Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 2730); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (I..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lem.baran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234}; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerint.ahan Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagairoana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repub;ik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4953); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panaru.kan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembina.an clan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambe.ban lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Unisan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembamn Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata. Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupa.ten Situbondo {Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4); MEMUTUSKAII: llenetapaa: PBRATURAII BUPATI SITUBOIIDO TBIITAIIG TATA CARA PEIIIYOBOll.Alf PROGRAM LBGJSLA81 DABRAII DI LIIIGKUIIGAII PBIIDIIITAB KABUPATBII BITOBOIIDO BABI KETEifTUAII' UIIUII Pua1 l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo. 3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 4. Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat 1
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (I..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lem.baran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234};
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerint.ahan Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagairoana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repub;ik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4953);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panaru.kan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembina.an clan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
I
.
••
3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambe.ban lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Unisan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembamn Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata. Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupa.ten Situbondo {Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4);
MEMUTUSKAII:
llenetapaa: PBRATURAII BUPATI SITUBOIIDO TBIITAIIG TATA CARA PEIIIYOBOll.Alf PROGRAM LBGJSLA81 DABRAII DI LIIIGKUIIGAII PBIIDIIITAB KABUPATBII BITOBOIIDO
BABI
KETEifTUAII' UIIUII
Pua1 l
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
6. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya ctisingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang meliputi lnspektorat. Badan, Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor.
8. sekretariat Daerah adalah 8ekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Bagi.art Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
BABB
PENYUSUlfMf PROLEGDA
Dl LUIGKURGAll PEIIERlllTAH KABUPATEll BITUBOllDO
PaN12
- (1) Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo disusun setiap tahun.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat { l) disu&amp;un berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Skala prioritas pembentukan Rancangan Peratu.ran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas:
- a. perint.ah Peraturan Peru.ndang-undangan lebih tinggi.;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; clan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
Pasal3
- (1} Dalam prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
- ( 1) dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas
-
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk :
- a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Pertanggungja.waba.n Pelaksan-aan Anggaran Pendapat.an dan Belanja Daerah.
Pual4
Penyusunan prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
BABm
PENY.AJIPAIAlf DAIi PEIIBABASAII USULAR PERERCANAAK PROGRAM PEMBEIITUKAII PERATURAII DAERAH
PaulS
- ( 1) Dalain rangka penyusunan prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, setiap t.ahun Sekretaris Daerah menyampaikan surat kepada Kepala SKPD /Unit Kerja mengenai permintaan usulan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah .
!
•.
5
- (2J Kepala SKPD /Unit Kerja berkewajiban dan bertanggung jawab menyiapkan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan SKPD/Unit Kerja masing› masing sesuai dengan tu.gas dan fungsinya.
- {3) Perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dima.ksud pada ayat {2), disampa.ikan kepada Kepala Bagian Hukum, guna dilakukan pembahasan.
- {4) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana diroaksud pada ayat (3), Bupati dapat membentuk Tim Penyusun Program Legislasi Daerah di linglrungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang beranggotakan dari berbagai unsur SKPD /Unit Kerja terkait.
BABIV
SOSIALJBASI DAR PENETAPAR PROLBGDA m LDVGKUNGAN PEJIERINTAH KABUPATU SITUBONDO
Pual6
- (1) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {3), rencana prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo disosialisasikan kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dijadikan bahan dalam penyempumaan rencana prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Paaa1 .,
- (1) Rencana prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang telah disempurnakan berdasarkan basil sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {3) diajukan oleh Sekret.aris Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BABV
PBIIBAIIASAll PROLBODA DI DPRD
Paaa18
- (1) Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang telah ditetapkan da1am Keputusan Bupati sebagaimana diroaksud dalam Pasal 7 ayat (2), disampaikan kepada DPRD guna diselaraskan dan dipadukan dengan prolegda di lingkungan DPRD dalam rangka penetapan prolegda Kabupaten Situbondo .
- (2) Pembahasan rencana prolegda di DPRD antara DPRD dengan unsur Pemerintah Kabupaten Situbondo dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di DPRD.
Diundangk pada tangg 2
S,..,a,. ... .-a KABUPATEN SITUBONDO,
Drs. HADI WIJORO, S. T .· M.11 Pembina Utama Muda NIP. 19541010 197603 1 010
BERITA DAERAH KABUPATER SITUBOlmO TAHOll 2012 IIO■OR
5
6
- (3) Unsur Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana djmaksud pada ayat (2), yaitu Bagian Hukum selaku koordinator dari Pemerintah Kabupaten Situbondo dan SKPD/Unit Kerja terkait selaku pengusul rencana program pembentukan Peraturan Daerah.
2. (4} Hasil pembahasan rencana prolegda di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, oleh Kepala Bagian Hukum disampaikan kepada Sekretaris Daerah guna dilaporkan kepada Bupatl.
3. (5} Apabila rencana prolegda yang diajukan oleh Bupati mengalami perubahan setelah dilalrukan pembahasan rencana prolegda di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
Pasal 40
- ## BAB VI
KETEBTUAN PEtroTUP
Pasa19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempa:tannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 1 1 I .-1 \! ,, '1 ') I : • : •. '." : ~ ~