PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 19 Tahun 2013 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 (berlaku 21 Mei 2013)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI BANYUWANGI SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
- bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan
:
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2013;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013.
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS/CPNS dalam rangka peningkatan kinerja aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB II - KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2
- (1) Tambahan penghasilan diberikan ## BAB III BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB II - KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3
Besaran tambahan penghasilan diberikan setiap bulan dengan rincian berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:
- 1) Jabatan Managerial:
- a. Eselon IIa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Eselon IIb sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Eselon III untuk Jabatan Camat, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- d. Eselon III untuk jabatan Sekretaris pada Badan/Dinas serta jabatan Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Eselon III untuk jabatan Kepala Bidang pada Badan/Dinas, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD serta Sekretaris Kecamatan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- f. Eselon IVa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- g. Eselon IVb sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Jabatan Fungsional Umum:
- a. Staf Golongan IV dan III sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- b. Staf Golongan II dan I sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Belanja Tidak Langsung dan Bendahara Penerimaan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- d. Pengurus dan Penyimpan Barang pada:
14. -Badan/Dinas/Inspektorat/Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/Kantor/Satpol PP sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
15. -Kecamatan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
16. -Kelurahan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 21 Mei 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, ttd. Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 19 ## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN ## Pasal 4 Tambahan penghasilan dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013. ## Pasal 5 Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013. ## BAB V ## PENUTUP ## Pasal 6

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 21 Mei 2013

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS