Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 1945 tentang KERJASAMA DESA DENGA.N RABMAT TUHAN YA.NG MAHA ESA BUPATI TUBA.N, bahwa dalam rangka peru,ngkatan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa, maka guna optimalisasi pelaksanaan pemerintahan Desa dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh Desa dipandang perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITUBA.N
PERATURAN DAERAB KABUPATEN TUBAN
NOMOR o:; TA.BUN 2014
TENTANG
KERJASAMA DESA
DENGA.N RABMAT TUHAN YA.NG MAHA ESA
BUPATI TUBA.N, bahwa dalam rangka peru,ngkatan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa, maka guna optimalisasi pelaksanaan pemerintahan Desa dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh Desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;
1. Pasal 18 ayat · (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Daerah-Daerah Tahun 1950 tentang Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;}
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran N€~gara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagi.an Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam.a Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarlua.san Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAif PBRWAKILAN RAKYAT DABRAH KABUPATBN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PBRATURAN DAERAR TENT.ANG KERJASAMA DESA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peratu.ran Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toban.
2. Bupati adalah Bupati Toban.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Toban.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Cam.at sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tuban.
5. Camat adalah Camat diwilayahkecamatan di Kabupaten Toban.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyara.kat setempat ## BAB II
MAKSUD DAB TUJUAB KERJASAMA
Pasal 2
Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka :
- a. optimalisasi potensi Desa;
- b. meningkatkanPendapatan Asli Desa; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pasal 3
Tujuan Kerjasama Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa.
RtJANG LINGKUP Pasa14
- (1) RuanglingkupKerjasamaDesameliputi :
- a. Kerjasama antar Desa; dan
- b. Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clilakukan sesuaike wenangan yang dimiliki Desa dan
- (1) Kerjasama ant.ar Desa dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keanggotaan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Desa;
- b. Anggota BPD;
- c. Lembaga Kemasyarakatan;
- d. lembaga lainnya yang ada di Desa; dan
- e. tokoh masyarakat.
- (3) Mekanisme dan Tata Kerja BKAD ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) BKAD bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
BAB III - RtJANG LINGKUP Pasa14
Pasal 7
- ( 1} Penetapan Peraturan Bersama Kepala Desasebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat :
BAB III - RtJANG LINGKUP Pasa14
Pasal 8
- (1) Kerjasama ant.ar Desa dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keanggotaan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Desa;
- b. Anggota BPD;
- c. Lembaga Kemasyarakatan;
- d. lembaga lainnya yang ada di Desa; dan
- e. tokoh masyarakat.
- (3) Mekanisme dan Tata Kerja BKAD ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) BKAD bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
BAB III - RtJANG LINGKUP Pasa14
Pasal 9
- ( 1} Penetapan Peraturan Bersama Kepala Desasebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat :
- a. ruang lingkup kerjasama;
- b. bidang Kerjasama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembiayaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan; dan
- i. pembentukan BKAD.
- (2) Penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berl~.
Bagian Kedua
Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga
BAB III - RtJANG LINGKUP Pasa14
Pasal 10
Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan badan hukum dan perorangan diluar Pemerintahan Desa.
BAB III - RtJANG LINGKUP Pasa14
Pasal 11
- (1) Ruang lingkup Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga meliputi bidang :
- a. Peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
- b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. social budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban;
- f. pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja;
- h. pekerjaan umum;
- i. batas Desa; dan
- j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan Desa.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga clitetapkan dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan musyawarah Desa dengan pihak ketiga dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
BAB III - RtJANG LINGKUP Pasa14
Pasal 12
- (1) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga clilaksanakan oleh BKD yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa.
2. (2} Keanggotaan BKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Desa;
- b. Anggota BPD;
- c. Lembaga Kemasyarakata.n;
- d. lembaga lainnya yang ada di Desa; dan
- e. tokoh masyarakat. •
- (3) Mekanisme dan Tata. Kerja BKD diteta.pkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) BKD bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
BAB III - RtJANG LINGKUP Pasa14
Pasal 13
- (1) Peneta.pan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling sedildt memuat :
- a. ruang lingkup kerjasama;
- b. bidang Kerjasama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembiayaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan;
- (2) Penetapan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN KEWAJIBAN Pasal 14
Pasal 14
- (1) Kepala Desa mempunyai tugas:
- a. memimpin proses pembentukan Kerjasama Desa; dan
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif.
- (2) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.
Pasa115
- (1) BPD mempunyai tu.gas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasam.a dan obyek yang dikerjasamakan.
2. {2} BPD mempunyai tu.gas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari ta.hap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- (3) BPD memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat.
Pasa116
Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:
- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat Desa; dan
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
Pasall7
Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Desa mempunyai kewajiban:
- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orlentasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan
BAB IV - TUGAS DAN KEWAJIBAN Pasal 14
Pasal 18
- ( 1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa.
- (2) Rencana Kerjasam.a Desa sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) paling sedikit membahas mengenai :
- a. ruang lingkup kerjasama;
- b. bidang Kerjasama;
- c. ta.ta cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembiayaan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.
- (3) Objek yang akan dikerjasamakan oleh Desa terlebih dahulu dikonsultasikan kepada instansi terkait sesuai dengan bidang yang akan dikerjasamakan.
- (4) Hasil pembahasan dan konsultasi Kerjasama, menjadi acuan bagi Pemerintahan Desa, BKAD atau BKD dalam melakukan Kerjasama Desa
BAB IV - TUGAS DAN KEWAJIBAN Pasal 14
Pasal 19
- ( 1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibahas bersama antar Pemerintah Desa atau dengan Pihak Ketiga yang akan melakukan Kerjasama
BAB IV - TUGAS DAN KEWAJIBAN Pasal 14
Pasal 20
Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
BAB IV - TUGAS DAN KEWAJIBAN Pasal 14
Pasal 21
- (1) Penyelesaian perselisihan yang terjadi pada Kerjasama antar Desa dalam 1 (satu) Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Penyelesaian perselisihan Kerjasama Desa yang terjadi antar Desa dilain Kecamatan dalam Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan Kerjasama Desa yang terjadi antar Desa dilain Kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.
I f
- (4} Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan Kerjasama Desa yang terjadi antar Desa dilain Kabupaten diluar Provinsi Jawa Timur diselesaikan ## BAB VII
BAB IV - TUGAS DAN KEWAJIBAN Pasal 14
Pasal 23
- (1) Kerjasama yang memanfaatk:an kekayaan Desa dapat berbentuk :
- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.
6. (2} Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
If
JANGKA WAKTU
BAB VIII - JANGKA WAKTU
Pasal 24
- (1) Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para pihak: dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jangka waktu kerjasama yang memanfaatkan kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana climaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. jangka waktu kerjasama yang memanfaatkan kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat ( 1) huruf b paling lama 7 (tujuh} hari dan dapat diperpanjang;
- c. jangka waktu kerjasama yang memanfaatkan kekayaan Desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- d. jangka waktu kerjasama yang memanfaatkan kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk Kepala Desa.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat diakhiri apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan.
BAB VIII - JANGKA WAKTU
Pasal 25
Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 antara lain harus ## BAB IX PEMBIAYAAN
BAB VIII - JANGKA WAKTU
Pasal 26
- ( 1} Segala kegiatan dan biaya yang timbul atas pelaksanaan Kerjasama Desa dibebankan kepada para pihak yang melakukan kerjasama.
- (2) Segala kegiatan dan biaya yang timbul atas pelaksanaan Kerjasama Desa yang rnenjadi beban Desa wajib dituangkan dalarn APBDes.
- (3) Hasil kerjasama yang dilakukan oleh Pernerintah Desamenjadi kekayaan milik Desa dan dimasukkan dalam APBDes.
BABX
PERUBAHAN KERJASAMA
BAB VIII - JANGKA WAKTU
Pasal 27
- (1) Perubahan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk rnencapai rnufakat oleh para pihak dalarn Kerjasarna Desa.
- (2) Perubahan kerjasama sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) merupakan bagian ti.dale terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama.
BAB VIII - JANGKA WAKTU
Pasal 28
Perubahan Kerjasarna Desa dapat dilakukan apabila :
- a. terjadi situasi force majeur;
- b. atas persetujuan para pihak, baik atas permintaan sa1ah satu pihak atau kedua belah pihak;
BABXI
BAB VIII - JANGKA WAKTU
Pasal 29
Kerjasama Desa berakhir dalam hal :
- a. berakhirnya jangka waktu;
- b. adanya keputusan yang bersifat final dari pejabat yang berwenang; dan
- c. adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 30
Pasal 30
- (1) Pernerintah Daerah rnernbina dan rnengawasi pelaksanaan Kerjasarna Desa.
2. (2} Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi:
- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Kerjasama Desa;
- b. rnernberika.n bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama Desa; dan
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan diatur lebih lanjut dalarn Peraturan Bupati..
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31
Pasal 31
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kerjasama Desa yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerjasama Desa.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 32
Pasal 32
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kerjasama antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 38 Tahun 2000) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 32
Pasal 33
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PeraturanDaerah ini diundangkan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 32
Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban. 1,

Penetapan: Ditetapkan di Tuban 2014

Penandatangan: BUPATI

Penetapan: Diundangkan di Tu.ban pada tanggal 19 Juni 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, HERi SISWORO 22
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 03
TAHUN 2014
## TENTANG
## KERJASAMA DESA
## I. UMUM
Otonomi Desa memberikan kewenangan bagi Pemerintah Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, desa diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan Desa lain dan pihak ketiga.
Kerjasama Desa merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan desa yang satu dengan yang lain, menyerasikan pembangunan desa, mensinergikan potensi antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga. Melalui kerjasama desa diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar desa dengan tujuan untuk optimalisasi potensi desa dan peningkatan pendapatan asli desa serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kerjasama desa. Oleh karena itu kerjasama desa yang membebani APBDesa dan masyarakat harus mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi kewenangan yang menjadi kewenangan desa. Objek kerjasama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerjasama desa. Hasil kerjasama yang diperoleh desa berupa uang harus dicatat dalam APBDesa, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset desa. Adanya pergantian kepala desa tidak dapat mempengaruhi pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati.
Untuk mewujudkan kerjasama desa dalam rangka optimalisasi potensi desa, peningkatan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat, perlu diatur mengenai kerjasama desa dalam Peraturan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (2) Cukup jelas. Pembentukan Kerjasama Antar Desa dan BKAD ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Bersama Kepala Desa.
PENJELASAN
Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas. Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan harus memperhatikan cakupan obyek kerjasama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Ayat (1) Cukup jelas. Pembentukan Badan Kerjasama Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan harus memperhatikan cakupan obyek kerjasama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a • Cukup jelas. Hurufb Kegiatan kerjasama harus memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan kondisi yang ada di desa. Oleh karena itu dalam perencanaan kegiatan kerjasama harus melibatkan masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Yang dimaksud dengan "Perselisihan" adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antara Desa dengan Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan Kerjasama Desa. I
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Cukupjelas Hurufb Cukupjelas Huruf c Cukup jelas. Huruf d - -Yang dimaksud dengan "Bangun guna serah" adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu; - -Yang dimaksud dengan "Bangun serah guna" adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Huruf a Yang dimaksud dengan "force majeur" adalah situasi yang terjadi diluar kehendak para pihak yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan kerjasama. Hurufb Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 25