PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor - Tahun 2009 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
a
bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan Bertanggung jawab, diperlukan upaya serta usaha untuk meningkatkan perekonomian serta dapat menggali sumber Pendapatan daerah:
- bahwa Peraturan Daerah Kabupatan Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman Nomor &amp; Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman pada Pihak Ketiga dipandang sudah tidak relevan lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan: D. 1
- bahwa upaya dan usaha daerah dimaksud dapat berupa Penyertaan modal daerah dengan pihak Ketiga yang ditujukan pada Kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan diharapkan besar manfaatnya, baik dalam peningkatan Kegiatan perekonomian Daerah maupun salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah:
- bahwa dalam pelaksanaan Penyertaan modal daerah dengan pihak Ketiga dan untuk pengamanan kekayaan daerah dimaksud, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan daerah tentang Penyertaan modal daerah dengan pihak ketiga: d.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, 1
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor &amp; Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901), 2. 19
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4286), N 3
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 4.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389), 4 5
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, T
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1g 4548),
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor443g): 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617): ' 9. 1g N
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4756): 8.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N Nomor 3178):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr4578): T
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737).
- 14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga:
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
Menetapkan
2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Barang Daerah.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
Dengan Persetujuan Bersama PADANG PARIAMAN dan BUPATI PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAHTENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DENGAN PIHAKKETIGA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:
- a. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman. Cc
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat dengan DPRD, adalah DPRD Kabupaten Padang Pariaman d.
5. Penyertaan Modal Daerah Adalah Setiap Usaha dalam menyertakan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dan atau Pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu perhitungan tertentu: £ IFH n: d
6. Modal daerah adalah Kekayaan Daerah baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, Bangunan , mesinmesin,inventaris surat- surat berharga, Fasilitas dan hak-haklainnya: e. b
7. Pihak Ketiga adalah instansi atau Badan Usaha dan atau Perseroan yang barada di luar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, g.
Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, usaha Koperasi, Swasta, dan Swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia:
- Badan Pengelola adalah badan Pengelola Kerja Sama Modal Daerah dengan pihak Ketiga h.
BABII
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyertaan Modal daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dansaling menguntungkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Penyertaan Modal daerah dengan pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, perkembangan perekonomian daerah, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja serta menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mendorong pihak ketiga untuk mengelola potensi yang ada dalam daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyertaan Moda! daerah dengan pihak ketiga dilaksanakan ## BAB III
BENTUK DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1). Penyertaan Modal Daerah Dengan Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara PenyertaanModal n. 14
Melalui :
- a. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak bagi tempat usaha, t t
- b. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik: k|
- C. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT): 31
- d. Penempatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
5. (2. Penyertaan daerah yang berbentuk uang, dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati sedangkan dalam bentuk barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Setelah mendapat persetujuan DPRD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha, dilaksanakan dengan mengadakan perjanjian antara Bupati dan pihak ketiga yang dituangkan dalan suatu naskah perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati tentang kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, dan kontrak bagi tempat usaha yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. n Uu
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Kontrak manajemen dilakukan dalam bentuk kerjasama denganpihak ketiga dimana Daerah
mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial.
- Pengelolaan usaha dilakukan oleh pihakketiga. (2)
- (3) Pemerintah Daerah akan menerima imbalan jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud. n
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Kontrak Produksi adalah bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuksuatu usaha komersial.
- (3) Pihak ketiga akan memberikan hasil produksi kepada pihak pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian.
- (2) Pihak ketiga melakukan pengelolaan dan menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.
- (4) Untung rugi menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Kontrak bagi keuntungan dilakukan dalam bentuk kerjasama Pihak Ketiga dimana daerah mempunyai medal dalam bentuk barang dan atau hak atas baranguntukusaha komersil.
- (2) Pihak ketiga harus menyediakan Modal Investasidan atau modaikerja.
- (3) Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara pihak pemerintah Daerah dan pihak ketiga, sesuai dengan porsentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Kontrak bagi hasil usaha dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam hal ini Pihak Ketiga menginvestasikan terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-ain sarana yang diperlukan, sehingga usaha yang dimaksud mampu berproduksidan beroperasi.
- (2) Pengelolaan usaha dilakukan oleh pihak Pemerintah cg.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (3) Hasil usaha dibagi antara pihak pemerintah dan pihak ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam naskah perjanjian.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Kontrak bagi tempat usaha dilakukan dalam bentuk kerja sama dalam hal ini daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus hak pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha.
- (2) Pembangunan fasilitas usaha diserahkan kepada pihak ketiga dengan persyaratan saling menguntungkan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud meniadi tanggung jawab pihak ketiga,
- b. Atasbangunan yang dibangun oleh pihak ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah HPL dan dapat di perpanjang kembali:
- c. Kepadapihakketigadiberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur hak gunayang 9g diberikan, g
- d. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan,
- e. Kepada pihak Ketiga sebagai pemilik Hak Guna Bangunan tidak diperkenankan memindah tangankan sebagian atau seluruhnya Hak Guna Bangunan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemerintah daerah:
9. f, Kepada pihak ketiga yang diberikan Hak Guna Bangunan hanya dapat dilakukan dalam batas waktu30tahun.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh Tim terhadap proposal yang disampaikan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pembelian saham dimaksud dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan/atau peningkatan pendapatan Daerah.
- (3) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham pada Pihak Ketiga.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui pembelian saham pada Pihak Ketiga terlebih dahulu dialokasikan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk badan usaha berbadan hukum yang dananya yang dialokasikan pada APBD melalui persetujuan DPRD.
- (2) Setelah terbentuknya badan usaha berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk tindak lanjut dari pelaksanaanya dilakukan dengan naskah perjanjian bersama dan atau Keputusan Bupati dan atau Peratutan Bupati.
- (3) Dalam Naskah Nota Kesepakatan dan/atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi pokok:
- a. identitas masing-masing pihak:
- b. jenis dannilai modal saham para pihak:
- c. 'bidangusaha:
- d. perbandingan modal:
- e. hakdan kewajiban para pihak:
9. f sanksi:
- g. lain-lainyang dianggap perlu. p:
- (5) Untuk perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibentuk dengan akte notaris.
- (4) Kekayaan daerah yang disertakan dalam dan usaha yang berbadan hukum merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (6) Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan pihak ketiga mendirikan perseroaan.
- (7) Penunjukan seorang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah berbentuk barang sebagai modal dalam pembentukan Perseroan, dan dalam mempersiapkan perjanjian Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha perlu dilaksanakan penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain lain.
3. (39 Untuk penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2 Bupati membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
- a. Satuan Kerja yang membidangi Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Daerah,
- b. Bagian Hukum:
- c. Bagian Perekonomian:
- d. Kantor Pertanahan/BPN:
- e. Unsur Tenaga Ahli/Konsultan .
- f. Kantor penanaman Modal. p
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Satuan Kerja yang membidangi pendapatan Daerah melakukan perencanaan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha kerjasama Modal pada Pihak Ketiga dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
BABIV
HASIL USAHA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Bagian laba dari pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai penerimaan Daerah pada tahun berikutnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BABV
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN N
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah..
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud padaayat 1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedomankepada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
- 4 Jika dianggap perlu Bupati dapat membentuk Badan Pengelola sebagai Aparat Pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Dalam hal penyertaan Modal Daerah pada Perseroan, Bupati menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Komisaris jika ## BAB VI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Penyertaan modal daerah denganpihak ketiga.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sehubungan dengan Penyertaan modal daerah dengan pihak ketiga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah melalui Badan Pengelola secara berkala (triwulan)
- (3) Badan pengelola menyampaikan kompilasi laporan tentang pelaksanaan dan hasil Penyertaan modal daerah dengan pihak ketiga kepada kepala daerah sekali dalam setahun.
- (4) Instansi terkait harus secara langsung ditunjuk
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah
- (2) Jika penyelesaian dimaksud dalam ayat (1) tidak trecapai, maka perselisihan akan diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan negeri yang kompeten untuk mengadilinya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman pada Pihak Ketiga ( Lembaran Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Padang Pariaman Tahun 1989 SeriD Nomor 01) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya diatur dengan Keptusan Bupati atau Peraturan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Ditetapkandi : Pariaman PadaTanggal : 18Mei2009

Penandatangan: BUPATI PADANG PARIAMAN, ## MUSLIM KASIM

Penetapan: Diundangkan di Pariaman Pada Tanggal :18 Mei2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, ## E.YUENKARNOVA,SE. Pembina Utama Muda, NIP 196301111988031003 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN2009 NOMOR 04