PERATURAN BUPATI MA Nomor 92 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 31 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
S A L I N A N
B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hakhak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut, diperlukan uraian secara lebih rinci dalam melaksanakan aturan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);
M E M U T U S K A N :
- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalan Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Tanah Laut.
6. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut.
8. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku Pengguna Anggaran.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
13. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Tunjangan Keluarga adalah Tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang Isteri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti rapat - rapat dinas.
16. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang duduk dalam Badan Musyawarah, komisi, Badan Anggaran, badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lain.
18. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
19. Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diluar kegiatan masa sidang dan diluar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulannya untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
21. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
PENGHASILAN
BAB II - PENGHASILAN
Pasal 2
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas :
- a. uang representasi
1. Ketua, setara dengan gaji Pokok Bupati yaitu Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
2. Wakil Ketua, setara 80% uang representasi ketua, yaitu Rp1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
3. Anggota, setara 75% uang representasi ketua, yaitu Rp1.575.000,(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tunjangan beras Pimpinan dan anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. uang paket Pimpinan dan anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan;
- e. tunjangan jabatan Pimpinan dan anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan;
- f. tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan:
1. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
2. Wakil ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
3. Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
4. Anggota, sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- g. tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
- h. tunjangan reses pimpinan dan anggota DPRD diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan diberikan bagi pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan Reses.
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Bagian kesatu
Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 3
- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
- (2) Pembayaran Iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) kelas 1 kepada yang bersangkutan, termasuk 1 (satu) suami/isteri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang sah.
- (3) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di rumah sakit umum daerah di dalam provinsi, tidak termasuk suami/isteri dan anak dengan besaran biaya sebanyak-banyaknya Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- (4) Dalam keadaan khusus, pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up sebagaimana ayat (3) dapat dilaksanakan di rumah sakit umum daerah.
- (5) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian kedua
Pakaian Dinas dan Atribut
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 4
- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan pakaian Dinas berupa :
- a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (tahun).
- (2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak sebagai berikut :
- (4) Dalam hal anggota DPRD yang baru dilantik dalam pergantian antar waktu, pakaian dinas dan atribut diberikan sebagaimana ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3).
| No | Uraian | Jumlah | Tarif satuan (Rp) |
|------|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | Pakaian sipil harian | 2 stel/tahun | 1.500.000 |
| 2 | Pakaian sipil resmi | 1 stel/tahun | 1.900.000 |
| 3 | Pakaian sipil lengkap | 2 stel/5 tahun | 2.350.000 |
| 4 | Pakaian dinas harian lengan panjang | 1 stel/tahun | 1.500.000 |
| 5 | Pakaian yang bercirikan khas daerah | 1 stel/tahun | 3.250.000 |
(3) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3.350.000,(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan.
Bagian ketiga
Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah Negara dan perlengkapannya Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan setiap bulan, sebesar :
- a. Ketua, Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- b. Wakil ketua Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
- c. Anggota, Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).
Bagian Keempat
Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi dan belanja rumah tangga
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 6
- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan berupa mobil.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 7
- (1) Setiap anggota DPRD mendapatkan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi dibayarkan setiap bulan kepada anggota DPRD sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 8
- (1) Selain tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1), disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Bagian kelima
Uang jasa pengabdian
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Pasal 9
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- c. masa bakti sampai dengan (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu Belanja Kegiatan
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 10
- (1) Belanja Penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa :
- a. Program, yang terdiri atas ;
1. Penyelenggaraan rapat.
2. Kunjungan kerja.
3. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda.
4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD.
5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- b. Dana operasional pimpinan DPRD;
- c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. Belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
Bagian Kedua Program
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 11
Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Bagian Ketiga Dana Operasional
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 12
- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebesar :
- a. Ketua, paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
- b. Wakil ketua, paling banyak 4 (empat) kali uang representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
- a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20 % (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 13
Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 desember tahun anggaran berkenaan.
Bagian keempat Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 14
Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD adalah seseorang atau lebih, pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, Pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 15
- (1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD setidak tidaknya dibentuk sebagai berikut :
- a. 1 (satu) orang pakar/ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu komisi 1 badan musyawarah dan Badan Kehormatan;
- b. 1 (satu) orang pakar/ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu komisi 2 dan badan anggaran; dan
- c. 1 (satu) orang pakar/ahli pada alat kelengkapan DPRD yaitu komisi 3 dan Badan pembentukan perda.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapat kompensasi berupa honorarium dan fasilitasi lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembayaran honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dibayar sesuai kebutuhan sesuai keahliannya dengan perhitungan pembayaran perjam sesuai ketentuan yang diatur melalui peraturan kepada Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun berkenaan.
- (5) Kelompok pakar atau ahli alat kelengkapan DPRD dapat diberikan fasilitas kendaraan dinas berupa mobil operasional sekretariat DPRD.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD disediakan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan pejabat eselon III.
Bagian kelima
Tenaga ahli fraksi
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 16
- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 17
- (1) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja Sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
BAB V - PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 18
- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2017 tentang Ketentuan Besaran Penghasilan Pimpinan, Anggota dan Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut serta Besaran Belanja Penunjang Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 31 Oktober 2017

Penandatangan: BUPATI TANAH LAUT, ## H. BAMBANG ALAMSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 31 Oktober 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ## H. SYAHRIAN NURDIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 92