PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 16/E Tahun 2010 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG (berlaku 26 Juni 2010)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,
- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketujuh kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu menyusun pedoman pelaksanaan administrasi pembangunan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Operasional Administrasi Kegiatan Pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Malang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketujuh kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
6. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pimpinan Badan Hukum Milik Negera (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
7. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
10. Panitia Pengadaan adalah Panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
11. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD, yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Departemen/Lembaga/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Pemerintah Daerah/Komisi/BI/BHMN/BUMN/BUMD.
12. Pejabat Pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
13. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
14. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasi ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.
15. Jasa Pemborongan adalah layanan pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi olej Pejabat Pembuat Komitmen.
16. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis ## BAB II KEGIATAN KONSTRUKSI
Bagian Kesatu Perencanaan Kegiatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan, mencakup :
- 1.
- Survey dan Investigasi, meliputi :
- Penelitian, pengamatan dan pengukuran di lapangan dengan menyertakan masyarakat setempat untuk bahan rujukan informasi kegiatan yang diinginkan.
2. Data Perencanaan/Rujukan, terdiri antara lain :
- a. Situasi, Denah, Potongan, Uji Kondisi Existing yang dibutuhkan untuk perencanaan;
- b. Manual Standar yang dikeluarkan oleh Departemen Teknis yang berkepentingan;
- c. Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dikeluarkan oleh Lembaga yang telah ditetapkan.
3. Perhitungan Perencanaan Kegiatan, meliputi :
- a. Minimal dapat menunjukkan kelayakan konstruksi secara teknis dan analisis sesuai ketentuan;
- b. Menunjukkan angka/koefisien keamanan terhadap hasil kegiatan rencana;
- c. Meminimalkan perhitungan secara analisis, dengan memasukkan komponen verifikasi;
- d. Rincian perhitungan bagian konstruksi (Design Notes) terhadap komponen pekerjaan.
4. Gambar Perencanaan :
- a. Minimal memuat situasi, denah, potongan memanjang dan melintang, detail yang diperlukan dengan skala 1 : 100 (denah), skala 1 : 50 (potongan), dan skala 1 : 25 (detail);
- b. Ukuran kertas gambar minimal menggunakan kertas ukuran A3 untuk pekerjaan swakelola, A2 untuk hasil konsultan atau sesuai dengan Term Of Reference, dan normalisasi sesuai
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I (form 1) (swakelola) dan (form 2) (Konsultan)).

## Pasal 3

Penyusunan Dokumen Rencana Program Pelaksanaan, meliputi :

1. Legalisasi Gambar Perencanaan/Normalisasi Gambar Rencana :
- a. Sesuai contoh pada Lampiran I (form 1. dan form 2);
- b. Stempel Dinas dan Stempel Konsultan (Team Leader);.
2. RAB (Rencana Anggaran Biaya) / BQ (Bill of Quantity), memuat :
- a. Uraian kegiatan sesuai gambar rencana;
- b. Satuan volume;
- c. Harga satuan beserta lampiran analisa;
- d. PPN;
- e. Tanda tangan penanggungjawab.
3. Spesifikasi Teknis, memuat antara lain :
- a. Syarat-syarat teknis yang dibutuhkan dalam rencana pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan RAB/BQ dan Gambar Rencana;
- b. Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Pekerjaan secara lengkap dan jelas sesuai kebutuhan pelaksanaan.
4. Dokumen Pelelangan merupakan dokumen yang dipersiapkan untuk pelelangan, terdiri dari :
- a. Syarat-syarat peserta lelang;
- b. Syarat-syarat kontrak;
- c. Spesifikasi Teknis;
- d. RAB / BQ;
- e. Gambar Rencana.

## Bagian Kedua Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

## Pasal 4

Persiapan sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan, yaitu :

1. Dasar Pelaksanaan Kegiatan, meliputi :
- a. Program Pembangunan Daerah;
- b. Rencana Strategi;
- c. Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- d. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
- e. Peraturan Daerah tentang APBD Kota Malang;
- f. Penjabaran APBD Kota Malang;
- g. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- h. Surat Keterangan Otorisasi;
2. Organisasi Kegiatan, meliputi :
- a. Struktur
- 1) Struktur Organisasi diperlukan sesuai kebutuhan operasional pelaksanaan di lapangan;
- 2) Minimal terdiri atas Pimpinan Kegiatan, Koordinator Pelaksana Lapangan, Pemegang Kas, Staf Administrasi, Staf Quality Control, Pengawas Lapangan sesuai kebutuhan.
14. b.
15. Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Menyatakan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing komponen yang tertuang dalam struktur organisasi, termasuk hubungan timbal balik.
- c. Keputusan Pengukuhan

Keputusan tentang struktur yang memuat Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab ditetapkan minimal oleh Kepala Unit Satuan Kerja atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

- (1) Panitia Pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Panitia atau Pejabat Pengadaan.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit).
- (4) Anggota Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/anggota unit layanan pengadaan berasal dari Pegawai Negeri Sipil, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya.
- (5) Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.
- (6) Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan baik dari unsur-unsur didalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.
- (7) Dilarang duduk sebagai Panitia/Pejabat Pengadaan/anggota unit layanan pengadaan (Procurement Unit), yaitu :
- a. Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara;
- b. Pegawai pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP/Inspektorat Jenderal Departemen/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen/Badan Pengawas Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Pengawas Internal BI/BHMN/BUMN/BUMD kecuali menjadi Panitia/Pejabat Pengadaan/anggota unit layanan pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya;
- c. Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar.
- (8) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat/Panitia Pengadaan/unit layanan pengadaan (Procurement Unit), meliputi :
- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- c. menyiapkan dokumen pengadaan;
- d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau propinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;
- e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. mengusulkan calon pemenang;
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Pejabat yang mengangkatnya;
- i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

## Pasal 6

- (1) Dalam pemilihan penyedia barang barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum.
- (2) Pengadaan dengan metode pelelangan umum yang bernilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diumumkan sekurang-kurangnya :
- a. Satu surat kabar propinsi di lokasi kegiatan bersangkutan;
- b. Satu surat kabar nasional, dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan kegiatan tersebut yang berdomisili di propinsi setempat kurang dari 3 (tiga) penyedia barang/jasa;
- (3) Pengadaan dengan metode pelelangan umum/terbatas yang bernilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat surat kabar propinsi di lokasi kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Panitia/pejabat pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum dengan pasca kualifikasi atau adanya prakualifikasi dalam rangka pelelangan umum untuk pengadaan yang kompleks, melalui sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau surat kabar propinsi, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bila memungkinkan melalui media elektronik.
- (5) Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya :
- a. Nama dan alamat pengguna barang/jasa yang akan mengadakan pelelangan umum;
- b. Uraian sinfkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli;
- c. Perkiraan nilai pekerjaan;
- d. Syarat-syarat peserta lelang umum;
- e. Tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil dokumen pengadaan.
- (6) Agar pengumuman secara luas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mencapai sasaran secara luas, efisien dan tepat sesuai jangkauan masyarakat pengusaha yang dituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut :
- a. Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil, menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengan sekurang-kurangnya diseluruh kabupaten/kota yang bersangkutan, serta memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan dan papan pengumuman pengguna barang/jasa. Dalam hal ini kabupaten/kota yang bersangkutan tidak memiliki surat kabar harus dipergunakan surat kabar terbitan ibu kota propinsi yang bersangkutan;
- b. Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan kepada perusahaan/koperasi bukan usaha kecil dengan menggunakan surat kabar yang mempunyai jangkauan propinsi nasional, serta memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibu kota kabupaten/kota serta mengupayakan menggunakan media elektronik/internet.
- (7) Calon peserta lelang dari Propinsi/Kabupaten/Kota lain tidak boleh dihalangi/dilarang untuk mengikuti proses lelang di Propinsi/Kabupaten/Kota lokasi pelelangan.
- (8) Dalam hal pelelangan umum dengan pascakualifikasi, apabila penyedia barang/jasa yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman ulang.
- (9) Dalam hal pelelangan umum dengan prakualifikasi, apabila penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman prakualifikasi ulang, penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi tidak perlu diprakualifikasi ulang.
- (10) Apabali terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman lelang, maka kepada :
- a. Panitia/Pejabat Pengadaan dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyedia barang/jasa yang terlibat dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Penilaian kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha peserta pelelangan umum, dilakukan dengan pascakualifikasi dan khusus untuk pekerjaan yang kompleks dapat dilakukan dengan prakualifikasi, persyaratannya sebagai berikut :

1. Persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa :
- a. Memiliki surat ijin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP untuk jasa perdagangan, IUJK untuk jasa konstruksi dan sebagainya;
- b. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan;
- c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- d. Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat presentasi kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- e. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21 atau Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu;
- f. Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sub kontrak baik dilingkungan pemerintah atau swasta, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- g. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi;
- h. Memiliki kemampuan dalam bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil;
- i. Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil :
- 1) Untuk jasa pemborongan memenuhi KD = 2 NPt ( KD = Kemampuan Dasar, NPt = Nilai Pengalaman Tertinggi) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;
- 2) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi KD = 5 NPt ( KD = Kemampuan Dasar, NPt = Nilai Pengalaman Tertinggi) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;
- j. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm);
- k. Untuk pekerjaan khusus / spesifik / teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu;
- l. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa pemborongan dan 5 % (lima persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan pemasokan barang atau jasa lainnya, kecuali untuk penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil;
- m. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- n. Termasuk dalam penyedia barang/jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan;
- o. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan khusus untuk jasa pemborongan;
- p. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya;
- q. Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) yang cukup dan Sisa Kemampuan Paket (SKP);
2. Tata cara pascakualifikasi :
- a. Pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi;
- b. Penyampaian dokumen kualifikasi bersamaan (menjadi satu) dengan dokumen penawaran;
- c. Evaluasi dokumen kualifikasi dilaksanakan setelah evaluasi dokumen penawaran;
- d. Penyedia barang/jasa yang dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf q di atas;
- e. Penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dinyatakan gugur;
3. Tata cara prakualifikasi :
- a. Pengumuman prakualifikasi untuk pelelangan umum;
- b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakulifikasi;
- c. Penyampaian dokumen prakualifikasi oleh penyedia barang/jasa;
- d. Evaluasi dokumen prakualifikasi yang telah dilengkapi oleh penyedia barang/jasa;
- e. Penyedia barang/jasa dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf q di atas;
- f. Penetapan daftar penyedia barang/jasa yang lulus prakulifikasi oleh Panitia atau Pejabat Pengadaan;
- g. Pengesahan hasil prakualifikasi oleh pengguna barang/jasa;
- h. Pengumuman hasil prakualifikasi;
- i. Penelitian dan tindak lanjut atas sanggahan terhadap hasil prakualifikasi;
- j. Pengumuman hasil prakualifikasi sekurang-kurangnya memuat :
- 1) Nama dan perkiraan nilai pekerjaan serta sumber dananya;
- 2) Nama dan alamat penyedia barang/jasa dan nama pengurus yang berhak menandatangani kontrak pekerjaan untuk setiap calon penyedia barang/jasa;
- 3) Nama dan nilai paket tertinggi pengalaman pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil dan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;
- 4) Keputusan lulus tidaknya setiap calon penyedia barang/jasa;
- k. Penyedia barang/jasa yang tidak lulus prakualifikasi dapat menyatakan keberatan/mengajukan sanggarah kepada pengguna barang/jasa;
- l. Apabila sanggahan/keberatan penyedia barang/jasa terbukti benar maka Panitia/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang dan daftar penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi hasil evaluasi ulang diumumkan;
- m. Dalam rangka efisiensi pelaksanaan penilaian kualifikasi, pengguna barang/jasa wajib menyediakan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa yang memuat ringkasan informasi dari persyaratan kualifikasi sesuai angka 1 huruf a sampai dengan huruf q. formulir isian tersebut disertai persyaratan penyedia barang/jasa yang ditandatangani diatas materai, bahwa informasi yang disampaikan dalam formulir tersebut adalah benar dan bersedia dituntut secara pidana dan perdata serta bersedia dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sehingga tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, apabila terbukti informasi yang disampaikan merupakan kebohongan. Formulir isian tersebut sebagai pengganti dokumen yang dipersyaratkan.

## Pasal 8

- (1) Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang memerlukan penyedia barang/jasa yang dilakukan melalui Pelelangan Terbatas pada prinsipnya sama dengan proses pelelangan umum kecuali dalam pengumuman dicantumkan criteria peserta dan namanama penyedia barang/jasa yang akan diundang.
- (2) Apabila setelah diumumkan ternyata ada penyedia barang/jasa yang tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat serta memenuhi kualifikasi, maka wajib untuk diikutsertakan dalam pelelangan terbatas;

## Pasal 9

Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang memerlukan penyedia barang/jasa melalui Pemilihan Langsung, dilakukan sebagai berikut :

1. Penetapan calon peserta :
- a. Panitia/pejabat pengadaan wajib melakukan prakualifikasi;
- b. Prakualifikasi harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet;
2. Undangan, permintaan penawaran dan evaluasi :
- a. Panitia/pejabat pengadaan mengundang sebanyak-benyaknya calon peserta yang lulus prakuslifikasi;
- b. Apabila penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman ulang;
- c. Apabila setelah pengumuman ulang, yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) maka proses pemilihan langsung dilanjutkan;
- d. Apabila setelah pengumuman ulang, yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) maka dilakukan proses penunjukan langsung;
- e. Atas dasar pengajuan penawaran yang dilakukan secara terpisah dari masing-masing peserta pemilihan langsung, panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap semua penawaran yang masuk serta menyusun urutan penawaran sebagai dasar untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi selanjutnya;
- f. Klarifikasi dan negosiasi dilaksanakan, sebagai berikut :
- 1) Sebelum klarifikasi dan negosiasi dilakukan, panitia/pejabat pengadaan membuat pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Dalam pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dicantumkan hal-hal teknis dan item pekerjaan yang akan diklarifikasi dan negosiasi, tetapi tidak boleh mencantumkan rincian HPS;
- 2) Klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada peserta pemilihan langsung yang menawarkan harga terendah sampai terjadi kesepakatan. Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh dihadiri oleh peserta pemilihan langsung lainnya;
- 3) Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa atau spesifikasi yang lebih tinggi;
- 4) Bagi pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak harga satuan, Panitia/Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi terutama terhadap harga satuan item-item pekerjaan yang harga satuan penawarannya lebih tinggi dari harga satuan yang tercantum dalam HPS;
- 5) Bagi pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak lumsump, Panitia/Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi hanya pada harga total saja;
16. h.
17. i.
- 6) Setelah klarifikasi dan negosiasi, Panitia/Pejabat Pengadaan meminta kepada peserta pemilihan langsung yang akan diusulkan untuk menandatangani berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi. Apabila tidak terjadi kesepakatan dengan urutan pertama, maka klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada urutan penawar terendah berikutnya;
- 7) Berdasarkan berita acara tersebut, Panitia/Pejabat Pengadaan membuat surat usulan penetapan penyedia barang/jasa kepada pejabat yang berwenang menetapkan;
- g. Penetapan pemenang :
- 1) Berdasarkan usulan dari Panitia/Pejabat Pengadaan, pejabat yang berwenang menetapkan pemenang pemilihan langsung;
- 2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Panitia/Pejabat Pengadaan dengan pengguna barang/jasa dilakukan proses sesuai ketentuan;
- 3) Hasil penetapan pemenang pemilihan langsung diumumkan/disampaikan kepada seluruh peserta pemilihan langsung;
24. Sanggahan dan pengaduan
25. Mekanisme dan prosedur sanggahan dan pengaduan mengikuti ketentuan seperti yang ditetapkan pada proses pelelangan;
26. Penunjukan pemenang Pengguna barang/jasa menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa untuk melaksanakan
27. pekerjaan;
- j. Penandatangan kontrak
29. Pengguna barang/jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan mengikuti ketentuan seperti yang ditentukan dalam proses lelang.

## Pasal 10

Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang memerlukan penyedia barang/jasa dilakukan melalui Penunjukan Langsung, dilakukan sebagai berikut :

1. Prakualifikasi Panitia/pejabat pengadaan melakukan prakualifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang akan
2. ditunjuk untuk pekerjaan kompleks;
2. Permintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan, sebagai berikut :
- a. Panitia/pejabat pengadaan mengundang penyedia barang/jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis;
- b. Panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa berdasarkan dokumen pengadaan;
- c. Panitia/pejabat pengadan membuat berita acara hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi;
3. Penetapan penunjukan langsung

Panitia/Pejabat Pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;

- 4.

## 5.

- 6.
- Penunjukan penyedia barang/jasa

Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang, Panitia/Pejabat Pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan pemenang yang ditunjukan untuk pekerjaan dimaksud dan kemudian pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk;

- Pengaduan

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila dalam proses penunjukan langsung dipandang tidak transparan, tidak adil dan terdapat indikasi KKN;

- Penandatangan kontrak

Penandatangan kontrak meliputi ketentuan sebagaimana diatur dalam proses pelelangan.

## Pasal 11

Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual Pelelangan Umum dengan Pasca kualifikasi, ketentuannya, sebagai berikut :

1. Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja di website pengadaan nasional. Penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui surat kabar nasional/provinsi minimal dilakukan 1 (satu) kali tayang pada awal masa pengumuman;
2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 (satu) hari setelah pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran;
3. Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman;
4. pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan. Penetapan waktu pemasukan dokumen penawaran harus memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan;

Contoh : Waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan ATK cukup 2 (dua) hari kerja, waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan peningkatan jalan kabupaten/kota 14 (empat belas) hari kerja, waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan pekerjaan kompleks dapat lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja;

5. Evaluasi penawaran dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari atau sesuai dengan waktu yang diperlukan;

Contoh : Evaluasi penawaran pengadaan sederhana, misal ATK dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, waktu evaluasi penawaran pekerjaan peningkatan jalan provinsi diperlukan selama kurang lebih 5 (lima) hari, waktu evaluasi penawarn pekerjaan pembangunan bendungan serbaguna (multi purpose dam) diperlukan selama dapat lebih 15 (lima belas) hari kerja.

6. Pengalokasian waktu di luar proses diatas, diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Presiden ini;
7. Berikut contoh tabel jadual pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya :
8. Dalam hal tidak ada sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang dan dalam hal terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari setelah jawaban atas semua sanggahan tersebut dijawab serta segera SPPBJ tersebut disampaikan kepada pemenang lelang.

Hari Kerja

No.

Uraian

Kegiatan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Keterangan

1

Pengumuman

Lelang

1

hari

surat

kabar

dan

minimal 7 hari

untuk di internet

2

Pendaftaran

dan

Pengambilan

Dokumen

1 hari

setelah

pengumuman

s/d

1

hari

sebelum

batas

akhir

pemasukan

dokumen

3

Penjelasan

(Aanwijzing)

Paling cepat 4

hari

sejak

tanggal

pengumuman

4

Pemasukan

Penawaran

Batas

akhir

pemasukan min

2 hari

setelah

penjelasan

5

Pembukaan

Dokumen

Penawaran

Hari

terakhir

pemasukan

dok. Penawaran

6

Evaluasi

Dokumen

Penawaran

Minimal 7 hari

setelah

pembukaan

penawaran

/

pembukaan

penawaran

harga

(dua

sampul)

7

Penilaian

dan

Pembuktian

Kualifikasi

Tidak diatur

8

Usulan

dan

Calon

Pemenang

Paling lam bat 7

hari

setelah

pembukaan

penawaran

harga

9

Penetapan

Pemenang

Tidak diatur

10

Pengumuman

Pemenang

Maks

2

hari

setelah

surat

penetapan

11

Masa Sanggah

Maks

5

hari

sejak

pengumuman

| 12 | Penunjukan Pemenang (SPPBJ) | Paling lambat 6 hari sejak pengumuman | Paling lambat 6 hari sejak pengumuman |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 13 | Penandatangan Kontrak | Paling 14 hari SPPBJ | lambat sejak |

## Pasal 12

- (1) Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan dengan Pemilihan Langsung harus mengalokasikan waktu untuk proses : pengumuman pemilihan langsung dipapan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan di internet sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari kerja, pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi dan pengambilan dokumen pengadaan, penetapan hasil prakualifikasi, pemberitahuan hasil prakualifikasi dan penjelasan, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, pemberitahuan penetapan pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang, penandatangan kontrak.
- (2) Pengalokasian waktu diserahkan sepenuhnya kepada pejabat pembuat komitmen, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## Pasal 13

- (1) Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan dengan Penunjukan Langsung yang melalui prakualifikasi harus mengalokasikan waktu proses : undangan kepada peserta pemilih dilampiri dokumen prakualifikasi dan dokumen pengadaan, pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi dan penjelasan, pemasukan penawaran evaluasi penawaran, negosiasi baik teknis maupun harga, penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa, penandatanganan kontrak.
- (2) Pengalokasian waktu diserahkan sepenuhnya kepada pejabat pembuat komitmen, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## Pasal 14

Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi, sebagai berikut :

1. Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja di website pengadaan nasional. Penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui surat kabar nasional/provinsi minimal dilakukan 1 (satu) kali tayang pada awal masa pengumuman;
2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 (satu) hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran;
3. Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman;
4. Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan. Penetapan waktu pemasukan dokumen penawaran harus memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan;
5. Evaluasi penawaran dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari atau sesuai dengan waktu yang diperlukan;
6. Pengalokasian waktu di luar proses diatas, diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Walikota ini.

## Pasal 15

- (1) Pekerjaan penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan bencana perang merupakan pekerjaan untuk penanganan darurat menjelang, pada saat dan setelah terjadinya perang.
- (2) Pekerjaan dalam rangka penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan bencana perang diuraikan, sebagai berikut :
- a. Pengadaan barang/jasa lainnya untuk keperluan penanggulangan bencana sosial dan bencana perang, misalnya pengadaan obat-obatan, tenda darurat, bahan pangan untuk yang terkena bencana;
- b. Konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian Negara/masyarakat yang lebih besar;
- c. Konstruksi darurat harus dapat mengatasi kelancaran kegiatan masyarakat semula dan harus tetap memenuhi persyaratan teknis sebagai jenis pekerjaan darurat walaupun kemampuan konstruksinya dapat lebih rendah, dan pengamatan atas kestabilan konstruksi/perawatannya harus diawasi secara terus menerus;
- d. Pekerjaan penanggulangan bencana alam yang tidak masuk dalam cakupan areal suatu kontrak, pengadaan penyedia barang/jasa dilakukan dengan penunjukan langsung kepada

penyedia barang/jasa yang sedang melaksanakan kontrak pekerjaan sejenis terdekat dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik dan diyakini dapat melaksanakan pekerjaan dengan tahapan, sebagai berikut :

- 1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab keuangan (Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota) dan ada pernyataan bencana alam dari Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota;
- 2) Opname pekerjaan dilapangan dilakukan bersamaan antara pengguna dan penyedia barang/jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan;
- 3) Dana bencana alam dalam Daftar Isian Proyek bencana alam digunakan hanya untuk membiayai penanganan darurat, bukan untuk membiayai penangan yang sifatnya permanen;
- 4) Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan areal suatu kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan ke dalam Contract Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10 % (sepuluh persen) dari nilai kontrak awal.

## Pasal 16

Dokumen pelelangan merupakan kumpulan dokumen yang memuat minimal dokumen pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya :

1. Panitia/pejabat pengadaan menyiapkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang tercantum secara jelas dan terinci semua persyaratan yang diperlukan, baik administrative maupun teknis, penggunaan produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur yang dinilai, criteria, formula evaluasi yang akan digunakandan jenis kontrak yang dipilih termasuk contoh-contoh formulir yang perlu diisi dan diikuti oleh calon penyedia barang/jasa;
2. Panitia/pejabat pengadaan menyiapkan dokumen pasca/prakualifikasi berupa formulir isian yang memuat data administrasi, keuangan, personil, peralatan dan pengalaman kerja;
3. Panitia/pejabat pengadaan menetapkan nominal jaminan penawaran sebesar 1 % (satu persen) sampai dengan 3 % (tiga persen) dari nilai HPS;
4. Dokumen pengadaan terdiri dari :
- a. Dokumen pasca/prakualifikasi;
- b. Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
5. Dalam hal pengadaan dilakukan prakualifikasi, dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya memuat :
- a. Pengumuman prakualifikasi memuat : lingkup pekerjaan, persyaratan peserta, waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen prakualifikasi, serta penanggungjawab prakualifikasi;
- b. Tata cara penilaian meliputi penilaian aspek administrasi, permodalan, tenaga kerja, peralatan, pengalaman dengan mempergunakan metode sistem gugur atau sistem nilai (scoring system);
6. Dokumen pemilihan sekurang-kurangnya memuat :
- a. Undangan;
- b. Instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya memuat :
- 1) Umum : lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasipeserta pengadaan barang/jasa, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan dan peninjauan lokasi;
- 2) Isi dokumen pemilihan, penjelasan isi dokumen dan perubahan isi dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
- 3) Persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat jaminan penawaran, bentuk penawaran dan penandatanganan surat penawaran;
- 4) Cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhir waktu penyampaian penawaran, perlakuan terhadap penawarn yang terlambat, serta larangan untuk perubahandan penarikan penawaran yang telah masuk;
- 5) Prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi dokumen penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal, sistem evaluasi penawaran meliputi kriteria, formulasi dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensi harag;
- 6) Penilaian kualifikasi dalam hal dilakukan pascakualifikasi, kriteria penetapan pemenang, hak dan kewajiban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerima dan menolak salah satu atau semua penawaran, syarat penandatanganan kontrak dan surat jaminan pelaksanaan;
- c. Syarat-syarat Umum Kontrak : memuat batasan pengertian isti