PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 73 Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 73 TAHUN 2016 T E N T A N G PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 73 TAHUN 2016
T E N T A N G
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan besaran Uang Persediaan (SPP-UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Memperhatikan
Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. 1 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 15Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 107);
13. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 72 Tahun2016 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 348).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
6. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolvling) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
7. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
8. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
9. Surat Pertanggung Jawaban
BESARAN VANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
BAB II - BESARAN VANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 2
- ( 1 ) Dalam rangka pelaksanan kegiatan dalam APBD, kepada SKPD diberikan Vang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi SKPD setinggi­ tingginya untuk keperluan satu bulan.
- (2) Besaran uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## Pasal3

- ( 1 ) Vang Persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/ atau jasa.
- (2) Vang Persediaan dilarang dipergunakan untuk keperluan selain dimaksud ayat (1).

## BAB III BATAS GANTI VANG PERSEDIAAN

## Pasal4

- ( 1 ) Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan di-SPJ-kan sekurang-kurangnya 50 ° / o dari besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), untuk selanjutnya diajukan melalui SPP GU yang bersifat pengisian kembali (revolving) yaitusebesar dana yang telah di-SPJ-kan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran uang persediaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) melebihi kebutuhan uang persediaan satu bulan, maka bendahara pengeluaran mengembalikan kelebihan uang persediaan tersebut melalui mekanisme SPP-GU Nihil atau dengan pengembalian langsung ke rekening kas umum daerah.
- (3) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum di-SPJ­ kan oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan ke rekening kas umum daerah.

## BAB IV BATAS PENGAJUAN TAMBAH VANG PERSEDIAAN

## Pasal 5

- ( 1 ) Penggunaan Vang Persediaan belum mencapai 75 ° / o sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Vang Persediaan (SPP-TU).
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecuaikan untuk :
- a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan
- b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.

## BABV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.


Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal, 30 Desember 2016

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan pada tanggal SEKRETARIS DAERAH

KABUPt \_:mAHASA TENGGARA,


FARRY FREYKE LIWE,

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 349

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR

73 TAHUN 2016

TANGGAL

: 30 Desember 2016

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGRAN 2017

## BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

| KODE | SATUAN KERJA | BESARAN UANG PERSEDIAAN |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.01 1.01.01 | Dinas Pendidikan | 30.000.000,00 |
| 1.01 1.01.02 | UPT DikporaKecamatanRatatotok | 2.000.000,00 |
| 1.01 1.01.03 | UPT DikporaKecamatanBelang | 2.000.000,00 |
| 1.01 1.01.04 | UPT DikporaKecamatanPusomaen | 2.000.000,00 |
| 1.01 1.01.05 | UPT DikporaKecamatanRatahanTimur | 2.000.000,00 |
| 1.01 1.01.06 | UPT DikporaKecamatanRatahan | 2.000.000,00 |
| 1.01 1.01.07 | UPT DikporaKecamatanPasan | 2.000.000,00 |
| 1.01 1.01.08 | UPT DikporaKecamatanTombatuTimur | 2.000.000,00 |
| 1.01 1.01.09 | UPT DikporaKecamatanTombatu | 2.000.000,00 |
| 1.01 1.01.10 | UPT DikporaKecamatanTombatu Utara | 2.000.000,00 |
| 1.01 1 . 01. 1 1 | UPT DikporaKecamatanSilian Raya | 2.000.000,00 |
| 1.01 1.01.12 | UPT DikporaKecamatanTouluaan | 2.000.000,00 |
| 1.01 1.01.13 | UPT DikporaKecamatanTouluaan Selatan | 2.000.000,00 |
| 1.01 1.01.14 | UPT Sanggar Kegiatan Belajar | 2.000.000,00 |
| 1.02 1.02.01 | Dinas Kesehatan | 70.000.000,00 |
| 1.02 1.02.02 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ratatotok Kecamatan Ratatotok | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Ratatotok Kecamatan Ratatotok | 2.000.000,00 |
| 1.02 1.02.03 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Basaan Kecamatan Ratatotok | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Basaan Kecamatan Ratatotok | 2.000.000,00 |
| 1.02 1.02.04 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Belang Kecamatan Belang | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Belang Kecamatan Belang | 2.000.000,00 |
| 1.02 1.02.05 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Molompar Kecamatan Belang | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Molompar Kecamatan Belang | 2.000.000,00 |
| 1.02 1.02.06 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pusomaen Kecamatan Pusomaen | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Pusomaen Kecamatan Pusomaen | 2.000.000,00 |
| 1.02 1.02.07 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ratahan Kecamatan Ratahan | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM | 2.000.000,00 |

| | Ratahan Kecamatan Ratahan | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.02 1.02.08 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Towuntu Kecamatan Pasan | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Towuntu Kecamatan Pasan | 2.000.000,00 |
| 1.02 1.02.09 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Molompar Kecamatan Tombatu Timur | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Molompar Kecamatan Tombatu Timur | 2.000.000,00 |
| 1.02 1.02.10 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tombatu Kecamatan Tombatu | 2.000.000,00 . . |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Tombatu Kecamatan Tombatu | 2.000.000,00 |
| 1.02 1.02.11 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Silian Kecamatan Silian Raya | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Silian Kecamatan Silian Raya | 2.000.000,00 |
| 1.02 1.02.12 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Touluaan Kecamatan Touluaan | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Touluaan Kecamatan Touluaan | 2.000.000,00 |
| 1.02 1.02.13 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tambelang Kecamatan Touluaan Selatan | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Tambelang Kecamatan Touluaan Selatan | 2.000.000,00 |
| 1.03 1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 82.000.000,00 |
| 1.04 1.04.01 | Sadan Penanggulangan Bencana Daerah | 12.000.000,00 |
| 1.04 1.04.02 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 20.000.000,00 |
| 1.05 1.05.01 | Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik | 49.000.000,00 |
| 1.05 1.05.02 | Satuan Polisi Pamong Praja | 23.000.000,00 |
| 1.06 1.06.01 | Dinas Sosial | 18.000.000,00 |
| 2.01 2.01.01 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 17.000.000,00 |
| 2.02 2.02.01 | BadanPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 13.000.000,00 |
| 2.03 2.03.01 | Dinas Ketahanan Pangan - | 16.000.000,00 |
| 2.05 2.05.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 24.000.000,00 |
| 2.06 2.06.01 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12.000.000,00 |
| 2.07 2.07.01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 15.000.000,00 |
| 2.08 2.08.01 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 14.000.000,00 |
| 2.09 2.09.01 | Dinas Perhubungan | 15.000.000,00 |
| 2.10 2.10.01 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 15.000.000,00 |
| 2 . 1 1 2.11.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 16.000.000,00 |
| 2.13 2.13.01 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 12.000.000,00 |
| 2.18 2.18.01 | Dinas Kearsipan | 11.000.000,00 |
| 3.01 3.01.01 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 25.000.000,00 |
| 3.01 3.01.02 | UPT Pangkalan Pendaratan lkan (PPI) Belang | 2.000.000,00 |
| 3.01 3.01.03 | UPT Balai Benih lkan (881) air tawar Pasan | 2.000.000,00 |
| 3.02 3.02.01 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 16.000.000,00 |
| 3.03 3.03.01 | Dinas Pertanian | 40.000.000,00 |

| 3.03 3.03.02 | UPT Balai Benih Induk (BBi) Padi dan Palawija | 2.000.000,00 |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 3.05 3.05.01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 15.000.000,00 |
| 4.01 4.01.03 | Sekretariat Daerah | 200.000.000,00 |
| 4.01 4.01.04 | Sekretariat DPRD | 250.000.000,00 |
| 4.01 4.01.09 | Kecamatan Ratahan | 14.000.000,00 |
| 4.01 4.01.10 | Kecamatan Belang | 14.000.000,00 |
| 4.01 4.01.11 | Kecamatan Tombatu | 14.000.000,00 |
| ---- 4.01 4.01.12 | ------ Kecamatan Touluaan | 14.000.000,00 |
| 4.01 4.01.13 | Kecamatan Pusomaen | 14.000.000,00 |
| 4.01 4.01.14 | Kecamatan Ratatotok | 14.000.000,00 |
| 4.01 4.01.15 | Kecamatan Ratahan Timur | 14.000.000,00 |
| 4.01 4.01.16 | Kecamatan Tombatu Timur | 14.000.000,00 |
| 4.01 4.01.17 | Kecamatan Tombatu Utara | 14.000.000,00 |
| 4.01 4.01.18 | Kecamatan Silian Raya | 14.000.000,00 |
| 4.01 4.01.19 | Kecamatan Touluaan Selatan | 14.000.000,00 |
| 4.01 4.01.20 | Kecamatan Pasan | 14.000.000,00 |
| 4.01 4.02.01 | Inspektorat Daerah | 50.000.000,00 |
| 4.03 4.03.01 | Sadan Perencanaan Daerah | 40.000.000,00 |
| 4.04 4.04.05 | Sadan Keuangan Daerah | 84.000.000,00 |
| 4.05 4.05.08 | Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 40.000.000,00 |
| 4.07 4.07.01 | Sadan Penelitian dan Pengembangan | 11.000.000,00 |

-B - ::J=GG� -

JAMES SUMENDAP