PERATURAN BUPATI MA Nomor 19 Tahun 2016 tentang STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2017 BUPATI MAJENE, (berlaku 18 April 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 89 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2017;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Majene Nomor 4);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Standar Biaya Umum, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
2. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
3. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
4. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
5. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
6. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
BAB II - STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017
Pasal 2
- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majene untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2017.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 dapat berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.
- (3) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana ditetapkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan penggunaan Standar Biaya Umum yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan anggaran di atur dalam Peraturan dan/atau Keputusan Bupati Majene tersendiri.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati Majene ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene pada tanggal 18 April 2016

BUPATI MAJENE,

## H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene pada tanggal 18 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

## H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016 NOMOR 19.

## 20. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

## 20.1.BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

| NO | PROVINSI | SATUAN | BIAYA UANG HARIAN | BIAYA UANG HARIAN |
|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|
| NO | PROVINSI | SATUAN | LUAR KOTA | DIKLAT |
| 1 | 2 | 3 | (Rp) 4 | (Rp) 5 |
| 1 | ACEH | OH | 360,000 | 108,000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | OH | 370,000 | 111,000 |
| 3 | RIAU | OH | 360,000 | 108,000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | OH | 370,000 | 111,000 |
| 5 | JAMBI | OH | 370,000 | 111,000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | OH | 360,000 | 108,000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | OH | 360,000 | 108,000 |
| 8 | LAMPUNG | OH | 380,000 | 114,000 |
| 9 | BENGKULU | OH | 370,000 | 111,000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | OH | 370,000 | 111,000 |
| 11 | BANTEN | OH | 360,000 | 108,000 |
| 12 | JAWA BARAT | OH | 430,000 | 129,000 |
| 13 | D.K.I JAKARTA | OH | 530,000 | 159,000 |
| 14 | JAWA TENGAH | OH | 370,000 | 111,000 |
| 15 | D.I YOGYAKARTA | OH | 420,000 | 126,000 |
| 16 | JAWA TIMUR | OH | 410,000 | 123,000 |
| 17 | BALI | OH | 440,000 | 132,000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH | 440,000 | 132,000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | 420,000 | 126,000 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | OH | 370,000 | 111,000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | OH | 360,000 | 108,000 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | OH | 370,000 | 111,000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | OH | 430,000 | 129,000 |
| 24 | SULAWESI UTARA | OH | 370,000 | 111,000 |
| 25 | GORONTALO | OH | 360,000 | 108,000 |
| 26 | SULAWESI SELATAN | OH | 430,000 | 129,000 |
| 27 | SULAWESI TENGAH | OH | 370,000 | 111,000 |
| 28 | SULAWESI TENGGARA | OH | 380,000 | 114,000 |
| 29 | MALUKU | OH | 360,000 | 108,000 |
| 30 | MALUKU UTARA | OH | 370,000 | 111,000 |
| 31 | PAPUA | OH | 580,000 | 174,000 |
| 32 | PAPUA BARAT | OH | 480,000 | 144,000 |

## 20.2.BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (KHUSUS SULAWESI BARAT)

| | | | BIAYA UANG HARIAN | BIAYA UANG HARIAN |
|----|--------------|--------|---------------------|---------------------|
| NO | PROVINSI | SATUAN | LUAR KOTA | DIKLAT |
| | | | (Rp) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 |
| 1 | MAMUJU | OH | 410,000 | 123,000 |
| 2 | MAMUJU UTARA | OH | 410,000 | 123,000 |
| 3 | POLEWALI | OH | 410,000 | 123,000 |
| 4 | MAMASA | OH | 410,000 | 123,000 |

## 20.3.BIAYA REPRESENTASI

| NO | JABATAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD Anggota DPRD dan Sekda | OH | 200,000 |
| 2 | Pejabat Eselon II | OH | 150,000 |

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 519 TAHUN 2016

TANGGAL : 18 April 2016

## TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2017

## STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

( dalam rupiah )

| URAIAN | SATUAN | BIAYA TA. 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 |
| HONORARIUM PENGANGGUNG JAWAB/PENGELOLA KEUANGAN/TAPD | | |
| 1.1. | | |
| PENGELOLA KEUANGAN | | |
| a. KUASA PENGGUNA ANGGARAN | | |
| - Nilai pagu dana s/d Rp. 100 juta - Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 1 miliar - Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar | OB OB | 300,000 350,000 400,000 |
| pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar ke atas PENGELUARAN | OB OB | |
| - Nilai BENDAHARA | | 450,000 |
| a. - Nilai pagu dana s/d Rp. 100 juta - Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 1 miliar miliar | OB OB OB | |
| - Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 - Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar ke atas b. BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMBANTU KUASA BENDAHARA UMUM PEMBANTU BENDAHARA UMUM DAERAH PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BENDAHARA BENDA BERHARGA STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) | OB OB OB OB OB OB | 350,000 400,000 450,000 500,000 750,000 |
| b. Ketua c. Wakil Ketua e. Wakil Sekretaris f. Koordinator Bidang g. Anggota 1.2.2 Sekretariat Tim Anggaran a. Koordinator b. Anggota 1.3. PENGELOLAAN KEUANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN 1.3.1. TIM TEKNIS ADMINISTRATOR | OB OB OB OB OB OB OB OK OK OK | 1,850,000 750,000 650,000 |
| KEUANGAN DAERAH | | 450,000 400,000 |
| d. Sekretaris | | |
| c. DAERAH f. g. | | 650,000 500,000 350,000 |
| | | 400,000 250,000 |
| d. e. | | |
| h. | | |
| | | 300,000 150,000 |
| i. | | |
| | | 250,000 150,000 |
| j. k. | | |
| l. STAF BENDAHARA m. | | 150,000 |
| PEMBUAT DAFTAR GAJI / JURU BAYAR | | 250,000 |
| GAJI | | |
| 1.2. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) 1.2.1 a. Pengarah | | 2,100,000 1,900,000 |
| | OK OK OK | 1,800,000 1,750,000 1,750,000 |
| | OK | 1,550,000 |
| | | 1,600,000 |
| | OK | |
| | | 1,500,000 |
| | OB | |
| a. Koodinator b. Tim Administrator | OB | |
| JARINGAN a. Koordinator b. Anggota | OB OB | |
| OPERATOR | | |
| a. Operator | | 400,000 |
| | OB | |
| PENGELOLA PBB P2 | | |
| | | 8,000 2,000 |
| 1.4. a. Pendata b. Pendamping c. Penginput | OP | 2,000 |
| PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA /UNIT LAYANAN PENGADAAN | | |
| | OP | |
| HONORARIUM | | |
| (ULP) | | |
| | OP | |
| | OK | |

| 2 PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA | 2 PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA | 3 | | 5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| a. Penjabat Pengadaan Barang/Jasa | a. Penjabat Pengadaan Barang/Jasa | OP | 365,000 | Maks. 1 Orang |
| PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) | | | | |
| a. Nilai pagu pengadaan | sampai dengan Rp. 100 juta | Per paket | 365,000 | Maks. 1 Orang |
| b. Nilai pagu dana diatas | Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta | OP | 550,000 Maks. | 3 Orang |
| c. Nilai pagu dana diatas | Rp. 250 juta s/d Rp. 200 juta | OP | 700,000 | Maks. 3 Orang |
| d. Nilai pagu dana diatas | Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar | OP | 850,000 | Maks. 3 Orang |
| e. Nilai pagu dana diatas | Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar | OP | 1,050,000 | Maks. 5 Orang |
| f. Nilai pagu dana diatas | Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar | OP | 1,200,000 1,350,000 | Maks. 5 Orang |
| g. Nilai pagu dana diatas | Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar | OP | 1,700,000 | Maks. 5 Orang |
| h. Nilai pagu dana diatas i. Nilai pagu dana diatas | Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar | OP OP | 1,900,000 | Maks. 5 Orang Maks. 7 Orang |
| j. Nilai pagu dana diatas | Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar | OP | 2,000,000 | Maks. 7 Orang |
| k. Nilai pagu dana diatas | Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar | OP | 2,200,000 | Maks. 7 Orang |
| l. Nilai pagu dana diatas | Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar | OP | 2,650,000 | Maks. 7 Orang |
| m. Nilai pagu dana diatas | Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar | OP | 3,100,000 | Maks. 7 Orang |
| n. Nilai pagu dana diatas | Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar | OP | 3,500,000 | |
| | | | | Maks. 7 Orang |
| PANITIA PENGADAAN BARANG (NON | KONSTRUKSI) | | | |
| a. Nilai pagu pengadaan sampai | dengan Rp. 100 juta | Per paket | 365,000 Maks. | 1 Orang |
| b. Nilai pagu pengadaan di atas | Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta | OP | 500,000 Maks. | 3 Orang |
| c. Nilai pagu pengadaan di atas | Rp. 250 juta s/d Rp. 200 juta | OP | 600,000 Maks. | 3 Orang |
| d. Nilai pagu pengadaan di atas | Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar | OP | 750,000 Maks. 900,000 | 3 Orang |
| e. Nilai pagu pengadaan di atas | Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar | OP | Maks. | 5 Orang |
| f. Nilai pagu pengadaan di atas | Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar miliar | OP | 1,050,000 Maks. Maks. | 5 Orang |
| g. Nilai pagu pengadaan di atas | Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 | OP | 1,150,000 | 5 Orang |
| h. Nilai pagu pengadaan di atas | Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar | OP | 1,450,000 Maks. Maks. | 5 Orang 7 Orang |
| i. Nilai pagu pengadaan di atas | Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar | OP | 1,600,000 | Maks. |
| j. Nilai pagu pengadaan di atas | Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar | OP | 1,750,000 | 7 Orang |
| k. Nilai pagu pengadaan di atas | Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar | OP | 1,900,000 2,300,000 | Maks. 7 Orang 7 Orang |
| l. Nilai pagu pengadaan di atas | Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar | OP | Maks. 3,000,000 | |
| m. Nilai pagu pengadaan di atas | Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar | OP | Maks. | 7 Orang |
| n. Nilai pagu pengadaan di atas | Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar | OP | 3,200,000 Maks. | 7 Orang |
| PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI) | | | | |
| a. Nilai pagu pengadaan jasa | konsultansi sampai dengan Rp. 50 juta | Per paket | 365,000 365,000 | Maks. 1 Orang Maks. |
| b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta | b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta | OP | 365,000 Maks. | 3 Orang 3 Orang |
| c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s/d Rp. 100 juta | c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s/d Rp. 100 juta | Per paket OP | 400,000 | Maks. 3 Orang |
| d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta | d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta | | 500,000 | |
| e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 200 juta | e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 200 juta | OP | | Maks. 5 Orang |
| f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar | f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar | OP | 600,000 | Maks. 5 Orang |
| g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar | g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar | OP | 750,000 | Maks. 5 Orang |
| h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar | h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar | OP | 900,000 | Maks. 5 Orang |
| i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar j. | i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar j. | OP | 1,000,000 | Maks. 7 Orang |
| Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar | OP | 1,200,000 | Maks. 7 Orang |
| k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar | k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar | OP OP | 1,350,000 1,450,000 | Maks. 7 Orang Maks. 7 Orang |
| l. m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar | l. m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar | OP | 1,550,000 | Maks. 7 Orang |
| n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar | n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar | OP | 1,900,000 | Maks. 7 Orang |
| o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar | o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar | OP | 2,200,000 | Maks. 7 Orang |
| p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar | p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar | OP | 2,500,000 | Maks. 7 Orang |
| HONORARIUM PEJABAT/PANITIA | PENERIMA HASIL PEKERJAAN | | | |
| a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s/d Rp. 100 juta | a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s/d Rp. 100 juta | OP | 250,000 | |
| b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta | b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta | OP | 300,000 | |
| c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 200 juta | c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 200 juta | OP OP | 450,000 | |
| d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar e. | d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar e. | OP | 500,000 600,000 | |
| Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar | OP | | |
| f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar | f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar | OP | 700,000 | |
| g. h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar | g. h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar | OP | 800,000 1,000,000 | |
| i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar | i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar | OP | 1,100,000 | |
| | | OP | 1,200,000 | |
| j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar | j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar | OP | 1,300,000 | |
| k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar l. | k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar l. | OP | 1,600,000 | |
| Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar | OP | 1,900,000 | |
| Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar | | | |
| n. | n. | OP | 2,100,000 | |
| HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI | | | | |
| UNIT AKUNTANSI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH | UNIT AKUNTANSI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH | | | |
| a. Penanggung Jawab | a. Penanggung Jawab | OB | 450,000 | |
| b. Koordinator Ketua/Wakil Ketua | b. Koordinator Ketua/Wakil Ketua | OB | 400,000 | |
| c. d. Anggota/Petugas | c. d. Anggota/Petugas | OB OB | 350,000 300,000 | |
| UNIT AKUNTANSI TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH a. | UNIT AKUNTANSI TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH a. | OB | 300,000 | |
| Penanggung Jawab b. Koordinator | Penanggung Jawab b. Koordinator | OB | 250,000 | |

| 1 | 2 c. Ketua/Wakil Ketua | 3 | 4 200,000 | 5 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | d. Anggota/Petugas | OB OB | 150,000 | |
| 4. HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH | 4. HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH | 4. HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH | 4. HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH | 4. HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH |
| | a. Pengurus Barang | OB | 250,000 | |
| | b. Pembantu Pengurus Barang | OB | 150,000 | |
| 5 HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN | 5 HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN | 5 HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN | 5 HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN | 5 HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN |
| | 5.1. Pembantu Peneliti | OJ | 25,000 | |
| | 5.2. Koordinator Peneliti | OB | 420,000 | |
| | 5.3. Sekretariat Pmelitian | OB | 300,000 | |
| | 5.4. Pengolah Data | Penelitian | 1,540,000 | |
| | 5.5. Petugas Survey | Org/Responden | 8,000 | |
| | 5.6. Pembantu Lapangan | OH | 80,000 | |
| 6 HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALIASI/DISEMINASI | 6 HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALIASI/DISEMINASI | 6 HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALIASI/DISEMINASI | 6 HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALIASI/DISEMINASI | 6 HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALIASI/DISEMINASI |
| | 6.1. Narasumber/Pembahas | | | |
| | : a. Pejabat Eselon II/yang disetarakan | OJ | 1,000,000 | |
| | b. Pejabat Eselon III/yang disetarakan | OJ | 900,000 | |
| | c. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | OJ | 700,000 | |
| | 6.2. Moderator | OJ | 600,000 | |
| | 6.3. Pembawa Acara | OJ | 300,000 | |
| 7 HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALIASI/DISEMINASI | 7 HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALIASI/DISEMINASI | 7 HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALIASI/DISEMINASI | 7 HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALIASI/DISEMINASI | 7 HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALIASI/DISEMINASI |
| | 7.1. Penanggung Jawab | OK | 400,000 | |
| | 7.2. Ketua/Wakil Ketua | OK | 350,000 | |
| | 7.3. Sekretaris | OK | 300,000 | |
| | 7.4. Anggota | OK | 250,000 | |
| 8 HONOR PENYULUH NON PNS | 8 HONOR PENYULUH NON PNS | 8 HONOR PENYULUH NON PNS | 8 HONOR PENYULUH NON PNS | 8 HONOR PENYULUH NON PNS |
| | 8.1. SLTA | OB | 2,000,000 | |
| | 8.2. SARJANA MUDA | OB | 2,100,000 | |
| | 8.3. SARJANA 8.4. MASTER (S2) | OB OB | 2,300,000 2,500,000 | |
| 9 | HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN | | | |
| | 9.1. Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah | | | |
| | 9.1.1. Pengarah | OB | 750,000 | |
| | 9.1.2 Penanggungjawab | OB | 700,000 | |
| | 9.1.3 Ketua | OB | 650,000 | |
| | 9.1.4 Wakil Ketua 9.1.5. Sekretaris | OB OB | 600,000 500,000 | |
| | 9.1.6. Anggota | OB | 450,000 | |
| | 9.2 Tim Pelaksana Kegiatan SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA | | | |
| | 9.2.1. Pengarah | OB | 500,000 | |
| | 9.2.2. Penanggungjawab | OB | 450,000 | |
| | 9.2.3. Ketua Ketua | OB | 400,000 | |
| | 9.2.4. Wakil 9.2.5. Sekretaris | OB OB | 350,000 300,000 | |
| | 9.2.6. Anggota | OB | 250,000 | |
| 10 HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN | 10 HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN | 10 HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN | 10 HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN | 10 HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN |
| | 10.2. Ketua / Wakil Ketua | OB | 250,000 | |
| | 10.4. Anggota | OB | 230,000 | |
| 11 | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL | | | |
| | 11.1. Penanggung Jawab | Oter | 400,000 | |
| | 11.3. Penyunting/Editor | Oter | 250,000 | |
| | 11.4. Desain Grafis & Fotografer | Oter | 180,000 | |
| | 11.5. Sekretariat 11.6. Pembuat Artikel | Oter Halaman | 150,000 100,000 | |
| 12. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH | 12. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH | 12. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH | 12. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH | 12. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH |
| | 12.1. Penanggung Jawab | Oter | 400,000 | |
| | 12.2. Redaktur | Oter | 300,000 | |
| | 12.3. Penyunting/Editor Fotografer | Oter Oter | 250,000 180,000 | |
| | 12.4. Desain Grafis & | Oter | 150,000 | |
| | | Halaman | | |
| | 12.5. Sekretariat 12.6. Pembuat Artikel | | | |
| | HONORARIUM TIM PENYUSUN BUKU | | 80,000 | |
| 13. | 13.1. Penanggung Jawab 13.2. Ketua 13.3. Wakil Ketua | OB OB OB | 400,000 350,000 300,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----|
| | 13.6. Pengumpulan Data | DOK | 50,000 | |
| | 13.7. Pemeriksa Dokumen | DOK | 30,000 | |
| | 13.8. Entry Data | DOK | 25,000 | |
| | 13.9. Tabulasi Tabel Pokok | TABEL | 25,000 | |
| 14. | HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE | | | |
| | 14.1. Penanggung Jawab | OB | 500,000 | |
| | 14.2. Redaktur | OB | 450,000 | |
| | 14.3. Editor | OB | 400,000 | |
| | 14.4. Web Admin | OB | 350,000 | |
| | 14.5. Web Developer | OB | 300,000 | |
| | 14.6. Pembuat artikel | Halaman | 100,000 | |
| | 14.7. Penerjemah | 1500 karakter | 90,000 | |
| 15. | HONORARIUM PENGELOLA JDIH | | | |
| | 14.1. Penanggung Jawab | OB | 450,000 | |
| | 14.2. Koordinator | OB | 400,000 | |
| | 14.3. Anggota | OB | 350,000 | |
| | 14.4. Operator | OB | 300,000 | |
| 16. | HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKASI | | | |
| | 16.1. Setingkat Pendidikan Dasar | | | |
| | a. Penyusunan / Pembuatan bahan Ujian | Naskah/Pelajaran | 150,000 | |
| | b. Pemeriksaan hasil ujian | Siswa/Mata Ujian | 5,000 | |
| | c. Pengawas Ujian | OH | 240,000 | |
| | 16.2. Setingkat Pendidikan Menengah | | | |
| | a. Penyusunan / Pembuatan bahan Ujian | Naskah/Pelajaran | 190,000 | |
| | b. Pemeriksaan hasil ujian | Siswa/Mata Ujian | 7,500 | |
| | c. Pengawas Ujian | OH | 270,000 | |
| | 16.3. Setingkat Pendidikan | | | |
| | Tinggi | | | |
| | a. Penyusunan / Pembuatan bahan Ujian | Naskah/Pelajaran | 250,000 | |
| | b. Pemeriksaan hasil ujian | Siswa/Mata Ujian | 15,000 | |
| | c. Pengawas Ujian | OH | 270,000 | |
| | Penguji Tugas Akhir/Skripsi | Orang/Mahasiswa | 150,000 | |
| | d. e. Penguji Tesis | Orang/Mahasiswa | 250,000 | |
| | f. Penguji Desertasi | Orang/Mahasiswa | 350,000 | |
| 17. | SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) | | | |
| | 17.1. Golongan I dan II | OH | 30,000 | |
| | 17.2. Golongan III | OH | 32,000 | |
| | 17.3. Golongan IV | OH | 36,000 | |
| 18. | SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR | | | |
| | 18.1. UANG LEMBUR (di luar jam kerja pada hari kerja) | | | |
| | a. Golongan I / Non PNS | OJ | 10,000 | |
| | b. Golongan II | OJ | 13,000 | |
| | c. Golongan III | OJ | 17,000 | |
| | d. Golongan IV | OJ | 20,000 | |
| | 18.2. | | | |
| | UANG MAKAN LEMBUR (di luar jam kerja pada hari kerja) | | | |
| | a. Golongan I dan II / Non PNS | OH | 30,000 | |
| | b. Golongan III | OH | 32,000 | |
| | c. Golongan IV | OH | 36,000 | |
| 19. | SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR | | | |
| | SIPIL NEGARA. | | | |
| | 19.1. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara | | | |
| | a. Uang Lembur | OJ | 13,000 | |
| | b. Uang Makan Lembur | OJ | 30,000 | |

## 20. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

## 20.1.BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

| NO | PROVINSI | SATUAN | PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH DAN SEKDA | PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH DAN SEKDA | PEJABAT ESELON II | PEJABAT ESELON II | PEJABAT ESELON III/ GOL. IV | PEJABAT ESELON III/ GOL. IV | PEJABAT ESELON IV / GOL III | PEJABAT ESELON IV / GOL III | GOL. II/I/Pegawai Tidak Tetap | GOL. II/I/Pegawai Tidak Tetap |
|-------|--------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| NO | PROVINSI | SATUAN | LUAR KOTA (Rp) | DIKLAT | LUAR KOTA (Rp) | DIKLAT | LUAR KOTA | DIKLAT | LUAR KOTA | DIKLAT | LUAR KOTA | DIKLAT |
| NO | PROVINSI | SATUAN | LUAR KOTA (Rp) | DIKLAT | LUAR KOTA (Rp) | DIKLAT | LUAR KOTA | DIKLAT | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | (Rp) 5 | 6 | (Rp) 7 | (Rp) 8 | (Rp) 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ACEH | OH | 760,000 | 228,000 | 660,000 | 198,000 | 560,000 | 168,000 | 460,000 | 138,000 | 360,000 | 108,000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | OH | 770,000 | 231,000 | 670,000 | 201,000 | 570,000 | 171,000 | 470,000 | 141,000 | 370,000 | 111,000 |
| 3 | RIAU | OH | 760,000 | 228,000 | 660,000 | 198,000 | 560,000 | 168,000 | 460,000 | 138,000 | 360,000 | 108,000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | OH | 770,000 | 231,000 | 670,000 | 201,000 | 570,000 | 171,000 | 470,000 | 141,000 | 370,000 | 111,000 |
| 5 | JAMBI | OH | 770,000 | 231,000 | 670,000 | 201,000 | 570,000 | 171,000 | 470,000 | 141,000 | 370,000 | 111,000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | OH | 760,000 | 228,000 | 660,000 | 198,000 | 560,000 | 168,000 | 460,000 | 138,000 | 360,000 | 108,000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | OH | 760,000 | 228,000 | 660,000 | 198,000 | 560,000 | 168,000 | 460,000 | 138,000 | 360,000 | 108,000 |
| 8 | LAMPUNG | OH | 780,000 | 234,000 | 680,000 | 204,000 | 580,000 | 174,000 | 480,000 | 144,000 | 380,000 | 114,000 |
| 9 | BENGKULU | OH | 770,000 | 231,000 | 670,000 | 201,000 | 570,000 | 171,000 | 470,000 | 141,000 | 370,000 | 111,000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | OH | 770,000 | 231,000 | 670,000 | 201,000 | 570,000 | 171,000 | 470,000 | 141,000 | 370,000 | 111,000 |
| 11 | BANTEN | OH | 760,000 | 228,000 | 660,000 | 198,000 | 560,000 | 168,000 | 460,000 | 138,000 | 360,000 | 108,000 |
| 12 | JAWA BARAT | OH | 830,000 | 249,000 | 730,000 | 219,000 | 630,000 | 189,000 | 530,000 | 159,000 | 430,000 | 129,000 |
| 13 | D.K.I JAKARTA | OH | 930,000 | 279,000 | 830,000 | 249,000 | 730,000 | 219,000 | 630,000 | 189,000 | 530,000 | 159,000 |
| 14 | JAWA TENGAH | OH | 770,000 | 231,000 | 670,000 | 201,000 | 570,000 | 171,000 | 470,000 | 141,000 | 370,000 | 111,000 |
| 15 | D.I YOGYAKARTA | OH | 820,000 | 246,000 | 720,000 | 216,000 | 620,000 | 186,000 | 520,000 | 156,000 | 420,000 | 126,000 |
| 16 | JAWA TIMUR | OH | 810,000 | 243,000 | 710,000 | 213,000 | 610,000 | 183,000 | 510,000 | 153,000 | 410,000 | 123,000 |
| 17 | BALI | OH | 840,000 | 252,000 | 740,000 | 222,000 | 640,000 | 192,000 | 540,000 | 162,000 | 440,000 | 132,000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH | 840,000 | 252,000 | 740,000 | 222,000 | 640,000 | 192,000 | 540,000 | 162,000 | 440,000 | 132,000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | 820,000 | 246,000 | 720,000 | 216,000 | 620,000 | 186,000 | 520,000 | 156,000 | 420,000 | 126,000 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | OH | 770,000 | 231,000 | 670,000 | 201,000 | 570,000 | 171,000 | 470,000 | 141,000 | 370,000 | 111,000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | OH | 760,000 | 228,000 | 660,000 | 198,000 | 560,000 | 168,000 | 460,000 | 138,000 | 360,000 | 108,000 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | OH | 770,000 830,000 | 231,000 | 670,000 | 201,000 | 570,000 | 171,000 | 470,000 | 141,000 | 370,000 | 111,000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | OH | | 249,000 | 730,000 | 219,000 | 630,000 | 189,000 | 530,000 | 159,000 | 430,000 | 129,000 |
| 24 | SULAWESI UTARA | OH | 770,000 | 231,000 | 670,000 | 201,000 | 570,000 | 171,000 | 470,000 | 141,000 | 370,000 | 111,000 |
| 25 | GORONTALO | OH | 760,000 | 228,000 | 660,000 | 198,000 | 560,000 | 168,000 | 460,000 | 138,000 | 360,000 | 108,000 |
| 26 | SULAWESI SELATAN | OH | 830,000 | 249,000 | 730,000 | 219,000 | 630,000 | 189,000 | 530,000 | 159,000 | 430,000 | 129,000 |
| 27 28 | SULAWESI TENGAH TENGGARA | OH OH | 770,000 780,000 | 231,000 | 670,000 | 201,000 | 570,000 | 171,000 174,000 | 470,000 | 141,000 | 370,000 | 114,000 |
| | SULAWESI | | | 234,000 | 680,000 | 204,000 | 580,000 | | 480,000 | 144,000 | 380,000 | 111,000 |
| 29 | MALUKU | OH | 760,000 | 228,000 | 660,000 | 198,000 | 560,000 | 168,000 | 460,000 | 138,000 | 360,000 | 108,000 |
| 30 | MALUKU UTARA | OH | 770,000 | 231,000 | 670,000 | 201,000 | 570,000 | 171,000 | 470,000 | 141,000 | 370,000 | 111,000 |
| 31 | PAPUA | OH | 980,000 | 294,000 | 880,000 | 264,000 | 780,000 | 234,000 | 680,000 | 204,000 | 580,000 | 174,000 |
| 32 | PAPUA BARAT | OH | 880,000 | 264,000 | 780,000 | 234,000 | 680,000 | 204,000 | 580,000 | 174,000 | 480,000 | 144,000 |

## 20.2.BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

## (KHUSUS SULAWESI BARAT)

| NO | PROVINSI | SATUAN | PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH DAN SEKDA | PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH DAN SEKDA | PEJABAT ESELON II | PEJABAT ESELON II | PEJABAT ESELON III/ GOL. IV | PEJABAT ESELON III/ GOL. IV | PEJABAT ESELON IV / GOL III | PEJABAT ESELON IV / GOL III | GOL. II/I/Pegawai Tidak Tetap | GOL. II/I/Pegawai Tidak Tetap |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| NO | PROVINSI | SATUAN | LUAR KOTA | DIKLAT | LUAR KOTA | DIKLAT | LUAR KOTA | DIKLAT | LUAR KOTA | DIKLAT | LUAR KOTA | DIKLAT |
| NO | PROVINSI | SATUAN | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | MAMUJU | OH | 810,000 | 243,000 | 710,000 | 213,000 | 610,000 | 183,000 | 510,000 | 153,000 | 410,000 | 123,000 |
| 2 | MAMUJU UTARA | OH | 810,000 | 243,000 | 710,000 | 213,000 | 610,000 | 183,000 | 510,000 | 153,000 | 410,000 | 123,000 |
| 3 | POLEWALI | OH | 810,000 | 243,000 | 710,000 | 213,000 | 610,000 | 183,000 | 510,000 | 153,000 | 410,000 | 123,000 |
| 4 | MAMASA | OH | 810,000 | 243,000 | 710,000 | 213,000 | 610,000 | 183,000 | 510,000 | 153,000 | 410,000 | 123,000 |

## 20.3.BIAYA REPRESENTASI

| NO | JABATAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD Anggota DPRD dan Sekda | OH | 500,000 |
| 2 | Staf Ahli, Asisten, Inspektur, Sekwan, Kepala Dinas/Badan, . | OH | 300,000 |
| 3 | Pimpinan SKPD/Kepala Kantor/Camat | OH | 150,000 |

## 21. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

## 21.1. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

| | | | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL |
|----|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| NO | PROVINSI | SATUAN | BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEJABAT ESELON I/II dan disetarakan | PEJABAT ESELON III/GOL. IV dan disetarakan | PEJABAT ESELON IV/GOL. III,II,I dan disetarakan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ACEH | OH | 1,625,000 | 1,063,000 | 546,000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | OH | 1,518,000 | 879,000 | 510,000 |
| 3 | RIAU | OH | 1,500,000 | 1,085,000 | 450,000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | OH | 1,625,000 | 813,000 | 638,000 |
| 5 | JAMBI | OH | 1,500,000 | 925,000 | 500,000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | OH | 1,330,000 | 1,113,000 | 520,000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | OH | 1,563,000 | 788,000 | 700,000 |
| 8 | LAMPUNG | OH | 1,625,000 | 875,000 | 400,000 |
| 9 | BENGKULU | OH | 988,000 | 900,000 | 560,000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | OH | 1,688,000 | 1,063,000 | 400,000 |
| 11 | BANTEN | OH | 1,788,000 | 1,000,000 | 718,000 |
| 12 | JAWA BARAT | OH | 1,760,000 | 800,000 | 560,000 |
| 13 | D.K.I JAKARTA | OH | 1,490,000 | 992,000 | 610,000 |
| 14 | JAWA TENGAH | OH | 1,480,000 | 949,000 | 450,000 |
| 15 | D.I YOGYAKARTA | OH | 1,688,000 | 1,013,000 | 788,000 |
| 16 | JAWA TIMUR | OH | 1,370,000 | 1,063,000 | 563,000 |
| 17 | BALI | OH | 1,810,000 | 990,000 | 910,000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH | 1,994,000