PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 29 Tahun 1959 tentang PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN - MEMBANGUN PRASARANA LINGKUNGAN DAN SOSIAL DI KOTA MANADO (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA MANADO
PERATURAN WALIKOTA MANADO NO 2014 MOR 21TAHUN
TENTANG PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN - MEMBANGUN PRASARANA LINGKUNGAN DAN SOSIAL DI KOTA MANADO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya meningkatkan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat maka Pemerintah memandang perlu adanya program Pembangunan Berbasis Lingkungan - Membangun Prasarana Lingkungan, dan Sosial (PBL MAPALUS) di Kota Manado;
- b. bahwa dalam melaksanakan Pembangunan Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana Lingkungan dan Sosial (PBL-MAPALUS) dibutuhkan Pedoman Pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Pembangunan Berbasis Lingkungan di Kota Manado -Membangun Prasarana Lingkungan dan Sosial (PBL-MAPALUS);
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
5. 2'. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
0
0
Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/ atau Penerimaan Hi bah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;
13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado;
15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Manado;
8. 14 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Lainnya;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Manado;
18. Peraturan W alikota Manado Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rincian Togas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan;
17. Peraturan Walikota Manado Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah;
19. Peraturan Walikota Manado Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan;
20. Peraturan Walikota Manado Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pembangunan Berbasis Lingkungan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN MEMBANGUN PRASARANA LINGKUNGAN DAN SOSIAL DI KOTA MANADO
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Manado;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado;
3. Walikota adalah Walikota Kota Manado;
0
0
4. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan disingkat BPM-PK adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Manado;
6. Pembangunan Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana Lingkungan, Sosial yang selanjutnya disingkat PBL-MAPALUS adalah Pembangunan Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana Lingkungan dan Sosial menjadi acuan pelaksanaan progam pembangunan infrastruktur dan sosial yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara "mapalus" di setiap lingkungan dalam wilayah kelurahan;
7. Lingkungan adalah bagian Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja dari Kepala Lingkungan;
8. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara mapalus menjalankan pembangunan;
9. Transparan dan Akuntabel adalah masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif;
10. Prioritas adalah kegiatan yang dilakukan berbasis kebutuhan nyata yang ada di setiap Lingkungan dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Kota Manado;
11. Keberlanjutan adalah setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Manado;
13. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Manado.
14. Dana Infrastruktur dan Sosial selanjutnya disingkat DIS adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada setiap lingkungan untuk membiayai sebagian kegiatan pembangunan infrastruktur dan sosial.
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
1. Tujuan umum PBL-MAPALUS adalah meningkatnya kualitas prasarana infrastruktur yang dapat mendorong upaya-upaya peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja masyarakat lingkungan setempat . melalui program pemberdayaan kemandirian masyarakat.
2. Tujuan khusus PBL-MAPALUS yaitu:
- a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan untuk pengelolaan pembangunan.
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
0
c
- c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung (terutama masyarakat miskin), melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor).
- d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.
- e. Meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia sampai di tingkat lingkungan dalam kelurahan melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan-pelatihan untuk merangsang kreatifitas, inovasi dan kemampuan mengelola sumberdaya alam, memanfaatkan teknologi secara tepat guna, mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kesejahteraan rakyat.
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3
1. Sasaran PBL-MAPALUS yaitu:
- a. Terbangunnya infrastruktur yang memadai di setiap lingkungan kelurahan dengan wajah lingkungan yang semakin indah, bersih dan asri (Green and Clean), yang mengundang semakin banyak wisatawan yang datang ke kota Manado dan betah untuk berwisata ekologis sampai ke setiap lingkungan di kelurahan.
- b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari proses Multiplier Effects dari kegiatan PBL-MAPALUS.
- c. Mendorong masyarakat untuk melakukan sinergisitas dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan.
- d. Tersedianya program lingkungan hasil kajian masyarakat sebagai wadah masyarakat untuk belajar merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan merawat kegiatan mereka.
BAB Ill - RUANG LINGKUP
Pasal 4
- l. Ruang lingkup kegiatan PBL-MAPALUS dengan menggunakan Dana Infrastruktur dan Sosial (DIS) terdiri dari kegiatan pembangunan prasarana lingkungan dan kegiatan sosial.
2. Kegiatan pembangunan prasarana lingkungan pada dasarnya terbuka untuk semua kegiatan tetapi kegiatan-kegiatan yang dilengkapi dengan panduan dan gambar pelaksanaannya meliputi:
- a. Infrastruktur sederhana drainase saluran air, jalan setapak paving stone, talud/ ternbok penahan tanah, pengecoran rabat beton tepi jalan/jalan setapak, jalan setapak bertangga beton dan railling tangga, plat duicker / gorong-gorong, sumur resapan, toilet umum dan tern pat cuci (termasuk septic tank biofill), lampu jalan tipe biasa dan sistem solar cell
0
•
- o: f"errgaailan sepeca motor pengangxut sampan, tenda rangka besi, dan kursi plastik
- c. Penghija:uan lingkung~
- d. Pemeliharaan ruang terbuka hijau di lingkungan
3. Kegiatan sosial meliputi kursus, pelatihan ketrampilan, pemberian 6easiswa, pem6erian makanan tam6afian 6ergfzf6agf Balita dan Lansia.
Pasal b
Seluruh lingkungan di· setiap Keluruhan Kota Manado ditetapkan sebagai penerima dana PBL-MAPALUS.
BAB IV - SUMBERDANA
Pasal 6
- 0 Sumber dana pelaksanaan PBL"-MAPALUS dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPM-PK Kota Manado dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan se-Kota Manado.
BABV PEDOMAN PELAKSANAAN
BAB IV - SUMBERDANA
Pasal 7
Pedoman Umum PBL-MAPALUS dan Pedoman Pelaksanaan PBL-MAPALUS sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB VI SANKS I

Pasal 8

Bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasai 9

Dengan berlakunya peraturan walikota ini maka Peraturan Walikota Nemer 46 Tahun 2011 tentang Pembangunan Berbasis Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

0

0

,.

Peraturan Walikota Manado ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

| BADAN PEMBERDAYMN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN | BADAN PEMBERDAYMN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| JABATAN | PARAF |
| WAUKOTA | MOHON DITANDATANGANI |
| WAKIL WALIKOTA | ff. I, |
| SEKRETARIS DAERAH KOTA | \ |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | /)I' I |
| ASISTEN PEREKONOMlAN DAN PEMBANGUNAN | v I(/ |
| INSPEKTUR | 'U |
| KEPALA BPK-BMD | .,l, |
| KEPALA BAPPEDA | ..., ., |
| KEPALA BPM-PK | ~ |
| KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN | - 1=- |
| SEKRJITARJSBAPPEDA | 'r1.- |
| KABID FISIK DAN PRASARANA | Jr |
| KASUBBID PERUMUSAN KEBIJAKAN | ~ |

Ditetapkan di Manado pada tanggal



WALIKOTA MANADO,



pada tanggal

M. H. F. SENDOH

Diundangkan di Manado

SEKRETARIS DARAHUOTA MANADO,

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAH,UN 2014 NOMOR