UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 1953 tentang PEMBENTUKAN (RESMI) DAERAH OTONOM KABUPATEN/DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI KALIMANTAN (berlaku 7 Januari 1953)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa sejak terbentuknya Negara Kesatuan, berhubung dengan desakan-desakan dari masyarakat, di seluruh daerah Propinsi Kalimantan telah diselenggarakan persiapan-persiapan pembentukan daerah-daerah otonoom Kabupaten dan daerah-daerah otonoom yang setingkat dengan Kabupaten, yang di beberapa wilayah telah merupakan bentukan-bentukan sementara menurut keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 186/OPBI/92/14, dan sekarang perlu segera dibentuk resmi sebagai Kabupaten/Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
Menimbang pula:
bahwa, berhubung dengan keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu ditetapkan dalam suatu Undang-undang Darurat;
Mengingat
- 1.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1950 jo. Undang-undang Nomor 8 tahun 1950 jo. Instruksi Pemerintah Nomor 1 tanggal 13 Maret 1950;
2. Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia tertanggal 19 Mei 1950 sub II A. 4;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Republik Indonesia;
4. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pasal-pasal 96, 131, 132, dan 142.
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-70 pada tanggal 6 Januari 1953;
MEMUTUSKAN.
Menetapkan
Undang-undang Darurat pembentukan sebagai berikut: UNDANGUNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN (RESMI) DAERAH OTONOOM KABUPATEN/DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN/KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN.
BAB I - PERATURAN UMUM
Pasal 1
1. Daerah-daerah:
1. Kabupaten Banjarmasin yang meliputi Kawedanan-kawedanan:
2. Bakumpai, Barito Kuala, Kayu Tangi dan Tanah Laut, terkecuali Kampung-kampung yang tersebut dalam No. 8,
2. Kabupaten Kandangan yang meliputi Kawedanan-kawedanan:
Tapin, Amandit, Negara dan Barabai;
3. Kabupaten Amuntai yang meliputi Kawedanan-kawedanan-
Alabio, Amuntai, Balangan dan Tablong;
4. Kabupaten Barito yang meliputi Kawedanan-kawedanan- Barito Hulu, Barito Tengah, Barito Hilir dan Barito Timur;
5. Kabupaten Kapuas yang meliputi Kawedanan-kawedanan: Kapuas, Kabayan dan Dayak Hulu;
6. Kabupaten Kotawaringin yang meliputi Kawedanan-kawedanan: Sampit Barat, Sampit Timur, Sampit Utara dan Swapraja Kotawaringin;
7. Kabupaten Kotabaru yang meliputi Kawedanan-kawedanan: Pulau Laut, Tanah Bumbu Selatan, Tanah Bumbu Utara Pasir;
5. dan
6. Stadsgemeente
8. Kota Banjarmasin yang meliputi wilayah Banjarmasin dahulu, terdiri dari Kampung-kampung:
8. Mantuil, Kelayan, Sungai Baru, Pemurus, Melayu, Seberang Mesjid, Pengambangan, Sungai Jingah, Antasan Kecil Timur, Sungai Mial, Kumin Utara, Alalak Besar, Kumin Selatan, Pasar Lama, Teluk Dalam, Kertak Baru dan Telawang dari anak distrik Banjar-Kota dahulu;
9. Kabupaten Sambas yang meliputi wilayah Swapraja Sambas;
10. Kabupaten Pontianak yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja: terkecuali wilayah Kota Pontianak tersebut dalam sub 15, Mampawah, Landak dan Kubu;
11. Kabupaten Ketapang yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja: Matan, Sukadana, Simpang;
12. Kabupaten Sanggau yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja:
Sanggau, Tayan, neo-Swapraja Meliau dan Kawedanan Sekadau;
13. Kabupaten Sintang yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja: Sintang dan neo-Swapraja Pinoh;
14. Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi wilayah neo-Swapraja Kapuas Hulu;
15. Kota Pontianak yang meliputi wilayah "Landschapsgemente Pontianak" yang dimaksud dalam keputusan Pemerintah Kerajaan Pontianak tertanggal 14 Agustus 1946 No.24/1/1946/PK.
4. II 1. Swapraja Kutai yang meliputi Kawedanan-kawedanan kutai Selatan, Kutai Timur, Kutai Tengah, Kutai Barat, Kutai Ulu dan Sendawan;
5. Kawedanan Berau yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja:
2. Gunung Tabur dan Sambeliung;
3. Swapraja Bulongan yang meliputi Kawedanan-kawedanan:
8. Bulongan, Tarakan Tanah Tidung dan Apok Kayan;
Nomor 1 s/d 15 ad I dan nomor 1 s/d 3 ad II sebagai dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 No. C 17/15/3 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Nopember 1951 No. Pem 20/l/47 jo Keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 3 Agustus 1950 No. 154/OPB/92/04 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 September 1951 No. Pem 20/6/10, masing-masing dibentuk menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dengan nama dan tingkatan sebagai berikut:
- Ad. I. 1. Kabupaten Banjar,
2. Kabupaten Hulusungai Selatan,
3. Kabupaten Hulusungai Utara,
4. Kabupaten Barito,
5. Kabupaten Kapuas,
6. Kabupaten Kotawaringin,
7. Kabupaten Kotabaru,
8. Kota Besar Banjarmasin,
9. Kabupaten Sambas,
10. Kabupaten Pontianak,
11. Kabupaten Ketapang,
12. Kabupaten Sanggau,
13. Kabupaten Sintang,
14. Kabupaten Kapuas Hulu,
15. Kota Besar Pontianak.
12. Ad. II. 1. Daerah Istimewa Kutai,
2. Daerah Istimewa Berau,
3. Daerah Istimewa Bulongan .
BAB I - PERATURAN UMUM
Pasal 2
Pemerintahan daerah:
1. Kabupaten Banjar berkedudukan di Martapura,
2. Kabupaten Hulusungai Selatan berkedudukan di Kandangan,
3. Kabupaten Hulusungai Utara berkedudukan di Amuntai,
4. Kabupaten Barito berkedudukan di Muara Teweh,
5. Kabupaten Kapuas berkedudukan di Kuala Kapuas,
6. Kabupaten Kotawaringin berkedudukan di Sampit,
7. Kabupaten Kotabaru berkedudukan di Kotabaru,
8. Kota Besar Banjarmasin berkedudukan di Banjarmasin,
7. Kabupaten ...
9. Daerah Istimewa Kutai berkedudukan di Samarinda,
10. Daerah Istimewa Berau berkedudukan di Tanjung Redeb,
11.Daerah ...
11. Daerah Istimewa Bulongan berkedudukan di Tanjung Selor,
12. Kabupaten Sambas berkedudukan di Sambas,
13. Kabupaten Pontianak berkedudukan di Pontianak,
14. Kabupaten Ketapang berkedudukan di Ketapang,
15. Kabupaten Sanggau berkedudukan di Sanggau,
16. Kabupaten Sintang berkedudukan di Sintang,
17. Kabupaten Kapuas Hulu berkedudukan di Putus Sibau,
18. Kota Besar Pontianak berkedudukan di Pontianak.
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan pemerintahan daerah Kabupaten dan/atau Daerah lstimewa tingkat Kabupaten, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan daerah yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan.
- (3) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintahan Daerahdaerah seperti tersebut dalam ayat (1) di atas untuk sementara waktu oleh Gubernur Propinsi Kalimantan dapat dipindahkan ke lain tempat.
BAB I - PERATURAN UMUM
Pasal 3
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
1. Kabupaten Banjar terdiri dari 29 orang
2. Kabupaten Hulusungai Selatan terdiri dari 30 orang
3. Kabupaten Hulusungai Utara terdiri dari 24 orang
4. Kabupaten Barito terdiri dari 20 orang
5. Kabupaten Kapuas terdiri dari 20 orang
6. Kabupaten Kotawaringin terdiri dari 20 orang
7. Kabupaten Kotabaru terdiri dari 20 orang
8. Kota Besar Banjarmasin terdiri dari 18 orang
9. Daerah Istimewa Kutai terdiri dari 20 orang
10. Daerah Istimewa Berau terdiri dari 20 orang
11. Daerah Istimewa Bulongan terdiri dari 20 orang
12. Kabupaten Sambas terdiri dari 22 orang
13. Kabupaten Pontianak terdiri dari 26 orang
14. Kabupaten Ketapang terdiri dari 20 orang
15. Kabupaten Sanggau terdiri dari 20 orang
16. Kabupaten Sintang terdiri dari 20 orang
17. Kabupaten Kapuas Hutu terdiri dari 20 orang
18. Kota Besar Pontianak terdiri dari 1 8 orang
- (2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dalam ayat (1), yang untuk pertama kali dipilih menurut undang-undang pemilihan, meletakkan keanggotaannya serentak pada tanggal 15 Juli 1955.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten/istimewa tingkat Kabupaten dari Kota Besar termaksud dalam Pasal 1, adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang, kecuali Kepala Daerah.
Kabupaten, Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar yang dibentuk dengan Undang-undang Darurat ini, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut dengan "Daerah otonoom".
BAB I - PERATURAN UMUM
Pasal 5
Bilamana ternyata, bahwa berhubung dengan sesuatu hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau/dan Dewan Pemerintah Daerah, sebagaimana termaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, maka hak kekuasaan pemerintahan daerah dijalankan oleh:
- a. Dewan Pemerintah Daerah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya;
- b. Kepala Daerah atau bersama-sama dengan suatu badan pemerintahan yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan terdiri dari sebanyakbanyaknya lima orang yang dikemukakan oleh partai-partai politik, dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya .
Tentang utusan rumah-tangga dan kewajiban-kewajiban Daerah otonoom
Urusan tata-usaha daerah
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 6
Daerah otonoom dengan
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 7
- (1) Daerah otonoom mendirikan dan menyelenggarakan rumah-sakit umum dan balai pengobatan umum untuk kepentingan kesehatan dalam lingkungan daerahnya.
- (2) Rumah-sakit umum dan balai pengobatan umum yang dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan orangorang sakit terutama yang kurang mampu dan yang tidak mampu.
- (3) Jika dipandang perlu Daerah otonoom dapat mendirikan dan menyelenggarakan rumah-sakit dan balai pengobatan khusus.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 8
- (1) Rumah-sakit dan balai pengobatan yang dimaksud dalam pasal 7 diwajibkan memberi pertolongan kedokteran dan kebidanan kepada orang-orang sakit yang menurut syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, berhak menerima pertolongan tersebut dengan percuma, kecuali di tempat-tempat yang tertentu di mana oleh Pemerintah Pusat diberikan pertolongan yang dimaksud.
- (2) Pemerintah Pusat tidak memberikan pengganti kerugian kepada Daerah otonoom untuk pertolongan yang diberikan oleh rumah-sakit dan balai pengobatan menurut ayat (1) pasal ini.
- (3) Untuk pertolongan klinis yang diberikan kepada orang-orang hukuman, Kementerian Kehakiman membayar pengganti kerugian untuk pertolongan menurut tarip yang berlaku di rumah-sakit Daerah otonoom.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 9
Untuk kepentingan urusan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya. Dewan Pemerintah Daerah membeli obat-obat, sera, vaccin dan alat-alat kedokteran yang diperlukan, terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.
Paragraf II
Tentang pencegahan penyakit
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 10
Daerah otonoom menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air-minum, pembuangan kotoran dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan pencegahan penyakit dalam lingkungan daerahnya.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 11
Daerah otonoom menyelenggarakan dan mendirikan balai nasehat bayi, balai orang hamil dan balai kesehatan sekolah.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 12
Daerah otonoom menyelenggarakan pendidikan rakyat dalam pengetahuan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya, kecuali di tempat-tempat yang oleh Menteri Kesehatan dijadikan daerah percobaan dan percontohan.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 13
Daerah otonoom berusaha mengadakan anjuran-anjuran dan penerangan-penerangan menuju ke arah perbaikan kesehatan dan perumahan rakyat.
Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat yang ditugaskan kepadanya oleh Propinsi.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 15
Daerah otonoom menyelenggarakan penyelidikan atau pemeriksaan tentang kesehatan rakyat, termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik mengenai kesehatan rakyat.
Paragraf III Tentang hal-hal lain
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 16
- (1) Jika di sesuatu tempat atau daerah timbul bencana alam, penyakit menular atau penyakit rakyat yang membahayakan, Menteri Kesehatan dapat meminta kepada Pemimpin Dinas Kesehatan Kabupaten agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan, diperintahkan guna membantu pekerjaan di tempat atau daerah di mana peristiwa dimaksud di atas itu terjadi.
- (2) Biaya guna keperluan tersebut dalam ayat (1) menjadi beban Kementerian Kesehatan.
Bagian III Urusan pekerjaan umum
Tentang urusan jalan-jalan, bangunan-bangunan, gedung-gedung dan lain-lain pekerjaan umum yang bersifat setempat
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 17
Daerah otonoom:
- a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum beserta bangunan-bangunan turutannya, dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu-lintas di atas jalan-jalan tersebut;
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 18
- c. membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah-tangga Daerah otonoom;
- d. mengurus dan mengatur hal-hal lain sebagai berikut:
1. lapangan-lapangan dan taman-taman umum;
2. tempat-tempat pemandian umum;
3. tempat pekuburan umum;
4. pasar-pasar dan los-los pasar,
membikin, ...
5. pasanggrahan-pasanggrahan,
6. penyeberangan-penyeberangan,
7. pencegahan bahaya kebakaran,
8. penerangan jalan,
9. lain-lain pekerjaan untuk umum yang bersifat setempat.
- (2) Jalan-jalan umum yang ada dalam lingkungan Daerah otonoom yang menurut ayat (1) sub a dikuasai oleh Daerah otonoom itu, pada waktunya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan dan diumumkan dalam Berita Propinsi.
Paragraf II
Ketentuan-ketentuan lain
Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 17 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengadakan pengawasan serta merancangkan dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan Daerah otonoom guna kemakmuran umum, tentang hal mana Menteri tersebut dapat mengadakan peraturan-peraturannya.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 19
- (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki atau memperluas pekerjaan-
- 15 -
pekerjaan yang menurut ketentuan pasal 17 termasuk urusan rumahtangga Daerah otonoom, yang biayanya melebihi jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, tidak boleh dijalankan sebelum proyek-proyek yang bersangkutan disetujui oleh Menteri tersebut.
- (2) Dalam hal-hal istimewa Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 20
Dalam melaksanakan hal-hal yang termasuk urusan rumahtangga Daerah otonoom, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga tiap-tiap tahun dapat memberikan sokongan sebesar jumlah yang ditetapkan oleh Menteri (Kementerian) tersebut.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 21
- (1) Jika dalam sesuatu daerah terjadi bencana alam, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dapat meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan diperintahkan guna membantu daerah yang terancam.
- (2) Biaya untuk tindakan termaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh
Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari daerah yang menerima bantuan tersebut.
Bagian IV Urusan pertanian
Paragraf I Tentang penyuluh pertanian rakyat
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 22
Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan hal-hal tentang penyuluh pertanian rakyat dan usaha-usaha lain untuk memajukan pertanian dalam lingkungan daerahnya, yang ditugaskan oleh Propinsi.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 23
Dewan Pemerintah Daerah membantu Propinsi dalam usahanya mengumpulkan catatan-catatan dan angka-angka dari pertanian dan dari percobaan-percobaan pemotongan padi (proefsnitten) untuk kepentingan statistik pertanian atau politik penetapan harga pasar dari hasil pertanian.
Paragraf II Tentang penyelidikan dan percobaan
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 24
Jika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Daerah otonoom memberi bantuannya terhadap segala penyelidikan pertanian yang
- 17 - dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja untuk membiayai usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang khusus berkenaan dengan ketentuan termaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh Kementerian Pertanian.
Paragraf III
Tentang persediaan alat-alat pertanian, bibit dan lain-lain sebagainya
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 25
Daerah otonoom mengadakan kebun-kebun bibit dan menyediakan alatalat pertanian, pupuk-buatan serta bibit dan biji tanaman yang terbaik.
Paragraf IV
Tentang pembanterasan dan pencegahan penyakit dan gangguan tanaman
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 26
Daerah otonoom menyelenggarakan usaha untuk membanteras dan mencegah penyakit dan gangguan tanaman dalam lingkungan daerahnya.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 27
Untuk keperluan pembanterasan dan pencegahan penyakit dan gangguan tanaman termaksud dalam Pasal 26, Daerah otonoom membeli obat-obat
- 18 - dan lain-lain sebagainya terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.
Bagian V
Urusan kehewanan
Paragraf I
Tentang memajukan peternakan
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 28
Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan hal-hal untuk memajukan peternakan dalam lingkungan daerahnya, yang ditugaskan oleh Propinsi.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 29
Dewan Pemerintah Daerah membantu Propinsi dalam usahanya mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka untuk kepentingan kehewanan dan memberi laporan-laporan tentang keadaan kehewanan dalam lingkungan daerahnya kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.
Paragraf II
Tentang urusan kesehatan hewan ternak dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu
Daerah otonoom menyelenggarakan urusan kesehatan hewan ternak dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu dalam lingkungan daerahnya, dengan
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 31
Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan hal-ikhwal mengenai pencegahan penyakit hewan menular dan penyakit hewan lainnya, yang ditugaskan oleh Propinsi.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 32
- (1) Bilamana dalam sesuatu daerah berjangkit penyakit hewan menular dengan hebat, Menteri Pertanian dapat menarik untuk sementara waktu pegawai-pegawai ahli Daerah otonoom guna membantu daerah yang terancam.
- (2) Biaya untuk tindakan termaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh Kementerian Pertanian.
Paragraf IV
Tentang penyelidikan
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 33
- (1) Dewan Pemerintah Daerah memberikan bantuannya yang diminta oleh Menteri Pertanian guna penyelidikan penyakit hewan dan sebab-sebabnya yang mempengaruhi keadaan itu.
- (2) Biaya untuk usaha istimewa yang diperlukan guna memberikan bantuan itu ditanggung oleh Kementerian Pertanian.
Bagian VI Urusan perikanan darat
Paragraf I Tentang memajukan perikanan darat
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 34
Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan hal-ikhwal usaha Propinsi untuk memajukan perikanan darat dalam lingkungan daerahnya, yang ditugaskan oleh Propinsi.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 35
Dewan Pemerintah Daerah membantu Propinsi dalam usahanya mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka untuk kepentingan perikanan darat dalam lingkungan daerahnya, yang diwajibkan oleh Propinsi dan memberi laporan tentang keadaan
- 21 - perikanan darat dalam lingkungan daerahnya kepada Propinsi.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 36
- (1) Jika dipandang perlu Daerah otonoom memberi bantuan dalam segala penyelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal perikanan darat.
- (2) Belanja untuk membiayai usaha-usaha dan tindakan-tindakan dan yang khusus berkenaan dengan ketentuan termaksud dalam ayat (1) pasal. ini, ditanggung oleh Kementerian Pertanian.
Paragraf II
Tentang bibit ikan, bahan-bahan dan alat-alat perikanan darat
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 37
Daerah otonoom membantu Propinsi dalam mengatur dan mengurus persediaan dan peredaran bibit ikan.
Paragraf III
Tentang pembanterasan dan pencegahan penyakit ikan dan gangguan ikan
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 38
- 22 - membanteras dan mencegah penyakit dan gangguan ikan dalam lingkungan daerahnya.
Bagian VII
Usaha pendidikan, pengajaran dan kebudayaan
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 39
Daerah otonoom menyelenggarakan urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan yang dengan persetujuan Propinsi Kalimantan dapat dijalankan oleh Daerah otonoom.
Bagian VIII Urusan dan kewajiban lain-lain
Paragraf I
Tentang urusan penguburan mayat
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 40
Daerah otonoom mendirikan dan menyelenggarakan tempat-tempat kuburan umum, beserta mengadakan peraturan-peraturan tentang penanaman mayat dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan itu.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 41
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak mengatur hal ikhwal mendirikan kuburan partikelir
.Paragraf II
Tentang kewajiban yang bersangkutan dengan
"Hinderordonnantie"
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 42
Pemerintah Daerah otonoom menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban termaksud dalam "Hinderordonnantie" (Staatsblad 19.26 No. 226 sejak telah diubah dan ditambah), yang dahulu antara lain dijalankan oleh alat-alat penguasa "Locale Raad" atau "Hoofd van Plaatselijk Bestuur".
Paragraf III
Tentang urusan lalu-lintas jalan
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 43
Pemerintah Daerah otonoom diwajibkan menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban mengenai urusan lalu-lintas jalan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam "Wegverkeersordonnantie" (Staatsblad 1933 No. 86) dan "Wegverkeersverordening" (Staatsblad 1936 No. 451 sejak telah diubah dan ditambah), yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah otonoom yang setingkat dengan Kabupaten.
Paragraf IV
Tentang kewajiban yang bersangkutan dengan peraturan pembikinan dan penjualan es dan barang-barang cair yang mengandung koolzuur
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 44
Pemerintah Daerah otonoom menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban yang menurut peraturan "Nieuw reglement op het maken en verkrijgbaar stellen van ijs en koolzuur-houdende wateren" (Staatsblad 1922 No. 678 sejak telah beberapa kali diubah dan ditambah) yang dijalankan oleh "Stadsgemeente, Groepsgemeenschapsraad" atau
"Hoofd van Plaatselijk Bestuur" dahulu.
Bagian IX
Ketentuan lain-lain
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 45
Urusan rumah-tangga dan kewajiban lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, yang belum tersebut dalam Bab II Bagian II s/d VII di atas, misalnya mengenai:
1. urusan agraria;
2. urusan kerajinan, perindustrian dan perdagangan dalam negeri,
3. urusan perburuhan;
4. urusan sosial;
5. urusan penerangan;
dan bahagian-bahagian dari urusan-urusan Daerah otonoom yang dimaksud dalam Bagian II s/d VII yang belum diatur dalam Undangundang Darurat ini, dan perubahan dari ketentuan-ketentuan dalam Bagian II s/d VII termaksud, diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 46
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bab II ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal yang termasuk kepentingan daerah.
- 25 -
- (2) Dalam menyelenggarakan hal-hal termaksud dalam ayat (1) Daerah otonoom mengikuti petunjuk-petunjuk yang dapat diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 47
Selain daripada hal-hal yang ditentukan dalam Bab II ini, makaPemerintah Daerah otonoom diwajibkan menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban yang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan lain ditugaskan kepada Pemerintah Daerah otonoom setingkat dengan Kabupaten.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 48
Daerah otonoom menyelenggarakan urusan kehutanan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, ataupun yang dijalankan ## BAB III
Tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyerahan urusan, kewajiban Daerah otonoom dan penyerahan obyek-obyek tertentu
Paragraf I
Tentang susunan dinas (urusan) Daerah otonoom dan hubungan antara Daerah otonoom tersebut dengan Propinsi dan dengan Pemerintah Pusat
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 49
- (1) Untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajibankewajiban Daerah otonoom termaksud dalam undang-undang ini, Daerah otonoom tersebut berhak membentuk dan menyusun dinasdinas (urusan-urusan) Daerah otonoom menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan.
- (2) Daerah otonoom menjalankan dan mengusahakan supaya dijalankan petunjuk-petunjuk teknis yang diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan dan Menteri yang bersangkutan untuk melancarkan jalannya pekerjaan.
- (3) Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan agar Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan selalu mengetahui jalannya hal-hal yang dilaksanakan oleh Daerah otonoom dengan mengirimkan laporanberkala kepada Propinsi Kalimantan tentang hal-hal yang termasuk rumah-tangga Daerah otonoom yang bersangkutan.
<!-- formula-not-decoded -->
- (4) Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan supaya Kepala atau Pemimpin Dinas (Urusan) Daerah otonoom masing-masing memenuhi panggilan dari pihak Propinsi Kalimantan untuk mengadakan pembicaraan bersama tentang urusan-urusan teknis yang termasuk pekerjaan masing-masing Kepala atau Pemimpin Dinas Daerah otonoom itu.
- (5) Biaya untuk memenuhi panggilan yang dimaksudkan dalam ayat (4) pasal ini ditanggung oleh Propinsi Kalimantan.
Tentang pegawai Daerah otonoom
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 50
- (1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai Daerah otonoom yang termaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah otonoom tersebut, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:
- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah otonoom yang bersangkutan.
- b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Daerah otonoom yang bersangkutan.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah atau dengan peraturan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai Daerah otonoom atau yang diperbantukan kepada Daerah otonoom.
<!-- formula-not-decoded -->
- (3) Penempatan dan pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah otonoom yang dilakukan di dalam lingkungan masingmasing Daerah otonoom termaksud dalam ayat (1), diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang berkepentingan, melalui Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan.
- (4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Kabupaten/Daerah Istimewa tingkat Kabupaten/Kota Besar dari sesuatu daerah otonoom tersebut kepada daerah otonoom lain, diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 28 -
- (5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b pasal ini, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib, dengan
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 51
- (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah, yang dibutuhkan oleh Daerah otonoom untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajibannya menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini, oleh yang berwajib diserahkan kepada Daerah otonoom untuk dipergunakan, diurus dan dipelihara dengan hak-pakai, kecuali tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya yang dikuasai oleh Kementerian Pertahanan.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Barang inventaris dan barang bergerak lainnya, yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah otonoom, diserahkan kepada Daerah otonoom tersebut dalam hak-milik.
- (3) Segala utang-piutang yang bersangkutan dengan urusan rumahtangga yang diserahkan kepada Daerah otonoom pada waktu penyerahan menjadi tanggungan Daerah otonoom tersebut, dengan ketentuan bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk penyelenggaraan urusan-urusan dan kewajiban-kewajiban Daerah otonoom termaksud dalam undang-undang ini Kementerian
- 29 - yang bersangkutan menyerahkan kepada Daerah otonoom tersebut, uang sejumlah yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan, sekadar perbelanjaan yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Daerah otonoom tersebut, termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52
- (1) Semua peraturan termasuk pula peraturan-peraturan "Keuren en Reglementen van Politie" sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 61 8 jo. Staatsblad 1 938 No. 652, yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang Darurat ini, sepanjang peraturanperaturan tersebut mengatur hal-hal yang menurut ketentuanketentuan dalam Undang-undang Darurat ini termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah otonoom sesudahnya berlaku undang-undang ini, berlaku terus sebagai peraturan Daerah otonoom dan dapat diubah, ditambah, diganti atau ditarik kembali oleh Daerah otonoom yang bersangkutan.
- (2) Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang berlaku sebagai peraturan Daerah otonoom tidak berlaku lagi lima tahun sesudah tanggal berlakunya Undang-undang Darurat ini.
- (3) Peraturan-peraturan lain yang dahulu ditetapkan oleh Stadsgemeente Banjarmasin, Landschapsgemeente Pontianak, Swapraja-swapraja Kutai, dan Bulongan dan daerah-daerah otonoom yang dengan keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 No.1 86/OPB/92/14 ditunjuk sebagai daerah otonoom untuk sementara waktu dapat dijalankan terus sampai ada ketentuan lain oleh
Pemerintah Pusat.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53
Semua pegawai yang diangkat oleh Kabupaten/Swapraja/Kota menjadi pegawai dari Daerah otonoom.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54
Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan-perusahaan dan hutang-piutang yang ada dari Kabupaten/Swapraja/Kota, yang sebelum dibentuk menjadi daerah otonoom menurut Undang-undang Darurat ini telah menjalankan hakhak kekuasaan mengurus dan mengatur rumah-tangganya sendiri, menjadi milik dan tanggungan dari Daerah otonoom yang dibentuk menurut Pasal.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55
- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggotaanggota Dewan Pemerintah Daerah yang ada dari KabupatenSwapraja/Kota, yang sebelum dibentuk menjadi Daerah otonoom menurut Undang-undang Darurat ini telah menjalankan hak-hak kekuasaan mengurus dan mengatur rumah-tangganya sendiri, untuk sementara waktu tetap menjadi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah yang
- 31 - dibentuk menurut Pasal 1.
- (2) Menunggu berlakunya undang-undang pemilihan yang dimaksud dalam ayat (3), maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (3) Undang-undang No. 22 tahun 1948 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk menurut Peraturan Pemerintah.
- (3) Apabila pada waktu berlakunya Undang-undang Darurat ini, masih belum dapat dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah otonoom menurut undang-undang pemilihan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 1948, atau masih belum dapat diadakan tindakan-tindakan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, atau masih belum ada Dewan-dewannya yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka segala hak kekuasaan Pemerintah Daerah dijalankan oleh Kepala Daerah dari Daerah otonoom yang bersangkutan, sampai dapat dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termaksud di atas.
- (4) Anggota-anggota Dewan-dewan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini meletakkan keanggotaannya serentak pada waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama telah tersusun menurut Undang-undang Pemilihan yang termaksud dalam ayat (3).
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56
- (1) Apabila pada waktu berlakunya Undang-undang Darurat ini, ## BAB V
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57
- (1) Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Pembentukan (resmi) Daerah Otonoom Tingkat Kabupaten di Kalimantan".
- (2) Pada waktu berlakunya Undang-undang Darurat ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan tatausaha yang bertentangan atau tidak sejalan dengan Undang-undang Darurat ini, dicabut atau diberhentikan berlakunya.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 1953.
Agar ...
Diundangkan pada tanggal 13 Januari 1953
MENTERI KEHAKIMAN, ttd (LUKMAN WIRIADINATA)
LEMBARAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 1953
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd (SOEKARNO)

Penandatangan: MENTERI DALAM NEGERI, ttd (MOH.ROEM)
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM.
1. Berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan di seluruh wilayah Propinsi Kalimantan seperti dijelaskan dalam Penjelasan umum Undang-Undang Darurat tahun 1952 tentang pembentukan daerah otonoom tersebut, maka sekarang mendesak waktunya untuk segera mengatur Pemerintahan daerah-daerah Kabupaten, SwaprajaSwapraja dan Kota-kota Banjarmasin dan Pontianak di Kalimantan dalam bentuk yang resmi, menurut dasar-dasar yang diletakkan dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia. Dan karena keadaan-keadaan yang mendesak itu, maka dianggap perlu menetapkan peraturan pembentukan Kabupaten-kabupaten otonoom, Daerahdaerah Istimewa yang setingkat dengan Kabupaten dan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi Kalimantan itu dalam suatu Undang- undang Darurat.
2. Sebagaimana telah diketahui, Kalimantan Selatan Timur setelah digabungkan dalam wilayah Republik Indonesia (Yogyakarta), administratif telah terbagi dalam 7 Kabupaten dan 3 Swapraja (Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 No. C 17/15/3 jo. tanggal 16 Nopember 1951 No. Pem.20/l/47).
3. Oleh karena kalimantan Selatan dan Timur termasuk kekuasaan hukum Republik Indonesia (Yogyakarta), maka berlakulah Undang-Undang No. 22 tahun 1948 sebulatnya di Kalimantan Selatan Timur.
3. Sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka bekas Daerah Istimewa Kalimantan Barat, yang wilayahnya meliputi seluruh keresidenan Kalimantan Barat dahulu, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 8 September 1951 No. Pem. 20/6/10 administratif telah dibagi pula dalam 6 Kabupaten
5. dan satu daerah Kota Pontianak.
6. Oleh karena Kalimantan Barat tidak pernah merupakan bagian wilayah Republik ndonesia (Jogyakarta), maka dengan sendirinya Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tidak sendirinya menurut hukum berlaku untuk Kalimantan Barat. Walupun demikian menurut
PENJELASAN
Pasal 4
sub II A Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia, perlu diusahakan dimana mungkin, bahwa sebelum diadakan perundang-undangan kesatuan, supaya perundang-undangan Republik Indonesia dilakukan juga di Kalimantan Barat. Berhubung kini masih belum dapat ditentukan Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah otonoom yang berlaku uniform bagi seluruh Indonesia, pun pula Undang-Undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonoom yang berlaku uniform bagi seluruh Indonesia, pun pula Undang-Undang No. 44 tahun 1950 Indonesia Timur tidak berlaku bagi Kalimantan Barat, maka salah satunya jalan yang baik yang dapat ditempuh dalam hal ini ialah menjalankan Undang-undang No. 22 tahun 1948 sebagai pedoman bagi, Kalimantan Barat, berdasarkan pasal 4 sub II A Piagam tersebut di