Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARBARU UNTUK DINAS PENDIDIKAN, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
- I. Undang-Urclang Nomor 12 Tabun 1985 tentang Palak Bum' dan Etargunan (Lembaran tiegara Republik Indonesia Tahun 1985 Nome( 68, Tambahan Lembaran Negara Raputiik Indonesla Nomor 3312) setegalmana tech diubah dengan Undang-Urviang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pertibahan Atas lIndang.Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 8umi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nonni 3569);
2. Undang-lindenig Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Banjarbarti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noma( 43, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan Negara yang Oersiti dan Bebas don Korups, Itolusi dan Nepolisme (Lembaran ?regale Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Horror 3851);
4. Undang-Undang Homer 30 Tahun 2002 tentang Kornis' Pemberantasan Tmdak Palmist Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undane-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Kesiangan Negara (tembaran Negate Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lentarati Negara Republik Indonesia Norma 4286);
6. Undang-Undan0 Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tabun 2004 Norm,' 5, Tambahan Lembaran tiegara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. 7, thidang-Urdang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangen (Lembaran Negate Republik Indonesia Tahun 2004 Nona 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan Pengetolaan dan Tanggung Javeab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Mame*, Tabun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Inadnesia Nomor 4400);
9. Undang-Urdang Nomor 25 1ahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangtman Nauonal (Lemtaran Negara Republik Manner*, Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Homo( 4 , 121);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nome 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresa Nornor 4437) sebagalmana te(ah dlubah beberapa kali, terakhir dengan Lindang-Undang Norma 12 Tabun 2008 tenting Perubeihan Kedua As Undang-llodang Nome 32 Tabun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Name( 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
11. Undang-Undang Homer 33 Tabun 2004 tentang Pertnibangan Keuangan Amara Pemenntah Pusat clan Pemetintahan Daerah (Lembaran Negara Repubek Indonesta Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. UndangUndang Nomor 28 Talmo 2009 tentang Payak Daerah dan Retnbusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Horner 5049);
13. Peraturan Pemenntah Nomor 109 Tabun 2000 tentang Kedudukan Keuanyan Kepala Daerah dan Wakll Kepata Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomca 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nome 4028);
14. Peraturan Pernerintali Norm( 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Picitokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatum 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma 4416) sebagaimana Mari diubali beberapa ka4 tetakhir dengan Peraturan Pemenntah Nornor 21 Tahun 2007 tentang Petubahan Ketiga Atas Peraturan Pernenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan den Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tatiun 2007 Nonni . 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4712);
15. Peraturan Penwiintah Namur 23 Tabun 2005 tentang Pengektlaan Keuangan Badan Layanan UMUM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesta Homo, 4502);
16. Peraturan Pernenntah Nornor 74 Tabun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noma 49, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4503);
17. Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pin}arnan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noinor 131, Tambahan Lembaran Negata Republik Indonesia Homo( 4570);
18. Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 7005 tentang Dana Penmbangan (Lembaran Negara Reputtik Indonesia Tabun 2005 Nornor 137, Tantalum Lembaran Negara Republik Indonesia Noma 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Talton 2005 tentang %tem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemennlab honor 65 Tatum 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sstem Intormasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Repubkk Indonesia Nornor 5155);
| 20, | Peraturan Penierintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nontor 139, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Pandora,' Pernerintah Nomor 58 Tabun ZOOS tentang Pengelotaan Keoangan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Noma 4578); |
| 22 | Peraturan Perrberintah Nome 65 Tabun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Talton 2005 Nome ISO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); |
| 23 | Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tabun 2005 lentang Pedoman Pernbinaan dan Pengawar-an Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); |
| 24 | Peraturan Pernenntari Nome 8 Talton 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Ignerla Instami Pemenntah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); |
| 25 | Peraturan liemenntali Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Unman Pemenntahan Antara Pernerintah, Pemenntahan Daerah Prowls', dan Pemenntahan Daerah KabuPaten/Kota (thirteen Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
| 26 | Peraturan Presden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebartuasan Peraturan PerundangiUndangan; |
laernperhatikan
27. Peraturan Menteri Dalai Negeri Noma 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelotaan Keuangan Daerah sebagalmana tetah diubah riven Peraturan Menten Dalam Nerd Mortice 59 Talton 2007 tentang Perubahan Alas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menton Dalai Neged Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Beta* Daerah Tabun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Noma 309);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Peter-Pokok Pengelolaan Keuargait Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Sen E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor I);
30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Noma 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pernenntahan Yang Menjadi Kewtmangan Pemenntah Kota Eianjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 NOMOt Seri D Nornor Seri
31. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tabun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tabun 2011 Nomor I);
Surat Edaran &amp;mama Menten natant Negen Republik Indonesia dan Menten Pendekkan Wasional Republik Indonesia Nomor 900/5106/S3 dan Noma 02/XII/SE8/2010 tentang Pedoman Pengeloiaan Dana 8o5 Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARBARU UNTUK DINAS PENDIDIKAN, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUBAHAN DAN DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 7011
Pasal 1
Mggaran Pendapalan dan Betama Daerah Tahun Arrggaran 2011 semuM berjumtah Rp. 435.337.853.035,00 bertarnbah setemlah Rp. 37.347.875.000,00 sebingga menjadi Rp. 472.680.728.035,00 dengan nncian sebagat berlkut :
I. Pendapatan Daerah
- a. Saimaa
Rp. 435.337.853.035,00
- b. Bertambahrberkurarx) Jumlah Pendapatan Setetab Perubaban
Ro-37,M18.15.1: 1 110.0Q
Rp. 472.680.778.035,00
2. Betarga Daerah
- a. Semula
Rp. 446.798.971.905,00
- b. Bertambah/berkurang Jurnlah 13etanja Daerah Setelah Pewbahan
RP\_ 37.392 875 000.04
RD. 484.1412395,905,0D Rp. (11.461.118.870,00)
Surplus/Dense setelah Perubahan
3. Pembayaan Daerali :
- a. Penenmaan
- 1). Semula
Rp. 16.961.118.870,00
- 2). flertambatt/beckurang Jumlah Pendapatan Setelah Penibahan
go 9.40
Rp. 16.961.118.870,00
- b. Pengeluaran
- 1). Sernula
Rp. 5300.000.000,00
- 2). Rertambah/berkurang lurniah Pengeluaran Setelab Perubahan
1311
Q.01
Rp m 900.0010.414D
Jumlah Penibiayaan neto seteiah perubahan Sisa lebrIL nernbiayaan anggnran seteiah perubahan
Rp 11.461.118.870.00
Rp,
11.461.118.870,00
Pasal 2
Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kota 8anjarbaru Tahun Anggaran 2011 semula Rp 147.646.441.853; (seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh enam juta empat rat's empat ct..11uh Lujuh nbu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) berubah menjadl Rp 159.330.772.853; (stratus lima puluh sembilan mityar tiga talus bga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu detapan ratus Irma puluh tiga rupiah).
Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Bargarbaru Tahun Anggaran 2011 semula Rp 52.869.778.005,- (tuna puluh dua mrlyar detapan ratus enam puluh sernbdan Arta tujuh ratus ttgult puluh delapan nbu lima rupiah) berubah rnenjadi Rp 77.619.778.005,- (tujuh puluh !um,' mityar enam ratus sembllan betas juta tujuh ratus tujuh puluh detapan ribtr Ilma rupiah).
Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja Dinas Pendapatan, Pengeiolaan Keuangan dan Asset Daerah - Saluan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 201 t semula Rp 21.026.7152.055,- (dua putuh satu mayor dua puluh enam )uta tujuli ratus enam puluh dua nbu urns puluh lima rupiah) berubah rnenjadi RP 21.935312.055,- (dua puluh satu milyar sentalan ratus tiga puluh terra Ma tiga ratus dua bdiks nbu lima puluh lima rupiah).
Pasal 3
Perubahan Penjabaran Anggaran Beluga Dinas Pendlcilkan Kota Bailor'paw Tahun Anggaran 2011 sebagaimana yang climaksud pada Pasal 2, terdin dan
Belarga Tidak Langsung Semula : Rp 118.083.592.248,- Bertambah / (Berkurang) : Rp 0,- Jumlati Belanja Tidak langsung seletah Perubahan : Rp 118.083.592.248,
Belarga Langsung :
SentuLa Rp 29.562.855.605,- Bertambati. Rp 11.684.325.000,- lumlah Belanja Lanosung setelah Perubahan Rp 41.247.180.605,-
Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja Dinas Pekelaan Umum clan Pennnahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011 sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2, terclin dan :
Belanja Tidak Langsung Semtda : Rp 2.896.700.700, Bertambah / (Berkurang) : Rp 0,- !umiak 1344arga Tidak Langsung setelah PerUbattall Rp 2.896,700.700,-
Ee1arga Langsung : Semula : Rp 52.869.778.005,- Bertambah: Rd 24.750.000.000,- lumlah Belanja Langsung setelah Perubaban : Rp 77.619.778.005,-
Pentbahan Penjabaran Anggaran Selanja Belanja ()Inas Penclapatan, Pengelotaan Keuangan dan Asset Dwain - Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Banjarbaru Tabun Anggaran 2011 sebagatmana yang danaksud pada Pasal 2, ten-Mt:Ian :
Belanja Tidak Langsung : SemuLa : Rp 71.026.762.055,- Bertambah : Rp 908850.000,- Junta', Belanja lidak Langsung setelah Perubahan Rp 21.935.312.055,-
Pasal 4
Pelak.canaan Perutrahan Penjabaran APED yang cktetapkan dalarn Peraturan Walikota ire dltuangkan Ietih lanjut dalam dokumen Lralaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesual dc-ngan ketenluan perundang-undancan.
Pasal 5
Peraturan Walikota in; molar berlakti pada tariggal diundangkan
Agar ;Map °tang rnengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan Walikota int dengan penempatannya dalarn Benta Daeralr Kota Banjarbani.
Ditetapkan m lilargarbaru pada tanggal 2 ' 1 Hsr 2011
WALIKOTA BANIAREMRU,
r
RUZAIDIN NWR
thundangkan dl Banjarbaru pada tanggal 23 rilr 2011
SEKRETA DAERAH,
DR. H. YAHRIANI.M.Si Pemb mama Muda NIP. 19609312 198503 1 024
BERITA DAERAH KOTA RANJARBARU TAHUN 2011 HONOR 12