PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor TAHUN Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Direncanakan oleh:
Kabid Pemerintahan Desa
Muhammad Oma, S. Sos
NIP 19720404 200701 1 031
Mengingat
:
Disetujui oleh:
Kepala BPMPDPKB
Drs. Waliman
NIP 19581110 198201 1 013
Diteliti oleh:
Plt. Kepala Bagian Hukum
Molyadi, SH
NIP 19750709 200701 1 019
Disempurnakan oleh:
Asisten Pemerintahan dan
Pembangunan
H. Syarif Muzahar, S. IP
NIP 19600407 198508 1 003
Disempurnakan Kembali oleh:
Sekretaris Daerah
H. Hendri Siswanto, S.Sos
NIP 19580109 198303 1 008
Disahkan oleh:
Bupati kayong Utara
H. HILDI HAMID
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan :
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
6. Desa adalah Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang terdiri dari Kepala Desa dibantu perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kayong Utara.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Kayong Utara.
9. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah ## BAB II PRINSIP PENGALOKASIAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Prinsip pengalokasian ADD adalah:
- a. berkeadilan;
- b. pemerataan;dan
- c. proporsional;
- (2) Prinsip berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengalokasian ADD diupayakan memperkecil kesenjangan pagu dana yang diterima setiap Desa dengan pertimbangan secara rasional kebutuhan Desa.
- (3) Prinsip pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengalokasian ADD mempertimbangkan segala kebutuhan Desa, sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia, guna menjamin terselenggaranya pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa di setiap Desa.
- (4) Prinsip proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengalokasian ADD harus memperhitungkan potensi yang dimiliki setiap Desa sebagai kriteria indikator dan variabel penghitungan dalam mewujudkan prinsip keadilan dan pemerataan.
MEKANISME PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN PAGU ALOKASI DANA DESA
BAB III - MEKANISME PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN PAGU ALOKASI DANA DESA
Pasal 3
- (1) ADD dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran pagu dana untuk ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.
- (3) Pengalokasian anggaran ADD berada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Besaran persentase pagu dana untuk ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - MEKANISME PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN PAGU ALOKASI DANA DESA
Pasal 4
- (1) SKPKD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) menyampaikan perkiraan pagu indikatif ADD untuk tahun anggaran berikutnya kepada SKPD yang diserahi urusan Pemerintahan Desa.
- (2) Perkiraan pagu indikatif ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri data jumlah dana perimbangan dan DAK yang diterima Daerah, untuk dijadikan dasar penghitungan pagu ADD tahun anggaran berikutnya.
- (3) ## BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN ADD
Bagian Kesatu
Tata Cara Penghitungan ADD
BAB III - MEKANISME PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN PAGU ALOKASI DANA DESA
Pasal 5
Penghitungan ADD ditentukan :
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) untuk ADDM;dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dialokasikan untuk ADDP.
BAB III - MEKANISME PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN PAGU ALOKASI DANA DESA
Pasal 6
- (1) Penghitungan ADDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibagi secara merata untuk setiap Desa.
- (2) Sisa pagu anggaran ADD setelah dikurangi ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional untuk setiap Desa sebagai ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (3) Pembagian ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
BAB III - MEKANISME PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN PAGU ALOKASI DANA DESA
Pasal 7
- (1) Tingkat kesulitan georafis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ditentukan
BAB III - MEKANISME PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN PAGU ALOKASI DANA DESA
Pasal 8
- (1) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa adalah hasil penjumlahan dari pembagian ADDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditambah ADDP bagi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dikali dengan koofisien tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).
- (2) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengalokasian ADD pada APBD.
- (3) Pengalokasian ADD pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi pemerintahan Desa mengalokasikan pendapatan Desa yang bersumber dari APBD dalam APB Desa.
DATA PENGHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN ADD
BAB V - DATA PENGHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN ADD
Pasal 9
- (1) Penghitungan ADD menggunakan data primer dan data sekunder.
- (2) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (3) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari SKPD terkait yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap indikator variabel penghitungan ADD untuk setiap Desa.
BAB V - DATA PENGHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN ADD
Pasal 10
- (1) Dalam penghitungan pengalokasian ADD diprioritaskan menggunakan data primer.
- (2) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data angka kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
BAB V - DATA PENGHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN ADD
Pasal 11
Penggunaan data sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat dilakukan apabila:
- a. tidak tersedia data primer untuk penghitungan indikator yang dibutuhkan;
- b. terjadi keadaan yang mengakibatkan berubahnya status Desa karena pemekaran, penggabungan atau penghapusan Desa;dan
- c. terjadi bencana alam atau kerusuhan yang mengakibatkan rusaknya sebagian besar sarana dan prasarana pemerintah yang ada di suatu Desa,sehingga data primer tidak lagi sesuai dengan kondisi paska terjadi bencana alam.
BAB V - DATA PENGHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN ADD
Pasal 12
- (1) Data sekunder yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap indikator variabel penghitungan ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), meliputi:
- a. ketersediaan sarana prasarana pendidikan;
- b. ketersediaan sarana prasarana kesehatan;
- c. ketersediaan sarana dan prasarana transportasi umum;dan
- d. data potensi Desa lainnya.
- (2) Data ketersediaan sarana prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari:
7. SKPD yang diserahi urusan menyelenggarakan bidang pendidikan;dan
- a. b. Pemerintah Desa berupa profil Desa.
- (3) Data ketersediaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari:
- a. SKPD yang diserahi urusan menyelenggarakan bidang kesehatan;dan
- b. Pemerintah Desa berupa profil Desa..
- (4) Data ketersediaan sarana dan prasarana transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari:
- a. SKPD yang diserahi urusan menyelenggarakan bidang perhubungan dan transportasi;dan
- b. Pemerintah Desa berupa profil Desa.
- (5) Selain data sekunder yang bersumber dari SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dapat bersumber dari:
- a. data pembangunan daerah tertinggal dari SKPD yang diserahi urusan menyelenggarakan bidang perencanaan pembangunan;
- b. data kependudukan dari SKPD yang diserahi urusan menyelenggarakan bidang kependudukan;
- c. data keluarga dari SKPD yang diserahi urusan menyelenggarakan bidang keluarga berencana;dan
- d. data penyandang masalah kesejahteraan sosial dari SKPD yang diserahi urusan menyelenggarakan bidang sosial dan tenaga kerja;
- e. data volume jalan Desa dari SKPD yang diserahi urusan menyelenggarakan bidang pembangunan jalan; dan
- f. data lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Daerah.
BAB V - DATA PENGHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN ADD
Pasal 13
Data potensi Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. monografi desa;
- b. profil Desa; dan
- c. dokumen penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 2015

Penandatangan: BUPATI KAYONG UTARA, ## HILDI HAMID

Penetapan: Diundangkan di Sukadana pada tanggal 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, HENDRI SISWANTO BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR