PERATURAN BUPATI MA Nomor 3 Tahun 2015 tentang PERUBAHANATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 91 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 KABUPATEN PASAMAN BARAI TAHUNANGGARAN 2015 (berlaku 2 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI PASAMAN BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR G TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 91 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PRMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,
- bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan SKPD dan permasalahan teknis lainnya perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015, dimana terdapat beberapa ketentuan yang mesti disempurnakan sehingga perlu dirubah: a.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Biaya Permerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015. b.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
- Mengingat Republik Indonesia Nomor 4286),
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348): 2
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 3
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 4
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 5.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dergan Peraturan Pemrintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589): 6
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416): 7.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575): 8.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). 9.
Menetapkan
- 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737),
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap:
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan daerah,
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD dan staf ahli Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014,
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014:
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014:
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Pasaman Barat,
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Pasaman Barat:
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat:
24. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini. yang dimaksud dengan
:
- 1) Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- 2) Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan biaya kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
- 3) Standar Biaya yang bersifat Khusus, selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
DIKETAHUI
SEKDA
.
.Kabid Anggaran
- Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 4)
- Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 5)
- Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan 6)
- Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan. 7)
- Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan. 8)
- Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah seseorang yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, yang status pengangkatannya berdasarkan Keputusan Bupati pasaman Barat. 9)
Pasal 2
STANDAR BIAYA YANG DILAKUKAN PERUBAHAN
- a) Mengubah
PENJELASAN
Pembukaan
tentang pertanggungjawaban BBM
- b) Mengubah penjelasan tentang pertanggungjawaban biaya Taxi
- c) Mengubah nomenklatur honor daerah menjadi pegawai tidak tetap
- d) Mengubah terhadap penjelasan tentang Tenaga Kontrak
5. &amp;) Mengubah terhadap jumlah peserta rapat koordinasi &amp; konsultasi
- f) Mengubah besaran biaya banding / kasasi
- 9) Mengubah besaran satuan tambahan penghasilan dan tunjangan daerah pada Inspektorat.
- h) Menambah uraian dan satuan belanja honorarium tentang widyaisuara dan panitia seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka
- i) Rincian perubahan sebagaimana dimaksud huruf Huruf A belanja barang/ jasaangka | tentang penjelasan point pertama, II poin a) baris ketiga, IX angka 1). Huruf B belanja perjalanan dinas angka I huruf a) dan b) angka II dan poin a) dan bj) angka III huruf b), c). d), f), g) dan h). Huruf C angka 10. Belanja Pegawai Huruf B Standarisasi Kegiatan pada SKPD angka 2) angka 3) poin a) dan b), Angka II huruf a) Angka VI dan VII huruf e dan f terlampir dalam keputusan ini.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2015, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
Pih.Kepala BPKAD
Ditetapkan di Simpang Ampek Padatanggal 1d Margf 2015
PENA
Diundangkan di Simpang Ampek
19 Maret
Pada tanggal
Mo
2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
"--Senyasr bah
Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 Nomor
BUPATI PASAMAN BARAT
1
Bi
TR
3g
AHARUDDN R-
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR

1.9

## TAHUN 2015

TANGGAL

2.8

Mark 2015 Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemrintah Daerah Kabupaten

PERIHAL

.

Pasaman Barat Tahun 2015.

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nemor 91 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 di ubah sebagi berikut :

- . Huruf A belanja barang/ jasa angka| tentang penjelasan point pertama, II poin a) baris ketiga, IX angka 1) Huruf B belanja perjalanan dinas angka I huruf a) dan b) angka Il dan poin a) dan b) angka III huruf b), c), d), f), g) dan h). Huruf C angka 10. Belanja Pegawai Huruf B Standarisasi Kegiatan pada SKPD angka 2) angka 3) poin a) dan b), Angka II huruf a) Angka VI dan VII huruf e dan f sehingga berbunyi sebagai berikut :

## A. BELANJA BARANG ATAU JASA . BELANJA TENAGA KONTRAK

Tenaga Kontrak setiap bulannya menerima sebagai berikut

:

| No | Satuan | Biaya (Rp) - | |
|--------------|----------|------------------|
| | | IA: Jasa | 08 |. | 800.000.- |

## Penjelasan n

:

- " Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak daerah dengan kepala SKPD setelah mendapat persetujuan dari Bupati. Persetujuan tersebut diajukan dalam bentuk telaahan staf dari kepala SKPD kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk di Telaah dan di teruskan kepada Bupati.

## In BIAYA PENDIDIKAN DAN LATIHAN/ BIMBINGAN TEKNIS/ SOSIALISASI/ WORKSHOP ATAU SEJENISNYA

Penjelasan.

- » Diklat/bintek/sosialisasi /Workshop dan atau sejenisnya dapat diikuti oleh DPRD, SKPD, apabila kegiatan tersebut dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/instansi pemerintah atau lembaga dibawah perguruan tinggi, yang lembaga tersebut minimal berakriditasi B.

## B. BELANJA PERJALANAN DINAS

## . STANDAR BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

- a) Untuk Anggota DPRD dan PNS serta PTT dengan perincian sebagai berikut :
2. " Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas adalah batas tertinggi dengan mempedomani tabel La) dan b) pada peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun 2015 sesuai wilayah dibayar Rill Coast dengan melampirkan struk (print out) / faktur BBM resmi SPBU sebagai bukti pengeluaran yang sah.
3. r Bagi PTT yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah harus diberikan secara selektif Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II (untuk PTT berpendidikan Sarjana ke atas) dan Golongan | (untuk PTT berpendidikan SLTA kebawah).

## II.' STANDAR BIAYA UANG HARIAN DAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT

- a) Untuk Bupati dan Wakil Bupati dengan rincian sebagai berikut

:

:

- Penjelasan » Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas adalah batas tertinggi dengan mempedomani tabel Il.a) pada peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun 2015 sesuai kabupaten/ kota tujuan (PP) dibayar Rill Coast dengan melampirkan struk (print out)/ faktur BBM resmi SPBU tempat pengisian BBM sebagai bukti pengeluaran yang sah.
- b) Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Non PNS dengan rincian sebagai berikut: Penjelasan :
- » Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas adalah batas tertinggi dengan mempedomani tabel II.b) pada peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun 2015 sesuai dengan kabupaten/kota tujuan (PP) dibayar Rill Coast dengan melampirkan struk (print out)/ faktur BBM resmi SPBU tempat pengisian BBM sebagai bukti pengeluaran yang sah.
- " Bagi pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi harus diberikan secara selektif dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah. Besaran biaya perjalanan dinas disamakan dengan PNS golongan II untuk PTT berpendidikan sarjana ke atas dan golongan | untuk PTT berpendidikan SLTA kebawah.

## Il... STANDAR UANG HARIAN, UANG REPRESENTASI DAN TRANSPORTASI! LOKAL PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN PASAMAN BARAT LUAR PROVINSI SUMATERA BARAT.

- b) Biaya uang harian untuk Bupati dan Wakil Bupati dengan perincian sebagai berikut

:

- " Biaya taksi dibayar Lumsump dengan mempedomani tabel III.b) pada peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun 2015 sesuai kota tujuan. 5
- Cc) Biaya uang harian untuk Pimpinan, Anggota DPRD, PNS dan PTT. Penjelasan :
- " Tertanggal ditetapkanya perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015, untuk pemberian Reward kepada pegawai Non PNS tidak dapat diberikan perjalanan dinas baik luar daerah dalam provinsi maupun luar daerah luar Provinsi.
- d) Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas DPRD/ PNS dan Non PNS Penjelasan :
- " Biaya taksi dibayar dibayar Lumsump dengan mempedomani tabel III-b) pada peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2014 sesuai kota tujuan.
- f Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat menggunakan alat transportasi darat dengan rincian sebagai berikut : Penjelasan
- " Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas adalah batas tertinggi sesuai dengan kabupaten/kota tujuan (PP) dibayar Rill Cost dengan mempedomani tabel IH.9g) pada peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun 2015 dengan melampirkan struk (print out)/ faktur BBM resmi SPBU tempat pengisian BBM sebagai bukti pengeluaran yang sah
- 9g.Untuk Pimpinan/ Anggota DPRD dan PNS serta PTT dengan perincian sebagai berikut Penjelasan :

:

- " Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas adalah batas tertinggi sesuai dengan kabupaten/kota tujuan (PP) dibayar Rill cost dengan mempedomani tabel III 9) pada peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun 2015 dengan melampirkan struk (print out)/ faktur BBM resmi SPBU tempat pengisian BBM sebagai bukti pengeluaran yang sah.

## C. PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPT DAN SPPD SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

10. Untuk rapat koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas hanya 1 (satu) orang diluar sopir, kecuali untuk DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
11. Bagi Pegawai Negeri Sipil. dan Pegawai Non PNS, setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas, yang dilakukan secara berjenjang. Bagi anggota DPRD pengacu kepada Tata tertib DPRD, Bupati dan Wakil Bupati menyesuaikan. Sekda, Staf Ahli dan Kepala SKPD wajib melaporkan hasil perjalanan dinasnya dalam bentuk laporan staf kepada Bupati

## BELANJA PEGAWAI

## B. STANDARISASI BIAYA KEGIATAN SKPD

## 1.Satuan biaya kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD)

| No | Uraian | | Satuan | Biaya (Rp.) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| E | | Honorarium panitia seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka | Honorarium panitia seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka | Honorarium panitia seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka |
| a) | Ketua panitia | Org/ sidang! rapat/ seleksi/kunjungan lapangan | | 1.000.000. |
| ...l) | Anggota' | sidang/ rapav seleksi/kunjunganlapangan | 850 000 |
| C) | Sekretariat | Orgi 'Org/ sidang/ rapat/ seleksi/kunjungan lapangan | |' 500.000. |
| d) | Anggota Sekretariat | Org/ sidang/ rapat/ lapangan | 400.000. |

,

|

## 2.Kegiatan bagian Hukum pada Sekretariat Daerah. |

Biaya

| No 5 LNG | Uraian | Satuan | Biaya (Rp.) |
|------------|------------------------|----------|---------------|
| 1.1 | banding/ kasasi Riz Pp | /Kasus | 1.500.000, |

pengajuan

3. Satuan Biaya Kegiatan pada RSUD
2. " Bahan Bakar Minyak (BBM) dibayar at-cost/ diberikan Rill cost dengan mempedomani tabel B1.3.c) pada peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun 2015 dengan melampirkan struk (print out)/ faktur resmi SPBU sebagai bukti pengeluaran yang sah
- a) Jasa Pelayanan Tindak Medik Penjelasan :
- b) Jasa Petugas pengantar pasien kurang mampu dalam wilayah Kabupaten Pasaman Bart Penjelasan :
5. » Bahan Bakar Minya (BBM) adalah batas tertinggi sesuai dengan kebutuhan riil diberikan RII! Cost dengan mempedomani tabl B.1'4 pada peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 214 tentang Standar Biaya Tahun 2015 dengan melampirkan struk (print out)/ faktur resmi SPBU sebagai bukti pengeluaran yang sah.

## 8). Satuan Biaya Pada Dians Pendidikan ada

'

Provinsi

| Satuan | Biaya Uraian... | |...Satua | Biaya (Rp) |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| No |. | Pada |... 6...I.Honor pelatih/pembina/juri atau sejenisnya | an am | mmm |
| (- | « Dalam Wilayah Kab. Pasaman Barat | Org kali | 150.000.- |
| |. | LuarWilPasaman Baratdlm | |' Orgkai | 300000- |

## 9). Satuan Biaya pada Dinas Budaya dan Pariwisata

| INo | Uraian | Satua | Biaya (Rp) |
|-------|-------------------------|---------------|---------------------|
| 22 | Juara! Perlombaan Group | . Group/ kali | 3.000.000.- # piala |

## VII TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

## e) Standar Biaya pada Inspektorat

Auditor Utama'

| TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI BEBAN KERJA . | TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI BEBAN KERJA . | TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI BEBAN KERJA . | TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI BEBAN KERJA . |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | Uraian. | Satuan | Biaya (Rp) |
| No | |. AUDITOR TERAMPIL | No | |. AUDITOR TERAMPIL | No | |. AUDITOR TERAMPIL | No | |. AUDITOR TERAMPIL |
| " | Auditor Pelaksana | OB | 1.250.000.- |
| » | Auditor Pelaksana Lanjutan | OB | 1.500.000.- |
| Ls | Auditor Penyelia | . OB | 1.750.000.- |
| IL. AUDITOR AHLI 0 | IL. AUDITOR AHLI 0 | IL. AUDITOR AHLI 0 | IL. AUDITOR AHLI 0 |
| » | Auditor Pertama' | OB | 1.500.000.- |
| " | Auditor Muda | OB | 2.000.000.- |
| | Magya Auditor N | OB | 2. 500.000.- |
| » | Auditor Utama | 08 | 3.000.000.- |
| - TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI | - TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI | - TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI | - TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI |
| | Uraian | Satuan | Biaya (Rp.) |
| 'No |' | 'No |' | 'No |' | 'No |' |
| , | TAUDITOR TERAMPIL Auditor Pelaksana' | OB | 700.000 .- |
| | Auditor Pelaksana Lanjutan | '08 | 800 000.- |
| «Auditor Penyelia OB 900.000.- AUDITOR AHLI | «Auditor Penyelia OB 900.000.- AUDITOR AHLI | «Auditor Penyelia OB 900.000.- AUDITOR AHLI | «Auditor Penyelia OB 900.000.- AUDITOR AHLI |
| »« | Auditor Pertama | OB | 900.000.- |
| " | Auditor Muda | .0B | 1.000.000.- |
| « | Muda' Auditor Madya | OB | 1.350.000.- |
| » | Auditor | OB | 1.400.000.- |

## f) Standar Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Widyaiswara pad BKD

II

|--------|-------------|----------|---------------|
| | | Widyaiswara | | |
| a) | Golongan IV | OB | 500.000. |
| 'Tb | Golongan ll | 'OB | '500.000. |
| c) | Golongan | OB | 400.000. |

Ditetapkan di Simpang Ampek Pada tanggal, 1g maret 2015

BUPATI PASAMAN BARAT