PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 120 Tahun 2017 tentang HONORARIUM TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (berlaku 1 September 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak diperlukan tenaga ahli dan tenaga pelayanan yang telah diakui keberadaannya;
- b. bahwa terhadap tenaga ahli dan tenaga pelayanan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu diberikan kesejahteraan yang layak berupa honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemetintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2017;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus · Ibukota Jakarta;
24. Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2010 tentang Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
25. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender;
26. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
27. Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;
28. Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
29. Peraturan Gubernur Nomor 397 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian atau Subordinat SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan Perangkat Daerah tipe A yang menyelenggarakan fungsi pelayanan Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan.
9. Badan Pengelola Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah tipe A yang menyelenggarakan fungsi pelayanan Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan Khususnya Bidang Aset.
10. 10 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
11. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk adalah Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. 12.. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasidnal dan/ atau kegiatan teknis pelayanan tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPT P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang- memberikan jasa publik meliputi upaya preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif yang dikelola UPT P2TP2A melalui informasi, pelayanan, pendampingan psikologis dan advokasi hukum serta rujukan pelayanan medis dan rumah aman (shelter).
14. Kepala UPT P2TP2A adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
16. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewena.ngan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
17. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
18. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk rnemenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
19. Hak-hak Anak merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
20. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
21. Advokasi Hukum adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan berbagai macam pola komunikasi persuasif.
22. Rujukan pelayanan medis adalah rujukan pelayanan yang terutama meliputi upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) bagi korban kekerasan.
23. Rujukan pelayanan rumah aman adalah rujukan pelayanan yang terutama meliputi upaya perlindungan dan rasa aman pada korban kekerasan.
24. Rumah aman (shelter) adalah sebuah tempat bernaung sementara yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman pada korban kekerasan.
25. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman untuk memberikan honorarium bagi tenaga ahli dan tenaga pelayanan pada UPT P2TP2A.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak kepada masyarakat;
- b. meningkatkan disiplin;
- c. meningkatkan integritas;
- d. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
- e. memberikan kesejahteraan tenaga ahli dan tenaga pelayanan pada UPT P2TP2A.
KRITERIA TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN
BAB III - KRITERIA TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN
Pasal 4
- (1) Tenaga Ahli pada UPT P2TP2A meliputi :
- a. tenaga ahli pemenuhan hak korban kekerasan perempuan dan anak; dan
- b. tenaga ahli psikolog klinis.
- (2) Tenaga Pelayanan pada UPT P2TP2A meliputi :
- a. Psikolog;
- b. Advokat;
- c. Paralegal;
- d. Konselor;
- e. Pendamping Korban Kekerasan;
- f. Database kasus;
- g. Hotline Pengaduan; dan
- h. Manager kas -us.
BAB III - KRITERIA TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN
Pasal 5
- (1) Tenaga ahli pemenuhan hak korban kekerasan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan rulusan Strata Tiga (S3) jurusan Hukum atau Ilmu Politik;
- b. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- c. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
- d. bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu;
- e. pengalaman kerja di bidangnya minimal 10 (sepuluh) tahun; dan -
- f. memiliki sertifikat Pelatihan Hak Asasi Manusia, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan Sistem Peradilan Anak.
- (2) Tenaga ahli psikolog klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Strata Dua (S2) jurusan Magister Profesi Psikologi Klinis usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- b. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
- c. bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu;
- d. pengalaman Kerja di bidangnya minimal 10 (sepuluh) tahun;
- e. memiliki izin praktek Psikolog; dan
- f. memiliki sertifikat Pelatihan Psikodiagnostika, atau Sertifikat Sebutan sebagai Psikolog dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A).
BAB III - KRITERIA TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN
Pasal 6
- (1) Psikolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a harus memiliki persyaratan :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) jurusan Psikolog (kurikulum lama) atau Strata Dua (S2) Magister Profesi Psikologi;
- b. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- c. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
- d. bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu,
- e. memiliki izin praktek Psikolog; dan
- f. memiliki sertifikat Pelatihan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A).
- (2) Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b harus memiliki persyaratan :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) jurusan Hukum,
- b. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- c. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
- d. bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu;
- e. memiliki sertifikat Pelatihan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A); dan
- f. memiliki Kartu Tanda Advokat.
- (3) Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c harus memiliki persyaratan :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) jurusan Hukum;
- b. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- c. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
- d. bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu; dan
- e. memiliki sertifikat Pelatihan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A).
- (4) Konselor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d harus memiliki persyaratan :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) jurusan Psikologi;
- b. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- c. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
- d. bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu; dan
- e. memiliki sertifikat Pelatihan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan Konseling.
- (5) Pendamping Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e harus memiliki persyaratan:
- a. pendidikan - paling rendah lulusan Strata Satu (S1) jurusan Kesejahteraan Sosial atau yang sederajat;
- b. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- c. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
- d. bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu; dan
- e. memiliki sertifikat Pelatihan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan Sosial Skill.
- (6) Database kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f harus memiliki persyaratan :
- a. pendidikan lulusan Strata Satu (S1);
- b. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- c. tidak bermasalah dengan • hukum/pihak berwajib;
- d. bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu; dan
- e. menguasai IT, pemograman, database dan jaringan internet.
- (7) Hotline Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g-harus memiliki persyaratan:
- a. pendidikan lulusan Strata Satu (S1);
- b. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- c. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
- d. bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu; dan
- e. dapat mengoperasikan komputer.
- (8) Manager Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h harus memiliki persyaratan :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1);
- b. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- c. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
- d.
- bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu; dan
- memiliki sertifikat Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A). e.
PENYUSUNAN KEBUTUHAN TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN
BAB IV - PENYUSUNAN KEBUTUHAN TENAGA AHLI DAN TENAGA PELAYANAN
Pasal 7
- (1) Dalam penyusunan kebutuhan tenaga ahli dan kebutuhan tenaga pelayanan, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk melakukan perhitungan standar kebutuhan jumlah tenaga ahli dan tenaga pelayanan ideal berl dasarkan analisa jabatan, analisa beban kerja dan analisa kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pelayanan.
- (2) Analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan tenaga yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan evaluasi dan klarifikasi oleh tim yang terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penicluduk dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Proinsi DKI Jakarta.
- (3) Analisis jabatan tenaga ahli dan tenaga pelayanan pada UPT P2TP2A dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Besaran Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPT P2TP2A sesuai dengan beban kerja, keahlian dan pendidikan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Perdturan Gubernur ini.
- (2) Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan sebagaimana dirnksud pada ayat (1) dibayarkan setiap sebulan sekali selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Besaran honorarium dapat dibayarkan setiap bulannya kepda Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan dengan melmpirkan absensi dan time sheet pekerjaan yang dilali csanakan setiap hari kerja.
- (4) Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan akan menerima honor setiap bulannya antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (5) dapdt dievaluasi setiap tahun dan/ atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (5)


- (6) Dalam rangka memberikan apresiasi kepada Tenaga Pelayanan yang termasuk kategori Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dapat diberikan honorarium ke 13 (tiga belas) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal 9

Pemberian jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## PEMOTONGAN HONORARIUM

## Pasal 10

Formulasi dan besaran pemotongan honorarium pada UPT P2TP2A terhadap ketidakhadiran, dilakukan pemotongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 11

Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPT P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada UPT P2TP2A.

## BAB VIII

## PEMBINAAN

## Pasal 12

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi kepada Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan UPT P2TP2A tentang penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

## Pasal 13

Dalam memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, kualitas dan pengendalian.

## BAB IX

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan pada UPT P2TP2A dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk bersama SKPD/UKPD terkait.

- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling kurang 1 (satu)· kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai perkembangan.

## BAB X

## KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Kepada Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan, selain penghasilan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dapat diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2017

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

## SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 75010

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHU US IBUKOTA JAKARTA,


## Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 120 TAHUN 2017

Tanggal 1 September 2017

## HONORARIUM PADA UPT P2TP2A

| No. | Jabatan | Honorarium (Rp) | Keterangan |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| TENAGA AHLI | TENAGA AHLI | | |
| 1. | Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak | 19.800.000,00 | |
| 2. | Tenaga Ahli PsikologKlinis | 15.400.000,00 | |
| TENAGA PELAYANAN | TENAGA PELAYANAN | | |
| 1. | Psikolog | 10.200.000,00 | |
| 2. | Advokat | 10.200.000,00 | |
| 3. | Paralegal | 6.000.000,00 | |
| 4. | Konselor | 6.000.000,00 | |
| 5. | Pendamping Korban Kekerasan | UMP | |
| 6. | Database Kasus | UMP | |
| 7. | Hotline Pengaduan | UMP | |
| 8. | Manager Kasus | UMP | |

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


DJAROT SAIFUL HIDAYAT