PERATURAN BUPATI BOMBANA Nomor 3 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUN-,Sl, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOMBANA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR ~? TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUN-,Sl, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs. Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bomba a;
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 200; tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupatei Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaien Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2003 omor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind nesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Repub ik Ind nesia omor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Jndonesia ahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494};
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem a:ran egara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimaru telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia om, r18 ahun
r
·
Menetapkan
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Neg· ra Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA T Ti\ KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOMBA A.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah dalah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis inas yang melaksanakan kegiatan teknis operasi rial clan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pernerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan pen. 'elenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan P rnerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan P merintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah se .uai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
r
'.
PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urus pemerintahan bidang Lingkungan Hidup diwadahi dalarn bentuk dirias ,
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe 8.
- (2) Penentuan tipe Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pad· ayat (1) ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA8,I
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
Pasal 5
- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan ) ang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melal i Sekretaris Daerah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
Pasal 6
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bornbaru rnempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pcmbantuan di
bidang Lingkungan Hidup.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Lingkungan Hidup Kabupat n Bombana menyelenggarakan fungsi :
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis tentang prosedur pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berhaya dan beracun, peningkatan kapasitas dan pengendalian pencemara , kerusakan Lingkungan hidup;
- a. perumusan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian dampak Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan. baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan idupndengan mengembangkan skema insentif-insentif dan pelaksanaan perjanjian internasional dibidang pengendalian dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan Pelayanan dibidang Lingkungan Hidup dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- f. pemantauan dan pengawasan kepada yang me laksanakan pembangunan pada bidang tertentu yang menggunakan Standar Operasional Prosedur, U paya Pengelolaan Linkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Kabupaten Bombana;
- g. pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.
Pasa18
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Lingkungan Hidup Kab paten Bombana memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. Menetapakan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Born bana;
- b. Menetapkan dan melaksanakan Kajian lingkungan Hidup Strategis tingkat Kabupatenn Bornbana;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup Kabupaten Bombana;
- d. Menetapakan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Linkungan Hidup Upaya Pernantauan Lingkungan Hidup;
- e. Menyelenggarakan inventrisasi sember daya alam dan emisi
- gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten Bomb' nu;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hid up;
- f. Mengembangkan dan dan melaksanakan kerja sama dan kenitraan;
- h. Menfasilitasi penyelesaian sengketa;
1. Melakukan pembinaan dan pengawsan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang undangan;
- J. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (""'PM)
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukm adat yang ter ait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan h dup pada tingkat Kabuaten Bombana;
- l. Mengelola informasi ligkungan hidup tigkat Kabupaten Bombana;
- m. Mengembangkan dan melaksnakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kabuaten ombana;
- n. Memberikan pendidikan, pelatiahan, pernbinaan dan penghargaan;
- o. Memberikan rekomendasi izin lingkungan ad.a tingkat Kabupaten Bombana;
- p. Melakukan Penegakan hukum lingkugan hidup pada tingkat kabupaten;
- q. Menyediakan sarana dan prasaran penanganan sampah
- r. Melakukan pembianan clan pengawasan pengelolaan sampah, Penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun dan pemeliharaan lingkungan hidup; dan
- s. Menetapakan pelaksanaan pemantauan pencemaran lingkungan hidup
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi Dinas Dinas Lingkung:an idup Kabupaten Bombana, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Penaatan dan Penaatan Perundungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bah' n Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran clan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Ling ungan Hidup. Kabupaten Bombana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TOGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

Kepala Dinas

## Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- (1) Membantu Bupati dalam mernirnpin , membina, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup;
- b. mengkoordinasikan program kegiatan operasional dibidang Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan pembinaan tekhnis pen elenggaraan perencanaan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Pembinaan penyelenggaraan Administrasa umum kesekretariatan;
- e. penetapan Kebijakan Teknis Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Pelaksanaan Pengendalian, monitoring a11 evaluasi terhadap berbagai program kegiatan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas dan melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana dan program kegiatan dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim ksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusu an rencana dan program kegiatan dinas serta penyusunan anggaran
- b. pelaksanaan urusan administrasi epegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan
- c. elaksanan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta perlengkpan dinas
- d. pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat dan arsip, rumah

tangga, ketatalaksanaan, penyusunan pro u\_ rancangan hukum Daerah di Bidang Lingkungan Hidup, serata melaksanakan urusan kehumasan dan protokoler

- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan
- f. penandatangan surat/ naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya,dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub Bagian Program dan Keuangan
- b. sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program dan Keangan mempunyai tugas: Melaksanakan rencana kegiatan tah nan serta melaksanakan pengelolaan administrasi ke angan.
- (2) Sub Bagian umum dan kepegawaian mern unyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan urusan rumah tangga.

## Bagian Ketiga

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## Pasal 15

- (1) Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membatu Kepala Dinas dalam Perencanaan, melaksanakan dan mengkoordinasikan Bi ang Pentaan dan Penaatan Perlindungan serta maelakss nakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penataan dan Penaatan Perli dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen rencana penataan dan penaatan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rencana penataan dan penaatan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka Panjang dan Rencana pembangunan jangka menengah;

- pemantauan dan evaluasi pelaksanan renca a penataan dan penaatan dan pengelolaan lingkungan hi up; d.
- e. penentuan daya dukung dan daya tampun lingkungan hid up;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (produk domestik bruto dan produk dornestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hid up);
- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. sinkronisasi rencana penataan dan penaatan dan pengelolaan lingkungan hidup;
1. nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- J. penyusunan nsda dan lingkungan hidup ;
1. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidu
- k. penyusunan status lingkun gan hidup daerah
- m. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana penataan dan penaatan dan pengelolaan lingkui gan idup
- n. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis provinsi
- p. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajin lingkungan hidup strategis
0. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis
- q. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan klhs
- r. pemantauan dan evaluasi kajian lingk ngan hidup strategis;
- s. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hid up (analisis mengenai dampak lingkungan hidup, paya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, izin lingkungan, audit ligkugan hidup, analisis resiko lingkungan hid up);
- t. penilaian terhadap dokumen lingkungan {analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingku gan hid up);
- u. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan onsultan]
- v. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- w. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- y. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pen.gaduan;
- x. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan;
- z. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hr sil verifikasi pengaduan;
- aa. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring an pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- bb. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- cc. sosialisasi tata cara pengaduan;
- dd. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidal: sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan Ii gkungan hidup;
- ee. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan

atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan a11 izin perlindungan clan pengelolaan lingkungan;

- ff. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin
- gg. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- lingkungan clan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- hh. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- Ilpembentukan tim monitoring clan koordmasi penegakan hukum;
11. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- kk. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan clan pengelolaan lingkungan hi up
- mm. penanganan barang bukti dan penanganan h ukurn pidana secara terpadu; dan
11. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hid up;
- nn. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 17

- (1) Bidang Bidang Penataan dan Penaatan Perhnclungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas :
- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan;
- b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
- c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan clan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Pasal 18

- a. Seksi Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan mempunyai tugas :
- a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen rencana perli dungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemua tan rencana perlindungan clan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah;
- cl. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampunglingkungan hid up;
- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (rencana pembangunan jangka panjang dan rencana

pembangunan jangka meneng~h hijau, n~ekanisme insentif disinsentif, pendanaan lmgkunga hidup);

- h. sinkronisasi rencana pentaan dan penataan nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
1. penyusunan nsda dan lingkungan hidup;
3. J· penyusunan status lingkungan hidup dae al ;
1. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hid up;
- k. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup StrategisProvinsi;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hid up St:J ategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KL S;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan hidup {Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH)
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL)
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan.
- b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas:
- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan penelaahan dan verifi kasi atas pengaduan;
- d. penyusunan rekomendasi tindaklanjut: hasil verifikasi pengadua;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, mo itoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut penga uan;
- f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadil
- g. sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan da n pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas
- a. penyusunan kebijakan pengawasan terha ap usaha dan izin
26. atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin

lingkungan dan izin perlindungan dan :?engelolaan lingkungan;

- c. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekornendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- d. pembinaan dan pengawasan terha ap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- e. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- g. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidu ;
- f. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hokum;
- h. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
1. penanganan barang bukti dan penangan.an hukum pidana secara terpadu

## Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas

## Pasal 19

- {1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Banan erbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan dan Mengkoordinasikan pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta maelaksanakan tu as lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bah erbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas dipimpi oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaiman.a imaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan inforrnasi penge1o1aan sampah tingkat kabupaten;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah da · :produk dan

kemasan produk;

1. perumusan kebijakan penanganan sampah dikabupaten;
- j. koordinasi pemilahan, pengurnpulan, penga ngk utan dan pemrosesan akhir sampah;
- I. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- k. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- m. penetapan lokasi tempat tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah terpadu dun tempat pembuangan akhir sampah;
- o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah
- r. pengembangan investasi da1am usaha pengelolaan sampah;
- q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/ kola lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan perizinan pengola an sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan khir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- t. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, engangkutan sampah dan pemrosesan akhir sarnpah yang diselenggarakan oleh swasta;
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengaw· san kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan ol h pihak lain (badan usaha);
- x. pelaksanaan perizinan penyimpanan sernentara limbah bahan berbahaya dan beracun dalarn satu daerah kabupaten;
- w. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan bercun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- y. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyirnpanan sementara limbah bahan berbahaya dan ercun dalam satu daerah kabupaten;
- z. penyusunan kebijakan penzman peng · rnpulan dan pengangkutan limbah limbah bahan berbahaya dan bercun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
19. aa. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan bercun;
- cc. pelaksanaan penzman penimbunan limbah bahan berbahaya dan bercun dilakukan dalam satu daerah
21. bb. pelaksanaan perizinan pengangkutan hrn bah bahan berbahaya dan bercun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten;

kabupaten;

- ee. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan bercun penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak earifan lokal ataubpengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingku gan hidup
- dd. pelaksanaan perizman penguburan limbah bahan berbahaya dan bercun medis;
- ff. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masys rakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hid up
11. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan mha
- gg. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan ak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hid up
- .U· pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
11. penyusunan kebijakan peningkatan kapa itas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pplh;
- kk. penyusunan data dan informasi profil Ma yr rakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- mm. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingku gan hidup;
- nn. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- oo. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan Jokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- qq. pengembangan materi diklat dan penyuluhan ligkungan hid up;
- pp. penyiapan sarpras peningkatan ka asitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- rr. pengembangan metode diklat dan penyuluhan ligkungan hid up;
- tt. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh ligkungan hid up;
- ss. pelaksanaan diklat dan penyuluhan Jigkung· n hidup
- uu. pengembangan kelembagaan kelompok mas arakat peduli lingkungan hidup;

- vv. pelaksanaan identifikasi kebutuhan di. lat dan penyuluhan;
- xx. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup
3. ww. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan ligkungan hid up;
4. yy. penyusunan kebijakan tata cara pemberian pcnghargaan lingkungan hidup;
5. aaa. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
6. zz. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
7. bbb. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan

## Pasal 21

- ccc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Bidang Pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan bercun dan peningkatan Kapasitas terdiri atas :
- a. Seksi Pengelolaan Sampah;
- b. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Ligkungan Hidup.
6. {2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpi oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan peningkatan Kapasitas.

## Pasal22

- ( 1) Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas :
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
- a. penyusunan informasi pengelolaan ampah tingkat kabupaten;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen / industri;
- f. pembinaan pendaur ulangan sampah
- e. pembinaan penggunaan bahan baku roduksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam
- g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk
1. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- J· koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah
- k. penyediaan sarpras penanganan sampah
- m. penetapan lokasi tempat tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah terpadu dan tempat pembuangan akhir sampah;
1. pemungutan retribusi atas jasa layana pengelolaan sampah
- n. pengawasan terhadap tempat pemr sesan akhir dengan sistem pembuangan open dumpi g;
- o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

- pemberian kompensasi dampak neg tif kegiatan pemrosesan akhir sampah; . p.
- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten lam dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan krur sampah yang diselenggarakan oleh swasta ;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaansampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
- t. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
- (2) Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah 83) mempunyai tugas :
- a. perumusan penyusunan kebijakan perizman penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupat ri;
- b. pelaksanaan perizinan penyimpanan semen.tara limbah b3 dalam satu daerah kabupaten;
- d. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kabupaten;
- e. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;
- g. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dalam -sa tu daerah kabupaten;
- f. pelaksanaan perizinan pengangku tan lim bah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- h. pelaksanaan perizinan penguburan hmbah bahan berbahaya dan beracun medis, dan
1. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai tug s
- a. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- c. penetapan tanah ulayat yang merupaka keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. identifikasi, verifikasi dan validasi serta peneta.pan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pcngetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum a.dat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hid up
- d. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan rnha
- e. pembentukan panitia pengakuan ma syarakat hukum adat;
- f. penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan .okal atau pengetahuan tradisional terkait perlind .mgan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perli dungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
1. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perli dungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- J. penyiapan model peningkatan kapa.sitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan Iingkungan hidup
- k. penyiapan sarpras peningkatan kapa.sitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradrsional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
1. pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup
- m. pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- n. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup
- o. peningkatan kapasitas instruktur an penyuluh lingkungan hidup
- p. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup
- q. pelaks anaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan

- r. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hid up
- s. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hid p
- t. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup
- u. pelaksanaan penilaian clan pemberian penghargaan;
- v. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten, dan
- w. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

## Bagian Kelima

## Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungkungan Hidup

## Pasal23

- ( 1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas 1 elaksa akan Pengendalian kualitas lingkungan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tek is terhadap pengendalian pencemaran lingkungan, sert.a melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas,
- (2) Bidang Pengendalian Pencemran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin olen Kepa1a B:tdang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana climak:sud dalam Pasal 23, Bidang Pengendalian Pencemran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan penc maran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
1. Pelaksanaan pembinaan terhadap surnber pencemar institusi dan non institusi;
- J. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekorncndasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
1. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungs n;
- m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkun an;
- n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lmgkungan;
- o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi,
6. rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari ·umber daya alam;
- q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. pelaksanaan upaya mitigasi dan adapta si peru ahan iklim;
- u. pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
- v. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. pemantauan dan pengawasan pelaksanas n konservasi keanekaragaman hayati;
- y. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- z. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati; dan
18. aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 25

- Kerusakan (1) Bidang Pengendalian Pencemaran clan Lingkungan Hidup terdiri atas :
- a. seksi Pencemaran Lingkungan;
- b. seksi Kerusakan Lingkungan; dan
- c. seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipi pin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungja.wab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pen cernaran dan KerusakanLingkungan Hidup

## Pasal 26

- (1) Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas:
- a. Pelaksanaan pemantauan sumber penc mar institusi dan non institusi
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut
- c. Penentuan baku mutu lingkungan
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghe tian] sumber pencemar institusi dan non institusi
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan,

remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi

- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar
- g. Pengembangan sistem informasi kon is L, potensi dampak dan pemberian peringa tan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
1. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
- k. Penyediaan sarana dan prasarana pernan tauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- J. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekornendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan on institusi; dan
- (2) Seksi kerusakan Lingkungan mempunyai tugas :
- a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingku gan
- b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan
- c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan
- d. Pelaksanaan pemulihan (pem bersihan , remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- (3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
- a. pelaksanaan perlindungan sumber daya alarn
- b. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam
- c. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam
- d. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam
- e. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- f. pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca
- g. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati
- h. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati
1. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati
- J. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati
- k. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

## BAB VJ

Bagian Kesatu UfYI'D

## Pasal 27

- ( 1) UPI'D adalah unsur pelaksana tekni dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala UPI'D berada di bawah dan berta ggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPfD dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan

Fungsional yang berada di bawah dan berta ggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah pusat.

## Pasal 28

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas terdiri dari:

- a. UPTD Pengelolaan Sampah
- b. UPTD Laboratorium Lingkungan

## Pasal 29

Pembagian tugas dan fungsi unit kerja Pada UPl'D pengelolaan sampah Kabupaten Bombana sebagai berikut :

- ( 1) Tugas dan Fungsi
- a. Tugas:

Melaksanakan kegiatan operasional dan j : tau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penanganan sampah di Kabupaten.

- b. Fungsi
1. Pelaksanaan pemilhan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari s mber sampah ke Tempat Pembuangan Sampah an/atau Tempat Pembuangan Sampah, sumber sampah/ residu Kabupaten Bombana
2. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residuda · sumber sampah, Tempat Pembuangan Sam ab. dan/ atau Tempat Pembuangan Sampa , sumber sampah/residu ke Tempat Pemb angan Akhir dan/atau Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Kabupaten Bombana.
3. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materidan mengubah sampah menjadi sumber energi).
5. sampah tan ah, 4. Pelaksanaan pemrosesan akh ir (penimbunan/pemadatan, penutu an pengolahan lindi, penanganan gas).
5. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang] Tempat Pembuangan Sampah dan/atau Tempat Pembuangan Sampah, sumber sarn ah Zresidu ke Tempat Pembuangan Akhir dan/ atau Tempat Pembuangan Samah Terpadu Kabups ten.
6. Pelaksanaan perencanaan, perns ntauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Kabupaten.

7. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruxtur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA Kabupaten/Kota.
- (2) Output Layanan
1. Pengumpulan sampah.
2. Pengangkutan sampah.
3. Pengolahan sampah.
4. Pemrosesan akhir sampah.
- (3) Target Layanan
1. Masyarakat;
2. Pengelola kawasan permukiman;
3. Pengelola kawasan komersial kawasan industri;
4. Pengelola kawasan khusus;
5. Pengelola fasilitas umum;
6. Pengelola fasilitas sosial; dan
7. Pengelola fasilitas publik lainnya.
- (4) Kriteria besaran UPTD yang digunakan

Kriteria besaran UPTD Pengelolaan