PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG  SERANG Nomor 8 Tahun 2013 tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (berlaku 18 Oktober 2013)
Pembukaan
Mengingat:
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
Nomor : 08 Tahun 2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERANG,
Menimbang : a.
bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah agar berjalan efektif, efisien, akuntable, tepat sasaran, sehingga terdapat keterpaduan perencanaan pembangunan antara pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, perlu mengatur tahapan, tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan desa serta pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang...
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
17.Peraturan.....
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 832);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 001);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Banten.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Daerah adalah Kabupaten Serang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Serang.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Serang.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Serang yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
12.Satuan...
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Serang.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Serang.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah dan desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Peraturan Daerah ini bertujuan :
- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
METODA PENDEKATAN
BAB III - METODA PENDEKATAN
Pasal 4
- (1) Perencanaan pembangunan daerah dan desa menggunakan metoda pendekatan :
- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah atas.
- (2) Metode pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Metode pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (4) Metode pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil :
- a. penjabaran visi misi dan program Bupati meliputi tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
- b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan Nasional dan pembangunan daerah; dan
- c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
- (5) Metode pendekatan atas bawah dan bawah atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai jenjang pemerintahan.
BAB III - METODA PENDEKATAN
Pasal 5
Selain metode pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perencanaan pembangunan daerah dan desa dilakukan melalui penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan.
BAB III - METODA PENDEKATAN
Pasal 6
- (1) Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun ## BAB IV
BAB III - METODA PENDEKATAN
Pasal 7
Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi :
- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan
BAB III - METODA PENDEKATAN
Pasal 8
Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara :
- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berwawasan lingkungan.
RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 9
- (1) Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan :
- a. tata cara penyusunan;
- b. pengendalian; dan
- c. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah; dan
- b. perencanaan pembangunan desa yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam bentuk :
- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. Renja SKPD.
- (4) Perencanaan pembangunan desa yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah sebagaimana dimasud pada ayat (2) huruf b, harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk :
- a. RPJM-Desa; dan
- b. RKP-Desa.
DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VI - DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 10
- (1) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilakukan oleh BAPPEDA secara periodik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Data...
- (2) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah
- c. Bupati, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. potensi sumber daya daerah;
- f. produk hukum daerah;
- g. kependudukan;
- h. informasi dasar kewilayahan; dan
- i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA secara optimal membangun dan memutakhirkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sub-sistem dari sistem informasi daerah yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikompilasi secara terstruktur BAB VII RPJPD
Bagian Kesatu
Penyusunan RPJPD
BAB VI - DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 11
- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAPPEDA dengan tahapan sebagai berikut :
- a. persiapan penyusunan RPJPD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
- c. pelaksanaan musrenbang RPJPD;
- d. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
- e. penetapan RPJPD.
Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RPJPD
BAB VI - DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 12
Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD
BAB VI - DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 13
- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJPD.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi;
- b. berpedoman pada RTRW Kabupaten Serang; dan
- c.
BAB VI - DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 14
Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW Kabupaten Serang dan RTRW Kabupaten/Kota perbatasan;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- e. penelaahan RPJPN, RPJPD provinsi dan RPJPD Kabupaten/Kota perbatasan;
- f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah;
- g. perumusan visi dan misi daerah;
- h. perumusan arah kebijakan;
- i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- j. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota perbatasan.
BAB VI - DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 15
Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, paling sedikit dengan sistematika sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
analisis.....
- c. analisis isu-isu srategis;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- e. arah kebijakan pembangunan daerah; dan
- f. kaidah pelaksanaan.
BAB VI - DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 16
- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dalam penyusunannya dikoordinasikan oleh kepala BAPPEDA kepada para Kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Kepala BAPPEDA kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan selanjutnya dibahas dalam musrenbang RPJPD.
Paragraf 3
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD
BAB VI - DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 17
- (1) Pelaksanaan musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (2) Penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penajaman visi dan misi daerah;
- b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
- c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
- d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
- e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) Pelaksanaan musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (4) Dalam hal pelaksanaan musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengundang Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat, pemerintah provinsi atau dari unsur lain terkait untuk menjadi narasumber.
BAB VI - DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 18
Hasil musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh unsur pemerintah daerah, instansi vertikal dan keterwakilan unsur masyarakat yang hadir dalam musrenbang RPJPD.
Paragraf 4
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD
BAB VI - DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 19
Perumusan rancangan akhir RPJPD disusun
BAB VI - DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 20
- (1) Perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikonsultasikan oleh Bupati kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur dan dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati diterima Gubernur.
- (3) Surat permohonan konsultasi kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran sebagai berikut :
- a. rancangan akhir RPJPD;
- b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
- c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

## Pasal 21

Konsultasi kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk memperoleh saran pertimbangan meliputi landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RPJPD dan RTRW Provinsi, serta RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota perbatasan.

## Pasal 22

Hasil konsultasi kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berupa saran penyempurnaan rancangan akhir RPJPD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

## Pasal 23

Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Paragraf 5

Penetapan RPJPD

## Pasal 24

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai :
- a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
- b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD.

## Pasal 25

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## Pasal 26

Mekanisme pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 27

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan klarifikasi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan saran penyempurnaan hasil konsultasi dari Gubernur telah ditindaklanjuti.

## Pasal 28

- (1) Hasil klarifikasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah telah menindaklanjuti hasil konsultasi, disampaikan kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah tentang RPJPD diterima.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Peraturan Daerah tentang RPJPD dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 29

Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang tidak menindaklanjuti hasil konsultasi atau tidak dikonsultasikan, dibatalkan oleh Presiden berdasarkan usulan Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 30

Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.

BAB VIII RPJMD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, memuat :

- a. visi, misi, dan program Bupati;
- b. arah kebijakan keuangan daerah;
- c. strategi pembangunan daerah;
- d. kebijakan umum;
- e. program SKPD;
- f. program lintas SKPD;
- g. program kewilayahan;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.


## Bagian Kedua

## Penyusunan RPJMD

## Pasal 32

- (1) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan oleh BAPPEDA.
- (2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
- a. persiapan penyusunan RPJMD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- c. penyusunan rancangan RPJMD;
- d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
- e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- f. penetapan RPJMD.

## Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RPJMD

## Pasal 33

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJMD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

## Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

## Pasal 34

Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJMD.

## Pasal 35

Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan ketentuan :

- a. memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Serang; dan
- c. memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota perbatasan.

## Pasal 36

Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi :

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW Kabupaten Serang dan RTRW Kabupaten/Kota perbatasan;

c.analisis....

- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- f. penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota perbatasan;
- g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah;
- h. penelaahan RPJPD;
- i. perumusan penjelasan visi dan misi;
- j. perumusan tujuan dan sasaran;
- k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- n. penetapan indikator kinerja daerah;
- o. pembahasan dengan SKPD;
- p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
- q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
- r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

## Pasal 37

Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, paling sedikit dengan sistematika sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu srategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan; dan
- i. penetapan indikator kinerja daerah.

## Pasal 38

- (1) Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA kepada para Kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

## Pasal 39

- (1) Bupati mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

(3)Pembahasan...

- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Bupati.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan ketua DPRD.

## Pasal 40

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menjadi pedoman SKPD dalam menyusun rancangan renstra SKPD.
- (2) Rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.

## Paragraf 3

## Penyusunan Rancangan RPJMD

## Pasal 41

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada para Kepala SKPD.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Bupati dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan renstra SKPD.
- (3) Rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disusun disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala BAPPEDA paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan awal RPJMD oleh Kepala SKPD.
- (4) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD dalam rangka :
- a. memecahkan isu-isu srategis sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD;
- b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
- c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
- d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
- e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan.
- (5) Rancangan renstra SKPD yang telah diverifikasi oleh BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

## Pasal 42

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5), disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu srategis;

e.visi....

- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
- i. penetapan indikator kinerja daerah.
- (2) BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RPJMD.

## Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

## Pasal 43

- (1) Pelaksanaan musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
- b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati;
- d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
- e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
- f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
- g. sinergi dengan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota perbatasan.
- (3) Pelaksanaan musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (4) Dalam hal pelaksanaan musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengundang Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat, pemerintah provinsi atau dari unsur lain terkait untuk menjadi narasumber.

## Pasal 44

Hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

## Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 45

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf e berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD.

(2)Perumusan.....

- (2) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala SKPD.
- (3) Pembahasan oleh seluruh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah Bupati terpilih dilantik.

## Pasal 46

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Gubernur.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut :
- a. rancangan akhir RPJMD;
- b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
- c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

## Pasal 47

Konsultasi rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJMD, serta keselarasan dengan RPJPD, RTRW Kabupaten Serang, RTRW provinsi, RPJMN, RPJMD provinsi, RTRW provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota perbatasan

## Pasal 48

Hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berupa saran penyempurnaan rancangan RPJMD dari Gubernur paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

## Pasal 49

- (1) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan memperoleh persetujuan penetapan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) bulan setelah Bupati dilantik.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur disertai :
- a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
- b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD


## Paragraf 6 Penetapan RPJMD

Pasal 50

- (1) Penetapan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf f, paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.
- (2) Mekanisme pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 51

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan saran penyempurnaan hasil konsultasi dari Gubernur telah ditindaklanjuti.

## Pasal 52

- (1) Hasil klarifikasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah tentang RPJMD diterima.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah tentang RPJMD dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 53

Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang tidak menindaklanjuti hasil konsultasi atau tidak dikonsultasikan, dibatalkan oleh Presiden berdasarkan usulan Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 54

Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB IX RENSTRA SKPD Bagian Kesatu Umum Pasal 55

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, memuat:
- a. visi;
- b. misi;
- c. tujuan;

d.sasaran.....

- d. sasaran;
- e. strategi;
- f. kebijakan;
- g. program; dan
- h. kegiatan.
- (2) Penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

## Pasal 56

- (1) Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf g, dapat berupa program SKPD, program lintas SKPD, atau program kewilayahan.
- (3) Pencapaian sasaran program SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan SKPD.

## Bagian Kedua

## Penyusunan RENSTRA SKPD

## Pasal 57

- (1) SKPD menyusun Renstra SKPD.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut :
- a. persiapan penyusunan Renstra SKPD;
- b. penyusunan rancangan Renstra SKPD;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
- d. penetapan Renstra SKPD.

## Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renstra SKPD

## Pasal 58

Persiapan Penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD;
- b. orientasi mengenai Renstra SKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.


## Paragraf 2

## Penyusunan Rancangan RENSTRA SKPD

## Pasal 59

Penyusunan rancangan Renstra SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, melalui tahapan :

- a. perumusan rancangan Renstra SKPD; dan
- b. penyajian rancangan Renstra SKPD.

## Pasal 60

- (1) Perumusan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi :
- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran pelayanan SKPD;
- c. review renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi;
- d. penelaahan RTRW Kabupaten Serang;
- e. analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
- f. perumusan isu-isu strategis;
- g. perumusan visi dan misi SKPD;
- h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD;
- i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD;
- j. mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;
- k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
- l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
- m. perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
- n. pelaksanaan forum SKPD.
- (2) Perumusan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

## Pasal 61

Penyajian rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;
- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;


- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

## Pasal 62

- (1) Penyusunan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berpedoman pada surat edaran Bupati.
- (2) Penyusunan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam Forum SKPD.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.

## Pasal 63

- (1) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), kepada kepala BAPPEDA, paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk dilakukan verifikasi setelah Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) diterima.
- (2) Dengan berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), BAPPEDA melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan renstra SKPD, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (3) Dalam haL verifikasi yang dilakukan BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, maka hasil penyempurnaan rancangan renstra SKPD disampaikan kembali oleh Kepala SKPD kepada kepala BAPPEDA paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

## Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

## Pasal 64

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) huruf c, merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyempurnaan rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Paragraf 4

Penetapan Renstra SKPD

## Pasal 65

- (1) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala BAPPEDA untuk dihimpun, diteliti dan dilakukan verifikasi akhir untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.



- (2) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra SKPD paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.
- (5) Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Bupati.

BAB X

RKPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, memuat :
- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. program prioritas pembangunan daerah; dan
- c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua

Penyusunan RKPD

Pasal 67

- (1) Penyusunan RKPD dilaksanakan oleh Bappeda.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan sebagai berikut :
- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 68

Persiapan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, meliputi :

a.penyusunan....

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- e. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

## Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

## Pasal 69

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, disusun dengan mengacu pada :
- a. RPJMD;
- b. RPJMD provinsi; dan
- c. RPJMN.
- (2) Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RKPD.

## Pasal 70

Perumusan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, mencakup :

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun lalu;
- e. penelaahan hasil reses DPRD;
- f. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- g. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- h. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- i. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- j. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- k. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- l. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- m. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

## Pasal 71

- (1) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- b. pendahuluan;
- c. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- d. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- e. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- f. rencana program prioritas daerah.

(2)Penyajian...

- (2) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA kepada para Kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD.
- (3) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD, pelaksanaan forum gabungan SKPD dan musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja SKPD kepada Kepala BAPPEDA untuk dilakukan verifikasi.

## Paragraf 3

## Penyusunan Rancangan RKPD

## Pasal 72

- (1) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD.
- (2) Verifikasi Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD dengan berpedoman pada Surat Edaran Bupati
- (3) Dalam hal verifikasi Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, maka hasil penyempurnaan rancangan Renja SKPD disampaikan kembali kepada kepala BAPPEDA paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.
- (3) Program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk RKA SKPD 2.2.1 dengan menggunakan aplikasi SIMDA.
- (4) Penentuan program dan kegiatan prioritas masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BAPPEDA dengan mepertimbangkan :
- a. prioritas pembangunan RPJMD;
- b. renstra SKPD;
- c. aspirasi masyarakat dalam musrenbang RKPD di kecamatan; dan
- d. hasil reses DPRD.

## Pasal 73

- (1) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) BAPPEDA mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan yang dibahas dalam musrenbang RKPD.
- (3) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.


## Paragraf 4

## Pelaksanaan Musrenbang RKPD

## Pasal 74

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d, terdiri dari :
- a. Musrenbang RKPD; dan
- b. Musrenbang RKPD di kecamatan.
- (2) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan provinsi;
- b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD di kecamatan dan / atau sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan;
- c. Usulan program dan kegiatan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disampaikan DPRD kepada pemerintah daerah;
- d. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
- e. Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
- f. Sinergi dengan rancangan awal RKP dan rancangan awal RKPD provinsi.
- (4) Dalam hal pelaksanaan musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD provinsi dan pejabat SKPD atau dari unsur lain terkait untuk menjadi narasumber.
- (5) Hasil musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (6) Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam musrenbang RKPD provinsi.
- (7) Pelaksanaan musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama akhir bulan Maret.

## Pasal 75

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- b. kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
5. c.pengelompokan.....

- c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

## Pasal 76

- (1) Pelaksanaan musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dilaksanakan oleh Camat setelah berkoordinasi dengan Kepala BAPPEDA paling lama minggu ke dua pada bulan Februari.
- (2) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan menggabungkan penyelenggaraan beberapa musrenbang RKPD di kecamatan pada kecamatan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan dan dita