PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 13 Tahun 2008 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2009 BUPATI BALANGAN, - bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
B U P A T I B A L A N G A N
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2009
BUPATI BALANGAN,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2009;
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2009;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);
MEMUTUSKAN
: PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2009.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
5. Bupati adalah Bupati Balangan.
6. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Selanjutnya disebut Pedoman RKA-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) adalah Merupakan Pedoman Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Balangan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN DPA-SKPD
BAB II - PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN DPA-SKPD
Pasal 2
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2009 adalah merupakan pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Balangan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009;
BAB II - PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN DPA-SKPD
Pasal 3
Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2009 dilakukan sesuai dengan Buku Pedoman sebagaimana dimaksud dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan Ini.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD Tahun 2008 tidak berlaku lagi

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin Pada tanggal 28 Nopember 2008

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2008 NOMOR 13

Lampiran

: Peraturan Bupati Balangan

Nomor

: 13 Tahun 2008

Tanggal

: 28 Nopember 2008

--------------------------------------------------

## BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DAN

## DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2009

## Halaman

| DAFTAR ISI | DAFTAR ISI | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. | PENDAHULUAN ..... | 1 |
| II. | PEDOMANPENYUSUNANRKA-SKPD......... | 7 |
| | A. Petunjuk Umum .......... | 7 |
| | B. Pedoman Pengisian FormatRKA-SKPD........ | 7 |
| | C. Pedoman Pengisian Kode Rekening ........ | 13 |
| | D. Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi......... | 14 |
| | E. Penyediaan Dana ................. | 15 |
| | F. StandarBiayaUmum......... | 16 |
| III. | PEDOMANPENYUSUNANDPA-SKPD... | 20 |
| | A. Petunjuk Umum ...... | 20 |
| | B. Pedoman Pengisian FormatDPA-SKPD.... | 20 |
| IV. | PENUTUP.... | 28 |
| V. | LAMPIRAN............. | |
| | A. Format RKA-SKPD ....... | |
| | B. Format DPA-SKPD ....... | |
| | C. Kode Rekening Anggaran Pendapatan ..... | |
| | D. Kode Rekening Anggaran Belanja ... | |
| | E. Kode Program dan Kegiatan ..... | |

## LAMPIRAN A

## FORMAT

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)

## LAMPIRAN B

## FORMAT

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

LAMPIRAN C

KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2009

## LAMPIRAN D

KODE REKENING ANGGARAN BELANJA KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2009

## LAMPIRAN E

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2009