PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 28 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DENG AN RAIIMA T TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO, - a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahunn 2009 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Danh yang meogatur tentang Retribusi Izin Gangguan perlu d.isesuaikan; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pemturan Dacrah tentang Retribusi lzin Gangguan.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tal11m 19SO temang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tunur (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Betita Negara Republik. Indonesia Tahwi 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah denpn Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabuo. 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noroor 2730);
2. Undang-Undeng Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengganlan. Ntgma yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, KohJSi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tamm 1999 Nomor 75, 1ambaban Lembaran Negara Republ.ik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratman Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tea.tang Peme.rintaban Oaemb. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebegaimana telah diubeh dengan Undang-Undang Nomor 12 Tamm 2008 tentang Penibaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teutang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtm 2008 Nomor 59, Tambaban Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pernrtaan Rwmg (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tabun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republi.k: Indonesia Nomor 4725);
/
I
..
•'
~
~
2
6. Undang-Undang Nom.or 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Repub:lik: Indonesia Nomor 4953);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tah\01 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daemh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal11m 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undaog Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Li.ngkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tamm 200'J Nomor 140, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. 10, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 19n tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat· Kedudukan Pemerintah Daemh Kabupaten Pauarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Kenangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2005 Nomor 140, Tambaban Lembaran Nepra N0010r 4S78);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Peogawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 200S Nomor 16S, Tambaban Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan K.euangan dan Kineija 1nstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerin~ Pemerintah Daerah Prop~ dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
15. Pecaturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tamm 2008 Nomor 19, TambaJvm Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peratunm Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian l:nsentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Re1ribusi Jleerab (lembman Nepa Rq,ublik Indonesia Tahun 2010 Norn.or 119, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 5161);
18. Peratunm. Menteri Dalam Negerl Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman renetapan lzin Gangguan di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Talnm 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembanm Daerah K.abupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
L
.
.
..
-
3
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2008 tentang SUSllDan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor I 3 Talnm 2008 tentang Pokok-poko.k Pengelolaan K.euangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Talum 2008 Nomor 13).
Beagan Penetujau
DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAII KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Meaeapkan
:
PERA TORAN GANGGUAN.
DAERAH
TENT ANG
RETRIBUSI
IZIN
Pasal 1
Dalam Petattnan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah DaeraJ, adalab Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati arutlah 13upati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalab DPRD Kabupaten Situbondo.
- S. Instansi Pemungut adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Situbondo.
6. lnspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo
7. Badan adaleb sekumpu1an orang dan/atau modal yang merupakan lce,an,an baik yang melalrukan usaba yang meliputi Perseroan Tetbatas. Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Mili.k Negara (BUMN), atau Badan Usaha Mili.k Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Finna, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, P~ Perkumpulan. Yayasan, Organisasi ~ Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya. lembap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Penmdang-mxlangan yang berlaku.
9. Kas Ummn Daerab adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
10. Retribusi adaiah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izi.n tertentu yang khusus disediakao dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badao.
,.
..
4
11. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin k:epada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya ~ barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkao Jdau 111eDgpoggu kesebamn, ke¥1mnatan, ~ dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan ummn sccara terus› menerus.
13. Izin 0angguan disebut iziri adaJah pemberlan izin tempat usaba/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, k.erugian. dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi ada!ab onmg pribadi atau badan yang menurut peraturao perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, tennasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
5. I 5. Masa Retribusi adalab suatu jaogka waktu tertentu yang merupakan bat.as waktu bagi Wajib retribusi untuk memanftatlcan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersanglrutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanju1nya disingkat SSRD, acfalab bukti pembayaran atJw penyetorm retribusi yang telah dilalmkan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang dituojuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi ~ yang selanjutnya disingkat SKRD, adaJab SUl1lt ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi .karena jumlah kredit retribusi 1ebih besar daripada mribusi yang terutang atau scharusnya tidak terutaog.
9. 19~ Surat Tagiha:n Recribusi Daerah. yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sunksi administratif berupa bunga/denda.
20. Pemeribaan adaiab serangkaian kegiatan mengbimpun dan mmgolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilalcqnakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu ·ndar pemeribaan untuk menguji kepatuban pemenuhan kewajiban retribusi dacrah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melakqnakao ketentuan peraturan perundang› undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tirvtakao yang dilalrukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpuJkan bukti yang dengan bukti itu membuat tenmg tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangksoya
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disiogbt PPNS adalab Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah K.abupaten Situbondo.
...
5
Pual2
Setiap Orang Pn'bedi atau Sadan yang abn me1aksaoakan suatu kegiatan usaha wajib memiliki izin gimgguan.
BABII
KRITERIA GANGGUAN
Palal3
- (1) Kriteria gangguan da1am penetapan izin terdiri dari:
- a. Jing)omgan;
- b. ,osial kemasyarakatan; dan
- C. ekonomi
- (2) Gangguan t.erhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap ~i tanah. air tanah. ~ taut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisinpn.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kem.erosotan moral dan/atau ketertiban umum.
7. ( 4) Gangguan terhadap ekonomi ~bagaimana dimaksud pada ayat (l) hmuf c meliputi ancaman terhadap:
8. a penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
- b. pcnunmen nilai ekonomi bcnda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
BABm
KEWENANGAN
Pual4
Memmjuk Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu sebagai instansi yang berwenang melaksanakan pemberian izin gangguan dan memuogut retribusinya.
PaaaJS
- (t) Kantor Pelayanan Pcrijinan Terpadu wajib mencamnrokao biaya· penyelenggaraan izin secara jelas, pasti dan terbuka yang dicantumkan dalatn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan tentaog pemberian izin.
- (2) Janglca waktu peoye1esaian pelayanan perizinan ditP.fapkan paling Jama 5 (lima) bari kerja tcdutung sejak diterimanya berkas pennohonan dengao lengbp den benar.
- (3) Dalam bal ketentuan sebagairoaoa dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, permohonan Izin dianggap disetujui.

~

## BABIV

## PENYELENGGARAAN PERIZINAN

## Bagian Kesatu

## lhk dan Kewajiban Pemohon lzin

## Pasal6

## Pemohon izin mempunyai bak.: -

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap› lengkapnya tentang s~ mekanism~ dan prosedur perizinan;
- C. memberikan saran untuk. perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatit santun, bersahabat, danramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam bal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telab ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; clan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

## Pasal7

## Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkahwlangkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan nsabanya dan dinyatak:an secara jelas da1am dokumen izin;
- b. memenuhi selurub persyaratan perizinan;
- c. men.jam.in semua dokumen yang diajukan adaJeb benar dan sah;
- d. memballtukelancaran proses pengurusan izin;
- e. melaksanak:an ~luruh tabapan prosedur perizinan;

## Pasa.18

Tata Cam pe-mberian jzin ~ sebagaimana ~ pPda Pasal 2, diatur lebih lenjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

## Masa Berlaku dan Perubahim Izin

## Pasal8

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Izin f':ranggnan, scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali. · · ·

## Pasal9

- (l) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat· dari:
- a. perubahan sarana usaha;
- b. penambahan kapasitas usaha;

...

7

- c. perluasan Jaban dan bangunan usaha; dan/atau
- d. perubaban waktu atau dmasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di seldtar lokasi uqbanya setelah diterbitkan izin. pelaku usaha tidak wajib mengajukan pennohonan perubaban izin.

## BABV

## NAMA, 0BJEK. DAN SIJBJEK RETRIBUSI

## Paw 10

Dengan D8IDa Retribusi lzin Gmgguan dipungut retribusi untuk menutup sebagian mu scluruh biaya yang dikeluarbn atas penerl,itan izin gangguan di Kabupaten Situbondo.

## Pasal 11

- (l) Objek Retribusi Izin Oangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada Orang Pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan aucaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengmdalian lregia1an usaha secara· teros menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban. keseJarnatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselarnatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi meliputi :
- a. k.egiatan yang berlokasi di dalam Kawesan lndustri, Kawasao ~ dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau linglcuogan yang telah memililci izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dahun bangunan atau. pcnil yang dmnpak kegiman usabanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

## Pasalll

- ( l ) Subjek Rettibusi Izin Gangguan adalah Orang Pribadi atau Baden yang memperoleb izin gaogguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib btribusi lzin Gangguan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin gangguan.

## BABVI GOWNGAN RETRIBUSI Pasall3

Retribusi Izin Gangguan tennasuk golongan Retribosi Perizimm Tertentu.

8

## BABVIll

## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa Rdribusi lzin Gangguan diukur berdasarbn aw jenis usaba, luas ruang tempat usaha dan indeks lokasifmdeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sehagaimana dimaksud pada ayat ( t) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai luas setiap lantai.
3. {3) lndeks lokasi/lndeks Gansguan sebagaimana diroak:sud pada a)'at (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, dan roerupakan bagum yang tidak terpisahkao dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Besamya-retribusi yang terutang dihitung bmlasmtan pengalian tingkat penggunaan jasa sehagairnBDa dimaksud pada ayat (1) dengan tarif retribusi.

## BABIX

## PRINSIP DAN SAS.ARAN PENETAPAN TARIF RETRIBOSI Pasal 15

- (1) Priosipdan sasaran dalam penetapan tarif retribusi 1ZlD gangguan didasarkan pada tujuan untulc menutup sebagian atau seluruh biaya penyelengganum pemberian izin gangguan
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sehagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokwnen izin, pengawasan di lapangan, pencgakan bukum, penatausahaan. dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

## BABX

## STROKTUR DAN BESARNV A TARIF RETRIBUSI Pasal 16

Struktur dan bcwnya tmif 1ebibusi izin gangguan tettailom dalaJn Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisebkao dari Peraturan Daerah ini.

## BABXI

## WILAYAB PEMUNGUTAN

Puall7

Retribusi terutang dipongut di wilayah daerah.

## BABXII

## MASA DAN SAAT RETRIBOSI TERlJTANG

Pasal 18

Masa Retribusi lzin Gangguao adaJahjangka wak.tu yang lamanya sama dengan masa berlakuoya Izin Gaogguan.

•

## Pua119

Retribusi Izin Gangguan yang terutang dalain masa retribusi terjadi sejak diterbitkannya SK.RD atau dokumen sah lain yang dipersamakan.

## BABXIH

## PEMUNGUTAN RETRIBUSI

## BagianKesata

## Tata Cara Pem■■ptan

## Pasa12t

- (1) Rebibusi dipungut dengao menggunakao SK.RD atau dokumen sah lain yang dipersamakan.
- (2) Dal.am haJ Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kunmg membayar diberikau sanksi admioistrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau lrunmg dibayar dan ditagih deogan JDt".l18glJD8kan ~TRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang seb3eaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (4) Tata cam pelaksanaan, pemungutan retribusi ditetapkan denpn Peraturan Bupati.

## BagillDKalaa

## Tata Cara Pembayaran

## Pasa121

- ( 1) Pemba.yaran Retribusi tenrtang hams dilalrukan sckaligus.
- (2) Retribusi yang terhutaog dihmasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen sah Iain yang dipersamakan.
- (3) Pembayanm dilakukan di tempat pelayanan diberikan.
- (4) Setiap pembayanm letribusi diberikan tanda bukti pembayman Retribusi dan dicatat dalaln buku penerimaan Retribusi Daerab.
- (5) DalaJn hal pembayaran dilakukan di tempat pelayan&amp;r1, maka seluruh basil peneriman Retribusi barus disetor di Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterima pembayaran Retribusi.

## Bap,nKetip

## Tata Cara Pen.qihan

## Pua.122

- (1) Dalatn hat 7 (tujuh) bari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi belum membayar retribusi terutangnya, dapat diterbitkan surat teguran.
- (2) Dalmn jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggaJ diterbitkannya smat tegunm, Wajib Retribusi masih belum memenuhi kewajibannya, dilab·kau penagiban deopo STRD.
- (3) SlRD ~bagaimana dimabud dalam ayat (2) berisi tentang pokok retribusi dan sanksi sdministratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dari retribusi terutang.

- (4) Surat teguran sehagaimsma. dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## BABXIV

## PEMANFAA TAN

## Puall3

Pemanfaatmr dari peoerimaan Retribusi lzin Gangguan dipenurtukkan untulc mendanai kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan pemberian izin gangguan.

## BABXV

## KEBERATAN

## Pua124

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan banya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen sah lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yangjelas.
- (3) Keberaten harus diajukan dalamjangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak bingga.l SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaarmya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sehagaimana diroaksud pada ayat (3) adaJah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Peogajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan peJaksaneao penagihan Retribusi.

## Pual25

- (1) B\Jl)Oti dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bolan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan ates keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat K.eputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberamn dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pads ayat (I) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu ~ keberatan yang diajukan tersebut dimggap dikabulkan.

## Pual26

- ( 1) Jika pengajuan k.eberatan dikabulkan sebagian atau se~ kelebihan pembayaran retribmi dikembalikan dengan ditmnbah imbalan bunga sebesar 2% (dua perscn.) sebulan untuk. paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pehmasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

..

## BAB XVI

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

## PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Paal27

- (1) Bupatl dapat memberikan pengurangan, keringanan .atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringaoan ~gaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
3. (J) Pembebasan Retribusi sebegaimana d.imaksud pada ayat ( l) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringansn atau pembebasan retribusi diatur dengan Peratunm Bupati.

## BABXVD

## PENGEMBALIAN KEl,EIHHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

## Paal28

- (1) Aw kelebiban pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dawn jangka waktu palms lama 6 (enam) bulan. sejak diterimanya pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksnd pada ayat ( l ), harus memberilcan keputusan.
- (3) Apabila dalom jangka waktu sebegaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampani dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB hams ditetbitbn dalmnjangka waktu paling·lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi laiunya, kelebihan pembayaran Retribusi r.hagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhittmgkan untuk melunasi terlcbih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Peogembalian kelebihan pembayanm Retribusi sehagaimaoa dimaksud pada ayat (l) dilakukBn dalaln jangb wakul paling lama 2 (dua) bu1an sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebiban pembayaran Retn'busi dilakukan setelah lewat 2 {dua) b~ Bupati memberikan imbahm bunga sebew 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayanm Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BABXVID

## KEDALUWARSA PENAGIRAN

## Pua129

- (l )· Hak untok melakukan pcnagibao Rctribusi meigadi k.edatuwmsa ~lab melampaui waktu 3 (tiga) tahwi terhitung sejak saat terutangnya Retri~ kecuali jib Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagiban sd)agaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran ; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retri~ baik 1angsung maupun tidak lanpmg.
- (3) Dalam haJ diterbitkan sum teguran sebagaimana dimak:sud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa peoagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung Sf!bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ada)ab Wajib Retribusi dengan kesadaraonya menyatakan masih memptmyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
6. (S) Peogakuan utang sec8l8 tidak langsung ~mans dimaksud pada .ayat (2) huruf b dapat cfikf."'1ahni dari peogajuan permohooan angcamm atau penundaan pembayaran dan pennohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal30

- (1) Piutang Rettibusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimak.sud pada ayat (1 ).
- (3) Tata cara pengbapusan piutang Retribusi yang sudah keda1uwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BABXIX

## PERAN MASY ARAKAT

## Pasal31

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyeleuggaraan ~ masyarakat berhak mendapatkan alcses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Abes informasi .sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) meliputi ;
- a. tahapan dao waktu dalarn proses pengambilan keputusan pemberian izin;dan
4. b; 1euCiiii8 kegiatan dam'atau usaha dab pe1maao dampalmya terhadap linglcungan dan masyarakat.
- (3) Alcses partisipasi sebagaimana dirnalantd pada ayat (I) mcliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pembcrian akses Jatisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) banya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang› undangan.

..

## BABXX

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Bagian Kesata

Pembinaan

## Paaal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan tennasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya man- dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaao sehagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui :
- a. koordinasi secam berkala;
- b. pemberian bimbingan. supervisi, konsultasi;
- C. pendidikan, peJatihan, pemagangan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pegemhangan, pemantamm dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

## RqianKedaa

## Pengawasan

## Pual33

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan t.erbadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Inspektomt.
- (3) Pengawasan terhadap pelakssnasn izin dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, melalui Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

## BABXXII

## PEMBERIAN SANKSI

## Paal34

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 dikeoakan sanksi oleh pcjabat yang berwensng.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (l) berupa sanksi administrasi berupa teguran/peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin.
- (3) Apabila wajib retribusi tidak mematuhi teguran/peringstan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tcnggang waktu masing› masing 7 (tujuh) bari sejak diterimanya surat teguran maka dikenakan sanksi berupa pencabutan dan/atau pembatalan izin gangguan.

## BABXXIII

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pual35

- (I) Bupati dapat memberikan insentif kepada instansi yang melabaoakao pemungutan Retribusi Izin Gaogguan sebagaimana dimaksud dalain Pasal 4 atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d.itetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan iosentif dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BABXXIV

## PENYIDIKAN

## Pasal36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang .khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di li.ngkungan Pemerint.ah Daerah yang diangkat olch pejabat yang berwenang sesuai dengan keteotuan peraturan penmdang-undangao
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
4. a m~ mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi at.au Badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi;
- d. memeriksa bulru. catatao, dan dolrumen Jain berkeoaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan tm.tuk mendapetkan bahan bukti pembukuan, J)P.DC8Wan, dan dokumen lain, serta melalrukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam nmgka pelaksanaan tugas penyidilcan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meningggalkan numgao at.au tempat pada saat pemeribun SNtang berlangsung dan memeriksa identitas orang, bends, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
12. L awmansgil orang untuk didengar ketenmgaonya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tiodakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-tm.dangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum m.elalui Penyidik Pejabat Polisi Negam Republik lndo~ sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acam Pidana.

...


## BABXXV

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan kenangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga} bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagairnaoa dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelaoggaran.

## Pual38

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakao pencrimaan negara.

## BABXXVI

## KETENTUAN PENUTUP

## PasaJ.39

Dengan berlakunya Peraturao Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 43 Tahun 2001 teotang Retribusi Izin Oaogguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal djundaogkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini deogan penempatannya dalam Lcmbanm Daerah Kabupaten Situbondo.


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 1

## LAMPIRAN I Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo

Tanggal • 1"l, 7

, ;, D D "lf 1 • 1 " !J i ;. ' ,',\_ {\_ :J \ 1

'

Nomor :

1

Tahun 2011.

## INDEKS LOKASI/INDEKS GANGGUAN

)

| NO | | INDEKS LOKASI/INDEKSGANGGUAN | INDEKS LOKASI/INDEKSGANGGUAN | INDEKS LOKASI/INDEKSGANGGUAN | INDEKS LOKASI/INDEKSGANGGUAN | INDEKS LOKASI/INDEKSGANGGUAN | INDEKS LOKASI/INDEKSGANGGUAN | INDEKS LOKASI/INDEKSGANGGUAN |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | JENISUSAHA | INDUSTRI | PERDAGANGAN | PARIWISATA | PERUMABAN/ PEMUKIMAN | PENDIDIKAN | PERKANTORAN | PERTANIAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | s | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. 2. | INDUSTRI a. lndustri Berat b. lndustri Ringan c. lndustri Rumah Tangga I Home indutri d Usaha Lain yang Sejenis PERDAGANGAN a. Toko BahanBangunan b. Toko BahanKitnia c. Toko Pakan Ternak d Toko Onderdil Kendaraan bamotor e. TokoTekstildan Sandang f. Toko Elektronik g. Toko Buku dan Alat Tulis h. Toko Kelontong i. Toko SerbaAda j. Toko Swalayan k. Toko Obat/Apotek L UsahaLain yang sejenis | 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 5 2 2 | 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 4 2 | 5 5 2 4 4 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 | - s 3 3 4 5 5 4 3 3 3 2 3 s 2 2 | - - 4 - s 3 5 4 2 3 2 4 4 s 2 2 | - - 5 - 5 . 5 5 4 2 3 2 4 5 s 2 2 | s 4 3 2 3 3 3 3 3 - 4 3 3 4 3 3 |



)

2

| l | 2 | 3 | 4 | s | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3. . . 4. | PARIWISATA a. Kolam Renang b. Tempat Pertunjukan dan Tempat Pennainan C. Diskotik d. Karaoke e. Hotel/Losmen/Motel f. Restoran/Rwnah Makan g. Billyard h. Toko Persewaan Kaset dan Video i. Usaha Lain yang sejenis JASA a. Dokter, BKJ.A, Rumah Sak.it b. Perbankan c. Oudang d. Bengkel Kendaraan Bennotor e. Oarasi MPU. Mobil Pengangkutan Barang f. Wartel, Biro Perjalanan g. Penggilingan Padi h. Penggilingan Tebu i. Penggergajian Batu j. Penggergajian tuyu k. Usaha Lain van2 seienis | 2 5 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 5 4 5 4 4 3 4 2 2 4 2 4 4 - 2 - 3 - . 2 | 2 2 s 2 2 2 2 2 2 3 2 5 3 5 2 3 4 3 4 3 | 2 5 - 4 5 3 5 4 3 2 2 5 4 - 2 3 3 5 5 3 | 3 5 . - - 5 . 5 5 3 2 5 5 - 2 - - - . . | 5 5 - - - 4 - 5 5 3 2 5 4 - 2 - - - - - | 2 2 5 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 4 3 4 |


| 1 | l | 3 | 4 | s | 6 | 7 | 8 | 9 / |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|
| 5 | PERTANIAN :a Ternak Ayam b. SapiPerah ;c. TemakBabi ,d. Usaha Lainyang Sejenis | 2 2 .. 2 | - - - 2 | 5 3 - 3 | 5 5 - 2 | - - - 2 | .- .- ... ... | 2 2 5 4 |

)