PERATURAN BUPATI MA Nomor 32 Tahun 2015 tentang RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS AGROMINAPOLITAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 - 2034 (berlaku 30 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar, maka perlu disusun perencanaan pembangunan yang lebih terinci, terarah, terkendali dan berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana kawasan strategis Agrominapolitan yang lebih bersifat operasional.
- b. bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan di berbagai bidang mengakibatkan penurunan kualitas pemanfaatan ruangs erta ketidak seimbangan struktur dan fungsi ruang,maka perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
3. Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor3Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
11. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
13. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
14. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
16. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
17. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
18. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
19. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
20. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
21. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perllindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
23. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
24. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5188);
25. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5214);
26. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
27. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5432);
28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentangHutan Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 4242);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentangPenatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4987);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
53. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 11/ PRT / M
Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Subtansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota, beserta Rencana Rincinya;
55. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 20/PRT/M/2011 Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten;
56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor . 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 265);
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04).
63. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14):
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURANBUPATI TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGISAGRO-MINAPOLITAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015-2034
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
11. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan.
13. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17. Rencana tata ruang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan ## BAB II
PERAN, FUNGSI DAN LINGKUP PENGATURAN
Bagian Satu Peran dan Fungsi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
RTR Kawasan Strategis Agro-Minapolitan disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Strategis Agro-Minapolitan dan penyelaras kebijakan penataan ruang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
RTR Kawasan Strategis Agro-Minapolitan menjadi pedoman untuk:
- a. acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- g. acuan dalam administrasi pertanahan; dan
- h. pedoman pelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Paragraf 1 Muatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi.
- a. asas, tujuan, fungsi, dan manfaat;
- b. kedudukan dan jangka waktu;
- c. wewenang dan tanggung jawab;
- d. pola pengembangan kawasan dan sifat lingkungan;
- e. rencana detail tata ruang;
- f. peraturan zonasi;
- g. perizinan;
- h. insentif dan disinsentif;
- i. data dan informasi;
- j. kerjasama;
- k. pengendalian pemanfaatan ruang;
- l. hak, kewajiban, dan peran masyarakat; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.
Paragraf 2
Lingkup Wilayah Perencanaan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Wilayah Perencanaan RTR Kawasan Strategis Agrominapolitan meliputi 7 (tujuh) desa di Kecamatan Martapura Kota dan Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar yang terdiri dari:
- a. Kecamatan Martapura Kota, meliputi desa :
1. Cindai Alus;
2. Sungai Sipai; dan
3. Tungkaran.
- b. Kecamatan Martapura Barat meliputi desa :
1. Sungai Batang ;
2. Sungai Batang Ilir ;
3. Penggalaman ; dan
4. Rangas Hambuku.
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Satu Tujuan Penataan Ruang
BAB III
Pasal 6
Tujuan Penataan Ruang Kawasan Strategis Agrominapolitan adalah menjadikan kawasan strategis agrominapolitan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang produktif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang
BAB III
Pasal 7
- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun kebijakan penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penguatan fungsi pusat-sub pusat pelayanan kawasan ;
- b. peningkatan aksesibilitas antar kawasan dan kota;
- c. peningkatan pelayanan sistem prasarana yang terpadu, merata dan ramah lingkungan;
- d. pengembangan kawasan budidaya yang produktif danramah lingkungan; dan
- e. meningkatkan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah
Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang
BAB III
Pasal 8
- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang kawasan Agrominapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun strategi penataan ruang kawasan Agrominapolitan.
- (2) Strategi penguatan fungsi pusat-sub pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. memperkuat peranan pusat pelayanan kawasan dan 'kota' sebagai 'AgroMinapolitan'.
- b. mengembangkan dan memperkuat pusat lingkungan secara merata di wilayah kawasan
- c. mengembangkan sub pusat pelayanan kawasan di kawasan yang belum berkembang;
- d. mengembangkan dan membagi peran dan fungsi setiap pusat dan sub pusat lingkungan ; dan
- e. mengembangkan tematik kawasan.
- (3) Strategi peningkatan aksesibilitas antar kawasan dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ruas-ruas jalan utama ;
- b. mengembangkan jaringan jalan baru;
- c. mengembangkan jalan yang menghubungkan antar pusat-sub pusat pelayanan di dalam wilayah angro-minapolitan dengan wilayah lain di luar kawasan perkotaan;
- d. mengembangkan jalan yang menghubungkan pusat - sub lingkungan dengan kawasan permukiman;
- e. menghubungkan jalan antar kawasan permukiman; dan
- f. meningkatkan pelayanan angkutan massal dan angkutan hasil produksi (pertanian dan perikanan) antar kawasan dan terminal angkutan penumpang dan hasil produksi;
- (4) Strategi peningkatan pelayanan sistem prasarana yang terpadu, merata dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air yang memadai;
- b. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah kota yang ramah lingkungan;
- c. mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu.
- d. mengembangkan sistem jaringan energi yang handal dan merata; dan
- e. mengembangkan prasarana telekomunikasi modern secara merata;
- (5) Strategi pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi: mengembangkan kawasan budidaya pertanian, perikanan, peternakan
- a. dengan konsep terpadu dan produktif ;
- b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa dan perkantoran Agrominapolitan (etalase Agrominapolitan) yang lengkap;
- c. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil agro-minapolitan; dan d. mengembangkan kawasan perumahan, perkantoran, perdagangan jasa dan terjangkau dengan pusat-pusat pelayanan;
- (6) Strategi meningkatkan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah ;
- b. mewajibkan alokasi minimal 30% luas lahan swasta atau masyarakat sebagai kawasan hijau terutama di tepi jalan utama kawasan yang menjadi jalan utama kota ;
- c. mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan sempadan; dan
- d. mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan rawan bencana.
KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU
BAB IV - KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU
Pasal 9
Kedudukan RTR Kawasan Strategis Agrominapolitan dan PZ merupakan ketentuan operasional RTRW Tahun 2013-2032 yang mengatur pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
BAB IV - KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU
Pasal 10
Jangka waktu RTR Kawasan Strategis Agrominapolitan dan PZ berlaku 20 (dua puluh tahun)tahun.
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
BAB V - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 11
- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan RTR Kawasan Strategis Agrominapolitan dan PZ berwenang:
- a. pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan RTR Kawasan Strategis Agrominapolitan dan PZ;
- b. penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang
BAB V - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 12
- (1) Wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 13
- (1) Wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Bupati dalam pelaksanaan RTR Kawasan Strategis Agrominapolitan dan PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilimpahkan secara operasional yang menjadi tugas dan fungsi Kepala SKPD bidang tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPD bidang tata ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Kepala SKPD, UKPD, dan instansi terkait sesuai kewenangannya.
BAB VI - POLA PENGEMBANGAN KAWASAN
Pasal 14
- (1) Pemerintah Daerah menyusun RTR Kawasan Strategis Agrominapolitan dan PZ didasarkan pada arah pemanfaatan, fungsi kawasan dan pengembangan potensi kawasan Agrominapolitan, dengan pola pengembangan kawasan yang dibagi menjadi 3 (tiga) kawasan yaitu:
- a. kawasan inti ;
- b. kawasan pendukung ; dan
- c. kawasan penyangga.
- (2) Delineasi / batas pola pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 15

Pola pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bertujuan:

- a. meningkatkan perkembangan Kawasan Strategis Agrominapolitan melalui pembangunan baru, perbaikan lingkungan dan/atau peremajaan lingkungan; dan
- b. mengendalikan perkembangan ruang Kawasan Strategis Agrominapolitan dengan mempertimbangkan kawasan perlindungan area bawahannya, perkembangan ekonomi, intensitas pemanfaatan ruang dan kapasitas prasarana.

## BAB VII

## RTR KAWASAN STRATEGISAGROMINAPOLITAN

## Pasal 16

Pemerintah Daerah menyusun RTR Kawasan Strategis Agrominapolitan terdiri dari:

- a. rencana pola ruang;
- b. rencana jaringan prasarana;
- c. rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya;
- a. rencana pemanfaatan ruang; dan
- b. peraturan zonasi.

## Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan pada ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang bawah tanah dalam satu kesatuan penataan ruang.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. zona fungsi lindung; dan
- b. zona fungsi budidaya;

## Pasal 18

- (1) Zona fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
2. zona perlindungan setempat (sempadan rawa; sempadan sungai) ; dan
- a. b. zona ruang terbuka hijau.
- (2) Zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. zona perumahan (kepadatan sedang, kepadatan rendah dan kepadatan sangat rendah);
- b. zona perdagangandan jasa (tunggal, kopel dan deret);
- c. zona perkantoran (perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta);
- d. zona industri (industri kecil dan aneka industri);
- e. zona sarana pelayanan umum (sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana olahraga);
- f. zona peruntukkan lainnya (pertanian, perikanan dan pariwisata); dan

- g. zona peruntukkan khusus (Pertahanan Keamanan dan IPAL).
- (3) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan strategis Agrominapolitan wajib memperhatikan zona fungsi lindung dan zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 19

- (1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. rencana jaringan jalan dan transportasi;
- b. rencana jaringan drainase;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air bersih;
- e. rencana jaringan air limbah;
- f. rencana jaringan sanitasi;
- g. rencana jaringan listrik; dan
- h. rencana jaringan telekomunikasi
- (2) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 20

- (3) Rencana jaringan jalan dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, berupa:
- a. pengembangan fasilitas sub terminal Agrominapolitan di Cindai Alus;
- b. peningkatan kualitas perkerasan jalan, diantaranya jalan poros Agrominapolitan dan jalan lingkungan eksisting yang meliputi desa Sungai Sipai, Cindai Alus, Sungai Batang/Ilir, Penggalaman dan Tungkaran;
- c. pengembangan jaringan jalan baru untuk membentuk sistempelayanan sesuai pola ruang kawasanyang meliputi desa Sungai Sipai, Cindai Alus, Sungai Batang/Ilir, Penggalaman dan Tungkaran; dan
- d. rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana jalan dan transportasi menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (4) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, berupa:
- a. pengembangan drainase jalan untuk mengantisipasi terjadinya genangan dan mengendalikan aliran sesuai dengan struktur kerangka kawasan;
- b. pemanfaatan daerah rawa (topografi rendah) sebagai area resapan alami; dan
- c. rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana drainase dilaksanakan oleh Kepala SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, berupa:

- a. normalisasi saluran irigasi primer dan sekunder dari pendangkalan dan gulma ;
- b. pengadaan sistem jaringan distribusi yang memadai (dengan rumah pompa) di tepi sungai Rangas Hambuku;
- c. pengelolaan pembagian debit air ke masing-masing lahan kolam perikanan di dalam kawasan inti;
- d. pengujian kualitas air yang diambil dari sungai Rangas Hambuku secara berkala agar kualitas produksi tetap terjaga; dan
- e. rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana sumber daya air dilaksanakan oleh Kepala SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (6) Rencana jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, berupa:
- a. pengembangan jaringan PDAM;
- b. penyediaan fasilitas air bersih diperoleh dari air bawah tanah dan sumur misalnya melalui SPAM; dan
- c. rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air minum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (7) Rencana jaringan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, berupa:
- a. penyediaan area/lahan sebagai petak pengolah limbah yang bisa disediakan oleh pemilik kolam atau secara komunal yang dikelola oleh pokdakan ;
- b. petak pengolah limbah ini dimanfaatkan sebagai lokasi kolam pengolah limbah dan penempatan lumpur sementara sebelum dibuang ke alam;
- c. pengendalian kualitas pakan ikan (kandungan bahan kimia) untuk mengurangi dampak lingkungan; dan
- d. rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air limbah menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (8) Rencana jaringan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, berupa:
- a. penerapan sistem pembuangan limbah setempat (on site system) pada kawasan permukiman kepadatan sedang dan rendah ;
- b. penerapan sistem pembuangan limbah terpusat (off site system) pada kawasan permukiman padat dan intensitas tinggi; dan
- c. rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana sanitasi menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
- (9) Rencana jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g, berupa:
- a. pengembangan jaringan listrik untuk mendukung kegiatan budidaya perikanan ;
- b. pengembangan jaringan listrik untuk mendukung kegiatan industri hasil perikanan ;
- c. pemenuhan listrik rumah tangga, penerangan jalan, fasilitas sosial, fasilitas umum dan sebagainya; dan

- d. rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h, berupa:
- a. pengembangan lapisan inti dengan penempatan jaringan serat optic dan internet nirkabel pada ruang pelayanan umum untuk mempercepat sistem informasi terkait pengembangan pusat Agrominapolitan;
- b. pengendalian pembangunan BTS baik secara jumlah mapupun lokasi pembangunan agar tidak mengganggu fungsi kawasan ; dan
- c. rencana pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

## PERATURAN ZONASI

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyusun PZ sebagai instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan zona pemanfaatan ruang yang dirinci ke dalam sub zona pemanfaatan ruang.
- (2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kegiatan;
- b. intensitas pemanfaatan ruang;
- c. tata bangunan;
- d. prasarana minimal;
- e. standar teknis;
- f. ketentuan khusus; dan
- g. dampak.

Bagian Kedua Kegiatan

## Pasal 22

- (1) Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. perumahan;
- b. perdagangan dan jasa;
- c. perkantoran;
- d. indistri;
- e. pendidikan;
- f. kesehatan;
- g. peribadatan;
- h. bangunan publik;
- i. sarana transportasi;
- j. ruang terbuka hijau;
- k. ruang terbuka non hijau;
- l. peruntukkan lain; dan
- m. peruntukkan khusus.

- (2) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan sebagai berikut:
- a. kegiatan diperbolehkan dengan kode I;
- b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
- c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
- d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (3) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 23

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berdasarkan zona pemanfaatan ruang yang dirinci ke dalam sub zona dengan kode sub zona, sebagai berikut:
- a. zona perlindungan setempat dan sub zona meliputi :
1. sub zona sempadan rawa (L-2A); dan
2. sub zona sempadan sungai (L-2B).
- b. zona ruang terbuka hijau (H-1);
- c. zona perumahan dan sub zona meliputi :
1. sub zona perumahan kepadatan sedang (R-2);
2. sub zona perumahan kepadatan rendah (R-3); dan
3. sub zona perumahan kepadatan sangat rendah (R-4);
- d. zona perdagangan &amp; jasa dan sub zona meliputi.
1. sub zona perdagangan &amp; jasa tunggal (K-1);
2. sub zona perdagangan &amp; jasa kopel (K-2);dan
3. sub zona perdagangan&amp;jasa deret (K-3).

zona perkantoran dan sub zona meliputi.

1. sub zona perkantoran pemerintah (PK-1); dan
2. sub zona perkantoran swasta (PK-2).
- f. zona industri dan sub zona meliputi.
1. sub zona industri kecil (I-3); dan
2. sub zona aneka industri (I-4).
- g. zona SPU (Sarana Pelayanan Umum) dan sub zona meliputi.
1. sub zona pendidikan (SPU-1);
2. sub zona kesehatan (SPU-3); dan
3. sub zona olahraga (SPU-4).
- h. zona peruntukkan lainnya dan sub zona meliputi.
1. sub zona pertanian (PL-1);
2. sub zona perikanan (PL-1A); dan
3. sub zona pariwisata (PL-3).
- i. zona peruntukkan khusus dan sub zona meliputi.
1. sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1); dan
2. sub zona peruntukkan IPAL (KH-3).
- (2) Klasifikasi sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Strategis Agrominapolitan.

## Bagian Ketiga

Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan

Paragraf 1 Kegiatan Diperbolehkan e.

4.

## Pasal 24

- (1) Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai PZ dan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di seluruh zona kecuali zona lindung dan zona terbuka hijau untuk kegiatan:
- a. yang mendukung fungsi sub zona seperti hutan kota, taman kota, area sempadan/penyangga, perkebunan tanaman keras dan perkebunan agrobisnis ;
- b. yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. prasarana umum dan/atau prasarana sosial yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

## Paragraf 2 Kegiatan Diizinkan Terbatas

## Pasal 25

- (1) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, kegiatan yang dibatasi berdasarkan pembatasan pengoperasian, intensitas ruang, dan/atau jumlah pemanfaatan.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. pada sub zona L-2A meliputi :
1. Kegiatan Tanaman/ Nursery dengan syarat :
- a) jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi lingkungan sempadan dan tidak mengganggu fungsi dari sempadan ;
6. b)
7. tidak ada konstruksi bangunan (permanen) ; dan
- c) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
2. Kegiatan Pertanian Lahan Basah, Pertanian Lahan Kering, Hortikultura dengan syarat :
- a) tidak mengganggu fungsi dari sempadan;
- b) jenis tanaman disesuikan dengan kondisi lingkungan sempadan ; dan
- c) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
3. Kegiatan Tambak, Kolam dengan syarat :
- a) tidak mengganggu fungsi dari sempadan;
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal;
16. Kegiatan Wisata Buatan, Wisata Budaya dengan syarat :
- a) tidak mengganggu fungsi dari sempadan;
- b) tidak membangun prasarana yang mengubah bentangan alam; dan
- c) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
- b. pada sub zona L-2B meliputi :
1. Kegiatan Tanaman/Nursery dengan syarat :

c.

d.

3.

1.

2.

1.

- a) jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi lingkungan sempadan dan tidak mengganggu fungsi dari sempadan;
- b) tidak ada konstruksi bangunan (permanen); dan
- c) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
2. Kegiatan Pertanian Lahan Basah, Pertanian Lahan Kering, Hortikultura dengan syarat :
- a) tidak mengganggu fungsi dari sempadan;
- b) jenis tanaman disesuikan dengan kondisi lingkungan sempadan; dan
- c) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
8. Kegiatan Tambak, Kolam dengan syarat :
- a) tidak mengganggu fungsi dari sempadan; dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
4. Kegiatan Wisata Buatan, Wisata Budaya dengan syarat :
- a) tidak mengganggu fungsi dari sempadan;
- b) tidak membangun prasarana yang mengubah bentangan alam; dan
- c) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.

pada sub zona H-1 meliputi :

- Kegiatan Warung, Toko Modern dengan syarat :
- a) penempatan kaveling toko / warung tidak mengganggu fungsi sub zona; dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
- Kegiatan Tanaman/ Nursery dengan syarat :
- a) jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi dan tidak mengganggu fungsi dari sub zona;

b)

tidak ada konstruksi bangunan (permanen); dan

- c) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
3. Kegiatan Taman Hiburan, Taman Perkemahan dengan syarat :
- a) termasuk didalamnya pusat informasi lingkungan, dan toilet umum;
- b) kegiatan toilet umum dibatasi dengan luas lantai bangunan seluas-luasnya 9m2 (sembilan meter persegi); dan
- c) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
4. Kegiatan Lapangan, Plaza, Tempat Parkir, Taman Bermain dan Rekreasi dengan syarat :
- a) disesuaikan dengan kondisi dan tidak mengganggu fungsi dari sub zona;
- b) tidak ada konstruksi bangunan (permanen);
- c) kegiatan toilet umum dibatasi dengan luas lantai bangunan seluas-luasnya 9m2 (sembilan meter persegi); dan
- d) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal. pada sub zona R-2 meliputi :
11. Kegiatan rumah toko (rumah toko (ruko)), rumah kantor (rukan), toko dengan syarat :
- a) dibatasi jarak antar kegiatan sejenis sekurang-kurangnya 100 m (seratus meter) ; dan

2.

11.

- b) luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi).
2. Kegiatan toko modern dengan syarat :
- a) dibatasi jarak antar kegiatan sejenis sekurang-kurangnya 200 m (seratus meter) ; dan
- b) luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi).
3. Kegiatan pertokoan, penyaluran grosir dengan syarat :
6. a)
7. jarak antar kegiatan sejenis 1.000 m (seribu meter); dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
4. Kegiatan supermarket dengan syarat :
- a) jarak dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 2.000 m (dua ribu meter); dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
5. Kegiatan perdagangan dan jasa lain yang diijinkan terbatas seperti rumah toko (ruko), toko, toko modern, pasar tradisional, pasar lingkungan, penyaluran grosir, supermarket, bahan bangunan dan perkakas, makanan minuman, peralatan rumah tangga, persewaan sound system, alat dan bahan farmasi, pakaian dan aksesoris, alat-alat listrik, peralatan dan pasokan pertanian, tanaman/nursery, kendaraan bermotor dan spare part, jasa bangunan, jasa keuangan, jasa komunikasi, jasa pemakaman, jasa riset dan IPTEK, jasa renovasi barang, jasa bengkel mobil/motor, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyedia makanan/minuman, jasa travel, jasa pemasaran properti, jasa perkantoran/bisnis, taman hiburan, taman perkemahan, studio keterampilan, teater, restoran/rumah makan, hotel, losmen, cottage, salon dengan syarat luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal;
6. Kegiatan Kantor Pemerintahan Daerah dengan syarat :
- a) dibatasi dengan luas lantai bangunan seluas-luasnya 300m2 (tiga ratus meter persegi);
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal;
7. Kegiatan Kantor Kecamatan, Kelurahan, Kantor Pos.
- a) dibatasi dengan luas lantai bangunan seluas-luasnya 300m2 (tiga ratus meter persegi); dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
8. Kegiatan Kantor Polsek dengan syarat untuk pos polisi dengan luas lantai bangunan seluas-luasnya 9m2 (sembilan meter persegi);
9. Kegiatan Lapangan Parkir Umum dengan syarat :
- a) kegiatan dibatasi untuk parkir kendaraan roda dua dan mobil penumpang; dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal;
10. Kegiatan Tempat Pemakaman Umum (TPU).
- a) dibatasi sesuai dengan kebutuhan pada kawasan permukiman dengan memfungsikan lahan yang terbatas;

b)

menyesuaikan KDB, KLB dan KDH;

Kegiatan Lapangan dan Tempat Parkir dengan syarat :

- a) dibatasi sesuai dengan kebutuhan pada kawasan permukiman dengan memfungsikan lahan yang terbatas; dan

2.

3.

4.

- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
12. Kegiatan Lapangan Olahraga, Gedung Olahraga dengan syarat luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal;
- e. pada sub zona R-3 meliputi
1. Kegiatan Rumah Susun (rendah, sedang, tinggi) dengan syarat :
- a) seluas-luasnya 40% (empat puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan sesuai intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RTR Kawasan Strategis dan PZ; dan
- b) memiliki ruang parkir dalam persil.
7. Kegiatan rumah toko (ruko)/toko dengan syarat :
- a) dibatasi jarak antar kegiatan sejenis sekurang-kurangnya 100 m (seratus meter) ; dan
- b) luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi).
10. Kegiatan toko modern dengan syarat :
- a) dibatasi jarak antar kegiatan sejenis sekurang-kurangnya 200 m (seratus meter) ; dan
- b) luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi).
13. Kegiatan pertokoan, penyaluran grosir dengan syarat :

a)

jarak antar kegiatan sejenis 1.000 m (seribu meter); dan

- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
5. Kegiatan supermarket dengan syarat :
- a) jarak dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 2.000 m (dua ribu meter); dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
6. Kegiatan perdagangan dan jasa lain yang diijinkan terbatas seperti rumah toko (ruko), toko, toko modern, pasar tradisional, pasar lingkungan, penyaluran grosir, supermarket, bahan bangunan dan perkakas, makanan minuman, peralatan rumah tangga, persewaan sound system, alat dan bahan farmasi, pakaian dan aksesoris, alat-alat listrik, peralatan dan pasokan pertanian, tanaman/nursery, kendaraan bermotor dan spare part, jasa bangunan, jasa keuangan, jasa komunikasi, jasa pemakaman, jasa riset dan IPTEK, jasa renovasi barang, jasa bengkel mobil/motor, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyedia makanan/minuman, jasa travel, jasa pemasaran properti, jasa perkantoran/bisnis, taman hiburan, taman perkemahan, studio keterampilan, teater, restoran/rumah makan, hotel, losmen, cottage, salon dengan syarat luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal;

7.

- Kegiatan Kantor Pemerintahan Daerah dengan syarat :
- a) dibatasi dengan luas lantai bangunan seluas-luasnya 300m2 (tiga ratus meter persegi); dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
8. Kegiatan Kantor Kecamatan, Kelurahan, Kantor Pos dengan syarat

:

f.

2.

- a) dibatasi dengan luas lantai bangunan seluas-luasnya 300m2 (tiga ratus meter persegi); dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
9. Kegiatan Polsek dengan syarat untuk pos polisi dengan luas lantai bangunan seluas-luasnya 9m2 (sembilan meter persegi);
10. Kegiatan Lapangan Parkir Umum dengan syarat :
- a) kegiatan dibatasi untuk parkir kendaraan roda dua dan mobil penumpang; dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
11. Kegiatan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan syarat : kawasan
- a) dibatasi sesuai dengan kebutuhan pada permukiman dengan memfungsikan lahan yang terbatas; dan
- b) menyesuaikan KDB, KLB dan KDH;

12.

Kegiatan Lapangan dan Tempat Parkir dengan syarat :

- a) dibatasi sesuai dengan kebutuhan pada kawasan permukiman dengan memfungsikan lahan yang terbatas; dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
13. Kegiatan Lapangan Olahraga, Gedung Olahraga dengan syarat luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal; pada sub zona R-4 meliputi :

1.

- Kegiatan Rumah Susun (rendah, sedang, tinggi) dengan syarat :
- a) seluas-luasnya 40% (empat puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan sesuai intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RTR Kawasan Strategis dan PZ; dan
- b)
- memiliki ruang parkir dalam persil. Kegiatan rumah toko (ruko)/toko dengan syarat :
- a) dibatasi jarak antar kegiatan sejenis sekurang-kurangnya 100 m (seratus meter) ; dan
- b) luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi).
3. Kegiatan toko modern dengan syarat : dibatasi jarak antar kegiatan sejenis sekurang-kurangnya 200
- a) m (seratus meter); dan

b)

- luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi).

4.

Kegiatan pertokoan, penyaluran grosir dengan syarat :

- a) jarak antar kegiatan sejenis 1.000 m (seribu meter); dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
5. Kegiatan supermarket dengan syarat :
- a) jarak dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 2.000 m (dua ribu meter); dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
6. Kegiatan perdagangan dan jasa lain yang diijinkan terbatas seperti rumah toko (ruko), toko, toko modern, pasar tradisional, pasar lingkungan, penyaluran grosir, supermarket, bahan bangunan dan perkakas, makanan minuman, peralatan rumah tangga, persewaan sound system, alat dan bahan farmasi, pakaian dan aksesoris, alat-alat listrik, peralatan dan pasokan pertanian, tanaman/nursery, kendaraan bermotor dan spare part, jasa bangunan, jasa keuangan, jasa komunikasi, jasa pemakaman, jasa riset dan IPTEK, jasa renovasi

g.

7.

barang, jasa bengkel mobil/motor, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyedia makanan/minuman, jasa travel, jasa pemasaran properti, jasa perkantoran/bisnis, taman hiburan, taman perkemahan, studio keterampilan, teater, restoran/rumah makan, hotel, losmen, cottage, salon dengan syarat luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal;

- Kegiatan Kantor Pemerintahan Daerah dengan syarat :
- a) dibatasi dengan luas lantai bangunan seluas-luasnya 300m 2 (tiga ratus meter persegi); dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
8. Kegiatan Kantor Kecamatan, Kelurahan, Kantor Pos dengan syarat :
- a) dibatasi dengan luas lantai bangunan seluas-luasnya 300m 2 (tiga ratus meter persegi); dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
9. Kegiatan Polsek dengan syarat untuk pos polisi dengan luas lantai bangunan seluas-luasnya 9m2 (sembilan meter persegi);
10. Kegiatan Lapangan Parkir Umum dengan syarat :
- a) kegiatan dibatasi untuk parkir kendaraan roda dua dan mobil penumpang; dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
11. Kegiatan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan syarat :
- a) dibatasi sesuai dengan kebutuhan pada kawasan permukiman dengan memfungsikan lahan yang terbatas; dan

b)

menyesuaikan KDB, KLB dan KDH.

12. Kegiatan Lapangan dan Tempat Parkir dengan syarat :
- a) dibatasi sesuai dengan kebutuhan pada kawasan permukiman dengan memfungsikan lahan yang terbatas; dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
13. Kegiatan Lapangan Olahraga, Gedung Olahraga dengan syarat luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal;

pada sub zona K-1 meliputi :

1.

2.

3.

- Kegiatan Rumah tunggal, rumah kopel dan rumah deret dengan syarat:
- a) dibatasi dengan intensitas KDB setinggi-tingginya 70% (tujuh puluh persen), KLB setinggi-tingginya 2,8 (dua koma delapan), KB setinggi-tingginya 4 (empat) lantai dan KDH minimal 30%; dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.

Kegiatan Rumah Susun Sedang dengan syarat :

- a) kegiatan rumah susun dibatasi KDB setinggi-tingginya 70% (tujuh puluh persen), KLB setinggi-tingginya 4,0 (empat), dan KB setinggi-tingginya 10 (sepuluh) lantai dan KDH minimal 30%;

b)

memiliki ruang parkir dalam persil; dan

- c) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.

Kegiatan Rumah Susun Tinggi dengan syarat :

- a) kegiatan rumah susun dibatasi KDB setinggi-tingginya 70% (tujuh puluh persen), KLB setinggi-tingginya 4,5 (empat koma lima), dan KB setinggi - tingginya 15 (lima belas) lantai dan KDH minimal 30%;

h.

4.

5.

2.

- b) memiliki ruang parkir dalam persil; dan
- c) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.

Kegiatan Asrama dan Rumah Kost dengan syarat :

a)

- dibatasi masing-masing kegiatan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m 2 (dua ratus meter persegi); dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.

Kegiatan Guest House, Paviliun, Rumah Dinas dengan syarat :

a)

- dibatasi dengan intensitas KDB setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya 2,4 (dua koma emapt), KB setinggi -tingginya 4 (empat) lantai dan KDH minimal 40%; dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
6. Kegiatan Rumah Sederhana, Menengah dan Mewah dengan syarat :
- a) dibatasi dengan lahan kepemilikan kaveling sebanyakbanyaknya 1 (satu) unit bangunan; dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
7. Kegiatan Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Kantor Pos dengan syarat dibatasi dengan luas lantai bangunan seluas-luasnya 300m2 (tiga ratus meter persegi);

8.

- Kegiatan Polsek dengan syarat dibatasi untuk pos polisi dengan luas lantai bangunan seluas-luasnya 9m2 (sembilan meter persegi);

9.

Kegiatan Laboratorium Kesehatan, Apotik, Puskesmas Pembantu, Pos Yandu, Balai Pengobatan, Pos Kesehatan dengan syarat dibatasi masing-masing kegiatan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi);

10. Kegiatan Lapangan Parkir Umum dengan syarat :

a)

tidak mengganggu fungsi sub zona;

- b) merupakan penunjang kegiatan perkantoran; dan
- c) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
11. Kegiatan Lapangan dengan syarat :

a)

tidak mengganggu fungsi sub zona; dan

- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
12. Kegiatan Wisata Buatan dengan syarat :
- a) tidak mengganggu fungsi sub zona;
- b) merupakan penunjang wisata belanja dan kuliner; dan
- c) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.

pada sub zona K-2 meliputi :

1. Kegiatan Rumah tunggal, rumah kopel dan rumah deret dengan syarat:
- a) dibatasi dengan intensitas KDB setinggi-tingginya 70% (tujuh puluh persen), KLB setinggi-tingginya 2,8 (dua koma delapan), KB setinggi-tingginya 4 (empat) lantai dan KDH minimal 30%; dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.

Kegiatan Rumah Susun Sedang dengan syarat :

- a) kegiatan rumah susun dibatasi KDB setinggi-tingginya 70% (tujuh puluh persen), KLB setinggi-tingginya 4,0 (empat), dan KB setinggi-tingginya 10 (sepuluh) lantai dan KDH minimal 30%;
- b) memiliki ruang parkir dalam persil; dan

- i.

3.

4.

5.

6.

- c) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
2. Kegiatan Rumah Susun Tinggi dengan syarat :
- a) kegiatan rumah susun dibatasi KDB setinggi-tingginya 70% (tujuh puluh persen), KLB setinggi-tingginya 4,5 (empat koma lima), dan KB setinggi - tingginya 15 (lima belas) lantai dan KDH minimal 30%;
- b) memiliki ruang parkir dalam persil; dan
- c) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
6. Kegiatan Asrama dan Rumah Kost dengan syarat :
- a) dibatasi masing-masing kegiatan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m 2 (dua ratus meter persegi); dan

b)

- luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.

Kegiatan Guest House, Paviliun, Rumah Dinas dengan syarat :

- a) dibatasi dengan intensitas KDB setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya 2,4 (dua koma emapt), KB setinggi -tingginya 4 (empat) lantai dan KDH minimal 40%; dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
3. Kegiatan Rumah Sederhana, Menengah dan Mewah dengan syarat :
- a) dibatasi dengan lahan kepemilikan kaveling sebanyakbanyaknya 1 (satu) unit bangunan; dan
- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
7. Kegiatan Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Kantor Pos dengan syarat dibatasi dengan luas lantai bangunan seluas-luasnya 300m2 (tiga ratus meter persegi);
8. Kegiatan Polsek dengan syarat dibatasi untuk pos polisi dengan luas lantai bangunan seluas-luasnya 9m2 (sembilan meter persegi);

9.

- Kegiatan Laboratorium Kesehatan, Apotik, Puskesmas Pembantu, Pos Yandu, Balai Pengobatan, Pos Kesehatan dengan syarat dibatasi masing-masing kegiatan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m2 (dua ratus meter persegi);
10. Kegiatan Lapangan Parkir Umum dengan syarat :
- a) tidak mengganggu fungsi sub zona;
- b) merupakan penunjang kegiatan perkantoran; dan
- c) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
11. Kegiatan Lapangan dengan syarat :

a)

tidak mengganggu fungsi sub zona; dan

- b) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal;
12. Kegiatan Wisata Buatan dengan syarat :
- a) tidak mengganggu fungsi sub zona;
- b) merupakan penunjang wisata belanja dan kuliner; dan
- c) luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal.
6. pada