PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA DIKABUPATENTABALONG Nomor 04 Tahun 2010 tentang PROSEDUR DAN TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA DIKABUPATENTABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 04 TAHUN 2010
TENTANG
PROSEDUR DAN TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA DIKABUPATENTABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG ,
- a. bahwa dalarn rangka tertib administrasi penyusunan produk hukurn desa perlu dilakukan penycragaman prosedur sccara terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pcnjabaran ketentuan Pasal 8 ayat (I) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Talmn 2007 tentang Pedoman Pembcntukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, pcrlu dibuatkan tata cara penyusunan rancangan pcraturan desa atas prakarsa pemerintah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurufb, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Dan Tata Cara Pcnyusunan Produk Hukum Desa Di Kabupatcn Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat ll Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tcntang Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tai1Un 2004 tetHang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. . 4. Pcraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 omor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanismc Penyusunan Peraturan Dcsa;
6. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
-
7. Peraturan Daer:ah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemenntahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong OJ)lor 03);
8. Pcraturan ,Daerah Kabupatcn Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentann Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Dacrah Kabupatcn Tabalong Tahun 2007 omor I 0, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2007 tentano Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Pcnyusunan Peraturan Des~ (Lembaran Dacrah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong omor 03);
MEMUTUSKAN :
Menctapkan: PERATURAN BUPATl TENTANG PROSEDUR DAN TATA CAR.A PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA Dl KABUPATEN TABALONG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Dcsa atau yang discbut dengan nama lain, selanjutnya disebut dcsa, adalah kcsatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang be1wenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sctempat,
Pasal 2
Produk Hukum Dcsa bersifat pengaturan dan penetapan.
- (1) Produk Hukum Dcsa yang bersi fat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
- a. Peraturan Dcsa·
- b. Pe1 :aturan Kcpa,Ja Desa;
- c. Peraturan Bersama ·
5. ' (2) Produk Hukum Desa yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mcliputi :
- a. Keputusan Kcpala Desa;
- b. lnstruksi Kepala Desa.
Pasal4
Pasal 3
Bentuk produk hukum desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tcrcantum dalam
Pasal 4
Bentuk produk hukum desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tcrcantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahka1~ dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (1) Aparat desa menyusun rancangan produk hukum desa.
- (2) Penyusunan rancangan produk hukum de sa yang bersi fat pengaturan dilakukan oleh pemerinfah dcsa dengan membentuk tim.
- (3) Tim scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai olch kepala desa atau aparat desa yang ditunjuk oleh kepala dcsa dan sekretaris desa sebagai sekretaris tim dcngan anggota menyesuaikan kebutuhan.

## Pasal 6

- ( 1) Rancangan produk hukum dcsa yang bcrsifat pengaturan dilakukan pembahasan oleh Tim;
- (2) Pembahasan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengena1 objek yang diatur, jangkauan dan arab pcngaturan.

## Pasal 7

- ( 1 ) Setclah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 rancangan peraturan desa scbelum disampaikan kepada BPD dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat mempunyai hak untuk mcmberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis.

## Pasal 8

- (I) Rancangan peraturan desa yang telah dilakukan pembahasan oleh tim dan telah dilakukan sosialisasi wajib mendapatkan paraf oleh kcpala desa.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kcpada BPD dengan surat pengantar kcpala desa.
- (3) Rancangan peraturan desa yang telah disampaikan kepada BPD dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berpedoman pada Tata Tertib BPD. ,- · '

## Pasal 10

- ( 1) Pemerintah Des a menyusun pcraturan kepala de sa, peraturan bersama kcpala desa, keputusan kepala desa.
- (2) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandantangani oleh kepala desa setelah mcndapatkan paraf sekretaris desa.

## Pasal I I

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama o!eh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Ketua BPD dengan surat pengantar bescrta notu!cn rapat kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lam bat 7 (tujuh) hari terhitung sejak persetujuan bersama.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang mengatur tcntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Tata Ruang Desa, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak persetujuan bersama.

## Pasa! 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan desa, dan penataan tata ruang desa yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah pcrsctujuan bersama disampaikan oleh Kepala Desa kcpada Bupati melalui camat untuk dicvaluasi.
- (2) Basil evaluasi Rancangan Pcraturan Dcsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Dcsa.

## Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang tclah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan menandatanganinya paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa, maka Rancangan Peraturan Desa dimaksud sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pcngesahannya berbunyi "Peraturan Desa ini dinyatakan sah" dengan mencantumkan tanggal sahnya dihalaman terakhir sebelum pengundangan naskah peraturan desa ke dalam berita daerah.

4

- ( 1) Peraturan Desa yang sudah ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuat~ hukum yang mcngikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa terse but.
- (2) Peranrran Desa sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilarang berlaku surut.

## Pasal 15

- (1) Peraturan Dcsa disampai.kan oleh Kepala Desa kepada Pemerintah Daerah melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mencabut Peraturan Desa apabila dianggap melanggar kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang Iebih tinggi.

## Pasal16

Pcraturan Desa yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah dimuat dalam Berita Daerah.

## Pasal 17

Peraturan Desa dan Peraturan pelaksanaannya disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Dcsa sesuai dengan kemampuan keuangan dcsa.

## Pasall8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Diundangkan di Tanjung padatanggal 02 Maret 2010


Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal

02

ret 2010

}auPATI T

ONG,

f

' H.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


...,.

H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2010 NOMOR 04