PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor // Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHON 2014 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR // TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHON 2014 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 9 Tahun 2014 ten tang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, dipandang perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan ..\_Jaringannya di Kabupaten Situbondo.
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 ~crnor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran ,Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No;rnor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Ondang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan ~\:n··,+ '.?gara Jaminan Sosial (Lembaran Negara R(~p:.):, · · Jndonesia Tahun 2011 N omor 1 16, TambalY,. t . ;;i Negara Republik Indonesia
5256):
Nomor
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan. Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5372);
14. Peraturan Pres\_iden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehutan Nasional (Lembaran Negara Republiklndoncsia Tahun 2012 Nomor 193);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 ten tang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan q\_ar. Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerinta~ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81 );
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program .! cirn ir:,:. r~ I&lt;'.:esc ha tan;
18. Peraturan !V:prn\_ .. :,r; . 1 &lt;:esehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pdayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan clan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehat&lt;in ':':. ;' '·.· .t Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat L,,:: ,\_, ))alam Penyelenggaraan Program Jaminan K:. '
Menetapkan
4
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/ SK/11/2004 }~ntang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masvarakat; -l :·:.
21. Keputusan Me1:~tcri Kesehatan Nomor 326/Menkes/ SK/ IX/ 2013 ten tang Penyiapan Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lerribaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 tahun 2011· Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesrnas dan Laboraturium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 21);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 60);
25. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Remunerasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Situbondo (Serita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 61);
26. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Situbondo (Serita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 8).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENT ANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN SITUBONDO
5
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Pcraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Situbondo (Serita Daerah Kabupatcn Situbondo Tahun 2014 Nomor 8) diubah sebagai berikut :
1. Ketcntuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka menjadi angka 24 dan angka 25 schingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
1. Pemcrintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Sit:ubondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar memperolch manfaat pemeliharaan pcserta kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kcpada sctiap orang yang tclah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kcschatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas tanpa perawatan, Puskesmas dengan perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, pondok bersalin desa dan pondok kesehatan desa.
7. Sadan Penyclenggara Jaminan Kesehatan yang sclanjutnya disingkat Kesehatan adalah badan hukum Sosial BPJS yang dibentuk untuk mcnyclenggarakan program ,Jaminan Kcsehatan.
8. Forum Asosiasi Fasilitas Kesehatan adalah Asosiasi fasilitas kesehatan yang akan melakukan negosiasi dengan Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam rangka Sistem Jaminan Sosial Nasional.
9. Penerima Bantuan yang selanjutnya Kesehatan adalah Iuran Jaminan Kesehatan disebut PSI Jaminan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
11. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per› bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkanjumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlahpelayanan kesehatan yang diberikan.
12. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatankepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
13. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
14. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
15. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
16. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, pelayanan kesehatan lainnya. dan/atau
17. Rawat lnap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/ atau pelayanan rnedis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
18. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
19. Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk rnencegah kematian, keparahan, dan/ atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
20. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh
21. Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional.
22. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara tim bal balik baik vertikal maupun horizontal.
23. Menteri adaiah menteri yang menydenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
24. Fasilitas Kesehatan selanjutnya disingkat Tingkat FKTP Pertama yang adalah fasilitas
kcschatan yang melakukan pelayanan kcsehatan pcrorangan yang bersifat non spcsialitsik untuk kcperluan observasi, diagnosis, perawatan, pcngobatan, dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
25. Tenaga kesehatan dan tcnaga non kesehatan adalah pegawai yang melakukan pelayanan kcschatan pada FKTP, terdiri dari PNS, PTT dan Tenaga Kontrak yang mendapat gaji/honorarium dari APBN/APBD.
2. Kctcntuan Pasal 8 diubah, sehingga bcrbunyi scbagai berikut:
PEMANFAATAN DANA HASIL KAPITASI DAN NON
BAB VII - KAPITASI
Pasal 8
- (1) Dana Kapitasi pada Puskesmas dan Jaringannya dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan ke masing-masing rckening Bcndahara Kapitasi FKTP melalui bank yang ditunjuk, sedangkan dana Non Kapitasi harus disetor bruto ke Kas Daerah melalui Dinas Kesehatan sebagai penerimaan daerah, selanjutnya akan dikembalikan ke Puskcsmas melalui mekanismc kcuangan dacrah.
- (2) Scluruh penerimaan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan scluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan opcrasional pelayanan kesehatan.
- (3) Seluruh penerimaan dana non kapitasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) akan dikembalikan seluruhnya ke Puskesmas dan jaringannya dalam komponen jasa pclayanan dan jasa sarana.
- (4) Pcmanfaatan alokasi anggaran dalam komponen jasa pelayanan clan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan scbagai bcrikut:
- a. untuk dana Kapitasi, jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan sebesar 40% (empat puluh perseratus) untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- b. untuk dana Non Kapitasi, jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dan untuk jasa sarana sebesar 60% (enam puluh perseratus).
- (5) Pemanfaatan alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dengan mempertimbangkan jenis ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemanfaatan alokasi dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dimanfaatkan untuk:
- a. sebesar 46% (empat puluh enam per seratus) dialokasikan untuk pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
- b. sebesar 54% (lima puluh empat per seratus) dialokasikan untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (7) Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (8) Kegiatan operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. upnya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya, meliputi penyuluhan dalam pengelolaan penyakit kronis, hypertensi, Diabetus Melitus, kanker cervix dan kanker
payudara serta PHBS termasuk biaya makan clan minum peserta penyuluhan;
- b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan transport kesehatan kesehatan HIV /AIDS, perorangan, meliputi biaya petugas dalam perawatan masyarakat dengan gangguan berupa kusta, tuberculosa, ibu hamil dengan komplikasi, bayi/ balita gizi buruk yang tidak ditanggung biaya operasionalnya oleh sumber pendanaan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. operasional puskesmas keliling, meliputi : transport petugas, transport sopir dan BBM;
- d. cetak atau alat tulis kantor, meliputi : cetak buku KIA, kartu register pasien, kohort ibu, bayi, balita Apras dan KB, pembelian materai;dan/ atau
- e. administrasi keuangan clan sistem informasi, meliputi : pembayaran uang lembur guna penyelesaian administrasi JKN, biaya pertemuan dalam rangka evaluasi di tingkat puskesmas, pengaclaan laptop/komputer dan modem, biaya sambungan pemasangan internet serta pembayaran abonemen bulanan untuk menunjang pelaksanaan administrasi JKN/P-Care.
- (9) Jasa pelayanan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan kepada tenaga kesehatan kesehatan berdasarkan (indexing) dan pembobotan dan tenaga non sistem indeksing (rating) yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (10) Pemanfaatan alokasi dana Non Kapitasi untuk pembayaran jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dimanfaatkan untuk pengadaan obat, bahan medis habis pakai serta akomodasi dan operasional rujukan.
7. ( 11) Pemanfaatan alokasi dana Non Kapitasi pembayaran jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat ( I 0) ditetapkan sebagai berikut :
| | | VARIABEL | VARIABEL | VARIABEL | VARIABEL |
|----|---------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| NO | PELAYANAN | OBAT | BllP | AKOMODASI | OPERASIONAL RUJUKAN |
| 1 | Rawat lnap -- | 40% | 20% | 40% | -- |
| 2 | Persalinan | -•• •••- 40% | 40% | 20% | -- |
| 3 | Rujukan | -- | -- | -- | 100% |
Pasal II
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabu:paten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 1 • : : : 1 , ~ B DADANG WIGIARTO - - ~ BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR //

Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal O 2 ; ' .' \ ' ~ • 1 ~

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,