PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 8 Tahun 2016 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diganti untuk disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
Menetapkan:
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kabupaten Ketapang.
5. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari daerah Kabupaten Ketapang yang dipimpin oleh camat.
Pasal 2
- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
sekretariat desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.
Pasal 3
- (1) Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dan di bantu oleh unsur staf sekretariat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari atas 3 (tiga) urusan, meliputi :
- a. urusan tata usaha dan umum;
- b. urusan keuangan; dan
- c. urusan perencanaan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala urusan.
Pasal 4
- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disebut kepala dusun, merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta
Pasal 5
- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. seksi pemerintahan;
- b. seksi kesejahteraan; dan
- c. seksi pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.
Pasal 6
Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
BAB III - UNSUR STAF PERANGKAT DESA Pasal 7
Pasal 7
- (1) Untuk membantu kelancaran tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat staf perangkat desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
BAB IV - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Pasal 8
Pasal 8
- (1) Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat dengan melampirkan ijazah pertama dan terakhir serta dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan untuk ijazah paket harus di legalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun terhitung pada saat pendaftaran;
- e. terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. surat lamaran di tulis dan ditandatangani sendiri diatas materai 6000,-;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai 6000,-;
- c. surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia bermaterai 6000,-;
- d. foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 Lembar;
- e. surat keterangan catatan dari Kepolisian;
- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas setempat;
- g. foto copy kartu tanda penduduk;
- h. foto copy akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan lahir;
- i. surat pernyataan bersedia diangkat menjadi perangkat desa;
- j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB IV - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Pasal 8
Pasal 9
- (1) Dalam hal tidak terdapat bakal calon setelah jangka waktu penjaringan dan penyaringan berakhir dikarenakan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, jangka waktu penjaringan dan penyaringan diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari kerja dan apabila dalam jangka waktu perpanjangan ini bakal calon yang berijazah sekolah menengah umum atau sederajat tidak ada maka dapat menerima bakal calon yang berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat.
- (2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan sebagai perangkat desa wajib mengikuti pendidikan penyetaraan setingkat sekolah menengah umum.
- (3) Ijazah pendidikan penyetaraan setingkat sekolah menengah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat menjadi perangkat desa.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, perangkat desa diberhentikan.
- (4) Bakal calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan surat pernyataan sanggup mengikuti dan lulus pendidikan penyetaraan setingkat sekolah menengah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB IV - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Pasal 8
Pasal 10
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
BAB IV - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Pasal 8
Pasal 11
- (1) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. kepala desa dapat membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan minimal 1 (satu) orang anggota;
- b. unsur Tim Pengangkatan Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari Unsur Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa serta berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang;
- c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diumumkan;
- e. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa paling kurang 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada Camat;
- f. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
BAB IV - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Pasal 8
Pasal 12
Perangkat Desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
- d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang dan/atau barang dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menjadi pengurus partai politik;
- f. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- g. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan- undangan;
- h. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa;
- i. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- j. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggungjawabkan.
BAB IV - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Pasal 8
Pasal 13
- (1) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kecuali huruf e, huruf f dan huruf g diberikan sanksi adminitratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.
- (3) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Pemberhentian
BAB VI
Pasal 14
- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena :
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana
BAB VI
Pasal 15
Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang dikonsultasikan dengan kepala desa;
- c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa; dan
- d. keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa disampaikan kepada camat paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.
BAB VI
Pasal 16
- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.
BAB VI
Pasal 17
- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama .
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lama 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
BAB VIII - PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
Pasal 18
- (1) Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan mengenai Pakaian Dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENGHASILAN PERANGKAT DESA Pasal 19
Pasal 19
- (1) Penghasilan tetap perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
- a. sekretaris desa paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa perbulan; dan
- b. perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa.
- (3) Besaran penghasilan tetap perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat(2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IX - PENGHASILAN PERANGKAT DESA Pasal 19
Pasal 20
- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, perangkat desa menerima tunjangan dan penghasilan lain yang sah.
BAB IX - PENGHASILAN PERANGKAT DESA Pasal 19
Pasal 21
- (1) Perangkat Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Perangkat Desa yang di angkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan Keputusan Pengangkatannya.
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Ketapang pada tanggal 24 Nopember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Verifikasi: TTD. M.MANSYUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( 8 / 2016 ) ## BAB XI ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Penetapan: Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 24 Nopember 2016

Penandatangan: BUPATI KETAPANG,

Verifikasi: TTD. MARTIN RANTAN
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
## I. UMUM
Bahwa pemerintahan Desa merupakan sarana untuk melakukan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai elemen masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan dibantu oleh Perangkat Desa yang memiliki kompetensi dibidang tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, penerimaan perangkat harus dilakukan secara selektif sebagai upaya untuk mendapatkan Perangkat Desa yang berkualitas dengan dedikasi dan kredibilitas yang tinggi.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian serta kedudukan Perangkat Desa, bahwa Perangkat Desa ditetapkan dan diangkat oleh Kepala Desa dengan kedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
Pengangkatan Kepala Desa diproses dalam bentuk kepanitiaan melalui proses penjaringan dan penyaringan bakal calon dengan maksud:
2. agar hubungan Kepala Desa dengan Perangkat Desa memiliki harmonisasi yang harmonis dalam melakukan interaksi, sehingga tercipta keterpaduan dan sinergitas dalam pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
1. memberikan kesempatan kepada penduduk Desa untuk turut serta dalam mengatur dan mengurus Desanya sebagai upaya untuk mengsukseskan otonomi Desa sesuai dengan kehendak dan harapan masyarakat Desa;
3. agar Perangkat Desa yang diangkat memiliki kapabilitas dan kredibilitas sehingga dapat mengayomi dan melayani masyarakat dengan baik serta mendorong pembangunan Desa secara akseleratif berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup, diyakini dan diharapkan pengembangannya oleh masyarakat Desa.
Dengan maksud tersebut maka tim pengangkatan berkewajiban melaksanakan seluruh proses penerimaan Perangkat Desa secara jujur, adil dan transparan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
Perangkat Desa sebagai bagian dari pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya senantiasa diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan yang intens dalam rangka menghindari sikap dan tindakan yang dapat melampaui batas-batas larangan yang dapat berakibat pada pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini sekaligus merupakan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
Desa yang bersih, berwibawa dan bebas dari unsur-unsur kolusi, korupsi dan nepotisme serta sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan dianut oleh masyarakat Desa.
Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengupayakan lahirnya Perangkat Desa yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa dengan baik maka dipandang perlu adanya pedoman yang mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam bentuk Peraturan Daerah.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 58