PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 3 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (berlaku 4 September 2013)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
: a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan;
- c. bahwa agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan penjabaran lebih lanjut tentang pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Menetapkan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1/E);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
: DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.
4. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses pembuatan perundangundangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
12. Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Bupati dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
14. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
16. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Pembentukan produk hukum dimaksudkan agar produk hukum yang dihasilkan dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.
- (2) Tujuan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai pedoman pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis.
BAB III
ASAS
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Dalam setiap penyusunan Produk Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 4
Materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mengandung asas:
- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI Bagian Kesatu Umum
BAB IV - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI Bagian Kesatu Umum
Pasal 5
Produk hukum yang diterbitkan oleh Bupati meliputi:
- a. Produk hukum yang bersifat pengaturan; dan
- b. Produk
hukum
yang
bersifat
penetapan.
BAB IV - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI Bagian Kesatu Umum
Pasal 6
Jenis produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berbentuk:
- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Peraturan Bersama Bupati/Walikota.
BAB IV - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI Bagian Kesatu Umum
Pasal 7
Jenis produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa Keputusan Bupati.
BAB IV - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI Bagian Kesatu Umum
Pasal 8
- (1) Peraturan Daerah merupakan hasil persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Peraturan Bersama Bupati/Walikota ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati dan Bupati/Walikota lainnya.
- (4) Keputusan Bupati ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
Bagian Kedua
BAB IV - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI Bagian Kesatu Umum
Pasal 9
- (1) Materi muatan Peraturan Daerah meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan/atau yang setingkat.
- (2) Materi muatan Peraturan Bupati meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- (3) Materi muatan Peraturan Bersama Bupati/Walikota meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi secara bersama-sama dengan daerah lainnya atau yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- (4) Materi muatan Keputusan Bupati meliputi seluruh materi muatan untuk melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan tugas pembantuan serta tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau setingkat dan bersifat penetapan.
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI Bagian Kesatu Pembentukan Peraturan Daerah Paragraf 1 Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah
BAB V
Pasal 10
- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul raperda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Penyusunan daftar rancangan Peraturan Daerah dalam Prolegda didasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
BAB V
Pasal 11
- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
BAB V
Pasal 12
Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
BAB V
Pasal 13
- (1) Prolegda usulan Bupati disusun dan dipersiapkan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam menyusun Prolegda, Bagian Hukum menerima usulan rencana Prolegda dari SKPD pengusul.
- (3) SKPD pengusul menyampaikan rencana Prolegda disertai Rancangan Peraturan Daerah, dengan alasan yang memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan.
BAB V
Pasal 14
- (1) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Forum Prolegda.
- (3) Forum Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
BAB V
Pasal 15
- (1) Prolegda usulan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Balegda.
- (2) Dalam menyusun rencana Prolegda, Balegda menerima usulan rencana Prolegda dari anggota DPRD, Fraksi dan/atau alat kelengkapan DPRD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan alasan yang memuat:
- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan serta arah pengaturan.
BAB V
Pasal 16
- (1) Penyusunan daftar Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Balegda dalam forum Prolegda DPRD.
- (2) Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balegda dapat mengundang Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan perwakilan dari masyarakat.
- (3) Sekretariat DPRD memfasilitasi persiapan dan penyusunan pembahasan Prolegda usulan DPRD.
BAB V
Pasal 17
- (1) Prolegda usulan Bupati dan DPRD dibahas dalam rapat kerja antara Balegda dengan Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan rancangan Prolegda.
- (3) Rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.
BAB V
Pasal 18
- (1)Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.
- (2)Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum.
4. (3)Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Perubahan Prolegda.
BAB V
Pasal 19
- (1) Setiap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan
PENJELASAN
Pembukaan
atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika baku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan konsep awal Rancangan Peraturan Daerah.
## Paragraf 3 Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah
PENJELASAN
Pasal 20
- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati. - (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
PENJELASAN
Pasal 21
- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang usulan Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum. - (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum Konsultasi Hukum. - (3) Dalam Forum Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diundang para ahli dari perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan. - (4) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang telah memperoleh keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi disampaikan kepada DPRD.
PENJELASAN
Pasal 22
- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar Bupati. - (2) Surat Pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan juga Pejabat yang ditunjuk mewakili Bupati dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. - (3) Pimpinan DPRD setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Badan Musyawarah untuk keperluan penjadwalan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada seluruh anggota DPRD.
PENJELASAN
Pasal 23
- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Balegda. - (2) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersiapkan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang akan diajukan. - (3) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. - (4) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian. - (5) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat paripurna DPRD. - (6) Rancangan Peraturan Daerah hasil kajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
PENJELASAN
Pasal 24
- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) disampaikan oleh pengusul dalam rapat paripurna DPRD. - (2) Pembahasan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - a. pengusul memberikan penjelasan; - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan - c. pengusul memberikan jawaban
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai Bentuk Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Penomoran dan Pengundangan Produk Hukum Paragraf 1 Penomoran dan Pengundangan Peraturan Daerah

Pasal 46

Penomoran Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

## Pasal 47

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran Daerah dengan dibubuhi Tahun dan Nomor.

(3) Apabila Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) disertai dengan penjelasan, pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah.
- (5) Naskah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan oleh Bagian Hukum.

Paragraf 2 Penomoran dan Pengundangan Peraturan Bupati Pasal 48

Peraturan Bupati yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

## Pasal 49

- (1) Pengundangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditempatkan dalam Berita Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Apabila Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada penjelasannya, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bupati dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Bupati.
- (4) Naskah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Bagian Hukum.

Paragraf 3 Penomoran dan Pengundangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota

Pasal 50

Peraturan Bersama Bupati yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

## Pasal 51

- (1) Pengundangan Peraturan Bersama Bupati yang telah diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditempatkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Apabila Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) ada penjalasannya, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Bersama Bupati/Walikota.
- (4) Naskah Peraturan Bersama Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Bagian Hukum.

Paragraf 4 Penomoran dan pengundangan Keputusan Bupati Tertentu Pasal 52

- (1) Keputusan Bupati Tertentu, setelah ditetapkan diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum, dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
- (2) Keputusan Bupati Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keputusan Bupati yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
- (3) Keputusan Bupati Tertentu setelah diberikan nomor, diundangkan oleh Sekretaris Daerah dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Paragraf 5 Penomoran Keputusan Bupati

Pasal 53

Keputusan Bupati yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

## BAB VI

JENIS DAN MUATAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH DPRD Bagian Kesatu Jenis Produk Hukum DPRD

Pasal 54

Jenis Produk Hukum DPRD meliputi:

- a. Peraturan DPRD;
- b. Keputusan DPRD; dan
- c. Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian kedua Muatan Produk Hukum yang Diterbitkan oleh DPRD Pasal 55

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang bersifat pengaturan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (2) Materi muatan Keputusan DPRD meliputi seluruh materi yang bersifat penetapan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (3) Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang bersifat penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional atau materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

BAB VII PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH DPRD Bagian Kesatu Pembentukan Peraturan DPRD

Pasal 56

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Balegda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahasoleh Panitia Khusus.

- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
2. a.
3. b.
4. pembicaraan tingkat I; dan pembicaraan tingkat II .
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRDdalam rapat paripurna;
- b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khususdalam rapat paripurna; dan
- c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapatparipurna.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

## Bagian Kedua

## Pembentukan Keputusan DPRD Pasal 57

- (1) Dalam membentuk Keputusan DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya, atau menetapkan keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna .
- (2) Dalam hal keputusan DPRD dibahas oleh Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya, ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan Rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:

- a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
- b. pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD;
- c. Persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Pembentukan Keputusan Pimpinan DPRD Pasal 58

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan olehSekretariat DPRD.
- (2) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD, setelah mendapatkan masukan dari pimpinan Fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

Bagian Keempat Penomoran Produk Hukum Yang Ditetapkan DPRD Paragraf 1 Penomoran Peraturan DPRD Pasal 59

Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Paragraf 2 Penomoran Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD Pasal 60

Keputusan DPRD dan Keputusan pimpinan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulatdan tahun penetapan.

## BAB VIII PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN Bagian kesatu Pendokumentasian Pasal 61

Pendokumentasian produk hukum dilakukan oleh Sekretariat Daerah.

Bagian kedua

Penyebarluasan

## Pasal 62

- (1) Penyebarluasan terhadap Prolegda dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usulan Bupati dilakukan oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul inisiatif DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Penyebarluasan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati/Walikota, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Sekretariat Daerah.

## Pasal 63

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat dilakukan melalui media masa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, public hearing, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, website dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.

## PARTISIPASI MASYARAKAT

## BAB IX Pasal 64

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati/Walikota.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati/Walikota.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati/Walikota harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## BAB X PEMBIAYAAN Pasal 65

Pembiayaan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 66

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
- b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh bagian hukum.

## Pasal 67

- (1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati/Walikota mengikutsertakan perancang peraturan perundangundangan.

- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati/Walikota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 4 September 2013

BUPATI BANGKALAN,

MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 18 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

## EDDY MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013 NOMOR 2/E

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG

## PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

## I. UMUM

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, telah mengubah sistem Pemerintahan dari yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab Bupati diberikan kewenangan untuk mengatur kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, dengan memperhatikan kewenangan Pemerintahan yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Disamping itu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan peraturan pelaksananya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD, khususnya fungsi legislasi, maka sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara kolaboratif, terutama yang terkait dengan penyusunan kebijakan publik di daerah.

Perubahan paradigma Pemerintahan yang ditandai dengan peningkatan peran lembaga DPRD sebagai lembaga yang paling strategis dan memiliki beberapa kewenangan tertentu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam proses Pembentukan Produk Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada saat ini telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, sehingga agar mampu meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bangkalan, perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan yang lebih rinci yaitu Peraturan Daerah.

## Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

Cukup Jelas.

## Pasal 3

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan", adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan", adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkhi perundang-undangannya.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan", yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan", adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan", adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata. atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan", adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-Iuasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

## Pasal 4 Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum .

## Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "forum prolegda" adalah rapat Balegda yang membahas Prolegda dengan melibatkan staf ahli di bidang hukum, alat kelengkapan DPRD terkait, dan pihak-pihak pengusul.

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah untuk menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang mengenai pembatalan suatu Peraturan Daerah atau adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.

```
Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Ayat (1) Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Ayat (1) Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas.
```

## Pasal 19

Ayat (1) Pada prinsipnya semua Rancangan Peraturan Daerah harus disertai naskah akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah yang hanya mengubah beberapa materi yang sebelumnya sudah memiliki naskah akademik. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya" meliputi akademisi, praktisi atau lembaga yang mempunyai kemampuan dalam bidang tertentu. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas. Pasal 20 Cukup Jelas. Pasal 21 Cukup Jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD mengenai pencabutan Peraturan Daerah, dan perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubat beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 24 Cukup Jelas. Pasal 25 Cukup Jelas. Pasal 26 Ayat (1) Alat Kelengkapan DPRD yang dapat diberi tugas membahas lebih lanjut rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD adalah Komisi, gabungan komisi, Balegda atau panitia khusus. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Dalam hal pembahasan rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD ditugaskan kepada komisi, gabungan komisi atau Balegda, alat kelengkapan tersebut memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai rancangan peraturan daerah, pada pembicaraan tingkat I. Pasal 27 Cukup Jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Masukan masyarakat secara tertulis disampaikan kepada Bupati atau pimpinan DPRD dengan disertai identitas yang jelas . Masukan masyarakat secara lisan disampaikan dalam forum jaring aspirasi, rapat dengar pendapat atau forum public hearing yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Pasal 29 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Dalam hal pembahasan atas rancangan peraturan daerah usul Bupati ditugaskan kepada Panitia Khusus, pembentukan panitia khusus dilakukan setelah penyampaian jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Rancangan Peraturan Daerah dimuat dalam website Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) hari setelah penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah.

Prolegda, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, dan Keputusan Bupati tertentu dimuat dalam website Pemerintah Daerah.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10

LAMPIRAN I :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

## SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

## Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III

EVALUASI

DAN

ANALISIS

PERATURAN

PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

## 1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

## A . Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu . Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan UndangUndang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundangundangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan UndangUndang atau Rancangan Peraturan Daerah.

## B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah,yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

## C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hokum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

## D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan

referensi lainnya. Metode yuridis normative dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi ( focus group discussion ), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan ( normatif ) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## 2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

## 3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundangundangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundangundangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan

atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan atau Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

## 4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

## A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alas an yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

## C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Peraturan Daerah sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

## 5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;

- B. materi yang akan diatur;
- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan .

## 6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

## A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

## B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan