PERATURAN BUPATI MA Nomor 82 Tahun 2017 tentang PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (berlaku 27 September 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
S A L I N A N
B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 82 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
- a. bahwa untuk pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun anggaran berkenaan;
- b. bahwa pembayaran insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun anggaran berkenaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan ## BAB II
PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu Insentif
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Insentif diberikan kepada SKPD Pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, koordinator pengelolaan keuangan daerah dan pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada triwulan ketiga dan triwulan keempat tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
Bagian Kedua Sumber Insentif
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Besaran Insentif
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dibagi dengan imbangan sebagai berikut :
- a. 30% (tiga puluh persen) diberikan kepada penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, koordinator pengelolaan keuangan daerah, Assisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah sebagai pembantu koordinator pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah sebagai pengelola keuangan daerah yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. 70% (tujuh puluh persen) diberikan kepada SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembagian besaran penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ## BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan pada SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan sesuai jenis belanja pegawai dan objek belanja.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, tetapi pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 27 September 2017

Penandatangan: BUPATI TANAH LAUT, H. BAMBANG ALAMSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 27 September 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ## H.SYAHRIAN NURDIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 82