PERATURAN DAERAH PROVINSI MA Nomor 8 Tahun 2016 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA (berlaku 1 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya;
- b. bahwa Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang Kepemilikkan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur dan Se Kalimantan Utara yang memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 7.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 8. Indonesia Nomor 5679);
4. . Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang 9. Program Rekapitulasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3799);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Mengingat
- Cc, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
- . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 1. Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Y Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 4,
- . Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 5. Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan insvestasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Menetapkan
Dengan Persetujuan
Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Dearah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara .
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan suatu imbalan tertentu.
8. Pembiayaan Daerah adalah penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
9. Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
BAB II - TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 2
Pasal 2
- (1) Penyertaan modal daerah kepada BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bertujuan untuk :
- a. investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk -diperjualbelikan sebagai bahan pertimbangan kelak apabila suatu saat akan dilakukan privatisasi menjadi perseroan terbuka, maka otomatis akan terjadi penjualbelian saham;
- b. Penyertaan Modal yang akan dilakukan dan disesuaikan dengan rencana bisnis BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan analisis Investasi yang dilakukan dengan tepat, dengan ## BAB III
BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH
BAB II - TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 2
Pasal 3
- Penyertaan Modal Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebesar Rp. 490.000.000.000,(Empat Ratus Sembilan Puluh Milyar Rupiah). (1
- Besaran Penyertaan Modal Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Rp. 150.000.000.000,(Seratus Limapuluh Milyar Rupiah) yang akan disetorkan pada tahun anggaran 2016. (2)
- Penyertaan Modal Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk tahap kedua selanjutnya akan dilakukan secara bertahap yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (3)
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Keuntungan investasi atau deviden dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terealisasi menjadi penerimaan daerah (5) dan merupakan komponen pendapatan daerah.
BAB II - TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 2
Pasal 4
- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan pada APBD Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Pengeluaran Pembiayaan (2) pada jenis penyertaan modal pemerintah daerah.
BAB II - TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 2
Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi, Kalimantan Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Desember 2016

Penandatangan: ## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE

Penetapan: Diundangkan di Tanjung Selor 31 Desember 2016 pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (8/367/2016) LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 8 ## Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada \_tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Desember 2016

Penandatangan: GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ## IRIANTO LAMBRIE

Penetapan: Diundangkan di Tanjung Selor 31 Desember 2016 pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BADRUN NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (8/367/2016) LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 8 ## Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Desember 2016

Penandatangan: ## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE

Penetapan: Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ww BADRUN NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (8/367/2016) LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 8 ## Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Desember 2016

Penandatangan: GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE

Penetapan: Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROYINSI KALIMANTAN UTARA, c BADRUN NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (8/367/2016) LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 8 ## Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Desember 2016

Penandatangan: GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE

Penetapan: Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROWNSI KALIMANTAN UTARA, NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (8/367/2016) LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 8