PERATURAN BUPATI SAROLANGUN Nomor 54 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
-
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah beberapa ka1i diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 05); ,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan Kabupaten Sarolangun ( Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun adalah Bupati Sarolangun dan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjunya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sarolangun;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya clisingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun;
r
-
-
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun;
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Pengaturan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelengaraan bantuan kepada Desa dan Kelurahan secara berkesinambungan di Kabupaten Sarolangun.
Pasal 3
Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang. merata dan berkesinambungan yang dimulai dari desa ke kota.
Pasal 4
Penyelenggaraan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan bertujuan untuk :
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya Masyarakat Pra Sejahtera dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
- c. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal;
- d. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;
- e. Menyediakan infrastruktur dasar;
- f. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
,.
c
.
(~INUT PERATURAN ouptJi)
- g. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
- h. Mengembangkan keriasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penganggulangan kemiskinan perdesaan.
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
BAB III - PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
Pasal 5
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sarolangun.
BAB III - PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
Pasal 6
Petunjuk Teknis sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 diuraikan lebih lanjut dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Serita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Penetapan: Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 1!3 Me.i 2015 ~ SAROLANGUN, -

Penetapan: Diundangkan di Sarolangun pada tanggal L!J Mfl.,· 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, q THABRONI ROZALI SERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 NOMOR :2 ;;2 r - c ## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN TAHUN 2015 '. r: PERCEPATAN KABUPATEN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN DESA SARO LAN GUN

Penandatangan: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMORo1o'2 TAHUN 2015 TANGGAL I!) ME1 2015 TENTANG ## BAB I PENDAHULUAN ## 1.1. LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ' tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah (otonom) yang seluas-luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pembangunan sumber daya manusia maupun pengelolaan surnber daya alam dalarn rangka pemberdayaan masyarn.kat. Mengingat hampir 90 % Daerah Kabupaten Sarolangun adalah perdesaan, serta sebagian besar masyarakatnya pun hidup sebagai petani, harus diakui masyarakat akan sangat kesulitan untuk menggarap dan mengangkut hasil pertanian dan perkebunan jika tidak di topang dengan insfrastruktur yang memadai. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. - Percepatan proses dan pemerataan pembangunan desa/kelurahan merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ini menjadi penting dan menjadi perhatian bagi pemerintah sehingga menjadi prioritas arah kebijakan pembangunan. - Visi Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan adalah tercapainya Desa/Kclurahan yang Maju dan Sejahtera. Maju berarti terpenuhinya insfrastruktur dasar. Sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Misi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (3) peningkatan kualitas dan kuantitas insfrastruktur dasar dan ekonomi masyarakat. - Dalam rangka mencapai visi dan misi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, strategi yang dikembangkan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yaitu menjadikan Masyarakat Pra Sejahtera sebagai kelompok sasaran, rnenguatkan sistem pernbangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerjasama dalam desa/kelurahan. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka Program Percepatan \ r: ~- Pembangunan Desa/Kelurahan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan. ## 1.2. TUJUAN ## 1.2.1. Tujuan Umum Tujuan Umum Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah mewujudkan pembangunan yang merata dan berkesinambungan dimulai dari desa/kelurahan hingga kota. ## 1.2.2. Tujuan khususnya Tujuan khusus Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan meliputi: - a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat prasejahtera dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa - d. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif - c. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal - e. Menyediakan insfrastruktur dasar - f. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat ## 1.3. KELUARAN PROGRAM Keluaran Program Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi: - b. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa/kelurahan - a. Terjadinya peningkatan keterlibatan Masyarakat mulai perencanaan sampai dengan pelestarian - c. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif - d. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan bagi masyarakat ## PEMBANGUNAN PERCEPATAN PROGRAM 1.4. PRINSIP DASAR DESA/KELURAHAN Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Prinsip-prinsip itu meliputi: - b. Keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan usaha peningkatan kesejahteraan desa/kelurahan untuk masa yang akan datang. - a. Tanggung Jawab adalah bahwa dalam penyelenggaraan program bantuan dengan pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa/kelurahan. - c. Manfaat adalah bahwa penyelenggaraan program bantuan memberikan manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan umum. - e. Kesadaran adalah bahwa melalui pemberian bantuan menumbuhkan kesadaran masyarakat desa/kelurahan dalarn mendukung percepatan pembangunan desa/kelurahan. - d. Keadilan adalah pemberian bantuan harus mencenninkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat desa/kelurahan. - f. Kebersamaan adalah bahwa pemberian program bantuan mendorong peran masyarakat desa/kelurahan untuk bersarna-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan. - h. Partisipatif adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil. - g. Berorientasi pada masyarakat pra sejahtera adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat pra sejahtera. 1. Demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyarawah dan mufakat. - k. Prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan. - J. Transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, tek.nis, legal, maupun administratif. ## BAB II KETENTUAN UMUM Masyarakat adalah pelaku utama Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pendamping, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten. ## 2.1. PERAN PELAKU ## 2.1.2. Pelaku di desa/kelurahan Pelaku di desa/kelurahan adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan. Pelaku di desa/kelurahan meliputi:

Penandatangan: ## 1) Kepala Desaj Lurah

Penandatangan: - Kepala Desa/Lurah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan. Bersama Badan Permusyawarahan Desa / Lembaga Pemusyawarahan Masyarakat, Kepala Desa/Lurah menyusun peraturan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset Program Percepatan Peinbangunan Desa/ Kelurahan yang telah ada di desa/kelurahan. ## 2) Badan Permusyawarahan Desa (BPD/LPM atau sebutan lainnya) - Dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, BPD/LPM [atau sebutan lainnya) berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa/kelurahan. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa/ kelurahan yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/ kelurahan. ## 3) Tim Pelaksana Program (TP2)

Penandatangan: Tim Pelaksana Program merupakan anggota masyarakat selain aparatur pemerintahan desa/kelurahan yang dipilih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan. Tim Pelaksana Program sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris dan Wakil Masyarakat. Tim Pelaksana Program yang telah dipilih, dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan ditembuskan kepada Ca.mat dan Bupati Sarolangun melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Oesa Kabupaten Sarolangun. Tim Pelaksana Program mempunyai peran melaksanakan identifikasi permasalahan dan potensi sumber daya yang dapat dikembangkan untuk mendukung Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan bersama dengan aparatur pemerintahan desa/kelurahan dan komponen masyarakat lainnya. Menyusun rencana pengembangan, melakukan kegiatan musyawarah desa/ kelurahan dalam menentukan kegiatan yang akan dijalankan, merumuskan mekanisme pengelolaan, menyusun laporan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, mengkoordinasikan pela.ksanaan kegiatan di desa/kelurahan, mengelola adrninistrasi dan keuangan Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan. ## 4) Kelompok Masyara.kat Kelompok masyara.kat adalah kelompok yang terlibat dan mendukung kegiatan Program Percepatan Pernbangunan Desa/Kelurahan, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi maupun kelompok perempuan. Termasuk sebagai kelompok masyarakat misalnya kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu-ibu PKK, kelompok usaha ekonomi, kelompok pengelola air, kelompok pengelola pasar desa, dan sebagainya . ## 2.1.2. Pelaku di kecamatan .,--... Pela.ku di kecamatan adalah pela.ku-pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang berkedudukan di kecamatan. Pelaku di kecamatan meliputi: ## 1) Camat

Verifikasi: Camat sebagai tim monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan dalam kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan berperan dalam melakukan pembinaan kepada desa/kelurahan di wilayah kecamatan. Selain itu camat juga bertugas untuk membuat Surat Penetapan Ca.mat (SPC) tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati untuk didanai melalui Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dan membuat Surat Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana melalui Dokumen Perencanaan yang dibuat oleh Tim Pelaksana Program di desa/ Kelurahan yang telah diverifikasi oleh Pendamping Kecamatan (Konsultan), Pendamping Kabupaten (Konsultan) serta diketahui Kasi PMD atau pejabat Kecamatan yang ditunjuk . ## 2) Kasi PMD atau Pejabat yang ditunjuk Kasi PMD atau pejabat yang ditunjuk berperan mulai dari ta:hap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di kecamatan. Selain itu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di wilayah kecamatan. ## 3) Pendamping Kecamatan (Konsultan) Pendamping Kecamatan adalah pendamping masyarakat dalam mela.ksana.kan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Peran Pendamping Kecamatan adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian, selain itu juga berperan dalam membimbing pelaku-pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan dan kecamatan serta memastikan setiap pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. ## 2. 1 .3. Pelaku di kabupaten Pelaku di kabupaten ·adalah pelaku-pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang berkedudukan di kabupaten. Pelaku di kabupaten meliputi:

Penandatangan: ## 1) Bupati

Penandatangan: - Bupati sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan berperan dalam mengevaluasi hasil pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dan menentukan arah kebijakan dan keberlanjutan program. - 2) Tim Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan - Desa/ Kelurahan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan

Penandatangan: - Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi demi keberhasilan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan juga berfungsi dalam memberikan dukungan koordinasi program antar instansi, pelayanan dan proses administrasi di tingkat kabupaten. ## 3) Pendamping Kabupaten (Konsultan) Pendamping Kabupaten adalah tenaga profesional yang berkedudukan di tingkat kabupaten. Peran Pendamping Kabupaten adalah memfasilitasi pelaksanaan tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan di lapangan yang difasilitasi oleh Pendamping Kecamatan dan memfasilitasi perencanaan koordinatif di tingkat kabupaten. Pendamping Kabupaten harus memastikan setiap tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dapat selesai dengan baik, tepat waktu dengan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Pendamping Kabupaten juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan teknis kepada pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di kecamatan dan desa/Kelurahan, serta mendorong munculnya forum lintas pelaku atau sejenisnya, sebagai media pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Oalam menjalankan perannya, Pendamping Kabupaten ha.rus melakukan koordinasi dengan dinas/instansi yang ada di kabupaten. Pendamping Kabupaten terdiri dari Ahli Teknik, Ahli Petemakan, dan Ahli Kemasyarakatan. Ahli Teknik Kabupaten dengan latar belakang teknik adalah tenaga konsul-tan te~ik\_ d~ manajerial profesional yang berk~dud~ ~- ~S2;~ Kabupaten dan berperan sebagai supervisor atas hasil lrualitas teknik kegiatan pembangunan prasarana perdesaan pada perencanaan desain dan RAB, survei dan pengukuran, pelaksanaan, serta operasi dan pemeliharaan. Ahli Teknik Kabupaten harus memastikan pelaksanaan kegiatan prasarana selesai dengan lrualitas baik, selesai tepat waktu, dan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan serta sesuai kaidah atau standar teknik prasarana. Ahli Teknik Kabupaten juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan standar teknis prasarana perdesaan kepada pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan di kecamatan, kelurahan dan desa. Ahli Petemakan Kabupaten dengan latar belakang petemakan adalah tenaga konsultan petemakan profesional yang berkedudukan di tingkat kabupaten dan berperan sebagai supervisor atas hasil lrualitas petemakan pada perencanaan desain dan RAB, \_pelaksanaan, dan pemeliharaan. Ahli Petemakan Kabupaten harus mernastikan pelaksanaan kegiatan temak selesai dengan kualitas baik, dan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan. Ahli Petemakan Kabupaten juga berperan dalam mernberikan bimbingan atau dulrungan tentang kaidah dan standar ternak kepada pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di kecamatan, kelurahan dan desa. Ahli Kemasyarakatan Kabupaten adalah tenaga konsultan pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di tingkat k.abupaten dan berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang pemberdayaan masyarakat kepada pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di kecamatan, kelurahan dan desa. Ahli Kemasyarakatan Kabupaten memastikan pelaksanaan kegiatan harus melibatkan peran masyarakat dalam seluruh tahapan program dengan mengacu pada prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan. ## 2.2. SASARAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN ## 2.2 .1. Lok.asi Sasaran Lok.asi sasaran Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Sarolangun. ## 2.2.2. Kelompok Sasaran: - b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan/kelurahan, - a. Masyarakat Pra Sejahtera di perdesaan/kelurahan, - c. Kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan. ## 2.3. PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERCEPATAN DESA/KELURAHAN Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan merupakan program Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. PE1VNJUK TEXNIS PEUKSANAAN PROGIUM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESAIKELURAHAN T.A 101 .5 - 2.3.1. Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan Sumber dana berasal dari: - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) - b. Swadaya masyara.kat - c. Partisipasi dunia usaha - 2.3.2.Alokasi dana program per desa/kelurahan adalah sebesar Rp.200.000.000,(Dua Ratus Juta Rupiah). - 2.3.3. Kebutuhan operasional Tim Pelaksana Program di desa/kelurahan diberikan bantuan dana dari Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan maksimal lima persen (5%) dari dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang dialokasi.kan. ## 2.4. JENIS KEGIATAN Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dalam menentukan jenis kegiatan dan pembagian jumlah bantuan bibit dan ternak yang akan dilaksanakan diputuskan melalui musyawarah desa/kelurahan. - 2.4.1. Bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; - Tim Pelaksana Program dengan didampingi Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten (Konsultan) dalarn proses pengadaan perlu memperhatikan spesifikasi sesuai aturan yang berlaku. ## 1) Hortikultura dan palawija Bibit tanaman hortikultura dan spesifikasi teknis sebagai berikut: - a. Benih Gambas - Benih kering - Daya tumbuh diatas 90% - Berlabel - Kemasan sachet - b. Kangkung darat - Benih kering - Daya tumbuh diatas 90% - Berlabcl ## c. Cabe - Benih kering - Daya tumbuh diatas 90% - Berlabel ## d. Terung - Benih kering - Daya tumbuh diatas 90% - Berlabel - e. Mangga - Tinggi minimal 7 5 cm dalarn poly bag - Tanaman hasil okulasi/sambung/bibit unggul - Berlabel - ~L Bebas hama dan e;nyakit \_ - ## Bibit tanaman palawija sebagai berikut: - a. Jagung - Benih kering - Daya tumbuh diatas 90% - Berlabel - b. Kacang hijau - Benih kering - Daya turnbuh diatas 90% - Berlabel - c. Kacang kedelai - Benih kering - Daya tumbuh diatas 90% - Berlabel - d. Mentimun - Benih kering - Daya turnbuh diatas 90% - Berlabel - e. Kacang panjang - Benih kering - Daya tumbuh diatas 90% - Berlabel - 2) Bibit karet, sawit, kopi, kakao, dan kelapa dalam Bantuan bibit karet, sawit, kakao, kopi, dan kelapa dalam untuk masyarakat dan optimalisasi tanah kas desa/kelurahan diberikan kepada masyarakat yang telah memiliki lokasi perkebunan. - a. Bantuan Bibit Karet dengan Sfesifikasi sebagai berikut: - Bibit Karet Berlabel Biru - Bibit Karet Akulasi dalam polybag - Ukuran Polybag minimal 15 X 35 Cm, warna hitam, bahan plastik bukan daur ulang - Batang atas(entres) : - BPM :24,107, 109,atau - -IRR - -PB : 104, 5,32,39,42, 118,atau : 217 ,260,330,240,, at.au - -PR - 255, 261, at.au - -RRIC : 100, at.au - -Avros : 2037 - Batang bawah (stump):GT l,RRIC 100, AVROS 2037,PB 260 - Umur bibit: 4-6 bulan setelah serong - Tinggi payung : &gt; 20 Cm - Diameter tunas : &gt;O .4 Cm - Sudut tunas : &gt; 20° - Tinggi Bibit dari Mata Akulasi minimal 25 CM dan ditingkatan 1 sampai 3 'payung - Warna daun hijau tua - Keadaan daun dalam keadaan daun tua - Kesehatan bibit bebas dari hama penyakit - b. Bantuan Bibit Sawit dengan sfesifikasi sebagai berikut: - Bibit Berlabel biru - Bibit dalam polybag - Ukuran polybag minimal 35 x 40 Cm, wama hitam dan berbahan plastik bukan daur ulang - Umur bibit: 10 s/d 10 bulan ( dalam polybag) - Varietas: D x P ( Dura dan Psipera) - Tinggi Bi bit minimal 110 Cm dari tanah - Wama daun hijau tua - Kesehatan bibit bebas dari penyakit - c. Bantuan Bibit Kopi dengan spesifikasi sebagai berikut: - Klon Arabika: S795, USDA 762, Andung Sari-I, Sigarar Utang - Klon Robusta: BP 308, BP 42, SA 436, BP 234 - Umur bibit 8-12 bulan - Tinggi 20-40 Cm - Jumlah minimal daun tua 57 wama hijau tua - Jumlah cabang primer 1 - Diameter batang 5-6 cm - Bebas hama penyakit - Ukuran polybag 15 X 20 Cm - Bibit label biru diterbitkan oleh instansi berwenang - d. Bantuan Bibit Kakao dengan spesifikasi sebagai berikut:

Distribusi: - Klon : DR i, DR 2, DR 38 dan DRC 16, GC 7, ICS 13, ICS 13, ICS 60, TSH 908, Pa 303, RCC 70, RCC 71 dan RCC 72 - Umur bibit 4-6 bulan - Daun tua s 12 helai, wama hijau tua - Tinggi &gt;50 Cm - Diameter batang 2: 1.5 Cm - Bebas hama penyakit - Ukuran polybag 20X30 Cm - Bibit label biru diterbitkan oleh instansi berwenang - e. Bantuan Bibit Kelapa Dalam dengan spesifikasi sebagai berikut: - Klon kelapa dalam Banyuwangi (DBG) - Klon kelapa dalam Lubuk Paliga (OLP) - Klon kelapa dalam Rennelb (DRL) - Klon Kelapa Dalam Kimia Atas (OKA) - Klon kelapa dalam Tenga (OTA) - Umur bibit 10-12 bulan - Jumlah daun 16-19 pelepah, hijau tua - Tinggi 100-125 cm - Diameter 5,5-6 cm - Bibit sudah mendapat Surat Keterangan Mutu Bibit dari instansi berwenang - Kesehatari bibit bebas dari hama/penyakit ## 3) Ternak sapi, kerbau, kambing, dan unggas Tim Pelaksana Program dengan didarnpingi Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten (Konsultan) dalam mela.ksanakan kegiatan dengan memperhatikan spesifikasi sebagai berikut: ## a) Temak sapi - Berasal dari luar desa/kelurahan penerima Program Percepatan Pembangunan Desa Kelurahan - Sehat dan bebas penyakit menular dinyatakan oleh dokter hewan - Bebas cacat alat reproduksi - Bebas cacat alat kelamin - ersvaratan anti · p ku itatif | No | Umur (bulan) | Parameter | Kelas I | Kelas II | Kelas III | |------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------| | 1 | Sapi Betina ~24 bulan | Lingkar Dada Minimum Tinggi Pundak Minimum Paniana Sadan Minimum | 147 109 113 | 135 103 107 | 130 97 101 | | 2 | Sapi Jantan ~36 bulan | Lingkar Dada Minimum Tinggi Pundak Minimum Panjang Sadan Minimum | 189 127 132 | 173 121 125 | 167 115 118 | ## b) Temak kerbau - Berasal dari luar desa/kelurahan penerima Program Percepatan Pembangunan Desa Kelurahan - Sehat dan bebas penyakit menular dinyatakan oleh dokter hewan - Sehat dan bebas dari segala cacat fisik - Bebas cacat alat reproduksi - Bebas cacat alat kelarnin - Pe aratan kuantitatif | No | Umur (bulan) | Parameter | cm Ukuran | |------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------| | 1 | Kerbau Betina ~36 bulan | Tinggi Pundak Minimum Panjang Sadan Minimum Lingkar Dada Minimum Tin · Pin Minimum | 115 120 170 113 | | 2 | Kerbau Jantan ~30 bulan | Tinggi Pundak Minimum Panjang Sadan Minimum Lingkar Dada Minimum Tin · Pin Minimum | 120 125 190 118 | ## c) Temak karnbing - Wama bulu bervariasi dari putih carnpur hitarn, coklat atau hitarn sama sekali - Tanduk mengarah ke belakang dan membengkok ke luar

Penandatangan: - Hidung lurus leher pendek, telinga pendek berdiri tegak ke depan, kepala kecil dan ringan ## itatif K ersyaratan uann · p | No | Parameter | Satuan | Umur | | |------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------| | 1 | Kambing PE Jantan -Bobot badan -Tinggi pundak -Panjang badan -Lingkar dada -Panjang telinga -Panianz buJu rewos | Kg Cm Cm Cm Cm Cm | 0,5-1 tahun 24-30 67-72 45-51 65-77 20-26 7-15 | >l-2 tahun 31-49 67-83 54-68 72-88 22-30 9-19 | | 2 | Karnbing PE Jantan -Bobot badan -Tinggi pundak -Panjang badan -Lingkar dada -Panjang telinga -Panianz bulu rewos | Kg Cm Cm Cm Cm Cm | 27-27 55-65 45-55 57-69 21-27 7-15 | 28-40 66-76 52-63 69-83 23-29 8-20 | | 3 | Kam bing Kacang Betina -Tinggi Badan -Berat Badan | Cm Kg | 8-12 bulan >46 >12 | | | 4 | Kam bing Kacang Jan tan -Tinggi Badan -Berat Badan | Cm Kg | 12-18 bulan >SO >15 | | ## d) Temak unggas - Sehat dan bebas penyakit menular dinyatakan oleh dokter hewan - Sehat clan bebas da.ri segala cacat fisik - Bebas cacat alat reproduksi - Bebas cacat alat kelarnin Selain spesifik.asi tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang juga perlu di perhatika.n dalam pelaksanaan kegiatan ternak sapi, kerbau, kambing, dan unggas yaitu sebagai berikut: ## a) Kelayakan Lokasi Pengadaan bibit sapi/kerbau perlu mempertimbangkan potensi daerah sebagai lokasi pengembangan ternak sapi/kerbau. Kecamatan Limun, Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Batang Asai dengan potensi ternak kerbau, sedangkan Kecamatan Singkut, Kecamatan Pelawan, · Kecamatan Pauh, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Bathin VIII dan Kecamatan Sarolangun di luar wilayah perkotaan dengan potensi ternak sapi. ## b) Kelayakan Petani - Pengadaan temak sapi/kerbau diserahkan kepada petani yang memiliki tempat/lokasi untuk pemeliharaan ternak sapi/kerbau. ## 4) Budidaya perikanan Adapun spesifikasi minimal perikanan Budidaya untuk dikembangkan adalah sebagai berikut: ## a) Bud.idaya Bean Nila dan Bean Mas dengan sfesifikasi sebagai berikut: - Ukuran Kolam minimal 200 M2 ( kolam tanah atau pennanen)cv xcv - Kolarn clipagar - Kolam tidak kebanjiran saat musim hujan - Kolam dapat dikeringkan - Debit air cukup sepanjang tahun dan mengalir - Benih ukuran 812 Cm - Padat tebar benih ikan 5- 10 ekor per M2 - Pakan /pelet mengandung kadar protein 28 % - 30 % - Pakan tidak kadaluarsa dan tidak berjamur ## b) Buclidaya Bean lele - Ukuran kolam minimal 10 M2 (Kolam tanah a tau pennanen) - Kolam clipagar - Kolam tidak kebanjiran saat musim hujan - Kolam dapat dikeringkan - Benih ukuran tiga inchi - Padat tebar benih ikan 200 ekor per M2 - Pakan/ pelet mengandung kadar protein 28 % -30 % - Pakan tidak kadaluarsa dan tidak berjamur ## c) Bud.idaya Ik.an Patin - Ukuran kolam minimal I 00 M2 (kolam tanah atau pennanen) - Kolam dipagar - Kolam tidak kebanjiran saat musim hujan - Kolam dapat dikeringkan - Benih ukuran tiga inchi - Padat tebar benih ikan 200 ekor per M2 - Pakan / pelet mengandung kadar protein 24 % - 26 % - Pakan tidak kadaluarsa dan tidak berjamur ## 2.4.2. Kegiatan ekonomi lain yang bermanfaat/usaha mikro kecil dan menengah; - 1) Alat produksi ekonomi kreatif - a) Peralatan kerajinan batu - Mesin potong dadu - Mesin gerinda - Mcsin bor (pelobang batu) - Pisau pembelah - Pisau pemotong - b) Peralatan jahit - Mesin jahit - Mesin obras - Pelobang kancing - c) Peralatan mesin panggang/ peking ma.kanan - Antimatic vacum (seater ta.jam) - Impluse sialing (seater tajam) ## d) Peralatan pembuatan kuliner - Mesin sealer - Mesin bear - Oven bear ## e) Peralatan Batik - Cap batik - Dandang untuk larut - Cantung tulis - Gawongan - Tungku batan penebus ## 2) Tenda pedagang kaki lima - Atap plastik/terpal - Tiang besi - Rangka kayu - Ukuran 3X4 meter ## 3) Gerobak pedagang keliling/ kaki lirna - Atap seng - Dinding kaca/ Aluminium - Rangka kayu - Roda dua ( 1 set) - 4) Alat pertukangan - Ketarn, mesin - Gergaji, mesin - Pahat (bobok) - Bor kayu - Sugu duduk - Mesin plener - Jetsu ## 2.4.3. Pembangunan infra struktur desa/kelurahan; ## a. Jalan rabat beton

Distribusi: Tim Pelaksana Program dengan didarnpingi Pendarnping Kecarnatan dan Pendarnping Kabupaten (Konsultan) dalam melaksanakan kegiatan perlu memperhatikan spesifikasi minimal kontruksi perbandingan adukan 1 :3:5 (semen : Pasir : kerikil ) dengan lebar : 1 Meter, dan ketebalan : 10 Cm. Bagi desa/kelurahan yang tidak ada lahan ke sentra produksi pertanian dan perkebunan dapat dilakukan pembangunan jalan rabat beton lingkungan dengan spesifikasi minimal sarna seperti jalan rabat beton ke sentra pertanian. ## b. Drainase - Pengadaaan, pengukuran dan pemasangan papan bangunan - a) Pemeriksaan lapangan - b) Pengukuran titik ketinggian - c) Pemasangan papan bangunan - d) Penyediaan air - Ukuran dan satuan - a) Titik ketingggian kurang ±0,00 ditetapkan sesuai dengan peil keadaan tanah - b) Semua ukuran dalam gambar (bestek) dan RKS dinyatakan dalam M (meter), CM (centimeter) dan MM (mili meter), ukuran diatas titik ketinggian dinyatakan dengan tanda + (plus) dan di bawah titik ketinggian dinyatakan dengan tanda - (minus) - c) Lapangan harus bersih dari sampah, akar, dan lain-lain yang mengganggu pekerjaan ## c. Gorong-gorong ## d. Air bersih dengan spesifikasi sebagai berikut: - Dinding surnur 3m dari permukaan lantai - l ,5m dinding bawah tidak di semen - Tinggi bibir surnur 1 m - Lantai sumur di semen, kedap air dengan lebar l ,5m - Kemiringan 1-5% - Tutup sumur harus rapat - Sarana pembuangan air limbah minimal 2% ke arah air buang ## e. Mandi Cuci Kakus (MCK) - Jarak antara lubang penampungan kotoran minimal 10 meter - Tidak berbau - Kotoran tidak dijamah serangga - Tidak mencemari tanah sekitarnya - Mudah dibersihkan - Dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung - Penerangan dan ven tilasi cuku p - Lantai.kedap air dan luas ruangan memadai Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan Tahun 2015 untuk setiap desa/kelurahan diperbolehkan lebih dari l(satu) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan di desa/ kelurahan dengan disepakati dalam musyawarah desa/ kelurahan. ·. c • MII\HJT rr. .UM~AN OU.P Ifft .. ## BAB III ## ALUR TAHAPAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN Alur tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan, hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa/Kelurahan dan kecamatan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengenalan desa/Kelurahan diantaranya adalah: 1. Mengidentifikasi potensi dan surnber daya yang dapat mendukung pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan di tingkat desa/Kelurahan 3. Melaksanakan musyawarah desa/kelurahan untuk menentukan usulan pembangunan 2. Menginfonnasikan rencana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan kepada masyarakat desa/kelurahan 4. Menyusun rencana kegiatan untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak Dalam masa pengenalan kondisi desa/Kelurahan sekaligus juga dilakukan sosialisasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan secara informal kepada masyara.kat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di semua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga semua pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada dasarnya sosialisasi dapat dila.kukan pada setiap saat atau kesempatan oleh pelakupelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan. Sistem kelembagaan lokal dan pertemuan informal masyarakat seperti pertemuan keagamaan (pengajian dan yasinan) atau pun pertemuan adat istiadat (gotong royong, arisan dan upacara adat) merupakan altematif untuk menyebarluaskan informasi dan media penerapan prinsip transparansi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Selain itu, media cetak seperti koran dan tabloid, serta media elektronika seperti radio dan televisi juga dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan. ## 3.1. PERENCANAAN KEGIATAN

Penandatangan: Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi . Tahap persiapan adalah tahapan yang dilakukan secara mandiri oleh masyara.kat desa/kelurahan. Dalam tahap persiapan, masyara.kat desa/kelurahan melakukan musyawarah untuk memilih Tim Pelaksana Program (TP2). Musyawarah pemilihan Tim Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Desa Kelurahan dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah, BPD/sebutan lainnya, Lembaga \_.J -

Penandatangan: Pemberdayaan Masyarakat (LPM), wakil perempuan, LSM/ organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan anggota masyarakat lainnya. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan. Tahap Sosialisasi dilaksanakan ditingkat kecamatan dan desa/ kelurahan. ## 3. 1.1. Sosialisasi Kecamatan Sosialis
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 24 tahun 2014 ten tang Petunjuk Tek.nis Pelaksanaan Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Serita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 1!3 Me.i 2015


~

SAROLANGUN,

-



Diundangkan di Sarolangun pada tanggal L!J Mfl.,·

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, q

THABRONI ROZALI

SERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 NOMOR :2 ;;2

r

-

c


## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN TAHUN 2015

'.


r:

PERCEPATAN KABUPATEN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN DESA SARO LAN GUN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMORo1o'2 TAHUN 2015

TANGGAL I!) ME1

2015

TENTANG

## BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ' tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah (otonom) yang seluas-luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pembangunan sumber daya manusia maupun pengelolaan surnber daya alam dalarn rangka pemberdayaan masyarn.kat.

Mengingat hampir 90 % Daerah Kabupaten Sarolangun adalah perdesaan, serta sebagian besar masyarakatnya pun hidup sebagai petani, harus diakui masyarakat akan sangat kesulitan untuk menggarap dan mengangkut hasil pertanian dan perkebunan jika tidak di topang dengan insfrastruktur yang memadai. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

-

Percepatan proses dan pemerataan pembangunan desa/kelurahan merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ini menjadi penting dan menjadi perhatian bagi pemerintah sehingga menjadi prioritas arah kebijakan pembangunan.

- Visi Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan adalah tercapainya Desa/Kclurahan yang Maju dan Sejahtera. Maju berarti terpenuhinya insfrastruktur dasar. Sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Misi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (3) peningkatan kualitas dan kuantitas insfrastruktur dasar dan ekonomi masyarakat. -

Dalam rangka mencapai visi dan misi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, strategi yang dikembangkan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yaitu menjadikan Masyarakat Pra Sejahtera sebagai kelompok sasaran, rnenguatkan sistem pernbangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerjasama dalam desa/kelurahan. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka Program Percepatan

\

r:

~-

Pembangunan Desa/Kelurahan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan.

## 1.2. TUJUAN

## 1.2.1. Tujuan Umum

Tujuan Umum Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah mewujudkan pembangunan yang merata dan berkesinambungan dimulai dari desa/kelurahan hingga kota.

## 1.2.2. Tujuan khususnya

Tujuan khusus Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan meliputi:

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat prasejahtera dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
- d. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
- c. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
- e. Menyediakan insfrastruktur dasar
- f. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

## 1.3. KELUARAN PROGRAM

Keluaran Program Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi:

- b. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa/kelurahan
- a. Terjadinya peningkatan keterlibatan Masyarakat mulai perencanaan sampai dengan pelestarian
- c. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif
- d. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan bagi masyarakat

## PEMBANGUNAN PERCEPATAN PROGRAM 1.4. PRINSIP DASAR DESA/KELURAHAN

Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.



Prinsip-prinsip itu meliputi:

- b. Keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan usaha peningkatan kesejahteraan desa/kelurahan untuk masa yang akan datang.
- a. Tanggung Jawab adalah bahwa dalam penyelenggaraan program bantuan dengan pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa/kelurahan.
- c. Manfaat adalah bahwa penyelenggaraan program bantuan memberikan manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan umum.
- e. Kesadaran adalah bahwa melalui pemberian bantuan menumbuhkan kesadaran masyarakat desa/kelurahan dalarn mendukung percepatan pembangunan desa/kelurahan.
- d. Keadilan adalah pemberian bantuan harus mencenninkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat desa/kelurahan.
- f. Kebersamaan adalah bahwa pemberian program bantuan mendorong peran masyarakat desa/kelurahan untuk bersarna-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan.
- h. Partisipatif adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil.
- g. Berorientasi pada masyarakat pra sejahtera adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat pra sejahtera.
1. Demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyarawah dan mufakat.
- k. Prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.
- J. Transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, tek.nis, legal, maupun administratif.


## BAB II KETENTUAN UMUM

Masyarakat adalah pelaku utama Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pendamping, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

## 2.1. PERAN PELAKU

## 2.1.2. Pelaku di desa/kelurahan

Pelaku di desa/kelurahan adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan. Pelaku di desa/kelurahan meliputi:

## 1) Kepala Desaj Lurah

- Kepala Desa/Lurah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan. Bersama Badan Permusyawarahan Desa / Lembaga Pemusyawarahan Masyarakat, Kepala Desa/Lurah menyusun peraturan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset Program Percepatan Peinbangunan Desa/ Kelurahan yang telah ada di desa/kelurahan.

## 2) Badan Permusyawarahan Desa (BPD/LPM atau sebutan lainnya)

- Dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, BPD/LPM [atau sebutan lainnya) berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa/kelurahan. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa/ kelurahan yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/ kelurahan.

## 3) Tim Pelaksana Program (TP2)

Tim Pelaksana Program merupakan anggota masyarakat selain aparatur pemerintahan desa/kelurahan yang dipilih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan. Tim Pelaksana Program sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris dan Wakil Masyarakat. Tim Pelaksana Program yang telah dipilih, dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan ditembuskan kepada Ca.mat dan Bupati Sarolangun melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Oesa Kabupaten Sarolangun.

Tim Pelaksana Program mempunyai peran melaksanakan identifikasi permasalahan dan potensi sumber daya yang dapat dikembangkan untuk mendukung Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan bersama dengan aparatur pemerintahan desa/kelurahan dan komponen masyarakat lainnya. Menyusun rencana pengembangan, melakukan kegiatan musyawarah desa/ kelurahan dalam menentukan kegiatan yang akan dijalankan, merumuskan mekanisme pengelolaan, menyusun laporan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, mengkoordinasikan pela.ksanaan kegiatan di desa/kelurahan, mengelola adrninistrasi dan keuangan Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan.

## 4) Kelompok Masyara.kat

Kelompok masyara.kat adalah kelompok yang terlibat dan mendukung kegiatan Program Percepatan Pernbangunan Desa/Kelurahan, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi maupun kelompok perempuan. Termasuk sebagai kelompok masyarakat misalnya kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu-ibu PKK, kelompok usaha ekonomi, kelompok pengelola air, kelompok pengelola pasar desa, dan sebagainya .

## 2.1.2. Pelaku di kecamatan .,--...

Pela.ku di kecamatan adalah pela.ku-pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang berkedudukan di kecamatan. Pelaku di kecamatan meliputi:

## 1) Camat

Camat sebagai tim monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan dalam kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan berperan dalam melakukan pembinaan kepada desa/kelurahan di wilayah kecamatan. Selain itu camat juga bertugas untuk membuat Surat Penetapan Ca.mat (SPC) tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati untuk didanai melalui Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dan membuat Surat Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana melalui Dokumen Perencanaan yang dibuat oleh Tim Pelaksana Program di desa/ Kelurahan yang telah diverifikasi oleh Pendamping Kecamatan (Konsultan), Pendamping Kabupaten (Konsultan) serta diketahui Kasi PMD atau pejabat Kecamatan yang ditunjuk .

## 2) Kasi PMD atau Pejabat yang ditunjuk

Kasi PMD atau pejabat yang ditunjuk berperan mulai dari ta:hap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di kecamatan. Selain itu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di wilayah kecamatan.

## 3) Pendamping Kecamatan (Konsultan)

Pendamping Kecamatan adalah pendamping masyarakat dalam mela.ksana.kan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Peran Pendamping Kecamatan adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap

tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian, selain itu juga berperan dalam membimbing pelaku-pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan dan kecamatan serta memastikan setiap pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

## 2. 1 .3. Pelaku di kabupaten

Pelaku di kabupaten ·adalah pelaku-pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang berkedudukan di kabupaten. Pelaku di kabupaten meliputi:

## 1) Bupati

- Bupati sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan berperan dalam mengevaluasi hasil pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dan menentukan arah kebijakan dan keberlanjutan program.
- 2) Tim Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan
- Desa/ Kelurahan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan
- Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi demi keberhasilan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan juga berfungsi dalam memberikan dukungan koordinasi program antar instansi, pelayanan dan proses administrasi di tingkat kabupaten.

## 3) Pendamping Kabupaten (Konsultan)

Pendamping Kabupaten adalah tenaga profesional yang berkedudukan di tingkat kabupaten. Peran Pendamping Kabupaten adalah memfasilitasi pelaksanaan tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan di lapangan yang difasilitasi oleh Pendamping Kecamatan dan memfasilitasi perencanaan koordinatif di tingkat kabupaten. Pendamping Kabupaten harus memastikan setiap tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dapat selesai dengan baik, tepat waktu dengan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Pendamping Kabupaten juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan teknis kepada pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di kecamatan dan desa/Kelurahan, serta mendorong munculnya forum lintas pelaku atau sejenisnya, sebagai media pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Oalam menjalankan perannya, Pendamping Kabupaten ha.rus melakukan koordinasi dengan dinas/instansi yang ada di kabupaten. Pendamping Kabupaten terdiri dari Ahli Teknik, Ahli Petemakan, dan Ahli Kemasyarakatan.

Ahli Teknik Kabupaten dengan latar belakang teknik adalah tenaga konsul-tan te~ik\_ d~ manajerial profesional yang berk~dud~ ~- ~S2;~


Kabupaten dan berperan sebagai supervisor atas hasil lrualitas teknik kegiatan pembangunan prasarana perdesaan pada perencanaan desain dan RAB, survei dan pengukuran, pelaksanaan, serta operasi dan pemeliharaan. Ahli Teknik Kabupaten harus memastikan pelaksanaan kegiatan prasarana selesai dengan lrualitas baik, selesai tepat waktu, dan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan serta sesuai kaidah atau standar teknik prasarana. Ahli Teknik Kabupaten juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan standar teknis prasarana perdesaan kepada pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan di kecamatan, kelurahan dan desa.

Ahli Petemakan Kabupaten dengan latar belakang petemakan adalah tenaga konsultan petemakan profesional yang berkedudukan di tingkat kabupaten dan berperan sebagai supervisor atas hasil lrualitas petemakan pada perencanaan desain dan RAB, \_pelaksanaan, dan pemeliharaan. Ahli Petemakan Kabupaten harus mernastikan pelaksanaan kegiatan temak selesai dengan kualitas baik, dan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan. Ahli Petemakan Kabupaten juga berperan dalam mernberikan bimbingan atau dulrungan tentang kaidah dan standar ternak kepada pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di kecamatan, kelurahan dan desa.

Ahli Kemasyarakatan Kabupaten adalah tenaga konsultan pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di tingkat k.abupaten dan berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang pemberdayaan masyarakat kepada pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di kecamatan, kelurahan dan desa. Ahli Kemasyarakatan Kabupaten memastikan pelaksanaan kegiatan harus melibatkan peran masyarakat dalam seluruh tahapan program dengan mengacu pada prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan.

## 2.2. SASARAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

## 2.2 .1. Lok.asi Sasaran

Lok.asi sasaran Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Sarolangun.

## 2.2.2. Kelompok Sasaran:

- b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan/kelurahan,
- a. Masyarakat Pra Sejahtera di perdesaan/kelurahan,
- c. Kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan.

## 2.3. PENDANAAN PROGRAM

PEMBANGUNAN

PERCEPATAN

DESA/KELURAHAN

Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan merupakan program Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

PE1VNJUK TEXNIS PEUKSANAAN PROGIUM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESAIKELURAHAN T.A 101 .5

- 2.3.1. Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan Sumber dana berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- b. Swadaya masyara.kat
- c. Partisipasi dunia usaha
- 2.3.2.Alokasi dana program per desa/kelurahan adalah sebesar Rp.200.000.000,(Dua Ratus Juta Rupiah).
- 2.3.3. Kebutuhan operasional Tim Pelaksana Program di desa/kelurahan diberikan bantuan dana dari Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan maksimal lima persen (5%) dari dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang dialokasi.kan.

## 2.4. JENIS KEGIATAN

Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dalam menentukan jenis kegiatan dan pembagian jumlah bantuan bibit dan ternak yang akan dilaksanakan diputuskan melalui musyawarah desa/kelurahan.

- 2.4.1. Bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; -

Tim Pelaksana Program dengan didampingi Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten (Konsultan) dalarn proses pengadaan perlu memperhatikan spesifikasi sesuai aturan yang berlaku.

## 1) Hortikultura dan palawija

Bibit tanaman hortikultura dan spesifikasi teknis sebagai berikut:

- a. Benih Gambas
- Benih kering
- Daya tumbuh diatas 90%
- Berlabel
- Kemasan sachet
- b. Kangkung darat
- Benih kering
- Daya tumbuh diatas 90%
- Berlabcl

## c. Cabe

- Benih kering
- Daya tumbuh diatas 90%
- Berlabel

## d. Terung

- Benih kering
- Daya tumbuh diatas 90%
- Berlabel
- e. Mangga
- Tinggi minimal 7 5 cm dalarn poly bag
- Tanaman hasil okulasi/sambung/bibit unggul
- Berlabel
- ~L Bebas hama dan e;nyakit

\_


-


## Bibit tanaman palawija sebagai berikut:

- a. Jagung
- Benih kering
- Daya tumbuh diatas 90%
- Berlabel
- b. Kacang hijau
- Benih kering
- Daya turnbuh diatas 90%
- Berlabel
- c. Kacang kedelai
- Benih kering
- Daya tumbuh diatas 90%
- Berlabel
- d. Mentimun
- Benih kering
- Daya turnbuh diatas 90%
- Berlabel
- e. Kacang panjang
- Benih kering
- Daya tumbuh diatas 90%
- Berlabel
- 2) Bibit karet, sawit, kopi, kakao, dan kelapa dalam

Bantuan bibit karet, sawit, kakao, kopi, dan kelapa dalam untuk masyarakat dan optimalisasi tanah kas desa/kelurahan diberikan kepada masyarakat yang telah memiliki lokasi perkebunan.

- a. Bantuan Bibit Karet dengan Sfesifikasi sebagai berikut:
- Bibit Karet Berlabel Biru
- Bibit Karet Akulasi dalam polybag
- Ukuran Polybag minimal 15 X 35 Cm, warna hitam, bahan plastik bukan daur ulang
- Batang atas(entres) :
- BPM

:24,107, 109,atau

- -IRR
- -PB

: 104, 5,32,39,42, 118,atau

: 217 ,260,330,240,, at.au

- -PR
- 255, 261, at.au
- -RRIC : 100, at.au
- -Avros : 2037
- Batang bawah (stump):GT l,RRIC 100, AVROS 2037,PB 260
- Umur bibit: 4-6 bulan setelah serong
- Tinggi payung :

&gt; 20 Cm

- Diameter tunas : &gt;O .4 Cm
- Sudut tunas : &gt; 20°
- Tinggi Bibit dari Mata Akulasi minimal 25 CM dan ditingkatan 1 sampai 3 'payung
- Warna daun hijau tua
- Keadaan daun dalam keadaan daun tua
- Kesehatan bibit bebas dari hama penyakit

- b. Bantuan Bibit Sawit dengan sfesifikasi sebagai berikut:
- Bibit Berlabel biru
- Bibit dalam polybag
- Ukuran polybag minimal 35 x 40 Cm, wama hitam dan berbahan plastik bukan daur ulang
- Umur bibit: 10 s/d 10 bulan ( dalam polybag)
- Varietas: D x P ( Dura dan Psipera)
- Tinggi Bi bit minimal 110 Cm dari tanah
- Wama daun hijau tua
- Kesehatan bibit bebas dari penyakit
- c. Bantuan Bibit Kopi dengan spesifikasi sebagai berikut:
- Klon Arabika: S795, USDA 762, Andung Sari-I, Sigarar Utang
- Klon Robusta: BP 308, BP 42, SA 436, BP 234
- Umur bibit 8-12 bulan
- Tinggi 20-40 Cm
- Jumlah minimal daun tua 57 wama hijau tua
- Jumlah cabang primer 1
- Diameter batang 5-6 cm
- Bebas hama penyakit
- Ukuran polybag 15 X 20 Cm
- Bibit label biru diterbitkan oleh instansi berwenang
- d. Bantuan Bibit Kakao dengan spesifikasi sebagai berikut:
- Klon : DR i, DR 2, DR 38 dan DRC 16, GC 7, ICS 13, ICS 13, ICS 60, TSH 908, Pa 303, RCC 70, RCC 71 dan RCC 72
- Umur bibit 4-6 bulan
- Daun tua s 12 helai, wama hijau tua
- Tinggi &gt;50 Cm
- Diameter batang 2: 1.5 Cm
- Bebas hama penyakit
- Ukuran polybag 20X30 Cm
- Bibit label biru diterbitkan oleh instansi berwenang
- e. Bantuan Bibit Kelapa Dalam dengan spesifikasi sebagai berikut:
- Klon kelapa dalam Banyuwangi (DBG)
- Klon kelapa dalam Lubuk Paliga (OLP)
- Klon kelapa dalam Rennelb (DRL)
- Klon Kelapa Dalam Kimia Atas (OKA)
- Klon kelapa dalam Tenga (OTA)
- Umur bibit 10-12 bulan
- Jumlah daun 16-19 pelepah, hijau tua
- Tinggi 100-125 cm
- Diameter 5,5-6 cm
- Bibit sudah mendapat Surat Keterangan Mutu Bibit dari instansi berwenang
- Kesehatari bibit bebas dari hama/penyakit



## 3) Ternak sapi, kerbau, kambing, dan unggas

Tim Pelaksana Program dengan didarnpingi Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten (Konsultan) dalam mela.ksanakan kegiatan dengan memperhatikan spesifikasi sebagai berikut:

## a) Temak sapi

- Berasal dari luar desa/kelurahan penerima Program Percepatan Pembangunan Desa Kelurahan
- Sehat dan bebas penyakit menular dinyatakan oleh dokter hewan
- Bebas cacat alat reproduksi
- Bebas cacat alat kelamin
- ersvaratan anti · p ku itatif

| No | Umur (bulan) | Parameter | Kelas I | Kelas II | Kelas III |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Sapi Betina ~24 bulan | Lingkar Dada Minimum Tinggi Pundak Minimum Paniana Sadan Minimum | 147 109 113 | 135 103 107 | 130 97 101 |
| 2 | Sapi Jantan ~36 bulan | Lingkar Dada Minimum Tinggi Pundak Minimum Panjang Sadan Minimum | 189 127 132 | 173 121 125 | 167 115 118 |

## b) Temak kerbau

- Berasal dari luar desa/kelurahan penerima Program Percepatan Pembangunan Desa Kelurahan
- Sehat dan bebas penyakit menular dinyatakan oleh dokter hewan
- Sehat dan bebas dari segala cacat fisik
- Bebas cacat alat reproduksi
- Bebas cacat alat kelarnin
- Pe aratan kuantitatif

| No | Umur (bulan) | Parameter | cm Ukuran |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Kerbau Betina ~36 bulan | Tinggi Pundak Minimum Panjang Sadan Minimum Lingkar Dada Minimum Tin · Pin Minimum | 115 120 170 113 |
| 2 | Kerbau Jantan ~30 bulan | Tinggi Pundak Minimum Panjang Sadan Minimum Lingkar Dada Minimum Tin · Pin Minimum | 120 125 190 118 |

## c) Temak karnbing

- Wama bulu bervariasi dari putih carnpur hitarn, coklat atau hitarn sama sekali
- Tanduk mengarah ke belakang dan membengkok ke luar
- Hidung lurus leher pendek, telinga pendek berdiri tegak ke depan, kepala kecil dan ringan



## itatif K ersyaratan uann · p

| No | Parameter | Satuan | Umur | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | Kambing PE Jantan -Bobot badan -Tinggi pundak -Panjang badan -Lingkar dada -Panjang telinga -Panianz buJu rewos | Kg Cm Cm Cm Cm Cm | 0,5-1 tahun 24-30 67-72 45-51 65-77 20-26 7-15 | >l-2 tahun 31-49 67-83 54-68 72-88 22-30 9-19 |
| 2 | Karnbing PE Jantan -Bobot badan -Tinggi pundak -Panjang badan -Lingkar dada -Panjang telinga -Panianz bulu rewos | Kg Cm Cm Cm Cm Cm | 27-27 55-65 45-55 57-69 21-27 7-15 | 28-40 66-76 52-63 69-83 23-29 8-20 |
| 3 | Kam bing Kacang Betina -Tinggi Badan -Berat Badan | Cm Kg | 8-12 bulan >46 >12 | |
| 4 | Kam bing Kacang Jan tan -Tinggi Badan -Berat Badan | Cm Kg | 12-18 bulan >SO >15 | |

## d) Temak unggas

- Sehat dan bebas penyakit menular dinyatakan oleh dokter hewan
- Sehat clan bebas da.ri segala cacat fisik
- Bebas cacat alat reproduksi
- Bebas cacat alat kelarnin

Selain spesifik.asi tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang juga perlu di perhatika.n dalam pelaksanaan kegiatan ternak sapi, kerbau, kambing, dan unggas yaitu sebagai berikut:

## a) Kelayakan Lokasi

Pengadaan bibit sapi/kerbau perlu mempertimbangkan potensi daerah sebagai lokasi pengembangan ternak sapi/kerbau. Kecamatan Limun, Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Batang Asai dengan potensi ternak kerbau, sedangkan Kecamatan Singkut, Kecamatan Pelawan, · Kecamatan Pauh, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Bathin VIII dan Kecamatan Sarolangun di luar wilayah perkotaan dengan potensi ternak sapi.

## b) Kelayakan Petani

- Pengadaan temak sapi/kerbau diserahkan kepada petani yang memiliki

tempat/lokasi untuk pemeliharaan ternak sapi/kerbau.

## 4) Budidaya perikanan

Adapun spesifikasi minimal perikanan Budidaya untuk dikembangkan adalah sebagai berikut:




## a) Bud.idaya Bean Nila dan Bean Mas dengan sfesifikasi sebagai berikut:

- Ukuran Kolam minimal 200 M2 ( kolam tanah atau pennanen)cv xcv
- Kolarn clipagar
- Kolam tidak kebanjiran saat musim hujan
- Kolam dapat dikeringkan
- Debit air cukup sepanjang tahun dan mengalir
- Benih ukuran 812 Cm
- Padat tebar benih ikan 5- 10 ekor per M2
- Pakan /pelet mengandung kadar protein 28 % - 30 %
- Pakan tidak kadaluarsa dan tidak berjamur

## b) Buclidaya Bean lele

- Ukuran kolam minimal 10 M2 (Kolam tanah a tau pennanen)
- Kolam clipagar
- Kolam tidak kebanjiran saat musim hujan
- Kolam dapat dikeringkan
- Benih ukuran tiga inchi
- Padat tebar benih ikan 200 ekor per M2
- Pakan/ pelet mengandung kadar protein 28 % -30 %
- Pakan tidak kadaluarsa dan tidak berjamur

## c) Bud.idaya Ik.an Patin

- Ukuran kolam minimal I 00 M2 (kolam tanah atau pennanen)
- Kolam dipagar
- Kolam tidak kebanjiran saat musim hujan
- Kolam dapat dikeringkan
- Benih ukuran tiga inchi
- Padat tebar benih ikan 200 ekor per M2
- Pakan / pelet mengandung kadar protein 24 % - 26 %
- Pakan tidak kadaluarsa dan tidak berjamur

## 2.4.2. Kegiatan ekonomi lain yang bermanfaat/usaha mikro kecil dan menengah;

- 1) Alat produksi ekonomi kreatif
- a) Peralatan kerajinan batu
- Mesin potong dadu
- Mesin gerinda
- Mcsin bor (pelobang batu)
- Pisau pembelah
- Pisau pemotong
- b) Peralatan jahit
- Mesin jahit
- Mesin obras
- Pelobang kancing
- c) Peralatan mesin panggang/ peking ma.kanan
- Antimatic vacum (seater ta.jam)
- Impluse sialing (seater tajam)


## d) Peralatan pembuatan kuliner

- Mesin sealer
- Mesin bear
- Oven bear

## e) Peralatan Batik

- Cap batik
- Dandang untuk larut
- Cantung tulis
- Gawongan
- Tungku batan penebus

## 2) Tenda pedagang kaki lima

- Atap plastik/terpal
- Tiang besi
- Rangka kayu
- Ukuran 3X4 meter

## 3) Gerobak pedagang keliling/ kaki lirna

- Atap seng
- Dinding kaca/ Aluminium
- Rangka kayu
- Roda dua ( 1 set)
- 4) Alat pertukangan
- Ketarn, mesin
- Gergaji, mesin
- Pahat (bobok)
- Bor kayu
- Sugu duduk
- Mesin plener
- Jetsu

## 2.4.3. Pembangunan infra struktur desa/kelurahan;

## a. Jalan rabat beton

Tim Pelaksana Program dengan didarnpingi Pendarnping Kecarnatan dan Pendarnping Kabupaten (Konsultan) dalam melaksanakan kegiatan perlu memperhatikan spesifikasi minimal kontruksi perbandingan adukan 1 :3:5 (semen : Pasir : kerikil ) dengan lebar : 1 Meter, dan ketebalan : 10 Cm. Bagi desa/kelurahan yang tidak ada lahan ke sentra produksi pertanian dan perkebunan dapat dilakukan pembangunan jalan rabat beton lingkungan dengan spesifikasi minimal sarna seperti jalan rabat beton ke sentra pertanian.

## b. Drainase

- Pengadaaan, pengukuran dan pemasangan papan bangunan
- a) Pemeriksaan lapangan
- b) Pengukuran titik ketinggian
- c) Pemasangan papan bangunan
- d) Penyediaan air


- Ukuran dan satuan
- a) Titik ketingggian kurang ±0,00 ditetapkan sesuai dengan peil keadaan tanah
- b) Semua ukuran dalam gambar (bestek) dan RKS dinyatakan dalam M (meter), CM (centimeter) dan MM (mili meter), ukuran diatas titik ketinggian dinyatakan dengan tanda + (plus) dan di bawah titik ketinggian dinyatakan dengan tanda - (minus)
- c) Lapangan harus bersih dari sampah, akar, dan lain-lain yang mengganggu pekerjaan

## c. Gorong-gorong

## d. Air bersih dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Dinding surnur 3m dari permukaan lantai
- l ,5m dinding bawah tidak di semen
- Tinggi bibir surnur 1 m
- Lantai sumur di semen, kedap air dengan lebar l ,5m
- Kemiringan 1-5%
- Tutup sumur harus rapat
- Sarana pembuangan air limbah minimal 2% ke arah air buang

## e. Mandi Cuci Kakus (MCK)

- Jarak antara lubang penampungan kotoran minimal 10 meter
- Tidak berbau
- Kotoran tidak dijamah serangga
- Tidak mencemari tanah sekitarnya
- Mudah dibersihkan
- Dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung
- Penerangan dan ven tilasi cuku p
- Lantai.kedap air dan luas ruangan memadai

Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan Tahun 2015 untuk setiap desa/kelurahan diperbolehkan lebih dari l(satu) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan di desa/ kelurahan dengan disepakati dalam musyawarah desa/ kelurahan. ·.

c

•

MII\HJT

rr.

.UM~AN OU.P Ifft

..

## BAB III

## ALUR TAHAPAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

Alur tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan, hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa/Kelurahan dan kecamatan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengenalan desa/Kelurahan diantaranya adalah:

1. Mengidentifikasi potensi dan surnber daya yang dapat mendukung pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan di tingkat desa/Kelurahan
3. Melaksanakan musyawarah desa/kelurahan untuk menentukan usulan pembangunan
2. Menginfonnasikan rencana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan kepada masyarakat desa/kelurahan
4. Menyusun rencana kegiatan untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak

Dalam masa pengenalan kondisi desa/Kelurahan sekaligus juga dilakukan sosialisasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan secara informal kepada masyara.kat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di semua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga semua pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada dasarnya sosialisasi dapat dila.kukan pada setiap saat atau kesempatan oleh pelakupelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan.

Sistem kelembagaan lokal dan pertemuan informal masyarakat seperti pertemuan keagamaan (pengajian dan yasinan) atau pun pertemuan adat istiadat (gotong royong, arisan dan upacara adat) merupakan altematif untuk menyebarluaskan informasi dan media penerapan prinsip transparansi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Selain itu, media cetak seperti koran dan tabloid, serta media elektronika seperti radio dan televisi juga dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan.

## 3.1. PERENCANAAN KEGIATAN

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi . Tahap persiapan adalah tahapan yang dilakukan secara mandiri oleh masyara.kat desa/kelurahan. Dalam tahap persiapan, masyara.kat desa/kelurahan melakukan musyawarah untuk memilih Tim Pelaksana Program (TP2). Musyawarah pemilihan Tim Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Desa Kelurahan dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah, BP