Unknown BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA Nomor 26 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA (berlaku 2 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
- a. bahwa untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan pada Pasal 15 (1) undang-undang Nomer 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan serta adanya data yang akurat tentang jumlah dan jenis usaha yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadapusaha pariwisata agar tercipta iklim usaha dan kegiatankepariwisataan yang lebih kondusif dengan tetapmemperhatikan norma agama, norma kesopanan, norma adat istiadat dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat maka setiap usaha pariwisata perlu didaftar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran UsahaKawasan Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan danRekreasi;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata CaraP endaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah LautNomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tanah laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2014) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah LautNomor5 Tahun2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor05 Tahun 2015)
24. PerdaNomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.
KETENTUAN UMUM
BAB I - Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenTanah laut.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Pariwisata adalah DinasPariwisata Kabupaten Tanah Laut.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnyadisingkat DPMPT, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsursatuan kerja perangkat daerah terkait yangmempunyai kewenangan untuk memberikan pelayananperizinan.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PemerintahDaerah ## BAB II
BAB I - Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagaipedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikanpelayanan pendaftaran Usaha Pariwisata dan bagimasyarakat dalam menyelenggarakan Usaha Pariwisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata bertujuan untuk:
- a. mewujudkan kepastian hukum dalam menjalankanUsaha Pariwisata bagi Pengusaha;
- b. mewujudkan kejelasan proses pendaftaran UsahaPariwisata;
- c. menyediakan sumber informasi bidang Usaha Pariwisata;dan
- d. mengendalikan penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
BAB III - USAHA PARIWISATA Pasal 3
Pasal 3
- (1) Bidang usaha pariwisata yang didaftarkan adalah sebagai berikut :
- a. usaha jasa perjalanan pariwisata;
- b. usaha penyediaan akomodasi;
- c. usaha jasa makanan dan minuman;
- d. usaha kawasan pariwisata;
- e. usaha jasa transportasi wisata;
- f. usaha daya tarik wisata;
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan liburan daya rekreasi;
- h. usaha jasa pramuwisata;
- i. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. usaha jasa informasi pariwisata;
- l. usaha wisata tirta;dan
- m. usaha spa.
- (2) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana di maksud pada ayat (1) memiliki jenis usaha dan sub-jenis usaha sebagaimana diatur dalam peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata tentang Tata cara pendaftaran Usaha Pariwisata.
TEMPAT PENDAFTARAN, OBYEK DAN TANGGUNG JAWAB
BAB IV
Pasal 4
- (1) Pendaftaran usaha pariwisata di daerah dilakukan terhadap semua bidang, jenis dan sub jenis usaha pariwisata.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata di daerah dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bebaskan dari keharusahan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya
BAB IV
Pasal 5
Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2) dapat berbentuk perseorangan atau berbentuk badanusaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak berbadanhukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Setiap Pengusaha wajib mendaftarkan usahanya.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata dilakukan terhadap setiapkantor/tempat penjualan/lokasi usaha.
- (3) Pendaftaran Usaha Pariwisata dilakukan oleh Pengusaha.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro ataukecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangandibebaskan dari keharusan untuk melakukanpendaftaran Usaha Pariwisata.
- (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro ataukecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapatmendaftarkan Usaha Pariwisatanya berdasarkan keinginansendiri.

## BAB V

## JENIS LAYANAN TDUP Pasal 7

Jenis layanan meliputi:

- a. baru;
- b. pemutakhiran; dan
- c. daftar ulang.

## BAB VI TAHAPAN Pasal 8

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. permohonan pendftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan Tanah Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

## Pasal 9

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

## Bagian Kedua

## Pendaftaran Usaha Pariwisata Pasal 10

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisa disertai dengan dokumen :
- a. foto copy identitas diri atau kartu tanda penduduk;
- b. foto copy akte pendirian badan usaha bagi yang berbadan usaha;
- c. foto copy ijin teknis antara lain :
1. Persetujuan prinsip / rekomendasi;
2. Rekomendasi amdal / UKL /UPL;
3. Ijin mendirikan bangunan (IMB);
4. Surat ijin tempat usaha (SITU) dan ijin gangguan (HO);
5. Ijin penggunaan bangunan (IPB) bagi kondominium hotel (KONDOTEL).
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotocopy atau salinan yang telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

## Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

## Bagian kegiatan Pasal 11

## Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggalpendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat lokasi usaha;
- i. nomer akta pendirian badan usaha dan perubahanya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomer kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama ijin dan nomer ijin teknis, serta nama dan nomer dokumen lingkungan hidup yang dimiliki Pengusaha;
- k. kapasitas yang tersedia;
- l. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai dengan hurufk; dan
- m. keterangan apabila demudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha parieisata, pengaktipan kembali pendaftaran usaha Pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

## Pasal 12

Daftar Usaha pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

## Bagian ke empat Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pasal 13

Bupati berdasarkan daftar usaha pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha.

## Pasal 14

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi:

- a) Nomor tanda pendaftaran usaha pariwisata berisi;
- b) Tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c) Nama pengusaha
- d) Alamat pengusaha;
- e) Nama pengurus badan usaha;
- f) Jenis usaha;
- g) Merek usaha, apabila ada;
- h) Alamat tempat usaha;
- i) Nomer akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha ata nomor kartu tanda penduduk ( KTP) untuk pengusaha perseorangan
- j) Nama dan nomor ijin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k) Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan tanda daftar usaha Pariwisata; dan
- l) Tanggal penerbitan tanda daftar usaha Pariwisata

## Pasal 15

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

## Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

## Bagian Kelima Pasal 16

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat sesuatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat dalam jangka jangka waktu 30 ( tigapuluh ) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata disertai dengan dokumen penunjang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotocopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.

- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimalsud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah di mutakhirkan, Bupati menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha.
- (6) Dengan diterbitkannya tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanda daftar usaha pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (7) Pengusaha mengembalikan tanda daftar pariwisata terdahulu kepada Bupati.

## BAB VII MASA BERLAKU TDUP Pasal 17

TDUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatanUsaha Pariwisata dan wajib melakukan daftar ulang setiap 3(tiga) tahun sekali.

## PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

## BAB VIII Bagian Kesatu Pembekuan Sementara Pasal 18

- (1) Bupati melalui Kepala DPMPT membekukan sementaraTDUP jika Pengusaha:
- a. terkena sanksi pembatasan kegiatan Usaha dan/ataupembekuan sementara kegiatan Usaha sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. tidak menyelenggarakan kegiatan Usaha secara terusmenerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran Usaha Pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Bupati melaluiKepala DPMPT paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) harikerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud padaayat (1).

## Pasal 19

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifankembali TDUP apabila telah:
- a. terbebas dari pembatasan kegiatan Usaha dan/ataupembekuan sementara kegiatan Usaha sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a; atau
- b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembalikegiatan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaranUsaha Pariwisata disertai:

- a. dokumen yang membuktikan bahwa Pengusaha telahterbebas dari sanksi pembatasan kegiatan Usaha danatau pembekuan sementara kegiatan Usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a;
- b. surat pernyataan tertulis dari Pengusaha yangmenyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakankembali kegiatan Usaha Pariwisata sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b;
- c. Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yangdiserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalahabsah, benar, dan sesuai dengan fakta;
- d. Bupati melalui Kepala DPMPT melaksanakan pemeriksaankelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonanpengaktifan kembali TDUP dan bukti yang menunjangapabila berdasarkan pemeriksaan tidak memenuhipersyaratan, maka dikembalikan kepada Pengusaha;atau
- e. permohonan pengaktifan kembali yang telah memenuhipersyaratan, maka TDUP diterbitkan kembali.

## Bagian Kedua

## Pembatalan Pasal20

- (1) Bupati membatalkan TDUP jika Pengusaha:
- a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan Usaha sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak menyelenggarakan kegiatan Usaha secara terusmenerusdalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;atau
- c. membubarkan Usahanya.
- (2) TDUP tidak berlaku apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan TDUP kepada Bupatimelalui Kepala DPMPT paling lambat 14 (empat belas) harikerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud padaayat (1).

## BAB IX

## PENGAWASAN Pasal21

- (1) Bupati melalui Dinas Pariwisata melakukan pengawasan TDUP.
- (2) Dinas Pariwisataselaku koordinatordalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan baik dengancara memanggil atau datang ke lokasi.

## BAB X

## PELAPORAN Pasal22

- (1) DPMPT melaporkan hasil TDUP kepada Bupati setiap 6(enam) bulan sekali.
- (2) Bupati melalui Dinas Pariwisatamelaporkan hasil TDUP kepada Gubernur setiap 6 (enam)bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)meliputi:
- a. jumlah Usaha Pariwisata;
- b. jumlah kapasitas per jenis Usaha Pariwisata; dan
- c. perubahan jumlah Usaha Pariwisata.

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 2 Mei 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ttd

## H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017NOMOR ....

## BAB XI

## SANKSI ADMINISTRATIF Pasal23

- (1) Setiap Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikenaiteguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelahdiberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (1), Pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelahdiberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (1), TDUP dibekukan sementara.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku TDUP yangditerbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangansebelum ditetapkannya Peraturan Bupati inidinyatakan tetap berlaku sampai habis masa izinnya.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI TANAH LAUT, ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR

: 26 Tahun 2017

TANGGAL : 2 Mei 2017

## TENTANGTATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pelaihari,...20...

Nomor :

Kepada:

Perihal : Permohonan TDUP

Yth.Bapak Bupati Tanah Laut

C.q. Kepala DPMPT Kabupaten Tanah Laut

DI -

Pelaihari

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan TDUP

(baru/pemutakhiran/perpanjangan) kepada Yth. Kepala BP2T Kabupaten Tanah Lautdengan biodata sebagai berikut:

- A 1. Bidang Usaha :
2. Jenis Usaha :
3. Sub Jenis Usaha :
- B 1 1. Nama Perusahaan
2. Alamat Perusahaan
3. Nama Penanggung jawab
4. Jabatan Penanggung jawab
5. Kapasitas yang tersedia (diisi khusus usaha jasa akomodasi dan usaha makanan dan minuman)

:

- 

:

:

6. Fasilitas yang dimiliki (diisi khusus usaha jasa akomodasi)

:

7. Jumlah unit armada (diisi khusus : usaha jasa transportasi)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan persyaratan antara lain:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP )
2. Fotocopy kartu pendirian badan usaha
3. Fotocopy izin HO dan IMB
4. Surat pernyataan kebenaran dokumen
5. Dst,....( sesuai ketentuan Peraturan Bupati yang berlaku ) Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan - keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemohon,


BUPATI TANAH LAUT, ttd

## H. BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR

: 26 Tahun 2017

TANGGAL :

2 Mei 2017

TENTANGTATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA FORM TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA ( TDUP)

PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH LAUT

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. A. Syairani - Pelaihari

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nomor: 556/ /.... /TDUP/20...

BIDANG USAHA

: ________________

JENIS USAHA

: ________________

SUB JENIS USAHA : ________________

1. Nama Perusahaan

:

2. Alamat Perusahaan

:

3. Nama Penanggung jawab

:

4. Jabatan Penanggung jawab

:

5. Nama Usaha

:

6. Lokasi Usaha Pariwisata

:

7. Kapasitas yang tersedia (diisi khusus usaha jasa akomodasi dan usaha makanan dan minuman)

:

8. Fasilitas yang dimiliki (diisi khusus usaha jasa akomodasi)

:

## Ketentuan Umum:

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini.

2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini dapat dibatalkan apabila:

- a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lebih; dan

- c. Membubarkan usahanya.

3. Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini yang telahdibatalkan.

4. Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisataapabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalamdaftar usaha pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah suatu perubahanterjadi.

5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini tidak berlaku apabila telah dibatalkan.

6. Perusahaan wajib melaksanakan daftar ulang TDUP 5 (lima) tahun sekali.

Ditetapkan di Kabupaten Tanah laut pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN TANAH LAUT,

( ...)

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH