PERATURAN BUPATI KABUPATEN NIAS SELATAN  NIAS SELATAN Nomor 04 Tahun 2012 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENNIAS SELATANTAHUNANGGARAN2012 DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MIAS SELATAN, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012; - bahwa untuk menlngkatkan tertib administrasi dan memperlancar slstem Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dlatur datam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegaiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012; b. - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu (berlaku 1 Maret 2012)
Pembukaan
Menimbang
:
BERI1A DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENNIAS SELATANTAHUNANGGARAN2012
DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MIAS SELATAN,
a
.
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012;
- bahwa untuk menlngkatkan tertib administrasi dan memperlancar slstem Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dlatur datam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegaiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012; c.
- 1 . Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199&amp; Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selalan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotlsme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Mengingat
3ER1:A
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiorial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
13. Peraturan Pemerirtah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C 00 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 3955) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. 15 . Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021); .
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
/
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun . 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. " Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
8. 27 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
13. 31 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011 Nomor 02);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ; 132.12 - 205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
/
/
/
/
%
- 34 . Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011 Nomor 04);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 Nomor 02);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab jpaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 Nomor 01);
37. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
39. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.
38. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012
Pasal 1
- (1) Peraturan Bupati ini adalah seb3gai petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah merupakan Pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

## Pasal 3

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Nias Selatan.

Hi

## Pasal 4

IPada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Selatan I Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten | Nias Selatan Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 1 Maret 2012

BUPATINIAS SELATAN, ttd.

IDEALISMAN DACHI

Diundangkan di Teluk Dalam pada tanggal 5 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAHKABUPATENNIAS SELATAN, ttd.

ASA'ARO LAIA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 04

SALINANINI SESUAI DENGAN ASLINYA IM SETDA KABUPATENNIAS SELATAN,

^ 1 * 713720222 2001121004