Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 2013 tentang / Judul Naskah Dinas: Peraturan Walikota Bima tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kecamatan Se-Kota Bima, Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida dan Tim Verifikasi Pupuk dan Pestisida Tingkat Kota Bima Tahun 2013. Kota Bima, 2016 | No | '.)abatan | Paraf | Tanggal | |-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------| | 1. 2. 3. 4. | (berlaku 10 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/ 12/2015 ·~ Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 60/Permentan/SR.310/ 12/2015 tentang Kewajiban KPPP Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 521.34-905 Tahun 2014 ten tang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten/Kota seNusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 serta surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 140/SR.130/M/2013, tanggal 27 Mei 2013 Hal Peningkatan Pengawasan Pupuk Bersubsidi oleh KPPP, perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kecamatan se-Kota Bima, Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida dan Tim Verifikasi Pupuk dan Pestisida Tingkat Kota Bima Tahun 2013;
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
v
;·
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 ten tang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4079);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/ 11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 37 /Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An­ Organik;
- Pertanian ten tang Pengawasan 14. Keputusan Menteri 239/Kpts/OT.210/4/2003 Formula Pupuk An­ Organik;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentan~ Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Negara Kota Bima Tahun 2008 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2013 ten tang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi DinasDinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 139);
/.
Memperhatikan
Menetapkan
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2015 Nomor 172);
17. Peraturan Walikota Bima Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 248);
Hasil Rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Bima Tahun Anggaran 2015 tanggal 4 November 2015.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATAN SE-KOTA BIMA, PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA, TIM PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA DAN TIM VERIFIKASI PUPUK DAN PESTISIDA TINGKAT KOTA BIMA TAHUN 2013.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kecamatan se-K.ota Bima, Pembentukan K.omisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Kota Bima Tahun 2013 {Berita Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 10} diubah sebagai Berikut :
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi:
Pasal 4
- ( 1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida melakukan pemantauan dan Pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi disetiap kecamatan;
- (2) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Walikota Bima sebagai Pengarah;
- b. Wakil Walikota Bima sebagai Wakil Pengarah;
- c. Sekretaris Daerah Kota Bima sebagai Ketua I;
- d. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan Kota Bima sebagai Ketua II;
- e. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima sebagai Sekretaris;
- f. Kepala Polisi Resort Kota Bima sebagai Anggota;
- h. Kepala kejaksaan Negeri Kota sebagai Anggota;
- g. Dandim 1608 Bima sebagai Anggota;
- i. Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kota Bima sebagai Anggota;
- J. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima sebagai Anggota;
- k. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Bima sebagai Anggota;
,,,.­­.
- I. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bima sebagai Anggota;
- n. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bima;
3. rn. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Bima sebagai Anggota;
- o. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Birna sebagai Anggota.
- (3) Kornisi Pengawasan Pupuk wajib rnenyampaikan laporan Pernantauan dan Pengawasan Pupuk bersubsidi kepada Wa1ikota;
- (4) Basil Pernantauan dan Pengawasan Pupuk bersubsidi dijadikan dasar bagi Walikota untuk menyampaikan laporan kepada Gubernur;
- (5) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal II
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan \ M.QURAIS H. ABIDIN -.::::'------ ~

Penandatangan: WALIKOTABIMA,;,,,,.

Penetapan: Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal ~:r ~nuar-i 2016 2016

Penetapan: Diundangkan di Kota Bima pada tanggal 9­?­ 'Jr)rwor­·1

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA, BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR.?:~'3