PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA Nomor 34 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang merupakan bagian dari sub sistim cadangan pangan nasional;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan cadangan pangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dialokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka untuk kelancaran pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, perlu diatur dengan peraturan gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENYELENGGARA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
8. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
9. Kelompok Lumbung Pangan adalah kelembagaan cadangan pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa / kota dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat di suatu wilayah.
10. Lumbung Pangan adalah tempat atau bangunan yang menyimpan beras atau bahan pangan lainnya.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku / industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
12. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
13. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kekeringan, hujan es, gelombang panas, hurikan, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar, dan wabah penyakit;
14. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
15. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan bencana alam, krisis pangan, keadaan darurat atau keadaan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bertujuan untuk :
- a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
- c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
SASARAN
BAB III - SASARAN
Pasal 3
Sasaran penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah masyarakat yang mengalami :
- a. kerawanan pangan pasca bencana dan / atau penurunan ketersediaan pangan pokok dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat lainnya;
- b. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan
- c. lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 4
Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dialokasikan setiap tahun sesuai kondisi kemampuan Anggaran Pemerintah Provinsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB V - LEMBAGA PENYELENGGARA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Pasal 5
Pasal 5
- (1) Lembaga penyelenggara cadangan pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah badan usaha yang bergerak di bidang pangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan oleh Dinas Pangan Daerah yang ditugaskan oleh Gubernur melalui Peraturan Gubernur sebagai penyelenggara dan dilakukan secara transparan dan akuntabel; dan
- b. pemerintah daerah mendorong pengembangan usaha dalam penyelenggaraan cadangan pangan.
- (2) Dinas Pangan Daerah sebagai penyelenggara cadangan pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan :
- a. pengadaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi;
- b. pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi; dan
- c. penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, Dinas Pangan Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan / atau Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Pangan.
- (4) Pangan pokok yang menjadi cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah pangan pokok beras.
ORGANISASI PELAKSANA
BAB VI - ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 6
- (1) Perangkat daerah yang ditugaskan untuk menyelenggarakan cadangan pangan Pemerintah Provinsi adalah Dinas Pangan Daerah.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dalam menyelenggarakan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, perlu dibentuk Tim Pelaksana Provinsi.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara.
BAB VI - ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 7
Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan / atau ekonomi masyarakat bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan lokasi sasaran masyarakat penerima manfaat.
MEKANISME PENGADAAN
BAB VII - MEKANISME PENGADAAN
Pasal 8
- (1) Mekanisme pengadaan cadangan pangan diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Perum Bulog Devisi Regional dan Gorontalo dengan ketentuan :
- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pemerintah provinsi merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) derajad sasoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- b. biaya penyimpanan cadangan pangan di gudang Perum Bulog Devisi Regional Sulawesi Utara dan Gorontalo ## BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN
BAB VII - MEKANISME PENGADAAN
Pasal 9
- (1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan kondisi darurat akibat bencana, kerawanan pangan pasca bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (2) Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kelompok dan / atau masyarakat sasaran
BAB VII - MEKANISME PENGADAAN
Pasal 10
- (1) Petugas Pelaksana melakukan identifikasi dan / atau verifikasi lokasi kelompok sasaran masyarakat penerima bantuan cadangan pangan ## BAB IX
PELAPORAN
BAB VII - MEKANISME PENGADAAN
Pasal 11
- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dilaporkan oleh Perum Bulog Kantor Devisi Regional Sulawesi Utara dan Gorontalo kepada Kepala Dinas Pangan Daerah disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan / atau keadaan darurat, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala Dinas Pangan Daerah kepada Gubernur yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten / Kota termasuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan serta sisa cadangan beras daerah di gudang Perum Bulog Devisi Regional Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Manado pada tanggal 25 Juli 2517 ^

Penandatangan: GUBERNUR SULAWESI UTARA, OLLY DONDOKAMBEY