PERATURAN DAERAH RI Nomor - Tahun 1998 tentang e , RETRIBUSI i ·1 :\_:: PERIZINAN rERTENTU OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA : . · . .--. BUPATI NGADA, ·r . - a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu surnber pendapatan daerah yang potensial · untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah; - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
~
\
.'.
;.
·=-------
...
t
\_·.'
~~
'
\_•p,
...
i .•
;.
.;.~
..
':'
.
PERATURAN DAERAH :kABUPATEN NGADA
.
NOMC&gt;R
1'3,TA.HUN 201·1
r
•.
·,::
TftNTANG
e ,
RETRIBUSI
~
I
i ·1 :\_::
',
PERIZINAN rERTENTU
.
'
.-
.J
~-
·I
OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA : . · . .--.
.
BUPATI NGADA, ·r .
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu surnber pendapatan daerah yang potensial · untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 20P9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah, maka Retribusi Daerah perlu .dlatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada N ornor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 16 Tahun \_2006 tentang Retribusl lzin Mendirikan Bangunan, Peraturan userah Kabupateh\_ Ngada Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Trayek, ,, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Gangguan, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 23 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b.Idan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentano Retribusl:Perizinan Tertentu;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat l Bali, Nusa Tenggara Barat. dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 1655;,
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentanq Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repub/ik Indonesia Nomor 3209); · ii
I
l
.,,
•
,,1.
·~
~.
~-···
~
..
:
..
:~
',·
~
v.
:'.;: •.' ~
.
- ·~
-··
~:
~
r.
, ..
s: '·.
.-.
I ;.
•.
·.'
l
.I,
·I:&lt;'.'!
:: ________________;
.··
.
'
~;.
.
...
~
...
r
3.
~
.
··~ I
'
r ,~
L
)--·,,
~
~
- Undang -Un\_~af,igi:N,qmdr · 28 Tahun 1998 te~tang Penyelenggara Negara yang: J3~r$ih:di:1r1\Bebas dari Korupsi , Kolusl dan Nepotisme (Lembaran N\_egar:a?Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 75, Tarnbahan Le!Ub~ran,N~gara Repubtik Indonesia Nomor 3851);
••
.
I·
-+-
•
f
.v , ~
(
.. ;
.
4. Ur.dang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara. ·Ji-epublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l.embaran.Neqara Republik Indonesia Nomor 4286);
l ...
'
5. Undang-Undang Nomor 15 · Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan .dan Tanggting Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Jndonesla Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara· Republik Indonesia Norn or 4400);
6. Undang-Undang Nomor .32 · Tahun 2004 ·tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUnd ang Nornor 12 Tahun 2008 tentanq Perubahan Kedua Atas Undang-Undahg Nomor 32 Tahun 2004 tentanq Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia- Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur, 2009 Nomor 130, ·,. ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoJ11or . 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundanq-undanqan · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~P11 Nemer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNornor 5234);
6. ' 10. Peraturan Pernerlntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukurn Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ·Nomor 3530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas F&gt;eraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pida ·1a ( Lembaran Negara Repuouk Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); I I
I,
I:
I
'
'
.,
~:
r-
~-
~
~~
..
-
'
,.
-
i( .
..
,,
...
..
,·
.
.,·•.,.
~~~,· 't·
·-
Y •
·n.,· ~ .,. .•
-.~;
.
ii
:;-.
'
..
'•·"'
·.~~
'
-
~l
"}
- 'i"·
,.,r.
h'""
-,
.\\
r'
·~~
)
·'··
.:
~
,.
•
.
12. Peraturan P~rijedmt~h. Nomor 7~ Tahun 20Q5 tentang Pedoman . Pembinaan .. d\_~Jh :-Penga,wasan Penyelenqquraan Pemerintahan . Daeraf (Lenibaf~fr··Nega.'ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,·Tambahah'.':Lernparan Negara Republik Indonesia Nomor 4593); :; .' L · .:·~·' i"' ·-".'j -, I
2. . · 13. Peraturan Perh~rintah ')~ornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pem'efintah~'rt.'ahtara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan · -Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Len,baran Negara Repdblik . ·1.n¢qpesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Netf~ra'·Repuhlik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintai{.Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatari lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 O Nomor 119,.fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
15. Peraturan M\_enteri · Qal~m Neqeri Nomor 13 T:ahun 2006 tentang Pedoman Pengelol\_a,~r:i Keualigan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali teraktiir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun. 2011 tentang Perubahan K;edua Atas Peraturan Menteri Dalam N'egeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Oaerah dari Retribusi Daerah · (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
17. Keputusan Menteri Dalam Neqeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Admlnistrasl Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Jain;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (lembaran Oaerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 13 Tahun 1990 Seri D Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2008 tentang U rusan Pemerintahan yang Menjadl Kewenangan Kabupaten Ngada (Lernbaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Oaerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3); 1
1.·.-
&lt;tr::
~;.
...
'
··t·,'
!
,:, t;
t
...
•':\
·,•
j
1.·
I
!
t
.
.
1"
·r
4
:"}I
,·.'
1-
I
~
~
.
.•
/'~-=-...
::i. :·.\_;.,,..
I:~·
,·
J'
':\_1-..· "'·.:
DEWAN PERWAKILAN ~~KYA.T QAERAH KABUPATEN NGADA
:-:;,)
..
:,.dari: "t,
'
.
B.UPAi"I 'NGADA
:MEMlff4SKAN : ________________
J ~l
:
rv
•
;~'
PERATURAN DAERA~t"°TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Menetapkan
''I'
:f ~·
...•
·r1·'-
..
Pasal 1
- I. Dae rah adalah Kabupaten Ngada.
2. Republik Rapublik Republik 2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya dlsebut Pernerintah adalah Presiden Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia sebagaimana. dimaksud dalam Undanq-Undanq Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 'f'Jgada.
4. Bupati adalah Bupati Ngada.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undrngan.
7. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan.
9. Perizinan Tertentu aclalah kegiatan tertentu Pernerlntah Daerah dalam rangka ·pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan · pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruanq; serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas terternl tu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. ·
I
I,
'·
•
4
-...
i
...
.
.
.
.
.
f
•
•
·,
:
({
~f:-.
-,~
,:.:r;
,
'
:."/
l
·.~ .•
-, "'&gt;-
I'•.
·~.,
~
•
.
'
;
'~
·i\;~
~:;.
!::
(!'.
e ,.·
..,,
..
..
:
,.
·,
'
"
...
~
~:,l
'
,;'·.
;.·;\_
l""
...
!;.!.·
:-e:.,
';
"'J ...
.,
:' '.'··.
~\
f '
y~
r
'
.f
!
I
f
I
\
I
~
,
I
,'j"
'
.
.
·.\
,,
.
.
.
;.
'.t} :· ...
·:
;
- 1 o. Wajib Retribu·~(a?a~ah \_\_ orang· .Pif~~~~f~:!~.~!(:ij~9~n yang ·menu~ut i'~eraturan perundangundangan retribusl diwajibkan un~u~:m;el?Ruka.n pembayaran retribusl, termasuk· pemungut atau pemotong retribusi tertentu. \,:&lt; ~:~ 1 -·~&lt;-'.1~\_.;::;; · : ··(· ' ", t ., · · ... I
:
"'
:.
!
'
I
- . ·. ~ 11. Masa Retribusi adalah suatu jangka.:waktu tertentu yang rnerupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mernanfaatkan.jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah " ~ .,~ yang bersangkutan. r ' " .
- 12.Surat Setoran Retribusi Daerah yang ,selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah rnelalui tempat pembayaran yang \_· ditunjuk oleh Bupati. 1·
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/~tau sanks: administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melal&lt;ukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan llsaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (SUMO) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan rnulai dari penghirnpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sarnpal kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Kas Daerah ada\ah Kas Daerah Kabupaten Ngad~.
- 20.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional
Dengan nama Retribusi lzin Mendirikan Bangunan dipungut retribusl atas [asa pemberian izin mendirikan bangunan.
- (1) Objek Retribusi lzin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap
Subjek Retribusi lzin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi 11 atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
i-•·
,
..
,,
,.'.
:~
~r
,'.'j.,.'.·':'•
)r r.)-&gt;:'
;\_~~
: I;.
,
...
.:', P:~J"~g~r~f: ~-. !· Retribusi lzin Tern\_p~t P~hJualijn Minuman Beralkohol ' ·.1 · +
,~;,?J
I
':;\_-\_
:
?:f.);
..
·
\f.
P~~~I ·6.
~ ~{L
·.
i
Dengan narna Retribusi Tempat Penjualan :M.ini:nnan Beralkohol dipungut retribusi atas jasa )C:.:pemberian izin temp at menjual minl;J1"9~~ p~~al~9.~\_o\_l. · · r
:; l~;·.~: ·
,,
:·
'
~
tr·;.:.:.
•
.'
·:•-:.
I
J
,tr;·"
pemberian izin untuk ,::·,/-Objek Retribusi Ternpat Penjualan· Minuman Beralkohol adalah r:: '. rnelakukan penjualan minuman beralkohol di.suatu tempat tertentu.
~ ,1'{":~:;
..
·
: ·;-..\_. '. \_;· .: -I :. ~/~:-:- Subjek Retribusi lzin Ternpat Peniualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau bad an 1 }}(yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol.
·i ·~~{:'.
':i~\: ________________
'·· Paragr.af 3 Retribusi lzin Gangguan
.
'·
..
-~
(
.
'iFt:· ·
.
~/:·:
r··::··
...
·.,
,';
.
.
·
, .
Pa.s.al 9 ,
Deng an nama Retribusi lzin Gangguan.dipur;igu.t retribusi atas jasa pernberian izin gancguan . ., ·-· -.
.
~ )'\ ~
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi lzin G~ngguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. ·, (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis usaha/kegiatan yang menjadi Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan cenqan Keputusan Bupati.
Subjek Retribusi lzin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang mempero!eh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.
1,
~
',
;
!
- /. :; . (1) Objek Retribusi lzin Gangguan. adalabvpemberlan izin tempat usaha/kegiatan kepada . f;/:~orang pribadi atau badan yang dapat m~nirr:i.b,u.l~ar;t,f!r,cam,ar,,. bencana, kerugian dan/atau : ~... gangguan, termasuk pengawasan dan -R~.ngendalian.\_ ~egiata~ usaha secara terus '.~ menerus untuk mencegah terjadinya g?nggaah ketertiban, keselarnatan, atau kesehatan ', 1-.. umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan '~ kesehatan kerja.
; "ti;.~i ·. :
,;·: \
?
.'
I,
; ,·
'
;}
.\
t~
.,
t
I
1
.
7
...
'l&lt;
'\_ ·
.f.;,
.
·\...
{~,-;\_'.-
~
\.'\
~~
,:·\.·.,
(:
; 1·~;
-; J ~
r ..
i
I
}
i
.
!"
\_\_ :, ". ! -., '{ :&gt;~ ~~\r~~fra( 4 Retr.Hl~;;t::l~i'1 Tjayek '~~ ,1,;.' ,, · ; ·. · · ~· ' ~ f . ' ".-I&lt;'~ I
.\_. v -:,
}.
; .~•-:
'., '-~
~
I
·:'-:' lRasal'J2
.
Dengan nama Retribusi lzin Trayek dipunqut retribusi atas jasa pemberian izin kepada Sadan untuk menyediakan pelayanan anqkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu. ·1-i, · : .
Pasal ,13 . '
Qbjek Retribusi lzin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang urnuin pq~a ~u.atu atau beberapa trayek tertentu.
·
Subjek lzin Trayek adalah Badan yang· memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
Paraqraf 5 Retribusi lzin Usaha Perikanan
.
Dengan nama Retribusi lzin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas jasa pemberian izin usaha perikanan.
- (1) Objek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah pelayanan pernberian izin untuk melakukan kegiatan usaha perianqkapan ikan dan pembudidayaan ikan, meliputi:
- a. Surat lzln Usaha Perikanan SIUP;
- b. Surat lzin Penangkapan lkan (SIP!);
- c. Surat lzin Kapal Pengangkut lkan (SlKPl).
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak wajib izin
Subjek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Sadan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Wajib Retribusi
Wa\_iib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu. '
i~
•
.) .&gt;i.. .\_:;·
... ..
.
.
9
Pasal 2
:A;:'.teknis pemberian perizinan tertentu sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 2 dflaksa.iakan i ;.'-Jesuai dengan ketentuan peraturan peru'r:i'dangluridangan. ,: ti:} ·: .. ; " .
Pasal 3
Dengan nama Retribusi lzin Mendirikan Bangunan dipungut retribusl atas [asa pemberian izin mendirikan bangunan.
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi lzin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap
Pasal 5
Subjek Retribusi lzin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi 11 atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
i-•·
,
..
,,
,.'.
:~
~r
,'.'j.,.'.·':'•
)r r.)-&gt;:'
;\_~~
: I;.
,
...
.:', P:~J"~g~r~f: ~-. !· Retribusi lzin Tern\_p~t P~hJualijn Minuman Beralkohol ' ·.1 · +
,~;,?J
I
':;\_-\_
:
?:f.);
..
·
\f.
P~~~I ·6.
~ ~{L
·.
i
Dengan narna Retribusi Tempat Penjualan :M.ini:nnan Beralkohol dipungut retribusi atas jasa )C:.:pemberian izin temp at menjual minl;J1"9~~ p~~al~9.~\_o\_l. · · r
:; l~;·.~: ·
,,
:·
'
~
tr·;.:.:.
•
.'
·:•-:.
I
J
,tr;·"
pemberian izin untuk ,::·,/-Objek Retribusi Ternpat Penjualan· Minuman Beralkohol adalah r:: '. rnelakukan penjualan minuman beralkohol di.suatu tempat tertentu.
~ ,1'{":~:;
..
·
: ·;-..\_. '. \_;· .: -I :. ~/~:-:- Subjek Retribusi lzin Ternpat Peniualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau bad an 1 }}(yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol.
·i ·~~{:'.
':i~\: ________________
'·· Paragr.af 3 Retribusi lzin Gangguan
.
'·
..
-~
(
.
'iFt:· ·
.
~/:·:
r··::··
...
·.,
,';
.
.
·
, .
Pa.s.al 9 ,
Deng an nama Retribusi lzin Gangguan.dipur;igu.t retribusi atas jasa pernberian izin gancguan . ., ·-· -.
.
~ )'\ ~
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi lzin G~ngguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. ·, (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis usaha/kegiatan yang menjadi Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan cenqan Keputusan Bupati.
Subjek Retribusi lzin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang mempero!eh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.
1,
~
',
;
!
- /. :; . (1) Objek Retribusi lzin Gangguan. adalabvpemberlan izin tempat usaha/kegiatan kepada . f;/:~orang pribadi atau badan yang dapat m~nirr:i.b,u.l~ar;t,f!r,cam,ar,,. bencana, kerugian dan/atau : ~... gangguan, termasuk pengawasan dan -R~.ngendalian.\_ ~egiata~ usaha secara terus '.~ menerus untuk mencegah terjadinya g?nggaah ketertiban, keselarnatan, atau kesehatan ', 1-.. umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan '~ kesehatan kerja.
; "ti;.~i ·. :
,;·: \
?
.'
I,
; ,·
'
;}
.\
t~
.,
t
I
1
.
7
...
'l&lt;
'\_ ·
.f.;,
.
·\...
{~,-;\_'.-
~
\.'\
~~
,:·\.·.,
(:
; 1·~;
-; J ~
r ..
i
I
}
i
.
!"
\_\_ :, ". ! -., '{ :&gt;~ ~~\r~~fra( 4 Retr.Hl~;;t::l~i'1 Tjayek '~~ ,1,;.' ,, · ; ·. · · ~· ' ~ f . ' ".-I&lt;'~ I
.\_. v -:,
}.
; .~•-:
'., '-~
~
I
·:'-:' lRasal'J2
.
Dengan nama Retribusi lzin Trayek dipunqut retribusi atas jasa pemberian izin kepada Sadan untuk menyediakan pelayanan anqkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu. ·1-i, · : .
Pasal ,13 . '
Qbjek Retribusi lzin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang urnuin pq~a ~u.atu atau beberapa trayek tertentu.
·
Subjek lzin Trayek adalah Badan yang· memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
Paraqraf 5 Retribusi lzin Usaha Perikanan
.
Dengan nama Retribusi lzin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas jasa pemberian izin usaha perikanan.
- (1) Objek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah pelayanan pernberian izin untuk melakukan kegiatan usaha perianqkapan ikan dan pembudidayaan ikan, meliputi:
- a. Surat lzln Usaha Perikanan SIUP;
- b. Surat lzin Penangkapan lkan (SIP!);
- c. Surat lzin Kapal Pengangkut lkan (SlKPl).
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak wajib izin
Subjek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Sadan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Wajib Retribusi
Wa\_iib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu. '
i~
•
.) .&gt;i.. .\_:;·
... ..
.
.
9
:A;:'.teknis pemberian perizinan tertentu sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 2 dflaksa.iakan i ;.'-Jesuai dengan ketentuan peraturan peru'r:i'dangluridangan. ,: ti:} ·: .. ; " .
~~
hT
::
lt~~r- .
•
(r~~,l ~
..13AB tv
I
,1~·
••
.o
,.
I
•
CARA MENGUKUR TINGKAT:PENGGUNAAN JASA . )-.. ~
"1
••
·-'
. t~-~~~·-·: :.
"\
;
~
.,:·
.
,:f~'.:;
...
1f:::'ringkat penggunaan jasa izm mendirikan bangunan diukur
Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur
/~;,;
t
,,:,,
{
f'.
...
i!
r:
1'
(
~~
'.~
:\
r,
\:
- (1) Biaya izin mendirikan bangunan terdiri atas:
- a. biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur;
- b. biaya pengawasan.
- (2) Bia ya pemeriksaan gambar/koreksi gambar sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a ditetapkan 0, 1 % ( nol koma satu persen) dari nilai bangunan.
- (3) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebssar 0, 1 % (nol koma satu persen).
- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjumlahan dari masingmasing hasil perkalian antara koefisien kota/daerah, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien status bangunan, koefisien luas bangunan, dengan harga standar bangunan.
- (5) Besarnya harga standar bangunf'.n sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetar,kan dengan Keputusan Bupati.
10
-~~
:.'t
.•
$·\_-t
'fl
·\
~-.
\
3
Pasal. 28;
27 ayat (4) ~itetapkan sebagai berikut:
koefisien kotaldaerah:
- '= 1,20 (satu koma dua puluh);
- b bangunan di tengah kotalBWK II
- a bangunan di pusat kotaldaerah
- bangunan di pinggiran III
- d. bangunan di wilayah kotalBWK IV
- = 0,25 (nol koma dua putuh lima);
- = 0,60 (nol korna enam puluh):
- = 0,45 (nol koma empat puluh lima).
- = 2,00 (dua korna QOI};
- = 1,25 (satu koma dua puluh 1ima);
•
;
r
koefisien kelas jalan:
..
- a. bangunan di pinggir jalan protokol/utarna kota
- b. bangunan di pinggir [alan kolektor
- c. bangunan di pinggir jalan antar lingkungan
- d. bangunan di pinggir jalan lokal
- e. bangunan tidak ditepi jalan
koefisien guna bangunan:
- a. bangunan perdagangan dan [asa
- b. bangunan perindustrian
- c. bangunan perumahan
- d. bangunan Jembaga/kantor
- e. bangunan umurn
- f. bangunan pendidikan
- g. bangunan khusus
- h. bangunan campuran
1. bangunan soslal
10. koefisien kelas bangunan: 4
- a. bang u nan permanen berd ind i nr. batu
12. . bata dengan konstruksi beton baja
13. = 1,50 (satu koma lima puluh);
14. = 1,00 (satu korna nol):
15. = 0,75 (no! korna tujuh puluh lima).
16. = 1,400 (satu korna empat ratus);
17. = 1,275 (satu koma dua ratus tujuh puluh lima;
18. = 0,825 (nol koma delapan ratus dua puluh lima;
19. = 1,000 (satu koma nol);
20. = 0,6PO (nol koma enam ratus);
21. = o·,500 (nol koma lirna ratus);
22. = 0,600 (no! koma enam ratus);
23. = 1,5 (1 korna lima) x koefislen bangunan induk;
24. = 0,200 (no! koma dua ratus).
25. = 1,00 (satu koma nol):
- b. bangunan permanen berdinding batu biasa
27. = 0,75 (nol korna tujuh puluh lima);
- c. bangunan permanen berdinding papan/kotangan
- d. bangunan permanen berdinding papan/bambo
5. koefisien status bangunan:
- a. bangunan pemerintah
- b. bangunan swasta
33. koefisien luas bangunan: 6
34. a.
35. b\_angunan dengan luas sampai dengan 100 M2 . = 0,'80 (nol koma delapan puluh);
- b. bangunan dengan luas sampai dengan 250 M2
37. = 1,00 (satu koma nol);
- c. banqunan dengan luas sampai dengan ~00 M2
- e. bangunan dengan luas di atas 1 oon M2
- d. bangunan denqan luas sarnpai dengan 1000 M2 = 1,50 (satu koma lim.:~ puluh);
41. = 1,25 (satu koma dua puluh lima);
42. = 1, 75 (satu koma tuJUh puluh lima).
7. koefisien tingkat bangunan:
- a. bangunan berlantai 1 (satu)
- b. bangunan berlantai 2 (dua)
46. = 1,00 (satu koma nol):
- c. bangunan berlantai 3 (tiga)
48. = 0,50 (no! koma //ma puluh).
49. = 0,90 (nol koma sembilan puluh);
'
·
- = 0,30 (no! korna tiga puluh).
- = 0,50 (no! korna lima puluh);
- .= 1,00 (satu koma not):
- = 0,50 (nol koma lima puluh).
,,
r
s
,,
'
,,
!
' Bupati dapat rnernberikan karinqanan danzatau membebaskan Retribusi untuk bangunan yang rnernpunyaifunqsl sosial.
'
Baqian Kedua
Retribusi lzin Ternpat Penjualan Minuman Beralkohol
Pasal
30
- (1) Stuktur dan besarnya tarif Retribusi tz;n Tempat Penjualan Minuman Beralkohol terdiri atas jenis tempat penjualan , golongan minurnan 'beralkohol, dan jumlah minuman beralkohol yang dijual.
2. lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ' (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Larnpiran dari Peraturan Daerah ini. '
Bagian Ketiga Retribusi lzin Gangguan
- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Gangguan terdiri atas luas temoat usaha, indeks lokasi, dan indeks gangguan.
- (2) Besarnya tarif retribusl lzin Gangguan diperoleh dengan mengalikan harga dasar luas tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (3) Luas ruang tempat usaha adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setuas lantai.
- (4) Harga dasar luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. sampai dengan 25 m2 sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);
- b. 26 m2 sampai dengan 50 m2 sebesar Rp.3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah);
- c. 51 m2 sampai dengan 75 m2 sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah);
- d. 76 m2 sampai dengan 100 m2 sebesar Rp.6.000.- (enam ribu rupiah);
- e. lebih dari 100 m2 sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- (5) Jndeks Jokasi sebapaimana d'maksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
5
- a. kawasan industri
- = ·1
- b. kawasan perdagangan
= 2
- c. kawasan pariwisata
= 3
- d. kawasan perurnahan dan pemukiman
=
- (6) Jndeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. gangguan sangat kecil
= 15
1·
- b. gangguan kecil
- c. gangguan seciang
- d. gangguan besar
- e. gangguan sangat besar
= 25
= 75
= 50
- = 85
i
.
I#l:.
,-,r'-\
t
.((;:':
~
~~
°"'f-J
H~¥Y .
.
: '.P."s~,"~i?:·'
R::rJ!ir~=~~lr:!ek
.
13
Ji\,.
f ~;~t(l) Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Trayek terdiri atas jenis anqkutan don kapasitas ,:\~~y .. \ tempat duduk penurnpanq. ·:-.:·:, ~·, A-t ;i ~Jii{:,;· . . ' ,, . ·" . '· '
j
tl~{2)
Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzln Travek sebagaimana tercantum dalam Lampi ran 11 dan merupakan 'baqian yang tidak terpfsahkan dari Peraturan Dae rah ini.
:-} ~(?0
. 1 f~t:&gt;
• ¥:t \_'·
s~ 9;~" · ·Kil;~~ Retribusi)zin Usaha Perikanan
';\_ j(;~;· ~·;
.;
'"r
I\_~~
;t,l~~:.
i0
i;
:;ii:~1:'c·I
fl i:l~~(:
· 1 1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Usaha Perikanan terdiri atas jenis usaha yang dilakukan, [enis armada C:an alat tangkap.ternpat dan jenis kegiatan, dan luas tempat kegiatan. . . .
'': ~i;::,:,
;~~;Ji)
.:
6·:
:~
Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampi ran Ill dan merupakan bagian .yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
t·
I
{ ~~-:t~!iJ~ ~
]~~tf..
~
I
'·\;~~[J·.:,
.
MASA RETRIBUSJ'DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
- , f,:':0) Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
Jr
. Pasal )4
i~fr
•
t&lt;·:
·:f
·t,:&gt;
- )2) s.aat terutanqnya Retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
ft·
~ ~
,}:i:
r
Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan
'\"
!:Hetribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat objek retribusi berlokasi.
~:(
Bagian Kedua · Tata Cara Pemungutan
.,
\•
I
·
..•
:~
r
- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
2. .!} (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain ya~g dlpersarnakan. } ~
.
..
!'
I
•
•
j
:~--·,
!\_;f'.
~
·;,:11
:}~
.
·
.
14
.
:·
..
~
."
,,·
,Ji Jl~) Dokumen lain yang dipersamakan .,.:1,b,fi,;ijm~~a dimaksud pada ay~( (2) dapat berupa .: f; 1, karcis, kupon, dan kartu langganan. ·::.: ;·:. ·· . : 1~} ~ · t ·~f~:~:\_, ',~l&lt;&gt; ),; I
~
-t
•
'()~,:~;I
- ; ~1(4) Hasil pemunqutan retribusi sebagaima''ra ~9i)li~ks\_ud pada ayat (2) disetor secara brute ke :'.rt. Kas Daerah. ·... \_;; ·,;,\_:,. ·\_":,:, .: ·· "': 1\~~\;\_~\_ I .:'·.~ '.· -i
f
.1,;'·
- f~}5) Tata cara pelaksanaan pemungutan ~itri~'us; difetapkan dengan Peraturan Bupati. ~r,r· · :
•i
.:.
•
,: ,0
I
&lt;
..
~
•
"I
,,
·.: t}.!:
'1
\fr:
;
.;,
'
.,.
t':
• '~
•
BAB IX.
TATA CARA-PEMBAYARAN DAN' PENAGIHAN SERTA SANKS! ADMINISTRATIF
i
Ii!~}
- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tern pat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD. · ·., ·
~ t·
; t/
I
]l
~
";1&lt;
.
~·~
r'
ii{:
:n;r
:
: t~r\
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) han sejak diterbitkannya SKR.D atau dokumen lain · yang dipersamakan.
&gt;.
- {\ (3) Apabila pembayaran dilakukan di t~ mpat lain sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), maka 1 t~,, hasil penerimaan retribusi harus disetor keKas Daerah paling lama 1 x24 jam.
!
:1.~.~-.~
~
ft(
.
- f~~~(4) Pembayaran Retrlbusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
ii~·
it'.:;
- . (5) Bupati dapat memberikan izin kepada W~jib' Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu denqan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
?:
i
l~
'~-L
- } [:(6) Pembayaran retribusi ke Kas Dae rah diberikan tanda buktl pembayaran.
.
,fl
·,r
: ii::'
fft'
- ~.
:
· tl
. ~1'
\!0.-
.···.·',
~·:
·V
r•
i~
if'
1:
;;.
,.
;
- (7) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (8) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. .
- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) dldahului dengan Surat Teguran.
- (3) P.engeluaran Surat Teguran sebagal tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tangga/ Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) s.ura~ Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan 'oleh Pejabat yang dltunjuk. i
I
I
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Pera.turan Bupati.
<!-- formula-not-decoded -->
~
•
\
l
I
.
/.
,.
·;}.'
'.:::,-
;:
·Pasiir 39.
'
=,,.:j
..
,·
,•
'; f:.
'·; :.~r~·
; iJ}
:; t \,.
· . .Jj I · ... \ . l~1 ~~'-; ){; ~ tl ·. \ ~'l .~ i, ;, .
Dalam ha! Wajib Retribusi tidak rnembayar tepat pad a waktunya atau kurang membayar, dlkenakan sanksi adrnlnlstratlf berupa 8un·ga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
I ~f.!
'
.
I I'
I ~
r·
~
.:~:
(;J\
~;
.ff.
r'
:
(' z;
':?;::
j
t:{(1)
.'
,:1,(
t
;-:{(:\_,.
..-'
I
.:-
KEBERATAN-
- Wajib Retribusi dapat mengajukan · keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
:
';1
J {:\ ·
- {2) Keberatan diajukan secara tertuHs dalarn bahasa Indonesia dengan dlsertai alasan-alasan yang jelas
:~
.}
·-~
·~
~¥{ ~ ~
- ); ~?;-:.(3) Keberatan harus diajukan daiarn jan9ka:·waktu paling lama 3 (tiga) ouk., r sejak tanggal \ f .·; SKRD diterbitkan, kecuali jika WajioJ~~tri~usi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu :{ .!i/. tidak da pat dipenuhi karena keadaan-d] -luar kekuasaan nya.
- ~1 f\?(4) Keadaan di luar kekuasa:annya 1 ,·.s'.ebagain:,ana -dlrnaksud pada ayat (3) adalah suatu f'\:/ keadaan yang terjadi di luar kehendaknyaatau kekuasaan Wajib Retribusi. ~ ~~;&lt;:.: , . , -~ ~~J \_\_ ~ .. j ,~f~\~ .,1,·'"~rf t , · ·
Jf/,=
<!-- formula-not-decoded -->
- \_'; ff/(5} Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan '; t. ··· penagihan Retribusl. ·
f
--i~-.
l
~
\ t.'t,.
;.~;:
~;~~):
:t:
': f
: ;.C
: :\
, t
1
. ;\_t
\~
· i~
•,
~·
r,
·-;.
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.,
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribesi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerirna seluruhnya atau sebagian, rnenolak, atau menambah besarnya Retribust yang terutang.
- (4) Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak member, keputusan, keberatan yang diajukai1 tersebut dianggap dikabu/kan.
- (1) Jika. pe~gaj\_uan ke~eratnn dikabul~an sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retnbusr dikernbalkan dengan ditarnbah imbalar: bunga sebesar '2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. :
2. . i sejak bu/an pelunasan (2) lrnbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
I
; '
.
•
•
•
.,
::::··j-''
·~
• .J
-, {
~
.-1}
.•
·i
,,
'
I
.
.\_'JI
(
~i
. '
j·;fi
...
~
'
,··.'·
"
\
,·
PENGEMBALIAN KELEBl'i-iAN PEMBAYARAN · ;·f~ ~ ,, j· '~ .. L r~
,
:t ·
;
- tft(1) Atas kelebihan peinbayaran Retribusi,. Wajib,;Retribusi dapat mengajukan permohonan ·· :h'.i· pengembalian kepada Bupati. :,,. . ., , , . d~r , ·, s, ·. ···:: ";, "' .·. \ :·'
.
· .. 7"Pa~a(; 4i · · .. '-~ .'. -'
i
;\ ); .
i f,~l ·
- ;t:t(2) Bupati dalam jangka waktu palir)g l~ma ~ ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pe!}'.'lbay9\/:fn 13.etrr~:U.!?,i, ssbaqalmana dlrnaksud pada ayat (1 ), harus rnernberikan keputusai). :::-, · · · ·· · · ' · !. -i -~ . ,~
- .;i~'{-(3) Apabila jangka waktu seba~.~irnana,'','9irn~.~5-ud pada ayat (2) t~lah dflampaui dan B~pat! ~ \.i · tidak memberikan suatu keputusan u. perniohonan penrjernballan pembayaran Retrlbusl '. ,) dianggap dikabulkan dan . $KRDLB'. harus diterbitkan dalam jangka wak.; paling lama 1 i ·if ( satu ) bu Ian. t;/· ·. '
~ r
\; tY:
:l f,;··
~ :r
~:
9- .- ~
!, }
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempu11.y,ai ut~qg Retribusi Jainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud R§ld~ ayat, (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi te(segut.:. '. .tt.~:: · : ________________ ;.. .. ,,..i·· "l i, ~ .,. f . : \.
\ :t
.v
,
i
;
y·, ... "·
:
,
- (5) Pengembalian kelebihan pernbayafan R.'etribusi. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama· 2 (·dua )\_ bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
-~~
·: \·r
'.
,; t}
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 ( dua) bu Ian, Bupati rnernberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Retribusi.
; r
1
7~
&lt;
- ';;;~ (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ?;. ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
i·-
.
: '}l,·
.
,1~ .•
.
'-/'
:
.
r-·
)'
i
;\_.
- ;;;· (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah · melampaui :~: waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib ,;. Retribusi rnelakukan tindak pldana di bidang Retribusi.
'.;
~~·
...
i
,}.
r?
,;
i'
:
!-
1
- (2) Kad~luw~rsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), tertangguh [ika:
- a. diterbltkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbit~an S~r~t Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penaqihan dihitunp sejak tanggal penyarnpaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan .~tang ~.etri~usi secara .langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nu, uf b adal~h yvaJ1b Retrtbusi de~gan .. esadarannya menyatakan rnaslh: mempunyai utang Retribusl dan belum melunas:nya kepada Pemerintah Daerah. f
\
r ~.
:-::~
,:r'.t ... ·· ...
~t
~.-·
!
{"';~~.
•
~/:.'.
: i if
.
.
:
.
?:;
·J:~1t'
17
a·:;,:
.:
·
i • .
·'i
- ·{ J;~J°(5) Pengakuan · utang Retribusi secar,aJ,i~.~~ji~~~'u{1'.g·: sebaqalmana dirnaksud pada ayat (2) :ii'.,'. huruf b, dapat : diketahui dari p,erig~Jyan::~.:permohonan ; angsura11 atau penundaan ;~ \ft pembayaran danperrnohonan kebec?{~rl"C&gt;leh·Vy"ajib Retribusi. · ··i f:J .. :: -~.:.1 l · ;:-:(: }'&gt;t&lt;.::;';,:\_:~::.
,,Hr
~i.·};a~aitt 1 ?
'
.
.··
.,.n,·,,
- }jj{;i(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkir·.\'affafgi.h:·hi,gi:,:karena hak untuk rnelakukan penagihan 1: if' sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan, .. '. 1':'. 1 ;-." · ' } }~~ \ I , ·
'
t{'\_.'.
•
'
{!
': \~
- (2) Bupati rnenetapkan Keputusan Penqhapusan 1Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dlmaksud pada ayat (1} :. ,, · , ,;~ ·· '. ·~ ,~ ~:
rt
·)i!l.
- '.·.;\ (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan i }/ Peraturan Bupati. ·' ·; : ;1\_ r, :\_·
~f
;,;, l~
1:&gt;..
i -~~:
; :\
:, f~.
.,
.
"...··,
~.I 1i
.
.
~I
· fA •
{ f
~ i:~
~rt
~
1 {:·
i::-
,; ~-,'.~
:
l
f;.
,;-·
•
•
,•L
'J.':,,r
,!
,[ tf
\ 1?
F
: t
.
\'.
; k
; ff·
; t
't f:
:
!\
·~\\
.f
~-·
t}
..
:r
.:::·
,,!
)f
,•
·,,·
~-
;·
·r
!.,
.t
I,
·,
~.
·~-·
·:
{
t
-«:
- :
J
t,
,;;
.&gt;:'
- .. .. :, ~ ·.· (1) Bupati ·berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan · · Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib .:
- a. memperlihatkan dan/atau rnemlnjamkah buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokurnen laih y,:i~g:'berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bant.uan guna ke!ancaran pemeriksaan; dan /atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan. .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar (1) lnstansi yang melaksanakan pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebapalmana ~imaksud pada ayat (1) ditetapkan melarui Anggaran Pendapatan dan-Belanja Daerah Kabupaten Ngacia. · :·
- I (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
•
i
•
•
•
~
-·~ r
..
{~
.
?rr
:,
:,
1'.i
-;
-
.
..,
,;1~:
}'"
~;f~:
;.
:,
,,
i
:,
.
:~:
·~·:
';
..
·
' '
r ~
.~ .. · ,]3AB XV :l-·r ·
KEJ~N-ljUAt:{~.J;NYIDIKAN
.·
,
.
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu.dl ·lingkungan Pemerintah Daarah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan-penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi · sebagaimana dimaksud dalam Ur;,dang-Ur;idang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebaqalrnana dimaksud pada .aya! (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di linqkunqan Pemerintah Daerah yang dlangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebaqalmana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau taporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang .pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak oidana di bidang Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau .badan sehubungan dengan tindak pidana di bidarig. Retribusi; ·
- d. memeriksa buku, catatan dan 'dokumendain .yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; .. ..
- f. meminta bantuan tenaga ahll dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidar;ig -Retribusi; .
- e. melakukan penqqeledahanuntuk.rnendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta rnelakukan penyitaan terhadap bahan buk" tersebut:
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat perneriksaan sedang ber!angsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndanqUndang Hukum Acara Pidana.
- (1) Wajib Re~ribusi ya~g tidak melaksana.kan kewajiba~1nya sehingg~ merugikan keuangan Daerah d1a.ncam ~1.dana kurun.gan. paling lama 3 (tiqa) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (t1ga) kall jurntah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
t
I
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnerupakan penerrnaan Negara.
•?l'tJ
· ·~ ,ij
• - r ~~- --~(
;~:t(1
"°"'!1!
tV:7-
,:.-$~.t
?er:
t
~···
A'
i'-::,
~i t{
t&gt;·:'
I
·~?.
~7; ~- pr:-~·
~
. ,),,2
f·"'
I:
;1
KETENrn::a::::LIHAN
:,.;\ i)Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, R~trib!Jsi Perizinan Tertentu yang masih terutang :!~it '.i'·: BAB XVIII KETE.NTUAN PENUTUP , ' ' . . .
;J, tl
·;;ti.
~.:~ ¥~{'·
Pasal · 51
Pad a saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka ·:
;Jf
:i.;l;
f,i
'?
{it
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman BeralkohoJ (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat JI Ngada Tahun 1999 Nomor 27 Seri B Nomor 9); a.
~i
N.'·
IHI
~t;·, t;;
:~
·11
··r
·.•.
~ l;'
1.~
tef!.
~tt
!•
1f i\
1"'°
f ~:~
~: !l
·•
~
:~~:
,!
1·,
- ·~- t~·.:
;~
; :l;
!
}!:
J!t
,~i·
. r~i'
'..
i~{\&lt;
···'I.'
it:~'
:
~tlr}t
-~~
.
·&gt;\;'
'.,\_ ~tb
.
~:~t
I
.w:l~·~
'*~\\
~-.?
...
~;:
'
·)/'·
f+"~~
fl:rl-
1-,
~~,,.
.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 17 Sert C Nomor 4 ); b I
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 18 Seri C Nomor 5 ); c.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 21 Seri C Nomor 8); dan d.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 23 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 24 Seri C Nomor 11) e.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
•
~
·1 ••
'
'.
·, ' \/~-~~1i' .
52
.
.
'
.,,• ~
I
.•
I
A.gar setiap orang mengetahuiny~/\_:,~~ru~fintahkan penqundangan Peraturan Daerah iru dengan penempatannya dalarri Lembaraf1'.'Daerah Kabupaten Nga\_da . .. . ' ~. '
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA.TAHUN 2011 NOMOR 13
''}~f
~-w ~:
u
i··-
, ... , f~r
t~f
~~ ~
'(
'"'
...
:!-.
II
i'if ~·
n
-jf
·
.. '"
..
f
\?!·
,r t;~
··}\_~r
~ ·-·~t: ~!.
- ~-
·i.'~:f t~
-,,,'(:
('.~~·
: ________________•\,\_
t(,
u
J~~~ ;\_~ , ..
'·$ii)I,\
\_":=\.r
·t-·-
,;~.;
"M.''
:~1
',\.
t:i.
1t~·
Jr ii
t''
.. .
f~
{if \'.,}
',;.' -~~t
-(f u·
:;,
.rf
\\
1-\·
c:
J,
~Jtf
11·
if}
{~!:.
~If-
I~'
,\_:-:; ·r,i,-'
~ :f~'t:
'~i lil:
lf\~·a•
f
t•:
,~\,·
ji
:f
;(&lt;
;ft.
/h}'
~i
1t,.}F:
J°r l~f
1~;.,-J:•'-';
-11
.. :
~·
::r.~
.
~-c..·
lfh
)}i
I.
.J,
•••
:·.~=.
v~
:•
'PEN'JELASAN
.
PERATURAN DAERAH KABu'PATEN NGADA NOMOR,-ii TAHUN 2011 '!l"·reNTANG RETRIBU~liPERIZINAN TERTENTU
UMUM
Mendasari Undanq-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae rah sebaqairnana telah diubah .beberapa kali terakhir denqan- Undanq-Undanq Nomor 12 Tahun 2008 , daerab.diberi.kewenanqan untuk rnengatur dan mongurus sendiri urusan pemerintaharmya'dalarncranqka rneningkatkan eflsiensl dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,' ·pembanguf)an dan pelayanan\_ .k~pada masyarakat. Untuk itu daerah diberi hak sesual Wn9ang-Undang untuk. mengenakan pungutan retribusi kepada masyarakat. selarna ini. pernunqutan retrlbusi daerah .diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. tentang .. Pajak Daerab dan Retribusi Daerah sebaqaimana telah diubah denqan ,·Wncfang-Und\_ang Nemer 34 .Tahu 2000, dimana . daerah diberi kewenangan ya'riig Jua\_s,,:;untuk .rnernunqut retribusi daerah selain ditentukan dalam Undang-Undacig tef":3\_e~u~ dalarn rangka meningkaUcan pendapatan daerah. Namun dengan kewerig::1;.:1an·.itJ.1 . dalarn kenyataannya pelaksanaan UndangUndang tersebut kurang mendU~9ng fo~laks~ranya otonorni daerah, dan tidak banyak harapan untuk dapat me~utup: tkekurangan penqeluaran dalam rangka penyelenggaraan otonomi daer$n: \'": ·'.;\_ · &lt;, t ··
1,,
Dengan berlakunya un~~\_ng-Un'tlang Nornor 28 Tahun ?009 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah. -daerab diberi kewenangan di bida,ng retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat rneninqkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu dengan mengatur secara terperinci [enis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah, dimana akan memberi kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha. Salah satu objek retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah Retribusi Perizinan Tertentu.
Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti serta penyempurnaan Peraturan Daerah tentanq Retribusi Perizinan Tertentu yang penyusunannya dilakukan secara tersendiri ke dalam masing-masing bentuk Peraturan Daerah
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. ·
Cukup jelas.
Pasal 7
tr·;.:.:.
•
.'
·:•-:.
I
J
,tr;·"
pemberian izin untuk ,::·,/-Objek Retribusi Ternpat Penjualan· Minuman Beralkohol adalah r:: '. rnelakukan penjualan minuman beralkohol di.suatu tempat tertentu.
Pasal 8
~ ,1'{":~:;
..
·
: ·;-..\_. '. \_;· .: -I :. ~/~:-:- Subjek Retribusi lzin Ternpat Peniualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau bad an 1 }}(yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol.
·i ·~~{:'.
':i~\: ________________
'·· Paragr.af 3 Retribusi lzin Gangguan
.
'·
..
-~
(
.
'iFt:· ·
.
~/:·:
r··::··
...
·.,
,';
.
.
·
, .
Pa.s.al 9 ,
Deng an nama Retribusi lzin Gangguan.dipur;igu.t retribusi atas jasa pernberian izin gancguan . ., ·-· -.
.
~ )'\ ~
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi lzin G~ngguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. ·, (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis usaha/kegiatan yang menjadi Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan cenqan Keputusan Bupati.
Subjek Retribusi lzin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang mempero!eh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.
1,
~
',
;
!
- /. :; . (1) Objek Retribusi lzin Gangguan. adalabvpemberlan izin tempat usaha/kegiatan kepada . f;/:~orang pribadi atau badan yang dapat m~nirr:i.b,u.l~ar;t,f!r,cam,ar,,. bencana, kerugian dan/atau : ~... gangguan, termasuk pengawasan dan -R~.ngendalian.\_ ~egiata~ usaha secara terus '.~ menerus untuk mencegah terjadinya g?nggaah ketertiban, keselarnatan, atau kesehatan ', 1-.. umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan '~ kesehatan kerja.
; "ti;.~i ·. :
,;·: \
?
.'
I,
; ,·
'
;}
.\
t~
.,
t
I
1
.
7
...
'l&lt;
'\_ ·
.f.;,
.
·\...
{~,-;\_'.-
~
\.'\
~~
,:·\.·.,
(:
; 1·~;
-; J ~
r ..
i
I
}
i
.
!"
\_\_ :, ". ! -., '{ :&gt;~ ~~\r~~fra( 4 Retr.Hl~;;t::l~i'1 Tjayek '~~ ,1,;.' ,, · ; ·. · · ~· ' ~ f . ' ".-I&lt;'~ I
.\_. v -:,
}.
; .~•-:
'., '-~
~
I
·:'-:' lRasal'J2
.
Dengan nama Retribusi lzin Trayek dipunqut retribusi atas jasa pemberian izin kepada Sadan untuk menyediakan pelayanan anqkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu. ·1-i, · : .
Pasal ,13 . '
Qbjek Retribusi lzin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang urnuin pq~a ~u.atu atau beberapa trayek tertentu.
·
Subjek lzin Trayek adalah Badan yang· memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
Paraqraf 5 Retribusi lzin Usaha Perikanan
.
Dengan nama Retribusi lzin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas jasa pemberian izin usaha perikanan.
- (1) Objek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah pelayanan pernberian izin untuk melakukan kegiatan usaha perianqkapan ikan dan pembudidayaan ikan, meliputi:
- a. Surat lzln Usaha Perikanan SIUP;
- b. Surat lzin Penangkapan lkan (SIP!);
- c. Surat lzin Kapal Pengangkut lkan (SlKPl).
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak wajib izin
Subjek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Sadan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Wajib Retribusi
Wa\_iib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu. '
i~
•
.) .&gt;i.. .\_:;·
... ..
.
.
9
:A;:'.teknis pemberian perizinan tertentu sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 2 dflaksa.iakan i ;.'-Jesuai dengan ketentuan peraturan peru'r:i'dangluridangan. ,: ti:} ·: .. ; " .
~~
hT
::
lt~~r- .
•
(r~~,l ~
..13AB tv
I
,1~·
••
.o
,.
I
•
CARA MENGUKUR TINGKAT:PENGGUNAAN JASA . )-.. ~
"1
••
·-'
. t~-~~~·-·: :.
"\
;
~
.,:·
.
,:f~'.:;
...
1f:::'ringkat penggunaan jasa izm mendirikan bangunan diukur
Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur
/~;,;
t
,,:,,
{
f'.
...
i!
r:
1'
(
~~
'.~
:\
r,
\:
- (1) Biaya izin mendirikan bangunan terdiri atas:
- a. biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur;
- b. biaya pengawasan.
- (2) Bia ya pemeriksaan gambar/koreksi gambar sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a ditetapkan 0, 1 % ( nol koma satu persen) dari nilai bangunan.
- (3) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebssar 0, 1 % (nol koma satu persen).
- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjumlahan dari masingmasing hasil perkalian antara koefisien kota/daerah, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien status bangunan, koefisien luas bangunan, dengan harga standar bangunan.
- (5) Besarnya harga standar bangunf'.n sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetar,kan dengan Keputusan Bupati.
10
-~~
:.'t
.•
$·\_-t
'fl
·\
~-.
\
3
Pasal. 28;
27 ayat (4) ~itetapkan sebagai berikut:
koefisien kotaldaerah:
- '= 1,20 (satu koma dua puluh);
- b bangunan di tengah kotalBWK II
- a bangunan di pusat kotaldaerah
- bangunan di pinggiran III
- d. bangunan di wilayah kotalBWK IV
- = 0,25 (nol koma dua putuh lima);
- = 0,60 (nol korna enam puluh):
- = 0,45 (nol koma empat puluh lima).
- = 2,00 (dua korna QOI};
- = 1,25 (satu koma dua puluh 1ima);
•
;
r
koefisien kelas jalan:
..
- a. bangunan di pinggir jalan protokol/utarna kota
- b. bangunan di pinggir [alan kolektor
- c. bangunan di pinggir jalan antar lingkungan
- d. bangunan di pinggir jalan lokal
- e. bangunan tidak ditepi jalan
koefisien guna bangunan:
- a. bangunan perdagangan dan [asa
- b. bangunan perindustrian
- c. bangunan perumahan
- d. bangunan Jembaga/kantor
- e. bangunan umurn
- f. bangunan pendidikan
- g. bangunan khusus
- h. bangunan campuran
1. bangunan soslal
10. koefisien kelas bangunan: 4
- a. bang u nan permanen berd ind i nr. batu
12. . bata dengan konstruksi beton baja
13. = 1,50 (satu koma lima puluh);
14. = 1,00 (satu korna nol):
15. = 0,75 (no! korna tujuh puluh lima).
16. = 1,400 (satu korna empat ratus);
17. = 1,275 (satu koma dua ratus tujuh puluh lima;
18. = 0,825 (nol koma delapan ratus dua puluh lima;
19. = 1,000 (satu koma nol);
20. = 0,6PO (nol koma enam ratus);
21. = o·,500 (nol koma lirna ratus);
22. = 0,600 (no! koma enam ratus);
23. = 1,5 (1 korna lima) x koefislen bangunan induk;
24. = 0,200 (no! koma dua ratus).
25. = 1,00 (satu koma nol):
- b. bangunan permanen berdinding batu biasa
27. = 0,75 (nol korna tujuh puluh lima);
- c. bangunan permanen berdinding papan/kotangan
- d. bangunan permanen berdinding papan/bambo
5. koefisien status bangunan:
- a. bangunan pemerintah
- b. bangunan swasta
33. koefisien luas bangunan: 6
34. a.
35. b\_angunan dengan luas sampai dengan 100 M2 . = 0,'80 (nol koma delapan puluh);
- b. bangunan dengan luas sampai dengan 250 M2
37. = 1,00 (satu koma nol);
- c. banqunan dengan luas sampai dengan ~00 M2
- e. bangunan dengan luas di atas 1 oon M2
- d. bangunan denqan luas sarnpai dengan 1000 M2 = 1,50 (satu koma lim.:~ puluh);
41. = 1,25 (satu koma dua puluh lima);
42. = 1, 75 (satu koma tuJUh puluh lima).
7. koefisien tingkat bangunan:
- a. bangunan berlantai 1 (satu)
- b. bangunan berlantai 2 (dua)
46. = 1,00 (satu koma nol):
- c. bangunan berlantai 3 (tiga)
48. = 0,50 (no! koma //ma puluh).
49. = 0,90 (nol koma sembilan puluh);
'
·
- = 0,30 (no! korna tiga puluh).
- = 0,50 (no! korna lima puluh);
- .= 1,00 (satu koma not):
- = 0,50 (nol koma lima puluh).
,,
r
s
,,
'
,,
!
' Bupati dapat rnernberikan karinqanan danzatau membebaskan Retribusi untuk bangunan yang rnernpunyaifunqsl sosial.
'
Baqian Kedua
Retribusi lzin Ternpat Penjualan Minuman Beralkohol
Pasal
30
- (1) Stuktur dan besarnya tarif Retribusi tz;n Tempat Penjualan Minuman Beralkohol terdiri atas jenis tempat penjualan , golongan minurnan 'beralkohol, dan jumlah minuman beralkohol yang dijual.
2. lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ' (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Larnpiran dari Peraturan Daerah ini. '
Bagian Ketiga Retribusi lzin Gangguan
- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Gangguan terdiri atas luas temoat usaha, indeks lokasi, dan indeks gangguan.
- (2) Besarnya tarif retribusl lzin Gangguan diperoleh dengan mengalikan harga dasar luas tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (3) Luas ruang tempat usaha adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setuas lantai.
- (4) Harga dasar luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. sampai dengan 25 m2 sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);
- b. 26 m2 sampai dengan 50 m2 sebesar Rp.3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah);
- c. 51 m2 sampai dengan 75 m2 sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah);
- d. 76 m2 sampai dengan 100 m2 sebesar Rp.6.000.- (enam ribu rupiah);
- e. lebih dari 100 m2 sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- (5) Jndeks Jokasi sebapaimana d'maksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
5
- a. kawasan industri
- = ·1
- b. kawasan perdagangan
= 2
- c. kawasan pariwisata
= 3
- d. kawasan perurnahan dan pemukiman
=
- (6) Jndeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. gangguan sangat kecil
= 15
1·
- b. gangguan kecil
- c. gangguan seciang
- d. gangguan besar
- e. gangguan sangat besar
= 25
= 75
= 50
- = 85
i
.
I#l:.
,-,r'-\
t
.((;:':
~
~~
°"'f-J
H~¥Y .
.
: '.P."s~,"~i?:·'
R::rJ!ir~=~~lr:!ek
.
13
Ji\,.
f ~;~t(l) Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Trayek terdiri atas jenis anqkutan don kapasitas ,:\~~y .. \ tempat duduk penurnpanq. ·:-.:·:, ~·, A-t ;i ~Jii{:,;· . . ' ,, . ·" . '· '
j
tl~{2)
Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzln Travek sebagaimana tercantum dalam Lampi ran 11 dan merupakan 'baqian yang tidak terpfsahkan dari Peraturan Dae rah ini.
:-} ~(?0
. 1 f~t:&gt;
• ¥:t \_'·
s~ 9;~" · ·Kil;~~ Retribusi)zin Usaha Perikanan
';\_ j(;~;· ~·;
.;
'"r
I\_~~
;t,l~~:.
i0
i;
:;ii:~1:'c·I
fl i:l~~(:
· 1 1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Usaha Perikanan terdiri atas jenis usaha yang dilakukan, [enis armada C:an alat tangkap.ternpat dan jenis kegiatan, dan luas tempat kegiatan. . . .
'': ~i;::,:,
;~~;Ji)
.:
6·:
:~
Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampi ran Ill dan merupakan bagian .yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
t·
I
{ ~~-:t~!iJ~ ~
]~~tf..
~
I
'·\;~~[J·.:,
.
MASA RETRIBUSJ'DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
- , f,:':0) Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
Jr
. Pasal )4
i~fr
•
t&lt;·:
·:f
·t,:&gt;
- )2) s.aat terutanqnya Retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
ft·
~ ~
,}:i:
r
Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan
'\"
!:Hetribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat objek retribusi berlokasi.
~:(
Bagian Kedua · Tata Cara Pemungutan
.,
\•
I
·
..•
:~
r
- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
2. .!} (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain ya~g dlpersarnakan. } ~
.
..
!'
I
•
•
j
:~--·,
!\_;f'.
~
·;,:11
:}~
.
·
.
14
.
:·
..
~
."
,,·
,Ji Jl~) Dokumen lain yang dipersamakan .,.:1,b,fi,;ijm~~a dimaksud pada ay~( (2) dapat berupa .: f; 1, karcis, kupon, dan kartu langganan. ·::.: ;·:. ·· . : 1~} ~ · t ·~f~:~:\_, ',~l&lt;&gt; ),; I
~
-t
•
'()~,:~;I
- ; ~1(4) Hasil pemunqutan retribusi sebagaima''ra ~9i)li~ks\_ud pada ayat (2) disetor secara brute ke :'.rt. Kas Daerah. ·... \_;; ·,;,\_:,. ·\_":,:, .: ·· "': 1\~~\;\_~\_ I .:'·.~ '.· -i
f
.1,;'·
- f~}5) Tata cara pelaksanaan pemungutan ~itri~'us; difetapkan dengan Peraturan Bupati. ~r,r· · :
•i
.:.
•
,: ,0
I
&lt;
..
~
•
"I
,,
·.: t}.!:
'1
\fr:
;
.;,
'
.,.
t':
• '~
•
BAB IX.
TATA CARA-PEMBAYARAN DAN' PENAGIHAN SERTA SANKS! ADMINISTRATIF
i
Ii!~}
- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tern pat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD. · ·., ·
~ t·
; t/
I
]l
~
";1&lt;
.
~·~
r'
ii{:
:n;r
:
: t~r\
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) han sejak diterbitkannya SKR.D atau dokumen lain · yang dipersamakan.
&gt;.
- {\ (3) Apabila pembayaran dilakukan di t~ mpat lain sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), maka 1 t~,, hasil penerimaan retribusi harus disetor keKas Daerah paling lama 1 x24 jam.
!
:1.~.~-.~
~
ft(
.
- f~~~(4) Pembayaran Retrlbusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
ii~·
it'.:;
- . (5) Bupati dapat memberikan izin kepada W~jib' Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu denqan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
?:
i
l~
'~-L
- } [:(6) Pembayaran retribusi ke Kas Dae rah diberikan tanda buktl pembayaran.
.
,fl
·,r
: ii::'
fft'
- ~.
:
· tl
. ~1'
\!0.-
.···.·',
~·:
·V
r•
i~
if'
1:
;;.
,.
;
- (7) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (8) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. .
- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) dldahului dengan Surat Teguran.
- (3) P.engeluaran Surat Teguran sebagal tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tangga/ Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) s.ura~ Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan 'oleh Pejabat yang dltunjuk. i
I
I
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Pera.turan Bupati.
<!-- formula-not-decoded -->
~
•
\
l
I
.
/.
,.
·;}.'
'.:::,-
;:
·Pasiir 39.
'
=,,.:j
..
,·
,•
'; f:.
'·; :.~r~·
; iJ}
:; t \,.
· . .Jj I · ... \ . l~1 ~~'-; ){; ~ tl ·. \ ~'l .~ i, ;, .
Dalam ha! Wajib Retribusi tidak rnembayar tepat pad a waktunya atau kurang membayar, dlkenakan sanksi adrnlnlstratlf berupa 8un·ga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
I ~f.!
'
.
I I'
I ~
r·
~
.:~:
(;J\
~;
.ff.
r'
:
(' z;
':?;::
j
t:{(1)
.'
,:1,(
t
;-:{(:\_,.
..-'
I
.:-
KEBERATAN-
- Wajib Retribusi dapat mengajukan · keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
:
';1
J {:\ ·
- {2) Keberatan diajukan secara tertuHs dalarn bahasa Indonesia dengan dlsertai alasan-alasan yang jelas
:~
.}
·-~
·~
~¥{ ~ ~
- ); ~?;-:.(3) Keberatan harus diajukan daiarn jan9ka:·waktu paling lama 3 (tiga) ouk., r sejak tanggal \ f .·; SKRD diterbitkan, kecuali jika WajioJ~~tri~usi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu :{ .!i/. tidak da pat dipenuhi karena keadaan-d] -luar kekuasaan nya.
- ~1 f\?(4) Keadaan di luar kekuasa:annya 1 ,·.s'.ebagain:,ana -dlrnaksud pada ayat (3) adalah suatu f'\:/ keadaan yang terjadi di luar kehendaknyaatau kekuasaan Wajib Retribusi. ~ ~~;&lt;:.: , . , -~ ~~J \_\_ ~ .. j ,~f~\~ .,1,·'"~rf t , · ·
Jf/,=
<!-- formula-not-decoded -->
- \_'; ff/(5} Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan '; t. ··· penagihan Retribusl. ·
f
--i~-.
l
~
\ t.'t,.
;.~;:
~;~~):
:t:
': f
: ;.C
: :\
, t
1
. ;\_t
\~
· i~
•,
~·
r,
·-;.
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.,
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribesi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerirna seluruhnya atau sebagian, rnenolak, atau menambah besarnya Retribust yang terutang.
- (4) Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak member, keputusan, keberatan yang diajukai1 tersebut dianggap dikabu/kan.
- (1) Jika. pe~gaj\_uan ke~eratnn dikabul~an sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retnbusr dikernbalkan dengan ditarnbah imbalar: bunga sebesar '2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. :
2. . i sejak bu/an pelunasan (2) lrnbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
I
; '
.
•
•
•
.,
::::··j-''
·~
• .J
-, {
~
.-1}
.•
·i
,,
'
I
.
.\_'JI
(
~i
. '
j·;fi
...
~
'
,··.'·
"
\
,·
PENGEMBALIAN KELEBl'i-iAN PEMBAYARAN · ;·f~ ~ ,, j· '~ .. L r~
,
:t ·
;
- tft(1) Atas kelebihan peinbayaran Retribusi,. Wajib,;Retribusi dapat mengajukan permohonan ·· :h'.i· pengembalian kepada Bupati. :,,. . ., , , . d~r , ·, s, ·. ···:: ";, "' .·. \ :·'
.
· .. 7"Pa~a(; 4i · · .. '-~ .'. -'
i
;\ ); .
i f,~l ·
- ;t:t(2) Bupati dalam jangka waktu palir)g l~ma ~ ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pe!}'.'lbay9\/:fn 13.etrr~:U.!?,i, ssbaqalmana dlrnaksud pada ayat (1 ), harus rnernberikan keputusai). :::-, · · · ·· · · ' · !. -i -~ . ,~
- .;i~'{-(3) Apabila jangka waktu seba~.~irnana,'','9irn~.~5-ud pada ayat (2) t~lah dflampaui dan B~pat! ~ \.i · tidak memberikan suatu keputusan u. perniohonan penrjernballan pembayaran Retrlbusl '. ,) dianggap dikabulkan dan . $KRDLB'. harus diterbitkan dalam jangka wak.; paling lama 1 i ·if ( satu ) bu Ian. t;/· ·. '
~ r
\; tY:
:l f,;··
~ :r
~:
9- .- ~
!, }
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempu11.y,ai ut~qg Retribusi Jainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud R§ld~ ayat, (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi te(segut.:. '. .tt.~:: · : ________________ ;.. .. ,,..i·· "l i, ~ .,. f . : \.
\ :t
.v
,
i
;
y·, ... "·
:
,
- (5) Pengembalian kelebihan pernbayafan R.'etribusi. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama· 2 (·dua )\_ bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
-~~
·: \·r
'.
,; t}
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 ( dua) bu Ian, Bupati rnernberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Retribusi.
; r
1
7~
&lt;
- ';;;~ (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ?;. ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
i·-
.
: '}l,·
.
,1~ .•
.
'-/'
:
.
r-·
)'
i
;\_.
- ;;;· (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah · melampaui :~: waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib ,;. Retribusi rnelakukan tindak pldana di bidang Retribusi.
'.;
~~·
...
i
,}.
r?
,;
i'
:
!-
1
- (2) Kad~luw~rsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), tertangguh [ika:
- a. diterbltkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbit~an S~r~t Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penaqihan dihitunp sejak tanggal penyarnpaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan .~tang ~.etri~usi secara .langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nu, uf b adal~h yvaJ1b Retrtbusi de~gan .. esadarannya menyatakan rnaslh: mempunyai utang Retribusl dan belum melunas:nya kepada Pemerintah Daerah. f
\
r ~.
:-::~
,:r'.t ... ·· ...
~t
~.-·
!
{"';~~.
•
~/:.'.
: i if
.
.
:
.
?:;
·J:~1t'
17
a·:;,:
.:
·
i • .
·'i
- ·{ J;~J°(5) Pengakuan · utang Retribusi secar,aJ,i~.~~ji~~~'u{1'.g·: sebaqalmana dirnaksud pada ayat (2) :ii'.,'. huruf b, dapat : diketahui dari p,erig~Jyan::~.:permohonan ; angsura11 atau penundaan ;~ \ft pembayaran danperrnohonan kebec?{~rl"C&gt;leh·Vy"ajib Retribusi. · ··i f:J .. :: -~.:.1 l · ;:-:(: }'&gt;t&lt;.::;';,:\_:~::.
,,Hr
~i.·};a~aitt 1 ?
'
.
.··
.,.n,·,,
- }jj{;i(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkir·.\'affafgi.h:·hi,gi:,:karena hak untuk rnelakukan penagihan 1: if' sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan, .. '. 1':'. 1 ;-." · ' } }~~ \ I , ·
'
t{'\_.'.
•
'
{!
': \~
- (2) Bupati rnenetapkan Keputusan Penqhapusan 1Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dlmaksud pada ayat (1} :. ,, · , ,;~ ·· '. ·~ ,~ ~:
rt
·)i!l.
- '.·.;\ (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan i }/ Peraturan Bupati. ·' ·; : ;1\_ r, :\_·
~f
;,;, l~
1:&gt;..
i -~~:
; :\
:, f~.
.,
.
"...··,
~.I 1i
.
.
~I
· fA •
{ f
~ i:~
~rt
~
1 {:·
i::-
,; ~-,'.~
:
l
f;.
,;-·
•
•
,•L
'J.':,,r
,!
,[ tf
\ 1?
F
: t
.
\'.
; k
; ff·
; t
't f:
:
!\
·~\\
.f
~-·
t}
..
:r
.:::·
,,!
)f
,•
·,,·
~-
;·
·r
!.,
.t
I,
·,
~.
·~-·
·:
{
t
-«:
- :
J
t,
,;;
.&gt;:'
- .. .. :, ~ ·.· (1) Bupati ·berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan · · Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib .:
- a. memperlihatkan dan/atau rnemlnjamkah buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokurnen laih y,:i~g:'berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bant.uan guna ke!ancaran pemeriksaan; dan /atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan. .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar (1) lnstansi yang melaksanakan pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebapalmana ~imaksud pada ayat (1) ditetapkan melarui Anggaran Pendapatan dan-Belanja Daerah Kabupaten Ngacia. · :·
- I (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
•
i
•
•
•
~
-·~ r
..
{~
.
?rr
:,
:,
1'.i
-;
-
.
..,
,;1~:
}'"
~;f~:
;.
:,
,,
i
:,
.
:~:
·~·:
';
..
·
' '
r ~
.~ .. · ,]3AB XV :l-·r ·
KEJ~N-ljUAt:{~.J;NYIDIKAN
.·
,
.
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu.dl ·lingkungan Pemerintah Daarah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan-penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi · sebagaimana dimaksud dalam Ur;,dang-Ur;idang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebaqalrnana dimaksud pada .aya! (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di linqkunqan Pemerintah Daerah yang dlangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebaqalmana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau taporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang .pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak oidana di bidang Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau .badan sehubungan dengan tindak pidana di bidarig. Retribusi; ·
- d. memeriksa buku, catatan dan 'dokumendain .yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; .. ..
- f. meminta bantuan tenaga ahll dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidar;ig -Retribusi; .
- e. melakukan penqqeledahanuntuk.rnendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta rnelakukan penyitaan terhadap bahan buk" tersebut:
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat perneriksaan sedang ber!angsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndanqUndang Hukum Acara Pidana.
- (1) Wajib Re~ribusi ya~g tidak melaksana.kan kewajiba~1nya sehingg~ merugikan keuangan Daerah d1a.ncam ~1.dana kurun.gan. paling lama 3 (tiqa) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (t1ga) kall jurntah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
t
I
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnerupakan penerrnaan Negara.
•?l'tJ
· ·~ ,ij
• - r ~~- --~(
;~:t(1
"°"'!1!
tV:7-
,:.-$~.t
?er:
t
~···
A'
i'-::,
~i t{
t&gt;·:'
I
·~?.
~7; ~- pr:-~·
~
. ,),,2
f·"'
I:
;1
KETENrn::a::::LIHAN
:,.;\ i)Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, R~trib!Jsi Perizinan Tertentu yang masih terutang :!~it '.i'·: BAB XVIII KETE.NTUAN PENUTUP , ' ' . . .
;J, tl
·;;ti.
~.:~ ¥~{'·
Pasal · 51
Pad a saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka ·:
;Jf
:i.;l;
f,i
'?
{it
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman BeralkohoJ (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat JI Ngada Tahun 1999 Nomor 27 Seri B Nomor 9); a.
~i
N.'·
IHI
~t;·, t;;
:~
·11
··r
·.•.
~ l;'
1.~
tef!.
~tt
!•
1f i\
1"'°
f ~:~
~: !l
·•
~
:~~:
,!
1·,
- ·~- t~·.:
;~
; :l;
!
}!:
J!t
,~i·
. r~i'
'..
i~{\&lt;
···'I.'
it:~'
:
~tlr}t
-~~
.
·&gt;\;'
'.,\_ ~tb
.
~:~t
I
.w:l~·~
'*~\\
~-.?
...
~;:
'
·)/'·
f+"~~
fl:rl-
1-,
~~,,.
.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 17 Sert C Nomor 4 ); b I
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 18 Seri C Nomor 5 ); c.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 21 Seri C Nomor 8); dan d.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 23 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 24 Seri C Nomor 11) e.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
•
~
·1 ••
'
'.
·, ' \/~-~~1i' .
52
.
.
'
.,,• ~
I
.•
I
A.gar setiap orang mengetahuiny~/\_:,~~ru~fintahkan penqundangan Peraturan Daerah iru dengan penempatannya dalarri Lembaraf1'.'Daerah Kabupaten Nga\_da . .. . ' ~. '
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA.TAHUN 2011 NOMOR 13
''}~f
~-w ~:
u
i··-
, ... , f~r
t~f
~~ ~
'(
'"'
...
:!-.
II
i'if ~·
n
-jf
·
.. '"
..
f
\?!·
,r t;~
··}\_~r
~ ·-·~t: ~!.
- ~-
·i.'~:f t~
-,,,'(:
('.~~·
: ________________•\,\_
t(,
u
J~~~ ;\_~ , ..
'·$ii)I,\
\_":=\.r
·t-·-
,;~.;
"M.''
:~1
',\.
t:i.
1t~·
Jr ii
t''
.. .
f~
{if \'.,}
',;.' -~~t
-(f u·
:;,
.rf
\\
1-\·
c:
J,
~Jtf
11·
if}
{~!:.
~If-
I~'
,\_:-:; ·r,i,-'
~ :f~'t:
'~i lil:
lf\~·a•
f
t•:
,~\,·
ji
:f
;(&lt;
;ft.
/h}'
~i
1t,.}F:
J°r l~f
1~;.,-J:•'-';
-11
.. :
~·
::r.~
.
~-c..·
lfh
)}i
I.
.J,
•••
:·.~=.
v~
:•
'PEN'JELASAN
.
PERATURAN DAERAH KABu'PATEN NGADA NOMOR,-ii TAHUN 2011 '!l"·reNTANG RETRIBU~liPERIZINAN TERTENTU
UMUM
Mendasari Undanq-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae rah sebaqairnana telah diubah .beberapa kali terakhir denqan- Undanq-Undanq Nomor 12 Tahun 2008 , daerab.diberi.kewenanqan untuk rnengatur dan mongurus sendiri urusan pemerintaharmya'dalarncranqka rneningkatkan eflsiensl dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,' ·pembanguf)an dan pelayanan\_ .k~pada masyarakat. Untuk itu daerah diberi hak sesual Wn9ang-Undang untuk. mengenakan pungutan retribusi kepada masyarakat. selarna ini. pernunqutan retrlbusi daerah .diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. tentang .. Pajak Daerab dan Retribusi Daerah sebaqaimana telah diubah denqan ,·Wncfang-Und\_ang Nemer 34 .Tahu 2000, dimana . daerah diberi kewenangan ya'riig Jua\_s,,:;untuk .rnernunqut retribusi daerah selain ditentukan dalam Undang-Undacig tef":3\_e~u~ dalarn rangka meningkaUcan pendapatan daerah. Namun dengan kewerig::1;.:1an·.itJ.1 . dalarn kenyataannya pelaksanaan UndangUndang tersebut kurang mendU~9ng fo~laks~ranya otonorni daerah, dan tidak banyak harapan untuk dapat me~utup: tkekurangan penqeluaran dalam rangka penyelenggaraan otonomi daer$n: \'": ·'.;\_ · &lt;, t ··
1,,
Dengan berlakunya un~~\_ng-Un'tlang Nornor 28 Tahun ?009 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah. -daerab diberi kewenangan di bida,ng retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat rneninqkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu dengan mengatur secara terperinci [enis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah, dimana akan memberi kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha. Salah satu objek retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah Retribusi Perizinan Tertentu.
Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti serta penyempurnaan Peraturan Daerah tentanq Retribusi Perizinan Tertentu yang penyusunannya dilakukan secara tersendiri ke dalam masing-masing bentuk Peraturan Daerah
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. ·
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal 11
Subjek Retribusi lzin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang mempero!eh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.
1,
~
',
;
!
- /. :; . (1) Objek Retribusi lzin Gangguan. adalabvpemberlan izin tempat usaha/kegiatan kepada . f;/:~orang pribadi atau badan yang dapat m~nirr:i.b,u.l~ar;t,f!r,cam,ar,,. bencana, kerugian dan/atau : ~... gangguan, termasuk pengawasan dan -R~.ngendalian.\_ ~egiata~ usaha secara terus '.~ menerus untuk mencegah terjadinya g?nggaah ketertiban, keselarnatan, atau kesehatan ', 1-.. umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan '~ kesehatan kerja.
; "ti;.~i ·. :
,;·: \
?
.'
I,
; ,·
'
;}
.\
t~
.,
t
I
1
.
7
...
'l&lt;
'\_ ·
.f.;,
.
·\...
{~,-;\_'.-
~
\.'\
~~
,:·\.·.,
(:
; 1·~;
-; J ~
r ..
i
I
}
i
.
!"
\_\_ :, ". ! -., '{ :&gt;~ ~~\r~~fra( 4 Retr.Hl~;;t::l~i'1 Tjayek '~~ ,1,;.' ,, · ; ·. · · ~· ' ~ f . ' ".-I&lt;'~ I
.\_. v -:,
}.
; .~•-:
'., '-~
~
I
·:'-:' lRasal'J2
.
Dengan nama Retribusi lzin Trayek dipunqut retribusi atas jasa pemberian izin kepada Sadan untuk menyediakan pelayanan anqkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu. ·1-i, · : .
Pasal ,13 . '
Qbjek Retribusi lzin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang urnuin pq~a ~u.atu atau beberapa trayek tertentu.
Pasal 14
·
Subjek lzin Trayek adalah Badan yang· memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
Paraqraf 5 Retribusi lzin Usaha Perikanan
Pasal 15
.
Dengan nama Retribusi lzin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas jasa pemberian izin usaha perikanan.
Pasal 16
- (1) Objek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah pelayanan pernberian izin untuk melakukan kegiatan usaha perianqkapan ikan dan pembudidayaan ikan, meliputi:
- a. Surat lzln Usaha Perikanan SIUP;
- b. Surat lzin Penangkapan lkan (SIP!);
- c. Surat lzin Kapal Pengangkut lkan (SlKPl).
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak wajib izin
Pasal 17
Subjek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Sadan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Wajib Retribusi
Wa\_iib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu. '
i~
•
.) .&gt;i.. .\_:;·
... ..
.
.
9
:A;:'.teknis pemberian perizinan tertentu sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 2 dflaksa.iakan i ;.'-Jesuai dengan ketentuan peraturan peru'r:i'dangluridangan. ,: ti:} ·: .. ; " .
~~
hT
::
lt~~r- .
•
(r~~,l ~
..13AB tv
I
,1~·
••
.o
,.
I
•
CARA MENGUKUR TINGKAT:PENGGUNAAN JASA . )-.. ~
"1
••
·-'
. t~-~~~·-·: :.
"\
;
~
.,:·
.
,:f~'.:;
...
1f:::'ringkat penggunaan jasa izm mendirikan bangunan diukur
Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur
/~;,;
t
,,:,,
{
f'.
...
i!
r:
1'
(
~~
'.~
:\
r,
\:
- (1) Biaya izin mendirikan bangunan terdiri atas:
- a. biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur;
- b. biaya pengawasan.
- (2) Bia ya pemeriksaan gambar/koreksi gambar sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a ditetapkan 0, 1 % ( nol koma satu persen) dari nilai bangunan.
- (3) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebssar 0, 1 % (nol koma satu persen).
- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjumlahan dari masingmasing hasil perkalian antara koefisien kota/daerah, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien status bangunan, koefisien luas bangunan, dengan harga standar bangunan.
- (5) Besarnya harga standar bangunf'.n sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetar,kan dengan Keputusan Bupati.
10
-~~
:.'t
.•
$·\_-t
'fl
·\
~-.
\
3
Pasal. 28;
27 ayat (4) ~itetapkan sebagai berikut:
koefisien kotaldaerah:
- '= 1,20 (satu koma dua puluh);
- b bangunan di tengah kotalBWK II
- a bangunan di pusat kotaldaerah
- bangunan di pinggiran III
- d. bangunan di wilayah kotalBWK IV
- = 0,25 (nol koma dua putuh lima);
- = 0,60 (nol korna enam puluh):
- = 0,45 (nol koma empat puluh lima).
- = 2,00 (dua korna QOI};
- = 1,25 (satu koma dua puluh 1ima);
•
;
r
koefisien kelas jalan:
..
- a. bangunan di pinggir jalan protokol/utarna kota
- b. bangunan di pinggir [alan kolektor
- c. bangunan di pinggir jalan antar lingkungan
- d. bangunan di pinggir jalan lokal
- e. bangunan tidak ditepi jalan
koefisien guna bangunan:
- a. bangunan perdagangan dan [asa
- b. bangunan perindustrian
- c. bangunan perumahan
- d. bangunan Jembaga/kantor
- e. bangunan umurn
- f. bangunan pendidikan
- g. bangunan khusus
- h. bangunan campuran
1. bangunan soslal
10. koefisien kelas bangunan: 4
- a. bang u nan permanen berd ind i nr. batu
12. . bata dengan konstruksi beton baja
13. = 1,50 (satu koma lima puluh);
14. = 1,00 (satu korna nol):
15. = 0,75 (no! korna tujuh puluh lima).
16. = 1,400 (satu korna empat ratus);
17. = 1,275 (satu koma dua ratus tujuh puluh lima;
18. = 0,825 (nol koma delapan ratus dua puluh lima;
19. = 1,000 (satu koma nol);
20. = 0,6PO (nol koma enam ratus);
21. = o·,500 (nol koma lirna ratus);
22. = 0,600 (no! koma enam ratus);
23. = 1,5 (1 korna lima) x koefislen bangunan induk;
24. = 0,200 (no! koma dua ratus).
25. = 1,00 (satu koma nol):
- b. bangunan permanen berdinding batu biasa
27. = 0,75 (nol korna tujuh puluh lima);
- c. bangunan permanen berdinding papan/kotangan
- d. bangunan permanen berdinding papan/bambo
5. koefisien status bangunan:
- a. bangunan pemerintah
- b. bangunan swasta
33. koefisien luas bangunan: 6
34. a.
35. b\_angunan dengan luas sampai dengan 100 M2 . = 0,'80 (nol koma delapan puluh);
- b. bangunan dengan luas sampai dengan 250 M2
37. = 1,00 (satu koma nol);
- c. banqunan dengan luas sampai dengan ~00 M2
- e. bangunan dengan luas di atas 1 oon M2
- d. bangunan denqan luas sarnpai dengan 1000 M2 = 1,50 (satu koma lim.:~ puluh);
41. = 1,25 (satu koma dua puluh lima);
42. = 1, 75 (satu koma tuJUh puluh lima).
7. koefisien tingkat bangunan:
- a. bangunan berlantai 1 (satu)
- b. bangunan berlantai 2 (dua)
46. = 1,00 (satu koma nol):
- c. bangunan berlantai 3 (tiga)
48. = 0,50 (no! koma //ma puluh).
49. = 0,90 (nol koma sembilan puluh);
'
·
- = 0,30 (no! korna tiga puluh).
- = 0,50 (no! korna lima puluh);
- .= 1,00 (satu koma not):
- = 0,50 (nol koma lima puluh).
,,
r
s
,,
'
,,
!
' Bupati dapat rnernberikan karinqanan danzatau membebaskan Retribusi untuk bangunan yang rnernpunyaifunqsl sosial.
'
Baqian Kedua
Retribusi lzin Ternpat Penjualan Minuman Beralkohol
Pasal
30
- (1) Stuktur dan besarnya tarif Retribusi tz;n Tempat Penjualan Minuman Beralkohol terdiri atas jenis tempat penjualan , golongan minurnan 'beralkohol, dan jumlah minuman beralkohol yang dijual.
2. lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ' (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Larnpiran dari Peraturan Daerah ini. '
Bagian Ketiga Retribusi lzin Gangguan
- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Gangguan terdiri atas luas temoat usaha, indeks lokasi, dan indeks gangguan.
- (2) Besarnya tarif retribusl lzin Gangguan diperoleh dengan mengalikan harga dasar luas tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (3) Luas ruang tempat usaha adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setuas lantai.
- (4) Harga dasar luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. sampai dengan 25 m2 sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);
- b. 26 m2 sampai dengan 50 m2 sebesar Rp.3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah);
- c. 51 m2 sampai dengan 75 m2 sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah);
- d. 76 m2 sampai dengan 100 m2 sebesar Rp.6.000.- (enam ribu rupiah);
- e. lebih dari 100 m2 sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- (5) Jndeks Jokasi sebapaimana d'maksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
5
- a. kawasan industri
- = ·1
- b. kawasan perdagangan
= 2
- c. kawasan pariwisata
= 3
- d. kawasan perurnahan dan pemukiman
=
- (6) Jndeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. gangguan sangat kecil
= 15
1·
- b. gangguan kecil
- c. gangguan seciang
- d. gangguan besar
- e. gangguan sangat besar
= 25
= 75
= 50
- = 85
i
.
I#l:.
,-,r'-\
t
.((;:':
~
~~
°"'f-J
H~¥Y .
.
: '.P."s~,"~i?:·'
R::rJ!ir~=~~lr:!ek
.
13
Ji\,.
f ~;~t(l) Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Trayek terdiri atas jenis anqkutan don kapasitas ,:\~~y .. \ tempat duduk penurnpanq. ·:-.:·:, ~·, A-t ;i ~Jii{:,;· . . ' ,, . ·" . '· '
j
tl~{2)
Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzln Travek sebagaimana tercantum dalam Lampi ran 11 dan merupakan 'baqian yang tidak terpfsahkan dari Peraturan Dae rah ini.
:-} ~(?0
. 1 f~t:&gt;
• ¥:t \_'·
s~ 9;~" · ·Kil;~~ Retribusi)zin Usaha Perikanan
';\_ j(;~;· ~·;
.;
'"r
I\_~~
;t,l~~:.
i0
i;
:;ii:~1:'c·I
fl i:l~~(:
· 1 1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Usaha Perikanan terdiri atas jenis usaha yang dilakukan, [enis armada C:an alat tangkap.ternpat dan jenis kegiatan, dan luas tempat kegiatan. . . .
'': ~i;::,:,
;~~;Ji)
.:
6·:
:~
Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampi ran Ill dan merupakan bagian .yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
t·
I
{ ~~-:t~!iJ~ ~
]~~tf..
~
I
'·\;~~[J·.:,
.
MASA RETRIBUSJ'DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
- , f,:':0) Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
Jr
. Pasal )4
i~fr
•
t&lt;·:
·:f
·t,:&gt;
- )2) s.aat terutanqnya Retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
ft·
~ ~
,}:i:
r
Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan
'\"
!:Hetribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat objek retribusi berlokasi.
~:(
Bagian Kedua · Tata Cara Pemungutan
.,
\•
I
·
..•
:~
r
- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
2. .!} (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain ya~g dlpersarnakan. } ~
.
..
!'
I
•
•
j
:~--·,
!\_;f'.
~
·;,:11
:}~
.
·
.
14
.
:·
..
~
."
,,·
,Ji Jl~) Dokumen lain yang dipersamakan .,.:1,b,fi,;ijm~~a dimaksud pada ay~( (2) dapat berupa .: f; 1, karcis, kupon, dan kartu langganan. ·::.: ;·:. ·· . : 1~} ~ · t ·~f~:~:\_, ',~l&lt;&gt; ),; I
~
-t
•
'()~,:~;I
- ; ~1(4) Hasil pemunqutan retribusi sebagaima''ra ~9i)li~ks\_ud pada ayat (2) disetor secara brute ke :'.rt. Kas Daerah. ·... \_;; ·,;,\_:,. ·\_":,:, .: ·· "': 1\~~\;\_~\_ I .:'·.~ '.· -i
f
.1,;'·
- f~}5) Tata cara pelaksanaan pemungutan ~itri~'us; difetapkan dengan Peraturan Bupati. ~r,r· · :
•i
.:.
•
,: ,0
I
&lt;
..
~
•
"I
,,
·.: t}.!:
'1
\fr:
;
.;,
'
.,.
t':
• '~
•
BAB IX.
TATA CARA-PEMBAYARAN DAN' PENAGIHAN SERTA SANKS! ADMINISTRATIF
i
Ii!~}
- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tern pat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD. · ·., ·
~ t·
; t/
I
]l
~
";1&lt;
.
~·~
r'
ii{:
:n;r
:
: t~r\
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) han sejak diterbitkannya SKR.D atau dokumen lain · yang dipersamakan.
&gt;.
- {\ (3) Apabila pembayaran dilakukan di t~ mpat lain sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), maka 1 t~,, hasil penerimaan retribusi harus disetor keKas Daerah paling lama 1 x24 jam.
!
:1.~.~-.~
~
ft(
.
- f~~~(4) Pembayaran Retrlbusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
ii~·
it'.:;
- . (5) Bupati dapat memberikan izin kepada W~jib' Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu denqan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
?:
i
l~
'~-L
- } [:(6) Pembayaran retribusi ke Kas Dae rah diberikan tanda buktl pembayaran.
.
,fl
·,r
: ii::'
fft'
- ~.
:
· tl
. ~1'
\!0.-
.···.·',
~·:
·V
r•
i~
if'
1:
;;.
,.
;
- (7) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (8) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. .
- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) dldahului dengan Surat Teguran.
- (3) P.engeluaran Surat Teguran sebagal tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tangga/ Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) s.ura~ Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan 'oleh Pejabat yang dltunjuk. i
I
I
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Pera.turan Bupati.
<!-- formula-not-decoded -->
~
•
\
l
I
.
/.
,.
·;}.'
'.:::,-
;:
·Pasiir 39.
'
=,,.:j
..
,·
,•
'; f:.
'·; :.~r~·
; iJ}
:; t \,.
· . .Jj I · ... \ . l~1 ~~'-; ){; ~ tl ·. \ ~'l .~ i, ;, .
Dalam ha! Wajib Retribusi tidak rnembayar tepat pad a waktunya atau kurang membayar, dlkenakan sanksi adrnlnlstratlf berupa 8un·ga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
I ~f.!
'
.
I I'
I ~
r·
~
.:~:
(;J\
~;
.ff.
r'
:
(' z;
':?;::
j
t:{(1)
.'
,:1,(
t
;-:{(:\_,.
..-'
I
.:-
KEBERATAN-
- Wajib Retribusi dapat mengajukan · keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
:
';1
J {:\ ·
- {2) Keberatan diajukan secara tertuHs dalarn bahasa Indonesia dengan dlsertai alasan-alasan yang jelas
:~
.}
·-~
·~
~¥{ ~ ~
- ); ~?;-:.(3) Keberatan harus diajukan daiarn jan9ka:·waktu paling lama 3 (tiga) ouk., r sejak tanggal \ f .·; SKRD diterbitkan, kecuali jika WajioJ~~tri~usi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu :{ .!i/. tidak da pat dipenuhi karena keadaan-d] -luar kekuasaan nya.
- ~1 f\?(4) Keadaan di luar kekuasa:annya 1 ,·.s'.ebagain:,ana -dlrnaksud pada ayat (3) adalah suatu f'\:/ keadaan yang terjadi di luar kehendaknyaatau kekuasaan Wajib Retribusi. ~ ~~;&lt;:.: , . , -~ ~~J \_\_ ~ .. j ,~f~\~ .,1,·'"~rf t , · ·
Jf/,=
<!-- formula-not-decoded -->
- \_'; ff/(5} Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan '; t. ··· penagihan Retribusl. ·
f
--i~-.
l
~
\ t.'t,.
;.~;:
~;~~):
:t:
': f
: ;.C
: :\
, t
1
. ;\_t
\~
· i~
•,
~·
r,
·-;.
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.,
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribesi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerirna seluruhnya atau sebagian, rnenolak, atau menambah besarnya Retribust yang terutang.
- (4) Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak member, keputusan, keberatan yang diajukai1 tersebut dianggap dikabu/kan.
- (1) Jika. pe~gaj\_uan ke~eratnn dikabul~an sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retnbusr dikernbalkan dengan ditarnbah imbalar: bunga sebesar '2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. :
2. . i sejak bu/an pelunasan (2) lrnbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
I
; '
.
•
•
•
.,
::::··j-''
·~
• .J
-, {
~
.-1}
.•
·i
,,
'
I
.
.\_'JI
(
~i
. '
j·;fi
...
~
'
,··.'·
"
\
,·
PENGEMBALIAN KELEBl'i-iAN PEMBAYARAN · ;·f~ ~ ,, j· '~ .. L r~
,
:t ·
;
- tft(1) Atas kelebihan peinbayaran Retribusi,. Wajib,;Retribusi dapat mengajukan permohonan ·· :h'.i· pengembalian kepada Bupati. :,,. . ., , , . d~r , ·, s, ·. ···:: ";, "' .·. \ :·'
.
· .. 7"Pa~a(; 4i · · .. '-~ .'. -'
i
;\ ); .
i f,~l ·
- ;t:t(2) Bupati dalam jangka waktu palir)g l~ma ~ ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pe!}'.'lbay9\/:fn 13.etrr~:U.!?,i, ssbaqalmana dlrnaksud pada ayat (1 ), harus rnernberikan keputusai). :::-, · · · ·· · · ' · !. -i -~ . ,~
- .;i~'{-(3) Apabila jangka waktu seba~.~irnana,'','9irn~.~5-ud pada ayat (2) t~lah dflampaui dan B~pat! ~ \.i · tidak memberikan suatu keputusan u. perniohonan penrjernballan pembayaran Retrlbusl '. ,) dianggap dikabulkan dan . $KRDLB'. harus diterbitkan dalam jangka wak.; paling lama 1 i ·if ( satu ) bu Ian. t;/· ·. '
~ r
\; tY:
:l f,;··
~ :r
~:
9- .- ~
!, }
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempu11.y,ai ut~qg Retribusi Jainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud R§ld~ ayat, (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi te(segut.:. '. .tt.~:: · : ________________ ;.. .. ,,..i·· "l i, ~ .,. f . : \.
\ :t
.v
,
i
;
y·, ... "·
:
,
- (5) Pengembalian kelebihan pernbayafan R.'etribusi. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama· 2 (·dua )\_ bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
-~~
·: \·r
'.
,; t}
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 ( dua) bu Ian, Bupati rnernberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Retribusi.
; r
1
7~
&lt;
- ';;;~ (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ?;. ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
i·-
.
: '}l,·
.
,1~ .•
.
'-/'
:
.
r-·
)'
i
;\_.
- ;;;· (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah · melampaui :~: waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib ,;. Retribusi rnelakukan tindak pldana di bidang Retribusi.
'.;
~~·
...
i
,}.
r?
,;
i'
:
!-
1
- (2) Kad~luw~rsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), tertangguh [ika:
- a. diterbltkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbit~an S~r~t Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penaqihan dihitunp sejak tanggal penyarnpaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan .~tang ~.etri~usi secara .langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nu, uf b adal~h yvaJ1b Retrtbusi de~gan .. esadarannya menyatakan rnaslh: mempunyai utang Retribusl dan belum melunas:nya kepada Pemerintah Daerah. f
\
r ~.
:-::~
,:r'.t ... ·· ...
~t
~.-·
!
{"';~~.
•
~/:.'.
: i if
.
.
:
.
?:;
·J:~1t'
17
a·:;,:
.:
·
i • .
·'i
- ·{ J;~J°(5) Pengakuan · utang Retribusi secar,aJ,i~.~~ji~~~'u{1'.g·: sebaqalmana dirnaksud pada ayat (2) :ii'.,'. huruf b, dapat : diketahui dari p,erig~Jyan::~.:permohonan ; angsura11 atau penundaan ;~ \ft pembayaran danperrnohonan kebec?{~rl"C&gt;leh·Vy"ajib Retribusi. · ··i f:J .. :: -~.:.1 l · ;:-:(: }'&gt;t&lt;.::;';,:\_:~::.
,,Hr
~i.·};a~aitt 1 ?
'
.
.··
.,.n,·,,
- }jj{;i(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkir·.\'affafgi.h:·hi,gi:,:karena hak untuk rnelakukan penagihan 1: if' sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan, .. '. 1':'. 1 ;-." · ' } }~~ \ I , ·
'
t{'\_.'.
•
'
{!
': \~
- (2) Bupati rnenetapkan Keputusan Penqhapusan 1Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dlmaksud pada ayat (1} :. ,, · , ,;~ ·· '. ·~ ,~ ~:
rt
·)i!l.
- '.·.;\ (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan i }/ Peraturan Bupati. ·' ·; : ;1\_ r, :\_·
~f
;,;, l~
1:&gt;..
i -~~:
; :\
:, f~.
.,
.
"...··,
~.I 1i
.
.
~I
· fA •
{ f
~ i:~
~rt
~
1 {:·
i::-
,; ~-,'.~
:
l
f;.
,;-·
•
•
,•L
'J.':,,r
,!
,[ tf
\ 1?
F
: t
.
\'.
; k
; ff·
; t
't f:
:
!\
·~\\
.f
~-·
t}
..
:r
.:::·
,,!
)f
,•
·,,·
~-
;·
·r
!.,
.t
I,
·,
~.
·~-·
·:
{
t
-«:
- :
J
t,
,;;
.&gt;:'
- .. .. :, ~ ·.· (1) Bupati ·berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan · · Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib .:
- a. memperlihatkan dan/atau rnemlnjamkah buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokurnen laih y,:i~g:'berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bant.uan guna ke!ancaran pemeriksaan; dan /atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan. .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar (1) lnstansi yang melaksanakan pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebapalmana ~imaksud pada ayat (1) ditetapkan melarui Anggaran Pendapatan dan-Belanja Daerah Kabupaten Ngacia. · :·
- I (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
•
i
•
•
•
~
-·~ r
..
{~
.
?rr
:,
:,
1'.i
-;
-
.
..,
,;1~:
}'"
~;f~:
;.
:,
,,
i
:,
.
:~:
·~·:
';
..
·
' '
r ~
.~ .. · ,]3AB XV :l-·r ·
KEJ~N-ljUAt:{~.J;NYIDIKAN
.·
,
.
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu.dl ·lingkungan Pemerintah Daarah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan-penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi · sebagaimana dimaksud dalam Ur;,dang-Ur;idang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebaqalrnana dimaksud pada .aya! (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di linqkunqan Pemerintah Daerah yang dlangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebaqalmana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau taporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang .pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak oidana di bidang Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau .badan sehubungan dengan tindak pidana di bidarig. Retribusi; ·
- d. memeriksa buku, catatan dan 'dokumendain .yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; .. ..
- f. meminta bantuan tenaga ahll dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidar;ig -Retribusi; .
- e. melakukan penqqeledahanuntuk.rnendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta rnelakukan penyitaan terhadap bahan buk" tersebut:
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat perneriksaan sedang ber!angsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndanqUndang Hukum Acara Pidana.
- (1) Wajib Re~ribusi ya~g tidak melaksana.kan kewajiba~1nya sehingg~ merugikan keuangan Daerah d1a.ncam ~1.dana kurun.gan. paling lama 3 (tiqa) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (t1ga) kall jurntah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
t
I
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnerupakan penerrnaan Negara.
•?l'tJ
· ·~ ,ij
• - r ~~- --~(
;~:t(1
"°"'!1!
tV:7-
,:.-$~.t
?er:
t
~···
A'
i'-::,
~i t{
t&gt;·:'
I
·~?.
~7; ~- pr:-~·
~
. ,),,2
f·"'
I:
;1
KETENrn::a::::LIHAN
:,.;\ i)Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, R~trib!Jsi Perizinan Tertentu yang masih terutang :!~it '.i'·: BAB XVIII KETE.NTUAN PENUTUP , ' ' . . .
;J, tl
·;;ti.
~.:~ ¥~{'·
Pasal · 51
Pad a saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka ·:
;Jf
:i.;l;
f,i
'?
{it
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman BeralkohoJ (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat JI Ngada Tahun 1999 Nomor 27 Seri B Nomor 9); a.
~i
N.'·
IHI
~t;·, t;;
:~
·11
··r
·.•.
~ l;'
1.~
tef!.
~tt
!•
1f i\
1"'°
f ~:~
~: !l
·•
~
:~~:
,!
1·,
- ·~- t~·.:
;~
; :l;
!
}!:
J!t
,~i·
. r~i'
'..
i~{\&lt;
···'I.'
it:~'
:
~tlr}t
-~~
.
·&gt;\;'
'.,\_ ~tb
.
~:~t
I
.w:l~·~
'*~\\
~-.?
...
~;:
'
·)/'·
f+"~~
fl:rl-
1-,
~~,,.
.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 17 Sert C Nomor 4 ); b I
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 18 Seri C Nomor 5 ); c.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 21 Seri C Nomor 8); dan d.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 23 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 24 Seri C Nomor 11) e.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
•
~
·1 ••
'
'.
·, ' \/~-~~1i' .
52
.
.
'
.,,• ~
I
.•
I
A.gar setiap orang mengetahuiny~/\_:,~~ru~fintahkan penqundangan Peraturan Daerah iru dengan penempatannya dalarri Lembaraf1'.'Daerah Kabupaten Nga\_da . .. . ' ~. '
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA.TAHUN 2011 NOMOR 13
''}~f
~-w ~:
u
i··-
, ... , f~r
t~f
~~ ~
'(
'"'
...
:!-.
II
i'if ~·
n
-jf
·
.. '"
..
f
\?!·
,r t;~
··}\_~r
~ ·-·~t: ~!.
- ~-
·i.'~:f t~
-,,,'(:
('.~~·
: ________________•\,\_
t(,
u
J~~~ ;\_~ , ..
'·$ii)I,\
\_":=\.r
·t-·-
,;~.;
"M.''
:~1
',\.
t:i.
1t~·
Jr ii
t''
.. .
f~
{if \'.,}
',;.' -~~t
-(f u·
:;,
.rf
\\
1-\·
c:
J,
~Jtf
11·
if}
{~!:.
~If-
I~'
,\_:-:; ·r,i,-'
~ :f~'t:
'~i lil:
lf\~·a•
f
t•:
,~\,·
ji
:f
;(&lt;
;ft.
/h}'
~i
1t,.}F:
J°r l~f
1~;.,-J:•'-';
-11
.. :
~·
::r.~
.
~-c..·
lfh
)}i
I.
.J,
•••
:·.~=.
v~
:•
'PEN'JELASAN
.
PERATURAN DAERAH KABu'PATEN NGADA NOMOR,-ii TAHUN 2011 '!l"·reNTANG RETRIBU~liPERIZINAN TERTENTU
UMUM
Mendasari Undanq-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae rah sebaqairnana telah diubah .beberapa kali terakhir denqan- Undanq-Undanq Nomor 12 Tahun 2008 , daerab.diberi.kewenanqan untuk rnengatur dan mongurus sendiri urusan pemerintaharmya'dalarncranqka rneningkatkan eflsiensl dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,' ·pembanguf)an dan pelayanan\_ .k~pada masyarakat. Untuk itu daerah diberi hak sesual Wn9ang-Undang untuk. mengenakan pungutan retribusi kepada masyarakat. selarna ini. pernunqutan retrlbusi daerah .diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. tentang .. Pajak Daerab dan Retribusi Daerah sebaqaimana telah diubah denqan ,·Wncfang-Und\_ang Nemer 34 .Tahu 2000, dimana . daerah diberi kewenangan ya'riig Jua\_s,,:;untuk .rnernunqut retribusi daerah selain ditentukan dalam Undang-Undacig tef":3\_e~u~ dalarn rangka meningkaUcan pendapatan daerah. Namun dengan kewerig::1;.:1an·.itJ.1 . dalarn kenyataannya pelaksanaan UndangUndang tersebut kurang mendU~9ng fo~laks~ranya otonorni daerah, dan tidak banyak harapan untuk dapat me~utup: tkekurangan penqeluaran dalam rangka penyelenggaraan otonomi daer$n: \'": ·'.;\_ · &lt;, t ··
1,,
Dengan berlakunya un~~\_ng-Un'tlang Nornor 28 Tahun ?009 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah. -daerab diberi kewenangan di bida,ng retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat rneninqkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu dengan mengatur secara terperinci [enis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah, dimana akan memberi kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha. Salah satu objek retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah Retribusi Perizinan Tertentu.
Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti serta penyempurnaan Peraturan Daerah tentanq Retribusi Perizinan Tertentu yang penyusunannya dilakukan secara tersendiri ke dalam masing-masing bentuk Peraturan Daerah
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. ·
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Menqingat tingkat penggunaan jasa pelayar.an yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan
Pasal
12
Cukup jelas.
•
I·
.
·.;,,
'\
v
~
.
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
13
Cukup jelas.
14
·
Cukup [elas.
15
Cukup jelas.
16
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal 20
1f:::'ringkat penggunaan jasa izm mendirikan bangunan diukur
Pasal 23
Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur
/~;,;
t
,,:,,
{
f'.
...
i!
r:
1'
(
~~
'.~
:\
r,
\:
- (1) Biaya izin mendirikan bangunan terdiri atas:
- a. biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur;
- b. biaya pengawasan.
- (2) Bia ya pemeriksaan gambar/koreksi gambar sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a ditetapkan 0, 1 % ( nol koma satu persen) dari nilai bangunan.
- (3) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebssar 0, 1 % (nol koma satu persen).
- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjumlahan dari masingmasing hasil perkalian antara koefisien kota/daerah, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien status bangunan, koefisien luas bangunan, dengan harga standar bangunan.
- (5) Besarnya harga standar bangunf'.n sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetar,kan dengan Keputusan Bupati.
10
-~~
:.'t
.•
$·\_-t
'fl
·\
~-.
\
3
Pasal. 28;
27 ayat (4) ~itetapkan sebagai berikut:
koefisien kotaldaerah:
- '= 1,20 (satu koma dua puluh);
- b bangunan di tengah kotalBWK II
- a bangunan di pusat kotaldaerah
- bangunan di pinggiran III
- d. bangunan di wilayah kotalBWK IV
- = 0,25 (nol koma dua putuh lima);
- = 0,60 (nol korna enam puluh):
- = 0,45 (nol koma empat puluh lima).
- = 2,00 (dua korna QOI};
- = 1,25 (satu koma dua puluh 1ima);
•
;
r
koefisien kelas jalan:
..
- a. bangunan di pinggir jalan protokol/utarna kota
- b. bangunan di pinggir [alan kolektor
- c. bangunan di pinggir jalan antar lingkungan
- d. bangunan di pinggir jalan lokal
- e. bangunan tidak ditepi jalan
koefisien guna bangunan:
- a. bangunan perdagangan dan [asa
- b. bangunan perindustrian
- c. bangunan perumahan
- d. bangunan Jembaga/kantor
- e. bangunan umurn
- f. bangunan pendidikan
- g. bangunan khusus
- h. bangunan campuran
1. bangunan soslal
10. koefisien kelas bangunan: 4
- a. bang u nan permanen berd ind i nr. batu
12. . bata dengan konstruksi beton baja
13. = 1,50 (satu koma lima puluh);
14. = 1,00 (satu korna nol):
15. = 0,75 (no! korna tujuh puluh lima).
16. = 1,400 (satu korna empat ratus);
17. = 1,275 (satu koma dua ratus tujuh puluh lima;
18. = 0,825 (nol koma delapan ratus dua puluh lima;
19. = 1,000 (satu koma nol);
20. = 0,6PO (nol koma enam ratus);
21. = o·,500 (nol koma lirna ratus);
22. = 0,600 (no! koma enam ratus);
23. = 1,5 (1 korna lima) x koefislen bangunan induk;
24. = 0,200 (no! koma dua ratus).
25. = 1,00 (satu koma nol):
- b. bangunan permanen berdinding batu biasa
27. = 0,75 (nol korna tujuh puluh lima);
- c. bangunan permanen berdinding papan/kotangan
- d. bangunan permanen berdinding papan/bambo
5. koefisien status bangunan:
- a. bangunan pemerintah
- b. bangunan swasta
33. koefisien luas bangunan: 6
34. a.
35. b\_angunan dengan luas sampai dengan 100 M2 . = 0,'80 (nol koma delapan puluh);
- b. bangunan dengan luas sampai dengan 250 M2
37. = 1,00 (satu koma nol);
- c. banqunan dengan luas sampai dengan ~00 M2
- e. bangunan dengan luas di atas 1 oon M2
- d. bangunan denqan luas sarnpai dengan 1000 M2 = 1,50 (satu koma lim.:~ puluh);
41. = 1,25 (satu koma dua puluh lima);
42. = 1, 75 (satu koma tuJUh puluh lima).
7. koefisien tingkat bangunan:
- a. bangunan berlantai 1 (satu)
- b. bangunan berlantai 2 (dua)
46. = 1,00 (satu koma nol):
- c. bangunan berlantai 3 (tiga)
48. = 0,50 (no! koma //ma puluh).
49. = 0,90 (nol koma sembilan puluh);
'
·
- = 0,30 (no! korna tiga puluh).
- = 0,50 (no! korna lima puluh);
- .= 1,00 (satu koma not):
- = 0,50 (nol koma lima puluh).
,,
r
s
,,
'
,,
!
' Bupati dapat rnernberikan karinqanan danzatau membebaskan Retribusi untuk bangunan yang rnernpunyaifunqsl sosial.
'
Baqian Kedua
Retribusi lzin Ternpat Penjualan Minuman Beralkohol
Pasal
30
- (1) Stuktur dan besarnya tarif Retribusi tz;n Tempat Penjualan Minuman Beralkohol terdiri atas jenis tempat penjualan , golongan minurnan 'beralkohol, dan jumlah minuman beralkohol yang dijual.
2. lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ' (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Larnpiran dari Peraturan Daerah ini. '
Bagian Ketiga Retribusi lzin Gangguan
- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Gangguan terdiri atas luas temoat usaha, indeks lokasi, dan indeks gangguan.
- (2) Besarnya tarif retribusl lzin Gangguan diperoleh dengan mengalikan harga dasar luas tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (3) Luas ruang tempat usaha adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setuas lantai.
- (4) Harga dasar luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. sampai dengan 25 m2 sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);
- b. 26 m2 sampai dengan 50 m2 sebesar Rp.3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah);
- c. 51 m2 sampai dengan 75 m2 sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah);
- d. 76 m2 sampai dengan 100 m2 sebesar Rp.6.000.- (enam ribu rupiah);
- e. lebih dari 100 m2 sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- (5) Jndeks Jokasi sebapaimana d'maksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
5
- a. kawasan industri
- = ·1
- b. kawasan perdagangan
= 2
- c. kawasan pariwisata
= 3
- d. kawasan perurnahan dan pemukiman
=
- (6) Jndeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. gangguan sangat kecil
= 15
1·
- b. gangguan kecil
- c. gangguan seciang
- d. gangguan besar
- e. gangguan sangat besar
= 25
= 75
= 50
- = 85
i
.
I#l:.
,-,r'-\
t
.((;:':
~
~~
°"'f-J
H~¥Y .
.
: '.P."s~,"~i?:·'
R::rJ!ir~=~~lr:!ek
.
13
Ji\,.
f ~;~t(l) Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Trayek terdiri atas jenis anqkutan don kapasitas ,:\~~y .. \ tempat duduk penurnpanq. ·:-.:·:, ~·, A-t ;i ~Jii{:,;· . . ' ,, . ·" . '· '
j
tl~{2)
Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzln Travek sebagaimana tercantum dalam Lampi ran 11 dan merupakan 'baqian yang tidak terpfsahkan dari Peraturan Dae rah ini.
:-} ~(?0
. 1 f~t:&gt;
• ¥:t \_'·
s~ 9;~" · ·Kil;~~ Retribusi)zin Usaha Perikanan
';\_ j(;~;· ~·;
.;
'"r
I\_~~
;t,l~~:.
i0
i;
:;ii:~1:'c·I
fl i:l~~(:
· 1 1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Usaha Perikanan terdiri atas jenis usaha yang dilakukan, [enis armada C:an alat tangkap.ternpat dan jenis kegiatan, dan luas tempat kegiatan. . . .
'': ~i;::,:,
;~~;Ji)
.:
6·:
:~
Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampi ran Ill dan merupakan bagian .yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
t·
I
{ ~~-:t~!iJ~ ~
]~~tf..
~
I
'·\;~~[J·.:,
.
MASA RETRIBUSJ'DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
- , f,:':0) Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
Jr
. Pasal )4
i~fr
•
t&lt;·:
·:f
·t,:&gt;
- )2) s.aat terutanqnya Retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
ft·
~ ~
,}:i:
r
Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan
'\"
!:Hetribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat objek retribusi berlokasi.
~:(
Bagian Kedua · Tata Cara Pemungutan
.,
\•
I
·
..•
:~
r
- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
2. .!} (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain ya~g dlpersarnakan. } ~
.
..
!'
I
•
•
j
:~--·,
!\_;f'.
~
·;,:11
:}~
.
·
.
14
.
:·
..
~
."
,,·
,Ji Jl~) Dokumen lain yang dipersamakan .,.:1,b,fi,;ijm~~a dimaksud pada ay~( (2) dapat berupa .: f; 1, karcis, kupon, dan kartu langganan. ·::.: ;·:. ·· . : 1~} ~ · t ·~f~:~:\_, ',~l&lt;&gt; ),; I
~
-t
•
'()~,:~;I
- ; ~1(4) Hasil pemunqutan retribusi sebagaima''ra ~9i)li~ks\_ud pada ayat (2) disetor secara brute ke :'.rt. Kas Daerah. ·... \_;; ·,;,\_:,. ·\_":,:, .: ·· "': 1\~~\;\_~\_ I .:'·.~ '.· -i
f
.1,;'·
- f~}5) Tata cara pelaksanaan pemungutan ~itri~'us; difetapkan dengan Peraturan Bupati. ~r,r· · :
•i
.:.
•
,: ,0
I
&lt;
..
~
•
"I
,,
·.: t}.!:
'1
\fr:
;
.;,
'
.,.
t':
• '~
•
BAB IX.
TATA CARA-PEMBAYARAN DAN' PENAGIHAN SERTA SANKS! ADMINISTRATIF
i
Ii!~}
- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tern pat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD. · ·., ·
~ t·
; t/
I
]l
~
";1&lt;
.
~·~
r'
ii{:
:n;r
:
: t~r\
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) han sejak diterbitkannya SKR.D atau dokumen lain · yang dipersamakan.
&gt;.
- {\ (3) Apabila pembayaran dilakukan di t~ mpat lain sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), maka 1 t~,, hasil penerimaan retribusi harus disetor keKas Daerah paling lama 1 x24 jam.
!
:1.~.~-.~
~
ft(
.
- f~~~(4) Pembayaran Retrlbusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
ii~·
it'.:;
- . (5) Bupati dapat memberikan izin kepada W~jib' Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu denqan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
?:
i
l~
'~-L
- } [:(6) Pembayaran retribusi ke Kas Dae rah diberikan tanda buktl pembayaran.
.
,fl
·,r
: ii::'
fft'
- ~.
:
· tl
. ~1'
\!0.-
.···.·',
~·:
·V
r•
i~
if'
1:
;;.
,.
;
- (7) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (8) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. .
- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) dldahului dengan Surat Teguran.
- (3) P.engeluaran Surat Teguran sebagal tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tangga/ Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) s.ura~ Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan 'oleh Pejabat yang dltunjuk. i
I
I
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Pera.turan Bupati.
<!-- formula-not-decoded -->
~
•
\
l
I
.
/.
,.
·;}.'
'.:::,-
;:
·Pasiir 39.
'
=,,.:j
..
,·
,•
'; f:.
'·; :.~r~·
; iJ}
:; t \,.
· . .Jj I · ... \ . l~1 ~~'-; ){; ~ tl ·. \ ~'l .~ i, ;, .
Dalam ha! Wajib Retribusi tidak rnembayar tepat pad a waktunya atau kurang membayar, dlkenakan sanksi adrnlnlstratlf berupa 8un·ga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
I ~f.!
'
.
I I'
I ~
r·
~
.:~:
(;J\
~;
.ff.
r'
:
(' z;
':?;::
j
t:{(1)
.'
,:1,(
t
;-:{(:\_,.
..-'
I
.:-
KEBERATAN-
- Wajib Retribusi dapat mengajukan · keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
:
';1
J {:\ ·
- {2) Keberatan diajukan secara tertuHs dalarn bahasa Indonesia dengan dlsertai alasan-alasan yang jelas
:~
.}
·-~
·~
~¥{ ~ ~
- ); ~?;-:.(3) Keberatan harus diajukan daiarn jan9ka:·waktu paling lama 3 (tiga) ouk., r sejak tanggal \ f .·; SKRD diterbitkan, kecuali jika WajioJ~~tri~usi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu :{ .!i/. tidak da pat dipenuhi karena keadaan-d] -luar kekuasaan nya.
- ~1 f\?(4) Keadaan di luar kekuasa:annya 1 ,·.s'.ebagain:,ana -dlrnaksud pada ayat (3) adalah suatu f'\:/ keadaan yang terjadi di luar kehendaknyaatau kekuasaan Wajib Retribusi. ~ ~~;&lt;:.: , . , -~ ~~J \_\_ ~ .. j ,~f~\~ .,1,·'"~rf t , · ·
Jf/,=
<!-- formula-not-decoded -->
- \_'; ff/(5} Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan '; t. ··· penagihan Retribusl. ·
f
--i~-.
l
~
\ t.'t,.
;.~;:
~;~~):
:t:
': f
: ;.C
: :\
, t
1
. ;\_t
\~
· i~
•,
~·
r,
·-;.
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.,
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribesi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerirna seluruhnya atau sebagian, rnenolak, atau menambah besarnya Retribust yang terutang.
- (4) Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak member, keputusan, keberatan yang diajukai1 tersebut dianggap dikabu/kan.
- (1) Jika. pe~gaj\_uan ke~eratnn dikabul~an sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retnbusr dikernbalkan dengan ditarnbah imbalar: bunga sebesar '2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. :
2. . i sejak bu/an pelunasan (2) lrnbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
I
; '
.
•
•
•
.,
::::··j-''
·~
• .J
-, {
~
.-1}
.•
·i
,,
'
I
.
.\_'JI
(
~i
. '
j·;fi
...
~
'
,··.'·
"
\
,·
PENGEMBALIAN KELEBl'i-iAN PEMBAYARAN · ;·f~ ~ ,, j· '~ .. L r~
,
:t ·
;
- tft(1) Atas kelebihan peinbayaran Retribusi,. Wajib,;Retribusi dapat mengajukan permohonan ·· :h'.i· pengembalian kepada Bupati. :,,. . ., , , . d~r , ·, s, ·. ···:: ";, "' .·. \ :·'
.
· .. 7"Pa~a(; 4i · · .. '-~ .'. -'
i
;\ ); .
i f,~l ·
- ;t:t(2) Bupati dalam jangka waktu palir)g l~ma ~ ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pe!}'.'lbay9\/:fn 13.etrr~:U.!?,i, ssbaqalmana dlrnaksud pada ayat (1 ), harus rnernberikan keputusai). :::-, · · · ·· · · ' · !. -i -~ . ,~
- .;i~'{-(3) Apabila jangka waktu seba~.~irnana,'','9irn~.~5-ud pada ayat (2) t~lah dflampaui dan B~pat! ~ \.i · tidak memberikan suatu keputusan u. perniohonan penrjernballan pembayaran Retrlbusl '. ,) dianggap dikabulkan dan . $KRDLB'. harus diterbitkan dalam jangka wak.; paling lama 1 i ·if ( satu ) bu Ian. t;/· ·. '
~ r
\; tY:
:l f,;··
~ :r
~:
9- .- ~
!, }
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempu11.y,ai ut~qg Retribusi Jainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud R§ld~ ayat, (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi te(segut.:. '. .tt.~:: · : ________________ ;.. .. ,,..i·· "l i, ~ .,. f . : \.
\ :t
.v
,
i
;
y·, ... "·
:
,
- (5) Pengembalian kelebihan pernbayafan R.'etribusi. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama· 2 (·dua )\_ bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
-~~
·: \·r
'.
,; t}
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 ( dua) bu Ian, Bupati rnernberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Retribusi.
; r
1
7~
&lt;
- ';;;~ (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ?;. ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
i·-
.
: '}l,·
.
,1~ .•
.
'-/'
:
.
r-·
)'
i
;\_.
- ;;;· (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah · melampaui :~: waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib ,;. Retribusi rnelakukan tindak pldana di bidang Retribusi.
'.;
~~·
...
i
,}.
r?
,;
i'
:
!-
1
- (2) Kad~luw~rsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), tertangguh [ika:
- a. diterbltkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbit~an S~r~t Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penaqihan dihitunp sejak tanggal penyarnpaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan .~tang ~.etri~usi secara .langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nu, uf b adal~h yvaJ1b Retrtbusi de~gan .. esadarannya menyatakan rnaslh: mempunyai utang Retribusl dan belum melunas:nya kepada Pemerintah Daerah. f
\
r ~.
:-::~
,:r'.t ... ·· ...
~t
~.-·
!
{"';~~.
•
~/:.'.
: i if
.
.
:
.
?:;
·J:~1t'
17
a·:;,:
.:
·
i • .
·'i
- ·{ J;~J°(5) Pengakuan · utang Retribusi secar,aJ,i~.~~ji~~~'u{1'.g·: sebaqalmana dirnaksud pada ayat (2) :ii'.,'. huruf b, dapat : diketahui dari p,erig~Jyan::~.:permohonan ; angsura11 atau penundaan ;~ \ft pembayaran danperrnohonan kebec?{~rl"C&gt;leh·Vy"ajib Retribusi. · ··i f:J .. :: -~.:.1 l · ;:-:(: }'&gt;t&lt;.::;';,:\_:~::.
,,Hr
~i.·};a~aitt 1 ?
'
.
.··
.,.n,·,,
- }jj{;i(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkir·.\'affafgi.h:·hi,gi:,:karena hak untuk rnelakukan penagihan 1: if' sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan, .. '. 1':'. 1 ;-." · ' } }~~ \ I , ·
'
t{'\_.'.
•
'
{!
': \~
- (2) Bupati rnenetapkan Keputusan Penqhapusan 1Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dlmaksud pada ayat (1} :. ,, · , ,;~ ·· '. ·~ ,~ ~:
rt
·)i!l.
- '.·.;\ (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan i }/ Peraturan Bupati. ·' ·; : ;1\_ r, :\_·
~f
;,;, l~
1:&gt;..
i -~~:
; :\
:, f~.
.,
.
"...··,
~.I 1i
.
.
~I
· fA •
{ f
~ i:~
~rt
~
1 {:·
i::-
,; ~-,'.~
:
l
f;.
,;-·
•
•
,•L
'J.':,,r
,!
,[ tf
\ 1?
F
: t
.
\'.
; k
; ff·
; t
't f:
:
!\
·~\\
.f
~-·
t}
..
:r
.:::·
,,!
)f
,•
·,,·
~-
;·
·r
!.,
.t
I,
·,
~.
·~-·
·:
{
t
-«:
- :
J
t,
,;;
.&gt;:'
- .. .. :, ~ ·.· (1) Bupati ·berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan · · Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib .:
- a. memperlihatkan dan/atau rnemlnjamkah buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokurnen laih y,:i~g:'berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bant.uan guna ke!ancaran pemeriksaan; dan /atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan. .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar (1) lnstansi yang melaksanakan pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebapalmana ~imaksud pada ayat (1) ditetapkan melarui Anggaran Pendapatan dan-Belanja Daerah Kabupaten Ngacia. · :·
- I (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
•
i
•
•
•
~
-·~ r
..
{~
.
?rr
:,
:,
1'.i
-;
-
.
..,
,;1~:
}'"
~;f~:
;.
:,
,,
i
:,
.
:~:
·~·:
';
..
·
' '
r ~
.~ .. · ,]3AB XV :l-·r ·
KEJ~N-ljUAt:{~.J;NYIDIKAN
.·
,
.
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu.dl ·lingkungan Pemerintah Daarah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan-penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi · sebagaimana dimaksud dalam Ur;,dang-Ur;idang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebaqalrnana dimaksud pada .aya! (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di linqkunqan Pemerintah Daerah yang dlangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebaqalmana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau taporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang .pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak oidana di bidang Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau .badan sehubungan dengan tindak pidana di bidarig. Retribusi; ·
- d. memeriksa buku, catatan dan 'dokumendain .yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; .. ..
- f. meminta bantuan tenaga ahll dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidar;ig -Retribusi; .
- e. melakukan penqqeledahanuntuk.rnendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta rnelakukan penyitaan terhadap bahan buk" tersebut:
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat perneriksaan sedang ber!angsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndanqUndang Hukum Acara Pidana.
- (1) Wajib Re~ribusi ya~g tidak melaksana.kan kewajiba~1nya sehingg~ merugikan keuangan Daerah d1a.ncam ~1.dana kurun.gan. paling lama 3 (tiqa) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (t1ga) kall jurntah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
t
I
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnerupakan penerrnaan Negara.
•?l'tJ
· ·~ ,ij
• - r ~~- --~(
;~:t(1
"°"'!1!
tV:7-
,:.-$~.t
?er:
t
~···
A'
i'-::,
~i t{
t&gt;·:'
I
·~?.
~7; ~- pr:-~·
~
. ,),,2
f·"'
I:
;1
KETENrn::a::::LIHAN
:,.;\ i)Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, R~trib!Jsi Perizinan Tertentu yang masih terutang :!~it '.i'·: BAB XVIII KETE.NTUAN PENUTUP , ' ' . . .
;J, tl
·;;ti.
~.:~ ¥~{'·
Pasal · 51
Pad a saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka ·:
;Jf
:i.;l;
f,i
'?
{it
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman BeralkohoJ (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat JI Ngada Tahun 1999 Nomor 27 Seri B Nomor 9); a.
~i
N.'·
IHI
~t;·, t;;
:~
·11
··r
·.•.
~ l;'
1.~
tef!.
~tt
!•
1f i\
1"'°
f ~:~
~: !l
·•
~
:~~:
,!
1·,
- ·~- t~·.:
;~
; :l;
!
}!:
J!t
,~i·
. r~i'
'..
i~{\&lt;
···'I.'
it:~'
:
~tlr}t
-~~
.
·&gt;\;'
'.,\_ ~tb
.
~:~t
I
.w:l~·~
'*~\\
~-.?
...
~;:
'
·)/'·
f+"~~
fl:rl-
1-,
~~,,.
.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 17 Sert C Nomor 4 ); b I
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 18 Seri C Nomor 5 ); c.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 21 Seri C Nomor 8); dan d.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 23 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 24 Seri C Nomor 11) e.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
•
~
·1 ••
'
'.
·, ' \/~-~~1i' .
52
.
.
'
.,,• ~
I
.•
I
A.gar setiap orang mengetahuiny~/\_:,~~ru~fintahkan penqundangan Peraturan Daerah iru dengan penempatannya dalarri Lembaraf1'.'Daerah Kabupaten Nga\_da . .. . ' ~. '
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA.TAHUN 2011 NOMOR 13
''}~f
~-w ~:
u
i··-
, ... , f~r
t~f
~~ ~
'(
'"'
...
:!-.
II
i'if ~·
n
-jf
·
.. '"
..
f
\?!·
,r t;~
··}\_~r
~ ·-·~t: ~!.
- ~-
·i.'~:f t~
-,,,'(:
('.~~·
: ________________•\,\_
t(,
u
J~~~ ;\_~ , ..
'·$ii)I,\
\_":=\.r
·t-·-
,;~.;
"M.''
:~1
',\.
t:i.
1t~·
Jr ii
t''
.. .
f~
{if \'.,}
',;.' -~~t
-(f u·
:;,
.rf
\\
1-\·
c:
J,
~Jtf
11·
if}
{~!:.
~If-
I~'
,\_:-:; ·r,i,-'
~ :f~'t:
'~i lil:
lf\~·a•
f
t•:
,~\,·
ji
:f
;(&lt;
;ft.
/h}'
~i
1t,.}F:
J°r l~f
1~;.,-J:•'-';
-11
.. :
~·
::r.~
.
~-c..·
lfh
)}i
I.
.J,
•••
:·.~=.
v~
:•
'PEN'JELASAN
.
PERATURAN DAERAH KABu'PATEN NGADA NOMOR,-ii TAHUN 2011 '!l"·reNTANG RETRIBU~liPERIZINAN TERTENTU
UMUM
Mendasari Undanq-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae rah sebaqairnana telah diubah .beberapa kali terakhir denqan- Undanq-Undanq Nomor 12 Tahun 2008 , daerab.diberi.kewenanqan untuk rnengatur dan mongurus sendiri urusan pemerintaharmya'dalarncranqka rneningkatkan eflsiensl dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,' ·pembanguf)an dan pelayanan\_ .k~pada masyarakat. Untuk itu daerah diberi hak sesual Wn9ang-Undang untuk. mengenakan pungutan retribusi kepada masyarakat. selarna ini. pernunqutan retrlbusi daerah .diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. tentang .. Pajak Daerab dan Retribusi Daerah sebaqaimana telah diubah denqan ,·Wncfang-Und\_ang Nemer 34 .Tahu 2000, dimana . daerah diberi kewenangan ya'riig Jua\_s,,:;untuk .rnernunqut retribusi daerah selain ditentukan dalam Undang-Undacig tef":3\_e~u~ dalarn rangka meningkaUcan pendapatan daerah. Namun dengan kewerig::1;.:1an·.itJ.1 . dalarn kenyataannya pelaksanaan UndangUndang tersebut kurang mendU~9ng fo~laks~ranya otonorni daerah, dan tidak banyak harapan untuk dapat me~utup: tkekurangan penqeluaran dalam rangka penyelenggaraan otonomi daer$n: \'": ·'.;\_ · &lt;, t ··
1,,
Dengan berlakunya un~~\_ng-Un'tlang Nornor 28 Tahun ?009 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah. -daerab diberi kewenangan di bida,ng retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat rneninqkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu dengan mengatur secara terperinci [enis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah, dimana akan memberi kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha. Salah satu objek retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah Retribusi Perizinan Tertentu.
Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti serta penyempurnaan Peraturan Daerah tentanq Retribusi Perizinan Tertentu yang penyusunannya dilakukan secara tersendiri ke dalam masing-masing bentuk Peraturan Daerah
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. ·
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Menqingat tingkat penggunaan jasa pelayar.an yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan
Pasal
12
Cukup jelas.
•
I·
.
·.;,,
'\
v
~
.
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
13
Cukup jelas.
14
·
Cukup [elas.
15
Cukup jelas.
16
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup je!as.
Pasal
19
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
21
Cukup jelas.
22
·
Cukup jelas.
23
Cukup jelas.
24
Cukup jelas.
25
Cukup jelas.
Pasal 27
/~;,;
t
,,:,,
{
f'.
...
i!
r:
1'
(
~~
'.~
:\
r,
\:
- (1) Biaya izin mendirikan bangunan terdiri atas:
- a. biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur;
- b. biaya pengawasan.
- (2) Bia ya pemeriksaan gambar/koreksi gambar sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a ditetapkan 0, 1 % ( nol koma satu persen) dari nilai bangunan.
- (3) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebssar 0, 1 % (nol koma satu persen).
- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjumlahan dari masingmasing hasil perkalian antara koefisien kota/daerah, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien status bangunan, koefisien luas bangunan, dengan harga standar bangunan.
- (5) Besarnya harga standar bangunf'.n sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetar,kan dengan Keputusan Bupati.
10
-~~
:.'t
.•
$·\_-t
'fl
·\
~-.
\
3
Pasal 28
27 ayat (4) ~itetapkan sebagai berikut:
koefisien kotaldaerah:
- '= 1,20 (satu koma dua puluh);
- b bangunan di tengah kotalBWK II
- a bangunan di pusat kotaldaerah
- bangunan di pinggiran III
- d. bangunan di wilayah kotalBWK IV
- = 0,25 (nol koma dua putuh lima);
- = 0,60 (nol korna enam puluh):
- = 0,45 (nol koma empat puluh lima).
- = 2,00 (dua korna QOI};
- = 1,25 (satu koma dua puluh 1ima);
•
;
r
koefisien kelas jalan:
..
- a. bangunan di pinggir jalan protokol/utarna kota
- b. bangunan di pinggir [alan kolektor
- c. bangunan di pinggir jalan antar lingkungan
- d. bangunan di pinggir jalan lokal
- e. bangunan tidak ditepi jalan
koefisien guna bangunan:
- a. bangunan perdagangan dan [asa
- b. bangunan perindustrian
- c. bangunan perumahan
- d. bangunan Jembaga/kantor
- e. bangunan umurn
- f. bangunan pendidikan
- g. bangunan khusus
- h. bangunan campuran
1. bangunan soslal
10. koefisien kelas bangunan: 4
- a. bang u nan permanen berd ind i nr. batu
12. . bata dengan konstruksi beton baja
13. = 1,50 (satu koma lima puluh);
14. = 1,00 (satu korna nol):
15. = 0,75 (no! korna tujuh puluh lima).
16. = 1,400 (satu korna empat ratus);
17. = 1,275 (satu koma dua ratus tujuh puluh lima;
18. = 0,825 (nol koma delapan ratus dua puluh lima;
19. = 1,000 (satu koma nol);
20. = 0,6PO (nol koma enam ratus);
21. = o·,500 (nol koma lirna ratus);
22. = 0,600 (no! koma enam ratus);
23. = 1,5 (1 korna lima) x koefislen bangunan induk;
24. = 0,200 (no! koma dua ratus).
25. = 1,00 (satu koma nol):
- b. bangunan permanen berdinding batu biasa
27. = 0,75 (nol korna tujuh puluh lima);
- c. bangunan permanen berdinding papan/kotangan
- d. bangunan permanen berdinding papan/bambo
5. koefisien status bangunan:
- a. bangunan pemerintah
- b. bangunan swasta
33. koefisien luas bangunan: 6
34. a.
35. b\_angunan dengan luas sampai dengan 100 M2 . = 0,'80 (nol koma delapan puluh);
- b. bangunan dengan luas sampai dengan 250 M2
37. = 1,00 (satu koma nol);
- c. banqunan dengan luas sampai dengan ~00 M2
- e. bangunan dengan luas di atas 1 oon M2
- d. bangunan denqan luas sarnpai dengan 1000 M2 = 1,50 (satu koma lim.:~ puluh);
41. = 1,25 (satu koma dua puluh lima);
42. = 1, 75 (satu koma tuJUh puluh lima).
7. koefisien tingkat bangunan:
- a. bangunan berlantai 1 (satu)
- b. bangunan berlantai 2 (dua)
46. = 1,00 (satu koma nol):
- c. bangunan berlantai 3 (tiga)
48. = 0,50 (no! koma //ma puluh).
49. = 0,90 (nol koma sembilan puluh);
'
·
- = 0,30 (no! korna tiga puluh).
- = 0,50 (no! korna lima puluh);
- .= 1,00 (satu koma not):
- = 0,50 (nol koma lima puluh).
,,
r
s
,,
'
,,
!
' Bupati dapat rnernberikan karinqanan danzatau membebaskan Retribusi untuk bangunan yang rnernpunyaifunqsl sosial.
'
Baqian Kedua
Retribusi lzin Ternpat Penjualan Minuman Beralkohol
Pasal
30
- (1) Stuktur dan besarnya tarif Retribusi tz;n Tempat Penjualan Minuman Beralkohol terdiri atas jenis tempat penjualan , golongan minurnan 'beralkohol, dan jumlah minuman beralkohol yang dijual.
2. lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ' (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Larnpiran dari Peraturan Daerah ini. '
Bagian Ketiga Retribusi lzin Gangguan
Pasal 31
- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Gangguan terdiri atas luas temoat usaha, indeks lokasi, dan indeks gangguan.
- (2) Besarnya tarif retribusl lzin Gangguan diperoleh dengan mengalikan harga dasar luas tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (3) Luas ruang tempat usaha adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setuas lantai.
- (4) Harga dasar luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. sampai dengan 25 m2 sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);
- b. 26 m2 sampai dengan 50 m2 sebesar Rp.3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah);
- c. 51 m2 sampai dengan 75 m2 sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah);
- d. 76 m2 sampai dengan 100 m2 sebesar Rp.6.000.- (enam ribu rupiah);
- e. lebih dari 100 m2 sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- (5) Jndeks Jokasi sebapaimana d'maksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
5
- a. kawasan industri
- = ·1
- b. kawasan perdagangan
= 2
- c. kawasan pariwisata
= 3
- d. kawasan perurnahan dan pemukiman
=
- (6) Jndeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. gangguan sangat kecil
= 15
1·
- b. gangguan kecil
- c. gangguan seciang
- d. gangguan besar
- e. gangguan sangat besar
= 25
= 75
= 50
- = 85
i
.
I#l:.
,-,r'-\
t
.((;:':
~
~~
°"'f-J
H~¥Y .
.
: '.P."s~,"~i?:·'
R::rJ!ir~=~~lr:!ek
.
13
Ji\,.
f ~;~t(l) Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Trayek terdiri atas jenis anqkutan don kapasitas ,:\~~y .. \ tempat duduk penurnpanq. ·:-.:·:, ~·, A-t ;i ~Jii{:,;· . . ' ,, . ·" . '· '
j
tl~{2)
Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzln Travek sebagaimana tercantum dalam Lampi ran 11 dan merupakan 'baqian yang tidak terpfsahkan dari Peraturan Dae rah ini.
:-} ~(?0
. 1 f~t:&gt;
• ¥:t \_'·
s~ 9;~" · ·Kil;~~ Retribusi)zin Usaha Perikanan
';\_ j(;~;· ~·;
Pasal 33
.;
'"r
I\_~~
;t,l~~:.
i0
i;
:;ii:~1:'c·I
fl i:l~~(:
· 1 1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Usaha Perikanan terdiri atas jenis usaha yang dilakukan, [enis armada C:an alat tangkap.ternpat dan jenis kegiatan, dan luas tempat kegiatan. . . .
'': ~i;::,:,
;~~;Ji)
.:
6·:
:~
Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampi ran Ill dan merupakan bagian .yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
t·
I
{ ~~-:t~!iJ~ ~
]~~tf..
~
I
'·\;~~[J·.:,
.
MASA RETRIBUSJ'DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
- , f,:':0) Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
Jr
. Pasal )4
i~fr
•
t&lt;·:
·:f
·t,:&gt;
- )2) s.aat terutanqnya Retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
ft·
~ ~
,}:i:
r
Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan
'\"
BAB VIII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 35
!:Hetribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat objek retribusi berlokasi.
~:(
Bagian Kedua · Tata Cara Pemungutan
BAB VIII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 36
.,
\•
I
·
..•
:~
r
- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
2. .!} (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain ya~g dlpersarnakan. } ~
.
..
!'
I
•
•
j
:~--·,
!\_;f'.
~
·;,:11
:}~
.
·
.
14
.
:·
..
~
."
,,·
,Ji Jl~) Dokumen lain yang dipersamakan .,.:1,b,fi,;ijm~~a dimaksud pada ay~( (2) dapat berupa .: f; 1, karcis, kupon, dan kartu langganan. ·::.: ;·:. ·· . : 1~} ~ · t ·~f~:~:\_, ',~l&lt;&gt; ),; I
~
-t
•
'()~,:~;I
- ; ~1(4) Hasil pemunqutan retribusi sebagaima''ra ~9i)li~ks\_ud pada ayat (2) disetor secara brute ke :'.rt. Kas Daerah. ·... \_;; ·,;,\_:,. ·\_":,:, .: ·· "': 1\~~\;\_~\_ I .:'·.~ '.· -i
f
.1,;'·
- f~}5) Tata cara pelaksanaan pemungutan ~itri~'us; difetapkan dengan Peraturan Bupati. ~r,r· · :
•i
.:.
•
,: ,0
I
&lt;
..
~
•
"I
,,
·.: t}.!:
'1
\fr:
;
.;,
'
.,.
t':
• '~
•
BAB IX.
TATA CARA-PEMBAYARAN DAN' PENAGIHAN SERTA SANKS! ADMINISTRATIF
BAB VIII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 37
i
Ii!~}
- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tern pat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD. · ·., ·
~ t·
; t/
I
]l
~
";1&lt;
.
~·~
r'
ii{:
:n;r
:
: t~r\
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) han sejak diterbitkannya SKR.D atau dokumen lain · yang dipersamakan.
&gt;.
- {\ (3) Apabila pembayaran dilakukan di t~ mpat lain sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), maka 1 t~,, hasil penerimaan retribusi harus disetor keKas Daerah paling lama 1 x24 jam.
!
:1.~.~-.~
~
ft(
.
- f~~~(4) Pembayaran Retrlbusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
ii~·
it'.:;
- . (5) Bupati dapat memberikan izin kepada W~jib' Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu denqan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
?:
i
l~
'~-L
- } [:(6) Pembayaran retribusi ke Kas Dae rah diberikan tanda buktl pembayaran.
.
,fl
·,r
: ii::'
fft'
- ~.
:
· tl
. ~1'
\!0.-
.···.·',
~·:
·V
r•
i~
if'
1:
;;.
,.
;
- (7) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (8) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. .
BAB VIII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 38
- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) dldahului dengan Surat Teguran.
- (3) P.engeluaran Surat Teguran sebagal tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tangga/ Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) s.ura~ Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan 'oleh Pejabat yang dltunjuk. i
I
I
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Pera.turan Bupati.
<!-- formula-not-decoded -->
~
•
\
l
I
.
/.
,.
·;}.'
'.:::,-
;:
·Pasiir 39.
'
=,,.:j
..
,·
,•
'; f:.
'·; :.~r~·
; iJ}
:; t \,.
· . .Jj I · ... \ . l~1 ~~'-; ){; ~ tl ·. \ ~'l .~ i, ;, .
Dalam ha! Wajib Retribusi tidak rnembayar tepat pad a waktunya atau kurang membayar, dlkenakan sanksi adrnlnlstratlf berupa 8un·ga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
I ~f.!
'
.
I I'
I ~
r·
~
.:~:
(;J\
~;
.ff.
r'
:
(' z;
':?;::
j
t:{(1)
.'
,:1,(
t
;-:{(:\_,.
..-'
I
.:-
KEBERATAN-
BAB X - KEBERATAN-
Pasal 40
- Wajib Retribusi dapat mengajukan · keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
:
';1
J {:\ ·
- {2) Keberatan diajukan secara tertuHs dalarn bahasa Indonesia dengan dlsertai alasan-alasan yang jelas
:~
.}
·-~
·~
~¥{ ~ ~
- ); ~?;-:.(3) Keberatan harus diajukan daiarn jan9ka:·waktu paling lama 3 (tiga) ouk., r sejak tanggal \ f .·; SKRD diterbitkan, kecuali jika WajioJ~~tri~usi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu :{ .!i/. tidak da pat dipenuhi karena keadaan-d] -luar kekuasaan nya.
- ~1 f\?(4) Keadaan di luar kekuasa:annya 1 ,·.s'.ebagain:,ana -dlrnaksud pada ayat (3) adalah suatu f'\:/ keadaan yang terjadi di luar kehendaknyaatau kekuasaan Wajib Retribusi. ~ ~~;&lt;:.: , . , -~ ~~J \_\_ ~ .. j ,~f~\~ .,1,·'"~rf t , · ·
Jf/,=
<!-- formula-not-decoded -->
- \_'; ff/(5} Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan '; t. ··· penagihan Retribusl. ·
f
--i~-.
l
~
\ t.'t,.
;.~;:
~;~~):
:t:
BAB X - KEBERATAN-
Pasal 41
': f
: ;.C
: :\
, t
1
. ;\_t
\~
· i~
•,
~·
r,
·-;.
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.,
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribesi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerirna seluruhnya atau sebagian, rnenolak, atau menambah besarnya Retribust yang terutang.
- (4) Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak member, keputusan, keberatan yang diajukai1 tersebut dianggap dikabu/kan.
BAB X - KEBERATAN-
Pasal 42
- (1) Jika. pe~gaj\_uan ke~eratnn dikabul~an sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retnbusr dikernbalkan dengan ditarnbah imbalar: bunga sebesar '2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. :
2. . i sejak bu/an pelunasan (2) lrnbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
I
; '
.
•
•
•
.,
::::··j-''
·~
• .J
-, {
~
.-1}
.•
·i
,,
'
I
.
.\_'JI
(
~i
. '
j·;fi
...
~
'
,··.'·
"
\
,·
PENGEMBALIAN KELEBl'i-iAN PEMBAYARAN · ;·f~ ~ ,, j· '~ .. L r~
,
:t ·
;
- tft(1) Atas kelebihan peinbayaran Retribusi,. Wajib,;Retribusi dapat mengajukan permohonan ·· :h'.i· pengembalian kepada Bupati. :,,. . ., , , . d~r , ·, s, ·. ···:: ";, "' .·. \ :·'
.
· .. 7"Pa~a(; 4i · · .. '-~ .'. -'
i
;\ ); .
i f,~l ·
- ;t:t(2) Bupati dalam jangka waktu palir)g l~ma ~ ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pe!}'.'lbay9\/:fn 13.etrr~:U.!?,i, ssbaqalmana dlrnaksud pada ayat (1 ), harus rnernberikan keputusai). :::-, · · · ·· · · ' · !. -i -~ . ,~
- .;i~'{-(3) Apabila jangka waktu seba~.~irnana,'','9irn~.~5-ud pada ayat (2) t~lah dflampaui dan B~pat! ~ \.i · tidak memberikan suatu keputusan u. perniohonan penrjernballan pembayaran Retrlbusl '. ,) dianggap dikabulkan dan . $KRDLB'. harus diterbitkan dalam jangka wak.; paling lama 1 i ·if ( satu ) bu Ian. t;/· ·. '
~ r
\; tY:
:l f,;··
~ :r
~:
9- .- ~
!, }
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempu11.y,ai ut~qg Retribusi Jainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud R§ld~ ayat, (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi te(segut.:. '. .tt.~:: · : ________________ ;.. .. ,,..i·· "l i, ~ .,. f . : \.
\ :t
.v
,
i
;
y·, ... "·
:
,
- (5) Pengembalian kelebihan pernbayafan R.'etribusi. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama· 2 (·dua )\_ bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
-~~
·: \·r
'.
,; t}
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 ( dua) bu Ian, Bupati rnernberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Retribusi.
; r
1
7~
&lt;
- ';;;~ (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ?;. ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
i·-
.
: '}l,·
.
,1~ .•
.
'-/'
:
.
r-·
)'
BAB XII - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 44
i
;\_.
- ;;;· (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah · melampaui :~: waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib ,;. Retribusi rnelakukan tindak pldana di bidang Retribusi.
'.;
~~·
...
i
,}.
r?
,;
i'
:
!-
1
- (2) Kad~luw~rsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), tertangguh [ika:
- a. diterbltkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbit~an S~r~t Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penaqihan dihitunp sejak tanggal penyarnpaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan .~tang ~.etri~usi secara .langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nu, uf b adal~h yvaJ1b Retrtbusi de~gan .. esadarannya menyatakan rnaslh: mempunyai utang Retribusl dan belum melunas:nya kepada Pemerintah Daerah. f
\
r ~.
:-::~
,:r'.t ... ·· ...
~t
~.-·
!
{"';~~.
•
~/:.'.
: i if
.
.
:
.
?:;
·J:~1t'
17
a·:;,:
.:
·
i • .
·'i
- ·{ J;~J°(5) Pengakuan · utang Retribusi secar,aJ,i~.~~ji~~~'u{1'.g·: sebaqalmana dirnaksud pada ayat (2) :ii'.,'. huruf b, dapat : diketahui dari p,erig~Jyan::~.:permohonan ; angsura11 atau penundaan ;~ \ft pembayaran danperrnohonan kebec?{~rl"C&gt;leh·Vy"ajib Retribusi. · ··i f:J .. :: -~.:.1 l · ;:-:(: }'&gt;t&lt;.::;';,:\_:~::.
,,Hr
~i.·};a~aitt 1 ?
'
.
.··
.,.n,·,,
- }jj{;i(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkir·.\'affafgi.h:·hi,gi:,:karena hak untuk rnelakukan penagihan 1: if' sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan, .. '. 1':'. 1 ;-." · ' } }~~ \ I , ·
'
t{'\_.'.
•
'
{!
': \~
- (2) Bupati rnenetapkan Keputusan Penqhapusan 1Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dlmaksud pada ayat (1} :. ,, · , ,;~ ·· '. ·~ ,~ ~:
rt
·)i!l.
- '.·.;\ (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan i }/ Peraturan Bupati. ·' ·; : ;1\_ r, :\_·
~f
;,;, l~
1:&gt;..
i -~~:
; :\
:, f~.
.,
.
"...··,
~.I 1i
.
.
~I
· fA •
{ f
~ i:~
~rt
BAB XIII - PEMERIKSAAN
Pasal 46
~
1 {:·
i::-
,; ~-,'.~
:
l
f;.
,;-·
•
•
,•L
'J.':,,r
,!
,[ tf
\ 1?
F
: t
.
\'.
; k
; ff·
; t
't f:
:
!\
·~\\
.f
~-·
t}
..
:r
.:::·
,,!
)f
,•
·,,·
~-
;·
·r
!.,
.t
I,
·,
~.
·~-·
·:
{
t
-«:
- :
J
t,
,;;
.&gt;:'
- .. .. :, ~ ·.· (1) Bupati ·berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan · · Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib .:
- a. memperlihatkan dan/atau rnemlnjamkah buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokurnen laih y,:i~g:'berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bant.uan guna ke!ancaran pemeriksaan; dan /atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan. .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 47
- pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar (1) lnstansi yang melaksanakan pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebapalmana ~imaksud pada ayat (1) ditetapkan melarui Anggaran Pendapatan dan-Belanja Daerah Kabupaten Ngacia. · :·
- I (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
•
i
•
•
•
~
-·~ r
..
{~
.
?rr
:,
:,
1'.i
-;
-
.
..,
,;1~:
}'"
~;f~:
;.
:,
,,
i
:,
.
:~:
·~·:
';
..
·
' '
r ~
.~ .. · ,]3AB XV :l-·r ·
KEJ~N-ljUAt:{~.J;NYIDIKAN
.·
,
.
BAB XIV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 48
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu.dl ·lingkungan Pemerintah Daarah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan-penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi · sebagaimana dimaksud dalam Ur;,dang-Ur;idang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebaqalrnana dimaksud pada .aya! (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di linqkunqan Pemerintah Daerah yang dlangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebaqalmana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau taporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang .pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak oidana di bidang Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau .badan sehubungan dengan tindak pidana di bidarig. Retribusi; ·
- d. memeriksa buku, catatan dan 'dokumendain .yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; .. ..
- f. meminta bantuan tenaga ahll dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidar;ig -Retribusi; .
- e. melakukan penqqeledahanuntuk.rnendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta rnelakukan penyitaan terhadap bahan buk" tersebut:
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat perneriksaan sedang ber!angsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndanqUndang Hukum Acara Pidana.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 49
- (1) Wajib Re~ribusi ya~g tidak melaksana.kan kewajiba~1nya sehingg~ merugikan keuangan Daerah d1a.ncam ~1.dana kurun.gan. paling lama 3 (tiqa) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (t1ga) kall jurntah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
t
I
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnerupakan penerrnaan Negara.
•?l'tJ
· ·~ ,ij
• - r ~~- --~(
;~:t(1
"°"'!1!
tV:7-
,:.-$~.t
?er:
t
~···
A'
i'-::,
~i t{
t&gt;·:'
I
·~?.
~7; ~- pr:-~·
~
. ,),,2
f·"'
I:
;1
KETENrn::a::::LIHAN
:,.;\ i)Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, R~trib!Jsi Perizinan Tertentu yang masih terutang :!~it '.i'·: BAB XVIII KETE.NTUAN PENUTUP , ' ' . . .
;J, tl
·;;ti.
~.:~ ¥~{'·
Pasal · 51
Pad a saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka ·:
;Jf
:i.;l;
f,i
'?
{it
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman BeralkohoJ (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat JI Ngada Tahun 1999 Nomor 27 Seri B Nomor 9); a.
~i
N.'·
IHI
~t;·, t;;
:~
·11
··r
·.•.
~ l;'
1.~
tef!.
~tt
!•
1f i\
1"'°
f ~:~
~: !l
·•
~
:~~:
,!
1·,
- ·~- t~·.:
;~
; :l;
!
}!:
J!t
,~i·
. r~i'
'..
i~{\&lt;
···'I.'
it:~'
:
~tlr}t
-~~
.
·&gt;\;'
'.,\_ ~tb
.
~:~t
I
.w:l~·~
'*~\\
~-.?
...
~;:
'
·)/'·
f+"~~
fl:rl-
1-,
~~,,.
.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 17 Sert C Nomor 4 ); b I
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 18 Seri C Nomor 5 ); c.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 21 Seri C Nomor 8); dan d.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 23 Tahun 2006 tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 24 Seri C Nomor 11) e.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
•
~
·1 ••
'
'.
·, ' \/~-~~1i' .
52
.
.
'
.,,• ~
I
.•
I
A.gar setiap orang mengetahuiny~/\_:,~~ru~fintahkan penqundangan Peraturan Daerah iru dengan penempatannya dalarri Lembaraf1'.'Daerah Kabupaten Nga\_da . .. . ' ~. '
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA.TAHUN 2011 NOMOR 13
''}~f
~-w ~:
u
i··-
, ... , f~r
t~f
~~ ~
'(
'"'
...
:!-.
II
i'if ~·
n
-jf
·
.. '"
..
f
\?!·
,r t;~
··}\_~r
~ ·-·~t: ~!.
- ~-
·i.'~:f t~
-,,,'(:
('.~~·
: ________________•\,\_
t(,
u
J~~~ ;\_~ , ..
'·$ii)I,\
\_":=\.r
·t-·-
,;~.;
"M.''
:~1
',\.
t:i.
1t~·
Jr ii
t''
.. .
f~
{if \'.,}
',;.' -~~t
-(f u·
:;,
.rf
\\
1-\·
c:
J,
~Jtf
11·
if}
{~!:.
~If-
I~'
,\_:-:; ·r,i,-'
~ :f~'t:
'~i lil:
lf\~·a•
f
t•:
,~\,·
ji
:f
;(&lt;
;ft.
/h}'
~i
1t,.}F:
J°r l~f
1~;.,-J:•'-';
-11
.. :
~·
::r.~
.
~-c..·
lfh
)}i
I.
.J,
•••
:·.~=.
v~
:•
'PEN'JELASAN
.
PERATURAN DAERAH KABu'PATEN NGADA NOMOR,-ii TAHUN 2011 '!l"·reNTANG RETRIBU~liPERIZINAN TERTENTU
UMUM
Mendasari Undanq-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae rah sebaqairnana telah diubah .beberapa kali terakhir denqan- Undanq-Undanq Nomor 12 Tahun 2008 , daerab.diberi.kewenanqan untuk rnengatur dan mongurus sendiri urusan pemerintaharmya'dalarncranqka rneningkatkan eflsiensl dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,' ·pembanguf)an dan pelayanan\_ .k~pada masyarakat. Untuk itu daerah diberi hak sesual Wn9ang-Undang untuk. mengenakan pungutan retribusi kepada masyarakat. selarna ini. pernunqutan retrlbusi daerah .diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. tentang .. Pajak Daerab dan Retribusi Daerah sebaqaimana telah diubah denqan ,·Wncfang-Und\_ang Nemer 34 .Tahu 2000, dimana . daerah diberi kewenangan ya'riig Jua\_s,,:;untuk .rnernunqut retribusi daerah selain ditentukan dalam Undang-Undacig tef":3\_e~u~ dalarn rangka meningkaUcan pendapatan daerah. Namun dengan kewerig::1;.:1an·.itJ.1 . dalarn kenyataannya pelaksanaan UndangUndang tersebut kurang mendU~9ng fo~laks~ranya otonorni daerah, dan tidak banyak harapan untuk dapat me~utup: tkekurangan penqeluaran dalam rangka penyelenggaraan otonomi daer$n: \'": ·'.;\_ · &lt;, t ··
1,,
Dengan berlakunya un~~\_ng-Un'tlang Nornor 28 Tahun ?009 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah. -daerab diberi kewenangan di bida,ng retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat rneninqkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu dengan mengatur secara terperinci [enis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah, dimana akan memberi kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha. Salah satu objek retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah Retribusi Perizinan Tertentu.
Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti serta penyempurnaan Peraturan Daerah tentanq Retribusi Perizinan Tertentu yang penyusunannya dilakukan secara tersendiri ke dalam masing-masing bentuk Peraturan Daerah
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. ·
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Menqingat tingkat penggunaan jasa pelayar.an yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan
Pasal
12
Cukup jelas.
•
I·
.
·.;,,
'\
v
~
.
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
13
Cukup jelas.
14
·
Cukup [elas.
15
Cukup jelas.
16
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup je!as.
Pasal
19
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
21
Cukup jelas.
22
·
Cukup jelas.
23
Cukup jelas.
24
Cukup jelas.
25
Cukup jelas.
Cukup jelas,
Cukup jelas.
Dalam ha! besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.
•
.
•,
,1,.
-
•
I,,;~,.-{°. •
•.(~
·.1
•
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasat
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
36
Cukup jelas.
37
Cukup jelas.
38
Cukup jelas ..
39
Cukup jelas.
40
Cukup\_jelas.
41
Cukup jelas.
42
Cukup jelas.
43
Cukup jelas.
44
Cukup jelas.
45
Cukup jelas.
46
Cukup jelas.
47
Cukup jelas.
48
Cukup jelas.
49
Cukup jelas.
50
Cukup jelas.
51
Cukup jelas.
52
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KAPUPATEN NGADA NOMOR 8
24
'·t
·~~r
·~
~:
T,·~
lA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN I

PERATURAN··D'AEiRAl.!i:KA.BUPATEN NGADA NOMOR 13 Tf"AHUN 2011 1·! TANGGAL 28 ··DESEM13.ER 2011

1:

## BESARNYA TARIF RETRIBUSI !ZIN TEMPAT P.ENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

| No | Uraian | (Rp) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| a. | 1. Hotelberbintang 2. Restoran dan Ruman Makan 3. Bar, Pub, Clab Malam dan Diskotik Diminum Langsung di Ternpat Penjualan: | Rp.1.000.000,-/tahun Rp.1.500.000,-/tahun Rp.1.500.000,-/tahun |
| b. | Dijual secara Eceran: , . ,: . . 1. Toko t,f;, ·· -,: , ..:. 2. Pasar Swalayan, Super Mar~et dan sejenisnya .'a.,· · . , .. | ,Rp.2.000.000,-/tahun Rp.2.000.000.-/tahun . |


·.;

,,

..

·,.i

,

:

.,

..

"i h.c

LAMPIRAN II

~

·•.

..,

.

,," ·?

..

' i~ ~

P.~~ATURAN DAERAH:~ABUPATEN NGADA NOMOR 13 TAHUJN· 20.1:t TANGGAL 28 'DE$EMB.ER :2011

## BESARN'( Aff ARIF

## RETRlBUSI IZIN.:TRA YEK

| No | " Uraian | 1 (Rp) |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Mobil Penumpang | ' 1ZO.OOO,- per kendaraan ,, I /·,· -, ·. ' |
| 2 | Mobil Bus - 9 s/d 15 orang - 16 s/d 25 orang - Lebih dar! 26 orang_ - | '. . . , .· . '7· '·~ 203.00Q, .. per kendaraan ·~"'~ .j '""- ~j .;\, -- .,,.: •• • ,2.Y.O.OQO,>.:,'..per:keqdaraan ~37.000;-'per kendaraan • • ~- '-\~···, :. 'I ... ~ . ) • ' ., ' .. |
| 3 | Angkutan Perintis | ·. 21p.000,-_per kendaraan r' .,• |
| 4 | Angkutan Sewa | ·35.000,;. ~er kendaraan ,• 1. |
| 5 | ' Angkutan Taksi | ' 120.00Q,-· per kendaraan |
| 6 | Angkutan lnsidentil - Angkutan Pedesaan - Anqkutan AKDP | ·15.000,--/ 1 x jalan 35.000,- / 1 x jalan |

"fl


.,

..,:,.

j

I

LAMPIRAN Ill

-

!'

..

,

..

PERATURAN DA:ERAH KABUPATEN NGADA

~iNMGoGRA~3 2!A~~·t~·~ 0J~R·:;2~11

## BESARNYA TARIF RETRIBUSI 121~~ USAHA PERIKANAN

| No | Uraian | (Rp) | Ket. |
|------|----------------------------------------------|-----------|--------|
| 1 | Surat Jjin Usaha (SJUP) ! | 350.000,- | |
| 2 | Surat lzin Kapa! Pengangkutan lkan (SIKPI/GT | 20.000,- | |
| 3 | Surat lzin Penangkapari lkan (SIPI) | | |

.

I

Rincian Surat lzin Penangkapan lkan (SIPI) :

| No | Jenis Kapal dan Alat Tangkap | Satuan I | (Rp) |
|-------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| a | Pukat Kantong '(Seine Nets) | | . - |
| - | Payang | GT | 31.000,- |
| - | Pukat Udang | GT | 21.000,.: |
| b | Jaring lnsang (Gill Net) | GT ' | 10.000,- |
| c | Jaring Angkat (Lift Net) | | |
| - | Bagan Perahu (Rakit) | ' GT | 28.000,,,. |
| - | Bagan Tancap (Kelong) | GT . ,. ~~, .. r | 21.000,- |
| d | Pancing (Hook and Line) | | |
| - Rawai I | Long line GT | I | 21.000,- |
| - Pole and | line | GT | 23.000,- |
| - Pancing tonda | GT | | 14.000,- |
| - Pancing lainnya | GT | | 14.000,- |
| e | Perangkap (Trap) | | |
| Bubu | GT | | 35.000,- |
| f Alat lainnya | GT | | 14.000,- |

».

.,-'(

.

~-:

## Surat Pernbudldayaan

·1:c,:·.:::&lt;:c·,.

## lkarf;'(SBI};;~,' &lt;.': ,.;'l,.·,. · .. ,·i . -·\_.

| No | ~enis;Kegiatan,'r:·/'.'.L:~:; .: • i .-- . ~ . ~.\ "' | '··satuan | (R~) " I~ . |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1 | Di Air Tawar . | | |
| 1.1 | Pembenihan | ha | 84.000,- :~ |
| 1 .2 | Pembesaran | | |
| • Di • | Kolam Air teriang • c- ·.. ~· | Ha/Unit | 70.000;- |
| | · Di KolamAir Deras. · ;?:··· . | ·Unit | 70.000',-' .-··; '., |
| | .D] Keramba Jari,119 - Apung ·· ~:~., | Ur.it | ~ .. ~ ' 70.00.Q,.,,, h ·~· |
| 2 | Di Air Payau | | .• ·•« |
| 2.1 Pembenihan | | Ha | sso.ooo.. ' ~,. ,.I I |
| 2.2 | Pembesaran | Ha | 140.000· - ' . .,, ; |
| 3 | Di Laut | Unit/m2 | I ~ ~- . , f·~· i- ,· .• ,._: ' |
| 3.1 | Pembenihan | | 3.000;-: |
| 3.2 | Pembesaran | Uni!/m2 | |
| lkan | bersirip | Unitlm2 | 3:000,- · |
| - Rumput Laut | | Unit/m2 | 1.000;"· |
| Teripang | | Unit/m2 | 2;·000,- |
| Kerang Hijau | | Unitlm2 | 2.000,- |
| - Kerang Mutiara | | Unit | 700:00,- |
| Apung | ~..._~~~K-e-ra_m_b_a~~~Ja-r-in_g_J_~~U~n=i-t~-..,..,...JLc----3-5-0-.0-0-'~,-v• | | |


'-

.•

''

, '

I

1

i

I

1

j

!

.

.

.


"l

.•

1

I,',·•

J

·.,

.'

1

~

:•-r:

r~

\_J•,

t

.

~-

.

TAt-ilJ~ 2011 T~~Tt\~f; IQ~Tl21UUS!l.·V~l?IZl~A~ . -l]EIQ.10,~~·-r1~u - . ~ L. ' . t ' V~~A T·lJ12~~ UA.~VAti ~ · ~ '~ l I ~

.


.•.

,,

'f

.:

i

·;