PERATURAN BUPATI BI Nomor 58 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI (berlaku 13 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan diwadahi dalam bentuk badan.
Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Nomenklatur Perangkat Daerah hasil penggabungan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Badan adalah merupakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pelaksanakan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. penyusunan rencana program di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- e. penyusunan kebijakan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah serta tahunan;
- f. pelaksanaan koordinasi perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pelaku pembangunan;
- g. pelaksanaan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah secara makro;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perijinan dan/atau nonperijinan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- i. pengelolaan urusan kesekretariatan Badan;
- j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan Makro;
- d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Kepala Badan

## Pasal 10

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Badan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan kegiatan antar bidang, memberikan pelayanan administrasi dan rumah tangga, keuangan, perlengkapan serta evaluasi dan pelaporan dalam lingkungan Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan Badan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;

- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah;
- h. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
- b. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan;
- e. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;

- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub Bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya adminitrasi kepegawaian;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan masing-masing sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.

## Bagian Ketiga Bidang Perencanaan Makro

## Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pengkajian, perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan, kerangka ekonomi makro daerah, pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah dan pelaksanaan evaluasi pembangunan yang bersifat umum dan makro.
- (2) Bidang Perencanaan Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Perencanaan Makro menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan program-program pembangunan daerah;
- b. fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah);
- c. fasilitasi dan pengkoordinasian Penyusunan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara pembangunan daerah ;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan baik tahunan (jangka pendek), janga menengah dan jangka panjang;
- e. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan dokumen evaluasi makro pembangunan daerah;
- f. melaksanakan pengumpulan dan analisis data statistik serta informasi pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan Makro, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Sub Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan Daerah;
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Makro.

## Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengintegrasian program-program perencanaan pembangunan daerah;
- b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan dalam sinergitas antara dokumen perencanaan;
- d. melakukan analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara holistic-tematik, integrative dan spasial;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan program pembangunan;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis bidang perencanaan program pembangunan;
- g. melaksanakan fasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sub Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam analisis ekonomi makro daerah;
- b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dalam perumusan kebijakan umum anggaran daerah;
- c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dalam perumusan prioritas dan plafon anggaran sementara pembangunan daerah;
- d. melaksanakan fasilitasi analisis kebijakan ekonomi makro pembangunan daerah;
- e. melaksanakan penyajian data dan informasi kebijakan ekonomi makro pembangunan daerah.
- (3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam evaluasi makro dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis bidang data, evaluasi dan pelaporan;
- d. melaksanakan fasilitasi analisis data dan informasi hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- e. melaksanakan fasilitasi evaluasi makro pembangunan daerah;
- f. menyajikan data dan informasi pembangunan daerah;
- g. melaksanakan penyusunan laporan evaluasi makro pembangunan daerah.

## Bagian Keempat

## Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

## Pasal 19

- (1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, singkronisasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan di daerah, antara pusat dan daerah pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal dan perizinan, pariwisata, lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, kesehatan, pendidikan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakan dan arsip, sosial, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Sektoral bidang pembangunan ekonomi, sumber daya alam dan pembangunan manusia dan masyarakat;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan sektoral bidang pembangunan ekonomi, sumber daya alam, pembangunan manusia dan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sektoral di bidang pembangunan ekonomi, sumber daya alam, pembangunan manusia dan masyarakat;
- d. penyusunan inventarisasi hasil pembangunan yang telah dicapai, permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi serta pemecahannya pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia;
- e. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang ekonomi, sumber daya alam, pembangunan manusia dan masyarakat;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia;
- g. pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis perencanaan pembangunan daerah tahunan, jangka menengah dan jangka

- panjang di bidang pembangunan ekonomi, sumber daya alam, pembangunan manusia dan masyarakat;
- h. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah sektoral di bidang pembangunan ekonomi, sumber daya alam. pembangunan manusia dan masyarakat;
- i. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan ekonomi, sumber daya alam, pembangunan manusia dan masyarakat;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

- (1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Ekonomi;
- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- c. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia.

## Pasal 22

- (1) Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sektoral bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perizinan dan pariwisata dan urusan penunjang keuangan daerah;
- b. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perizinan dan pariwisata dan urusan penunjang keuangan daerah;
- c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan sektoral bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perizinan dan pariwisata dan urusan penunjang keuangan daerah;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pengendalian pelaksanaan pembangunan sektoral bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal,, perizinan dan pariwisata dan urusan penunjang keuangan daerah;

- e. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi program pembangunan sektoral bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perizinan dan pariwisata dan urusan penunjang keuangan daerah;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perizinan dan pariwisata dan urusan penunjang keuangan daerah;
- g. menyajikan data dan informasi di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perizinan dan pariwisata dan urusan penunjang keuangan daerah.
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sektoral bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- b. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan sektoral bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pengendalian pelaksanaan pembangunan sektoral bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan Evaluasi program pembangunan sektoral bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- g. menyajikan data dan informasi di bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.
- (3) Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sektoral bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan arsip, sosial, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan

masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan penunjang pemerintahan umum;

- b. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan arsip, sosial, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan penunjang pemerintahan umum;
- c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan sektoral bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan arsip, sosial, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan penunjang pemerintahan umum;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pengendalian pelaksanaan pembangunan sektoral bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan arsip, sosial, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan penunjang pemerintahan umum;
- e. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi program pembangunan sektoral bidang pendidikan, kesehatan; pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan arsip, sosial, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan penunjang pemerintahan umum;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan arsip, sosial, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan penunjang pemerintahan umum;
- g. menyajikan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan arsip, sosial, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan penunjang pemerintahan umum.

## Bagian Kelima Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

## Pasal 23

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, singkronisasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan di daerah, antara pusat dan daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, perhubungan, komunikasi, informasi dan persandian.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sektoral Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan sektoral Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sektoral Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. penyusunan inventarisasi hasil pembangunan yang telah dicapai, permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi serta pemecahannya pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis perencanaan pembangunan daerah tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah sektoral di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- i. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 25

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pekerjaan Umum;

- b. Sub Bidang Perhubungan;
- c. Sub Bidang Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

## Pasal 26

- (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sektoral bidang pekerjaan umum dan fungsi penunjang penanggulangan bencana;
- b. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral bidang pekerjaan umum dan fungsi penunjang penanggulangan bencana;
- c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan sektoral bidang pekerjaan umum dan fungsi penunjang penanggulangan bencana;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pengendalian pelaksanaan pembangunan sektoral bidang pekerjaan umum dan fungsi penunjang penanggulangan bencana;
- e. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi program pembangunan sektoral bidang pekerjaan umum dan fungsi penunjang penanggulangan bencana;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum dan fungsi penunjang penanggulangan bencana;
- g. menyajikan data dan informasi di bidang pekerjaan umum dan fungsi penunjang penanggulangan bencana.
- (2) Sub Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sektoral bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta persandian;
- b. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta persandian;
- c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan sektoral bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta persandian;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pengendalian pelaksanaan pembangunan sektoral bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta persandian;
- e. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi program pembangunan sektoral bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta persandian;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta persandian;

- g. menyajikan data dan informasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta persandian.
- (3) Sub Bidang Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sektoral bidang penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral bidang penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. memfasilitasi pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan sektoral bidang penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pengendalian pelaksanaan pembangunan sektoral bidang penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi program pembangunan sektoral bidang penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- g. menyajikan data dan informasi di bidang penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

## Bagian Keenam

## Bidang Penelitian dan Pengembangan

## Pasal 27

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi perencanaan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang penelitian dan pengembangan;

- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;
- e. pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Daerah;
- g. pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis penelitian dan pengembangan;
- h. penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan;
- i. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian dan pengembangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, budaya dan penelitian;
- k. penyusunan laporan realisasi anggaran bidang penelitian dan pengembangan;
- l. pemberian rekomendasi kebijakan hasil penelitian;
- m. penyusunan laporan kinerja program Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 29

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Sosial Budaya, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pembangunan;
- c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

## Pasal 30

- (1) Sub Bidang Sosial Budaya, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan,

dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja, pemerintahan desa, otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian bidang sosial budaya, pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Sub Bidang Sosial Budaya, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan;
- d. melaksanakan kegiatan penelitian bidang sosial budaya, pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penelitian sosial budaya, pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan;
- f. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan penelitian bidang sosial budaya, pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian bidang sosial budaya, pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi penelitian bidang sosial budaya, pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan;
- i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial dan budaya;
- j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang penelitian bidang sosial budaya, pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan;
- k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial dan budaya;
- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Sosial budaya, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Sosial Budaya, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan.
- (2) Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha

- kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian, kelautan, dan perikanan, energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan serta komunikasi dan informasi;
- b. merumuskan kebijakan teknis penelitian di bidang ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan pembangunan;
- c. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan pembangunan;
- d. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan penelitian di bidang ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan pembangunan;
- e. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan pembangunan;
- f. melaksanakan pelayanan administratif penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan pembangunan;
- g. menyajikan data dan informasi hasil-hasil penelitian di bidang ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan pembangunan;
- h. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan pembangunan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penelitian di bidang ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan pembangunan;
- j. menyusun laporan realisasi anggaran Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pembangunan;
- k. menyusun laporan kinerja program Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pembangunan.
- (3) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menghimpun petunjuk teknis dan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, fasilitas penerapan teknologi, perekayasaan, evaluasi, pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi, invensi dan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovasi, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi, diseminasi hasil-hasil kelitbangan serta fasilitasi hak kekayaan intelektual di bidang inovasi dan teknologi;
- b. merumuskan rancangan kebijakan sistem inovasi daerah;

- c. menyusun rancangan program dan anggaran penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovasi;
- e. melaksanakan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan sistem inovasi daerah;
- g. melaksanakan pembinaan dan penguatan sistem inovasi daerah;
- h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi publik hasil-hasil penelitian di bidang inovasi dan teknologi;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- j. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan bersama dengan lembaga lainnya;
- k. mengajukan rancangan naskah dinas yang untuk dikoreksi dan ditandatangani oleh pimpinan untuk proses lebih lanjut;
- l. menyusun pelaksanaan kinerja berdasarkan capaian kinerja sebagai bahan evaluasi;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan pelaksanaan tugas selanjutnya.

## Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Badan

## Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional