PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
2. mendukung kehidupan demokrasi, untuk kelancaran administrasi maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
- b. bahwa untuk tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 T ahun 2009 ten tang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 T ahun 197 4 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
2. Undang-Undang Nomor 54 T ahun 1999 ten tang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang~Undang Nomor 32 T ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2008 Nomor 2, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR,DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4972);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 T ahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dafam APBD, Pengajuan, Penyafuran dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 T ahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 06 T ahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Din as Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun T ahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 T ahun 2009 tentang Peru bah an Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 T ahun 2008 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga T eknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun T ahun 2008 Nomor 04} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 T ahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 T ahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga T eknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun T ahun 2009 Nomor08);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor01)
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENSAROLANGUN dan BUPATISAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun
- c. Bupati adalah Bupati Sarolangun
- d. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
- e. Partai Politik adalah Organisasi pol\tik yang bers\fat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Lem bag a Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- g. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat OPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- h. Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau DPC dan I atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang dan/atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik.
Pasal 2
1. Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Sarolangun memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
2. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun hasil Pemilihan Umum 2009.
3. Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.
BAB Ill - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3
1. Bantuan keuangan kepada Partai Politlk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional
BAB Ill - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 4
1. Besamya bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun ditetapkan sebesar Rp. 7.207 per Suara.
2. Besamya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah setiap Tahun Anggaran, dan perubahan ditetapkan oleh Bupati Sarolangun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB Ill - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 5
Bantuan keuangan kepada Partai Politik daerah Kabupaten Sarolangun disampaikan kepada Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BABIV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
BAB Ill - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 6
1. Pengajuan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik daerah Kabupaten Sarolangun disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati Sarolangun untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
- a. surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
- g. surat pemyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD atau DPC Kabupaten Sarolangun diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
2.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Penetapan: Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 28 Septemter 2010 2010 pkan di Sarolangun anggal 18 'kpfem6er UPATI~=· ~,~ H.CEKENDRA 06

Penandatangan: UPATEN SAROLANGUN, SEKRETARIS DAERAH M. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2010 NOMOR oo ## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2010 TANGGAL ~ NOMOR 04 SepTE!ll~U~ 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DPRD KABUPATEN SAROLANGUN ## SERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN ## KEPADA PARTAI .. Pada hari ini tanggal.. bulan tahun dua ribu sepuluh Tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor. Tahun .tanggal. , telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun 2010 yang diajukan oleh DPPJDPD/DPC . Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kaoupaten Sarolangun yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebanyak suara sah X Rp =Rp . Demikian Serita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai.. .ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ## TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PART Al POLITIK ) ) ) | 1. | Ketua | ( ... ) | |------|------------|--------------------------------|

Penandatangan: | 2 | Sekretaris | ( ... ) | | 3 | Anggota | ( ... ) | | 4 | Anggota | ( ... | | 5 | Anggota | ( ... ) | | 6 | Anggota | ( ... ) | | 7 | Anggota | ( ... ) | BUP~TI SARO N:N, -,,,::::;;;. - 4, . H. CEKENDRA ' LAMPIRAN II RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR O'-f TAHUN 2010 TANGGAL ~ SEPTEIYl6ER. 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DPRD KABUPATEN SAROLANGUN ## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI... ... TAHUN ANGGARAN 2010

Distribusi: Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal. bulan tahun (terlampir} sebagai berikut: | NO | JENIS PENGELUARAN | JUMLAH | REAL/SAS/ | KETERANGAN | |------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | A. | PENDIDIKAN POUTIK | | | | | B. | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | | | | 1. Administrasi Umum | | | | | | a. Keperluan ATK | | | | | | b. Rapat Internal Sekretariat | | | | | | c. Ongkos perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat | | | | | | 2. Langganan Daya dan Jasa | | | | | | a. Telepon & listrik | | | | | | b. Airminun | | | | | | c. Jasa pos dan giro | | | | | | d. Surat menyurat | | | | | | 3. Pemeliharaan data dan arsip | | | | | | 4. Pemeliharaan peralatan kantor | | | | | | JUMLAH | | | | ( ( : } BENDAHARA, Mengetahui: KETUA, } ~--tl

Penandatangan: BUPATI SAROLANGUN, H.CEKENDRA hr~ 03 067
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
3. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dan Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sarolangun.

## BABV

## VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PART Al POLITIK

## Pasal 7

1. Verifikasi kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan, permohonan bantuan keuangan Partai Politik Kabupaten Sarolangun.
2. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Sarolangun.
3. Keanggotaan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dan Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun.
4. Pembentukan Tim verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sarolangun.
5. Biaya Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dibeban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.

## Pasal 8

1. Hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.
2. Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

Serita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Sarolangun di sampaikan oleh Tim Verifikasi Kabupaten Sarolangun dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## BABVI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POUTIK

## Pasal 10

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik Kabupaten Sarolangun dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Sarolangun atas persetujuan Bupati Sarolangun.

## Pasal 11

Ketua atau sebutan lain Partai Politik Kabupaten Sarolangun menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Bupati Sarolangun melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun.

## BAB VII

## PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## Pasal 12

Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik

## Pasal 13

1. Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkaitan dengan :
- a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarkat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memilihara persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

## Pasal 14

Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkaitan dengan :

- a. Administrasi Umum : yang dimaksud administrasi umum antara lain belanja a/at tu/is kantor, rapat internal Sekretariat Partai Politik, dan ongkos perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat partai politik.
- b. Berlangganan daya dan jasa: yang dimaksud dengan daya dan jasa antara lain telepon, listrik, air minum, jasa pos dan giro, dan surat menyurat.
- c. Pemeliharaan data dan arsip;
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

## BAB VIII

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## Pasal 15

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memilhara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.

## Pasal 16

1. Partai Politik wajib membuat pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten Sarolangun.
2. Laporan pertanggungjawaban dimaksud pada ayat {1) terdiri dari:
- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan;
- b. Barang inventaris/modal ( fisik ),barang persediaan pakai habis dan pengadaan/ penggunaan jasa,
2. Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

## Pasal 17

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APSD Kabupaten Sarolangun secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Supati Sarolangun setelah diperiksa oleh Sadan Pemeriksa Keuangan.

## Pasal 18

1. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik Kabupaten Sarolangun kepada Bupati Sarolangun.
2. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah diperiksa oleh Sadan Pemeriksa Keuangan.

## Pasal 19

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terbuka untuk diketahui masyarakat.

## Pasal20

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian bantuan keuangan dari APSD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Sarolangun.

## BABIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 T ahun 2006 ten tang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal22

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.


Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 28 Septemter 2010


2010

pkan di

Sarolangun

anggal

18

'kpfem6er

UPATI~=· ~,~

H.CEKENDRA

06

UPATEN SAROLANGUN, SEKRETARIS DAERAH

M.


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2010 NOMOR oo

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

TAHUN 2010

TANGGAL ~

NOMOR 04

SepTE!ll~U~

2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DPRD KABUPATEN SAROLANGUN

## SERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN

## KEPADA PARTAI ..

Pada hari ini tanggal.. bulan tahun dua ribu sepuluh Tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor. Tahun .tanggal. , telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun 2010 yang diajukan oleh DPPJDPD/DPC .

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kaoupaten Sarolangun yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebanyak suara sah X Rp =Rp .

Demikian Serita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai.. .ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PART Al POLITIK

)

)

)

| 1. | Ketua | ( ... ) |
|------|------------|--------------------------------|
| 2 | Sekretaris | ( ... ) |
| 3 | Anggota | ( ... ) |
| 4 | Anggota | ( ... |
| 5 | Anggota | ( ... ) |
| 6 | Anggota | ( ... ) |
| 7 | Anggota | ( ... ) |


BUP~TI SARO N:N,

-,,,::::;;;.

-

4,

. H. CEKENDRA


'

LAMPIRAN II

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR O'-f TAHUN 2010 TANGGAL ~ SEPTEIYl6ER. 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DPRD KABUPATEN SAROLANGUN

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI... ... TAHUN ANGGARAN 2010

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal. bulan tahun (terlampir} sebagai berikut:

| NO | JENIS PENGELUARAN | JUMLAH | REAL/SAS/ | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PENDIDIKAN POUTIK | | | |
| B. | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | |
| | 1. Administrasi Umum | | | |
| | a. Keperluan ATK | | | |
| | b. Rapat Internal Sekretariat | | | |
| | c. Ongkos perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat | | | |
| | 2. Langganan Daya dan Jasa | | | |
| | a. Telepon & listrik | | | |
| | b. Airminun | | | |
| | c. Jasa pos dan giro | | | |
| | d. Surat menyurat | | | |
| | 3. Pemeliharaan data dan arsip | | | |
| | 4. Pemeliharaan peralatan kantor | | | |
| | JUMLAH | | | |

(

(

:

}

BENDAHARA,

Mengetahui:

KETUA,

}

~--tl

BUPATI SAROLANGUN,

H.CEKENDRA

hr~


03 067


## PENJELASAN ATAS

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR OL( TAHUN 2010

## TENT ANG

## BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KABUPATENSAROLANGUN

## I. PENJELASAN UMUM

Rancangan peraturan ini adalah Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Sarolangun yang mengatur tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun. Bahwa untuk tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 T ahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun.

## IL PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

huruf a huruf b

huruf c huruf d

huruf e huruf f

huruf g huruf h

Cukup Jelas

Pasal2

ayat (1)

ayat (2)

ayat(3)

Cukup Jelas

Pasal3

ayat (1)

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

ayat (1)

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal5

Cukup Jefas

Pasal6

ayat (1)

ayat(2)

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 18

ayat(1)

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 16

ayat (1)

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 13

ayat (1)

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

huruf a

huruf b

huruf c

huruf d

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 8

ayat(1)

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat(4)

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal22 Cukup Jelas

Pasal21 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR O'-f