Unknown Unknown Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209); 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068); 7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068); 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka. Dengan Persetujuan DEWAN PER (berlaku 2 Juli 2002)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa pola tarif yang berkalu sekarang di rumah sakit umum Kabupaten Kolaka sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang dimana harga Obat, bahan-bahan dan alat kesehatan harganya serba naik dan Retribusinya tidak mampu menutupi biaya Operasional sahari-hari ;
- b. bahwa Rumah sakit pada prinsipnya memberikan pelayanan kesehatan secara terus menerus kepada masyarakat sehingga memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit ;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas maka Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Kolaka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG RETRIBUSI TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN KOLAKA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif;
3. Pemerintah Kabupaten Kolaka adalah Bupati Kolaka beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati Kolaka adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap erta Badan Usaha Lainnya.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, Diagnosis, Pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
9. Pelayanan rawat Inap adalah Pelayanan pada pasien untuk observasi, perawatan, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka.
12. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang .
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah ## BAB II
NAMA. OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Nama Retribusi Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Kolaka dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian palayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Kolaka.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Obyek Retribusi adalah Pemberian Pelayanan Kesehatan yang meliputi :
1. Rawat Jalan dan Poliklinik
2. Poliklinik Gigi
3. PoliklinikPalayanan Darurat Medik
4. Poliklinik Bedah
5. Poliklinik Kebidanan/Penyakit Kandungan
6. Poliklinik Penyakit Dalam
7. Poliklinik T H T
8. Poliklinik Anak
9. Poliklinik Mata
10. Poliklinik Syaraf
11. Poliklinik Radiolagi
12. Poliklinik Laboratorium
13. Kedokteran Kehakiman
14. Ambulans
15. Biaya Perawatan
16. Kabidanan dan Penyakit Kandungan
17. Kesehatan Anak
18. Penyakit Sayaraf
19. Kamar Bedah
20. Fisiotherapi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Subyek Retribusi adalah Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Kolaka.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Kolaka digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat Penggunaan Jasa dihitung ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya pengawasan.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Kolaka sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Rumah Sakit Umum Kabupaten Kolaka atau wilayah Daerah tempat pelayanan Kesehatan diberikan.

## BAB VIII

## SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

## SURAT PENDAFTARAN

## Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB X

## PENETAPAN RETRIBUSI

## Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimkasud pada ayat 91) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XI

## TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dborongkan

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

## BAB XII

## SANKSI ADMINSTRASI

## Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang berutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak ditertibkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamaakn, dan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

## BAB XIV

## TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV

## K E B E R A T A N

## Pasal 17

- (1) wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamaakn SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengandisertai alas an-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi. Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB ditertibkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhui karena keadaan diluar kekuasaanya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

| | BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 19 | (5) | Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana diamksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. | (6) | Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan. Kepala Dearah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. |
| (2) | Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. | (1) | Pasal 20 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada kepala Daerah |
| (4) | Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. | (3) | tercatat. Bukti penerimaan oleh pejabat Dearah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah. |

## Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XVII

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XVIII

## KADALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluawarsa setelah melampaui jarak waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutang retribusi telah melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIX

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan dearah ini dapat diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta pembatalan atas lelang yang dimaksud;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

- (3) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pelanggaran terhadap Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sangksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (4) Dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pegawai Negeri maka yang bersangkutan dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan sangksi administrasi lainnya.

## BAB XX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan yang khusus mengatur mengenai tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Kabupaten Kolaka dianggap tidak berlaku lagi.

## BAB XXI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

Pada tanggal, 2 Juli 2002

BUPATI KOLAKA

ttd Drs. H. ADEL BERTY

Di Undangkan di Kolaka

Pada tanggal, 2 Juli 2002

## Plt.SEKRETARIS KABUPATEN KOLAKA

## ttd

## Drs. HIDAYATULLAH. M

Pembina TK. I Gol. IV/b NIP. 010 077 029

LMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TAHUN : 2002 NOMOR : 24

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR : 18 TAHUN 2002 SERI D NOMOR : 8

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 14 TAHUN 2002

## T E N T A N G

PENATAAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD) MENJADI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA B U P A T I K O L A K A

Menimbang : a. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD) tidak sesuai lagi dengan KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2002 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lainsesuai tuntutan perkembangan keadaan dengan semangat Otonomi Daerah.

- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
2. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI. Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang PedomanOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa.

## Dengan Persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENATAAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD) MENJADI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM).

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah Kabupaten Kolaka adalah Bupati Kolaka ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka ;

4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka ;
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka dibawah Kecamatan ;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat bukan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat Istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten Kolaka ;
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Rakyat yang terdiri atas Pemukapemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat Istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan mengatur Aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
9. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat (LKMD) atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disingkat (LPM) adalah wadah yang dibentuk atas Prakarsa Masyarakat sebagai Mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten dalam menampung dan mewujudkan Aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan ;
10. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan ;
11. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk ,elalui musyawarah Pengurus (RT) diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan ;

## BAB II

## LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

## Pasal 2

Penggunaan Nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang di singkat (LPM) disesuaikan oleh masing-masing Desa dan Kelurahan dengaN memberikan peluang sepenuhnya kepada Desa dan Kelurahan untuk menambah nama Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM) tersebut sesuai dengan adat, Kebudayaan dan Paradigma Desa dan Kelurahan setempat sebagai Mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan Aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan.

## BAB III

## KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 3

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat (LPM) maupun di Kelurahan adalah wadah yang dibentuk atas prakrsa masyarakat dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat lokal dan secara Organisasi berdiri sendiri.
- (2) Susunan Organisasi Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat (LPM) terdiri dari :
1. Ketua
2. Wakil Ketua
5. 3.Sekretaris
4. Wakil sekretaris
5. Bendahara
6. Anggota Pengurus lainnya yang terbagi dalam seksiseksi sesuai dengan kebutuhan Desa dan Kelurahan.
- (3) Bagan struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat (LPM) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## SYARAT-SYARAT ANGGOTA PENGURUS

## Pasal 4

Anggota Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terdiri dari Pemuka masyarakat yang mewakili keberagaman yang terdiri dari Tokoh adat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda yang ada di desa dan Kelurahan dengan syarat sebagai berikut :

- (1) Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
- (3) Berkelakukan baik, jujur, cakap dan berkemampuan, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat ;
- (4) Sebagai Penduduk Desa dan Kelurahan setempat dan bertempat tinggal di Desa dan Kelurahan minimal 6 bulan ;
- (5) Mempunyai Kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat ;

## TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS

## Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pemilihan Pengurus LPM terlebih dahulu diadakan rapat/musyawarah ditingkat Dusun/lingkungan untuk memilih wakil dari setiap dusun/lingkungan minimal 5 orang yang mewakili dusun/lingkungannya dalam pemilihan pengurus LPM di tingkat Desa/Lingkungan;
- (2) Pemilihan anggota pengurus LPM dilakukan secara Demokratis dalam rapat musyawarah yang diselenggarakan khusus untuk itu, yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang dihadiri oleh Perwakilan dari masing-masing Dusun/Lingkungan;
- (3) Nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan Kepada Kepala Desa untuk mendapatkan Persetujuan Badan perwakilan Desa (BPD) yang tertuang dalam peraturan Desa yang diketahui Camat dan untuk Kelurahan diajukan kepada Camat selanjutnya disampaikan Kepada Bupati untuk mendapatkan Pengesahan ;
- (4) Masa Bakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan 5 Tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode berikutnya.

## PEMBERHENTIAN ATAU PENGGANTIAN PENGURUS

## Pasal 6

Anggota Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berhenti atau diberhentikan bilamana :

- (1) Meninggal Dunia ;
- (2) Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa/Kelurahan
- (3) Mengundurkan diri ;
- (4) Berakhir masa kepengurusannya ;
- (5) Terkena Peraturan atau perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

## BAB V

## TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 7

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

1. Menyususn Rencana pembangunan yang partisipatif ;

2. Menggerakkan swadaya Gotong Royong masyarakat ;
4. Melaksanakan dan mengendalikan Pembangunan;
5. Membina Instusi Lembaga Adat;
1. Melestarikan Lingkungan, Adat dan Budaya.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai fungsi:

- (1) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa dan Kelurahan;
- (2) Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan;
- (3) Pengkoordinasian kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
- (4) Penggalian dan pemanfaatan Sumberdaya Kelebagaan untuk Pembangunan di Desa dan Kelurahan.

## BAB VI

## HUBUNGAN KERJA

## Pasal 9

- (1) Hubungan Kerja lembaga pemebrdayaan Masayarakat (LPM) dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam bentuk kerjasama menggerakkan Swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan;
- (2) Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Lembaga atau Organisasi kemasyarakatan lainnya, RT, RW adalah bersifat Konsultatif dan kerjasama yang menguntungkan;
- (3) Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) antar Desa dan Kelurahan bersifat kerjasama dan saling membantu setetlah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan Kelurahan.

## BAB VII

## SUMBER DANA

## Pasal 10

Sumber Dana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- c. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
- d. Bantuan Pemerintah Propinsi;
- e. Bantuan Pemerintah Pusat;
- f. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat sarta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

## PELAPORAN DAN PASILITAS

## Pasal 11

## PELAPORAN

Laporan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berupa Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi dilaporkan secara berjenjang melalui Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Camat dan Bupati Kolaka untuk bahan Monitoring.

## Pasal 12

## PASILITAS

- (1) Pemerintah Kecamatan dan Desa melakukan Pembinaan secara langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Marsyarakat (LPM) agar mampu menggerakan Swadaya gotong royong masyarakat dan mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan di Desanya.

- (2) Pemerintah memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemberian Pedoman, Bimbingan, Pelatihan, arahan dan Supervisi.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kolaka.

## Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Kolaka Pada tanggal, 2 Juli 2002

BUPATI KOLAKA


Drs. H. ADEL BERTY

Diundangkan di Kolaka

Pada tanggal, 2 Juli 2002

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


## Drs. HIDAYATULLAH. M

PEMBINA TK. I GOL. IV/b NIP. 010 077 029

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2002 NOMOR : 18