PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ' TIRTA DHARMA PURABAYA ' KABUPATEN MADIUN (berlaku 28 Desember 2012)
Pembukaan
Menimbang :
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ' TIRTA DHARMA PURABAYA ' KABUPATEN MADIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,
- a. bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, bahwa dalam rangka penguatan struktur permodalan PDAM,bagian laba bersih PDAM yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kualitas, kuantitas dan kapasitas produksi pelayanan air minum kepada masyarakat;
- b. bahwa PDAM adalah BUMD yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ' TIRTA DHARMA PURABAYA ' Kabupaten Madiun diperlukan peran serta Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Perusahaan Daerah Air Minum ' TIRTA DHARMA PURABAYA ' Kabupaten Madiun yang sehat , berkualitas, mandiri dan prima dalam pelayanan, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat;
- d. bahwa dalam rangka mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum ' TIRTA DHARMA PURABAYA ' Kabupaten Madiun;
Mengingat
:
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum ' TIRTA DHARMA PURABAYA' Kabupaten Madiun;
1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang - Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387 );
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438 );
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Investasi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812 )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ' TIRTA DHARMA PURABAYA ' Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ' TIRTA DHARMA PURABAYA 'KABUPATEN MADIUN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yng dimaksud dengan :
1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum ' TIRTA DHARMA PURABAYA ' Kabupaten Madiun.
5. Pengelolaan Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, Inventaris, Surat - surat berharga, Fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada PDAM Kabupaten Madiun.
8. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah penambahan modal guna percepatan cakupan pelayanan, peningkatan kualitas, kuantitas, dan kapasitas produksi dalam pelayanan air minum kepada masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Madiun bertujuan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.
PRINSIP PENYERTAAN MODAL
BAB III - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
Prinsip Penyertaan Modal Daerah pada Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Madiun adalah menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah yaitu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH
BAB IV - BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 5
- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat diwujudkan dalam bentuk uang atau sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL
BAB V - JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL
Pasal 6
- (1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Madiun sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Modal yang telah disetor Pemerintah Kabupaten Madiun ke Perusahaan Daerah Air Minum ' Tirta Dharma Purabaya ' Kabupaten Madiun sampai dengan Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 15.405.168.249,00 (lima belas milyar empat ratus lima juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
BAB V - JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL
Pasal 7
Sumber dana Penyertaan Modal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
AKUNTAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB VI - AKUNTAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8
Akuntansi pengelolaan dengan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Madiun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ( SAK ) sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
BAB VI - AKUNTAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9
Direktur menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban dana penyertaan modal secara periodik kepada Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
Semua penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Madiun yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pengelola, pembina dan pengawasannya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku sampai diundangkannya Peraturan Daerah ini.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Madiun pada tanggal 28 Maret 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, ttd Drs. SOEKARDI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19551111 197703 1 00 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI E

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

Verifikasi: ttd WIDODO, SH, M.Si Pembina Tingkat I 19611215 198903 1 006 ## BAB VIII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Penandatangan: Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya. Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Penetapan: Ditetapkan di Madiun pada tanggal 28 Desember 2012

Penandatangan: BUPATI MADIUN, ttd MUHTAROM
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
## NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ' TIRTA DHARMA PURABAYA ' KABUPATEN MADIUN
## I. PENJELASAN UMUM
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Madiun dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Air Minum kepada masyarakat diperlukan Penambahan Modal melalui penyertaan modal pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum ' TIRTA DHARMA PURABAYA ' Kabupaten Madiun.
Tujuan dilakukannya usaha-usaha penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.
Penetapan penambahan penyertaan modal daerah tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum ' TIRTA DHARMA PURABAYA ' Kabupaten Madiun.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas