PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor RAPPANG Tahun 2014 tentang BANGUNAN GEDUNG (berlaku 29 April 2014)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina guna kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta
- penghidupan masyarakat, sekaligus untuk seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. bahwa bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang, sehingga dalam pengaturannya tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penghuni dan terjaga fungsi lingkungannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan bangunan gedung.
6. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
7. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.
10. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
11. Bangunan sementara/darurat adalah yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun
12. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
13. Bangunan non-engineered (bangunan nirrekayasa/non teknis) adalah bangunan yang dalam proses pembangunannya tidak menggunakan perhitungan struktur yang dibuat oleh tenaga ahli.
14. Bangunan engineered (bangunan rekayasa/teknis) adalah bangunan yang dalam proses pembangunannya menggunakan perhitungan struktur oleh tenaga ahli.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa kegagalan teknologi oleh faktor manusia.
18. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat DAS adalah wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, dengan batas di darat merupakan pemisah topografis, dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
19. Garis Sempadan Bangunan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian Kapling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
20. Izin Mendirikan Bangunan gedung selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
21. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
22. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan Bangunan Gedung agar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk:
- a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin kehandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
- d. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung termasuk dalam kegiatan mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana;
- e. mewujudkan kemandirian
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, peran masyarakat dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, sanksi, tim ahli bangunan gedung, ketentuan pidana dan ganti kerugian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 5
- (1) Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bangunan gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal;
- b. bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah;
- c. bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha;
- d. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya;
- e. bangunan gedung fungsi khusus dengan fungsi utama yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi; dan
- f. bangunan gedung lebih dari satu fungsi.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 6
- (1) Bangunan gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dapat berbentuk:
- a. bangunan rumah tinggal tunggal;
- b. bangunan rumah tinggal deret;
- c. bangunan rumah tinggal susun; atau
- d. bangunan rumah tinggal sementara.
- (2) Bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat berbentuk:
- a. bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;
- b. bangunan gereja, kapel;
- c. bangunan pura;
- d. bangunan vihara;
- e. bangunan kelenteng; atau
- f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
- (3) Bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dapat berbentuk:
- a. bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran pemerintah, perkantoran non-pemerintah, dan sejenisnya;
- b. bangunan gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal, rumah makan, dan sejenisnya;
- c. bangunan gedung pabrik;
- d. bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;
- e. bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya;
- f. bangunan gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal angkutan umum, halte pemberhentian angkutan umum, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan;
- g. bangunan gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya; atau
- h. bangunan gedung tempat penangkaran atau budidaya seperti bangunan sarang burung walet, bangunan peternakan sapi dan sejenisnya..
- (4) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dapat berbentuk:
- a. bangunan gedung pelayanan pendidikan seperti pendidikan anak usia dini, sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah tinggi/universitas, sekolah luar biasa, termasuk bangunan gedung untuk tempat kursus dan/atau pelatihan, dan pesantren;
- b. bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit, termasuk panti-panti dan pelayanan kesehatan alternatif atau sejenisnya;
- c. bangunan gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, bangunan gedung adat, bangunan gedung yang ditetapkan sebagai cara budaya, dan sejenisnya;
- d. bangunan gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi, dan laboratorium kebakaran; atau
- e. bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah raga, hall, dan sejenisnya.
- (5) Bangunan gedung fungsi khusus dengan fungsi utama yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan yang mempunyai tingkat risiko bahaya yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, dapat berbentuk :
- a. bangunan gedung untuk reaktor nuklir;
- b. bangunan gedung untuk instalasi pertahanan dan keamanan; dan
- c. bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Bangunan gedung lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, dapat berbentuk :
- a. bangunan rumah dengan toko (ruko);
- b. bangunan rumah dengan kantor (rukan);
- c. bangunan gedung mall-apartemen-perkantoran;
- d. bangunan gedung mall-apartemen-perkantoran-perhotelan;
- e. dan sejenisnya.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 7
- (1) Klasifikasi bangunan gedung menurut kelompok fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 8
- (1) Penentuan Klasifikasi Bangunan Gedung atau bagian dari gedung ditentukan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 9
- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah melalui permohonan IMB baru.
- (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTRKP, dan/atau RTBL.
- (3) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (4) Perubahan fungsi dan klasifiaksi bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam IMB, kecuali bangunan gedung fungsi khusus.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu Umum
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 10
- (1) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:
- a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
- c. IMB.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi:
- a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan; dan
- b. persyaratan keandalan bangunan gedung.
Bagian Kedua
Persyaratan Administratif Bangunan Gedung
Paragraf 1
Status Hak Atas Tanah
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 11
- (1) Setiap bangunan gedung harus didirikan di atas tanah yang jelas kepemilikannya, baik milik sendiri atau milik pihak lain.
- (2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah.
- (3) Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung.
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi bangunan gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.
- (5) Bangunan gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat harus dibangun di atas air sungai dan air danau harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (6) Bangunan Gedung yang akan dibangun di atas tanah milik sendiri atau di atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam Keterangan Rencana Kabupaten.
Paragraf 2
Status Kepemilikan Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 12
- (1) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
- (2) Penetapan status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan bangunan gedung, sebagai sarana tertib pembangunan, tertib pemanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan gedung.
- (3) Status kepemilikan bangunan gedung adat pada masyarakat hukum adat ditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 13
- (1) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang akan mendirikan bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung termasuk rehabilitasi atau renovasinya wajib memiliki IMB.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. pekerjaan yang termasuk dalam pemeliharaan/perbaikan ringan bangunan gedung yang tidak merubah denah bangunan, bentuk arsitektur dan struktur bangunan kecuali bangunan yang dilestarikan;
- b. membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 1 m² (satu meter persegi) dengan sisi mendatar terpanjang tidak lebih dari 2 (dua) meter;
- c. membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di halaman pekarangan rumah;
- d. mendirikan kandang binatang peliharaan yang tidak menimbulkan gangguan bagi kesehatan di halaman belakang dengan volume ruang tidak lebih dari 12 m³ (dua belas meter kubik); dan
- e. bangunan sementara atau darurat;
- (3) Pemerintah Daerah memberikan Ketetapan Rencana Kabupaten untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB.
- (4) Ketetapan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi :
- a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
- b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
- c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung dibawah permukaan tanah dan Koefisien Tinggi Bangunan yang diizinkan;
- d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
- e. Koefisien Dasar Bangunan yang diizinkan;
- f. Koefisien Lantai Bangunan yang diizinkan;
- g. Koefisien Daerah Hijau yang diizinkan;
- h. Koefisien Tinggi Bangunan maksimum yang diizinkan; dan
- i. jaringan utilitas.
- (5) Dalam Ketetapan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
- (6) Ketetapan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 14
- (1) Permohonan IMB untuk Bangunan Gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait.
- (2) IMB untuk pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat Pertimbangan Teknis TABG dengan mempertimbangkan pendapat masyarakat.
- (3) Pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Standar Teknis dan pedoman yang terkait.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 15
- (1) Dokumen Permohonan IMB disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perizinan.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perizinan dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan faktor :
- a. efisiensi dan efektivitas;
- b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat;
- c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luasan tanah dan/atau bangunan yang mampu diselenggaraan di kecamatan; dan
- d. kecepatan penanganan penanggulangan darurat dan rehabilitasi bangunan gedung pasca bencana
Bagian Ketiga Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Paragraf 1
Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 16
Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. persyaratan peruntukan lokasi bangunan gedung;
- b. persyaratan intensitas bangunan gedung;
- c. persyaratan arsitektur bangunan gedung dan Kearifan Lokal;
- d. persyaratan pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu;
- e. RTBL.
Paragraf 2 Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 17
Bangunan Gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten, RDTR dan/atau RTBL.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 18
- (1) Pemerintah Daerah memberikan informasi mengenai RTRW Kabupaten, RDTR dan RTBL Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kepada masyarakat secara tanpa biaya.
- (2) lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi keterangan mengenai peruntukan lokasi, intensitas bangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, dan garis sempadan bangunan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RTRW Kabupaten, RDTR dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan.
- (4) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penggantian yang layak kepada pemilik bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 19
- (1) Bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melebihi ketentuan maksimal kepadatan dan ketinggian yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten, RDTR, dan/atau RTBL.
- (2) Persyaratan kepadatan ditetapkan dalam bentuk KDB maksimal yang dibedakan dalam tingkatan KDB padat, sedang, dan renggang.
- (3) Persyaratan ketinggian maksimal ditetapkan dalam bentuk KLB dan/atau jumlah lantai maksimal yang dibedakan dalam tingkatan KLB tinggi, sedang, dan rendah.
- (4) Besarnya kepadatan dan ketinggian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan kota, kebijaksanaan intensitas pembangunan, daya dukung lahan/lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian lingkungan.
- (5) Dengan pertimbangan kepentingan umum dan ketertiban pembangunan, Bupati dapat menetapkan rencana perpetakan dalam suatu kawasan/lingkungan tertentu dengan persyaratan:
- a. setiap bangunan yang didirikan harus sesuai dengan rencana perpetakan yang telah diatur di dalam rencana tata ruang;
- b. apabila perpetakan tidak ditetapkan, maka KDB dan KLB diperhitungkan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 20
- (1) KDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) maksimum 20%.
- (2) KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) maksimum 40%.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 21
- (1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melanggar ketentuan minimal jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten, RDTR, dan/atau RTBL.
- (2) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:
- a. GSB dengan as jalan, tepi sungai, tepi danau, dan/atau jaringan tegangan tinggi; dan
- b. jarak bebas bangunan gedung dengan batas-batas persil, jarak antar bangunan gedung, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan, yang diberlakukan per kaveling, per persil, dan/atau per kawasan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 22
- (1) Garis sempadan jalan untuk jalan nasional minimal 15 meter;
- (2) Garis sempadan jalan untuk jalan provinsi minimal 10 meter;
- (3) Penetapan garis sempadan jalan ditetapkan oleh penyelenggara jalan sebagai batas luar daerah pengawasan jalan, yang diukur dari batas tepi badan jalan paling rendah;
- (4) Lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
- a. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
- b. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
- c. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter; dan
- d. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.
- (5) Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan lebar sempadan sebagai berikut:
- a. bertanggul dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- b. tidak bertanggul dan berada diluar kawasan permukiman dengan lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
- c. tidak bertanggul pada sungai kecil diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 23
- (1) Ketentuan mengenai GSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam RTRW Kabupaten, RDTR, dan/atau RTBL.
- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi garis sempadan muka dan garis sempadan samping dan belakang bangunan gedung.
- (3) Penetapan GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keserasian dengan lingkungan serta ketinggian bangunan.
- (4) Bupati berwenang untuk memberikan pembebasan dari ketentuan GSB, dimana penempatan bangunannya tidak mengganggu jalan dan penataan bangunan sekitarnya dengan tetap
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 24
- (1) Penetapan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keserasian dengan lingkungan serta ketinggian bangunan.
- (2) Bupati berwenang untuk memberikan pembebasan dari ketentuan jarak bebas bangunan gedung, sepanjang penempatan bangunan tidak mengganggu jalan dan penataan bangunan sekitarnya dengan tetap
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 25
- (1) Halaman muka, samping, dan belakang dari suatu bangunan harus dipisahkan dari jalan, sungai, atau selokan menurut cara yang ditetapkan oleh Bupati, dengan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 26
Persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi :
- a. persyaratan penampilan bangunan gedung;
- b. tata ruang dalam;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya; dan
- d. keseimbangan antara nilai-nilai adat/tradisional sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 27
- (1) Penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, baik bentuk, tampak, profil, detail, material maupun warna bangunannya harus dirancang:
- a. dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah estetika, bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya;
- b. agar dapat memenuhi syarat keindahan dan keserasian lingkungan yang telah ada dan/atau yang direncanakan kemudian; dan
- c. sedapat mungkin mampu mengantisipasi kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam.
- (2) Penampilan bangunan gedung di kawasan cagar budaya, harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah pelestarian.
- (3) Setiap bangunan gedung yang didirikan berdampingan dengan bangunan yang dilestarikan, harus serasi dengan bangunan yang dilestarikan tersebut.
- (4) Penampilan bangunan gedung milik Pemerintah wajib menggunakan kaidah, estetika, bentuk karakteristik Arsitektur Bugis.
- (5) Bupati menetapkan kaidah-kaidah arsitektur bangunan gedung untuk suatu kawasan setelah mendapat pertimbangan teknis TABG, dan mempertimbangkan pendapat publik.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 28
- (1) Tata ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, harus mempertimbangkan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung, dan keandalan bangunan gedung.
- (2) Pertimbangan fungsi ruang diwujudkan dalam efisiensi dan efektivitas tata ruang dalam.
- (3) Pertimbangan arsitektur bangunan gedung diwujudkan dalam pemenuhan tata ruang dalam terhadap kaidah-kaidah arsitektur bangunan gedung secara keseluruhan.
- (4) Pertimbangan keandalan bangunan gedung diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan tata ruang dalam.
- (5) Perancangan ruang dalam bangunan gedung fungsi hunian sekurangkurangnya memiliki ruang-ruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan pribadi, kegiatan keluarga/bersama dan kegiatan pelayanan.
- (6) Perancangan ruang dalam bangunan gedung fungsi ibadah sekurangkurangnya memiliki ruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan ibadah, dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan kakus, atau fasilitas lain yang diperlukan dalam rangka ibadah.
- (7) Perancangan ruang dalam bangunan gedung selain fungsi hunian sekurangkurangnya memiliki ruang-ruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan kerja, ruang umum dan ruang pelayanan.
- (8) Bangunan gedung selain fungsi hunian tertentu, wajib dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan kakus, dan/atau ruang ganti pakaian karyawan, ruang makan, ruang istirahat, serta ruang pelayanan kesehatan yang memadai.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 29
- (1) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.
- (2) Pertimbangan terhadap terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia, serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana di luar bangunan gedung.
- (3) Ruang terbuka hijau pada tapak bangunan gedung luasannya didasarkan pada ketentuan KDB dan peruntukan bangunan yang berlaku di kawasannya yang meliputi:
- a. menjamin tersedianya ruang terbuka hijau pengganti pada tapak bangunan gedung dengan luasan terbuka hijau yang dirancang sebagai bagian dari bangunan gedung yang mempertimbangkan kondisi lingkungan setempat;
- b. menjamin tersedianya vegetasi jenis pohon peneduh pada tapak bangunan gedung yang luasan tajuknya cukup menaungi ruang terbuka yang permukaannya diperkeras;
- c. menjamin kelestarian atau pengadaan vegetasi pohon peneduh pada ruang terbuka di lingkungan sekitarnya sebagai elemen lansekap lingkungannya; dan
- d. menjamin tersedianya area resapan air pada tapak bangunan gedung.
- (4) Pengembang atau orang (individu) yang membangun kawasan perumahan dan/atau kapling siap bangun wajib menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau dan sumur resapan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (5) Besarnya Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah 30% dari luas lahan atau harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten, RDTR, dan/atau RTBL.
- (6) Apabila ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan dalam RTRW Kabupaten, RDTR, dan/atau RTBL maka Bupati dapat membuat ketetapan yang bersifat sementara untuk lokasi/lingkungan yang terkait dengan setiap permohonan bangunan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 30
- (1) Arsitektur bangunan gedung yang dibangun dengan kaidah tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, harus dipelihara dan dipertahankan kemurniannya pada bangunan lama dan/atau bangunan gedung adat untuk tujuan :
- a. sebagai warisan kearifan lokal di bidang arsitektur bangunan gedung; dan
- b. sebagai inspirasi untuk ciri kota atau bagian kota untuk membangun bangunan-bangunan gedung baru.
- (2) Bangunan-bangunan gedung baru/modern yang oleh Pemerintah Daerah dinilai penting dan strategis harus direncanakan dengan memanfaatkan unsur dan/atau ragam hias ornamen tradisional yaitu pemasangan anjung pada atap bangunan.
- (3) Kawasan pelestarian alam cagar budaya di Kabupaten Sidenreng Rappang sekaligus merupakan kawasan dengan fungsi pendidikan dan ilmu pengetahuan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 31
- (1) Pemerintah Daerah menginventarisasikan bangunan gedung lama yang didirikan dengan prinsip kearifan lokal atau kaidah tradisional.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipelihara oleh pemilik dan/atau pengguna dengan cara:
- a. tidak membuat perubahan dengan mengganti sebagian atau seluruh bangunan dengan konstruksi pasangan bata atau jenis konstruksi lainnya; dan
- b. tidak mengubah konstruksi dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidah konstruksi semula.
- (3) Pemeliharaan oleh pemilik dan/atau pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendapat nasihat ahli bangunan gedung adat dan/atau pertimbangan teknis TABG, dengan kesepakatan kerapatan adat bagi daerah yang menerapkan sistem kemasyarakatan tersebut.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mewadahi keahlian bangunan gedung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam TABG.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 32
- (1) Pemerintah Daerah mengawasi perubahan konstruksi bangunan gedung lama yang dibangun dengan prinsip kearifan lokal untuk mencegah kondisi rawan terhadap bencana.
- (2) Penggantian komponen bangunan yang lapuk atau mengalami kerusakan harus tetap dengan mengikuti prinsip konstruksi semula.
- (3) Perbaikan dan/atau penggantian komponen bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendapat nasihat ahli bangunan bangunan gedung adat dan/atau pertimbangan TABG, dengan kesepakatan kerapatan adat bagi daerah yang menerapkan sistem kemasyarakatan tersebut.
Paragraf 4
Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan Untuk Bangunan Gedung Tertentu
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 33
- (1) Untuk memenuhi persyaratan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, maka pendirian bangunan gedung yang menurut peraturan perundang-undangan diperkirakan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup harus memiliki dokumen AMDAL.
- (2) Dalam hal pendirian bangunan gedung menurut peraturan perundangundangan menimbulkan dampak tidak penting terhadap lingkungan hidup harus memiliki dokumen UKL/UPL.
- (3) Pelaksanaan studi AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan UKL/UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
Paragraf 5 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 34
- (1) RTBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, memuat program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi dan ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
- (2) Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
- (3) Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/ kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
- (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan program investasi Bangunan Gedung dan lingkungannya yang disusun
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 35
Persyaratan keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi :
- a. persyaratan keselamatan;
- b. persyaratan kesehatan;
- c. persyaratan kenyamanan; dan
- d. persyaratan kemudahan.
Paragraf 2 Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 36
Persyaratan keselamatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi :
- a. persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan;
- b. persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran; dan
- c. persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir.
Paragraf 3 Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 37
Persyaratan kesehatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi :
- a. persyaratan sistem penghawaan;
- b. pencahayaan;
sanitasi; dan
- d. penggunaan bahan bangunan.
Paragraf 4
Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 38
Persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi :
- a. kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang;
- b. kenyamanan kondisi udara dalam ruang;
- c. kenyamanan pandangan; dan
- d. kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan.
Paragraf 5 Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 39
Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi :
- a. kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam Bangunan Gedung; dan
- b. kelengkapan sarana dan prasarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung.
Bagian Kelima Persyaratan Bangunan Gedung Semi Permanen dan Bangunan Gedung Darurat
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 40
- (1) Bangunan Gedung semi permanen dan darurat merupakan Bangunan Gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen dan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya.
- (3) Tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung semi permanen dan darurat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keenam Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 41
- (1) Kawasan rawan bencana alam meliputi :
- a. kawasan rawan tanah longsor;
- b. kawasan rawan banjir;
- c. kawasan rawan angin puting beliung; dan
- d. kawasan rawan Gempa Bumi (Patahan Saddang) yang melintas di Sulawesi Selatan diantaranya di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu yang mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
- (3) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (4) Dalam hal penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur suatu kawasan sebagai kawasan rawan bencana alam dengan larangan membangun pada batas tertentu dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 42
- (1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a merupakan kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan Bangunan Gedung akibat kejatuhan material longsor dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat longsoran tanah pada tapak.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 43
- (1) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan Bangunan Gedung akibat genangan banjir.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 44
- (1) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam anging puting beliung.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan anging puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan anging puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan Bangunan Gedung akibat anging puting beliung.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 45
- (1) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami gempa bumi.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan Bangunan Gedung akibat gempa bumi.
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 46
Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan:
- a. pembangunan bangunan gedung;
- b. pemanfaatan bangunan gedung;
- c. perawatan bangunan gedung; dan
- d. pembongkaran bangunan gedung.
Bagian Kedua Pembangunan Bangunan Gedung
Paragraf 1 Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 47
Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a diselenggarakan melalui tahapan:
- a. perencanaan teknis konstruksi pembangunan bangunan gedung;
- b. pelaksanaan konstruksi pembangunan bangunan gedung; dan
- c. pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung.
Paragraf 2
Perencanaan Teknis Konstruksi
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 48
- (1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar Bangunan Gedung harus
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 49
Dokumen rencana teknis pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) disusun dalam bentuk:
- a. gambar rencana teknis berupa rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal/ elektrikal;
- b. gambar detail;
- c. syarat-syarat umum dan syarat teknis;
- d. rencana anggaran biaya pembangunan; dan
- e. laporan perencanaan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 50
- (1) Dokumen rencana teknis pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diperiksa, dinilai, dan disahkan untuk memperoleh IMB.
- (2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis pembangunan bangunan gedung meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan teknis.
- (3) Penilaian dokumen rencana teknis pembangunan bangunan gedung dilengkapi pertimbangan TABG dalam hal bangunan gedung tersebut untuk kepentingan umum.
- (4) Pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 51
- (1) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dirancang oleh penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan klasifikasinya.
- (2) Penyedia jasa perencana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- d. perencana arsitektur;
- e. perencana stuktur;
- f. perencana mekanikal;
- e. perencana elektrikal;
- f. perencana pemipaan ( plumber );
- g. perencana proteksi kebakaran; dan
- h. perencana tata lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan perencanaan teknis untuk jenis Bangunan Gedung yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Lingkup layanan jasa Perencanaan Teknis Bangunan Gedung meliputi:
- a. penyusunan konsep perencanaan;
- b. prarencana;
- c. pengembangan rencana;
- d. rencana detail;
- e. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi;
- f. pemberian
PENJELASAN
Pembukaan
dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan;
- g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung, dan
- i. penyusunan petunjuk Pemanfaatan Bangunan Gedung.
- (5) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis Bangunan Gedung.
## Paragraf 3
## Pelaksanaan Konstruksi
##
PENJELASAN
Pasal 52
- (1) Pelaksanaan konstruksi pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi bersertifikat sesuai peraturan perundang-undangan, - (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana diatur pada ayat (1) dikecualikan untuk Bangunan Gedung hunian tunggal sederhana, Bangunan Gedung hunian deret sederhana, dan Bangunan Gedung darurat - (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebelum pemilik gedung memperoleh IMB.
PENJELASAN
Pasal 53
- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi : - a. pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan; - b. pembuatan laporan kemajuan pekerjaan; - c. penyusunan gambar kerja pelaksanaan dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang dilaksanakan; - d. pemeliharaan konstruksi; dan - e. pemeriksanaan akhir. - (2) Pemeriksaan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pemeriksaan hasil akhir konstruksi bangunan gedung sesuai dengan dokumen pelaksanaan konstruksinya. - (3) Hasil akhir pekerjaan konstruksi berwujud bangunan gedung yang laik fungsi termasuk prasarana dan sarananya yang dilengkapi dengan: - a. dokumen pelaksanaan konstruksi; - b. gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang dilaksanakan; - c. pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung; dan - d. peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung. - (4) Hasil akhir pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan secara resmi oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi kepada pemilik bangunan gedung disertai dokumen penyerahan hasil pekerjaan. ## Paragraf 4 Pengawasan Konstruksi
PENJELASAN
Pasal 54
- (1) Pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi bersertifikat sesuai peraturan perundangundangan. - (2) Pengawasan konstruksi sebagaimana diatur pada ayat (1) dikecualikan untuk Bangunan Gedung hunian tunggal sederhana, Bangunan Gedung hunian deret sederhana, dan Bangunan Gedung darurat. - (3) Pengawasan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan: - a. pemeriksaan dokumen; - b. peninjauan lapangan; dan - c. pelaporan hasil pengawasan. - (4) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi pemeriksaan: - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen perencanaan serta pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pembangunannya; - b. pengendalian biaya, mutu, dan waktu pembangunan; dan - c. pemeriksaan kelaikan fungsinya. - (5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah melihat dan memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan dokumen perencanaan serta dokumen pelaksanaannya. - (6) Pelaporan hasil pengawasan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diserahkan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi kepada pemilik bangunan.
PENJELASAN
Pasal 55
- (1) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung dilakukan oleh Pengkaji Teknis setelah Bangunan Gedung selesai dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi sebelum diserahkan kepada Pemilik Bangunan Gedung. - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pengkaji Teknis oleh pemilik/pengguna Bangunan Gedung atau penyedia jasa atau Pemerintah Daerah.
PENJELASAN
Pasal 56
- (1) Pemilik/pengguna bangunan yang memiliki unit teknis dengan SDM yang memiliki sertifikat keahlian dapat melakukan Pemeriksaan Berkala dalam rangka pemeliharaan dan perawatan. - (2) Pemilik/pengguna bangunan dapat melakukan ikatan kontrak dengan pengelola berbentuk badan usaha yang memiliki unit teknis dengan SDM yang bersertifikat keahlian Pemeriksaan Berkala dalam rangka pemeliharaan dan parawatan Bangunan Gedung. - (3) Pemilik perorangan Bangunan Gedung dapat melakukan pemeriksaan sendiri secara berkala selama yang bersangkutan memiliki sertifikat keahlian.
PENJELASAN
Pasal 57
- (1) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan SLF Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, Bangunan Gedung lainnya atau Bangunan Gedung Tertentu dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian. - (2) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan SLF Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi yang memiliki sertifikat dan tim internal yang memiliki sertifikat keahlian dengan memperhatikan pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus tersebut. - (3) Pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan SLF Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, Bangunan Gedung lainnya pada umumnya dan Bangunan Gedung Tertentu untuk kepentingan umum dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat keahlian. - (4) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan SLF Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat keahlian dan tim internal yang memiliki sertifikat keahlian dengan memperhatikan pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang fungsi dimaksud. - (5) Hubungan kerja antara pemilik/Pengguna Bangunan Gedung dan penyedia jasa pengawasan/manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi Bangunan Gedung dilaksanakan berdasarkan ikatan kontrak.
PENJELASAN
Pasal 58
- (1) Pemerintah Daerah, khususnya SKPD Teknis pembina penyelenggaraan Bangunan Gedung, dalam proses penerbitan SLF Bangunan Gedung melaksanakan pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal termasuk rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret. - (2) Dalam hal di instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ada ayat (1) tidak terdapat tenaga teknis yang cukup, Pemerintah Daerah dapat menugaskan penyedia jasa pengkajian teknis kontruksi Bangunan Gedung untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah tinggal deret sederhana. - (3) Dalam hal penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, instansi teknis pembina Penyelenggara Bangunan Gedung dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi di bidang Bangunan Gedung untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung. ## Paragraf 5 ## Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung
PENJELASAN
Pasal 59
- (1) Penerbitan SLF Bangunan Gedung dilakukan