Unknown Unknown Nomor 19 Tahun 1999 tentang TATACARA PENCALONAN, PEMUHAN, DA}I ATAU PENGANGKATA}I PERANGKAT DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa rmtuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dalam me'jalankan tugas dan kewajibannya dibanhr oleh perangkat Des4 sehingga penyelenggax:uul Pem€rintahan Desa meliputi pemerintaharq Pembangunan dan sosial Kemasyarakataa dapat berhasil guna dan berdaya $ula;
- b. batrwa untuk memenrhi maksud huruf a diarag perlu menetapkafl Tata Cara Pencalona&amp; Pemilihan dm arau pengangkatan perangkat Desa ;
- c' batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hgnrf a dan b diatas, perlu membentuk peraturan DaErah tontang Tata crra pencalonan Pemilihan dan atau Pengangkatan perangkat Desa.
- Mengingat : 1. IJndang-undang Nomor 12 Talnxr 1956 tentang pembentgkan Daerah Otonom
- Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lenrbaran Negara RI Tatrun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan undangundang Nomor 7 Talnrn 1965 tentang pernb€ntukan Daerah Tingkat tr sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat tr Tanjung Jabrurg (r,embaran nogara RI Tatrun 1965 Nomor 50 Tanrbahan kmbaran Negara Nomor 2755);
- 2- Undang-rmdang Nomor 8 Tahun lg74 tffi$ang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tatrun 1974 Nomor 55 Tarnbahan Lsmbtran Negaa Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahrm 1999 (I-embaran l.{egara RI Tahrm 1999 Nomor 169 Tambrhan kmbuan Negra ]iomor 3890);
3. Undang-undang Nomo'r 22 Talnur 1999 teirtang Pem€rintatnn Daerah (kmbaran Negara RI Tatlm 1999 Nomor 60 Tanbalun Lenrbaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (kmbaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan kmbaran Negara Nomor 38a8) ;
5. Kepufirsm Presiden Nomor 44 Tahun 1999 teatang Teknik Penyrxunan Peraturan Penmdang-rmdangan dan Beirtuk Rancangan Undangmdang; Rancangan Perafinm Pemerintah dan Rancaagan Keputusan Presiden (Le,mbaran Negara RI Tatnm 1999 Nomor 70) ;
Deng@persebjuan
DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERA}I KABUPATEN BATANG HARI
MEMUTUSKAN:
Menetapkm : PERATURAI.{ DAERAH TENTANG TATACARA PENCALONA}i,
PEMILITIAN DA}I ATAU PENGA}IGKATA}I PERA}IGKAT DESA
Pasal 4
- (1) Perangkat desa diangkat dan diberheirtikan oleh Kepala Desa.
- (2) Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa atas persetqiuan BPD yang mematrami syrat, dengan tala cara sebagai berikut :
- a. Kepala Desa menyampaikan calon Perangkat Desa kepada BPD untuk mEminta persehrjuan.
- b. BPD membahas usulan tersebut dalam rapat BPD.
- c. BPD msmberikan penetujuan dau tidak menyetujui usulan Kepala Desa
Pasal 6
Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya harus bersikap netral dan tetap berpegang teguh pada ketentuan penrndang-undmrgan yang berlaku.
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA
Pasal T
Perangkat Desa dilarang :
- a. Melakukan kegiatan-kegrtn atau melalaikan tugas yang meqiadi kewajibanny4 yang dapat merugikan kepentingan NegarE Pemerintah dan lMasyarakat Desa ;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang bedaku dan atau kentangan dengan noflna-norrna yang hidup dite,ngatr masyarakat dan melakukan perbuata laiurya yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat tertradap ke,perninpinan sebagai Perangka Desa.
TINDAKAN PENIiIDIKA}i DAN PEMBERIIENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal S
- (1) Peraogkat D€sa yang disangka atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Kepala Desa dan s€telah meirdapat persetujuan BPD dapat drberhentikan sementara ;
- (2) Pembefientian sementara sebagaimana dimaksud ayat (l) pasal mt, ditetapkan dengan Kepulsan Kepala Desa ;
- (3) Selma Perangkat Desa dike'nakan pernberhentian sementar4 maka Kepala Desa menunjuk penjabat Perangkat Desa dari perangkat Dera yang ada ;
- (4) Penyelidikan atau penahanan terhadap Perangkat Desa yang toruangka telah melakukan suatu tindak pidaa dilakukan oleh aparat penyidik atau penegak hukum setelah diberitahr*an kopada Kepala Desa ;
- (5) Apabila
BAB VI - TINDAKAN PENIiIDIKA}i DAN PEMBERIIENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 9
Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan kepentingan Negarq Daerah dan Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum atau norma-norma yang hidup dan berksmbang di Desa rlapat dikenakan tindakan adminisfiatif berupa tegurarq pemberhentian sEmefltara atau pernberhentian sesuai dengan penndang-rmdangan yang berlaku.
BAB VI - TINDAKAN PENIiIDIKA}i DAN PEMBERIIENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 10
- (1) Bag Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan hrgas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sanpai dengan 6 (enam) bulan beffirut-nlru! maka salah satu Perangkat Desa yang lain diunjuk oleh Ke,pala Desa rmtuk menjalankan nrgas, wewenfrig dan kewajiban sebagai Perangkat Desa secara rangkap, kecuali rmalk Kepala Duflm harus dirangkap oleh Kepab Desa sebagai p€nanggung jawab ;
Apabila
;
- {2} Apabila Perangkat Desa tersebut tidak &amp;pat meqialankan tugasnya lebih dari 6 ienam} bulan berturut-turut karena sakit atau karem sebab-sebab lainny4 maka Kepala Desa rnengusulkan yang bersandrutan untuk diberhentikan.
- (3) Untuk pengisian kekosongan sebagaimana dimaksud ayat {2) diatas, berlaku ketentuan Pasal 4 Peratilran Daerah ini.
BAB VI - TINDAKAN PENIiIDIKA}i DAN PEMBERIIENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 11
Perangkat Desa diberheatikan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD karena :
- a. Meninggal Dunia;
- b. Atas pennintaan sendiri ;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa ;
- d. Berakhir masa jabatan dan telah diangkat Perangkat Desa yang baru ,
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peratwan perundaag-undangaa yang berlaku dan atau notma-norrna yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
BAB \T{I
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - TINDAKAN PENIiIDIKA}i DAN PEMBERIIENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 12
- (1) Apabila penyelenggara pemilihan dan atau pngangkatan Perangkat Desa tidak dapat dilaksanakan tepat wakfu, maka pjabat yang berwenang dapat memperparfang waktunya paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan Perangkat Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya sampai diangkat Perangkat Desa yaagbaru;
- (2) Apbila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 psal ini, ternyata belum berhasil memilih dan atau mengangkat Perangkat Desa yang banr, maka pejabat yang berwenang menetapkan penjabat Perangkat Desa, sampai terpilihnya Perangkat Desa yang Defenitif.
BAB VI - TINDAKAN PENIiIDIKA}i DAN PEMBERIIENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 13
Ketenfuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman untt* melaksanakan pencalonan" pemilihaq dan atau pengangkatan Perangkat Desa.
BAB \rltr
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - TINDAKAN PENIiIDIKA}i DAN PEMBERIIENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 14
- (1) Dengan berlakunya Perafirar Daerah ini, maka Peratruan Daerah Kabupaten Daerah Tingftat tr Batang }Iari Nomor 22 Tahun 1981 tentang Pecyaratan Tata Cara pengangkatan dan PemHentian Sekretaris Des4 Kepala Urusan serta Kepala Dusun Dalam Daerah Tingkat tr Batang Ilari (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 1982 Seri D Nomor 8) dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Flal-hal yang behmr diann dalam Peraturan Daerah rri" se,panjang mengenai pelaksanaannya akm diatur dengan Kepuilrsan Bupati.
BAB VI - TINDAKAN PENIiIDIKA}i DAN PEMBERIIENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatur Batang Hari. Disat*an di Pada Tang;al : Muara Bulian : 16 Juni 2001

Penandatangan: BUPATI BATANG HAR ABPUL FATTAH Dmdangkan di Pada tanggal : Muara Bulian. :16 Juni 20AI.

Penandatangan: SEKRETARIS DAERA}I KABUPATEN BATANG HARI LEII{B, DAERAH KABIIPATEN BATANG HARI f-{HL\ 20Ol triO\IOR : 19
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURA}I DAERATI KABUPATEN BATA}IG HARI
NOMOR : 19 TAHUN 2001
## TENTA}IG
## TATA CARA PENCALONA}I, PEMILIHAN DA}.I ATAU PENGA}IGKATA].{ PERA}TGKAT DESA
## PENJELASA}i IIMT-II!{. I
perafirran Daerah ini adalah mtuk melaksdukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan DaEfah Khususnya pada bab )O pengattran tentmg Desa, pengafi54 lebih laojut me,nge,nai Tata Cua Pencatronm, Pemilihm dan atau Pe'ngargkatan peragkat D€sa ditetqka dalam Perafirre Dasralt Kabupaten. Peraturan Drerah ini diteftitkan ggna ffinggantikm Perannan Daerah Kabupateir Daerah Tingftat tr Batang tlri Nmu 22 Tahrm 1981 tentaog Persyaratal Tata Cata Pengangkatan dan Pe'rrHreirtian Sekretais D€sq Kqala Unrsan serta Kepala Dusuo Dalam Daeratr Tinglst tr Batang tlari.
pengatgran kenrbali Tata Cara Peeicalonan, Pemiliha4 dan atau Pengangkatan perangkat Desa grma mengantisipasi perkernbangan pecrbanguoan dan dinamika masyrakat desq dalam rangfta mengffiapi Otonomi Desa, yang meirunutut peningkatan kualitas pelayanan dail kinerja Perangkat Desa dalan metnbantu Kepala Desa dalam menyelenggruakan pemerintahan Desa baik dalam bidarg Pe,rnerintahnu Penrbangunan dan Kernasyarakatan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil $u|a.
Tata Ca16- pencalona&amp; Pemilihan dan atau Pengangkatan Peramgklat Dssa dalam perafigan Daerah ini materinya meliputi ; Pereymatan Calon Perangftat Desq Mekanisme pemilihan atau pengangkatan calon perangkat desq masa jabatar prangf,at des4 sikap netalitas porangkat desa dalam Pelaksanaan tugas, larangan bagi perangkst desa, tindakan pe,lryidikan terhadap perangkat desa dan mekanisme perrbuktian perangkat desa
## PENJELASA}I PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 1
CukuP jelas
PENJELASAN
Pasal 2
CukuP jelas
PENJELASAN
Pasal 3
CrfuP jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukrp jelas - Paqal 5 Cr*ry iela | Pasal | 6 | Cukrry | jelas | |---------|-----|----------|---------| | Pasal | 7 | Crrkrry | jetas | | Pasal | I | C*up | jelas | | Pasal | 9 | Ctkup | jelas | | Pasal | 10 | Cuhry | jelas | | Pasal | ll | Cukry | jelas | | Pasal | 12 | Cukup | jolas | | Pasal | 13 | Cukup | jelas | | Pasal | 14 | Cr*up | jelas | | Pasal | 15 | Cukup | jelas |