PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor 42 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku 27 September 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
a:
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. 4: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
Menetapkan
- 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6)-
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BUTON UTARA\_
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. 3 Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. 5 Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara.
5. 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buton Utara.
7. 7: Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandían diwadahi dalam bentuk dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B. Tipe
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada (2) , dilaksanakan ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Dinas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) Dinas menyelenggarakan fungsi
- perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center , disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi, layanan pengembangan intranet penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi e-government; layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart regency, penyelenggaraan government chief information officer Pemerintah Daerah, pengembangan sumber teknologi informasi komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah; opini daya
- b pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan aspirasi publik di ingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik; layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber komunikasi publik dan peryediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi; layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi e-government; layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan; penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart regency, penyelenggaraan government chief information officer Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan narna domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah; opini daya
- d. pelaksanaan tata kelola persandian untuk keamanan penjaminan informasi;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi; layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi egovernment, layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan teknologi informasi komunikasi smart regency, penyelenggaraan government chief information officer Penerintah Daerah, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat; layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
- e pengelolaan sumber daya persandian;
- g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
- f: pelaksanaan administrasi Dinas;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas
2. b Sekretariat;
3. Kepala Dinas;
4. C Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
5. e Bidang Persandian;
- d. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## BAB III

## TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin; membina, mengkoordinasikan; merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan kegiatan komunikasi dan informatika dan persandian serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

## Bagian Kedua Sekretariat Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, perlengkapan, rurnah tangga dan hubungan masyarakat serta mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi serta penyusunan pelaporan dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris. yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris menyelenggarakan fungsi

- b penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- a. penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan dan urusan kerumahtanggaan;
- C pembinaan, pengkorodinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
- e penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- d. penyelenggaraan monitoring; evaluasi program dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- f koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah /kekayaan negare dan layanan pengadaan barang/jasa;

## Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas
2. b Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program, penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta' pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian; ketatalaksanaan; pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

## Pasal 14

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar , prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik; layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber komunikasi publik dan penyediaan akses informasi. daya
- (2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. ayat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi

- b penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik; pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah; daya
- a penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan aspirasi di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah; publik opini daya
- C penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah; penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik; layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
- e. penantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah opini
- d penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik; layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah; opini daya

## Pasal 16

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publík terdiri atas
2. b Seksi Pengelolaan Informasi dan Sumber Komunikasi Publik; Daya
- a. Seksi Media Komunikasi Publik;
- C. Seksi Layanan Informasi dan Kemitraan Komunikasi Publik.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada ayat

## Pasal 17

- (1) Seksi Media Komuníkasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Daerah
- (2) Seksi Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah.
- (3) Seksi Layanan Informasi dan Kemitraan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf C, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik, serta layanan hubungan media di Daerah

<!-- formula-not-decoded -->

- (1) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar , prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi; layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi e-government, layanan manajemen data dan informasi e-government; layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi; integrasi layanan publik dan kepemerintahan; penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart regency,

penyelenggaraan government chief information officer Pemerintah Daerah, pengembangan sumber teknologi informasi komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan-kegiatan Daerah. daya

- (2) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. ayat

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi menyelenggarakan fungsi

- b penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi e-government; layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi; integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart regency, penyelenggaraan government chief information officer Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
- a penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sisten komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan informasi e-government, layanan marajemen data dan informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem tekriologi informasi komunikasi smart regency, penyelenggaraan government chief information officer Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
- penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan; kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi e-government, layanan manajemen data dan informasi e'government; layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart regency, penyelenggaraan government chief information officer Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat; layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
- e pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi; layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi e-government, layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart regency, penyelenggaraan government chief information officer Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat;, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah
- d penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet; layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan informasi egovernment, layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan; penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart regency spenyelenggaraan government chief information officer Pemerintah Daerah pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat,layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan Daerah;

## Pasal 20

- (1) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi terdiri atas
2. b Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Teknologi Komunikasi Informasi;
- a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;
- C. Seksi Pengembangan Sumber Teknologi Informasi Komunikasi. Daya
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi.

- (1) Seksi Infrastruktur Teknologi Komunikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan normna, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi; layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi e-government di Daerah
- (3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (1) huruf C, mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan government chief information officer Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi ayat
- (2) Seksi Pengenbangan dan Pengelolaan Aplikasi Teknologi Komunikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data dan informasi e-government; layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi; integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi smart regency di Daerah.
4. lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah.

## Bagian Kelima Bidang Persandian Pasal 22

- (1) Bidang Persandian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, penyusunan peraturan, pengelolaan, pengembangan, pengamanan, pengembangan kopetensi sumber pengawasan dan evaluasi di bidang persandian. daya,
- (2) Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi ayat

- b penyusunan peraturan di bidang persandian yang meliputi tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian dan pengawasan dan evaluasi pežyelenggaraan persandian.
- penyiapan perumusan kebijakan di bidang persandian yang meliputi tata kelola persandian; operasional pengamanan persandian dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.
- pengembangan di bidang persandian yang meliputi tata kelola persandian; operasional pengamanan persandian dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian\_
- e pengembangan kopentensi sumber daya di bidang persandian yang meliputi tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian
- d pengamanan di bidang persandian yang meliputi tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.
- f. pengawasan dan evaluasi di bidang persandian yang meliputi tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.
- g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 24

- (1) Bidang Persandian terdiri atas
2. b 'Seksi Operasional Pengamanan Persandian;
- a. Seksi Tata Kelola Persandian;
4. c Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persandian.

## Pasal 25

- (1) Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjamimnan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah
- (3) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelengaraan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Seksi Operasional Pengamanan Persandian mempunyai tugas melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah

## Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Juinlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

## Pasal 29

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 30

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. pula

## Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas; Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala

## Pasal 34

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
2. (2} Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## Pasal 35

Atas dasar pertimbangan guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. daya

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 36

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah\_
- (4) Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan Administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan Pengawas di lingkungan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah \_

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 37

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Buton Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.


Ditetapkan, di Buranga

pada Tanggal:

27 -9-2016

BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga pada Tanggal 27 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,


LAODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR

72

TAHUN 2016

TANGGAL

27

/2

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BUTON UTARA