PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG MEI{ANISME PERFORASI Nomor 8 Tahun 1956 tentang MEI{ANISME PERFORASI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
w
WALIKOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR :
9b
TAHUN 2OL7
TENTANG
MEI{ANISME PERFORASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
a.
bahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan pendapatan daerah, maka perlu diatur mekanisme perforasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Mekanisme Perforasi.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun l97O Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9l;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679lr;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 201 1 Nomor 17);
7. Peraturar Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Payalumbuh Tahun 201 1 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir (Lembaraa Daerah Kota Payakumbuh Tahun 201 1 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OIl Nomor 221;
10. Peraturan Daera,h Kota Payakumbuh Nomor 13 Talun 201 1 Tentang Pqiat Hotel (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 201 1 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payatumbuh Tahun Anggaran 2Ol7 (Lembaran Daerah Kota Payalumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
MEMUTUSI{AN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG MEXAT{ISME PERFORASI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengal :
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wa-likota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Badan Keuangan Daerah (BKD) ada,lah Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.
5. Bidang Pendapatan adalah Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) PEak Daerah Kota Payakumbuh.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah BUD Kota Payakumbuh dalam hal ini adalah Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Wa,likota ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan perforasi di Pemerintah Kota Payakumbuh.
Pasal 3
Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini ada-lah untuk meningkatkan fungsi pengendalian darr pengawasan pemungutan pendapatan.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
- (1) Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahan bukti pembayaran atas pungutan Pajat, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pajak Hote1, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- (3) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.
- (4) Pungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendapataa Badan Layanan Umum Rumah Sa,kit Umum Daerah (RSUD) Adnan WD.
PENGAJUAN PERFORASI
BAB IV - PENGAJUAN PERFORASI
Pasal 5
- (1) Setiap Tiket Tanda Masuk Hiburan/Tontonan, Bill Hotel, Bill Restoran, Tanda Bukti Setoran Pajak, Stiker lzin Penyelenggaraan Reklame, dan Karcis Retribusi wajib diperforasi.
\]
- (2) Pengadaan Tiket Tanda Masuk Hiburan/Tontonan dilaksanakan oleh penyelenggara hiburan/tontonan, Stiker lzin Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan oleh pengusaha Hotel dan Restoran yang bersangkutan atau BKD, Karcis Retribusi oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) atas dasar Surat Permintaan Perforasi (SPP) yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau WEib Pajak.
- (4) Perforasi yang berkaitan dengan Pendapatan Pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala BKD.
BAB IV - PENGAJUAN PERFORASI
Pasal 6
- (1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau penyelenggara hiburan, penyelenggara parkir, Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran mengisi Surat Permintaan Perforasi (SPP) rangkap 3.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke BKD Kota Payakumbuh dengan disertai Tiket Tanda Masuk HiburanlTontonan, Bill Hotel, Bill Restoran, Tanda Bukti Setoran Pajak, Stiker Lzin Penyelenggaraan Reklame, dan Karcis Retribusi yang akan diperforasi.
- (3) Contoh format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut terdapat pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 7

- (1) BKD membuat Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga rangkap 3 (tiga) dengan distribusi :
- a. Lembar 1 (satu) untuk SKPD pemohon lWajib Pajak
- b. Lembar 2 (dua) untuk petugas Perforasi
- c. Lembar 3 (tiga) untuk Kabid Pendapatan/Kasubbid Penagihan dan Keberatan
- (2) Tiket Tanda Masuk Hiburan/Tontonan, Bill Hotel, Bill Restoran, Tanda Bukti Setoran Pajak, Stiker lzin Penyelenggaraan Reklame, Karcis Retribusi yang sudah diperforasi diserahkan kembali ke OPD/Wajib Pajak disertai Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga yang ditandatangani pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima.
- (3) OPD/Wajib Pajak menerima dan meneliti kesesuaian jumlah Karcis, Tiket, Bill, Stiker lzin Reklame dan Karcis Retribusi yang diterima dengan jumlah yang tercantum da-lam Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Benda Berharga.
7. (a) Apabila sudah sesuai OPD/Wajib Pajak menandatangani Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga dan menerima Karcis, Tiket, Bill, Stiker Izin Reklame dan Karcis Retribusi yang sudah diperforasi.
- (5) Contoh format Berita Acara PenerimaanlPenyerahan Benda Berharga sebagaimana tersebut terdapat pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.


## BAB V

## PELAPORAN

## Pasal 8

- (1) Petugas perforasi mencatat jumlah Tiket Tanda Masuk Hiburan/Tontonan, Bill Hotel, Bill Restoran, Tanda Bukti Setoran Pajak, Stiker lzin Penyelenggaraan Reklame, dan Karcis Retribusi yang diperforasi ke dalam buku Rekapitulasi Perforasi.
- (2) OPD membuat laporan hasil perforasi setiap bulan dan disampaikan ke BKD cq. Bidang Pendapatan.
- (3) OPD melakukan rekonsiliasi data karcis dengan BKD sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) BKD membuat laporan hasil perforasi triwulanan dan disampaikan kepada Walikota Payakumbuh.
- (5) Contoh format Buku Rekapitulasi Perforasi sebagaimana tersebut terdapat pada Lampiran III Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 77 Tahun 2Ol3 Tentang Mekanisme Perporasi (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

\/

## Pasal 1O

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundargkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payatumbuh.




Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal 9

fuuStus

20t7

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada tanggal

a A'gust'^S

KOTA PAYAKUMBUH,

201.7

I

N

*

RIZA FALEPI


## SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


BERTTA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 9p

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH BADAN KEUANGAN DAERAH

Lampiran I

Nomor

Tanggal

: PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

: % Tahun 2Ol7

: 2- &amp;rugl"s wt+

## SURAT PERMINTAAN PERFORASI

Tanggal

Jl. Soekarno Hatta Payakumbuh 0752-92052

Kepada Yth : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Cq. Kabid Pendapatan / Kasubbid Penagihan dan Keberatan

Mohon agar dapat diperforasi sebagai berikut :

| No | Jenis dan Nomor Urut | Banyaknya | Banyaknya | Banyaknya |
|------|------------------------|-------------|-------------|---------------|
| No | Jenis dan Nomor Urut | Jumlah Blok | Isi Blok | Jumlah Lembar |

Pemohon

Diperiksa oleh

NIP

NIP

Disetujui oleh Kabid Pendapatan/ Kasubbid Penagihan dan Keberatan

P AKUMBUH, w



1

PEMERINTAII KOTA PAYAKUMBUH BADAN KEUANGAN DAERAII

Jl. Soekarno Hatta Payakumbuh 0752-920s2

Pada hari ini

1. Nama

:

:

Jabatan

NIP

:

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

:

NIP

2. Nama

:

Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU telah menyerahkan Benda Berharga

No.

berdasarkan bukti

Tanggal kepada PIHAK KEDUA

Adapun Benda Berharga yang diterima dan diperiksa sebagai berikut :

| No | Jenis dan Nomor Urut | Jumlah yar,g diterima / diserahkan | Jumlah yar,g diterima / diserahkan | Jumlah yar,g diterima / diserahkan |
|------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| No | Jenis dan Nomor Urut | Jumlah Blok | Lembar per Blok | Jumlah Lembar |

Demikian Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga ini dibuat menurut keadaan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Yang menerima PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan PIHAK KESATU


1

Lampiran II

Nomor

Tanggal

: PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

: 5b Tahun 2017

:

't- fuugfrs Zol

No. :

## BERITA ACARA PEN ERI MAAIY/ PEilTYERATIAN BENDA BERHARGA

Tahun

Tanggal

Bulan

., kami yang bertandatangan dibawah ini,

..

,l

V

Lampiran III

Nomor

Tanggal

: PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

: 5b Tahun 2Ol7

: z hqwlvs e.otT

## LAPORAN HASIL PERFORASI

Instansi/OPD :

Bulan

:

| No | Jenis yang diperforasi | Nilai per Lembar | Jumlah Lembar per Blok | Bulan ini | Bulan ini | Bulan ini | s/d Bulan Lalu | s/d Bulan Lalu | s/d Bulan Lalu | s/d Bulan Ini | s/d Bulan Ini | s/d Bulan Ini |
|------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| No | Jenis yang diperforasi | Nilai per Lembar | Jumlah Lembar per Blok | Jumlah Blok | Jumlah Lembar | Jumlah Nilai | Jumlah Blok | Jumlah Lembar | Jumlah Nilai | Jumlah Blok | Jumlah Lembar | Jumlah Nilai |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | |

Mengetahui :

Payakumbuh,

Kasubbid Penagihan dan Keberatan

Petugas Perforasi