PERATURAN BUPATI MA Nomor 41 Tahun 2015 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DIILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR (berlaku 31 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka memotivasi kinerja pejabat fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan sebagai upaya mendukung pencapaian kinerjanya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta dalam upaya menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai tenaga fungsional perlu diberikan tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494 );
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nommor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 49 );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
7. Tunjangan Tambahan Penghasilan selanjutnya disingkat TTP adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya peningkatan kinerja dan menunjang kesejahtraan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung pencapaian kinerja dilingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan beban kerja sesuai dengan Profesionalisme dilingkungan Pemerintah Daerah.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pemberian tunjangan tambahan penghasilan untuk Pejabat Fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah.
KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
BAB III - KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
Pasal 5
- (1) TTP diberikan kepada pejabat fungsional setiap sebulan sekali oleh Bendahara Gaji pada maisng-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TTP bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
BAB III - KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
Pasal 6
Besaran TTP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 7

- (1) TTP berdasarkan beban kerja dan profesionalisme tidak dibayarkan terhadap PNS yang menduduki jabatan fungsional apabila :
- a. yang bersangkutan tidak hadir kerja tanpa kabar atau alasan yang jelas dan sah satu bulan berturut-turut;
- b. diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri;
- c. mengambil cuti besar atau cuti di luar Tanggungan Negara.
- (2) Pemberhentian pembayaran TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilakukan pada awal bulan berikutnya sejak ditetapkan.

## Pasal 8

Dalam rangka untuk menunjang kesejahtraan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah, kepada setiap PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat diberikan Tunjangan Tambahan Peningkatan Kesejahtraan sekali dalam setahun dan besarannya disesuaikan kemampuan keuangan daerah serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati Banjar.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 31 Agustus 2015

PENJABAT BUPATI BANJAR,

H. RACHMADI KURDI

Diundangkan di Martapura pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

## H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 41