PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 7 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SUMBER POCONG (berlaku 11 September 2013)
Pembukaan
Menimbang : bahwa bahwa guna lebih meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong secara lebih profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang penyediaan air minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong, perlu diubah, yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2397);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
18. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/E);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SUMBER POCONG.
Pasal I
Ketentuan
Pasal 7
Bagian Kelima
Modal
- (1) Modal PDAM Sumber Pocong ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut :
- a. Modal dasar sebesar Rp. 11.601.516.291,00 (sebelas milyar enam ratus satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah);
- b. Modal yang disetor sebesar Rp. 9.101.516.291,00 (Sembilan milyar seratus satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah).
- (2) Penyertaan modal pada PDAM Sumber Pocong oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Penambahan modal pada PDAM Sumber Pocong oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penyertaan modal pada PDAM Sumber Pocong oleh Pemerintah Pusat dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan .

Penetapan: Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 11 September 2013 BUPATI BANGKALAN, MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 25 September 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN, EDDY MOELJONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013 NOMOR 1/D
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SUMBER POCONG.
## I. UMUM
Bahwa guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan terpenuhinya kebutuhan air minum sebagai kebutuhan dasar masyarakat serta dalam upaya meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong agar lebih profesional, maka diperlukan Penambahan Modal oleh Pemerintah Pusat.
Berdasarkan komitmen tersebut, maka upaya penataan dan perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong agar lebih berdayaguna dan berhasil guna perlu didukung dengan merubah ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong perlu diubah yang diatur dengan Peraturan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 14.