PERATURAN BUPATI MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MAJENE BUPATI MAJENE, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat:
BUPATI MAJENE
PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MAJENE
BUPATI MAJENE,
Menimbang: a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugastugas operasional Dinas Pertanian dan Peternakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majene Nomor 9 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Majene;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa bardasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MAJENE.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene.
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas di 1 (satu) atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Majene.
6. Kepala UPTD adalah Kepala Puskeswan pada Dinas Pertanian dan Peternakan.
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama Pembentukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
Dengan Peraturan ini, dibentuk 5 (lima) UPTD Puskeswan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene, sebagai berikut:
- a. UPTD Puskeswan Banggae, dengan wilayah kerja meliputi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur;
- b. UPTD Puskeswan Sendana, dengan wilayah kerja meliputi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Pamboang dan Kecamatan Sendana;
- c. UPTD Puskeswan Tammerodo Sendana, dengan wilayah kerja meliputi 1 (satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Tammerodo Sendana;
- d. UPTD Puskeswan Tubo Sendana, dengan wilayah kerja meliputi 1 (satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Tubo Sendana;
- e. UPTD Puskeswan Malunda, dengan wilayah kerja meliputi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas dipimpin oleh Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Puskeswan secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene.
Bagian Ketiga Susunan Organisasi
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan organisasi UPTD Puskeswan, terdiri dari:
- a. Kepala UPTD
- b. Sekretaris
- c. Seksi pengamatan dan Penyidikan Hewan/Ternak
- d. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan/Ternak
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Puskeswan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Bagian Pertama Kepala UPTD

## Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Puskeswan Kabupaten Majene mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian pelayanan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPTD Puskeswan mempunyai fungsi:
- a. Menyusun rencana dan program kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Melakukan diagnose dan penyembuhan hewan sakit;
- d. Melakukan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan hewan/ ternak menular;
- e. Melakukan pemantauan dan pelaporan kejadian penyakit hewan/ternak diwilayah kerjanya;
- f. Memberikan surat keterangan/ rekomendasi kesehatan hewan baik terhadap hewan hidup maupun hewan mati sesuai dengan keperluan yang wewenangnya telah dilimpahkan ke wilayah kerjanya;
- g. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.

## Bagian Kedua Sekretaris

## Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada satuan organisasi dalam lingkup UPTD Puskeswan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:
- a. Menyusun rencana dan program kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- b. Mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
- c. Menyelenggarakan ketatausahaan dan rumah rangga organisasi;
- d. Pengelolaan administrasi dan keuangan sesuai dengan kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Ketiga

## Seksi Pengamatan dan Penyidikan Hewan/ Ternak

## Pasal 7

- (1) Seksi Pengamatan dan Penyidikan Hewan/ Ternak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD Puskeswan di bidang pengawasan dan pemantauan penyakit hewan/ ternak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Pengamatan dan Penyidikan Hewan/ Ternak mempunyai fungsi:
- a. Menyusun rencana dan program kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- b. Mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
- c. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu);
- d. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);
- e. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan/ ternak;
- f. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan/ ternak;
- g. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembagalembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar;
- h. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/ menular yang mewabah;
- i. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis;
- j. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan/ ternak lainnya;
- k. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
- l. Pemantauan dan penyidikan penyakit hewan/ ternak;
- m. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan situasi penyakit hewan/ ternak menular;
- n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Keempat Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan/Ternak

## Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan/Ternak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD Puskeswan di bidang pelayanan kesehatan hewan/ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan/Ternak mempunyai fungsi:
- a. Menyusun rencana dan program kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- b. Mengoreksi dan memaraf naskah dinas;

- c. Pematauan dan pengawasan pelaksanaan dan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
- d. Melaksanakan pelayanan medik/ paramedik vateriner;
- e. Melaporkan pelayanan medik/ paramedik vateriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular, penyakit individual, penyakit parasit, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
- f. Pelaksanaan diagnosa dan pengobatan penyakit hewan/ ternak yang menular;
- g. Melaksanakan analisa dan pengiriman sampel darah specimen hewan/ ternak yang diduga terkena penyakit hewan/ ternak yang menular;
- h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Puskeswan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Majene sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD Puskeswan wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Puskeswan, Sekretaris, Kepala Seksi Pengamatan dan penyidikan Hewan/Ternak, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan/Ternak, Medik, Paramediveteriner wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun hubungan antara instansi terkait lainnya.

## Pasal 11

Dalam hal terdapat Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris, Kepala Seksi yang mewakili dengan memperhatikan keterkaitan bidang tugasnya dan senioritas kepangkatan.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 12

Pejabat UPTD Puskeswan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Majene Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskeswan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 17

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Majene atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditatapkan di Majene pada tanggal 25 Pebruari 2016

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene tanggal 25 Pebruari 2016

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

## H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016 NOMOR 13.

~ 8 ~

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 13 TAHUN 2016 TANGGAL : 25 PEBRUARI 2016

## TENTANG

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MAJENE


BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. KALMA KATTA