PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR Nomor 25 Tahun 2017 tentang TATA KELOLA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI PROVINSI JAWA TIMUR (berlaku 23 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus informasi dan mengatasi kesenjangan informasi antar instansi pemerintah dan lembaga, perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja bidang hubungan masyarakat di tingkat Perangkat Daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi negeri dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengembangkan Badan Koordinasi Kehumasan Provinsi Jawa Timur sebagai institusi non formal untuk menjalankan tugas-tugas kehumasan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan di Provinsi Jawa Timur;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI PROVINSI JAWA TIMUR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bakohumas adalah lembaga nonstruktural yang merupakan forum koordinasi dan kerja sama antar unit kerja bidang humas di tingkatan perangkat daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi negeri dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
7. Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut humas adalah usaha yang sengaja dilakukan dan direncanakan secara berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara institusi dengan publiknya.
8. Unit kerja humas adalah unit organisasi dalam instansi pemerintah dan lembaga yang melakukan fungsi manajemen bidang informasi dan komunikasi kepada publiknya.
9. Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pejabat Fungsional Pranata Humas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi kelembagaan Bakohumas, tugas dan fungsi, kesekretariatan, administrasi, dan pemberdayaan sumber daya manusia profesi humas.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 3
- (1) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama layanan informasi dan mengembangkan profesi humas.
- (2) Prinsip kerja dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kesetaraan sebagai realisasi koordinasi dan kerja sama dalam pelancaran arus informasi kebijakan publik.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 4
- (1) Bakohumas Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (2) Bakohumas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 5
Bakohumas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi sumber daya antar anggota.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 6
Bakohumas Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan humas sesuai kebutuhan masyarakat;
- b. pengelolaan informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolah data dan penyebaran informasi strategis baik sektoral maupun lintas sektoral antar pemerintah dengan pemangku kepentingan dan/atau sebaliknya;
- c. pencitraan positif dan penguatan legitimasi masyarakat; dan
- d. pelaksanaan evaluasi kegiatan kehumasan daerah.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 7
Bakohumas Provinsi dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
BAB IV - PENGURUS DAN SEKRETARIAT
Pasal 8
- (1) Susunan Pengurus Bakohumas Provinsi terdiri atas:
- a. Pembina;
- b. Pengarah;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretaris;
- f. Wakil Sekretaris; dan
- g. Anggota-Anggota yang merupakan pejabat unit kerja humas pada Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi Negeri dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Susunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB IV - PENGURUS DAN SEKRETARIAT
Pasal 9
Sekretariat Bakohumas Provinsi berkedudukan di Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.
PEMBIAYAAN DAN PERLENGKAPAN
BAB V - PEMBIAYAAN DAN PERLENGKAPAN
Pasal 10
- (1) Anggaran Bakohumas Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersumber dari:
- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi; dan
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau sebutan lain yang ada pada masing-masing anggota Bakohumas Provinsi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Bakohumas Provinsi dapat memanfaatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang dimiliki setiap anggota Bakohumas Provinsi.
PENGELOLA HUMAS PERANGKAT DAERAH DAN PENGELOLA HUMAS LEMBAGA/INSTANSI DILUAR PERANGKAT DAERAH
BAB VI
Pasal 11
Pengelola humas Perangkat Daerah dan pengelola humas Lembaga/Instansi merupakan pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan humas pada Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi masing-masing.
BAB VI
Pasal 12
- (1) Pengelola humas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkedudukan di Sekretariat pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pengelola humas Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkedudukan di unit kerja masing-masing Lembaga/Instansi.
- (3) Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Perangkat Daerah.
BAB VI
Pasal 13
- (1) Pengelola humas Perangkat Daerah dan pengelola humas Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi sumber daya hubungan masyarakat di masing-masing Perangkat Daerah atau Lembaga/Instansi.
- (2) Pengelola humas Perangkat Daerah dan pengelola humas Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan humas sesuai kebutuhan masyarakat;
- b. pengelolaan informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyebaran informasi strategis di masing-masing Perangkat Daerah atau Lembaga/Instansi;
- c. pencitraan positif dan penguatan legitimasi masyarakat; dan
- d. pelaksanaan evaluasi kegiatan kehumasan di masingmasing Perangkat Daerah dan Lembaga/Instansi.
- (3) Pengelola humas Perangkat Daerah dan pengelola humas Lembaga/Institusi dalam melaksanakan fungsinya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
BAB VI
Pasal 14
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pengelola humas Perangkat Daerah dapat memberdayakan Pejabat Fungsional Pranata Humas dan pengelola humas Lembaga/Instansi memberdayakan profesi humas yang ada di masing-masing Lembaga/Instansi.
BAB VI
Pasal 15
Pengelola humas Perangkat Daerah dan pengelola humas Lembaga/Instansi mempunyai kegiatan antara lain sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan kegiatan kehumasan di masing-masing Perangkat Daerah dan Lembaga/Instansi;
- b. melaksanakan pembinaan di bidang Diseminasi Informasi dan pengembangan profesi kehumasan di masing-masing Perangkat Daerah dan Lembaga/ Instansi;
mengadakan
- c. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait guna tercapainya kesamaan informasi dalam rangka penyebarluasan kebijakan pemerintah;
- d. memelihara hubungan kerjasama yang baik dan menciptakan hubungan yang efektif serta harmonis dengan organisasi, lembaga resmi dan masyarakat; dan
- e. mengadakan rapat secara rutin dan berkala apabila dipandang perlu.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB VII - MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 16
- (1) Pengurus Bakohumas Provinsi melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kehumasan Perangkat Daerah dan Lembaga/Instansi yang merupakan anggota Bakohumas Provinsi secara berkala.
- (2) Pengelola humas Perangkat Daerah dan pengelola humas Lembaga/Instansi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan Perangkat Daerah atau Lembaga/Instansi masing-masing.
- (3) Perangkat Daerah dan Lembaga/Instansi sebagai anggota Bakohumas Provinsi melaporkan hasil kegiatan kehumasan di Instansi masing-masing kepada Ketua Bakohumas Provinsi.
- (4) Hasil kegiatan Bakohumas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur secara berkala.
BAB VIII - BAKOHUMAS KABUPATEN/KOTA
Pasal 17
- (1) Untuk kelancaran arus informasi kebijakan publik dan penyelenggaraan koordinasi di daerah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota membentuk Bakohumas kabupaten/kota
- (2) Bakohumas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bakohumas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bakohumas Provinsi.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Gubernur ini penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. tanggal memerintahkan dengan

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 Mei 2017

Penandatangan: GUBERNUR JAWA TIMUR Dr. H. SOEKARWO

Penetapan: Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 23 Mei 2017 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd ## Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 001 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 25 SERI E.