Unknown Unknown Nomor 28 Tahun 2009 tentang BEA PEROLEHAN HAK AS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT HAN YANG MAHA ESA BUPA I INAHASA, - a. bahwa berdasarkan Pa a 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak D e ah dan Retribusi Daerah, Bea Perclehan Hak Atas Tanah dan Bangun n ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota; - b. bahwa sesuai ketentua asal 95 ayat (1) Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak D rah dan Retribusi Daerah, pajak daerah drtetapkan dengan Peraturan Daer ; - c. bahwa berdasarkan pe i bangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu rnenetapkan Pe a uran Daer ah Kabupaten Minahasa tPntang Bea Perolehan Hak Atas Ta h dan Ban9unan . 4. 1 . Undang-Undang Nomo 9 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat · · I I di Sulawesi (Lernbar n Ne jara Republlk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran N ars Republik Indonesia No111or 1822); 2. Undang-Undang Nomo 9 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan p;Jtang Negara; 4. Undang-Undang Norn r 1, Tahun 1997 tentang Sadan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lernb r n Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lernbaran Ne ara Republik Indonesia Nornor 368L1); 3. Undang-Undang Norno Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undar.g Hukum Pidana (Lembaran N g ra Republik Indonesia Tahun 1981 Nornor 76, Tambahan Lernbaran N ara Republik Indonesia Nomor 320S); 5. Undang-Undang Norn r 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lernbara Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran e ara Republik lndonesia Nomor 3686) sebaqai.nana telah diubah dengan dang-Undang Nomor 1 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Inda e ia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik lndon s a Nomor 3987); · 6. Undang-Undang Nomo 4 Tahun 2002 tentang Pcngadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Inda sia Tahun 2000 Nomor 27, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndon s a Nomor 4189); 7. Undang-Undang Nomo 17 Tahun 2002 tentang Keuanqan Negara (Lembaran Negara Republik lndo sia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndon s a Nornor 4286); 8. Undang-Undang Norn r 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Re blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rep b ik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Norn r 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan L mbarsn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 53, Tarnbahan e baran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);.9.,,., 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab euangan �legara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N mor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2. 1 1 . Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep lik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repu Ii Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah .. beberapa kali terakhir d n an Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Ata ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mbaran Negara Republik Indonesia T ahun 2008 Nomor 59, Tambahan L baran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 12. Undang-Undang Noma 3 Tehun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu dan Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Ta u 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara . Nomor 4438); . 13. Undang-Undang Nomor T ahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi . Daerah (Lembaran Ne ra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran N g ra Republik Indonesia Nomor 5049); 14. Peraturan Pemerintah mar 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum cara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Nngara Republik Indonesia Nomor 3258); 15. Peraturan Pemerintah o or 31 Tahun 1986 tentang.Tata Cara Pemeriksaan .. di Bidang Perpajakan mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan L baran Negara Republik Indonesia Nomor 3339); 16. Peraturan Pemerintah mor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagi n Pajak Cengan Surat Paksa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Ta un 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No o 4049); 17. Peraturan Pemerintah mar 136 Tahun 2000 tentang Tats Cara Penjualan · Barang Sitaan yang Di e ualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak deng n Surat Paksa (Lembaran Negara Republ k Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 8 Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4050); 18. Peraturan Pemerintah mar 58 Tahun 2005 tentang Penqelolaan Keuangan Daera'i (Lembaran N g ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran N ara Republ'k Indonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah mar 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara emerintah, Pemerintahan · Daerah Provinsi dan · · Pemerir.tahan Daerah bupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) 20. Peraturan Pemerintah mor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Peman'aatan lnsentif emungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara re u lie Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 9 , Tambahan Lembaran Negara Rep b ik Indonesia Nomor 5161); 21. Peraturan Menteri Dal Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentanq Jenis dan · Bentuk Produk Hukum erah; 22. Peraturan Mcnteri Dal r Negeri Nemer 16 Tahun 2006 tenta: g -rosedur Penyusunan Produk H um Daerah; 23. Peraturan Daerah Kab aten Minah3sa Nomor 1 Tahun 2008 te:itang Urusan Pemerintahan W2jib d Pilih3n y8ng menjadi Kewenangan Pemerntahan Daerah (Lembaran Da r h Kabupaten Minahasa Tahun 2008 Nornor 2); 24. Peraturan Daerah K b paten Min3hasa Nomor 3 Tahun 2GJ8 tentang Organisasi dan Tata rja · -fl�.B}�r�l;\)&lt;al7upat�n Minahasa Tahun 2008 }�ENGETAHtl 1 .Vlt..NlTt·,JAr.KAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
J
PERA TU RAN
DAE RA
MINAHASA
NOMOR
2
TAHUN
L-----
2011
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK AS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT HAN YANG MAHA ESA BUPA I INAHASA,
- a. bahwa berdasarkan Pa a 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak D e ah dan Retribusi Daerah, Bea Perclehan Hak Atas Tanah dan Bangun n ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai ketentua asal 95 ayat (1) Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak D rah dan Retribusi Daerah, pajak daerah drtetapkan dengan Peraturan Daer ;
- c. bahwa berdasarkan pe i bangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu rnenetapkan Pe a uran Daer ah Kabupaten Minahasa tPntang Bea Perolehan Hak Atas Ta h dan Ban9unan .
4. 1 . Undang-Undang Nomo 9 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat · · I I di Sulawesi (Lernbar n Ne jara Republlk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran N ars Republik Indonesia No111or 1822);
2. Undang-Undang Nomo 9 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan p;Jtang Negara;
4. Undang-Undang Norn r 1, Tahun 1997 tentang Sadan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lernb r n Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lernbaran Ne ara Republik Indonesia Nornor 368L1);
3. Undang-Undang Norno Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undar.g Hukum Pidana (Lembaran N g ra Republik Indonesia Tahun 1981 Nornor 76, Tambahan Lernbaran N ara Republik Indonesia Nomor 320S);
5. Undang-Undang Norn r 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lernbara Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran e ara Republik lndonesia Nomor 3686) sebaqai.nana telah diubah dengan dang-Undang Nomor 1 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Inda e ia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik lndon s a Nomor 3987); ·
6. Undang-Undang Nomo 4 Tahun 2002 tentang Pcngadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Inda sia Tahun 2000 Nomor 27, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndon s a Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomo 17 Tahun 2002 tentang Keuanqan Negara (Lembaran Negara Republik lndo sia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndon s a Nornor 4286);
8. Undang-Undang Norn r 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Re blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rep b ik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Norn r 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan L mbarsn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 53, Tarnbahan e baran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);.9.,,.,
•
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab euangan �legara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N mor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. 1 1 . Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep lik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repu Ii Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah .. beberapa kali terakhir d n an Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Ata ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mbaran Negara Republik Indonesia T ahun 2008 Nomor 59, Tambahan L baran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Noma 3 Tehun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu dan Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Ta u 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara . Nomor 4438); .
13. Undang-Undang Nomor T ahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi . Daerah (Lembaran Ne ra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran N g ra Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah mar 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum cara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Nngara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah o or 31 Tahun 1986 tentang.Tata Cara Pemeriksaan .. di Bidang Perpajakan mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan L baran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
16. Peraturan Pemerintah mor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagi n Pajak Cengan Surat Paksa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Ta un 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No o 4049);
17. Peraturan Pemerintah mar 136 Tahun 2000 tentang Tats Cara Penjualan · Barang Sitaan yang Di e ualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak deng n Surat Paksa (Lembaran Negara Republ k Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 8 Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4050);
18. Peraturan Pemerintah mar 58 Tahun 2005 tentang Penqelolaan Keuangan Daera'i (Lembaran N g ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran N ara Republ'k Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah mar 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara emerintah, Pemerintahan · Daerah Provinsi dan · · Pemerir.tahan Daerah bupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)
20. Peraturan Pemerintah mor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Peman'aatan lnsentif emungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara re u lie Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 9 , Tambahan Lembaran Negara Rep b ik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Menteri Dal Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentanq Jenis dan · Bentuk Produk Hukum erah;
22. Peraturan Mcnteri Dal r Negeri Nemer 16 Tahun 2006 tenta: g -rosedur Penyusunan Produk H um Daerah;
23. Peraturan Daerah Kab aten Minah3sa Nomor 1 Tahun 2008 te:itang Urusan Pemerintahan W2jib d Pilih3n y8ng menjadi Kewenangan Pemerntahan Daerah (Lembaran Da r h Kabupaten Minahasa Tahun 2008 Nornor 2);
24. Peraturan Daerah K b paten Min3hasa Nomor 3 Tahun 2GJ8 tentang Organisasi dan Tata rja · -fl�.B}�r�l;\)&lt;al7upat�n Minahasa Tahun 2008 }�ENGETAHtl 1 .Vlt..NlTt·,JAr.KAN SALINAN FOTO COPY TE LAH ulPtRIKSA f&lt;.EBENARANNYA
2
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKLAN RAKYAT AERAH KABUPATEN MINAHASA BUPATI MINAHASA
MEMUTUSKAN
BlJPATEN MINAHASA TENTANG ATAS TANAH DAM BANGUNAN PERATURAN DAERAH BEA PEROLEHAN HA
BAB KETENTUAI UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud den a
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan pati.
\_ \
- t �:;:��1:��·a��l=����:·:i����:tab p ten M'nahasi
\_J
.\_\_ \_\_
5. Dinas Pengelolah Keuangan, Asset dan P n apatan adalah Dinas Penqelolah Keuanga11, Asset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa.
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangu n cdalah 0 ajak yang selanjutnya disebut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangun n
7. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Ban u an adalah perbuatan atau peristiwa hukurn yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah d n/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
8. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adala hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimak u calam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
9. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau dal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan s ha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usah ilik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) rlengan nama dan dalam bent k apapun , firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, orga i asi rnassa. orqanlsasi sosial poli'ik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainny rmasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Surat Per.iberitahuan Pajak Daerah, yang s lanjutnya disingkat SPTPD ada'ah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan rhitungan dan/atau pembayaran paiak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak. Dan/atau ha dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perafu.an perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang B y r, yang selanjutnya disingkat SKPBKB, adalah surat ketetapan paiak Yang menentukan besa a jumlah pokok pajak, jumlah kredit prjak, junilah kekurangan pembayaran pokok pajak, bes r ya sanksi administratif, dan ju,nlah pajak yang masih harus dibayar.
8. 1 1 . Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanj t, ya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan den n menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pem yaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang B ar Tombahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT ·· adalah surat ketetapan pajak yang menent k n tambahan atas jumlah pajak yanp telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yan elanutnya jisingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok paj k sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang sela j tnya disingkat STPD adalah surat untu-; melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi b rupa bunga dan/atau denda.�. �
15. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Lebih Ba r, yang selanjutnya disingkat SKPOLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah k lebihan pembayaran pajak karsna jumlah kredit paja lebih-besar daripada pajak terutang atau s h rusn,a tidak terutang.
t
i
f
I
I
!
I
I
I
!
1
!
I
I
!
I
i
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat k putusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam ensrapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ya g terdapat dalam Surat Perobernshuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, S t i&lt;etetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tam a an, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat T gi an Pajak Daerah Surat Keputusan Pembetulan . ·atau Surat Keputusan Keberatan.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keput an atas keberatan terhadap Surat Pamberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daera , Surat Ketetapan Pajak 'Oaerah K·1rang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tam han, Surat Ketetapan Pajak Daerah t'iihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau t r adap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga·yang dilakukan oleh Wajib Pajak. · ·
19. Putusan Banding adalah putusan badan pera ii n pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
20. Banding adalah upaya hukum yang dapat di a ukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diaj an bandir,g
Pasal 2
- ( 1 ) Deng an nama Objek Bea Perolehan Hak ata an ah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Objek Pajak adalah Perolehan Hak alas Tan h dari/atau Bangunan .
- (3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangun n sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemindahan hak karena :
- 1) jual beli;
- 2) tukar menukar;
- 3) . . hibah;
- 4) hibah wasiat;
- 5) waris;
- 6) pemasukan dalam perseroan atau b dan hukum lair1;\
- 7) pemisahan hak yang mengakibatk peralihan;
- 8) penunjukan pembeli dalam lelang
- 9)
- pelaksanaan putusan hakim yang
- 10) hukum tetap;
- 1 1 ) penggabungan peleburan usaha;
- 13) hadiah;
- 12) pemekaran usaha; atau
·
- 14) usaha
- b. pemberian hak baru karena;
3. 1} kelanjutan pelepasan hak; atau
- 2) di luar pelepasan hak�. �
mpunyai kekuatan;
...
· ·
- (4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ay
- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakal;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.
8. n asas pe a a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasa
9. jek pajak ang diperolefii.:1959021319i\6032oos ali R; \_\_ .. (5) Objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah
10. an/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna b. negara untuk penyelenggaraan pemerintah kepentingan umum;
- c. badan atau perwakilan lembaga internas· al yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalanka saha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisas t rsebut; \_
- d. orang pribadi atau Badan karena konversi a atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. orang pribadi atau Badan karena wafat; da
- f. orang pribadi atau Sadan yang digunakan n uk kepentingan ibadah.
Pasal 3
Wajib adalah orang pribadi atau Sadan yang mem oleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
8 8 Ill
OASAR PENGENAAN, TARIF, AN CARA PENGHITUNGAN
Pa a 4
- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Peroleha bjek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dim sud pada ayat (1) dalam hal:
- a. jual beli adalan harga trar.saksi;
- b. tukar menukar adalah Nilai Pasar;
- c. hibah adalah nilai pasar;
- d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. waris adalah nilai pasar;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan kum lainnya adalah nilai pasar;
- g. pernisahan hak yang mengakibatkan pera i an adalah 11ilai pasar;
- h. peralihan hak karena pelaksanaan putu n hakim yang mempunyai k€kuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai k I njutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. pemberian hak baru atas tanah di luar pel asan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- I. peleburan usaha adalah r.ilai pasar;
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
- o. penunjukan pembeli dalarr, lelang adalah h rga transaksl yang tercantum dalam risa 1 ah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaim a dimaksud pada ayat (2) huruf a sarnpai dengan . huruf n tidak diketahui atau lebih rend ah dar p da NJOP yang digunakan dalnrn penge iaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya p r lehan, dasar pengenaan yang dipakai ac alah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bang n n sebaqarnana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutang BPHTB, NJ P Pajak Bu111i dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Ba g nan.
- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan B n unan sebaqaimana dimaksud pada ays (4) adalah bersifat sementara.
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan B gunan sebaqarnana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di instansi yang berwenang .�. \_
adala
f
i
!
i
\
i
r
I
i
I
'
l
i
i
i
!
l
- (7) Besamya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak na Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) untuk Sl:!tiap Wajib Paj k.
- (8) Besamya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak K a Pajak untuk perolehan ha� karena v.aris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yan asih dalern hubungan keluarga sedar ah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau a · derajat kebawah dengan pembeli hlb. 1h wasiat, termasuk suami/isteri, ditetapkan sebesar Rp. 3 .000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (1) Besaran pokok pajak yang terutang dihitung d n an cara mengalikan t\_arif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan paj sebagalmana dima�sud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Paj Ticlak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) atau ayat (8).
Pasal 4
2. Pasai 4 ayat (3) tidak diketahui atau lebih rendah an PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran ra mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam an setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak aksud dalam Pasal 4 ayat (7) atau ayat (8). (2) Dalam hal NJOP sebagaimana dimaksud dal dari pada NJOP yang digunakan dalam penge pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan Pasal 5 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bang Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebagaimana d
Pasal 5
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
Pasal 6
- (1) Besaran pokok pajak yang terutang dihitung d n an cara mengalikan t\_arif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan paj sebagalmana dima�sud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Paj Ticlak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) atau ayat (8).
2. Pasai 4 ayat (3) tidak diketahui atau lebih rendah an PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran ra mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam an setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak aksud dalam Pasal 4 ayat (7) atau ayat (8). (2) Dalam hal NJOP sebagaimana dimaksud dal dari pada NJOP yang digunakan dalam penge pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan Pasal 5 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bang Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebagaimana d
8 8 IV WILAYAH MUNGUTAN
Pasal 7
Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah te at Tanah dan/atau Ban unan berada.
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 8
- ( 1 ) Saat terutangnya pajak ditetapkan untuk: . . . .
- b. tukar rnenukar adalah sejak tanggal dibu t an ditandatang
- . . a. JU al bell adalah selak tanggal dlbuat dan it ndatanqaninya
0
'
-
' "·, -,
3
zoos
\_J
- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan di! n atancaninya akta;
- d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat n ditandatanganinya akta;
- e. waris adalah sejak tanggal yang bers gkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
- f. pemasukan dalam perseroan atau bad hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. pemisahan hak yang mengakibatka per alihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. putusan hukum adalah sejak tanggal p t san pengadilan yang rnempunyai kekuatan hukup1 yang tetap;
- i. pemberian hak baru atas Tanah sebag i elanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberia ak;
- j. pemberian hak baru di luar pelepasan h k adaah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. penggabungan usaha adalah sejak tang a dibuat dan ditandatanganinya akta;
- I. peleburan usaha adalah sejak tanggal di at dan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal i uat dan ditandatanganinya akta;
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan it ndatanganinya akta; dan
- o. lelang.adalah sejak tanggal penunjukan menang lelanq.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada a t terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).\_$.-
6
;----- ---� -\_-\_ . ..,
!th
! · �
:·:
VI AGI PEJJ'.B T
MENGETAHUI / MENGESAHKAN SAUNAN FOTO COPY TELAH OIPERIKSA KEBENARANNYA DAN SESUAI l:ENGAN ASLINYA ;A�GGAL t8 o�f;obe r '2.0I t at&lt;wATAN KEPALAIAGIAN HUKUM DAN PERUNOANG-UNOANGAN
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 9
�
- . G ·� J (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya apat menan atangaAi·�m�·���� Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib a· k menyera JMH,��·�l+I· �41-C3u.+�tt...J,J;t.J..Uj�-\_J SSPD.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan I lang negara hanya dapat menandataruani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau angunan setelah Wajib Pajak menyeuhkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya a at melakukan pendaftaran Hak atas T anah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setel h Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 10
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tan2h/Notaris dan ke la kantor y:::ing membidangi pelayanan lela11g negara melaporkan pembuatan akta atau risalah I I g Perolehan Hak atas Tanah oan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada t n gal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut menqenal tata cara laporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dae h.
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 11
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan membidangi pelayunan lelang neqara, yang melanggar ketentuan sebaga ana dirnaksud dalam Pas al 9 ayat ( 1) � an ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa den a sebesar Pp. 7.500.000,- (tujuh juta lirr; ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
2. epala kartor yang membidangi pelayanan lelang ana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dikcnakan . 2.50.000,- (dua ratus Hrna puluh ribu rupiah) unluk (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan negara, yang melanggar ketentuan sebaga sanksi administratif berupa denda sebesar setiap laporan.
- (3) Kepala Kantor bidang Pertanahan yang mel ggc= r ketentuan sebacaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan e entuan peraturan perundang-undangan.
B VII
PENETAPAN, TATA CARA P M8AYARAN DAN PENELITIAN
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 12
- (1) Wajib Pajak membayar pajak yang terutang d ngan tidak mendasarkan pada adanya SKPD.
- (2) Pernbayaran Pajak sebagaimana dirnaksud da ayat (1) dilakukan denqan menqqunakan SSPD.'
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2 j ga merupakan SPTPD.
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat disarnpail.an kepada Kepala Daerah atau 0 ejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakuka enciitiar,
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 13
- (1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dila kan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Pajak yang terutang dilakuka di l&lt;as Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, u uran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD serta penelitian SSPD sebagaimana dima s d calarn Pasal 1 2 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 14
- ( 1 ) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ses ah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan �. \_
·
·
- a. SKPDKB apabila
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 17
- ( 1 ) Pujuk y,1119 lorulnng bordnsnrknn SKPDl&lt;O. S &lt;f'Dl&lt;l3T. S If'D. Sumi Koputusnn Pomb tulan, Sur;it Keputusan Keberatan maupun Putusan Ba ing yang tkiak atau kurang dibayar oleh Najib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat P ksa. '
- \_ (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ii ksanakan BAB IX
PENGURANGAN
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 18
- (1) Atas ·permohonan Wajib Pajak, Kepala pengurangan pajak yang terutang kepada Wajib Pajak karena :
- a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada u ungan dengan objek pajak, atau
- b. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada bungan dengan sebab akibat tertentu, atau� . .
. .
i
f
!
i
f
I
f
I
'
1
I
1
I
KE PALA BAGI AN HU KUM DAN
.
- c. tanah dan/atau bangunan digunakan unt k8pentingan sosial atau pendidikan yang sematamata tidak mencari keuntungan.
- (2) Ketentuan lebih · 1anjut mengenai pemberi n pangurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan P uran Kepala Daerah.
KEBERATAN, BA
IN� DAN
r�iii�ET·A;�ur-;;MEN(:;ESAHKA�
S/IUNAN FOTO COPY TH.AH QIPERIKSA KEBr-NAR.A.NNYA
Bagi n Pertama Ke ratan
·
DAN SESUAl DENG1�N
, n
SUNY,\
rt.NGGAL
l9
Ob&amp;a"ar �otsi
j
I
".rJP/l.N
·
.
I
PF.RUr,:oANG . UNDANGAN
� ···
·
i
I
- L p s 1 1 9 GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC. (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ha a kepada K Oaeral\ 1 'atlfifJO��%'t6fa��itun� atas suatu :
.
.
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB;
- d. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam b h sa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib P j k dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka a tu p2ling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebaqarncna dimaksud pada ayat (1 ), kecu Ii Wrijib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan dilu r kekuasaannya.
- (4) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan 2 ib meiunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikil sejumlah yang telah disetujui Waji ajak dalam pembahasan akhir hasil pcmeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyarat n sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keber t n, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang di rik:.m oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan me al ,i pas tercatat menjadi tanda bukti pene.irnaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib jak.
- (7) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk e erluan pengajuan keberatan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan e erangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 20
- ( 1 ) Kepala Daerah dalarn jangka waktu pa i g lama 1 2 (dua belas) bulan sejak tanggal Keberatan diterima, harus memberi keputusa atas keberatan yang diajukan.
- Surat
- (2) Sebelum surat keputusan sebagaimana i aksud pada ayat (1) diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penj I san tertulis.
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana i aksud pada ayat (1) atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, m n lak, atau menambah besarnya ju:nlah pajak yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimak u oaca ayst (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan. keberatan yang i jukan tersebut dianggap dikabulkan
- ( 1 ) Wajib Pajak dapat mengajukan permoho a banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang diteta an oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud p d ayat ( 1 ) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan y g jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilam ir salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak me ngguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Put an Banding·-�.\_
I
.
...
· ·
"
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 22
Apabila pe�gajuan keberatan ateu permohona banding dikabulkan sebaqian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan denga itambah i fl:-boogan..sebcsar 2% {dua perse sebulan untukjangka waktu paling lama 24 (dua p I h empat) ulafl'lt&lt;:NGETAHUI I MENGESAHKAN ' SAL !,\JAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
Bagian Ketiga Gugatan
T.ANGGAL:
DAN SESUAJ DENGANASLINYA
,JABATAN
LO
o�E:a ber �012
-
.
KEPALAIAGIAN HUKUM DAN
PERUNOANG-UNOANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
- (1) Gugatan dapat diajukan secara tertulis dalam hasa Ind esia kepac:MIFPiiijaiffliii�a,ihos
- (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan t rhadap pelaksanaan penag1 ian paJa a (empatbelas) hari sejak tanggal penagihan.
- (3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan t r adap keputusan lain selain gugatan sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tigapuluh) h ri sejak ta;1ggal diterima keputusan yanp digugat.
- (4) Jangka waktu dimaksud ayat (2) dan ayat (3 dak menq'kat apabila jangka waktu dim sksud tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan p ggugat.
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana d aksud pada ayat (4) adalah 14 (empat betas) hari terhitung sejak berakhimya keadaan di luar k k as aan penggugat.
- (6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan tau 1 (satu) nkeputusan dlalukan 1 (satu) Surat Gugatan.
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 24
Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksaan b n in�1 dan gugatan, sepanjang ticak diatur lain dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai ketent a poraturan perundanq-undanqan.
XI 8
, PENGURANGAN KETETAPAN URANGAN SANKSI ADMIN,STRASI PEMBETULAN,PEMBATAL DAN PENGHAPUSAN AT AU PE
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 25
- (t) Atas permohonan Wajib Pajak atau kare . [abatannya, Kepala Daerah dapat mernbelulkan SKPDKB, SKPDK!H atau STPD, SKPDN tau SKPDI.B yang dalam penerbrannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung d n atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan a rah.
- (2) Kepala Daerah dapat :
- a. mengurangkan atau menghapuskan sa k i edministrat.l berupa bunqa, denda, dan kenaikan palak yang terutang menurut peraturan erundanq-undanqan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekh I fan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
- b. mengurangkan atau membatalkan SK D B, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara p n urangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan p j k sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
B XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN P MBAYARAN DAN PEMERIKSAAN
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 26
- ( 1 ) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib jak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. .
- (3) Kepala Daerah setelah melakukan pemeriks n menerbitkan : ..o.c.. \_
- (2) Kepala Oaerah dalam jangka waktu paling I a 12 (duabelas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran p j k sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus memberikan keputusan.
. .
.
,
- a. SKPDLB, apabila jumlah paJak yang diba r terryata lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak y ng tidak seharusnya terutang;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana di 1 ksud pada ayat (2) dilampaui dan Kepala Oaerah ·· tidak memberi keputusan, permohonan kele i an pembayaran palak dianggap dikabulkan serta SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu ling lama 1 (satu) bulan.
- b. SKPDN. apablla jumlah pajak yang dlbaya ama dengan jumlah pajak yang terutang.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang palak I lnnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitu gkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayara alak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daer h atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas terhmbatan pembayaran kelebihan pajak.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak i akukandalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 27
- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pemb y ran pajak diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah sekurang ·kurangnya dengan menyeb t an : ,
- a. · nama dan alamat Wajib Pajak ;
- b. tanggal pembayaran pajak ;
- c. besarnya kelebihan pembayaran pajak
- d. alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pem yaran pajak disampaikan secara lancsunq atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pelabata Daerah ata ukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah .
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 28
- . (1) .Atas pengajuan keberatan dan permohonan engembalian keleblhan pernbayarar, paiak, Kepala Daersbatau Pejabat yang ditunjuk melakuka emeriksaan.r--:----·---------
·
- ( 1 ) Hak untuk melakukan penagihan pajak me j di kedaluars r,a-w,.liffl1'-!',---' (lima) tahun terhitung sejak saat terutangny ajak, kecuall apabila Wajib Pajak rnelak rkan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan Pajak sebagaimana d aksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Pak ; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib P j k baik langsung maupun ndak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan S r t Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nuruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tang a penyarnpaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung e aqaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya meny kan masih mempunyai utang Paja�. dan beum rnelunasinya kepada Pemerintah Daerah. '
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung e aqairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan ang u an atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 30
- ( 1 ) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih I gi karena hak untuk melakukan pensoihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. uc,-
.. .
· ·
.
.
.
I
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan pi t n£ pajak yang sudan kedaluarsa sebaqarnana . dimaksud pada ayat (1). .
- (3) Tata cara penghapusan pajak yang sudah kedalua sa diatur dengan Peraturan Bupail.
KETENTUAN KFUSUS
BAB XIV - KETENTUAN KFUSUS
Pasal 31
- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepa a pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak am rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-un ngan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pel sanaan ketentua peraturan perundang-undangan ·· perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dima s d pada ayat (1) dan avat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak seb gai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang mem rikan keterangan kepada pihak-pihak lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan lam porkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana d n Hukum Acara Perdata, Kepeta Darah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebag i ana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimanz dimaksud pada ayat (2) untuk 1 mberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah rwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ten g ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti t rtulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (6) Permintaan hakim sebaqairnana dimaksud pa a ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau · · nama tergugat, keterangan yang diminta, se a ka'tan ant""""...,-tr,,.,,�M· """'",-,,+\_""'"...\_� ... --bersangkutan dengan keterangan yang dimint t rsebut. N SAUNAN FOTO COPY TELAH OIPERIKSA KEBENARANNYA
BAB | XV KETENTUAN PIDANA
BAB XIV - KETENTUAN KFUSUS
Pasal 32
- ( 1 ) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak m yamoalkan SSPD atan ',: � 9 0 · ff � , , , x ,, 1 � ,-wvtff-),(!J'i-,,..., · atau tidak lengkap atau melampirkan keteran yang tidak benar sehingga merugik .. m keuanqan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurung · palirig larm 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banya 2 (dua) kali jumlah pajak yang te u ang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak me y mpaikan SSPO atau mengisi dengan l.dak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keteran n yang tidak benar sehingga meruqikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penj pali lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yan erutang. · '
· ·
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada a t ( 1 ) dan ayat (2) adalah pelanggaran .
BAB XIV - KETENTUAN KFUSUS
Pasal 33
Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah seba i mana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutanqnya pajak.
BAB XIV - KETENTUAN KFUSUS
Pasal 34
- (1) Pejabat atau tenaga ahli ya,19 ditunjuk al Kepala Dneroh yang karena kealoaannva tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal seb g imana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) cJan ayat (2), dip[idana dengan pidana kurungan palin lama 1 (satu) tahun atau denda palirg banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat juta rupiah),.J!.1.., \_
"
• •
- (2) Pejabat atau tenaqa ahli yang ditunjuk oleh Kep I Daerah yang dengan sengaja tidak m 3menuhi kewajibannya atau seseorang yang menye bkan tid;:ik �i�enuhinya kew�jiban Pejabat sebagaimana dlrnaksud dalam Pasal 30 ayat (1 un ayat (2), dipldana dengan p1�ana k�rungan paling laing 2 (dua) tahun atau denda paling ban a Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana Jimaksud pada a t (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang at Sadan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikqn tindak pidana pengaduan.
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaim dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasia nya dilanggar.
BAB XIV - KETENTUAN KFUSUS
Pasal 35
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 aya ( ) dan Pasal 33 ayat (1) dan ,1yat (2) merupakan penerimaan Negara.
BAB V - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 92
- (3) Kepala Kantor bidang Pertanahan yang mel ggc= r ketentuan sebacaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan e entuan peraturan perundang-undangan.
B VII
PENETAPAN, TATA CARA P M8AYARAN DAN PENELITIAN
- (1) Wajib Pajak membayar pajak yang terutang d ngan tidak mendasarkan pada adanya SKPD.
- (2) Pernbayaran Pajak sebagaimana dirnaksud da ayat (1) dilakukan denqan menqqunakan SSPD.'
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2 j ga merupakan SPTPD.
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat disarnpail.an kepada Kepala Daerah atau 0 ejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakuka enciitiar,
- (1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dila kan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Pajak yang terutang dilakuka di l&lt;as Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, u uran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD serta penelitian SSPD sebagaimana dima s d calarn Pasal 1 2 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- ( 1 ) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ses ah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan �. \_
·
·
- a. SKPDKB apabila
- ( 1 ) Pujuk y,1119 lorulnng bordnsnrknn SKPDl&lt;O. S &lt;f'Dl&lt;l3T. S If'D. Sumi Koputusnn Pomb tulan, Sur;it Keputusan Keberatan maupun Putusan Ba ing yang tkiak atau kurang dibayar oleh Najib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat P ksa. '
- \_ (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ii ksanakan BAB IX
PENGURANGAN
- (1) Atas ·permohonan Wajib Pajak, Kepala pengurangan pajak yang terutang kepada Wajib Pajak karena :
- a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada u ungan dengan objek pajak, atau
- b. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada bungan dengan sebab akibat tertentu, atau� . .
. .
i
f
!
i
f
I
f
I
'
1
I
1
I
KE PALA BAGI AN HU KUM DAN
.
- c. tanah dan/atau bangunan digunakan unt k8pentingan sosial atau pendidikan yang sematamata tidak mencari keuntungan.
- (2) Ketentuan lebih · 1anjut mengenai pemberi n pangurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan P uran Kepala Daerah.
KEBERATAN, BA
IN� DAN
r�iii�ET·A;�ur-;;MEN(:;ESAHKA�
S/IUNAN FOTO COPY TH.AH QIPERIKSA KEBr-NAR.A.NNYA
Bagi n Pertama Ke ratan
·
DAN SESUAl DENG1�N
, n
SUNY,\
rt.NGGAL
l9
Ob&amp;a"ar �otsi
j
I
".rJP/l.N
·
.
I
PF.RUr,:oANG . UNDANGAN
� ···
·
i
I
- L p s 1 1 9 GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC. (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ha a kepada K Oaeral\ 1 'atlfifJO��%'t6fa��itun� atas suatu :
.
.
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB;
- d. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam b h sa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib P j k dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka a tu p2ling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebaqarncna dimaksud pada ayat (1 ), kecu Ii Wrijib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan dilu r kekuasaannya.
- (4) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan 2 ib meiunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikil sejumlah yang telah disetujui Waji ajak dalam pembahasan akhir hasil pcmeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyarat n sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keber t n, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang di rik:.m oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan me al ,i pas tercatat menjadi tanda bukti pene.irnaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib jak.
- (7) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk e erluan pengajuan keberatan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan e erangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- ( 1 ) Kepala Daerah dalarn jangka waktu pa i g lama 1 2 (dua belas) bulan sejak tanggal Keberatan diterima, harus memberi keputusa atas keberatan yang diajukan.
- Surat
- (2) Sebelum surat keputusan sebagaimana i aksud pada ayat (1) diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penj I san tertulis.
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana i aksud pada ayat (1) atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, m n lak, atau menambah besarnya ju:nlah pajak yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimak u oaca ayst (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan. keberatan yang i jukan tersebut dianggap dikabulkan
- ( 1 ) Wajib Pajak dapat mengajukan permoho a banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang diteta an oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud p d ayat ( 1 ) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan y g jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilam ir salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak me ngguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Put an Banding·-�.\_
I
.
...
· ·
"
Apabila pe�gajuan keberatan ateu permohona banding dikabulkan sebaqian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan denga itambah i fl:-boogan..sebcsar 2% {dua perse sebulan untukjangka waktu paling lama 24 (dua p I h empat) ulafl'lt&lt;:NGETAHUI I MENGESAHKAN ' SAL !,\JAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
Bagian Ketiga Gugatan
T.ANGGAL:
DAN SESUAJ DENGANASLINYA
,JABATAN
LO
o�E:a ber �012
-
.
KEPALAIAGIAN HUKUM DAN
PERUNOANG-UNOANGAN
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
- (1) Gugatan dapat diajukan secara tertulis dalam hasa Ind esia kepac:MIFPiiijaiffliii�a,ihos
- (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan t rhadap pelaksanaan penag1 ian paJa a (empatbelas) hari sejak tanggal penagihan.
- (3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan t r adap keputusan lain selain gugatan sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tigapuluh) h ri sejak ta;1ggal diterima keputusan yanp digugat.
- (4) Jangka waktu dimaksud ayat (2) dan ayat (3 dak menq'kat apabila jangka waktu dim sksud tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan p ggugat.
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana d aksud pada ayat (4) adalah 14 (empat betas) hari terhitung sejak berakhimya keadaan di luar k k as aan penggugat.
- (6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan tau 1 (satu) nkeputusan dlalukan 1 (satu) Surat Gugatan.
Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksaan b n in�1 dan gugatan, sepanjang ticak diatur lain dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai ketent a poraturan perundanq-undanqan.
XI 8
, PENGURANGAN KETETAPAN URANGAN SANKSI ADMIN,STRASI PEMBETULAN,PEMBATAL DAN PENGHAPUSAN AT AU PE
- (t) Atas permohonan Wajib Pajak atau kare . [abatannya, Kepala Daerah dapat mernbelulkan SKPDKB, SKPDK!H atau STPD, SKPDN tau SKPDI.B yang dalam penerbrannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung d n atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan a rah.
- (2) Kepala Daerah dapat :
- a. mengurangkan atau menghapuskan sa k i edministrat.l berupa bunqa, denda, dan kenaikan palak yang terutang menurut peraturan erundanq-undanqan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekh I fan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
- b. mengurangkan atau membatalkan SK D B, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara p n urangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan p j k sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
B XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN P MBAYARAN DAN PEMERIKSAAN
- ( 1 ) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib jak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. .
- (3) Kepala Daerah setelah melakukan pemeriks n menerbitkan : ..o.c.. \_
- (2) Kepala Oaerah dalam jangka waktu paling I a 12 (duabelas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran p j k sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus memberikan keputusan.
. .
.
,
- a. SKPDLB, apabila jumlah paJak yang diba r terryata lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak y ng tidak seharusnya terutang;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana di 1 ksud pada ayat (2) dilampaui dan Kepala Oaerah ·· tidak memberi keputusan, permohonan kele i an pembayaran palak dianggap dikabulkan serta SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu ling lama 1 (satu) bulan.
- b. SKPDN. apablla jumlah pajak yang dlbaya ama dengan jumlah pajak yang terutang.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang palak I lnnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitu gkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayara alak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daer h atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas terhmbatan pembayaran kelebihan pajak.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak i akukandalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pemb y ran pajak diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah sekurang ·kurangnya dengan menyeb t an : ,
- a. · nama dan alamat Wajib Pajak ;
- b. tanggal pembayaran pajak ;
- c. besarnya kelebihan pembayaran pajak
- d. alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pem yaran pajak disampaikan secara lancsunq atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pelabata Daerah ata ukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah .
- . (1) .Atas pengajuan keberatan dan permohonan engembalian keleblhan pernbayarar, paiak, Kepala Daersbatau Pejabat yang ditunjuk melakuka emeriksaan.r--:----·---------
·
- ( 1 ) Hak untuk melakukan penagihan pajak me j di kedaluars r,a-w,.liffl1'-!',---' (lima) tahun terhitung sejak saat terutangny ajak, kecuall apabila Wajib Pajak rnelak rkan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan Pajak sebagaimana d aksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Pak ; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib P j k baik langsung maupun ndak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan S r t Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nuruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tang a penyarnpaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung e aqaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya meny kan masih mempunyai utang Paja�. dan beum rnelunasinya kepada Pemerintah Daerah. '
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung e aqairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan ang u an atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- ( 1 ) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih I gi karena hak untuk melakukan pensoihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. uc,-
.. .
· ·
.
.
.
I
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan pi t n£ pajak yang sudan kedaluarsa sebaqarnana . dimaksud pada ayat (1). .
- (3) Tata cara penghapusan pajak yang sudah kedalua sa diatur dengan Peraturan Bupail.
KETENTUAN KFUSUS
- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepa a pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak am rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-un ngan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pel sanaan ketentua peraturan perundang-undangan ·· perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dima s d pada ayat (1) dan avat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak seb gai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang mem rikan keterangan kepada pihak-pihak lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan lam porkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana d n Hukum Acara Perdata, Kepeta Darah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebag i ana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimanz dimaksud pada ayat (2) untuk 1 mberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah rwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ten g ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti t rtulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (6) Permintaan hakim sebaqairnana dimaksud pa a ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau · · nama tergugat, keterangan yang diminta, se a ka'tan ant""""...,-tr,,.,,�M· """'",-,,+\_""'"...\_� ... --bersangkutan dengan keterangan yang dimint t rsebut. N SAUNAN FOTO COPY TELAH OIPERIKSA KEBENARANNYA
BAB | XV KETENTUAN PIDANA
- ( 1 ) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak m yamoalkan SSPD atan ',: � 9 0 · ff � , , , x ,, 1 � ,-wvtff-),(!J'i-,,..., · atau tidak lengkap atau melampirkan keteran yang tidak benar sehingga merugik .. m keuanqan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurung · palirig larm 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banya 2 (dua) kali jumlah pajak yang te u ang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak me y mpaikan SSPO atau mengisi dengan l.dak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keteran n yang tidak benar sehingga meruqikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penj pali lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yan erutang. · '
· ·
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada a t ( 1 ) dan ayat (2) adalah pelanggaran .
Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah seba i mana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutanqnya pajak.
- (1) Pejabat atau tenaga ahli ya,19 ditunjuk al Kepala Dneroh yang karena kealoaannva tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal seb g imana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) cJan ayat (2), dip[idana dengan pidana kurungan palin lama 1 (satu) tahun atau denda palirg banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat juta rupiah),.J!.1.., \_
"
• •
- (2) Pejabat atau tenaqa ahli yang ditunjuk oleh Kep I Daerah yang dengan sengaja tidak m 3menuhi kewajibannya atau seseorang yang menye bkan tid;:ik �i�enuhinya kew�jiban Pejabat sebagaimana dlrnaksud dalam Pasal 30 ayat (1 un ayat (2), dipldana dengan p1�ana k�rungan paling laing 2 (dua) tahun atau denda paling ban a Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana Jimaksud pada a t (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang at Sadan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikqn tindak pidana pengaduan.
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaim dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasia nya dilanggar.
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 aya ( ) dan Pasal 33 ayat (1) dan ,1yat (2) merupakan penerimaan Negara.
- ( 1 ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingk n an Pemermtah Daerah diberi wewenan; kbusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidi tindak pidana di bidang perpajaknn Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undan ukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 aclalah pejabat pegawai negeri sipil tertenu, di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangk t oloh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud p d avat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan d meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpaj k n Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan terangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebeharan perhuatan yang dila u an sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti ri orang pribadi atau badan sehubungan denqan tindak pidana· di bidang perpajakan Daer ; · · · ·
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catata , dan dokumen-dokumen lain berkenasn dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daer ;
- e. melakukan penggeledahan untuk men a atkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakuka enyitaan terhadap bahan :Jukti tersebut;
- f. tneminta bantuan tenahga ahli dalam raln ka pelaksanaan tL 1 gas oenyldlkan tindak pidana tli · · bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang e eoranp meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang beriangsung an memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud p d hutuf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan de g n tndak pidana perpajakan Oaerah;
- i. J. memanggil orang untuk didengar ketera annya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi: menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu u t k kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yan ertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dlmsksud pad a ay t ( 1 ) mernbarttahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada P untut Umum melalui penyidik PP.jabat Palisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentu n yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ---·· . . . .
.
I
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerinta an pengundangan Peraturan Daerah ir; dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupate inahasa. . sa.. � .. , LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA A UN 2011 NOMOR tf}.. I .. , , , , . · • 0 ## PENJELA N ATAS NOMOR ## PERA TURAN DAE RAH BUPATEN MINAHASA 2 HUN 2011 TEN NG ## BEA PEROLEHAN HAK AT TANAH DAN BANGUNAN Pajak Daerah adalah salah satu sumber ndanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemb gunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah, penerimaan Daerah yang beras I dari Pajak Oaerah dari waktu ke waktu harus j ,�:seaal)tiasa ditingkatkan. Hc11' ini d.imaksudkan a a peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayana epada rnasyarakat dapat semakin meningkat Salah satu jenis pajak yang dapat dipun t oleh Daerah kabupaten sesuai Undang\_Undang .. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah da etribusi Daerah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pernunqutan Pajak Daerah harus ditetap n dengan Peraturan Daerah. Sejalan c engan hal tersebut,penetapan Peraturan Daerah ini a lah dimaksudkan agar Pemerintar Daerah KabupatenMinahasa dapat memungut 9ea Perole n Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai ketentuan peraturan perundaaq-undenpan, Se.lanjutnya, dalam Peraturan Daerah n diatur secara jelas dan tegus mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Bea Perolehan ak atas Tanah dan Bangunan. Disamping itu juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi e ungutannya. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan B n unan dipunqut dengan menggunakan sistem self assessment dimana Wajib Pajak diberi kepercay n untuk m3nghitung dan membayar senc'iri pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD dan m I porkannya tanpa mendasarkan pada SKPD . . Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, di a ping berpedornan pada peraturan perundang­ undangan di bidang perpajakan Daerah, juga dip rhatikan, diacu dan dikaitkan denqan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain : - 1 . Undang\_undang Nomor 8 Tahun 1981 tentan itab Hukum Acara Pidana; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983 tentang K tentuan Urnum dan Tata Cara Perpalakon: 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tenta g Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang P gadilan Pajak.
PENJELASAN
Pembukaan
PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
· . . . . .: Cukup jelas · Pasai 2 Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Cukup [elus Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Huruf a · , ' . \_ Angka 1 Angka 2 · Angka 3 Angka 4 Angka 5 Angka 6 I . Cukup jelas Cukup j la Cukup j la Hiubah siat adalah sualu penetapan wasiat y,mg khusus mengen i pemberiar. hak alas tanah dan atau bangunan kepada o ang pribadi atau badan hukum tsrteniu, yang berlaklu telah pemberl hibah waslat meninggal dunia. Cukup j I s Yang di ksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan h um lainnya adalah pengalihan hak