KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 183 Tahun 1998 tentang BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (berlaku 14 Oktober 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pembangunan di bidang investasi serta meningkatkan efisiensi dan kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka dipandang perlu menata kembali organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853);
4. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998;
5. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen;
MEMUTUSKAN: ________________
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PENANAMAN MODAL.
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 1
- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BKPM dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Menteri Negara Investasi.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
BKPM mempunyai tugas melaksanakan pembangunan di bidag investasi langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 BKPM menyelenggarakan fungsi:
- a. penetapan kebijaksanaan di bidang investasi dan penciptaan iklim usaha sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden serta pedoman Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengkoordinasian kegiatan investasi dan sistem pelayanannya secara lintas sektoral dan regional serta penggalangan potensi sumber daya nasional;
- c. pemberdayaan dan pengembangan kemampuan pengusaha nasional serta pendayagunaan dana investasi dalam dan luar negeri;
- d. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas serta pelayanan teknis dan bisnis di bidang investasi;
- e. pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang investasi dan pendayagunaan bantuan teknis luar negeri;
- f. pengendalian atas pelaksanaan kegiatan investasi;
- g. pelayanan informasi di bidang investasi kepada masyarakat;
- h. pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengawasan di lingkungan BKPM;
- i. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Presiden.
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama Organisasi
BAB II
Pasal 4
Susunan organisasi BKPM terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Perencanaan;
- d. Deputi Bidang Pengembangan Usaha Nasional;
- e. Deputi Bidang Kerjasama Internasional;
- f. Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Industri;
- g. Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Non Industri;
- h. Deputi Bidang Pengendalian.
Bagian Kedua
Kepala
BAB II
Pasal 5
- (1) Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Kepala mempunyai tugas memimpin BKPM sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3.
Bagian Ketiga
Sekretariat Utama
BAB II
Pasal 6
- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.
BAB II
Pasal 7
Sekretaris Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKPM.
BAB II
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretaris Utama menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan BKPM;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis administratif BKPM;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga BKPM;
- d. pembinaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan BKPM;
- e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang investasi.
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BKPM.
Bagian Keempat
Deputi Bidang Perencanaan
BAB II
Pasal 9
Deputi Bidang Perencanaan adalah unsur pelaksanaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
BAB II
Pasal 10
Deputi Bidang Perencanaan mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan investasi, rencana dan program, penciptaan iklim usaha serta melakukan penggalangan seluruh potensi sumber daya nasional dalam kegiatan investasi.
BAB II
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Deputi Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijaksanaan investasi dan rencana pembangunan investasi jangka menengah dan panjang yang disinkronisasikan dengan kebijaksanaan pembangunan sektoral, regional dan internasional;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program tahunan BKPM;
- c. pengembangan iklim usaha melalui sistem insentif investasi serta langkah-langkah reformasi dan deregulasi di bidang investasi;
- d. pengembangan potensi sumber daya nasional untuk menunjang kegiatan investasi.
Bagian Kelima
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Nasional
BAB II
Pasal 12
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Nasional adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
BAB II
Pasal 13
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan pengusaha nasional, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan investasi dan menyelenggarakan layanan teknis dan bisnis kepada masyarakat.
BAB II
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Nasional menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program pemberdayaan pengusaha nasional dan promosi investasi;
- b. pengkajian potensi sumber daya ekonomi dan identifikasi peluang investasi;
- c. pemberdayaan pengusaha nasional dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional di bidang kewirausahaan dan manajemen;
- d. penyelenggaraan promosi investasi di dalam negeri;
- e. pemberian layanan teknis dan bisnis kepada investor dan calon investor;
- f. penyelenggaraan kegiatan untuk mendorong terwujudnya kemitraan usaha.
Bagian Keenam
Deputi Bidang Kerjasama Internasional
BAB II
Pasal 15
Deputi Bidang Kerjasama Internasional adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
BAB II
Pasal 16
Deputi Bidang Kerjasama Internasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian potensi dana investasi luar negeri, promosi investasi, melaksanakan kerjasama bilateral, regional dan multilateral serta pendayagunaan peluang kerjasama dan bantuan teknik untuk mendorong kegiatan investasi.
BAB II
Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Deputi Bidang Kerjasama Internasional menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program promosi investasi luar negeri dan kerjasama internasional;
- b. penyiapan bahan kebijaksanaan investasi dalam menghadapi berbagai fora internasional;
- c. pelaksanaan promosi investasi di luar negeri;
- d. pelaksanaan kerjasama regional, bilateral dan multilateral;
- e. pemanfaatan peluang kerjasama teknik dan ekonomi untuk pemberdayaan investor nasional dan pemantapan sistem manajemen pembangunan investasi.
Bagian Ketujuh Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Industri
BAB II
Pasal 18
Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Industri adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
BAB II
Pasal 19
Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Industri mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas kepada investor dan calon investor di sektor industri.
BAB II
Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Industri menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penilaian permohonan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor industri;
- b. penyiapan laporan hasil penilaian permohonan investasi asing di sektor industri yang memerlukan persetujuan Presiden;
- c. penyiapan keputusan persetujuan investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA) serta perubahannya di sektor industri yang telah diputuskan baik oleh Presiden maupun oleh Kepala;
- d. pemberian fasilitas bagi investasi di sektor industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemberian perizinan usaha dan perizinan lainnya disektor industri yang telah disetujui Pemerintah sesuai dengan pelimpahan wewenang Menteri yang bersangkutan.
Bagian Kedelapan Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Non Industri
BAB II
Pasal 21
Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Non Industri adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
BAB II
Pasal 22
Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Non Industri mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas kepada investor dan calon investor di sektor non industri.
BAB II
Pasal 23
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Non Industri menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penilaian permohonan investasi PMDN dan PMA di sektor non industri;
- b. penyiapan laporan hasil penilaian permohonan investasi asing di sektor industri yang memerlukan persetujuan Presiden;
- c. penyiapan keputusan persetujuan investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA) serta perubahannya di sektor non industri yang telah diputuskan baik oleh Presiden maupun oleh Kepala;
- d. pemberian fasilitas bagi investasi di sektor non industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemberian perizinan usaha dan perizinan lainnya disektor non industri yang telah disetujui Pemerintah sesuai dengan pelimpahan wewenang Menteri yang bersangkutan.
Bagian Kesembilan Deputi Bidang Pengendalian
BAB II
Pasal 24
Deputi Bidang Pengendalian adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
BAB II
Pasal 25
Deputi Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi perkembangan ekonomi dan investasi serta pemantauan, evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan investasi.
BAB II
Pasal 26
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Deputi Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program evaluasi investasi secara makro da mikro;
- b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan investasi yang telah mendapat persetujuan Pemerintah;
- c. pelayanan administratif untuk pemecahan masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan investasi;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan investasi;
- e. penyusunan laporan kegiatan investasi;
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB III - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 27
- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
BAB III - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 28
- (1) Sekretaris Utama dijabat oleh Sekretaris Menteri Negara Investasi.
- (2) Deputi dijabat oleh Asisten Menteri Negara Investasi sepanjang tugasny bersesuaian.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 29
- (1) Semua unsur di lingkungan BKPM dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan BKPM sendiri maupun dalam hubungan antar instansi untuk kesatuan gerak, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadai penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala menyampaikan laporan, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
Semua peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1998 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru ## BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
Rincian kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan BKPM ditetapkan oleh Kepala BKPM setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1998, dinyatakan tidak berlaku;
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE