KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 35 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2004 (berlaku 10 Mei 2004)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan negara, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan ...
Menetapkan:
-
2
-
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2004.
Pasal 4
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan ...
Menetapkan:
-
2
-
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2004.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan ...
-3
-
1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
'Pasal 16
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Departemen Keuangan menyelenggarakan fungsi :
Pasal 16
'Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Departemen Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara;
- b. pembinaan dan pelaksanaan di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak, bukan pajak, minyak, dan pungutan ekspor;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pembinaan dan koordinasi penyusunan Nota Keuangan, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. pembinaan dan pelaksanaan di bidang lembaga keuangan bukan bank, akuntansi dan penilai;
- f. pembinaan dan pelaksanaan di bidang perbendaharaan negara, akuntansi keuangan Pemerintah dan pelaporan keuangan Pemerintah;
- g. pembinaan dan pelaksanaan pengurusan piutang negara macet dan lelang;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang pasar modal;
- i. pengkajian masalah-masalah ekonomi, keuangan, dan fiskal serta kerja sama keuangan internasional;
- j. pembinaan dan pelaksanaan sistem informasi dan teknologi keuangan;
- k. pembinaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang keuangan negara;
- l. koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen;
- m. pelaksanaan pengawasan fungsional.'
Pasal 17
'Pasal 17
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Departemen Keuangan mempunyai kewenangan :
- a. penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
- b. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- e. pelaksanaan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
- f. pelaksanaan fungsi bendahara umum negara;
- g. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- h. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- i. penetapan dan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama negara di bidangnya;
- j. penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- k. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- l. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
- m. pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidangnya;
- n. pengaturan kawasan berikat di bidangnya;
- o. penetapan pedoman pinjaman dari dalam negeri dan luar negeri oleh Pemerintah Daerah;
- p. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
- 1) penetapan pedoman penyusunan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pedoman pengurusan pertanggungjawaban;
- 2) penyusunan laporan keuangan;
- 3) penetapan kebijakan di bidang pasar modal.'
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan ttd Lambock V. Nahattands