UNDANG-UNDANG RI Nomor 4 Tahun 1963 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 1953 TENTANG BANK TABUNGAN POS (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 NO. 86) (berlaku 22 Juni 1963)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
- a. bahwa berhubung dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1962 tentang regrouping Kabinet Kerja, Bank Tabungan Pos yang selama ini termasuk bidang Distribusi dibawah kekuasaan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata perlu dipindahkan kebidang Keuangan dibawah kekuasaan Menteri Urusan Bank Sentral;
- b. bahwa berhubung dengan pemindahan tersebut diatas perlu ditetapkan beberapa perubahan dalam Undang-undang No. 36 tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos;
- c. bahwa karena keadaan mendesak hal ini perllu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
1. Pasal 22 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 36 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 86);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1962 tentang regrouping Kabinet Kerja;
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);
Memutuskan: ________________
Menetapkan
:
Memutuskan:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Peraturan dan Tambahan Undang-undang No. 36 tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 86).
Pasal I.
Kata-kata tersebut dibawah ini yang terdapat didalam Undang- undang No. 36 tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 86) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya harus dibaca sebagai berikut :
1. "Bank Tabungan Pos" harus dibaca "Bank Tabungan Negara".
2. "Menteri Perhubungan" harus dibaca "Menteri Urusan Bank Sentral" kecuali dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Bank Tabungan Pos.
3. "Dewan Pengawas" dan "Ketua Dewan Pengawas" harus dibaca "Direksi Bank Indonesia".
Pasal II.
Pasal 3
"Pasal 3. Tentang pengawasan atas penguasaan. Penguasaan Bank Tabungan Negara ada dibawah pengawasan Direksi Bank Indonesia".
Pasal III.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1963.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1963 Pejabat Presiden Republik Indonesia, ttd DJUANDA. pada tanggal 22 Juni 1963.

Penandatangan: Sekretaris Negara, A.W. SURJOADININGRAT S.H. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 62
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
## NOMOR 4 TAHUN 1963
tentang
## PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG No.36 TAHUN 1953 TENTANG BANK TABUNGAN POS
## UMUM
Bank Tabungan Pos, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 36 tahun 1953, selama ini berada dibawah kekuasaan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata yang menurut Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 tentang regrouping Kabinet Kerja termasuk bidang Distribusi.
Mengingat fungsi Bank Tabungan Pos sebagai suatu lembaga keuangan yang kegiatan-kegiatannya mempunyai pengaruh dibidang moneter, maka lebih tepatlah jika Bank Tabungan Pos dimasukkan kedalam bidang Keuangan dibawah kekuasaan Menteri Urusan Bank Sentral.
Berhubung dengan itu maka dipandang perlu untuk memindahkan Bank Tabungan Pos dari bidang Distribusi dibawah kekuasaan Menteri Perhubungan Darat; Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata kedalam bidang Keuangan dibawah Menteri Urusan Bank Sentral.
Untuk itu perlu diadakan perubahan dalam Undang-undang No. 36 tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 86).
Untuk sementara waktu dianggap cukup mengadakan perubahan dalam Undangundang tersebut guna melaksanakan pemindahan Bank Tabungan Pos itu kedalam bidang Keuangan dibawah penguasaan Menteri Urusan Bank Sentral, dan guna menyesuaikan namanya dengan keadaan baru, yaitu menjadi Bank Tabungan Negara, saja.
Adapun perubahan Undang-undang No. 36 tahun 1953 termaksud diatas tidak akan menghentikan hubungan kerjasama yang selama ini ada antara Menteri Perhubungan Darat Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata c.q. Jawatan P.T.T. dengan Bank Tabungan Pos dulu atau Bank Tabungan Negara baru, antara lain dalam penyelenggaraan administratif dari kegiatan-kegiatan Bank tersebut.
Oleh karena keadaan mendesak maka segala sesuatu tersebut diatas diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
## PASAL DEMI PASAL
## Pasal I
Cukup jelas.
## Pasal II
Dewan Pengawas tidak perlu lagi karena pengawasan dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia.
## Pasal III
Untuk kepentingan anggaran pendapatan dan belanja maka pemindahan Bank Tabungan Pos ke Bidang Keuangan dibawah kekuasaan Menteri Urusan Bank sentral sebaiknya dimulai pada tanggal 1 Januari 1963, sesuai dengan dimulainya tahun anggaran baru.
Diketahui :
Menteri/Pd, Sekretaris Negara,
A.W. SURJOADININGRAT S.H.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 2556