PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG Nomor 6 Tahun 2012 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (berlaku 24 November 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTAENG
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan yang optimal, maka perlu adanya sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, transparan dan bertanggungjawab sehingga perlu membentuk peraturan daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. Pasal 18 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 1
- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Insfrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 3
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24).
12. 37.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan Dan Sistem Penganggaran
Partisipatif Kabupaten Bantaeng ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 4).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
Dengan Persetujuan Bersama : DAN BUPATI BANTAENG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantaeng.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 5
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
20. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
21. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.
22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
23. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
27. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
28. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
29. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
31. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disingkat Rencana Kerja
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 6
Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas meyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
33. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
35. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
36. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan Dinas Pendapatan, Pengelolalaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
37. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran bab lainnya yang sah.
61. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
62. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
63. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
64. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 8
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
65. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan anggaran pendapatan, dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
66. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
67. Anggaran Kas adalah dokumen yang memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
68. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
69. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
70. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan pembayaran langsung.
71. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya ditetapkan oleh PPTK.
72. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
73. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
74. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
75. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
76. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh penguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan;
77. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh penguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 9
SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;
78. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh penguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
79. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :
- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 10
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/ atau kepentingan umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- c. struktur APBD;
- d. penyusunan APBD;
- e. penetapan APBD;
- f. pelaksanan dan perubahan APBD;
- g. penatausahaan keuangan daerah;
- h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- j. pengelolaan kas umum daerah;
11. k pengelolaan piutang daerah;
- l. pengelolaan investasi daerah;
- m. pengelolaan barang milik daerah; dan
- n. pengelolaan dana cadangan;
- o. pengelolaan utang daerah;
- p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- q. penyelesaian keuangan daerah;
- r. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- s. pengelolaan Dana BOS.
ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB III - ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 4
- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan ## BAB IV KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB III - ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 5
- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
- c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
BAB III - ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 6
- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 12
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang :
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan Raperda APBD Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris daerah mempunyai tugas :
- a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah (TAPD);
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA- SKPD dan DPPA- SKPD; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya
BAB III - ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 7
- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. menerima pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya
BAB III - ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 8
- (1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. menggunakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- i. melakukan pembayaran
BAB III - ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 9
PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. menerima pajak dan bukan pajak daerah;
- d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Daerah
BAB III - ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 10
Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang daerah mempunyai tugas :
- a. menyusun RKA-SKPD;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 14
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. menandatangani SPM;
- g. melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak;
- h. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya
BAB III - ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 11
Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Bagian Kelima Pejabat Kuasa Penggunan Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
BAB III - ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 12
- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugastugasnya melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB III - ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 13
Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
BAB III - ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 14
- (1) Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB III - ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 15
- (1) Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sebagai PPK-SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKSKPD bertugas :
- a. Meneliti kelengkapan dan melakukan verifikasi SPP UP, SPP GU, SPP TU, SPP LS Gaji dan Tunjangan dan SPP LS Barang dan Jasa;
- b. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- c. Menyiapkan SPM;
- d. Melakukan verifikasi dokumen dan keabsahan bukti-bukti atas Laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan;
- e. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- f. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 16
- (3) PPK SKPKD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/Daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
Bagian Kedelapan
Bendahara SKPD
BAB III - ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 16
- (1) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD;
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (5) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- (6) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
BAB III - ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 17
- (1) Bendahara penerimaan SKPD mempunyai kewenangan menerima, menyimpan, menyetorkan, uang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan SKPD bertugas :
- a. Menerima pembayaran sejumlah uang atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDaerah) dan/ atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRDaerah) dari Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi;
- b. Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKP Daerah yang diterimanya dari PPKD;
- c. Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKR Daerah yang diterimanya dari Pengguna Anggaran;
- d. Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dan huruf (c) dinyatakan sesuai, bendahara penerimaan membuat dan menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi;
- e. Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dan huruf (c) dinyatakan tidak sesuai, Bendahara Penerimaan membuat dan menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran Kurang Setor/Bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi;
- f. Menyimpan seluruh penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a);
- g. Menyetorkan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 hari kerja menggunakan Surat Tanda Setoran (STS);
- h. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas penerimaan Pendapatan yang diterima melalui rekening Bank Bendahara Penerimaan dan/ atau rekening Kas Umum Daerah;
- i. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; dan
- j. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.
BAB III - ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 18
- (1) Bendahara penerimaan pembantu SKPD mempunyai kewenangan menerima, menyimpan, menyetorkan, uang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor melalui Bendahara Penerimaan Pembantu oleh Wajib Pajak Daerah dan/atau Wajib Retribusi Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD bertugas :
- a. Menerima pembayaran sejumlah uang atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) dan/ atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR Daerah) dari Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi;
- b. Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKP Daerah yang diterimanya dari PPKD;
- c. Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKR Daerah yang diterimanya dari Pengguna Anggaran;
- d. Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) dan huruf (c) dinyatakan sesuai, Bendahara Penerimaan membuat dan menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi;
- e. Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) dan huruf (c) dinyatakan tidak sesuai, Bendahara Penerimaan membuat dan menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran Kurang Setor/Bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi;
- f. Menyimpan seluruh penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a);
- g. Menyetorkan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 hari kerja menggunakan Surat Tanda Setoran (STS); dan
- h. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
BAB III - ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 19
- (1) Bendahara pengeluaran SKPD mempunyai kewenangan menerima dan menyimpan, membayarkan, uang persediaan untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah pada SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas :
- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan dokumen kelengkapannya;
- b. Menerima Nota Perintah Pembayaran dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan menggunakan Nota Penolakan Perintah Membayar;
- e. Menerima dan mengevaluasi kelengkapan dokumen SPP LS Barang dan Jasa yang diberikan oleh PPTK;
- f. Mengembalikan dokumen SPP LS Barang dan Jasa apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap; dan
- g. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan belanja dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah.
- h. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu.
BAB III - ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 20
- (1) Bendahara pengeluaran pembantu SKPD mempunyai kewenangan menerima dan menyimpan pelimpahan uang persediaan dari bendahara pengeluaran SKPD, menerima dan menyimpan tambahan uang persediaan serta membayarkan belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah pada unit kerja SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD bertugas :
- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan dokumen kelengkapannya;
- b. Menerima Nota Perintah Pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan menggunakan Nota Penolakan Perintah Membayar;
- e. Menerima dan mengevaluasi kelengkapan dokumen SPP LS Barang dan Jasa yang diberikan oleh PPTK;
- f. Mengembalikan dokumen SPP LS Barang dan Jasa apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (e) tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap; dan
- g. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah.
Bagian Kesembilan Bendahara PPKD
BAB III - ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 21
- (1) Bendahara penerimaan PPKD mempunyai kewenangan mengelola penerimaan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penerimaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pendapatan dana perimbangan, Pendapatan lain-lain yang sah, dan pembiayaan penerimaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 19
Bendahara Penerimaan PPKD bertugas :
- a. Mendapatkan bukti transaksi atas Pendapatan yang diterima melalui Bank; dan
- (4) Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.
BAB III - ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 22
- (1) Bendahara pengeluaran PPKD mempunyai kewenangan menerima, menyimpan serta membayarkan belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah pada SKPKD sebagai PPKD.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran PPKD bertugas :
- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan dokumen kelengkapannya;
- b. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP;
- c. Mengembalikan dokumen pendukung SPP kepada pejabat yang terkait, apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- d. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan belanja dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah.
Bagian Kesepuluh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
BAB III - ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 23
- (1) Susunan keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terdiri dari :
- a. Penanggung jawab
- b. Wakil Penanggung jawab
- c. Ketua
- d. Wakil Ketua
- e. Sekretaris
- f. Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya TAPD dapat dibantu staf teknis dan staf administrasi.
Bagian Kesatu Asas Umum APBD
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 24
- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 20
distribusi dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 25
- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 26
- (1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 27
- (1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana pada ayat (1) merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 28
Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 29
- (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 30
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Bagian Kedua Struktur APBD
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 31
- (1) Sruktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :
- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah;
- c. pembiayaan daerah.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 32
- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek Pendapatan.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Daerah dalam satu Tahun Anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.
- (4) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 22
- (5) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
- (6) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
Bagian Ketiga Pendapatan Daerah
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 33
Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dikelompokan atas :
- a. pendapatan asli daerah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 34
- (1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
- a. pajak daerah
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD;
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN; dan
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/ cicilan;
- b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- f. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah;
- g. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 23
- i. pendapatan denda pajak;
- j. pendapatan denda retribusi;
- k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- l. pendapatan dari pengembalian;
- m. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- n. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- o. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 35
- (1) Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
- a. dana bagi hasil;
- b. dana alokasi umum; dan
- c. dana alokasi khusus.
- (2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
- a. dana bagi hasil pajak;
- b. dana bagi hasil bukan pajak.
- (3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.
- (4) Jenis dana alokasi khusus dirinci ke dalam obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 36
Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:
- a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 37
Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 38
- (1) Pajak Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang ditransfer langsung ke Kas Daerah, dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD.
- (2) Retribusi Daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, Pendapatan dari penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 24
kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna Anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD.
Bagian Keempat Belanja Daerah
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 39
- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 40
- (1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Perumahan rakyat;
- e. Penataan ruang;
- f. Perencanaan pembangunan;
- g. Perhubungan;
- h. Lingkungan hidup;
- i. Pertanahan;
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. Sosial;
- n. Ketenagakerjaan;
- o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Penanaman modal;
- q. Kebudayaan;
- r. Kepemudaan dan olah raga;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 25
- u. Ketahanan pangan;
- v. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- w. Statistik;
- x. Kearsipan;
- y. Komunikasi dan informatika; dan
- z. Perpustakaan.
- (3) Klasifikasi belanja daerah menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pertanian;
- b. Kehutanan;
- c. Energi dan Sumberdaya Mineral;
- d. Pariwisata;
- e. Kelautan dan Perikanan;
- f. Perdagangan;
- g. Industri;
- h. Ketransmigrasian.
- (4) Belanja menurut urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 41
Klasifikasi belanja daerah menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari :
- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan ketentraman;
- c. ekonomi;
- d. lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata dan budaya;
- h. pendidikan; dan
- i. perlindungan sosial.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 42
Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 43
Klasifikasi belanja daerah menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 44
- (1) Belanja Daerah menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) terdiri dari :
- a. belanja tidak langsung; dan
- b. belanja langsung.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 26
- (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Paragraf 1 Belanja tidak Langsung
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 45
- (1) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. belanja pegawai;
- b. bunga;
- c. subsidi;
- d. hibah;
- e. bantuan sosial;
- f. belanja bagi hasil;
- g. bantuan keuangan;
- h. belanja tidak terduga.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e, f, g, dan h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 46
- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
- (2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 47
- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 48
Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang ( principal outstanding )
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 49
- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/ lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan Bupati.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 50
- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,
- perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 51
- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah dan bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) diberikan kepada badan usaha milik daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan dan bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 52
- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, dan jumlah uang yang dihibahkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 53
- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 54
Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Daerah kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 55
- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari kabupaten kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan.
- (4) Pemberian bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah/desa penerima bantuan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 56
- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf h adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan bersifat tanggap darurat, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan ganguan terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 30
- stabilitas penyelengaraan Pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
Paragraf 2 Belanja Langsung
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 57
Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 58
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Daerah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 59
- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan harihari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 60
- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- (2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- (3) Bupati menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 61
Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 62
- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat mengikat dana anggaran:
- a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
- b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
- a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau
- b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service .
- (3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 63
- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.
- (2) Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (3) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, investasi pemerintah daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- (4) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 32
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 64
- (1) Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (2) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 65
Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
Bagian Keenam Pembiayaan Daerah
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 66
Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 67
- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 mencakup:
- a. SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya);
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- f. penerimaan piutang daerah;
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 mencakup:
- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- c. pembayaran pokok utang;
- d. pemberian pinjaman daerah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 68
- (1) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.
Paragraf 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 69
SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 33
pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
Paragraf 2 Dana Cadangan
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 70
- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Penetapan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola PPKD.
- (8) Penerimaan hasil bunga/ deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan daerah tentang APBD.
- (9) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

## Pasal 71

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b
2. digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

## Pasal 72

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 34

## Paragraf 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

## Pasal 73

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

## Paragraf 4 Penerimaan Pinjaman Daerah

## Pasal 74

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

## Paragraf 5 Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

## Pasal 75

- (1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

## Paragraf 6 Penerimaan Piutang Daerah

## Pasal 76

Penerimaan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

## Paragraf 7 Investasi Pemerintah Daerah

## Pasal 77

Investasi pemerintah daerah digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

## Pasal 78

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 35

diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan.

- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- (3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha; surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri; surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/ atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- (7) Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- (9) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

## Pasal 79

- (1) Investasi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Divestasi pemerintah daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Divestasi pemerintah daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 36

dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

- (4) Penerimaan hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## Paragraf 8 Pembayaran Pokok Utang

## Pasal 80

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

## Bagian Ketujuh Kode Rekening Penganggaran

## Pasal 81

- (1) Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan pemerintaan daerah dan kode organisasi.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan.
- (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek serta kode rincian obyek.
- (4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.

## Pasal 82

Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintah daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek serta rincian obyek.

## Pasal 83

- (1) Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kode dan klasifikasi fungsi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kode dan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 37

- (6) Kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kode rekening belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kode rekening pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Daftar nama rekening dan kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10) bukan acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai karakteristik daerah.

## BAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Kesatu Azas Umum

## Pasal 84

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi.
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten.

## Pasal 85

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

## Pasal 86

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

## Bagian Kedua Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

## Pasal 87

- (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka otonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 38

partisipasi masyarakat.

- (3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 88

- (1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (3) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Kebijakan Umum APBD dan PPAS

## Paragraf 1 Kebijakan Umum APBD

## Pasal 89

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
- a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
- b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
- c. teknis penyusunan APBD; dan
- d. hal-hal khusus lainnya.

## Pasal 90

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Bupati paling lambat minggu pertama bulan Juni.

## Pasal 91

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkahlangkah konkrit dalam mencapai target.

## Pasal 92

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

## Paragraf 2

## Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

## Pasal 93

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

## Pasal 94

- (1) KUA serta PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

## Bagian Keempat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

## Pasal 95

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
- b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
- c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
- d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 40

## Pasal 96

- (1) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan prestasi kerja.
- (2) Jadwal penyusunan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal 97

- (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (2) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (3) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

## Pasal 98

- (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

## Pasal 99

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan, serta rencana pembiayaan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, indikator kinerja, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

## Pasal 100

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) memuat kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan daerah yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 41

- (2) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) memuat kelompok belanja langsung dan tidak langsung yang diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek belanja.
- (3) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan untuk memanfaatkan surplus APBD yang diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.
- (4) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (5) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (6) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja.
- (7) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) memuat nama program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

## Pasal 101

- (1) Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.
- (2) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan.
- (4) RKA PPKD digunakan untuk menampung:
- a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
- b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan
- c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

## Bagian Kelima Penyiapan Raperda APBD

## Pasal 102

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah:
- a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKASKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
- b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
- c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
- d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 42

## Pasal 103

- (1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:
- a. ringkasan APBD;
- b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- d. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- e. daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;
- f. daftar piutang daerah;
- g. daftar penyertaan modal ( investasi) daerah;
- h. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- j. daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- k. daftar dana cadangan daerah;
- l. daftar pinjaman daerah.

## Pasal 104

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:
- a. ringkasan penjabaran APBD; dan
- b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD memuat penjelasan sebagai berikut:
- a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
- b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan; dan
- c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 105

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 43

- (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

## BAB VII

## PENETAPAN APBD

## Bagian Kesatu Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

## Pasal 106

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (3) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

## Pasal 107

- (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (5) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (6) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (7) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

## Pasal 108

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 44

## Pasal 109

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- (5) Bupati dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah peraturan Bupati tentang APBD tahun berkenaan ditetapkan.

## Pasal 110

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) disusun dalam rancangan peraturan Bupati tentang APBD.
- (2) Rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (3) Pengesahan rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
- a. ringkasan APBD;
- b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. daftar piutang daerah;
- h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- I. daftar dana cadangan daerah;
- m. daftar pinjaman daerah.
- (4) Penyampaian rancangan peraturan Bupati untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 45

- (5) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) . hari kerja Gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rancangan peraturan Bupati dimaksud menjadi peraturan Bupati.

## Pasal 111

Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 108 ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah.

## Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

## Pasal 112

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja terlebih dahulu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :
- a. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan Pimpinan DPRD;
- c. Risalah sidang jalannya pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan
- d. Nota keuangan dan pidato Bupati perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
- (3) Apabila Gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati.
- (4) Apabila Gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama dengan Badan Anggaran DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

## Pasal 113

- (1) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD yang dijadikan dasar penetapan Peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 46

daerah tentang APBD.

- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

## Bagian Ketiga Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

## Pasal 114

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati yang menetapkan Per