PERATURAN BUPATI MA Nomor 6 Tahun 2016 tentang PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang -Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
6. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, warung, kantin, kafetaria, bar dan sejenisnya termasuk usaha jasa boga/katering.
9. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang restoran.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan daerah.
11. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak restoran, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam peraturan bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang -undangan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional ## BAB II
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Rincian dalam objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Rumah makan;
- b. Warung;
- c. Kantin;
- d. Kafetaria;
- e. Kegiatan usaha lain yang sejenis, termasuk jasa boga/katering.
- (4) Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.
Bagian Kedua
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 4
- (1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran.
- (2) Dalam hal nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 5
Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 6
Besarnya pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 7
Pajak Restoran dipungut dengan sistem Self Assesment
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 8
- (1) Wajib pajak restoran wajib mencantumkan tarif pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran.
- (2) Dalam hal wajib pajak restoran tidak mencantumkan tarif pajak restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak restoran.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 9
Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 10
Tata cara pelaksanaan pengelolaan Pajak Restoran meliputi:
- a. Pendaftaran dan Pendataan;
- b. Pelaporan;
- c. Penetapan;
- d. Penyetoran Pajak;
- e. Angsuran dan Penundaan;
- f. Penagihan;
- g. Pembukuan dan Pemeriksaan;
- h. Keberatan dan Banding;
- i. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak.
Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 11
- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan usaha atau objek Pajak Restoran ke Dinas Pendapatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka Dinas Pendapatan akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dilakukan sebagai berikut:
- a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dispenda.
- b. Formulir pendaftaran dan/atau SPTPD yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan:
1. Foto kopy KTP pengusaha/ penanggungjawab/penerima kuasa;
2. Foto kopy surat keterangan domisili usaha (SKDU)/ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Surat Ijin Usaha Kepariwisataan (SIUK)/ atau bagi restoran yang berlokasi di Mall cukup dengan Surat Keterangan dari Pihak Mall;
3. Foto kopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
4. Surat kuasa apabila pengusaha/ penanggungjawab berhalangan dengan disertai foto copy KTP dari pemberi kuasa.
- c. Terhadap penerimaan berkas, Dinas Pendapatan memberikan Tanda terima pendaftaran.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 12
- (1) Wajib Pajak mempunyai kewajiban mengisi formulir pendaftaran untuk penerbitan NPWPD;
- (2) Setelah terbit NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak mempunyai kewajiban mengisi SPTPD.
Bagian Kedua
Tata Cara Pelaporan
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 14
Penetapan Pajak
- (1) Setiap Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Dispenda dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan:
- a. Jika
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 15
Penyetoran Pajak
- (1) Pembayaran Pajak Restoran terutang dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan pada Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 16
- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 17
- (1) Terhadap usaha restoran yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau oleh 1 (satu) orang atau beberapa badan maka orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggungjawab renteng atas pembayaran pajaknya.
- (2) Pemilik restoran selaku Wajib Pajak bertanggungjawab renteng terhadap pembayaran pajak atas penyelenggaraan hiburan insidental yang diselenggarakan di restoran tersebut.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 18
- (1) Dalam hal pembayaran oleh Subjek Pajak atau pengunjung/ tamu kepada Wajib Pajak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat itu.
- (2) Harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang berlaku juga untuk Subjek Pajak atau pengunjung/ tamu lainnya pada saat itu di tempat restoran yang bersangkutan.
- (3) Hubungan istimewa dianggap ada, apabila:
- a. Orang pribadi atau badan atau pengusaha restoran baik langsung maupun tidak langsung berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama;
- b. Orang pribadi atau badan yang menyertakan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha restoran yang bersangkutan.
Bagian Keempat
Tata Cara Penyetoran
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 20
- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan angsuran dan penundaan pembayaran, atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan angsuran dan penundaan pembayaran, dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Dispenda paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan angsuran dan penundaan pembayaran dituangkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan angsuran dan penundaan pembayaran dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan angsuran dan penundaan pembayaran
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 21
- (1) Kepala Dispenda dapat menerbitkan STPD apabila:
- a. Pajak Restoran dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Dari hasil penelitian SKPD teknis, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 22
- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
- (3) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sekurangkurangnya memuat:
- a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
- b. jenis pajak;
- c. besarnya utang pajak;
- d. perintah untuk membayar;
- e. jangka waktu pelunasan utang pajak;
- f. sanksi -sanksi yang akan diberikan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan penagihan, Dispenda dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.
Bagian Ketujuh
Pembukuan dan Pemeriksaan
Paragraf Kesatu
Pembukuan
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 23
- (1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan/pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Dispenda dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah hasil usaha restoran yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Wajib Pajak harus memiliki dan menyimpan dokumen pembukuan, catatan dan bukti lain seperti faktur penjualan yang berhubungan dengan usahanya minimal 5 (lima) tahun terakhir.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 24
Adapun tata cara penyelenggaraan pencatatan oleh Wajib Pajak atas setiap transaksi adalah sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. Pencatatan diselenggarakan secara kronologis
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 25
- (1) Petugas pemeriksa pajak ditetapkan oleh Bupati
- (2) Petugas pemeriksa yang ditetapkan, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa untuk:
- a. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- b. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku pembukuan atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terutang;
- c. Memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan;
- d. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas;
- e. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- (5) Jika wajib pajak melakukan penolakan maka yang bersangkutan wajib menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan, dan petugas pemeriksa akan menindaklanjuti kepada pejabat yang berwenang
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dispenda atas suatu:
- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDLB;
- f. SKPDN;
- g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 26
- f. SKPDN;
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 27
- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan pajak (pokok pajak berikut sanksi administrasi).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak (tempat usaha) yang sama diselesaikan secara bersamaan di Dispenda.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.
- (4) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), dapat ditinjau kembali dengan keputusan Bupati.
- (5) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut;
- c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
- d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;
- e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 28
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 29
- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan.
- (2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 30
- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan maka Kepala Dinas Pendapatan dapat meminta kepada Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Restoran;
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Dinas Pendapatan dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 31
- (1) Kepala Dispenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan Pajak Restoran yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Restoran.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima surat (petikan) putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.
Paragraf Kedua
Banding
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 32
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 33
- (1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
- a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
- b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.
Bagian Kesembilan
Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Penghapusan Pajak
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 34
- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat:
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang ## BAB V
SISTEM ELEKTRONIK
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 35
- (1) Pelaporan Transaksi secara elektronik meliputi sistem informasi data transaksi usaha yaitu data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Pembayaran Pajak secara elektronik dilakukan antara Dispenda dengan tempat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak ke rekening kas daerah.
- (3) Dalam melaksanakan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan, akan menyediakan dan meminjampakaikan alat pendukung sistem dimaksud dengan perjanjian kerjasama.
Bagian Kesatu
Pelaporan Transaksi Secara Elektronik
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 36
- (1) Pelaporan Transaksi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan berwenang menghubungkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan.
- (3) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara real time yang dapat dipantau oleh Dinas Pendapatan.
- (4) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan Perpajakan Daerah.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 37
- (1) Pelaporan Transaksi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi:
1. pembayaran makanan dan minuman;
2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (room charge);
3. pembayaran service charge;
4. pembayaran jasa boga/katering.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 38
- (1) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak telah memilah Pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam:
- a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
- b. Jumlah pajak terutang.
- (2) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak belum memilah Pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam:
- a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha termasuk Pajak; dan
- b. Penghitungan jumlah Pajak terutang dari pembayaran (omzet) termasuk Pajak tersebut.
- (3) Untuk memilah besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menghitung besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah.
Bagian Kedua
Pembayaran Pajak Secara Elektronik
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 39
- (1) Pembayaran Pajak secara elektronik dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. Subjek kerja sama;
- b. Objek kerja sama;
- c. Ruang lingkup kerja sama;
- d. Hak dan kewajiban para pihak;
- e. Jangka waktu kerja sama;
- f. Pengakhiran kerja sama;
- g. Keadaan memaksa; dan
- h. Penyelesaian perselisihan.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 40
- (1) Pembayaran Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak ke tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan menyetor tunai, transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain yang diakui oleh Bank.
- (3) Pembayaran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam angka (2), baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.
Bagian Ketiga
Hak Dan Kewajiban
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 41
- (1) Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara eletronik, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak berhak:
1. Memperoleh pembebasan dari kewajiban legalisasi bill pembayaran;
2. Memperoleh fasilitas e-SPTPD;
3. Memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
4. Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
5. Menerima jaringan untuk sistem elektronik yang dilaksanakan oleh Dispenda;
6. Memperoleh jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan sistem elektronik tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
7. Mendapatkan penggantian perangkat dan sistem elektronik yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak berkewajiban:
1. Menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
2. Menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
3. Menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
4. Melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Dispenda;
5. Memberikan kemudahan kepada Dispenda dalam pelaksanaan sistem elektronik seperti menginstall/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
6. Memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- (2) Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik, hak dan kewajiban Dispenda adalah sebagai berikut:
- a. Dinas Pendapatan berhak:
1. Memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem elektronik seperti menginstall/ memasang/menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
2. Memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
3. Mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
4. Memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
5. Mengakses hardware dan/atau software pelaporan transaksi secara elektronik;
6. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam pelaporan data secara elektronik berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak.
7. Melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem elektronik.
- b. Dinas Pendapatan berkewajiban:
1. Menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
2. Membangun dan menyediakan jaringan;
3. Mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat pelaporan transaksi secara elektronik dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem elektronik;
5. Melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelaporan transaksi secara elektronik;
6. Menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
Bagian Kelima
Larangan
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN Pasal 10
Pasal 42
- (1) Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik Wajib Pajak dilarang:
- a. Mengubah data sistem elektronik dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
- b. Merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem elektronik yang telah terpasang.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tersebut dilanggar baik disengaja atau karena kealpaan yang berakibat terjadinya kerugian daerah, Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 10 Pebruari 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Verifikasi: Ttd. Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 6 ## BAB VI ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 43

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 10 Pebruari 2016

Penandatangan: Pj. BUPATI BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. Z A R K A S I