Unknown Unknown Nomor - Tahun 2007 tentang SANITASITOTALBERBASISMASYARAKAT DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIEMPATLAWANG, - a. bahwa dalam rangka memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan Sanitati Total Berbasis Masyarakat ( STBM); - b. bahwa keputusan Menteri Kesehatan Nomor 825/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis .Masyarakat (STBM)dipandang sudah tidak sesuai .dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIE~ATLAWANG
PROVINSISUMATERASELATAN PERATURAN BUPATIEMPATLAWANG NOMOR: If TAHUN2017
TENTANG
SANITASITOTALBERBASISMASYARAKAT DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIEMPATLAWANG,
- a. bahwa dalam rangka memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan Sanitati Total Berbasis Masyarakat ( STBM);
- b. bahwa keputusan Menteri Kesehatan Nomor 825/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis .Masyarakat (STBM)dipandang sudah tidak sesuai .dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
1. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4677 );
2. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
c
o
Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Perencanaan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten zKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Menteri 492/Menkes/Per/IV /2010 Kualitas Air Minum; 9. Kesehatan tentang Nomor Persyaratan
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 'Tahuri 2010 Nornor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 NOMOR741);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 ten-tang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
12. Surat Edaran Gubemur Sumatera Selatan Nomor 039/SE/DINKES/2015 Tentang Pelaksana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
o
o
Menetapkan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008 ten tang urusan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 09).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATIEMPATLAWANG TENTANGSANITASI TOTALBERBASISMASYARAKAT.
BABI
Pasal 3
- (1). Masyarakat menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara mandiri dengan berpedoman pada pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- (2). Pilar STBM sebagai yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
- a. Stop Buang AirBesar Sembarangan;
- b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
- c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan rumah Tangga;
o
o
- d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga;dan
- e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
3. (3). Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.
Pasal 4
- (1) . Perilaku stop buang air besar sembarangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2)huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas
- a. Membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
- b. Menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
4. (2). Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam pasalB ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
- a. Membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun berkelanjutan; dan .
- b. Menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang diengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dirnaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. Membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
- b. Menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minurn dan makanan rumah tangga yang sehat.
10. (4). Perilaku pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2)huruf d diwnjudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas
- a. Membudayakan perilaku memilah sampah rumah
.~
/'
.~
o
o
~.
:-J"
,-.J..
.
.
\_
I
- tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
- b. Melakukan pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan pengolahan kembali (recycle);dan
- c. Menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5). Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. Melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur pembuangan air limbah; resapan dan saluran
- b. Menyediakan saluran penampungan limbah cair pembuangan dan rumah tangga.
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

## Pasal5

- (1). Dalam menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, dilakukan Pemicuan kepada masyarkat.
- (2). Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dau/ atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam: (3).
- a. Merencanakan perubahan perilaku;
- b. Memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
- c. Mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemicuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## Pasal6

Dalam rangka penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)masyarakat membentuk kelompok

o

o

dan membuat rencana kerja pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)sesuai kebutuhan.

## Pasal 7

- (1). Untuk Mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah Pemicuan dilakukan oleh pendampingan kepada masyarakat.
- (5). Pendampingan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/ atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## Pasa18

- (1). Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- (2). Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.

## BABIII

## TANGGUNG JAWABDANPERANPEMERINTAH DANPEMERINTAH DAERAH

## Pasa19

Dalam mendukungan penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab dalam:

- a. Penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. Fasilitas pengembangan teknologi tepat guna;
- c. Fasilitas pengembangan penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- d. Pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan / atau
- e. Penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

## Pasal10

Untuk mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM),Pemerintah berperan;

a. Melakukan koordinasi lintas sector dan lintas

o

o

'1"1·'

program;

- b. Menyiapkan materi pelatihan teknis bagi tenaga pelatih;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- d. Melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan.

## Pasal 11

Untuk mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Pemerintah Daerah Kabupaten berperan:

- a. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan;
- b. Melakukan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih kabupaten;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi kabupaten;
- d. Menetapkan skala : prioritas pembinaan wilayah Kabupaten dalam penetapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan
- e. Menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi.

## Pasal12

Untuk mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pemerintah daerah kabupaten berperan :

- a. Menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- b. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaringan kerja,dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- c. Melakukan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan danyatau desa Zkelurahan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi;dan
- e. Menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi.

## Pasal13

- (1). Pemerintah, pemerintah daerah kabupaten dalam mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagaimana dimaksud dalam pasal9 sampai dengan pasal 12 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

o

c

-

"~

I.)'"

.

..•

j

- (2). Strategi penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
- a. Penciptaan lingkungan yang kondusif;
- b. Peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
- c. Peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3). Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, dan swasta.
- (4). Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
- (5). Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.
- (6). Tahapan penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penyusunan perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pemantauan dan evaluasi; dan
- d. Penyusunanlaporan.
- (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi dan tahapan penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

;

## Pasal14

Dalam mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 12, pemerintah, pemerintah daerah kabupaten dapat melibatkan tenaga ahli, lembaga pendidikan, lembaga donor, swasta, dan pihak terkait lainnya yang relevan.

0

c

,

I

## BABIV PEMANTAUAN DANEVALUASI

## Pasal15

- (1). Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan / atau masyarakat.
- (2). Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaran Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)dengan indikator yang meliputi :
- a. Aksesibilitas penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- b. kebersihan penyelenggaraan Sanitasi Total Derbasis Masyarakat (STBM);
- c. Permasalahan yang dihadapi; dan
- d. Dampak penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- (3). Tata cara pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## BABV

## PENDANAAN Pasal 16

- (1). Pendanaan penyelengaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)bersumber dari masyarakat.
- (2). Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh pemerintah dan pemerintah dan pemerintah daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

## BABVI

PEMBINAANpANPENGAWASAN

Pasal17

- (1). Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2). Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada satuan kerja yang di memiliki tugas dan fungsi terkait

c


c


••••

J

,.,.

penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

## Pasal18

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 terutama diarahkan terhadap;

- a. Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) i oleh Masyarakat;
- b. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);dan
- c. Pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

## BABVII

KETENTUANPENUTUP Pasal19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap memerintahkan penempatannya Empat Lawang. orang dapat mengetahuinya, pengundangan dengan dalam Berita Daerah Kabupaten

Diundangkan di Tebing Tinggi Pada tanggal \~ \M.'lf""~ 2017 f

l SEKRETARISDAERAH KABUPATENEMPATLAWANG, \_


AJAYA


BERITADAERAHKABUPATENEMPATLAWANGTAHUN2017 NOMOR

.