Pengarah | O/Bulan | 700.000 | |
| | Pendapatan Asli Daerah | Ketua | O/Bulan | 600.000 | |
| | | Sekretaris | O/Bulan | 500.000 | |
| | | Anggota | O/Bulan | 250.000 | |
| 3. | Honorarium Tim Penyusun Rancangan Perda / Perbup / Kebijakan Daerah Lainnya | Pembina | Org/Thp | 400.000 | |
| | | Pengarah | Org/Thp | 350.000 | |
| | | Ketua | Org/Thp | 300.000 | |
| | | Sekretaris | Org/Thp | 250.000 | |
| | | Anggota | Org/Thp | 200.000 | |
| 4. | Honorarium Tim Pembahas Rancangan Perda/Perbup/Kebij | Pembina | Org/Pemb | 450.000 | |
| | | Pengarah | Org/Pemb | 400.000 | |
| | akan Daerah | Ketua | Org/Pemb | 350.000 | |

| | | Sekretaris | Org/Pemb | 300.000 | Lainnya |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | Anggota | Org/Pemb | 250.000 | |
| 5 | Honorarium Tim Tindak Lanjut Pengawasan dan Pemeriksaan | Pembina | Org/B/Keg. | 2.500.000 | |
| 5 | Honorarium Tim Tindak Lanjut Pengawasan dan Pemeriksaan | Pengarah | Org/B/Keg. | 2.000.000 | |
| 5 | Honorarium Tim Tindak Lanjut Pengawasan dan Pemeriksaan | Ketua Tim | Org/B/Keg. | 1.500.000 | |
| 5 | Honorarium Tim Tindak Lanjut Pengawasan dan Pemeriksaan | Sekretaris | Org/B/Keg. | 500.000 | |
| 5 | Honorarium Tim Tindak Lanjut Pengawasan dan Pemeriksaan | Koordinator Pelaksana | Org/B/Keg. | 400.000 | |
| 5 | Honorarium Tim Tindak Lanjut Pengawasan dan Pemeriksaan | Pelaksana | Org/B/Keg. | 300.000 | |
| 6. | Honorarium Survey Tim Teknis Perijinan | Untuk Wilayah Kec. Pogalan, Trenggalek, Karangan, Tugu, Gandusari | Org/ Oby | 50.000 | |
| 6. | Honorarium Survey Tim Teknis Perijinan | Untuk Wilayah Kec. Durenan, Watulimo, Munjungan, Pule, Kampak, Dongko, Bendungan, Suruh | Org/ Oby | 75.000 | |
| 7. | Honorarium Tim Perencana Teknis Konstruksi | Ketua | Org / Thp | 250.000 | |
| 7. | Honorarium Tim Perencana Teknis Konstruksi | Sekretaris | Org / Thp | 225.000 | |
| 7. | Honorarium Tim Perencana Teknis Konstruksi | Anggota | Org / Thp | 200.000 | |
| 8. | Honorarium Tim Perencana Teknis Non Konstruksi | Ketua | Org / Thp | 250.000 | |
| 8. | Honorarium Tim Perencana Teknis Non Konstruksi | Sekretaris | Org / Thp | 225.000 | |
| 8. | Honorarium Tim Perencana Teknis Non Konstruksi | Anggota | Org / Thp | 200.000 | |
| 9. | Honoraium Tim Verifikasi RKA/DPA/DPPA | Ketua | Org / Thp | 350.000 | |
| 9. | Honoraium Tim Verifikasi RKA/DPA/DPPA | Sekretaris | Org / Thp | 350.000 | |
| 9. | Honoraium Tim Verifikasi RKA/DPA/DPPA | Anggota Pelaksana | Org / Thp | 250.000 | |

| | Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Pembina | Org / Thp | 600.000 | 10. |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| | Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Pengarah | Org / Thp | 500.000 | |
| | Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Ketua | Org / Thp | 450.000 | |
| | Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Sekretaris | Org / Thp | 400.000 | |
| | Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Koordinator Pelaksana | Org / Thp | 350.000 | |
| | Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Anggota Pelaksana | Org / Thp | 300.000 | |
| 11. | Honorarium Pengaturan, Pengawasan Lalu Lintas | Ketua | Org / Bln | 220.000 | |
| 11. | Honorarium Pengaturan, Pengawasan Lalu Lintas | Sekretaris | Org / Bln | 200.000 | |
| 11. | Honorarium Pengaturan, Pengawasan Lalu Lintas | Koordinator | Org / Keg. | 60.000 | |
| 11. | Honorarium Pengaturan, Pengawasan Lalu Lintas | Anggota | Org / Keg. | 40.000 | |
| | Honorarium Pengaturan Kawasan Tertib | Koordinator | Org / Hari | 20.000 | 12. |
| | Lalu | Anggota | Org / Hari | 15.000 | Lintas |
| 13. | Honorarium Penyelesaian Dokumen Perbendaharaan | SP2D | SP2D | SP2D | SP2D |
| 13. | Honorarium Penyelesaian Dokumen Perbendaharaan | Penguji SPM | Org / Dok. | 1.250 | |
| 13. | Honorarium Penyelesaian Dokumen Perbendaharaan | Supervisi Tk. I | Org / Dok. | 1.500 | |
| 13. | Honorarium Penyelesaian Dokumen Perbendaharaan | Supervisi Tk. II | Org / Dok. | 1.750 | |
| 13. | Honorarium Penyelesaian Dokumen Perbendaharaan | Penandatanganan | Org / Dok. | 2.000 | |
| 13. | Honorarium Penyelesaian Dokumen Perbendaharaan | SKPP | SKPP | SKPP | SKPP |
| 13. | Honorarium Penyelesaian Dokumen Perbendaharaan | Pemroses | Org / Dok. | 1.000 | |
| 13. | Honorarium Penyelesaian Dokumen Perbendaharaan | Supervisi Tk. I | Org / Dok. | 1.250 | |
| 13. | Honorarium Penyelesaian Dokumen Perbendaharaan | Supervisi Tk. II | Org / Dok. | 1.500 | |
| 13. | Honorarium Penyelesaian Dokumen Perbendaharaan | Penandatanganan | Org / Dok. | 1.750 | |
| 14. | Honorarium Pemroses Dokumen Kependudukan | Pejabat Penandatanganan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dokumen | 250,00 | |
| 14. |  Kartu tanda Penduduk  Kartu Keluarga | Supervisi Kedua | Dokumen | 250,00 | |

| | Akta Pencatatan | Supervisi Pertama | Dokumen | 200.00 |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | | Verifikator | Dokumen | 500,00 | |
| | | Operator | Dokumen | 500,00 | |
| | | Petugas Registrasi Dokumen Kependudukan | Dokumen | 100,00 | |
| | Legislasi dan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan | Penandatanganan | Dokumen | 400,00 | 15. |
| 16. | Tim Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Keuangan | Tim Asistensi | O / JPL | 500.000 | |
| 16. | Tim Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Keuangan | Ketua | O / Bulan | 400.000 | |
| 16. | Tim Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Keuangan | Sekretaris | O / Bulan | 475.000 | |
| 16. | Tim Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Keuangan | Koordinator Pelaksana | O / Bulan | 450.000 | |
| 16. | Tim Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Keuangan | Anggota | Anggota | Anggota | Anggota |
| 16. | Tim Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Keuangan | Adminstratur Utama | O / Bulan | 400.000 | |
| 16. | Tim Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Keuangan | Adminstratur Pembantu | O / Bulan | 350.000 | |
| 16. | Tim Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Keuangan | Tim Fokus SKPKD | O / Bulan | 300.000 | |
| 16. | Tim Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Keuangan | Tim Fok. Beban Kerja I | O / Bulan | 300.000 | |
| 16. | Tim Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Keuangan | Tim Fok. Beban Kerja II | O / Bulan | 250.000 | |
| 16. | Tim Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Keuangan | Tim Fik. Beban Kerja III | O / Bulan | 225.000 | |
| 16. | Tim Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Keuangan | Tim Fok Beban Kerja IV | O / Bulan | 200.000 | |
| 17. | Honorarium Tim Inventarisasi BMD | Pembina I | O / Bulan | 1.000.000 | |
| 17. | Honorarium Tim Inventarisasi BMD | Pembina II | O / Bulan | 900.000 | |
| 17. | Honorarium Tim Inventarisasi BMD | Pengarah | O / Bulan | 800.000 | |
| 17. | Honorarium Tim Inventarisasi BMD | Ketua I | O / Bulan | 800.000 | |

| | | Ketua II | O / Bulan | 700.000 |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| | | Sekretaris I | O / Bulan | 700 |
| | | Sekretaris II | O / Bulan | 600 |
| | | Koordinator | O / Bulan | 600 |
| | | Anggota Pelaksana | O / Bulan | 500 |
| 18. | Honorarium Pengelola BMD Pada Tingkat Pembantu Pengelola BMD | Pengarah | O / Bulan | 750 |
| | | Ketua I | O / Bulan | 700 |
| | | Ketua II | O / Bulan | 650 |
| | | Sekretaris | O / Bulan | 550 |
| | | Anggota | O / Bulan | 400 |
| 19. | Honorarium Panitia Penghapusan dan/Atau Pemindahtanganan | Pembina | O / Keg. | 400 |
| | | Pengarah | O / Keg. | 350 |
| | BMD | Ketua | O / Keg. | 325 |
| | | Sekretaris | O / Keg. | 300 |
| | | Anggota | O / Keg. | 250 |
| 20. | Honorarium Tim Evaluasi dan Reviu APIP | Pengarah/Penanggu ng jawab | O / Kali | 300 |
| | | Ketua | O / Kali | 250 |
| | | Sekretaris | O / Kali | 200 |
| | | Anggota | O / Kali | 150 |

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI


Nip . 19650919 199602 2 001