UNDANG-UNDANG DARURAT Nomor 33 Tahun 1950 tentang MENCABUT KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 6 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NR 7) (berlaku 31 Oktober 1950)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- -bahwa sudah tiba masanya untuk menyerahkan kembali kekuasaan dan kewajiban pemerintahan dan penjagaan keamanan umum di JakartaRaya dari tangan Gubernur Militer Ibu Kota kepada Pemerintahan sipil dan polisi umum di daerah tersebut;
- -bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, penyerahan kembali tersebut perlu segera ditetapkan;
- 1. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 96 ayat (1) dan Pasal 142;
2. Staatsblad 1949 No. juncto Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950 (Lembaran Negara No. 31);
3. Undang-undang darurat No. 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara No. 7) dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1950 (Lembaran Negara No. 21);
4. Pengumuman Koordinator Keamanan tanggal 27 Desember 1949 No. 1/1949;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MENCABUT KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT No. 6 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA No. 7).
Pasal 1
Undang-undang darurat No. 6 tahun 1950 dicabut kembali mulai tanggal 1 Nopember 1950.
Pasal 2
1. Kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban yang ada pada Gubernur Militer Ibu Kota diserahkan kepada instansi-instansi sipil, sekedar kekuasaan-kekusaan dan kewajibankewajiban itu tidak bersifat Militer seperti termaksud dalam ayat (2) pasal ini.
2. Kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban yang bersifat Militer diserahkan kepada instansi Militer yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan untuk memegang "Militer-gezag" di daerah bekas Gewes Jakarta dan Daerah-daerah di Sekitarnya.
Pasal 3
Peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Militer lbu Kota, lagi pula "verordeningen Militer gezag" yang diterbitkan oleh pemegang "Militer gezag" di daerah bekas Gewes Jakarta dan Daerah-daerah di Sekitarnya selain Gubernur Militer lbu Kota dan pada waktu dicabut kembali Undang-undang darurat No. 6 Tahun 1950 masih berlaku, tetap berlaku sampai diubah, ditambah atau dicabut oleh instansi yang berhak termaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
Pasal 4
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1950.
Diundangkan pada tanggal 31 Oktober 1950 MENTERI KEHAKIMAN,
WONGSONEGORO.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO.

Penandatangan: PERDANA MENTERI MEWAKILI MENTERI PERTAHANAN, MOHAMMAD NATSIR.

Penandatangan: MENTERI DALAM NEGERI, ASSAAT.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM.
Sejak dibentuk jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, maka sesuai dengan instruksiinstruksi yang diberikan kepadanya oleh Koordinator Keamanan dan Menteri Pertahanan selalu diberi kesempatan sebesar-besarnya kepada pemerintahan sipil untuk menjalankan kewajibannya.
Kini telah tiba waktunya bagi pemerintah Gubernur Militer Ibu Kota untuk mengundurkan diri dan menyerahkan segala kekuasaan dan kewajiban pemerintahan dan penjagaan keamanan umum kepada pemerintah sipil dan polisi umum di Jakarta-Raya.
Meskipun demikian, untuk menghadapi segala kemungkinan dalam masa sebelum militer, polisi dan pemerintah sipil "gestabiliseerd" dengan sempurna, maka :
- a. Keadaan staat van beleg di Jakarta-Raya tetap dilangsungkan.
- b. "militer gezag" yang dahulu dipegang dan dilakukan oleh Gubernur Militer JakartaRaya diserahkan kepada pemegang "militer gezag" baru yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan, yaitu Komandan Militer Kota Besar Jakarta-Raya.
Dalam memegang "militer gezag" ini perlu ditegaskan, bahwa fihak militer tidak dibolehkan aktif turut campur dalam pemerintahan sipil dan penjagaan keamanan umum. Akan tetapi fihak militer setiap waktu siap untuk memberi bantuan, apabila diminta oleh pemerintah daerah atau oleh Kepala Kepolisian daerah. Lain dari pada itu, jikalau fihak militer menganggap perlu mengambil sesuatu tindakan yang termasuk lapangan pemerintahan sipil atau penjagaan keamanan umum, maka tindakan itu hanya dapat diambil setelah berunding dengan pemerintah daerah atau
Kepala Kepolisian daerah.
## PENJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL.
PENJELASAN
Pasal 1
. Sudah jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
. Instansi-instansi sipil ini buat daerah Gubernur Militer Jakarta-Raya yang termasuk : - a. Kota Praja Jakarta-Raya ialah Wali Kota atau Kepala Kepolisian Jakarta-Raya. - b. Daerah di luar Kota Praja Jakarta ialah Gubernur Jawa Barat. Instansi-instansi militer ini buat daerah Gubernur Militer Jakarta-Raya ialah Komandan Militer Kota Besar Jakarta-Raya. Pada saat mulai berlaku Undang-undang Darurat ini, Komandan K.M.K. Besar tersebut akan ditunjuk oleh Menteri Pertahanan sebagai pemegang "militer gezag" buat daerahnya.
PENJELASAN
Pasal 3
. Ketentuan ini perlu untuk menghindarkan suatu vacuum. Yang dimaksudkan dengan "pemegang militer gezag" di daerah bekas Gewes Jakarta dan Daerah-daerah di Sekitarnya selain Gubernur Militer lbu Kota ialah di zaman Belanda : Hoofd Tijdelijk Bestuur Batavia dan Gubernur (Sipil) Batavia en Ommelanden.
PENJELASAN
Pasal 4
. Sudah jelas.