PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 18 Tahun 2015 tentang KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN SECARA BERKELANJUTAN (berlaku 26 November 2015)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten konservasi sehingga kegiatan yang dilakukan berbagai pihak termasuk usaha perkebunan harus mengedepankan prinsip konservasi;
- b. bahwa kegiatan usaha perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu cukup banyak, sehingga diperlukan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, melindungi pelaku usaha perkebunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk memperoleh dayaguna dan hasilguna terbaik serta memenuhi tuntutan perkembangan dinamika lingkungan hidup dan peningkatan kesejahateraan masyarakat, maka diperlukan kemitraan dalam pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kemitraan Dalam Pengelolaan Perkebunan Secara Berkelanjutan;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN SECARA BERKELANJUTAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas hulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
7. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
9. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
10. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hokum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pengaturan mengenai kemitraan dalam pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan ini dimaksudkan untuk:
- a. mengamankan pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan sehingga dapat berjalan dengan tertib, lancar dan
mencapai asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan serta berkeadilan;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran semua stakeholder program kemitraan pembangunan perkebunan dalam melaksanakan hak dan kewajibanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh para pihak; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan, agar terwujudnya satu kesatuan usaha tani perkebunan yang ekonomis dan berkelanjutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Kemitraan dalam pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan ini diselenggarakan dengan tujuan:
- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. menyediakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan produktifitas lahan, nilai tambah dan daya saing;
- d. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari;
- f. meningkatkan penerimaan daerah;
- g. memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati; dan
- h. memelihara keharmonisan kehidupan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar wilayah perkebunan.
Bagian Kesatu Jenis Usaha Perkebunan
BAB III - JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 4
- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas:
- a. usaha budidaya tanaman perkebunan;
- c. usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
- b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan
- (2) Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah daerah oleh pelaku usaha perkebunan, sesuai perencanaan pembangunan perkebunan daerah.
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan dilarang melakukan pembukaan lahan untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dengan cara membakar lahan dan/atau hutan.
- (4) Pembukaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menggunakan teknik pembukaan lahan tanpa bakar.
BAB III - JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 5
Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan Usaha Perkebunan wajib bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perkebunan di daerah dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
BAB III - JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 6
- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam.
- (3) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B.
- (4) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama usaha budidaya tanaman perkebunan masih dilaksanakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 7
- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan kapasitas
kurang dari batas paling rendah dilakukan pendaftaran oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, dan tujuan pasar.
- (3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P.
- (4) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha industri pengolahan hasil perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Perizinan Usaha Perkebunan
BAB III - JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 8
Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-P dan IUP.
BAB III - JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 9
Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.
BAB III - JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 10
- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki IUP-P.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kapasitas pengolahan hasil perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 11
- (1) Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar wajib terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP.
BAB III - JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 12
- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.
- (2) Masyarakat/perusahaan perkebunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakat/perusahaan perkebunan yang tidak memiliki unit pengolahan dan belum mempunyai ikatan kemitraan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
BAB III - JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 13
- (1) Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Pekebun.
- (2) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermeterai cukup untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 14
- (1) Apabila suatu wilayah perkebunan swadaya masyarakat belum ada Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan lahan untuk penyediaan paling rendah 20% (dua puluh perseratus) bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam
- Pasal 12 tidak tersedia, dapat didirikan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan.
- (2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki IUP-P.
- (3) Untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Perkebunan harus memiliki pernyataan ketidaktersediaan lahan dari SKPD yang membidangi perkebunan dan melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB III - JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 15
Perusahaan industri pengolahan kelapa sawit yang melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), wajib melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5% pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke-15.
BAB III - JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 16
- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
- b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
- a. ketersediaan lahan;
- c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Kepala SKPD yang membidangi perkebunan.
- (3) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
- b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
- a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. sanggup melakukan pengelolaan kebun.
- (4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati
BAB III - JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 17
- (1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 18
- (1) IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas
BAB III - JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan IUP-B, IUP-P, dan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 20
- (1) Kemitraan usaha perkebunan dilakukan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui oleh Bupati.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
- b. upaya pembinaan dan pengembangan usaha;
- a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- c. pendanaan;
- e. penyelesaian perselisihan.
- d. jangka waktu; dan
- (4) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 21
- (1) Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan
BAB IV - KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 22
- (1) Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan melalui pola kerjasama:
- b. produksi;
- a. penyediaan sarana produksi;
- c. pengolahan dan pemasaran;
- e. jasa pendukung lainnya.
- d. kepemilikan saham; dan/atau
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu Pengelolaan Lingkungan Hidup
BAB V - PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 23
- (1) Dalam rangka pemeliharaan keseimbangan ekosistem dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Perusahaan Perkebunan wajib mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan.
- (2) Dalam mengelola usaha perkebunan, Perusahaan Perkebunan wajib mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran
- lingkungan hidup atau ketidakseimbangan ekosistem di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan.
- (3) Perusahaan Perkebunan wajib memiliki izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.
- (4) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, sebelum memperoleh IUP, Perusahaan Perkebunan harus:
- b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan
- a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.
- (5) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak permohonan izin usahanya.
BAB V - PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 24
Setelah memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Perusahaan Perkebunan wajib menerapkan:
- a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- b. analisis risiko lingkungan hidup; dan
- c. pemantauan lingkungan hidup.
BAB V - PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 25
Dalam rangka mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup, Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP wajib:
- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna di dalam areal yang dikelola;
- b. melakukan e nclave , relokasi atau realokasi terhadap flora dan fauna yang dilindungi ke kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan konservasi di dalam atau di luar izin yang dikelola
BAB V - PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 26
Perusahaan Perkebunan wajib melakukan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan khusus pengangkutan hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 27
Dalam penyusunan perencanaan pembangunan perkebunan, Perusahaan Perkebunan wajib mencadangkan areal lokasi yang secara teknis harus dilindungi sebagai kawasan konservasi
BAB V - PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 28
Pemegang IUP-B dan IUP mempunyai tanggung jawab lingkungan, konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati di lokasi IUP-B.
BAB V - PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 29
Perusahaan Perkebunan berkewajiban mengendalikan, mengolah dan pemanfaatan limbah perkebunan secara optimal dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 30
- (1) Setiap Perusahaan Perkebunan wajib membangun sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 31
- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi perusahaan perkebunan agar memanfaatkan, mengembangkan ilmu
- pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan, adaptif, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan, adaptif dan berkelanjutan, perusahaan perkebunan bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan atau perguruan tinggi.
Bagian Kedua Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
BAB V - PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 32
- (1) Perusahaan Perkebunan wajib menyusun dan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Penyusunan program tanggung jawab sosial bersifat partisipatif di mana perusahaan wajib melakukan konsultasi publik dengan masyarakat sekitar perkebunan.
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan memiliki tanggung jawab kepada pekerja, individu dan komunitas dari kebun.
BAB V - PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 33
- (1) Program tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi:
- b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
- a. program kemitraan dan bina lingkungan;
- c. program langsung pada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, ketrampilan, dan infrastruktur.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan usaha perusahaan dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (3) Dalam menyusun program tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan perkebunan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka harmonisasi dengan program pembangunan daerah.
- (4) SKPD yang membidangi perkebunan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tangung jawab social sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perusahaan Perkebunan menyampaikan laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang terintegrasi dengan laporan kegiatan usaha perkebunan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perkebunan, setiap 6 (enam) bulan.
TANAH UNTUK USAHA PERKEBUNAN
Bagian Kesatu Perencanaan Pembangunan Perkebunan
BAB VI - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 34
- (1) Perencanaan pembangunan perkebunan meliputi:
- b. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah (rencana makro), rencana strategik pembangunan perkebunan serta rencana kerja pembangunan perkebunan daerah;
- a. menyusun dan menetapkan tata ruang pengembangan perkebunan terpadu;
- c. menyusun dan menetapkan perwilayahan/rayonisasi pengembangan budidaya dan industri perkebunan; dan
- d. menyusun dan menetapkan model kelembagaan kemitraan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitarnya.
- (2) Penetapan rencana pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c,
BAB VI - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 35
- (1) Perencanaan pembangunan perkebunan harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh subsistem dalam sistem agribisnis perkebunan, yaitu:
- a. sarana prasarana;
- b. budidaya;
- d. pemasaran hasil; dan
- c. pengolahan;
- e. penunjang/pendukung sistem dan usaha agribisnis yang terpadu, untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
- (3) Perencanaan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu mendorong kemitraan dengan memberdayakan masyarakat yang berada di sekitar areal perkebunan sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat dan Daerah.
BAB VI - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 36
- (1) Perusahaan Perkebunan harus membuat perencanaan pembangunan kebun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi;
- a. identifikasi keberadaan tanah masyarakat;
- c. pengelolaan lingkungan; dan
- d. pemantauan lingkungan.
Bagian Kedua Penggunaan Tanah Untuk Usaha Perkebunan
BAB VI - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 37
Penyediaan tanah untuk usaha perkebunan harus mendapat pertimbangan teknis pertanahan serta
BAB VI - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 38
- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada Perusahaan Perkebunan dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. hak milik untuk lahan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar yang diberikan kepada Pekebun; dan
- b. hak guna usaha dan/atau hak guna bangunan untuk lahan dengan luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar yang diberikan kepada Perusahaan Perkebunan.
- (4) Pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah perkebunan yang telah mempunyai hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.
BAB VI - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 39
- (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai budaya masyarakat setempat sebagai suatu kekayaan identitas budaya bangsa Indonesia.
- (2) Perusahaan Perkebunan wajib mengakui dan menghormati hak atas tanah masyarakat setempat dan melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dan dianut di wilayah usahanya berada.
- (3) Perusahaan perkebunan wajib melakukan musyawarah mufakat dengan masyarakat setempat atas penguasaan tanah untuk meminta persetujuan sebelum melakukan pembangunan perkebunan.
BAB VI - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 40
- (1) Apabila tanah yang dimohonkan hak atas tanah merupakan tanah milik masyarakat setempat, maka Perusahaan Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat pemegang hak atas tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.
- (2) Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan mufakat, maka penyelesaian didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VI - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 41
- (1) Apabila tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundang-undangan pemohon IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh Bupati.
- (2) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VI - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 42
Perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha dan hak guna bangunan diprioritaskan kepada pemegang hak dengan
BAB VI - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 43
Pemindahan hak dan perubahan penggunaan tanah lokasi usaha perkebunan yang telah mempunyai hak guna usaha dan/atau hak guna bangunan harus mendapat izin dari instansi yang berwenang.
BAB VI - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 44
Perubahan fungsi peruntukan tanah yang telah memiliki izin usaha berupa IUP, IUP-B atau IUP-P untuk keperluan lain dan pemindahan kepemilikan, wajib mendapat persetujuan Bupati.
BAB VI - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 45
- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dapat memanfaatkan lahan basah untuk usaha perkebunan.
- (2) Pemanfaatan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
BAB VI - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 46
- (1) Usaha Budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar, dikategorikan sebagai Perkebunan Rakyat yang dapat dikelola oleh pekebun.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih, dikategorikan sebagai Perkebunan Besar yang dikelola oleh perusahaan perkebunan dan wajib berbadan hukum.
- (3) Kebutuhan tanah untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang berada di luar lokasi usaha budidaya tanaman perkebunan, pengaturannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Ketiga Infrastruktur
BAB VI - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 47
- (1) Infrastruktur yang dibangun oleh Perusahaan Perkebunan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana umum sesuai dengan kemampuan, serta memfasilitasi partisipasi atau kontribusi dari Perusahaan Perkebunan untuk membantu pengembangan sarana prasarana umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BAB VII - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
Pasal 48
- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan lembaga pengkajian dan pembangunan perkebunan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan arah kajian yang penting untuk dilakukan penelitian dan pengembangan secara periodik untuk pengelolaan dan pemanfaatan perkebunan secara berkelanjutan.
- (3) Perusahaan Perkebunan harus melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan/atau pihak lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah bersama Perusahaan Perkebunan mendorong dan memfasilitasi pengembangan program integrasi kelapa sawit ternak dilahan kering dan integrasi kelapa sawit ikan di lahan basah, dan program integrasi lainnya.
BAB VII - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
Pasal 49
- (1) Pengembangan Perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan ## BAB VIII FORUM KOMUNIKASI USAHA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN KONFLIK
BAB VII - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
Pasal 50
- (1) Sebagai wadah komunikasi semua pemangku kepentingan yang mengusahakan komoditas perkebunan, Bupati membentuk TP3K.
- (2) TP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- b. instansi vertikal di daerah;
- a. pemerintah daerah;
- c. pelaku usaha perkebunan; dan
- d. masyarakat setempat.
- (3) Tugas TP3K antara lain:
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas perkebunan serta persoalan perkebunan; dan
- a. meningkatkan kerjasama dan koordinasi pengembangan komoditas strategis perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan perkebunan;
- c. memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik perkebunan.
- (4) TP3K ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
Pasal 51
- (1) Dalam hal terjadi konflik antara Perusahaaan Perkebunan dan masyarakat sekitar yang mengakibatkan terjadinya Gangguan Usaha Perkebunan, Bupati berkewajiban menyelesaikannya.
- (2) Dalam rangka penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim terpadu penyelesaian konflik.
- (3) Tim terpadu penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur instansi vertikal dan horizontal, kelembagaan profesi, tokoh masyarakat, dan asosiasi usaha perkebunan.
BAB VII - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
Pasal 52
Ketentuan lebih lanjut mengenai TP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Tim Terpadu Penyelesaian Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
Pasal 53
- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi perkebunan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan usaha perkebunan.
- (2) Pengawasan dilakukan secara koordinatif, terpadu, dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
Pasal 54
- (1) Pelaku Usaha Perkebunan wajib melaporkan perkembangan pengelolaan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pelaku industri perkebunan wajib melaporkan perkembangan pengelolaan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perkebunan.
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
Pasal 55
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 56
- (1) Apabila IUP dicabut dan diusulkan pencabutan hak guna usaha, bekas pemegang IUP dapat menyerahkan tanaman dan bangunan yang berada di atas lahannya kepada Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 57
- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dapat berpartisipasi terhadap kegiatan pengembangan sumber daya manusia, penelitian, promosi serta pembangunan perkebunan lainnya di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - SANKSI ADMINISRASI
Pasal 58
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, Pasal 32 ayat (2), atau Pasal 33 ayat (3) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- b. peringatan tertulis;
- a. teguran;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan kewajiban pengusaha perkebunan membayar hak dan/atau ganti kerugian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - PENYIDIKAN
Pasal 59
- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangudangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana .
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 60
- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- (2) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), atau Pasal 11 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- (3) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- (4) Setiap pejabat yang menerbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan kejahatan.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disetorkan ke Kas Negara.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 61
- (1) Setiap orang dan/atau pelaku usaha perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 25 huruf a dan huruf b, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 32 ayat (1), Pasal 44, dan Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 62
- (1) IUP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila terjadi pemekaran wilayah, maka IUP, IUP-B, atau IUPP yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku dan pembinaan selanjutkan dilakukan oleh pemerintah daerah pemekaran di lokasi kebun berada.
- (3) Apabila pemekaran wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan lokasi kebun berada pada lintas kabupaten/kota, maka perizinan yang sudah ada didaftarkan ulang ke provinsi dan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh provinsi.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua pemanfaatan usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.
- (5) Usaha perkebunan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini diberi waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk penyesuaian.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 26 November 2015 PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU, MARIUS MARCELLUS TJ.

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 27 November 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ## MUHAMMAD SUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 20 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (19)/(2015)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 18 TAHUN 2015
## TENTANG
## KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN SECARA BERKELANJUTAN
## I. UMUM
Perkebunan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, menambah penerimaan daerah, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing serta mengoptimalkan sumber daya lahan secara berkelanjutan.
Dalam rangka pengembangan usaha perkebunan di Kabupaten Kapuas Hulu sekaligus melindungi hak masyarakat pemilik lahan, serta menjamin kondisi yang kondusif dan sinergis guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, maka usaha perkebunan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pengembangan usaha perkebunan diselenggarakan dengan fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta akses terbuka bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian, diharapkan terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah, pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan ( stakeholders ) lainnya serta terciptanya agribisnis pengelolaan perkebunan yang terintegrasi.
Usaha perkebunan yang dilakukan baik oleh perorangan (perkebunan rakyat) maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas milik Negara/daerah atau swasta harus mampu bersinergis dengan masyarakat sekitar perkebunan dan masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengolahan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan melalui pola kemitraan yang disepakati secara terbuka dalam bentuk kemitraan pengelolaan.
Penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Kapuas Hulu didasarkan pada rencana pembangunan daerah, rencana tata ruang wilayah kabupaten, potensi lahan yang tersedia, kinerja pembangunan perkebunan, perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, lingkungan hidup, permintaan pasar, serta kepentingan dan aspirasi masyarakat.
Pemberian hak atas lahan untuk usaha perkebunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat setempat atau
masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan umum.
Pembinaan dan pengawasan perkebunan diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan usaha perkebunan yang optimal, berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Badan hukum yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan serta izin lain yang berkaitan. Pekebun tidak disyaratkan memiliki izin usaha, tetapi harus didaftar oleh Bupati melalui surat keterangan pendaftaran yang diperlakukan seperti izin usaha perkebunan.
## II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
``` Cukup jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 18
Ayat (2) Cukup jelas. Jasa pendukung lainnya dapat berupa kegiatan penyediaan transportasi. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup di dalamnya termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha Perkebunan. Dalam hal ini pemerintah daerah berkewajiban membina dan memfasilitasi pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut, khususnya kepada Pekebun. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting