Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 157 Tahun 1999 tentang PEMBERIAN AMNESTI (berlaku 10 Desember 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;
- b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan dengan surat Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, dipandang perlu untuk memberikan amnesti kepada beberapa terpidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERTAMA
:
Memberikan amnesti kepada:
1. MARSUDI;
2. ABU BAKAR bin M. ARIFIN;
3. ISHAK bin MUHAMMAD DAUD;
4. M. DAUD bin ABUBAKAR;
5. MUH. SUDIYATNO;
6. MOCHAMMADACHWAN;
7. ABDUL QODIR BARAJA;
8. JHONI bin YASIN;
9. HABI MANAF;
10. NARIM RAMSAH;
11. MUSTAPA bin ROZALI;
12. MUNZIR bin TGR. RAMLI;
13. HUSNI RANTO bin FATHUL;
14. YAN ALFIAN als. BUNG YAN;
15. IDIN bin NI AMIN.
13. KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kelima belas terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.
14. KETIGA :
15. Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung.
KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ## ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 1999 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. ALIRAHMAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1993 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 1992 (berlaku 8 Maret 1993)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka usaha meningkatkan dayaguna dan hasilguna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengubah gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 1992.
Pasal 5
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 1992.
Pasal I
Mengubah skala dan daftar gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 1993.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1993 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

## MOERDIONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 154 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1988 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (berlaku 7 Desember 1999)
Pembukaan
Menimbang
: Badan Pernahanan Nasional;
bahwa untuk lebih meningkatkan hasil pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara di bidang pertanahan agar dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 tentang
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1988 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Pasal 1
"Pasal 1
- (1) Badan Pertanahan Nasional dalam Keputusan Presiden ini selanjutnya disebut Badan Pertanahan adalah Lembaga Pemerintah Non-departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Badan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala, yang dijabat oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala."
Pasal II
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Pertanahan segera mengambil langkah-langkah penyesuaian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah.
Pasal III
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 71 Tahun 2000 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN (berlaku 29 Mei 2000)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 15 Oktober 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Kerjasama Kebudayaan, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah
- Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname mengenai Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETU-JUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname mengenai Kerjasama Kebudayaan, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 15 Oktober 1997, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2000

Penandatangan: Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BONDAN GUNAWAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 2003 tentang PENUGASAN (berlaku 17 April 2003)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan Presiden ke luar negeri mulai tanggal 17 April 2003 sampai dengan 29 April 2003, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas seharihari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan ke luar negeri yang akan berlangsung mulai tanggal 17 April 2003 sampai dengan tanggal 29 April 2003 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 2006 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN, KOTA PAREPARE, KOTA PEKANBARU, KOTA DENPASAR, KOTA BATAM, KABUPATEN ACEH UTARA DAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (berlaku 12 Desember 2006)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
Menetapkan :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN, KOTA PAREPARE, KOTA PEKANBARU, KOTA DENPASAR, KOTA BATAM, KABUPATEN ACEH UTARA DAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.
Pasal 1
Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Pemerintah Kota Pekalongan, Kota Parepare, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Batam, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Serdang Bedagai.
Pasal 2
Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.
Pasal 3
Biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Unknown PEMERINTAH Nomor 69 Tahun 2010 tentang PENETAPAN TINGKAT CAP AlAN KINERJA UNTUK MENDAPATKAN PEMBA Y ARAN INSENTIF PEMUNGUT AN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHPADA PEMERINTAH KABUPATENTABALONG (berlaku Unknown)
PENJELASAN
Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu penetapan mengenai tingkat capaian kinerja tertentu
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 138 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 1998 (berlaku 9 September 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan kerjasama ASEAN dan telah berubahnya sifat tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Sekretariat Nasional ASEAN, di lingkungan Departemen Luar Negeri, dipandang perlu untuk menyempurnakan kembali Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998.
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 1998.
Pasal I
Pasal 19
"Pasal 19
Departemen Luar Negeri terdiri dari:
1. Menteri Luar Negeri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Politik;
5. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
6. Direktorat Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan Luar Negeri;
7. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
8. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN;
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri;
10. Pusat."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 2007 tentang TIM NASIONAL UNTUK EVALUASI KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI (berlaku 11 Januari 2007)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa terjadinya banyak kecelakaan transportasi di tanah air dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini, telah menimbulkan keresahan dan kecemasan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi guna melakukan penyelidikan dan penelitian serta evaluasi secara menyeluruh atas keselamatan dan keamanan transportasi, termasuk terhadap regulasi, standar dan prosedur keselamatan transportasi, guna perbaikan dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan transportasi;
Pasal 4
Membentuk Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi, yang selanjutnya dalam Keputusan
PERTAMA : Presiden ini disebut Tim.
KEDUA : ________________
KEDUA : Tim berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
KETIGA
:
KEEMPAT :
Tim bertugas melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan evaluasi terhadap keselamatan dan keamanan transportasi, termasuk melakukan penelitian terhadap regulasi, standar dan prosedur keselamatan transportasi yang berlaku dan penerapannya, serta saran perbaikan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan transportasi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melakukan hal-hal yang dianggap perlu bagi diperolehnya hasil penyelidikan yang obyektif dan konklusif.
Anggota :
1. Prof. Oetarjo Diran;
2. Ir. Yusman SD;
3. Prof. Priyatna Abdurasyid;
4. Tengku Burhanuddin.
KEENAM : ________________
KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya:
- a. Tim memperoleh segala bantuan yang diperlukan dari instansi Pemerintah terkait serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu;
- b. Tim dapat bekerja sama dengan organisasi profesi dan/atau praktisi yang berkaitan dengan penelitian kecelakaan transportasi.
KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Tim pada
dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara Departemen Perhubungan.
KESEPULUH : ________________
KESEPULUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands
Unknown Unknown Nomor 52 Tahun 2015 tentang PJtRUBAHAN ATAS PERAWRAN BUPATI TUB.Ali lrfOMOR 15 TAHON :2014 TBNTANG KEBIJAKAN AKUl'fr ANSI PEMERINT AR KASUPA TEN TUB.Allf DENG.AN RAHMAT TUHAlf YANG MAHA BSA BUPATI TU.BAN~ - M&lt;m:imbang ~ a. bshwa dalarn rangka efclct.ifitas p,elaksanaan Peuerapan Kebijakan Akun tanai Pemeri.n tah Ka bu-paten Tu ban seb.e.gahna.n.0, tel ah ditetapkan dalam Peraturnn Bupati Tu ban Nomor 15 Tuhu n 2014 ten tang Kebijak.a.n Akunta..nsi Pemerintah Kabupaten Tu ban, maka u ntuk kelancaran pelaksanaannya perlu d.i:sesuaika.n: - b, bahwa berdas~uka.n. pe:rtimbangan se hagaimana dimaksud huruf a 1 maka perlu me-netapkan Pera.turan Bupati Tu ban tentang Pe-ruba.han Atas Pe:ratu-ran BupaU Tuba..n Nomor 15 1'ahun 2014 tcntang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Katmpaten Toban. (berlaku Unknown)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Daerah foi denga.n penempa:tannya dalam Lemba:ran Daerah Ka bupa.t:en Tu ban. Ditetapkandi Toban pnd a tanggal 2 rl.-pE!tJlbel1 201 5 41111'

Penetapan: Diundangkan di 1\1ban pada Tanggal .2 lfop-e;:;.1be~ 2e1S SEKR.lt1'ARIS DAERA.Ht BtiDA DERITA DAERAH KABUPATEN TU:8ANTAHUN 2015 SERI B N0MOR !,6
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 55 Tahun 2004 tentang PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN (berlaku 1 Juli 2004)
Pembukaan
bahwa Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 100 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Nomor 638 Tahun 2003 telah menetapkan
Pasal 3
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahap Pertama Tahun 2004 sebagai hari yang diliburkan dengan Keputusan Presiden;
Pasal 4
2. Undang-undang ...
Menetapkan :
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHAP PERTAMA TAHUN 2004 SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN.
PERTAMA
:
Hari Senin, tanggal 5 Juli 2004 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai hari dan tanggal pemungutan suara bagi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahap Pertama, ataupun hari dan tanggal lain yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum bagi pemilihan lanjutan dan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, dinyatakan sebagai hari yang diliburkan.
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar ...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2004

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd Lambock V. Nahattands

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 98 Tahun 2003 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1989 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1993 (berlaku 2 Desember 2003)
Pembukaan
Menimbang : bahwa berhubung dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak ada lagi ketentuan mengenai pembentukan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1993;
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1989 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1993.
Pasal 1
Mencabut Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1993.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II Edy Sudibyo
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1994 tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1983 TENTANG PENDAFTARAN, PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN, DAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1986 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN (berlaku 1 Januari 1995)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 Tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Pengajuan Keberatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan tidak sesuai lagi, sehingga dipandang perlu mencabut Peraturan Pemerintah tersebut;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) ;
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1983 TENTANG PENDAFTARAN, PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN, DAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1986 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN.
Pasal 1
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1983 tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Pengajuan Keberatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1994 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 109 Tahun 2004 tentang PENUGASAN (berlaku 17 November 2004)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden untuk menghadiri KTT APEC KE Chili mulai tanggal 18 November 2004 sampai dengan tanggal 23 November 2004, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERTAMA
- Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja untuk menghadiri KTT APEC ke Chili yang akan berlangsung mulai tanggal 18 November 2004 sampai dengan tanggal 23 November 2004 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 15 Tahun 1996 tentang PENGESAHAN AMANDEMEN AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION "INTELSAT", DENMARK - 1995 (PERJANJIAN BERKENAAN DENGAN ORGANISASI SATELIT TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL "INTELSAT", DENMARK - 1995) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sebagai hasil Sidang Assembly of the Parties INTELSAT ke-20 pada tanggal 29 Agustus -1 September 1995 di Kopenhagen, Denmark, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Amandemen Agreement relating to the International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT", (Perjanjian berkenaan dengan Organisasi Telekomunikasi Internasional "INTELSAT");
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AMANDEMEN AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION "INTELSAT", DENMARK - 1995 (PERJANJIAN BERKENAAN DENGAN ORGANISASI SATELIT TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL "INTELSAT", DENMARK 1995).
Pasal 1
Mengesahkan Amandemen Agreement relating to the International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT", Denmark -1995 (Perjanjian berkenaan dengan Organisasi Telekomunikasi Internasional "INTELSAT", Denmark -1995) sebagai hasil Sidang Assembly of the Parties INTELSAT ke-20 pada tanggal 29 Agustus -1 September 1995 di Kopenhagen, Denmark, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 1996

Penandatangan: ## MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO ## Pasal 3 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 15 Tahun 2001 tentang PENUGASAN (berlaku 23 Januari 2001)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan, perlu menugaskan Wakil Presiden untuk menandatangani surat Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar dan tanda kehormatan dalam suatu Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat Undang Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : WAKIL PRESIDEN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PRESIDEN MENGENAI PENGANUGERAHAN GELAR DAN TANDA-TANDA
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN KEHORMATAN.
Pasal 1
Menugaskan Wakil Presiden untuk menandatangani surat Keputusan Presiden yang berisi penetapan kebijakan yang telah disetujui oleh Presiden mengenai penganugerahan gelar dan tanda-tanda kehormatan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dilakukan dengan Keputusan Presiden.
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, ttd Edy Sudibyo
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2001

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 141 Tahun 2000 tentang No Description (berlaku 6 Oktober 2000)
Pembukaan
Menimbang :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141 TAHUN 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak asasi manusia, rekonsiliasi nasional, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan adanya upaya hukum yang berupa pemberian amnesti dan rehabilitasi ;
- b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam suratnya Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/1217/XII/1999 tanggal 31 Desember 1999, dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-164 tanggal 19 Juli 2000, dipandang perlu memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada mereka yang tersebut dalam surat dimaksud ;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945.
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA :
Memberikan amnesti kepada:
1. Sdr. AMIR SYAM, SH.;
2. Sdr. RIDWAN IBBAS, Bsc.;
3. Sdr. Drs. ABDULLAH HUSEN ;
4. Sdr. M. THAHER DAUD, Sm.Hk.
KEDUA :
Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap keempat terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.
KETIGA
:
Memberikan rehabilitasi terhadap para terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini.
KEEMPAT :
Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA tersebut, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipulihkan.
KELIMA
:
Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan Jaksa Agung.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 Oktober 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. DJOHAN EFFENDI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2014 tentang PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA OPEN GOVERNMENTPARTNERSHIP (berlaku 26 Maret 2014)
Pembukaan
Mengingat
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA OPEN GOVERNMENTPARTNERSHIP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa Open Government Partnership merupakan suatu kemitraan yang dibentuk pada bulan September 2011 dan bertujuan untuk mendukung kemajuan keterbukaan pemerintah sesuai dengan aspirasi dan komitmen nyata sebagairnana dicanangkan oleh setiap negara anggotanya; Menimbang
- b. bahwa Open Government Partnership mendorong negara anggotanya untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya sebagai konsekuensi alamiah dari suatu negara demokrasi;
- c. bahwa untuk meningkatkan peran serta Indonesia dalam kegiatankegiatan Open Government Partnership dimaksud, Indonesia perlu secara aktif menjadi anggota Open Government Partnership;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keanggotaan Indonesia pada Open Government Partnership dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5. Tahun 1945;
6. Negeri (Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
L
•
\
2
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasiorganisasi lnternasional;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENET APAN KEANGGOT AAN INDONESIA PADA OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP.
Pasal 1
Menetapkan keanggotaan Indonesia pada Open Government Partnership.
Pasa12
Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Open Government Partnership dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.
Pasal 3
Pendapatan dan Belanja =; Anggaran pada dibebankan 1, Pasal dalam dimaksud Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana
Pasal ...
•
3
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2014

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. ## DR. H. SUSILO BAMBANG YVDHOYONO
Unknown Unknown Nomor 110 Tahun 2004 tentang PENUGASAN (berlaku 25 November 2004)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden untuk menghadiri KTT ASEAN ke Laos mulai tanggal 28 November 2004 sampai dengan tanggal 30 November 2004, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja untuk menghadiri KTT ASEAN ke Laos yang akan berlangsung mulai tanggal 28 November 2004 sampai dengan tanggal 30 November 2004 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA: ________________
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (berlaku 6 Mei 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
a. bahwa Sidang Paripurna Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia tanggal 31 Mei 2001 di Jakarta telah menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan Keputusan Presiden;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3425);
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.
Pasal 1
Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia hasil Sidang Paripurna Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia tanggal 31 Mei 2001 di Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1993 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Pasal3...
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 2007 tentang PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (berlaku 23 Mei 2007)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 berakhir masa tugasnya pada tanggal 2 Mei 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan pengakhiran tugas dan pembubaran Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta penanganan lebih lanjut masalah yang belum selesai dilaksanakan;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Mengakhiri tugas dan membubarkan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005, dengan ucapan terima kasih kepada para Penasehat dan Anggota Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pejabat lainnya atas segala sumbangan pikiran dan tenaga yang telah diberikan.
Pasal 1
Dengan berakhirnya tugas dan dibubarkannya Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka:
Pasal 2
Dengan berakhirnya tugas dan dibubarkannya Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka:
- a. tugas Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang belum terselesaikan selanjutnya dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing;
- b. aset yang selama ini secara langsung dan melekat digunakan secara fungsional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetap dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh masingmasing instansi yang bersangkutan, sedangkan aset lainnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Kejaksaan Agung
Republik Indonesia.
Pasal 3
Dengan berakhirnya tugas dan dibubarkannya Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd.

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands ## DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 1998 tentang DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN STATUS (berlaku 10 Januari 1998)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalam upaya mengatasi gejolak moneter yang terjadi di Indonesia beberapa bulan ini, dipandang perlu mengambil langkah-langkah kebijakan penghematan pengeluaran di semua bidang; b. PDF Create! 4 Trial www.nuance.com bahwa setelah diadakan pengkajian ulang secara lebih seksama, terhadap keputusan untuk melanjutkan pelaksanaan beberapa proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang sebelumnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997 telah dinyatakan dapat diteruskan, ternyata membutuhkan dana yang sangat besar dan semakin mempersulit upaya penanggulangan gejolak;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997 tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang Semula Ditangguhkan atau Dikaji Kembali;
:
39
Tahun
Mencabut Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997 tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang Semula Ditangguhkan atau Dikaji Kembali.
Mengingat : ________________ Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Keputusan Presiden Nomor tentang Penangguhan/Pengkajian kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara; Menetapkan
Pasal 4
:
KEDUA :
Proyek-proyek sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, kemudian kembali berstatus sebagai proyek yang pelaksanaannya:
- A. Dikaji kembali:
1. Proyek Jalan Tol Semarang seksi C;
2. Proyek Jalan Tol Ujung Pandang;
10. Proyek PLTP Karaha (Tahan I PLN);
12. Proyek PLTP Darajat Unit I dan II;
13. Proyek PLTGU Palembang Timur;
15. Proyek
Improvement of
Meteorological
Equipment.
3. Proyek Jalan Tol Pondok Aren-Serpong; 4. Proyek ... 4. Proyek Menara JAMSOSTEK; 5. Proyek PLTP Patuha Unit I; 6. Proyek PLTP Asahan I; 7. Proyek PLTP Tanjung Jati A; 8. Proyek PLTP Tanjung Jati C; B. Ditangguhkan: 9. Proyek Jalan Tol Aloha Waru-Tanjung Perak; 11. Proyek PLTP Sarulla; 14. Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Bandar Udara Baru Pengganti Bandar Udara Polonia; KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO and Geophysical
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 90 Tahun 2004 tentang PENGESAHAN AMENDMENTS TO ARTICLES 24 AND 25 OF THE CONSTITUTION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION (AMANDEMEN TERHADAP (berlaku 11 Oktober 2004)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Jenewa, Swiss, pada tanggal 16 Mei 1998, Pemerintah Republik Indonesia telah menerima Amendments to Articles 24 and 25 of the Constitution of the World Health Organization (Amandemen terhadap Pasal 24 dan 25 Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia), sebagai hasil Sidang ke-51 Tahun 1998 World Health Assembly ;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Amendments tersebut dengan Keputusan Presiden;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1950 tentang Persetujuan Konstitusi World Health Organization;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AMENDMENTS TO ARTICLES 24 AND 25 OF THE CONSTITUTION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION (AMANDEMEN TERHADAP PASAL 24 DAN 25 KONSTITUSI ORGANISASI KESEHATAN DUNIA).
Pasal 1
Mengesahkan Amendments to Articles 24 and 25 of the Constitution of the World Health Organization (Amandemen terhadap Pasal 24 dan 25 Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia), yang telah diterima di Jenewa, Swiss, pada tanggal 16 Mei 1998, sebagai hasil sidang ke-51 Tahun 1998 World Health Assembly yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Amendments dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 24
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Mengesahkan Amendments to Articles 24 and 25 of the Constitution of the World Health Organization (Amandemen terhadap Pasal 24 dan 25 Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia), yang telah diterima di Jenewa, Swiss, pada tanggal 16 Mei 1998, sebagai hasil sidang ke-51 Tahun 1998 World Health Assembly yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Amendments dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2004

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO