Unknown PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nomor 13 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PEN.GHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017 (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR \ TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PEN.GHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,
a. di Pegawai Negeri Sipil Menimbang bahwa dalam rangka memotivasi peningkatan disiplin, kinerja dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai N geri Sipil lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, perlu diberikan tambahan penghasilan kepada berdasarkan disiplin dan kinerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Pemberiam Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di
3. Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan .. Peraturan Perundang-undangan;
••
•
••
- ~-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil ~egara;
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2017;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017.
BABI KETENTUAN UMUM
EXAMINASI
Pasal 1
.Dalam Beratu an Bupati ini yang dimaksud dengan:
- dalah Kabupaten Serdang Bedagai. KA.., ~
- daerah sebagai unsur HVK~! Pemccintah Daerah adalah Bupati peuyelenggara pemerintahan daerah.
- adalah Pegawai Negeri PER-UU-A' Sipil Rémerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
- zi:. Cal.on Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pe awai sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin dan kinerja.
6. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
,\_,
,
-
...
,..
l·~"·
...
., s-i
,
- undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
7. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya (tugas pokok/tambahan/tugas dinas lain yang diberikan atasan).
8. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan kalender dari kegiatan pada jam kerja yang dinilai untuk diberikan penghargaan.
9. Hari kerja adalah waktu masuk kerja bagi setiap PNS dan CPNS untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
10. Jam kerja adalah waktu bagi setiap PNS dan CPNS untuk wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja.
11. Apel pagi adalah aktifitas upacara yang dilaksanakan pada setiap pagi hari kerja oleh setiap PNS sebelum memulai pekerjaan yang bertujuan untuk memastikan jumlah PNS yang siap untuk bekerja pada hari tersebut, serta untuk menyampaikan tugas-tugas yang akan dikerjakan maupun informasi lainnya dan sebagai wadah silaturahmi sesama PNS.
12. Apel sore adalah aktifitas upacara yang dilaksanakan pada setiap sore hari kerja oleh setiap PNS setelah melaksanakan pekerjaan yang bertujuan untuk memastikan jumlah PNS yang telah bekerja pada hari tersebut, dan menyampaikan tugas-tugas yang telah dikerjakan, evaluasi pekerjaan dan sebagai wadah silaturahmi sesama PNS.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan kerja perangkat daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri dari sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah, lembaga teknis daerah (badan/kantor) dan kecamatan.
15. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian.
16. Togas Kedinasan atau disebut juga Togas Luar adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, peraturan kedinasan, tata tertib di lingkungan kantor atau standar prosedur kerja.
- 1 7. Terlambat Datang dan/ atau Tidak Apel Pagi adalah datang lewat dari jam g ditentukan dan/ atau tidak melaksanakan apel pagi, kecuali asan kedinasan atau keadaan lainnya yang dibuktikan dengan rangan yang sah. kerja
- HUKU\I
- 1 Sore adalah keadaan yang menunjukkan seorang PNS tersebut sanakan apel sore tanpa alasan, kecuali karena alasan kedinasan aan lainnya yang dibuktikan dengan bukti keterangan yang sah.
- Sah adalah suatu bukti berupa surat untuk an keadaan seorang PNS pada hari tersebut sedang berada pada pat karena alasan kedinasan atau karena suatu keadaan atau eperl-u ;y,:ang mengakibatkan PNS tersebut tidak dapat mengikuti apel pagi
- r---,.n-~~~--v--iterangan yang atau sore.· PER-UU-AN
20. Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan atau disebut juga Alpa adalah tidak masuk kerja dengan atau tanpa alasan yang tidak dapat diterima akal sehat ataupun tidak ada kabar berita.
21. Sakit adalah suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan dimana fungsinya terganggu atau menyimpang yang mengakibatkan PNS / CPNS tidak dapat masuk kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah.
22. Izin adalah suatu permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh seorang PNS kepada atasannya dan disetujui oleh atasannya untuk keperluan tidak masuk kerja, datang terlambat atau pulang sebelum jam kerja selesai, karena suatu alasan (alasan yang dapat diterima akal sehat) keperluan yang sangat mendesak harus dilakukannya di luar dari tugas kedinasan.
23. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seorang PNS atas ketidakdisiplinannya yaitu berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
24. Hukuman Disiplin Tingkat Berat adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seorang PNS atas ketidakdisiplinannya, yaitu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
MAK.SUD DAN TUJUAN
BAB II - MAK.SUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan dalam pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk memotivasi PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja serta kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
BAB III - PNS PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3
Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS:
- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah Kabupaten);
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten);
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Staf Ahli Bupati, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset):
4. EXAMINASI d. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Badan);
5. Keuangan dan
6. oa.,.-,t~retariat pada f. KABAG Jabatan Administrator Bagian Camat, Direktur RSUD, Bidang Keuangan dan Aset);
KASLBBAG
,co~· ... ,:.,11
PER-UU-AN
- e. Pengelolaan Jabatan Aset);
Daerah
Kabupaten,
Badan
Pengelolaan
\.\_\_./
- g. Jabatan Administrator (Sekretaris pada Dinas dan Badan; Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat, dan Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD);
- h. Jabatan Administrator (Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Kecamatan Type A; dan Kepala Bagian Tata U saha dan Kepala Bidang pada RSUD);
- i. Jabatan Pengawas (Sekretaris Kecamatan Type B, Lurah, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset);
- J. Jabatan Pengawas (Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi pada Badan, Dinas, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Sekretariat Daerah Kabupaten; Kepala Seksi pada Kecamatan; dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan);
- k. Jabatan Pengawas (Kepala Subbagian pada Kecamatan dan Sekretariat Korpri, Sekretaris dan Kepala Seksi pada Kelurahan; serta Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada RSUD);
1. Jabatan Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- m. Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan, Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan dan RSUD;
- n. Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat (Auditor Pelaksana, Auditor Pertama, Auditor Muda dan Auditor Madya).
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB IV - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4
- (1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kriteria:
disiplin; b. kinerja.
- (2) Kriteria disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan kehadiran secara fisik dari PNS/CPNS selama masa kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan yaitu dimulai saat melaksanakan apel pagi sampai sore hari dan dibuktikan dengan data hasil print out sidik jari elektronik dan tandatangan PNS pada daftar hadir manual apel pagi dan daftar hadir manual apel sore SKPD.
- (3) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan ketika keadaan listrik mati, alat absensi sidik jari rusak atau pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) oleh kepala SKPD atau tim penegak disiplin.
- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan laporan kinerja yang berisikan Iaporan pelaksanaan tugas selama hari kinerja oleh PNS / CPNS yang disampaikan kepada atasan langsung yang bersangkutan · · · da minggu berikutnya dan diketahui oleh Pimpinan IE. AMINA , gan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IP · · ·
4. adir manual serta laporan --V.-F·.-1...i disampaikan ke Badan · selambatnya tanggal 10 (5) kinerja selama 1 (satu) Kepegawaian Daerah pada

\_\_\_\_\_

.,\_\_\_

...

·~··

...

,


KASUBBAC PER-UU-AN

-~

## Pasal 5

- ( 1) PNS / CPNS yang melaksanakan tugas kedinasan, diklat penjenjangan, diklat teknis, maupun diklat lainnya tetap diberikan tambahan penghasilan.
- (2) PNS / CPNS yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tersebut di atas, wajib melampirkan surat perintah tugas dan tanda bukti telah melaksanakan tugas kedinasan atau diklat pada laporan kinerjanya.
- (3) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas dapat berupa piagam/ sertifikat bagi yang mengikuti diklat, dan/ atau copy surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang di tempat tujuan dinas, atau bukti lainnya yang dapat dianggap sah secara hukum.
- (4) PNS yang menderita sakit kurang dari 3 (tiga) bulan tetap diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah.
- (5) PNS yang meminta izin tidak masuk kerja, datang terlambat atau pulang sebelum jam kerja selesai, tetap diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan melampirkan surat izin (sesuai dengan format Lampiran II) yang ditandatangani oleh atasannya.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebut di atas dapat diberikan oleh atasan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan atau secara keseluruhan jumlah izin dalam 1 (satu) bulan maksimal 3 (tiga) hari.

## Pasal 6

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) bulan penuh.
- b. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- c. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu.
- d. PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar yang menerima beasiswa.
- e. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
- f. PNS yang bekerja/ diperbantukan di Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan menerima honorarium atau penggantian lain yang sejenis dari Anggaran Instansi tersebut.
- g. PNS yang berstatus tersangka dan telah ditahan oleh pihak yang berwajib.
- h. PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana.
1. PNS yang mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara.
- J. PNS yang mengambil Cuti Besar.
- k. PNS yang Sakit lebih dari 3 bulan.
1. PNS / CPNS yang dikenakan

Pasal

KABAG

- ( 1) PNS / CPNS yang dikenak Penghasilan dengan ketent an sebagai Siplin

\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_...,,,M

...

KASlJBBAG


PER-UU-AN

tidak diberikan

Tambahan

- a. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan untukjangka waktu 1 (satu) bulan;
- b. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan Tambahan Penghasilan untukjangka waktu 3 (tiga) bulan;
- (2) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai pada bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.

## Pasal 8

- (1) PNS pindahan dari kementerian / lembaga non kementerian / provinsi / kabupaten / kota lain dalam tahun berjalan tidak menerima Tambahan Penghasilan sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (2) PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Tambahan Penghasilan bila menduduki jabatan struktural.
- (3) PNS yang mutasi antar SKPD diberikan tambahan penghasilan pada bulan berikutnya di SKPD yang baru.
- (4) PNS yang dilantik untuk menduduki jabatan struktural dibawah tanggal 3 (tiga) bulan berjalan diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan stukturalnya tersebut.

## BABV

## BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

## Pasal 9

Besaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

| NO | Jabatan | Tambahan Penghasilan per Bulan |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah Kabupaten) | Rp 16.000.000,- |
| 2 | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten) | Rp 10.000.000,- |
| 3 | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Staf Ahli Bupati, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset) | Rp 9.000.000,- |
| 4 | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Badan) | Rp 7.500.000,- |
| 5 | Jabatan Administrator (Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset) | Rp 4.500.000,- |
| 6 | Jabatan Administratm-,.--M~t"P.!f'l~,.., ...-B~an pada Sekretariat Daerah ~ti Direktur RSUD, dan Kepala Bi engelolaan Keuangan dan Aset) | Rp 4.300.000,- |
| 7 | Jabatan Administrator inas dan Badan; Sekretaris d ntu pada Inspektorat; dan Kepai"Bt.-j~~lVf'i)acfta~ekretariat DPRD) | Rp 3.200.000,- |


| NO | Jabatan | Tambahan Penghasilan per Bulan | Tambahan Penghasilan per Bulan |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 8 | Jabatan Administrator (Kepala Bidang pada Dinas dan Badan; Sekretaris Kecamatan TypeA; dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada RSUD) | Rp | 3.000.000,- |
| 9 | Jabatan Pengawas (Sekretaris Kecamatan Type B, Lurah, Kepala Subbagian dan KepalaSubbidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset) | Rp | 2.500.000,- |
| 10 | Jabatan Pengawas (Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi pada Badan, Dinas, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Sekretariat Daerah Kabupaten; Kepala Seksi pada Kecamatan; dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan) | Rp | 2.000.000,- |
| 11 | Jabatan Pengawas (Kepala Subbagian pada Kecamatan dan Sekretariat Korpri, Sekretaris dan Kepala Seksi pada Kelurahan; serta Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada RSUD) | Rp | 1.800.000,- |
| 12 | Jabatan Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset : | | |
| 12 | 1) Golongan III dan IV | Rp | 1. 700.000,- |
| 12 | 2) Golongan I dan II | Rp | 1. 500. 000,- |
| 13 | Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan : | | |
| 13 | 1) Golongan III dan IV | Rp | 1.460.000,- |
| 13 | 2) Golongan I dan II | Rp | 1.240.000,- |
| 14 | Jabatan Fungsional Auditor : | | |
| 14 | 1) Auditor Madya | Rp | 2.900.000,- |
| 14 | 2) Auditor Muda | Rp | 2.400.000,- |
| 14 | 3) Auditor Pertama | Rp | 1.900. 000,- |
| 14 | 4) Auditor Pelaksana | Rp | 1.400.000,- |

## BABVI PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

## Pasal 10

Tambahan penghasilan kepada PNS/CPNS berkurang apabila:

- EXAMIN S a. Setiap tidak melaksanak apef pag1 1 o g 2°/o dari besaran tambahan penghasilan per bulan.
- b. Setiap tidak melaksanak penghasilan per bulan. 2% dari besaran tambahan HUKUM
- 1 °/o dari besaran tambahan c. Setiap tidak membuat laHM!!.Q,,b,!-.Q~...i..,.i"'-"'~~ penghasilan per bulan. KASlJBBAG

PER-UU-AN



'-..J

- d. Setiap tidak masuk kerja tanpa keterangan dalam 1 (satu) hari kerja dipotong 5°/o dari besaran tambahan penghasilan per bulan.
- e. Melaksanakan izin lebih dari 3 (tiga) kali atau 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan, maka pada setiap izin selanjutnya dihitung tidak hadir sesuai permohonan izin tersebut yaitu apabila permohonannya terlambat datang atau pulang sebelum jam kerja selesai dipotong 2°/o dan apabila permohonannya tidak masuk kerja maka dipotong 5°/o}.
- f. PNS / CPNS yang tidak melampirkan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah, surat cuti, surat izin, surat perintah tugas dan tanda bukti telah melaksanakan tugas kedinasan atau diklat pada laporan kinerjanya maka dihitung tidak masuk kerja tanpa keterangan.

## BAB VII

## MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

## Pasal 11

- (1) Pimpinan SKPD menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan melampirkan berkas pendukung yang telah diverifikasi oleh Tim Penegak Disiplin, yaitu sebagai berikut:
- a. rekapitulasi daftar hadir apel pagi SKPD (Lampiran III);
- b. rekapitulasi daftar hadir apel sore SKPD (Lampiran IV);
- c. rekapitulasi laporan kinerja SKPD (Lampiran V);
- d. daftar penerima Tambahan Penghasilan pada SKPD (Lampiran VI).
- (2) Keabsahan berkas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas menjadi tanggungjawab pimpinan SKPD.
- (3) Pimpinan SKPD dapat meminta dilakukan pembayaran Tambahan Penghasilan secara setiap bulan (l(satu) bulan) atau triwulan (3 (tiga) bulan).

## Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan yang diterima dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan Penghasilan dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 13

pe11e}~t~:'&lt;:llrsi lin serta peningkatan kinerja ~-~-~,.\_Pi...,,..., dan verifikasi atas kehadiran dalam pelaksanaan tugas i lin yang ditetapkan dalam PNS saat pagi dan sore jam kerja serta kedinasan, maka dibentuk Tim Penegak HUKUMI Keputusan Bupati. apel



## BAB IX KETENTUAN LAINNYA

## Pasal 14

Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hanya diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80 °/o dari dari besaran Tambahan Penghasilan per bulan.

## Pasal 15

- (1) PNS yang ditetapkan oleh Bupati sebagai Pelaksana Togas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) dalam jabatan struktural karena terjadinya kekosongan jabatan secara defenitif, dapat diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan jabatan yang diem ban.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) jenis tambahan penghasilan, yakni tambahan penghasilan yang nilainya terbesar.

## Pasal 16

... ~ ... "'?, ... inggal dunia diberikan tambahan penghasilan sampai g bersangkutan meninggal dunia. ?------.--...;.. ... PNS / CPNS yang

KABAG

## Pasal 17

dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan .-,.. ... ==...;J;~~~ggaran berjalan. Tambahan'

KASlJBBAG

PER-UU-AN

## BABX PENUTUP

## Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penfJ:X!.pat \_ .. .. . . "ta Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. ~ PARAF KOORDINASI

Ditetapkan di Sei Rampah pada tanggal J. ~ 'A1\\JP.n :;io1"f

## 3-i-· ~ 9 7

2. KASUBBlD
3. KJ\610
4. S,-::r&lt;.FETARlS
6. ASIS"t EN ADM.
5. KEPALA m,.o
6. 7
7. 8

Diundang~£~~tt,li,l..£JJJ~~.,\_\_~~

pada t

23

UPATEN SERDANG BEDAGAI, SEK

HADIWINARNO

DERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ?.'?.ll' NOMOR . .L.


BUPATI SERDANG BEDAGAI,


~

H. SOEKIRMAN

...

...

z


## 1 1

## 1

## 5

## 1

1

z


## 1 1

## 1 1

2 1

## 1-.,J &gt; ~ &gt; ~ .. rt 1-.,J &gt; ;1 ... 0.. = 0.. ::,, ::,, CJQ ?;" Ill ::,, = 0.. .. ::,,



2

I


## ~ tT1 ~ cri :;i::: c :;i::: &gt; r'i:I 'i:I &gt;O~ z .. c e-&gt; cri -r-&gt; 'i:I 0 ~ &gt; z :;i::: -z tT1 ~ .\_ &gt; 'i:I z cri

to

:::0

trJ

z

0

trJ

O trJ

## t-3 t-3 trJ&gt;o&gt; zz~~ ~ 0 0 z O :::0 o&gt; t""'

...

""d

~

trJ

tJj z ...

&gt;

:::0

trJ

0

:::0

to ;3 z u:

s;:

~ F t-3

0

...

~

&gt;

tj

&gt;.,

&gt;

t""'

t-3

...

tJj

::r:

&gt;

&gt;O&gt;

c::

z

::r:

z

:,s:

""d c::

O z z z trJ

o&gt;o tv

1--'

z

::r:

""d

&gt;

tr:

~

trJ

...

trJ

t""'

z

&gt;

z~

:::0

...

~

trJ

0

::r:

~

~

&gt;

""d

O

c trJ

tJj

""d trJ

~

~&gt;

z~

-a z t""' ::g :::0 &gt; z &lt; ""d trJ ~ ~ z tJj c ~ ... to trJ :::0 0 &gt; z 0 tJj trJ 0 &gt; 0 &gt; ...


| z -u z - !l) !l) -u:::, 3 | | | | z 0 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~ !l) !l) ,... | | 0.. en ... | | |
| | | | | c... D) er a m ::s |
| l--+--+--+--1---1 | ~ 7'" | | | |
| l--+--+--+--1---19 | v, Ill z O Ill (I) 3 ;:; Ill ::I 3 " (I) ::::, (I) (JQ DJ 7'" | | - | - ... D) -· "O c. -- ::,,;- D) 0 -· ::,,;- ..:::: i )> en ::! O c. ... D) C1) ::,,;- "' )> ~"O O C1) "tJ ::! I» c. Ul D) -· ::,,;- "' )> ~"O O C1) |
| | !!! "O ::::, •• | v• | | ~. c. D) D) |
| | ... Ill C" Ill ... Ill ::::, | | | c... c |
| | | | | ::s Ul I» |
| | | | | "tJ "tJ ~ 0 (II - C1) 0 ::s :::J .-ca D) D) : ::s |
| z-u z - !l) !l) -u:::, 3 (0 !l) »: !l) ,... | | | | ;,:; ~ 5?-3 0 - ... ~ |
| | | | | !2 m ~ci>~ |
| | | | | ~ 3 "O ::::!. (II - - 3 -· D> D) =r ::::r |
| | | ... | | ... D> ::s c. s» ... I» ::s (0 D) ::s |

## 1 1

## 1 5

&lt;


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN .KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI T AHUN 2017

## PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

## LAPORAN KINERJA PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAB KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

UNITKERJA:

NAMA/NIP

PANGKAT / GOL

JABATAN

TANGGAL

| NO | HARI | TANGGAL | URAIAN KERJA | DIKETAHUI ATASAN LANGSUNG |
|------|--------|-----------|----------------|-----------------------------|
| 1 | SENIN | | | |
| 2 | SELASA | | | |
| 3 | RABU | | | |
| 4 | KAMIS | | . | |
| 5 | JUMAT | | | |

Mengetahui, KepalaSKPD

Yang membuat,

Nama Pangkat NIP

Nama Pangkat NIP



..,\_

'


## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NO MOR

TANGGAL

TENTANG

: PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017

## PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNITKERJA:

l'1J

## SURAT IZIN TIDAK APEL PAGI/SORE/MASUK KERJA*

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

Nama

dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu ... (nama jabatan atasan) unit kerja ... agar dapat mengizinkan saya untuk tidak: apel pagi/tidak apel sore/tidak masuk: kerja *

- Karena alasan : disebutkan alasan secara langsung seperti membawa anak berobat, takziah tetangga meninggal dsb

pada:

- •
- Hari/ Tanggal

EXAMINASI mengizinkannya. Demikian permohonan ini saya perbuat dengan sebenarnya, semoga Bapak/Ibu dapat

Tempat, tanggal-bulan-tahun

## Menyetujui,

Atasan Langsung PNS ybs : Unit Kerja

Nama Nip Pangkat

Hormat Saya,

Nama Nip Pangkat


Mengetahui Kepala SKPD

Nama NIP Pangkat


"pilih salah satu