Unknown BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN Nomor 76 Tahun 2016 tentang KEBIJAKANPENGAWASANDI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2017 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSI BANYUASIN, - a. bahwa sesuai ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN NOMOR ?TAHUN201 i
TENTANG
KEBIJAKANPENGAWASANDI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2017
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSI BANYUASIN,
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengawasan di Lirigkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017, kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten /Kota meliputi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017, Bupati menyusun Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017;
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Ncmor :23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pernerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1570);
8. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 57 'I'ahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 67);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KEBIJAKAN PENGAWASAND1 LINGKUNGANPEMER1NTAH
KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2017.
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah;
2. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk rnenjamin penyelengaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyasin;
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin;
9. Inspektorat Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin; Inspektorat
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
11. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Camat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
BABII
TUJUAN KEBIJAKANPENGAWASAN
Pasa12
Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 untuk
- internal di a. meningkatkan kualitas pengawasan Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
I
,
,
- b. mensinergikan Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati dengan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Kementerlarr/Lembaga Pernerintah Non Kementerian;
- c. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelengaraan Pemerintahan; dan
- d. Meningkatkan Pengawasan APIP. kepercayaan masyarakat atas
BABIII
PELAKSANAAN KEBIJAKANPENGAWASAN
Pasa13
- (1) Bupati melaksanakan Kebijakan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah, dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten meliputi perencanaan kegiatan Pengawasan, jadwal kegiatan Pengawasan dan pelaporan hasil Pengawasan;
- (2) Perencanaan Kegiatan Pengawasan, Jadwal Kegiatan Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasa14
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 3
Pasa15
- (1) Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasa13 Ayat (1), melakukan pengawasan terhadap :
- a. pengawasan keuangan dan kinerja, derigan prioritas :
3. 1)Aspek Keuangan
- a) Pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
5. b] Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
6. c\ Pertanggungjawaban barang dan jasa;
- d) Pertanggungjawaban belanja hlbah dan bantuan sosial;
- e) Pengelolaan manajemen kas di bendahara.
- 2) Aspek Pengelolaan barang milik daerah/ sarana dan prasarana :
- a) Pengelolaan persediaan;
- b) Pengamanan/ sertifikasi aset daearh;dan
- c) Pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
- 3) Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia:
- a) Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- b) Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
- c) Pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
- d) Pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
- 4) Aspek tugas Pokok dan Fungsi:
- a) Pelaksanaan regulasi sebagai tindaklanjut pelaksanaan Undang-undang 23 tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah;
- b) Pelaksanaan Program strategi dan prioritas pembangunan daerah;
- c) Evaluasi target capaian kinerja instasi; clan
- d) Kepatuhan entitas terhadap hasil revru dokumen perencanaan dan penganggaran.
- b. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat, yang bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan dan perlakuan kebijakan di Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan Khusus, dengan prioritas:
I.
"
- 1) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 2) penyalahagunaan wewenang;
- 3) Hambatan dalam pelayaanan masyarakat;
- 4) Pelanggaran disiplin pegawai.
- c. kegiatan reviu, dllakukan untuk mernberikan keyakinan terbatas bahwa dokumenjlaporan yang disajikan telah disusun
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap pengundangan penempatannya orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati Ini dengan Kabupaten dalam Berita Daerah Musi Banyuasin.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Sekayu, !

Penetapan: Ditetapkan di Sekayu

Penandatangan: Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN DAVID BJ SIREGAR Pada Tanggal .ar Januari 2017 PIt. SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN MUSIBANYUASIN, BE:RITADAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2017 NOMOR 2.