PERATURAN BUPATI BI Nomor 2 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat baik di dalam Daerah maupun keluar Daerah, maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4691);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
11. 1 1 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. 14.Peraturan Pemerlntah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan Pemerlntahan Antara Pemerintah, Pemerlntahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 13);
-
Menetapkan
20. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 56 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Serita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 56);
21. Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 134a Tahun 2011 tentang Standar Harga Saluan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2012.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Wakil Ketua dan Anggota DPRD adalah Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang dttentukan dan
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarl&lt;an Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Saluan Perangkat Kerja Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
9. Unit Kerja adalah Bagian dari Saluan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Pengguna Anggaran I Kuasa Pengguna Anggaran;
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
4. 1 1 . Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kola, ataupun kegiatan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara I Daerah atau perintah Pejabat yang berwenang;
12. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Bupati;
13. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat atau ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tidak berl&lt;edudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
14. Perjalanan Dinas Tertentu adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk suatu kegiatan dengan situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi dan atau perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan (Audit) yang dilakukan oleh inspektorat.
BAB II - PERJALANAN DINAS
Pasal 2
Yang dimaksud Perjalanan Dinas adalah :
- a. Melaksanakan tugas di dalam daerah dan luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- b. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran dan eksebisi serta kegiatan lain yang bersfat spesifik.
- c. Pendampingan atau pengawalan Pejabat Negara.
- d. Melaksanakan kegiatan bersama Lembaga/lnstitusi lain.
- e. Melaksanakan perjalanan dinas jabatan seperti penugasan sementara waktu, mengantar/menjemput jenazah, ujian dinas/ujian jabatan, pendidikan dinas, menguji kesehatan dan mendapatkan/memperoleh pengobatan.
- f. Melaksanakan pemeriksaan (Audit) baik yang sifatnya reguler maupun pemeriksaan khusus.
- g. Membawa pasien rujukan ke luar daerah.
BAB II - PERJALANAN DINAS
Pasal 3
Perjalanan Dinas dalam kejadian luar biasa (Force Major) adalah :
- a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam.
- b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan wahana transportasi dalam rule yang ditempuh.
BAB II - PERJALANAN DINAS
Pasal 4
Yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat Spesifik adalah kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan yang berkaitan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan daerah maupun di luar daerah. dengan baik yang tugas pemerintahan, dilaksanakan di dalam
BAB II - PERJALANAN DINAS
Pasal 5
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan din as harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
' -
BAB II - PERJALANAN DINAS
Pasal 6
Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang memberikan persetujuan/perintah perjalanan dinas adalah:
- (1) Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati, atau dalam hal Bupati berhalangan, ditandatangani oleh Wakil Bupati;
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Surat Perintah Tugas (SPn ditandatangani oleh Ketua Dewan atau dalam hal Ketua berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- (3) Bagi Sekretaris Daerah Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani
4. 1 - -
- (3) Bagi Sekretaris Daerah Surat Perintah Tugas (SPT} ditandatangani oleh Bupati atau dalarn hal Bupati berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD} ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- (4) Bagi Pejabat Eselon II, Ill, IV, Stal dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah alas narna Bupati, dan dalarn hal Sekretaris Daerah berhalangan dapat ditandatanqani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang rnernbidangi, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran, dalarn hal Kepala Saluan Kerja Perangkat Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh pejabat yang diserahi tugas;
- (5) Bagi Pejabat Eselon Ill, I V serta Stal dan Pegawai Tidak Tetap yang berternpat Tugas di luar wilayah Siau, diberikan Kewenangan kepada Kepala Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) alas narna Bupati rnenandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas Dalarn Daerah dan Luar Daerah, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Kepala Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran.
- (6) Bagi Carnal di wilayah Siau hanya diberikan kewenangan rnenandatangani Surat Perintah Tugas (SPT} untuk Perjalanan Dinas Dalarn Daerah, sedangkan Surat Perintah Tugas (SPT} Perjalanan Dinas Luar Daerah di tandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD} ditanda tangani oleh Carnal selaku Pengguna Anggaran;
- (7) Khusus Perjalanan Dinas rnendarnpingi pasien rujukan ke luar daerah, Surat Perintah Tugas (SPT} dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD} dapat ditandatangani oleh Direktur Rurnah Saki! dan atau Kepala Puskesrnas baik di wilayah Siau, Tagulandang dan Biaro.
BAB Ill - TUJUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 7
Pengaturan untuk perjalanan dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa dilakukan sebagaiberikut:
- a. Perjalanan Dinas untuk rnengikuti lebih dari 1 (satu} kegiatan/penugasan lanjuVacara dalarn waktu yang berurutan/bersarnbung. Dalarn hal tersebut,
seluruh biaya perjalanan dinas diperhitungkan ## BAB I V BIAYA PERJALANAN OINAS
BAB Ill - TUJUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 8
- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
- a. Biaya transport;
- b. Uang harian yang meliputi akomodasi, uang makan, uang saku, dan transport lokal.
- (2) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
- a. Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD;
- b. Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD;
- c. Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
- d. Pejabat Eselon Ill;
- e. Pejabat Eselon IV;
- I. Stal dan Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (1) hurul a, dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost);
- (4) Klasifikasi biaya transport Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) hurul a sebagai berikut :
- a. Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD menggunakan kelas bisnis untuk pesawat terbang dan VIP untuk angkutan laut;
- b. Sekretaris Daerah, dan Wakil Ketua DPRD menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan VIP untuk angkutan laut;
- c. Pejabat Eselon II, Ill dan Anggota DPRD menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas bisnis untuk angkutan laut. Yang dimaksud dengan Pejabat Eselon Ill adalah Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Sekretaris Sadan I Dinas serta lnspektur Pembantu pada lnspektorat;
- d. Pejabat Eselon Ill dan IV menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas eksekutil untuk angkutan laut. Yang dimaksud dengan Pejabat Eselon Ill adalah Kepala Bidang pada Sadan I Dinas dan Sekretaris Kecamatan;
- e. Stal dan Pegawai Tidak Tetap menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas ekonomi untuk kapal laut.
- (5) Uang harian dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari
BAB Ill - TUJUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 9
- (1) Biaya tiket perjalanan dinas (angkutan darat, laut dan udara) dibayar sesuai dengan yang tercantum dalam tiket (at cost) termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau pass masuk lainnya;
- (2) Biaya angkutan darat, laut dan udara merupakan tarif perjalanan dari kantor menuju terminal, pelabuhan dan bandar udara maupun sebaliknya yang dihitung 1 (satu) kali perjalanan;
- (3) Biaya angkutan perjalanan dinas pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam atau 5 (lima) kilometer PP dengan menggunakan Kendaraan Dinas atau Transportasi lainnya dibayarkan secara lumpsum;
- (4) Besaran biaya transportasi sebagaimana yang tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran keputusan ini merupakan plafon anggaran sementara, sedangkan dibayar adalah biaya riil sesuai bukti perjalanan Dinas yang dipersyaratkan.

## Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang diperintahkan oleh Pejabat berwenang berangkat secara mendadak untuk mengikuti kegiatan dan atau urusan yang sifatnya penting dan tidak dapat ditunda, dapat menggunakan fasilitas tiket kapal laut dan pesawat terbang dengan klasifikasi biaya transport setingkat diatas dengan membuat permohonan kepada Pejabat yang berwenang.

## Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Tugas melebihi lamanya hari yang tercantum pada Surat Perintah Tugas (SPD, dapat diakui untuk pembayaran tambahan lumpsum dengan ketentuan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

-

g

1

1


c

i

I-=:

!

I

I

'

1

1


�

�

s

0

•

z

s

0 •

s

,

,

�

z

•

,

w

F

x:

,

•

•

•

•

•

•

,

•

�

-

o

l

'