PERATURAN BUPATI BI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691 ); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093); 13. 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 14. 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); '` | 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 T ahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); 2. 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 3. 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 4. 15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 5. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 13); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 3 TAHUN 2012
TENT ANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SJAU TAGULANDANG BIARO,
Menimbang
:
- a. bahwa dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dipandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. bahwa dengan diberikannya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, diharapkan Pegawai Negeri Sipil dapat meningkatkan kinerja, disiplin dan tanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
13. 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
'` |
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 T ahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
2. 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
3. 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. 15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
5. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 13);
Menetapkan
20. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 56 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 56);
21. Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 134a Tahun 2011 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Saluan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Kinerja adalah keluaran I hasil dari kegiatan I program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai insentif alas tingkat kesulitan I
Menetapkan
:
Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 56);
20. Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 134a Tahun 2011 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012.
MEMUTUSKAN :
'
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Galon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Kinerja adalah keluaran I hasil dari kegiatan I program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai insentif atas tingkat kesulitan I
biaya hidup dan pencapaian kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
BAB II - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 2
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 3
Tujuan dari Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai adalah :
1. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
2. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja lebih giat dan profesional;
3. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja melampaui beban kerja normal;
4. Memotivasi dan meningkatkan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian khusus, bekerja di daerah yang memiliki kesulitan tinggi, ditempatkan di daerah terpencil dan pekerjaan yang beresiko tinggi.
BABIV
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 4
Jenis Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah menggunakan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 .
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 5
Tambahan Penghasilan
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 7
Tarnbahan Penghasilan
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 8
Besaran Tarnbahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di setiap Saluan Kerja Perangkat Daerah I Unit Kerja disesuaikan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil.
BABV KRITERIA DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 9
Kriteria pernberian Tarnbahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pernerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, adalah sebagai berikut :
1. Pegawai Negeri Sipil yang rnernegang jabatan Eselon II diberikan Tarnbahan Penghasilan Pegawai
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 10
Pembayaran Tambahan Penghasilan
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 11
Pegawai Negeri Sipil yang memintakan izin tidak mengikuti Apel Pagi atau Apel Sore maupun tidak masuk bekerja karena alasan tertentu, harus dengan permohonan resmi melalui surat dan disampaikan kepada :
1. Pejabat Eselon II dan Eselon Ill yang jabatan Kepala Kantor, Kepala Bagian, Carnal dan Direktur Rumah Saki! mengajukan izin kepada Sekretaris Daerah;
2. Pejabat Eselon Ill dan Eselon IV maupun Stal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan izin kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Pejabat Eselon I V dan Stal di lingkungan Sekretariat Daerah mengajukan permohonan izin kepada Kepala Bagian;
4. Pengawas, Kepala UPTD dan Stal mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Puskesmas, Perawat dan Stal Puskesmas mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Kesehatan.
BAB Ill - TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 39
Tambahan Penghasilan
Tarnbahan Penghasilan
Besaran Tarnbahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di setiap Saluan Kerja Perangkat Daerah I Unit Kerja disesuaikan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil.
BABV KRITERIA DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Kriteria pernberian Tarnbahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pernerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, adalah sebagai berikut :
1. Pegawai Negeri Sipil yang rnernegang jabatan Eselon II diberikan Tarnbahan Penghasilan Pegawai
Pembayaran Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil yang memintakan izin tidak mengikuti Apel Pagi atau Apel Sore maupun tidak masuk bekerja karena alasan tertentu, harus dengan permohonan resmi melalui surat dan disampaikan kepada :
1. Pejabat Eselon II dan Eselon Ill yang jabatan Kepala Kantor, Kepala Bagian, Carnal dan Direktur Rumah Saki! mengajukan izin kepada Sekretaris Daerah;
2. Pejabat Eselon Ill dan Eselon IV maupun Stal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan izin kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Pejabat Eselon I V dan Stal di lingkungan Sekretariat Daerah mengajukan permohonan izin kepada Kepala Bagian;
4. Pengawas, Kepala UPTD dan Stal mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Puskesmas, Perawat dan Stal Puskesmas mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Kesehatan.
Permohonan izin tidak mengikuti Apel maupun tidak masuk kerja baru dapat diakui ketika disetujui oleh Pejabat yang berwenang dan menjadi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran pada daftar hadir dalam pengajuan permohonan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.

## Pasal 13

Permberian izin kepada Pejabat dan Pegawai adalah sebagai berikut :

- 1 . Tidak mengikuti apel pagi maupun apel sore hanya diperkenankan kepada Pejabat yang berwenang untuk memberikan izin 2 (Dua) kali dalam sebulan;
2. Tidak masuk kerja karena alasan tertentu hanya diperkenankan kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin selama 3 (Tiga) hari dalam sebulan.

## Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang jumlah kehadirannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dalam 1 (satu) bulan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dibayarkan.

## Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti karena alasan tertentu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari, dapat dibayarkan separuh dari jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai yang menjadi haknya.

## Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Cuti melebihi 14 (empat belas) hari dan atau Cuti Besar selama 3 (tiga) bulan tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai.

## Pasal 17

Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dapat dibayarkan apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut berada dalam status tugas belajar dan bekerja sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lainnya dan yang berstatus tahanan pihak berwajib sebelum ada putusan Pengadilan.

## Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang berstatus tahanan oleh yang berwajib karena tersangkut masalah hukum, tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai.

## BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada masing-masrng Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA) Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2012.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro,

Ditetapkan di Ondong Siau pada tanggal 'c Jqnuori 2012

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


z=-\ · :s · · -

S: &gt; -

SEKREIARIS DAERAH,

Diundangkan di Ondong Siau pad a tanggal 6 J "nua ri 2012 NIP 1957/116 199003 1 003

## TONI SLIPIT

Parat Koordinasi

Jabatan

Para!

Kasubbid

Kabid

Sekretaris

Kepala Dinas

Kabag Hukum

Asisten Ill

Sekda

Wakil Bupati

Bupati

1

l/

r7

�

1,n -

�

�


"

-

Mohan Untuk ditanda tanaani

1

{

A

H

1

|




z

= &lt;: ________________ NI

00 ,... N M

0

&lt;(

a::

co

z

o

&lt;(

z

0

&lt;(

:::,

...J

o

:::,

;":

&lt;(

&lt;I)

z

:::,

&lt;(

&lt;(

:::,

...J

0.

"'

L1J

.=

0.

&lt;(

:::, co


"

"'

"'

'

...

:::, a:

&lt;I)

z

0

...