PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI Nomor 15 Tahun 2013 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2005 - 2025 (berlaku 27 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2005 - 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
- b. bahwa untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang
1. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20082028;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 20082013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayana Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
Dengan Persetujuan Bersama dan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI BUPATI SINJAI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN SINJAI TAHUN 2005-2025.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sinjai.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Kantor, Dinas Daerah, dan Kecamatan.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
10. Pembangunan daerah adalah bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsure penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Arah Kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai visi dan misi.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Sinjai dalam bentuk visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dicapai.
- (2) RPJPD Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
BAB III - SISTEMATIKA
Pasal 3
- (1) RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Analisis Isu-Isu Strategis Daerah;
- d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
- e. BAB V : Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
- f. BAB VI : Kaidah Pelaksanaan.
- (2) Susunan dan sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Penetapan: Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 27 Desember 2013

Penandatangan: ## BUPATI SINJAI, H. SABIRIN YAHYA

Penetapan: Diundangkan di Sinjai pada tanggal 31 Desember 2013 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 15
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sinjai.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sinjai mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 27 Desember 2013

## BUPATI SINJAI,


H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal 31 Desember 2013


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 15



## PENJELASAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2005 - 2025

## I. UMUM

Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 yang mengamanatkan daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini, Pemerintah Daerah berpedoman pada landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional Undang-undang Dasar 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Sinjai.

RPJPD Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Sinjai (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam menyelengggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. RPJPD Kabupaten Sinjai bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dan menjadi pedoman di dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sinjai.

Dalam penyusunan Peraturan Daerah ini dengan pendekatan Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, yang menggambarkan struktur permasalahan yang dihadapi sebagai masukan dan pencapaian hasil pembangunan yang kemudian dianalisis untuk merumuskan kecenderungan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 57