PERATURAN BUPATI RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut dan Sewa Gedung Pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015, dipandang perlu untuk disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang baru; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Standar Harga Bahan-Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung pada kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015; 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 SERI: E Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5678); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dae rah (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengefofaan Keuangan Daerah sebagaiman telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dafam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengefofaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dafam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Sefatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Sefatan Provinsi Sumatera Utara; 16. Keputusan Menteri dafam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakif Bupati Nias Sefatan dan Pengesahan Pengangkatan (berlaku 2 Februari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
u
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2015
TENT ANG
PENETAPAN STANDAR HARGA BAHAN KONSTRUKSI, NON KONSTRUKSI, UPAH, ONGKOS ANGKUT, DAN SEWA GEDUNG PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan prinsip efisien, transparansi, dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan Standar Harga Bahan-bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung untuk di gunakan dalam kegiatan pembangunan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa Tim Kelompok Kerja dan Tim Sekretariat Penyusunan Standar Harga, telah melaksanakan survey diberbagai tempat dan Kecamatan sebagai perbandingan standar harga bahan-bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut dan Sewa Gedung dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut dan Sewa Gedung Pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015, dipandang perlu untuk disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Standar Harga Bahan-Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung pada kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
SERI: E
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dae rah (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengefofaan Keuangan Daerah sebagaiman telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dafam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengefofaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dafam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Sefatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Sefatan Provinsi Sumatera Utara;
16. Keputusan Menteri dafam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakif Bupati Nias Sefatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Sef a tan Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 T ahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Susua, Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Hilimegai, Kecamatan Toma, Kecamatan Mazino, Kecamatan Pulau-Pufau Batu Timur, Kecamatan Mazo dan Kecamatan Fanayama di Kabupaten Nias Se Iatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengefofaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Sefatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Sefatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Sefatan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Sefatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tertentu;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Sefatan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ulunoyo, Kecamatan Huruna, Kecamatan O'o'u, Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Hilisafawa'ahe, Kecamatan Siduori, Kecamatan Somambawa, Kecamatan fdanotae, Kecamatan Ulu ldanotae, Kecamatan Boronadu, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Onofalu, Kecamatan Simuk, Kecamatan Pufau-Pufau Batu Barat, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, dan Kecamatan Tanah Masa di Kabuten Nias Selatan.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemrintah Kabupaten Nias Selatan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Sefatan Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Befanja Daerah Kabupaten Nias Sefatan Tahun Anggaran 2014;
Menetapkan
27. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Se Iatan;
28. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan;
29. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Harga Dasar Nilai Jual Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Nias Selatan;
30. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014;
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA BAHAN-BAHAN KONSTRUKSI, NON KONSTRUKSI, ONGKOS ANGKUT, DAN SEWA GEDUNG PADA KEGIATAN
UPAH, PEMBANGUNAN KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Nias Selatan ini yang dimaksud dengan :
- 1) Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3) Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
- 4) Standar Harga adalah satuan harga yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).
- 5) Harga satuan adalah nilai suatu bahan yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan komponen biaya.
- 6) Standar Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, upah, ongkos angkut dan sewa gedung adalah satuan harga, yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi dan Non Konstruksi
- 7) Satuan harga konstruksi dan Non Konstruksi adalah satuan biaya pekerjaan konstruksi dan non konstruksi
- 8) Pekerjaan konstruksi dan non konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi pada kegiatan pembangunan atau pembuatan wujud fisik dan non fisik lainnya.
- 9) Tim penetapan standar harga adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk menetapkan Standar Harga.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- 1) Standar Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos angkut dan Sewa Gedung pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 merupakan acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).
- 2) Standar Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah dan Ongkos Angkut dan Sewa Gedung pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, II, Ill, IV, V, VI, Vll,VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV dan Lampiran XXVI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- 3) Harga Bahan Kontruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut dan Sewa Gedung yang dimaksud pada ayat (2) di atas, belum termasuk beban pajak.

## BAB Ill KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal3

- 1) Perubahan Standar Harga Bahan Kontruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut dan Sewa Gedung sebagaimana pada Pasal 2 ayat (2) di atas ditetapkan secara berkala sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian di Kabupaten Nias Selatan.
- 2) Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung sejenis yang tidak tercantum pada Lampiran Peraturan ini, dalam pelaksanaannya oleh setiap Unit Kerja Pengelola agar berpedoman pada harga pasar yang standar dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BABIV PENUTUP

## Pasal4

Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standar Harga Bahan Konstruksi dan Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut dan Sewa Gedung pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, selanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 12 Februari 2015

BUPATI NIAS SELATAN, ttd

IDEALISMAN DACHI

Diundangkan di Teluk Dalam pada tanggal 13 Februari 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,


BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 12

- 2) Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung sejenis yang tldak tercantum pada Lampiran Peraturan ini, dalam pelaksanaannya oleh setiap Unit Kerja Pengelola agar berpedoman pada harga pasar yang standar dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BABIV PENUTUP

## Pasal4

Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standar Harga Bahan Konstruksi dan Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut dan Sewa Gedung pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal5

Hal-hat yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, selanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di T eluk Dal am pada tanggal 12 Februari 2015

BUPATI NIAS SELATAN, ttd

IDEALISMAN DACHI

Diundangkan di Teluk Dalam pada tanggal 13 Februari 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,


BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 12

1

- 2) Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung sejenis yang tidak tercantum pada Lampiran Peraturan ini, dalam pelaksanaannya oleh setiap Unit Kerja Pengelola agar berpedoman pada harga pasar yang standar dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BABIV PENUTUP

## Pasal4

Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standar Harga Bahan Konstruksi dan Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut dan Sewa Gedung pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal5

Hal-hat yang beium diatur dafam Peraturan Bupati ini, sefanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal6

Peraturan Bupati ini berfaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di T eluk Dalam pada tanggal 12 Februari 2015

BUPATI NIAS SELATAN, ttd

IDEALISMAN DACHI

Diundangkan di Teluk Dalam pada tanggal 13 Februari 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 12


- 2) Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung sejenis yang tidak tercantum pada Lampiran Peraturan ini, dalam pelaksanaannya oleh setiap Unit Kerja Pengelola agar berpedoman pada harga pasar yang standar dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BABIV PENUTUP

## Pasal4

Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standar Harga Bahan Konstruksi dan Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut dan Sewa Gedung pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, selanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 12 Februari 2015

BUPATI NIAS SELATAN, ttd

IDEALISMAN DACHI

Diundangkan di Teluk Dalam pada tanggal 13 Februari 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NlAS SELATAN, ttd

FADUHUSIDAELY

BERITA DAERAH KABUPATEN NlAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 12

EL H. TELAUMBANUA, SH P BINA IP. 19730413 2001121 003

AN, KEPALA BAGIAN HUKUM

Salinan sesuai dengan aslinya