Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2008 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOBA SAMOSIR, - bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Keija Pemerintah Daerah dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 14 Pebruari 2008; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku 05 Maret 2008)
Pembukaan
Menimbang :
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI A NOMOR 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
a.
- bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Keija Pemerintah Daerah dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 14 Pebruari 2008; b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) untuk memperoleh persetujuan Bersama ;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2008; c.
VIengingat
- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); : 1.
- Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indoneasia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 2.
- Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 3.
- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandating Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); 4.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5.
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6.
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7.
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8.
- Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9.
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10 .
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 11 .
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12 .
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 13.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 14.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pcmcrinlahiin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 16.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 17.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor !37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19 .
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelay? "° n Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor150,Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pcngawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Gubemur Sumatera IJtara Nomor 903/1067/K/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir tentang APBD Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008.
Dengan Persctujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan
BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2008
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut ;
1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
Rp. 436.568.238.850, -
Surplus/(Defisit)
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Rp.
Rp. 45.913.776.850, -
1.000 . 000.000 , -
( - )
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan :
Rp. 391.654.462.000, -
( Rp. 44.913.776.850, - S ( : )
Rp.
44.913.776.850, -
Rp.
(-)
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 334.086.130.000, -
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 8.841.454.000, -
- c. Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 48.726.878.000, -
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 3.635.311.000, -
- b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 1.996.745.000,-
- d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 2.601.795.000, -
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 607.603.000, -
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 23.621.230.000, -
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 58.321.000.000, -
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 252.143.900.000, -
- (4) Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah sejumlah Rp.
- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 14.767.078.000, -
- b. Dana Darurat sejumlahRp. - , -
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 19.875.800.000, -
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 7.484.000.000, -
- f. Penerimaan Lain-lain sejumlah Rp. 6.600.000.000, -
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 238.067.306.850, -
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 198.500.932.000, -
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- b. Belanja Bunga sejumlah Rp. - , -
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 173.847.167.000, -
- c. Belanja Subsidi sejumlah Rp.
- d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 1.727.413.000, -
- f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. - , -
- e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 7.240.356.000, -
- g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 14.185.996.000,-
- h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.500.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 34.114.062.445, -
- c. Belanja Modal sejumlah Rp. 108.702.217.318, -
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 95.251.027.087, -
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.000.000.000, -
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 45.913.776.850, -
Penerimaan
75
- (2) Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lcbih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 45.913.776.850, -
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. - , -
- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. - , -
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.
- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.
- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. - ,-
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000, -
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran IV

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;

Lampiran V

Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fiingsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran VI

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

Lampiran VII

Daftar piutang daerah;

Lampiran VIII

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran IX

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran X

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran XI

Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

1 .luiipirun XU

Daflar dana cadangan daerah ; dan

Lampiran XIII

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

## Pasal 6

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Balige pada tanggal 05 Maret 2008

## BUPATI TOBA SAMOSIR

cap/dto

MONANGSITORUS


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI A NOMOR 1