KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 2010 tentang PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENERBITAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL (berlaku 25 Mei 2010)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 jo Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, Pemerintah memberikan Nomor Induk Kependudukan dan menerapkan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- b. bahwa dalam rangka pemberian Nomor Induk Kependudukan dan penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Tim Pengarah untuk memberikan arahan dan melakukan pengendalian agar kegiatan tersebut dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pasal 4
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Pasal 13
- b. bahwa dalam rangka pemberian Nomor Induk Kependudukan dan penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Tim Pengarah untuk memberikan arahan dan melakukan pengendalian agar kegiatan tersebut dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
Mengingat : ________________
-
2
-
Mengingat
Menetapkan
PERTAMA
:
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
2. : Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
MEMUTUSKAN:
Membentuk Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, yang selanjutnya disebut Tim Pengarah.
KEDUA : ________________
-
-
KEDUA
: Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut:
Ketua/
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
merangkap Anggota
Ketua Harian/
-
Menteri Dalam Negeri
merangkap Anggota
Anggota
- 1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Menteri Riset dan Teknologi;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Sekretaris Kabinet; dan
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
KETIGA
: Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas mengarahkan dan mengendalikan kebijakan dan proses pencapaian tujuan dari pelaksanaan penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.
KEEMPAT
: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Pengarah:
1. memberikan ...
-
-
- KELIMA :
KEENAM
:
KETUJUH
:
KEDELAPAN :
1. memberikan petunjuk, dukungan dan mengendalikan target pencapaian penerbitan Nomor Induk Kependudukan paling lambat Desember 2011; dan penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional paling lambat Desember 2012;
2. mengoordinasikan dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga terkait lainnya jika dipandang perlu;
3. melaksanakan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
Mekanisme pengarahan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, dilakukan melalui :
1. rapat berkala Tim Pengarah;
2. rapat berkala Tim Pengarah dengan Tim Teknis;
3. melaporkan hasil evaluasi kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM, Menteri Dalam Negeri membentuk Tim Teknis untuk menyusun Rencana Induk (Grand Design) dan tugas teknis lainnya.
Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Pengarah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Dalam Negeri.
KESEMBILAN : ________________
-
5
-
KESEMBILAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: pada tanggal 25 Mei 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Dr. M. Iman Santoso