PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 27 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (berlaku 19 Maret 2009)
Pembukaan
Menimbang: a.
- bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan ...
Menetapkan:
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.
Pasal 1
- (1) Jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir meliputi penerimaan dari pelayanan:
- a. perizinan, yang meliputi perizinan:
1. pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir; dan
2. pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi nuklir;
- b. penerbitan ketetapan yang terkait dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan keselamatan pengangkutan zat radioaktif;
- c. penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion untuk memperoleh Surat Izin Bekerja; dan
- d. penyelenggaraan pelatihan penyegaran bagi petugas proteksi radiasi yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion.
- (2) Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2009

Penandatangan: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA

Distribusi: ## Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri ttd SETIO SAPTO NUGROHO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Pemerintah ini.



## Pasal 2

Jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam satuan rupiah.

## Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis pelayanan tertentu tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perizinan:
1. pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir yang terdiri atas:
- a) pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok A tertentu yang meliputi permohonan izin:
- 1) impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik;
- 2) pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik;
- 3) pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik;
- 4) produksi pembangkit radiasi pengion;
- 5) produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif;
- 6) penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam radiologi diagnostik dan intervensional dengan menggunakan pesawat sinar-X mobile yang ditempatkan dalam mobile station ;
- 7) penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam radiologi diagnostik dan intervensional dengan menggunakan pesawat sinar-X mamografi yang ditempatkan dalam mobile station ;
- 8) operasi fasilitas radioterapi yang menggunakan:
14. (a) teleterapi Co-60;


- (b) laju dosis tinggi ( high dose rate );
- (c) akselerator linear ( linear accelerator ); dan
- (d) sinar-X orthovoltage ;
- 9) operasi fasilitas kalibrasi;
- 10) operasi radiografi industri fasilitas tertutup dengan menggunakan peralatan:
- (a) gamma;
- (b) sinar-X;
- (c) akselerator linear (linear accelerator) ; dan
- (d) betatron;
- 11) operasi fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas tinggi atau pembangkit radiasi pengion dengan energi tinggi;
- 12) operasi iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktif terbungkus;
- 13) operasi iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion;
- 14) konstruksi iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus;
- 15) operasi iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus;
- 16) penutupan iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus;
- 17) operasi kedokteran nuklir diagnostik in vivo dan penelitian medik klinik dengan teknologi PET (Positron Emission Tomography) ;
- 18) penutupan kedokteran nuklir diagnostik in vivo dan penelitian medik klinik dengan teknologi PET (Positron Emission Tomography) ;
- 19) operasi kedokteran nuklir terapi;
- 20) penutupan kedokteran nuklir terapi;
- 21) komisioning fasilitas produksi radioisotop;
- 22) operasi fasilitas produksi radioisotop;
- 23) penutupan fasilitas produksi radioisotop;
- 24) tapak fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;


- 25) komisioning fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
- 26) operasi fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
- 27) penutupan fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
- b) pemanfaatan bahan nuklir tertentu yang meliputi permohonan izin:
- 1) penelitian dan pengembangan;
- 2) penambangan bahan galian nuklir;
- 3) pembuatan;
- 4) produksi;
- 5) pengalihan; dan
- 6) penggunaan pada:
11. (a) reaktor daya;
12. (b) reaktor nondaya; dan
13. (c) produksi radioisotop;
- c) pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok B tertentu yang meliputi permohonan izin penyimpanan zat radioaktif;
2. pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi nuklir tertentu yang meliputi permohonan:
- a) izin tapak;
- b) izin komisioning;
- c) izin operasi;
- d) perpanjangan izin operasi;
- e) izin operasi gabungan;
- f) perpanjangan izin operasi gabungan; dan
- g) izin dekomisioning;
- b. penerbitan ketetapan yang terkait dengan perizinan dan keselamatan pengangkutan zat radioaktif tertentu, meliputi permohonan:
1. pernyataan pembebasan, kecuali untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir diagnostik in vivo dan penelitian medik klinik dengan kamera gamma;



2. persetujuan modifikasi struktur, sistem, dan komponen instalasi nuklir;
3. persetujuan peningkatan daya dengan perubahan sistem, struktur, dan komponen reaktor nuklir ( upgrading ) dan peningkatan daya tanpa perubahan sistem, struktur, dan komponen reaktor nuklir ( uprating ); dan
4. sertifikat persetujuan desain:
- a) zat radioaktif; dan
- b) bungkusan zat radioaktif;
- c. penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion untuk memperoleh Surat Izin Bekerja; dan
- d. pelatihan penyegaran bagi petugas proteksi radiasi yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion.
- (3) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

## Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4103) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd

ANDI MATTALATTA


## Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri ttd

SETIO SAPTO NUGROHO


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2009

## TENTANG

## JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

## I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pengaturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif, perlu mengatur dan menetapkan kembali Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir melalui Peraturan Pemerintah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.


Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4993


LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 TANGGAL 19 MARET 2009

## JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| I. | Perizinan: | | |
| | A. Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir: | | |
| | 1. Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Kelompok A, meliputi kegiatan: | | |
| | a. ekspor zat radioaktif: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 444.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 247.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 179.000,00 |
| | b. impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 2.160.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 419.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 308.000,00 |
| | c. impor zat radioaktif untuk keperluan selain medik: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 444.000,00 |

2) perpanjangan ...


| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 247.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 179.000,00 |
| | d. pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 1.988.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 591.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 437.000,00 |
| | e. pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 1.988.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 591.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 437.000,00 |
| | f. produksi pembangkit radiasi pengion: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 3.708.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 1.365.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 824.000,00 |
| | g. produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif: | | |
| | 1) izin | Per permohonan | 3.708.000,00 |
| | 2) perpanjangan izin | Per permohonan | 1.365.000,00 |
| | 3) perubahan izin | Per permohonan | 824.000,00 |

h. penggunaan ...


| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN | SATUAN | TARIF (Rp) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | PAJAK h. penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam: 1) radiologi diagnostik dan intervensional, meliputi: a) pesawat sinar-X untuk diagnostik yang terdiri atas: (1) pesawat sinar-X terpasang tetap untuk pemeriksaan umum: (a) izin (b) perpanjangan izin (c) perubahan izin (2) pesawat sinar-X mobile yang ditempatkan dalam: (a) ruangan: [1] izin [2] perpanjangan izin [3] perubahan izin (b) mobile station : [1] izin [2] perpanjangan izin [3] perubahan izin | Per permohonan/ Per unit Per permohonan/ Per unit Per permohonan/ Per unit Per permohonan/ Per unit Per permohonan/ Per unit Per permohonan/ Per unit Per permohonan/ Per unit Per permohonan/ Per unit Per | 874.000,00 591.000,00 308.000,00 616.000,00 462.000,00 308.000,00 1.816.000,00 462.000,00 308.000,00 |

(3) pesawat ...


| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | (3) pesawat sinar-X tomografi: | | |
| | (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 874.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 591.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 308.000,00 |
| | (4) pesawat sinar-X pengukur densitas tulang: | | |
| | (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 616.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 462.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 179.000,00 |
| | (5) pesawat sinar-X ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) : | | |
| | (a) C-Arm | | |
| | [1] izin | Per permohonan/ Per unit | 616.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 462.000,00 |
| | [3] perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 308.000,00 |
| | (b) konvensional | | |
| | [1] izin | Per permohonan/ Per unit | 874.000,00 |

(2) perpanjangan ...


| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | [2] perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 591.000,00 |
| | [3] perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | (6) pesawat sinar-X C-Arm bedah: | | |
| | (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 616.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 462.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 308.000,00 |
| | (7) pesawat sinar-X mamografi yang ditempatkan dalam: | | |
| | (a) ruangan: | | |
| | [1] izin | Per permohonan/ Per unit | 616.000,00 |
| | 2] perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 462.000,00 |
| | [3] perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 308.000,00 |
| | (b) mobile station : | | |
| | [1] izin | Per permohonan/ Per unit | 1.816.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 462.000,00 |
| | [3] perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 308.000,00 |

(8) pesawat ...


| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | (8) pesawat sinar-X kedokteran gigi: | | |
| | (a) intraoral konvensional: | | |
| | [1] izin | Per permohonan/ Per unit | 487.000,00 |
| | [2] perpanjangan | izin Per permohonan/ | 333.000,00 |
| | [3] perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 179.000,00 |
| | (b) intraoral digital: | | |
| | [1] izin | Per | 487.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin | Per permohonan/ | 333.000,00 |
| | [3] perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 179.000,00 |
| | (c) ekstraoral konvensional: | | |
| | [1] izin | Per permohonan/ Per unit | 487.000,00 |
| | [2] perpanjangan | izin Per permohonan/ | 333.000,00 |
| | [3] perubahan izin | Per | 179.000,00 |
| | (d) ekstraoral digital: | | |
| | [1] izin | Per permohonan/ | 487.000,00 |
| | [2] perpanjangan | izin Per | 333.000,00 |

[3] perubahan ...


| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | [3] perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 179.000,00 |
| | (e) Cone Beam CT- Scan : [1] izin | Per permohonan/ Per unit | 874.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 591.000,00 |
| | [3] perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | (9) pesawat sinar-X fluoroskopi: (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 874.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 591.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | (10) pesawat sinar-X CT- Scan : (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 1.648.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 1.107.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | b) pesawat sinar-X untuk intervensional yang terdiri atas: (1) pesawat sinar-X fluoroskopi: (a) izin | Per | 874.000,00 |

(b) perpanjangan ...


| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 591.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | (2) pesawat sinar-X C-Arm/U- Arm angiografi: (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 1.261.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 849.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | (3) pesawat sinar-X CT- Scan fluoroskopi: (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 1.648.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 849.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | (4) pesawat sinar-X CT- Scan angiografi: (a) izin | Per permohonan/ Per unit | 1.648.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 849.000,00 |
| | (c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |

c) pesawat ...


| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | TARIF (Rp) |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| | c) pesawat sinar-X untuk penunjang radioterapi yang terdiri atas: | |
| | (1) pesawat sinar-X simulator | |
| | (a) izin | 874.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | 462.000,00 |
| | (c) perubahan izin | 308.000,00 |
| | (2) pesawat sinar-X CT- Scan simulator: | |
| | (a) izin | 1.648.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | 849.000,00 |
| | (c) perubahan izin | 630.500,00 |
| | (3) pesawat sinar-X CT- Scan untuk simulator: | |
| | (a) izin | 1.648.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin | 849.000,00 |
| | (c) perubahan izin | 630.500,00 |
| | (4) pesawat sinar-X C-Arm untuk brakhiterapi: | |
| | (a) izin | 616.000,00 |

(b) perpanjangan ...


| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | (b) perpanjangan izin (c) perubahan izin d) pesawat sinar-X CT- Scan untuk penunjang kedokteran nuklir: (1) izin (2) perpanjangan izin (3) perubahan izin 2) iradiator kategori I dengan zat radioaktif terbungkus: a) izin b) perpanjangan izin c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 462.000,00 |
| | | Per permohonan/ Per unit | 308.000,00 |
| | | Per permohonan/ Per unit | 1.648.000,00 |
| | | Per permohonan/ Per unit | 849.000,00 |
| | | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | | Per permohonan/ Per unit | 2.035.000,00 |
| | | Per permohonan/ Per unit | 849.000,00 |
| | | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | 3) iradiator kategori I dengan pembangkit radiasi pengion: | | |
| | a) izin | Per permohonan/ Per unit | 2.035.000,00 |
| | b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 1.107.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 308.000,00 |

4) gauging ...


## - 11 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | 4) gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas tinggi: | | |
| | a) izin | Per permohonan/ Per unit | 616.000,00 |
| | b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 462.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 179.000,00 |
| | 5) radiografi industri fasilitas terbuka, meliputi peralatan radiografi: | | |
| | a) gamma: | | |
| | (1) izin | Per permohonan/ Per unit | 487.000,00 |
| | (2) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 333.000,00 |
| | (3) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 179.000,00 |
| | b) sinar-X: | | |
| | (1) izin | Per permohonan/ Per unit | 874.000,00 |
| | (2) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 591.000,00 |
| | (3) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | c) gamma dengan perangkak (crawler) : | | |
| | (1) izin | Per permohonan/ Per unit | 487.000,00 |

(2) perpanjangan ...


## - 12 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------|
| (2) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 333.000,00 |
| (3) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 179.000,00 |
| d) sinar-X dengan perangkak (crawler) : | | |
| (1) izin | Per permohonan/ Per unit | 874.000,00 |
| (2) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 591.000,00 |
| (3) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| e) netron dengan zat radioaktif: | | |
| (1) izin | Per permohonan/ Per unit | 487.000,00 |
| (2) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 333.000,00 |
| (3) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 179.000,00 |
| f) betatron: | | |
| (1) izin | Per permohonan/ Per unit | 487.000,00 |
| (2) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 333.000,00 |
| (3) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 179.000,00 |
| 6) well logging : | | |

a) izin ...


## - 13 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| | a) izin b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per sumber | 616.000,00 |
| | | Per permohonan/ Per sumber | 462.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan/ Per sumber | 308.000,00 |
| | 7) perunut: | | |
| | a) izin | Per permohonan | 358.000,00 |
| | b) perpanjangan izin | Per permohonan | 204.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan | 114.500,00 |
| | 8) fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas sedang atau pembangkit radiasi pengion dengan energi | | |
| | a) izin | Per permohonan/ Per unit | 874.000,00 |
| | b) perpanjangan izin | Per permohonan/ Per unit | 591.000,00 |
| | c) perubahan izin | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | 9) radioterapi dengan menggunakan: | | |
| | a) zat radioaktif, meliputi | | |
| | (a) konstruksi: | | |
| | [1] izin konstruksi | Per permohonan | 1.132.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 849.000,00 |

[3] perubahan ...


| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | [3] perubahan izin konstruksi (b) operasi: [1] izin operasi [2] perpanjangan izin operasi [3] perubahan izin operasi (2) brakhiterapi, terdiri atas: (a) laju dosis rendah (low dose rate) : [1] konstruksi: [a] izin konstruksi [b] perpanjangan izin konstruksi [c] perubahan izin konstruksi [2] operasi: [a] izin operasi [b] perpanjangan izin operasi [c] perubahan izin operasi (b) laju dosis sedang (medium dose rate): [1] konstruksi: [a] izin konstruksi [b] perpanjangan | Per permohonan Per permohonan/ Per sumber Per permohonan/ Per sumber Per permohonan/ Per sumber Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per | 437.000,00 4.480.000,00 1.881.000,00 824.000,00 487.000,00 333.000,00 179.000,00 874.000,00 591.000,00 437.000,00 487.000,00 333.000,00 |

[c] perubahan ...


| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | [c] perubahan izin konstruksi [2] operasi: [a] izin operasi [b] perpanjangan izin operasi [c] perubahan izin operasi (c) laju dosis tinggi (high dose rate) : [1] konstruksi: [a] izin konstruksi [b] perpanjangan izin konstruksi [c] perubahan izin konstruksi [2] operasi: [a] izin operasi [b] perpanjangan izin operasi [c] perubahan izin operasi b) pembangkit radiasi pengion, meliputi: (1) akselerator linear (linear accelerator) : (a) konstruksi: [1] izin konstruksi [2] perpanjangan izin konstruksi [3] perubahan izin | Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per | 179.000,00 874.000,00 591.000,00 437.000,00 487.000,00 333.000,00 179.000,00 2.674.000,00 591.000,00 437.000,00 1.132.000,00 849.000,00 566.000,00 |

(b) operasi: ________________


## - 16 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | (b) operasi: [1] izin operasi | Per | 4.480.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 1.623.000,00 |
| | [3] perubahan izin operasi | Per permohonan | 824.000,00 |
| | (2) sinar-X orthovoltage : (a) konstruksi: [1] izin konstruksi | Per | 487.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 333.000,00 |
| | [3] perubahan izin konstruksi | Per permohonan | 179.000,00 |
| | [1] izin operasi | Per permohonan | 3.448.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin operasi | Per permohonan | 849.000,00 |
| | [3] perubahan izin operasi | Per permohonan | 308.000,00 |
| | (a) konstruksi: [1] izin konstruksi | Per permohonan | 272.000,00 |
| | [2] perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan | 247.000,00 |
| | [3] perubahan izin konstruksi (b) operasi: | Per permohonan | 136.000,00 |
| | | Per | |
| | [1] izin operasi | permohonan | 616.000,00 |

[3] perubahan ...


| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| | [3] perubahan izin operasi 10) fasilitas kalibrasi, meliputi: a) konstruksi: (1) izin konstruksi (2) perpanjangan izin konstruksi (3) perubahan izin konstruksi b) operasi: (1) izin operasi (2) perpanjangan izin operasi (3) perubahan izin operasi 11) radiografi industri fasilitas tertutup, meliputi peralatan radiografi: a) gamma: (1) konstruksi: (a) izin konstruksi (b) perpanjangan izin konstruksi (c) perubahan izin konstruksi (2) operasi: (a) izin operasi | Per permohonan | 308.000,00 |
| | | Per permohonan | 487.000,00 |
| | | Per permohonan | 333.000,00 |
| | | Per permohonan | 179.000,00 |
| | | Per permohonan/ Per unit | 3.448.000,00 |
| | | Per permohonan/ Per unit | 849.000,00 |
| | | Per permohonan/ Per unit | 437.000,00 |
| | | Per permohonan/ Per sumber | 487.000,00 |
| | | Per permohonan/ Per sumber | 204.000,00 |
| | | Per permohonan/ Per sumber | 114.500,00 |
| | | Per permohonan/ Per sumber | 2.287.000,00 |

(b) perpanjangan ...


## - 18 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|
| | (b) perpanjangan izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 333.000,00 |
| | (c) perubahan izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 179.000,00 |
| | b) sinar-X: | | |
| | (1) konstruksi: | | |
| | (a) izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 487.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 204.000,00 |
| | (c) perubahan izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 114.500,00 |
| | (2) operasi: | | |
| | (a) izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 2.674.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 591.000,00 |
| | (c) perubahan izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 308.000,00 |
| | c) akselerator linear (linear | | |
| | (1) konstruksi: | | |
| | (a) izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 1.132.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 849.000,00 |
| | (c) perubahan izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 566.000,00 |

(2) operasi: ________________


## - 19 -

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| | (2) operasi: | | |
| | (a) izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 4.480.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 1.623.000,00 |
| | (c) perubahan izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 824.000,00 |
| | d) betatron: | | |
| | (1) konstruksi: | | |
| | (a) izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 1.132.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 849.000,00 |
| | (c) perubahan izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 566.000,00 |
| | (2) operasi: | | |
| | (a) izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 4.480.000,00 |
| | (b) perpanjangan izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 1.623.000,00 |
| | (c) perubahan izin operasi | Per permohonan/ Per sumber | 824.000,00 |
| | 12) fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas tinggi atau pembangkit radiasi pengion dengan energi tinggi: | | |
| | a) konstruksi: | | |
| | (1) izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 1.132.000,00 |

(2) perpanjangan ...


| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (Rp) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| | (2) perpanjangan izin konstruksi (3) perubahan izin konstruksi b) operasi: (1) izin operasi (2) perpanjangan izin operasi (3) perubahan izin operasi 13) iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktif terbungkus: a) konstruksi: (1) izin konstruksi (2) perpanjangan izin konstruksi (3) perubahan izin konstruksi b) operasi: (1) izin operasi (2) perpanjangan izin operasi (3) perubahan izin operasi 14) iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion: a) konstruksi: (1) izin konstruksi | Per permohonan/ Per sumber | 849.000,00 |
| | | Per permohonan/ Per sumber | 566.000,00 |
| | | Per permohonan/ Per sumber | 4.480.000,00 |
| | | Per permohonan/ Per sumber | 1.623.000,00 |
| | | Per permohonan/ Per sumber | 824.000,00 |
| | | Per permohonan | 616.000,00 |
| | | Per permohonan | 462.000,00 |
| | | Per permohonan | 308.000,00 |
| | | Per permohonan | 3.448.000,00 |
| | | Per permohonan | 849.000,00 |
| | | Per perm