PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor G Tahun 2009 tentang ANGGAKAN PENDAPATAN DAN BELARJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIBMAN
NEMAOR 50T TAHUN 2009 TENTANG
ANGGAKAN PENDAPATAN DAN BELARJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAKA ESA BUPATI FADANG PARIAMAN
- Sariwa sesuai denga arah den Kebijakantlmum APBO dan prioritas APBD lahun 2669, yangtelah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Tonden Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabusaten Padang Panama 2003 tangga! 34 bulan Januar Yahun 2099 parit menyusun Anggaran dan pendapatan Ban Belanja Daerah tahun 2n06: G 3
- pahw3 dengan maksud huruf a diatas aka Anggaran Pendapalan dan Bekanja Daerah Kabupaten Padang Pararnan Tahun Anggaran 2009, partu Sitetapkan dengan Peraturan Dserah. hb 1
- Undang-Undang Nomer 12 Tahus 1986 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, Meeiaran MeGara Republik Indonesia Tahun 1956 Namnor 255
- la Uadang-uncang Nomor 12 fahus as terang Palak Gaeran dan restribusi daerah ILembaran Negara Repuhiik Indonssia Tahun 1997 Nomor A1, Tarabah an Lenibaran Negara Nomor 3263):
- Undang-Undang Nomer 28 Tahun 1999 tenting Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Cap Bebas. KOrupSI, Kolus' Dar, Nepotisme. lembatan Negara KepubkindonesiaTohun 1968 Namier 75 Tambaban
Lembaran Negara Nomor 3851:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286): 4 1g MN
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan, Dewan Paerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Repubfik Indosesia Tahun 20093 Nomor 82, Tambahan Lembarar: Negara Nomor 4310j, 5,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2604 Nornor 5,Tambahan Lembaran Negara Momot 4355): 6 N
- Undang-Undang Komer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. fLembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2004 komor $3, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4389), 7. E
- Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang 8. Pernerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Nomor 4437):
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dasrah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarmbahan Lembaran Negara Nomor 4438p 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Peraturan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomar 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432):
11. Peraturan Pernerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Repubiik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Kebanngan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran nNegara Republik
|
- C. Lain-lain pendapatan daerahsah
2. . Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10 hurufa terdiridari jenis pendapatan :
3. | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hurufbterdiri darijenis pendapatan 3
3. Dana bagi hasil pajak/ bagihasilbukanpajak
5. . Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis 9g 4. pendapatan:
Rp: 35142.991.27300
8. Pajak daerair
- b, Retribusi daerah
- L. Pajak pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Rp,
7489.000050,00
Rp.
3.308.060,900,00
Rp. 2100,0070.h00,05
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ad
Rp. 8:515.200.600,00
Rp. 18385333.12900
- Danaalokasi umum b.
Rp. 417.431.660.000,00
- Dangalakasi khusus C
Rp. 59.167.000.90000
- a. Hibah
Rp.
0,00
- b. Danadarurat
Rp.
O,00
- c. Dana bagi hasil pajak
- dari Pemerintahpropinsi d. Dana penyesualan dan otonomi khusus
Rp.
8.542191273,00
Ap.
0.00
- e Bantuanksuangan dari propinsi atau dari pe- merintah daerah tainnya,
P
Rp.
25,140.000-600,00
.
2.
Pasal 1
- Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari jenis pendapatan : d
Pasal 3
- Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari jenis pendapatan : d
- Belanja tidaklangsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hurufa terdiri jenis belanja dari:
- a. Belanja pegawai
- a. Belanjatidaklangsung
Rp. 492.486.668.573,00
- b. Belanjataklangsung
Rp. 206.433.995.337,00
Rp.
379.097.233.573,00
Ra,
- b. Belanja bunga b
2. Cc.
3. d.
4. Belanja subsidi
5. Belanja hibah
6. &amp; Belanjabantuansocial
7. f Belanjabagi hasil kepada prapinsi/kabupaten/kota
danpemerintahandasa
Rp
Rp.
Rp.
0,90
3.8090.006.960,00
4.297.660.000,00
891090.175.900,00
Rp.
- g. Belanja bantuan
780,690.175.000,00
- kewangan kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa
Rp.
14.921.500.000,0G
- hn. Belanjatidak terduga
Rp,
500.009,000,60
- Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hurufa terdiri jenis belanja dari: 3.
2. Belanja pegawai
Rp.
94520520000,00
- b, Belanjabarangdanjasa
Rp.
56349.810.900,00
- c. Befanjarnodal
Rp.
140.563.664.437,00
Pasal 4
- . Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hurufa terdiri dari: 1
1. Belanja pegawai
Rp. 1501162.578.508,00
2. Pengeluaran
Rp.
3.878.899.000,00.
Pa
2. Penerimaaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdin dan jenis pembiayaan: 1.
- a. SILPA tahunanggaran
sebelumnya.
Rp.
150162578.508,00
- b. Pencairandana cadangan Rp. -
- tc Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Rp.-
- d. Penerimaan pinjaman daerah
Rp.-
- e Penerimaan kembali pernberi pinjamatt
Rp.-
- f Penerimaan piutang daerah
Rp.-
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat f1! huruf b terdin darjenis pembiayaan Pp
- a. Pembentukan dana
cadangan
Rp.-
- hb. Penyertaan modal
(investasi)
Rp.
3.878.899.000,00
- C. Pembayaran pokok hutang
Rp.
0,00
- d. Pemberian pinjaman daerah
Rp.-
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- 1.

- Lampiran! :

Ringkasan APBD MN

- 2 Lampiran!

:

Ringkasan APBD menurut utusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD.

| 3 | Lampiranill | Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan belanja dan pembiayaan. |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Lampiran IV | Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD program dan kegiatart, |
| S5 | Lampirar'V | Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pernerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara |
| 8 | Lampiran | Daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan |
| 7 | LampiranVII | Daftar piutang daerah |
| 8 | LampiranVIN | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah |
| 9 | Lampiran tx | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan assettetap daerah |
| 70 | Lampiran X | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap lainnya |
| 11 | Lampiran XI | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembafi dalam tahun anggaran ini ig |
| 12 | Lampiran XII | Daftar dana cadangan daerah |
| 13 | Lampiran XII | Daftar pinjaman daerah. dan obligasi daerah |

## Pasal 6

Pelaksanaan RAPBD yangditetapkan dengan peraturan ini selanjutnya dituangkan lebih lanjut dalam rancangan Peraturan Bupati tentang rancangan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2609.

## Pasal7

Agarseriap-orang dapat mengetahuinya, memerintahkan: pengundangan Peraturar Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkandi

:

Pariaman

PadaTanggal

: 3Februar) 2009

BUPATIPADANG PARIAMAN,

## MUSLIM KASIM

Piuridangkandi

.

Parfarnan

Pada tanggal:

3Februari2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PADANG PANIAMAN,

H.YYEN KARNOVA,SE. Pembina Utama Muda

NIP 1 96301111988031093

|

|

|

|

Ka

:

-

Angka 2

Huruf vv

Cukup jelas

Huruf ww v

Cukupjelas

Hurufxx

Cukupjelas

Huruf yy

Cukupjelas

Hurufzz

Cukunjelas

Hurufaaa

Cukupjelas:

Angka 3

Pasal STA

Cukitpjelas

Pasal 518

Cukupjelas

Pasal 51C

Cukupjelas

Pasal 51D 5

Cukup jelas

Pasal 51E

Cukupjelas

PASALII

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG FARIAMAN NOMOR