KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL (berlaku 23 Februari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa masa jabatan anggota Komisi Yudisial periode 2010-2015 akan segera berakhir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Presiden membentuk Panitia Seleksi pemilihan calon anggota Komisi Yudisial yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pasal 4
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 28
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah
Menetapkan
:
PERTAMA :
- 2 - dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL.
Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi dengan susunan sebagai berikut:
Ketua merangkap :
Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A. Hukum Umum Hukum dan Hak Manusia)
anggota
(Direktur Jenderal Administrasi Kementerian Asasi
Wakil Ketua, :
Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.
Merangkap anggota
(Akademisi Hukum)
Anggota :
- 1.
Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah,
S.H.
(Akademisi Hukum)
2. Asep Rahmat Fajar, S.H., M.A. (Tokoh Masyarakat)
3. Dr. Maruarar ...
- KEDUA :
- 3.
- Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H. (Tokoh Masyarakat)
4. Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M.
(Praktisi Hukum)
5. Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D. (Akademisi Hukum)
Sekretaris
- Dr. Drs. Cecep Sutiawan, M.Si. (Deputi Bidang Sumber
Daya Manusia, Kementerian Sekretariat Negara)
- Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Komisi Yudisial;
2. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon anggota Komisi Yudisial;
3. menyeleksi dan menentukan 7 (tujuh) orang nama calon Anggota Komisi Yudisial;
4. menyampaikan 7 (tujuh) orang nama calon Anggota Komisi Yudisial kepada Presiden untuk diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
5. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
KETIGA : ________________
KETIGA
- Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Presiden.
KEEMPAT
:
Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara.
KELIMA
- Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Anggota Komisi Yudisial.
KEENAM
- Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Sekretariat Negara.
KETUJUH :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ttd. Bistok Simbolon