PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR ;;; TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BUTON UTARA . (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
--
-
-
----······-
.. -.
--·-··---
--------··----------·--·---··--·-,,,\_
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR ;;; TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BUTON UTARA
. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
2. . b. bahwa berdasarkan pertimbangan . sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Buton Utara;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
... ,, •.• n:.~
',s,"J"P\ Q..E.S.X!ltiC.. ..Ll,id .t'J!'
Menetapkan
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6 ).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA . KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BUTON UTARA
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara;
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, U saha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupa.ten Buton Utara.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Buton Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara;
8. Kelompok .Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi Fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Bentuk Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja diwadahi dalam bentuk Dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan ## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- ( 1) Dinas adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi., usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja; ;,:
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja;
- d. pelaksanaan u.rusan kesekretariatan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran serta ketatausahaan dinas;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi Dinas;
- g. pembinaan teknis dibidang koperasi, u.saha kecil menengah, dan tenaga kerja lintas kabupaten;
- f. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten dibidang Koperasi, U saha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja;
- h. penyediaan dukungan pengembangan koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
- J. pengembangan sumber daya manusia pengelola koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja; -.
1. perencanaan dan pengendalian dibidang koperasi, u.saha kecil menengah dan tenaga kerja;
- k. pengalokasian sumber daya manusia potensial dibidang koperasi, usaha kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
..
1. penelitian dan pengembangan usaha dibidang koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja dalam Daerah; \_
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsi Dinas.
- m. pelaksanaan kemitraan dan promosi hasil usaha koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
- b. Sekretariat;
- a. Kepala Dinas;
- c. Bidang Koperasi;
- e. Bidang Tenaga Kerja;
- d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Unit Pelaksanan Teknis;
- g. Kelompok .Jabatan Fungsional.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan kegiatan koperasi, usaha kecil, menengah dan tenaga kerja serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10
- ( 1) Sekretariat rnempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, urusan um um dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta mengkoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi sama,
- a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran dinas;
3. ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja hu bungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan .dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah;
.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
.
'
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 12
1. Sekretariat terdiri atas :
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 13
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan perencanaan, program dan administrasi/akuntansi dan penyusunan pelaporan kinerja dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 14
- (1) Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang kelembagaan dan tata kelola koperasi, pembinaan dan pengembangan usaha koperasi, penyediaan data, informasi, publikasi, pengawasan, danjaringan usaha koperasi, pegembangan dan pengendalian kegiatan pembiayaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, usaha simpan pinjam, jasa keuangan dan penilaian kesehatan koperasi, simpan pinjam serta pengkajian dan pengembangan sumber daya koperasi.
- (2) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk pelaksanaan pembinaan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan koperasi;
- b. pelaksanaan bimbingan, pembinaan usaha koperasi dan advokasi;
- c. pengembangan pemasaran danjaringan usaha koperasi;
- d. menyiapkan pedoman pembinaan dan pengembangan fasilitas pembiayaan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah, usaha simpan pinjam dan lembaga keuangan masyarakat yang mengelolah simpan pinjam;
- f. penyiapan bahan, menyusun petunjuk teknis penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam;
- e. pembinaan, evaluasi dan pengendalian koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, usaha simpan pinjam dan lembaga keuangan masyarakat yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- ( 1) Bidang Kope:rasi, terdiri atas :
- a. Seksi Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi;
- b. Seksi Pelayanan Data, Informasi dan Jaringan Usaha Koperasi;
- c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Pemberdayaan Koperasi.
- (2) Seksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 16
1. Seksi kelembagaan dan tata kelola koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan proses badan hukum, pembinaan organisasi dan tata kelola koperasi, pengawasan, akuntabilitas Koperasi, Penggabungan/peleburan koperasi, pembubaran Koperasi dan advokasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 17
1. Seksi kelembagaan dan tata kelola koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan proses badan hukum, pembinaan organisasi dan tata kelola koperasi, pengawasan, akuntabilitas Koperasi, Penggabungan/peleburan koperasi, pembubaran Koperasi dan advokasi.
2. Seksi pelayanan data, informasi dan jaringan usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyediakan data koperasi, menyiapkan informasi dan publikasi produk usaha koperasi, pembinaan usaha koperasi, petunjuk pelaksanaan fasilitasi jaringan dan kemitraan usaha koperasi.
3. Seksi Fasiltasi Pembiayaan dan Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memfasilitasi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi simpan pinjam, usaha simpan pinjam dan lembaga keuangan masyarakat yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, menyusun petunjuk teknis pengendalaian pembiayaan Koperasi simpan pinjam, usaha simpan pinjam, usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan masyarakat yang· bergerak dibidang usaha simpan pinjam, menyiapkan petunjuk teknis penilaian kesehatah koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam.
Bagian Keempat
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 18
- (1) Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dalain rangka penumbuhan iklim usaha, menyelenggarakan pelatihan/sosialisasi tentang pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan kawasan usaha dan jaringan usaha, data dan informasi, publikasi bisnis, kewirausahaan dan pemasaran serta pengembangan produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat(l), dipimpin oleh kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 19
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, bidang usaha kecil dan menengah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dalam penumbuhan iklim usaha, pembangunan kemitraan jaringan usaha dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan usaha serta kerjasama usaha mikro, kecil dan menengah dengan swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
- c. penyiapan bahan dan data informasi serta publikasi bisnis;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan produktivitas usaha mikro kecil dan menengah;
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.
I
'- -
- (1) Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
- a. Seksi pengembangan Kemitraan dan jaringan usaha;
- b. Seksi Pengembangan Informasi, Data dan Publikasi
- c. Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang U saha Kecil dan Menengah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 20
- (1) Seksi Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kemitraan, penumbuhan iklim usaha danjaringan usaha mikro, kecil dan menengah serta membangun kemitraan dengan lembaga /intansi terkait, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 21
- (1) Seksi Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kemitraan, penumbuhan iklim usaha danjaringan usaha mikro, kecil dan menengah serta membangun kemitraan dengan lembaga /intansi terkait, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah.
- (3) Seksi pengembangan kewirausahaan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kewirausahaan, pemasaran dan pameran hasil produksi bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Seksi pengembangan informasi, Data dan Publikasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan bisnis, publikasi dan penyebarluasan informasi bisnis, melakukan pengumpulan dan pengolahan data usaha mikro kecil dan menengah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 22
- ( 1) Bidang tenaga kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan kebijakan, program, rencana teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang ketenagakerjaan,
- (2) Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal '23
Dalam melaksanakan Tugas Bidang Tenaga Kerja mempunyai Fungsi :
- b. Penyelenggaraan dan pelatihan tenaga kerja dan peningkatan produktifitas tenaga kerja;
- a. Penyebarluasan informasi bursa kerja dan penyelenggaraan bursa kerja,
- c. Perumusan konsep perizinan dan standar mutu/ sertifikasi;
- e. Perumusan mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan;
- d. Pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja serta lembaga ketenagakerjaan;
- f. Pembinaan dan pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan lembaga dan sarana pelatihan, instruktur dan tenaga kepelatihan, standarisasi kompetensi dan program pelatihan, pemagangan tenaga kerja dan pengembangan produktivitas;
- h. pembinaan dan monitoring tenaga kerja domestik dan asing
1. pembinaan dan pengaturan penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan kesempatan kerja bagi tenaga mandiri profesional di pedesaan dan perkotaan;
"
- J. pengoordinasian pelaksanaan pelatihan sektoral untuk penempatan tenaga kerja secara formal dan informal;
1. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan kesempatan kerja untuk penempatan tenaga kerja secara formal dan informal;
- k. pelaksanaan upaya-upaya terhadap penciptaan lapangan kerja dan usaha un tuk mengurangi pengangguran;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 24
- (1) Bidang Tenaga Kerja, terdiri atas:
- b. Seksi Program Pelatihan, Sertifikasi dan Pengawasan;
- a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja;
- c. Seksi Hubungan Industrial dan Jarninan Sosial Tenaga Kerja;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 25
- a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan dan penempatan tenaga kerja, penyusunan instrument pembinaan dan perizinan tenaga kerja, pendataan perusahaan/ industry dan karyawannya, mendata pencari kerja dan tenaga kerja produktif, penyiapan informasi bursa tenaga kerja, pelayanan kartu pencari kerja.
- c. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan hubungan industrial dan perselisihan tenaga kerja, pengupahan dan syarat-syarat kerja, pengawasan norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Seksi Program Pelatihan, Sertifikasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan diklat, penyusunan konsep kebijakan standar mutu/ sertifikasi, penyusunan instrument dan penyelenggaraan diklat, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan, pemeriksaan dan pengujian terhadap pelaksanaan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja baik secara preventif maupun previsif dan melaksanakan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan di bidang tenaga kerja.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 26
- 1) Unit Pelaksaria Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.
Bagian Keenam
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 27
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 28
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 29
- ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi · dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 30
Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 31
Sekretaris, kepala bidang dan kepala sub bagian/ kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 32
Setiap laporan yang diterima oleh kepala dinas dari bawahannya, wajib .diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 33
Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib · disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 34
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan -dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
KEPANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 35
- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. .
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah .
- (4) Sekretaris Dinas merupakanjabatan eselon Illa ataujabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon Illb atau jabatan administrator.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB VI - KETENTUANPENUTUP Pasal 36
Pasal 36
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Buton Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
\.
.
'
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Buranga pada tanggal ~ 7 I?- - ~!{,

Penandatangan: BUPATI BUTON UTARA, H. ABU HASAN

Penetapan: Diundangkan di Buranga pad a tanggal : ~ 7 -/ 9- - ;).e)! b SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA, LAODE BAHARUDDIN = -G?it BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR: •' . . '

Penandatangan: - PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : &gt;&gt; TAHUN 2016 TANGGAL : ?-7 -I~~ .. TENT.ANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BUTON UTARA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BUTON UTARA


H. ABU HASAN