Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 1950 tentang Perubatran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubatr dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (kmbarErn Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730l'. 1. - Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. - Undang-Undang Nomor LT Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 3. 4. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa0O); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; 7. 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2004 Nomor 126, Tarrrbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Pubtik (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor L2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5030); 9. 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 13O, Tambatrart Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5aO9 ); 10. 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOg tentang Kesehatap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOg Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 11. 9. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2AlL tentartg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun zOlL Nomor 82, Tambatran Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5239); L2. 10. undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 13. - L4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kati diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahuh 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 15. - Peraturan Pemerinta.h Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2OL5 tentang Perubatran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubatr dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (kmbarErn Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730l'. 1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2.
- Undang-Undang Nomor LT Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 3.
2
4. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa0O);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; 7.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2004 Nomor 126, Tarrrbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Pubtik (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor L2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5030); 9.
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 13O, Tambatrart Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5aO9 ); 10.
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOg tentang Kesehatap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOg Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 11.
9. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2AlL tentartg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun zOlL Nomor 82, Tambatran Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5239); L2.
10. undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 13.
3
- L4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kati diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahuh 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 15.
- Peraturan Pemerinta.h Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 2LO, Tambatran Lembaran Negara Nomor ao28l; 16.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr (Lembarart Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tatrun 2OOT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47L21; 17.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan I"ayanan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- L9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tatrun 2005 tentang Dana Perimbangan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tatrun 2O1O (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOs Nomor 138, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761;
- 2L. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
4
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunaln dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7381;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelengga-raan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tatrun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a86al;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2AO9 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Iembarart Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9721';
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL2 Nomor 5, Tambatran Lembaran Negara Nomor 52721;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OLL tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL1 Nomor 59);
5
32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tatrun 2OL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ot4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintatr Nomor 47 Tahun 2015;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2AL4 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55s8);
35. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Al4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2oo6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 310);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Telaris Pengelolaan Barang Milik Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 L Tahun 2AOT tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2AOT tentang Pedoman Telaris Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : &amp;4IPMK.OT 12008 tentang Penggunaan Dana Bagr Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bag Hasil Cukai Tembakau;
6
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2OL2;
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 183/PMK.AT /2OL4 tentang Batas Maksimal Komulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2OL5;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2OO3 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2OOT (kmbaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7 Nomor 5);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2OO5 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tatrun 2005 Seri A Nomor 5):
47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2A06 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2l;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tatrun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 03);
49. Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor LT Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tatrun ?OAG Nomor l7l;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2OOT tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7 Nomor 6);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daeratr (lrmbaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2OlL tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ot1 Nomor 4l;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tatrun 2OLL tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 5);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun zAlL tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 6);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2Ot1 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun z0lL Nomor 7l;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2OLL tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 8);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2OLL tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Irmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OlL Nomor 9);
58. Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2OLL tentang Retribusi Terminal (Iembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun ?OLL Nomor 10);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2OtL tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 11);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor L2 Tahun 2OLL tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor L2l;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2OLL tentang Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 13); Situbondo Nomor 13 Rumah Potong Hewan Situbondo Tahun 2ALL
62. Peraturan Daerah Kabupaten Tahun zAtL tentang Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor L4l; Situbondo Nomor L4 Tempat Pelelangan Ikan Situbondo Tahun zOLl
8
63. Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 20ll tentang Retribusi lziia Usaha Perikanan (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OlL Nomor 15);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2Ol0 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 18);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2Ot1 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanatr dan Bangunan (kmbaran Daerah Kabupaten Sihrbondo Tahun 2OL1 Nomor 2Ol;
66. Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2OLL tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 231;
67. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun zOLl tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL Nomor 2+l;
68. Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2OL2 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Situbondo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 4l;
69. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2OL2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ot2 Nomor 6);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2OL2 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2OL2 Nomor Tl;
9. 71,. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor L7 Tahun 2A14 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL4 Nomor 221;
72. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 20 1 5 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2OL4 (Iembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL5 Nomor 6);
9
73. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tatrun 2015 tentang Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL5 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ot5 Nomor 7l;
74. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2At4 tentang Rencana Ke{a Pembangunan Daerah (RKPD} Perubahan Kabupaten Situbondo Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL4 Nomor l2l;
75. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2AL4 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 261.
MEMUTUSI(AIII:
Menetapkan :
PERATT'RAIT BI'PATI TENTANG PEITJABARAIT PERIIBAIIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BTLAIYJA DAERAII TAIIUN AITGGARAIT 2015.
Pasal 7
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubatr dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (kmbarErn Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730l'. 1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2.
- Undang-Undang Nomor LT Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 3.
2
4. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa0O);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; 7.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2004 Nomor 126, Tarrrbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Pubtik (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor L2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5030); 9.
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 13O, Tambatrart Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5aO9 ); 10.
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOg tentang Kesehatap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOg Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 11.
9. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2AlL tentartg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun zOlL Nomor 82, Tambatran Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5239); L2.
10. undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 13.
3
- L4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kati diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahuh 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 15.
- Peraturan Pemerinta.h Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 2LO, Tambatran Lembaran Negara Nomor ao28l; 16.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr (Lembarart Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tatrun 2OOT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47L21; 17.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan I"ayanan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- L9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tatrun 2005 tentang Dana Perimbangan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tatrun 2O1O (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOs Nomor 138, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761;
- 2L. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
4
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunaln dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7381;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelengga-raan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tatrun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a86al;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2AO9 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Iembarart Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9721';
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL2 Nomor 5, Tambatran Lembaran Negara Nomor 52721;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OLL tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL1 Nomor 59);
5
32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tatrun 2OL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ot4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintatr Nomor 47 Tahun 2015;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2AL4 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55s8);
35. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Al4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2oo6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 310);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Telaris Pengelolaan Barang Milik Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 L Tahun 2AOT tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2AOT tentang Pedoman Telaris Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : &amp;4IPMK.OT 12008 tentang Penggunaan Dana Bagr Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bag Hasil Cukai Tembakau;
6
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2OL2;
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 183/PMK.AT /2OL4 tentang Batas Maksimal Komulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2OL5;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2OO3 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2OOT (kmbaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7 Nomor 5);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2OO5 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tatrun 2005 Seri A Nomor 5):
47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2A06 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2l;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tatrun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 03);
49. Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor LT Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tatrun ?OAG Nomor l7l;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2OOT tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7 Nomor 6);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daeratr (lrmbaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2OlL tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ot1 Nomor 4l;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tatrun 2OLL tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 5);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun zAlL tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 6);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2Ot1 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun z0lL Nomor 7l;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2OLL tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 8);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2OLL tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Irmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OlL Nomor 9);
58. Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2OLL tentang Retribusi Terminal (Iembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun ?OLL Nomor 10);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2OtL tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 11);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor L2 Tahun 2OLL tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor L2l;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2OLL tentang Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 13); Situbondo Nomor 13 Rumah Potong Hewan Situbondo Tahun 2ALL
62. Peraturan Daerah Kabupaten Tahun zAtL tentang Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor L4l; Situbondo Nomor L4 Tempat Pelelangan Ikan Situbondo Tahun zOLl
8
63. Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 20ll tentang Retribusi lziia Usaha Perikanan (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OlL Nomor 15);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2Ol0 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 18);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2Ot1 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanatr dan Bangunan (kmbaran Daerah Kabupaten Sihrbondo Tahun 2OL1 Nomor 2Ol;
66. Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2OLL tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 231;
67. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun zOLl tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL Nomor 2+l;
68. Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2OL2 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Situbondo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 4l;
69. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2OL2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ot2 Nomor 6);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2OL2 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2OL2 Nomor Tl;
9. 71,. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor L7 Tahun 2A14 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL4 Nomor 221;
72. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 20 1 5 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2OL4 (Iembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL5 Nomor 6);
9
73. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tatrun 2015 tentang Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL5 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ot5 Nomor 7l;
74. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2At4 tentang Rencana Ke{a Pembangunan Daerah (RKPD} Perubahan Kabupaten Situbondo Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL4 Nomor l2l;
75. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2AL4 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 261.
MEMUTUSI(AIII:
Menetapkan :
PERATT'RAIT BI'PATI TENTANG PEITJABARAIT PERIIBAIIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BTLAIYJA DAERAII TAIIUN AITGGARAIT 2015.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tatrun Anggaran 2Al5 setelah perubahan sebagai berikut :
1. Pendapatan
Semula
- b. Bertambah I (berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
2. Belanja
Semu1a b. Bertambah / (berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1) Semula
- 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
- b. Pengeluaran
Semula 2) Bertambah I perkurang) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Sisa Irbih Perrrbiayaan Anggaran setelah Perubahan
Rp. 1.465.892.O 15. 1 37 ,34
Rp.
54.489.391. 141.34
Rp. 1.520.381.406 .278,68
Rp. 1.549.388.736.305,37
Rp. 122.045.601 .067. 1O
Ro. L.67 L.434.337 .372.47
Rp. (151.052.93 1 .A93,791
Rp.
84.046.72t.168,03
Ptp.
67.556.209.925.76
Rp. 151.602.931.093,79
Rp.
550.000.000,00
Rp.
0.oo
Rp.
550.000.000.00
Rp. 151 .052.931 .093,79(-)
Rp.
0,oo
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal -0 A SEp 2[.$ SEKREIARIS DAERAII KABIIPATEN SITUBOIIDO, w SYAIr.I'LLI\H BERITA DATRAII KABUPATTN SITUBOITDO TAITUN 2015 NOMOR }9 ## Pasal 2

Penandatangan: Penjabaran Perubatran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam L,ampiran I Peraturan Bupati ini. ## Pasal 3

Penandatangan: Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanfut dalam t^ampiran II Perahrran Bupati ini. ## Pasal 4
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 0 a SEp ZA$

BUPATI SITUBOIITDO,


DADANG UNGIARTO