PERATURAN BUPATI MA Nomor 31 Tahun 2017 tentang MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR (berlaku 2 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa untuk menjamin obyektivitas dan transparansi proses mutasi PNS masuk atau mutasi PNS keluar dan mutasi PNS antar Perangkat Daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Menetapkan
:
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan perimerintah yang menjadi kewenagan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya manusia yang selanjutnya disingkat BKD dan PSDM adalah BKD dan PSDM Kabupaten Banjar.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Kepala BKD dan PSDM adalah Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Banjar.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang manjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjar.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
10. Seleksi adalah proses penilaian dan penjaringan dari para pemohon untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten untuk mengisi formasi jabatan yang lowong.
11. Tim seleksi adalah tim yang ditunjuk oleh Bupati Banjar untuk melaksanakan seleksi pemohon mutasi PNS masuk ke Pemerintah Kabupaten Banjar.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam memproses permohonan mutasi PNS masuk atau mutasi PNS keluar dan mutasi PNS antar PD pada Pemerintah Kabupaten Banjar
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk :
- a. menjadi pedoman dalam pelaksanaan mutasi PNS masuk atau Mutasi PNS keluar dan mutasi PNS antar PD dilakukan secara obyektif dan transparan; dan
- b. menjadi pedoman dalam perumusan penempatan PNS yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan PD.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
- (1) Mutasi PNS Masuk pada Pemerintah Kabupaten Banjar adalah Mutasi PNS masuk atau Mutasi PNS keluar dan antar PD pada Pemerintah Kabupaten Banjar.
- (2) Mutasi PNS masuk pada Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota ke Pemerintah Kabupaten Banjar.
- (3) Mutasi PNS keluar dari Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Kabupaten Banjar ke Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota lain.
- (4) Mutasi PNS antar PD pada Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perpindahan tugas bagi PNS antar PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
Penyelenggaraan mutasi PNS masuk atau mutasi PNS keluar dan mutasi PNS antar PD dilaksanakan ## BAB III
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Syarat Mutasi Masuk
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
- (1) Permohonan mutasi PNS masuk ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, sebelum mengikuti seleksi harus melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
- a. surat rekomendasi dari Kepala Daerah / Sekretaris Daerah di daerah asal;
- b. surat pernyataan dari Pejabat Eselon II yang menyatakan bahwa pemohon selama bekerja di daerah asal sudah melaksanakan tugas dengan baik;
- c. fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
- d. fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir;
- e. fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang dilegalisir;
- f. fotocopy Surat Keputusan Pangkat/Golongan terakhir yang dilegalisir;
- g. fotocopy Kartu Pegawai yang dilegalisir;
- h. fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
- i. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6
Permohonan mutasi PNS keluar dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar harus melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
1. surat persetujuan pelepasan dari Kepala PD tempat asal Pemohon;
2. fotocopy Ijazah terakhir;
3. fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun terakhir;
4. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7
Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon Mutasi PNS antar instansi pada Pemerintah Kabupaten Banjar meliputi :
1. permohonan Pribadi;
2. surat rekomendasi mutasi dari kepala PD;
3. fotocopy Surat Keputusan Calon PNS yang dilegalisir;
4. fotocopy Surat Keputusan PNS yang dilegalisir;
5. fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang dilegalisir; dan
6. fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 tahun terakhir yang dilegalisir.
Bagian Kesatu Waktu Pelaksanaan
BAB IV - SELEKSI MUTASI MASUK
Pasal 8
- (1) Seleksi Mutasi PNS Masuk dilaksanakan per semester setiap tahunnya.
- (2) Jadwal seleksi sebagaimana pada ayat (1) bisa berubah atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.
Bagian Kedua Tim dan Materi Seleksi
BAB IV - SELEKSI MUTASI MASUK
Pasal 9
- (1) Seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.
- (2) Materi seleksi disusun dan ditetapkan
BAB IV - SELEKSI MUTASI MASUK
Pasal 10
Seleksi mutasi masuk dilaksanakan melalui beberapa tahap meliputi :
- a. seleksi administrasi;
- b. tes kompetensi;
- c. penilaian kinerja/sikap perilaku; dan
- d. sikap Perilaku.
Bagian Keempat
Formasi Seleksi
BAB IV - SELEKSI MUTASI MASUK
Pasal 11
- (1) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk meneliti tersedia atau tidak tersedianya formasi, dilaksanakan
BAB IV - SELEKSI MUTASI MASUK
Pasal 12
Tes Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan berupa :
- a. kompetensi bidang;
- b. tes Komputer; dan
- c. wawancara.
BAB IV - SELEKSI MUTASI MASUK
Pasal 13
- (1) Tes Kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan bidang jabatan, dilaksanakan oleh PD terkait yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan RSUD Ratu Zalecha.
- (2) Tes Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan melalui praktek.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan umum, kemampuan bidang, kemampuan berfikir konseptual, motivasi dan kepribadian pemohon dilaksanakan oleh Tim Psikolog yang ditunjuk.
Penilaian Akhir
BAB IV - SELEKSI MUTASI MASUK
Pasal 14
- (1) Penilaian akhir dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian formasi dan administrasi.
- (2) Standar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yaitu :
- a. dapat dipertimbangkan; dan
- b. tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Hasil seleksi dijadikan bahan dalam Rapat Tim Pertimbangan Mutasi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.
PENUTUP
BAB V
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 2 Juni 2017

Penandatangan: BUPATI BANJAR, ## H. KHALILURRAHMAN

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 2 Juni 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 31