PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, - a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksaanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah perlu disesuaikan; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu (berlaku 1 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
[ SALINAN
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
"l
No.23,2015
pEMETTNTIT TOTT TANCEIRARNC SELRTANN. Fer ubah an Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksaanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
l
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935):
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 1 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
4. 1 1 . Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
5. 1 2 . Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kota (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0413);
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 33);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, diubah sebagai berikut:
1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat ( 1 a), sehingga Pasal 4 berbunyi:
Pasa14
- ( 1 ) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dalam bentuk rencana kerja dan anggaran, untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan.
- ( l a ) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melakukan verifikasi rancangan rencana kerja dan anggaran yang disampaikan oleh FKTP.
- (3) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPD.
- (4) Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 1 5 ayat (2) huruf b diubah dan ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
5. Ketentuan Pasal 2 1 ayat ( 1 ) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15
- ( 1 ) Kepala FKTP mengajukan klaim pembayaran jasa pelayanan kesehatan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Klaim pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rawat inap;
- b. pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter;
- c. pelayanan ambulan peserta JKN;
- d. pelayanan obat program rujuk balik;
- e. pelayanan screening kesehatan tertentu; dan
- f. pelayanan keluarga berencana berupa vasektomi.
Pasal 19
3. Pasal 19 dihapus.
Pasal 20
5. Ketentuan Pasal 2 1 ayat ( 1 ) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk:
- a. jasa pelayanan kesehatan paling kurang sebesar 60% (enam puluh perseratus);
- b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat sebagai pendapatan lain-lain.
- (3) Besaran alokasi Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Walikota.
6. Diantara Pasal 2 1 dan Pasal 22 disisipkan 7 (tujuh) Pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, Pasal 21E, Pasal 21F dan Pasal 21G sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21
- ( 1 ) Dana Kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( 1 ) huruf b dimanfaatkan untuk:
- a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
- b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
Pembayaran jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel, meliputi:
- a. jenis ketenagaan dan/ atau jabatan;
- b. kehadiran; dan
- c. daerah.
- ( 1 ) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21B huruf a, dinilai sebagai berikut:
- a. tenaga medis, diberi nilai 150;
- b. tenaga apoteker atau tenaga keperawatan, diberi nilai 100; profesi
- c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
- d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
- e. tenaga kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25;dan
- f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15.
- (2) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merangkap tugas administrastif sebagai kepala FKTP, kepala tata usaha, atau bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
- ( 1 ) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21B huruf b, dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari;dan
- b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (2) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- ( 1 ) Variabel daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 B huruf c, dinilai
Jumlah pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung · dengan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (2), meliputi:
- a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya;
- b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
- c. operasional untuk puskesmas keliling;
- d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/ atau
- e. administrasi keuangan dan sistem informasi.
Pasal 22
7. Pasal 22 dihapus.
Pasal 23
- ( 1 ) Dana Non Kapitasi dimanfaatkan untuk:
- a. jasa pelayanan kesehatan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);dan
- b. kas daerah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (2) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercatat sebagai pendapatan retribusi Dinas Kesehatan.
- (3) Besaran alokasi Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
Pasal 24
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap pengundangan Peraturan Walikota memerintahkan ini dengan orang mengetahuinya, penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 24 Juni 2015. WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd/cap AIRIN RACHMI DIANY

Penetapan: Diundangkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 24 Juni 2015. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,

Verifikasi: ## ttd/cap ## DUDUNG E. DIREDJA

Penandatangan: SERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 23. Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum,

Verifikasi: ## ttd/cap Dra. KuntiBratajaya Atmajaningsih, S.Ip. Pembina Tingkat I IV /b Nip. 19680410 199403 2 009