PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 15 Tahun 2004 tentang TATA BANGUNAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2004 LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 29 SERI C NOMOR 9 TAHUN 2004 WALIKOTA MAKASSAR PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR : 15 TAHUN 2004 T E N T A N G TATA BANGUNAN (berlaku 11 Agustus 2006)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa untuk penataan bangunan agar ssuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu adanya penatan bangunan dalam wilayah Kota Makassar;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Bangunan, dipandang materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan di bidang teknolifi serta tuntutan pesatnya pembangunan fisik di wilayah Kota Makassar;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas, serta untuk lebih meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian demi terciptanya tertib bangunan di dalam wilayah Kota Makassar, maka perlu diatur dan dikendalikan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Tata Bangunan dalam wilayah Kota Makassar.
Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupatenkabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repubklik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah otomom (Lembaran
Menetapkan :
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repubklik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repubklik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Presisen Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).
Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar dan
Walikota Makassar
M E M U T U S K A N :
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG TATA BANGUNAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Dinas adalah Dinas teknis yang bertanggungjawab atas penataan bangunan;
5. Bangunan adalah perwujudan fisik antara arsitektur serta konstriksi yang melekat diatas atau dibawah permukaan tanah dan diatas atau dibawah permukaan air;
6. Bangunan Permanent adalah Bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari pasangan batu, beton, baja dan umur bangunan dinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 tahun;
7. Bangunan Semi Permanent adalah bangunan yang konstruksi utamnya terdiri dari kayu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 tahun;
8. Banguna Tidak permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari kayu dan umur bangunannya dinyatakan kurang dari 5 tahun;
9. Bangunan bertingkat adalah bangunan yang mempunyai lantai lebih dari satu kebawah/keatas;
10. Bangunan Tidak Bertinggkat adalah bangunan yang mempunyai satu lantai dari permukaan tanah;
11. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan baik sebahagian maupun seluruhnya termasuk pekerjaan menggali dan menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
12. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bagian-bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubjngan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh
Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam wilayah Kota Makassar;
14. Izin Merobohkan yang disingkat dengan IRB adalah izin yang dikeluarkan untuk merobohkan bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam wilayah Kota Makassar.
15. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dengan kewenangannya.
16. Perencanaan Bangunan adalah Orang atau badan Hukum yang memiliki Surat Izin dibidang perancangan dan perencanaan bangunan;
17. Petugas adalah pegawai yang mendapat tugas untuk melayani kepentingan umum dibidang Penataan Bangunan.
18. Izin Penggunaan Bangunan yang di singkat IPB adalah izin yangn diberikan untuk menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB;
19. Garis Cempadan adalah gatris batas yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan atau as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bahagian persil yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan;
20. Garis Cempadan Pantai adalah kawasan sepanjang pantai mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
21. Garis Cempadan Pagar adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan pagar.
22. Garis Cempadan Teras adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar dibelakangny dapat dibangun teras;
23. Garis Cempadan Loteng adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat loteng;
24. Rencana Tihnik adalah gambar-gambar atau dokumendokumen lainnya yang menjadi petunjuk pelaksanan mendirikan bangunan.
25. Perancang Bangunan adalah seorang atau sekelompok ahli dalam bidang arsitektur yang memiliki izin bekerja;
26. Perencana Struktur adalah seorang ahli atau sekelompok ahli dalam bidang struktur/konstruksi bangunan yang memiliki izin bekerja;
27. Perencana Instansi dan perlengkapan bangunan adalah seorang atau sekelompok ahli dalam bidang instansi dan perlengkapan bangunan yang memiliki izin bekerja;
28. Direksi Pengawas adalah seorang atau badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan membangun atas penunjukan pemilik bangunan sesuai ketentuan izin membangun;
29. Pelaksana adalah seorang atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun atas penunjukan pemilik bangunan sesuai ketentuan izin;
30. Syarat-syarat adalah syarat-syarat tertulis dalam bangunan yang melengkapi setiap bangunan;
31. Pekarangan adalah bahagian yang kosong dari suatu persil, diisi atau akan didirikan bangunan;
32. Tanah Matang adalah tanah pekarangan yang telah diolah sedemikian rupa, sehingga memenuhi ketentuan yang diisyaratkan dan siap untuk didirikan bangunan;
33. Pelengkap Bangunan adalah elemen bangunan yang melengkapi setiap jenios bangunan;
34. Lingkungan adalah bagian wilayah Kota yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghuidupan tertentu dalam suatu system pengembangan Kota secara keseluruhan;
35. Lingkungan Bangunan adalah suatu kelompok bangunan yang membentuk satu kesatuan pada suatu lingkungan tertentu;
36. Lingkungan Campuran adalah suatu lingkungan dengan beberapa peruntukan yang ditetapkan dalam rencana Kota;
37. Bangunan-bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia;
38. Bangunan Campuran adalah bangunan dengan lebih dari satu jenis penggunaan;
39. Bangunan Kawasan adalah bangunan yang berada dalam satu areal multi fungsi;
40. Beban Mati adalah berat dari semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tetap;
41. Bewban hidup adalah semua beban yang terjadi akaibat penghunian atau penggunaaan suatau gedung;
42. Beban gempa adalah semua static ekuivaten yang bekerja pada gedung atau bagian yang meniru pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa;
43. Beban angin adalah semua beban yang bekerja pada gedung itu atau bagian gedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara;
44. Perancah (bekising) adalah struktur pembantu sementara dalam pelaksanaan suatu bangunan untuk menunjang pkerjaan sturuktur bangunan;
45. Alat Pemadam api ringan adalah pemadam api yang mudah dilayani oleh satu ruang digunakan untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran;
46. Hidran Kebakaran adalah suatu system pemadam kebakaran dengan menggunakan air tekanan dalam upaya penyelamatan, pencegahan dan perlindungan terhadap bahaya kebakaran;
47. Sprinter adalah suatu system pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana suhu ruangan mencapai suhu tertentu;
48. Pipa peningkat air (riser) adalah pipa vertical yang berfungsi mengalirkan air kejaringan pipa di tiap lantai dan mengalirkan air kepipa-pipa cabang dalam bangunan;
49. Pipa peningkat air kering (dry riser) adalah pipa air kosong dipasang dalam gedung atau areal untuk memudahkan pemasukan air bila terjadi kebakaran;
50. Pipa peningkat air basah (wet risetr) adalah pipa yang secara tetap terisi air dan mendapat aliran tetap dari sumber air yang dipasang dalam gedung atau didalam areal bangunan;
51. Tangga Darurat adalah tangga yang direncanakan khusus untuk menyelamatkan jiwa manusia pada waktu terjadi keadaan darurat;
52. Pintu Darurat adalah pintu yang langsung menuju ketangga darurat atau jalan keluar dan hanya dipergunakan apabila terjadi keadaan darurat;
53. Ketahanan terhadap api adalah sifat dan komponen struktur untuk tetap bertahan api tampa kehilangan fungsinya sebagai komponen struktur dalam waktu tertentu yang dinyatakan dalam jam;
54. Komponen Struktur utama adalah bagian-bagian bangunan gedung yang memikul beban maupun tidak;
55. Komponen Struktur adalah bagian-bagian gedung baik yang memikul beban maupun tidak;
56. Instalasi dan perlengkapan bangunan adalah instalasi dan perlengkapan pada bangunan, bangunan-nagunan dan atau pekarangan yang dugunakan untuk menunjang tercapainya unsure kenyamanan, keselamatan, komunikasi dan mobilitas dalam bangunan;
57. Instalasi bangunan dalam gedung adalahtangga berjalan (eksalator) dan lif serta transportasi lain yang menggunakan listrik;
58. Koofisien adalah angka absolud yang merupakan bobot tiaptiap factor bangunan seperti factor kelas bangunan, luas lanai bangunan, tinggkat bangunan, lokasi bangunan dan penggunaan bangunan;
59. Koofisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat kdb adalah koofisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil/kaveling/blok peruntukan;
60. Koofisien Lantai Bangunan yang disingkat KLB adalah koofisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan terhadap luas persil/kaveling/blok peruntukan;
61. Koofisien Dasar Hijau Bangunan yang selanjutnya disingkat KDHB adalah angka persentase perbandingan anatara luas ruang terbuka diluar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah perpetakan/kota perencanaan yang dikuasasi rencana tata ruang dan rancana tata bangunan yang ada;
62. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disenut retribusi adalah pungutan daerah atas jasa izin mendirikan,
merubah bangunan, izin penggunaan kelayakan bangunan dan izin merobohkan bangunan;
63. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
64. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang woleh wajib retribusi dugunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kota;
65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
66. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tragihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
67. Surat Keteapan Retribusi Daerah lebih bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN Bagian Pertama Gambar Situasi
BAB II - PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN Bagian Pertama Gambar Situasi
Pasal 2
Gambar situasi perletakan bangunan harus memuat
PENJELASAN
Pembukaan
tentang :
- a. Bentuk persil/pekarangan;
- b. jalan dan nama menunjukan persil dan disekeliling persil;
- c. Peruntukan bangunan di sekelilinginya;
- d. Letak bangunan di dalam persil (tata letak bangunan);
- e. Garis sempadan;
- f. Arah mata angin;
- g. Skal gambar.
##
PENJELASAN
Pasal 3
- (1) Gambar situasi harus disetujui oleh Dinas. - (2) Gambar situasi yang disetujui oleh Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini menjadi kelengkapan PIMB.
PENJELASAN
Pasal 4
- (1) Garis sempadan bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan dan atau as sungai dikelilingi banguna ditentukan berdasarkan kelas jalan, lebar bahu jalan dan kelas peruntukan persil/pekarangan. - (2) Letak garis sempadan tersebut pada ayat (1) pasal ini, bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar bahu jalan atau bahu sungai ditambah satu meter, dihitung dari b