PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 17 Tahun 2017 tentang PENJABARAN TUGAS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (berlaku 27 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 172 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
PARAF KOORDINASI
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengatur tentang penjabaran tugas pada Dinas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pada Dinas.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. tugas Kepala Dinas;
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
- b. tugas Sekretariat;
- c. tugas Bidang; dan
- d. tugas Kelompok Jabatan Fungsional.
TUGAS KEPALA DINAS
BAB IV - Pasal 4
Pasal 4
Kepala Dinas mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas;
- b. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang air minum dan sanitasi permukiman, perumahan dan permukiman, kebersihan dan pertamanan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dibidang air minum dan sanitasi permukiman, perumahan dan permukiman, kebersihan dan pertamanan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang air minum dan sanitasi permukiman, perumahan dan permukiman, kebersihan dan pertamanan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang air minum dan sanitasi permukiman, perumahan dan permukiman, kebersihan dan pertamanan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- f. mengelola pendapatan asli Daerah sesuai dengan fungsi Dinas;
- g. mengelola kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
TUGAS SEKRETARIAT
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT
Pasal 5
Sekretariat mempunyai tugas:
- a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT
Pasal 6
Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas serta mendokumentasikan berita;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT
Pasal 7
Sub Bagian keuangan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian keuangan sebagai acuan kerja;
- b. menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian keuangan;
- c. menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan Dinas;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
BAB V - TUGAS SEKRETARIAT
Pasal 8
Sub Bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian perencanaan dan pelaporan sebagai acuan kerja;
- b. menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian perencanaan dan pelaporan;
- c. menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian perencanaan dan pelaporan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dibidang perencanaan dan pelaporan;
- e. menyusun bahan perencanaan dan pelaporan Dinas;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian perencanaan dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Air Minum dan Sanitasi Permukiman
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 9
Bidang air minum dan sanitasi permukiman mempunyai tugas:
- a. penyusunan program kerja Bidang air minum dan sanitasi permukiman sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang air minum dan sanitasi permukiman;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang air minum dan sanitasi permukiman;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang air minum dan sanitasi permukiman;
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang air minum dan sanitasi permukiman; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 10
Seksi perencanaan teknis dan pengendalian mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi perencanaan teknis dan pengendalian;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi perencanaan teknis dan pengendalian;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi perencanaan teknis dan pengendalian;
- d. menyiapkan data sebagai bahan dalam rangka pengaturan, pengendalian pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi permukiman;
- e. melaksanakan kegiatan survey dan pengkajian dalam rangka pengendalian air minum dan sanitasi permukiman;
- f. melaksanakan dokumentasi dan informasi perkembangan pembangunan air minum dan sanitasi permukiman;
- g. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pengendalian air minum dan sanitasi permukiman;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi perencanaan teknis dan pengendalian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 11
Seksi penyelenggaraan SPAM mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi penyelenggaraan SPAM;
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi penyelenggaraan SPAM;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi penyelenggaraan SPAM;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SPAM;
- e. melaksanakan dokumentasi dan informasi pembangunan sarana dan prasarana SPAM;
- f. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan adminstrasi Sanitasi Penyediaan Air Minum;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi penyelenggaraan SPAM; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 12
Seksi air limbah domestik dan drainase mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi air limbah domestik dan drainase;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi air limbah domestik dan drainase;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi air limbah domestik dan drainase;
- d. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan sistem drainase yang terhubung dengan sungai;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi air limbah domestik dan drainase; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
Bagian Kedua Bidang Perumahan dan Permukiman
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 13
Bidang perumahan dan permukiman mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Bidang perumahan dan permukiman sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang perumahan dan permukiman;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang perumahan dan permukiman;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang perumahan dan permukiman;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang perumahan dan permukiman; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 14
Seksi perumahan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi perumahan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi perumahan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi perumahan;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perumahan;
- e. melaksanakan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang perumahan;
- f. melaksanakan PSU Perumahan;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan perumahan;
- h. melaksanakan dan menyusun data base RTLH;
- i. melaksanakan penilaian, klarifikasi dan registrasi pengembang perumahan;
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi perumahan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 15
Seksi permukiman mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi permukiman;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi permukiman;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi permukiman;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang permukiman;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang permukiman;
- f. melaksanakan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang permukiman;
- g. melaksanakan penyelenggaraan insfrastruktur permukiman;
- h. melaksanakan pembangunan sarpras kawasan kumuh;
- i. melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 (sepuluh) ha;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi permukiman; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 16
Seksi penyediaan dan rehabilitasi rumah mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi penyediaan dan rehabilitasi rumah;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi penyediaan dan rehabilitasi rumah;
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi penyediaan dan rehabilitasi rumah;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyelenggaraan penyediaan dan rehabilitasi rumah.
- e. melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam;
- f. melaksanakan perbaikan RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- g. memfasilitasi relokasi penyediaan rumah akibat pembangunan insfrastuktur;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi penyediaan dan rehabilitasi rumah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Kebersihan dan Pertamanan
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 17
Bidang kebersihan dan pertamanan mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Bidang kebersihan dan pertamanan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang kebersihan dan pertamanan;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang kebersihan dan pertamanan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang kebersihan dan pertamanan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang kebersihan dan pertamanan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 18
Seksi pengembangan sistem mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan sistem;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pengembangan sistem;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pengembangan sistem;
- d. melaksanakan dokumentasi dan informasi yang berkaitan dengan kebersihan;
- e. membantu pembinaan dan penyusunan dalam rangka terciptanya lingkungan hidup yang sehat, tertib, rapi, indah dan serasi;
- f. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan adminstrasi pelayanan kebersihan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pengembangan sistem; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 19
Seksi pengelolaan sampah mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi pengelolaan sampah;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pengelolaan sampah;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pengelolaan sampah;
- d. menetapkan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST;
- f. melaksanakan koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah);
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
- g. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- h. melaksanakan perencanaan dan pembangunan TPA/TPST;
- i. menetapkan stasiun peralihan antara ( intermediate transfer fasility ) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah;
- j. melaksanakan pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
- k. melaksanakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- l. memberikan rekomendasi pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- m. melaksanakan pembinaan pengelolaan sampah yang diselengarakan oleh pihak swasta;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pengelolaan sampah; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 20
Seksi pengelolaan ruang terbuka hijau mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi pengelolaan ruang terbuka hijau;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pengelolaan ruang terbuka hijau;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pengelolaan ruang terbuka hijau;
- d. merumuskan kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) di Daerah;
- e. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan penyediaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) publik di Daerah;
- f. melaksanakan penyusunan rencana induk pengelolaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP);
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
- g. melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) publik di Daerah;
- h. melaksanakan pengembangan dan peningkatan sarana fasilitas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) publik;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pengelolaan ruang terbuka hijau; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 21
Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 22
Seksi perencanaan dan pengkajian lingkungan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi perencanaan dan pengkajian lingkungan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi perencanaan dan pengkajian lingkungan;
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi perencanaan dan pengkajian lingkungan;
- d. melaksanakan Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- e. menyusun dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah;
- f. melaksanakan sinkronasi RPPLH dengan RPPLH nasional, Pulau / kepulauan dan eoregion;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJPD dan RPJMD;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- i. melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- j. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- l. mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup daerah;
- m. menyusun status lingkungan hidup daerah;
- n. menyusun indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH);
- o. mengesahkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS);
- p. melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- q. melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- r. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- s. menyusun kebijakan tentang instrumen pengendalian dampak lingkungan;
- t. melaksanakan penilaian dan pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL);
- u. melaksanakan proses izin lingkungan;
- v. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- w. menyelenggarakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
- x. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- y. menyelenggarakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- z. menyelenggarakan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
4. aa. menyelenggarakan perizinan penimbunan limbah B3;
5. bb. menyelenggarakan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- cc. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi perencanaan dan pengkajian lingkungan; dan
- dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 23
Seksi pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
- d. menyusun tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- e. melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- g. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- h. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
- i. melaksanakan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
- sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pejabat pengawas lingkungan;
- n. membentuk tim koordinasi penegak hukum lingkungan;
- o. membentuk tim monitoring dan koordinasi penegak hukum;
- p. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- q. melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan bahan berbahaya beracun;
- r. melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap limbah bahan berbahaya beracun;
- s. melaksanakan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- t. melaksanakan pematauan kualitas air, udara, tanah serta pasir dan laut;
- u. melaksanakan penanggulangan pencemaran sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- v. melakanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi, dan restorasi) sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- w. menyusun kebijakan pembinaan terhadap pencemaran institusi dan non institusi;
- x. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- y. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemaran institusi dan non institusi;
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
- z. menyediakan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
2. aa. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan; dan
3. bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI - TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Pasal 9
Pasal 24
Seksi pemeliharaan dan pemulihan lingkungan dan sumber daya alam mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi pemeliharaan dan pemulihan lingkungan dan sumber daya alam;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pemeliharaan dan pemulihan lingkungan dan sumber daya alam;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pemeliharaan dan pemulihan lingkungan dan sumber daya alam;
- d. melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam;
- e. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. melaksanakan inventarisir GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- g. menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. melaksanakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- k. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- l. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
- m. melaksanakan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- n. melaksanakan program sekolah berbudaya lingkungan (adiwiyata);
- o. melaksanakan pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- p. melaksanakan pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- q. melaksanakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- r. melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan hidup;
- s. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- t. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- u. menyiapkan saran prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- v. melaksanakan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- w. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargan lingkungan hidup;
- x. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
- y. membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;
- z. memberikan dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional;
15. aa. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pemeliharaan dan pemulihan lingkungan dan sumber daya alam; dan
16. bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PARAF KOORDINASI
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M
KEPALA
HUKUM
KEPALA
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
BAB VII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 25
Pasal 25
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan ## BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 25
Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 27 Maret 2017 201 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 27 Maret 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 17

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 PARAF KOORDINASI

Penandatangan: KEPALA HUKUM

Penandatangan: KEPALA BAGIAN ORGANISASI BAGIAN ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M 2016