PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 8 Tahun 2016 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KOTA PONTIANAK (berlaku 4 Januari 2016)
Pembukaan
Mengingat
:
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka memberikan dana pendamping biaya operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan untuk memberikan layanan pendidikan yang terjangkau serta bermutu, perlu memberikan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak kepada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- b. bahwa untuk penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak yang tepat, efektif dan efisien, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 13);
15. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 19);
16. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 62);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
6. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah suatu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah suatu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah suatu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
9. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah suatu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah.
10. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
11. Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan untuk memenuhi biaya operasional yang meliputi biaya pegawai, belanja barang dan jasa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bagi SDN, SMPN, SMAN dan SMKN yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
12. Pengelola Satuan Pendidikan terdiri dari Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara BOSDA, Kepala Program Studi (Khusus SMKN), Penanggung Jawab Perpustakaan/Bengkel/Laboratorium, Wali Kelas dan Guru Piket.
13. Guru tidak tetap adalah guru yang diangkat oleh kepala sekolah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri yang mempunyai latar belakang pendidikan tertentu ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman/acuan dalam melaksanakan pengelolaan BOSDA untuk SDN, SMPN, SMAN dan SMKN di Kota Pontianak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah memberikan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman bagi pengelola BOSDA untuk SDN, SMPN, SMAN dan SMKN di Kota Pontianak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. besaran dana dan alokasi penggunaan BOSDA;
- b. besaran satuan honorarium pengelola satuan pendidikan;
- c. pelaporan; dan
- d. ketentuan penutup.
BESARAN DANA DAN ALOKASI PENGGUNAAN BOSDA
BAB III
Pasal 5
Besaran Dana BOSDA untuk SDN, SMPN, SMAN dan SMKN diatur dalam Keputusan Walikota.
BAB III
Pasal 6
BOSDA digunakan untuk:
tingkat SDN
1. belanja pegawai maksimal 30% (tiga puluh persen);
2. belanja jasa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan minimal 40% (empat puluh persen); dan
3. belanja barang minimal 30% (tiga puluh persen).
- b. tingkat SMPN
1. belanja pegawai maksimal 30% (tiga puluh persen);
2. belanja jasa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan minimal 40% (Empat Puluh lima persen); dan
3. belanja barang minimal 30% (tiga puluh persen).
- c. tingkat SMAN
1. belanja pegawai maksimal 35% (tiga puluh lima persen);
2. belanja jasa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan minimal 40% (empat puluh persen); dan
3. belanja barang minimal 25% (dua puluh lima persen).
- d. tingkat SMKN
1. belanja pegawai maksimal 35% (tiga puluh lima persen);
2. belanja jasa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan minimal 40% (empat puluh persen); dan
3. belanja barang minimal 25% (dua puluh lima persen).
BAB III
Pasal 7
Belanja Pegawai digunakan untuk:
- a. honorarium pengelola satuan pendidikan;
- b. honorarium kegiatan ulangan dan ujian;
- c. transport kegiatan diluar sekolah kecuali kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah;
- d. honorarium kegiatan pengembangan diri siswa; dan
- e. honorarium kegiatan belajar tambahan menghadapi ujian nasional.
BAB III
Pasal 8
Belanja Barang digunakan untuk:
- a. belanja alat tulis kantor (ATK);
- b. belanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- c. belanja alat-alat listrik;
- d. belanja perangko materai dan benda pos lainnya;
- e. belanja bahan bakar minyak/gas;
- f. belanja bahan obat-obatan;
- g. belanja bahan peralatan dan perlengkapan olah raga;
- h. belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium;
- i. langganan jasa kantor (listrik, air, telfon, internet, surat kabar);
- j. belanja praktek bahan ajar;
- k. belanja cetak dan penggandaan;
- l. belanja makanan dan minuman (makanan dan minuman harian pegawai, rapat, tamu dan kegiatan); dan
- m. perawatan ringan peralatan kantor (contoh: service ac, komputer).
BAB III
Pasal 9
Belanja Jasa digunakan untuk:
- a. tenaga pendidik ( tenaga pengajar/guru ); dan
- b. tenaga kependidikan (pengelola ketatausahaan, pramukantor, penjaga sekolah, kepustakaan, laboran, pemroses kesiswaan, operator sekolah).
BAB III
Pasal 10
Pertanggungjawaban Penggunaan BOSDA untuk belanja Pegawai, belanja barang, serta Belanja Jasa mengacu pada Standar Harga Barang dan Jasa dan Standar Biaya Pemerintah Kota Pontianak.
BAB III
Pasal 11
Belanja Pegawai, belanja barang serta belanja jasa yang sudah dibiayai melalui BOS Pusat tidak dapat dibiayai lagi melalui BOSDA.
BAB IV - BESARAN SATUAN HONORARIUM PENGELOLA SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 12
Dana yang bersumber dari BOSDA digunakan untuk Honorarium Pengelola Satuan Pendidikan, honorarium tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan honorarium guru profesi pelayaran sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V

## PELAPORAN

## Pasal 13

- (1) Laporan penggunaan dana BOSDA disampaikan kepada Dinas Pendidikan pada setiap akhir triwulan.
- (2) Laporan penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan pada petunjuk teknis (juknis).
- (3) Apabila sekolah tidak mengirimkan laporan penggunaan dana BOSDA akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 8

## Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KOTA PONTIANAK

| Penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah | Penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah | Satuan | Besaran Honorarium (Rp) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Pengelola Satuan Pendidikan | Pengelola Satuan Pendidikan | | |
| a. | kepala sekolah / penanggung jawab BOSDA: | | |
| | 1. nilai pagu dana sampai dengan. Rp.100 juta | Per bulan | Rp. 300.000 |
| | 2. nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d 250 juta | Per bulan | Rp. 350.000 |
| | 3. nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp.500 juta | Per bulan | Rp. 400.000 |
| b. | kepala tata usaha: | Per bulan | Rp. 250.000 |
| 3. nilai pagu Rp. 500 juta c. wakil kepala 1.nilai pagu juta | 1.nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta 2.nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta dana diatas Rp. 250 juta s.d sekolah: dana sampai dengan Rp.100 | Per bulan Per bulan Per bulan | Rp. 300.000 Rp. 350.000 Rp. 250.000 |
| d. | Rp.500 juta bendahara BOSDA: 1. nilai pagu dana sampai dengan juta 2. nilai pagu dana diatas Rp.100 juta Rp.250 juta 3. nilai pagu dana diatas Rp.250 juta Rp.500 juta | Per bulan Per bulan Per bulan | Rp. 200.000 Rp. 300.000 |
| | Rp.100 s.d s.d | | Rp. 350.000 |
| e. | ketua program studi (khusus SMKN): 1. nilai pagu dana sampai dengan Rp.100 juta 2. nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta 3. nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta | Per bulan Per bulan Per bulan | Rp. 100.000 Rp. 150.000 Rp. 200.000 |
| f. | penanggung jawab perpustakaan/bengkel/ nilai pagu dana sampai dengan Rp.100 juta nilai pagu dana sampai dengan Rp.100 juta nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d | Per bulan | Rp. 100.000 Rp. |
| | laboratorium: 1. 2. 3. | Per bulan | 150.000 |
| | Rp.500 juta | Per bulan | Rp. 200.000 |
| g. | kelas | Per bulan | Rp. |
| | wali | | 125.000 |
| | | Per bulan | |
| h. | piket | | |
| guru | | | |
| | | | Rp. 70.000 |

| 2. | Honorarium Pembina/Pelatih Kegiatan Pengembangan diri siswa | Per kegiatan / kehadiran | Rp. 50.000 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 3 | Honorarium Kegiatan Belajar tambahan siswa menghadapi ujian nasional | Per kegiatan / kehadiran | Rp. 50.000 |
| 4 | Besaran honorarium tenaga pendidik dan tenaga kependidikan : a. tenaga pendidik (maksimal) b. tenaga kependidikan (maksimal) | Per jam Perbulan | Rp. 65.000 Rp.2.025.000 |
| 5 | Besaran honorarium guru profesi pelayaran | per tatap muka (90 menit) | Rp. 100.000 |

WALIKOTA PONTIANAK,


SUTARMIDJI