KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 2006 tentang KOMITE PENGARAH PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI PULAU BATAM, PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN (berlaku 29 Agustus 2006)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun, pada tanggal 25 Juni 2006 telah dilakukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura;
- b. bahwa untuk melaksanakan kerjasama tersebut, dipandang perlu membentuk Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun sebagai bagian dari Joint Steering Committee dan Joint Working Group yang dibentuk secara bersama oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
Tahun 1945;
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE PENGARAH PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI PULAU BATAM, PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN.
PERTAMA : Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan Dan Pulau Karimun, yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden
Membentuk Komite Pengarah Pengembangan ini disebut Komite Pengarah.
KEDUA : a. sebagaimana
- Susunan keanggotaan Komite Pengarah dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari :
Ketua
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota
- 1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
Komite Pengarah bertugas :
- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun;
- 2) Memberikan arahan kebijakan untuk mendorong kegiatan promosi investasi guna menjamin keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun;
- 3) Memberikan pertimbangan atas usulan investasi di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun.
- KETIGA : Ketua Komite Pengarah sekaligus duduk sebagai Co-Chair dalam Joint Steering Committee yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura.
- KEEMPAT : a. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Pengarah dibantu oleh Kelompok Kerja yang diketuai oleh Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Pelaksana Harian.
- b. Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Komite Pengarah.
- KELIMA : Ketua Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a, sekaligus duduk sebagai Co-Chair dalam Joint Working Group yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura.
- KEENAM : dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku
- a. Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana Ketua Komite Pengarah.
- b. Anggota Kelompok Kerja sekaligus mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam Joint Working Group yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura.
2. KETUJUH : a. Komite Pengarah berada dibawah dan bertanggung
3. jawab kepada Presiden.
- b. Komite Pengarah melaporkan kegiatan dan perkembangan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Presiden.
5. KEDELAPAN :
6. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Pengarah dan Kelompok Kerja dapat mengundang atau meminta bantuan dari pejabat pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu.
7. KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Keputusan Presiden ini, dibebankan kepada Pendapatan dan Belanja Negara.
- KESEPULUH : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite
Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Pengarah.
KESEBELAS : tanggal
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands