PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 46 Tahun 2014 tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku 25 November 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bahan acuan dalam menata kembali Organisasi Perangkat Daerah bagi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya secara tersendiri ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Menetapkan :
Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
7. Kantor adalah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 2
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 4
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kesatu Susunan Organisasi
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan;
- d. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Kantor

## Pasal 6

Kepala Kantor adalah unsur pimpinan dari Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Kantor melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana operasional Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan instansi lainnya;
- c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- d. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- f. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 9

Dalam hal Kepala Kantor berhalangan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

## Pasal 10

Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

## Pasal 11

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam penyusunan rencana strategis, penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, laporan keuangan dan kinerja dan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan perlengkapan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

## Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subbagian Tata Usaha melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Kantor;
- c. penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Kantor;
- d. penyusunan laporan keuangan dan kinerja Kantor;
- e. pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan perlengkapan Kantor;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Keempat

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

## Pasal 13

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan adalah unsur pelaksanaan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

## Pasal 14

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam memfasilitasi pengarustamaan gender dan meningkatkan kualitas hidup perempuan.

## Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pengarustamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- b. pemfasilitasian penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarustamaan gender;
- c. pelaksanaan peningatkan kualitas hidup perempuan;
- d. pelaksanaan analisis gender;
- e. pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi gender;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengarustamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 16

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unsur pelaksana pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

## Pasal 17

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak.

## Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- d. fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat untuk perlindungan perempuan dan anak;
- e. penyajian informasi perlindungan perempuan dan anak;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

## Pasal 19

Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah unsur pelaksana pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

## Pasal 20

Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

## Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, kesehatan produksi serta peningkatan partisipasi pria;
- c. pembinaan terhadap penyuluh Keluarga Berencana dan materi penyuluh;
- d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan produksi remaja (KRR), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan pendidikan pra kelahiran;
- e. pembinaan teknis peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera;
- f. penyelenggaraan advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), dan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas;
- g. pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketujuh

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

## Pasal 23

- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh Kepala Kantor melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

## BAB IV TATA KERJA

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar unit kerja sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 25

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 28

Laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit kerja wajib diolah untuk kemudian dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan dan bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

## Pasal 29

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 30

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masingmasing unit kerja, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural, dan jabatan fungsional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 31

Hal lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 25 November 2014 BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 26 November 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

## MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 46