PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 39 Tahun 2012 tentang TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa bwrdasarkan asal I8 ayat (I) Peraturan emerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Darah, Gubernur/Bupati/ Walikota menunjuk Bank Umum swsuai dengan kriteria dan persyaratan scbagaimana dimaksud dalam Pasal I7 ayat (I) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan untuk membiayai pengeluaran Daerah;
- b. bahwa d~lam rangka pengawasan secara intensif terhadap rekening yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perlu adanya ijin pembukaan, penutupan dan penempatan rekening;
- c. bahwa guna memberikan kepastian hukum terhadap pembukaan, penutupan dan penempatan rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka perlu mengatur Tata Cara Pembukaan, Penutupan dan Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b dan huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati Sintang;
- I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia ' Nomor 4280);
3. Undang-Undanu b'..
00746
| 3. Undang-Undang Nomor 1 , Perbendaharaan Negara _ Tahun 2004 Indonesia Tahun 2004 s"!"mbaran Negara Negara Republik Indones.,"""Or 5, Tambahan omor 4355); tentang Republik Lembaran |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun Pengelolaan dan T; 2004 tentang Pemeriksaan 6' t anggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 1 .. ., ·r. . . . '' DK Indonesia Tahun 2004 NomOT 66, Tambahan Lembaran Nev; r. s • 4400); ' ' icgera Republik Indonesia Nomor |
| 5. Undang-Undang Nomor 32 T h 200 •. ; . un 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N R ·blik Ind • • rt gara 'epu , nones1a Tahun 2004 Nomor 125, Tambah; Le Iba N , • • . , c an em aran egara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Noor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I8-4-4); |
| 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
| 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Noor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523-4); |
| 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1488); |
| 9. Praturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 'engelolaan euangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor +8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); |
| IO. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tcntang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4577); |
| Peraturan emerintah Norm ·lol . " or 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L, Indonesia Tahun 2005 tembaran Negara Republi Nomor 140, T; bah 1, ib an Negara Republik I .., ', ambaitan embar +' onesia Nomor 4578 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l'crutur.111 1'•·111 ·1·1· 1 I ' It nah Noor 8 T, ] I . o d 1Llll 200(, ll'lll:111g Pelaporan wuangan dan :,, . . erja Instansi Pemerintal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara bike I d . N 401lJ; ''{ Kepublik Indonesia lomor |
| l'cr:1tur;-111 l'l'nwr1·11t·,1h N -,c omor .sO Tahun 2007 tcntang l'engelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 833, Tambahan L.embavan Nepa Republik Indonesia Nomor 4738; |
| Peraturan Menteri Dalm Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang ledoman Pegelolaan Keuangan Daerat scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neg@Ti Nomot 2 I Tahun 201I tentang erubahan elua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I33 tahun 2000 tentang Iedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah; |
| leatuan Menteri Dalan tang eon Teis Lwaua Deal, Negri Nomor 6 1 Tahun 2007 l'engeolaan hvuangan attn |
| Peatur Meteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 etan Iata Cr, enatausahaan dan enyusunan Laporan Petanyuawaban Iendahara Serta Penyampaiannya; |
| Peraturan Devah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2000 tentaug Penyihik Pegwai Negeri Sipil Di Lingkungan emeritah Kabupaten Sintang (lembaran Daerah abupaten Sintang Tahun O00 Nomor 9, Tambahan Leban ah habupaten Siting Noor j; |
| Peaturan Dae+ah abupaten Sintang Nomor 2, Fahun 000 entang I'enpelolaan euangan Darrah (Lembran Daer,h abupaten Sitang Tahun 000 Nomor 20, Tambahan Lehan Dae+ah habupaten Stang Nomor 25); |
| Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor I Tahun 2010 entang, Urusan P'emeritah Kabupaten Sintang (Lembaran Derah abupaten Sitang Tahun 2010 Nomor I, Tambahan L.embaran Darrah abupaten Sintang Nomor I; |
| Peraturan Daerah abupaten Sintang Nomor ahun 2010 wntang Susuntan Organisasi Perangkat Daerah abupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Noor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2); |
Mrnetapkan
00749
MEMU'TUSK AN
· PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TATA CARA pEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Dacrah sebagai unsur penyelengara pemerintah daerah;
3. epala Daerah adalah Bupati Sintang;
- I. nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APB3D adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Dacrah dan DPRD dan ditetaplan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan erja Perangkat Daerah yang selanjutnya discbut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di emerintah Daerah, meliputi Sekretariat Daerah, Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspcktorat, Dinas, adan, Satuan Polisi among raja, Kantor, ecamatan dan Kelurahan.
0. Satuan. Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya discbut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah, selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya discbut PKD adalah kpala SKPKD yang bertindak sebagai endahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang clitunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, mcnatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Dada SKPD.
10. Bendahara
0. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
12. Pengguna nggaran yang selanjutnya discbut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang seJanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
15. Rckcning Kas Umum Dacrah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang litetaplan.
13A1 II
EMUKAAN REKENING
Pasal 2
- (I) SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna nggaran dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan upati melalui BUD.
- (2) SKPD dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan upati melalui BUD.
Pasal 3
- (I) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1), clilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan rekening atas nama SKPD pada Bank yang schat.
- (2) Bank yang schat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I) adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank.
B/\B III
pRMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING
Pasal 4
- (I) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bupati melalui BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri :
- a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan SKPD; dan
- b. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala SKPD kepada upati melalui BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening dengan menggunakan formulir sebagamana tercantum dalam lampiran II Peraturan upati ini.
- (3) Bupati Derwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rckening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2).
- (+) Surat persetujuan atau formulir sebagaimana Peraturan upati ini. penolakan Bupati menggunakan tercantum dalam lampiran HI

## Pasal 5

- (I) Kepala SKPD selalu lengguna nggaran/Kuasa Pengguna ggawan wajib melampiwkan persetujuan tertlis dari Bupati pada saat membuka rekening pada ank Umum.
- (2) Bagi SKPD yang melakukan pergantian Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluran dan Bendahara Lainnya untuk tidak mengganti nomor rekening yang sudah ada.

## BAB IV

## PENUTUPAN REKENING

## Pasal 6

- (l) Dalam rangka pengelolaan kas, Bupati dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan scbagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ke rekening Kas Umum Daerah.

- )y Rekening SKID yang sudah tidak die c · ' iuan pembukaannya hat ,gunakan sesuai dengan U, ·« taus ditutup lch · l SKPD d ldonya dipindahbukuk j olel vpala Kr Ian st ·' Kan e rekening Koe U , tr. est,,'
- g3) Penutupan dan/atau &amp;las mum Daerah. l · 11, 1 1&lt;sud JY1dc1 ·iv·it (I) p,emtndc1hbukuan sclJagairnana (I' 'a y a an ayat (2) . kcpada Iupati melalui BUD. " ?), harus dilaporkan

## BAB V

## PELA PORAN

## Pasal 7

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Bupati melalui BUD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

## Pasal 8

- (I) Rekening scbagaimana dimaksud dalam asal 2, harus dilaporkan dan disajikan dalam daltar lampiran pada laporan keuangan SKPD yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Daltar rekening sbagaimana dimaksud pada ayat (I), wajib disampaikan kcpada Bupati setiap akhir tahun.

## BAB VI

## KETENTUAN PERALI IAN

## Pasal 9

- I) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan upati ini, harus dimintakan persetujuan kepada Bupati dengan mengunakan formulir sebagaimana tercantum lalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (3) Surat persetujuan atau penolakan formulir sebagaimana tercantum Peraturan Bupati ini. Bupati menggunakan clalarn lampiran Ill
- (2) B3upati berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan terscbut tidak memenuhi ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (l).
- (4) Rekening yang ditolak permohonan persetujuannya scbagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

00753

## Pasal 10

ckening scbagaimana dimaksud 4,, dilaporkan sesuai dengan ketc,,,,lam Pasal 9 ayat (I), wajib uan dalam Pasal 8.

## BAB3 VIL

## KETENTUAN PENUTUp

Pasal H

peraturan Bupati ini mulai berlaku ad:. i. -sci. ·% a pala tanggal diundangkan. Agar seUp Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengunclang,in Peraturan Bupati ini d · +,, 'a 1 engan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 3/ Mei 2012


Diundangkan di Sintang pada tanggal 3/ Msi

2012


DAERAH KAUPATEN SINTANG, (

Z KIFLI HAI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR//3

\

1 :

LMRAN

pERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

:

TAHUN 2012

TANGGAL

-. ..

20 12

yENTANG

:

TATA CARA PEMUKA I 'I·· N 1·•· MI '/\'I'/\ /\ N, '·! N REKENIN 1 ,,,.1 '/\N(' I'/\" G El ilN T DAERATH PENUTUPAN, DAN SATUAN KERJA

## KOP SURAT

yomo'

silia!

~mpira"

la!

··················:·········

····························

···························· Permohonan Persetujuan

Sintang,

20xx

Kepada Yth:

BUPATI SINTANG

Cq.

Kepala DPPKA Kab. Sintang

di-

Sintang

Cara perangkat Daerah, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan embukaan/penempatan rekeningr pada PT. Bank Kalbar Cabang sintang/lainnyauntuk keperluan penerimaan/pengeluaran/ lainnya. Menunjuk Peraturan Bupati Sintang Nomor: ________________ tentang Tata pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Satuan Kerja

Demikian disampaikan untuk «lapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang Baik diucapkan terima kasih.

Kcpala SKPD,

··························

NIP. ...


c oret yang tidak perlu

(

\NI.

!"

I . 1·1·:1v\TUl � /\N I IUl'/\TI SINT/\N(;

· THUN 01 2

NOMO

:

·TANGGI :

20 12

TENTANG :

TATA CARA PEMUKAAN PENEMPATAN REKENINO PERANGKAT DAERAIH ' PENUTUPAN, DAN STUAN KERJA

## KOP SURAT

## SURAT PERNYATAAN

NO101'...8...,

Menunjuk Peraturan Bupati Sintang Nomor ...·... tentang Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Satuan Tata l{al oaerah, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, Perang I ukaan rekening climaksucl pada PT. Bank Kalbar Cabang pemD sntang/lainnya untuk keperluan ...(diisi sesuai dengan tujuan penggunaan rckening)

Demikian disampaikan untulk dapat dimaklumi.

Sintang, tgl/bin/tahun Kepala SKPD,

······················ ·······

NII'

..

J

IUl'i\'l'I SIN'l'i\NG,

.a/

�

MILT'ON CROS1Y

t


wll""

'Coret yang tidak perlu

00755

\

. pRATURAN UPAT SINTAN(

:

~eA!"""oMOR

·TAHUN 2012

"

·TANGGAL

TENTANG

:

:

2012

TATA CARA PEMBUKAAN PENEMPATAN REKENIN PERANGKAT DAERAH PENUTUPAN, DAN SATUAN KERJA

## KOP SURAT

····························

yomo"

silat

[ampiran

Hal

·························· ..

···························· Persetujuan/ Penolakan )

Sin Lang,

20xx

Kepada Yth:

Kepala SKPD

.

············································

di­

Sintang

Menunjuk Peraturan Bupati Sintang Nomor: ________________ tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan surat Saudara tanggal ... Nomor ...·... heal Permohonan Persetujuan dengan ini kami menyetujui/tidak menyetujuiy pembukaan rekening pada PT Bank Kalbar Cabang Sintang/lainnya.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

UPATI SINTANG,

'Co '-ret yang tidak perl


( $MILT'ON CROSBY

UPATI SINTANG,p · ./

yv. PERAT'URAN BUPATI SINTANG

NoMOR

:

TAHUN 2012

TANGGAL

:

.- 2012

TENTANG :

TATA CARA PEMU PENEMPATAN KAAN, PE ,, , . " Rr,Kl·:NING RANGKAT DAERA1H PENUTUPAN, DAN SATUAN KERJA

## KOP SURAT

Kepada Yth:

la!

omo'

silat

mpira

·······

······

.


..

..

······

.

Laporan Pembukaan Rekening

BUPATI SINTANG

Cq. Kepala DPPKA (Selaku BUD)

di-

Sin tang

Menunjuk Peraturan Bupati Sintang Nomor : ________________ tentang C ara Pembukaan, Pcnutupan, dan Penempatan Rekening Satuan Tata perangkat Daerah, dengan ini dilaporkan bahwa, berdasarkan surat persetujuan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah tanggal , Nomor , kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya pada PT Bank Kalbar Cabang Sintang/lainnya dengan nomor rekening...

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sintang, tgl/bln/tahun Kepala SKPD,

·····

.

NII'

.

t


«!'

c '-oret y :J ' 'ang tidak perlu

I

.

"'

. PERA'TURAN

A!''oMOR

:

·TANGGAI

TENTANG

BUPATT

SINTANG

TAHUN 201 2

.

220 12

TATA CARA PEMBUKAAN PENEMPATAN REKENIN&amp; ERANGKAT DAERA1] PENUTUPAN, DAN SATUAN KERJ

## KOP SURAT

-1

## DAFTAR REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

--,TE7T

| SKI | ')cnis Rekening ---- | Nomor ekcning ----1 | l<ek• � ning <Cr Atas Nama | Kantor Pos | Jumlah Uang |
|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|---------------|
| ------;;-· ---- | -:i | | 5 | 6 | 7 |

Sintang, tgl/bln/tahun Kepala SKPD,

············

·················

NIP

.


Coret yang tidak perlu

00758

N VE: PERATURAN HUATI SINTAN(

PI'

I'

yomo"

ampiran silal

NOMOR

:

83

TAIUN 2012

TANGGAL

:3/

.2012

TENTANG

:

TATA CARA

PEMBU

DAERAIH

PENEMPAT I AN l )E · f-'AN('l'A'I' V. I

AAN REKEN JING

## KOP SURAT

····························

····························

····························

00759

PENUTUPAN, DAN SATUAN KERJA

Sintang,

...8...20xx

BUPATI SINTANG Cq. Kepala DPPKA (Selaku BUD) di-

Hal

Permohonan persetujuan atas rekening yang sudah dibuat

Sin tang

Menunjuk Peraturan Bupati Sintang Nomor : ten tang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan ini dilaporkan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya) pada ... dengan nomor rekcning , untuk kcpcrluan Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuann\_ya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya yang Baik diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

·····························

NIP

..


'Corer "t yang tidak perlu