UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN TARIP PAJAK PERSEROAN (berlaku 15 Desember 1954)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa adalah perlu untuk menetapkan tarip pajak perseroan untuk tahun 1953 dan tahun-tahun berikutnya;
Mengingat
:
pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN TARIP PAJAK PERSEROAN.
Pasal I
Ordonansi pajak perseroan 1925 (Staatsblad 1925 No. 319, sebagaimana kemudian telah diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No, 8), diubah lagi seperti berikut:
Pasal 1
- (5) Untuk melakukan ayat 3 dan 4 masing-masing tidak dianggap seperti pemasukan (inbreng) atau penyerahan oleh seorang manusia pribadi, pemasukan atau penyerahan suatu perusahaan atau sebagian atau lebih bagian-bagian yang berdiri dari suatu perusahaan yang dalam 2 tahun sebelum saat pemasukan atau penyerahan dimiliki oleh suatu badan seperti ditentukan dalam pasal 1, ayat 1 dibawah ke 1, ke 2 dan ke 3 dari ordonansi ini.
Pasal 11
diganti dengan pasal baru, diberi nomer 10 dan 11 yang berbunyi seperti berikut:
Pasal 89
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN TARIP PAJAK PERSEROAN.
Pasal I
Ordonansi pajak perseroan 1925 (Staatsblad 1925 No. 319, sebagaimana kemudian telah diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No, 8), diubah lagi seperti berikut:
- (1) Kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 11, maka pajak dihitung menurut tarip dibawah ini:
2. [Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar
- (2) Untuk menyelenggarakan ayat 1 ini, maka keuntungan yang dikenakan pajak dibulatkan kebawah hingga jumlah penuh sebesar Rp. 100,-
- (1) Dari perseroan terbatas dan perseroan komanditer yang terbagi atas saham-saham yang didirikan setelah 1 Januari 1950, maka keuntungan yang dikenakan pajak Yang didapat dari perusahaan mengenai masa lima tahun setelah pendiriannya dan tidak ditutup sebelum 1 Juli 1953 dikenakan pajak menurut tarip seperti dibawah ini:
2. [Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar
- (2) Untuk menyelenggarakan ayat 1 pasal ini, maka keuntungan yang dikenakan pajak dibulatkan ke bawah hingga jumlah penuh sebesar Rp. 100,-
- (3) Ketentuan pada ayat 1 tidak dilakukan, jika pada waktu pendirian perseroan yang dimaksud pada ayat tersebut dimasukkan suatu perusahaan yang dijalankan di Indonesia atau sebagian atau lebih bagian dari perusahaan sedemikian itu yang berdiri sendiri, kecuali jika semua yang dimasukkan dalam bentuk seperti itu adalah kepunyaan seorang atau lebih manusia pribadi.
- (4) Jika suatu perseroan seperti dimaksud pada ayat 1 setelah pendiriannya membeli suatu perusahaan yang dijalankan di Indonesia atau sebagian atau lebih bagian-bagian yang berdiri sendiri dari perusahaan seperti itu, - baik sebagian pemasukan (inbreng) maupun sebagai lainnya - maka apa yang ditentukan pada ayat 1 tidak dilakukan terhadap keuntungan yang dikenakan pajak mengenai masa-masa yang permulaannya jatuh pada saat setelah pembelian, kecuali jika yang menjual adalah seorang manusia pribadi.
- (5) Untuk melakukan ayat 3 dan 4 masing-masing tidak dianggap seperti pemasukan (inbreng) atau penyerahan oleh seorang manusia pribadi, pemasukan atau penyerahan suatu perusahaan atau sebagian atau lebih bagian-bagian yang berdiri dari suatu perusahaan yang dalam 2 tahun sebelum saat pemasukan atau penyerahan dimiliki oleh suatu badan seperti ditentukan dalam pasal 1, ayat 1 dibawah ke 1, ke 2 dan ke 3 dari ordonansi ini.
Pasal II
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan untuk pertama kalinya dijalankan terhadap penetapan pajak perseroan mengenai masa yang berakhir pada suatu saat antara 30 Juni 1952 dan 1 Juli 1953.
Diundangkan pada tanggal 15 Desember 1954.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd
DJODY GONDOKUSUMO.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 106 TAHUN 1954
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.

Penandatangan: MENTERI KEUANGAN, ttd ONG ENG DIE.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR36 TAHUN 1954 TENTANG
## PENETAPAN TARIP PAJAK PERSEROAN
UMUM.
Pada tanggal 27 Desember 1952 telah diajukan dengan Amanat Presiden kepada Parlemen suatu rancangan Undang-undang untuk menetapkan tarip pajak perseroan untuk tahun 1953.
Tarip yang diusulkan adalah sebagai berikut:
Bagian keuntungan yang besarnya Rp. 1/2 juta dan kurang
40%
Lebih dari Rp. 1/2 juta sampai dengan Rp. 1 juta
421/2%
Lebih dari Rp. 1 juta sampai dengan Rp. 11/2 juta
45%
Lebih dari Rp. 11/2 juta sampai dengan Rp.2 juta
471/2%
Lebih dari Rp. 2 juta sampai dengan Rp. 21/2 juta
50%
Lebih dari Rp. 21/2 juta
521/2%
Untuk memperkokoh kedudukan perusahaan-perusahaan nasional yang lemah, tarip ini oleh Parlemen telah dirubah sebagai berikut:
Bagian keuntungan yang besarnya Rp. 100.000 dan kurang
25%
Lebih dari Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 250.000
30%
Lebih dari Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 500.000
35%
Lebih dari Rp. 500.000 dan sebagainya (selanjutnya seperti di atas).
Karena sesuatu hal rancangan undang-undang itu telah dicabut oleh Pemerintah dengan Amanat Presiden tanggal 20 Oktober 1953 No. 3159/HK/53 dan diganti dengan rancangan baru. Agaknya amendemen itu ada berbeda sedemikian jauh daripada tujuan yang dimaksudkan oleh para pengusul amendemen termaksud.
Pengurangan tarip untuk bagian keuntungan sebesar Rp. 500.000 dan kurang yang tercantum dalam perubahan itu tidak hanya akan bermanfaat untuk perusahaanperusahaan nasional yang lemah tapi juga untuk semua perseroan; pun juga perseroanperseroan yang mempunyai keuntungan lebih dari Rp. 500 000. Penglaksanaan perubahan tersebut untuk Negara akan berarti suatu kehilangan penghasilan yang menurut taksiran berjumlah lebih daripada Rp. 100 juta.
Maka daripada itu Pemerintah telah mencari penyelesaian yang lebih memuaskan dan dalam hal ini menurut pendapatnya telah cukup, apabila diadakan dua tarip yang berdampingan yakni suatu tarip umum dan suatu tarip khusus untuk perseroan-perseroan yang tertentu.
Tarip yang umum adalah sama dengan yang dimuat dalam usul Pemerintah dahulu, tarip yang khusus adalah hampir sama dengan tarip dalam amendemen yang diusulkan oleh Jaswadi. Menurut
PENJELASAN
Pasal 11
dari Undang-undang Pajak perseroan tahun 1925 yang sekarang berlaku jumlah pajak adalah sebesar 10 %;