UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 74 Tahun 1957 tentang DAN PENETAPAN "KEADAAN BAHAYA" *) (berlaku 17 Desember 1957)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa perlu diadakan undang-undang tentang keadaan bahaya yang dimaksudkan dalam pasal 129 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, untuk mengganti "Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg" (Staatsblad 1939 No. 582) dan Undang-undang Keadaan Bahaya Republik Indonesia tahun 1946 No. 6, dengan segala perubahan-perubahannya;
Mengingat :
Pasal 89 dan 129 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mengingat:
Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara tahun 1954 No. 84);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pertama, mencabut:
1. "Regeling of de Staat van Oorlog en van Beleg" (Staatsblad 1939 No. 582) dengan segala perubahan-perubahannya;
2. Undang-undang No. 6 tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, beserta segala peraturan-peraturan/keputusan-keputusan yang berdasarkan Undang-undang tersebut;
Kedua dengan membatalkan segala peraturan yang bertentangan dengan undang-undang ini.
Menetapkan:UNDANG-UNDANG TENTANG KEADAAN BAHAYA
Pasal 1
- (1) Seluruh wilayah atau tiap-tiap bagian wilayah Indonesia dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat atau keadaan perang, oleh Presiden atas keputusan Dewan Menteri, apabila:
1. keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat
perlengkapan secara biasa;
2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Indonesia dengan cara apapun juga.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 3 pasal ini, maka suatu keadaan bahaya dihapuskan oleh Presiden atas keputusan Dewan Menteri atau dengan undang-undang, kecuali keadaan perang dengan perang nyata, yang hanya dapat dihapuskan dengan undang-undang.
- (3) Suatu keadaan bahaya terhapus dengan sendirinya menurut hukum sejak saat pernyataan keadaan bahaya lain yang lebih tinggi derajatnya mulai berlaku atas daerah yang sama.
Pasal 2
- (1) Apabila dalam sebagian wilayah Indonesia terjadi serangan musuh yang tiba-tiba atau terjadi hal-hal seperti tersebut dalam pasal 1 ayat 1, sedang hubungan dengan tilpon, tilgram, radio atau dengan cara apapun juga antara bagian wilayah tersebut dengan Pemerintah Pusat terputus, maka atas putusan bersama antara Dewan Pemerintah Daerah setempat, serendahrendahnya dari daerah swatantra tingkat II, dengan Komandan Militer tertinggi dalam bagian wilayah itu, bagian wilayah itu dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya atas nama Presiden:
- a. oleh Kepala Daerah yang bersangkutan, jika keadaan bahaya itu adalah tingkatan keadaan darurat, dan
- b. oleh Komandan Militer tertinggi tersebut jika keadaan bahaya itu adalah tingkatan keadaan perang.
Apabila berhubung dengan sesuatu keadaan Dewan Pemerintah Daerah tak dapat berapat, maka yang memutuskan ialah Kepala Daerah bersama Komandan Militer tertinggi tersebut.
- (2) Apabila antara Komandan Militer tertinggi dalam bagian wilayah tersebut dan Dewan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah sebagai yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini terdapat perbedaan pendapat dalam soal pernyataan keadaan bahaya, maka Komandan Militer tersebut yang mempunyai suara yang menentukan.
Pasal 3
- (4) Apabila dirasa perlu untuk memperpanjang jangka-jangka waktu yang tersebut dalam ayat 3 di atas, maka sebelum jangkajangka waktu itu habis, tiap-tiap keputusan perpanjangan waktu tersebut diumumkan oleh Kepala Daerah atau Komandan Militer tertinggi yang bersangkutan.
- (5) Kepala Daerah atau Komandan Militer yang tersebut pada ayat (1) di atas, yang menyatakan bagian wilayahnya dalam keadaan darurat atau keadaan perang itu, pada kesempatan pertama ada perhubungan dengan Pusat memberitahukan pernyataan itu kepada Dewan Menteri, dengan menyampaikan turunan keputusan yang bersangkutan untuk mendapat pengesahan atau penolakan.
- (1) Apabila setelah dinyatakan keadaan darurat atau keadaan perang di suatu bagian wilayah Indonesia kenyataan sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi perlunya untuk melanjutkan salah satu daripada keadaan itu, akan tetapi tidak ada perhubungan tilpon, tilgram, radio atau dengan cara apapun juga antara bagian itu dengan Pemerintah Pusat, maka penghapusan keadaan itu dilakukan atas nama Presiden menurut prosedur serupa yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2.
- (2) Kepala Daerah atau Komandan Militer yang menghapuskan suatu keadaan bahaya menurut ayat (1) pasal ini, pada kesempatan pertama ada perhubungan dengan Pusat memberitahukan hal ini kepada Dewan Menteri, dengan menyampaikan laporan serta turunan keputusan yang bersangkutan.
Pasal 4
- (1) Keputusan yang menyatakan atau menghapuskan keadaan darurat atau keadaan perang berlaku seketika, kecuali jikalau ditetapkan waktu yang lain dalam keputusan tersebut:
- (2) Pengumuman pernyataan atau penghapusan itu harus segera dilakukan yang seluas-luasnya dengan cara-cara yang ditentukan oleh Perdana Menteri untuk pernyataan atau penghapusan yang dilakukan oleh Pusat oleh Ketua Penguasa Darurat untuk pernyataan atau penghapusan keadaan darurat yang dilakukan oleh daerah dan oleh Ketua Penguasa Perang Daerah untuk pernyataan atau penghapusan keadaan perang yang dilakukan oleh daerah.
- (3) Keputusan pernyataan dan penghapusan itu selekaslekasnya diberitahukan oleh Dewan Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat pengesahan atau penolakan.
Pasal 5
- (1)
- Kecuali jika terjadi serangan musuh yang tiba-tiba, maka dalam waktu 3 hari setelah pernyataan keadaan bahaya harus disampaikan oleh Presiden sebuah rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan kelanjutan waktu keadaan darurat atau keadaan perang dengan undang-undang. Dalam hal pernyataan keadaan bahaya atas nama Presiden menurut Pasal 2, sedang Dewan Menteri tidak bermaksud menghapuskan keadaan bahaya tersebut, maka rancangan termaksud disampaikan dalam waktu 3 hari sesudah Dewan Menteri menerima pemberitahuan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak bersidang dalam waktu tersebut, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan panggilan untuk sidang istimewa.
- (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menerima rancangan undang-undang tersebut, maka keadaan bahaya yang dinyatakan itu berlaku selama-lamanya enam bulan untuk tingkatan
keadaan darurat dan selama-lamanya satu tahun untuk tingkatan keadaan perang, kecuali tingkatan keadaan perang dengan perang nyata.
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak rancangan undangundang tersebut, maka keadaan bahaya yang dinyatakan itu terhapus dengan sendirinya menurut hukum dari sejak hari ketujuh setelah hari penolakan itu. Hal ini harus segera diberitahukan kepada penguasa-penguasa yang bersangkutan yang tersebut dalam Pasal 7, agar supaya diumumkan.
- (3) Jika dirasa perlu untuk memperpanjang jangka-jangka waktu yang tersebut dalam ayat (2), maka sebelum jangka-jangka wakti itu habis, Pemerintah memajukan suatu rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperpanjang sesuatu keadaan bahaya, dengan disertai suatu laporan tentang segala sesuatu yang dilakukan
Pasal 7
- (3) Jika dirasa perlu untuk memperpanjang jangka-jangka waktu yang tersebut dalam ayat (2), maka sebelum jangka-jangka wakti itu habis, Pemerintah memajukan suatu rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperpanjang sesuatu keadaan bahaya, dengan disertai suatu laporan tentang segala sesuatu yang dilakukan
Setelah keadaan darurat atau keadaan Perang dihapuskan, maka Perdana Menteri menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang segala sesuatu yang dilakukan
- (1) Dalam tingkatan keadaan darurat, maka penguasa yang melakukan kekuasaan-kekuasaan dan hak-hak tersebut dalam Bab II undang-undang ini ialah didaerah-daerah, Penguasa Darurat yang terdiri dari;
1. Kepala Daerah, serendah-rendahnya dari daerah swatantra tingkat II, yang bersangkutan selaku Ketua,
2. Kepal Polisi setempat selaku wakil Ketua,
3. Para anggota Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan serendah-rendahnya dari daerah swatantra tingkat II, masingmasing selaku anggota;
dengan ketentuan, bahwa apabila dalam Penguasa Darurat dalam melakukan kekuasaan-kekuasaan dan hak-hak tersebut tidak terdapat persesuaian faham, maka suara Ketua yang menentukan.
Peraturan Pemerintah mengatur bantuan militer yang perlu diberikan dalam keadaan darurat.
- (2) Dalam tingkatan keadaan perang, maka penguasa yang melakukan kekuasaan-kekuasaan dan hak-hak tersebut dalam Bab II dan Bab III undang-undang ini ialah penguasa-penguasa keadaan perang, yaitu:
di pusat,
- -untuk daerah Angkatan Darat... Kepala Staf Angkatan Darat
- -untuk daerah Angkatan Laut ... Kepala Staf Angkatan Laut
- -untuk daerah Angkatan Udara ... Kepala Staf Angkatan Udara
dan jika ada Panglima Besar, maka daialah yang melakukan kekuasaan-kekuasaan dan hak-hak itu untuk ketiga daerah tersebut;
di daerah-daerah,
Penguasa Perang Daerah atas daerahnya masing-masing yang terdiri dari:
1. Komandan Militer tertinggi dibagian wilayah yang bersangkutan selaku Ketua,
2. Kepala Daerah yang bersangkutan serendah-rendahnya dari daerah swatantra tingkat II selaku wakil Ketua.
3. Para anggota Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan serendah-rendahnya dari daerah swatantra tingkat II, masingmasing selaku anggota dan
4. Kepala Polisi setempat selaku anggota;
dengan ketentuan ;
Pertama, bahwa apabila dalam Penguasa Perang Daerah dalam melakukan kekuasaan-kekuasaan dan hak-hak tersebut tidak terdapat persesuaian faham, maka suara Ketua yang menentukan;
kedua, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.
- (3) Ketua Penguasa Perang Daerah dapat melakukan kekuasaankekuasaan dan hak-hak menurut undang-undang ini dengan tidak minta persetujuan terlebih dahulu dari anggota-anggota Penguasa Perang Daerah lainnya:
- a. apabila menurut pendapat Ketua tindakannya semata-mata mengenai bidang ketentaraan;
- b. dalam keadaan perang nyata dan/atau telah ada perkosaan wilayah dengan cara apapun juga.
Pasal 8
- (1) Dalam melakukan wewenang-wewenang dan kewajibankewajibannya, maka penguasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 7, menuruti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dewan Menteri.
- (2) Jika dalam suatu wilayah yang dinyatakan dalam tingkatan keadaan darurat terdapat beberapa orang Kepala Daerah yang menjabat Ketua Penguasa Darurat, maka tiap-tiap Kepala Daerah yang menjabat Ketua Penguasa Darurat diwajibkan menjalankan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk dari Kepala Daerah yang menjabat Ketua Penguasa Darurat yang lebih tinggi kedudukannya di dalam wilayah tersebut, kecuali apabila Dewan Menteri lain.
- (3) a. Jika dalam suatu wilayah yang dinyatakan dalam tingkatan keadaan perang terdapat beberapa orang Komandan Militer yang menjabat Ketua Penguasa Perang Daerah, maka tiap Komandan Militer yang menjabat Ketua penguasa Perang Daerah diwajibkan menjalankan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk dari Komandan Militer yang menjabat Ketua Penguasa Perang Daerah yang lebih tinggi kedudukannya di dalam wilayah tersebut, kecualai apabila Dewan Menteri menentukan lain; dan tiap-tiap Komandan Militer menjabat Ketua Penguasa Perang Daerah diwajibkan menjalankan pula perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk dari Kepala Staf Angkatan masing-masing.
Masing-masing Komandan Militer menjabat penguasa dalam rangka keadaan perang, sebagai yang tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) diwajibkan menjalankan perintah-perintah dan petunjukpetunjuk dari Panglima Besar.
- (4) Apabila diragu-ragukan, bahwa kekuasaan-kekuasaan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilakukan bertentangan dengan petunjuk-petunjuk Dewan Menteri atau dengan perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk atasan, sebagaimana diuraikan dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, maka peraturan-peraturan, keputusan-keputusan atau tindakan- tindakan penguasa yang yang bersangkutan itu berlaku sampai pada saat pembekuan, pengahapusan atau pencabutannya.
- (5) Dewan Menteri dapat mecabut sebagian dari kekuasaankekuasaan yang diberikan oleh undang-undang ini kepada penguasa dalam rangka keadaan bahaya, serta melakukan sendiri kekuasaankekuasaan itu.
- (6) Kekuasaan-kekuasaan yang oleh undang-undang ini diberikan kepada seorang penguasa dalam rangka keadaan bahaya sebagai tersebut dalam pasal 7, tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain.
Pasal 9
- (1) Di dalam melakukan hak-haknya menurut undang-undang ini Dewan Menteri selalu mendengar pertimbangan Dewan Keamanan.
- (2) Di dalam melakukan hak-hak menurut undang-undang ini, maka K.S.A.D., K.S.A.L., K.S.A.U. atau - jika ada - Panglima Besar terikat oleh petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dewan Menteri dan bertanggungjawab kepadanya.
- (3) Jika terjadi perang, maka di mana tertulis "Dewan Keamanan harus dibaca "Dewan Pertahanan".
Pasal 10
Pengerahan tenaga
Pasal 11
- (1) Mereka yang dirugikan karena tindakan-tindakan ## BAB II TENTANG KEADAAN DARURAT
Pasal 12
- (1) Selama keadaan darurat berlangsung, pasal-pasal bab ini berlaku untuk wilayah atau bagian wilayah Indonesia yang dinyatakan dalam keadaan darurat.
- (2) Apabila keadaan darurat dihapuskan dengan tidak disusul
dengan pernyataan tingkatan keadaan bahaya lainnya, maka pada saat penghapusan itu peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan dan tindakan-tindakan yang di ambil oleh Penguasa Darurat bab ini, kecuali yang tersebut dalam ayat 3, tidak lagi berlaku dengan sendirinya menurut hukum.
- (3) Dimana perlu, Penguasa Darurat dapat mempertahankan sebagian atau seluruh dari peraturan-peraturan serta tindakantindakan yang diadakan menurut bab ini, dengan ketentuan, bahwa peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan itu hanya berlaku selama-lamanya dua bulan sesudah saat penghapusan darurat.
- (4) Peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan Penguasa Darurat tetap berlaku terus, jikalau keadaan darurat diganti dengan keadaan perang.
Pasal 13
- (1) Peraturan-peraturan Penguasa Darurat tidak berlaku, jikalau tidak diumumkan seluas-luasnya menurut cara-cara yang ditentukan oleh Penguasa Darurat.
- (2) Jika Penguasa Darurat mencabut peraturan-peraturan-yang ditetapkan olehnya, maka ia pula menentukan akibat-akibat dari pencabutan peraturan-peraturan itu.
- (3) Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak berlaku dalam hal peraturan-peraturan Penguasa Darurat diubah, dicabut atau tidak berlaku lagi menurut Pasal 12.
Pasal 14
- (1) Apabila peraturan-peraturan Penguasa Darurat bertentangan dengan peraturan-peraturan yang bukan perundangundangan pusat, maka peraturan-peraturan yang pertamalah yang berlaku.
- (2) Peraturan-peraturan yang bukan perundang-undangan pusat dikeluarkan harus selekas-lekasnya diberitahukan kepada Penguasa Darurat dalam daerah yang bersangkutan dan peraturan-peraturan ini dapat seluruhnya atau sebagian diberhentikan berlakunya untuk beberapa waktu yang tertentu oleh Penguasa Darurat.
Pasal 15
- (1) Peraturan-peraturan Penguasa Darurat tidak boleh mengenai hal-hal yang harus diatur oleh perundang-undangan pusat.
- (2) Peraturan-peraturan Penguasa Darurat tidak boleh mengenai hal-hal yang telah diatur oleh perundang-undangan pusat, kecuali jika perundang-undangan pusat membolehkan hal itu diatur oleh Penguasa Darurat menurut ketentuan-ketentuan dalam undangundang ini atau oleh peraturan-peraturan yang bukan perundangundangan pusat.
- (3) Apabila peraturan-peraturan Penguasa Darurat mengatur hal-hal yang tidak diperkenankan seperti dimaksud dalam ayat 1 dan 2, maka segera peraturan-peraturan itu dicabut.
- (4) Peraturan-peraturan itu berlaku sampai pada saat dicabut.
Pasal 16
Apabila Penguasa Darurat berhak menurut undang-undang ini menyimpang dari sesuatu peraturan perundang-undangan pusat, maka ia juga berhak menjimpang dari peraturan pelaksanaannya dan ia berhak pula untuk menyatakan sebagian atau seluruh peraturan itu dan peraturan pelaksanaannya tidak berlaku buat sementara waktu, pun berhak untuk memberi kebebasan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan pusat itu dan peraturan-peratutran pelaksanaannya.
Pasal 17
Apabila peraturan-peraturan atau perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Penguasa Darurat berhubung dengan kepentingankepentingan yang harus diselenggarakannya tidak perlu dipertahankan lagi, maka Penguasa Darurat wajib segera mencabut peraturan-peraturan atau perintah-perintah itu.
Pasal 18
- (1) Di dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat, setiap pegawai Negeri wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh atau atas nama Penguasa Darurat, kecuali jika ada alasan yang sah untuk tidak memberikan keterangan-keterangan itu, dengan pengertian bahwa mereka yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, dianggap sebagai, mereka yang mempunyai alasan yang sah untuk tidak memberikan keterangan-tersebut.
- (2) Kewajiban memberikan keterangan, ditiadakan, jika orang yang bersangkutan, isteri/suaminya atau keluarganya dalam keturunan lurus atau keluarganya sampai cabang kedua, dapat dituntut, karena keterangan itu.
- (3) Pejabat-pejabat yang didalam melakukan tugasnya memperoleh keterangan-keterangan yang dimaksud dalam ayat 1, diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau yang diipercayakan kepadanya, asal saja pengrahasiaan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan pusat lain.
Pasal 19
Penguasa Darurat berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan filem-filem dan sandiwara-sandiwara, pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar.
Pasal 20
Penguasa Darurat berhak:
1. Mengetahui semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercayakan kepada kantor tilpon atau kantor radio,
pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantaraan tilpon atau radio.
2. membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia percetakan rahasia, tulisan steno, gambar-gambar, tanda-
tanda, juga pemakaian bahasa lain daripada bahasa Indonesia;
3. menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian pesawat kawat, tilpon partikulir, termasuk juga semua radio, perlengkapan penerimaan serta penyiaran radio, pun juga mensita atau menghancurkan perlengkapanperlengkapan ini.
Pasal 21
- (1) Penguasa Darurat berhak mengadakan ketentuan bahwa untuk mengadakan rapat-rapat umum, pertemuan-pertemuan umum dan arakarakan harus diminta idzin terlebih dahulu. Idzin ini oleh Penguasa Darurat diberikan penuh atau bersyarat.
Yang dimaksudkan dengan rapat-rapat umum dan pertemuanpertemuan umum adalah rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan umum yang dapat dikunjungi oleh rakyat umum.
- (2) Penguasa Darurat berhak membatasi atau melarang memasuki atau memakai gedung-gedung, tempat-tempat kediaman atau lapanganlapangan untuk beberapa waktu yang tertentu.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini tidak berlaku untuk peribadatan, pengajian, upacara-upacara agama dan adar dan rapat-rapat Pemerintah.
Pasal 22
- (1) Penguasa Darurat berhak melarang orang bertempat tinggal dalam suatu daerah atau sebagian suatu daerah yang tertentu selama keadaan darurat, jikalau setelah diperiksa oleh penjabat pengusut ternyata ada cukup alasan untuk menganggap orang itu berbahaya untuk daerah tersebut; serta ia berhak pula mengeluarkan orang itu dari tempat-tempat tersebut.
- (2) Kepada orang yang diperlakukan menurut ayat (1) pasal ini diberi tunjangan penghidupan serta pula tunjangan penghidupan kepada mereka yang dibawah tanggungannya.
Apabila orang yang diperlakukan menurut ayat (1) itu tidak mempunyai rumah kediaman, maka Penguasa Darurat memberikan tempat tinggal, pemeliharaan dan perawatan atas tanggungan Negara. (3) Penguasa Darurat berhak membatasi orang berada diluar rumah.
Pasal 23
Penguasa Darurat berhak memeriksa badan dan pakaian tiaptiap orang yang dicurigai serta menyuruh memeriksannya oleh penjabat-penjabat polisi atau pejabat-pejabat pengusut lain.
Pasal 24
- (1) Penguasa Darurat berhak atau dapat menyuruh atas namanya pejabat-pejabat polisi atau pejabat-pejabat pengusut lainnya
memasuki, menyelidiki atau menggeledah tiap-tiap tempat, sekalipun bertentangan dengan kehendak yang mempunyainya atau yang menempatinya, dengan menunjukkan surat perintah umum atau Surat perintah istimewa.
- (2) Pejabat yang memasuki, menyelidiki atau mengadakan penggeledahan tersebut di atas membuat laporan pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Penguasa Darurat.
- (3) Pejabat yang dimaksudkan di atas berhak membawa orangorang lain dalam melakukan tugasnya. Hal ini disebutkan dalam surat laporan tersebut.
Pasal 25
- (1) Penguasa Darurat berhak atau dapat menyuruh memeriksa dan mensita semua barang yang diduga dipakai atau akan dipakai untuk mengganggu keamanan serta membatasi atau melarang pemakaian barang itu.
- (2) Pejabat yang melakukan pensitaan tersebut di atas harus membuat laporan pensitaan dan menyampaikannya kepada Penguasa Darurat dalam waktu tiga kali dua-puluh empat jam.
- (3) Terhadap tiap-tiap pensitaan, pembatasan atau larangan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Penguasa Darurat.
Pasal 26
- (1) Penguasa Darurat berhak mengambil kekuasaan-kekuasaan yang mengenai ketertiban dan keamanan umum.
- (2) Badan-badan Pemerintahan Sipil dalam mengeluarkan, mengambil dan melaksanakan peraturan-peraturan dan tindakantindakan ketertiban dan keamanan umum tunduk kepada Penguasa Darurat.
- (3) Untuk pelaksanaan peraturan-peraturan dan tindakantindakan itu anggota-anggota kepolisian, badan-badan pencegah bahaya udara, dinas pemadam kebakaran keamanan lainnya ada di bawah perintah Penguasa Darurat.
Pasal 27
Penguasa Darurat berhak mengambil atau memakai barang-barang untuk keperluan dinas umum, kecuali apa yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pusat tentang kereta api dan trem. Dalam pengambilan atau pemakaian barang-barang untuk keperluan dinas umum itu, sedapat mungkin harus diperoleh dahulu persetujuan dari jawatan yang bersangkutan.
Pasal 28
- Penguasa Darurat berhak: 1. mengatur, membatasi atau melarang sama sekali dengan peraturan tentang pembikinan, pemasukan dan pengeluaran, pengangkutan, pemegangan, pemakaian dan perdagangan senjata api, obat peledak, mesiu, barang- barang yang dapat meledak dan barang-barang peledak;
2. menguasai dengan setahu Dewan Menteri perlengkapanperlengkapan pos, tilpon, tilgram dan radio;
3. membatasi atau melarang sama sekali dengan peraturanperaturan untuk merobah lapangan-lapangan dan benda-benda dilapangan itu;
4. menutup untuk beberapa waktu yang tertentu gedung-gedung pertunjukan umum, gedung-gedung gambar hidup, balai-balai pertemuan, rumah-rumah makan, warung-warung dan tempattempat hiburan lainnya, pun juga paberik-paberik, bengkelbengkel dan toko-toko;
5. mengatur, membatasi atau melarang pengeluaran dan pemasukan barang-barang dari dan ke daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat;
6. mengatur, membatasi atau melarang lalu-lintas di darat, di udara dan di laut serta penangkapan ikan
Pasal 29
Penguasa Darurat berhak untuk melarang orang yang berada dalam daerah penguasa tersebut meninggalkan daerah itu, apabila orang tersebut dipandangnya sangat diperlukan, baik untuk keamanan umum maupun untuk kepentingan perusahaan-perusahaan yang amat diperlukan guna menegakkan ekonomi.
TENTANG KEADAAN PERANG
BAB III
Pasal 30
- (1) Selama keadaan perang berlangsung, pasal-pasal dalam bab ini berlaku untuk seluruh wilayah atau bagian wilayah Indonesia yang dinyatakan dalam keadaan perang.
- (2) Apabila keadaan perang dihapuskan dan disusul dengan pernyataan keadaan darurat, maka pada saat penghapusan ini, peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan dan tindakan-tindakan yang telah diambil bab ini oleh penguasa-penguasa dalam rangka tingkatan keadaan perang yang tersebut dalam pasal 7 ayat 2, tidak lagi berlaku dengan sendirinya menurut hukum, kecuali yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini.
- (3) Dimana perlu, penguasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini dapat mempertahankan sebagian atau seluruh dari peraturanperaturan serta tindakan-tindakan yang diadakan menurut bab ini, dengan ketentuan, bahwa peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan itu hanya berlaku selama-lamanya tiga bulan sesudah saat penghapusan keadaan perang.
BAB III
Pasal 31
- a. perkataan "setiap pegawai Negeri" dalam pasal 18 dibaca "semua orang";
- b. pekataan "keamanan umum" dalam pasal 29 dibaca "keamanan
umum atau pertahanan".
BAB III
Pasal 32
Penguasa keadaan perang berhak mengadakan peraturanperaturan yang memerintahkan, supaya orang-orang yang ada di daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang menjalankan kewajiban bekerja untuk kepentingan keamanan atau pertahanan dan pelaksanaan peraturan penguasa keadaan perang.
BAB III
Pasal 33
Penguasa keadaan perang berhak melarang untuk sementara waktu pertunjukkan pilem-pilem dan sandiwara-sandiwara, pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, kilse-klise dan gambar-gambar.
BAB III
Pasal 34
- Penguasa keadaan perang berhak:
1. menyuruh menahan dan mensita semua surat-surat dan kirimankiriman lain yang dipercayakan kepada jawatan pos atau jawatan pengangkutan lain serta wesel-wesel dan kwitansikwitansi bersama jumlah uang yang disetor dan dipungut untuk itu, lagi pula membuka, melihat, memeriksa, menghancurkan atau mengubah isi dan membuat supaya tidak dapat dibaca lagi surat-surat atau kiriman-kiriman itu;
2. mengetahui surat-surat kawat yang dipercayakan kepada kantor kawat, juga menahan, mensita, menghancurkan atau mengubah isi dan melarang untuk meneruskan atau menyampaikan suratsurat kawat itu.
BAB III
Pasal 35
- (1) Penguasa keadaan perang berhak mengambil atau memakai barang-barang semacam apapun juga untuk langsung kepentingan keamanan atau pertahanan, kecuali apa yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pusat tentang kereta api dan trem.
Dalam hal-hal yang mengenai barang-barang untuk keperluan dinas umum, maka tentang ini sedapat mungkin harus diperoleh lebih dahulu persetujuan dari jawatan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pengambilan untuk dimiliki, maka hak milik segera berpindah kepada Negara, bebas dari segala tanggungan hak-hak atas barang itu.
- (3) Penetapan tentang pengambilan untuk dimiliki yang mengenai barang-barang tidak bergerak dan kapal-kapal yang mempunyai surat bukti resmi, dipindahkan oleh pegawai yang berwajib menyimpan protokol-protokol dari surat pembelian dan surat-surat hypotheek, setelah menerima salinan dari surat penetapan yang bersangkutan, ke dalam surat umum aseli dari surat hak milik yang terakhir, dengan meletakkan pada salinan penetapan yang bersangkutan itu.
Jika hak-hak itu telah batal, maka hak-hak itu dicatat dalam surat bukti aseli yang
BAB III
Pasal 36
- (1) Penguasa keadaan perang berhak sewaktu-waktu memerintahkan penyerahan barang-barang yang akan diambil untuk dimiliki atau dipakai guna kepentingan keamanan atau pertahanan; kekuasaan ini dapat diserahkan kepada penjabat-penjabat yang ditunjuk oleh penguasa keadaan perang.
- (2) Mereka yang memerintahkan penyerahan itu dan juga orangorang yang ikut-serta atas perintah mereka, berhak sewaktu-waktu masuk dengan bebas kesemua tempat, juga kerumah-rumah dimana disangka barang-barang itu ada.
- (3) Pemakaian barang tidak bergerak berarti juga hak untuk merobah keadaan barang, begitu pula penyingkiran, pengrusakan atau penghancuran dari semua barang-barang yang menghalanghalangi pelaksanaan tindakan-tindakan militer.
BAB III
Pasal 37
- (1) Penguasa keadaan perang berhak memerintahkan kepada penjabat atau orang yang ada di daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang, untuk memberi tenaga guna pengambilan sesuatu barang untuk dipakai atau dimiliki guna kepentingan keamanan atau pertahanan.
Mereka ini harus melakukan pekerjaan yang diwajibkan menurut perintah-perintah penguasa keadaan perang.
- (2) Penguasa keadaan perang mengatur penggantian kerugian yang harus dibayar untuk pekerjaan-pekerjaan itu.
- (3) Untuk pengambilan serta pemakaian barang-barang tersebut dalam pasal 36, akan diberikan pengganti kerugian, kecuali jika dalam perundang-undangan pusat ditentukan lain atau ada persetujuan lain dengan yang bersangkutan.
- (4) Penggantian kerugian itu akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki atau pengambilan untuk dipakai, tidak termasuk penghancuran atau pengrusakan barang-barang, baik untuk sebagian maupun seluruhnya guna kepentingan siasat pertahanan negara.
- (1) Penguasa keadaan perang berhak menangkap orang dan menahannya selama 10 hari. Penahanan itu dapat diperpanjang dengan waktu yang selama-lamanya sepuluh hari, dengan pemberitahuan kepada Dewan Menteri.
- (2) Dalam waktu tiga kali dua-puluh empat jam orang yang ditahan harus sudah diperiksa. Dalam hal yang luar biasa, dengan persetujuan Dewan Menteri, waktu itu dapat diperpanjang buat selama-lamanya 14 hari. Dari pemeriksaan itu harus dibuat beritaacara.
BAB III
Pasal 39
- (1) Penguasa keadaan perang berhak dengan surat keputusan menunjuk bagi orang terhadap siapa terdapat petunjuk-petunjuk bahwa ia akan mengganggu keamanan, suatu tempat tertentu sebagai tempat berdiam untuk sementara dan membawanya ke situ.
- (2) Salinan surat keputusan dan berita-acara pemeriksaan yang bersangkutan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam harus dikirimkan kepada Dewan Menteri, Jaksa Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Jaksa pada Pengadilan dari tempat tinggal orang yang diperlakukan menurut ayat 1 pasal ini dan kepada orang itu sendiri.
- (3) Apabila pemberitahuan tentang alasan-alasan perlakuan tersebut dianggap bertentangan dengan kepentingan Negara, maka alasan-alasan itu tidak disebutkan dalam salinan-salinan surat keputusan dan berita-acara pemeriksaan yang dikirimkan kepadanya.
- (4) Terhadap perlakuan tersebut dapat diajukan keberatan oleh yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang dimaksudkan dalam ayat 2.
Ketua Pengadilan Tinggi diwajibkan melakukan pemeriksaan terhadap keberatan itu, selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah diterimanya keberatan tersebut.
Ketua Pengadilan Tinggi berhak juga, walaupun tidak diajukan surat keberatan, mengajukan permohonan kepada Dewan Menteri, supaya diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perlakuan seseorang sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.
Apabila dilakukan pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Dewan Menteri berhak menetapkan, bahwa pemeriksaan itu dilakukan dalam sidang tertutup.
- (5) Apabila terhadap sesuatu perlakuan termaksud di atas diajukan surat keberatan, maka Ketua Pengadilan Tinggi selekas-lekasnya memberitahukan pendapatnya tentang hal itu kepada yang diperlakukan itu dan kepada Dewan Menteri. Setelah menerima pendapat Ketua Pengadilan Tinggi maka Dewan Mentri selekas-lekasnya mengambil putusan atas surat keberatan itu.
- (6) Ketua Pengadilan Tinggi senantiasa berhak memberitahukan pendapatnya kepada Dewan Menteri tentang sesuatu perlakuan yang diberitahukan kepadanya menurut ayat 2.
- (7) Jika suatu tempat ditetapkan sebagai tempat berdiam, maka orang-orang yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam pengawasan istimewa serta mereka harus tunduk pada peraturanperaturan dari penjabat yang ditetapkan oleh penguasa keadaan perang
BAB III
Pasal 40
Penguasa keadaan perang berhak:
1. memanggil orang-orang warganegara, bukan militer, yang bertempat tinggal di Indonesia, untuk bekerja pada Angkatan Perang Republik Indonesia dan diminta pertolongan serta bantuan untuk menjaga keamanan atau ikut-serta dalam pertahanan, maupun untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer yang dapat dilakukan oleh mereka; peraturanperaturan hukum pidana tentara dan disiplin tentara, pun peraturan-peraturan tentang acara peradilan tentara berlaku untuk mereka dari sejak mereka dipanggil; apabila panggilan tersebut tidak dipenuhi, tanpa alasan yang sah atau masuk akal, maka perbuatan orang-orang itu adalah desersi;
2. mencegah jangan sampai seorang dengan sengaja melalaikan atau menolak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah disanggupinya atau yang harus dipenuhinya oleh karena jabatannya, apabila menurut pertimbangan penguasa keadaan perang hal itu mengakibatkan atau dapat diperhitungkan akan mengakibatkan kerugian pada pertahanan negara, kerugian pada ketertiban umum atau pada kehidupan ekonomi masyarakat, dengan tidak menutup kemungkinan akan penyelesaian perselisihan-perselisihan perburuhan menurut Undang-undang yang berlaku; apabila diadakan larangan yang demikian, maka dengan jelas harus ditunjuk perusahaan, perkebunan, paberik, bengkel atau tempat, dimana atau untuk maksud apa pekerjaanpekerjaan itu harus dilakukan;
3. memerintahkan, bersama-sama dengan larangan tersebut di atas, kepada majikan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang layak bagi kepentingan buruh yang bekerja padanya.
BAB III
Pasal 41
Badan-badan Pemerintahan Sipil serta pegawai-pegawainya serta orang-orang yang diperbantukan kepadanya wajib tunduk kepada perintah-perintah penguasa keadaan perang yang diberikan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Dewan Menteri, kecuali badan atau pegawai yang dibebaskan dari kewajiban ini oleh Dewan Menteri.
BAB III
Pasal 42
Penguasa keadaan perang berhak menyimpang dari peraturanperaturan tentang hal-hal yang kini diatur dalam "De Hinderor- donnantie", "Het Stoomroglement", "Het Veiligheidsreglement", "Het Reedenrcglement 1925", "De., Petroleumoplagordonnantie", "De Loodsdienstordonnantie", "De Reisrkgeling 1918-1924" seperti diubah dan ditambah oleh "Herziene Reisregeling 1933" dan "Het Toelatingsbesluit".
BAB III
Pasal 43
- (1) Peraturan-peraturan yang bukan perundang-undangan pusat tidak
2. boleh dikeluarkan dan diumumkan, jika tidak memperoleh persetujuan lebih dahulu dari penguasa keadaan perang.
- (2) Kepada penguasa keadaan perang dapat diberikan kekuasaan hal-hal yang telah diatur oleh perundang-undangan pusat.
4. penuh atau kekuasaan bersyarat oleh Dewan Menteri untuk mengatur (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang lagi, maka Dewan Menteri dapat memberi kekuasaan penuh atau kekuasaan bersyarat kepada penguasa keadaan perang untuk mengatur hal-hal
5. yang harus diatur oleh perundang-undangan pusat.
BAB III
Pasal 44
Pemberian kekuasaan yang dimaksudkan dalam pasal 43 ayat 2 dan 3 tidak perlu apabila keadaan sungguh-sungguh memaksa, akan tetapi dalam waktu enam kali duapuluh empat jam setelah pengumuman peraturan penguasa keadaan perang atau setelah pemberian pembebasan pada Undang- undang oleh penguasa keadaan perang atau setelah perhubungan dengan Pemerintah Pusat dapat diadakan lagi, pengesahan harus diminta dari Dewan Menteri.
BAB III
Pasal 45
- (1) Dengan memperluas ketentuan seperti yang tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) pasal 948 ayat 2, maka pada tempat-tempat dimana dalam lingkungan enam kilo-meter tidak terdapat seseorang yang berhak untuk melakukan pekerjaan notaris, atau tidak dapat diminta pertolongan dari kementerian dari orang-orang yang berhak melakukan pekerjaan notaris itu karena terputusnya lalu-lintas, atau karena orangorang itu tidak ada, tidak sempat atau berhalangan, maka kehendak terakhir dapat dinyatakan dan dibuat di hadapan tiap-tiap penjabat umum dan tiap-tiap perwira Angkatan Perang, dengan disaksiksan oleh dua orang.
- (2) Terhadap kehendak terakhir ini berlaku pasal-pasal 949, 950 ayat 2 dan pasal 953 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (3) Di tempat-tempat yang dimaksudkan dalam ayat pertama pasal ini, dapat juga dibuat kehendak terakhir dengan surat akte di bawah tangan, asal saja surat ini seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditanda tangani oleh yang meninggalkan waris. (4) Terhadap kehendak terakhir ini berlaku pasal 952 dan 953
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
BAB IV.
KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK MENEGAKKAN KEKUASAAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.
BAB III
Pasal 46
- (1) Penguasa Darurat atau penguasa keadaan perang berhak, apabila perlu dengan memakai kekerasan meniadakan,. mencegah, menjalankan atau mengembalikan dalam keadaan semula segala sesuatu yang sedang atau yang telah dibuat atau diadakan, dilakukan, diabaikan, dirusakkan atau diambil, bertentangan dengan Undang-undang ini atau dengan peraturan-peraturan atau perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Penguasa Darurat atau penguasa keadaan perang
BAB III
Pasal 47
- (1) Barangsiapa melanggar peraturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh Penguasa Darurat atau penguasa keadaan perang
BAB III
Pasal 48
Barangsiapa melanggar peraturan-peraturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh Penguasa Darurat atau penguasa keadaan perang
BAB III
Pasal 49
Barangsiapa tidak menuruti perintah Penguasa Darurat atau penguasa keadaan perang
BAB III
Pasal 50
Barangsiapa menolak atau dengan sengaja melalaikan memenuhi kewajiban yang termaktub dalam pasal 18 ayat 1, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda setinggitingginya sepuluh ribu rupiah.
BAB III
Pasal 51
Anggota-anggota badan Pemerintahan Sipil atau pegawai-pegawai sipil yang menolak atau yang sengaja melalaikan untuk memenuhi kewajiban kewajiban yang termaktub dalam pasal 18 ayat 1, pasal 26 ayat 2 dan pasal 41 Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
BAB III
Pasal 52
Barangsiapa tidak menaati suatu syarat yang ditentukan oleh Penguasa darurat atau penguasa keadaan perang berhubung dengan pembebasan terhadap suatu peraturan yang diberikan oleh penguasa itu, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya seribu rupiah, apabila tindakpidana itu tidak tidak diancam dengan hukuman yang lebih berat lagi dalam atau
BAB III
Pasal 53
- (1) Barangsiapa yang tidak menuruti perintah yang diberikan
BAB III
Pasal 54
Apabila salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218 dan 219 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya, maka hukuman-hukuman yang disebut dalam pasal-pasal tersebut dapat ditambah dengan sepertiga.
BAB III
Pasal 55
Selain dari penjabat-penjabat pengusut yang tersebut dalam peraturan-peraturan hukum acara pidana, Penguasa Darurat atau penguasa keadaan perang dapat mengangkat serta menyumpah orang untuk bertindak sebagai pengusut mengenai kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman menurut Undang-undang ini.
BAB III
Pasal 56
Apabila tanggung jawab atas suatu tindak pidana menurut atau
BAB III
Pasal 57
- (1) Penjabat-penjabat Penguasa Darurat atau penjabat-penjabat penguasa keadaan perang yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 5 tahun.
- (2) Ketentuan dalam ayat 1 pasal ini tidak berlaku, apabila perbuatan penyalahgunaan yang termaksud merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dan diancam dengan hukuman yang lebih berat dalam Undang-undang lain.
BAB III
Pasal 58
Tindak-pidana menurut atau
BAB III
Pasal 59
Dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya, tiap-tiap penahanan yang berupa apapun juga dapat dilakukan, apabila terpaksa, pada tempat yang ditunjuk oleh Penguasa Darurat atau penguasa keadaan perang.
BAB V
PERATURAN PERALIHAN
BAB III
Pasal 60
Peraturan-peraturan/keputusan-keputusan yang BAB VI PERATURAN PENUTUP
Pasal 89
BAB I.
PERATURAN UMUM.
- (1) Seluruh wilayah atau tiap-tiap bagian wilayah Indonesia dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat atau keadaan perang, oleh Presiden atas keputusan Dewan Menteri, apabila:
1. keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat
perlengkapan secara biasa;
2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Indonesia dengan cara apapun juga.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 3 pasal ini, maka suatu keadaan bahaya dihapuskan oleh Presiden atas keputusan Dewan Menteri atau dengan undang-undang, kecuali keadaan perang dengan perang nyata, yang hanya dapat dihapuskan dengan undang-undang.
- (3) Suatu keadaan bahaya terhapus dengan sendirinya menurut hukum sejak saat pernyataan keadaan bahaya lain yang lebih tinggi derajatnya mulai berlaku atas daerah yang sama.
- (1) Apabila dalam sebagian wilayah Indonesia terjadi serangan musuh yang tiba-tiba atau terjadi hal-hal seperti tersebut dalam pasal 1 ayat 1, sedang hubungan dengan tilpon, tilgram, radio atau dengan cara apapun juga antara bagian wilayah tersebut dengan Pemerintah Pusat terputus, maka atas putusan bersama antara Dewan Pemerintah Daerah setempat, serendahrendahnya dari daerah swatantra tingkat II, dengan Komandan Militer tertinggi dalam bagian wilayah itu, bagian wilayah itu dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya atas nama Presiden:
- a. oleh Kepala Daerah yang bersangkutan, jika keadaan bahaya itu adalah tingkatan keadaan darurat, dan
- b. oleh Komandan Militer tertinggi tersebut jika keadaan bahaya itu adalah tingkatan keadaan perang.
Apabila berhubung dengan sesuatu keadaan Dewan Pemerintah Daerah tak dapat berapat, maka yang memutuskan ialah Kepala Daerah bersama Komandan Militer tertinggi tersebut.
- (2) Apabila antara Komandan Militer tertinggi dalam bagian wilayah tersebut dan Dewan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah sebagai yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini terdapat perbedaan pendapat dalam soal pernyataan keadaan bahaya, maka Komandan Militer tersebut yang mempunyai suara yang menentukan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (1), maka keadaan bahaya yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berlaku selama-lamanya enam bulan untuk tingkatan keadaan darurat dan satu tahun untuk tingkatan keadaan perang, kecuali tingkatan keadaan perang dengan perang nyata.
- (4) Apabila dirasa perlu untuk memperpanjang jangka-jangka waktu yang tersebut dalam ayat 3 di atas, maka sebelum jangkajangka waktu itu habis, tiap-tiap keputusan perpanjangan waktu tersebut diumumkan oleh Kepala Daerah atau Komandan Militer tertinggi yang bersangkutan.
- (5) Kepala Daerah atau Komandan Militer yang tersebut pada ayat (1) di atas, yang menyatakan bagian wilayahnya dalam keadaan darurat atau keadaan perang itu, pada kesempatan pertama ada perhubungan dengan Pusat memberitahukan pernyataan itu kepada Dewan Menteri, dengan menyampaikan turunan keputusan yang bersangkutan untuk mendapat pengesahan atau penolakan.
- (1) Apabila setelah dinyatakan keadaan darurat atau keadaan perang di suatu bagian wilayah Indonesia kenyataan sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi perlunya untuk melanjutkan salah satu daripada keadaan itu, akan tetapi tidak ada perhubungan tilpon, tilgram, radio atau dengan cara apapun juga antara bagian itu dengan Pemerintah Pusat, maka penghapusan keadaan itu dilakukan atas nama Presiden menurut prosedur serupa yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2.
- (2) Kepala Daerah atau Komandan Militer yang menghapuskan suatu keadaan bahaya menurut ayat (1) pasal ini, pada kesempatan pertama ada perhubungan dengan Pusat memberitahukan hal ini kepada Dewan Menteri, dengan menyampaikan laporan serta turunan keputusan yang bersangkutan.
- (1) Keputusan yang menyatakan atau menghapuskan keadaan darurat atau keadaan perang berlaku seketika, kecuali jikalau ditetapkan waktu yang lain dalam keputusan tersebut:
- (2) Pengumuman pernyataan atau penghapusan itu harus segera dilakukan yang seluas-luasnya dengan cara-cara yang ditentukan oleh Perdana Menteri untuk pernyataan atau penghapusan yang dilakukan oleh Pusat oleh Ketua Penguasa Darurat untuk pernyataan atau penghapusan keadaan darurat yang dilakukan oleh daerah dan oleh Ketua Penguasa Perang Daerah untuk pernyataan atau penghapusan keadaan perang yang dilakukan oleh daerah.
- (3) Keputusan pernyataan dan penghapusan itu selekaslekasnya diberitahukan oleh Dewan Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat pengesahan atau penolakan.
- (1)
- Kecuali jika terjadi serangan musuh yang tiba-tiba, maka dalam waktu 3 hari setelah pernyataan keadaan bahaya harus disampaikan oleh Presiden sebuah rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan kelanjutan waktu keadaan darurat atau keadaan perang dengan undang-undang. Dalam hal pernyataan keadaan bahaya atas nama Presiden menurut Pasal 2, sedang Dewan Menteri tidak bermaksud menghapuskan keadaan bahaya tersebut, maka rancangan termaksud disampaikan dalam waktu 3 hari sesudah Dewan Menteri menerima pemberitahuan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak bersidang dalam waktu tersebut, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan panggilan untuk sidang istimewa.
- (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menerima rancangan undang-undang tersebut, maka keadaan bahaya yang dinyatakan itu berlaku selama-lamanya enam bulan untuk tingkatan
keadaan darurat dan selama-lamanya satu tahun untuk tingkatan keadaan perang, kecuali tingkatan keadaan perang dengan perang nyata.
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak rancangan undangundang tersebut, maka keadaan bahaya yang dinyatakan itu terhapus dengan sendirinya menurut hukum dari sejak hari ketujuh setelah hari penolakan itu. Hal ini harus segera diberitahukan kepada penguasa-penguasa yang bersangkutan yang tersebut dalam Pasal 7, agar supaya diumumkan.
- (3) Jika dirasa perlu untuk memperpanjang jangka-jangka waktu yang tersebut dalam ayat (2), maka sebelum jangka-jangka wakti itu habis, Pemerintah memajukan suatu rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperpanjang sesuatu keadaan bahaya, dengan disertai suatu laporan tentang segala sesuatu yang dilakukan
Setelah keadaan darurat atau keadaan Perang dihapuskan, maka Perdana Menteri menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang segala sesuatu yang dilakukan
- (1) Dalam tingkatan keadaan darurat, maka penguasa yang melakukan kekuasaan-kekuasaan dan hak-hak tersebut dalam Bab II undang-undang ini ialah didaerah-daerah, Penguasa Darurat yang terdiri dari;
1. Kepala Daerah, serendah-rendahnya dari daerah swatantra tingkat II, yang bersangkutan selaku Ketua,
2. Kepal Polisi setempat selaku wakil Ketua,
3. Para anggota Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan serendah-rendahnya dari daerah swatantra tingkat II, masingmasing selaku anggota;
dengan ketentuan, bahwa apabila dalam Penguasa Darurat dalam melakukan kekuasaan-kekuasaan dan hak-hak tersebut tidak terdapat persesuaian faham, maka suara Ketua yang menentukan.
Peraturan Pemerintah mengatur bantuan militer yang perlu diberikan dalam keadaan darurat.
- (2) Dalam tingkatan keadaan perang, maka penguasa yang melakukan kekuasaan-kekuasaan dan hak-hak tersebut dalam Bab II dan Bab III undang-undang ini ialah penguasa-penguasa keadaan perang, yaitu:
di pusat,
- -untuk daerah Angkatan Darat... Kepala Staf Angkatan Darat
- -untuk daerah Angkatan Laut ... Kepala Staf Angkatan Laut
- -untuk daerah Angkatan Udara ... Kepala Staf Angkatan Udara
dan jika ada Panglima Besar, maka daialah yang melakukan kekuasaan-kekuasaan dan hak-hak itu untuk ketiga daerah tersebut;
di daerah-daerah,
Penguasa Perang Daerah atas daerahnya masing-masing yang terdiri dari:
1. Komandan Militer tertinggi dibagian wilayah yang bersangkutan selaku Ketua,
2. Kepala Daerah yang bersangkutan serendah-rendahnya dari daerah swatantra tingkat II selaku wakil Ketua.
3. Para anggota Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan serendah-rendahnya dari daerah swatantra tingkat II, masingmasing selaku anggota dan
4. Kepala Polisi setempat selaku anggota;
dengan ketentuan ;
Pertama, bahwa apabila dalam Penguasa Perang Daerah dalam melakukan kekuasaan-kekuasaan dan hak-hak tersebut tidak terdapat persesuaian faham, maka suara Ketua yang menentukan;
kedua, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.
- (3) Ketua Penguasa Perang Daerah dapat melakukan kekuasaankekuasaan dan hak-hak menurut undang-undang ini dengan tidak minta persetujuan terlebih dahulu dari anggota-anggota Penguasa Perang Daerah lainnya:
- a. apabila menurut pendapat Ketua tindakannya semata-mata mengenai bidang ketentaraan;
- b. dalam keadaan perang nyata dan/atau telah ada perkosaan wilayah dengan cara apapun juga.
- (1) Dalam melakukan wewenang-wewenang dan kewajibankewajibannya, maka penguasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 7, menuruti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dewan Menteri.
- (2) Jika dalam suatu wilayah yang dinyatakan dalam tingkatan keadaan darurat terdapat beberapa orang Kepala Daerah yang menjabat Ketua Penguasa Darurat, maka tiap-tiap Kepala Daerah yang menjabat Ketua Penguasa Darurat diwajibkan menjalankan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk dari Kepala Daerah yang menjabat Ketua Penguasa Darurat yang lebih tinggi kedudukannya di dalam wilayah tersebut, kecuali apabila Dewan Menteri lain.
- (3) a. Jika dalam suatu wilayah yang dinyatakan dalam tingkatan keadaan perang terdapat beberapa orang Komandan Militer yang menjabat Ketua Penguasa Perang Daerah, maka tiap Komandan Militer yang menjabat Ketua penguasa Perang Daerah diwajibkan menjalankan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk dari Komandan Militer yang menjabat Ketua Penguasa Perang Daerah yang lebih tinggi kedudukannya di dalam wilayah tersebut, kecualai apabila Dewan Menteri menentukan lain; dan tiap-tiap Komandan Militer menjabat Ketua Penguasa Perang Daerah diwajibkan menjalankan pula perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk dari Kepala Staf Angkatan masing-masing.
Masing-masing Komandan Militer menjabat penguasa dalam rangka keadaan perang, sebagai yang tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) diwajibkan menjalankan perintah-perintah dan petunjukpetunjuk dari Panglima Besar.
- (4) Apabila diragu-ragukan, bahwa kekuasaan-kekuasaan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilakukan bertentangan dengan petunjuk-petunjuk Dewan Menteri atau dengan perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk atasan, sebagaimana diuraikan dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, maka peraturan-peraturan, keputusan-keputusan atau tindakan- tindakan penguasa yang yang bersangkutan itu berlaku sampai pada saat pembekuan, pengahapusan atau pencabutannya.
- (5) Dewan Menteri dapat mecabut sebagian dari kekuasaankekuasaan yang diberikan oleh undang-undang ini kepada penguasa dalam rangka keadaan bahaya, serta melakukan sendiri kekuasaankekuasaan itu.
- (6) Kekuasaan-kekuasaan yang oleh undang-undang ini diberikan kepada seorang penguasa dalam rangka keadaan bahaya sebagai tersebut dalam pasal 7, tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain.
- (1) Di dalam melakukan hak-haknya menurut undang-undang ini Dewan Menteri selalu mendengar pertimbangan Dewan Keamanan.
- (2) Di dalam melakukan hak-hak menurut undang-undang ini, maka K.S.A.D., K.S.A.L., K.S.A.U. atau - jika ada - Panglima Besar terikat oleh petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dewan Menteri dan bertanggungjawab kepadanya.
- (3) Jika terjadi perang, maka di mana tertulis "Dewan Keamanan harus dibaca "Dewan Pertahanan".
Pengerahan tenaga
- (1) Mereka yang dirugikan karena tindakan-tindakan ## BAB II TENTANG KEADAAN DARURAT
- (1) Selama keadaan darurat berlangsung, pasal-pasal bab ini berlaku untuk wilayah atau bagian wilayah Indonesia yang dinyatakan dalam keadaan darurat.
- (2) Apabila keadaan darurat dihapuskan dengan tidak disusul
dengan pernyataan tingkatan keadaan bahaya lainnya, maka pada saat penghapusan itu peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan dan tindakan-tindakan yang di ambil oleh Penguasa Darurat bab ini, kecuali yang tersebut dalam ayat 3, tidak lagi berlaku dengan sendirinya menurut hukum.
- (3) Dimana perlu, Penguasa Darurat dapat mempertahankan sebagian atau seluruh dari peraturan-peraturan serta tindakantindakan yang diadakan menurut bab ini, dengan ketentuan, bahwa peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan itu hanya berlaku selama-lamanya dua bulan sesudah saat penghapusan darurat.
- (4) Peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan Penguasa Darurat tetap berlaku terus, jikalau keadaan darurat diganti dengan keadaan perang.
- (1) Peraturan-peraturan Penguasa Darurat tidak berlaku, jikalau tidak diumumkan seluas-luasnya menurut cara-cara yang ditentukan oleh Penguasa Darurat.
- (2) Jika Penguasa Darurat mencabut peraturan-peraturan-yang ditetapkan olehnya, maka ia pula menentukan akibat-akibat dari pencabutan peraturan-peraturan itu.
- (3) Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak berlaku dalam hal peraturan-peraturan Penguasa Darurat diubah, dicabut atau tidak berlaku lagi menurut Pasal 12.
- (1) Apabila peraturan-peraturan Penguasa Darurat bertentangan dengan peraturan-peraturan yang bukan perundangundangan pusat, maka peraturan-peraturan yang pertamalah yang berlaku.
- (2) Peraturan-peraturan yang bukan perundang-undangan pusat dikeluarkan harus selekas-lekasnya diberitahukan kepada Penguasa Darurat dalam daerah yang bersangkutan dan peraturan-peraturan ini dapat seluruhnya atau sebagian diberhentikan berlakunya untuk beberapa waktu yang tertentu oleh Penguasa Darurat.
- (1) Peraturan-peraturan Penguasa Darurat tidak boleh mengenai hal-hal yang harus diatur oleh perundang-undangan pusat.
- (2) Peraturan-peraturan Penguasa Darurat tidak boleh mengenai hal-hal yang telah diatur oleh perundang-undangan pusat, kecuali jika perundang-undangan pusat membolehkan hal itu diatur oleh Penguasa Darurat menurut ketentuan-ketentuan dalam undangundang ini atau oleh peraturan-peraturan yang bukan perundangundangan pusat.
- (3) Apabila peraturan-peraturan Penguasa Darurat mengatur hal-hal yang tidak diperkenankan seperti dimaksud dalam ayat 1 dan 2, maka segera peraturan-peraturan itu dicabut.
- (4) Peraturan-peraturan itu berlaku sampai pada saat dicabut.
Apabila Penguasa Darurat berhak menurut undang-undang ini menyimpang dari sesuatu peraturan perundang-undangan pusat, maka ia juga berhak menjimpang dari peraturan pelaksanaannya dan ia berhak pula untuk menyatakan sebagian atau seluruh peraturan itu dan peraturan pelaksanaannya tidak berlaku buat sementara waktu, pun berhak untuk memberi kebebasan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan pusat itu dan peraturan-peratutran pelaksanaannya.
Apabila peraturan-peraturan atau perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Penguasa Darurat berhubung dengan kepentingankepentingan yang harus diselenggarakannya tidak perlu dipertahankan lagi, maka Penguasa Darurat wajib segera mencabut peraturan-peraturan atau perintah-perintah itu.
- (1) Di dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat, setiap pegawai Negeri wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh atau atas nama Penguasa Darurat, kecuali jika ada alasan yang sah untuk tidak memberikan keterangan-keterangan itu, dengan pengertian bahwa mereka yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, dianggap sebagai, mereka yang mempunyai alasan yang sah untuk tidak memberikan keterangan-tersebut.
- (2) Kewajiban memberikan keterangan, ditiadakan, jika orang yang bersangkutan, isteri/suaminya atau keluarganya dalam keturunan lurus atau keluarganya sampai cabang kedua, dapat dituntut, karena keterangan itu.
- (3) Pejabat-pejabat yang didalam melakukan tugasnya memperoleh keterangan-keterangan yang dimaksud dalam ayat 1, diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau yang diipercayakan kepadanya, asal saja pengrahasiaan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan pusat lain.
Penguasa Darurat berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan filem-filem dan sandiwara-sandiwara, pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar.
Penguasa Darurat berhak:
1. Mengetahui semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercayakan kepada kantor tilpon atau kantor radio,
pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantaraan tilpon atau radio.
2. membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia percetakan rahasia, tulisan steno, gambar-gambar, tanda-
tanda, juga pemakaian bahasa lain daripada bahasa Indonesia;
3. menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian pesawat kawat, tilpon partikulir, termasuk juga semua radio, perlengkapan penerimaan serta penyiaran radio, pun juga mensita atau menghancurkan perlengkapanperlengkapan ini.
- (1) Penguasa Darurat berhak mengadakan ketentuan bahwa untuk mengadakan rapat-rapat umum, pertemuan-pertemuan umum dan arakarakan harus diminta idzin terlebih dahulu. Idzin ini oleh Penguasa Darurat diberikan penuh atau bersyarat.
Yang dimaksudkan dengan rapat-rapat umum dan pertemuanpertemuan umum adalah rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan umum yang dapat dikunjungi oleh rakyat umum.
- (2) Penguasa Darurat berhak membatasi atau melarang memasuki atau memakai gedung-gedung, tempat-tempat kediaman atau lapanganlapangan untuk beberapa waktu yang tertentu.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini tidak berlaku untuk peribadatan, pengajian, upacara-upacara agama dan adar dan rapat-rapat Pemerintah.
- (1) Penguasa Darurat berhak melarang orang bertempat tinggal dalam suatu daerah atau sebagian suatu daerah yang tertentu selama keadaan darurat, jikalau setelah diperiksa oleh penjabat pengusut ternyata ada cukup alasan untuk menganggap orang itu berbahaya untuk daerah tersebut; serta ia berhak pula mengeluarkan orang itu dari tempat-tempat tersebut.
- (2) Kepada orang yang diperlakukan menurut ayat (1) pasal ini diberi tunjangan penghidupan serta pula tunjangan penghidupan kepada mereka yang dibawah tanggungannya.
Apabila orang yang diperlakukan menurut ayat (1) itu tidak mempunyai rumah kediaman, maka Penguasa Darurat memberikan tempat tinggal, pemeliharaan dan perawatan atas tanggungan Negara. (3) Penguasa Darurat berhak membatasi orang berada diluar rumah.
Penguasa Darurat berhak memeriksa badan dan pakaian tiaptiap orang yang dicurigai serta menyuruh memeriksannya oleh penjabat-penjabat polisi atau pejabat-pejabat pengusut lain.
- (1) Penguasa Darurat berhak atau dapat menyuruh atas namanya pejabat-pejabat polisi atau pejabat-pejabat pengusut lainnya
memasuki, menyelidiki atau menggeledah tiap-tiap tempat, sekalipun bertentangan dengan kehendak yang mempunyainya atau yang menempatinya, dengan menunjukkan surat perintah umum atau Surat perintah istimewa.
- (2) Pejabat yang memasuki, menyelidiki atau mengadakan penggeledahan tersebut di atas membuat laporan pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Penguasa Darurat.
- (3) Pejabat yang dimaksudkan di atas berhak membawa orangorang lain dalam melakukan tugasnya. Hal ini disebutkan dalam surat laporan tersebut.
- (1) Penguasa Darurat berhak atau dapat menyuruh memeriksa dan mensita semua barang yang diduga dipakai atau akan dipakai untuk mengganggu keamanan serta membatasi atau melarang pemakaian barang itu.
- (2) Pejabat yang melakukan pensitaan tersebut di atas harus membuat laporan pensitaan dan menyampaikannya kepada Penguasa Darurat dalam waktu tiga kali dua-puluh empat jam.
- (3) Terhadap tiap-tiap pensitaan, pembatasan atau larangan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Penguasa Darurat.
- (1) Penguasa Darurat berhak mengambil kekuasaan-kekuasaan yang mengenai ketertiban dan keamanan umum.
- (2) Badan-badan Pemerintahan Sipil dalam mengeluarkan, mengambil dan melaksanakan peraturan-peraturan dan tindakantindakan ketertiban dan keamanan umum tunduk kepada Penguasa Darurat.
- (3) Untuk pelaksanaan peraturan-peraturan dan tindakantindakan itu anggota-anggota kepolisian, badan-badan pencegah bahaya udara, dinas pemadam kebakaran keamanan lainnya ada di bawah perintah Penguasa Darurat.
Penguasa Darurat berhak mengambil atau memakai barang-barang untuk keperluan dinas umum, kecuali apa yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pusat tentang kereta api dan trem. Dalam pengambilan atau pemakaian barang-barang untuk keperluan dinas umum itu, sedapat mungkin harus diperoleh dahulu persetujuan dari jawatan yang bersangkutan.
- Penguasa Darurat berhak: 1. mengatur, membatasi atau melarang sama sekali dengan peraturan tentang pembikinan, pemasukan dan pengeluaran, pengangkutan, pemegangan, pemakaian dan perdagangan senjata api, obat peledak, mesiu, barang- barang yang dapat meledak dan barang-barang peledak;
2. menguasai dengan setahu Dewan Menteri perlengkapanperlengkapan pos, tilpon, tilgram dan radio;
3. membatasi atau melarang sama sekali dengan peraturanperaturan untuk merobah lapangan-lapangan dan benda-benda dilapangan itu;
4. menutup untuk beberapa waktu yang tertentu gedung-gedung pertunjukan umum, gedung-gedung gambar hidup, balai-balai pertemuan, rumah-rumah makan, warung-warung dan tempattempat hiburan lainnya, pun juga paberik-paberik, bengkelbengkel dan toko-toko;
5. mengatur, membatasi atau melarang pengeluaran dan pemasukan barang-barang dari dan ke daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat;
6. mengatur, membatasi atau melarang lalu-lintas di darat, di udara dan di laut serta penangkapan ikan
Penguasa Darurat berhak untuk melarang orang yang berada dalam daerah penguasa tersebut meninggalkan daerah itu, apabila orang tersebut dipandangnya sangat diperlukan, baik untuk keamanan umum maupun untuk kepentingan perusahaan-perusahaan yang amat diperlukan guna menegakkan ekonomi.
TENTANG KEADAAN PERANG
- (1) Selama keadaan perang berlangsung, pasal-pasal dalam bab ini berlaku untuk seluruh wilayah atau bagian wilayah Indonesia yang dinyatakan dalam keadaan perang.
- (2) Apabila keadaan perang dihapuskan dan disusul dengan pernyataan keadaan darurat, maka pada saat penghapusan ini, peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan dan tindakan-tindakan yang telah diambil bab ini oleh penguasa-penguasa dalam rangka tingkatan keadaan perang yang tersebut dalam pasal 7 ayat 2, tidak lagi berlaku dengan sendirinya menurut hukum, kecuali yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini.
- (3) Dimana perlu, penguasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini dapat mempertahankan sebagian atau seluruh dari peraturanperaturan serta tindakan-tindakan yang diadakan menurut bab ini, dengan ketentuan, bahwa peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan itu hanya berlaku selama-lamanya tiga bulan sesudah saat penghapusan keadaan perang.
- a. perkataan "setiap pegawai Negeri" dalam pasal 18 dibaca "semua orang";
- b. pekataan "keamanan umum" dalam pasal 29 dibaca "keamanan
umum atau pertahanan".
Penguasa keadaan perang berhak mengadakan peraturanperaturan yang memerintahkan, supaya orang-orang yang ada di daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang menjalankan kewajiban bekerja untuk kepentingan keamanan atau pertahanan dan pelaksanaan peraturan penguasa keadaan perang.
Penguasa keadaan perang berhak melarang untuk sementara waktu pertunjukkan pilem-pilem dan sandiwara-sandiwara, pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, kilse-klise dan gambar-gambar.
- Penguasa keadaan perang berhak:
1. menyuruh menahan dan mensita semua surat-surat dan kirimankiriman lain yang dipercayakan kepada jawatan pos atau jawatan pengangkutan lain serta wesel-wesel dan kwitansikwitansi bersama jumlah uang yang disetor dan dipungut untuk itu, lagi pula membuka, melihat, memeriksa, menghancurkan atau mengubah isi dan membuat supaya tidak dapat dibaca lagi surat-surat atau kiriman-kiriman itu;
2. mengetahui surat-surat kawat yang dipercayakan kepada kantor kawat, juga menahan, mensita, menghancurkan atau mengubah isi dan melarang untuk meneruskan atau menyampaikan suratsurat kawat itu.
- (1) Penguasa keadaan perang berhak mengambil atau memakai barang-barang semacam apapun juga untuk langsung kepentingan keamanan atau pertahanan, kecuali apa yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pusat tentang kereta api dan trem.
Dalam hal-hal yang mengenai barang-barang untuk keperluan dinas umum, maka tentang ini sedapat mungkin harus diperoleh lebih dahulu persetujuan dari jawatan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pengambilan untuk dimiliki, maka hak milik segera berpindah kepada Negara, bebas dari segala tanggungan hak-hak atas barang itu.
- (3) Penetapan tentang pengambilan untuk dimiliki yang mengenai barang-barang tidak bergerak dan kapal-kapal yang mempunyai surat bukti resmi, dipindahkan oleh pegawai yang berwajib menyimpan protokol-protokol dari surat pembelian dan surat-surat hypotheek, setelah menerima salinan dari surat penetapan yang bersangkutan, ke dalam surat umum aseli dari surat hak milik yang terakhir, dengan meletakkan pada salinan penetapan yang bersangkutan itu.
Jika hak-hak itu telah batal, maka hak-hak itu dicatat dalam surat bukti aseli yang
- (1) Penguasa keadaan perang berhak sewaktu-waktu memerintahkan penyerahan barang-barang yang akan diambil untuk dimiliki atau dipakai guna kepentingan keamanan atau pertahanan; kekuasaan ini dapat diserahkan kepada penjabat-penjabat yang ditunjuk oleh penguasa keadaan perang.
- (2) Mereka yang memerintahkan penyerahan itu dan juga orangorang yang ikut-serta atas perintah mereka, berhak sewaktu-waktu masuk dengan bebas kesemua tempat, juga kerumah-rumah dimana disangka barang-barang itu ada.
- (3) Pemakaian barang tidak bergerak berarti juga hak untuk merobah keadaan barang, begitu pula penyingkiran, pengrusakan atau penghancuran dari semua barang-barang yang menghalanghalangi pelaksanaan tindakan-tindakan militer.
- (1) Penguasa keadaan perang berhak memerintahkan kepada penjabat atau orang yang ada di daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang, untuk memberi tenaga guna pengambilan sesuatu barang untuk dipakai atau dimiliki guna kepentingan keamanan atau pertahanan.
Mereka ini harus melakukan pekerjaan yang diwajibkan menurut perintah-perintah penguasa keadaan perang.
- (2) Penguasa keadaan perang mengatur penggantian kerugian yang harus dibayar untuk pekerjaan-pekerjaan itu.
- (3) Untuk pengambilan serta pemakaian barang-barang tersebut dalam pasal 36, akan diberikan pengganti kerugian, kecuali jika dalam perundang-undangan pusat ditentukan lain atau ada persetujuan lain dengan yang bersangkutan.
- (4) Penggantian kerugian itu akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki atau pengambilan untuk dipakai, tidak termasuk penghancuran atau pengrusakan barang-barang, baik untuk sebagian maupun seluruhnya guna kepentingan siasat pertahanan negara.
- (1) Penguasa keadaan perang berhak menangkap orang dan menahannya selama 10 hari. Penahanan itu dapat diperpanjang dengan waktu yang selama-lamanya sepuluh hari, dengan pemberitahuan kepada Dewan Menteri.
- (2) Dalam waktu tiga kali dua-puluh empat jam orang yang ditahan harus sudah diperiksa. Dalam hal yang luar biasa, dengan persetujuan Dewan Menteri, waktu itu dapat diperpanjang buat selama-lamanya 14 hari. Dari pemeriksaan itu harus dibuat beritaacara.
- (1) Penguasa keadaan perang berhak dengan surat keputusan menunjuk bagi orang terhadap siapa terdapat petunjuk-petunjuk bahwa ia akan mengganggu keamanan, suatu tempat tertentu sebagai tempat berdiam untuk sementara dan membawanya ke situ.
- (2) Salinan surat keputusan dan berita-acara pemeriksaan yang bersangkutan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam harus dikirimkan kepada Dewan Menteri, Jaksa Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Jaksa pada Pengadilan dari tempat tinggal orang yang diperlakukan menurut ayat 1 pasal ini dan kepada orang itu sendiri.
- (3) Apabila pemberitahuan tentang alasan-alasan perlakuan tersebut dianggap bertentangan dengan kepentingan Negara, maka alasan-alasan itu tidak disebutkan dalam salinan-salinan surat keputusan dan berita-acara pemeriksaan yang dikirimkan kepadanya.
- (4) Terhadap perlakuan tersebut dapat diajukan keberatan oleh yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang dimaksudkan dalam ayat 2.
Ketua Pengadilan Tinggi diwajibkan melakukan pemeriksaan terhadap keberatan itu, selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah diterimanya keberatan tersebut.
Ketua Pengadilan Tinggi berhak juga, walaupun tidak diajukan surat keberatan, mengajukan permohonan kepada Dewan Menteri, supaya diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perlakuan seseorang sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.
Apabila dilakukan pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Dewan Menteri berhak menetapkan, bahwa pemeriksaan itu dilakukan dalam sidang tertutup.
- (5) Apabila terhadap sesuatu perlakuan termaksud di atas diajukan surat keberatan, maka Ketua Pengadilan Tinggi selekas-lekasnya memberitahukan pendapatnya tentang hal itu kepada yang diperlakukan itu dan kepada Dewan Menteri. Setelah menerima pendapat Ketua Pengadilan Tinggi maka Dewan Mentri selekas-lekasnya mengambil putusan atas surat keberatan itu.
- (6) Ketua Pengadilan Tinggi senantiasa berhak memberitahukan pendapatnya kepada Dewan Menteri tentang sesuatu perlakuan yang diberitahukan kepadanya menurut ayat 2.
- (7) Jika suatu tempat ditetapkan sebagai tempat berdiam, maka orang-orang yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam pengawasan istimewa serta mereka harus tunduk pada peraturanperaturan dari penjabat yang ditetapkan oleh penguasa keadaan perang
Penguasa keadaan perang berhak:
1. memanggil orang-orang warganegara, bukan militer, yang bertempat tinggal di Indonesia, untuk bekerja pada Angkatan Perang Republik Indonesia dan diminta pertolongan serta bantuan untuk menjaga keamanan atau ikut-serta dalam pertahanan, maupun untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer yang dapat dilakukan oleh mereka; peraturanperaturan hukum pidana tentara dan disiplin tentara, pun peraturan-peraturan tentang acara peradilan tentara berlaku untuk mereka dari sejak mereka dipanggil; apabila panggilan tersebut tidak dipenuhi, tanpa alasan yang sah atau masuk akal, maka perbuatan orang-orang itu adalah desersi;
2. mencegah jangan sampai seorang dengan sengaja melalaikan atau menolak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah disanggupinya atau yang harus dipenuhinya oleh karena jabatannya, apabila menurut pertimbangan penguasa keadaan perang hal itu mengakibatkan atau dapat diperhitungkan akan mengakibatkan kerugian pada pertahanan negara, kerugian pada ketertiban umum atau pada kehidupan ekonomi masyarakat, dengan tidak menutup kemungkinan akan penyelesaian perselisihan-perselisihan perburuhan menurut Undang-undang yang berlaku; apabila diadakan larangan yang demikian, maka dengan jelas harus ditunjuk perusahaan, perkebunan, paberik, bengkel atau tempat, dimana atau untuk maksud apa pekerjaanpekerjaan itu harus dilakukan;
3. memerintahkan, bersama-sama dengan larangan tersebut di atas, kepada majikan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang layak bagi kepentingan buruh yang bekerja padanya.
Badan-badan Pemerintahan Sipil serta pegawai-pegawainya serta orang-orang yang diperbantukan kepadanya wajib tunduk kepada perintah-perintah penguasa keadaan perang yang diberikan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Dewan Menteri, kecuali badan atau pegawai yang dibebaskan dari kewajiban ini oleh Dewan Menteri.
Penguasa keadaan perang berhak menyimpang dari peraturanperaturan tentang hal-hal yang kini diatur dalam "De Hinderor- donnantie", "Het Stoomroglement", "Het Veiligheidsreglement", "Het Reedenrcglement 1925", "De., Petroleumoplagordonnantie", "De Loodsdienstordonnantie", "De Reisrkgeling 1918-1924" seperti diubah dan ditambah oleh "Herziene Reisregeling 1933" dan "Het Toelatingsbesluit".
- (1) Peraturan-peraturan yang bukan perundang-undangan pusat tidak
2. boleh dikeluarkan dan diumumkan, jika tidak memperoleh persetujuan lebih dahulu dari penguasa keadaan perang.
- (2) Kepada penguasa keadaan perang dapat diberikan kekuasaan hal-hal yang telah diatur oleh perundang-undangan pusat.
4. penuh atau kekuasaan bersyarat oleh Dewan Menteri untuk mengatur (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang lagi, maka Dewan Menteri dapat memberi kekuasaan penuh atau
BAB III
Pasal 211
Apabila salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218 dan 219 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya, maka hukuman-hukuman yang disebut dalam pasal-pasal tersebut dapat ditambah dengan sepertiga.
BAB III
Pasal 948
- (1) Dengan memperluas ketentuan seperti yang tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) pasal 948 ayat 2, maka pada tempat-tempat dimana dalam lingkungan enam kilo-meter tidak terdapat seseorang yang berhak untuk melakukan pekerjaan notaris, atau tidak dapat diminta pertolongan dari kementerian dari orang-orang yang berhak melakukan pekerjaan notaris itu karena terputusnya lalu-lintas, atau karena orangorang itu tidak ada, tidak sempat atau berhalangan, maka kehendak terakhir dapat dinyatakan dan dibuat di hadapan tiap-tiap penjabat umum dan tiap-tiap perwira Angkatan Perang, dengan disaksiksan oleh dua orang.
BAB III
Pasal 949
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
BAB IV.
KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK MENEGAKKAN KEKUASAAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.
- (1) Penguasa Darurat atau penguasa keadaan perang berhak, apabila perlu dengan memakai kekerasan meniadakan,. mencegah, menjalankan atau mengembalikan dalam keadaan semula segala sesuatu yang sedang atau yang telah dibuat atau diadakan, dilakukan, diabaikan, dirusakkan atau diambil, bertentangan dengan Undang-undang ini atau dengan peraturan-peraturan atau perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Penguasa Darurat atau penguasa keadaan perang
- (1) Barangsiapa melanggar peraturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh Penguasa Darurat atau penguasa keadaan perang
Barangsiapa melanggar peraturan-peraturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh Penguasa Darurat atau penguasa keadaan perang
Barangsiapa tidak menuruti perintah Penguasa Darurat atau penguasa keadaan perang
Barangsiapa menolak atau dengan sengaja melalaikan memenuhi kewajiban yang termaktub dalam pasal 18 ayat 1, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda setinggitingginya sepuluh ribu rupiah.
Anggota-anggota badan Pemerintahan Sipil atau pegawai-pegawai sipil yang menolak atau yang sengaja melalaikan untuk memenuhi kewajiban kewajiban yang termaktub dalam pasal 18 ayat 1, pasal 26 ayat 2 dan pasal 41 Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
Barangsiapa tidak menaati suatu syarat yang ditentukan oleh Penguasa darurat atau penguasa keadaan perang berhubung dengan pembebasan terhadap suatu peraturan yang diberikan oleh penguasa itu, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya seribu rupiah, apabila tindakpidana itu tidak tidak diancam dengan hukuman yang lebih berat lagi dalam atau
- (1) Barangsiapa yang tidak menuruti perintah yang diberikan
Apabila salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218 dan 219 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya, maka hukuman-hukuman yang disebut dalam pasal-pasal tersebut dapat ditambah dengan sepertiga.
Selain dari penjabat-penjabat pengusut yang tersebut dalam peraturan-peraturan hukum acara pidana, Penguasa Darurat atau penguasa keadaan perang dapat mengangkat serta menyumpah orang untuk bertindak sebagai pengusut mengenai kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman menurut Undang-undang ini.
Apabila tanggung jawab atas suatu tindak pidana menurut atau
- (1) Penjabat-penjabat Penguasa Darurat atau penjabat-penjabat penguasa keadaan perang yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 5 tahun.
- (2) Ketentuan dalam ayat 1 pasal ini tidak berlaku, apabila perbuatan penyalahgunaan yang termaksud merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dan diancam dengan hukuman yang lebih berat dalam Undang-undang lain.
Tindak-pidana menurut atau
Dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya, tiap-tiap penahanan yang berupa apapun juga dapat dilakukan, apabila terpaksa, pada tempat yang ditunjuk oleh Penguasa Darurat atau penguasa keadaan perang.
BAB V
PERATURAN PERALIHAN
Peraturan-peraturan/keputusan-keputusan yang BAB VI PERATURAN PENUTUP
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Keadaan Bahaya 1957" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 17 Desember 1957. MENTERI KEHAKIMAN, G.A. MAENGKOM

Penandatangan: PERDANA MENTERI/MENTERI PERTAHANAN, DJUANDA

Penandatangan: MENTERI DALAM NEGERI, SANOESI HARDJADINATA
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG NOMOR 74 TAHUN 1957 TENTANG KEADAAN BAHAYA
UMUM
1. Jika suatu negara terancam oleh bahaya, maka haruslah ia memusatkan perhatiannya pada kedudukannya sendiri. Oleh karena bagaimanapun juga tujuan-tujuan lainnya dari negara tersebut tidaklah dapat tercapai, apabila negara roboh kelak.
Berhubung dengan itu, maka tidak boleh tidak adakalanya terpaksa pula mengubah susunan negara, pembagian dan sifat kekuasaan negara serta kedudukan negara terhadap penduduk negeri, agar supaya untuk mempertahankan negara, nusa dan bangsa. Pemerintah dapat bertindak terhadap bahaya yang dihadapinya dengan kekuasaan-kekuasaan yang istimewa. Ini berarti, bahwa kemungkinan untuk menyimpang dari hukum obyektif harus diadakan, karena perangkaian kaidah yang ada, menjadi amat rendah kedudukannya sebagai unsur dari keputusan untuk mengambil suatu tindakan terhadap unsur kenyataan-kenyataan yang mengancam negara, bahkan harus diterima pula, bahwa adakalanya tindakan Pemerintah hanya untuk mengatasi keadaan bahaya itu semata-mata atas dasar kaidah darurat.
Hal ini juga diakui oleh Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia seperti dikemukakan oleh
PENJELASAN
Pasal 129
, sehingga inilah yang menjadi dasar apa sebab Pemerintah dapat menyatakan keadaan bahaya itu. Dalam pada itu, terang bahwa pasal 129 tidak menghendaki, bahwa kekuasaan Pemerintah untuk menyimpang dari hukum obyektif, hanya berdasar pada satu atau beberapa peraturan yang umum bunyinya akan tetapi diharuskan olehnya mengadakan Undang-undang yang mengatur tingkatan-tingkatan keadaan bahaya dan akibat-akibat pernyataan demikian itu dan seterusnya menetapkan bilamana kekuasaan alat-alat perlengkapan kuasa sipil yang berdasarkan Undang-undang Dasar tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnya atau sebagian beralih kepada kuasa Angkatan Perang dan bahwa penguasa-penguasa sipil takluk kepada penguasapenguasa Angkatan Perang. Maka demikianlah Undang-undang Dasar yang dimaksud oleh pasal 129 itu tidak agaknya mengemukakan, bahwa Pemerintah dalam keadaan darurat berhak begitu saja mengambil tindakan-tindakan dan mengeluarkan kaidah-kaidah yang menyimpang dari hukum yang tercantum dalam Undang-undang seperti menurut pendirian, bahwa kesadaran hukum itu adalah sumber asli dari hukum seluruhnya. Pun tidaklah selaras dengan pemandangan pasal 129, bahwa Undang-undang Keadaan Bahaya itu adalah lebih dari pada suatu Undang-undang istimewa yang memberikan kekuasaan-kekuasaan luar biasa dalam lingkungan perundang-undangan kenegaraan, yaitu bahwa Undang-undang Keadaan Bahaya adalah peraturan sui generis yang berdiri di