PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN NUNUKAN (berlaku 8 September 2017)
Pembukaan
Mengingat
:
BUPATI NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN NUNUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NUNUKAN,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk di wilayah Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Nunukan ;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan
BUPATI NUNUKAN MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN NUNUKAN
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nunukan di ubah sebagai berikut :
1. Ketentuan pada
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan;
3. Bupati adalah Bupati Nunukan;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang bertanggungjawab dan berwenang dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
5. Camat adalah Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
6. Kelurahan adalah Kelurahan pada unit kerja Pemerintah Kabupaten Nunukan yang berada langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Nunukan melalui Camat;
Pasal 5
Bagian Kesatu Pemerintah Kabupaten
- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:
- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan/Pelimpahan wewenang kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi Kependudukan BAB III Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pasal 12 ayat (1) huruf c diubah sehingga selengkapnya berbunyi:
- (1)
Bagian Kedua
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan
Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
- a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan
- d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Ketentuan pada pasal 16 diubah sehingga selengkapnya berbunyi:
Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyediakan dan menyerahkan blangko Dokumen Kependudukan dan formulir untuk pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
5. Ketentuan pada pasal 18 ayat (3) diubah sehingga selengkapnya berbunyi:
- (1) Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia di Desa atau Kelurahan dapat dilaksanakan oleh Petugas Registrasi.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam PeraturanBupati.
6. Ketentuan pasal 43 ayat (1) diubah dan pasal (2) dihapus sehingga pasal 43 selengkapnya berbunyi:
- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dihapus:
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati;
7. Ketentuan pasal 55 ayat (1) diubah sehingga selengkapnya berbunyi:
- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2)
- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3)
- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3)
- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
29. aa. tanggal perceraian;
30. bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
33. ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data SIAK Pelayanan dan/atau Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
11. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 76 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
12. Ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) diubah dan Pasal 5 dihapus serta menambahkan pasal (6), (7), (8) dan (9) sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:
- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
14. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:
Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk
15. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
16. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Petugas Khusus terdiri dari:
- a. petugas reserse;dan
- b. petugas intelijen.
- (2) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan KTP-el yang bersifat khusus.
- (3) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama menjalankan tugas khusus.
- (4) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas bagi petugas khusus.
17. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus dengan mengajukan surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus.
- (2) Surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala/Pimpinan Lembaga kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayah kerjanya meliputi tempat petugas khusus bertugas.
- (3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi identitas petugas khusus yang bersangkutan dan jangka waktu penugasan.
18. Ketentuan Pasal 93 diubah, dan di tambah 4 Pasal yaitu (5), (6), (7), (8) sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Untuk melakukan perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membentuk tim khusus kabupaten kota.
- (2) Tim khusus kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
- b. merekam/memasukkan isi formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus ke dalam database kependudukan melalui aplikasi SIAK;
- c. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
- d. melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server IDMS Ditjen Dukcapil;
- e. melaporkan hasil perekaman kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat; dan
- g. melaporkan ke tim khusus pusat bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak;
- h. menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus yang telah dicetak kepada petugas khusus.
- (3) Tim khusus kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Perekaman KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 dilakukan dengan cara:
- a. petugas khusus melapor kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- b. tim khusus kabupaten/kota melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
- c. petugas khusus mengisi formulir biodata penduduk (F1.01);
- d. tim khusus kabupaten/kota menginput/memasukkan isi formulir biodata ke dalam database kependudukan melalui aplikasi SIAK;
- e. tim khusus kabupaten/kota melakukan pengambilan dan perekamanpas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
- f. tim khusus kabupaten/kota melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server IDMS Ditjen Dukcapil;
- g. hasil perekaman oleh tim khusus kabupaten/kota, selanjutnya dilaporkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui suratuntuk diproses lebih lanjut atas rekaman KTP-el yang bersifat khusus yang sudah di rekam di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. tim khusus kabupaten/kota melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus, setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat dan melaporkan kembali ke tim khusus pusat melalui surat resmi bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak; dan
- i. tim khusus kabupaten/kota menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus kepada petugas khusus.
- (5) Dalam hal petugas khusus belum melakukan perekaman KTP-el, petugas khusus wajib melakukan perekaman KTP-el dengan menggunakan biodata sebenarnya.
- (6) Perekaman KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan di daerah asal pemohon atau di daerah tempat petugas khusus melakukan permohonan dengan mengacu pada mekanisme rekam cetak luar domisili.
- (7) Hasil perekaman KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemrosesan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus.
- (8) Dalam hal KTP-el yang bersifat khusus hilang, dapat diterbitkan kembali dengan persyaratan:
- a. surat permintaan penerbitan kembali KTP-el yang bersifat khusus dari Kepala/Pimpinan lembaga yang ditujukan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat petugas khusus bertugas;dan
- b. surat pernyataan kehilangan KTP-el yang bersifat khusus dari petugas khusus bersangkutan.
19. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Data registrasi dan pengisian formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus disimpan secara khusus oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Hasil perekaman data petugas khusus disimpan di server IDMS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan IDMS Ditjen Dukcapil
- (1) Petugas khusus yang sudah berakhir masa tugasnya wajib menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP-el yang bersifat khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada wilayah tempat petugas khusus bertugas.
- (3) KTP-el yang bersifat khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan berita acara.
20. Ketentuan Pasal 96 diubah, dan di tambah 1 Pasal yaitu (4) sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaporkan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan berakhirnya penugasan petugas khusus.
- (2) Dalam hal petugas khusus yang masa tugasnya sudah berakhir namun tidak mengembalikan KTP-el yang bersifat khusus, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan peringatan melalui surat kepada Kepala/Pimpinan Lembaga petugas khusus yang bersangkutan
- (3) Dalam hal masa tugas petugas khusus diperpanjang, Kepala/Pimpinan Lembaga wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat petugas khusus bertugas.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perpanjangan masa tugas petugas khusus kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Ketentuan Pasal 97 disisipkan satu ayat antara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat(1a), ayat 2 di rubah sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Hak Akses terhadap data dan Dokumen Kependudukan diberikan oleh Menteri Dalam negeri hanya kepada petugas yang memenuhi Persyaratan.
2. (1a)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil, pada:
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan; dan
- c. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
22. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 adalah yang memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur/ II c
- b. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer;
- c. Memiliki dedikasi dan tanggungjawab terhadap tugasnya.
- (2) Hak Akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut karena:
- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak cakap melaksanakan tugasnya;
- d. Membocorkan data dokumen kependudukan.
- (3) Pencabutan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
23. Ketentuan Pasal 101 ditambah satu ayat, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemberian dan Pencabutan hak akses sebagaimana di maksud dalam pasal 98 diusulkan oleh Bupati kepada menteri melalui Gubernur;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
24. Ketentuan huruf j Pasal 105 diubah, dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:
SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:
- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- b. sumber daya manusia;
- c. pemegang hak akses;
- d. lokasi database;
- e. pengelolaan database;
- f. pemeliharaan database;
- g. pengamanan database;
- h. pengawasan database;
- i. data cadangan;
- j. perangkat pendukung;
- k. tempat pelayanan;
- l. pusat data;
- m. pusat data cadangan; dan
- n. jaringan komunikasi data.
25. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten Nunukan.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan, dan pusat data cadangan .
26. Ketentuan Pasal 114 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf o yang menjadi kewenangan Menteri.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf m yang menjadi kewenangan Gubernur.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf m yang menjadi kewenangan Bupati.
27. Pada Bab IX ditambah satu bagian yaitu:
Bagian Kelima
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL
- (1) Pejabat struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Nunukan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati Nunukan melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan secara periodik oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
28. Ketentuan Pasal 117 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.
29. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Menteri.
30. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:
Besaran sanksi Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 125 adalah sebagai berikut
| NO. | Uraian Peristiwa Kependudukan | Besar Sanksi Administratif (dalam Rupiah) | Keterangan |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 1. | Pindah Datang dari luar daerah bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) | DIHAPUS | DIHAPUS |
| 2 | Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) | 500.000 | |
| 3. | Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) | Dibawah 1 thn 100.000 Diatas 1 thn 200.000 | |
| 4. | Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) | 1.000.000 | |
| 5. | Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) | 1.500.000 | |
| 6. | Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) | 750.000 | |
| 7. | Perubahan Biodata sebagaimana dimaksud Pasal 73: a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | DIHAPUS | DIHAPUS |
| 8. | Perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud Pasal 75: | | |
| | a. Untuk WNI | 25.000 | |
| | b. Untuk Orang Asing | 250.000 | |
| 9. | Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (4): a. Untuk WNI | DIHAPUS | DIHAPUS |
| | b. | Untuk Orang Asing | |
31. Ketentuan Pasal 129 diubah dan ditambah satu ayat, sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Setiap penduduk yang melakukan pelaporan peristiwa penting melampaui batas waktu pelaporan yang telah ditentukan dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberlakukan bagi penduduk yang mengikuti program/kegiatan pelayanan langsung administrasi kependudukan di Kecamatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
32. Ketentuan Pasal 130 diubah, sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:
Besaran sanksi Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 129 adalah sebagai berikut:
| NO. | Uraian Peristiwa Penting | Besar Sanksi Administratif (dalam Rupiah) | Keterangan |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 1 | Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) atau Pasal 40 ayat (3) atau Pasal 41 ayat (5) atau Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 44 ayat (1) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 100.000 500.000 | |
| 2 | Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) atau Pasal 48 ayat (3) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 100.000 600.000 | |
| 3 | Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 50 a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 300.000 600.000 | |
| 4 | Perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 500.000 800.000 | |
| 5 | Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 300.000 500.000 | |
| 6 | Kematian sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) atau Pasl 56 ayat (1): a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 0 | |
| 7 | Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (2) atau pasal 59 ayat (4): a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 100.000 500.000 | |
| 8 | Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1): a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 100.000 500.000 | |
| 9. | Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1): a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 100.000 500.000 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10 | Perubahan Nama sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2): | 50 |
| 11 | Perubahan Status Kewarganegaraan di Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1): | 500 |
| 12 | Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2): | 100 |
33. Ketentuan Pasal 135 diubah, sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut:
Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
34. Ketentuan Pasal 136 diubah, sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai berikut:
Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1a) dan Pasal 117,118,119 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
35. Di antara Pasal 135 dan Pasal 136 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 136A yang berbunyi sebagai berikut:
Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak menjalankan fungsi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89A diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
36. Ketentuan Pasal 137 diubah, sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (1) dan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 12
- (1)
Bagian Kedua
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan
Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
- a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan
- d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Pasal 16
Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyediakan dan menyerahkan blangko Dokumen Kependudukan dan formulir untuk pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
Pasal 18
- (1) Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia di Desa atau Kelurahan dapat dilaksanakan oleh Petugas Registrasi.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam PeraturanBupati.
6. Ketentuan pasal 43 ayat (1) diubah dan pasal (2) dihapus sehingga pasal 43 selengkapnya berbunyi:
- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dihapus:
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati;
7. Ketentuan pasal 55 ayat (1) diubah sehingga selengkapnya berbunyi:
- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2)
- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3)
- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3)
- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
29. aa. tanggal perceraian;
30. bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
33. ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data SIAK Pelayanan dan/atau Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
11. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 76 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
12. Ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) diubah dan Pasal 5 dihapus serta menambahkan pasal (6), (7), (8) dan (9) sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:
- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
14. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:
Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk
15. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
16. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Petugas Khusus terdiri dari:
- a. petugas reserse;dan
- b. petugas intelijen.
- (2) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan KTP-el yang bersifat khusus.
- (3) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama menjalankan tugas khusus.
- (4) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas bagi petugas khusus.
17. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus dengan mengajukan surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus.
- (2) Surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala/Pimpinan Lembaga kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayah kerjanya meliputi tempat petugas khusus bertugas.
- (3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi identitas petugas khusus yang bersangkutan dan jangka waktu penugasan.
18. Ketentuan Pasal 93 diubah, dan di tambah 4 Pasal yaitu (5), (6), (7), (8) sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Untuk melakukan perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membentuk tim khusus kabupaten kota.
- (2) Tim khusus kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
- b. merekam/memasukkan isi formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus ke dalam database kependudukan melalui aplikasi SIAK;
- c. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
- d. melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server IDMS Ditjen Dukcapil;
- e. melaporkan hasil perekaman kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat; dan
- g. melaporkan ke tim khusus pusat bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak;
- h. menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus yang telah dicetak kepada petugas khusus.
- (3) Tim khusus kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Perekaman KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 dilakukan dengan cara:
- a. petugas khusus melapor kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- b. tim khusus kabupaten/kota melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
- c. petugas khusus mengisi formulir biodata penduduk (F1.01);
- d. tim khusus kabupaten/kota menginput/memasukkan isi formulir biodata ke dalam database kependudukan melalui aplikasi SIAK;
- e. tim khusus kabupaten/kota melakukan pengambilan dan perekamanpas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
- f. tim khusus kabupaten/kota melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server IDMS Ditjen Dukcapil;
- g. hasil perekaman oleh tim khusus kabupaten/kota, selanjutnya dilaporkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui suratuntuk diproses lebih lanjut atas rekaman KTP-el yang bersifat khusus yang sudah di rekam di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. tim khusus kabupaten/kota melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus, setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat dan melaporkan kembali ke tim khusus pusat melalui surat resmi bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak; dan
- i. tim khusus kabupaten/kota menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus kepada petugas khusus.
- (5) Dalam hal petugas khusus belum melakukan perekaman KTP-el, petugas khusus wajib melakukan perekaman KTP-el dengan menggunakan biodata sebenarnya.
- (6) Perekaman KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan di daerah asal pemohon atau di daerah tempat petugas khusus melakukan permohonan dengan mengacu pada mekanisme rekam cetak luar domisili.
- (7) Hasil perekaman KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemrosesan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus.
- (8) Dalam hal KTP-el yang bersifat khusus hilang, dapat diterbitkan kembali dengan persyaratan:
- a. surat permintaan penerbitan kembali KTP-el yang bersifat khusus dari Kepala/Pimpinan lembaga yang ditujukan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat petugas khusus bertugas;dan
- b. surat pernyataan kehilangan KTP-el yang bersifat khusus dari petugas khusus bersangkutan.
19. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Data registrasi dan pengisian formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus disimpan secara khusus oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Hasil perekaman data petugas khusus disimpan di server IDMS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan IDMS Ditjen Dukcapil
- (1) Petugas khusus yang sudah berakhir masa tugasnya wajib menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP-el yang bersifat khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada wilayah tempat petugas khusus bertugas.
- (3) KTP-el yang bersifat khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan berita acara.
20. Ketentuan Pasal 96 diubah, dan di tambah 1 Pasal yaitu (4) sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaporkan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan berakhirnya penugasan petugas khusus.
- (2) Dalam hal petugas khusus yang masa tugasnya sudah berakhir namun tidak mengembalikan KTP-el yang bersifat khusus, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan peringatan melalui surat kepada Kepala/Pimpinan Lembaga petugas khusus yang bersangkutan
- (3) Dalam hal masa tugas petugas khusus diperpanjang, Kepala/Pimpinan Lembaga wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat petugas khusus bertugas.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perpanjangan masa tugas petugas khusus kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Ketentuan Pasal 97 disisipkan satu ayat antara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat(1a), ayat 2 di rubah sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Hak Akses terhadap data dan Dokumen Kependudukan diberikan oleh Menteri Dalam negeri hanya kepada petugas yang memenuhi Persyaratan.
2. (1a)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil, pada:
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan; dan
- c. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
22. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 adalah yang memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur/ II c
- b. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer;
- c. Memiliki dedikasi dan tanggungjawab terhadap tugasnya.
- (2) Hak Akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut karena:
- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak cakap melaksanakan tugasnya;
- d. Membocorkan data dokumen kependudukan.
- (3) Pencabutan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
23. Ketentuan Pasal 101 ditambah satu ayat, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemberian dan Pencabutan hak akses sebagaimana di maksud dalam pasal 98 diusulkan oleh Bupati kepada menteri melalui Gubernur;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
24. Ketentuan huruf j Pasal 105 diubah, dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:
SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:
- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- b. sumber daya manusia;
- c. pemegang hak akses;
- d. lokasi database;
- e. pengelolaan database;
- f. pemeliharaan database;
- g. pengamanan database;
- h. pengawasan database;
- i. data cadangan;
- j. perangkat pendukung;
- k. tempat pelayanan;
- l. pusat data;
- m. pusat data cadangan; dan
- n. jaringan komunikasi data.
25. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten Nunukan.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan, dan pusat data cadangan .
26. Ketentuan Pasal 114 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf o yang menjadi kewenangan Menteri.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf m yang menjadi kewenangan Gubernur.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf m yang menjadi kewenangan Bupati.
27. Pada Bab IX ditambah satu bagian yaitu:
Bagian Kelima
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL
- (1) Pejabat struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Nunukan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati Nunukan melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan secara periodik oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
28. Ketentuan Pasal 117 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.
29. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Menteri.
30. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:
Besaran sanksi Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 125 adalah sebagai berikut
| NO. | Uraian Peristiwa Kependudukan | Besar Sanksi Administratif (dalam Rupiah) | Keterangan |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
Pasal 22
| 1. | Pindah Datang dari luar daerah bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) | DIHAPUS | DIHAPUS |
Pasal 24
| 2 | Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) | 500.000 | |
Pasal 26
| 3. | Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) | Dibawah 1 thn 100.000 Diatas 1 thn 200.000 | |
Pasal 27
| 4. | Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) | 1.000.000 | |
Pasal 28
| 5. | Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) | 1.500.000 | |
Pasal 29
| 6. | Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) | 750.000 | |
Pasal 38
- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pasal 43
- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dihapus:
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati;
7. Ketentuan pasal 55 ayat (1) diubah sehingga selengkapnya berbunyi:
- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2)
- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3)
- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3)
- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
29. aa. tanggal perceraian;
30. bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
33. ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data SIAK Pelayanan dan/atau Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
11. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 76 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
12. Ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) diubah dan Pasal 5 dihapus serta menambahkan pasal (6), (7), (8) dan (9) sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:
- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
14. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:
Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk
15. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
16. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Petugas Khusus terdiri dari:
- a. petugas reserse;dan
- b. petugas intelijen.
- (2) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan KTP-el yang bersifat khusus.
- (3) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama menjalankan tugas khusus.
- (4) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas bagi petugas khusus.
17. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus dengan mengajukan surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus.
- (2) Surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala/Pimpinan Lembaga kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayah kerjanya meliputi tempat petugas khusus bertugas.
- (3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi identitas petugas khusus yang bersangkutan dan jangka waktu penugasan.
18. Ketentuan Pasal 93 diubah, dan di tambah 4 Pasal yaitu (5), (6), (7), (8) sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Untuk melakukan perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membentuk tim khusus kabupaten kota.
- (2) Tim khusus kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
- b. merekam/memasukkan isi formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus ke dalam database kependudukan melalui aplikasi SIAK;
- c. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
- d. melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server IDMS Ditjen Dukcapil;
- e. melaporkan hasil perekaman kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat; dan
- g. melaporkan ke tim khusus pusat bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak;
- h. menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus yang telah dicetak kepada petugas khusus.
- (3) Tim khusus kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Perekaman KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 dilakukan dengan cara:
- a. petugas khusus melapor kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- b. tim khusus kabupaten/kota melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
- c. petugas khusus mengisi formulir biodata penduduk (F1.01);
- d. tim khusus kabupaten/kota menginput/memasukkan isi formulir biodata ke dalam database kependudukan melalui aplikasi SIAK;
- e. tim khusus kabupaten/kota melakukan pengambilan dan perekamanpas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
- f. tim khusus kabupaten/kota melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server IDMS Ditjen Dukcapil;
- g. hasil perekaman oleh tim khusus kabupaten/kota, selanjutnya dilaporkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui suratuntuk diproses lebih lanjut atas rekaman KTP-el yang bersifat khusus yang sudah di rekam di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. tim khusus kabupaten/kota melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus, setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat dan melaporkan kembali ke tim khusus pusat melalui surat resmi bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak; dan
- i. tim khusus kabupaten/kota menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus kepada petugas khusus.
- (5) Dalam hal petugas khusus belum melakukan perekaman KTP-el, petugas khusus wajib melakukan perekaman KTP-el dengan menggunakan biodata sebenarnya.
- (6) Perekaman KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan di daerah asal pemohon atau di daerah tempat petugas khusus melakukan permohonan dengan mengacu pada mekanisme rekam cetak luar domisili.
- (7) Hasil perekaman KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemrosesan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus.
- (8) Dalam hal KTP-el yang bersifat khusus hilang, dapat diterbitkan kembali dengan persyaratan:
- a. surat permintaan penerbitan kembali KTP-el yang bersifat khusus dari Kepala/Pimpinan lembaga yang ditujukan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat petugas khusus bertugas;dan
- b. surat pernyataan kehilangan KTP-el yang bersifat khusus dari petugas khusus bersangkutan.
19. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Data registrasi dan pengisian formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus disimpan secara khusus oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Hasil perekaman data petugas khusus disimpan di server IDMS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan IDMS Ditjen Dukcapil
- (1) Petugas khusus yang sudah berakhir masa tugasnya wajib menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP-el yang bersifat khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada wilayah tempat petugas khusus bertugas.
- (3) KTP-el yang bersifat khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan berita acara.
20. Ketentuan Pasal 96 diubah, dan di tambah 1 Pasal yaitu (4) sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaporkan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan berakhirnya penugasan petugas khusus.
- (2) Dalam hal petugas khusus yang masa tugasnya sudah berakhir namun tidak mengembalikan KTP-el yang bersifat khusus, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan peringatan melalui surat kepada Kepala/Pimpinan Lembaga petugas khusus yang bersangkutan
- (3) Dalam hal masa tugas petugas khusus diperpanjang, Kepala/Pimpinan Lembaga wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat petugas khusus bertugas.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perpanjangan masa tugas petugas khusus kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Ketentuan Pasal 97 disisipkan satu ayat antara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat(1a), ayat 2 di rubah sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Hak Akses terhadap data dan Dokumen Kependudukan diberikan oleh Menteri Dalam negeri hanya kepada petugas yang memenuhi Persyaratan.
2. (1a)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil, pada:
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan; dan
- c. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
22. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 adalah yang memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur/ II c
- b. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer;
- c. Memiliki dedikasi dan tanggungjawab terhadap tugasnya.
- (2) Hak Akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut karena:
- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak cakap melaksanakan tugasnya;
- d. Membocorkan data dokumen kependudukan.
- (3) Pencabutan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
23. Ketentuan Pasal 101 ditambah satu ayat, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemberian dan Pencabutan hak akses sebagaimana di maksud dalam pasal 98 diusulkan oleh Bupati kepada menteri melalui Gubernur;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
24. Ketentuan huruf j Pasal 105 diubah, dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:
SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:
- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- b. sumber daya manusia;
- c. pemegang hak akses;
- d. lokasi database;
- e. pengelolaan database;
- f. pemeliharaan database;
- g. pengamanan database;
- h. pengawasan database;
- i. data cadangan;
- j. perangkat pendukung;
- k. tempat pelayanan;
- l. pusat data;
- m. pusat data cadangan; dan
- n. jaringan komunikasi data.
25. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten Nunukan.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan, dan pusat data cadangan .
26. Ketentuan Pasal 114 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf o yang menjadi kewenangan Menteri.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf m yang menjadi kewenangan Gubernur.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf m yang menjadi kewenangan Bupati.
27. Pada Bab IX ditambah satu bagian yaitu:
Bagian Kelima
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL
- (1) Pejabat struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Nunukan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati Nunukan melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan secara periodik oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
28. Ketentuan Pasal 117 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.
29. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Menteri.
30. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:
Besaran sanksi Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 125 adalah sebagai berikut
| NO. | Uraian Peristiwa Kependudukan | Besar Sanksi Administratif (dalam Rupiah) | Keterangan |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 1. | Pindah Datang dari luar daerah bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) | DIHAPUS | DIHAPUS |
| 2 | Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) | 500.000 | |
| 3. | Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) | Dibawah 1 thn 100.000 Diatas 1 thn 200.000 | |
| 4. | Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) | 1.000.000 | |
| 5. | Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) | 1.500.000 | |
| 6. | Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) | 750.000 | |
| 7. | Perubahan Biodata sebagaimana dimaksud Pasal 73: a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | DIHAPUS | DIHAPUS |
| 8. | Perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud Pasal 75: | | |
| | a. Untuk WNI | 25.000 | |
| | b. Untuk Orang Asing | 250.000 | |
| 9. | Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (4): a. Untuk WNI | DIHAPUS | DIHAPUS |
| | b. | Untuk Orang Asing | |
31. Ketentuan Pasal 129 diubah dan ditambah satu ayat, sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Setiap penduduk yang melakukan pelaporan peristiwa penting melampaui batas waktu pelaporan yang telah ditentukan dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberlakukan bagi penduduk yang mengikuti program/kegiatan pelayanan langsung administrasi kependudukan di Kecamatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
32. Ketentuan Pasal 130 diubah, sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:
Besaran sanksi Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 129 adalah sebagai berikut:
| NO. | Uraian Peristiwa Penting | Besar Sanksi Administratif (dalam Rupiah) | Keterangan |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 1 | Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) atau Pasal 40 ayat (3) atau Pasal 41 ayat (5) atau Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 44 ayat (1) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 100.000 500.000 | |
Pasal 45
| 2 | Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) atau Pasal 48 ayat (3) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 100.000 600.000 | |
Pasal 50
| 3 | Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 50 a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 300.000 600.000 | |
Pasal 51
| 4 | Perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 500.000 800.000 | |
Pasal 54
| 5 | Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 300.000 500.000 | |
Pasal 55
- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2)
- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3)
- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3)
- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
29. aa. tanggal perceraian;
30. bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
33. ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data SIAK Pelayanan dan/atau Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
11. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 76 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
12. Ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) diubah dan Pasal 5 dihapus serta menambahkan pasal (6), (7), (8) dan (9) sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:
- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
14. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:
Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk
15. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
16. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Petugas Khusus terdiri dari:
- a. petugas reserse;dan
- b. petugas intelijen.
- (2) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan KTP-el yang bersifat khusus.
- (3) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama menjalankan tugas khusus.
- (4) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas bagi petugas khusus.
17. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus dengan mengajukan surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus.
- (2) Surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala/Pimpinan Lembaga kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayah kerjanya meliputi tempat petugas khusus bertugas.
- (3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi identitas petugas khusus yang bersangkutan dan jangka waktu penugasan.
18. Ketentuan Pasal 93 diubah, dan di tambah 4 Pasal yaitu (5), (6), (7), (8) sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Untuk melakukan perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membentuk tim khusus kabupaten kota.
- (2) Tim khusus kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
- b. merekam/memasukkan isi formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus ke dalam database kependudukan melalui aplikasi SIAK;
- c. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
- d. melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server IDMS Ditjen Dukcapil;
- e. melaporkan hasil perekaman kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat; dan
- g. melaporkan ke tim khusus pusat bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak;
- h. menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus yang telah dicetak kepada petugas khusus.
- (3) Tim khusus kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Perekaman KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 dilakukan dengan cara:
- a. petugas khusus melapor kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- b. tim khusus kabupaten/kota melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
- c. petugas khusus mengisi formulir biodata penduduk (F1.01);
- d. tim khusus kabupaten/kota menginput/memasukkan isi formulir biodata ke dalam database kependudukan melalui aplikasi SIAK;
- e. tim khusus kabupaten/kota melakukan pengambilan dan perekamanpas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
- f. tim khusus kabupaten/kota melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server IDMS Ditjen Dukcapil;
- g. hasil perekaman oleh tim khusus kabupaten/kota, selanjutnya dilaporkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui suratuntuk diproses lebih lanjut atas rekaman KTP-el yang bersifat khusus yang sudah di rekam di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. tim khusus kabupaten/kota melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus, setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat dan melaporkan kembali ke tim khusus pusat melalui surat resmi bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak; dan
- i. tim khusus kabupaten/kota menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus kepada petugas khusus.
- (5) Dalam hal petugas khusus belum melakukan perekaman KTP-el, petugas khusus wajib melakukan perekaman KTP-el dengan menggunakan biodata sebenarnya.
- (6) Perekaman KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan di daerah asal pemohon atau di daerah tempat petugas khusus melakukan permohonan dengan mengacu pada mekanisme rekam cetak luar domisili.
- (7) Hasil perekaman KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemrosesan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus.
- (8) Dalam hal KTP-el yang bersifat khusus hilang, dapat diterbitkan kembali dengan persyaratan:
- a. surat permintaan penerbitan kembali KTP-el yang bersifat khusus dari Kepala/Pimpinan lembaga yang ditujukan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat petugas khusus bertugas;dan
- b. surat pernyataan kehilangan KTP-el yang bersifat khusus dari petugas khusus bersangkutan.
19. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Data registrasi dan pengisian formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus disimpan secara khusus oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Hasil perekaman data petugas khusus disimpan di server IDMS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan IDMS Ditjen Dukcapil
- (1) Petugas khusus yang sudah berakhir masa tugasnya wajib menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP-el yang bersifat khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada wilayah tempat petugas khusus bertugas.
- (3) KTP-el yang bersifat khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan berita acara.
20. Ketentuan Pasal 96 diubah, dan di tambah 1 Pasal yaitu (4) sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaporkan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan berakhirnya penugasan petugas khusus.
- (2) Dalam hal petugas khusus yang masa tugasnya sudah berakhir namun tidak mengembalikan KTP-el yang bersifat khusus, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan peringatan melalui surat kepada Kepala/Pimpinan Lembaga petugas khusus yang bersangkutan
- (3) Dalam hal masa tugas petugas khusus diperpanjang, Kepala/Pimpinan Lembaga wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat petugas khusus bertugas.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perpanjangan masa tugas petugas khusus kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Ketentuan Pasal 97 disisipkan satu ayat antara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat(1a), ayat 2 di rubah sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Hak Akses terhadap data dan Dokumen Kependudukan diberikan oleh Menteri Dalam negeri hanya kepada petugas yang memenuhi Persyaratan.
2. (1a)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil, pada:
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan; dan
- c. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
22. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 adalah yang memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur/ II c
- b. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer;
- c. Memiliki dedikasi dan tanggungjawab terhadap tugasnya.
- (2) Hak Akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut karena:
- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak cakap melaksanakan tugasnya;
- d. Membocorkan data dokumen kependudukan.
- (3) Pencabutan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
23. Ketentuan Pasal 101 ditambah satu ayat, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemberian dan Pencabutan hak akses sebagaimana di maksud dalam pasal 98 diusulkan oleh Bupati kepada menteri melalui Gubernur;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
24. Ketentuan huruf j Pasal 105 diubah, dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:
SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:
- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- b. sumber daya manusia;
- c. pemegang hak akses;
- d. lokasi database;
- e. pengelolaan database;
- f. pemeliharaan database;
- g. pengamanan database;
- h. pengawasan database;
- i. data cadangan;
- j. perangkat pendukung;
- k. tempat pelayanan;
- l. pusat data;
- m. pusat data cadangan; dan
- n. jaringan komunikasi data.
25. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten Nunukan.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan, dan pusat data cadangan .
26. Ketentuan Pasal 114 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf o yang menjadi kewenangan Menteri.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf m yang menjadi kewenangan Gubernur.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf m yang menjadi kewenangan Bupati.
27. Pada Bab IX ditambah satu bagian yaitu:
Bagian Kelima
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL
- (1) Pejabat struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Nunukan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati Nunukan melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan secara periodik oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
28. Ketentuan Pasal 117 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.
29. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Menteri.
30. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:
Besaran sanksi Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 125 adalah sebagai berikut
| NO. | Uraian Peristiwa Kependudukan | Besar Sanksi Administratif (dalam Rupiah) | Keterangan |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 1. | Pindah Datang dari luar daerah bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) | DIHAPUS | DIHAPUS |
| 2 | Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) | 500.000 | |
| 3. | Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) | Dibawah 1 thn 100.000 Diatas 1 thn 200.000 | |
| 4. | Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) | 1.000.000 | |
| 5. | Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) | 1.500.000 | |
| 6. | Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) | 750.000 | |
| 7. | Perubahan Biodata sebagaimana dimaksud Pasal 73: a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | DIHAPUS | DIHAPUS |
| 8. | Perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud Pasal 75: | | |
| | a. Untuk WNI | 25.000 | |
| | b. Untuk Orang Asing | 250.000 | |
| 9. | Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (4): a. Untuk WNI | DIHAPUS | DIHAPUS |
| | b. | Untuk Orang Asing | |
31. Ketentuan Pasal 129 diubah dan ditambah satu ayat, sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Setiap penduduk yang melakukan pelaporan peristiwa penting melampaui batas waktu pelaporan yang telah ditentukan dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberlakukan bagi penduduk yang mengikuti program/kegiatan pelayanan langsung administrasi kependudukan di Kecamatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
32. Ketentuan Pasal 130 diubah, sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:
Besaran sanksi Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 129 adalah sebagai berikut:
| NO. | Uraian Peristiwa Penting | Besar Sanksi Administratif (dalam Rupiah) | Keterangan |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 1 | Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) atau Pasal 40 ayat (3) atau Pasal 41 ayat (5) atau Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 44 ayat (1) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 100.000 500.000 | |
| 2 | Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) atau Pasal 48 ayat (3) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 100.000 600.000 | |
| 3 | Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 50 a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 300.000 600.000 | |
| 4 | Perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 500.000 800.000 | |
| 5 | Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 300.000 500.000 | |
| 6 | Kematian sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) atau Pasl 56 ayat (1): a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 0 | |
Pasal 58
| 7 | Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (2) atau pasal 59 ayat (4): a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 100.000 500.000 | |
Pasal 60
- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3)
Pasal 61
- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3)
- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
29. aa. tanggal perceraian;
30. bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
33. ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data SIAK Pelayanan dan/atau Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
11. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 76 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
12. Ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) diubah dan Pasal 5 dihapus serta menambahkan pasal (6), (7), (8) dan (9) sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:
- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
14. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:
Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk
15. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
16. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Petugas Khusus terdiri dari:
- a. petugas reserse;dan
- b. petugas intelijen.
- (2) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan KTP-el yang bersifat khusus.
- (3) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama menjalankan tugas khusus.
- (4) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas bagi petugas khusus.
17. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus dengan mengajukan surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus.
- (2) Surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala/Pimpinan Lembaga kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayah kerjanya meliputi tempat petugas khusus bertugas.
- (3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi identitas petugas khusus yang bersangkutan dan jangka waktu penugasan.
18. Ketentuan Pasal 93 diubah, dan di tambah 4 Pasal yaitu (5), (6), (7), (8) sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Untuk melakukan perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membentuk tim khusus kabupaten kota.
- (2) Tim khusus kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
- b. merekam/memasukkan isi formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus ke dalam database kependudukan melalui aplikasi SIAK;
- c. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
- d. melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server IDMS Ditjen Dukcapil;
- e. melaporkan hasil perekaman kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat; dan
- g. melaporkan ke tim khusus pusat bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak;
- h. menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus yang telah dicetak kepada petugas khusus.
- (3) Tim khusus kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Perekaman KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 dilakukan dengan cara:
- a. petugas khusus melapor kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- b. tim khusus kabupaten/kota melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
- c. petugas khusus mengisi formulir biodata penduduk (F1.01);
- d. tim khusus kabupaten/kota menginput/memasukkan isi formulir biodata ke dalam database kependudukan melalui aplikasi SIAK;
- e. tim khusus kabupaten/kota melakukan pengambilan dan perekamanpas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
- f. tim khusus kabupaten/kota melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server IDMS Ditjen Dukcapil;
- g. hasil perekaman oleh tim khusus kabupaten/kota, selanjutnya dilaporkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui suratuntuk diproses lebih lanjut atas rekaman KTP-el yang bersifat khusus yang sudah di rekam di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. tim khusus kabupaten/kota melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus, setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat dan melaporkan kembali ke tim khusus pusat melalui surat resmi bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak; dan
- i. tim khusus kabupaten/kota menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus kepada petugas khusus.
- (5) Dalam hal petugas khusus belum melakukan perekaman KTP-el, petugas khusus wajib melakukan perekaman KTP-el dengan menggunakan biodata sebenarnya.
- (6) Perekaman KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan di daerah asal pemohon atau di daerah tempat petugas khusus melakukan permohonan dengan mengacu pada mekanisme rekam cetak luar domisili.
- (7) Hasil perekaman KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemrosesan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus.
- (8) Dalam hal KTP-el yang bersifat khusus hilang, dapat diterbitkan kembali dengan persyaratan:
- a. surat permintaan penerbitan kembali KTP-el yang bersifat khusus dari Kepala/Pimpinan lembaga yang ditujukan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat petugas khusus bertugas;dan
- b. surat pernyataan kehilangan KTP-el yang bersifat khusus dari petugas khusus bersangkutan.
19. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Data registrasi dan pengisian formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus disimpan secara khusus oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Hasil perekaman data petugas khusus disimpan di server IDMS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan IDMS Ditjen Dukcapil
- (1) Petugas khusus yang sudah berakhir masa tugasnya wajib menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP-el yang bersifat khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada wilayah tempat petugas khusus bertugas.
- (3) KTP-el yang bersifat khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan berita acara.
20. Ketentuan Pasal 96 diubah, dan di tambah 1 Pasal yaitu (4) sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaporkan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan berakhirnya penugasan petugas khusus.
- (2) Dalam hal petugas khusus yang masa tugasnya sudah berakhir namun tidak mengembalikan KTP-el yang bersifat khusus, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan peringatan melalui surat kepada Kepala/Pimpinan Lembaga petugas khusus yang bersangkutan
- (3) Dalam hal masa tugas petugas khusus diperpanjang, Kepala/Pimpinan Lembaga wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat petugas khusus bertugas.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perpanjangan masa tugas petugas khusus kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Ketentuan Pasal 97 disisipkan satu ayat antara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat(1a), ayat 2 di rubah sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Hak Akses terhadap data dan Dokumen Kependudukan diberikan oleh Menteri Dalam negeri hanya kepada petugas yang memenuhi Persyaratan.
2. (1a)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil, pada:
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan; dan
- c. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
22. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 adalah yang memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur/ II c
- b. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer;
- c. Memiliki dedikasi dan tanggungjawab terhadap tugasnya.
- (2) Hak Akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut karena:
- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak cakap melaksanakan tugasnya;
- d. Membocorkan data dokumen kependudukan.
- (3) Pencabutan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
23. Ketentuan Pasal 101 ditambah satu ayat, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemberian dan Pencabutan hak akses sebagaimana di maksud dalam pasal 98 diusulkan oleh Bupati kepada menteri melalui Gubernur;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
24. Ketentuan huruf j Pasal 105 diubah, dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:
SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:
- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- b. sumber daya manusia;
- c. pemegang hak akses;
- d. lokasi database;
- e. pengelolaan database;
- f. pemeliharaan database;
- g. pengamanan database;
- h. pengawasan database;
- i. data cadangan;
- j. perangkat pendukung;
- k. tempat pelayanan;
- l. pusat data;
- m. pusat data cadangan; dan
- n. jaringan komunikasi data.
25. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten Nunukan.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan, dan pusat data cadangan .
26. Ketentuan Pasal 114 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf o yang menjadi kewenangan Menteri.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf m yang menjadi kewenangan Gubernur.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf m yang menjadi kewenangan Bupati.
27. Pada Bab IX ditambah satu bagian yaitu:
Bagian Kelima
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL
- (1) Pejabat struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Nunukan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati Nunukan melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan secara periodik oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
28. Ketentuan Pasal 117 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.
29. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Menteri.
30. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:
Besaran sanksi Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 125 adalah sebagai berikut
| NO. | Uraian Peristiwa Kependudukan | Besar Sanksi Administratif (dalam Rupiah) | Keterangan |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 1. | Pindah Datang dari luar daerah bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) | DIHAPUS | DIHAPUS |
| 2 | Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) | 500.000 | |
| 3. | Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) | Dibawah 1 thn 100.000 Diatas 1 thn 200.000 | |
| 4. | Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) | 1.000.000 | |
| 5. | Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) | 1.500.000 | |
| 6. | Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) | 750.000 | |
| 7. | Perubahan Biodata sebagaimana dimaksud Pasal 73: a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | DIHAPUS | DIHAPUS |
| 8. | Perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud Pasal 75: | | |
| | a. Untuk WNI | 25.000 | |
| | b. Untuk Orang Asing | 250.000 | |
| 9. | Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (4): a. Untuk WNI | DIHAPUS | DIHAPUS |
| | b. | Untuk Orang Asing | |
31. Ketentuan Pasal 129 diubah dan ditambah satu ayat, sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Setiap penduduk yang melakukan pelaporan peristiwa penting melampaui batas waktu pelaporan yang telah ditentukan dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberlakukan bagi penduduk yang mengikuti program/kegiatan pelayanan langsung administrasi kependudukan di Kecamatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
32. Ketentuan Pasal 130 diubah, sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:
Besaran sanksi Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 129 adalah sebagai berikut:
| NO. | Uraian Peristiwa Penting | Besar Sanksi Administratif (dalam Rupiah) | Keterangan |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 1 | Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) atau Pasal 40 ayat (3) atau Pasal 41 ayat (5) atau Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 44 ayat (1) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 100.000 500.000 | |
| 2 | Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) atau Pasal 48 ayat (3) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 100.000 600.000 | |
| 3 | Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 50 a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 300.000 600.000 | |
| 4 | Perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 500.000 800.000 | |
| 5 | Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 300.000 500.000 | |
| 6 | Kematian sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) atau Pasl 56 ayat (1): a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 0 | |
| 7 | Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (2) atau pasal 59 ayat (4): a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 100.000 500.000 | |
| 8 | Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1): a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 100.000 500.000 | |
| 9. | Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1): a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 100.000 500.000 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
Pasal 63
| 10 | Perubahan Nama sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2): | 50 |
Pasal 64
| 11 | Perubahan Status Kewarganegaraan di Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1): | 500 |
Pasal 67
| 12 | Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2): | 100 |
Pasal 69
- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
29. aa. tanggal perceraian;
30. bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
33. ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data SIAK Pelayanan dan/atau Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
11. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 76 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
12. Ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) diubah dan Pasal 5 dihapus serta menambahkan pasal (6), (7), (8) dan (9) sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:
- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
14. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:
Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk
15. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
16. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Petugas Khusus terdiri dari:
- a. petugas reserse;dan
- b. petugas intelijen.
- (2) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan KTP-el yang bersifat khusus.
- (3) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama menjalankan tugas khusus.
- (4) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas bagi petugas khusus.
17. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus dengan mengajukan surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus.
- (2) Surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala/Pimpinan Lembaga kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayah kerjanya meliputi tempat petugas khusus bertugas.
- (3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi identitas petugas khusus yang bersangkutan dan jangka waktu penugasan.
18. Ketentuan Pasal 93 diubah, dan di tambah 4 Pasal yaitu (5), (6), (7), (8) sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Untuk melakukan perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membentuk tim khusus kabupaten kota.
- (2) Tim khusus kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
- b. merekam/memasukkan isi formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus ke dalam database kependudukan melalui aplikasi SIAK;
- c. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
- d. melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server IDMS Ditjen Dukcapil;
- e. melaporkan hasil perekaman kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat; dan
- g. melaporkan ke tim khusus pusat bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak;
- h. menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus yang telah dicetak kepada petugas khusus.
- (3) Tim khusus kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Perekaman KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 dilakukan dengan cara:
- a. petugas khusus melapor kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- b. tim khusus kabupaten/kota melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
- c. petugas khusus mengisi formulir biodata penduduk (F1.01);
- d. tim khusus kabupaten/kota menginput/memasukkan isi formulir biodata ke dalam database kependudukan melalui aplikasi SIAK;
- e. tim khusus kabupaten/kota melakukan pengambilan dan perekamanpas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
- f. tim khusus kabupaten/kota melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server IDMS Ditjen Dukcapil;
- g. hasil perekaman oleh tim khusus kabupaten/kota, selanjutnya dilaporkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui suratuntuk diproses lebih lanjut atas rekaman KTP-el yang bersifat khusus yang sudah di rekam di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. tim khusus kabupaten/kota melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus, setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat dan melaporkan kembali ke tim khusus pusat melalui surat resmi bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak; dan
- i. tim khusus kabupaten/kota menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus kepada petugas khusus.
- (5) Dalam hal petugas khusus belum melakukan perekaman KTP-el, petugas khusus wajib melakukan perekaman KTP-el dengan menggunakan biodata sebenarnya.
- (6) Perekaman KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan di daerah asal pemohon atau di daerah tempat petugas khusus melakukan permohonan dengan mengacu pada mekanisme rekam cetak luar domisili.
- (7) Hasil perekaman KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemrosesan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus.
- (8) Dalam hal KTP-el yang bersifat khusus hilang, dapat diterbitkan kembali dengan persyaratan:
- a. surat permintaan penerbitan kembali KTP-el yang bersifat khusus dari Kepala/Pimpinan lembaga yang ditujukan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat petugas khusus bertugas;dan
- b. surat pernyataan kehilangan KTP-el yang bersifat khusus dari petugas khusus bersangkutan.
19. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Data registrasi dan pengisian formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus disimpan secara khusus oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Hasil perekaman data petugas khusus disimpan di server IDMS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan IDMS Ditjen Dukcapil
- (1) Petugas khusus yang sudah berakhir masa tugasnya wajib menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP-el yang bersifat khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada wilayah tempat petugas khusus bertugas.
- (3) KTP-el yang bersifat khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan berita acara.
20. Ketentuan Pasal 96 diubah, dan di tambah 1 Pasal yaitu (4) sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaporkan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan berakhirnya penugasan petugas khusus.
- (2) Dalam hal petugas khusus yang masa tugasnya sudah berakhir namun tidak mengembalikan KTP-el yang bersifat khusus, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan peringatan melalui surat kepada Kepala/Pimpinan Lembaga petugas khusus yang bersangkutan
- (3) Dalam hal masa tugas petugas khusus diperpanjang, Kepala/Pimpinan Lembaga wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat petugas khusus bertugas.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perpanjangan masa tugas petugas khusus kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Ketentuan Pasal 97 disisipkan satu ayat antara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat(1a), ayat 2 di rubah sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Hak Akses terhadap data dan Dokumen Kependudukan diberikan oleh Menteri Dalam negeri hanya kepada petugas yang memenuhi Persyaratan.
2. (1a)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil, pada:
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan; dan
- c. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
22. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 adalah yang memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur/ II c
- b. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer;
- c. Memiliki dedikasi dan tanggungjawab terhadap tugasnya.
- (2) Hak Akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut karena:
- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak cakap melaksanakan tugasnya;
- d. Membocorkan data dokumen kependudukan.
- (3) Pencabutan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
23. Ketentuan Pasal 101 ditambah satu ayat, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemberian dan Pencabutan hak akses sebagaimana di maksud dalam pasal 98 diusulkan oleh Bupati kepada menteri melalui Gubernur;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
24. Ketentuan huruf j Pasal 105 diubah, dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:
SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:
- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- b. sumber daya manusia;
- c. pemegang hak akses;
- d. lokasi database;
- e. pengelolaan database;
- f. pemeliharaan database;
- g. pengamanan database;
- h. pengawasan database;
- i. data cadangan;
- j. perangkat pendukung;
- k. tempat pelayanan;
- l. pusat data;
- m. pusat data cadangan; dan
- n. jaringan komunikasi data.
25. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten Nunukan.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan, dan pusat data cadangan .
26. Ketentuan Pasal 114 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf o yang menjadi kewenangan Menteri.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf m yang menjadi kewenangan Gubernur.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf m yang menjadi kewenangan Bupati.
27. Pada Bab IX ditambah satu bagian yaitu:
Bagian Kelima
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL
- (1) Pejabat struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Nunukan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati Nunukan melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan secara periodik oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
28. Ketentuan Pasal 117 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.
29. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Menteri.
30. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:
Besaran sanksi Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 125 adalah sebagai berikut
| NO. | Uraian Peristiwa Kependudukan | Besar Sanksi Administratif (dalam Rupiah) | Keterangan |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 1. | Pindah Datang dari luar daerah bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) | DIHAPUS | DIHAPUS |
| 2 | Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) | 500.000 | |
| 3. | Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) | Dibawah 1 thn 100.000 Diatas 1 thn 200.000 | |
| 4. | Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) | 1.000.000 | |
| 5. | Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) | 1.500.000 | |
| 6. | Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) | 750.000 | |
Pasal 73
| 7. | Perubahan Biodata sebagaimana dimaksud Pasal 73: a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | DIHAPUS | DIHAPUS |
Pasal 75
| 8. | Perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud Pasal 75: | | |
Pasal 76
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
Pasal 77
- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
Pasal 81
- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
Pasal 89
Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk
15. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
Pasal 91
- (1) Petugas Khusus terdiri dari:
- a. petugas reserse;dan
- b. petugas intelijen.
- (2) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan KTP-el yang bersifat khusus.
- (3) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama menjalankan tugas khusus.
- (4) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas bagi petugas khusus.
Pasal 92
- (1) Perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus dengan mengajukan surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus.
- (2) Surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala/Pimpinan Lembaga kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayah kerjanya meliputi tempat petugas khusus bertugas.
- (3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi identitas petugas khusus yang bersangkutan dan jangka waktu penugasan.
Pasal 93
- (1) Untuk melakukan perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membentuk tim khusus kabupaten kota.
- (2) Tim khusus kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
- b. merekam/memasukkan isi formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus ke dalam database kependudukan melalui aplikasi SIAK;
- c. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
- d. melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server IDMS Ditjen Dukcapil;
- e. melaporkan hasil perekaman kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat; dan
- g. melaporkan ke tim khusus pusat bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak;
- h. menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus yang telah dicetak kepada petugas khusus.
- (3) Tim khusus kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Perekaman KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 dilakukan dengan cara:
- a. petugas khusus melapor kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- b. tim khusus kabupaten/kota melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
- c. petugas khusus mengisi formulir biodata penduduk (F1.01);
- d. tim khusus kabupaten/kota menginput/memasukkan isi formulir biodata ke dalam database kependudukan melalui aplikasi SIAK;
- e. tim khusus kabupaten/kota melakukan pengambilan dan perekamanpas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
- f. tim khusus kabupaten/kota melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server IDMS Ditjen Dukcapil;
- g. hasil perekaman oleh tim khusus kabupaten/kota, selanjutnya dilaporkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui suratuntuk diproses lebih lanjut atas rekaman KTP-el yang bersifat khusus yang sudah di rekam di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. tim khusus kabupaten/kota melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus, setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat dan melaporkan kembali ke tim khusus pusat melalui surat resmi bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak; dan
- i. tim khusus kabupaten/kota menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus kepada petugas khusus.
- (5) Dalam hal petugas khusus belum melakukan perekaman KTP-el, petugas khusus wajib melakukan perekaman KTP-el dengan menggunakan biodata sebenarnya.
- (6) Perekaman KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan di daerah asal pemohon atau di daerah tempat petugas khusus melakukan permohonan dengan mengacu pada mekanisme rekam cetak luar domisili.
- (7) Hasil perekaman KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemrosesan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus.
- (8) Dalam hal KTP-el yang bersifat khusus hilang, dapat diterbitkan kembali dengan persyaratan:
- a. surat permintaan penerbitan kembali KTP-el yang bersifat khusus dari Kepala/Pimpinan lembaga yang ditujukan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat petugas khusus bertugas;dan
- b. surat pernyataan kehilangan KTP-el yang bersifat khusus dari petugas khusus bersangkutan.
Pasal 94
- (1) Data registrasi dan pengisian formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus disimpan secara khusus oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Hasil perekaman data petugas khusus disimpan di server IDMS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan IDMS Ditjen Dukcapil
Pasal 95
- (1) Petugas khusus yang sudah berakhir masa tugasnya wajib menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP-el yang bersifat khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada wilayah tempat petugas khusus bertugas.
- (3) KTP-el yang bersifat khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan berita acara.
Pasal 96
- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaporkan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan berakhirnya penugasan petugas khusus.
- (2) Dalam hal petugas khusus yang masa tugasnya sudah berakhir namun tidak mengembalikan KTP-el yang bersifat khusus, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan peringatan melalui surat kepada Kepala/Pimpinan Lembaga petugas khusus yang bersangkutan
- (3) Dalam hal masa tugas petugas khusus diperpanjang, Kepala/Pimpinan Lembaga wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat petugas khusus bertugas.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perpanjangan masa tugas petugas khusus kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 97
- (1) Hak Akses terhadap data dan Dokumen Kependudukan diberikan oleh Menteri Dalam negeri hanya kepada petugas yang memenuhi Persyaratan.
2. (1a)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil, pada:
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan; dan
- c. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
Pasal 98
- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 adalah yang memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur/ II c
- b. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer;
- c. Memiliki dedikasi dan tanggungjawab terhadap tugasnya.
- (2) Hak Akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut karena:
- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak cakap melaksanakan tugasnya;
- d. Membocorkan data dokumen kependudukan.
- (3) Pencabutan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 101
- (1) Pemberian dan Pencabutan hak akses sebagaimana di maksud dalam pasal 98 diusulkan oleh Bupati kepada menteri melalui Gubernur;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 105
SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:
- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- b. sumber daya manusia;
- c. pemegang hak akses;
- d. lokasi database;
- e. pengelolaan database;
- f. pemeliharaan database;
- g. pengamanan database;
- h. pengawasan database;
- i. data cadangan;
- j. perangkat pendukung;
- k. tempat pelayanan;
- l. pusat data;
- m. pusat data cadangan; dan
- n. jaringan komunikasi data.
Pasal 113
- (1) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten Nunukan.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan, dan pusat data cadangan .
Pasal 114
- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf o yang menjadi kewenangan Menteri.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf m yang menjadi kewenangan Gubernur.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf m yang menjadi kewenangan Bupati.
27. Pada Bab IX ditambah satu bagian yaitu:
Bagian Kelima
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL
Pasal 115
- (1) Pejabat struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Nunukan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati Nunukan melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan secara periodik oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 117
- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 123
- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Menteri.
30. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 125
## Besaran sanksi Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 125 adalah sebagai berikut
Pasal 128
Besaran sanksi Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 125 adalah sebagai berikut
| NO. | Uraian Peristiwa Kependudukan | Besar Sanksi Administratif (dalam Rupiah) | Keterangan |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 1. | Pindah Datang dari luar daerah bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) | DIHAPUS | DIHAPUS |
| 2 | Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) | 500.000 | |
| 3. | Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) | Dibawah 1 thn 100.000 Diatas 1 thn 200.000 | |
| 4. | Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) | 1.000.000 | |
| 5. | Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) | 1.500.000 | |
| 6. | Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) | 750.000 | |
| 7. | Perubahan Biodata sebagaimana dimaksud Pasal 73: a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | DIHAPUS | DIHAPUS |
| 8. | Perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud Pasal 75: | | |
| | a. Untuk WNI | 25.000 | |
| | b. Untuk Orang Asing | 250.000 | |
| 9. | Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (4): a. Untuk WNI | DIHAPUS | DIHAPUS |
| | b. | Untuk Orang Asing | |
Pasal 129
- (1) Setiap penduduk yang melakukan pelaporan peristiwa penting melampaui batas waktu pelaporan yang telah ditentukan dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberlakukan bagi penduduk yang mengikuti program/kegiatan pelayanan langsung administrasi kependudukan di Kecamatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Pasal 130
Besaran sanksi Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 129 adalah sebagai berikut:
| NO. | Uraian Peristiwa Penting | Besar Sanksi Administratif (dalam Rupiah) | Keterangan |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 1 | Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) atau Pasal 40 ayat (3) atau Pasal 41 ayat (5) atau Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 44 ayat (1) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 100.000 500.000 | |
| 2 | Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) atau Pasal 48 ayat (3) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 100.000 600.000 | |
| 3 | Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 50 a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 300.000 600.000 | |
| 4 | Perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 500.000 800.000 | |
| 5 | Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 300.000 500.000 | |
| 6 | Kematian sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) atau Pasl 56 ayat (1): a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 0 | |
| 7 | Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (2) atau pasal 59 ayat (4): a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 100.000 500.000 | |
| 8 | Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1): a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 100.000 500.000 | |
| 9. | Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1): a. Untuk WNI b. Untuk Orang Asing | 100.000 500.000 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10 | Perubahan Nama sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2): | 50 |
| 11 | Perubahan Status Kewarganegaraan di Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1): | 500 |
| 12 | Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2): | 100 |
Pasal 135
Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
Pasal 136
Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1a) dan Pasal 117,118,119 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
35. Di antara Pasal 135 dan Pasal 136 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 136A yang berbunyi sebagai berikut:
Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak menjalankan fungsi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89A diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 137
Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (1) dan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 142
Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku seumur hidup sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk.
Pasal 143
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Nunukan

Penetapan: Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 8 September 2017

Penandatangan: BUPATI NUNUKAN, ttd ASMIN LAURA HAFID

Penetapan: Diundangkan di Nunukan pada tanggal 2 Oktober 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd TOMMY HARUN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2017 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,KALIMANTAN UTARA: 44/10/2017

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN