Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2011 tentang PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2011 BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2011
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
Menimbang a.
bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan , pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah; perlu diadakan penyempurnaan terhadap ketentuan pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dltetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. pada perlu
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi , Kolusi Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kouangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 9 Peraturan Pemorintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran ` Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
- 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Negara
- 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011;
- 18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07IPMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; Nomor
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Menetapkan
Biaro Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 20 Tahun 2010 tentang Standar Analisa Belanja dan Standar Satuan Harga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011;
21. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011;
22. Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 126 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
BAB KETENTUAN UMUM
Pasal
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan
- Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- 2 Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- 4 APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- 5 Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- 7 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- 9 Unit Kerja adalah Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran;
10. Kinerja adalah keluaranlhasil dari kegiatanlprogram yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
- 11.Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atau perintah Pejabat yang berwenang; kota,
12. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Bupati;
13. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat atau ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 14.Perjalanan Dinas Tertentu adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk suatu kegiatan dengan situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi.
BAB II - PERJALANAN DINAS
Pasal 2
dimaksud Perjalanan Dinas adalah Yang
- Melaksanakan tugas di dalam daerah dan luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- eksebisi serta kegiatan lain yang bersifat spesifik.
- Pendampingan atau pengawalan Pejabat Negara.
- d. Melaksanakan kegiatan bersama Lembagallnstitusi lain.
- sementara waktu, mengantarlmenjemput jenazah, ujian dinaslujian jabatan, pendidikan dinas menguji kesehatan dan mendapatkanlmemperoleh pengobatan.
- Membawa pasien rujukan ke luar daerah\_
BAB II - PERJALANAN DINAS
Pasal 3
Perjalanan Dinas dalam kejadian biasa (Force Major) adalah luar
- a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam\_
- b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan wahana transportasi dalam rute yang ditempuh
BAB II - PERJALANAN DINAS
Pasal 4
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuanlperintah dari pejabat yang berwenang.
BAB II - PERJALANAN DINAS
Pasal 5
Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal yang memberikan persetujuanlperintah perjalanan dinas adalah:
- (1) Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati, atau dalam hal Bupati berhalangan, ditandatangani oleh Wakil Bupati;
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Ketua Dewan atau dalam hal Ketua berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- (3) Bagi Sekretaris Daerah Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran
4. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas
(SPPD) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran, dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh pejabat yang diserahi tugas;
- (5) Bagi Camat dan Staf Kantor Camat diwilayah Tagulandang dan Biaro diberikan Kewenangan kepada Camat atas nama Bupati menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Daerah; dan untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Camat selaku Pengguna Anggaran. Luar
- (6) Bagi Camat di wilayah Siau hanya diberikan kewenangan menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sedangkan Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas Luar Daerah di tandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Camat selaku Pengguna Anggaran
3. Khusus Perjalanan Dinas mendampingi pasien rujukan ke luar daerah; Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit dan atau Kepala Puskesmas;
BAB IlI - TUJUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Pasal 6
Pasal 6
## TUJUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Pasal 6
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Bantuan bersifat tidak mengikat dan tidak dilakukan diberikan secara terus menurus dan tergantung pada kemampuan Keuangan Daerah.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro .
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR 7e
dimaksud Perjalanan Dinas adalah Yang
- Melaksanakan tugas di dalam daerah dan luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- eksebisi serta kegiatan lain yang bersifat spesifik.
- Pendampingan atau pengawalan Pejabat Negara.
- d. Melaksanakan kegiatan bersama Lembagallnstitusi lain.
- sementara waktu, mengantarlmenjemput jenazah, ujian dinaslujian jabatan, pendidikan dinas menguji kesehatan dan mendapatkanlmemperoleh pengobatan.
- Membawa pasien rujukan ke luar daerah\_
Perjalanan Dinas dalam kejadian biasa (Force Major) adalah luar
- a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam\_
- b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan wahana transportasi dalam rute yang ditempuh
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuanlperintah dari pejabat yang berwenang.
Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal yang memberikan persetujuanlperintah perjalanan dinas adalah:
- (1) Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati, atau dalam hal Bupati berhalangan, ditandatangani oleh Wakil Bupati;
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Ketua Dewan atau dalam hal Ketua berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- (3) Bagi Sekretaris Daerah Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran
4. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas
(SPPD) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran, dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh pejabat yang diserahi tugas;
- (5) Bagi Camat dan Staf Kantor Camat diwilayah Tagulandang dan Biaro diberikan Kewenangan kepada Camat atas nama Bupati menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Daerah; dan untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Camat selaku Pengguna Anggaran. Luar
- (6) Bagi Camat di wilayah Siau hanya diberikan kewenangan menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sedangkan Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas Luar Daerah di tandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Camat selaku Pengguna Anggaran
3. Khusus Perjalanan Dinas mendampingi pasien rujukan ke luar daerah; Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit dan atau Kepala Puskesmas;
TUJUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Pasal 6
Pengaturan untuk perjalanan dinas tertentu dan atau kejadian biasa dilakukan sebagai berikut luar
- a. Perjalanan Dinas untuk mengikuti lebih dari (satu) kegiatanlpenugasan lanjutacara dalam waktu yang berurutanbbersambung. Dalam kasus tersebut, seluruh biaya perjalanan dinas diperhitungkan ## BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal
- Biaya perjalanan dinas terdiri dari
- a Biaya transport;
- b. Uang harian yang meliputi akomodasi, uang makan, uang saku, dan lokal; transport
- (2) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut
- a
- b. Sekretaris Daerah;
- C. Asisten Sekretaris Daerah;
- d. Pejabat Eselon Il Lainnya dan Anggota DPRD;
- Pejabat Eselon III
- Pejabat Eselon IV
9. Staf dan Pegawai Tidak Tetap
- Biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dibayarkan sesuai (3) dengan biaya riil (at cost);
- Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan menggunakan kelas bisnis untuk pesawat terbang dan VIP untuk angkutan laut;
- Komponen biaya transport Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a sebagai berikut ayat
- b. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon Il Lainnya dan Anggota DPRD menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan VIP untuk angkutan laut;
- Pejabat Eselon Ill dan IV menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas eksekutif untuk angkutan laut;
- d. Staf menggunakan kelas ekonomi.
- (5) Uang harian dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari
- (1) Biaya tiket perjalanan dinas (angkutan darat, laut dan udara) dibayar sesuai dengan yang tercantum dalam tiket (at cost) termasuk jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau pass masuk lainnya; biaya
2. menuju terminal, pelabuhan dan bandar udara maupun sebaliknya yang dihitung (satu) kali perjalanan;
- (3) Biaya perjalanan dinas pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam atau 5 (lima) kilometer PP dengan menggunakan Kendaraan Dinas atau Transportasi lainnya dibayarkan secara lumpsum; angkutan
- (4) Besaran biaya transportasi sebagaimana yang tercantum
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran keputusan ini merupakan plafon anggaran sementara, sedangkan dibayar adalah riil sesuai bukti perjalanan Dinas yang dipersyaratkan. pada biaya

## KETENTBAR PENUTUP

## Pasal 9

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas ini, maka ketentuan lain yang mengatur tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dinyatakan di cabut dan tidak berlaku

## Pasal10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR 8

8

1

09

2

1

|

H

1

{



| 1 | 1 |
|-----|-----------|
| | 8 81 |
| 1 | R 8 8 8 8 |
| 1 | 8 3 8 |
| | { |
| | 8 88 |
| 1 | 66 |

Dasar

Kepada

Lamanya

Untuk

- 2.

2

3

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 8 TAHUN 2011 IANGGAL 9 JANUARI 2011


BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR

MEMERINTAHKAN

- Nama

Pangkat

NIP

Jabatan

- Nama Pangkat NIP Jabatan

) Hari

Dikeluarkan di Ondong Siau

Pada tanggal

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

NAMA

LAMBANG

DAERAH

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 8 TAHUN 2011 TANGGAL 19 JANUARI 2011

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Lembar ke

Kode No

Nomor

SURAI PERINTAH PERJALANAN DINAS

(S PP D)

- Pejabat yang member perintah

Sekretaris Daerah

- 2 Nama Pegawai yang diperintah

- a. Pangkat dan Golongan Menurut PP No 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan

- perjalanan

- Maksud Perjalanan Dinas

5. Alat yang dipergunakan angkut

6. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan

- Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat Tanggal harus kembali

8. Pengikut

- 9 Pembebanan Anggaran

a Instansi

- b. Mata Anggaran

10. Keterangan lain lain

Dikeluarkan di Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

NAMA PEJABAT

ILTiba di

Pada tanggal

Kepala

SPPD No

Berangkat dari

(tempat kedudukan)

Pada tanggal

Ke

Berangkat dari

Pada tanggal

Tiba di

Kepala

Pada tanggal

Berangkat dari

Tiba di

Kepala

Pada tanggal Kepala

IV Tiba di

Berangkat dari

Pada tanggal

Tiba di

Kepala

Pada tanggal

Kepala

## Tiba kembali di

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa atas perintahnya dan semata mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat singkatnya

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH;

NAMA PEJABAT

## VI. CATATAN LAIN-LAIN

## VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD; pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaanya.

Mengingat


## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 9 TAHUN 2011

## TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang

- bahwa dengan diberikannya Tambahan Penghasilan pada huruf di atas , diharapkan Pegawai Negeri Sipil mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan untuk dilaksanakan;
- bahwa guna menunjang pelaksanaan tagas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas , perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
- 2 Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang -undang
- 3 Undang-undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)