Unknown Unknown Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan permukiman dan infrastulrtur yang akan menimbulkan gangguan keamanan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas; b. 3. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tfilungagung Nomor 2 Tahun 20O9 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Penataan Kawasan sudah tidak sesuai lag dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali; c. 4. bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak l,alu Lintas; d 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATI'RAII DAERAII TABUPATEII TT'LT'I|GAGI'I{G I{OTOR 15 TATII'IT 2016 TEIfTAItG
AI{ALI$S DATPAII I.ALU LITTAS
DEI|GAT RAIITAT TT'IIAI{ YA,rG MAIIA ESA
BUPATI TULT'I{GAGT'I{G,
:
- a. bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggu nya kelancaran lalu lintas;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan permukiman dan infrastulrtur yang akan menimbulkan gangguan keamanan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas; b.
3. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tfilungagung Nomor 2 Tahun 20O9 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Penataan Kawasan sudah tidak sesuai lag dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali; c.
4. bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak l,alu Lintas; d
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
/A
Nomor 132, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444a1;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 68, Tambahan Iembaran Negara Republlik Indonesia Nomor a7251;
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2AO9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O7l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 522L1:
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL2 tentang Izin Lingkungan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 48, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
9. 1 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu
Lintas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor l1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tlrlungagung 2OI2 2032 (Iembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Ke{a Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Thlungagung Tahun 2Ol4 Nomor 3 Seri D);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAE}UPATEN TULUNGAGUNG
Dan
BUPATI TULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Tulungagung.
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati T\rlungagung.
4. 5' Tim Evaluasi adarah rim yang menilai serta mengevaruasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan raya.
6. Pengembang atau pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yzrng menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiataa, pemukiman dan infrastruktur.
7. 7' Bangkitan/Tarikan ralu Lintas dan Angkutan Jalan adarah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata \_ rata perhari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
I
8. Analisis Dampak la.lu Lintas untuk selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
9. Dampak lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
10. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk men€rmpung volume lalu lintas dengan tetap ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud dari Andalalin adalah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap lalu lintas disekitarnya.
Tujuan dari Andalalin :
- a. memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasanl
2. b' menentukan bentuk peningkatan/perbaikan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pengemb€rnga.n baru;
3. c' menyelaraskan keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah, dan lokasi akses serta alternatif peningkatan perbaikan;
- d. mengidentilikasi masalah-masarah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proses yang diusulkan;
- e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajeman dan rekayasa lalu lintas; dan
:
-
- f. menjadi alat pengendali bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi dampak lalu lintas dari suatu bangunan.
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Bagran kesatu
Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur
BAB III - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 3
- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
- a. Kegiatan perdagangan;
- b. Kegiatan perkantoran;
- c. Kegiatan industri;
- d. Fasilitas pendidikan :
1. Sekolah atau universitas;
2. Lembaga kursus;
- e. fasilitas pelayanan umum:
1. Rumah sakit;
2. Klinik bersama;
3. Bank.
- f. Stasiun pengisian bahan bakar umum;
- g. Hotel;
- h. Gedung pertemuan;
- i. Restoran;
- j. Fasilitas olahraga ( indoor atau out door)
- k. Bengkel kendaraan bermotor;
1. Pencucian mobil; dan/atau
- m. Bangunan lainnya;
- (4) Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Perumahan dan permukiman;
- b. Rumah susun dan apartemen;
- c. Asrama;
- d. Ruko; dan/atau
- e. Permukiman lainnya;
- (5) Infrasruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa :
- a. Akses ke dan dari jalan tol;
- b. Pelabuhan;
- c. Bandar udara;
- d. Terminal:
- e. Stasiun kereta api;
- f. Pool kendaraan;
- g. Fasilitas parkir untuk umum;
- h. Jalan layang (flgouet);
- i. Lintas bawah (under pa.ssl;
- j. Terowongan (tunnetl; dan/atau
- k. I nfrastruktur lainnva:
Bagian kedua
Kriteria Ukuran Minimal Andalalin
BAB III - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 4
- (1) Ikiteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf h yang wajib dilakukan Andalalin dihitung
BAB III - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 5
- (l) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dfunaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf a dan b yang wajib dilakukan Andalalin dihitung
BAB III - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 6
- Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Andalalin. (1)
- Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flgouefl, lintas bawah (underpassl, dan/ atau terowongan (h.tnnetl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Andalalin apabila jalan layang (flgouefl, lintas bawah (underpassl, dan/atau terowongan (funne\ merupakan jalan akses dari/ke jalan yang sudah ada. (2\
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flgouel, Iintas bawah (und.eryassl, dan/atau terowongan (tunne\ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Andalalin.
BAB III - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 7
Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 8
- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) lebih besar 3oo/o (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.
Bagran ketiga
Penyusunan Dokumen Analisis Dampak I-alu Lintas
BAB III - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 9
- (1) Pengembang dan pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melakukan Andalalin.
- (2) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Iembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (21harus berbadan hukum.
- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
3. a Perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi
1.
PENJELASAN
Pembukaan
rencana pembangunan baru atau pengembangan;
2. Cakupan wilayah kejian berdasarkan rencanan pembangunan atau pengembangan;
3. Perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir.
4. Penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
5. Periode analisi paling sedikit 5 (lima) tahun;
6. Kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
7. Karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
8. Penggunaan dan pemilihan model transportasi;
9. Metedologi penyusunan dokumen hasil Andalalin.
t-\_--
- b. Analisis kondisi L^alu Lintas dan angkutan jalan saat ini meliputi :
- l. Kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, demensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
2. Kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
3. Kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan, dan faktor tunggu;
- c. Analisis Bangkitan/Tarikan lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
6. Analisis distribusi peg'alanan d.
7. Analisis pemilihan moda; e.
8. Analisis pembebanan peg'alanan; f.
9. Simulasi kineq'a lalu lintas yang dilakukan terhadap analisi dampak lalu lintas, meliputi : g.
1. Simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
2. Simulasi kineq'a lalu lintas pada saat pembangunan;
3. Simulasi kineg'a lalu lintas setelah pembangunan; dan
4. Simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak yang meliputi :
1. Peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
2. Penyediaan angkutan umum;
3. Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan ;
4. Manajemen kebutuhan lalu lintas;
5. Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
6. Penyedian akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
7. Penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
8. Penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
9. Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan kusus;
10. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan didalam kawasan;
25. 1 1. Peneydiaan sistem informasi lalu lintas;
12. Penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum didalam kawasan;dan / atau
27. 1 3. Penyediaan fasilitas penyebrangan;
I
- i. Rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. Rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat :
1. Pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan disekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. Pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun meliputi :
1. Pemantauan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
2. Pemantau terhadap fasilitas parkir; dan
3. Pembarauan terhadap rambu marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
- l. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi :
1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
2. Peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembanga.n;
3. Kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
4. Kondisi sosial ekonomi disekitar lokasi rencana pembanguanan baru atau pengembangan; dan
5. Kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembang€rn.
## Bagian Keempat Sertifikasi Tenaga Ahli
##
PENJELASAN
Pasal 11
- (1) Tenaga ahli lembaga konsultan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib memiliki sertilikat kompentensi penyusunan Andalalin. 2. (21 Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga ahli wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan. - (3) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (21telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. ## Bagran Kelima Penilaian Dokumen Hasil Andalalin
PENJELASAN
Pasal 12
Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O harus mendapat persetujuan dari Bupati untuk jalan Kabupaten atau jalan desa.
PENJELASAN
Pasal 13
Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan salah satu persyaratan Pengembangan atau Pembangun untuk memperoleh : - a. Izin mendirikan bangunan; aatau - b. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang bangunan gedung.
PENJELASAN
Pasal 14
- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebngaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Andalalin sesuai kewenangan kepa.da Bupati. - (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat {l) memberikan persetujuan dafam jangka waktu paling lama 6O (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan. - (3) Mekanisme penyampaikan dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
PENJELASAN
Pasal 15
- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati. - (2) Pembentukan Tim 56fagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. ## BAB IV ## TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
PENJELASAN
Pasal 16
- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin. - (2) Pengawasan