PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP Nomor - Tahun 2013 tentang GARIS SEMPADAN JALAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di berbagai sektor, telah mendorong peningkatan arus mobilisasi ekonomi dan sosial, maka guna kelancarannya memerlukan pengamanan dan penertiban prasarana fisik jalan yang merupakan unsur lingkungan yang sangat vital, agar tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan garis sempadan jalan yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daera-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
7. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Repuablik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kaebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan BUPATI SUMENEP
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN JALAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep yang tugas dan fungsinya terkait dengan Garis Sempadan Jalan;
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, jalan kabel;
6. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
7. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh Instansi, Badan Usaha, Perorangan, atau kelompok Masyarakat untuk kepentingan sendiri;
8. Jalan Arteri adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna;
9. Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar pusat kegiatan nasional, atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah;
10. Jalan Arteri Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua;
11. Jalan Kolektor adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri pelayanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi;
12. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan Kolektor Primer 1, Jalan Kolektor Primer 2, Jalan Kolektor Primer 3, Jalan Kolektor Primer 4;
13. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga;
14. Jalan Lokal adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan yang masuk tidak dibatasi;
15. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdayaguna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat kegiatan lingkungan;
16. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai keperumahan;
17. Jalan Lingkungan adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah;
18. Jalan Lingkungan Primer merupakan Jalan Lingkungan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan;
19. Jalan Lingkungan Sekunder merupakan Jalan Lingkungan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan;
20. Ruang Manfaat adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu, ditetapkan oleh penyelenggara jalan, dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, trotoar, dan ambang pengamanannya;
21. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran Jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa yang akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu;
22. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan dan agar tidak menggangu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan;
23. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunanbangunan di kiri dan kanan jalan pada ruang pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan;
24. Penyelenggaraan Garis Sempadan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, penataan, pembinaan, dan pengawasan garis sempadan;
25. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi;
26. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak menggangu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan;
27. Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan;
28. Bangun-Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian natau seluruhnya diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kepentingan manusia;
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
Pasal 2
Maksud pengaturan Garis Sempadan Jalan adalah sebagai landasan perencanan dan pengendalian pemilikan dan penguasaan tanah, pelaksanaan pembangunan dan kelestarian lingkungan, fisik jalan dan fungsi jalan.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya pengaturan Garis Sempadan Jalan yaitu untuk menunjang terciptanya lingkungan yang teratur, dalam upaya tertib pemanfaatan lahan dari kegiatan mendirikan bangunan-bangunan.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
Pasal 4
Manfaat menetapkan ketentuan Garis Sempadan Jalan, yaitu untuk menjamin fungsi jalan dari gangguan keberadaan bangun-bangunan yang dapat menghalangi pandangan bebas para pengguna jalan, terciptanya bangunan-bangunan yang teratur serta pengamanan konstruksi jalan.
BAB III - FUNGSI DAN PERANAN GARIS SEMPADAN
Pasal 5
Fungsi Garis Sempadan Jalan adalah agar bangunanbangunan tidak menggunakan fungsi jalan.
BAB III - FUNGSI DAN PERANAN GARIS SEMPADAN
Pasal 6
Peranan Garis Sempadan Jalan adalah menentukan batas bagi para pemilik tanah atau persil yang berada dipinggir jalan, untuk mendirikan bangun-bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - JARAK GARIS SEMPADAN JALAN
Pasal 7
Jarak Garis Sempadan Jalan ditentukan dengan ukuran sebagai berikut :
- a. jalan Kolektor Primer adalah 15 (lima belas) meter dari as jalan terhadap pagar/tritisan, 20 (dua puluh) meter dari as jalan terhadap bangunan dan 25 (dua puluh lima) meter dari as jalan terhadap bangunan industri;
- b. jalan Kolektor Sekunder adalah 9 (sembilan) meter dari as jalan terhadap pagar/tritisan, 14 (empat belas) meter dari as jalan terhadap bangunan dan 19 (sembilan belas) meter dari as jalan terhadap bangunan industri;
- c. jalan Lokal Primer adalah 8 (delapan) meter dari as jalan terhadap pagar/tritisan, 13 (tiga belas) meter dari as jalan terhadap bangunan dan 18 (delapan belas) meter dari as jalan terhadap bangunan industri;
- d. jalan Lokal Sekunder adalah 7 (tujuh) meter dari as jalan terhadap pagar/tritisan, 12 (dua belas) meter dari as jalan terhadap bangunan dan 17 (tujuh belas) meter dari as jalan terhadap bangunan industri;
- e. jalan Lingkungan Primer adalah 5 (lima) meter dari as jalan;
- f. jalan Lingkungan Sekunder adalah 2,50 (dua koma lima) meter dari as jalan terhadap pagar/tritisan dan 4,50 (empat koma lima) meter dari as jalan terhadap bangunan.
IZIN, REKOMENDASI DAN DISPENSASI
BAB V - IZIN, REKOMENDASI DAN DISPENSASI
Pasal 8
- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain ke peruntukkannya, meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunbangunan, dan bangunan gedung didalam ruang milik jalan wajib memperoleh Izin dari penyelenggara jalan.
- (2) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban toatal melebihi stándar wajib memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (3) Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunbangunan yang tidak menggangu keselamatan jalan dan keamanan konstruksi jalan wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan.
BAB VI - LARANGAN
Pasal 9
- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang mendirikan bangunan pada ruang dalam jarak garis sempadan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.
BAB VII - PENYIDIKAN Pasal 10
Pasal 10
- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - SANKSI
Pasal 11
Terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) dilakukan sanksi berupa pembongkaran sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 12
- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikecualikan terhadap bangunan telah berdiri dan sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Penetapan: Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 26 Pebruari 2013

Penandatangan: ## BUPATI SUMENEP KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Penetapan: Diundangkan di : Sumenep

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP ## Drs. HADI SOETARTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580618 198107 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2013 NOMOR 6