UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor XXIII/MPRS/1966 Tahun 1967 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR8TAHUN1970
TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa garis besar politik perpajakan Negara dalam menghadapi pembangunan meliputi: peningkatan tabungan Pemerintah melalui peningkatan penerimaan, merangsang tabungan masyarakat, mendorong investasi dan produksi serta membantu redistribusi penghasilan ke arah yang lebih seimbang dan mudah di dalam administrasinya;
- b. bahwa guna meningkatkan pembangunan di Indonesia, perlu segera diciptakan suatu iklim fiskal yang baik bagi pengusaha-pengusaha, khususnya bagi penanam-penanam modal;
- c. bahwa dengan demikian perlu diadakan perubahan dan tambahan pada Ordonansi Pajak Perseroan 1925;
- 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966,
3. Ordonansi Pajak Perseroan 1925, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 8 tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 No. 18);
4. Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian pasal 40 (Lembaran Negara tahun 1967 No. 23).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Menetapkan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
- UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925.
Pasal 1
Ordonansi Pajak Perseroan 1925, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 8 tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 No. 18) diubah dan ditambah sebagai berikut :
- I. Pasal 1a diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. "(1) Kepada badan baru, yang menanam modalnya di bidang produksi yang mendapat prioritas dari Pemerintah, diberikan masa bebas pajak untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung dari saat badan tersebut mulai berproduksi.
3. Pelaksanaan pemberian masa bebas pajak tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dibebaskan dari pajak ialah laba dari: Perusahaan Jawatan atas pertimbangan Menteri Keuangan".
- II. Sesudah pasal 1a diadakan suatu pasal baru, pasal 1b, yang berbunyi sebagai berikut :
6. "Pasal 1b.
7. Badan koperasi yang didirikan dan diurus menurut ketentuan Undangundang No. 12 tahun 1967:
- a. diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan sebagaimana berlaku bagi badan-badan lainnya;
- b. dalam 5 (lima) tahun pertama sejak didirikan diberikan pembebasan atau keringanan pajak seperti diatur dalam pasal 11 Ordonansi ini".
- III. A. Pasal 3 ayat (2a) dihapuskan.
- B. Pasal 3 ayat (3a) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- "(3a) Bagian laba yang terdiri dari keuntungan yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan dikenakan tarip pajak tersendiri, sepanjang pengoperan alat perusahaan maupun likwidasi yang dimaksud dilakukan dalam rangka mendirikan badan baru dengan badan/orang lain, dengan pengertian bahwa:
- a. dalam hal ayat (2), alat perusahaan yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah empat tahun menjadi bagian kekayaan perusahaan badan yang bersangkutan;
- b. dalam hal ayat (3), dikecualikan keuntungan yang diperoleh dari persediaan barang-barang dagangan;
- c. badan baru tersebut tidak mengoperkan kembali alat perusahaan yang bersangkutan atau tidak melakukan likwidasi dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun sejak badan itu didirikan".
- C. Sesudah pasal 3 ayat (3a) ditambahkan ayat baru ayat (3b) yang berbunyi sebagai berikut :
- "(3b) Bagian laba yang terdiri dari keuntungan sehubungan dengan pemilikan saham-saham dalam suatu badan lain, berupa pemberian saham-saham baru atau penambahan nilai nominal saham-saham tanpa pemegang saham menyetor sesuatu, akan dikenakan tarip pajak tersendiri, sepanjang pemberian sahamsaham batu atau penambahan nilai nominal saham-saham itu dilakukan oleh badan lain tersebut dalam rangka memperbesar jumlah modalnya sehubungan dengan penilaian kembali aktiva tetap yang dimaksud dalam pasal 3a".
- D. Pasal 3 ditambah dengan satu ayat baru ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut :
'(5) Bilamana ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- "(5) Bilamana selama masa bebas pajak seperti dimaksud dalam pasal 1a ayat (1), badan memindahtangankan sebagian atau seluruh modal penanaman, maka keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pemindah-tanganan itu, baik dalam hal pengoperan alat perusahaan seperti dimaksud pada ayat (2) ataupun dalam hal likwidasi seperti dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tidak termasuk laba yang menikmati masa bebas pajak".
- IV. Sesudah pasal 3 diadakan suatu pasal baru, pasal 3a yang berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 3a.
- Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan suatu peraturan yang mengatur hal penilaian kembali aktiva tetap badan usaha".
- V. Sesudah pasal 4a diadakan suatu pasal baru pasal 4b yang berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 4b.
- (1) Bilamana dalam sesuatu tahun dilakukan pengeluaran untuk penanaman dalam rangka pelaksanaan Udang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, maka dari jumlah laba dari tahun itu dan 3 (tiga) tahun berikutnya dipotongkan perangsang penanaman sejumlah seluruhnya 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah pengeluaran itu, pemotongan mana untuk setiap tahunnya berjumlah 5% (lima perseratus).
- (2) Apa yang dimaksud dengan "pengeluaran untuk penanaman" pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
- (3) Ketentuan ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi pengeluaranpengeluaran untuk penanaman yang dilakukan oleh badan baru seperti dimaksud dalam pasal 1a ayat (1) Ordonansi ini, sepanjang mengenai jumlah penanaman yang semula diajukan oleh badan tersebut dalam rangka memperoleh masa bebas pajak.
- (4) Bagi pengeluaran untuk penanaman tambahan di atas jumlah penanaman yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini yang dilakukan selama masa bebas pajak, pemotongan perangsang penanaman hanya berlaku untuk tahun (tahun-tahun) sesudah masa bebas pajak berakhir, dengan
Pasal 3
- B. Pasal 3 ayat (3a) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- "(3a) Bagian laba yang terdiri dari keuntungan yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan dikenakan tarip pajak tersendiri, sepanjang pengoperan alat perusahaan maupun likwidasi yang dimaksud dilakukan dalam rangka mendirikan badan baru dengan badan/orang lain, dengan pengertian bahwa:
- a. dalam hal ayat (2), alat perusahaan yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah empat tahun menjadi bagian kekayaan perusahaan badan yang bersangkutan;
- b. dalam hal ayat (3), dikecualikan keuntungan yang diperoleh dari persediaan barang-barang dagangan;
- c. badan baru tersebut tidak mengoperkan kembali alat perusahaan yang bersangkutan atau tidak melakukan likwidasi dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun sejak badan itu didirikan".
- C. Sesudah pasal 3 ayat (3a) ditambahkan ayat baru ayat (3b) yang berbunyi sebagai berikut :
- "(3b) Bagian laba yang terdiri dari keuntungan sehubungan dengan pemilikan saham-saham dalam suatu badan lain, berupa pemberian saham-saham baru atau penambahan nilai nominal saham-saham tanpa pemegang saham menyetor sesuatu, akan dikenakan tarip pajak tersendiri, sepanjang pemberian sahamsaham batu atau penambahan nilai nominal saham-saham itu dilakukan oleh badan lain tersebut dalam rangka memperbesar jumlah modalnya sehubungan dengan penilaian kembali aktiva tetap yang dimaksud dalam pasal 3a".
- D. Pasal 3 ditambah dengan satu ayat baru ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut :
'(5) Bilamana ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- "(5) Bilamana selama masa bebas pajak seperti dimaksud dalam pasal 1a ayat (1), badan memindahtangankan sebagian atau seluruh modal penanaman, maka keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pemindah-tanganan itu, baik dalam hal pengoperan alat perusahaan seperti dimaksud pada ayat (2) ataupun dalam hal likwidasi seperti dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tidak termasuk laba yang menikmati masa bebas pajak".
- IV. Sesudah pasal 3 diadakan suatu pasal baru, pasal 3a yang berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 3a.
- Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan suatu peraturan yang mengatur hal penilaian kembali aktiva tetap badan usaha".
Pasal 4
- V. Sesudah pasal 4a diadakan suatu pasal baru pasal 4b yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 11
- III. A. Pasal 3 ayat (2a) dihapuskan.
- B. Pasal 3 ayat (3a) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- "(3a) Bagian laba yang terdiri dari keuntungan yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan dikenakan tarip pajak tersendiri, sepanjang pengoperan alat perusahaan maupun likwidasi yang dimaksud dilakukan dalam rangka mendirikan badan baru dengan badan/orang lain, dengan pengertian bahwa:
- a. dalam hal ayat (2), alat perusahaan yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah empat tahun menjadi bagian kekayaan perusahaan badan yang bersangkutan;
- b. dalam hal ayat (3), dikecualikan keuntungan yang diperoleh dari persediaan barang-barang dagangan;
- c. badan baru tersebut tidak mengoperkan kembali alat perusahaan yang bersangkutan atau tidak melakukan likwidasi dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun sejak badan itu didirikan".
- C. Sesudah pasal 3 ayat (3a) ditambahkan ayat baru ayat (3b) yang berbunyi sebagai berikut :
- "(3b) Bagian laba yang terdiri dari keuntungan sehubungan dengan pemilikan saham-saham dalam suatu badan lain, berupa pemberian saham-saham baru atau penambahan nilai nominal saham-saham tanpa pemegang saham menyetor sesuatu, akan dikenakan tarip pajak tersendiri, sepanjang pemberian sahamsaham batu atau penambahan nilai nominal saham-saham itu dilakukan oleh badan lain tersebut dalam rangka memperbesar jumlah modalnya sehubungan dengan penilaian kembali aktiva tetap yang dimaksud dalam pasal 3a".
- D. Pasal 3 ditambah dengan satu ayat baru ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut :
'(5) Bilamana ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- "(5) Bilamana selama masa bebas pajak seperti dimaksud dalam pasal 1a ayat (1), badan memindahtangankan sebagian atau seluruh modal penanaman, maka keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pemindah-tanganan itu, baik dalam hal pengoperan alat perusahaan seperti dimaksud pada ayat (2) ataupun dalam hal likwidasi seperti dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tidak termasuk laba yang menikmati masa bebas pajak".
- IV. Sesudah pasal 3 diadakan suatu pasal baru, pasal 3a yang berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 3a.
- Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan suatu peraturan yang mengatur hal penilaian kembali aktiva tetap badan usaha".
- V. Sesudah pasal 4a diadakan suatu pasal baru pasal 4b yang berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 4b.
- (1) Bilamana dalam sesuatu tahun dilakukan pengeluaran untuk penanaman dalam rangka pelaksanaan Udang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, maka dari jumlah laba dari tahun itu dan 3 (tiga) tahun berikutnya dipotongkan perangsang penanaman sejumlah seluruhnya 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah pengeluaran itu, pemotongan mana untuk setiap tahunnya berjumlah 5% (lima perseratus).
- (2) Apa yang dimaksud dengan "pengeluaran untuk penanaman" pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
- (3) Ketentuan ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi pengeluaranpengeluaran untuk penanaman yang dilakukan oleh badan baru seperti dimaksud dalam pasal 1a ayat (1) Ordonansi ini, sepanjang mengenai jumlah penanaman yang semula diajukan oleh badan tersebut dalam rangka memperoleh masa bebas pajak.
- (4) Bagi pengeluaran untuk penanaman tambahan di atas jumlah penanaman yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini yang dilakukan selama masa bebas pajak, pemotongan perangsang penanaman hanya berlaku untuk tahun (tahun-tahun) sesudah masa bebas pajak berakhir, dengan
- (1) Terhadap badan-badan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku mendapatkan perlakuan khusus, atas permohonan yang bersangkutan dapat diperlakukan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 setelah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam hal itu terjadi, maka seluruh ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan termasuk juga pajak daerah dan pungutan-pungutan lainnya, ditinjau kembali sebagai suatu kesatuan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1970.

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ALAMSJAH.

Penandatangan: Mayor Jenderal T.N.I. ## PRESIDEN ## REPUBLIK INDONESIA - 7 - Pasal 3. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan untuk pertama kali diberlakukan terhadap pengenaan pajak perseroan mengenai tahun buku yang berakhir sesudah tanggal 30 Juni 1970.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta Pada tanggal 7 Agustus 1970 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO. Jenderal T.N.I. ## PRESIDEN ## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1970 TENTANG
## PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925.
## UMUM:
Sambil menunggu dilakukannya peninjauan secara menyeluruh terhadap perundang-undangan perpajakan, dianggap perlu untuk mengadakan tindakan-tindakan fiskal yang segera dapat memberikan iklim yang melegakan bagi dunia usaha umumnya.
Sesuai dengan arah umum yang digariskan bagi politik perpajakan Negara, maka kebijaksanaan fiskal yang diperbaharui dimulai dengan peninjauan terhadap pajak perseroan.
Peninjauan itu ditujukan pada usaha-usaha, yang dapat mendorong pembangunan dengan:
1. meningkatkan tabungan Pemerintah melalui peningkatan penerimaan;
2. merangsang tabungan masyarakat;
3. mendorong investasi dan produksi; serta
4. membantu redistribusi penghasilan ke arah yang lebih seimbang dan mudah di data administrasinya.
Penerimaan dari sektor pajak perlu ditingkatkan terus-menerus melalui extensifikasi dan intensifikasi serta peningkatan kemampuan aparatur pajak.
Langkah pertama yang diharapkan dapat mendorong investasi ialah berupa suatu sistem, pemberian perangsang pajak, yang disatu pihak dapat membawa kemajuan yang sebesarbesarnya bagi pembangunan ekonomi nasional dan di lain pihak mengorbankan sekecil-kecilnya penghasilan Negara.
Maka dari itu kelonggaran-kelonggaran fiskal seperti yang diatur sekarang ini pada umumnya diberikan kepada para Pembayar pajak, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri, yang memperkuat ekonomi nasional dengan jalan investasi baru dengan tidak mengurangi iklim fiskal yang baik bagi badan-badan usaha yang sudah ada.
Pada asasnya untuk dapat mencapai maksud di atas terdapat dua jalan utama sebagai berikut:
Pertama dengan jalan memberikan bebas pajak yang penuh selama satu jangka waktu tertentu (tax holiday).
Kedua dengan memberikan fasilitas-fasilitas pajak untuk jangka waktu yang relatip panjang, termasuk penurunan tarip pajak perseroan.
Ikhtisar dari pada fasilitas-fasilitas pajak yang diberikan adalah sebagai berikut :
1. Fasilitas-fasilitas berkenaan dengan penanaman-penanaman modal:
- a. diperkenankannya kompensasi kerugian tanpa batas waktu dari kerugian-kerugian enam tahun pertama badan usaha (penambahan baru
PENJELASAN
Pasal 7
- b. diperkenankannya dilakukan penghapusan dipercepat yang selanjutnya akan diatur oleh Menteri Keuangan berdasarkan pasal 4 ayat (4) Ordonansi; - c. diberikannya pengurangan perangsang penanaman (investment allowance)