PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO Nomor 4 Tahun 2010 tentang RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (berlaku 7 Mei 2010)
Pembukaan
Menimbang :
- Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUNGO,
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan parkir secara baik kepada masyarakat, pemerintah daerah menyediakan fasilitas prasarana dan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- b. bahwa fasilitas prasarana dan jasa pelayanan parkir yang diterima masyarakat, pembiayaannya dibebankan kepada masyarakat melalui retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tebo Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi di Tepi Jalan Umum;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 5);
Menetapkan :
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan
BUPATI BUNGO
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang parkir di tepi jalan umum selaku pengelola retribusi.
6. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari bermotor dan tidak bermotor.
8. Parkir adalah memangkalkan/menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat parkir di tepi jalan umum dalam jangka waktu tertentu.
9. Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Dearah.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah ## BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum
Pasal 3
Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum;
Pasal 4
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
LOKASI PARKIR
BAB III - LOKASI PARKIR
Pasal 5
- (1) Lokasi parkir meliputi seluruh tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Bungo dengan ## BAB IV
PELAYANAN
BAB III - LOKASI PARKIR
Pasal 6
- (1) Penyelenggara parkir menyediakan fasilitas parkir berupa:
- a. lahan parkir;
- b. rambu-rambu dan marka parkir;
- c. papan informasi;
- d. juru parkir;
- e. karcis parkir.
- (2) Selain menyediakan fasilitas sebagaimana pada ayat (1) penyelenggara parkir menyediakan jasa pelayanan berupa penataan/penempatan, penertiban, pengawasan dan keamanan.
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 7
- (1) Setiap kendaraan yang parkir harus mematuhi semua rambu-rambu parkir.
- (2) Setiap pengguna jasa parkir wajib menggunakan karcis yang diporporasi/dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pengguna jasa parkir wajib memelihara ketertiban dan kebersihan tempat parkir.
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 8
- (1) Pemerintah Daerah dapat memindahkan kendaraan yang menggunakan tempat parkir yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) untuk dibawa ke tempat yang ditetapkan.
- (2) Kepada pemilik/pemegang/penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB VI - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 9
Retribusi parkir ditepi jalan umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB VII - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 10
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VII - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 11
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap ## BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VII - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 12
- (1) Struktur tarif digolongkan ## BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VII - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 13
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB XI - SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 14
Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
SURAT PENDAFTARAN
BAB XII - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 15
- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB XIII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 16
- (1) ## BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB XIII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 17
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18
- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XVI - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 19
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ## BAB XVII
PENYIDIKAN
BAB XVI - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20
- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XVIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 22
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo Tahun 1999 Nomor 7) dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Muara Bungo p ada tanggal 27 Mei 2010

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

Verifikasi: ttd. ## KHAIDIR SALEH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2010 NOMOR 4 ## Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 27 Mei 2010

Penandatangan: BUPATI BUNGO, ttd. H. ZULFIKAR ACHMAD