Unknown PEMERINTAH Nomor 16 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
Menimbang
•
•
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jen is Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
5. Pera.turan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 3};
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 16 Tahun 2012);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR.
BABI K.ETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sarolangun.
7. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor .
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB ll WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 2
- (1) Pajak parkir dipungut di wilayah Daerah Tempat Parkir berlokasi dalam Kabupaten Sarolangun.
- (2) Lokasi Wilayah Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
PENDATAAN, PENDAFfARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK Bagian Kesatu Pendataan
Pasal 11
1.
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903} sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jam.bi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajaR' Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sarolangun.
7. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor .
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB ll WILAYAH PEMUNGUTAN
- (1) Pajak parkir dipungut di wilayah Daerah Tempat Parkir berlokasi dalam Kabupaten Sarolangun.
- (2) Lokasi Wilayah Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
PENDATAAN, PENDAFfARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK Bagian Kesatu Pendataan
- (1) Pendataan objek Pajak Parkir dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada pemilik/ pengelola/ penanggung jawab usaha parkir.
r
'
\_
\_
-
..L.
..
1 - 1\_
..:J:
! \_ !
...1 -
~-
-
-
-
; \_,
-
-
- . (2} Fonnulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/ pengelola/ penanggung jawab usaha parkir atau kuasanya.
•
•
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut da1am
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pendaftaran

## Pasal 4

- (1) Setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha parkir harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Pendapatan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/ pengeloJa/ penanggung jawab usaha parkir a tau kuasanya dengan melampirkan :
- a. fotokopi identitas diri;
- c. surat lruasa bermeterai culrup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang {apabila ada]; dan
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus disampaikan ke Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelo1aan Keuangan dan Aset Daerah, paling Iambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran .
- (4) Pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha parkir yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
- a. Surat Pengukuhan Wajib Pajak
- b. Kartu NPWPD
- (5) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## BABN

## TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGISIAN SPTPD, SKPDKB DAN/ATAU SKPDKBT

Bagian Kesatu Penyampaian dan Pengisian SPTPD

## Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak serta menyampaikannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau pejabat yang ditunjuk pada setiap akhir bulan .

•

..

..

•

- b. SKPDKBT jika ditemukan data barn dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah paja.k yang terutang.
- c. SKPDN jika jwnlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. tersebut,
- (4) Kenaikan 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPDKB dan SKPDKBT dengan mengacu pada Jampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam adalah penetapan besarnya pajak terhutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiJiki Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dapat dilakukan apabila:
- b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/ atau tida.k benar,
- a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usabaoya;
- c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/ at.au menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan.
6. (3} Sebelum dikenakan perhitungan paja.k secara jabat.an, petugas pemeriksa telah meJakukan prosedur peroeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. (4} Penetapan pajak secara jabat.an dapat didasa.rkan pada data omzet dengan tahapan prioritas sebagai berikut:

..

"

- (6) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut basil kas opname tersebut.
- (7) Pemeriksaan berdasarkan basil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan tindakan Uji Petik selrurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
- (8) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan ratarata jumlah pengunjung atau subjek pajak yang memperoleh pelayanan dari wajib pajak.

## BABV

## TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Pajak

## Pasal 10

- ( 1) Pajak Parkir merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assesment).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) Pajak yang terutang dibayar melalui Bank Pembangunan Daerah Propinsi Jambi cabang Sarolangun untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Sarolangun atau melalui bendahara penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu I x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 11

•

•

- (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Pajak disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan pemohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, tempat wajib pajak terdaftar untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut utang pajak, dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan luar kekuasaannya sehingga wajib pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (4) Dalam hal wajib pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali Surat Tagihan Pajak, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per-bulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/ pelunasan dengan ket.entuan bagian dari bu.Ian dihitung penuh 1 (satu) bulan.

## Pasal 12

- (1) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), harus diajukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan serta :
- a. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
- b. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal wajib pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan wajib pajak sehingga wajib pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 13

- (1) Wajib pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1), hams memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kecuali apabila Bupat.i atau pejabat yang ditunjuk menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa garansi bank, surat/ dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito .

•

•

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berilrut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati menerbitkan Surat dalam jangka waktu 7 {tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya pennohonan.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa :
- a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- c. menolak pennohonan Wajib Pajak.
- b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Bupati ata.u pejabat yang ditunjuk yang diberi kewenangan; atau
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan surat, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dan Surat Perjanjian Angsuran pembayaran Pajak atau Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak hams diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
7. (4} Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Surat Perjanjian angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Surat Persetujuan Penundaan Pemba.yaran Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
8. {5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan fonnulir dengan mengacu pada lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 15

- (1) Angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dapat diberikan untuk :
- a. Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atau utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); atau
- b. Paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, untuk permohonan angsuran atas kekurangan pembayaran utang pajak berupa pajak yang terhutang dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..

..

- b. Paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, untuk permohonan penundaan atas kekurangan utang pajak berupa pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaiman dimaksid pada Pasal 11 ayat ( 1).

## Pasal 16

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
- (3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang pajak,
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.
5. (5} Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3} tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD .

## BAB VI

## PENGURANGAN PAJAK

## Pasal 17

- ( 1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besamya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen].
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berilrut :
- a. pennohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalarn bahasa Indonesia kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD (Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa).
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan Pajak.
- c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan pengurangan Pajak.

•

•

- (5) Bentuk dan isi Keputusan Bupati atau pejabat yang clitunjuk tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini .

## BAB VII

## TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

## Bagian Kesatu

Tata Cara Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan Pajak

## Pasal 18

- (1) Bupati atau Pejabatyang clitunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat: a. membetulkan :
1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Ku.rang Bayar Tambahan.
3. Surat Ketetapan Daerah Pajak Nihil.
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
5. Surat Tagihan Pajak Daerah.
7. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
6. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Daerah.
8. Surat Keputusan Pembetulan .
9. Surat Keputusan Keberatan.
10. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi.
11. Surat Keputuan Penghapusan Sanksi Administrasi.
12. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah; atau
13. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- b. mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; dan/ atau
- c. mernbatalkan hasil pemeriksaan atau Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan yang penerbitannya tanpa penyampaian surat pemberitahuan basil pemeriksaan atau tanpa dilalrukan pembahasan akhir basil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
- (2) Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 12, dapat berupa Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah atas Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Keputusan Pengurangan.
- (3) Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf a angka 13, dapat berupa Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.
19. 14} Pembetulan sebaeaimana dimaksud oada avat (l} dilakukan dalam

•

Ruang lingkup pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1) huruf a meliputi :

- a. kesalahan tulis antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak dan tanggal jatuh tempo.
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjum1ahan dan/ atau pengurangan dan/ atau perkalian dan/ atau pembagian suatu bilangan, termasuk kekeliruan perhitungan karena adanya penerbitan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, dan surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan untuk tahun sebelumnya; atau
- c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase norma penghitungan penghasilan neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan penghasilan tidak kena pajak, kekeliruan penghitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.

## Pasal 20

Pennohonan pembetulan diajukan oleh Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) jenis surat ketetapan pajak yang terkait dengan bidang perpajakan sebagaimana diroaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1) huruf a.
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya; dan
- c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, permohonan tersebut hams dilampiri dengan Surat Kuasa.

## Pasal 21

- (1) Pennohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I}, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 22

- (1) Pengajuan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditujukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang menerbitkan surat ketetapan pajak yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam
- (3) Bukti. pengmman surat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b atau tanda bukti. penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti penerimaan permohonan pembetulan.

## Pasal 23

Tanggal bukti penerimaan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), yaitu :

- a. tanggal terima yang tercantum pada bukti penerimaan surat, dalam hal pennohonan pembetulan disampaikan secara langsung; atau
- b. tanggal stempel pos yang tercantum pada bu.kti pengiriman surat, dalam h.al pennohonan pembetulan disampaikan melalui pos.

## Pasal 24

- (I) Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima permohonan pembetulan melakukan penelitian terhadap Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang menurut Wajib Pajak terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengk:etan antara fislrus dan wajib Pajak.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memanggil Wajib Pajak untuk rnemberikan penjelasan atau keterangan tambahan yang diperlukan.
- (3) Dal.am hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa untuk memberi.kan penjelasan atau keterangan tambahan, orang yang ditunjuk sebagai kuasa Wajib Pajak hams menunjukkan Surat Kuasa.

## Pasal 25

Bupati atau pejabat yang ditunjuk hams memberikan keputusan pembetulan paling lama dalam jangka waktu 6 {enam) bulan sejak tanggal bukti penerimaan permohonan pembetulan.

## Pasal 26

Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan setelah melakukan penelitian.

## Pasal 27

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah pajak yang t.erutang dan/atau mernperbaiki kesa1ahan dan kekeliruan lainnya, atau meno1ak permohonan Wajib Pajak.

## Pasal 28

Bentuk fonnulir Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan secarajabatan mengacu pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 29

•

•

Surat pennohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar harus memenubi persyaratan sebagai berikut :

- a diajukan untuk suatu Surat Ketetapan Pajak.
- b. mengemukakan jumlah pajak menurut penghitungan wajib pajak seharusnyaterutang;dan
- c. dilampiri dengan surat kuasa dalam hal surat pennohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.

## Pasal 31

- (1) Surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan hasil pemeriksaan yang dapat dikurangkan at.au dibatalkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak meliputi:
- a. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak. yang tidak benar.
- b. Pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar; at.au
- c. Pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (2) Permohonan 'unruk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana diroaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal:
- a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan.
- b. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; atau
- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan.

## Pasal 32

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat t.agihan pajak atau surat ketetapan pajak, termaksud surat ketetapan pajak dari basil pemeriksaan yang dilaksanakan t.anpa:
1. penyampaian surat \_pemberitahuan basil pemeriksaan; atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- b. secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- c. mencantnmkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang menduk:ung permohonannya.
- d. disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- e. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan Wajib Pajak, surat permohonan harue dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2), dianggap telah dilaksanakan apabila

•

•

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud da1am Pasal 31 ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) te]ah lewat waktu, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

## Pasal 34

- (1} Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dapat berupa mengabnlkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 35

- (1) Surat permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar, disampaikan langsung oleh Wajib Pajak a tau melalui pos kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dimana Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar adalah:
- b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat pembatalan ata.u pengurangan ketet.apan pajak yang tidak benar disampaikan melalui pos tercat.at.
- a. tanggal terima surat wajib pajak:, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak pada petugas atau petugas yang ditunjuk; a tau

## Pasal 36

- (1) Dalam proses penyelesaian permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar, Wajib Pajak wajib memberikan penjelasan dan/atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen atau bukti, dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permint.aan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang menyelesaikan

•

..

- (3) Setelah 5 (lima) hari kerja sejak batas waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), Wajib Pajak belum memberikan penjelasan dan at.au pernbuktian, Wajib Pajak dapat diminta kembali untuk memberikan penjelasan dan pembuktian yang kedua tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen atau bukti, dan buku-buku pendukung.
- (4) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan penjelasan dan at.au pembuktian sebagaimana climaksud pada ayat (3), Wajib Pajak wajib memberikan penjelasan dan/atau pembuktian.
- (5) Dalam hal masih diperlukan, Wajib Pajak dapat diminta memberikan penjelasan dan atau pembuktian tambahan, yang wajib ditanggapi oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, sejak tanggal surat permintaan penjelasan dan/atau pembuktian tambahan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan penjelasan dan at.au pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen atau bukti, dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan maka permohonan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar akan diproses berdasar.kan data yang ada.

## Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat clipanggil untuk melakukan pembahasan sengketa perpajakan daerah dan wajib menandatangani Berita Acara Pembahasan Sengketa perpajakan daerah.
2. {2) Berdasarkan hasil pembahasan sengketa perpajakan, kepada Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.
- (3) Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasi1 Penelitian Pembatalan at.au Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak dan/ atau dapat menghadiri undangan pembahasan akhir pada waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.
- (4) Hasil pembahasan akhir akan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar dapat disampaikan langsung kepada Wajib Pajak pada pembahasan akhir atau dikirimkan sebagai lampiran Surat Keputusan Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menghadiri undangan pembahasan akhir, Daftar Hasil Akhir Penelitian Pembatalan atau Pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar akan dikirimkan sebagai lampiran Surat Keputusan Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak uQnrt '1',~olr 'APn~:u·

•

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali atas keputusan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan, kecuali karena keadaan diluar kekuasaan (force majeur) Wajib Pajak, yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut.

## Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi

## Pasal 39

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat menghapuskan atau mengurangkan sanksi administrasi.

## Pasal 40

- {l} Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang dikenakan karena kek.hilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi sanksi administrasi yang tercantum dalam:
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau
- a. Surat Tagihan Pajak Daerah.
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- (3} Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hanya dapat dilakukan dalam hal surat ketetapan pajak terse but:
- a. tidak diajukan keberatan.
- b. diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak; atau
- c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan.

## Pasal 41

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1}, harus memenuhi persyaratan sebagai berilrut :
- b. Pennohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya.
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
4. ,... O.or""'""h"non l-.or1,c, rlic,-.:.rnnailran lrPn-.:.rla R,,nat-i o~-.:.n n,:,ioh-.:.t-

•

•

- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan.

## Pasal 42

- [I] Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara jabatan mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sebagai akibat dari.
- a. cliterbitkannya Surat Ketet.apan Pajak Daerah; dan
- b. penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurangan dan Penghapusan sanksi adm.inistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar berkurang atau dibatalkan.

## Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak yang tidak benar termasuk surat ketetapan pajak. dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tan.pa penyampaian surat pemberitahuan basil pemeriksaan atau pembahasan akhir basil pemeriksaan, diatur dengan Keputusan Pejabat yang ditunjuk .

## BAB Vlll

## TATA CARA PENGEMBALlAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

## Pasal 44

- ( 1) Kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan pengembalian dalam hal terdapat:
- a. Setelah melalrukan pemeriksaan, menerbitkan SKPDLB apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada pajak atau yang terutang.
- b. Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan SKPDLB apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria
- c. Setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayar pajak., harus menerbitkan surat ketetapan pajak daerah paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan ketentuan pengembalian tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tinda.k pidana di bidang perpajakan daerah.

•

3. Laporan keuangan diauclit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
4. Tidak pemah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- e. Setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 1 (satu) tahun sejak permohonan diterima secara lengkap.
- f. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- h. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- g. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan.
1. Pajak yang lebih dibayar kar