PERATURAN BUPATI RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORANG TERLANTAR DI KABUPATEN BANJAR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORANG TERLANTAR DI KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,
- a. bahwa keberadaan orang-orang terlantar sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu masalah yang mengganggu ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta nilai estitika di Kabupaten Banjar sebagai Kota Serambi Mekkah;
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi orang-orang terlantar sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya peran Pemerintah Daerah melalui pemberian bantuan sosial yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapakali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monotoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORANG TERLANTAR KABUPATEN BANJAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Banjar.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Ratu Zalecha Martapura.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Petugas Dinas Sosial adalah petugas yang ditunjuk dengan Surat Keputusan oleh Kepala Dina s Sosial .
12. Orang terlantar adalah penduduk, termasuk bayi dan anak, dan warga negara asing yang karena sesuatu sebab sehingga tidak mampu dan tidak dapat memenuhi/terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik rohani, jasmani maupun social.
13. Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, Keluarga, Kelompok dan/atau Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
MAKSU D DAN TUJUAN
Pasa l 2
Maksud pemberian bantuan sosial bagi orang terlantar, adalah untuk menanggulangi permasalahan orang-orang terlantar yang berada di Daerah Kabupaten Banjar agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah.
BAB II - MAKSU D DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan pemberian bantuan sosial bagi orang terlantar adalah untuk :
- a. mengurangi dan/atau menghilangkan timbulnya permasalahan dan beban sosial yang lebih luas baik bagi orang terlantar itu sendiri, masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah;
mengendalikan dan/atau menghilangkan populasi orang terlantar; dan
- c. memberikan bimbingan sosial kepada orang terlantar untuk menumbuhkan motivasi agar tidak terulang lagi masalah yang menyebabkan keterlantaran.
BAB III - PELAPORAN KEBERADAAN ORANG TERLANTAR Pasal 4
Pasal 4
- (1) Masyarakat, pengurus, RT/RW , pengurus panti sosial ,dapat menghubungi dan melaporkan kepada kepolisian terdekat jika menemukan orang terlantar.
- (2) ## BAB IV BENTUK DAN SUMBER BIAYA BANTUAN SOSIAL KEPADA ORANG TERLANTAR
BAB III - PELAPORAN KEBERADAAN ORANG TERLANTAR Pasal 4
Pasal 5
- (1) Bantuan sosial bagi orang terlantar diberikan dalam bentuk :
- a. bantuan pemulangan ke daerah asal atau perjalanan ke daerah tujuan dari orang terlantar ;
- b. bantuan pengurusan jenazah orang terlantar;
- c. bantuan pelayanan kesehatan orang terlantar yang memerlukan pengobatan dan/atau perawatan medis; dan
- d. bantuan pengurusan akta kematian orang terlantar.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Petugas Dinas Sosial apabila keberadaan orang terlantar ditemukan di Daerah.
- (3) Bantuan sosial untuk orang terlantar bersumber dari belanja bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana tercantum dalam APBD.
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Bagian Kesatu
Bantuan Pemulangan ke Daerah Asal atau Perjalanan ke Daerah Tujuan
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 6
- (1) Pemberian bantuan sosial untuk pemulangan orang terlantar ke daerah asal atau melanjutkan perjalanan orang terlantar ke daerah tujuan dilakukan oleh Petugas Dinas Sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Petugas Dinas Sosial berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait.
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 7
Persyaratan untuk mendapat bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :
- a.surat keterangan dari Kepolisian;
- b.fotokopi KTP/Identitas diri atau Surat Keterangan kehilangan Identitas dari kepolisian atau ; dan
- c.surat keterangan dari Lurah/Pembakal setempat
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 8
- (1) Petugas Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib memberikan kemudahan pelayanan kepada orang terlantar, berupa:
- a. mengantar orang terlantar ke terminal bus atau pelabuhan sesuai jenis transportasi yang dipergunakan;
- b. membelikan tiket transportasi bagi orang terlantar yang kembali ke daerah asal atau melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan; dan
- c. menyerahkan tiket dan surat keterangan perjalanan dari orang terlantar yang bersangkutan kepada petugas jasa transportasi ;
- (2) Dalam hal orang terlantar yang berasal dari luar propinsi, pemulangannya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Dalam hal orang terlantar yang berasal dari Warga Negara Asing, pemulangannya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Keimigrasian Propinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Petugas Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (5) Petugas Dinas Sosial di dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada aya t (1), wajib :
- a. mengidentifikasi da n meregistrasi ;
- b. memberikan motivasi da n menentukan jenis bantuan;
- c. membuat laporan kejadian yang ditandatangani atau dicap jempol orang terlantar yang bersangkutan ; dan
- d. membuat surat keterangan perjalanan yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial .
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 9
- (1) Biaya bantuan untuk tiket transportasi pemulangan ke daerah asal atau melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan bagi orang terlantar sebesar harga tiket kelas ekonomi untuk semua jenis transportasi dalam satu kali perjalanan .
- (2) Besarnya uang makan dan uang saku untuk orang terlantar dalam rangka pemulangan ke daerah asal atau melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan d i s e s u a i k a n dengan kebutuhan perjalanannya.
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 10
Seluruh kegiatan pelayanan dan bantuan sosial berupa pemulangan ke daerah asal atau melanjutkan perjalanan bagi orang terlantar harus dibuat pertanggungjawabannya oleh Kepala Dinas Sosial melalui Petugas Dinas Sosial dengan didukung bukti-bukti administrasi, berup a :
- a. laporan kejadian;
- b. surat keterangan dari Kepolisian/RT/RW/Lurah/Pembakal setempat;
- c. tanda terima uang makan dan tiket dari orang terlantar yang bersangkutan;
- d. surat tugas;dan
- e. bukti perjalanan dinas.
Bagian Kedua
Bantuan Pengurusan Jenazah Orang Terlantar
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 11
Pemberian bantuan sosial untuk pengurusan jenazah orang terlantar dilakukan oleh Dinas Sosial.
Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada :
- a. orang terlantar yang wafat d i jalanan , taman , pasa r ata u d i tempat-tempat umum lainnya yan g ditemukan ole h masyarakat , pengurus RT/RW , polisi atau instansi pemerintah ;
- b. orang terlantar yang wafat di panti sosial; dan
- c. orang terlantar yang wafat di rumah sakit/puskesmas.
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 12
Persyaratan untuk mendapat bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut :
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 13
Persyaratan untuk mendapat bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut :
- a. Orang terlantar yang wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus dilengkapi dengan :
1. surat keterangan dari Kepolisian ; dan
2. surat hasil pemeriksaan dari ruma h saki t/puskesmas yang menyatakan bahw a orang terlantar tersebut telah wafat .
- b. Orang terlantar yang wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huru f b, harus dilengkapi dengan :
1. surat laporan dari Kepala Panti Sosial;
2. surat keterangan dari kepolisian; dan
3. surat pemeriksaan di tempat dan/atau surat keterangan kematian dari Puskesmas/ Rumah Sakit.
- c. Orang terlantar yan g wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huru f c, harus dilengkapi dengan :
1. surat keterangan kematian dari rumah sakit/Puskesmas; dan
2. surat keterangan dari Kepolisian.
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 14
- (1) Masyarakat , pengurus RT/RW , pengurus panti sosial , petugas rumah sakit , polisi atau instansi pemerintah dapat menghubungi Dinas Sosial dalam pengurusan bantuan kepada orang terlantar yang wafat.
- (2) Dinas Sosial melalui Petugas Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan kemudahan pelayanan kepada orang terlantar yang wafat, berupa pengurusan pemakaman jenazah termasuk memandikan, mengkafani, menyembahyangkan, menyediakan tempat pemakaman, pengangkutan dan penguburan jenazah berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait atau pihak ketiga/pengelola pemakaman.
Bagian Ketiga
Bantuan Pelayanan Kesehatan Orang Terlantar Yang Memerlukan Pengobatan dan/atau Perawatan Medis.
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 15
Pemberian bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan terhadap orang terlantar y a n g memerlukan p e n g o b a t a n dan/atau perawatan medis dilakukan oleh Puskesmas , RSUD atau Rumah Sakit lain yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 16
Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada :
- a. Orang terlantar yang sakit atau luka-luka yang ditemukan oleh masyarakat, pengurus RT/RW, polisi atau instansi pemerintah di jalanan, taman, pasar, dan di tempat lainnya;
- b. Orang terlantar yang sakit atau luka-luka yang ada di panti sosial dan panti lainnya yan g sejenis; dan
- c. Orang terlantar yang mendapat pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit/puskesmas.
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 17
Persyaratan untuk mendapat bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut :
- a. Orang terlantar yang sakit atau luka-luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, harus dilengkapi dengan : 1.surat keterangan dari Kepolisian ; dan
- 2.surat hasil pemeriksaan dari rumah sakit/puskesmas yang menyatakan bahwa orang terlantar tersebut benar-benar sakit atau luka-luka dan memerlukan perawatan dan/atau pengobatan.
- b. Orang terlantar yang memerlukan pengobatan/perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, harus dilengkapi dengan surat pengantar dari pimpinan Panti diketahui/direkomendasikan Kepala Dinas Sosial.
- c. Orang terlantar, yang mendapat pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c harus dilengkapi dengan:
- 1.surat keterangan Kepolisian; dan
- 2.surat keterangan dari rumah sakit/puskesmas yang menyatakan bahwa orang terlantar tersebut benar-benar mendapat pengobatan dan/atau perawatan dari rumah sakit/puskesmas.
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 18
- (1) Setiap Puskesmas , RSUD atau rumah sakit lain yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan wajib menerima dan memberikan pelayanan pertolongan pertama terhadap orang terlantar yang memerlukan pengobatan dan/atau perawatan medis.
- (2) Apabila pelayanan kesehatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap cukup dan tidak memerlukan tindakan medis lebih lanjut, orang terlantar tersebut diserahkan ke Dinas Sosial untuk diberikan pelayanan sosial dan diselesaikan sesuai dengan permasalahannya.
- (3) Apabila pelayanan kesehatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap belum cukup dan masih memerlukan perawatan atau tindakan medis lainnya , orang terlantar yang sakit atau lukaluka tersebut tetap dirawat di Puskesmas , RSUD , atau Rumah Sakit yan g bersangkutan , kecuali :
- a. bagi pasien berstatus gawat uji yang tidak dapat diatasi di tempat pelayanan kesehatan pertama, oleh Petugas Dinas Sosial bekerjasama dengan Puskesmas/Rumah Sakit, dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Ulin Banjarmasin disertai surat keterangan/rekomendasi Kepala Dinas Sosial; dan
- b. bagi pasien jompo/lanjut usia dan penyandang cacat tubuh, oleh Puskesmas/Rumah Sakit dapat dikirim ke Panti Sosial di sertai surat keterangan dari Kepala Dinas Sosial.
- (4) Bagi pasien penderita sakit TBC/paru-paru oleh Petugas Dinas Sosial bekerjasama dengan Puskesmas /Rumah Sakit dikirim ke Rumah Sakit Khusus Paru-Paru disertai surat keterangan/rekomendasi Kepala Dinas Sosial.
- (5) Bagi pasien penderita sakit kronis lainnya yang memerlukan perawatan khusus pengaturannya dilakukan oleh RSUD dan Dina s Kesehatan .
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 19
- (1) Dinas Sosial bertanggung jawab atas penanganan lanjutan terhadap orang terlantar yang telah selesai menjalani perawatan.
- (2) Penanganan lanjutan sebagimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. bantuan pemulangan ke daerah asal atau ke daerah tujuan dari orang terlantar;
- b. bantuan pelayanan pengiriman ke panti sosial; dan
- c. Bantuan pelayanan adopsi anak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 20
Setiap penyerahan, pengiriman/rujukan orang terlantar yang sakit atau luka-luka dari suatu dinas/instansi ke dinas/instansi lain harus dilakukan dengan surat pengantar sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh dinas/instansi yang bersangkutan .
Bagian Keempat Bantuan Pengurusan Akta Kematian Orang Terlantar
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 21
- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pencatatan kematian orang terlantar yang tidak jelas identitasnya ,
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 22
- (1) Besarnya bantuan sosial kepada orang terlantar sebagaimana diatur dalam Pasal 5 akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. (2)Petugas Dinas Sosial yang memberikan pelayanan kepada orang terlantar diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku ditambah biaya lainnya yang sah.
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 23
- (1) Bantuan sosial kepada orang terlantar diajukan oleh Dinas Sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan persyaratan dan kelengkapan administrasinya.
- (2) Laporan pertanggung jawaban pemberian bantuan sosial kepada orang terlantar disusun oleh Dinas Sosial selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui PPKD disertai dengan bukti-bukti pendukung yang sah.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ttd ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 53 ## BAB VII ## KETENTUA N PENUTU P ## Pasal 2 4

Penandatangan: Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka tanggung jawab dalam pelayanan pemberian bantuan sosial kepada orang terlantar berada pada Dinas Sosial dibantu oleh Dinas/Instansi lainnya yang terkait. ## Pasal 25

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal

Penandatangan: PENJABAT BUPATI BANJAR, ttd H. RACHMADI KURDI