PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 18 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
S A L I N A N
BUPATI TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- a. bahwa ketentuan mengenai kewenangan penyidik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan proses penyidikan serta untuk meningkatkan peran penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka perlu dilakukan penertiban administrasi, pendataan, dan persyaratan rekrutmen bagi penyidik terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna serta Format Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 31);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 36);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
Pasal 4
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan;
- e. melakukan pemasukan rumah dan/atau tempat kegiatan usaha;
- f. melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti;
- g. melakukan pengambilan barang bukti, kartu identitas diri yang sah dan/atau surat;
- h. melakukan penyegelan.
- i. melakukan pengambilan dan/atau mengamankan barang temuan bukti pelanggaran;
- j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- m. mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam Wilayah Daerah.
- (3) Dihapus.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPNS dapat melakukan tindakan hukum sebagai berikut:
- a. dalam hal terjadi tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tertangkap tangan, PPNS dapat melakukan penangkapan dan/atau menerima penyerahan tersangka dari pihak yang melakukan tangkap tangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- b. penangkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam;
- c. dalam hal pemeriksaan belum dapat diselesaikan, sedangkan batas waktu penangkapan telah berakhir, maka tersangka dilepaskan demi hukum dan diwajibkan untuk hadir pada hari yang telah ditentukan guna penyelesaian pemeriksaan;
- d. dalam hal pelaku tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tidak dilakukan penangkapan, maka akan dilakukan pemanggilan dan setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan PPNS, maka pada panggilan ketiga dapat dilakukan penangkapan dengan meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan penyidikan dan proses peradilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- e. barang bukti tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan/atau huruf i, apabila tersangka telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan yang sah, maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengambilan barang bukti oleh PPNS berlaku ketentuan:
- 1) terhadap barang bukti yang kurang bernilai ekonomis dianggap musnah atau dimusnahkan; dan
- 2) terhadap barang bukti yang bernilai ekonomis akan dilelang dan hasil lelang disetorkan ke kas Daerah;
- f. barang bukti tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang berupa makanan, minuman, buah-buahan dan sayuran atau barang yang mudah busuk akan dilakukan pemusnahan setelah lewat waktu 3 (tiga) hari kerja tidak diambil oleh pemilik;
- g. barang bukti sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan; dan
Pasal 7
- (2) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2) dilakukan panitia lelang yang ditetapkan oleh Bupati.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 4 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH, ttd BUDI WIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 53 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 354-18/2016 ## Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 4 Nopember 2016 BUPATI TUBAN, ttd H. FATHUL HUDA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
## I. UMUM
Untuk lebih mengoptimalkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang penegakan hukum di Daerah diperlukan penertiban administrasi dan penegasan mengenai wewenang penyidik terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 08).
## II. PASAL DEMI PASAL.
Pasal I
Angka 1
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. ## Huruf f Yang dimaksud dengan 'barang bukti' adalah benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang terjadi, terdiri dari: - -barang bukti kurang bernilai ekonomis, adalah barang bukti tindak pidana pelanggaran yang nilai jualnya kurang dari Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah). - -barang bernilai ekonomis, adalah barang bukti tindak pidana pelanggaran yang nilai jualnya lebih dari dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas Huruf n Yang dimaksud dengan 'tindakan lain menurut hukum yg dapat dipertanggungjawabkan' adalah tindakan Penyidik selain yang diatur dalah Kitab Undang-Undang Hukun Acara Pidana namun dapat dipertanggungjawabkan, misalnya: Penyidik dapat menentukan wajib lapor atau jangka waktu wajib lapor dan menetapkan hari sidang setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 73