PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 24 Tahun 2012 tentang PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku 16 Juli 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
1
B U P A T I B A L A N G A N
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa Rencana kerja (Renja) SKPD Kabupaten Balangan merupakan penjabaran dari tahun ke tiga pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Kabupaten Balangan tahun 2010-2015 serta mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas SKPD dalam pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2013, perlu menyusun Rencana kerja (renja) SKPD;
- c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana kerja (renja) SKPD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2013;
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21`, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M.PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK07/ 2010 tentang Penyelarasan Rencana strategis (RENSTRA) SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2011 -2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 72).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH (SKPD) KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
5. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
6. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah rencana strategis SKPD tahun 2011-2015 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2011-2015
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
8. Prioritas Plapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plapon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
9. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Balangan.
10. Rencana Anggaran Perubahan Belanja yang selanjutnya disebut RAPB adalah Rencana Anggaran Perubahan Belanja Kabupaten Balangan.
11. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Balangan.
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BAB II - RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
RENJA SKPD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2013 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun Anggaran yaitu tahun 2013 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
BAB II - RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
- (1) RENJA SKPD Tahun Anggaran 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis SKPD Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015, yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RENJA SKPD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2013.
BAB II - RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2013 :
- a. SKPD menggunakan RENJA SKPD Tahun Anggaran 2013 sebagai bahan penyusunan dan pembahasan RKA dan RAPBD dengan Tim Teknis Pembahasan RKA dan atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
- b. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis menggunakan RENJA SKPD Tahun Anggaran 2013 dalam melakukan pembahasan RKA dan RAPBD Tahun Anggaran 2013 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
BAB II - RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
Sebagai payung hukum dalam penganggaran, maka Bappeda Kabupaten Balangan berhak dan wajib menjamin kesesuaian isi dan substansi RENJA SKPD Tahun Anggaran 2013 dengan program kegiatan SKPD yang dituangkan dalam RKA/RAPBD Tahun Anggaran 2013.
BAB II - RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
Dokumen RENJA SKPD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin pada tanggal 16 Juli 2012

BUPATI BALANGAN, ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin pada tanggal 16 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd

H. M. RIDUAN DARLAN Pembina Utama Madya (IV/d) NIP.19590409 198203 1 012