PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 55 Tahun 2005 tentang DANA PERIMBANGAN (berlaku 9 Desember 2005)
Pembukaan
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DANA PERIMBANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dana Perimbangan terdiri atas:
- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.
DANA BAGI HASIL
Bagian Pertama Umum
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 3
DBH bersumber dari:
- a. Pajak; dan
- b. Sumber Daya Alam.
Bagian Kedua DBH Pajak
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 4
DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas:
- a. PBB;
- b. BPHTB; dan
- c. PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21.
Paragraf Pertama DBH PBB
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 5
- (1) Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
- (2) DBH PBB untuk daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
- a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
- c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 6
- (1) Bagian Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota.
- (2) Alokasi untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
- a. 6,5% (enam lima persepuluh persen) dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota; dan
- b. 3,5% (tiga lima persepuluh persen) dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
Paragraf Kedua DBH BPHTB
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 7
- (1) Penerimaan Negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.
- (2) DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3) Bagian Pemerintah sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.
Paragraf Ketiga
DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 8
- (1) Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut :
- a. 8% (delapan persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- b. 12% (dua belas persen) untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi dengan rincian sebagai berikut:
- a. 8,4% (delapan empat persepuluh persen) untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; dan
- b. 3,6% (tiga enam persepuluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.
Paragraf Keempat Penetapan Alokasi DBH Pajak
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 9
Alokasi DBH Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 10
Alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan DBH BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan:
- a.
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 11
- (1) Alokasi DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk masing-masing daerah terdiri atas:
- a. Alokasi Sementara yang ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan; dan
- b. Alokasi Definitif yang ditetapkan paling lambat pada bulan pertama triwulan keempat tahun anggaran berjalan.
- (2) Alokasi DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan atas rencana penerimaan DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21.
- (3) Alokasi DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan atas prognosa realisasi penerimaan DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21.
Paragraf Kelima Penyaluran DBH Pajak
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 12
DBH Pajak disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 13
- (1) Penyaluran DBH PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilaksanakan
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 14
- (1) Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 15
DBH Sumber Daya Alam berasal dari:
- a. Kehutanan;
- b. Pertambangan Umum;
- c. Perikanan;
- d. Pertambangan Minyak Bumi;
- e. Pertambangan Gas Bumi; dan
- f. Pertambangan Panas Bumi.
Paragraf Pertama DBH Sumber Daya Alam Kehutanan
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 16
- (1) DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berasal dari:
- a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
- b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
- c. Dana Reboisasi (DR).
- (2) DBH Kehutanan yang berasal dari IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian:
- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
- 11 -
- (3) DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian:
- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (4) DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (5) DBH Kehutanan yang berasal dari DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
Paragraf Kedua
DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Umum
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 17
DBH Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berasal dari :
- a. Iuran Tetap ( Land-rent ); dan
- b. Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi ( Royalty ).
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 18
- (1) DBH Pertambangan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:
- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
- (2) DBH Pertambangan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:
- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) DBH Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 19
- (1) DBH Pertambangan Umum sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yang berasal dari wilayah provinsi adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- (2) DBH Pertambangan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yang berasal dari wilayah provinsi dibagi dengan rincian:
- a. 26% (dua puluh enam persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- b. 54% (lima puluh empat persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) DBH Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
Paragraf Ketiga
DBH Sumber Daya Alam Perikanan
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 21
Paragraf Pertama DBH PBB
- (1) Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
- (2) DBH PBB untuk daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
- a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
- c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.
- (1) Bagian Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota.
- (2) Alokasi untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
- a. 6,5% (enam lima persepuluh persen) dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota; dan
- b. 3,5% (tiga lima persepuluh persen) dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
Paragraf Kedua DBH BPHTB
- (1) Penerimaan Negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.
- (2) DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3) Bagian Pemerintah sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.
Paragraf Ketiga
DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21
- (1) Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut :
- a. 8% (delapan persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- b. 12% (dua belas persen) untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi dengan rincian sebagai berikut:
- a. 8,4% (delapan empat persepuluh persen) untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; dan
- b. 3,6% (tiga enam persepuluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.
Paragraf Keempat Penetapan Alokasi DBH Pajak
Alokasi DBH Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan DBH BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan:
- a.
- (1) Alokasi DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk masing-masing daerah terdiri atas:
- a. Alokasi Sementara yang ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan; dan
- b. Alokasi Definitif yang ditetapkan paling lambat pada bulan pertama triwulan keempat tahun anggaran berjalan.
- (2) Alokasi DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan atas rencana penerimaan DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21.
- (3) Alokasi DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan atas prognosa realisasi penerimaan DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21.
Paragraf Kelima Penyaluran DBH Pajak
DBH Pajak disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (1) Penyaluran DBH PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilaksanakan
- (1) Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan
DBH Sumber Daya Alam berasal dari:
- a. Kehutanan;
- b. Pertambangan Umum;
- c. Perikanan;
- d. Pertambangan Minyak Bumi;
- e. Pertambangan Gas Bumi; dan
- f. Pertambangan Panas Bumi.
Paragraf Pertama DBH Sumber Daya Alam Kehutanan
- (1) DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berasal dari:
- a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
- b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
- c. Dana Reboisasi (DR).
- (2) DBH Kehutanan yang berasal dari IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian:
- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
- 11 -
- (3) DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian:
- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (4) DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (5) DBH Kehutanan yang berasal dari DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
Paragraf Kedua
DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Umum
DBH Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berasal dari :
- a. Iuran Tetap ( Land-rent ); dan
- b. Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi ( Royalty ).
- (1) DBH Pertambangan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:
- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
- (2) DBH Pertambangan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:
- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) DBH Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (1) DBH Pertambangan Umum sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yang berasal dari wilayah provinsi adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- (2) DBH Pertambangan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yang berasal dari wilayah provinsi dibagi dengan rincian:
- a. 26% (dua puluh enam persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- b. 54% (lima puluh empat persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) DBH Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
Paragraf Ketiga
DBH Sumber Daya Alam Perikanan
- (1) DBH Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berasal dari :
- a. Pungutan Pengusahaan Perikanan; dan
- b. Pungutan Hasil Perikanan.
- (2) DBH Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.
Paragraf Keempat DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi
- (1) DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% (lima belas setengah persen) berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.
- (2) DBH pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
- a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c. 6% (enam persen) dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) DBH Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (setengah persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
- a. 0,1% (satu persepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 0,2% (dua persepuluh persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c. 0,2% (dua persepuluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (4) DBH Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 22
- (1) DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% (lima belas setengah persen) berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.
- (2) DBH pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
- a. 5% (lima persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- b. 10% (sepuluh persen) dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.
- (3) DBH Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (setengah persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
- a. 0,17% (tujuh belas perseratus persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- b. 0,33% (tiga puluh tiga perseratus persen) dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.
- (4) DBH Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan
Paragraf Kelima DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 23
- (1) DBH pertambangan gas bumi sebesar 30,5% (tiga puluh setengah persen) berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah
- 15 - kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.
- (2) DBH pertambangan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
- a. 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) DBH Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (setengah persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
- a. 0,1% (satu persepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 0,2% (dua persepuluh persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c. 0,2% (dua persepuluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (4) DBH Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 24
- (1) DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 30,5% (tiga puluh setengah persen) berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.
- (2) DBH Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
- a. 10% (sepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- b. 20% (dua puluh persen) dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.
- (3) DBH Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (setengah persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
- a. 0,17% (tujuh belas perseratus persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- b. 0,33% (tiga puluh tiga perseratus persen) dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.
- (4) DBH Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 25
DBH yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (3) wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.
Paragraf Keenam
DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 26
- (1) DBH Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f berasal dari:
- a. Setoran Bagian Pemerintah; atau
- b. Iuran Tetap dan Iuran Produksi.
- (2) DBH Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dan dibagi dengan rincian:
- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil;
- c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) DBH Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
Paragraf Ketujuh Penetapan Alokasi DBH Sumber Daya Alam
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 27
- (1) Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH Sumber Daya Alam paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil sumber daya alam
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 28
- (1) Penghitungan realisasi DBH sumber daya alam dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH sumber daya alam Perikanan.
- (2) Dalam hal realisasi DBH sumber daya alam berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi dari departemen teknis.
Paragraf Kesembilan Penyaluran DBH Sumber Daya Alam
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 29
- (1) Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 30
Penyaluran DBH Sumber Daya Alam dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 31
- (1) Penyaluran DBH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi ke daerah dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar harga minyak bumi tidak melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari penetapan dalam APBN tahun berjalan.
- (2) Dalam hal asumsi dasar harga minyak bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan melebihi 130% (seratus tiga puluh persen), selisih penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi sebagai dampak dari kelebihan dimaksud dialokasikan dengan menggunakan formula DAU.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan selisih penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 32
Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran pendidikan dasar yang berasal dari DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 33
- (1) Menteri teknis melakukan pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DBH DR.
- (2) Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran rehabilitasi hutan dan lahan yang berasal dari DBH DR.
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 34
- (1) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi mengindikasikan adanya penyimpangan pelaksanaan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 25, Menteri Keuangan meminta aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian DBH sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (3) untuk tahun anggaran berikutnya.
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan, tata cara penyesuaian rencana alokasi dengan realisasi DBH Sumber Daya Alam, tata cara penyaluran, pedoman umum, petunjuk teknis pelaksanaan DBH, pemantauan dan evaluasi, dan tata cara pemotongan atas sanksi administrasi DBH diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
BAB II - DANA BAGI HASIL
Pasal 36
DPOD memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan DBH kepada Presiden sebelum penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN tahun anggaran berikutnya.
DANA ALOKASI UMUM
Bagian Pertama Umum
BAB III - DANA ALOKASI UMUM
Pasal 37
- (1) DAU dialokasikan untuk:
- a. provinsi; dan
- b. kabupaten/kota.
- (2) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
- (3) Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).
- (5) Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBN.
Bagian Kedua Mekanisme Pengalokasian
Paragraf Pertama Penghitungan
BAB III - DANA ALOKASI UMUM
Pasal 38
DPOD memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan formula dan perhitungan DAU kepada Presiden sebelum penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN tahun anggaran berikutnya.
BAB III - DANA ALOKASI UMUM
Pasal 39
- (1) Menteri Keuangan melakukan perumusan formula dan penghitungan alokasi DAU dengan
BAB III - DANA ALOKASI UMUM
Pasal 40
- (1) DAU untuk suatu daerah dialokasikan
BAB III - DANA ALOKASI UMUM
Pasal 41
- (1) Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, data yang digunakan adalah data dasar penghitungan DAU tahun sebelumnya.
BAB III - DANA ALOKASI UMUM
Pasal 42
- (1) DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu provinsi dihitung
BAB III - DANA ALOKASI UMUM
Pasal 43
- (1) DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu kabupaten/kota dihitung
BAB III - DANA ALOKASI UMUM
Pasal 44
- (1) Kebutuhan fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dihitung
BAB III - DANA ALOKASI UMUM
Pasal 45
- (1) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.
- (2) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar.
- (3) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.
- (4) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.
BAB III - DANA ALOKASI UMUM
Pasal 46
- (1) DAU untuk suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan.
- (2) Penghitungan DAU untuk daerah otonom baru dilakukan setelah tersedia data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, penghitungan DAU dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk.
- (4) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai.
BAB III - DANA ALOKASI UMUM
Pasal 47
- (1) Kelebihan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dialokasikan sebagai DAU tambahan.
- (2) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada daerah
BAB III - DANA ALOKASI UMUM
Pasal 48
- (1) Alokasi DAU per daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (2) Alokasi DAU tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Paragraf Ketiga Penyaluran
BAB III - DANA ALOKASI UMUM
Pasal 49
- (1) DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan.
- (3) Tata cara penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 47 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
DANA ALOKASI KHUSUS
Bagian Pertama Umum
BAB IV - DANA ALOKASI KHUSUS
Pasal 50
- (1) Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.
- (2) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.
BAB IV - DANA ALOKASI KHUSUS
Pasal 51
- (1) DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) yang menjadi urusan daerah.
- (2) Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK
BAB IV - DANA ALOKASI KHUSUS
Pasal 52
- (1) Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan.
- (2) Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan.
Paragraf Kedua Penghitungan DAK
BAB IV - DANA ALOKASI KHUSUS
Pasal 53
Setelah menerima usulan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK.
BAB IV - DANA ALOKASI KHUSUS
Pasal 54
- (1) Penghitungan alokasi DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:
2. a Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
3. b Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
- (2) Penentuan Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
- (3) Besaran alokasi DAK masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan perhitungan indeks
BAB IV - DANA ALOKASI KHUSUS
Pasal 55
- (1) Kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dirumuskan
BAB IV - DANA ALOKASI KHUSUS
Pasal 56
- (1) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dirumuskan
BAB IV - DANA ALOKASI KHUSUS
Pasal 57
- (1) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disusun
BAB IV - DANA ALOKASI KHUSUS
Pasal 58
Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
BAB IV - DANA ALOKASI KHUSUS
Pasal 60
- (1) Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.
- (2) Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.
- (3) DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.
BAB IV - DANA ALOKASI KHUSUS
Pasal 61
- (1) Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya.
- (2) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.
- (3) Daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan Dana Pendamping.
Bagian Keempat Penyaluran DAK
BAB IV - DANA ALOKASI KHUSUS
Pasal 62
DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
Bagian Kelima Pelaporan
BAB IV - DANA ALOKASI KHUSUS
Pasal 63
- (1) Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada :
- a. Menteri Keuangan;
- b. Menteri teknis; dan
- c. Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (3) Penyaluran DAK dapat ditunda apabila Daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.
Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi
BAB IV - DANA ALOKASI KHUSUS
Pasal 64
- (1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK.
- (2) Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK.
BAB IV - DANA ALOKASI KHUSUS
Pasal 65
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan program dan kegiatan, penyaluran, dan pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
PENGAWASAN
BAB V - PENGAWASAN
Pasal 66
Pengawasan atas pelaksanaan Dana Perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67
- (1) Pelaksanaan tambahan Dana Bagi Hasil dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi sebesar 0,5% (setengah persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24 dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2009.
- (2) Pelaksanaan Dana Bagi Hasil dari pertambangan minyak dan gas bumi yang melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi dasar harga minyak dan gas bumi dalam APBN tahun berjalan dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.
- (3) Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan Tahun Anggaran 2008 penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dibagi dengan imbangan: a. 85% (delapan puluh lima persen) untuk Pemerintah; dan b. 15% (lima belas persen) untuk daerah.
- (4) Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan Tahun Anggaran 2008 penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dibagi dengan imbangan:
- a. 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah; dan b. 30% (tiga puluh persen) untuk daerah.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68
DBH Pertambangan Panas Bumi yang bersumber dari penerimaan kontrak pengusahaan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b yang ditandatangani sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi, berasal dari Iuran Tetap dan Iuran Produksi.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69
- (1) Sejak berlakunya peraturan pemerintah ini sampai dengan Tahun Anggaran 2007 jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25,5% (dua puluh lima setengah
persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi DAU sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini dilaksanakan sepenuhnya mulai Tahun Anggaran 2008
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 70
Sebelum ditetapkannya Rekening Kas Umum Negara dan Rekening Kas Umum Daerah, penyaluran Dana Perimbangan dilakukan melalui Rekening Bendaharawan Umum Negara/Kas Negara ke Rekening Kas Daerah.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:
1. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, selama tidak diatur dalam peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan OPDN dan PPh Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku.
4. Ketentuan yang terkait dengan Dana Perimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dinyatakan tetap berlaku selama tidak diatur lain.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2005

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2005

Penandatangan: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM, ttd YUSRIL IHZA MAHENDRA

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN, ttd Abdul Wahid

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2005 TENTANG
## DANA PERIMBANGAN
## UMUM
Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka telah diundangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyempurnaan dari Undang-Undang tersebut antara lain penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sesuai asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor Pertambangan Panas Bumi, Pajak Penghasilan (PPh)
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. DBH dimaksud bersumber dari penerimaan PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 berdasarkan daerah tempat Wajib Pajak terdaftar. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Alokasi sementara sebagai dasar penyaluran triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga tahun anggaran berjalan. Huruf b Alokasi definitif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan merupakan koreksi
PENJELASAN
Pasal 25
/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, pengelompokan Dana Reboisasi yang semula termasuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus menjadi Dana Bagi Hasil, penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umum, dan penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masingmasing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagihasilkan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah. Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sumber Daya Alam. Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Melalui penyempurnaan prinsip-prinsip, mekanisme, dan penambahan persentase beberapa komponen dana perimbangan diharapkan daerah dapat meningkatkan fungsi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. PASAL DEMI PASAL.