PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 4 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (berlaku 20 April 2015)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
:
- a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
- e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga maka perlu disusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
3. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai bidangnya.
7. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
13. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R ( Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
17. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
18. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
23. Penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik dalam hal mengumpulkan bukti tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. maksud, tujuan, dan asas;
- b. tugas dan wewenang
- c. hak dan kewajiban;
- d. perizinan;
- e. penanganan sampah;
- f. pembiayaan dan kompensasi;
- g. peran masyarakat;
- h. larangan;
- i. pengawasan dan pembinaan;
- j. sanksi administratif;
- k. penyelesaian sengketa;
- l. ketentuan penyidikan;
- m. ketentuan pidana;
- n. ketentuan peralihan;
- o. ketentuan lain-lain; dan
- p. ketentuan penutup.
MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS
BAB III
Pasal 3
Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sehingga diharapkan dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.
BAB III
Pasal 4
Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan
- b. menjadikan sampah sebagai sumber daya.
BAB III
Pasal 5
Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diselenggarakan ## BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
BAB III
Pasal 6
Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang baik dan berwawasan lingkungan.
BAB III
Pasal 7
Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas :
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- g. melakukan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
BAB III
Pasal 8
- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ## BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orang
BAB III
Pasal 9
Setiap orang berhak :
- a. mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara baik dan berwawasan lingkungan.
BAB III
Pasal 10
- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS dan/atau fasilitas pemilahan sampah.
- (3) Setiap produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
- (4) Setiap penyelenggara kegiatan insidentil wajib :
- a. bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi penyelenggaraan kegiatan; dan
- b. mengangkut sampah akibat adanya penyelenggaraan kegiatan ke TPS atau TPA.
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
BAB III
Pasal 11
Dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Pemerintah Daerah berhak melakukan :
- a. menentukan ketentuan perizinan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. menentukan besaran tarif retribusi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
BAB III
Pasal 12
Dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Pemerintah Daerah wajib melakukan :
- a. menyediakan sarana pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala Kabupaten;
- b. menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman;
- c. menyediakan alat angkut sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
- d. melakukan pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST;
- e. menyediakan dan mengoperasikan TPA dengan metode sanitary landfill ;
- f. memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA;
- g. menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- h. menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Objek dan Subjek
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 13
- (1) Objek Perizinan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah setiap kegiatan usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengangkutan sampah;
- b. pengolahan sampah; dan
- c. pemrosesan akhir sampah.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 14
Subjek Perizinan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 15
- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib memiliki Izin usaha Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penetapan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. lokasi;
- b. jenis usaha;
- c. dokumen lingkungan (SPPL, UKL-UPL/Amdal); dan
- d. kapasitas usaha.
- (4) Prosedur dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Jangka Waktu Berlakunya Izin
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 16
- (1) Izin usaha Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berlaku :
- a. untuk pengangkutan sampah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis.
PENANGANAN SAMPAH
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 17
Penanganan sampah meliputi kegiatan:
- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 18
- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya;
- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- c. pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mudah terurai;
- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 19
Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 18 ayat (3) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- b. diberi label atau tanda; dan
- c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 20
- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh:
- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan: a. TPS;
- b. TPS 3R; dan/atau
- c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 21
TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan Pasal 20 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- c. lokasinya mudah diakses;
- d. tidak mencemari lingkungan; dan
- e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 22
- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
- b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 23
- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi kegiatan:
- a. pemadatan;
- b. pengomposan;
- c. daur ulang materi; dan/atau
- d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya;
- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- a. TPS 3R;
- b. stasiun peralihan antara;
- c. TPA; dan/atau
- d. TPST.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 24
- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali;
- b. metode lahan urug saniter; dan/atau
- c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 25
- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
- a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau Daerah;
- b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
- c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
- a. geologi;
- b. hidrogeologi;
- c. kemiringan zona;
- d. jarak dari lapangan terbang;
- e. jarak dari permukiman;
- f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
- g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
- a. fasilitas dasar;
- b. fasilitas perlindungan lingkungan;
- c. fasilitas operasi; dan
- d. fasilitas penunjang.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 26
Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 27
- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
- b. pembangunan; dan
- c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. konstruksi;
- b. supervisi; dan
- c. uji coba.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 28
- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat:
- a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
- b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
- c. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 29
Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditimbun di TPA.
BAB VII - PENANGANAN SAMPAH
Pasal 30
- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang retribusi daerah.
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Bagian Kesatu
Pembiayaan
BAB VIII - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 31
- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- c. sumber - sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Kompensasi
BAB VIII - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 32
- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :
- a. pencemaran air;
- b. pencemaran udara;
- c. pencemaran tanah;
- d. longsor;
- e. kebakaran;
- f. ledakan gas metan; dan/atau
- g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. relokasi;
- b. pemulihan lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan;
- d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan /atau
- e. kompensasi dalam bentuk lain.
BAB VIII - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 33
- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal anggaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia lagi maka kompensasi dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PERAN MASYARAKAT
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 34
- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.
BAB X - LARANGAN
Pasal 35
Setiap orang dilarang :
- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah Kabupaten Sintang;
- b. mengimpor sampah ke dalam wilayah Daerah Kabupaten Sintang;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
BAB XI - PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 36
- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XI - PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 37
Pembinaan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada masyarakat dilakukan oleh Bupati atau SKPD yang membidangi melalui:
- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
BAB XI - PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 38
- (1) Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan/atau pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dapat membentuk Tim Terpadu yang paling sedikit terdiri dari unsur-unsur :
- a. SKPD yang membidangi persampahan;
- b. SKPD yang membidangi lingkungan hidup;
- c. SKPD yang membidangi pendidikan;
- d. SKPD yang membidangi tata ruang;
- c. SKPD yang membidangi pariwisata;
- d. SKPD yang membidangi kesehatan;
- e. SKPD yang membidangi keamanan dan ketertiban; dan
- f. SKPD/pihak/lembaga lain yang terkait.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPD yang membidangi persampahan.
- (3) Kegiatan rutin Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 39
- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), Pasal 35, atau yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan;
- c. uang paksa;
- d. denda administratif;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati .
PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XIII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 40
- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, terdiri atas :
- a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- b. sengketa antara pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XIV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 41
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan penggelendahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
KETENTUAN PIDANA
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 42
- (1) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang tidak menyediakan TPS dan/atau fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap produsen yang tidak mengelola kemasan dan/atau barang produksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap penyelenggara kegiatan insidentil yang tidak membersihkan lokasi penyelenggaraan kegiatan dan/atau tidak mengangkut sampah akibat adanya penyelenggaraan kegiatan ke TPS atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan pelanggaran.
- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak
- (1) Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak
- (1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 43
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 adalah kejahatan.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 44
- (1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 45
- (1) Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 46
- (1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 47
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 adalah kejahatan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48
Setiap orang yang sudah melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus yang belum menyediakan TPS, wajib membangun atau menyediakan TPS paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB XVII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 50
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 51
Segala ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal 20 April 2015

Penandatangan: BUPATI SINTANG, MILTON CROSBY

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal 20 April 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, YOSEPHA HASNAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 4

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, HERKOLANUS RONI, SH., M.Si Pembina NIP. 19750403 200312 1 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: ( 4 / 2015)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
## NOMOR 4 TAHUN 2015
## TENTANG
## PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
## I. UMUM
Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.
Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir ( end-of-pipe ), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.
Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Adapun dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, kegiatan pengurangan dan penanganan sampah perlu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengamanatkan Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai payung hukum pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Daerah. Melalui amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dimaksud, kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (end of pipe) dengan mengandalkan keberadaan TPA, perlu diubah dengan pendekatan reduce at source dan resource recycle melalui penerapan 3R ( reduce, reuse, recycle ). Oleh karena itu melalui Peraturan Daerah ini, seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.
Selanjutnya dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Sintang.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Yang dimaksud dengan 'proporsional' adalah adanya keseimbangan tanggung jawab, hak dan kewajiban antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan dunia usaha. Yang dimaksud dengan 'efektif' adalah berhasil guna. Yang dimaksud dengan 'efisien' adalah tepat guna, tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'asas tanggung jawab' adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat