PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 12 Tahun 2015 tentang POLA TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA (berlaku 7 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
POLA TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan dengan memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum Menteri Kesehatan Republik Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pola Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
Mengingat :
- (1) Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. (2). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. (3). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. (4). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
SALINAN
- (5). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- (6). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- (7). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- (8). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Ritribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- (9). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (10). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- (11). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- (12). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- (13). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (14). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- (15). Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- (16). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
- (17). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- (18). Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- (19). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- (20). Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- (21). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- (22). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- (23). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
Menetapkan :
- (24). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (25). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- (26). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Dareah;
- (27). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 omor 266);
- (28). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
- (29). Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 2)
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan:
- (1). Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2). Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3). Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
- (4). Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- (5). Direktur adalah Pemimpin BLUD RSUD Arga Makmur Bengkulu Utara
- (6). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- (7). Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dan pelayanan lainnya.
- (8). Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur yang selanjutnya disingkat RSUD Arga Makmur adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara.
- (9). Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
- (10). Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur selanjutnya disingkat BLUD RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (11). Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang dalam hal ini terdiri dari:
- a. Pejabat Teknis Bidang Keperawatan;
- b. Pejabat Teknis Bidang Pelayanan; dan
- c. Pejabat Teknis Bidang RM dan Peningkatan SDM dan SIRS.
- (12). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (13). Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD Arga Makmur termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (14). Layanan adalah segala bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan non kesehatan.
- (15). Tarif Layanan adalah merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan di BLUD RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
- (16). Biaya Satuan ( Unit Cost ) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan.
- (17). Pasien Baru adalah pasien yang baru pertama kali berkunjung dan belum memiliki nomor Dokumen Rekam Medik.
- (18). Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan, observasi, diagnosis, pengobatan, pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang medis, dan pelayanan kesehatan baik medis dan non medis lainnya.
- (19). Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah seluruh bentuk pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- (20). Pelayanan Non Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada seseorang atau kelompok berupa jasa maupun fasilitas yang tidak berkaitan langsung dengan kesehatan seseorang maupun kelompok.
- (21). Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan pada keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut di Instalasi Gawat Darurat (selanjutnya disingkat IGD) rumah sakit.
- (22). Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik umum.
- (23). Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik spesialistik.
- (24). Rawat Jalan Poliklinik Sore adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada sore hari oleh poliklinik spesialistik di rumah sakit.
- (25). Pelayanan Rawat Sehari ( One Day Care selanjutnya disingkat ODC) adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan, observasi, diagnosis, pengobatan, pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang medis, dan pelayanan kesehatan baik medis dan non medis lainnya dengan menempati tempat tidur ruang rawat inap dan atau ruang perawatan di IGD rumah sakit lebih dari 6 (enam) jam hingga 24 (dua puluh empat) jam.
- (26). Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
- (27). Pelayanan Rawat Inap adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan, observasi, diagnosis, pengobatan, pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang medis, dan pelayanan kesehatan baik medis dan non medis lainnya dengan menempati tempat tidur ruang rawat inap rumah sakit.
- (28). Pelayanan Rawat Rumah adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik pasca rawat inap.
- (29). Pelayanan Langsung adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga fungsional yang terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat dan/atau bidan, tenaga penunjang pelayanan medis, sopir ambulance, tenaga pemulazaran jenazah, tenaga rekam medis, dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan proses pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.
- (30). Pelayanan Tidak Langsung adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung sehubungan dengan proses pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien, tetapi secara nyata memiliki kontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Arga Makmur. Pelayanan tidak langsung terdiri dari manajemen rumah sakit, tenaga administrasi, tenaga teknik, tenaga pengolah lingkungan rumah sakit, tenaga cleaning cervis, petugas parkir, satpam, dan lain-lain.
- (31). Pelayanan Medik adalah segala bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya meliputi visite, konsultasi medik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik anestesi, tindakan medik psikiatrik, rehabilitasi medik maupun penunjang medik.
- (32). Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis atau dibidang sanitasi dan kesehatan masyarakat.
- (33). Jenis pelayanan konsultasi dikelompokkan dalam pelayanan konsultasi medik, pelayanan konsultasi gizi, pelayanan konsultasi obat dan pelayanan konsultasi sanitasi atau kesehatan lingkungan.
- (34). Pelayanan Konsultasi Medik Dokter Spesialis adalah pelayanan advis dan saran sesuai bidang keahliannya dalam rangka diagnosa, terapi, observasi atau rehabilitasi medik yang dilakukan ditempat pelayanan ( on site ) maupun telepon ( on call ) bagi pasien.
- (35). Pelayanan Keperawatan dan/atau Kebidanan adalah segala bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien oleh tenaga perawat dan atau bidan.
- (36). Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi yang baru lahir.
- (37). Pelayanan Intermediate adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 6 (enam) jam.
- (38). Pelayanan Penunjang Medik adalah segala bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien bertujuan untuk membantu penegakan diagnosa dan terapi seperti pemeriksaan laboratorium, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan elektromedik, pelayanan gizi, pelayanan farmasi dan pelayanan konsultasi.
- (39). Pelayanan Penunjang Non Medik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan tindakan pelayanan medik, tindakan pelayanan keperawatan dan atau kebidanan serta tindakan pelayanan penunjang medis.
- (40). Pelayanan Farmasi Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan dalam bidang kefarmasian oleh seorang apoteker atau spesialis farmasi rumah sakit, meliputi pelayanan penyediaan obat, alat kesehatan habis pakai, dan sediaan
farmasi lainnya di luar komponen jasa sarana, pelayanan konsultasi obat, dan atau pelayanan farmasi klinik.
- (41). Instalasi Farmasi adalah bagian dari Rumah Sakit yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di Rumah Sakit.
- (42). Pengujian Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik di rumah sakit, maupun diluar rumah sakit.
- (43). Pelayanan Jenazah adalah kegiatan pelayanan dalam rangka perawatan (memandikan, mengkafani dan penguburan jenazah), pengawetan, penyimpanan dan, konservasi bedah mayat dan pemeriksaan mayat lainnya sehubungan dengan permintaan dari pihak berwajib dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (44). Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah pelayanan dalam rangka perawatan (memandikan, mengkafani), pengawetan, penyimpanan, otopsi/bedah jenazah.
- (45). Pemeriksaan Visum Et-Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan ## BAB II
KEBIJAKAN TARIF
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1). RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dapat memungut biaya sebagai imbalan jasa layanan yang diberikan dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan operasional RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2). Imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara ditentukan ## BAB III
NAMA, OBYEK TARIF, SUBYEK TARIF, DAN JENIS PELAYANAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Setiap layanan yang diselenggarakan oleh RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dipungut biaya dengan nama Tarif.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1). Objek Tarif layanan adalah adalah semua jenis layanan baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan non kesehatan yang ada di RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2). Subyek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan di RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1). Jenis layanan yang dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikelompokan ke dalam pelayanan:
- a. Pelayanan Kesehatan; dan
- b. Pelayanan Non Kesehatan.
- (2). Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokkan ke dalam pelayanan:
- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Darurat;
- c. One Day Care (ODC);
- d. Rawat Inap;
- e. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
- f. Rehabilitasi Medik;
- g. Rujukan;
- h. Farmasi;
- i. Pengujian Kesehatan;
- j. Forensik Medikolegal;
- k. Tindakan Medik dan Terapi;
- l. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan;
- m. Pelayanan Keperawatan;
- n. Ambulance;
- o. Pelayanan Pemulazaran Jenazah; dan
- p. Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (3). Pelayanan rawat jalan sebagaimana pada ayat (2) huruf a atas:
- a. Rawat jalan tingkat pertama;
- b. Rawat jalan tingkat lanjutan; dan
- c. Rawat jalan sore atau disebut juga poliklinik sore yang dilaksanakan diluar jam kerja.
- (4). Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pelayanan yang dilakukan 24 (dua puluh empat) jam oleh Instalasi Gawat Darurat (IGD).
- (5). Perawatan ODC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah perawatan yang dilakukan terhadap seseorang dalam rangka konsultasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan, observasi, diagnosis, pengobatan, pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang medis, dan pelayanan kesehatan baik medis dan non medis lainnya dengan menempati tempat tidur ruang rawat inap dan atau ruang perawatan di IGD rumah sakit kurang dari 1 (satu) hari.
- (6). Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. VVIP;
- b. Kelas Paviliun;
- c. Kelas utama atau VIP;
- d. Kelas I;
- e. Kelas II;
- f. Kelas III; dan
- g. Intensive Care Unit (ICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dan High Care Unit (HCU).
- (7). Pelayanan Pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Laboratorium Patologi Klinik;
- b. Laboratorium Patologi Anatomi;
- c. Radiodiagnostik; dan
- d. Diagnostik Elektromedik.
- (8). Pelayanan Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
- a. Rehabilitasi; dan
- b. Ortotik/Prostetik.
- (9). Pelayanan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi;
- a. Dari dokter umum ke dokter Spesialis;
- b. Dari dokter spesialis ke dokter spesialis lainnya; dan
- c. Dari dokter RSUD Arga Makmur ke rumah sakit dan/atau klinik lainnya.
- (10). Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi pelayanan penyediaan obat, alat kesehatan habis pakai, dan sediaan farmasi lainnya di luar komponen jasa sarana, pelayanan konsultasi obat, dan atau pelayanan farmasi klinik.
- Pelayanan Pengujian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i
- (11). berupa medical/general check up dan meliputi :
- a. Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji;
- b. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengantin;
- c. Pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja;
- d. Pemeriksaan kesehatan untuk asuransi;
- e. Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan sekolah; dan
- f. Paket-paket medical check up sesuai kebutuhan.
- (12). Pelayanan Forensik Medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j meliputi:
- a. Unit Forensik;
- b. Unit Forensik Patologi;
- c. Unit Laboratorium Forensik;
- d. Administrasi;
- e. Unit Kamar Jenazah;
- f. Penguburan untuk jenazah tidak dikenal; dan
- g. Jenis Pelayanan Forensik lainnya.
- (13). Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k terdiri atas:
- a. Operatif; dan
- b. Non-operatif.
- (14). Tindakan medik terapi operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi:
- a. Operatif Elektif (terencana);
- b. Operatif Cito (segera dan tidak terencana); dan
- c. Terapi operatif one day care.
- Tindakan medik terapi Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
- (15). huruf b meliputi:
- a. Medik;
- b. Medik dengan elektromedik; dan
- c. Radioterapi.
- (16). Pelayanan Pelayanan Kebidanan dan Kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l meliputi:
- a. Persalinan normal;
- b. Persalinan dengan Tindakan;
- c. Pelayanan penyakit kandungan; dan
- d. Pelayanan bayi baru lahir.
- (17). Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m meliputi:
- a. Asuhan Keperawatan;
- b. Tindakan Keperawatan; dan
- c. Pelayanan pendampingan rujukan pasien.
- (18). Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n meliputi:
- a. Ambulance standby dalam event dalam kota dan luar kota;
- b. Permintaan event mobiling ;
- c. Pelayanan Ambulance Rujukan tanpa disertai dokter;
- d. Pelayanan Ambulance Rujukan disertai dokter; dan
- e. Pelayanan Ambulance Jenazah.
- (19). Pelayanan Pemulazaran Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o meliputi:
- a. Pengawetan;
- b. Penyimpanan; dan
- c. otopsi/bedah jenazah.
- (20). Pelayanan Kesehatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o meliputi:
- a. Pelayanan Gizi Klinik;
- b. Pelayanan Rekam Medik; dan
- c. Pelayanan Gas Medik.
- (21). Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pelayanan Pendidikan dan Latihan di Lingkungan Rumah Sakit;
- b. Pelayanan Binatu atau loundry ;
- c. Pelayanan pembakaran sampah medis;
- d. Sewa Bangunan, Sewa Ruangan dan Sewa Lahan di Lingkungan Rumah Sakit;
- e. Sewa Peralatan Umum dan Sewa Peralatan Kesehatan;
- f. Pelayanan Parkir; dan
- g. Layanan usaha BLUD Lainnya.
PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu Tarif Pelayanan Rawat Jalan
BAB IV - PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 6
- (1). Rawat jalan terdiri dari pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjut dan Rawat Jalan Sore (poliklinik sore) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) meliputi:
- a. Pemeriksaan dan Konsultasi;
- b. Tindakan dan terapi;
- c. Medical check up;
- d. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
- e. Pelayanan rehabilitasi medik;
- f. Pelayanan Haemodialisa;
- g. Pelayanan rekam medik; dan
- h. Pelayanan farmasi.
4. (2). Pemeriksaan rawat jalan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pelayanan Poliklinik Anak;
- b. Pelayanan Poliklinik Kebidanan dan Kandungan;
- c. Pelayanan Poliklinik Bedah Umum dan/atau Orthopedi;
- d. Pelayanan Poliklinik Penyakit Dalam;
- e. Pelayanan Poliklinik Jantung;
- f. Pelayanan Poliklinik Paru;
- g. Pelayanan Poliklinik Saraf;
- h. Pelayanan Poliklinik THT;
- i. Pelayanan Poliklinik Kulit dan kelamin;
- j. Pelayanan Poliklinik Mata;
- k. Pelayanan Poliklinik Psikiatri; dan
- l. Pelayanan Poliklinik Gigi dan Mulut.
17. (3). Tarif pemeriksaan umum di Instalasi Rawat Jalan dikenakan tarif pelayanan yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
18. (4). Pelayanan Rawat Jalan di RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri dari Tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, pemakaian barang farmasi dan tarif konsultasi, dikenakan tarif sesuai jenis pelayanan yang diterima.
19. (5). Besaran tarif pelayanan Rawat Jalan tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tarif Pelayanan Rawat Darurat

## Pasal 7

- (1). Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (4) dikenakan tarif pelayanan yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2). Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan medis dan/atau konsultasi di Instalasi Rawat Darurat dikenakan tarif sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (3). Tarif layanan tindakan medis dan penunjang medis pada Instalasi Rawat Darurat ditetapkan sebesar tarif tindakan sejenis pada Kelas I.
- (4). Pelayanan Intermediet dilaksanakan di Instalasi Rawat Darurat.
- (5). Besaran tarif pelayanan Rawat Darurat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tarif Pelayanan One Day Care

## Pasal 8

- (1). Pelayanan ODC sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (5) dikenakan tarif pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2). Tarif jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat adalah biaya akomodasi tidak termasuk makan.

- (3). Setiap pasien ODC dikenakan biaya pendaftaran yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan rekam medis.
- (4). Pelayanan tindakan medis, terapi dan penunjang diagnostik dikenakan tarif sesuai pelayanan yang diterima.
- (5). Besaran tarif pelayanan ODC sama dengan tarif pelayanan pasien di Instalasi Gawat Darurat dan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Kelas dan Tarif Rawat Inap

## Pasal 9

- (1). Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (6) dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2). Tarif jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya akomodasi tidak termasuk makan.
- (3). Setiap pasien rawat inap dikenakan biaya pendaftaran yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan rekam medis.
- (4). Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan 1 (satu) kali selama dirawat.
- (5). Pelayanan visite, konsultasi, pelayanan penunjang medis, tindakan medis dan terapi, rehabilitasi medis, pemeriksaan diagnostik elektromedis, pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus dikenakan tarif sesuai pelayanan yang diterima pasien.
- (6). Setiap pasien menanggung biaya bahan habis pakai dan obat-obatan sesuai penggunaannya.
- (7). Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif pelayanan nutrisi yang meliputi biaya makan dan jasa pelayanan per kali pemberian.
- (8). Perhitungan hari rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) hari rawat diperhitungkan sejak saat masuk rumah sakit sampai dengan jam 12.00 (dua belas kosong kosong) WIB hari berjalan, apabila perawatan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dikarenakan alasan tertentu, tarif rawat inap diperhitungkan sebesar tarif rawat inap satu hari.
- (9). Jumlah hari rawat dihitung mulai hari dan tanggal pertama pasien masuk ke rumah sakit untuk dirawat inap sampai hari dan tanggal pasien keluar dari rumah sakit, baik dinyatakan sembuh, pulang paksa, meninggal maupun dirujuk atau dipindahkan ke rumah sakit lain.
- (10). Rawat inap bayi baru lahir sehat, diperhitungkan sesuai dengan tarif kelas perawatan ibunya.
- (11). Rawat inap bayi baru lahir sakit, diperhitungkan sesuai dengan Tarif kelas perawatannya.
- (12). Untuk tarif di rawat inap perawatan ICU diterapkan tarif yang disamakan dengan ruang VIP.

- (13). Rawat inap di ruang pemulihan kamar bedah ( post operative recovery room ), diperhitungkan sebesar Tarif rawat inap pada kelas perawatan yang ditempatinya.
- (14). Besaran Tarif Pelayanan Rawat Inap tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15). Untuk kasus cito, jasa konsultasi spesialis diluar jam kerja sebesar 200 % dari tarif jam kerja (hadir langsung melihat pasien).

## Bagian Kelima

Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

## Pasal 10

- (1). Jenis pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (7) huruf terdiri dari:
- a. Pemeriksaan laboratorium patologi klinik/patologi anatomi; dan
- b. Pemeriksaan radiodiagnostik dan pemeriksaan diagnostik elektromedik.
- (2). Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana prasarana untuk pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), per kategori kelas perawatan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3). Pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pasien rawat jalan ditetapkan sebesar pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II.
- (4). Pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pasien rawat darurat ditetapkan sebesar pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas I.
- (5). Pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pasien ODC ditetapkan sebesar pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas I.
- (6). Pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pasien di ICU ditetapkan sebesar pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap VIP.

## Bagian Keenam

Jenis dan Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

## Pasal 11

- (1). Besarnya biaya bahan dan alat dari semua jenis pemeriksaan penunjang diagnostik, per kategori kelas perawatan akan disesuaikan dengan harga bahan obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasaran.
- (2). Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pasien rawat jalan ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3). Pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pasien rawat darurat ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4). Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pasien rawat inap ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketujuh Jenis dan Tarif Rujukan

## Pasal 12

- (1). Pelayanan Rujukan sebagaiamana dimaksud dalam pasal 5 ayat (9) terdiri atas:
- a. Rujukan medik, yaitu pertukaran informasi keilmuan dalam bidang bidang kedokteran yang diberikan oleh dokter ahli/spesialis kepada dokter umum maupun paramedik, terutama tenaga medik/paramedik di sarana pelayanan kesehatan dasar; dan
- b. Rujukan kasus, yaitu upaya tindak lanjut pelayanan kesehatan dari pemberi pelayanan dasar kepada pelayanan kesehatan yang lebih tinggi atau sebaliknya, maupun antar spesialis.
- (2). Rujukan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Rujukan intern/dalam, yaitu rujukan semua jenis pelayanan antar spesialis atau bagian yang ada di dalam lingkungan rumah sakit sendiri; dan
- b. Rujukan ektern/luar, yaitu rujukan berasal baik dari sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Dokter/bidan praktek swasta, Balai Pengobatan, dan lain-lain) maupun dari rumah sakit lain dan sebaliknya.
- (3). Rujukan ekstern /luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Rujukan perorangan, yaitu rujukan yang biayanya ditanggung oleh penderita itu sendiri; dan
- b. Rujukan swasta, yaitu rujukan yang biayanya ditanggung oleh pihak asuransi/perusahaan.
- (4). Rujukan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Rujukan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan pemerintah, misalnya puskesmas, Balai Pengobatan (BP), Rumah Bersalin (RB), dan Rumah Sakit (RS), milik pemerintah non kementerian kesehatan; dan
- b. Rujukan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan swasta.
- (5). Rujukan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Rujukan yang biasanya ditanggung oleh asuransi/perusahaan yang telah mengadakan ikatan kerjasama dengan pihak rumah sakit; dan
- b. Rujukan yang biaya ditanggung oleh asuransi/perusahaan yang belum mengadakan ikatan kerjasama dengan pihak rumah sakit.
- (6). Tarif pelayanan perawatan rujukan meliputi:
- a. Rujukan intern/dalam antar bagian dikenakan tarif sesuai yang tercantum lampiran pada tanggal kunjungan yang sama, tidak termasuk tarif tindakan medik dan pemeriksaan penunjang;
- b. Penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmasi ataupun pelayanan ambulance;

- c. Rujukan intern/dalam untuk pasien rawat inap dikenakan Tarif konsultasi medik yang besarnya sama dengan tarif kunjungan dokter (visite) sesuai dengan kelas perawatannya; dan
- d. Dalam hal rujukan ekstern/luar dikenakan tarif sebagai berikut:
- 1) Bagi rujukan perorangan yang dikenakan tarif sebagai berikut:
- a) rujukan perorangan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan Pemerintah, dikenakan Tarif pemeriksaan sebesar Tarif pemeriksaan rawat jalan tingkat spesialis; dan
- b) rujukan perorangan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang medik dikenakan Tarif sesuai dengan pelayanan sejenis pada kelas II.
- 2) Bagi rujukan swasta dikenakan tarif sebagai berikut:
- a) untuk rujukan swasta yang telah ada ikatan kerjasama dan pembayaran dilakukan secara kredit, dikenakan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif yang telah ditetapkan;
- b) untuk rujukan swasta yang belum ada ikatan kerjasama dan pembayaran dilakukan secara kontan, akan diperlakukan seperti umum dan dikenakan tarif sebesar tarif yang telah ditetapkan; dan
- c) untuk rujukan swasta yang belum ada ikatan kerjasama dan pembayaran dilakukan secara kredit, dikenakan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif yang telah ditetapkan.
10. (7). Dalam hal rumah sakit menerima pasien rujukan dari Praktek Dokter Swasta, Praktek Bidan Desa, Praktek Perawat Swasta, Praktek Penunjang Swasta, Puskesmas, dan Rumah Sakit baik Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta, ditentukan:
- a. Untuk setiap pasien yang dirujuk ke RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tersebut dan di pasien rujukan tersebut di rawat inap, akan diberikan jasa rujukan kepada petugas atau instansi yang merujuk pasien tersebut; dan
- b. Besaran jasa rujukan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, secara teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

## Bagian Kedelapan Jenis dan Tarif Pelayanan Farmasi

## Pasal 13

- (1). Pelayanan farmasi sebagaiamana dimaksud dalam pasal 5 ayat (10) merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD untuk penyediaan obat dan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya.dilaksanakan satu pintu.
- (2). Pengelolaan pelayanan farmasi RSUD dilakukan oleh Instalasi Farmasi.
- (3). Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pelayanan konsultasi/informasi obat;
- b. pelayanan/asuhan farmasi klinik; dan
- c. Pelayanan handling sitostatika.
- (4). RSUD dapat membentuk Unit Pelayanan Farmasi atau Depo Farmasi.

- (5). Untuk pelayanan obat, alat kesehatan habis pakai dan sediaan farmasi lain diluar komponen tarif sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (6). Penetapan harga obat-obatan dan alat kesehatan yang dikelola RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara harga jualnya ditetapkan sebesar harga pembelian ditambah 25% (Dua puluh lima persen) dari harga pembelian dan ditambahkan dengan biaya jasa layanan farmasi.
- (5). Jasa Layanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pasien rawat jalan ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6). Jasa Layanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pasien rawat darurat ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7). Jasa Layanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pasien rawat inap ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 14

- (1). Untuk pelayanan transfusi darah, dikenakan tarif sesuai dengan tarif resmi Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2). Pelayanan transfusi darah dikenakan tarif sebesar 15% (lima belas persen) apabila darah yang digunakan disimpan di bank darah RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, apabila tidak disimpan di bank darah rumah sakit atau langsung digunakan maka tidak dikenakan biaya tambahan.

## Bagian Kesembilan Tarif Forensik Medikolegal

## Pasal 15

- (1). Tarif pelayanan forensik medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (12) lebih lanjut diatur dengan Keputusan Direktur RSUD Arga Makmur dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Peundang-Undangan yang berlaku.
- (2). Untuk jenazah tidak dikenal, maka seluruh biaya pelayanan dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Anggaran pada RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tahun berjalan.

## Bagian Kesepuluh

Jenis dan Tarif Tindakan Medik dan Terapi

## Pasal 16

- (1). Pelayanan Tindakan medik dan terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l terdiri dari:
- a. Tindakan medik dan terapi operatif; dan
- b. Tindakan medik dan terapi non operatif.
- (2). Tindakan medik dan terapi operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Terencana ( elektif ); dan
- b. Segera ( cito ).

- (3). Tindakan medik dan terapi non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Tindakan medik;
- b. Tindakan medik dengan elektro-medik;
- c. Radioterapi;
- d. Hemodialisa;
- e. Bronchoscopy;
- f. Endoscopy; dan
- g. Laparoscopy.
- (4). Tindakan medik dan terapi operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. Jasa sarana; dan
- b. Jasa pelayanan.
- (5). Tindakan medik dan terapi non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. Jasa sarana; dan
- b. Jasa pelayanan.
- (7). Tarif Tindakan medik dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pasien rawat jalan ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8). Tarif Tindakan medik dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pasien rawat darurat ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6). Tarif Tindakan medik dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pasien rawat inap ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7). Tarif Tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8). Untuk tindakan operatif cito, tarif operatif ditetapkan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jasa pelayanan tindakan yang terencana ( Electif ) atau 1,5 kali (satu koma lima kali) dari tarif tindakan yang terencana ( Electif ).

## Bagian Kesebelas

Jenis dan Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan

## Pasal 17

- (1). Pelayanan pertolongan persalinan normal dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan pemberi jasa, yaitu:
- a. Pertolongan persalinan oleh bidan;
- b. Pertolongan persalinan oleh dokter umum; dan
- c. Pertolongan persalinan oleh dokter ahli/spesialis.
- (2). Pelayanan pertolongan persalinan dengan tindakan meliputi:
- a. Persalinan per Vaginam; dan
- b. Persalinan Operatif.
- (3). Persalianan per Vaginam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan pemberi jasa, yaitu:

- a. Pertolongan persalinan oleh bidan;
- b. Pertolongan persalinan oleh dokter umum; dan
- c. Pertolongan persalinan oleh dokter ahli/spesialis.
4. (4). Pelayanan pertolongan persalinan dengan operatif dilaksanakan oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan.
5. (5). Pelayanan visite, konsultasi, pelayanan penunjang medis, tindakan medis dan terapi, rehabilitasi medis, pemeriksaan diagnostik elektromedis, pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus dikenakan tarif sesuai pelayanan yang diterima pasien.
6. (6). Setiap pertolongan persalinan dikenakan tarif yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
7. (7). Setiap pasien menanggung biaya bahan habis pakai dan obat-obatan sesuai penggunaannya.
8. (8). Dalam hal tindakan kegawatdaruratan neonatus pada persalinan patologis dikenakan tarif jasa pelayanan spesialis tambahan yang besarnya sesuai dengan tarif tindakan pada kelasnya.
9. (9). Tarif Tindakan Persalinan dan Penyakit Kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 18

- (1). Setiap perawatan bayi baru lahir dikenakan tarif yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2). Tarif rawat inap bayi baru lahir normal dan cukup umur serta rawat gabung ditetapkan sama dengan tarif rawat inap ibunya.
- (3). Tarif rawat inap untuk bayi prematur atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus di ruang rawat perinatologi dengan tarif sesuai yang ditetapkan.
- (4). Tarif pemeriksaan dan tindakan perawatan bayi baru lahir disesuaikan dengan kelas perawatan yang ditempati.
- (5). Bayi baru lahir yang ditangani oleh Dokter Spesialis Anak ditambahkan jasa pelayanan dokter spesialis anak yang merawat.

## Bagian Keduabelas

Jenis dan Tarif Tindakan Keperawatan

## Pasal 19

- (1). Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (16) meliputi tindakan keperawatan mandiri dan tindakan keperawatan tugas limpah, tugas tim kesehatan (kolaborasi).
- (2). Tindakan medik yang dilimpahkan sebagai tindakan keperawatan tugas limpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanggung jawab ada pada tenaga medik yang memberikan tugas limpah.
- (3). Klasifikasi asuhan keperawatan meliputi:
- a. Asuhan keperawatan dasar ( minimum nursing care ) untuk kategori pelayanan 1 sampai dengan 3 jam per hari;

- b. Asuhan keperawatan parsial ( partial nursing care ) untuk kategori pelayanan 4 sampai dengan 6 jam per hari asuhan keperawatan total ( total nursing care ) untuk kategori pelayanan 7 sampai dengan 9 jam per hari; dan
- c. Asuhan keperawatan intensif ( intensive nursing care ) untuk kategori pelayanan lebih dari 9 jam per hari.
3. (4). Tarif asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat berlaku tarif asuhan keperawatan harian sesuai dengan kelas perawatan yang ditempati dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kategori asuhan keperawatan dasar jasa pelayanan keperawatannya sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya akomodasi;
- b. Kategori asuhan keperawatan parsial, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya akomodasi;
- c. Kategori asuhan keperawatan total, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya akomodasi; dan
- d. Untuk kategori asuhan keperawatan intensif, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 40% (empat puluh persen) dari biaya akomodasi.
8. (5). Asuhan keperawatan rawat isolasi, ruang bayi/ neonatus/perinatologi dan rawat darurat masuk kategori pelayanan asuhan keperawatan total berlaku tarif tunggal ( single tarief ), jasa pelayanan keperawatannya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya akomodasi.
9. (6). Jasa Asuhan Keperawatan bukan bagian dari biaya akomodasi.
10. (7). Tarif Pelayan Asuhan Keperawatan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
11. (8). Tarif Tindakan Keperawatan dan Asuhan Keperawatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketigabelas

Jenis dan Tarif Ambulance

## Pasal 20

- (1). Pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k ditetapkan untuk melayani dalam kota dan melayani luar kota.
- (2). Pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Permintaan standby dalam event dalam kota dan luar kota;
- b. Permintaan untuk acara dan / atau event mobiling ;
- c. Pelayanan Ambulance Rujukan tanpa disertai dokter;
- d. Pelayanan Ambulance Rujukan disertai dokter; dan
- e. Pelayanan Ambulance Jenazah.
- (3). Tarif pelayan ambulance meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4). Tarif pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempatbelas Pelayanan Pemulazaran Jenazah

## Pasal 21

- (1). Setiap pelayanan pemulasaraan jenazah meliputi perawatan, pengawetan, penyimpanan dan otopsi/bedah jenazah.

- (2). Setiap pelayanan pemulasaraan jenazah dikenakan tarif sesuai jenis pelayanannya, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3). Pelayanan perawatan jenazah penyakit menular tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus disesuaikan dengan kebutuhan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), dan bahan habis pakai khusus.
- (4). Dalam hal pemulasaraan jenazah membutuhkan pemeriksaan laboratorium dan/atau peti jenazah, akan diperhitungkan tersendiri sesuai pelayanan yang diterimanya. Pelayanan bedah mayat (otopsi) diklasifikasikan dalam:
- a. Tingkat kondisi jenazah;
- b. Lokasi pelayanan otopsi; dan
- c. Waktu pelaksanaan otopsi.
- (5). Tarif pelayanan pemulazaran jenazah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelimabelas

Jenis dan Tarif Pelayanan Kesehatan Lainnya

## Pasal 22

- (1). Pelayanan gizi klinik adalah rangkaian kegiatan pelayanan gizi yang diberikan kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan penyakitnya.
- (2). Pengelolaan pelayanan gizi klinik dilakukan oleh Instalasi Gizi.
- (3). Pelayanan gizi klinis meliputi konsultasi gizi dan penataan diet.
- (4). Tarif pelayan gizi klinis meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5). Tarif layanan Gizi Klinis tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 23

- (1). Pelayanan rekam medik di RSUD dilaksanakan oleh tenaga profesi perekam kesehatan (medik).
- (2). Dalam keterbatasan tenaga profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh tenaga administrasi lainnya setelah mendapatkan pelatihan pengelolaan rekam medik.
- (3). Pelayanan rekam medik meliputi pelayanan rekam medik rawat jalan, rekam medik rawat darurat dan rekam medik rawat inap berlaku ketentuan satu pasien satu nomor rekam medik ( single numbering identity ).
- (4). Setiap pasien baru wajib memiliki kartu berobat yang merupakan identitas nomor rekam medik pasien berlaku sekali seumur hidup ( single numbering identity ).
- (5). Pelayanan rekam medik pasien rawat inap merupakan bagian dari pelayanan administrasi rawat inap yang dikenakan tarif retribusi sekali selama dirawat.
- (6). Tarif pelayanan rekam medik meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (7). Tarif pelayanan rekam medik RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 24

- (1). Pelayanan terapi oksigen yang menggunakan gas medik sesuai dengan indikasi medis.
- (2). Gas medik untuk keperluan pembedahan dan tindakan anestesi merupakan komponen dari Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) Tindakan Medik Operatif.
- (3). Penyediaan Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) berupa gas medik penetapan harga disesuaikan harga gas medik yang berlaku saat pelayanan diberikan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4). Jasa sarana pemakaian gas medik meliputi sewa tabung atau instalasi sentral gas medik, serta sewa pemakaian manometer.
- (5). Jasa pelayanan pemakaian gas medik adalah jasa pelayanan bagi petugas dan perawat yang melayani dan memonitor pemasangan atau pemakaian gas medic.
- (6). Setiap pelayanan terapi oksigen dikenakan tarif retribusi pemasangan ( seting ) manometer, kecepatan pemberian sesuai rekomendasi dokter yang merawat.
- (7). Pengukuran pemakaian gas medik dihitung berdasarkan persatuan volume pemakaian sejak manometer dan masker/nasal oksigen dikenakan pada pasien.
- (8). Tarif pelayanan terapi oksigen meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (9). Tarif pelayanan terapi oksigen RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## PELAYANAN NON KESEHATAN

## Pasal 25

- (1). Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian di RSUD, meliputi:
- a. Pendampingan Internship, praktek klinik mahasiswa kedokteran, keperawatan dan/atau pendidikan kesehatan lainnya;
- b. Praktek teknis vokasi dan administrasi peserta pendidikan non kesehatan;
- c. Pelatihan mandiri ( inhouse training ) yang diselenggarakan RSUD; dan
- d. Studi banding ( Benchmarking ) dari instansi lain.
- (2). RSUD dapat melakukan kerjasama dengan RS Pendidikan dan/atau Institusi Pendidikan lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (3). Pemanfaatan RSUD untuk praktek klinik calon tenaga kesehatan harus menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pasien yang sedang dirawat.
- (4). Penghitungan tarif layanan pendidikan, pelatihan dan penelitian meliputi Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP), jasa sarana ( institutional fee ) dan jasa pelayanan (pembimbing praktek klinik/teknis, narasumber).

- (5). Bahan alat habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi dan tak terbatas pada penyediaan bahan peraga, bahan/alat steril, penggandaan materi, konsumsi, dan/atau bahan praktek klinik.
- (6). Pelayanan penelitian klinik di RSUD dapat dilaksanakan setelah mendapatkan etical clearence dari Panitia Etik Rumah Sakit dan Direktur.
- (7). Setiap penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan tarif layanan penelitian yang terdiri dari jasa sarana ( institutional fee ) dan jasa pelayanan (pembimbing peneliti, narasumber).
- (8). Penetapan besaran tarif pendidikan, pelatihan dan penelitian ditetapkan di dalam perjanjian sewa/ kontrak antara Direktur dengan Institusi yang melakukan kerja sama pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- (9). Tarif pelayanan pendidikan dan penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 26

- (1). Tarif pelayanan binatu yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2). Tarif Pelayanan Binatu atau Loundry tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3). Untuk pihak Instansi Pemerintah dan Instansi Swasta yang mengadakan perikatan kerjasama dengan Pimpinan Rumah Sakit, diberikan potongan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif yang ada.
- (4). Tarif Pelayanan Binatu atau Loundry terhadap Siswa dan/ atau Mahasiswa diberikan potongan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif yang ada.
- (5). Untuk tarif Pelayanan Binatu atau Loundry sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Siswa dan/ atau Mahasiswa harus menyerahkan copy kartu Siswa dan/ atau kartu Mahasiswa.

## Pasal 27

- (1). Tarif Pembakaran Sampah Medis yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2). Tarif Pembakaran Sampah Medis tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3). Untuk pihak Instansi Pemerintah dan Instansi Swasta yang mengadakan perikatan kerjasama dengan Pimpinan Rumah Sakit, diberikan potongan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif yang ada.

## Pasal 28

- (1). Tarif Sewa Bangunan, Sewa Ruangan, dan Sewa Lahan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2). Tarif yang ditetapkan tidak termasuk biaya listrik dan air yang digunakan.
- (3). Biaya listrik dan air menjadi tanggung jawab Penyewa, lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur berdasarkan perhitungan harga/tarif yang berlaku, dan disetor ke Kas BLUD.

- (4). Tarif Sewa Bangunan, Sewa Ruangan, dan Sewa Lahan di Lingkungan Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5). Penetapan besaran tarif sewa ditetapkan di dalam perjanjian sewa antara Direktur dengan Penyewa.

## Pasal 29

- (1). Tarif Sewa Peralatan Umum meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2). Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa administrasi.
- (3). Tarif Sewa Peralatan Umum di Lingkungan Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4). Penetapan besaran tarif sewa ditetapkan di dalam perjanjian sewa/ kontrak antara Direktur dengan Penyewa.

## Pasal 30

- (1). Tarif Pelayanan Parkir meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2). Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa langsung petugas parkir dan jasa tidak langsung administrasi.
- (3). Tarif Pelayanan Parkir di Lingkungan Rumah Sakit tercantum dalam \Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 31

- (1). Tarif Sewa Kamar Operasi dan Ruang Tindakan lainnya di RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2). Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa langsung petugas kebersihan ruangan dan jasa tidak langsung administrasi.
- (3). Tarif Sewa Kamar Operasi dan Ruang Tindakan lainnya di Lingkungan Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4). Besaran tarif sewa ditetapkan dan dicantumkan di dalam perjanjian sewa/ kontrak antara Direktur dengan Penyewa.

## BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal 32

- (1). Tarif dipungut langsung oleh kasir sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD RSUD yang telah ditunjuk oleh Direktur.
- (2). Direktur Utama dapat menunjuk pegawai BLUD RSUD sebagai Juru Tagih untuk membantu Bendahara Penerimaan dalam menagih piutang sebagai penerimaan BLUD RSUD.

- (3). Kasir wajib menyetorkan seluruh dana yang telah dipungut dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Bendahara Penerimaan BLUD RSUD yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

## BAB VII

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 33

- (1). Semua pembayaran dan penyelesaian keuangan dilakukan melalui Kasir.
- (2). Bagi pasien rawat jalan tanpa surat jaminan yang sah yang diperiksa di Poliklinik dan atau penunjang medis harus membayar terlebih dahulu biaya atas pelayanan yang telah diterima.
- (3). Pembayaran untuk pemeriksaan di IGD dilakukan dikasir 24 (dua puluh empat) jam.
- (4). Pembayaran tarif bagi pasien yang mendapat perawatan di IGD dilakukan setelah yang bersangkutan selesai mendapatkan pelayanan.
- (5). Pembayaran tarif bagi pasien rawat inap, biaya pelayanan kesehatan dibayar pada waktu pasien akan pulang/keluar dari ruang perawatan.
- (6). Pembayaran tarif bagi pasien yang dijamin oleh pihak ketiga berdasarkan Ikatan Kerja Sama (IKS) dengan BLUD RSUD ditagih (diklaim) kepada pihak penjamin sesuai dengan perjanjian kerjasama BLUD RSUD dengan pihak penjamin.
- (7). Pembayaran tarif tindakan keperawatan perpaket sesuai dengan jenis paket palayanan dan tindakan yang diberikan kepada pasien.
- (8). Untuk pasien rawat inap yang kepadanya dilakukan tindakan medik operatif di kamar bedah atau kamar persalinan, bila sesudah tindakan medik operatif atau persalinan pindah kelas dari kelas rawatan sebelumnya, maka biaya tindakan medik operatif atau persalinan di kenakan biaya tindakan medik operatif atau persalinan kelas rawatan tertinggi kecuali bagi pasien yang masuk ICU, maka biaya tindakan tersebut dihitung sama dengan tindakan medik operatif atau persalinan kelas sebelumnya.
- (9). Untuk Pelayanan Non Kesehatan, pelaksanaan waktu pembayaran atas pelayanan yang dilaksanakan diatur dalam surat perjanjian / kontrak.
- (10). Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada pada ayat (9), bila tidak ada Surat Perjanjian Kerja atau Surat Ikatan Kerja Sama (IKS dan atau kontrak), maka pembayaran dilaksanakan sebelum pelayanan dan / atau diberikan.

## BAB VIII

## TATA CARA PENAGIHAN, KEBERATAN, DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 34

- (1). Penagihan biaya layanan kesehatan kepada pasien atau pihak penjamin disampaikan melalui surat tagihan yang ditanda tangani oleh Direktur Utama atau Pejabat yang tunjuk.
- (2). Karena sesuatu hal, maka setiap kelebihan pembayaran oleh pasien atau pihak penjamin harus dikembalikan kepada yang bersangkutan.

- (3). Karena sesuatu hal, maka setiap kekurangan pembayaran oleh setiap pasien atau pihak penjamin harus ditagih dan yang bersangkutan wajib membayar kekurangan tersebut.
- (4). Tata cara pengembalian kelebihan dan pembayaran kekurangan tarif diatur lebih lanjut oleh Direktur.

## BAB IX PENATAUSAHAAN KEUANGAN

## Pasal 35

Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

## Pasal 36

- (1). Pasien yang dira