PERATURAN BUPATI MA Nomor 17 Tahun 2017 tentang GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK KABUPATEN TANAH LAUT 2011-2035 (berlaku 1 Februari 2017)
Pembukaan
Mengingat
S A L I N A N
B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK KABUPATEN TANAH LAUT 2011-2035
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
Menimbang : a. bahwa laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terkendali, berimplikasi pada bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, air bersih, lapangan pekerjaan, serta potensi terjadinya degradasi lingkungan di Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa untuk lebih terarahnya pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Tanah Laut perlu disusun grand design sebagai pedoman perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Tanah Laut 2011 - 2035;
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Menetapkan :
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 -2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 73);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK KABUPATEN TANAH LAUT 2011-2035.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.
6. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
7. Degradasi lingkungan adalah penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang dicirikan oleh tidak berfungsinya secara baik komponen-komponen lingkungan sebagaimana mestinya.
8. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
13. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
14. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
15. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menungjang kehidupan bangsa.
16. Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
17. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Secara umum Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan pedoman dalam penyelenggaraan program kependudukan dan keluarga berencana bagi :
- a. instansi yang beratanggung jawab terhadap perencanaan di daerah;
- b. instansi teknis pelaksana program kependudukan dalam menyelenggarakan program kependudukan dan Keluarga Berencana;
- c. lintas sektor dan program terkait kependudukan;
- d. organisasi profesi, dan organisasi masyarakat, serta individu yang peduli dengan masalah kependudukan; dan
- e. fasilitas pemberi pelayanan Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana.
Bagian Kesatu
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Tanah Laut.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar kegiatan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program kependudukan dan keluarga berencana berjalan secara terarah, efektif dan efisien.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Tanah Laut.
SISTEMATIKA
BAB IV - SISTEMATIKA
Pasal 6
- (1) Sistematika Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini meliputi :
| BAB I | PENDAHULUAN |
|---------|---------------------------------------|
| | 1.1 Latar belakang |
| | 1.2 Dasar Hukum |
| BAB II | KONDISI KEPENDUDUKAN SAAT INI |
| | 2.1 Kondisi dan Struktur Kependudukan |
| | 2.2 Fertilitas |
| | 2.3 Mortalitas |
| | 2.4 Pembangunan Keluarga |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2.5 Mobilitas/Migrasi |
| BAB III | ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS |
| | 3.1 Kondisi dan Struktur Penduduk |
| | 3.2 Tingkat Fertilitas |
| | 3.3 Tingkat Mortalitas |
| | 3.4 Pembangunan Keluarga |
| | 3.5 Persebaran dan Mobilitas Penduduk |
| BAB IV | VISI, MISI, SASARAN DAN UKURAN KEBERHASILAN |
| | 4.1 Visi |
| | 4.2 Misi |
| | 4.3 Tujuan |
| | 4.4 Sasaran |
| | 4.5 Ukuran Keberhasilan |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| | 5.1 Meningkatkan kegiatan advokasi dan KIE program pengendalian kuantitas penduduk, melalui Road Map Pengendalian Kuantitas Penduduk |
| | 5.2 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan KB |
| | 5.3 Meningkatkan pemahaman remaja mengenai KB dan kesehatan reproduksi, dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga |
| | 5.4 Menguatkan landasan hukum dan menyerasikan kebijakan pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| | 5.5 Menguatkan, menata dan meningkatkan kapasitas kelembagaan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| | 5.6 Meningkatkan kualitas data informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| BAB VI | ROAD MAP |
| | 6.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk |
| | 6.2 Mortalitas |
| | 6.3 Pembangunan Keluarga |
| | 6.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk |
| BAB VII | PENUTUP |
- (2) Isi, muatan dan rincian Grand Design ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 1 Februari 2017

BUPATI TANAH LAUT,


## H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 1 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

,


## H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 17