KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2004 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS (berlaku 19 Januari 2004)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis, dipandang perlu memberikan tunjangan jabatan fungsionalnya dengan Keputusan Presiden;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
Mengingat : 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
4. Peraturan ...
Menetapkan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-
2 -
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN :
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS.
-
3
-
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Dokter adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter Gigi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Dokter Gigi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Tunjangan Jabatan Fungsional Apoteker, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Apoteker adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Asisten Apoteker adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
4
-
5. Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Tunjangan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Epidemiolog Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Tunjangan Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Entomolog Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Tunjangan Jabatan Fungsional Sanitarian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Sanitarian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sanitarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
-
5
-
9. Tunjangan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Administrator Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat Gigi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perawat Gigi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
12. Tunjangan Jabatan Fungsional Nutrisionis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Nutrisionis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-
6
-
13. Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Bidan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Bidan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perawat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Tunjangan Jabatan Fungsional Radiografer, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Radiografer adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Radiografer sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
16. Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam Medis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perekam Medis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekam Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Elektromedis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
7 -
Pasal 2
- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter, diberikan Tunjangan Dokter setiap bulan.
- (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter Gigi, diberikan Tunjangan Dokter Gigi setiap bulan.
- (3) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Apoteker, diberikan Tunjangan Apoteker setiap bulan.
- (4) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, diberikan Tunjangan Asisten Apoteker setiap bulan.
- (5) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan, diberikan Tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan setiap bulan.
- (6) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan, diberikan Tunjangan Epidemiolog Kesehatan setiap bulan.
- (7) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan, diberikan Tunjangan Entomolog Kesehatan setiap bulan.
- (8) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sanitarian, diberikan Tunjangan Sanitarian setiap bulan.
- (9) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, diberikan Tunjangan Administrator Kesehatan setiap bulan.
- (10) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, diberikan Tunjangan Penyuluh Kesehatan Masyarakat setiap bulan.
- (11) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi, diberikan Tunjangan Perawat Gigi setiap bulan.
- (12) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis, diberikan Tunjangan Nutrisionis setiap bulan.
- (13) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Bidan, diberikan Tunjangan Bidan setiap bulan.
- (14) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat, diberikan Tunjangan Perawat setiap bulan.
- (15) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Radiografer, diberikan Tunjangan Radiografer setiap bulan.
- (16) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekam Medis, diberikan Tunjangan Perekam Medis setiap bulan.
- (17) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, diberikan Tunjangan Teknisi Elektromedis setiap bulan.
-
9
-
Pasal 3
- (1) Besarnya Tunjangan Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Keputusan Presiden ini.
- (2) Besarnya Tunjangan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.
- (3) Besarnya Tunjangan Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Presiden ini.
- (4) Besarnya Tunjangan Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Presiden ini.
- (5) Besarnya Tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan Presiden ini.
- (6) Besarnya Tunjangan Epidemiolog Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan Presiden ini.
- (7) Besarnya Tunjangan Entomolog Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan Presiden ini.
- (8) Besarnya Tunjangan Sanitarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan Presiden ini.

(9) Besarnya ...


-

10

-

- (9) Besarnya Tunjangan Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan Presiden ini.
- (10) Besarnya Tunjangan Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Keputusan Presiden ini.
- (11) Besarnya Tunjangan Perawat Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (11) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Keputusan Presiden ini.
- (12) Besarnya Tunjangan Nutrisionis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (12) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Keputusan Presiden ini.
- (13) Besarnya Tunjangan Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Keputusan Presiden ini.
- (14) Besarnya Tunjangan Perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (14) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Keputusan Presiden ini.
- (15) Besarnya Tunjangan Radiografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (15) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Keputusan Presiden ini.
- (16) Besarnya Tunjangan Perekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (16) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Keputusan Presiden ini.
- (17) Besarnya Tunjangan Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (17) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Keputusan Presiden ini.


-

-

## Pasal 4

Pemberian Tunjangan Dokter, Tunjangan Dokter Gigi, Tunjangan Apoteker, Tunjangan Asisten Apoteker, Tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan, Tunjangan Epidemiolog Kesehatan, Tunjangan Entomolog Kesehatan, Tunjangan Sanitarian, Tunjangan Administrator Kesehatan, Tunjangan Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Tunjangan Perawat Gigi, Tunjangan Nutrisionis, Tunjangan Bidan, Tunjangan Perawat, Tunjangan Radiografer, Tunjangan Perekam Medis, dan Tunjangan Teknisi Elektromedis dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis setelah berlakunya Keputusan Presiden ini, tidak menerima lagi Tunjangan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan Tenaga Kesehatan.

## Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Salinan sesuai dangan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd

Lambock V. Nahattands


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-

12

-

## Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dangan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,


Lambock V. Nahattands


LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

:

5 Tahun 2004

TANGGAL

: 19 Januari 2004

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

| No | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besar Tunjangan |
|------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Dokter | Dokter Utama Dokter Madya Dokter Muda Dokter Pertama | Rp. 1.000.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 240.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI


LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 5 Tahun 2004

TANGGAL

: 19 Januari 2004

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

| No | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besar Tunjangan |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Dokter | Dokter Gigi Utama Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Muda Dokter Gigi Pertama | Rp. 1.000.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 240.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dangan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd

Lambock V. Nahattands


LAMPIRAN III

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 5 Tahun 2004

TANGGAL

: 19 Januari 2004

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER

| No | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besar Tunjangan |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Apoteker | Apoteker Utama Apoteker Madya Apoteker Muda Apoteker Pertama | Rp. 1.000.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 240.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dangan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd

Lambock V. Nahattands


LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

:

5 Tahun 2004

TANGGAL

: 19 Januari 2004

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER

| No | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besar Tunjangan |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Asisten Apoteker | Asisten Apoteker PenyeLia Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan Asisten Apoteker Pelaksana | Rp. 400.000,00 Rp. 220.000,00 Rp. 150.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dangan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,


Lambock V. Nahattands

Salinan sesuai dangan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd

Lambock V. Nahattands


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

:

5 Tahun 2004

TANGGAL

: 19 Januari 2004

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

| No | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besar Tunjangan |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil | Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan Pranata Laboraturium Kesehatan Pelaksana Pranata Laboratorium Kesahatan Pemula | Rp. 400.000,00 Rp. 220.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 120.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI


LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

:

5 Tahun 2004

TANGGAL

: 19 Januari 2004

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOG KESEHATAN

| No | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besar Tunjangan |
|------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Epidemiolog Kesehatan Ahli | Epidemiolog Kesehatan Madya | Rp. 650.000,00 |
| | | Epidemiolog Kesehatan Muda | Rp. 450.000,00 |
| | | Epidemiolog Kesehatan Pertama | Rp. 230.000,00 |
| 2 | Epidemiolog Kesehatan Terampil | Epidemiolog Kesehatan Penyelia | Rp. 400.000,00 |
| | | Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan | Rp. 220.000,00 |
| | | Epidemiolog Kesehatan Pelaksana | Rp. 150.000,00 |
| | | Epidemiolog Kesahatan Pemula | Rp. 120.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dangan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,


Lambock V. Nahattands

Salinan sesuai dangan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd

Lambock V. Nahattands


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 5 Tahun 2004

TANGGAL

: 19 Januari 2004

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN

| No | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besar Tunjangan |
|------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Entomolog Kesehatan Ahli | Entomolog Kesehatan Madya | Rp. 650.000,00 |
| | | Entomolog Kesehatan Muda | Rp. 450.000,00 |
| | | Kesehatan Pertama | Rp. 230.000,00 |
| 2 | Kesehatan Terampil | Entomolog Kesehatan Penyelia | Rp. 400.000,00 |
| | | Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan | Rp. 220.000,00 |
| | | Entomolog Kesehatan Pelaksana | Rp. 150.000,00 |
| | | Entomolog Kesahatan Pemula | Rp. 120.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI


LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 5 Tahun 2004

TANGGAL

: 19 Januari 2004

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN

| No | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besar Tunjangan |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Sanitarian Terampil | Sanitarian Penyelia Sanitarian Pelaksana Lanjutan Sanitarian Pelaksana Sanitarian Pemula | Rp. 400.000,00 Rp. 220.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 120.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dangan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd

Lambock V. Nahattands


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 5 Tahun 2004

TANGGAL

: 19 Januari 2004

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN

| No | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besar Tunjangan |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Administrator Kesehatan | Administrator Kesehatan Madya Administrator Kesehatan Muda Administrator Kesehatan Pertama | Rp. 650.000,00 Rp. 450.000,00 Rp. 230.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dangan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,


Lambock V. Nahattands

Salinan sesuai dangan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd

Lambock V. Nahattands


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

:

5 Tahun 2004

TANGGAL

: 19 Januari 2004

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

## PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT

| No | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besar Tunjangan |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | Rp. 650.000,00 Rp. 450.000,00 Rp. 230.000,00 |
| 2 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana | Rp. 400.000,00 Rp. 220.000,00 Rp. 150.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 5 Tahun 2004

TANGGAL

: 19 Januari 2004

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

| No | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besar Tunjangan |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Perawat Gigi | Perawat Gigi PenyeLia Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan Perawat Gigi Pelaksana Perawat Gigi Pelaksana Pemula | Rp. 400.000,00 Rp. 220.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 120.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dangan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd

Lambock V. Nahattands


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 5 Tahun 2004

TANGGAL

: 19 Januari 2004

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS

| No | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besar Tunjangan |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Nutrisionis Terampil | Nutrisionis Penyelia Nutrisionis Pelaksana Lanjutan Nutrisionis Pelaksana | Rp. 400.000,00 Rp. 220.000,00 Rp. 150.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dangan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd

Lambock V. Nahattands


LAMPIRAN XIII

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

:

5 Tahun 2004

TANGGAL

: 19 Januari 2004

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

| No | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besar Tunjangan |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Bidan | Bidan PenyeLia Bidan Pelaksana Lanjutan Bidan Pelaksana | Rp. 400.000,00 Rp. 220.000,00 Rp. 150.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dangan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd

Lambock V. Nahattands

Salinan sesuai dangan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd

Lambock V. Nahattands


## LAMPIRAN XIV

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 5 Tahun 2004

TANGGAL

: 19 Januari 2004

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

| No | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besar Tunjangan |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Terampil | Perawat Penyelia Perawat Pelaksana Lanjutan Perawat Pelaksana | Rp. 400.000,00 Rp. 220.000,00 Rp. 150.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dangan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd

Lambock V. Nahattands


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 5 Tahun 2004

TANGGAL

: 19 Januari 2004

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

| No | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besar Tunjangan |
|------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Radiografer | Radiografer PenyeLia Radiografer Lanjutan | Rp. 400.000,00 Rp. 220.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dangan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd

Lambock V. Nahattands


LAMPIRAN XVI

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 5 Tahun 2004

TANGGAL

: 19 Januari 2004

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS

| No | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besar Tunjangan |
|------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Perekam Medis | Perekam Medis PenyeLia Perekam Medis Lanjutan | Rp. 400.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dangan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd

Lambock V. Nahattands


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## LAMPIRAN XVII

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 5 Tahun 2004

TANGGAL

: 19 Januari 2004

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

| No | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besar Tunjangan |
|------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Teknisi ElektroMedis | Teknisi ElektroMedis PenyeLia | Rp. 400.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI