Unknown Unknown Nomor 43 Tahun 2003 tentang PENGATURANKEGIATM; WARGANEGARAASING, LEMBAGASWADAYAMASYARAKATDANJURNALIS Dl PROVlNSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, bahwa untuk keselamatan umum, kepentingan ketertiban umum dan untuk kepentingan keamanan selama berlangsungnya Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussala~ dipar:~ang perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Mengingat
1.
PRESIDEN
REPL..BLlK INDONESIA INDONESIA
KIPlJfUSAN
PRESIDL1\REPUBLIKINDONESIA
SELAKU
PENGUASADARURATMILITER PUSAT NOMOR 43 TAHUN 2003 TENTANG
PENGATURANKEGIATM; WARGANEGARAASING,
LEMBAGASWADAYAMASYARAKATDANJURNALIS Dl PROVlNSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, bahwa
untuk keselamatan
umum, kepentingan
ketertiban umum
dan untuk kepentingan keamanan selama berlangsungnya Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussala~ dipar:~ang perlu menetapkan Keputusan Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat ten tang Pengaturan Kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
1.
Undang-Undang
Dasar
1945
Pasa14
ayat
(1), Pasal
10 dan Pasal
12 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 12 dengan Perubahan Keempat
2.
Undang-undang
NOl\.\)~ 23
Prp
Tahun
1959
tentang
Keadaan
- Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 1908) sebagairnana telah diubah dua kali terakhir dengan Undangundang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19€O Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113);
3.
Keputusan
Presiden
Nomor
28
Tahun
2003
tentang
Pernyataan di
- Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54); 3 Indonesia Tahun 2003 Nomor 54);
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN
.
...
-
Menetapkan:
MEMUfUSKAN:
KEPllfUSAN PRESIDENSELAKUPENGUASADARURATMILlTER PUSATTENTANG PENGATURAN KEGIATAN WARGANEGARA ASING, LEMBAGASWADAYA MASYARAKAT DANJURNALIS or PROVlNSI NANGGROE ACEHDARUSSALAM.
Pasal 1
- (1) Selama berlangsungnya Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Warga Negara Asing tidak diperbolehkan melakukan . ls!mjungan wisata dan tidak rnelakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pelaksanaan keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Untuk mendukung keberhasilan operasi terpadu dalam rangka pelaksanaan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kunjungan dan kegiatan Warga Negara Asing dapat dilakukan atas izin Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat.
- (3) Warga Negara Asing yang terikat dengan peJaksanaan kontrak kerja serta perjanji.. . ~engan Pemerintah Republik Indonesia yang telah berjalan, agar meJaporkan keberadaan dan pelaksanaan kegiatannya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Penguasa Darurat Militer Daerah.
Pasal 2
- (1) Lembaga swadaya masyarakat baik dari negara asing maupun dari Indonesia tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pelaksanaan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.
...
?RESIDEN
REPUSLIK INDONESIA INDONESIA
-
3
-
- (2) Bantuan kemanusiaan yang berasal dari negara sahabat, Badan Dunia, dan lembaga swadaya masyarakat baik asing ataupun nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .. 'ikoordinasikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atas nama Presiden ;) ... ~ Penguasa Darurat Militer Pusat.
2. yang r: ________________
- (3) Pelaksanaan bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan operasi kemanusiaan dilaksanakan oleh Penguasa Darurat Militer Daerah. yang
Pasal 3
\_-
- (1) Kegiatan jurnalistik yang diIakukan oleh wartawan asing dan koresponden untuk media asing di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat diIakukan secara selektif setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat. nama
- (2) Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan nasional untuk media nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Penguasa Darurat Militer Daerah.
- (3) Segala resiko dan akibat yang timbul dari kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan asing maupun nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi tanggung jawab yang bersangkutan,
Pa~\_.1
4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar ...
(
"--
-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-4
-
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16Juni 2003 PRESIDENREPUBLIKINDONESIA SELAKU

Verifikasi: PENGUASADARURATMILITER PUSAT, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUfRl

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16Juni 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIKINDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO LEMBARANNEGARAREPUBLIKINDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 68

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Depuri Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, \_\_ ~\_\_ '. e""",« •.,\_\_ Lambock V. Nahattands ~