PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 27 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKANDESA POPAL DESA KAHIYA DESABEMBANPERMAL DESAPEREMBANGNYURUH, DESASUNGAILABUK DESA SUNGAIMENTOBA, DESA NATAI COMPA, DESA PELEMPAIJAYA, DESA DOMETPERMAL DESANYANGGAUDANDESA JABAI DIKECAMATANELLAHILIR BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN IJAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 27 TAHUN 2/(7
TENTANG;
PEMBENTUKAN DESA POPAI, DESA KAHIYA, DESA BEMBAN PERMAI DESA PEREMBANG NYURUH, DESA SUNGAI LABUK, DESA SUNGAI MENTOBA , DESA NATAI COMPA, DESA PELEMPAI JAYA, DESA DOMET PERMAI, DESA NYANGAU DAN DESA JABAI DI KECAMATAN ELLA HILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
- Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1),(2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Talun 2005 tentang Desa, perlu adanya pemekaran desa di Kabupaten Melawi;
- b bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas berdasarkan kriteria pcrtimbangan lainnya; dibentuk desa-desa di Kabupaten Melawi;
- bahwa dengan pembentukan Desa sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakaten serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potcnsi dcsa;
- d bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud hurul a, b dan di atas, menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Popai, Desa Kahiya, Dcsa Bemban Permai Dcsa Perembang Nyuruh, Desa Sungai Labuk, Desa Sungai Mentoba, Desa Natai Compa; Desa Pelempai Desa Domet Permai, Desa Nyangau Dan Desa Jabai di Kecamatan Ella Hilir pada perlu Jaya,
- 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 4344);
- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 4389);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan Antara Pcmcrintah Pusat dan Dacrah (Lcmbaran Ncgara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4 Undang
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah scbagaimana diubah dengan Pcraluran Penggani Undang- undang Nomor 3 Tahun 2005 . tentang perubahan Alas Undang- undang Nomor 32 Talun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 158, 'Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pcmbinaan dan Pcngawasan Pcnyclenggaraan Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia TTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
- 8 Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian dan Pemerintah daerah KabupatenKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Dacrah Kabupaten Melawi (Lembaran Dacrah Kabupaten Melawi Tahun 2004 Nomor I Seri E Nomor ] , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1);
10. Pcraturan Dacrah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 16);
- 1L . Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Dacrah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 13 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 17);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Duerah Kabupaten Melawi Nomor 18);
- 13 . Pcraturan Dacrah Kabupalcn Mclawi Nomor 7 Keuangan Desa (Lembaran Daeral Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran [Jaerah Kabupalcn Mclawi Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Melawi Nomor 20);
15. Pcraluran
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan; Pemilihan, Pclantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupalen Melawi Nomor 21);
2. 16 Pembentukan, Pemekaran; Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mclawi Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 22)
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PEMBENTUKAN DESA POPAI, DESA KAHIYA, DESA BEMBAN PERMAI DESA PEREMBANG NYURUH, DESA SUNGAI LABUK DESA SUNGAI MENTOBA, DESA NATAI COMPA, DESA PELEMPAI JAYA, DESA DOMET PERMAI, DESA NYANGAU DAN DESA JABAI DI KECAMATAN ELLA HILIR.
BAB [
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraluran Daerah ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Melawi;
- 2 Pemcrintah Dacrah adalah Bupali dan Perangkat Dacrah scbagai unsur penyelenggara Pemerintaha: Daerah;
- 3 Bupati adalah Bupali Melawi;
- 4 Dewan Perwkilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melawi;
- 5 Kabupaten Melawi;
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki balas-balas wilayah yang bcrwcnang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB I[
PEMBENTUKAN DAN BATAS DESA
Pasal 2
Dengan Peraturan Dacrah ini dibenluk Dcsa Popai, Dcsa Kahiya; Desa Bcmban Pcrmai, Desa Perembang Nyuruh, Desa Sungai Labuk, Desa Sungai Mentoba, Desa Natai Desa Pelempai Jaya; Desa Domet Pcrmai dan Desa Nyangau di Kecamalan Ella Ililir. Compa,
Pasal 3
- 1 \_ Desa Popai berasal dari sebagian Desa Nanga Nuak yang tcrdiri dari
- a Dusun Sungai Poring
- b Dusun Terpadu
- C. Dusun Kemayau
- 2 Desa Kahiya berasal dari sebagian Desa Kalan yang terdiri dari ; Nanga
- 4, Dusun Nanga Kahiya
- b Dusun Nanga Adau
- C Dusun Kemonal
- d. Dusun Nanga Belaban
- e. Dusun Landuk Samak
- 3 Desa Bemban Perai berasal dari sebagian Desa Kalan yang terdiri dari ; Nanga
- 4 Dusun Kelopuk
- b Dusun Bahuk
- Dusun Kayu Baung
- 4 Desa Perembang Nyuruh berasal dari sebagian Desa Nanga Nyuruh terdiri dari
- a Dusun Pcrcmbang Nyuruh
- b. Dusun Tanju Betung Jung
- Dusun Ulu Nyuruh
- 5 Desa Sungai Labuk berasal dari sebagian Desa Nanga Kempangai terdiri dari
- a Dusun Sungai Lalang [
- Dusun Sungai Lalang II
- Dusun Sungai Labuk
- 6 Desa Sungai Mentoba berasal dari sebagian Desa Lengkong Nyadom terdiri dari :
- a Dusun Kompas
- b. Dusun Penawan
- C. Dusun Tanjung Tapang
- d. Dusun Natai Buluh
- 7 Desa Natai Compa berasal dari sebagian Desa Lengkong Nyadom terdiri dari :
- 4 Dusun Pengijau
- b. Dusun Porau
- 8 Desa Pelempai Jaya berasal dari sebagian Desa Nanga Ella Hilir terdiri dari
- 2, Dusun Remayang
- b Dusun Pelempai
- 9 Desa Domet Permai berasal dari sebagian Desa Nanga Nuak terdiri dari
- 4 Dusun Sungai Nangka
- b. Dusun Belimbing
- C. Dusun Simpotir
10. Desa Nyangau berasal dari sebagian Desa Nanga Nuak terdiri dari
- 2 Dusun Nyangau
- b Dusun Sempotir
11. Desa Jabai berasal dari sebagian Desa Penyuguk terdiri dari :
2. Dusun Jabai
- b. Dusun Baras
Pasal 4
- Desa Popai mempunyai batas wilayah:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lengkong Nyadom
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Nanga Nuak
- C Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ella Hulu
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Kalan
2. Desa Kahiya mempunyai batas wilayah
- Scbelah 'Timur berbatasan dengan Dcsa Sungai Bakah
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalimantan Tengah
- c Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Perembang Nyuruh
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bemban Permai
- 3 Desa Bemban Permai mempunyai batas wilayah
- 1 Sebelah Timur bcrbatasan dengan Desa Kcmpangai
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bina Jaya
- C. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Kalan
- d, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Pinang
- 4 Desa Perembang Nyuruh mempunyai batas wilayah
- Scbelah Timur bcrbatasan dengan Kecamatan Mcnukung
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Kempangai
- C, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Nyuruh
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nuak Nanga
- 5 Desa Sungai Labuk mempunyai batas wilayah
4. Scbclah Timur bcrbatasan dengan Kecamatan Menukung
- b Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kerangan Kora
- C. Scbelah Selatan bcrbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Nanga Kempangai
- 6 Desa Mentoba mempunyai batas wilayah Nanga
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sepati Kccamatan Kayan Hulu
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin
- C. Sebelah Sclatan berbatasan dengan Desa Merpak
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Tonggoi Kecamatan Kaya Hulu
7. Desa
7. Desa Natai Compa mempunyai batas wilayah
2. Sebelah Timur bcrbatasan dengan Desa Nanga Nuak
3. b Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lengkong Nyadom
4. Sebelah Sclatan bcrbatasan dengan Desa Engkurai
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Mentoba
6. 8 Desa Pelempai Jaya mempunyai batas wilayah
7. 4 Sebelah Timur bcrbalasan dcngan Dcsa Nanga Ella
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Nusa Pandau
- C. Sebelah Selatan berbatasan dcngan [csa Ella Nanga
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalan dan Desa Nyuruh Nanga Nanga
11. 9 Desa Domet Permai mempunyai batas wilayah
12. a Scbclah Timur berbalasan dengan Desa Nanga Nuak
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Remayan Desa Ella Hilir
14. Scbclah Sclatan berbalasan dengan Dusun 'Tanjung Tapang
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Nyuruh
10. Desa Nyangau mempunyai batas wilayah
17. Sebelah Timur bcrbatasan dengan Desa Nanga Siyai
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Kalan
19. Scbclah Sclalan berbatasan dengan Desa Nanga Nyuruk dan Dusun Belaban Nyuruk
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nuak dan Dusun Domit Nanga
11. Desa Jabai mempunyai batas wilayah
22. 4 Sebelah Timur bcrbatasan dcngan Propinsi Kalimantan Tengah
23. b Sebelah Barat berbatasan dengan berbatasan dengan Kecamatan Nanga Pinoh
24. Sebelah Selatan bcrbatasan dcngan Desa Penyuguk
- d. Sebelah Utara berbatsan dengan Desa Kerangan Kora
Pasal 5
Penentuan balas wilayah desa hasil pemckaran dcngan desa induk secara di lapangan; sebagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan oleh Camat. pasti pada
Pasal 6
- (1) Dengan terbentuknya desa-desa pemckaran scbagaimana tersebut dalam 2, wilayah desa-desa induk dikurangi dengan wilayah desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 . pasal
- (2) Desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam 2, Camat menunjuk salah seorang perangkat desa menjadi Penjabat Kepala Desa atas usulan Kepala Desa Induk. pasal
Penjabat
- () Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan mcmpcrsiapkan lama 6 (cnam) bulan sejak diangkat .
Pasal 7
- Dengan terbentuknya dcsa-dcsa hasil pemekaran scbagaimana dimaksud 2, masing-masing desa menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pasal
- Penetapan Rencana Tata Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional scrta mcmpcrhatikan Rencana Tala Ruang Wilayah Desa di sekitarnya. Ruang
Pasal 8
Dengan terbentuknya desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud 2, maka dusun yang letaknya strategis dijadikan dcsa. pada pasal pusat
KEWENANGAN DESA
BAB III - KEWENANGAN DESA
Pasal 9
Kewenangan desa-desa hasil pemekaran mencakup kewenangan; tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang discrahkan sejalan dcngan desa induk scsuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PEMBINAAN
BAB IV - PEMBINAAN
Pasal 10
- (1) Pembinaan administrasi terhadap desa hasil pemekaran oleh desa induk dilakukan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pembinaan atas dcsa-desa hasil pemckaran dilakukan olch Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
3. Kecamatan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) direkomendasikan sebagai bahan pembinaan lelih lanjut scsuai dengan peraturan pcrundang-undangan. pada
KETENTUAN PERALIIIAN
BAB V - KETENTUAN PERALIIIAN
Pasal 11
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada desa hasil pemekaran berupa:
a barang
- tarang milik kekayaan desa yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak Yang dimilikildikuasai atau dimanlaatkan dcsa induk yang berada dalam wilayah desa hasil pemekaran;
- dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan olch dcsa hasil pemekaran.
- Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat . dan disclesaikan oleh desa induk dalan waktu 1 Kepala Desa.
- 6) Dalam hal pelaksanaan penyerahan scbagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) mengalami hambatan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Melawi. pada
BAB V - KETENTUAN PERALIIIAN
Pasal 12
- (1) Desa-desa hasil pemekaran berhak mendapatkan alokasi dana atau anggaran melalui Anggaran Propinsi Kalimantan Barat untuk menunjang kegiatan pemerintahan; pembangunan, dan kemasyarakatan; scsuai dengan pcraturan perundang-undangan.
2. Penjabat Kepala Desa hasil pemekaran menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Dacrah ini sepanjang mcngatur tentang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan: pada setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lcmbaran Daerah Kabupaten Melawi Agar
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh tanggal pada 2007

Penandatangan: BUPATI MELA WI, A. SUMAN KURIK

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh tanggal 1 0 2007 pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELA WI, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 47
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 2 ? TAHUN 2007
## TENTANG
PEMBENTUKAN DESA POPAI, DESA KAHIYA, DESA BEMBAN PERMAI, DESA PEREMBANG NYURUH, DESA SUNGAI LABUK, DESA SUNGAI MENTOBA, DESA NATAI COMPA, DESA PELEMPAI, DESA DOMET PERMAI, DESA NYANGAU DAN DESA JABAI DI KECAMATAN ELLA HILIR
## 1 UMUM
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang 22 Tahun 1999 maka Pcraturan Pemerinlah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Bahwa istilah Dcsa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. pola
Bahwa Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi mclalui BPD dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kcbutuhan masyarakat.
Bahwa Pemcrintah desa merupakan unsur tcrdcpan pemerinlahan yang mcmbcrikan pclayanan kepada masyarakat, dalam kaitan itu untuk efektivitas penyelenggaraan tugus dan fungsi pcmerintahan dan terselenggaranya program dan kegialan pemberdayaan masyarakat dcsa; maka bagi desa desa yang dianggap terlalu luas jangkauannya dan memenuhi syarat untuk dimekarkan dilakukan pcmckaran dcsa.
## IL. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
sampai dengan Pasal 14 : Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DALRAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 5 3