Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAKE KE DALAM MODAI.- PT.KANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI! TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan kondisi keuangan daerah di Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013, maka guna memperkuat struktur permodalan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dengan memanfaatkan kekayaan daerah perlu merubah atas Peraturan Derah Kota Padang Panjang Nomor 5 tahun 2013:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun
2
lv engingat :
2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun Anggaran 2013.
- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 1 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962):
- . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2603 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 3 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
- . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 5. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
2
t-
-
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NNomor 4844):
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 6.
- Undang-Undang Ncmor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756):
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490): 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503),
(s
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Renublik Indonesia Nomor 4593),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855),
14. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
2
14
fo
2
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kaii diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
2. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 17 7. Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2):
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintanan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 12 Seri E.3),
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan
'
(to
21
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2):
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 15 Seri A.3),
22. Peraturan Daerah Kota Padang Paniang Nomer 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 5 Seri E.3),
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan WALIKOTA PADANG PANJANG
MEMUTUSKAN:
enetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) CABANG PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2013
Aa
7
wo
&amp;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 5 Seri E.3)
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, ayat (2), huruf a diubah, dan ditambah huruf c sehingga Pasai 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal3
- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal BPD/Bank Nagari sebesar Rp.i0.007.000.000,(Sepuluh milyar tujuh juta rupiah).
- (2) Penarabahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tiga tahap dengan cara sebagai berikut :
- b. Tahap Kedua sebesar Rp. 1.626.000.000,(satu milyar enam ratus dua puluh enam juta rupiah)
- a. Tahap Pertama sebesar Rp. 3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah) telah disetorkan setelah sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun Anggaran 2013.
€
«
disetorkan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013 di tetapkan.
- c. Tahap Ketiga sebesar Rp. 4.881.000.000,-f(empat milyar delapan ratus delapan puluh satu juta rupiah) disetorkan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013 di tetapkan.
- (3) Penyertaan modal daerah yang teiah dilakukan sebelum penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebesar Rp.13.591.000.000,(iga belas milyar lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- (4) Sumber dana penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2013.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
Jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp.23.598.000.000,(dua puluh tiga milyar
Pasal 4
Jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp.23.598.000.000,(dua puluh tiga milyar
'
It lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini.

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang

pada tanggal

:

4 Desember 2013

## WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

## HENDRI ARNIS

Diundangkan di

:

Padang Panjang

pada tanggal

:

4 Desember 2013

## SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

## BUDI HARIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013 NOMOR 10SERIE.6 6

Lampiran

:

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang

Nomor :

10Tahun 2013

Tanggal

:

4 Desember 2013

Tentang

:

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal . PT.Bank Pembangunan Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun Anggaran 2013

| NO | | TAHUN PENYERTAAN MODAL | NILAI (Rp) |
|------|----------------------------|------------------|
| 1 | 12007 | 6.392.090.060,- |
| 2 | |2008 | 629.000.000,- |
| 3 | 12009 | 870.000.000,- |
| 4 | 12010 | 1.500.000.000,- |
| 5 | 2012 | | 4.200.000.000, - |
| 6 | 2013 | 10.007.000.000,- |
| | Jumlah | 23.598.000.000,- |

## WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

## HENDRI ARNIS