PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU | Nomor 25 Tahun 2014 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 9 TAHUN 204 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN ARU, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan "Ara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Darah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - 1, (berlaku Unknown)
Pembukaan
memperhatikan jenis Objek Retribusi. 3.
- Biaya sewa sebagaimana dimaksud "pada ayat (1), dibayar sesuai dengan kontrak dan jangka waktu penyewaan sesuai dengan surat Surat Perj anjian a 2. sewa menyewa.
- Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan disetor ke kas daerah, dan / atau disetor ke Bendahara Khusus Penerima SKPD yang ditunjuk oleh Bupati. 4.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,. yang selanjutnya dapat disebut Retribusi pembayaran atas pelayanan pemakaian Daerah antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik Daerah:
Menetapkan : n
3
.
.
.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan bidang tertentu di daerah: : | TN
Surat Perjanjian Sewa Menyewa adalah surat yang berisi suatu perjanjian dengan nama Pihak Pemerintah Daerah. mengikatkan dirinya untuk member hak sewa tanah dan / atau bangunan kepada pihak Penyewa, selama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran biaya yang oleh Pihak Penyewa disanggupi pembayarannya.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru:
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan. tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. |
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 1
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang:
|
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 3
Objek sewa tanah dan / atau bangunan meliputi:
- | b. Barang Milik Daerah berupa tanah. dan / atau bangunan yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
- a. Tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan pengelolaannya oleh Bupati kepada SKPD pengelola. |
- Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 2
:
- b. Tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias,ukiran dan patung patung kesenian serta penjualan satwa burung:
- a. Tanah untuk penggunaan sarana media luar ruang:
3. Tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal: C
4. Gedung Sita Kena, e.
5. Tanah yang digunakan untuk kegiatan hiburan atau pertunjukan: d.
6. Gedung Serbaguna: f.
7. Gudang Pemda: h
8. Gedung Perkampungan Pelajar, g.
9. Gedung Mess Pemda: i.
|
- j. Taman Kota.
Pemanfaatan objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan Peraturan PerundangUndangan di bidang perizinan. | 2
ai medan
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 4
Subjek perjanjian sewa menyewa adalah Pemerintah Daerah dengan pihak penyewa.
.
Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- 'b. Instansi Pemerintah non Pemerintah Daerah atau Badan hukum atau Badan usaha lainnya yang didirikan menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia.
- .a. Warga Negara Indonessia.
- c. Warga Negara asing yang berkedudukan di Indonesia.
- d. Badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia.
JANGKA WAKTU DAN BIAYA SEWA
BAB III - B
Pasal 5
Jangka waktu sewa tanah milik Pemerintah Daerah, paling lama 5 (lima)
- Jangka waktu sewa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam pelaksanaannya harus diatur dan dituangkan dalam Surat Perjanjian sewa menyewa. 3
tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangka waktu sewa bangunan milik Pemerintah Daerah, paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB III - B
Pasal 6
- Pihak penyewa yang telah mengadakan perjanjian sewa menyewa dikenakan biaya sewa. | -1
- Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ## BAB IV
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
BAB III - B
Pasal 7
- Struktur tarif retribusi digolongkan
BAB III - B
Pasal 8
1. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali. dilakukan 3
2. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ## BAB V
'
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA
BAB III - B
Pasal 9
Pelaksanaan sewa atas tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD pengelola, setelah status penggunaannya mendapat persetujuan Bupati. .
BAB III - B
Pasal 10
Tata cara pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Pihak penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yang hendak menyewa tanah dan / atau bangunan milik PemerintahDaerah, harus mengadakan perjanjian sewa menyewa yang. dituangkan dalam surat perjanjian Sewa menyewa yang ditandatangani oleh pihak penyewa dan Kepala SKPD pengelola dengan mengetahui Bupati.
|
:
Pan ntuk permohonan perpanjangan sewa, maka surat permohonan tertulis ebagaimana dimaksud pada huruf b, harus diajukan oleh penyewa 1 (satu) bulan sebelum surat perjanjian, sewa menyewa tanah dan / atau angunan berakhir. | |
ntuk mengadakan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a, enyewa harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
3
:
| 'Proses permohonan sewa sampai dengan penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa, diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat "#1 (satu) bulan. |
Penak!
BAB III - B
Pasal 11
Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, melalui tahapan sebagai berikut: BN
.
.
:
&amp;
1
|
'd.
--
Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan melengkapi dokumen persyaratan yang disyaratkan dengan benar dan lengkap, selanjutnya diserahkan kepada SKPD pengelola.
Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratan yang benar dan lengkap akan ditindak lanjuti dengan survey lokasi, penetapan lokasi sesuai peruntukan, dan pembuatan surat rekomendasi, apabila lokasi yang dimohon tidak sesuai dengan peruntukannya maka permohonan ditolak.
SKPD pengelola memeriksa kebenaran dan kelengkapan Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratan apabila telah sesuai dengan ketentuan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan, maka Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratana akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangan persyaratannya. | |
- SKPD pengelola selanjutnya menyiapkan surat perjanjian sewa menyewa dengan dilengkapi Formulir Permohonan, Dokumen Persyaratan, hasil survey lokasi, dan surat rekomendasi untuk ditandatangani oleh Bupati dan pihak penyewa. :
- Dalam hal permohonan sewa tidak dapat. dikabulkan, maka surat jawaban penolakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. | £
- Ketetapan besar sewa sesuai yang tercantum dalam surat perjanjian sewa disetor pihak penyewa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditandatangani surat perjanjian sewa menyewa oleh Bupati, dan disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Peneriman SKPD yang ditunjuk Bupati. 1 7
- Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya surat perjanjian sewa menyewa masih tidak memasukan perpanjangan, maka pemegang surat perjanjian sewa menyewa dianggap telah mengundurkan diri dan surat sewa menyewa tersebut tidak berlaaku lagi, selanjutnya pihak penyewa wajib menyerahkan objek sewa kepada Pemerintah Daerah, | | : g
- dan . Apabila pihak penyewa belum menyerahkan maka dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. h
BAB III - B
Pasal 12
Permohonan sewa menyewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk-KTP)
- 1) Untuk Pemohon yang mengajukan sewa baru dengan melampirkan:
- b. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) besarta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir.
:
- c. Foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum.
t
Lan,
E
2
- d. Surat Tanda Kepemilikan Bangunan dari Lurah, Camat setempat, dan / atau Akta Notaris (Bagi penyewa tanah yang mau mendirikan bangunan diatas tanah Pemerintah Daerah)
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Untuk Pemohon yang mengajukan perpanjangan -sewa harus melampirkan: 0
- b. Foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum
- d. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) besarta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir.
3. 'c. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanah dan / atau bangunan / Surat Izin Pemakaian Tanah dan / atau Bangunan |
- e. Foto copy bukti pembayaran sewa tanah dan / atau bangunan terakhir.
ISI SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA
.
BAB V
Pasal 13
Isi surat perjanjian sewa menyewa diatur oleh SKPD pengelola dan disetujui oleh Bupati. |
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14
- . Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang L membayar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2Y5 (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- . Dalam hal penyewaan tanah dan / atau bangunan keberatan membayar denda dengan alasan yang dapat diterima, dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.' 2.
BAB VII.
|
TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
|
BAB VI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 15
- Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 1
- Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 2.
- Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah selambatlambatnya 1 x 24 jam. 4.
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.Nomor 4350):
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 4.
- Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844), 3
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): | 5
- Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), ' 6
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 'Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161):
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nc Nomor 4737):
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentarig Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain --Lain: n
12. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
15. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 tentang Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014,
16. Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM &amp; HAM/MI/14 tanggal 25 Maret 2014 Perihal Pemberian Nomor Register 10 (sepuluh) Perda Kabupaten Kepulauan Aru.
: N
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.
MEMUTUSKAN
BABI
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,. yang selanjutnya dapat disebut Retribusi pembayaran atas pelayanan pemakaian Daerah antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik Daerah:
Menetapkan : n
3
.
.
.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan bidang tertentu di daerah: : | TN
Surat Perjanjian Sewa Menyewa adalah surat yang berisi suatu perjanjian dengan nama Pihak Pemerintah Daerah. mengikatkan dirinya untuk member hak sewa tanah dan / atau bangunan kepada pihak Penyewa, selama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran biaya yang oleh Pihak Penyewa disanggupi pembayarannya.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru:
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan. tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. |
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 1
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang:
|
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah
Objek sewa tanah dan / atau bangunan meliputi:
- | b. Barang Milik Daerah berupa tanah. dan / atau bangunan yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
- a. Tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan pengelolaannya oleh Bupati kepada SKPD pengelola. |
- Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 2
:
- b. Tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias,ukiran dan patung patung kesenian serta penjualan satwa burung:
- a. Tanah untuk penggunaan sarana media luar ruang:
3. Tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal: C
4. Gedung Sita Kena, e.
5. Tanah yang digunakan untuk kegiatan hiburan atau pertunjukan: d.
6. Gedung Serbaguna: f.
7. Gudang Pemda: h
8. Gedung Perkampungan Pelajar, g.
9. Gedung Mess Pemda: i.
|
- j. Taman Kota.
Pemanfaatan objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan Peraturan PerundangUndangan di bidang perizinan. | 2
ai medan
Subjek perjanjian sewa menyewa adalah Pemerintah Daerah dengan pihak penyewa.
.
Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- 'b. Instansi Pemerintah non Pemerintah Daerah atau Badan hukum atau Badan usaha lainnya yang didirikan menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia.
- .a. Warga Negara Indonessia.
- c. Warga Negara asing yang berkedudukan di Indonesia.
- d. Badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia.
JANGKA WAKTU DAN BIAYA SEWA
Jangka waktu sewa tanah milik Pemerintah Daerah, paling lama 5 (lima)
- Jangka waktu sewa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam pelaksanaannya harus diatur dan dituangkan dalam Surat Perjanjian sewa menyewa. 3
tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangka waktu sewa bangunan milik Pemerintah Daerah, paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pihak penyewa yang telah mengadakan perjanjian sewa menyewa dikenakan biaya sewa. | -1
- Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ## BAB IV
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
- Struktur tarif retribusi digolongkan
1. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali. dilakukan 3
2. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ## BAB V
'
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA
Pelaksanaan sewa atas tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD pengelola, setelah status penggunaannya mendapat persetujuan Bupati. .
Tata cara pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Pihak penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yang hendak menyewa tanah dan / atau bangunan milik PemerintahDaerah, harus mengadakan perjanjian sewa menyewa yang. dituangkan dalam surat perjanjian Sewa menyewa yang ditandatangani oleh pihak penyewa dan Kepala SKPD pengelola dengan mengetahui Bupati.
|
:
Pan ntuk permohonan perpanjangan sewa, maka surat permohonan tertulis ebagaimana dimaksud pada huruf b, harus diajukan oleh penyewa 1 (satu) bulan sebelum surat perjanjian, sewa menyewa tanah dan / atau angunan berakhir. | |
ntuk mengadakan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a, enyewa harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
3
:
| 'Proses permohonan sewa sampai dengan penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa, diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat "#1 (satu) bulan. |
Penak!
Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, melalui tahapan sebagai berikut: BN
.
.
:
&amp;
1
|
'd.
--
Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan melengkapi dokumen persyaratan yang disyaratkan dengan benar dan lengkap, selanjutnya diserahkan kepada SKPD pengelola.
Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratan yang benar dan lengkap akan ditindak lanjuti dengan survey lokasi, penetapan lokasi sesuai peruntukan, dan pembuatan surat rekomendasi, apabila lokasi yang dimohon tidak sesuai dengan peruntukannya maka permohonan ditolak.
SKPD pengelola memeriksa kebenaran dan kelengkapan Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratan apabila telah sesuai dengan ketentuan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan, maka Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratana akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangan persyaratannya. | |
- SKPD pengelola selanjutnya menyiapkan surat perjanjian sewa menyewa dengan dilengkapi Formulir Permohonan, Dokumen Persyaratan, hasil survey lokasi, dan surat rekomendasi untuk ditandatangani oleh Bupati dan pihak penyewa. :
- Dalam hal permohonan sewa tidak dapat. dikabulkan, maka surat jawaban penolakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. | £
- Ketetapan besar sewa sesuai yang tercantum dalam surat perjanjian sewa disetor pihak penyewa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditandatangani surat perjanjian sewa menyewa oleh Bupati, dan disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Peneriman SKPD yang ditunjuk Bupati. 1 7
- Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya surat perjanjian sewa menyewa masih tidak memasukan perpanjangan, maka pemegang surat perjanjian sewa menyewa dianggap telah mengundurkan diri dan surat sewa menyewa tersebut tidak berlaaku lagi, selanjutnya pihak penyewa wajib menyerahkan objek sewa kepada Pemerintah Daerah, | | : g
- dan . Apabila pihak penyewa belum menyerahkan maka dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. h
Permohonan sewa menyewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk-KTP)
- 1) Untuk Pemohon yang mengajukan sewa baru dengan melampirkan:
- b. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) besarta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir.
:
- c. Foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum.
t
Lan,
E
2
- d. Surat Tanda Kepemilikan Bangunan dari Lurah, Camat setempat, dan / atau Akta Notaris (Bagi penyewa tanah yang mau mendirikan bangunan diatas tanah Pemerintah Daerah)
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Untuk Pemohon yang mengajukan perpanjangan -sewa harus melampirkan: 0
- b. Foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum
- d. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) besarta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir.
3. 'c. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanah dan / atau bangunan / Surat Izin Pemakaian Tanah dan / atau Bangunan |
- e. Foto copy bukti pembayaran sewa tanah dan / atau bangunan terakhir.
ISI SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA
.
Isi surat perjanjian sewa menyewa diatur oleh SKPD pengelola dan disetujui oleh Bupati. |
SANKSI ADMINISTRATIF
- . Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang L membayar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2Y5 (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- . Dalam hal penyewaan tanah dan / atau bangunan keberatan membayar denda dengan alasan yang dapat diterima, dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.' 2.
BAB VII.
|
TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
|
- Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 1
- Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 2.
- Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah selambatlambatnya 1 x 24 jam. 4.
- . Wajib retribusi membayar langsung kepada kolektor/petugas, kolektor petugas selanjutnya menyetor kepada bendahara penerima untuk selanjutnya disetor di kas daerah. | 1
- . Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. 3.
- Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran. | | 2
3
es
3
€
&amp;.
:
»
:
Apabila Wajib Retribusi tidak mampu membayar Retribusi sekaligus maka n
Retribusi tersebut dapat diangsur atau ditunda pembayarannya. Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kepada Bupati. : Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 26 (dua persen) sebulan. Retribusi dapat diangsur sampai 2 (dua) kali pembayaran atau ditunda pembayarannya selama 2 x 24 jam.
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI " Pasal 18
- . Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
13. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. ji
- . Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- . Apabila Wajib Retribusi mempunyai-utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (Ii) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. 4.
- . Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2x6 (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran -Retribusi. 6.
- . Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. 5.
BAB VIII - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI " Pasal 18
Pasal 19
- Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : '
- Masa retribusi, b.
- Nama dan alamat wajib retribusi, a.
- Jenis retribusi yang dibayar: C
- Alasan yang singkat dan jelas. e.
- Besarnya kelebihan pembayaran, dan d.
- . Permohonan pengembalian kelebihan bembayaran retribusi disampaikan ' secara langsung atau melalui pos tercatat. 2.
- Bukti penerimaan permohonan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. 3.
Ci
|
|
3
1
Pai ia
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN Pasal 20
Pasal 20
.
'Itujuh) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tangal surat teguran /surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang. :
-
|
Pengeluaran surat teguran /surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar setelah 7 (tujuh) hari, diterbitkan surat teguran dan 7 (tujuh) hari kemudian ditagih dengan menggunakan STRD beserta sanksi ## BAB X
KETENTUAN LAIN
-
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN Pasal 20
Pasal 21
urat Perjanjian sewa menyewa tanah -san/atau bangunan dapat "dibatalkan/ dicabut apabila:
- 'b. Pihak Pemerintah Daerah membutuhkan tanah dan/atau bangunan untuk dipergunakan bagi kegiatan pembangunan dan /fatau kepentingan umum.
- ia Pihak penyewa melanggar isi surat perjanjian sewa menyewa.
- Pihak penyewa menghentikan atas kehendaknya sendiri, atas sewa tanah dan / atau bangunan. | C.
- J. Pihak penyewa mengalihkan hak sewa atas objek sewa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari SKPD pengelola.
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN Pasal 20
Pasal 22
- | Pihak penyewa wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang disewanya tersebut kepada pihak Pemerintah Daerah dengan tidak mengajukan tuntutan/klaim apapun apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan dan/atau kepentingan umum. 1.
- | Dalam hal pihak Pemerintah Daerah memerlukan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak Pemerintah Daerah akan memberitahukan kepada penyewa3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan TN 2. 3
- dimulai. Pihak penyewa harus segera membongkar bangunan yang menjadi miliknya dengan beban biaya pembongkaran ditanggung oleh penyewa, sehingga pada saat diserahkan kepada pihak Pemerintah Daerah dalam keadaan semula (kosong) 25 3.
- Bila pihak penyewa sampai waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (3), pihak Pemerintah Daerah akan memberikan surat peringatan pembongkaran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kelender sejak peringatan 4. 3
- pertama. Bila sampai pada batas waktuyang : telah ditentukan dalam surat peringatan pembongkaran yang ketiga (terakhir) pihak pentewa tetap tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (4), maka akan dibongkar oleh pihak Pemerintah Daerah dengan ketentuan baiaya pembongkaran dibebankan kepada pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 5.
ig
Bli
|
:
KETENTUANPENUTUP
|
BAB IX - KETENTUANPENUTUP
Pasal 23
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD pengelola.
BAB IX - KETENTUANPENUTUP
Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan '

Penetapan: Diundangkan di Dobo pada 2s Oktober 2014 tanggal, Pt KEPULAUAN ARU SRETARIS DAERAH BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2014 NOMOR &amp;£ 3 SESUAI DENGAN ASLINYA AGIAN HUKUM DAN ORGANISASI, '