PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 19 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 06 TAHUN 2OO8 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN, (berlaku 1 Juni 2010)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;.
- b. bahwa batik lndonesia ditetapkan sebagai salah satu pakaian dinas harian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen DalarTr f.,legeri dan Pemerintah Daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan; c.
1
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55), Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik lndonesia Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38e0);
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang- Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu din Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265); 2.
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang Republik lndonesiaan (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4389); 3.
4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3176); 5.
- Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor M4; 6.
- Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a7a1); 7.
- Peraluran Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 8.
- Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik lndonesia; 9.
- Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 1B Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil; 10.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; I 11.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 12.
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43); 13.
Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 025/39S5/SJ. Tanggal 10 Nopember 2009 Tentang pakaian Dinas Harian
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERUBAHAN PERTAMA ATAS PEMTURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 06 TAHUN 2OO8 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peratura.n funat! Balangan Nomor 06 Tahun 200g tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangrnl diubah sebagai berikut :
l. Ketentuan BAB tl Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB II - JENIS PAKAIAN DINAS
Pasal 2
- (1) Jenis pakaian dinas terdiri dari:
- 1) PDH Warna khaki; dan
- a. Pakaian Dinas Hafian disingkat pDH terdiri dari;
- 2) PDH batik dan Sasirangan.
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat pSR;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat pSH;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat pSL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat pDH camat dan Lurah; dan
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat pDL;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat pDU Camat dan Lurah.
- h. Pakaian Khusus.
- (2) Pakaian khusus sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf h terdiri dari :
- a. Pakaian olah raga.
14. Pakaian olah raga adalah pakaian yang dipakai saat mengikuti kegiatan olah raga, pakaian olah raga terdiri dari celana panjang dan kaos olah raga.
15. b- Pakaian identitas khusus.
16. Pakaian identitas khusus adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai untuk melaksanakan tugas - tugas tertentu, pakaian identitas khusus antara lain dipakai oleh petgas medis, paramedis, perhubungan, polisi pamong praja, protokol, satuan pengamanan, pelayanan publik tertentu, SAR, kebersihan, dan petugas tertentu lainnya.
- c. Bentuk pakaian identitas khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB II - JENIS PAKAIAN DINAS
Pasal 12
- (1) Jadwal Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan lni.

-

- (2) Model PDH Batik dan Sasirangan disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
2. lll Ketentuan Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal Pasal 22 setelah ayat 3 ditambah dua ayat, yaitu ayat (4) dan ayat (s), sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. (4). Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan sesuai anggaran biaya yang tersedia.
- (5) Tanda Pengenal Pegawai yang hilang atau rusak akibat kelalaian Pegawai, maka untuk pembuatan berikutnya menjadi tanggungjawab Pegawai yang bersangkutan dan dapat difasilitasi oleh Bagian Organisasi.
5. IV Ketentuan BAB V Pembinaan dan Pengawasan Pasal 30 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWAS

## Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan lnspektorat Kabupaten dengan mekanisme dan sanksi sesuai ketentuan y!.fp berlaku.

## Pasal !l

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Ba

Diundangkan di Paringin pada tanggal 19 Mei 2UA


SEKRETARIS AERAH KABUPA GAN,


'? **-+{ M. RIDUAN DARLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2O1O NOMOR 17

Lampiran

:

Peraturan Bupati Balangan

Nomor 19 Tahun 2010 Tanggal 19 Mei 2010

## JADWAL PEMAKAIAN PDH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

| No. | Jenis Pakaian | Hari | Keterangan |
|-------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Linmas | Senin | |
| 2 | PDH Warna Khaki | Selasa dan Rabu | |
| 3 | PDH Batik / Sasirangan | Kamis dan Jum'at | |
| 4 | Pakaian Olahraga | Jum'at Pagi | Pada Saat Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ), Jalan Santai & Kegiatan Olahraga lainnya |
| 5 | PDH Sasir"Dg"[".-.. | Sabtu | Untuk yang 6 (Enam) Hari Kerja dalam Seminggu |
| 6 | Korpri | HUT Korpri dan Hari Besar Nasional | |
| 7 | PSL dan/atau PSR | Pada Acara Resmi | Sesuai Ketentuan Acara |