UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 22 Tahun 1954 tentang UNDIAN (berlaku 27 Juli 1954)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa perlu diadakan peraturan baru mengenai undian sesuai dengan keadaan sekarang;
Mengingat akan :
- a. Staatsblad 1923 No. 351 dengan tambahan dan perubahannya, yang terakhir dalam Staatsblad 1948 No. 323;
- b. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 1946 No. 18 dengan tambahan dan perubahannya;
- c. Undang-undang No. 38 tahun 1947 tentang undian uang Negara;
- d. Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
MEMUTUSKAN :
Pertama :
Mencabut
- a. Staatsblad 1923 No. 351 dengan tambahan dan perubahannya, yang terakhir dalam Staatsblad 1948 No. 323;
- b. Peraturan Menteri Sosial Repbulik Indonesia tahun 1946 No. 18 dengan tambahan dan perubahannya;
Kedua :
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG TENTANG UNDIAN.
BAB I - UMUM
Pasal 1
- (1) Barang siapa mengadakan undian harus lebih dahulu mendapat izin dari yang berwajib
BAB I - UMUM
Pasal 2
Undang-undang ini tidak berlaku untuk undian yang diadakan:
- a. oleh Negara.
- b. oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang telah berdiri sedikit satu tahun, didalam lingkungan yang terbatas pada para anggota, untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dari undian tidak lebih dari Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah). Undian ini harus diberitahukan kepada instansi Pemerintah yang berwajib, dalam hal ini Kepala Daerah.
BAB I - UMUM
Pasal 3
Izin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.
BAB I - UMUM
Pasal 4
- (1) Didalam surat.permohonan izin undian harus diterangkan dengan sejelas-jelasnya:
- a. maksud mengadakan undian;
- b. cara menyelenggarakannya;
- c. siapa akan menyelenggarakannya;
- d. jumlah, macam dan harga hadiah-hadiahnya;
- e. harga surat undian atau bagian dari surat undian itu, apabila undian itu diselenggarakan dengan memakai surat undian;
- f. batas waktu penyelenggaraan undian.
BAB I - UMUM
Pasal 5
- (3) Kedua penjabat tersebut terakhir meneruskan permohonan itu disertai pendapat mereka masing-masing kepada Menteri Sosial.
- (4) Pembesar dimaksud dalam pasal 4 dan 5 berhak meminta kepada si pemohon segala keterangan yang diperlukan.
- (5) Permohonan untuk mendapat izin mengadakan undian harus bermeterai Rp. 3,(tiga rupiah).
- (1) Izin mengadakan undian untuk segala rupa undian dengan jumlah harga nominal undian setinggi-tingginya Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) diberikan oleh Kepala Daerah Propinsi atau Kepala Daerah lainnya yang kekuasaannya sederajat.
- (2) Izin mengadakan undian untuk segala rupa undian dengan jumlah harga nominal undian lebih dari Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) diberikan oleh Menteri Sosial.
- (3) Penjabat tersebut dalam ayat 1 diharuskan mengirimkan kepada Menteri Sosial sehelai salinan dari surat keputusan izin untuk mengadakan undian disertai surat turunan permohonan yang berkepentingan.
- (4) Surat keputusan izin undian harus bermaterai Rp. 3.-(tiga rupiah).
BAB I - UMUM
Pasal 6
Izin untuk mengadakan undian dapat diberikan kepada:
- a. organisasi yang diakui sebagai badan hukum;
- b. organisasi yang bukan badan hukum, tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun.
BAB I - UMUM
Pasal 7
- (1) Untuk kepentingan para peserta atau umum dalam surat keputusan izin undian itu dapat dicantumkan berbagai-bagai syarat yang harus diindahkan oleh penerima izin undian. Jika syarat-syarat tersebut tidak diindahkan, maka dengan sendirinya izin itu dianggap tidak berlaku lagi.
- (2) Atas permohonan yang berkepentingan didalam surat keputusan izin undian syarat yang menyebutkan batas waktu penyelenggaraan undian dapat diubah dan batas waktu itu dapat diperpanjang satu kali.
- (3) Surat keputusan tentang pemberian izin untuk mengadakan undian serta syaratsyarat tersebut dalam ayat 1 dan 2 diatas harus dicantumkan pada surat-surat undian atau, apabila tidak ada surat undian, diumumkan didalam harian-harian umum untuk diketahui oleh umum.
BAB II - PENOLAKAN IZIN.
Pasal 8
- (1) Apabila sesuatu permohonan izin untuk mengadakan undian ditolak oleh penjabat seperti tersebut dalam pasal 5 ayat 1 maka sidalam surat keputusan penolakan harus dicantumkan alasan-alasan penolakan.
- (2) Apabila ada penolakan seperti dimaksud dalam ayat 1, maka didalam batas waktu empat belas hari setelah surat keputusan penolakan bersangkutan diterima oleh yang berkepentingan, dengan mengirimkan semua surat-surat yang bersangkutan, dapat dimohon pertimbangan dan keputusan terakhir dari Menteri Sosial.
- (3) Jika Menteri Sosial membatalkan keputusan penjabat yang tersebut dalam pasal 5 ayat 1 yang tidak mengizinkan undian itu dan oleh Menteri Sosial diberikan izin itu, maka ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal 7 berlaku pula untuk izin undian yang diberikan oleh Menteri Sosial itu.
BAB II - PENOLAKAN IZIN.
Pasal 9
- (1) Menteri Sosial berhak membatalkan surat keputusan izin undian dari penjabat seperti tersebut dalam pasal 5 ayat 1 dengan disertai alasan-alasan yang cukup.
- (2) Menteri Sosial dapat meminta dari penjabat yang bersangkutan segala surat-surat mengenai izin itu.
BAB III - UNDIAN LUAR NEGERI
Pasal 10
- (1) Untuk menjual, menawarkan dan membagi-bagikan kepada umum surat-surat undian yang diselenggarakan diluar negeri terlebih dahulu harus diminta izin dari Menteri Sosial.
- (2) Untuk kepentingan para peserta atau umum dalam surat keputusan izin undian itu dapat dicantumkan berbagai-bagai syarat yang harus diindahkan oleh penerima izin undian.
- (3) Jika syarat-syarat tersebut tidak diindahkan, maka dengan sendirinya.izin itu dianggap tidak berlaku lagi.
PAJAK UNDIAN
BAB IV - PAJAK UNDIAN
Pasal 11
- (1) Barang siapa memperoleh hadiah sebagai pemenang undian yang diadakan seizin Menteri Sosial atau penjabat dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dikenakan pajak
undian sebagai berikut:
- a. Pemenang yang memperoleh hadiah berharga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) kebawah dikenakan pajak undian sebesar sepuluh persen dari pada harga hadiah itu;
- b. Pemenang yang memperoleh hadiah berharga lebih dari Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah) dikenakan pajak undian sebesar dua puluh persen dari pada harga hadiah itu.
- (2) Apabila hadiah-hadiah terdiri atas barang-barang, maka pajak undian dihitung sepuluh dan dua puluh persen dari harga barang-barang itu pada saat penarikan undian.
- (3) Pajak undian itu harus dibayarkan kepada badan yang menyelenggarakan undian itu oleh barang siapa yang menang sebelum ia menerima hadiah.
- (4) Badan yang menyelenggarakan undian seizin Menteri Sosial atau penjabat dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 harus menyetorkan kepada Kas Negara pajak undian yang diterimanya dari para pemenang selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sesudah penarikan undian.
Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan pengusutan perbuatan-perbuatan itu.
BAB V
Pasal 12
- (1) Dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dihukum barang siapa yang:
- a. mengadakan undian dengan tidak mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1;
- b. melakukan tanpa izin Menteri Sosial perbuatan-perbuatan yang menurut pasal 10 ayat 1 terlebih dahulu harus diminta izin;
- c. Mengadakan undian yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai tercantum dalam keputusan izin bersangkutan;
- d. menjual, menawarkan, membagibagikan kepada umum atau menyimpan untuk dijual, ditawarkan dan dibagi-bagikan kepada umum surat-surat undian dari pada undian seperti dimaksudkan pada sub a diatas;
- e. melakukan perbuatan apapun juga dengan maksud membantu pebuatanperbuatan dimaksud pada sub a, b, c, dan d tersebut diatas;
- f. memakai uang hasil undian menyimpang dari maksud mengadakan undian tersebut dalam pasal 4 ayat 1 sub a atau memakai hasil undian menyimpang dari syarat-syarat pemakaian itu tersebut dalam surat izin dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, kecuali bilamana Menteri Sosial memberikan izin untuk menyimpang.
- (2) Dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) dihukum barang siapa yang tidak mengadakan pemberitahuan seperti dimaksud dalam pasal 2 sub b.
- (3) Perbuatan-perbuatan termaksud dalam ayat 1 dan 2 dipandang sebagai
pelanggaran.
- (4) Semua harta benda kepunyaan terdakwa yang diperolehnya karena melakukan pelanggaran dimaksud dalam ayat 3 tersebut diatas dan segala sesuatu yang dipergunakannya untuk melaku-kan perbuatan-perbuatan dimaksud dalam ayat 1 dan 2 tersebut diatas, baik kepunyaan terdakwa maupun orang lain dapat disita oleh Negara.
BAB V
Pasal 13
- (1) Selain dari pada pegawai-pegawai yang pada umumnya sudah ditugaskan untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang menurut undang-undang ini dapat dihukum, maka pengusutan perbuatan-perbuatan itu dapat ditugaskan pula kepada pegawaipegawai yang akan ditunjuk dengan Peraturan Menteri Sosial.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam sesuatu peraturan perundang-undangan lain, maka pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang menurut undang-undang ini dapat dihukum, berkuasa untuk:
- a. menurut supaya diperhatikan kepadanya segala sesuatu yang langsung dibutuhkan guna menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. membeslah barang-barang yang dimaksudkan pada sub a;
- c. sewaktu-waktu memasuki segala tempat, dimana menurut sangkaan yang beralasan terjadi pelanggaran undang-undang ini.
PERATURAN PERALIHAN
BAB VI - PERATURAN PERALIHAN
Pasal 14
Undang-undang ini tidak berlaku untuk undian-undian yang telah mendapat izin menurut Ordonansi tersebut dalam Staatsblad 1923 No. 351 dan Maklumat Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 1946 No. 18, dengan tambahan dan perubahannya.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 15
Segala hak yang timbul dari pada suatu undian akan lenyap dalam waktu selambatlambatnya setengah tahun sesudah penarikan undian yang bersangkutan.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 16
Menteri Sosial dapat memberi petunjuk-petunjuk kepada penjabat-penjabat yang tersebut dalam pasal 5 ayat 1 dalam melaksanakan undang-undang ini.
Diundangkan Pada tanggal 27 Juli 1954. MENTERI KEHAKIMAN,
DJODY GONDOKUDUMO.
MENTERI SOSIAL,
SOEROSO.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 17
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undangundang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO. ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1954 TENTANG UNDIAN
## UMUM
Mengadakan undian adalah salah satu di antara beberapa jalan, yang umum amat suka mempergunakannya untuk memperoleh uang guna suatu maksud. Pada satu pihak penyelenggara undian dengan mudah dapat memperoleh jumlah uang yang diperlukannya dan di lain pihak para peserta mempunyai harapan untuk memperoleh hadiah yang jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkannya untuk menjadi peserta dalam undian itu. Dilihat dari sudut kepentingan umum, terasa perlu adanya perhatian dan pengawasan dari Pemerintah terhadap undian-undian itu, mengingatkan terutama :
1. Jaminan supaya pengusaha undian menepati janji-janjinya terhadap para pesertanya.
2. Jaminan agar uang yang didapat dengan mengadakan undian itu, dipakai guna maksud yang telah ditetapkan lebih dahulu.
3. Akan perlunya mencegah banyaknya surat-surat undian yang diedarkan dalam masyarakat, yang mungkin menimbulkan keburukan-keburukan sosial.
Keinginan yang ditimbulkan oleh sesuatu undian supaya mendapat hadiah, dapat kiranya mendorong mereka selalu ikut serta dalam undian-undian itu, dengan pengharapan agar supaya keadaan keuangannya dapat diperbaiki, sedemikian selalu mengeluarkan uang, yang tidak menambah keuntungan, tetapi hanya kemungkinan akan mendapat keuntungan itu, keadaan serupa itu tidak menimbulkan sesuatu pemeliharaan kekayaan yang baik dan dapat menimbulkan keburukan-keburukan dalam masyarakat yang berturut dapat pula menimbulkan keburukan-keburukan sosial yang lain atau mengekalkan keburukan itu.
Seterusnya perlu pula dijaga agar supaya undian-undian itu, yang diadakan untuk keperluan masyarakat mendapat kesempatan supaya berhasil; kalau undian terlalu banyak diadakan, maka hasil yang diharapkan itu mungkin mengecewakan.
Alasan-alasan yang tersebut di atas, yang mungkin dapat ditambah dengan alasanalasan lain, menyebabkan amat perlunya supaya untuk mengadakan undian itu harus mendapat izin dari yang berwajib lebih dahulu.
Karena alasan-alasan itu masuk dalam lapangan dari kesehatan moril (ahlak) dari masyarakat maka bimbingan tentang hal ini diserahkan kepada Menteri Sosial.
Mengingat akan peraturan-peraturan yang sekarang ini, yaitu Staatsblad tahun 1923 No. 351 dan Maklumat Menteri Sosial tahun 1946 No. 18, kedua-duanya seperti telah dirubah dan ditambah, tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan masyarakat sekarang, maka dianggap amat perlu sekali mengadakan peraturan-peraturan yang baru.
Dasar pertimbangan akan rancangan undang-undang undian.
Istilah undian dalam rancangan Undang-undang tersebut tidak mengutamakan bentuk, melainkan tiga buah faktor untuk dapat menentukan apakah sesuatu perbuatan bersifat undian atau tidak; faktor-faktor itu ialah:
1. Membuka kesempatan untuk ikut serta memperoleh hadiah dengan memenuhi syarat-syarat yang tertentu.
2. Penunjukan pemenang-pemenang di antara para peserta tersebut didasarkan atas untung-untungan.
3. Penunjukan para pemenang tersebut tidak banyak tergantung dari pengaruh orangorang yang berkepentingan pada penyelenggaraan undian tersebut.
Setiap peraturan yang mengandung faktor-faktor di atas dapat dianggap sebagai undian, sungguhpun ada kalanya undian itu tidak serupa dengan undian-undian yang lazim dikenal oleh umum.
Dengan sedemikian maka semua perbuatan yang mengandung salah satu dari faktor-faktor tersebut di atas dapat diatur oleh undang-undang ini. Misalnya pertaruhan dalam perlombaan kuda atau dalam main-bola, jatuh dalam peraturan-peraturan dalam undang-undang ini, walaupun tidak disebut undian.
Berlainan daripada peraturan-peraturan undian yang lama, maka dalam undangundang ini ada kemungkinan untuk mengadakan undian tanpa izin, yaitu undian yang diselenggarakan oleh perkumpulan-perkumpulan dalam lingkungan para anggota untuk kepentingan sosial sendiri. Maksudnya ialah memberi keleluasan kepada perkumpulanperkumpulan dan mencegah penyelundupan undang-undang karena undian-undian kecil dengan tiada izin seperti sekarang sering terjadi.
Dasar pertimbangan dalam merencanakan peraturan undian ini ialah:
Pertama :
menunjukkan kepada penjagaan umum supaya terjamin bahwa tiap- tiap undian yang diadakan dapat dipercayai.
Kedua :
penyelenggaraan undian dibatasi kepada undian-undian amal yang bersifat umum.
Ketiga :
di samping beredarnya sejumlah uang yang besar dalam masyarakat dan keuntungan-keuntungan yang didapat oleh penyelenggara dan peserta undian, Pemerintah dapat pula memungut hasil berupa pajak untuk menambah Kas Negara dan sejumlah uang guna keperluan sosial.
Karena tentang undian uang Negara diatur tersendiri dengan Undang-undang No. 38 tahun 1947, maka undang-undang ini tidak berlaku untuk undian Negara tersebut.
## PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Ayat 1. Siapa pun yang mengadakan undian apapun, harus lebih dahulu mendapat izin, kecuali undian-undian yang dimaksudkan dalam pasal 2.