Unknown Unknown Nomor 25 Tahun 2014 tentang ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (berlaku 24 November 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi daerah harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- b. bahwa pembangunan suatu kawasan yang memiliki aktifitas tinggi akan mempengaruhi kinerja lalu lintas disekitarnya, akibat adanya peningkatan volume lalu lintas dan pejalan kaki, kebutuhan ruang parkir, konflik lalu lintas di ruas dan simpang jalan, dan akibat-akibat lainnya sehingga dapat menimbulkan kemacetan, hambatan, antrian dan kerawanan lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik · Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 ten tang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
14. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1Tahun2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-20132 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 40 );
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Singkawang.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
5. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/ atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang dalam suatu kawasan atau lokasi
..
8. Tim evaluasi adalah adalah tim yang memenuhi persyaratan untuk menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Andalalin yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata› rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ a tau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
12. Kapasitas didefenisikan sebagai jumlah maksimum kendaraan yan&amp; melewati segmen ruas tertentu atau lajur tertentu selama periode waktu tertentu dalam kondisi jalan dan lalu lintas yang umum.
13. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
15. Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa jalan dan · fasilitas pendukung.
16. Pemrakarsa adalah pengembang atau pembangun baik berupa perorangan atau badan yang bertanggung jawab atas pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/ atau infrastruktur.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud dari pelaksanaan Studi Andalalin adalah untuk dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu pengembang dan/ atau pengoperasian kawasan terhadap lalu lintas disekitarnya.
- (2) Tujuan dilakukan Andalalin adalah untuk :
- a. memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan dan/ atau pengoperasian kawasan
- b. menentukan bentuk peningkatan/ perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru maupun pengoperasian kawasan;
- c. menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta altematif peningkatan/ perbaikan;
- d. mengindentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
- e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
••
BAB III - PELAKSANAAN ANDALALIN
Pasal 3
- ( 1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan.
BAB III - PELAKSANAAN ANDALALIN
Pasal 4
- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa bangunan untuk:
- a. pusat perbelanjaan (malij;
- b. pusat pertokoan;
- c. kegiatan perkantoran;
- d. kegiatan industri;
- e. pergudangan;
- f. fasilitas pendidikan;
- g. pusat kesehatan;
- h. pusat perbankan;
- i. stasiun pengisian bahan bakar umum;
- J. gedung pertemuan;
- k. hotel dan sejenisnya;
- I. fasilitas olah raga (indoor atau out door); dan/atau
- m. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/ atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
- b. rumah susun dan apartemen;
- c. asrama; dan/ atau
- d. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/ atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:
- a. akses ke dan darijalan tol;
- b. pelabuhan;
- c. bandar udara;
- d. terminal;
- e. stasiun kereta api;
- f. pool kendaraan;
- g. fasilitas parkir untuk umum;
- h. infrastruktur lainnya yang menimbulkan Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas.
- (4) Ukuran Minimal peruntukan lahan yang dilakukan penyusunan dokumen Andalalin adalah sebagaimana dimaksud pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan ini.
- (5) Dibawah ukuran minimal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan penyusunan dokumen Andalalin.

## BAB IV PENYUSUN DOKUMEN ANDALALIN

## Pasal 5

- ( 1) Andalalin dilaksanakan oleh Pemrakarsa.
- (2) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli di bidang transportasi dan/ atau manajemen rekayasa lalu lintas untuk menyusun dokumen Andalalin.
- (3) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

## BABV DOKUMEN HASIL ANDALALIN

## Pasal 6

- (1) Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pemrakarsa untuk memperoleh:
- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

## Pasal 7

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
- b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
- e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab pemrakarsa dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

## BAB VI

## PROSEDUR DAN MEKANISME ANDALALIN

## Pasal 8

- ( 1) Pemrakarsa menyampaikan dokumen hasil Andalalin yang disusun oleh lembaga konsultan kepada W alikota melalui Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan administrasi dokumen hasil Andalalin.
- (3) Dalam hal dokumen hasil Andalalin memenuhi persyaratan dan/ atau kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim evaluasi melakukan penilaian terhadap dokumen hasil Andalalin.
- (4) Tim evaluasi dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta kehadiran pemrakarsa untuk memberikan penjelasan.
- (5) Dalam hal dokumen hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan. Tim Evaluasi menyampaikan konsep surat persetujuan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dikeluarkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (7) W alikota dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Dinas.
- (8) Sebelum Walikota memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemrakarsa wajib membuat surat pemyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (9) Surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus ditandatangani pemilik, direktur atau pimpinan cabang dari pemrakarsa.
- (10) Surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil Andalalin.

## Pasal 9

- (1) Dalam hal dokumen hasil Andalalin tidak memenuhi persyaratan dan/atau kelengkapan administrasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Dinas mengembalikan dokumen hasil Andalalin kepada pemrakarsa melalui surat Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal dokumen hasil Andalalin tidak memenuhi persyaratan secara teknis, Ketua Tim Evaluasi mengembalikan dokumen hasil Andalalin secara tertulis kepada pemrakarsa untuk disempumakan.
- (3) Pemrakarsa diberi kesempatan untuk menyempumakan dan menyampaikan kembali dokumen basil Andalalin dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.

.

'

- (4) Dalam bal pemrakarsa tidak mengembalikan dokumen basil Andalalin dalam waktu 15 (lima belas) bari kerja, Walikota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan surat penolakan dokumen hasil Andalalin kepada pemrakarsa.

## Pasal 10

Dalam rangka penilaian dokumen basil Andalalin dapat dilakukan peninjauan lapangan.

## BAB VII

## TIM EVALUASI DOKUMEN ANDALALIN

## Pasal 11

- (1) Untuk melakukan penilaian dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya membentuk Tim Evaluasi Dokumen Hasil Andalalin.
- (2) Tim Evaluasi Dokumen Hasil Andalalin terdiri atas unsur:
- a. instansi yang bertanggungjawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. instansi yang bertanggungjawab di bidang jalan;
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- d. Instansi Terkait.
- (3) Tim evaluasi mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian terbadap basil analisis dampak lalu lintas; dan
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam basil analisis dampak lalu lintas.

## BAB VIII

## PERSYARATAN PERSETUJUAN ANDALALIN

## Pasal 12

Untuk memperoleb persetujuan dokumen basil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pemrakarsa harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. foto kopi KTP;
- b. foto kopi akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan;
- c. surat kuasa bermaterai cukup dari pemrakarsa apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- d. foto kopi Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas yang membidangi;
- e. gambar rencana/ denah bangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dengan skala paling kecil 1 : 500;
- f. foto kopi surat penunjukan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat dari pemrakarsa, yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya;
- g. surat penugasan tenaga ahli untuk melaksanakan penyusunan dokumen basil Andalalin;
- h. surat pernyataan dari tenaga ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisis yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya.

## BAB VIII EVALUASI

## Pasal 13

- (1) Evaluasi terhadap Andalalin.dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada W alikota melalui Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi Walikota dapat memberikan kewajiban› kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
- (5) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.

## BABIX

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin dilakukan oleh W alikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

## BABX

## SANKS I

## Pasal 15

- (1) Setiap pemrakarsa yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan umum;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. pembatalan izin; dan/ atau
- e. pencabutan izin.

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemrakarsa tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/ atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila sampai batas akhir waktu penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan, pemrakarsa tidak melaksanakan kewajibannya, maka izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibatalkan atau dicabut.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 24 November 2014 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANGISHAK

Diundangkan di Singkawang Pada tanggal 24 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 25

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,


Lampiran I

Peraturan Walikota. Singkawang

Nomor

: 25 Tahun 2014

Tanggal : 24 November 2014

## UKURAN MINIMAL PERUNTUKAN LAHAN YANG WAJIB MELAKUKAN ANDALALIN

| No | •... •. Jenis Rencana Pembangwiail •• . . . .• . | Ukuran Minimal. • . ' |
|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Pusat Kegiatan | 1. Pusat Kegiatan | |
| a. Kegiatan Perdagangan | a. Kegiatan Perdagangan | |
| Pusat perbelanjaan/ritail | Pusat perbelanjaan/ritail | |
| | | 500 m2 luas lantai bangunan |
| Kegiatan Perkantoran | Kegiatan Perkantoran | 1000 m2luas lantai bangunan |
| Kegiatan Industri | Kegiatan Industri | |
| | Industri dan pergudangan | 2500 m2 luas lantai bangunan |
| Fasilitas Pendidikan | Fasilitas Pendidikan | |
| 1). Sekolah/universitas | 500 siswa | |
| 2). | Lembaga kursus | Bangunan dengan 50 siswa/waktu |
| e. Fasilitas Pelayanan Umum | e. Fasilitas Pelayanan Umum | |
| 1). Rumah | sakit | 50 tempat tidur |
| 2). | Klinik bersama | 10 ruang praktek dokter |
| 3). | Perbankan | 500 m2 luas lantai bangunan |
| f. Kegiatan Lain | f. Kegiatan Lain | |
| 1). | SPBU | wajib |
| 2). | Hotel/penginapan | 50kamar |
| 3). | Hotel / Penginapan dengan tempat pertemuan | Wajib |
| 4). | Stadion Olah Raga | Wajib |
| 5). | Restauran | 100 tempat duduk |
| 2. Permukiman | 2. Permukiman | |
| a. Perumahan dan Permukiman | a. Perumahan dan Permukiman | |
| 1). | Perumahan sederhana | 150 unit |
| 2). | Perumahan menengah-atas | 50 unit |
| b. Rumah Susun dan Apartemen | b. Rumah Susun dan Apartemen | |
| 1). | Rumah susun sederhana | 100 unit |
| 2). | Apartemen | 50 unit |
| c. Permukiman lain | c. Permukiman lain | |
| | Ruko | Luas Lantai keseluruhan 2ooom2 |
| 3. Infrastruktur | 3. Infrastruktur | |
| Infrastruktur | Infrastruktur | |
| 1). Akses ke dan dari | jalan tol | Wajib |
| 2). | Pelabuhan | Wajib |
| 3). | Bandar udara | Wajib |
| 4). | Terminal | Wajib |
| 5). | Stasiun kereta api | Wajib |
| 6). | Pool kendaraan | Wajib |
| 7). | Fasilitas parkir untukumum | Wajib |
| b. Infrastruktur Lainnya | b. Infrastruktur Lainnya | |
| 1). | Bengkel kendaraan bermotor | 2000 m2 luas lantai bangunan |

| Pencucian mobil | 2000 m 2 luas lantai bangunan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bangunan lainnya : | Bangunan lainnya : |
| Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila temyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan•(kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya. | Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila temyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan•(kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya. |

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANGISHAK

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Perundangcundangan,


Lampiran II

Peraturan W alikota Singkawang

Nomor

: 25 Tahun 2014

Tanggal : 24 November 2014

## FORMULIR PERMOHONAN PENILAIAN STUDI ANDALALIN

Nomor:

Singkawang, Kepada Yth. Walikota Singkawang Cq. Kepala Dishubkominfo Di-

SINGKAWANG

Dengan Hormat,

Dengan ini, kami sampaikan bahwa Studi ANDALAIN Pembangunan

... yang berada di Jalan ...

Kelurahan

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. . .

Kecamatan . . . . . . . . . . .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. . .

Ko ta Singkawang telah selesai kami susun dan selanjutnya mohon untuk dinilai guna mendapatkan Rekomendasi ANDALALIN dari Bapak W alikota Singkawang. Sebagai bahan penilaian kami lampirkan Dokumen ANDALALIN sebanyak 7 (tujuh) buku.

Demikian surat permohonan lmmi buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami, Pemohon

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANGISHAK

Kep~la

Salinan Sesuai dengan Aslinya Bagian Hukum dan Perundang-undangan,


.

.

Lampiran III :

Peraturan W alikota Singkawang

Nomor

: 25 Tahun 2014

Tanggal

: 24 November 2014

## BERITA ACARA PENILAIAN DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)

,

Pada hari ini : ________________ , tanggal : ________________ , bulan : ________________ , tahun : ..•.•...••.

bertempat di ... .

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim evaluasi Dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan ... di jalan

. .

. .

. .

. . . . . . . . . . . . . Kelurahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan Singkawang ... .

Ko ta Singkawang oleh ... .

Tim evaluasi Kelengkapan Dokumen ANDALALIN :

| No | Nama | Instansi | Kedudukan Dalam Tim | Tanda Tangan |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|
| 1 | NIP... | | | |
| 2 | NIP. ... . | | | |
| 3 | NIP... | | | |
| 4 | NIP... | | | |
| 5 | NIP... | | | |
| 6 | NIP... | | | |
| 7 | ··~································· NIP. ... . | | | |

Telah mengadakan pemeriksaan, penelitian dan Penilaian bersama-sama atas

kelengkapan

Dokumen

Analisa

Dampak

Lalu

Lintas

(ANDALALIN)

Pembangunan ... di jalan ... Kelurahan ... .

Kecamatan Singkawang ... Ko ta Singkawang oleh ... .

Saran clan arahan yang perlu di perhatikan oleh pengembang :

a...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1::&gt;. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

... dst.

Dari basil pengarahan clan pemeriksaan, pihak pemrakarsa atau penanggung jawab usaha clan/ atau kegiatan menyatakan bahwa ;

c.

. ...

. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat, dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemrakarsa Usaha dan/ atau kegiatan

A.n. Tim evaluasi Dokumen ANDALALIN

...

NIP ... .

Mengetahui :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO KOTA SINGKAWANG

.•••...•••••.•...•.••...•...

Pembina ... .

NIP ... .

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANG ISBAK

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,