PERATURAN DAERAH BUPATI Nomor 23 Tahun 2016 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATENBALANGAN NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan serta pelaksanaan penyelenggraan pemerintahan di Daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatasnya perlu disesuikan;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan terkait dengan Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, maka perlu untuk dilakukan pencabutan; b
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah; C
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 2
Menetapkan
2
2
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3 .
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 5.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATIBALANGAN
MEMUTUSKAN
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 2
Menetapkan
2
2
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3 .
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 5.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATIBALANGAN
MEMUTUSKAN
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.
Pasal
I
Dengan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2012) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 30 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd H. RUSKARIADI 3 ## Pasal II

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin pada tanggal 30 Desember 2016

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, ttd H. ANSHARUDDIN

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATENBALANGAN H. M. !WAN SETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009 LEMBARANDAERAH KABUPATENBALANGANTAHUN2016 NOMOR23 NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENBALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATANNOMOR 218 TAHUN 2016