Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
LEMBARAN DAERAH XABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR : 12
PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS UTARA,
:
a.
- bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kepada daerah diberi kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- bahwa. berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka mengenai Pedoman Penyusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Keija Pemerintahan Desa; c.
SERI : E
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan . Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2.
o
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah . ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3.
4.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
dan
BUPATI NIAS UTARA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.
.
Menetapkan
:
3
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembarituan dengan prinsip otonomi- seluasluasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.
. 3.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
Bupati adalah Bupati Nias Utara.
*
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD addlah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. ## BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
Pasal 2
- Susunan Organisasi dan Tata Keija Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. ( 1 )
- Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkan kepada Bupati melalui Camat setempat. ( 2 )
( 3)
- Peraturan Desa yang belum mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten Nias Utara tidak dapat dilaksanakan.
Pasal 3
- Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. ( 1 )
- Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. ( 2 )
- Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. ( 3)
- Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari : ( 4)
- a. unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa . dipimpin oleh Sekretaris Desa:
- b. unsur pelaksana, yaitu unsur.pelaksana teknis lapangan seperti Kepala Urusan dan Urusan Keamanan;
- c. unsur wilayah, yaitu- pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Kepala Desa seperti Kepala Dusun.
- (5) Jumlah Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Pola Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana ' dimaksud pada ayat (1), tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK PEMERINTAH DESA
Bagian Pertama Kepala Desa
BAB III - .
Pasal 4
- Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang:
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
BAB III - .
Pasal 6
- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bertugas membantu Kepala Deisa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
BAB III - .
Pasal 7
- Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf membantu Kepala Desa dan memimpin sekretariat Desa.
- Sekretaris Desa. sebagaimana dimaksud pada ayat (1 . ) berfungsi memimpin dan menjalankan tugas administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
- Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa bertugas : .
- a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan membantu Kepala Desa dalam menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan tugas administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan; dan
- d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan.
.
- Unsur pelaksana teknis lapangan berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa di bidang teknis tertentu yang berada di wilayah keijanya. . · ( 1 )
- (2) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dalam merencanakan, ' mengelola, dan mengembangkan potensi Desa antara lain bidang pertanian, perkebunan, petemakan dan perikanan.
- (3) Dalam . melaksanakan tugasnya unsur pelaksana teknis berkewajiban melaporkan kegiatan kepada Kepala Desa.
BAB III - .
Pasal 9
(
Unsur wilayah berkedudukan sebagai- pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya. -
1
)
(
Unsur wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.
2
)
- Untuk menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unsur wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Desa melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. (3)
9
.
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
Pasal lO
Tata kerja Pemerintahan Desa dengan BPD bersifat konsultatif dan koordinatif.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini · diatur dengan Peraturan Bupati.
9
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Lotu pada tanggal 5 Ow&gt;wvVb * .r 2012

Penandatangan: BUPATI NIAS UTARA, ttd. EDWARD ZEGA

Penetapan: Diundangkan di Lotu pada tanggal 5 Descmber 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARATAHUN 2012 NOMOR 12 SERI B T
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

NOMOR

:

12

TAHUN 2012

.

TANGGAL

:

B

DESEMBER 2012

TENTANG

:

PEDOMAN

PENYUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.


BUPATI NIAS UTARA, ttd.


## EDWARD ZEGA

A :ET £RIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

.

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG

## PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

## UMUM

Pada dasamya masyarakat Nias Utara sejak berabad-abad ymng lain telah mengenal bentuk-bentuk pemenntaliaii sebagai wadah untuk mengatur kepentingan bersama, meskipun masih sangat sederhana, baik struktur maupun tugas, fungsi dan kewenangan.

Pada awalnya masyarakat Nias Utara yang masih hidup berpindah-pindah untuk mencari kebutuhan hidupnya senantiasa membentuk desa (Manaru'o Banua) dan menunjuk pemimpin (Salawa) dan pembantu-pembantunya untuk mengurus berbagai kepentingan warganya yang meliputi antara lain : bidang-bidang pertanian, termasuk kebutuhan air, keamanan dan ketertiban desa (Banua).

Pada Era Pemerintahan Hindia Belanda, Banua tersebut dikukuhkan sebagai kampung yang dalam perkembangannya sekarang menjadi desa. Untuk mengkoordinasikan Banua tersebut dibentuk iOri' yang dipimpin oleh 'Tuhendri' (Kepala Negeri). ·

Struktur Pemerintahan seperti ini setelah kemerdekaan khususnya 'On' dibubarkan dan . kampung-kampung (Banua) digabungkan, sehingga sekarang ini di Kabupaten Nias Utara terdapat 112 Desa dan 1 Kelurahan.

Dalam perkembangannya, terutama dengan berlakunya Undangundang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menitikberatkan pada keseragaman dan bersifat sentralistik, berbagai kewenangan otonomi asli dari nilai-nilai yung ada dilingkungan Banua secara bertahap hilang dan kepada masyarakat diperkenalkan ' organisasi modem dengan tugas. fungsi dan kewenangan yang diatur seragam secara nasional.

Intervensi Pemerintah dalam mengatur tugas, fungsi dan kewenangan pemerintah desa mengakibatkan timbulnya apatisme warga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa, sedangkan disisi lain, Salawa dan Pimpinan dalam Banua, yang sebelumnya merapakan Primus Interpares, secara berangsur-angsur berkurang.

Pada Era pelaksanaan Undang-undahg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana otonomi asli suatu desa diakui keberadaannya, maka Pemerintahan Desa memegang peranan yang sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Suatu Sistim Tata Pemerintahan yang baik bercirikan antara lain :

1. Transparan dan tanggap terhadap perubahan.
2. Transparan dan bertanggung jawab.
3. Efektif dan adil.
4. Menjamin adanya supremasi hukum.
5. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan publik harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, bukan hanya kepada atasannya saja.
6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Pemerintah Desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah diatasnya yang paling dekat dengan masyarakat yang sangat kompleks permasalahannya harus dapat melayani . dan bukan minta dilayani dan harus menjadikan masyarakat sebagai subyek sekaligUs obyek dalam pelaksanaan tugas mereka. JUntuk dapat melaksanakan hal tersebut, maka dalam penyusunan struktur pemerintahan yang ada haruslah sederhana, tanpa meninggalkan profesionalisme . dari masing-masing unsur yang ada. . '

Yang tidak kalah pentingnya adalah kemauan mengakomodir Tata Pemerintahan Adat yang telah mengakar dalam budaya kita, karena tradisi-tradisi adat tersebut s ' aat ini masih diakui keberadaannya oleh masj ' urakat pada umumnya dan ketokohan seseorang masih dihormati.

Untuk dapat menampung baik dari segi profesionalisme (efektif dan efisien) serta tradisi yang berlaku. sebaiknya dalam sistim

pemerintahan desa, seperti halnya struktur organisasi modem, hams diterapkan Fungsi Lird dan Fungsi Staf, yang mana masing-masing fungsi tersebut dalam rangka membantu tugas seorang Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintah desa. Seorang Kepala Desa sebagai tokoh sentral harus dapat memfungsikan semua komponen yang menjadi bawahannya untuk mengefektifkan sistim yang ada.

Fungsi Staf adalah suatu kegiatan }rang bertugas membantu kepada Pimpinan dalam bidang administrasi dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sedang Fungsi Lini adalah merupakan kegiatan yang membantu pimpinan dalam bidang yang bersifat pelaksanaan kegiatan teknis dilapangan.

Dalam pelaksanaan Fungsi Staf pada sistem Pemerintahan Desa, dibentuk suatu sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dimana sekretaris desa dimaksud mempertanggung-jawabkan pekeijaannya kepada Kepala Desa.. Selanjutnya sekretaris desa tersebut dibantu oleh beberapa Kepala Urusan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan masyarakat, dimana masing - masing Kepala Urusan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Sekretaris Desa, yang mana struktur ini untuk mengakomodir struktur organisasi modem.

Sedang pelaksanaan Fungsi Lini dalam sistim Pemerintahan Desa, dibentuk beberapa Pelaksana Teknis dilapangan, dimana Pelaksana Teknis ini bertugas melaksanakan pekeijaan-pekeijaan yang bersifat teknis dan langsung dilapangan pelaksanaannya. Pada sisi inilah kita dapat seluas-luasnya mengakomodir tradisi-tradisi adat yang telah berlaku selama ini dalam kehidupam masyarakat. Misalnya Pelaksana Teknis ini seperti mereka yang mengurusi apabila ada orang yang meninggal, Pelaksana Teknis yang mengurusi kemanan, dan sebagainya sesuai kondisi masing-masing desa.

Berhubung kondisi wilayah di masing-masing desa sangat luas dan untuk mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka desa dimaksud dibagi dalam beberapa dusun di mana masingmasing dusun tersebut dikepalai oleh seorang Kepala -Dusun yang mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

H

## PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukiip jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan 'urusan pemerintahan' antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, keijasama antar desa.

Yang . dimaksud dengan 'urusan pembangunan' antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan 'urusan kemasyarakatan' antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat

Ayat (l) istiadat.

Ayat (2)

## HUrufa

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

- Cukup jelas

## Huruf g

-

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa . secara partisipatif adalah mernfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan. pengembangan dan peleastarian pembangunan di desa.

## Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

## Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

- Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf

g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

## Huruf k

Untuk mandamaikan

perselisihan, dibantu oleh lembaga adat desa.

Huruf 1

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan 'laporan penyelenggaraan pemerintahan desa' adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten. Yang pertanggungjawaban' pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes. dimaksud dengan adalah 'memberikan keterangan keterangan seluruh proses

Kepala

Desa dapat '

Yang dimaksud dengan ' menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat " adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukupjelas

Ayat (6)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan / atau penghargaan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan ' laporan akhir masa jabatan' adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.-

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati ( fan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya masajabatan.

Pasal 6

Cukupjelas

Cukupjelas

Pasal 7

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 9

.

Cukupjelas

Pasal 10

Cukupjelas

Pasal 11

Cukupjelas

Pasal 12

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR