PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN Nomor 2 Tahun 2016 tentang KAWASAN TANPA ROKOK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabuapaten/Kota Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755):
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Merangin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Merangin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN Dan
BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
9. Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
10. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
11. Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok yang dibakar dan yang dihembuskan oleh orang lain.
12. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
13. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan Kawasan Tanpa Rokok, pengendalian, dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
15. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau
pelatihan.
16. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak.
17. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya biasanya dengan kompensasi.
19. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
20. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
21. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat-tempat tertentu yang belum masuk dalam aturan ini namun kemudian ditetapkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok.
22. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
23. Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya, memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
25. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin.
26. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat Satgas KTR adalah Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Asap Rokok yang dibentuk oleh Bupati.
Bagian Kesatu Tujuan
Pasal 2
Pengaturan KTR bertujuan:
- a. mewujudkan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; dan
- d. melarang produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di KTR.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3
Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi:
- a. penyelenggaraan KTR;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pengendalian, pembinaan, dan pengawasan;
- d. Satuan Tugas Penegak KTR
- e. peran serta masyarakat;
- f. sanksi administrasi;
- g. penyidikan; dan
- h. sanksi pidana.
BAB III - PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK Bagian Kesatu Kawasan Tanpa Rokok
Pasal 4
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, tempat-tempat atau area-area tertentu dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Tempat-tempat atau area-area sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain dan/atau tempat berkumpulnya anakanak;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lainnya.
BAB III - PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK Bagian Kesatu Kawasan Tanpa Rokok
Pasal 5
Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. klinik kesehatan;
- d. puskesmas;
- e. puskesmas pembantu;
- f. pos kesehatan desa;
- g. klinik desa;
- h. laboratorium;
- i. posyandu;
- j. tempat praktek kesehatan swasta; dan
- k. tempat pengobatan tradisional.
BAB III - PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK Bagian Kesatu Kawasan Tanpa Rokok
Pasal 6
Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. pusat kegiatan belajar masyarakat.
BAB III - PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK Bagian Kesatu Kawasan Tanpa Rokok
Pasal 7
Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;
- c. pendidikan anak usia dini (PAUD);
- d. taman kanak-kanak; dan
- e. tempat lainnya yang dipergunakan sebagai tempat bermain anakanak atau berkumpulnya anak-anak.
BAB III - PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK Bagian Kesatu Kawasan Tanpa Rokok
Pasal 8
Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. masjid/mushola;
- b. gereja; dan
- c. tempat lainnya yang dipergunakan sebagai tempat ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.
BAB III - PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK Bagian Kesatu Kawasan Tanpa Rokok
Pasal 9
Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. bus umum;
- b. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
- c. angkutan antar kota; dan
- d. angkutan pedesaan.
BAB III - PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK Bagian Kesatu Kawasan Tanpa Rokok
Pasal 10
Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri;
- d. bengkel; dan
- e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
BAB III - PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK Bagian Kesatu Kawasan Tanpa Rokok
Pasal 11
Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata/rekreasi;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran;
- g. tempat arena olah raga;
- h. halte;
- i. terminal angkutan umum; dan
- j. terminal angkutan barang.
BAB III - PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK Bagian Kesatu Kawasan Tanpa Rokok
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK Bagian Kesatu Kawasan Tanpa Rokok
Pasal 13
- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. merupakan ruang terbuka dan tertutup, atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
Bagian Kedua Pengumuman dan Tanda-tanda Larangan
BAB III - PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK Bagian Kesatu Kawasan Tanpa Rokok
Pasal 14
- (1) Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib dipasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau pengggunaan rokok.
- (2) Pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup dengan tulisan/simbol/gambar yang mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna dan persyaratan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 15
Setiap orang berhak atas:
- a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai KTR; dan
- d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pengendalian, dan pengawasan KTR.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 16
- (1) Setiap orang wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk:
- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang
menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar.
Bagian Ketiga Ketentuan Larangan
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 17
- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Larangan kegiatan produksi, penjualan, promosi, dan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
- a. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan atau tempat berkumpulnya anak-anak larangan berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat-tempat tersebut;
- b. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h yang beratap yaitu tempat ibadah, tempat kerja, dan tempat umum, larangan berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat-tempat tersebut;
- c. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e yaitu angkutan umum larangan berlaku di bagian luar dan didalam angkutan umum.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan di tempat-tempat umum yang secara spesifik berfungsi sebagai tempat penjualan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 18
- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
- a. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan atau tempat berkumpulnya anak-anak, larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat-tempat tersebut;
- b. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h yang beratap yaitu tempat ibadah, tempat kerja, dan tempat umum, larangan merokok berlaku hingga batas kucuran air dari atap paling luar;
- c. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e yaitu angkutan umum, larangan merokok berlaku di dalam angkutan umum.
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pengendalian
BAB V - PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pengendalian
Pasal 19
- (1) Pengendalian penyelengaraan KTR diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui:
- a. ketaatan setiap orang atau badan terhadap ketentuan larangan di KTR; dan
- b. ketaatan pimpinan atau penanggungjawab KTR terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan KTR.
Bagian Kedua Pembinaan
BAB V - PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pengendalian
Pasal 20
- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk mewujudkan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
- b. koordinasi dengan Dinas, Instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
- c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
- d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
- e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.
- f. memberikan penghargaan kepada perorangan dan/atau badan yang melaksanakan KTR.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi bidang kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dalam pelaksanaan KTR diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Pengawasan
BAB V - PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pengendalian
Pasal 21
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman dan ketertiban.
BAB V - PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pengendalian
Pasal 22
- (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang berada di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan orang atau badan terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) (2) dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan atau penanggung jawab KTR berwenang:
- a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi di wilayah kerjanya;
- b. menegur setiap badan yang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi di wilayah kerjanya;
- c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk meninggalkan KTR.
- d. menghentikan kegiatan produksi, penjualan, iklan, dan/atau promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud huruf b.
BAB V - PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pengendalian
Pasal 23
- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diselenggarakan setiap hari secara terus menerus.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggung jawab KTR melakukan koordinasi dengan Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
BAB VI - SATUAN TUGAS PENEGAK KTR
Pasal 24
- (1) Dalam rangka menegakan pelaksanaan KTR, Bupati membentuk Satuan Tugas KTR.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan KTR Satgas berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Satuan Tugas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas Satgas KTR diatur dengan Peraturan Bupati.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 25
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengaturan KTR di lingkungan masing-masing;
- b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR; dan
- c. melakukan pengawasan sosial.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 26
- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR.
- (3) Pemberian bantuan dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati ## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 27
- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3), danPasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
- a. pemberian teguran tertulis pertama;
- b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
- c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
- d. pembekuan dan atau pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 28
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal Pasal 18 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Setiap badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus dipenuhi paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Penetapan: Ditetapkan di Bangko Pada tanggal 2016 BUPATI MERANGIN AL HARIS

Penetapan: Diundangkan di Bangko Pada tanggal, 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Verifikasi: ## ttd SIBAWAHI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 NOMOR ... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPETAN MERANGIN, PROVINSI JAMBI: 2, 2/2016