Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2009 tentang PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN ·-,1 .. :t· ... ... :·{: {f t.i~cimbang:. ~·:· ... (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
...
•.
.
a.
PERATlJR .. A.N DAE'RAH KA1rlJl'ATKN NGADA
NOMOR 4 T~I\HlJN 2010
TENTA,.NG
PAJAK l\'lII"mR.:\L :BUI&lt;AN LOGAl\'1 DAN BA TUAN
DENGAN R.AHMA.T TUHAN \'A.'.\G J\J.A.IL.\ RSA
'BUJ&gt;ATI NGADA.
bahwa dengan ber1akunya Und?ng-lJndHng Nemer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dae.rah dari Retribnsj paerah maka Pemerintah Kabupaten perlu mengatm tentang Pajak.Min~ral B~1kan Logam dan Batwan;
b.
bahwa P;raturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nornor 7 .. : .Tahun 1998 rentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebagaimana telah di~ibnh dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Perubahan Fcrnnmm Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 7 Tahun ,1998.' tenrang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, perlu dis1:suaikan;
- Loger» d:rn 13:·mrn:1; c. bahwa berdasarkcin pertimbangan sebagaimane dimaksud dalam huruf a dan huruf \"\ perlu n·"""'t')enttlk }J,,n\t'JP"'·1!' D,;.·~r"h tentan1J ·1)~,1-~k ~,:F1,,,,. .· ,1 B· l\ 1 :(11 1 ,u. l,: ~--... , . .,,. .,, ... , ... Cl, .l,.:::-··~"· .u.J,..,,,,~ ···"""'
1.
- 1ndonesi;c 1'1omor 1655); Undang-Undang :-.Jomor 69 'L'.hun t958 renrang Pe1!1be;~a1k,m Dn·::::-:h1 Bali, Nus: j! Wilavah Daerah-daerzà Tingkar Tenggara Incionesia Tahun 1958 Nomor
- Hukurn Aearn Pidana (Lerribanm Negara Repubiik Indonesia Tahun J 98.l Nomor 76., Tambah,m Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3209); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ientang Kitab Undang - Und,1r1g 2.
- I 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 \entang Badan Penyelesaia.i . Sengketa Pajak (Lembaran Negara Repnblik Indonesia Tahun 1997 Nomor I 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
i~
;j
·l
,
:
•l
··l
i
;
'.•
..
.
. '
·
4:
5.
6'.
7.
.8.
Undang~Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia ~omor 3686);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenrang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun !999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik No111or 3851 );
. (Lembaran Negara Republik; Indonesia Tahun 2002 Noinor 27, Tarnbahan Lembaran Negara Republik-Indonesia Nornor 4180); 2002 tentang Pengadilan Pajak Uridang-Undang Nomor 14 .Tahun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286); Undang-Undang Nemer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Uridang-Undang Nomor 10, Tahun 2004 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 1 ! Nomor 53, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4389);
9.
- 4844); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 rentang Perubahan Kedua Arns Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan . Pemerintahan Daerah (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 20~4. Namm 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertarnbangan Mineral dan Batubara (Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nemer 4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara.Republik Indonesia Nornor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomot 53::Talwn 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor J 40, Tambaha~ Lembaran Negara ~epublik Indonesia Nomor 4578);
...
...
...
..
•
?.}/'\;
-·:·.:,
.
t= ...
~;---r;;r-:1 ~?·~~\~'.":;-,, ...
:.:.::/1:-: "';..-··
..
.,:
:i
.v ·:·
14.
15.
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 .. Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara "; .. Republik IndonesiaNemer 1593); · Peraturan Pemerintah Nomor' 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemb.naan
- Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor. )8 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan "Antara Pernerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi, dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor' 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
16.
- Norri or 29, Tarnbahan Lembaran }&lt;c~arn Republik Indonesia Nomor 5! Tl); Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2010 tenranz Pelaksanaan Keziatan . -' -Usaha Pertarnbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 17.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertarnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l O Nomor 2&amp;, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
18. Peraturan Presiden Nornor 1 Tahu» 2( 1 07 tentang Pengesanau, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Pcnrn:.!ang-und2..ng2.n;
- Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l 3 Tahun 2006 rentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; · 19. Peraturan Nknteri Dalam Negeri &gt;fomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman P "]1C'Telc)l'1'\11 K 0 l1(1J'W'J' D~.,.ra 11 ·'i"1"1emi' .. nana telah diubah ~·"I}(J~n Peraturau c; · ~ c .. .:u c . .:. J=:,: .. t ,4. ... 1-&gt; ·~'"''~/:·::.'· .. .:..:.\_,\_,~ ... ,,~ .. '., 1.. a ... 1 '""-" ~c:-"" .. , ... .:.~~!
2°0.
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerab Tingkat II N gada Ndmor 13 Tahun 1990 Seri D Nomor i 2 ).
·.,
·21.
22.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nornor 1 Tahun Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri ENomor l );
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nornor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang lvlenjadj Kewenangan Kabuparen Ngada (Lembarun Dacrah T2.Jwn :?OOS Nomor 3 Stri ;:=: \7omor 2 );
']
·
J
·.
.
:··
. :,\_:,DE\VAN
.·.·-.
I'
•
.•,
••
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bers.ama
11ER\VAKTLAN
RAKYATDAEHAil.KA.J3illATE-~
I
clan
IftWATI NGADA.
M:EMUTUSK,;.N:
. . °FERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGMf DANBATUAN.
BAB I - ', Ngada ..
Pasal 1
.
,· Dalam Peraturan Daerah ini yang climaksud dengan:
- ( ·~ i: .· .1~pati idalah Bupati Ngada.
- ';;- ·t ·\_.:··\_:baerah·~dalah Kabupaten Ngnda.
'.;::.}
. :,'..' ,4.
- '. Pemenn~h Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada. . . . .. ' : .
';i
·
Dewan . Perwakilan · Rab.-yat
•::\'-
!&gt;,,
;·.
\i- disingkat
DPRD
adalah
Dewan
Daerah, yang selanjumya
•.
Perwakilan Rakyat Daernh Kabupaten Ngada.,
•
5; ·
·
··:.
·
rt ~
:·: ·
PPKAD · adalah · Dinas Pendapatan, Pengelq\_laan Keuangan dan Aset Daerah · Kabupaten · · ·'. Dinas Peiu\apa!an, Pengelo!aan Keuangan -dan Aset Daerah yang selanjumya disebut Dinas
', Ngada ..
6
. ·
Dinas ·Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ngad2 ..
Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas ESD1vi adalah Dinas
Pejabat adalah Pegawai :'\f egeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan per~ndang-undangan.
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsun; dan digunakan untuk keper]uan Daerah ·-baiisebesar - b.esa~ya kemakmuran ~ah.yat .. : Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adaiah kontribusi wajib kepada Dae.rah yang terutang oleh orang .pribadi atau badan yang bersifat mernaksa berclasarkan Undang-Uncla11g:
'.-':'\_ko1?erasi, dana pensiun, persekutuan. perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi O:'· sosial 'politik, atau organisasi .lainnya, lembaga. dan bentuk badan lainnya tennasuk kontrak · :·investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, '..'-perseroan komanditer, perseroan Iainnya, Badan Usaba Milik Negara (BU1vfN) atau Badan .··\ . . . . '. -Usaha ·\_Milik Daerah (.BUMD) dengan nama dan dalam bentuk anaoun, fiITIIB konssi . ·. . . ' ~ , . ,'Ba&lt;lan'.· · ada]ah sekumpulan . orang oan/ata» · modal yang merupakan kesatuan, oaik yang \::. ·:·melalcuka:n·\lsaha mauptm yang ndak melakukan usaha yang mehputi perseroan terbatas, ·.I ; ·
·-
·-
--
:~
,
.-
\_
...
NGAD .
.A.~
::~
~
~
JQ;
~,~):.
i ,~\•· : .' .:
-~,;
:i
'-~
"
·.":·
...
'f
!in:'·
, )
.f
Mineral. Bukan Logarn dan: Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana \_·ctimakshd dalam peraturan perundang-undangan di bid:mg mineral dan batubara.
j
i~ir
· ~~j~ Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah p?.j~k ams kegiatan pengambilan mineral ··.-··bud~ log~ dan batuan, baik dari sumber aiam.:di dalam dan/atau permukaan bumi UJ1nt-: 'r . · ·· · · . dimanfaatkan·. I · : . ,
~
~1~ip::·· .. · -.
ttr.
S~bj;kPajak adalah orang pribadi atau badan yang d,ip~r dikenakan pajak.
tr:.::
,r~~1k·: ': ..
f;{ .: .
.
.
~
1
Jt·
·!t
·.
..
'i4
f~; ·.::
{r: .,
.\~t/ ':
!,':-~ ;::,
-
.•
rhf
.h·,
.
.15'..
!
••••
'.
rtti9.,
l
;.·
r~·;:
.. ,\_-:
...
' '.
f
..
'.
t·~::-1:1 ..
...
~
.. ·
:·
}(.,:-, f/::.\_ .·.
,,
-;·.
.
.
·.J8.
· i.:·:.
\_'
·:ii:,
i
~
· ..
wajib Paj~k'adalab .. oiang pribadi atau Badanmeliputi pembayar pajak, pemctong pajak, dan )ltmun~t plijak, yarig mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan . peraturan perundang-undangan perpaj akan d~erah.·
Masa· p~Jil:k.'.adaJ~ jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur . .· . · Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak . . . . . . ; · untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak vang rerutang, . .
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (s,:tu) tahun kalender, kecuali bib Wajib · ·· Pajak menggunakan tabun bulm y:mg tioak sarna citng::&gt;,n tahun kalender.
Pajak ya~1g: terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suam saat, dalam }\,fasr:. Pajak, daJ~ Tabun Pajak, atau dalam .Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketenruaa peratnran 'peruncang-undangan perpajakan daerah.
·'Sur~(Pe~heritahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, ·adalah surat yang oleh -~ij\_ib -~ijik. digunakan untuk me1aporkan penghitungan dan/atau pembayaran paj?.k, objek pa}ak ·d.a:n/~tau bukan objek pajak, dan/ata~ i harta dan kewajib~n sesuai dengan ketentuan . . ' . p~ra~ari ~rundang- unda.ngi.m p·~rpajak~m daernh.
·
..
dernrnn cam Jain ke kas daernh me:laJui tempm Dc::mbavarnn v~mg dinmjuk oJeh Htm:,ti. .., . · . . . penyetora'n ,pajak yang telah diiakukan dengan l]~::nggtmakr:n formuJfr :l!?:ll reh:b d~Jak'.:h:l Surat Setoran Pajak Daernh, yang sdanjutnya. disingkP-t SSPD, adaiah bukti p;.!Inbay:iran atm.1
•',
·: :Pe~ungJtab adalah suatu rangkaian kegiatan mula: dari penghimpunan data objek dan subjek . .. : ·paj~k; 'penentuan besarnya pajak yang terutang sempai kegiaran penagihan pajak kepada wajib '. paj~k s~ria pengawasan penyetornnnya. ; . .. . . :·.. . . . . .
. :r.
.
.'~\\ t
:···-;&lt;
i'.~'"
pP.
r
'i&gt;~
. :
.
\_.:·.:'
·.
:--:
.
19.
•..
1.:"..
...
t;;·,
·
,..-,.
t
, f,
:·.
..
io ..
·
s-~ :•
·'::/.'·.
:-;;
.
21: ·
·•
:,
/
·
·
.
.
22.
23.
. Surat Ketetapan Pajak Daernh Kura11g .Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adaiah · ,·· ': ·,, · ~-· ·. s\_uiat k~tetapan- pajak yang menentukan besarnya jw11lah pokok pajak, jun1lah kredit p~jak, . j~lah :kek~angan pembayaran pokok pajak, besar1)ya s~j admi.n.istratif, dan jum..lah paja.1&lt; . . ,)rarg h\_arus .~ibayar.
;\_
Sur~t Ketetapan Pajak Daerab, yang sefanju111ya disjngkm SKPD, adnlab SUI,!:' ke!:::tr:paD P:-~iak . \yang menentukan besamyajumlah pokok pajak yang teruta.i~g. . ::· .
~~,.
:;
J
t
Surat Ketetapan Pajak Daer?.b Kurang Bayar T?.mbahan, yang selanjutnya disi11t~:at" SKPDKBT,· adalah surat keteta1)an paJ·ak vanu menenrnkan tambahan atas 1 ;um1ah pa1·ak V~!iH! . -... -.'.ill ditetapkan. · · ,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selai1jutnya d~singkat SKPDN, adalah. SU\Ti' \_iy-keteiapin pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama b}sarnya dengan jumlah kredi· ~, pajak atau pajak tidak terntang clan tidak ada bedit pajak. i!f
{'!
If:
,,
!
I •
l
'
..
·
.. \_ ... ..,\_
... .r~· -··
~
-
i
·-
.
·,:,.
~).·'
·-: ________________ ~·..=
.
.::.: ________________:.·-.: ::.::.:
..
,,,.
... -:·,
~,--
..
..::,
..
·,
'l'i°"'
fL: .. :
:~~15: ..
'\JJj~· .. \_·:· Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SK.PDLB, adalah surat ;\_;..{.:( : . :. ·. ·1·· ·... . . ; .. \_;; .,. · ·,.: ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pcmbayaran pajak karena jumlah kredir . )J-;· '.' :.. : .. · . . .J/ \ · &gt;·paja~ Iebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang, fi{'.~.,
-
~f
~.'f\_.;.··
..
:.
S~~~ T~gib~ Pajak-Daerab, yang selanjutnya disingkar STPD, adalah surat unm.k. rnelakukan ·tagihan':p.ajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/arau denda, . . ', ·.: '
11;r·,;:~·
it.:~·'..,.
Ji·;· .. ·:·.
J.2S',·
!I'··
.
•.
i~t''.. ··.
~t .. :
~z~ . .,~/:·.
1J.l:::· ...
·
.
~t :.:
t?.
,
.
:
··
(ft .·
:.)fr·.·.: Surat· Keputusan PembetuJan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, . . · : . . .. · kesalahan.hitung, dan/arau kekeliruan dalarn. penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan ~1fuida~~· . .; undan:gan perpajakan daerah yang. tercapat dalarn Surat Pemberitairnan Pajak ", . ·. . , . . . . . terutan.~, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Ku.rang Bayar, Surat . . · -~etetap~:Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat . :· -. . . . . . . -. ... Ketetapan .. Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan . . . . . . . : .. . . " . Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. · . .· . .
.
.
.
~~~~';'•,
·~J'..
·
.
.·
:\·.·
f: .:
·
·
\:
...
:
.
Daerah Nihil, Surat Keterapau Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau -pernungutanoleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. · Surat . :'.Kepiltusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat · :Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Kererapan t'ajak Daerah KurangBayar Tambahan, Surar Ketetapan Pajak . .
.
•
.
·.
•
:
~-·.:··:i\_;.-r
~8.:: Putusan Banding adalah putusan badan peradilau pajak atas banding terhadap surat keputusan ·.\ ·:; -keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. · ,,. . · . . . . . . .
·;=r:~-
.
.
29;··,
·
...
·
'\:
· ..
i ...
..
'.:;
...
... :··
. i
·
..
·:·
· .
\_ · : T ahun PaJak tersebut. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan · yang dilakukan secara terarur untuk . ·. . . . ~: mengumpulkan data dan ir,formasi .keuarigan yang meliputi harta, kewajiban, modal, ·: penghasilan dan biaya, scrrajumlah harga perolehan dan penyerahan barang arau jasa, yang ' . ditutup dengan menyusun laporan keuangan .bernpa neraca dan laporan laba rugi untuk periode
:3..o.-··
Kas Daerah ;dalah kas dacrah Kabupaten Ng~da.
·-
·.·.
11.'
- Pem'eriksaan adalah serangkn.ia.n kegia~ .n1enghimptm dan mengolab data, keternng2.n, ciWOtau bul.-ti yang dilaksanakan secara ob]ebif dan profesional ## BAB II
NA.MA, OBJEK DAN :sun.mK PAJAK
BAB I - ', Ngada ..
Pasal 2
]f ..
1·,;,
}/'i
::Nama'·Pajak adalah }?ajak Mineral Btibm Logam dan B~\tuan. · · · .Objek'Pitjak MineralBukan Logam dau Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bui:an \_ Logam dan Batuan yang meliputi
- -a. asbes;
- b 1' atu tuns; b
- c. . batn setengah permata;
- '; 'd. · · ~anl kapur; .··. .
~\_afo.apWig;
{' &gt;·~'atu· pe~ata;
g
bentonit;
h
k
-. ·doloinit;.
:fe1~~par;
garaTI?, batu
..
(ha/
. grafit;
grarui/andesit,
: m. .gips;
·
..
·n.
kalsit;
'o.
·.:p:
kaolin· \_:·.
\_;
--
-
leusit;
·
.
. :
\_ . ina:gnesit;
\_-rnika·;
.
manner;
.
nitrat;
opsidien;
oker;
- \V. · batu, pasir dan keriki\;
- x. pasir kuarsa;
: : y.
.
per lit;
'z .:
·. :' phosphat;
- ~a:'. 'talk;
bb... tanah·serap
(fullers earth);
.cc.
tanah diatome;
dd.
. tanah liat;
ee .. ·. tawas (a/tim);
ff. :
tras;
aa yarosif;
,00'
- hh. zeolit;
ite );
.
.·.
·
.
-;,,. ;."·i
.
,.,,
.. 1)
.&gt;
...
·
·
·
:·:
'jj. ~ ..
.,.\_
,,.
..
~
·
ii.:'·.:·basal·: ________________ ·:. ·.' ·.
"
.
.
.
trakit;' . dan . ::· .. ... .
:(:'::·· ...
4·:, .Jdc;:. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-.. , \_\_ . . .. · .. ·: ·':',~dangan:·.
;t·
~f:.:nike·6~·likari- .. dari Qbjek Pajak Mineral Bukan Logam .dan Batuan sebagaimana dimaksud -··;: . : . : := . ~-· . .' : - . . . pada'ayat fl} adalah .-:: l. . .
~0f/:-.:
·.:.~ 1
\
·,
":A.\_f~
il \:···
t}t.
j: · '\egiaJ~: pengambilan Mineral Bukarr Logam · dan Batuan yang nyata-nyata tidak \_::\_d~rhaifa~~an ~ecara komersial, seperti kegj\_at~,~·\_' pengambilan tanah untuk keperluan . . ·~ .· . ·. -. rumah tangga, pernancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel Iistrik/telepon, penanaman pipa iirl!rns: ·,. . .. ·.. . . . -· .·
1' .:
.'
.
'b; ·
!J;;:·~: ..
::
. tth ::·
· ...
;t~~~ ·:
..
kegiatan .pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari ··.. . .. . : ________________ . : kegiatan'pertambangan lainnya, yang tidak ~.manfaatkan secara komersial; dan
·;.:·.:.,c.:
~1::i-
,t/
: -
.
. ·.
,•
;· ..
'!i?\.
..
,.
?,[.'•
••
·t&gt;' .. ·
:
-./i.t ·r
·.
{, .'·(l)
·:
-.
':
'.
··
'-.i·..
»; :~-.
.
.pengambil~n Mi~erai Bukan Logam dan.B~tuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan · ", ; ·:.~:. . . . : Daerah .. ·
BAB I - ', Ngada ..
Pasal 3
.
.
.
Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapa: ·: , . . : mengarnbil MineralBukan Logam danBatuan,
. .:
.
.
~
:·.
.
'
i:;:
J::
rr, .. ~·,
''(2) · . · Wajib Pajak Mineral Bukan Lcgarn dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang . . .: mengarnbil Mineral Bukan Logam dan Batu an.
f ,:
BAB' in
Pasal' 4
~
Mineral Bukan Logam dan Batuan. . D . . a, &lt;)',&gt; . l' . k 1'1j. ,&gt;!'· 1 ]', 1-~· ' l l ,.J.\_..) n,,T l".11' n,: J·,lilai 0\\'.\' ·,".\ ·1 ""' no:,. 1 i-.il· ; asar P-11::,-naan aJa ,, in ... a ::..Jk.il. ~~ogam ., .. L ., ... L .·.· ,:-,!1 ·.. i m .,1 J ·.·. , i.,.s1 p-.1:::.\_u., ·. ..11.
Logam ·dan Batuan. Nilai J~ sebagairnana dimaksud pada ayat (1) c:ihi,1.mg dengan mengalikan ,·0lu1ndrn.n~s~ basil pengan~bilan den.gan i1ilai ptsar arnu barga standar masing-masing jcD~s }v1ine.ral Bubn
(3} :.
J&lt;
.·(4) ·
0
•
,
.•
1
..setempat di \,~layah daerah yang bersangk-utan. Nilai pasar sebagai\_mana dimaksud pada ayat (2) adaiah harga rnta-rata yang berlaku di 1okasi
Daram: hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana ; ., ·, I I .,qimaksud pada ayat (3) sulit dipero!eh, diguriakan harga standar y~g ditetapkan oleh insmnsi yan·g berwe:nang dalam bi dang pertambangan-·Minerai Bukan Loga'm dan Batuan.
\.
.
:
-1~
'
(lf · ;:rarif Pijak
Mineral J:illkan Logam dan Ba man [ditetapkan sebesar 20
% (
dua pul uh persen)
{2) : Pen yfili~f j').'
-,
'
an tarif paj ak sebagilim ana dimaksud .pada a yat (1) paling lanl a 5 (lima) tah un. P;fu~.~simirol tarif" jlajak,.gebagaimana dimaksiid pada ayat (2) dial\lr lebih lanjut dengan . . . .
!'
l
Pasa1 ,6
da1am Pasai 5 avat ( 1) dengan dasar pengenaan p:ajak ~\_1-\; .. '&lt; .·-. . . . . . 1t: :;·Hesaran Pokok Pajak fylineral (!~.]~ '. . ' · ·y mengalikan 'tarif sebagaimana dimaksud ~~:;. ~-. :}'.;·,seb~gaimana diniaksud dalam Pclsal 4. \.~~'.!. , -Bukan Logmn dan B~1tmm yang rerutang dihitung denga» cara tt ... ;.
·
BAB I - ', Ngada ..
Pasal 7
{/·
.•
, : , :penga·mbilan.Mineral Bukan Lo gain dan Batuan berlok.fisi. .: paja'k Mineral Bukan Logam dan Batuan yang· terutang dipungut di wilayah daerah tempat . . . ~ . .
'Bk'B TV
MAS -~ "j). J \ ,.. Qi .\. T 1) AJ ,l ,~ 'l~~-RTlT .I.. Nr:.'D .. ,..., . ,.,, . .;. :-\., F,.;;\ 1 ..:Jf.o. ;.. .,.,. n .. A .. l. J;,.,\_ .v A.I, ·.Y Al 'I
BAB I - ', Ngada ..
Pasal 8
:.:,
{2).
:
,.
.
POjak torutang dalam masa pajak te,jadi pad; saat pengambila.~ Mineffil Bukan Logam don Batua.n.· . Masa Pajak adalali jangka waktu tertentu yang Jamanya sama dengan l (satn) bulan tah&gt;vim .atau ja~gka'yvaktu yang lama.ny~1 ditetapkan o1e1i B&gt;1pati.
,·
,
.
.
.
.
BAB I - ', Ngada ..
Pasal 9
,··,
- Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. (1)
- SPTPD sebagaimana diim~ksud pada ayat (l) Jrnru~ diis: dengan jelas, benar dan lengkap serta ditaridatangani, oleh Vhuib Pajak arau kuasenya (2)
- SPTPD sebagaimana dimaksud pada aya: (1) Yvajib disampeiken kepad~ Bupaii paling lama 15
- (lima belas) hari setelah bernk.hirnya· masa p~jak. (3)
- Be~tuk, isidan tata.cara pengisian ~PTPD ditetapkan oleh Bupati.·
ft
;:,
-,
..
..
f(
BABV
PEHETAPAN PAJAK
Pasa110
,·.
- BAB VI
TATA CARA. J&gt;EivIUNGUTAN PAJAK
BAB I - ', Ngada ..
Pasal 11
- (1) .Pemungutan.Pajak dilarang diborongkan.
2. . perpajakan, .'' .. ··,·c2) · .. Setihp.·W~jib Pajak wajib rnembayar Pajak yang rerutang
BAB I - ', Ngada ..
Pasal 13
'.·,;. ~
.
~
·.
.
.
':
('.!'·.··
.
.
.
.
.: ·d) .
..
· .. &gt;
itt ·
..
r,
·,:j
.
'.
}" ·::
{2). ; Kete1)tltlln lebih lanjut mengenai tata cara p~ngisian·.dan penyampaian SKPD atau dokumen . ·lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB,, da.11 SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalarn . . :-. . . . . ' : ·' . . Pasal 11.\_ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. .
SUR&lt;\T TAGIHAN PAJAK
Pasal ·14
.'(l) ·
.' Bupati: dapat menerbitkan STPD jika:
- ····a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang.'diba)'ar;
.
·.
.
. .
'·
·
- b .. \tari: hasil penelitian SPTPD terdapat keku:r~ngan pembayura~ sebagai akibat salah rulis . . ·:'cfu.10amh. salah hi tung;' . ' . . . . . ··.. . .
:vr
. {3)
:: ~aJib J~ajak\_dik~nakan sanksi administratif berupa bunga dnnlatau denda.
- Juffiiah·keknranganpajak yang temtang dalam STPD sebagaimana ditnaksud pada ayat (I) hurilf a dan huruf b ditambah dengan sank.Si administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua .persen) setiap bulan untuk paling lama I 5 (lin\a belas) bulan sejak .saat terutangnya pajak.
SKl'D yanf. tidak atau kurang dibayar sctelah ja!uh tempo pe;,bayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih mdalui STPD.
...
·'.
.
.
...
,.
~
...
·.
.•
-;;.
. :
I
•
~ •..,.
-e-
~-·
~ -
::·,-·-;:·:
.
.. -·
Jati. earn .pe~erbitan SKPD atau dokumen 'lain yang dipersamakan, Sf'.TPD, SKPD¥.B, dan &gt;sKPbKBT sebagaimana dimaksud dalrun Pasal 11 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan · .. P~raturan.Bupati.
it
:.
-
I
)
-,
I
·1
:.\
'i
l
,,
,1
-
.,'i,'·.::,
~.
~:-.;~;~:.'
\!}, ,':.
~:~r .
~S:t.
!if ... ':
I:,·:: .. ··
~~
'.
,ft·~:
T .4-''f t C .in , p,~?-f'D ~ -i;A·l) ,i. -r,.1, '[· ~. :"-' JH~?..; J. G-"fH .\_&lt; ·,p .~ ."1 · -..1.'I...~, ,.c..'( ,D.\_ A ,\..."1.. I . ,1, -· ( · .LJ,'\. -·\a'\
.
-.
.
BAB VII - SUR&lt;\T TAGIHAN PAJAK
Pasal 15
ti.':i ..
··, iii?-:.
i:th/,··
~~'.&gt;.
~i~r:'.i .
(l) .. : Bupatr rnenentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran 'pajak yang terutang . . . .. ·." : .; · paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat temtangnya pajak dan paling lama 6 ( enam) · ... · ···; . -· :-: . . : .. . -· i .: ,bula;n sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.
z
w;:1:':
·
:
•
••
•
\_
.-
•
•
\_
•-
-
;~;:,.\-(2). -SKPD.; --.SKPDKB, . SKPDKBT, STPD, Surat Kepmusan Pembetulan, Surat Keputusan bS~i:~ · · · .1:. : ~ ,. Keberatan.. ·dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang. harus dibayar ,:( : \_\_ .: :i :b~rf~bah -~~ru;akan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalarn jangka waktu paling 1t: . : :1~a··f (saru) bula» sejak tr.Dggal diterbitkan, ·
. ,:,\_.(3).:
.
t':
.
:
.
.
\.: · \_·
ff\·.·
. ff··
·.
(
~'.;'.':-c ;
.
:. ·. · memberikan persetujuan keµ:1d:~ \V·.1.jib Pajak rnm11~ mcng:mgsm atau menunda pembay~nli: . . · pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % ( dua persen) sebulan. . · ·\_.,. . · . ·Bupati atas permohonan Wnjib P,1\_i:':k setelah memenuhi persyaratan ymig ditentukan cfr:pr:1
~f"~- \_: ·: :·.
-·
ft\_.,,
·~·
...
.
·.
..
.
;'::.-
·
f':
.
.
II
·
..
·:t\
/',c.i) :· ..
'\r, t~F'·.
f
~
1:wt,.:
·
·
:,
.. \_
.·;:,
•
·
1
{;
.. ;~~. ·
..
,;
~\;
!,{··~ .. ·
t:
.:
-. ·.'
~i~~;:.·.::
~:if:.\_·:
-~
i$,). \_:: :.-
•
·
...
•
- i;~r'(l)'
- ~f --.:.'
.
.. ·t~';~·
.•
..
\_:
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, ternpat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diarur dengan Peraturan Bupati. .
Pas al 16
Pajak · y~g·: terutang
BAB VII - SUR&lt;\T TAGIHAN PAJAK
Pasal 17
.
.. ;
.
i:
·~
• •• ~·· ••
•
•
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau peiabat yang ditunjuk -, .·/ .. -: . \ . r . .
-atas.suatu.i:"
\:'.
.··.
- b. ·sKPDKB;
2. -i·.'; ..' · J\_..·\_·. i~-b; . . . .
.
·.·
.
:'.'
,.
...
- c.SKPDK.BT;
- d. SKPDLB;
- . e. SKPDN; dan
-
BAB VII - SUR&lt;\T TAGIHAN PAJAK
Pasal 20
i
.
. \_(l\_) : Jika p~ngajuan keberatan atau permohonani band1ng dik~bulkan sebagfon atau seluru.hnya, :( .-·.·. ·kelebman pembayaran pajak dikembalilrnn de~ga11 ciirnmbah imba1an bunga sebesar] % (dl~.:\ persen) sebulan untuk paling lama 2t~ (dua puluh cmpat) bulan.
- 'lmbai'an bw1ga se?agaimana dimaksud pada ayat O) dihin.mg sejak bu12..D. pehmasaD sampai · dengan direrbitkannya SKPDLB. (2)
' ...
- mengaj\1kan kebenmnL y~hg berdasiJ rk:1n kepm:.is:.1n h·'t'i'.t'','t',\1' 1!1'l-1 1 r~t 11ui ., ... /-· . ... . ... ::,~ (3) Da1am bal keberarnn Vh1jib P:~j~k d.irofak arn!i dik~bujkan scbl.'lgian, Wajib Pajak. diken:1.i k ' \ ' ' 'n I, ' 1 ). -() (}&lt;' · 1 · I J ~ ' ' 0 0 " ' · san. SJ ncmmistrntH o·~.r:ip:: oc.nc;;: S?L:e.snr ) .'11 '.mm pu.u:1 :perscJ,) G::\n JllmJnh pn):":k I
,,;
.
.
'•
1
,.
:
.
,.
tf::,
"·, it
'i(
,
.
. . . ., .. · . i · · !· Dalain .hal Wajib Pajak mengajukan permobonen hrnding, sanksi administratif berupa denda
elH.H'.juk::..n pembayara.n paj~k dt1:gan Banding . dikurangi · . kebe1:atan. . ·. .: 50 % (lima·puluh.persen) sebagairnana dimaksud puda ayat (3) tidak dikenakan. Dalam ht~l permohonan bandihg ditolak atau dilrnbulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi · a.J·n1'n1'strat1'f' berupa denda 1 {)() 01 ( seratus 1·)·~,·~··· 1· ·,cl·-1r; 1·, imla h r,,;iJ. ·1..·1· berd» sarkan Putusz ,, w ' ' ~ .. ,. /1) ·· ~· "· . ~· '""',.' .. · - -l , ... 1-·· ' \. I, ~.,-.,« ... . ·. · ... Y22g
BAB,.X
)&gt;EMJlE'fULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPA.N, DAN PENGIIAPUSAN ATA U PENGURANGA.N SANKSI ADiVUNISTRA. Tm'
BAB VII - SUR&lt;\T TAGIHAN PAJAK
Pasal 21
dalam ·peraturan perw1dang~undangan perpajakan dacrah. Atas perinrihonan Wajib Pajak atau karena jabntennya, Bi.tpati dapat membetulknn SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SI&lt;.PDLB yang dalam penerbit.armya terdapat kesalahari. rulis dan/atau kesalahan hitung daµ/arau kekeliruan penerapan ketemuan tertenru
'
...
..
·'(2) · Bupati.qapaj:
- . .. · ,keriaikan."pajak yang ierutang menurut petaturnn perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekb.ilafan Wajih Pajak atau bukan karena . ·kesafahannya; a. · mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, cenda, dan (, ;
- b. mengurangkan atau membaralkau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan·atau membanik:m STPD;
- d. mei11batalkan hasil pemeriksi'.um atau ketetapnn pajak yang dilak.sanakan atau diterbirLm tidak. sesuai dengan tata earn yang ditentukan: clan
.: '
.
•
- ,·, . e. . meri&amp;urnngkan ketetapan paj ak terutang berdasark.an pertimbangan kemampuau mem bayar
- .. 'Wajib P·ajak atau kondisi rertentu objek pajak: :~ , .. . I
- -; (3) -: Ketentuaii.[ebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusen sanksi adrninistratif . : .dan peri.gutangan atau pembOtalan ketetapan p.~jak.sebagaimana dimaksnd pada ayat (2) diatur dengari?ef.aturan Bcpati .
.
. ··
.
..
-,.
l
f
r
r
r
I
•
'
-!'
l·
'
:\
·
\.
.
..
.
.
·.
.·\\.
'•,
...
.
·-
-.··
,•
·~
~~
.:
.
..
•·'
:
BA.BXI PErv.LBA YA.RA..~· PAJAK . ~ , r
'.PENGEMBALIAN KELEBIHAN
;:-··
...
".
Pasal\22
·
··,
(fo :
/:'.;
f~ti·
,iV'\_-\_,;'.,
;~D ·:
1t(.
,· pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebsgaimana diroaksud pada ayat (!), IIBrn5 ·. . . .. n:iemberikan keputusan. \(3 y' ... Apabila. j angka waktu sebagaimana dimaksud pad a a yai (2) tel ah dilam pa ui dan Bu pati ti dni; : .. me\_mberikall' suatu · keput11san, permohonan\_ pengembalian pembayaran pajak dianggap ':dik.abulk?Jl dan SKPDLB J10rus diterbitkan dafom)vaktn paling lama J (satu) bulan i:,: ·: ·\_kepa:da Bi1pati. {P) .Bujiatl dalalll jangka wa~-tu paling lama 12 (dua belas) bulan, scjak diterimanya pennobonan
.:
~;:.
.
.
.
,,(4) ·:
1,,
('•·.
. . . . . . .. AJ)abila Wajib Pajak roempunyai utang p~jak Jainnya, kelebihan pembayarnn .Pajak sebagai mana dimaksud pada aym ( 1) langsung . Oi per bi tun gkan untuk me! unasi ter lebih dahul u utang Pajak tersebut.
- Pengemballan kelebihan pembayr,rnn Pajak sebagaimane Oimaks,;d pada aya: 1)) dilalaU;m1 dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) buian,sejak di1erbi1kannya SKPDLB . 5)
- . .. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelan lewat 2 ( dua) bulan, Bnpati nieinberika11 imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebiba'1 . : . ' . . . perribayaran Pajak. (6
I
- (7).. Tata. ciiii· P.engembalian kelebihan pembayaian· pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) .· .: ,. diatur ·d~~gan Peramrnn Bupati.
,;
BAB VII - SUR&lt;\T TAGIHAN PAJAK
Pasal 23
·\ '):&gt;ukti ,pemindahbnkuan jugr. b·:.rbku seb,,gni bukti J::~n1bty:1ran. , ... :" . .Apabila kelebiban pembayi,ran paja\; diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana
BA.B xn
J(];DALlJ\VARSA J?:ENAGIIL&amp;,.N
BAB VII - SUR&lt;\T TAGIHAN PAJAK
Pasal 24
·Hak unt'uk ·foelakukan penagihan pajak menjacli keda1uwarsa setelah melampaui wak1u .5 (lima)frili~ terhitung sejak saat terntangn,'a pajak kecuali apabila
I I b, ada pengakuan utang pajak. dari \V~1jib l)ajak:, baik langsung:maupun tidak 1angsung. I a. diterbitkah Surat Tegunm dan/mau Surat Paksa; atau Wajib Pajak melaknk!lll tindak pidana di bidang perpajakRn daerah. KedaltJ,varsa penagihan pajak sebag,1imana climaksud pada ayat (1 ), tertangguh apabila : ·, ~
.·Ataii'kOlebilian p~mbayaran pajak, Wajib Pajak &lt;\apat ~engajukan pe:mohonan pengembalian ... ' . . .. . .
:if(
.~· ·r-
·: ·.
.·\·,··,.:'•\_·:· ·
... J' l
. . :\_' ,\_.·:\_·
. ···:\_;''
.'·. ,.-·'; ,
· ·\_··.: \_.;
..
'\···.··.3·.·.'?.·.···:
.·
;
\_
&gt; ;, (
·:i: ;;-:\_:·,
·
:I
'·.
.
-~,n.
melunasinya kepadn Pemerinmh D~1-::r·i\h. Pengakum, ut·ang Pajak se·cara tidr.\'. bngsung seb .. gaimane. &lt;limaksud pa&lt;la ,.ya, (2) hurnf \J dapat &lt;liketabui dari pengsjuai, permohonan angsun\l\ emu uenundaan pembayaran dan '. pennohonankeberatan oleh Wajib Pc\j~k. ' Da1am· h\_Ol 'diterbitk·n Surat Tegursn dan Surht P.aksa ,,,bagaimana 1ifaksud pada aym (2) huiu( a, keda\uwarsa pene.gihm, dihhing scjak \Mggt,l µenyampaiM Sur~., Paksa 1erseb\\t. Peng&lt;lkuai1 u tang Pajak secera !sngsung sebagaimana di maks\\&lt;l pad a aya i (2) bur1if b adal ah ,Vajib Pajak dengan kesadnrannya menya1akan masih meinpunyai u1ang Paja.'&lt; dan behtm (2) Surat Paks? ayar pada tersebut . huruf diketahui
,.·
:
Pasa\.25
~
.
·
·
BABXlTI
BuPl'ti.. menetapkaii J;:eputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana . dimaksud pi\d?i ayal (! ). Tata Cara ·Penghapusan piutang l'ajak yarig sud·1.h kedaluwarsa diat\U: dellgan J'eraM?,n Bupa'ti. Piufang Pajak yang\_ tidak mungkin dimgih lagi ksrena hak untuk melalcukan penagihan . su~:an kedaluwarsa dapat c.Hhapusk'c.n. penagihan
PEMBUI:UAN DAN rE!-tfl~RH(SAAN
BAB VII - SUR&lt;\T TAGIHAN PAJAK
Pasal 26
:
(1
'
Wajib J'ajak yang melakukan usaha den,,oan on,zet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga · · rawS juta.rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. KriieiaW;Jib Pajak dan penenrnan besaran oin1et serta tata cam pembukuan atau pencatata11 · sebagaimalii, dimaksnd.pada ay.i (1) diatur dengan Peratur~ Bupati.
BAB VII - SUR&lt;\T TAGIHAN PAJAK
Pasal 27
kewajiben pëmenuhan
kepatuhan
:,cmeriksaan \mtu\c menguji
Bupa\i berwenang melakukan perpajaka1,: daerah
dalmn rang\:Cl pemenuhan
kewajib?.11
mclaksanalmn peraturan per11ndm1g-undm1gan perpaj·oka11
perpajakan'
·
. . . a. ill~mperlibatk\_an daniatau meminjmnlca1i bukn atau cntatan, dok,,men yang men\_iadi . . Wajib··Pajak yang diperiksa wajib: daerah.
- dl!Safriya dan dokumef bin yang berhubnngan dengan ;objek Pajak )'ang terntang; ·. b. memberikan kescmpatan untuk In;emas11ki rempat atau :mangan yang dianggap periu dar ..' memberikan bantuan guna kelancar:in ptnleriksaan; d,m/amu 2 dar b.
.
.
memberikan keterangan Yl-ing. d1per1u~:ari.
Bupati.
JC
etentuan
l
Ketentuan ebih lanj 11\
•
i
rneri gen,,
,
I
t?.1&gt;- · car• pein eri ksaan Pajak
-
.
..
diatur donenn P eroturan Bm,a1i.
.
t, t··
·.
...
.
,!'
!.\'·
J
I;
i'
l
J
',
'
i
I
BA13 XIV:.
lL~S:ENTIF PEMUNGUTAN
BAB VII - SUR&lt;\T TAGIHAN PAJAK
Pasal 28
dapa: diberi insentif atas dasar pencapaian '() ` Instansi ' yang melaksanakan pemungutan 'kinerja tertentu.
.:
sebagaimana dimaksu~ pada ayat ( l) ditetapkan melelu: /v1ggnran .. :\_Pendapatan dan Belanja Daernh Kabupaten Nga(h:··
1
tr
·
..
~·
.
•·.:".
·
tr~:-·
·
··
·.
,':;)':'
·
·
t~~-·:··"
.-·
·
.
,'
. . . ,J\3) ··Tai cara pemberian dan pemanfoc,rnu ·iusen'.tif scbugaimana dimaksud pada ayat ( l) diatur {,i.?,:. .: · . . ' · · . t:::,/:} :: -sesuai ketentuan peraturan ?e.run.dang - undangan.
...
·.
I KETENTUAN KIIUSUS
Pasaf:29
diberit:illukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalmn rnngka jabatm atau pekerjaannya untuk . · . m enj al ankan ketentuan pera turnn pt run dang - un dan gan pcrpaj akan .d aerah Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau
'
'!i;\;:(2)
~:;f.'
.
· r::,
·,
-
: .
:,: · .. /&gt; .'.:
:
.
. Larangan se bagai mane, di .nnks ud c;ads a yat ( 1) beriaku j uga rerhada p tenaga ah Ii yang dinmiuk oieh Bupati umuk memba&gt;lll dalam pdukscnc;rcn ketentuan poroturo10 perundsug .. undangan perpajakan daerah,
Dikectiaiikan dari ketenttu:lll sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat {2) adalah :
pejabat dan tenag» ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli daiam st dang pengadilan;
.
...
·
. · ··.'- seba,.gaini.ana·dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaim.ima dimaksud pada ayar (2), .: : . :,ga(n\e~berikan Reterangan, memperlihatka~· bukti rertulis dari atau tentang Wajib Pajak ';;' . ' .. ·. kepada·.pihak yang ditunj uk. '·'. . :t(4):\_--.Untuk 'kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin terrulis kep::,.da pejabat ..
pemeriksaan dalarn bidang keu~.ngan daerah. b. -pejabat dan /atau tenuga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk mernberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instaos: pemerintah yang berwenang melakukan
:'
I ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan rnemperlihatkan bukti tertulis clan keterarigan Wajib Pajak yang ada padanya. · ~ dapat i?-en{beri izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksµd pada ayat ( 1), dan tenaga '(~}:: Unt.uk · kep~ntingap pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas .. . . . ·.· : .. · peroii~laaii' hakim sesuai dengan Hukum Acaiil Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati '·; !
1·.-·-
...
..
~'
.
--·-·
.
I'
i
l
I
1
l
l
I
.
\
\
i
1·
I
,;,.
.
.
.
ii:
...•
.. '\y.ang.b¢rs.~gkutan dengan keterangan yang diminra. .. :,,;/ . . .·. : . ~ ~q(.~f Permi~taan .hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka \"-~· .' r": . : . "'::atau namatergugat, keterangan yang diminta, serta kairnn antara perkara pidana atau perdata
~'(~ :\_i·
~t''.
..
.:
..
..
.?,,i°::
.•
pt
,.
,'
tJ~·., ..
i~.V···
.
if(t
.
•
.
.
·
...
..
•:
.
·~
...
.
.
'•.
.
..
·
...
: .
"I
::
i
..
:
.
IO:TENTUAN PENYIDIKAN .BAB XVI
,h{
·.·.
Pasal
BO.
f
·,~,~
:,t t·
titt•·!·
.
}.:(:!.) .:
I
·
fc;.
•}'~:
({;'.'.':.
-~
~~
··~·-:!,.
~~) ..
:~~\(2} '.
:
)t.\, ·,
:·
:*t'.i-i'
i[ff·,\/ .. ·
=J\_i·
·f,; ~
\_'~·J:-
'r,
~J,-..
~'.f:
:
.
iK~,·:·
,:!-
.
.
,\_!:,.,..
tV,&lt;'·
;," ·
.
.
.- ".
.
:"
,•
..
·.
::.-
•
' · ··
·
.
'PejabatPegawai Negeri Sipil rertentu di lirigkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang : ". . khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan undak pidana di bidang perpaiekan daerah sebagaimana dimaksud dalar» Undang-Undang H:uktun Acara Pidana.
. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pejabat pegawai negeri sipi! tenentu di . .·. . . ··ling~'ung~h': Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan :·. . . . :. .ketenruan peraturan perundang-undangan, .
,i/!. (~).::
Wewenang Penyidik sebagaimaha dimaksud pada ayat (1) adalah : . . :. . . . .
··.
• •
• •.
•
,
{
- a, menerima, mencari, rnengumpuikan, dan meneliti ·keterangaI?, atau laporan berkenaan
.
..
- dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi.lebih lengkap arau jelas;
b
·d·.
::
- . . meneliri, mencari, dan rnengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentangkebenaran perbuatan yang dilakuka» sebubungan dengan rindak pidana perpajakan daerah;
- ~e~enisa buk.u, catatan, ,dan dokumen 1'a1n · berkenaan dengan tindak pidana di bidang . · . . . .. . perpajakan daerah;
- melakukan penggeledahan untuk rnendapatkan bahan buJ..'ti pembuktian, pencatatan, can . . .·. .. . Ao~ume1\_1 lain, s.erta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
e ..
.·. f.
- .°'~eID:i;ta banruan tenaga ahli d~lam ran'~ki peiaksanaan tugas penyidikan tin~k pidana di · .bida\_~g 'peryJajakan daerah;
- g '. · menyurnh berhenti dnn/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atml tempat p2da · saat· pe1neriks~an sedang berlangsung dan rnemeriksa identitas orang, benda: dan/a1au dokumc11 yang dib~\',':'!;
- h. meinotret seseorang y"ng berbirnn dengan tindak pidnna di bidnng pcrpajakan daerah;
- ·. · '.Saksi; ?.!? .. tl 1. n1einanggH orang untuk · di den gar keterangannya da11 diperiksa seb3gai tersangka
f
r
·····
.
·.
m em~nt\_a keterangan dan bahan bukti dar~ orang pribadi a tau Bad an sehubungaa dengan . tindak pidana di bi dang perpajakan daerah;
'
'
-
..
~-·-
'
-~
-
'
.;
.
'
...
·.,
...
j
j
I
3;\_
~
,::· .. J.
:1'-J;,. "",-,
~
,.'·}
';: "':~
·k', .,
\_;:
·\
'
menghentikan penyidikan; dan/atau
.',
·,
•
.'
I
.
•
\_
.'
. ~,)~:-.
~ ; f: .. P~nyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnembcritabukan dinm.ia}nya penyidika» dan .. 11, .)J~'.&gt; ine~yimpafkan hasil penyidikannya kepada Penunt~t U1.rn1m melalui Penyidik pejabat Pol-isi l . ·J ~ \_"-.,!':! i . ·' . ·~ · . ~ . . '! } ~!\~;L·: Neg~~ fe~:ubHk Jnd\_onesia, sesuai ketentuan' y~ng diatur dalam Undang-Undang Hukum ,J ·-~--· v ··. ' · ~:? Jtiit, . Acar~-~i~ana·. . . } i!tt:, .: ··\_.'.::.\_: .. : : .: .
.
• ...
- m elakuka n t1'nd1'1 1 ,An ! 11 1'n va110 perlu untuk kelancaran penyidikan tincak oidana a'i bid'.\n(r . ,. · a~ ci -·.. ~ w ..· \., l LJ. a..,. &gt;.,. t... · ll '·l\. ... ··· -·· ... ,. :; . ~ perpajakan daerah sesuai deng(n ketentuan peraturan perundang-undangan. -. . I
!{~
,~i ~..
.~\·· ..•
·· i
!'~{['·:
:·t
;.;t)· \_:
'
.,
·.
.
i~
.
.
..
'.[\_&gt;\_~.i.f~/-·
J!
:~:.i
·}it.,
·ti
':.'-
.
. ~ .i
.
.
l
"''
flf-.)''
tf~-
.···.·.
-~~lt-:··. ·· ...
,.,
:
:;.it.:•,
,
'-··:.
't1~(~?:
i£:'.; ·
'ff:,/-:::
~~.::-
... ~.f" ..
'1',':·~
· ...
fjJ .:
.
:·
i~·-i ·:
9.1- w·a,i1'b Paiak yang karena kealpaannya tidak menvnmoaiknn ~PTPD ,,,.~\I menzisi denaantidak :i 'JG.\. .o u. ' , · ~\'1 ,.\_ , ... .t ... u~ . ,t..1} ~1.!\.t,; ... "'."' o~,... ·.::,·:;.. ~~ .. ~ \_c~ \ ·benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga rnerugikan . · keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kur.mgan paling lama l(satu) tahun aiau 'pidana denda-paling ba~1ynk 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibavar. Wajib Pajak: yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak .benararec tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang ridak benar sehingga merugikan . . keuangan daerah dapat dipidana penjara pafoig lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling . - . . ·bany~ 4 (~mpat).kali jurnlah pajak terutang yang tidak arau kurang dibayar.
:~4J(~) .·:.
- Tindak pidana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adaJ;ih pelanggaran.
.
.
.
·~~. ~&gt;
. r/
?}(~),
\_.
•
•
.
s~~ . ~~·
.
Tindak pidana sebagaimana dimnksud pada ayat (2) dikenakan sesuai dengan pernhmm perundang - undangan.
•
•
•
•
.
•
•
~
{(.Tind.ak pi~ruf di b1dang perpaja.kan d2erah tid2k dituntut setelah melampau.i jangka wakru 5 (lima) :r::::ilibun ·seJ~k.-saa\_t~~erut~gnya pajak. atau berakhi~ya Masa Pajak atau berakhirnya Bagfan Tahun · /,;'.l~jak aia}be~irnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
l"..'
..
·
.
Pejabat atau tenaga ahli yring ditu!ljuk okh Bupati y,rng karena ke~1lpmmr:ya tidak memenuhi -kewajib.:\n merah.asiakan ha! seb;:gRi;11ana dimaksuc! dc.lam Pnsai 29 ayar (1) dan ayar (2) ·\' .. d1pidana dengan pid.ana kunmgan paling Jama 1 (smu) rnhun dan pida1~a dench! paling bany,.\_'l{ ~-Rp.tf.OOQ .. 000,00 ( empatjuta mpi2h).
:
·:
.
..
·
·.'
•
'·.
KETENTUAN FIDA.NA.
I
I
I
)~ 'it·
''h
I
I•
.I
'·
".-t,., .. ,
~-~.
.
.
", ;J
..
.
•
·.
.
.
'
·:f ..
:"'i
]JC&gt;...
·\i ;}\·;.; -, ':
"i .\i
·.1t
-~~ :!fi/'f::-.
. '}J1 ~~: }.
-~~1,iY::: ..
Ji
BAB XV - I KETENTUAN KIIUSUS
Pasal 29
'.~:~.r..:·~-~jap~t ~~u- . tenaga ahli yang din.mjuk oleh.Bupari yang dengan sengaja tidak memenuhi ~~-W~~ib-.~~ya\_ atau ~eseorang yang menye~abkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) d~ ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan ,.,\_,, .· -·-· . · : ltf:~F &gt;"aling .. \_f~~:a 2 (dua) 'tahun dan pidana denda :Paling \_b,my~k Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta . \_.. ;\_ h), ... ·, . : :,,\_;{; :;. . rupia . , . . . ·
BAB XV - I KETENTUAN KIIUSUS
Pasal 31
flf-.)''
tf~-
.···.·.
-~~lt-:··. ·· ...
,.,
:
:;.it.:•,
,
'-··:.
't1~(~?:
i£:'.; ·
'ff:,/-:::
~~.::-
... ~.f" ..
'1',':·~
· ...
fjJ .:
.
:·
i~·-i ·:
9.1- w·a,i1'b Paiak yang karena kealpaannya tidak menvnmoaiknn ~PTPD ,,,.~\I menzisi denaantidak :i 'JG.\. .o u. ' , · ~\'1 ,.\_ , ... .t ... u~ . ,t..1} ~1.!\.t,; ... "'."' o~,... ·.::,·:;.. ~~ .. ~ \_c~ \ ·benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga rnerugikan . · keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kur.mgan paling lama l(satu) tahun aiau 'pidana denda-paling ba~1ynk 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibavar. Wajib Pajak: yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak .benararec tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang ridak benar sehingga merugikan . . keuangan daerah dapat dipidana penjara pafoig lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling . - . . ·bany~ 4 (~mpat).kali jurnlah pajak terutang yang tidak arau kurang dibayar.
:~4J(~) .·:.
- Tindak pidana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adaJ;ih pelanggaran.
.
.
.
·~~. ~&gt;
. r/
?}(~),
\_.
•
•
.
s~~ . ~~·
.
Tindak pidana sebagaimana dimnksud pada ayat (2) dikenakan sesuai dengan pernhmm perundang - undangan.
•
•
•
•
.
•
•
~
BAB XV - I KETENTUAN KIIUSUS
Pasal 32
{(.Tind.ak pi~ruf di b1dang perpaja.kan d2erah tid2k dituntut setelah melampau.i jangka wakru 5 (lima) :r::::ilibun ·seJ~k.-saa\_t~~erut~gnya pajak. atau berakhi~ya Masa Pajak atau berakhirnya Bagfan Tahun · /,;'.l~jak aia}be~irnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
l"..'
..
·
.
BAB XV - I KETENTUAN KIIUSUS
Pasal 33
Pejabat atau tenaga ahli yring ditu!ljuk okh Bupati y,rng karena ke~1lpmmr:ya tidak memenuhi -kewajib.:\n merah.asiakan ha! seb;:gRi;11ana dimaksuc! dc.lam Pnsai 29 ayar (1) dan ayar (2) ·\' .. d1pidana dengan pid.ana kunmgan paling Jama 1 (smu) rnhun dan pida1~a dench! paling bany,.\_'l{ ~-Rp.tf.OOQ .. 000,00 ( empatjuta mpi2h).
:
·:
.
..
·
·.'
•
'·.
KETENTUAN FIDA.NA.
I
I
I
)~ 'it·
''h
I
I•
.I
'·
".-t,., .. ,
~-~.
.
.
", ;J
..
.
•
·.
.
.
'
·:f ..
:"'i
]JC&gt;...
·\i ;}\·;.; -, ':
"i .\i
·.1t
-~~ :!fi/'f::-.
. '}J1 ~~: }.
-~~1,iY::: ..
Ji
'.~:~.r..:·~-~jap~t ~~u- . tenaga ahli yang din.mjuk oleh.Bupari yang dengan sengaja tidak memenuhi ~~-W~~ib-.~~ya\_ atau ~eseorang yang menye~abkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) d~ ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan ,.,\_,, .· -·-· . · : ltf:~F &gt;"aling .. \_f~~:a 2 (dua) 'tahun dan pidana denda :Paling \_b,my~k Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta . \_.. ;\_ h), ... ·, . : :,,\_;{; :;. . rupia . , . . . ·
-tif
· 1f: ;~{t.::'
-,~I
,f, :
.
:ren~tti~:\~·rhactap tindak pidana shbagaii:n~na dirnaksnd \_pada ayat ci) dan ayat c2) hanya ~~l~~~an a~s pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar. ..
.,
,
•- lt~/1Y
:'if.
}j.. :~:; . ·
l~t·, ·::::,
, ;J:
·'SJ
'
I f
;/.
\_:.-"
~1
·f
;~f..,
:.
,, ..
\fr\t
.
:
'.
i-:,,t}r
,.·
I'
~f
,.
·~t
-'l if}.
P:~n·pa.'\_seb\_~~i~ana dimaksud dalam Pasal 31 ayat-(1) dan ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat r.~., ". ·... .· . . .. . . f;\_:;:(2)\_ merup\_ak~n penerimaan negara, ' ..
\_,..~
£
l··,·.
2aB XYIII
f{ '.
. :.
f'
~·
~;.,
::ill
J
·!~
i/f
·;~~
j
:; ·.
P2sal -35 ·
11(
:~&gt; ·:
'.fU
, , ·
.
,
r:"''.
~'.·;.
\~·-·-~~
.:J.
•/
r·;:
!:;,
Pada s~at· Peraturan Daerah ini muh~i berlaku, pajak yang masih rerurang
BAB XV - I KETENTUAN KIIUSUS
Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangb:m.
,.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengllndangan Peraturan Daerah ini denzan ·· · , .'~nemP.:~m:y.: ~iam Lembaran Daerah Kabupate~ ·Ngada. -,,. · &gt;-·· LElvIBARA.N DAERAH KABUPA'd::N NGADA TABUN 20!0 NOMOR 4 ## Pasal 36 '· ' I .· ~· ~ ... . .
PENJELASAN
Pembukaan
.
ATAS
I
t
,
## PERATURAN DAERAH IUB1JPATEN NGADA
I
NOiYIOR 4 TtJIUN 2010 TENTANG
.P -4.J A T/' .. ~1·:;.p'"'·R ,.\ r nt·~.r "-N LOG 1. '\ ' D , N B l TYr ~N ."). :~ . .1" 1Vl !'I.~ .-i.\_.., s Jh .. "l. "J'/,.1,'.t ..!. .~ ... &gt;-)..\_ 0::-il ·.
## U1HUM
.:
penyelenggaraan otonomi c!lernh. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun . ·.. . ,· .. 2Q08,&lt;t~ntang Perubahan Kedua Atas Undang.;Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ) daerah diberi kewenangan nnruk mengatcr d2n rnengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan . efisiensi dan efektivitas .. penyelenggaraan pernerimahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Unrn!, . . . rnenyelenggarakan pemerintahan rersebut, " Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat Berdasarkan Un dang-Un dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu» 194 5 yang menernpatkan pcrpajaka» sebagai 'salab sr:rn perwujudan kenegarasn, diregaskan bahwa penernpatan beban kepada rakyat; sep;;1·ti paj,1!~ dan pungutzn fain :n-ng bersifat mernaksa diatur dengan Undang-Undang. : Selama ini pernunguran pajak daerah &lt;fan retribusi.daerah diatur .dengan Undang·Undang Nomor J 8 Tahun 1997 tentang Pajak.Daerah . . . . . . . ; dan Retribusi Daernh sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dimana daerah diberi kewenangan yang luas untuk rnemungut pajak daerah dim retribusi . daerah selain ditentukan dalarn Undang-Undang tersebut dalam rangka meningkatkan .. pendapatan daerah. Namun dengan kewenangan tersebut dalam kenyataannya pelaksanaan Undang-Und~ng dimaksud kurang mendukung terlaksananya otonomi daerah, dau tidak banyak harapan unruk dapat menntup kekurangan pengeluaran dalam nmgka :~.· · · .,\_.. Mendasari Undang-Undang Nomor 32 · Jairn~ 2004 tentang Pemerintahan Daerah . ··.·
I· 2001 .. · ... :-:· sebelurnnya adalah Pajak .Pengambilan. dan Pengolahan Bahan G-ali?.n Golongan C .,; · · I berdasarkan Peraturnn Daerah Kabupaten Dierah Timrkat II Ngada Nomor 7 Tahun 1998 . .. -i ... I sebagaimana telah diubnh dengan Pernturan Daernh Kabupaten Ngada Nomor J 4 Tahrn~ Dengan berlakunya Und:,:mg;Und\_:mg Nornor .28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan di bidang pajak daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatka» akuntabilitas penvclenggaraan otonomi daerah, yaitu dengan mengatur secara terperinci jenis pajak daerah ya·1g dapar dipungm oleh daerah, dimana akan rnemberi kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha. Salab satu jenis pajak yang ,:;i,~rnr dalarn Undang-Undang iDi adalah Pajak Mineral Bukan Lcgam dan Bania», ::,.':'\;;g
•.
.
.
·,
..
I,
I
·t
~,]4
(Jij
::ff
1
3f.:
·.J
~~:
i::\_
- .
;,:~
·1f~
t:~
O
~;
·.
·
•
·!
~ ;
·.
..
t : ________________
,[
r..:-;
i .. ,.
.
.f F..- -~
...
'ti}
'
, ~ :\
!,
·,
.
\_;J,
~1
1·
,·~,
:,1.
;, .
;! :
..
L.:-.1··
t'':··.
.
i.'
e.:
:.: ________________
.
.
r
;
·
», it.·.:.
.
.
:
·,
'
.
.,
I
.
.
•
.:
·
.
kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logarn dan Bataan. Dengan demikian maka · batubara, Untuk itu yang menjacli objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Baruan adalah pengenaan .pajak dituj11k?.n kepada orang pribadi arau badan yang mengambii mineral bukan -.. . .: logam danbatuan. · ... . . · Piijak Mineral Bukan Logarn dan Batuan merupakan salah saru jenis pajak c\acrah .yang ,di'pl!llgut oleh daerah sebagai sumber pendapatan daerah yan~ cukup potensial ya~g "M · O ! · dapar memben k~ntribusi yang signifikan dari sekrcr pajak. Pr:.jakrMineral Bukan Logan, dan. Bataan adalah pajak mas kegiatan pengambilan minera! bukan '.logam dan baruan, baik . dari sumber n!a?'. di dalam dan/arau permukaan bl!:ni unruk din;a,ifamkan. Mineral Bukan Logam · dan: Baruan adalah mineral bukan logarn dan baruan yaitu dj bidang mineral dan
## . PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
## Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 1
: :- Ayat (1) Cukup Jclas Ayat (2) .
PENJELASAN
Pasal 4
· .. .A}at (1) Cukup Jelas . Ayat (2) . Cukup jelas -Ayat (3) Cukup jelas . - . -"--r.-:' ... ~ ... . • ... I ... ,i·•.r .. ~•.,. , ... - ::~ ,.,-,.-;~J ... .. r ' . . .,. ' ''1- ·::.· , ·-- "' ... "; "', ... ,., f,. | . ; Ayat (4) Cu~up jelas ., ·, .. | . ; Ayat (4) Cu~up jelas ., ·, .. | . ; Ayat (4) Cu~up jelas ., ·, .. | . ; Ayat (4) Cu~up jelas ., ·, .. | . ; Ayat (4) Cu~up jelas ., ·, .. | . ; Ayat (4) Cu~up jelas ., ·, .. | . ; Ayat (4) Cu~up jelas ., ·, .. | . ; Ayat (4) Cu~up jelas ., ·, .. | . ; Ayat (4) Cu~up jelas ., ·, .. | . ; Ayat (4) Cu~up jelas ., ·, .. | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Batu~m. Ketentu,m im mengatur tam cam pengenaan 'pajc1J~. yaitu ditetapkan okr. Bupati atau dib?.yar sendin oleb W:1jib Paja~ Mineral Bukan Logam dan ' | Batu~m. Ketentu,m im mengatur tam cam pengenaan 'pajc1J~. yaitu ditetapkan okr. Bupati atau dib?.yar sendin oleb W:1jib Paja~ Mineral Bukan Logam dan ' | Batu~m. Ketentu,m im mengatur tam cam pengenaan 'pajc1J~. yaitu ditetapkan okr. Bupati atau dib?.yar sendin oleb W:1jib Paja~ Mineral Bukan Logam dan ' | Batu~m. Ketentu,m im mengatur tam cam pengenaan 'pajc1J~. yaitu ditetapkan okr. Bupati atau dib?.yar sendin oleb W:1jib Paja~ Mineral Bukan Logam dan ' | Batu~m. Ketentu,m im mengatur tam cam pengenaan 'pajc1J~. yaitu ditetapkan okr. Bupati atau dib?.yar sendin oleb W:1jib Paja~ Mineral Bukan Logam dan ' | Batu~m. Ketentu,m im mengatur tam cam pengenaan 'pajc1J~. yaitu ditetapkan okr. Bupati atau dib?.yar sendin oleb W:1jib Paja~ Mineral Bukan Logam dan ' | Batu~m. Ketentu,m im mengatur tam cam pengenaan 'pajc1J~. yaitu ditetapkan okr. Bupati atau dib?.yar sendin oleb W:1jib Paja~ Mineral Bukan Logam dan ' | Batu~m. Ketentu,m im mengatur tam cam pengenaan 'pajc1J~. yaitu ditetapkan okr. Bupati atau dib?.yar sendin oleb W:1jib Paja~ Mineral Bukan Logam dan ' | Batu~m. Ketentu,m im mengatur tam cam pengenaan 'pajc1J~. yaitu ditetapkan okr. Bupati atau dib?.yar sendin oleb W:1jib Paja~ Mineral Bukan Logam dan ' | Batu~m. Ketentu,m im mengatur tam cam pengenaan 'pajc1J~. yaitu ditetapkan okr. Bupati atau dib?.yar sendin oleb W:1jib Paja~ Mineral Bukan Logam dan ' | 11 I '· ; ·.! ; . · l .. ,-.,·~•·r .'7'" ditetapkan oleh Bupati melalu! SKPl) atau dckumen lain yang dipersamakan. Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalnh pengen~an pajak yang mernberikan i kepercayaan . kepada Wajib Pajak untuk menghitung, rnembayar, can melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan m 1 e11ggunakan SPTPD . Cara pertama, p~ak dibayar oleh Wajib Paj~k setelah terlebih dahnlu I ## Ayat (3) Cukup jelas ## ·Ayiit (4) Cukup jelas .. .Ayat (5) Wajib Pajak yang rnemenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajakyang tcrntang dengan menggunakan 'SPTPD .. Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhirungkan, mernbayar, dan melaporkan .. sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat direrbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan. Pasal.12 .. :: ~yat (1) · Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupari untuk dapat menerbitkan S:K!'\_DKB, SKPDKBT atau:iSKPDN hanya