PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 4 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI (berlaku 1 Maret 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEBING TINGGI,
: a.
bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Penetapan Kriteria Klasifikasi rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi tertulis dengan menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
- bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 581/MENKES/SK/VII/2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah dengan klasifikasi Kelas B; b.
- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, dipandang perlu menata kembali organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tebing Tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi, yang penetapannya dengan Peraturan Daerah; d.
: 1.
- Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota - kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan PengeJoJaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tefah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repub/rk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI dan
WALIKOTA TEBING TINGGI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2008 Nomor 15), diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 32 dirubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: 1.
Pasal 32
- Organisasi RSUD terdiri dari 2 (dua) Wakil Direktur, dan masing-masing Wakil Direktur terdiri dari 3 (tiga) Bagian/Bidang, masing-masing Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub. Bagian dan masing-masing Bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari 2 (dua) seksi. ( 1 )
- (2) Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) terdiri dari :
- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, terdiri dari:
1. Bagian Keuangan, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
- b) Sub Bagian Pelapcran dan Akuntansi.
2. Bagian Program dan Rekam Medis, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Program; dan
- b) Sub Bagian Rekam Medis dan Pengeiolaan Data.
3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan; dan
- b) Sub Bagian Umum dan Humas.
13. WakiJ Direktur Bidang PeJayanan, terdiri dari : c.
1. Bidang Pelayanan, terdiri dari:
- a) Seksi Pelayanan Medik; dan
- b) Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Medik.
2. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
- a) Seksi Asuhan Keperawatan dan Logistik; dan
- b) Seksi Sumber Daya Manusia dan Mutu Keperawatan.
3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, terdiri dari:
- a) Seksi Penunjang Medik; dan
- b) Seksi Penunjang Non Medik.
23. Kelompok Jabatan Fungsional. d.
Pasal 34
- Inspektur, Kepala Badan dan Direktur RSUD merupakan jabatan struktural eselon lib. ( 1 )
- Kepala Kantor, Sekretaris pada Inspektorat, Badan, Jnspektur Pembantu dan WakiJ Direktur RSUD merupakan jabatan struktural eselon Ilia. (2)
- Kepala Bidang pada Badan dan RSUD serta Kepala Bagian pada RSUD merupakan jabatan struktural eselon 11lb. ( 3 )
- Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IVa. ( 4 )
Pasal 35
if
- Inspektur, Kepala Badan, Direktur RSUD diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang teiah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seteJah terJebjh dahuJu meJaJui pembahasan pada Baperjakat. (1)
- Kepala Kantor, Sekretaris pada Inspektorat dan Badan, Wakil Direktur RSUD, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang pada Badan dan RSUD, Kepala Bagian pada RSUD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan dafam dan dari jabatannya oieh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2)
- Ketentuan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran X dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi adalah sebagaimana pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 4.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 21 Maret 2011

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

EDDY SYOFIAN

SEKRETARIS DAEfRAH ,

Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal 21 l ^ aret 2011

ttd.

## HASBI BUDIMAN

I

LEMBARANDAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 NOMOR 4

Kepala BagiairHukuna &lt;Jan; Organisasi

Salinan sesuai der ^ R ^ slinya


Syaprin Efendi Har ^ hap

## BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. KUMPULAN PANE KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

NOMOR

TANGGAL

:

21 MARET 2011

4 TAHUN 2011