PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA I'ARTAI POLITK DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Nomor 29 Tahun 2005 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA I'ARTAI POLITK DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
I
I
Menetapkan :
8. Undang-undang Nomor l0 tahun 2007 tentang pembentuka' Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembara'r Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4694) ;
9. Undang-undang Nomor l0 Tahun 2007 tentang l)embentukan Daerah Kabupaten Bolaa'g Mongondow utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
10. Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g0l)
4. I l. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a513) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pe'rerintahan Antara pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis &amp; Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman pengajuan penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada partai politik;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
,
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.
Pasal 2
- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten ditandatangani oleh Ketua dan Sekertariat atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik dengan melampirkan :
- a. Surat Keputusan DPC Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal DPP Partai Politik atau ketua, sekertaris ditingkat Propinsi ;
- c. Surat Keterangan Autentikasi hasit penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekertaris Komisi Pemilihan Umrlm ;
- b. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Waiib Pajak (NPWP) yang dilegalisir Pejabat yang berwenang ;
- d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik ;
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Lampiaran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 3
- ' (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten ;
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebangaimana dimaksud pada ayat (l) ditingkat Kabupaten diketahui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (3) Pembentukan Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibebankan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- (5) Bentuk brita acara hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Boroko 12 Me 2008 /.*t.BupArr BOLAANG MONGONDOW *Y

Penetapan: Diundangkan di : Boroko ME 2008 PIt. SEKRET, DAERAH KABUPATEN BOL ONGONDOW UTARA Drs. Hi. R. pOSUMAH pembina Utama Muda NIP. 131 843 684 tt
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Daerah ini

## BAB IV

## PEMBERIAN DAN PENYNRAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

## Pasal 4

- (l) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 9l) diberikan pada setiap tahun anggaran berkenan dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- (3) Bantuan Keuangan pada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten;
- (4) Besarnya bantuan untuk setiap kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 17.500.000,-(Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per Tahun;
- (5) Besamya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah setiap tahun anggaran dengan ketentuan tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada partai politik tingkat kabupaten

## Pasal 5

Penyerahan bantuan sebangaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dengan persyaratan administrasi sebagai beriku :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nilma DPC Partai Politik ;
- c. Berita acara serah terima bantuan dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala kantor kesatuan Bangsa dan Politik sebagai PIHAK PERTAMA oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebangai PIHAK KEDUA ;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk Kwitansi yang ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik.;
- d. Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebangaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini ;

## BAB IV

## LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## Pasal 6

- (l) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disampaikan oleh Ketua Dpc atau sebutan lainnya Partai Politik kepada Bupati melalui Kepala kantor fesatuan Bangsa dan politik paling lambat 4 (empat) buian setelah berakhirnya tahun anggaran :
- (2) Lapgran Pengguna bantuan sebagaimana dimaksud pada ayata (l), setelah diaudit oleh Badan pemeriksa Keuangan ;

## Pasal 7

Bentuk laporan pengglmaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (l) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## KErENruKf *T*r,ro*

- (6) Parrai poririk .ylng. ,.lliut l"n r,.nu bantuan anggaran sebelumnya Peraturan daerah ini berlaku, maka bantuan yang telif, diterima tersebut diperhitungkan sesuai perolehan kursi sebagui-inu tersebut dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan y*g U..tutu.
- (7) Partai Politik yang menerima bantuan sebangai-anu tersebut pada ayat (1) melebihi bantuan yang seharusnya dite;ima, akan diperhitungkan dalam pemberitahuaan bantuan berikutnya.

## KETENfiffNIl*uru*

Peraturan Daerah i ni berl affi tu,l,unrru, dundangkan.

Agar supaya setiap. orang dapat mengetahui, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daram Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang MongondowUtara.

Ditetapkan di

Boroko

12

Me

2008

/.*t.BupArr BOLAANG MONGONDOW *Y

Diundangkan di

: Boroko

ME

2008


PIt. SEKRET, DAERAH KABUPATEN BOL ONGONDOW UTARA


Drs. Hi. R. pOSUMAH

pembina Utama Muda NIP. 131 843 684

tt

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR :

TAHUN 2OO8

## TENTANG

## BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

## KETENTUAN UMUM I.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan keuangan Kepada partai Politik, maka perlu diatur bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Bantuan Keuangan ini diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Sebagai dasar pengaturan dan tertib administrasi keuangan daerah, maka pemberian bantuan tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Hal-hal pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengajuan bantuan keuangan, penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi, pemberian dan penyerahan bantuan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL II.

Pasal I

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR: it KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA