PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 07 Tahun 2012 tentang GARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 07 TAHUN 2012 T E N T A N G TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
1 1
1
1
I
I
1
1 1 .
BUPATI MINAHASA TENGGARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 07 TAHUN 2012
T E N T A N G
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Ke�angan Daerah, rnenetapkan Tata Cara P�rgeseran Anggart3n Penaturan Bupatl. . · · 1 1 1 1 1 1 1 tentang perlu dengan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 Peraturan
I
- 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun . 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Neg 9 ra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Norl'lior 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonibr 4�86);
I
'
11
3. Undang-Undang Nornor · 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik · I ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun - 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lnponesia Tah 1 un 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
1
1
I
I
I
I
r
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KJuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di .Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 1 1 1 1 , 1 Ttmb�han Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4686); 1 ·
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
4. 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. 1 1 . Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok­ pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
7. 1 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenqqara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2012;
8. 1 3 . Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2012;
I
I
1
1
I
I
, ,
1
1
I
1
I
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SABI
KETENTUAN UMUM
'
·
Pasal .1
'
I
1 1
I
1
,
1
I
'
1
I
1
1
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
3. An9garan Pendapatan, dan Belanja · Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana ��uangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 1 ],ole� pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 11 ,
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang;
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah:
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah; I I
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yaJg selanjuthya disingkat 'rAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesual dengan kebutuhan;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selaniutnya disingkat DPA-SKPD adalah do�umen1 ly,�g mer.nuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selahjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
BAB I - I
Pasal 2
- 1 . Dalam pelaksanaan anggaran, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang, atau adanya ketentuan peraturan perundang­ undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, sementara anggaran yang tercantum dalam APBD belurn menampung hal tersebut, maka dalam rangka ite�ib ad�ini�Vasi anggaran, apablla ,dalam tahun anggaran berjalan 1 terdapat perubahan jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, maka untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran.
2. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
3. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana di maksud pada ayat (2), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
JENIS PERGESERAN DAN MEKANISME PERSETUJUAN
BAB Ill - JENIS PERGESERAN DAN MEKANISME PERSETUJUAN
Pasal 3
- 1 . Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belania berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
2. Pergeseraan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
3. Pergeseran anggaran sebagaimana di maksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
I
4. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, ar,fat kegiatan dan antar jenis belanja merupakan kewena'ngan DPRD: ' · , ' 1 . · 1 , ,
5. Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan mendahului penetapan perubahan APBD, apabila terdapat hal tertentu yang bersifat strategis. Terhadap hal tersebut Pemerintah Daerah dapat meminta persetujuan DPRD dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk merealisasikan anggaran belanja yang mengalami perubahan.
6. Pergeseran anggaran belanja dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bupati tent�ng Perubahan Perlj�baran APBD yang dapat dilakukan lebih 1 (satu) kali dalam tahun anggaran b�rkenaan, meliputi:
4. 1 ) Pergeseran anggarari rnendahului penetapan Perubahan APBD;
I
•
!1
'
'
- 2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam kegiatan berkenaan; dan
- 3) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam kegiatan berkenaan;
7. Dalam rangka pelaksanaan pergeseran anggaran, kepala SKPD mengajukan usul kepada Supati disertai dengan alasan yang rpenguatkan untuk dikaji dan dibahas oleh TAPD. 1 1 1 1 I
I
I
'
I
8. Dalam rangka penyusunan Peraturan Supati t�riilang Perubahan Penjabaran APSD, Kepala SKPO menyusun rancangan DPPA-SKPD untuk memperoleh persetujuan :
2. 1 ) Sekretaris Dae rah untuk pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APSO;
- 2) Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama; dan
- 3) PPKD untuk pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek 1belanja berkenaan ��da kegiatan yang sama;
9. Dalam rangka efisien�r da� efektivitas pelaksanaan anggaran tidak tertutup kemungkinan adanya peruhahan uraian ya\"lg tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD di luar pergeseran anggaran, meliputi :
6. 1 ) Perubahan harga satuan dan volume;
- 2) Perubahan lokasi;
8. 1 0 . Perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA­ SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPD meliputi :
9. 1 ) Perubahan harga satuan dan atau volume yang harga satuannya di atas Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk anggaran belanja pegawai dan belanja barang/jasa setelah memperoleh persetujuan TAPD;
- 2) Perubahan harga satuan dan atau volume untuk anggaran belanja modal setelah memperoleh persetujuan TAPD;
- 3) Perubahan l okasi kegiatan/pekerjaan setelah memperoleh persetujuan TAPD; 1
I
I '
1
- 1 1 . Terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD di luar cakupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (10) dapat langsung direalisasikan pelaksanaan anggaran belanjanya.
1
f
I
I
I
BABIV
7 ��A�. PIHAK re,RKAIT
1 1
,
1
BAB Ill - JENIS PERGESERAN DAN MEKANISME PERSETUJUAN
Pasal 4
- 1 . Dalam kegiatan pergeseran anggaran ini, TAPD memiliki tugas sebagai berikut :
- 1 ) Meneliti dan mengkaji usu Ian pergeseran anggaran yallQ diajukan oleh Kepala SKPD untuk ditampung dalam Peraturan Supati tentang Perubahan Penjabaran APSD.
- 2) Meneliti dan mengkaji usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang diajukan oleh Kepala SKPD.
- 3) Melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD serta menerbitkan Serita Acara Persetujuan terhadap pembahasan rancangan DPPA-SKPD.
- 4) Menyerahkan DPPA-SKPD yang telah sesuai kepada PPKD.
- 5) Menerbitkan Serita Acara Persetujuan terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang
I
'
•
r
I
•
- diajukan oleh Kepala SKPD.
- 6) Menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk ditampung lebih lanjut dalam Perubahan APBD.
2. Dal am �egiatafi. · perges�ran' 1 . anggaran ini, Sekretaris Dae rah memiliki tug as sebagai berikut: .:
- 1 ) Memberikan , pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang diajukan oleh Kepala SKPD; .
- 2) Menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
- 3) Menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditandatangani;
- 4) Memimpin TAPD dalam pembahasan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD bersama Panitia Anggaran DPRD.
3. Dalam kegiatan pergeseran anggaran ini, PPKD memiliki tugas sebagai berikut:
- 1 ) Menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD. ·
- 2) Menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran.
- 3) Menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- 4) Menyiapkan surat Bupati tentang pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.
- 5) Menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.
- 6) Mengesahkan DPPA-SKPD.
4. Dalam kegiatan pe'rgeseran anggaran ini, SKPD memiliki tugas sebagai berikut:
- 1 ) Mengajukan usu Ian pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- 2) Mengikuti pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang dilaksanakan oleh Panitia Anggaran.
- 3) Mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD. 1
- 4) Menyusun DPPA-SKPD.,.
·
,
1 1 1
1 1
1
- 5) Mengajukan usulan perqeseran ahggaran antPir obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang· sam'a kepada Sekretaris Daerah.
- 6) Mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada PPKD.
- 7) Mengajukan usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang.
- 8) Menerbitkan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja setelah rnemperoteh persetujuan 1 1 TAPD. I 1 1
- 9) Mengevaluasi pe�ksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efe�tivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggara'n, 11 1 ,
5. Dalam kegiatan pergeseran anggaran ini, Bupati memiliki tugas sebagai berikut:
7. 1 ) Menyampaikan surat tertulis kepada Pimpinan DPRD terhadap usu Ian pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
- 2) Mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran
I APBD menjadi Peraturan Bupati terhadap pelaksanaan I pergeseran I I · I ' ' anggaran; 1 · , , , 1
- 3) Menetapkan hasil rapat yang diselenggarakar,, 1 oleh TAPD;
6. Dalam kegiatan pergeseran anggaran ini, Pimpinan DPRD memiliki tugas sebagai berikut:
3. 1 ) Menyelenggarakan pembahasan usu Ian pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD;
- 2) Menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD terhadap persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
I I
LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
BAB Ill - JENIS PERGESERAN DAN MEKANISME PERSETUJUAN
Pasal 5
- 1 . Penyusunan usulan pergeseran anggaran :
- 1 ) Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
- 2) Kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengpn rancangan DPPA-SKPD;
- 3) PPKD menghimpun usulan pergts�r�n anggarar.i yang disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
- 4) Kepala SKPD mengajukan usulan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua T APO terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang. ·
2. Pembahasan usulan pergeseran anggaran:
- 1 ) TAPP mel�kJ�an I pbmb 1 ahasan terhadap usu Ian' pergeseran anggaran sesuai petunjuk/arahan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- 2) T APO melakukan pembahasan terhadap usu Ian perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang.
3. Pengajuan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD:
- 1 ) PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usu Ian pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, ruenyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD;
- 2) Panitia Anggaran DPRD menyelenggarakan pembahasan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD;
- 3) Pimpinan DPRD menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD terhadap persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.
I
4. Penerbitan persetujuan pergeseran anggaran:
2. 1 ) Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta memberikan persetujuan terhadap DPPA SKPD;
- 2) PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta mengesahkan DPPA-SKPD;
5. Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD :
5. 1 ) PPKD berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- 2) PPKD berdasarkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- 3) Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.
6. Penerbitan DPPA-SKPD :
9. 1 ) Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah; .
- 2) Pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah terhadap DPPA SKPD dapat dilaksanakan sejalan dengan penerbitan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran;
- 3) DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD ,diisampaikan kepada Kepala SKPD, Satuan Ker�a �engawas�n paer,at:, se�a/ungsi terkait lainnya.
1
- · 1 1 7. Penerbitan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD :
- 1 ) Kepala SKPD berdasarkan berita acara persetujuan TAPD menyangkut perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA­ SKPD, menerbitkan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD;
I
- 2) 1 Keputusan Kepala I SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam I rincian obyek belanla pada DPA-SKPD merupakan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang tidak terpisahkan dari Di=,f.-SKPD, yang disampaikan lebih lanjut kepada Satuan Kerja Pengawasan lbaerah, PPKD serta fungsi terkait lainnya. rr ' '

,

I

'

•

r

I

'


## BABVI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal6

1 1 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - T-

A gar setiap orang mengetahui�ya, memerintah,kan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.




| NO | PEJABAT PENGOLAH | PARAF KOORDINASI |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 . | BUPATI | mohon untuk ditanda­ tan ani |
| 2. | WAKIL BUPATI | |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH | |
| 4. | ASISTEN I l l | |
| 5. | KADIS PPKAD | |
| 6. | KABAG HUKUM DAN PERUNDANGAN | |
| 7. | SEKRETARIS DPPKAD | |
| 8. | KABID ANGGARAN | |
| 9. | KASI PENYUSUN ANGGARAN | |

Diundangkan

Ratahan

tanggal pada

SEKRETA;ISDAERAH


BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR SERI

,

,

r

I

,

·

,

I

I

1

1

I

1

## BABVI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penqundanqan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada tanggal :

BUPATKMNAHASA TENGGARA,


Diundangkan pada tanggal

I

'

I

I

1 1

I

I

I

I

1

1

1

, ,

Ratahan;

SEKRETARIS @AERAH

Brs: FREDDY F. LENDO

BERITA DAERAH KABURATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR SERI

I

'

•

r

I

'