PERATURAN DAERAH KABUPATEN SALINAN  BANGKA Nomor 10 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (berlaku 10 November 2016)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, perlu didukung dengan sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah melalui pungutan Retribusi kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) atas perkara Nomor : 46/PUU-XII/2014 perihal penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yang telah ditinjaklanjuti dengan diterbitkannya surat direktorat jenderal perimbangan keuangan Nomor : S-349/PK/2015 mengenai perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Retribusi Jasa Umum untuk jenis Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perubahan Kedua atas Retribusi Jasa Umum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 1 Seri B);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan BUPATI BANGKA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri B) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 70
Tingkat penggunaan jasa diukur
Pasal 72
- (1) Perhitungan retribusi dirumuskan dengan formula sebagai berikut:
Retribusi (R) = Indeks LM + Indeks PM + Indeks KM x
3
Koefisen jarak tempuh x tarif retribusi x frekuensi
- (2) Nilai indeks masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. berdasarkan komponen lokasi menara (LM) yaitu :
| No | JENIS LOKASI/KAWASAN | NILAI INDEKS |
|------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Kawasanpertanian/persawahan/kehutanan /pertambangan | 1,00 |
| 2 | Kawasan permukiman perkotaan | 2,00 |
| 3. | Kawasan permukiman perdesaan | 1,50 |
|------|----------------------------------------------------------|--------|
| 4 | Kawasan perkantoran/perdagangan | 2,00 |
| 5 | Kawasan bandara/pelabuhan/industry/pariwisata /purbakala | 2,00 |
b. berdasarkan komponen penggunaan menara (PM) yaitu :
| No. | PENGGUNAAN | NILAI INDEKS |
|-------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 1 (satu) operator telekomunikasi | 2,00 |
| 2 | 2 (dua) operator telekomunikasi | 1,80 |
| 3 | 3 (tiga) operator telekomunikasi | 1,50 |
| 4 | >3 operator telekomunikasi | 1,00 |
c. berdasarkan komponen ketinggian menara (KM) yaitu :
| No. | KETINGGIAN | NILAI INDEKS |
|-------|----------------|----------------|
| 1 | 7 m s.d 15m | 1,00 |
| 2 | 16 m s.d 25 m | 1,20 |
| 3 | 26 m s.d 40 m | 1,40 |
| 4 | 41 m s.d. 60 m | 1,60 |
| 5 | 61 m s.d 70 m | 1,80 |
| 6 | 71 m s.d 90 m | 2,00 |
| 7 | >90 m | 2,50 |
- (3) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- yang dihitung berdasarkan komponen honorarium, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor.
- (4) Koefisien jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
| NO. | JARAK | KOEFISIEN |
|-------|-----------------|-------------|
| 1 | 0 km s.d 5 km | 1 |
| 2 | 6 km s.d 10 km | 2 |
| 3 | 11 km s.d 20 km | 3 |
| 4 | 21 km s.d 40 km | 4 |
| 5 | >40 km | 5 |
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Penetapan: Ditetapkan di Sungailiat

Penandatangan: pada tanggal 10 November 2016 BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT

Penetapan: Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 10 November 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto FERY INSANI ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI B

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, DONI KANDIAWAN, SH. MH PEMBINA NIP. 19730317 200003 1 006 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 2.10/2016)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 10 TAHUN 2016
## TENTANG
## PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
## I. UMUM
Dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perkara Nomor: 46/PUUXII/2014 Perihal penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perlu dilakukan revisi atas golongan Retribusi Jasa Umum untuk jenis Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
PENJELASAN
Pasal 70
Cukup jelas. Angka 2
PENJELASAN
Pasal 72
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. - -Retribusi (R) = Indeks LM + Indeks PM + Indeks KM x 3 Koefisen jarak tempuh x tarif retribusi x frekuensi - -Perhitungan besaran nilai tarif retribusi berdasarkan koefisien jarak tempuh dan nilai frekuensi pengawasan yaitu sebagai berikut: | NO. | Jarak | koefisien | Tarif (Rp) | Frek | Total (Rp) | |-------|-----------------|-------------|--------------|--------|--------------| | 1 | 0 km s.d 5 km | 1 | 750 | 2 kali | 1.500.000 | | 2 | 6 km s.d 10 km | 2 | 750 | 2 kali | 3.000.000 | | 3 | 11 km s.d 20 km | 3 | 750 | 2 kali | 4.500.000 | | 4 | 21 km s.d 40 km | 4 | 750 | 2 kali | 6.000.000 | | 5 | >40 km | 5 | 750 | 2 kali | 7.500.000 | ## Contoh simulasi: Menara Telekomunikasi Di Kawasan Permukiman Perkotaan (Lokasi Menara/LM) digunakan oleh satu operator (Penggunaan Menara/PM) dengan ketinggian menara 80 m (Ketinggian Menara/KM) berjarak 8 km, maka Retribusinya adalah sebagai berikut: Retribusi : 2 + 2 + 2 x Tarif Retribusi = 2 x 3.000.000 = Rp. 6.000.000 3 Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 1