KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 2011 tentang PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (berlaku 24 Mei 2011)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa masa tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2007-2011 akan berakhir pada Desember 2011;
- b. bahwa sesuai Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menugaskan Pemerintah membentuk Panitia Seleksi yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pasal 4
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Pasal 30
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Mengingat : 1. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.
PERTAMA
:
Membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi.
KEDUA
- Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari :
Ketua :
Sdr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.;
Wakil Ketua :
1. Sdr. Irjen Pol (Purn) Drs. M.H. Ritonga;
2. Sdr. Dr. H. Soeharto, S.H., M.H.;
Sekretaris :
Sdr. Dr. H. Ahmad Ubbe, S.H., M.H., APU;
merangkap Anggota
Anggota :
1. Sdr. Prof. Rhenald Kasali, Ph.D;
2. Sdr. Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA;
3. Sdr. Prof. Dr. Tb. Ronny R. Nitibaskara;
4. Sdr. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.;
5. Sdr. Erry Riyana Hardjapamekas;
6. Sdr. Akhiar Salmi, S.H., M.H.;
7. Sdr. Amir Hasan Ketaren, S.H.;
8. Sdr. Dr. Imam Prasodjo, MA;
9. Sdr. Deliana Sajuti Ismudjoko, S.H.
2. KETIGA :
3. KEEMPAT :
KETIGA : ________________
- Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. mengumumkan kepada masyarakat calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan tanggapan;
3. menyeleksi dan menentukan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. menyampaikan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Presiden.
Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
- KELIMA :
- Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEENAM : ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Pimpinan
- Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
KEDELAPAN : ________________
KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2011

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ttd Bistok Simbolon