PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 19 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN (berlaku 26 Juli 2004)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
-
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2004
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada;
- b. bahwa pengaturan dan pelaksanaan peredaran dan pengawasan barang-barang dalam pengawasan, melibatkan instansi-instansi terkait, sehingga pengaturan peredaran barang-barang dalam pengawasan yang selama ini diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dipandang kurang efektif;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan;
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2004

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG
## PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN
## UMUM
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, tugas pengaturan perdagangan barang-barang dalam pengawasan diserahkan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan diwajibkan pula untuk berkoordinasi dengan menteri/pimpinan instansi terkait lainnya, dan menyerahkan wewenang yang menyangkut lingkup bidang tugas dari menteri/pimpinan instansi tersebut kepada menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan. Koordinasi yang baik antara Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dengan menteri/pimpinan instansi lainnya tersebut, dimaksudkan agar tercapai suatu sinkronisasi dalam kebijaksanaan dan wewenang serta dalam penetapan peraturan-peraturan untuk menjamin perdagangan yang teratur.
Namun, dalam perkembangannya, koordinasi pelaksanaan pengaturan peredaran barang-barang dalam pengawasan yang diharapkan dapat tercipta, ternyata kurang efektif apabila diatur oleh Menteri, sehingga dipandang perlu ditingkatkan pengaturannya dengan Keputusan Presiden.
Dengan perubahan pengaturan mengenai perdagangan barang-barang dalam pengawasan tersebut, diharapkan koordinasi kebijaksanaan antar departemen/instansi yang terkait dengan perdagangan barang-barang dalam pengawasan, dapat tercapai sehingga dapat lebih memberikan kepastian dan menciptakan suasana yang baik dalam dunia perdagangan.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas
Pasal III Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4402