PERATURAN BUPATI MA Nomor 49 Tahun 2017 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI TENAGA PENDIDIKAN DAN PEGAWAI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT (berlaku 2 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI TENAGA PENDIDIKAN DAN PEGAWAI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,
a.
- bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan, motivasi dan produktivitas kerja bagi pegawai tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan pada daerah tertinggal dan terisolir di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas,
- bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. c.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153
- Mengingat dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348 ): 1
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 2.
Menetapkan :
1
- 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679),
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 3.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5598): 4
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, 5.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) 6.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Dalam Penetapan Daerah Tertinggal secara Nasional, 7.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 8. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI TENAGA PENDIDIKAN DAN PEGAWAI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan 1
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat. 2
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tercatat pada administrasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
7. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Tambahan Penghasilan BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2
- (l) Tambahan penghasilan ## BAB III
KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3
- (1) Besaran Tambahan Penghasilan ## BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4
- (1) Tambahan penghasilan
Pasal 5
- (1) Pembayaran tambahan penghasilan ## BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7
Apabila pagu anggaran untuk tambahan penghasilan BAB VI
PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat. | Diketahui | Tanggal | Paraf | |----------------|-----------|---------| | Sekda | | 1 | | Ka. BPKD | tFlu- | SA | | Sek. BPKD | Hun | Yan | | Kabid Anggaran | | TA AL | - |

Penetapan: Ditetapkan di Simpang Empat . Met 2017 Pada tangg SYAHIRAN

Penandatangan: BUPATIYASAMAN BARAT

Penetapan: Diundangkan di Simpang Empat Padatanggal 21 Mp1 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT '''-- As' ## MANUS HANDRI Ss Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor Lg