UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 25 Tahun 1950 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1950, TENTANG MENGADAKAN PAJAK PEREDARAN 1950" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 19 TAHUN 1950) DAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 38 TAHUN 1950 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 80 TAHUN 1950), SEBAGAI UNDANG-UNDANG (berlaku 1 Januari 1951)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada Pasal 139 ayat 1 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat telah menetapkan "Undang-undang, Darurat tentang mengadakan Pajak Peredaran 1950" (Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1950);
Menimbang
:
bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan "Undang-undang Pajak Peredaran 1950" (Undang-undang Darurat Nomor 38 tahun 1950).
Menimbang
:
bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
Mengingat
:
Pasal 97 dan Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Menetapkan
:
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1950 TENTANG MENGADAKAN PAJAK PEREDARAN 1950" dan "UNDANGUNDANG DARURAT NOMOR 38 TAHUN 1950 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
PASAL I
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1950 tentang mengadakan Pajak Peredaran 1950" dan "Undang-undang Darurat No. 38 tahun 1950 tentang tambahan dan perubahan Undang-undang Pajak Peredaran 1950" ditetapkan sebagai Undang-undang dengan tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut.
BAB I - PERATURAN UMUM
Pasal 1
- (1) Yang dimaksud Undang-undang ini dengan:
ke-1. Indonesia: daerah Republik Indonesia;
- ke-2. barang-barang: barang-barang yang menurut sifatnya dianggap sebagai barang bergerak;
- ke-3. penyerahan barang-barang:
- a. penyerahan hak-milik atas barang-barang karena sesuatu perjanjian;
- b. pemberian barang-barang karena sesuatu perjanjian belisewa;
- c. pemindahan hak-milik atau barang-barang karena sesuatu tuntutan oleh atau dari pihak pemerintahan;
- ke-4. barang-barang yang berada dalam peredaran bebas. semua barang-barang yang berada di Indonesia, terkecuali barangbarang yang berada dalam daerah-pabean berasal dari luar daerah itu, selama syarat-syarat untuk memasukkannya tidak dipenuhi;
- ke-5. jasa. semua perbuatan selainnya penyerahan barang bergerak dan barang tetap yang dilakukan dengan penggantian, termasuk hal-hal berikut:
- a. mengadakan, menyerahkan dan melepaskan hak, selainnya hak kebendaan atas barang tetap;
- b. menyerahkan sesuatu borongan dalam keadaan tetap;
- ke-6. harga-jual: nilai berupa uang yang dipenuhi oleh pembeli atau pihak ketiga karena penyerahan barang-barang;
- ke-7. penggantian: nilai berupa uang yang dipenuhi oleh penerima jasa atau pihak ketiga karena jasa itu;
- ke-8. peredaran setahun: jumlah harga-jual dan penggantian, yang pajaknya terhutang menurut undang-undang ini selama setahun takwim;
- ke-9. peredaran setribulan: jumlah harga-jual dan penggantian, yang pajaknya terhutang menurut undang-undang ini selama setribulan takwim.
- (2) Dalam hal sesuatu barang diperdagangkan oleh lebih dari satu pengusaha, akan tetapi oleh pengusaha pertama dengan langsung diserahkan kepada penerima terakhir, maka meskipun demikian barang itu dianggap sebagai diserahkan oleh masing-masing pengusaha.
- (3) Penyerahan hak milik semata-mata buat jaminan hutang tidak dianggap sebagai penyerahan dalam arti kata undang-undang ini.
- (4) Dalam hal pengangkutan barang-barang, dengan atau tidak dengan perantaraan juru kirim, maka dianggap sebagai tempat dan saat penyerahan, yaitu tempat di mana dan saat mana pengusaha itu memberikan barang-barang itu pada juru kirim, pengusaha pengangkutan atau pengangkut untuk dikirimkan.
- (5) Harga-jual dapat dikurangi dengan:
- ke-1. harga alat pembungkus yang diambil kembali, sebanyak harga yang dibayar kembali pada penerima barang;
- ke-2. ongkos pengangkutan dan asuransi, sebanyak ongkos yang dibayar oleh pengusaha yang menyerahkan barang-barang itu pada pengusaha lain;
- (6) Penggantian dapat dikurangi dengan:
2. ke-1. pembayaran pajak termasuk bea masuk yang dilakukan terlebih dahulu untuk pemesan;
3. ke-2. ongkos pengangkutan yang termasuk dalam penggantian, sebanyak ongkos yang dibayar oleh pengusaha pengangkutan yang melakukan jasa pengangkutan itu pada pengusaha pengangkutan atau pengangkut lain.
BAB I - PERATURAN UMUM
Pasal 2
- (1) Yang dimaksud undang-undang ini dengan:
2. ke-1. pengusaha. setiap yang menjalankan perusahaan atau pekerjaan bebas di Indonesia;
3. ke-2. Inspektur. Kepala Inspeksi Keuangan, di dalam daerah jabatan siapa pengusaha itu bertempat tinggal atau berkedudukan;
4. ke-3. pembesar yang mengurus penetapan pajak. Inspektur atau komisi penetapan pajak.
- (2) Orang yang semata-mata menjalankan pekerjaan tertentu untuk kepentingan satu dua pengusaha dan atas petunjuk-petunjuk mereka, tidak dianggap sebagai pengusaha dalam arti kata Undang-undang ini.
NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK
BAB II - NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK
Pasal 3
Dengan nama Pajak Peredaran dipungut pajak atas penyerahan barangbarang yang berada dalam peredaran bebas dan dari jasa, yang dilakukan di Indonesia oleh pengusaha dalam kalangan perusahaannya.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK
Pasal 4
- (1) Mengenai penyerahan barang-barang karena sesuatu perjanjian jualbeli atau beli-sewa, yang tidak dipengaruhi oleh suatu perhubungan istimewa antara pihak bersangkutan, maka pajak dihitung atas dasar harga-jual.
- (2) Mengenai penyerahan barang-barang yang tidak termasuk dalam ayat pertama, maka pajak dihitung atas dasar harga-jual yang dapat diminta pada ketika penjualan barang-barang itu, seandainya tidak ada perhubungan istimewa antara pihak bersangkutan.
- (3) Mengenai jasa, terkecuali yang ditentukan dalam ayat berikut, maka pajak dihitung atas dasar penggantian.
- (4) Mengenai jasa yang dilakukan karena suatu perjanjian yang dipengaruhi oleh suatu perhubungan istimewa antara pihak bersangkutan, maka pajak dihitung atas dasar penggantian, yang dapat diminta, seandainya tidak ada perhubungan itu.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK
Pasal 5
- (1) Jika melakukan penyerahan kepada suatu penerima untuk mendapat harga berupa uang atau berupa barang lain dan juga jika membuat jasa, maka dalam hal-hal tersebut, pajak terhutang selama tahun takwim, dalam mana penglunasan harga atau penggantian itu terjadi.
- (2) Jika wesel, cek atau surat-surat-berharga seperti itu diterima sebagai pembayaran, maka menguangkan atau menyerahkan surat-surat itu kepada pihak ketiga dianggap sebagai penglunasan.
- (3) Inspektur, atas suatu permintaan, dapat menetapkan, bahwa dengan menyimpang dari ayat pertama, dalam hal-hal dimaksud dalam ayat itu, pajak jadi terhutang selama tahun takwim, dalam tahun mana harga atau penggantian jadi terhutang.
- (4) Dengan menyimpang dari yang ditetapkan dalam ayat pertama dan ketiga, terhadap pengusaha yang ditunjuk menurut Pasal 17 ayat 1, maka pajak jadi terhutang bukan selama tahun-takwim, melainkan selama tribulan takwim, dalam tribulan mana penglunasan harga atau penggantian terjadi dan selama tribulan takwim, dalam tribulan mana harga atau penggantian jadi terhutang.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK
Pasal 6
- (1) Pajak itu besarnya dua setengah perseratus. Jika peredaran setahun tidak melebihi jumlah f 10.000,- maka pajak tidak terhutang.
- (2) Jika perusahaan atau pekerjaan tidak dijalankan selama setahun takwim penuh, maka jumlah yang disebut dalam ayat satu dikurangi dengan sekian perduabelasnya, sebanyak bulan penuh yang kurang dari tahun takwim.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK
Pasal 7
- (1) Pajak terhutang oleh pengusaha yang melakukan penyerahan atau membuat jasa, pada tempat ia bertempat tinggal atau berkedudukan.
- (2) Dalam hal-hal yang ditunjuk dalam atau dengan kuasa peraturan Pemerintah, maka pajak terhutang oleh pengusaha kepada siapa penyerahan itu dilakukan atau jasa itu diberikan, untuk menggantikan pengusaha termaksud dalam ayat pertama.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK
Pasal 8
- (1) Tempat tinggal atau kedudukan pengusaha ditentukan menurut keadaan.
- (2) Pengusaha yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia dianggap bertempat tinggal atau berkedudukan di tempat di mana ia di Indonesia semata-mata atau terutama menjalankan perusahaannya atau pekerjaannya.
BAB III - PEMBERITAHUAN
Pasal 9
- (1) Untuk keperluan penetapan pajak pengusaha dapat diminta untuk melakukan pemberitahuan.
- (2) Kewajiban untuk melakukan pemberitahuan terjadi karena penyerahan suatu surat-pemberitahuan, yang surat-isiannya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak.
- (3) Menteri Keuangan memberi peraturan umum tentang:
2. ke-1. hal-hal, dalam mana penyerahan surat pemberitahuan harus diminta oleh atau atas nama pengusaha;
3. ke-2. hal-hal, dalam mana Inspektur dapat menyerahkan suratpemberitahuan kepada orang lain daripada pengusaha,
4. ke-3 hal-hal lain yang bersangkutan dengan pemberitahuan, yang dianggapnya perlu untuk diatur.
PENETAPAN PAJAK
BAB IV - PENETAPAN PAJAK
Pasal 10
Pengusaha dikenakan ketetapan untuk pajak yang terhutang selama setahun takwim.
BAB IV - PENETAPAN PAJAK
Pasal 11
- (1) Pengusaha dikenakan pajak pada tempat ia bertempat tinggal atau berkedudukan pada awal tahun takwim.
- (2) Barangsiapa menjadi wajib-pajak sesudahnya saat dimaksud dalam ayat pertama, dikenakan pajak di tempat ia bertempat tinggal atau berkedudukan pada saat kewajiban membayar pajak bermula.
BAB IV - PENETAPAN PAJAK
Pasal 12
- (1) Ketetapan pajak pengusaha, yang diwajibkan memasukkan pemberitahuan, ditetapkan oleh Inspektur.
- (2) Untuk menetapkan pajak pengusaha, yang tidak diwajibkan memasukkan pemberitahuan, dibentuk komisi penetapan pajak.
- (3) Menteri Keuangan memberi peraturan umum tentang:
2. ke-1. susunan, tempat kedudukan, daerah-urusan dan cara bekerja komisi penetapan pajak, dan juga pengangkatan dan penyumpahan ketua dan anggotanya;
3. ke-2. golongan wajib-pajak, untuk golongan mana komisi penetapan pajak dibentuk;
4. ke-3. lain-lain hal yang dianggapnya perlu untuk diatur guna melaksanakan yang disebut dalam ayat 2.
BAB IV - PENETAPAN PAJAK
Pasal 13
Pembesar yang mengurus penetapan pajak selekas mungkin menetapkan pajak sesudah akhir tahun takwim, jika perlu dengan menyimpang dari pemberitahuan.
BAB IV - PENETAPAN PAJAK
Pasal 14
- (1) Barangsiapa memasukkan pemberitahuan menurut pasal 9 ayat 2, jika diminta diwajibkan:
2. ke-1. memberi keterangan dengan lisan atau tulisan dalam tempo yang ditetapkan oleh Inspektur dengan surat tercatat;
BAB IV - PENETAPAN PAJAK
Pasal 15
3. ke-2. memperlihatkan pembukuan, surat-surat yang menjadi dasar pembukuan itu atau lain-lain surat, yang dapat menguatkan pemberitahuan atau lain-lain penuturan, kepada orang yang ditunjuk menurut Pasal 15 ayat 1, memberi kesempatan kepadanya untuk membuat salinan, petikan dan catatan, memberi semua keterangan tentang itu yang diperlukannya dan mengizinkan supaya pemeriksaan dilangsungkan selama dianggapnya perlu.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK
Pasal 17
- (4) Dengan menyimpang dari yang ditetapkan dalam ayat pertama dan ketiga, terhadap pengusaha yang ditunjuk menurut Pasal 17 ayat 1, maka pajak jadi terhutang bukan selama tahun-takwim, melainkan selama tribulan takwim, dalam tribulan mana penglunasan harga atau penggantian terjadi dan selama tribulan takwim, dalam tribulan mana harga atau penggantian jadi terhutang.
Pasal 97
Menetapkan
:
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1950 TENTANG MENGADAKAN PAJAK PEREDARAN 1950" dan "UNDANGUNDANG DARURAT NOMOR 38 TAHUN 1950 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
PASAL I
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1950 tentang mengadakan Pajak Peredaran 1950" dan "Undang-undang Darurat No. 38 tahun 1950 tentang tambahan dan perubahan Undang-undang Pajak Peredaran 1950" ditetapkan sebagai Undang-undang dengan tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut.
PERATURAN UMUM
- (1) Yang dimaksud Undang-undang ini dengan:
ke-1. Indonesia: daerah Republik Indonesia;
- ke-2. barang-barang: barang-barang yang menurut sifatnya dianggap sebagai barang bergerak;
- ke-3. penyerahan barang-barang:
- a. penyerahan hak-milik atas barang-barang karena sesuatu perjanjian;
- b. pemberian barang-barang karena sesuatu perjanjian belisewa;
- c. pemindahan hak-milik atau barang-barang karena sesuatu tuntutan oleh atau dari pihak pemerintahan;
- ke-4. barang-barang yang berada dalam peredaran bebas. semua barang-barang yang berada di Indonesia, terkecuali barangbarang yang berada dalam daerah-pabean berasal dari luar daerah itu, selama syarat-syarat untuk memasukkannya tidak dipenuhi;
- ke-5. jasa. semua perbuatan selainnya penyerahan barang bergerak dan barang tetap yang dilakukan dengan penggantian, termasuk hal-hal berikut:
- a. mengadakan, menyerahkan dan melepaskan hak, selainnya hak kebendaan atas barang tetap;
- b. menyerahkan sesuatu borongan dalam keadaan tetap;
- ke-6. harga-jual: nilai berupa uang yang dipenuhi oleh pembeli atau pihak ketiga karena penyerahan barang-barang;
- ke-7. penggantian: nilai berupa uang yang dipenuhi oleh penerima jasa atau pihak ketiga karena jasa itu;
- ke-8. peredaran setahun: jumlah harga-jual dan penggantian, yang pajaknya terhutang menurut undang-undang ini selama setahun takwim;
- ke-9. peredaran setribulan: jumlah harga-jual dan penggantian, yang pajaknya terhutang menurut undang-undang ini selama setribulan takwim.
- (2) Dalam hal sesuatu barang diperdagangkan oleh lebih dari satu pengusaha, akan tetapi oleh pengusaha pertama dengan langsung diserahkan kepada penerima terakhir, maka meskipun demikian barang itu dianggap sebagai diserahkan oleh masing-masing pengusaha.
- (3) Penyerahan hak milik semata-mata buat jaminan hutang tidak dianggap sebagai penyerahan dalam arti kata undang-undang ini.
- (4) Dalam hal pengangkutan barang-barang, dengan atau tidak dengan perantaraan juru kirim, maka dianggap sebagai tempat dan saat penyerahan, yaitu tempat di mana dan saat mana pengusaha itu memberikan barang-barang itu pada juru kirim, pengusaha pengangkutan atau pengangkut untuk dikirimkan.
- (5) Harga-jual dapat dikurangi dengan:
- ke-1. harga alat pembungkus yang diambil kembali, sebanyak harga yang dibayar kembali pada penerima barang;
- ke-2. ongkos pengangkutan dan asuransi, sebanyak ongkos yang dibayar oleh pengusaha yang menyerahkan barang-barang itu pada pengusaha lain;
- (6) Penggantian dapat dikurangi dengan:
2. ke-1. pembayaran pajak termasuk bea masuk yang dilakukan terlebih dahulu untuk pemesan;
3. ke-2. ongkos pengangkutan yang termasuk dalam penggantian, sebanyak ongkos yang dibayar oleh pengusaha pengangkutan yang melakukan jasa pengangkutan itu pada pengusaha pengangkutan atau pengangkut lain.
- (1) Yang dimaksud undang-undang ini dengan:
2. ke-1. pengusaha. setiap yang menjalankan perusahaan atau pekerjaan bebas di Indonesia;
3. ke-2. Inspektur. Kepala Inspeksi Keuangan, di dalam daerah jabatan siapa pengusaha itu bertempat tinggal atau berkedudukan;
4. ke-3. pembesar yang mengurus penetapan pajak. Inspektur atau komisi penetapan pajak.
- (2) Orang yang semata-mata menjalankan pekerjaan tertentu untuk kepentingan satu dua pengusaha dan atas petunjuk-petunjuk mereka, tidak dianggap sebagai pengusaha dalam arti kata Undang-undang ini.
NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK
Dengan nama Pajak Peredaran dipungut pajak atas penyerahan barangbarang yang berada dalam peredaran bebas dan dari jasa, yang dilakukan di Indonesia oleh pengusaha dalam kalangan perusahaannya.
- (1) Mengenai penyerahan barang-barang karena sesuatu perjanjian jualbeli atau beli-sewa, yang tidak dipengaruhi oleh suatu perhubungan istimewa antara pihak bersangkutan, maka pajak dihitung atas dasar harga-jual.
- (2) Mengenai penyerahan barang-barang yang tidak termasuk dalam ayat pertama, maka pajak dihitung atas dasar harga-jual yang dapat diminta pada ketika penjualan barang-barang itu, seandainya tidak ada perhubungan istimewa antara pihak bersangkutan.
- (3) Mengenai jasa, terkecuali yang ditentukan dalam ayat berikut, maka pajak dihitung atas dasar penggantian.
- (4) Mengenai jasa yang dilakukan karena suatu perjanjian yang dipengaruhi oleh suatu perhubungan istimewa antara pihak bersangkutan, maka pajak dihitung atas dasar penggantian, yang dapat diminta, seandainya tidak ada perhubungan itu.
- (1) Jika melakukan penyerahan kepada suatu penerima untuk mendapat harga berupa uang atau berupa barang lain dan juga jika membuat jasa, maka dalam hal-hal tersebut, pajak terhutang selama tahun takwim, dalam mana penglunasan harga atau penggantian itu terjadi.
- (2) Jika wesel, cek atau surat-surat-berharga seperti itu diterima sebagai pembayaran, maka menguangkan atau menyerahkan surat-surat itu kepada pihak ketiga dianggap sebagai penglunasan.
- (3) Inspektur, atas suatu permintaan, dapat menetapkan, bahwa dengan menyimpang dari ayat pertama, dalam hal-hal dimaksud dalam ayat itu, pajak jadi terhutang selama tahun takwim, dalam tahun mana harga atau penggantian jadi terhutang.
- (4) Dengan menyimpang dari yang ditetapkan dalam ayat pertama dan ketiga, terhadap pengusaha yang ditunjuk menurut Pasal 17 ayat 1, maka pajak jadi terhutang bukan selama tahun-takwim, melainkan selama tribulan takwim, dalam tribulan mana penglunasan harga atau penggantian terjadi dan selama tribulan takwim, dalam tribulan mana harga atau penggantian jadi terhutang.
- (1) Pajak itu besarnya dua setengah perseratus. Jika peredaran setahun tidak melebihi jumlah f 10.000,- maka pajak tidak terhutang.
- (2) Jika perusahaan atau pekerjaan tidak dijalankan selama setahun takwim penuh, maka jumlah yang disebut dalam ayat satu dikurangi dengan sekian perduabelasnya, sebanyak bulan penuh yang kurang dari tahun takwim.
- (1) Pajak terhutang oleh pengusaha yang melakukan penyerahan atau membuat jasa, pada tempat ia bertempat tinggal atau berkedudukan.
- (2) Dalam hal-hal yang ditunjuk dalam atau dengan kuasa peraturan Pemerintah, maka pajak terhutang oleh pengusaha kepada siapa penyerahan itu dilakukan atau jasa itu diberikan, untuk menggantikan pengusaha termaksud dalam ayat pertama.
- (1) Tempat tinggal atau kedudukan pengusaha ditentukan menurut keadaan.
- (2) Pengusaha yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia dianggap bertempat tinggal atau berkedudukan di tempat di mana ia di Indonesia semata-mata atau terutama menjalankan perusahaannya atau pekerjaannya.
- (1) Untuk keperluan penetapan pajak pengusaha dapat diminta untuk melakukan pemberitahuan.
- (2) Kewajiban untuk melakukan pemberitahuan terjadi karena penyerahan suatu surat-pemberitahuan, yang surat-isiannya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak.
- (3) Menteri Keuangan memberi peraturan umum tentang:
2. ke-1. hal-hal, dalam mana penyerahan surat pemberitahuan harus diminta oleh atau atas nama pengusaha;
3. ke-2. hal-hal, dalam mana Inspektur dapat menyerahkan suratpemberitahuan kepada orang lain daripada pengusaha,
4. ke-3 hal-hal lain yang bersangkutan dengan pemberitahuan, yang dianggapnya perlu untuk diatur.
PENETAPAN PAJAK
Pengusaha dikenakan ketetapan untuk pajak yang terhutang selama setahun takwim.
- (1) Pengusaha dikenakan pajak pada tempat ia bertempat tinggal atau berkedudukan pada awal tahun takwim.
- (2) Barangsiapa menjadi wajib-pajak sesudahnya saat dimaksud dalam ayat pertama, dikenakan pajak di tempat ia bertempat tinggal atau berkedudukan pada saat kewajiban membayar pajak bermula.
- (1) Ketetapan pajak pengusaha, yang diwajibkan memasukkan pemberitahuan, ditetapkan oleh Inspektur.
- (2) Untuk menetapkan pajak pengusaha, yang tidak diwajibkan memasukkan pemberitahuan, dibentuk komisi penetapan pajak.
- (3) Menteri Keuangan memberi peraturan umum tentang:
2. ke-1. susunan, tempat kedudukan, daerah-urusan dan cara bekerja komisi penetapan pajak, dan juga pengangkatan dan penyumpahan ketua dan anggotanya;
3. ke-2. golongan wajib-pajak, untuk golongan mana komisi penetapan pajak dibentuk;
4. ke-3. lain-lain hal yang dianggapnya perlu untuk diatur guna melaksanakan yang disebut dalam ayat 2.
Pembesar yang mengurus penetapan pajak selekas mungkin menetapkan pajak sesudah akhir tahun takwim, jika perlu dengan menyimpang dari pemberitahuan.
- (1) Barangsiapa memasukkan pemberitahuan menurut pasal 9 ayat 2, jika diminta diwajibkan:
2. ke-1. memberi keterangan dengan lisan atau tulisan dalam tempo yang ditetapkan oleh Inspektur dengan surat tercatat;
3. ke-2. memperlihatkan pembukuan, surat-surat yang menjadi dasar pembukuan itu atau lain-lain surat, yang dapat menguatkan pemberitahuan atau lain-lain penuturan, kepada orang yang ditunjuk menurut Pasal 15 ayat 1, memberi kesempatan kepadanya untuk membuat salinan, petikan dan catatan, memberi semua keterangan tentang itu yang diperlukannya dan mengizinkan supaya pemeriksaan dilangsungkan selama dianggapnya perlu.
- 11 -
- (2) Untuk memberi keterangan dengan lisan atau tulisan, sebagai tersebut dalam ayat pertama, ia dapat diwakili oleh seorang kuasa atau dibantu oleh seorang ahli. Inspektur dapat menolak seseorang kuasa atau ahli karena alasan yang berlaku dan berhak untuk menuntut supaya kuasa itu disertai pemberitahu.
- (3) Orang yang diminta untuk memperlihatkan pembukuan dan suratsurat yang tersebut dalam ayat pertama ke-2, dianggap mempunyai atau dapat menyediakannya, kecuali jika ia dapat menyatakan, bahwa hal sebaliknya dapat masuk dalam akal.
- (4) Kewajiban merahasiakan, walaupun berdasar atas peraturan undangundang, tidak menjadi alasan yang sah bagi pengusaha untuk menolak memenuhi kewajibannya menurut ayat 1.
- (5) Pajak yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan dinaikkan dengan dua puluh lima perseratus, jika. 5. ke-1. peraturan bersandar pada pasal 9 ayat 3 ke-1, tentang kewajiban meminta penyerahan surat-pemberitahuan, tidak dipenuhi,

Distribusi: 6. ke-2. pemberitahuan tidak dimasukkan dalam tempo yang ditetapkan dalam surat tegoran yang dikirim dengan surat tercatat, 7. ke-3. yang berkepentingan melakukan tempo dimaksud dalam ayat pertama ke-1 dengan tidak dipergunakan, 8. ke-4. kewajiban tertera dalam ayat pertama ke-2 tidak dipenuhi segenapnya.

Penandatangan: - (6) Kepala Jawatan Pajak berkuasa mengurangi atau membatalkan kenaikan menurut ayat 5, berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan, asal kekhilafan atau kelalaian itu dinyatakan dengan cukup memuaskan oleh yang berkepentingan. ## Pasal 15

Penandatangan: - (1) Yang berhak untuk mengadakan pemeriksaan buku dan surat-surat yang menjadi dasar pembukuan dan lain-lain surat menurut Pasal 14 ayat 1, ialah Inspektur, pegawai jawatan pajak dan jawatan akuntan pajak dan ahli serta juru bahawa yang ditunjuk oleh kepala jawatan pajak, dan pegawai jawatan bea cukai yang ditunjuk oleh kepala jawatan itu. - (2) Sebelum memulai tugasnya, ahli dan juru bahasa dimaksud dalam ayat pertama mengangkat sumpah atau berjanji di hadapan Inspektur, bahwa ia akan menjalankan pekerjaannya dengan jujur, teliti dan sungguh hati dan akan merahasiakan apa yang harus dirahasiakan.

Penandatangan: - (3) Kepala jawatan pajak berkuasa mengadakan peraturan lebih lanjut berkenaan dengan pemeriksaan dan tempat di mana pemeriksaan itu akan dilakukan, dan juga tentang penggantian kerugian untuk ahli dan juru bahasa. ## Pasal 16 - (1) Sambil menunggu ketetapan pajak ditetapkan pembesar yang mengurus penetapan pajak selekas mungkin sesudahnya awal tahun takwim mengenakan ketetapan pajak sementara berdasar atas jumlah yang dikiranya. - (2) Ketetapan pajak sementara ini dianggap sebagai suatu ketetapan pajak dalam arti kata undang-undang ini semata-mata berkenaan dengan peraturan dalam Bab X dan Pasal 46. - (3) Dari ketetapan pajak yang ditetapkan kemudian jumlah sebesar sama dengan ketetapan pajak sementara tidak termasuk tagihan. Jika ketetapan pajak yang ditetapkan kemudian ada lebih rendah, maka ketetapan pajak itu sama sekali tidak ditagih dan ketetapan pajak sementara dikurangi dengan bedanya.

Distribusi: - (4) Jika ketetapan pajak yang ditetapkan kemudian sama dengan ketetapan pajak sementara atau lebih rendah daripada ini, maka kepada pengusaha dikirim suatu pemberitaan, dalam mana dinyatakan tanggal pemberiannya.

Penandatangan: - (5) Surat-isian pemberitaan itu ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak. ## BAB V PENGUSAHA YANG DITUNJUK Pasal 17 - (1) Terhadap pengusaha yang ditunjuk oleh Inspektur dengan surat keputusan peraturan dalam Bab III dan pasal 10 sampai dengan 13 tidak berlaku. - (2) Terhadap pengusaha yang memasukkan pemberitahuan menurut Pasal 19 ayat 1 berlaku juga Pasal 14 dan 15. ## Pasal 18 Pengusaha yang ditunjuk berdasar Pasal 17 ayat 1 wajib melunaskan pajaknya dengan penyetoran di Kas Negeri dalam dua puluh lima hari sesudah akhir tribulan takwim, selama mana pajak itu terhutang. ## - 14 -

Penandatangan: - (1) Pengusaha yang ditunjuk berdasar Pasal 17 ayat 1 wajib memberitahukan jumlah yang harus dikenakan pajak kepada Inspektur dalam tempo satu bulan sesudah tribulan takwim berakhir, dengan mempergunakan surat-isian yang ditetapkan oleh kepala jawatan pajak 'untuk itu tentang sebab-sebabnya dalam hal yang terjadi di mana ia tidak berhutang pajak dan juga tentang segala halikhwal yang diperlukan untuk menjalankan Undang-undang ini. - (2) Dalam pemberitahuan disebutkan juga tempat dan tanggal pembayaran pajak, yang terhutang menurut keterangan dalam pemberitahuan.

Verifikasi: - (3) Surat pemberitahuan oleh pengusaha diisi dengan jelas, pasti dan dibuat dengan sebenarnya dengan tidak bersyarat serta ditandatangani.

Verifikasi: - (4) Untuk koperasi dan lain-lain perkumpulan, yayasan dan perseroan tanda tangan salah satu anggota pengurus atau pesero pengurus dapat dianggap cukup.

Verifikasi: - (5) Surat pemberitahuan dapat ditandatangani oleh lain orang atas nama yang diwajibkan memasukkan pemberitahuan, asalkan berdasar atas suatu surat kuasa yang dilampirkan pada surat pemberitahuan. - (6) Pemberitahuan dianggap tidak dimasukkan, jika pengusaha tidak atau tidak segenapnya memenuhi apa yang ditentukan dalam ayatayat di atas. ## Pasal 20 - (1) Pengusaha yang ditunjuk menurut Pasal 17 ayat 1 diwajibkan membikin catatan dari hari ke hari tentang: ke- 1. ... - ke-2. jumlah yang diterima dan dibayar kembali untuk itu yang berupa uang atau berupa barang lain; - ke-3. barang-barang yang diterima dan diambil kembali dari orang lain. - (2) Catatan itu disusun sedemikian jelas dan tegasnya dengan menyebutkan segala hal-ikhwal, sehingga dari catatan itu dapat dihitung pajak yang terhutang oleh pengusaha selama satu tribulan takwim dan dapat ditetapkan pembebasan dan pengembalian pajak. - (3) Catatan dan surat-surat yang menjadi dasarnya itu harus disimpan selama lima tahun. ## BAB VI PAJAK MASUK ## Pasal 21 - (1) Barangsiapa memasukkan barang-barang untuk dipakai dari sesuatu daerah di Indonesia, yang tidak termasuk daerah-pabean atau dari Luar Negeri, maka pajak masuk terhutang sejumlah dua setengah perseratus dari nilai barang-barang itu. - (2) Pajak masuk tersebut tadi dipungut menurut cara seakan-akan pajak ini adalah bea masuk dengan kuasa Undang-undang Tarip Indonesia x) (Staatsblad 1924 No. 487) dengan pengertian, bahwa pembebasan dan pengecualian yang diberikan dalam atau dengan kuasa Undangundang Tarip Indonesia tidak berlaku untuk pajak ini. <!-- formula-not-decoded --> - (3) Yang dimaksud dengan nilai barang-barang ialah harga yang diterangkan dalam Pasal 31 dari Peraturan A yang dilampirkan pada Ordonansi Bea (Staatsblad 1931 No. 471) ditambah dengan semua pajak dan pemungutan Indonesia. - (4) Pajak masuk hanya terhitung pada waktu pemasukan barang-barang untuk pertama kalinya ke dalam daerah-pabean di Indonesia. ## BAB VII ## PENGECUALIAN DAN PENGEMBALIAN PAJAK ## Pasal 22

Penandatangan: Asalkan peraturan yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan diperhatikan, maka dikecualikan dari pajak: ke-1. penyerahan kapal, bukan kapal-pesiar; - ke-2. a. penyerahan barang-barang untuk dikeluarkan ke Luar Negeri;

Penandatangan: - b. penyerahan barang-barang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang menurut sifatnya dianggap sebagian besar untuk dikeluarkan ke Luar Negeri;

Penandatangan: - ke-3. penyerahan barang-barang dengan percuma dalam hal-hal yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; - ke-4. a. penyerahan uang, juga penyerahan meterai dan merek-pajak Indonesia yang dikeluarkan dari pihak pemerintahan dan belum terpakai dan surat berharga termasuk obligasi, surat sero dan lain-lain efek; - b. penyerahan emas pada atau oleh De Javasche Bank menurut cara peraturan yang ditetapkan dalam atau dengan kuasa ## Ordonansi-Devisen 1940; - ke-5. pengadaan, penyerahan dan pelepasan hak-turut dalam perseroan dan perkumpulan; - ke-6. pemberian kredit, penyerahan, penguangan dan pembayaran tagihan-jang, termasuk peredaran-giro, peredaran-cek dan peredaran-rekening-koran, - ke-7. asuransi - ke-8. undian; - ke-9. jasa dalam perhubungan pos, telegrap dan telepon dan jasa tertentu dari perusahaan pengangkutan untuk kepentingan perhubungan tersebut; - ke-10. siaran radio pemerintahan dan dari perkumpulan dan badan yang berhak; - ke-11. pengangkutan orang dan barang-barang dari tempat di Luar Negeri melalui Indonesia ke tempat di Luar Negeri, dan juga pengangkutan orang dan barang-barang dari tempat di Indonesia ke tempat di Luar Negeri atau sebaliknya, satu dan lain jika ternyata dari surat pengangkutan bahwa tempat yang dituju itu pada permulaan pengangkutan telah ditetapkan; - ke-12. persewaan dan penebasan, juga penyerahan dan, pelepasan sewa dan tebasan dari barang tetap kecuali: - a. mesin dan alat perusahaan; - b. kamar yang telah diperaboti dalam rumah penginapan (hotel, pension dan tempat-tempat seperti itu, jika pembayaran atas penyewaan kamar ini tidak dikenakan pajak seperti dimaksud - 18 - dalam Pasal 2 undang-undang pajak pembangunan I; - ke-13. pemberian makan, tempat tinggal dan lain-lain upah berwujud barang menurut kebiasaan kepada orang yang bekerja pada pengusaha;

Penandatangan: ke-14. jasa yang dibuat oleh penjabat agama dalam jabatannya,

Penandatangan: - ke-15. pemberian pengajaran oleh yayasan dan perkumpulan yang mempunyai hak badan hukum, dalam hal-hal yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pasal 22a Dari pajak peredaran juga dikecualikan:

Penandatangan: - ke-1. penyerahan padi, gabah dan beras, jagung, sagu, gaplek, sayur dan buah-buahan yang baru dipetik, roti, susu baru, air, garam, bambu, kayu bakar, arang, minyak tanah, gas, elektris, obatobatan (medicamenten), surat-kabar harian, majalah mingguan dan barang-barang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; - ke-2. penyerahan barang-barang dan melakukan jasa-jasa dalam rumah makan dan penginapan, jika pembayaran-pembayaran dalam hal itu dikenakan pajak menurut Pasal 2 dari Undang-undang Pajak Pembangunan I, - ke-3. penyerahan hasil tembakau, yang dikenakan cukai memenurut Ordonansi Cukai-tembakau Staatsblad 1932 No. 517; ke-4. jasa-jasa dokter, dokter-gigi dan bidan. - (1) Dikecualikan dari pajak masuk ialah: 2. ke-1. semua hasil dalam arti kata Undang-undang Tarip Indonesia x) keluaran dari sesuatu daerah di Indonesia, baik daerah itu termasuk dalam maupun di luar daerah-pabean; 3. ke-2. kapal, bukan kapal-pesiar; 4. ke-3. uang, emas batangan dan potongan dan meterai dan merekpajak Indonesia yang dikeluarkan dari pihak pemerintahan dan belum terpakai; 5. ke-4. barang-barang untuk mana tidak wajib dibayar bea masuk, yang termasuk dalam satu pemberitahuan-masuk, dan yang berharga tidak lebih dari f 75,-; 6. ke-5. barang-barang yang dibawa orang dalam bepergian untuk dipakai sendiri selama bepergiannya; 7. ke-6. barang-barang yang dikecualikan dari pembayaran bea masuk atau bea masuknya dikembalikan, berhubung dengan pemasukannya dilakukan untuk tujuan ilmu pengetahuan atau dianggap perlu untuk perhubungan internasional; 8. ke-7. barang-barang yang terhadapnya sewaktu dimasukkan berlaku Pasal 23 atau 23a 'dari Ordonansi Bea (Staatsblad 1931 No. 471), maka mengenai Pasal 23 jika syarat-syarat yang ditentukan dalam pernyataan-berlakunya itu dipenuhi, dan mengenai pasal 23a jika barang-barang itu dengan tidak dipungut bea diperkenankan masuk; - ke-8. barang-barang yang didatangkan untuk atau atas tanggungan Negeri, jika barang-barang itu menurut Peraturan Pemerintah dikecualikan dari bea masuk.

Penandatangan: - (2) Asalkan peraturan untuk itu yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan diperhatikan, maka pengecualian atau pengembalian pajak masuk diberikan untuk hal-hal berikut: 2. ke-1. barang pindahan, jika terdiri dari barang yang telah dipakai; 3. ke-2. alat pembungkus kosong, jika dapat dinyatakan, bahwa alat itu bekas dipergunakan untuk mengeluarkan barang-barang ke luar daerah-pabean; 4. ke-3. barang-barang yang dimaksudkan untuk disimpan dalam gedung arca umum atau pengumpulan; 5. ke-4. pengiriman hadiah terdiri dari obat-obatan dan keperluan sehari-hari dengan maksud untuk dibagikan oleh badan amal dengan percuma kepada rakyat. Pasal 23a Dari pajak masuk juga dikecualikan:

Penandatangan: - ke-1. padi, gabah dan beras, jagung, sagu, gaplek, sayur dan buahbuahan yang baru dipetik, roti, susu baru, air, garam, bambu, kayu bakar, arang, minyak tanah, obat-obatan (medicamenten), surat-kabar harian, majalah mingguan dan barang-barang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; - ke-2. hasil tembakau yang dikenakan cukai menurut Ordonansi Cukaitembakau Staatsblad 1932 No. 517. ## Pasal 24 Peredaran setahun, atau dalam hal berlakunya Bab V, peredaran setribulan, dikurangkan dengan jumlah yang dikembalikan - 21 - berhubung dengan: - ke-1. pengambilan kembali barang-barang yang belum dipakai-, - ke-2. pemberian potongan atas harga-jual atau penggantian. Pasal 25 - (1) Atas permohonan dengan tulisan oleh pengusaha, pajak yang menurut Pasal 18 telah dibayar lebih atau tidak semestinya, dapat dikembalikan.

Distribusi: - (2) Surat permohonan harus disampaikan kepada Inspektur dalam tempo tiga bulan setelah tribulan takwim berlalu, selama mana telah terjadi pembayaran lebih atau pembayaran tidak semestinya. - (3) Pengembalian kepada pengusaha menurut ayat pertama ditetapkan dengan surat keputusan Inspektur. - (4) Surat keputusan memuat alasan, jika permohonan tidak seluruhnya dikabulkan.

Distribusi: - (5) Kutipan surat keputusan oleh Inspektur dikirimkan kepada yang berkepentingan, setelah di dalamnya dinyatakan tanggal pengirimannya. ## BAB VIII ## TAGIHAN SUSULAN - (1) Jika pajak telah ditetapkan terlalu rendah atau tidak semestinya telah diambil keputusan untuk tidak mengenakan pajak ataupun jika pajak telah diturunkan atau dibatalkan tidak semestinya, begitupun jika oleh pengusaha yang ditunjuk menurut Pasal 17 ayat 1, pajak tidak atau tidak segenapnya dilunasi ataupun dengan tidak semestinya telah dilakukan pengembalian pajak, maka masing-masing untuk pajak yang kurang ditetapkan atau tidak semestinya tidak dibayar atau dikembalikan, dapat diadakan tagihan susulan dengan jalan penetapan pajak oleh Inspektur, selama terhitung dari akhir masa pajak selama mana pajak terhutang belum lewat tiga tahun. - (2) Pajak yang ditetapkan dalam tagihan susulan ini dinaikkan dengan dua ganda. - (3) Kenaikan itu tidak terhutang, jikalau tagihan susulan ini terjadi: ke-1. sebagai akibat pemberitahuan tertulis oleh yang berkepentingan atas kemauan sendiri dan dalamnya diberikan pula keterangan yang betul untuk menghitung kekurangan pajak yang harus dikenakan; ke-2. untuk membetulkan kekeliruan dalam penyelenggaraan atau penetapan pajak; ke-3. untuk membetulkan kesalahan dalam hitungan yang berkepentingan, kesalahan mana dapat dianggap telah dibuat dengan itikad baik. <!-- formula-not-decoded -->

Penandatangan: - (3) Kepala Jawatan Pajak berkuasa mengurangi atau membatalkan kenaikan menurut ayat dua, berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan, asal kekhilafan atau kelalaian itu harus dinyatakan dengan cukup memuaskan oleh yang berkepentingan. - (5) Peraturan mengenai penetapan dan penagihan pajak berlaku juga terhadap penetapan tagihan susulan. ## BAB IX ## KEBERATAN DAN PERTIMBANGAN ## Pasal 27

Penandatangan: - (1) Barangsiapa keberatan terhadap pajak yang dikenakan padanya menurut Pasal 10 dapat memasukkan surat keberatan kepada pembesar yang mengurus penetapan pajak yang menetapkan pajak itu atau kepada pembesar lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dalam tempo setelah surat ketetapan pajak atau pemberitaan dimaksud dalam pasal 16 ayat 4 diberikan. - (2) Sewaktu memasukkan surat keberatan diberikan tanda penerimaan, jika diminta. - (3) Jika pengiriman dilakukan dengan perantaraan pos, maka tanggalcap kantor pos yang mengirimkan dianggap sebagai tanggal pemasukan surat keberatan. - (4) Jika seseorang menerangkan tidak dapat menulis ia dapat memajukan keberatan dengan lisan dalam tempo yang telah ditetapkan, kepada salah seorang pembesar dimaksud dalam ayat pertama, yang seketika itu membikin atau menyuruh membikin surat yang dibubuhi tanggal dan tandatangan. Surat ini dianggap sebagai surat keberatan. - (5) Tempo tiga bulan itu tidak mengikat, jika dapat dinyatakan, bahwa tempo itu tidak dapat diperhatikan berhubung dengan keadaan istimewa. ## - 24 - - (6) Penarikan kembali sesuatu surat keberatan yang telah dimasukkan hanya dapat dilakukan dengan sah dengan mufakatnya Inspektur. ## Pasal 28 - (1) Atas surat keberatan diambil keputusan oleh Inspektur. - (2) Pajak itu tidak diubah, selama tidak ternyata tidak benarnya: 3. ke-1. jika peraturan bersandar pada Pasal 9 ayat 3 ke-1 tentang kewajiban meminta penyerahan surat pemberitahuan tidak dipenuhi.

Distribusi: 4. ke-2. jika pemberitahuan, meskipun telah dikirim surat tegoran sebagai dimaksud dalam Pasal 14 ayat 5 ke-2, tidak dimasukkan dalam tempo yang ditentukan dalam surat tadi; 5. ke-3. jika kewajiban tertera dalam Pasal 14 ayat 1 ke-1 dan tidak dipenuhi segenapnya. - (3) Dalam mengambil keputusan atas surat keberatan yang dimasukkan dalam temponya, diperhatikan segala sesuatu yang tidak benar dalam penyelenggaraan penetapan pajak. - (4) Dalam keputusan itu pajak dapat dinaikkan. - (5) Surat keputusan memuat alasan, jika keberatan seluruhnya atau sebagian ditolak, atau tidak dapat diterima. <!-- formula-not-decoded -->

Distribusi: - (6) Kutipan surat keputusan dikirim kepada yang berkeberatan menurut cara yang ditetapkan oleh Inspektur, setelah di dalamnya dinyatakan tanggal pengirimannya.

Distribusi: Barangsiapa berkeberatan terhadap keputusan diambil atas surat keberatannya atau terhadap pajak yang ditetapkan untuknya menurut Pasal 26 ayat 1 atau terhadap keputusan diambil baginya menurut Pasal 25, dapat memasukkan surat permohonan pertimbangan kepada Majelis Pertimbangan Pajak menurut cara, yang ditentukan dalam Peraturan Meminta Pertimbangan dalam urusan pajak, dalam tempo tiga bulan masing-masing sesudah kutipan surat keputusan dikirim, setelah tanggal surat ketetapan pajak diserahkan dan setelah tanggal surat keputusan dikirim. ## Pasal 30 Pajak, seperti telah ditetapkan terakhir, oleh Majelis Pertimbangan Pajak tidak diubah, jika kepada majelis tidak ternyata tidak benarnya: - ke-1. jika peraturan bersandar pada Pasal 9 ayat 3 ke-1 tentang kewajiban meminta penyerahan surat pemberitahuan tidak dipenuhi;

Distribusi: - ke-2. jika pemberitahuan, meskipun telah dikirim surat tegoran sebagai dimaksud dalam Pasal 14 ayat 5 ke-2, tidak dimasukkan dalam tempo yang ditentukan dalam surat tadi; - ke-3. jika kewajiban tertera dalam Pasal 14 ayat 1 ke:1 dan ke-2 tidak dipenuhi segenapnya. BAB X PENAGIHAN ## Pasal 31 - (1) Ketetapan pajak, begitupun kenaikan pajak, juga kenaikan dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Meminta Pertimbangan dalam urusan pajak, dimasukkan dalam kohir, kecuali ketetapan pajak yang ditetapkan kemudian yang besarnya sama dengan atau lebih rendah daripada penetapan sementara yang lebih dahulu. - (2) KOhir ditetapkan oleh Inspektur.

Penandatangan: - (3) Surat-isian untuk kohir ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak. ## Pasal 32 - (1) Segera setelah kohir ditetapkan, maka kepada tanggung-pajak diberitahukan ketetapan yang dimasukkan dalam kohir dengan jalan mengirim surat ketetapan pajak atau pemberitaan dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4. - (2) Penyelenggaraan pengiriman surat ketetapan pajak dan pemberitaan diatur oleh pembesar yang mengurus penetapan pajak. - (3) Tanggal pengiriman dinyatakan, baik dalam kohir maupun dalam surat ketetapan pajak atau pemberitaan.

Penandatangan: - (4) Surat-isian untuk surat ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak. ## Pasal 33 - (1) Ketetapan pajak dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 26 ayat 1 - 27 - ditagih seluruhnya sejak hari kesepuluh setelah surat ketetapan pajak diserahkan. - (2) Ketetapan sementara dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 ditagih dengan angsuran yang banyaknya sama dengan banyaknya bulan yang masih tersisa dari tahun takwim sehabisnya bulan, dalam mana surat ketetapan pajak diserahkan. Hari-pembayaran ialah pada tiap tanggal limabelas dari bulan-bulan itu. - (3) Jika penyerahan surat ketetapan pajak dimaksud dalam ayat dua terjadi sesudah tanggal 31 Juli dari tahun takwim untuk mana pajak ditetapkan, maka pajak itu ditagih dengan lima angsuran yang sama besarnya, dan hari-pembayarannya berturut-turut pada tanggal limabelas dari tiap-tiap bulan, dimulai bulan, yang mengikuti bulan, dalam mana surat ketetapan pajak diserahkan. - (4) Dalam hal penurunan ketetapan pajak sementara, jumlah yang masih terhutang, dibagi atas angsuran yang belum terbit. - (5) Kepada pengusaha, yang dapat mengunjukkan, bahwa peredaran setahun, disebabkan oleh hal-hal terjadi setelah pajak sementara ditetapkan, mungkin akan kurang daripada tiga perempatnya dari peredaran setahun, atas dasar mana ketetapan sementara dihitung, atas permintaannya dapat diberi penundaan pembayaran untuk sejumlah dari pajak sementara itu, yang dikira akan melebihi banyaknya pajak yang akan ditetapkan kemudian. <!-- formula-not-decoded --> - (6) Jumlah, untuk mana diberi penundaan pembayaran, dibagi rata atas angsuran ketetapan sementara, yang belum dilunasi. - (7) Pemberian penundaan pembayaran sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, jika pengiraan besarnya pajak yang akan ditetapkan kemudian, memberi alasan untuk itu. ## Pasal 34 Pajak dapat ditagih seketika: - ke-1. jika jumlah yang tidak dibayar ada melebihi jumlah satu angsuran; - ke-2. jika tanggung-pajak dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan penglaksanaan pembayaran di bawah pengawasan hakim begitu pula dalam hal disitanya barang bergerak atau barang tetap oleh pihak Negeri atau dalam hal penjualan barang itu disebabkan penyitaan atas nama pihak ketiga; - ke-3. jika tanggung-pajak menghentikan atau sangat mengecilkan perusahaan atau pekerjaannya yang bebas di Indonesia atau memindah-tangankan barang tetapnya yang terletak di Indonesia. ## Pasal 35 Kewajiban membayar tidak ditangguhkan oleh pemasukan surat keberatan terhadap pajak itu. ## Pasal 36 - (1) Jika pajak dihutang oleh dua orang atau lebih atau oleh badan, maka meraka tanggungrenteng atas pembayaran pajak itu.

Penandatangan: - (2) Wakil pengusaha yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia juga turut bertanggung-jawab atas pembayaran pajak. ## - 29 - - (3) Orang dan badan dimaksud dalam ayat satu dan dua wajib memenuhi segala kewajiban yang oleh undang-undang ini dibebankan kepada pengusaha. - (4) Tanggung-jawab menurut pasal ini juga meliputi kewajiban membayar biaya tuntutan. ## Pasal 37 - (1) Kas Negeri mempunyai hak mendahulu atas semua barang kepunyaan pengusaha tanggung-pajak, juga atas barang kepunyaan mereka, yang menurut Pasal 36 bertanggung-jawab atas pembayaran pajak. - (2) Hak mendahulu diberi dalam ayat pertama, mendahului segala hak mendahulu, kecuali terhadap piutang-didahulukan tersebut dalam pasal 1139 No. 1 dan 4 dan pasal 1149 No. 1 Kitab Undang-undang Sipil dan dalam pasal 80 dan 81 Kitab Undang-undang Perniagaan, terhadap gadai-panen x) dan terhadap hak gadai dan hipotek diatur dalam Kitab Undang-undang Sipil, yang telah diadakan pada sebelum saat pajak terhutang, atau jika pengadaan itu terjadi sesudah saat itu, hanya jika guna keperluan itu diberikan surat keterangan sebagai dimaksud dalam ayat 5. - (3) Mengenai tanah yang dimiliki menurut hukum Indonesia, hak mendahulu diberi dalam ayat pertama, tidak mendahului pinjaman atas tanah hak-milik Indonesia xx) diadakan sebelum saat pajak terhutang atau dalam hal diadakannya sesudah saat itu, hanya jika guna keperluan itu diberikan surat keterangan sebagai dimaksud dalam ayat 5. Terhadap tanah dan barang digadaikan menurut hukum adat, hak mendahulu Kas Negeri tidak mendahului hak pemegang - 30 - gadai atas pembayaran jumlah uang gadai. - (4) Hak mendahulu tidak berlaku lagi setelah lewat dua tahun dihitung dari tanggal penyerahan surat ketetapan pajak, atau jika dalam tempo ini telah diberitahukan surat paksa untuk membayar, setelah lewat dua tahun terhitung dari tanggal pemberitahuan surat tuntutan terakhir. Jika pembayaran pajak ditunda, maka tempo tersebut di atas diperpanjang dengan sendirinya menurut hukum dengan waktu selama penundaan.

Penandatangan: - (5) Sebelum atau sesudah mengadakan hipotek dalam arti kata Kitab Undang-undang Sipil, pemberi-hipotek dapat memohon surat keterangan, bahwa hipotek itu didahulukan dari hak mendahulu yang diberi dalam ayat 1. Surat keterangan itu diminta pada Inspektur. Inspektur memberi surat keterangan itu, jika tidak ada pajak yang mendahului hipotek itu atau menurut pendapatnya ada jaminan, bahwa pajak yang mendahului hipotek itu akan dilunasi. Dalam surat keterangan itu masa yang bersangkutan harus disebut. Jika permohonannya ditolak maka pemberi-hipotek dapat mengemukakan keberatannya kepada Kepala Jawatan Pajak yang akan menyuruh memberi surat keterangan itu juga, jika menurut pendapatnya ada alasan. Peraturan ini berlaku juga terhadap pinjaman atas tanah hakmilik Indonesia xx). - (6) Peraturan tentang hak mendahului berlaku juga terhadap biaya tuntutan. - (7) Pajak yang terhutang sesudah tanggal hari pengusaha dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan penglaksanaan pembayaran di bawah pengawasan hakim, masuk hutang harta-benda. Pasal 38 Tagihan-pembayaran pajak lewat waktu oleh karena lewat lima tahun, dihitung dari akhir masa selama mana pajak itu terhutang. ## BAB XI IZIN PERUSAHAAN Pasal 39 - (1) Pengusaha tidak boleh memulai perusahaan atau pekerjaannya, ataupun meneruskannya, jika ia tidak mempunyai izin atau izin sementara yang tiap tahun diberikan oleh atau atas nama pembesar yang mengurus penetapan pajak. - (2) Pembesar yang mengurus penetapan pajak memutuskan tentang pemberian izin tersebut dalam ayat 1. - (3) Izin tidak diberi atau hanya diberi izin sementara kepada pengusaha, yang tidak melunasi ketetapan pajak peredarannya, jika ketetapan pajak itu dapat ditagih pada saat pemutusan pemberian izin itu. - (4) Pemasukan surat keberatan terhadap ketetapan pajak tidak memberikan hak atas pemberian izin sementara. <!-- formula-not-decoded --> - (5) Sesudah pajak tersebut dalam ayat tiga dilunasi, maka atas permintaan yang berkepentingan izin masih dapat diberi. - (6) Jika semula izin sementara tidak diberi, maka izin sementara itu setiap waktu oleh pembesar yang mengurus penetapan pajak atas permintaan yang berkepentingan masih dapat diberi, jika untuk itu menurut pendapatnya ada alasan. ## Pasal 40

Penandatangan: - (1) Izin atau izin sementara diberi dengan memberikan kartu kepada pengusaha, contoh dan warna kartu ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak. - (2) Pengusaha wajib menyimpan kartu itu selama tahun takwim yang bersangkutan dan jika diminta memperlihatkannnya kepada pegawai yang diserahi mengusut delik, juga termasuk yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1, jika ia tidak dapat memperlihatkan kartu, maka ia dianggap tidak mempunyai izin yang diwajibkan itu. ## Pasal 41 - (1) Izin sementara setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pegawai yang berhak untuk mengeluarkan surat paksa untuk ketetapan pajak peredaran yang dikenakan kepada pengusaha. - (2) Izin dapat ditarik kembali oleh pegawai tersebut dalam ayat 1,segera apabila ketetapan pajak peredaran yang dikenakan kepada pengusaha sejak pemberian izin samasekali dapat ditagih dan belum dibayar lunas. - (3) Penarikan kembali itu ia nyatakan dengan membutuhkan catatan pada kartu dimaksud dalam Pasal 40. - (4) Pengusaha wajib memberi kesempatan kepada pegawai yang diserahi membuat catatan dimaksud dalam ayat tiga untuk melakukannya. - (5) Oleh penarikan kembali dimaksud dalam ayat 1 dan 2 maka kartu dimaksud dalam Pasal 40 kehilangan sahnya sebagai bukti izin atau - 33 - izin sementara, meskipun-seandainya yang dimaksud dalam ayat 3 tidak dilakukan. Pasal 42 Yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat 1 tidak berlaku untuk:

Penandatangan: - ke-1. golongan pengusaha yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; - ke-2. pengusaha yang tidunjuk menurut Pasal 17 ayat 1. ## BAB XII ## PERATURAN KHUSUS Pasal 43 - (1) Pengusaha dilarang memasukkan pajak sebagai jumlah tersendiri dalam rekening kepada penerima penyerahan barang-barang atau penerima jasa. - (2) Larangan dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku terhadap jumlah harga-jual atau penggantian ditetapkan menurut tarip tersebut dalam undang-undang. - (3) Syarat dalam perjanjian yang bertentangan dengan pasal ini, adalah batal. ## Pasal 44 - (1) Siapapun dilarang mengumumkan lebih lanjut apa yang ternyata atau ## - 34 - diberitahukan kepadanya dalam jabatan atau pekerjaannya dalam menjalankan undang-undang ini atau bersangkutan dengan itu, selain daripada yang perlu untuk melakukan jabatan atau pekerjaan itu. - (2) Larangan itu juga berlaku terhadap ahli dan juru bahasa bukan pegawai dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1. ## Pasal 45 - (1) Setiap orang wajib memberikan keterangan yang diminta daripadanya untuk menjalankan undang-undang ini dengan jelas dan dengan sebenarnya kepada pegawai, ahli dan juru bahasa yang ditunjuk menurut atau dengan kuasa pasal 15 ayat 1. - (2) Keterangan harus diberikan baik dengan tulisan, maupun dengan lisan, ataupun dengan memperlihatkan buku dan lain-lain surat, terserah pada pilihan peminta keterangan itu, dalam bentuk dan dalam tempo yang ditetapkannya. - (3) Barangsiapa diminta untuk memperlihatkan buku dan lain-lain surat untuk diperiksa, dianggap mempunyainya, kecuali jika hal sebaliknya dapat masuk dalam akal. - (4) Kewajiban merahasiakan, walaupun berdasar atas peraturan undangundang tidak menjadi alasan yang sah bagi siapa pun untuk menolak memenuhi kewajiban yang dibebankan padanya menurut atau dengan kuasa pasal ini. - (5) Keluarga-sedarah dan semenda menurut keturunan lurus dan sampai dengan derajat kedua menurut keturunan menyimpang, begitu juga suami (istri) dan bekas suami (istri) mereka, yang dimintai - 35 - keterangan, dapat menolak dengan sah kewajiban memberi keterangan. ## Pasal 46 - (1) Inspektur karena jabatannya atau atas permohonan wajib-pajak dapat membetulkan kesalahan tulisan dan kesalahan hitungan sesaktu membuat kohir atau surat ketetapan pajak dan mengurangkan atau membatalkan pajak yang salah ditetapkan karena kekeliruan dalam peristiwa penetapan pajak. - (2) Kekuasaan tersebut dalam ayat 1 tidak berlaku lagi karena lewatnya dua tahun sesudah tanggal hari pemberian surat ketetapan pajak, kecuali jika dalam tempo itu oleh yang bersangkutan dimajukan surat permohonan supaya kekuasaan tersebut di atas dilaksanakan. ## Pasal 47

Penandatangan: - (1) Kepala Jawatan Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang salah, jika oleh terlambatnya memasukkan surat keberatan atau surat permohonan atau oleh alasan lain yang bersifat formil yang berkeberatan atau pemohon tidak dapat diterima dan ia menurut pendapat Kepala Jawatan Pajak sepatutnya masih berhak akan pengurangan atau pembatalan atas ketetapan pajak itu. ## (2) Pengurungan atau pembatalan tidak diberi: - ke-1. jika sejak awal tahun takwim, yang bersangkutan dengan ketetapan pajak, telah lewat lima tahun, kecuali jika dalam masa itu dimasukkan permohonan untuk itu; - ke-2. jika harus dianggap, bahwa yang berkeberatan atau pemohon dengan sengaja mengabaikan tempo untuk memasukkan surat keberatan atau surat permohonan. ## Pasal 48

Penandatangan: - (1) Untuk memasukkan surat keberatan, surat pertimbangan dan surat permohonan maka dapat diwakili: 2. ke-1. koperasi dan perkumpulan lain, yayasan dan perseroan oleh salah seorang anggota pengurus atau pesero pengurus;

Penandatangan: 3. ke-2. ahli waris wajib pajak oleh salah satu dari mereka, penjalankan surat wasiat atau penguasa warisan itu,ke-3.orang di bawah umur, orang gila dan orang di dalam hajar oleh wakilnya menurut undang-undang.

Verifikasi: - (2) Surat keberatan, surat permohonan pertimbangan dan surat permohonan yang ditandatangani oleh kuasa semata-mata dianggap sah, jika surat kuasa dilampirkan. ## Pasal 49 Untuk ketetapan tagihan susulan yang ditetapkan sesudah meninggalnya wajib pajak, dan untuk kenaikan ketetapan tersebut dalam Pasal 15 dari Peraturan Minta Pertimbangan dalam urusan pajak maka setiap ahli waris menanggung hanya hingga jumlah bagiannya dalam warisan itu ditambah dengan jumlah wasiat istimewa yang diberikan padanya. ## Pasal 50

Penandatangan: ## Menteri Keuangan berhak. - ke-1. menetapkan peraturan umum untuk menjalankan undang-undang ini, - ke-2. dalam hal-hal yang tertentu atau kumpulan hal menghapuskan ketidakadilan yang mencolok, yang mungkin timbul dalam menjalankan undang-undang ini. ## BAB XIII ## PERATURAN YANG BERSIFAT HUKUM PIDANA ## Pasal 51 - (1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan surat pemberitahuan seperti dimaksud dalam Bab III dan pasal 19 ayat 1, yang tidak benar atau kurang lengkap untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, jika oleh karena itu mungkin diderita kerugian oleh Negeri, dihukum penjara setinggi-tingginya setahun atau didenda sebanyak-banyaknya tiga puluh ribu rupiah. - (2) Peraturan dalam ayat 1 tidak dilakukan, jika pengusaha, selama kejaksaan belum diberitahukan, dengan kemauan sendiri memasukkan surat pemberitahuan lagi yang benar dan lengkap, asalkan. ketetapan pajak belum ditetapkan dan pengusaha belum lagi diminta untuk memberi keterangan atau memperlihatkan pembukuan atau surat-surat lainnya menurut Pasal 14, ataupun ketetapan pajak itu terlampau rendah ditetapkan. ## Pasal 52 Dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun dihukum: - ke- 1. barangsiapa dengan sengaja memberikan atau memperlihatkan buku palsu atau
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG, PENETAPAN UNDANG DARURAT NO. 12 TAHUN 1950 TENTANG MENGADAKAN PAJAK PEREDARAN 1950" DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 38 TAHUN 1950 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
## BAGIAN UMUM.
1. Berhubung dengan keadaan keuangan Negara pada dewasa ini, maka terpaksa diambil tindakan-tindakan ke arah memperluas pendapatanpendapatan Negara. Perluasan ini tidak akan dapat dicapai dengan menaikkan tarip pajak-pajak yang telah ada.
Oleh karena kini nyata, bahwa maksud tadi tidak dapat dicapai hanya dengan melanjutkan pemungutan-pemungutan yang ada sekarang saja berdasarkan suatu sistem pajak yang telah tumbuh dalam edaran sejarah, maka perlulah diadakan pajak baru yang dasar dan sifatnya berlainan daripada yang sudah-sudah. Pada umumnya telah diakui, bahwa pembagian yang betul dari kewajiban membayar pajak berdasarkan pendapatan dan kekayaan untuk menggambarkan kekuatan memikul berat pajak, adalah sangat sukar adanya. Ini pulalah alasan untuk mengadakan pajak baru ini.
Agar supaya sesuatu pajak yang baru, dapat diterima, maka pajak itu harus memenuhi bermacam-macam syarat. Salah satu syarat yang terpenting ialah bahwa pajak itu tidak merusak sendi hidup ekonomis di Negeri ini. Bangunnya pun harus sedemikian sederhananya, sehingga pelaksanaannya yang pantas dapat dijamin.
2. Pajak peredaran adalah satu macam pajak, yang diadakan di hampir semua Negeri di dunia ini dalam masa antara perang dunia pertama dan kedua. Pajak sedemikian dapat memenuhi syarat-syarat tersebut di atas.
Pajak peredaran bermaksud merupakan suatu pajak pemakaian yang meliputi sebanyak mungkin bilangan barang-barang yang dipakai atau terpakai habis di Indonesia.
Maka dari itu yang dikenakan pajak ialah penyerahan barang- barang yang ada di peredaran bebas.
Pajak peredaran mengenal dua macam cara mengenakan pajak. Dalam perjalanan barang-barang dari produsen atau pabriknya sampai pada konsumen biasanya barang-barang itu melalui beberapa tingkatan. Lajur produksi ini membujur dari produsen ke pedagang besar, dari ini ke pedagang perantara, selanjutnya pedagang kecil dan akhirnya ke konsumen.
Salah satu dari cara memungut pajak peredaran ialah: dipungut pajak tiap kali ada pemindahan barang-barang bersangkutan ke tingkat berikutnya.
Lain cara ialah: pemungutan sekaligus yang bermaksud mengenakan hasil akhir sekali saja.
Pemungutan ini dapat dilakukan pada awal lajur produksi, yakni pada waktu penyerahan oleh produsen atau pabrikan maupun pada salah satu mata rantai berikutnya.
Sungguhpun bilangan pengusaha, yang akan dimasukkan dalam pajak ini dalam pemungutan berkali akan berjumlah lipat ganda dari pemungutan sekali, namun sistim yang disebut terlebih dahulu itulah yang diwujudkan dalam Undang-undang, karena sistem inilah menurut sifatnya mempunyai bentuk yang lebih sederhana, lagi pula dengan pemungutan yang rendah, dapatlah dijamin sesuatu hasil, yang tidak mungkin diperoleh dengan sistem pemungutan sekali.
Kesederhanaan sistem tadi sangat bertambah pula oleh karena jumlah pengecualian dibatasi sedikit-dikitnya dan juga tidak diadakan perbedaan tarip antara berbagaibagai jenis barang dan antara beraneka mata rantai lajur produksi dan selanjutnya terutangnya pajak dipindahkan daripada saat-saat penyerahan ke saat-saat pembayaran harga jugal, sehingga pajak dapat ditetapkan berdasar jumlah peredaran dalam sesuatu masa tertentu.
Mengenakan pajak atas jasa ada cocok pula dalam sistem pemungutan berkali.
Biasanya pajak terhutang oleh pengusaha yang menyerahkan barang-barang atau yang membuat jasa. Sesuai dengan sifatnya sebagai suatu pajak pemakaian, maka dimaksud supaya pajak ini pada akhirnya dipikul oleh konsumen.
Membebaskan pajak ini pada konsumen mau tidak mau akan mengakibatkan kenaikan harga barang-barang dan jasa. Akan tetapi hal ini adalah suatu keharusan yang mesti dipenuhi pemungutan ini.
3. Di samping pajak peredaran ini dalam Undang-undang dicantumkan pula suatu pajak masuk.
Menurut rencana maka pajak peredaran tidak dikenakan langsung dari pemakaian atau pemakaian habis barang-barang, akan tetapi secara tidak langsung dari matamata rantai lajur produksi duluan, yakni: dari tingkatan produksi dan satu atau lebih tingkatan distribusi.
Dengan diadakannya pajak peredaran, maka barang-barang yang dihasilkan di dalam Negeri terdesak dalam suatu keadaan yang merugikan, sebab bukankah bagi barang-barang import tingkatan-tingkatan produksi dan/atau tingkatan-tingkatan distribusi duluan untuk sebagian besar berada di luar Negeri? Mata-mata rantai lajur produksi tersebut tidak dapat dikenakan pajak peredaran, yang hanya dipungut dari penyerahan yang dilakukan di dalam Negeri.
Justru itu pajak masuk jadi mengganti pajak peredaran, yang tidak dapat dipungut dari mata-mata rantai lajur produksi di luar Negeri.
Nama pajak masuk - selaku pajak yang memberi perseimbangan - diberikan pada pemungutan ini, agar supaya tegas adanya perbedaan dengan bea masuk.
## BAGIAN KHUSUS.
BAB I.
## PERATURAN UMUM.
PENJELASAN
Pasal 1
dan 2 Bab ini memberikan definisi-definisi tentang pengertian yang banyak diketemukan dalam Undang-undang itu. ## - 4 - Dalam pasal 1 diberi definisi mengenai obyek-obyek dan dalam pasal 2 tentang subyek-subyek.
PENJELASAN
Pasal 1
. ## ayat 1. ke 1. Indonesia. Daerah Republik Indonesia disebut dalam Undang-undang ini ini dengan nama singkatan "Indonesia", untuk memudahkan pembacaan Undang-undang. ## ke 2. Barang-barang. Pengertian disesuaikan dengan apa yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Sipil. Hanya yang menurut sifatnya dianggap menjadi harta benda bergerak jadi yang berwujud benda bergerak termasuk kapal-kapal dan perahu-perahu dianggap barang-barang dalam arti kata Undang-undang. Penyerahan hak milik