PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 058 Tahun 2017 tentang TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (berlaku 17 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 058 TAHUN 2017
TENTANG
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar serta mengembangkan kreativitas potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar akan fungsi perpustakaan menjadi perpustakaan tranformatif;
- b. bahwa untuk menciptakaan transformasi perpustakaan sangat memerlukan dukungan semua stakeholder serta kemudahan akses pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Transformasi Perpustakaan di Provinsi Kalimantan Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
Menetapkan:
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
9. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
10. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.
11. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
12. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
13. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
14. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
15. Sumber belajar bagi masyarakat adalah setiap bahan bacaan yang dapat dibaca dan dipelajri oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan prilaku, serta mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya.
16. Transformasi Perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsurangsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku tetapi perpustakaan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif, dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat useroriented, bukan lagi building-oriented .
17. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
18. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah tempat yang sengaja di buat pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan dan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada di sekitar Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
19. Stakeholder adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyakarat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.
20. Sinergi adalah sebuah upaya membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
21. Advokasi adalah sebagai bentuk upaya yang bijak untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal atau kejadian.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perpustakaan diselenggarakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Perpustakaan menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan, kualilitas hidup masyarakat, dan keberdayaan bangsa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada Pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Perpustakaan bertransformasi dengan menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menargetkan pemuda, perempuan, dan pelaku usaha mikro yang berfokus pada area pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Untuk mengurangi kemiskinan informasi dan meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat di Indonesia dengan mentransformasi perpustakaan daerah dan desa menuju pusat informasi pembelajaran yang menjawab kebutuhan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap teknologi dan layanan yang relevan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Memberdayakan masyarakat Indonesia untuk menghasilkan perubahan sosial yang positif dengan mentransformasi Perpustakaan Umum menjadi terbuka, dapat diakses masyarakat untuk mendapatkan kesempatan, kreativitas, pengetahuan, dan pembelajaran.
RUANG LINGKUP
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 8
- (1) Ruang lingkup Transformasi Perpustakaan meliputi:
- a. pembagian urusan pemerintah bidang Perpustakaan;
- b. pembinaan teknis Perpustakaan;
- c. hak, kewajiban, dan kewenangan;
- d. pembentukan Perpustakaan;
- e. penyelenggaraan Perpustakaan;
- f. pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan;
- g. Perpustakaan Umum, Desa/Kelurahan;
- h. tenaga Perpustakaan dan pendidikan;
- i. layanan Perpustakaan;
- j. sarana dan prasarana;
- k. pendanaan;
- l. Perpustakaan yang bertransformasi;
- m. kerja sama dan peran serta masyarakat; dan
- n. pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Transformasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, anggota masyarakat, organisasi, dan badan hukum di luar perangkat daerah.
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu
BAB III - TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu
Pasal 9
Penetapan norma, standar, dan pedoman yang berisi kebijakan provinsi, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berpedoman kebijakan nasional, meliputi:
- a. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan Perpustakaan di skala provinsi, kabupaten/kota
BAB III - TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu
Pasal 10
Pembinaan teknis semua jenis Perpustakaan di wilayah provinsi, kabupaten/kota meliputi:
- a. pengelolaan Perpustakaan sesuai standar;
- b. pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
- d. kerja sama dan jaringan Perpustakaan; dan
- e. pengembangan minat baca.
HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Hak
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN
Pasal 11
- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
- b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
- c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terkebelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN
Pasal 12
Masyarakat berkewajiban untuk:
- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN
Pasal 13
Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:
- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin ketersediaan tenaga Perpustakaan secara merata di wilayah masingmasing;
- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di daerah; dan
- g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.
Bagian Ketiga
Kewenangan
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN
Pasal 14
Pemerintah daerah berwenang untuk:
- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di wilayah masing-masing.
PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan
BAB V - PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu
Pasal 15
- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
- a. memiliki koleksi Perpustakaan;
- b. memiliki tenaga Perpustakaan;
- c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
- d. memiliki sumber pendanaan; dan
- e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.
BAB V - PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu
Pasal 16
Penyelenggaraan perpustakaan
BAB V - PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu
Pasal 17
Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan
BAB VI - PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Pasal 18
Setiap Perpustakaan Umum, desa/kelurahan dikelola sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
Bagian Kedua
Pengembangan
BAB VI - PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Pasal 19
- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ## BAB VII
PERPUSTAKAAN PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
Bagian Kesatu
Perpustakaan Umum, Desa/Kelurahan
BAB VI - PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Pasal 20
- (1) Perpustakaan Umum, desa/kelurahan diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa serta dapat diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan Perpustakaan Umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum, desa/kelurahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau kabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
Bagian Kedua
Tenaga Perpustakaan dan Pendidikan
BAB VI - PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Pasal 21
- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Pasal 22
Tenaga Perpustakaan berkewajiban untuk:
- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
BAB VI - PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Pasal 23
Tenaga Perpustakaan berhak atas:
- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
BAB VI - PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Pasal 24
Perpustakaan dikelola oleh Pustakawan, tenaga teknis, atau tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
Bagian Ketiga
Pendidikan
BAB VI - PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Pasal 25
- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum provinsi, dan/atau Perpustakaan Umum kabupaten/kota dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.
Bagian Keempat
Layanan Perpustakaan
BAB VI - PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Pasal 26
- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan ## BAB VII
SARANA DAN PRASARANA
BAB VI - PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Pasal 27
- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
PENDANAAN
BAB IX - PENDANAAN
Pasal 28
- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah/Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran Perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Stakeholder terkait serta sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.
BAB IX - PENDANAAN
Pasal 29
- (1) Pendanaan Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan Perpustakaan bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sebagian anggaran pendidikan;
- c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
- d. kerja sama yang saling menguntungkan;
- e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
- f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
- g. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat
BAB IX - PENDANAAN
Pasal 30
Pengelolaan dana Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.
BAB X - PERPUSTAKAAN YANG BERTRANSFORMASI Pasal 31
Pasal 31
- (1) Perpustakaan bertransformasi dengan menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- (2) Kegiatan pelibatan masyarakat yang menargetkan pemuda, perempuan, dan pelaku usaha mikro yang berfokus pada area pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.
- (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia pengelola Perpustakaan untuk memberikan layanan informasi dan belajar yang optimal.
- (4) Pemanfaatan Teknoligi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan akses infromasi dan belajar bagi Masyarakat.
- (5) Melakukan advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergitas berbagai stakeholder untuk mendukung keberlanjutan manfaat bagi Masyarakat.
BAB X - PERPUSTAKAAN YANG BERTRANSFORMASI Pasal 31
Pasal 32
- (1) Advokasi dan membangun kemitraan harus dilakukan untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan penganggaran untuk keberlanjutan pengembangan perpustakaan. Pengembangan Perpustakaan bisa berkelanjutan dengan dukungan dari pihak pemerintah dan sektor swasta.
- (2) Advokasi dan kemitraan merupakan salah satu komponen dalam peningkatan kapasitas staf Perpustakaan sehingga diharapkan Perpustakaan mampu untuk melakukan advokasi dan membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan Perpustakaan.
BAB X - PERPUSTAKAAN YANG BERTRANSFORMASI Pasal 31
Pasal 33
- (1) Perpustakaan melalui layanannya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat untuk lebih berdaya karena peningkatan akses terhadap informasi dan kegiatan belajar dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.
- (2) Masyarakat membutuhkan akses informasi dan akses kegiatan belajar melalui berbagai sumber dan fasilitas untuk mengembangkan kapasitas dan sumber dayanya.
- (3) Perpustakaan bertransformasi sebagai pusat belajar Masyarakat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan memberikan layanan yang inovatif untuk mengurangi kemiskinan informasi dan meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan ekonomi masyarakat.
BAB X - PERPUSTAKAAN YANG BERTRANSFORMASI Pasal 31
Pasal 34
- (1) Terbangunnya sinergi dari berbagai stakeholder yang berkelanjutan untuk pemberdayaan masyarakat melalui Transformasi Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan berkewajiban membangun sinergi dengan berbagai stakeholder sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Masyarakat mengakses sumber daya dari stakeholder yang berkepentingan.
- (4) Membangun sinergi dengan berbagai stakeholder untuk mendorong Perpustakaan memfasilitasi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
- (5) Mendorong keberdayaan masyarakat yang berkelanjutan melalui Perpustakaan dengan keterlibatan berbagai pihak/ stakeholder terkait untuk memberikan kontribusi nyata sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat yang berkelanjutan.
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
Bagian Kesatu
Kerja Sama
BAB XI - KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
Pasal 35
- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
BAB XI - KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
Pasal 36
Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.
Bagian Ketiga
Pembudayaan Kegemaran Membaca
BAB XI - KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
Pasal 37
- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempattempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.
BAB XI - KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
Pasal 38
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Masyarakat mendorong tumbuhnya TBM dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
BAB XI - KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
Pasal 39
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.
BAB XI - KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
Pasal 40
- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca.
- (2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan atau stakeholder .
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
Pasal 41
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 17 Juli 2017

Penandatangan: GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, H. SAHBIRIN NOOR

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 17 Juli 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, H. ABDUL HARIS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 58