PERATURAN BUPATI BANYUWANGI PERUBAHAN ATAS  BANYUWANGI Nomor 50 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARANALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwadalamrangkauntukmengoptimalkanpenyerapandanpenyaluranAlok asi Dana Desasesuaidengantahapanpenyalurannyadansehubunganadanyaperubah analokasidanbesaranAlokasi Dana Desa, perlumengubahPeraturanBupatiBanyuwangiNomor 13 Tahun 2015 tentang PedomanTeknis Dan Tata Cara PenetapanBesaranAlokasiDana Desa yang Bersumber Dari AnggaranPendapatandanBelanja DaerahKabupaten Banyuwangi dalamPeraturanBupati.
- Menging at : 1. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimanatelahdiubahdua kali terakhirdenganUndangUndangNomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor292, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. PeraturanPemerintahNomor55Tahun 2005 tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
1
5. PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturanPelaksanaanUndangUndangNomor 6 tahun 2014
tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. PeraturanPemerintahNomor60Tahun 2014 tentangDana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5558);
7. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 35 Tahun 2007 tentangPedomanUmum Tata carapelaporandanpertanggungjawabanPenyelenggaraanPemerintaha nDesa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang PedomanTeknisPeraturan di Desa;
9. PeraturanMenteridalamNegeriNomor 113 Tahun 2014 TentangPengelolaanKeuanganDesa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangiNomor 7 Tahun 2007 tentangPokok-pokokPengelolaanKeuangan Daerah sebagaimanatelahdiubahtiga kali terakhirdenganPeraturan Daerah KabupatenBanyuwangiNomor 5 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangiNomor 6 Tahun 2011 tentangOrganisasiPerangkat Daerah KabupatenBanyuwangi;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang PedomanTeknisdanTata Cara PenetapanBesaranAlokasiDana Desa yang bersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja DaerahKabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
Menetap kan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARANALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.
Pasal 6
- (1) Bantuan ADD yang telahditetapkandalam APBD kabupatendisalurkanolehPengelola ADD kabupatensesuaibesaran ADD setiapdesaberdasarkannilaibobotdesasebagaimanadiaturd alampasal4sampaidenganpasal5Peraturanini;
- (2) Penggunaan ADD dituangkandalamAPBDes yang ditetapkandalamperaturandesa, paling lambat 1 (satu) bulansetelah APBD kabupatenditetapkan;
- (3) PenyalurandanPencairan ADD dilakukanapabilasudahdituangkan di dalamAPBDessebagaimanadimaksudpadaayat (2);
- (4) Tahap pencairan ADD dilaksanakan dalam 2 (dua) kali tahapan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I paling banyak sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total ADD yang dialokasikan untuk desa pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan alur kas rencana penggunaan ADD;
- b. Tahap II direalisasikan apabila Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan;
7. (4a) Dalamhalterdapatperubahanalokasidanbesaran ADD padatahunanggaranberjalan, penyaluran ADD dilakukandenganketentuansebagaiberikut:
- a. DalamhalDesatelahmencairkan ADD Tahap I sebagaimanadimaksudpadaayat 4 huruf a, pencairantahap II dilakukansetelahDesamengajukanperubahanrencanap enggunaandanasesuaidenganalokasidanbesaran ADD setelahperubahan.
- b. DalamhalDesatelahmencairkan ADD Tahap I danTahap II sebagaimanadimaksudpadaayat 4 huruf adan b, makapencairandilakukanpadatahapIII sebesarpenambahanalokasidanbesaran ADD dandilakukansetelahDesamengajukanperubahanrenca napenggunaan ADD tahap III sesuaidenganalokasidanbesaran ADD setelahperubahan.
- c. DalamhalDesabelummencairkan ADD Tahap I danTahap IIsebagaimanadimaksudpadaayat 4 huruf adan b, maka proses pencairanberpedomanpadaketentuansebagaimanadima ksudpadaayat 4.
- (5) Laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, setelah dilakukan penelitian oleh Camat yang dituangkan dalam berita acara penelitian tentang realisasi anggaran ADD.
- (6) Kelengkapanadministrasi lainnyapencairanDana ADD sebagaimanadimaksudpadaayat (3) adalah tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

2. Ketentuanayat (2) danayat (3) Pasal 11, diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD didasarkan pada RKPDes yang secara partisipatif disusun melalui Musrenbangdes yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan tokoh agama/masyarakat;
- (2) Hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RPJMDes.
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa tentang RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dengankesepakatan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang RKPDes.

## Pasal II

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinidenganpenemp atannyadalamBerita Daerah KabupatenBanyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada Tanggal 18 11 15

Pj. BUPATI BANYUWANGI,


ZARKASI

Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 18 11 15

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI


Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR50