PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 8 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa dengan adanya keterbatasan lahan makam, maka pengaturan pemakaman perlu memperhatikan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota;
- b. bahwa sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah, maka perlu mengatur, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan tempat pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung serta Pemungutan Retribusi Atasnya (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 1996 Nomor 1 Seri B);
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2011-2031 Kota Bitung.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
WALIKOTA
TENTANG
TATA
CARA
PENGELOLAAN
TEMPAT
PEMAKAMAN
DAN
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Bitung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bitung .
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga lainnya, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Dinas adalah Dinas Tata Ruang Kota Bitung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bitung.
8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
10. Yayasan adalah yayasan yang berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang sosial keagamaan.
11. Jalan utama adalah jalan didalam lingkungan tempat pemakaman yang menghubungkan jalan umum dan lokasi pemakaman.
12. IMB adalah Ijin Mendirikan Bangunan.
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu Maksud
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi tata cara pengelolaan tempat pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman di Kota Bitung.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah agar pengelolaan tempat pemakaman serta penyelenggaraan pemakaman di Kota Bitung dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib serta sesuai ketentuan.
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur ketentuan mengenai Pengelolaan Tempat Pemakaman, baik Tempat Pemakaman Umum maupun Tempat Pemakaman Bukan Umum, serta penyelenggaraan pemakaman.
BAB III
UMUM
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5
Perencanaan lokasi untuk tempat pemakaman harus memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk dapat menempati tempat pemakaman dengan mudah.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 6
- (1) Lokasi untuk tempat pemakaman harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (2) Lokasi tempat pemakaman harus mempunyai akses dengan jaringan jalan umum sehingga memudahkan pada saat proses pemakaman.
Bagian Kesatu Prasarana Lingkungan
BAB IV - PRASARANA DAN SARANA TAMAN PEMAKAMAN
Pasal 7
- (1) Prasarana lingkungan Taman Pemakaman terdiri dari:
- a. jalan utama; dan
- b. jalan setapak.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat ukuran sebagai berikut:
- a. jalan utama, paling rendah lebar 4 (empat) meter
- b. jalan setapak lebar 1 (satu) Meter.
Bagian Kedua Sarana Lingkungan
BAB IV - PRASARANA DAN SARANA TAMAN PEMAKAMAN
Pasal 8
Sarana lingkungan tempat pemakaman meliputi :
- a. rumah jaga; dan
- b. pohon peneduh.
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TEMPAT PEMAKAMAN
BAB V - PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TEMPAT PEMAKAMAN
Pasal 9
- (1) Walikota menunjuk dan menetapkan lokasi tanah untuk keperluan TPU dan TPBU.
- (2) Penunjukan penetapan lokasi tanah pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Instansi Teknis.
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN
BAB VI - PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN
Pasal 10
- (1) Pengelolaan TPU merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan TPBU dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum yang bersifat sosial keagamaan yang telah mendapat ijin Walikota.
- (3) Dalam pengelolaan TPU dan TPBU, harus
BAB VI - PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN
Pasal 11
Dalam pelaksanaan pemakaman harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Setiap jenazah yang dimakamkan harus diperlakukan sama;
- b. penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah sesuai gambar sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan ini dan ditetapkan sebagai berikut:
1. panjang tidak melebihi 2,50 meter;
2. lebar tidak melebihi 1,50 meter;
3. kedalaman paling rendah 1,50 meter dan paling dalam 2,50 meter;
4. tinggi timbunan tanah 10 centimeter dari permukaan tanah dan ditanami rumput;
5. jarak antara petak makam 35 centimeter;
6. bangunan tidak beratap;
7. setiap perpetakan tanah makam harus diberi nisan berupa plakat makam;

8. ukuran nisan adalah 40 centimeter x 60 centimeter.
9. dalam hal perpetakan makam di TPBU yang akan dibangun tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 6, maka ahli waris wajib mengurus IMB;
10. tinggi makam sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak melebihi 2 meter.

## Pasal 12

- (1) Pemakaman jenazah hanya boleh dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan atau mendapat izin dari Pemerintah Daerah dengan memperhatikan adat istiadat penduduk setempat.
- (2) Jika ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab melakukan pemakaman jenazah bukan pada tempat yang ditentukan, maka Kepala Dinas dapat memerintahkan kepada ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab melakukan pemakaman, untuk melakukan pemindahan jenazah atau kerangka ke tempat pemakaman.
- (3) Apabila ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pemindahan setelah dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## Pasal 13

Petak tanah makam hanya diperuntukkan bagi jenazah atau kerangka dan tidak diperbolehkan untuk rencana persediaan bagi orang yang belum meninggal.

## Pasal 14

- (1) Makam yang terletak di luar TPU dan TPBU diusahakan pemindahannya ke TPU atau TPBU.
- (2) Apabila tidak memungkinkan dilakukan pemindahan, maka ditempat pemakaman tersebut tidak diperbolehkan lagi ada penambahan jenazah baru.

## BAB VII PENGANGKUTAN, PEMINDAHAN

## DAN PENGGALIAN JENAZAH/KERANGKA

## Pasal 15

Kendaraan Jenazah yang digunakan mengangkut jenazah ke tempat pemakaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. harus dipasang sirene dan lampu pada bagian atas kendaraan dan pada saat membawa jenazah, lampu dinyalakan dan sirene dibunyikan;
- b. harus dilengkapi dengan alat pengusung jenazah;
- c. pada sisi kanan dan kiri kendaraan, bertuliskan mobil jenazah dan nama yayasan pengelola;
- d. memiliki izin operasional kendaraan pengangkutan jenazah yang dikeluarkan oleh dinas yang bertanggungjawab di bidang perhubungan.

## Pasal 16

- (1) Pemindahan jenazah atau kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam yang lain dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah.
- (2) Pemindahan jenazah atau kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap jenazah atau kerangka yang telah dimakamkan paling singkat 1 (satu) tahun dan harus mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal pemindahan jenazah atau kerangka yang berasal dari luar Kota Bitung, maka ahli waris harus memiliki atau melampirkan surat keterangan dari daerah asal jenazah atau kerangka tersebut.
- (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. Surat dari Rumah Sakit daerah asal jenazah kerangka tersebut; dan
- b. Surat kematian dan akte kematian.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Bagian Kesatu

## Pembinaan

## Pasal 17

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara :
- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemakaman;
- b. bimbingan atau penyuluhan; dan
- c. menyiapkan petunjuk teknis.
- (3) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga/organisasi kemasyarakatan.

## Bagian Kedua

Pengawasan

## Pasal 18

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Walikota paling lama 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

## BAB IX

## LARANGAN DAN TATA TERTIB

## Pasal 19

Setiap ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah, dilarang :

- a. mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas petak tanah makam;
- b. mendirikan, memasang, menempatkan benda apapun di petak tanah makam kecuali plakat makam;
- c. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur; dan
- d. menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Dinas.

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 20

Setiap badan/yayasan sosial keagamaan maupun ahli waris yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatalan izin; atau
- c. pencabutan izin.

## Pasal 21

- (1) Jika ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab melakukan pemakaman jenazah bukan pada tempat yang ditentukan, maka kepala SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pemakaman memerintahkan kepada ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab untuk memindahkan jenazah atau kerangka ketempat taman pemakaman.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi oleh ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab, maka kepala SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pemakaman berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat melakukan pemindahan secara paksa setelah dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

PARAF HIERARKI

Wakil Walikota

Sekretaris Daerah

Asisten Administrasi Umum

Kabag. Hukum

2013

Kasubag Perundang-undangan

Staf Pengelola

Diundangkan di Bitung Pada tanggal 26 Februari 2013 PARAF KOORDINASI Kadis Tata Ruang

## SEKRETARIS DAERAH KOTA, ttd

Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 63

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 26 Februari

WALIKOTA BITUNG, ttd HANNY SONDAKH