PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 50 Tahun 1992 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA, CILACAP, WONOGIRI, JEPARA, DAN KENDAL SERTA PENATAAN KECAMATAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA JAWA TENGAH (berlaku 12 September 1992)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Kendal dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk kecamatan baru dan menata kecamatan di wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA, CILACAP, WONOGIRI, JEPARA, DAN KENDAL SERTA PENATAAN KECAMATAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.
Pasal 1
- (1) Membentuk Kecamatan Padamara di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, yang meliputi:
- a. Kelurahan Karangsentul;
- b. Desa Karangpule;
- c. Desa Gemuruh;
- d. Desa Bojanegara;
- e. Desa Karangjambe;
- f. Desa Sokawera;
- g. Desa Kalitinggar;
- h. Desa Padamara;
- i. Desa Prigi;
- j. Desa Dawuhan;
- k. Desa Purbayasa;
- l. Desa Karang Gambas;
2. m.Desa Mipiran.
- (2) Wilayah Kecamatan Padamara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kalimanah.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Padamara, maka wilayah Kecamatan Kalimanah dikurangi dengan wilayah Kecamatan Padamara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 2
- (1) Membentuk Kecamatan Pengadegan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Panunggalan;
- b. Desa Larangan;
- c. Desa Pasunggingan;
- d. Desa Karangjoho;
- c. Desa Pengadegan;
- f. Desa Tetel;
- g. Desa Tegalpingen;
- h. Desa Tumanggal;
- i. Desa Bedagas.
- (2) Wilayah Kecamatan Pengadegan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kejobong.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pengadegan, maka wilayah Kecamatan Kejobong dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pengadegan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 3
- (1) Membentuk Kecamatan Patimuan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Patimuan;
- b. Desa Cinyawang;
- c. Desa Bulupayung;
- d. Desa Purwodadi;
- e. Desa Sidamukti;
- f. Desa Rawa Apu.
- (2) Wilayah Kecamatan Patimuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kedungreja.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Patimuan, maka wilayah Kecamatan Kedungreja dikurangi dengan wilayah Kecamatan Patimuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 4
- (1) Membentuk Kecamatan Paranggupito di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Paranggupito;
- b. Desa Ketos;
- c. Desa Gunturharjo;
- d. Desa Gudangharjo;
- e. Desa Songbledek;
- f. Desa Sambiharjo;
- g. Desa Gendayaan;
- h. Desa Johunut.
- (2) Wilayah Kecamatan Paranggupito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Giritontro.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Paranggupito, maka wilayah Kecamatan Giritontro dikurangi dengan wilayah Kecamatan Paranggupito sebagaimana dimaksud dalam ayal (1).
Pasal 5
- (1) Membentuk Kecamatan Tahunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Tahunan;
- b. Desa Senenan;
- c. Desa Kecapi;
- d. Desa Ngabul;
- c. Desa Langon;
- f. Desa Sukodono;
- g. Desa Mantingan;
- h. Desa Krapyak;
- i. Desa Tegalsambi;
- j. Desa Petekeyan;
- k. Desa Mangunan;
- l. Desa Demangan;
14. m.Desa Platar;
- n. Desa Semat;
- o. Desa Telukawur.
- (2) Wilayah Kecamatan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jepara.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tahunan, maka wilayah Kecamatan Jepara dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 6
- (1) Membentuk Kecamatan Nalumsari di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Pringtulis;
- b. Desa Jatisari;
- c. Desa Gemiring Lor;
- d. Desa Gemiring Kidul;
- e. Desa Tunggul Pandean;
- f. Desa Dorang;
- g. Desa Blimbingrejo;
- h. Desa Ngetuk;
- i. Desa Bendanpete;
- j. Desa Nuryolobo;
- k. Desa Tritis;
- l. Desa Nalumsari;
14. m.Desa Karangnongko;
- n. Desa Daren;
- o. Desa Bategede.
- (2) Wilayah Kecamatan Nalumsari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mayong.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Nalumsari maka wilayah Kecamatan Mayong dikurangi dengan wilayah Kecamatan Nalumsari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 7
- (1) Membentuk Kecamatan Rowosari di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Sendangsikucing;
- b. Desa Gempolsewu;
- c. Desa Bulak;
- d. Desa Gebanganom Kulon;
- e. Desa Kebonsari;
- f. Desa Rowosari;
- g. Desa Sendangdawuhan;
- h. Desa Tanjunganom;
- i. Desa Pojoksari;
- j. Desa Randusari;
- k. Desa Jatipurwo;
- l. Desa Tanjungsari;
14. m.Desa Karangsari;
- n. Desa Tambaksari;
- o. Desa Parakan;
- p. Desa Wonotenggang.
- (2) Wilayah Kecamatan Rowosari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Weleri.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Rowosari, maka wilayah Kecamatan Weleri dikurangi dengan wilayah Rowosari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 8
- (1) Membentuk Kecamatan Kangkung di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, yang meliputi:
- a. Desa Sendang Kulon;
- b. Desa Sendangdawung;
- c. Desa Kaliyoso;
- d. Desa Sukodadi;
- e. Desa Kadilangu;
- f. Desa Truko;
- g. Desa Gebanganom Wetan;
- h. Desa Kangkung;
- i. Desa Laban;
- j. Desa Karanginalang Wetan;
- k. Desa Jungsemi;
- l. Desa Lebosari;
14. m.Desa Tanjungmojo;
- n. Desa Rejosari;
- o. Desa Kalirejo.
- (2) Wilayah Kecamatan Kangkung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cepiring.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kangkung, maka wilayah Kecamatan Cepiring dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kangkung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 9
Kecamatan-kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang terdiri dari 9 Kecamatan,
Pasal 10
- (1) Pusat pemerintahan Kecamatan Padamara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa Padamara.
- (2) Pusat pemerintahan Kecamatan Pengadegan rsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Pengadegan.
- (3) Pusat pemerintahan Kecamatan Patimuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Patimuan.
- (4) Pusat pemerintahan Kecamatan Paranggupito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berada di Desa Paranggupito.
- (5) Pusat pemerintahan Kecamatan Tahurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Desa Tahunan.
- (6) Pusat pemerintahan Kecamatan Nalumsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berada di Desa Nalumsari.
- (7) Pusat pemerintahan Kecamatan Rowosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada di Desa Rowosari.
- (8) Pusat pemerintahan Kecamatan Kangkung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berada di Desa Kangkung.
- (9) Pusat pemerintahan Kecamatan Gayamsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 berada di Kelurahan Gayamsari.
- (10) Pusat pemerintahan Kecamatan Candisari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 2 berada di Kelurahan Tegalsari.
- (11) Pusat pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur sebagaimana
- 18 - dimaksud dalam Pasal 9 angka 3 berada di Kelurahan Gajahmungkur.
- (12) Pusat pemerintahan Kecamatan Pedurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 4 berada di Kelurahan Gemah.
- (13) Pusat pemerintahan Kecamatan Tembalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 5 berada di Kelurahan Mateseh.
- (14) Pusat pemerintahan Kecamatan Banyumanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 6 berada di Kelurahan Ngesrep.
- (15) Pusat pemerintahan Kecamatan Ngaliyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 7 berada di Kelurahan Ngaliyan.
- (16) Pusat pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 8 berada di Kelurahan Miroto.
- (17) Pusat pemerintahan Kecamatan Semarang Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 9 berada di Kelurahan Plombokan.
- (18) Pusat pemerintahan Kccamatan Semarang Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 10 berada di Kelurahan Karangtempel.
- (19) Pusat pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 11 berada di Kelurahan Lamper Kidul.
- (20) Pusat pemerintahan Kecamatan Semarang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 12 berada di Kelurahan Gisikdrono.
- (21) Pusat pemerintahan Kecamatan Genuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 13 berada di Kelurahan Trimulyo.
- (22) Pusat pemerintahan Kecamatan Gunungpati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 14 berada di Kelurahan Pialangan.
- (23) Pusat pemerintahan Kecamatan Mijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 15 berada di Kelurahan Mijen.
- (24) Pusat pemerintahan Kecamatan Tugu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 16 berada di Kelurahan Tugurejo.
Pasal 11
Batas wilayah kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 angka 1, Pasal 9 angka 2, Pasal 9 angka 3, Pasal 9 angka 4, Pasal 9 angka 5, Pasal 9 angka 6, Pasal 9 angka 7, Pasal 9 angka 8, Pasal 9 angka 9, Pasal 9 angka 10, Pasal 9 angka 11, Pasal 9 angka 12, Pasal 9 angka 13, Pasal 9 angka 14, Pasal 9 angka 15, dan Pasal 9 angka 16, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 12
Pemecahan, penyatuan, penghapusan, perubahan nama, batas Desa/ Kelurahan dalam kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 13
- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dcngan dan sebagai akibat dari pembentukan dan penataan kecamatan scbagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan memperhitungkan kcmampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Dacrah Tingkat I Jawa Tengah.
Pasal 14
Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan, penataan dan perubahan batas kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 15
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 1992

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 1992

Penandatangan: ## MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO