Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN PUSAT DATA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Menglngat
BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAIUA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NoMoR l0 renux zors
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT DATA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- a, bahwa untuk melaksanakan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan ivaluasi pembangunan daerah perlu adanya pusat Data Pembangunan Daerah guna mendukung ketersediaan data dan informasi pembangunan daeraliyang terpadu, 9epat, tepat dan akurat untuk dapat dipertanggungiawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu membentuk puJat Data Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo dalam Peraturan Bupati Sitirbondo.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 442 1);
- Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah; o.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Sg7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2ols (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan; 4.
Menetapkan :
5. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 201 1 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2O11 Nomor 78).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT DATA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
- B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan inlormasi di Pemerintahan Daerah.
7. Pusat Data Pembangunan Daerah adalah lembaga non struktural yang membantu Pemerintah daerah di Bidang pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses peny'usunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun
PENJELASAN
Pembukaan
yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik.
12. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakter atau ciri khusus suatu populasi.
13. Sistem Informasi Pembarrgunan adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
## BAB II
## PEMBENTUKAN
##
PENJELASAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Data Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo, dengan nama KHR. As'ad Syamsul Arifin. ## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
PENJELASAN
Pasal 3
- Pusat Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana operasional dan penunjang teknis Bappeda. (1) - Pusat Data Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah Bappeda dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2\
PENJELASAN
Pasal 4
- (1) Pusat Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas menyediakan data dan inlormasi pembangunan daerah secara cepat dan akurat. - a. penghimpun data pembangunan daerah dari SKPD dan instansi vertikal serta sumber informasi lainnya dalam bentuk data visual dan non visual sebagai bahan mengolah informasi; - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Data Pembangunan Daerah menyeienggarakan fungsi : - b. pengolahan data kualitatif dan kuantitatif menjadi informasi dalam bentuk tabulasi, diagram, dan mengelompokkan berdasarkan program dan kegiatan sehingga mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat/ lembaga pemerintah/ non pemerintah; - d. pelayanan publikasi data bagi masyarakat, lembaga pemerintah/non pemerintah, stakeholder lainnya; - c. penganalisa data-data dasar statistik sebagai dasar perencanaan dan penyusunan pembangunan; - e. pelayanan masyarakat yang membutuhkan datadata lainnya melalui internet. ## BAB IV ORGANISASI
PENJELASAN
Pasal 5
- (1) Organisasi Pusat Data Pembangunan Daerah terdiri dari : - a. Kepala; - b. Kepala Pelaksana; - c. Sekretaris; - d. Pelaksana Pengelola Data; - e. Pelaksana Pustakawan; - f. Pelaksana Pengelola Teknologi Informasi dan Jaringan. - (2) Kepala Pusat Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bappeda. - (3) Kepala Pelaksana Pusat Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b secara exofficio dllabat oleh Kepala Bidang Pendataan, Statistik dan Pelaporan pada BaPPeda. - (4) Sekretaris Pusat Data Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c secara exofficio dilabat oleh Kepala Sub Bidang Pengumpulan Data, Penelitian dan Analisa Data pada Bappeda. Daerah - (5) Susunan keanggotaan organisasi pusat data pe mbangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. - (6) Struktur Organisasi Pusat Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Kepala

## Pasal 6

Kepala Pusat Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengkordinasikan semua bentuk kegiatan pusat data dalam menjalankan bentuk dan fungsinya.

## Bagian Kedua KePala Pelaksana

## Pasal 7

Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat t huruf b mempunyai tugas memimpin pelaksanaan di bidang penyelenggaraan pengelolaan data, perpustakaan dan pengelolaan IT dan jaringan.

## Bagian Ketiga Sekretaris

## Pasal 8

- ( 1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan administrasi keuangan, kepegawaian dan pelayanan masyarakat.
- a. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pusat data;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimna dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- b. penyiapan rencana program dan kegiatan;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana;

- f. penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang meliputi penyediaan informasi data, publikasi data, perpustakaan, ruang komputer, dan ruang pertemuan;
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai tugas dan fungsinya. g.

## Bagian KeemPat Pelaksana Pengelola Data

## Pasal 9

- Pelaksana Pengelola Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data yang ada pada aplikasi pusat data. (1)
- b. penyelenggaraan pengolahan dan analisa data;
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimna dimaksud pada ayat (i) Pengelola Data menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan pengumpulan data; (2)
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya'

## Bagian Kelima Pelaksana Pustakawan

## Pasal 1O

- (1) Pelaksana Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pelayanan masYarakat.
- (2) balam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Pustakawan menyelenggarakan fungsi :
- a. pemberian kode buku perpustakaan;
- c. penyelenggaraan pelayanan masyarakat melalui penyediaan buku PerPustakaan;
- b. penataan dan penyimpanan buku perpustakaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya'

## Bagian Keenam Pelaksana Pengelola Teknologi Informasi dan Jaringan

## Pasal 11

- (1) Pelaksana Pengelola Teknologi Inform-asi dan Jaringan ' ' sebagaimana d]maksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf f mem-punyai tugas melaksanakan pengelolaan aplikasi prr""i d.t^ dan jaringan internet serta pelayanan masYarakat'

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Pengelola Teknologi Informasi dan Jaringan menyelengarakan fungsi :
- b. penyelenggaraan pengembangan aplikasi pusat data;
- a. penyelenggaraan pengelolaan aplikasi pusat data;
- c. penyelenggaraan pengelolaan jaringan internet;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

## BAB VI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN

## DAN EVALUASI DATA

## Pasal 12

- (1) Kepala Pusat Data melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data Pembangunan daerah'
2. Dalam melaksanakan pengumpulan pengolahan dan evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Forum Data dan lnlormasi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati' -Data (3)
- (2) i'enlumpulan, pengolahan dan evaluasi data sebigaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakianakan dan dikoordinasikan oleh Kepala Peiaksana.
4. Forum dan- Inlormasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (3) terbagi dalam..dua tim yaitu" Tim Koordinasi dan Tim Teknis yang didukung secara administratif oleh Sekretariat. (4\
5. .. pertukaran data dan informasi;
6. Forum Data dan informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai fungsi : (s)
7. "*rtr^ b. sarana penyebarluasan data dan informasi;
- d. penyelaras p.ng"mba.rgtn kebijakan satu data di seluruh SKPD.
- c. sarana ^advokasi pemanfaatan data dan informasi dalam perencanaan Pembangunan;

## Pasal 13

Pengumpulan dan pengolahan data sebagaiamana dimaksud dala'm iasal 12 dilaksanakan pada bulan januari sampai dengan Desember tiaP tahunnYa

## Pasal 14

- (1) Evaluasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliPuti:
- b. evaluasi terpadu data pembangunan daerah'
- a. evaluasi pengumpulan data pembangunan dan daerah;

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
- a. Sinkronisasi data antar SKPD;
- b. kelengkapan, keterisian dan validitasi data;
- c. tumpang tindih dan duplikasi data Pembangunan Daerah.

## Pasal 15

- (1) Evaluasi pengumpulan data pembangunan daerah dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni setiap tahun.
- (2) Evaluasi terpadu data dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember setiaP tahun.

## BAB VII

## HUBUNGAN TATA KERJA

## Pasal 16

- (i) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pusat data menjalin hubungan kerja dengan PPID'
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian persetujuan dan rekomendasi dalam peyediaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku'

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 17

Bupati melalui Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan' pengolahan dan evaluasi data pembangunan daerah'

## Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal i7 meliPuti :
- a. pemberian Pedoman;
- b. bimbingan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. konsultasi: dan/atau
- e. pendidikan dan Pelatihan'
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Diundangkan di Situbondo pada tanggal -0 g ApR 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,


BERTTA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR /0

## BAB IX PENDANAAN

## Pasal 19

Biaya pengelolaan Pusat Data Pembangunan Daerah bersumber dari :

- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo; dan/atau

## BAB X PENUTUP

## Pasal 20

ini mulai berlaku pada tanggal Peraturan Bupati diundangkan.

Agar setiap orang pengundangan penempatannya Situbondo. dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetaokan di Situbondo pada tanggal 0I APR 2015 BUPATI SITUBONDO,


DADANG qIGIARTO

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

ranggal, 09 AFR 20i5

Nomor :

tO

Tahun 2015

## STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DATA PEMBANGUNAN DAERAH