PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor L Tahun 2010 tentang SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA} KABUPATEN BAT{YUWANGI BUPATI BANYUWANGI. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, akurat dan terpadu untuk menunjang keberhasilan pengamb'ilan keputusan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibangun dan dikembangkan Sistem lnformasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kabupaten Banyuwangi ;
- b. bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen sebagaimana tersebut pada butir a tersebut di atas, perlu adanya pengaturan, pembinaan dan pengembangan di bidang surnber daya rnanusia (brainware), piranti keras (hardware) dan piranti lunak {software}, sarana pendukung dan sistem jaringan teiekomunikasi sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dan diatur mengenai Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten Banyuwangr dengan Peraturan Bupati Banyuwangi ; c.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A04 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor M37|, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik f ndonesia Nomor 48l-a\ ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AB4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zO0F. Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 3.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) 4.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2QA7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 2OAT Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741); 5.
5. Keputusan Presiden Nomor I Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia ; 6
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government ; 7.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok Pokok Kebijaksanaan SIMDAGRI ; 8.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 1lD) ; 9.
IIEf,IUTUSKAN :
MCNCtApKan : PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH {SIMDA) KABUPATEN BANYUWANGI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ni, yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi
2. Pemerintah Kabupaten adatah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi
4. Pengelola Data Informasi adalah Sekretariat STMDA yang bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengolahan, pengelolaan data dan informasi secara terpusat di wilayah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5. Pengelola Data Lokal Fungsional adalah satuan kerja I organisasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan data sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Simpul Jaringan adalah serangkaian perangkat komputer pengolahan data pada unit kerja / organisasi.
7. Server adafah perangkat komputer yang ada pada simpul jaringan yang berfungsi menghimpun, merekam, menyimpan dan mendistribusikan dan atau melayani data.
8. Terminal adalah perangkat komputer yang merupakan bagian dari server yang berfungsi memasukkan data, memberikan kepada dan atau mengambildata dariserver.
9. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol, dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
10. Informasi adalah hasil pengelolaan data berupa keterangan yang mempunyai nilai / arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
1 1 .
12.
13.
14.
15.
16.
4
- Sistem adalah totalitas terpadu deri I atas unsur dan atribut yang saling berhubungan, terkait, saling mempengaruhi dan ketergantungan serta saling menentukan dengan fungsi utama mencapai tujuan tertentu \_
- Manajemen adalah usaha pendinamisan, pengarahan, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, penatalaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan tujuan organisasi.
- Sistem Informasi Manajemen yang setanjutnya disingkat SIM adalah suatu totalitas terpadu terdiri atas perangkat pengolah (pengumpul, prosedur, tenaga pengofah, perangkat funak dan fain sebagainya), perangkat penyimpan data, perangkat komunikasi, perangkat pemakai (para pengambil keputusan, staf) yang saling berkaitian, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
- Sistem Informasi Manaiemen Daerah yang selanjutnya disingkat SIMDA adalah sistem informasi manaiemen yang mencakup seluruh subsistem yang mendukung kebutuhan informasi yang terintegrasi secara baik sesuai dengan strata informasi yang ditentukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan di semua eselon I jajaran Pernerintah Kabupaten Banyuwangi.
Kodifikasi adatah hasil proses pembakuan lambang, sirnbol, tanda, formulir dan seienisnya yang dipergunakan dalam penyefenggaraan SIMDA yang ditetapkan ofeh pey'abat yang berwenang.
Bank Data adalah himpunan berbagai jenis data yang berasal dari simpul-simpul (server) yang disimpan dalam bentuk bank data terpusat ## BAB II
Maksud, Tuiuan, Sasaran dan Azaz
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
M a k s u d
Maksud diterapkannya SIMDA adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum bagi pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan Sistem Informasi Manaierren Daerah di lingkungan Pemerintahan l(abupaten Banyuwangi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
T u j u a n
Tujuan SIMDA adalah terciptanya mekanisme pengambilan keputusan yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara efektif dan efisbn dalam rangka menuniang kebefiasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat'
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
S a s a r a n
Sasaran SfMDA adalah :
1. Tersedianya informasi secara kongkrit sesuai dengan strata informasi yang ditentukan bagi kepentingan pengambilan keputusan yang berwenang di segala tingkatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2. Meningkatnya kualitas manajemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan seluruh jajarannya'
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
A s a s
Pembangunan dan pengembangan SIMDA Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut :
1. Asas keseimbangan yang dinamis I luwes, bahwa dalam penanganan stMDA ditentukan batas kewenangan dan kewajiban yang jelas antara pengelolaan yang bersifat sentralistis dan pengelolaan yang bersifat desentralistis.
6
- 2, Asas pengefolaan tersebar {distributed processing}, bahwa pembangunan sistem informasi yang dapat mendukung simpulsirnpul jaringan {network modes) secara sehat terarah dengan keterpaduan sistem secara keseluruhan.
3. Asas kewenangan khusus simpul jaringan, bahwa setiap simpul jaringan diberikan kewenangan khusus sesuai dengan spesialisasi jenis informasi yang ditangani untuk menjamin terciptanya asas manfaat secara optimal, efisien dan efektif.
4. Asas prioritas penyediaan informasi, bahwa setiap simpul diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang bersitat strategis disamping memenuhi kebutuhan informasi bagi simpul yang bersangkutan-
5. Asas pemanfaatan gerbang jaringan (neirork gatantay), bahwa setiap perangkat pemakai jaringan komunikasi mengaksesnya melalui Sl MDA Pemerinta h Kabupaten Banyuwangi.
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
BAB III - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 6
- Pembangunan dan pengembangan SIMDA dan aplikasinya (subsistem-subsistem) berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada pasal 5. ( 1 )
- Pembangunan dan pengembangan aplikasi (subsistemsubsistem) bedasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan yang didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, piranti keras dan piranti lunak. (z',)
- Pembangunan dan pengembangan SIMDA melipr.rti : (3)
- a. Kualifikasi zumber daya manusia;
- b. Piranti keras;
- c. Piranti lunak;
- d. Sistem, jaringan telekomunikasi;
- e. Bank data.
Piranti lunak meliputi :
- a. Sistem Operasi:
2. b" Sistem lnformasi:
- c. Paket program / aplikasi
- d. Sistem Telekomunikasi.
Pasal I
Sistem Operasi
- Pembangunan dan pengembangan sistem operasi $IMDA Kabupaten Banyuwangi disesuaikan dengan pemakaian perangkat keras, perangkat lunak, perkembangan teknologi dan tetap mempertirnbangkan keterpaduan dalam pengoperasiannya (compatible) ; ( 1 )
- (2) Sistem operasi SIMDA Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memanfaatkan produk-produk sistem operasi yang bersifat open source ifree license) maupun produk-produk sistem operasi license, sesuai dengan nilai kemanfaatan, efisiensi dan fleksibilitas.
BAB III - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 9
Sistem Informasi
- Sistem informasi yang akan dibangun dan dikembangkan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan tugas penunjang. ( 1 )
- Dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi dianut prinsip pembangunan secara berjenjang yang dipadukan dengan
BAB III - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 10
a
- Klasifikasi t
sistem Informasi yang bemilai strategis untuk memenuhi kebutuhan pengambiran kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Klasifikasi tl
sistem infonnasi yang dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ringkungan satuan unit keda (satkersatker) yang tidak terkait rangsung dengan sistem informasi lainnya, tetapi tetap mengacu pada terraksananya sistem infiormasi strategis. pernbangunan dan pengembangan sistem informasi ini harus mendapat persetujuan Bupati.
BAB III - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 11
Aplikasi sistem informasi rainnya dibangun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
BAB III - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 12
Paket Program / program Aplikasi
Pemilihan dan penentuan penggunaan paket program /program Aptikasi disesuaikan dengan kebutuhan dengan sistem operasi/ sistem informasi.
BAB III - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 13
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Sistem jaringan tetekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi serta memenuhi persyaratan teknis yang baku
BAB III - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 14
Piranti keras
- (1) Pemenuhan kebutuhan piranti keras pada setiap unit keria harus disesuaikan dengan sistem informasi yang telah ada dan atau dibangun serta dikembangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
2. a" Bagi unit kerja yang telah memiliki piranti keras komputer dapat dikembangkan dengan
BAB III - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 15
Pengadaan Piranti keras komputer untuk unit kerja harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
BAB III - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 16
Kualifikasi sumber daya manusia
- (1) Untuk operasional komputer dipedukan kualifikasi pemonil, baik tingkat operator, programmer, sistem analis maupun tenaga teknis lainnya.
- (2) Dalam rangka usaha peningkatan kualitas controt sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan sumber Daya Manusia di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dikoordinasikan oleh Instansi yang benrenang bekeria sama dengan lembaga diklat milik pemerintah atau lembaga diklat teknis yang lain. (3)
3. Dalam kondisi tertentu, pelatihan dan bimbingan teknis aplikasi komputer dan sistem informasi bagi personil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat diserenggarakan secara khusus oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan f nformatika Kabupaten Banyuwangi. (4)
BAB III - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 17
Bank data
- Guna menunjang kebutuhan SIMDA Kabupaten Banyuwangi dibangun Bank Data sesuai dengan prinsip sistem manajemen dan data base Penrerintah Kabupaten Banyuwangi. ( 1 )
- untuk pembangunan bank data sebagaimana dimaksud pda ayat (1) pasal ini setiap unit kerja wajib mengkontribusikan data yang bemilai strategis kepada bank data, melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi. (2)
BAB IV - OPEMSIONALISASI Pasal 18
Pasal 18
- operasionalisasi SIMDA Kabupaten Banyuwangi meliputi kegiatan pengumpulan data, analisis, evaluasi dan penyajian data. ( 1 )
- t2| Guna terciphnl,a kesatuan bahasa dan tindakan operasftenaf sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan kodifikasi antara lain penggunaan lambing, symbol, tianda, formulir-formulir yang akan digunakan dalam penyelenggaraan SIMDA Kabupaten Banyuwangi.
- Formulir-formulir sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus mernenuhi persyaratan representatif, integratif dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan. (3)
BAB IV - OPEMSIONALISASI Pasal 18
Pasal 19
Pengumpulan Data
- Pengumpulan data dilaksanakan oleh Unit Keria secara aktif maupun pasif. ( 1 )
- Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menggunakan formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (3). (z',)
BAB IV - OPEMSIONALISASI Pasal 18
Pasal 20
- ( 1 ) Tata cara pengumpulan data disesuaikan dengan sistem dikembangkan. yang dilakukan oleh Unit Kerja informasi yang dibangun dan
- {z) Tata cara pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - OPEMSIONALISASI Pasal 18
Pasal 21
Pengolahan Data
- { 1 } Pengolahan data rnelipr.rti kegiatan-'kqiatan penataan klasifikasi, perekaman, realisasi, pemutakhiran, perhitungan dan analisis yang dituangkan neniadi infonnasi.
- Pengolahan data dapat dilakukan secara manual dan atau komputerisasi. (2)
- Dalam hal pengolahan data yang dilakukan secara komputerisasi, dapat dilakukan secara terpusat (sentralisasi), terpisah (desentralisasi) atau gabungan dari keduanya (d istributed processing). (3)
- (4) Pengelofaan data dapat difaksanakan bekerjasama dengan pihak lain atas Persetujuan Bupati.
BAB IV - OPEMSIONALISASI Pasal 18
Pasal 22
Pengelola Data Lokal Fungsional
- (1) Pengelola data lokal fungsional adalah pengelola data dari masing-masing unit kerja yang merupakan sumber data I informasi SIMDA Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Unit data lokal tungsional berkewajiban menyediakan dan menyampaikan data / informasi yang dipedukan kepada Sekretariat SIMDA untuk diolah yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan,
BAB IV - OPEMSIONALISASI Pasal 18
Pasal 23
Penyimpanan dan Pengambilan Data
- (1) Penyimpanan dan pengambilan kembali data / infonnasi dapat dilakukan secara manualdan atau komputer.
2. (2| Data yang bersifat teknis aplikasi disimpan secara tengkap
BAB IV - OPEMSIONALISASI Pasal 18
Pasal 24
Distribusi dan Kontribusi Informasi
- {1} Distribusi dan kontribusi data / informasi melalui sekretariat SIMDA dan atau Unit Kerja lokal fungsional Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- {2} Data I informasi yang bersifat strategis disimpan oleh Sekretariat SIMDA di bank data untuk dirawat secara aman.
BAB IV - OPEMSIONALISASI Pasal 18
Pasal 25
Analisis dan evaluasi
- (1) Data / informasi yang diterima Skretariat SIMDA yang memerlukan analisis dan evaluasi lebih lanjut, akan diolah bersama dengan unit I instansi terkait fungsional.
- (2| Hasil telaah sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini beserta berkasnya disimpan pada sekretariat SIMDA dan selanjutnya akan digunakan pimpinan unfuk pengambilan kepufusan.
BAB IV - OPEMSIONALISASI Pasal 18
Pasal 26
Kerahasiaan data / Informasi
- ( 1 ) Seluruh data / informasi yang disimpan pada sekretariat SIMDA Kabupaten Banyuwangi adalah betsifat rahasia.
- (2) Penggunaan data / Informasi yang tersimpan pada sekretariat SIMDA harus seijin Bupati atau Ketua Pelaksana SIMDA Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
BAB IV - OPEMSIONALISASI Pasal 18
Pasal 27
Penentuan Prioritas
Pembangunan dan Pengembangan SIMDA dilakukan
BAB IV - OPEMSIONALISASI Pasal 18
Pasal 28
Pembiayaan
Pembiayaan pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan serta pemeliharaan aplikasi SIMDA bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi.
ORGANISASI
BAB V - ORGANISASI
Pasal 29
Susunan Organisasi
Susunan organisasi SIMDA Kabupaten Banyuwangiterdiri dari :
Pengarah
Pembina
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris I :
Sekretaris ll :
:
Bupati Banyuwangi ;
:
Wakil Bupati Banyuwangi ;
:
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ;
.
Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyunangi ;
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi,
Anggota
Sekretariat
- Para Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Camat, Desa / Kelurahan / Komponen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.
BAB V - ORGANISASI
Pasal 30
Tugas, Tanggung Jawab dan Wev$enang
Personal SIMDA
( 1 ) Pengarah
- Memberikan arahan dalam menentukan kebijaksanaan umum pembangunan dan pengembangan SIMDA. a.
- Menetapkan, merevisi usulan / program yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan SIMDA dan pembiayaannyab.
Pembina (2)
- a. Memberikan bimbingan agar kebi.iaksanaan umum pembangunan dan pengembangan SIMDA terlaksana sesuaidengan maksud dan tujuan yang ditetapkan.
2. Membina agar setiap unit kcfia I pengelola data lokal fungsional dapat berperan dalam SIMDA sesuai dengan fungsinya. b.
3. Memberikan pertirnbangan, saran dan usul dalam pembangunan dan pengembangan SIMDA. c.
4. Memberikan pertimbangan, saran dan usul dalam pembangunan dan pengembangan SIMDA. d.
Ketua (3)
- a. Penanggung jawab pembangunan dan pengembangan SIMDA.
- b. Menyusun program pembangunan dan pengembangan SIMDA sesuai dengan kebutuhan, kemajuan teknologi dan dana yang tersedia.
3. Mengkoordinasikan tlgas dan hnggung jawab masing* masing personalyang terlibat dalam SIMDA. C.
- d. Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SIMDA.
- e. Melaporkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SIMDA kepada Bupati Banyuwangi.
- f. Menyusun rencana kodefikasi, lambing, symbol, tanda dan formulir dalam rangka pembangunan dan pengembangan SIMDA.
- g. Menyusun program pembangunan dan pengembangan SIMDA dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- h. Melaksanakan evaluasi dan rnenyampaikan usul atas keaktifan unit pengelola data lokal fungsional dalam penyampaian data / inforrnasi pada SIMDA.
Sekretaris
- a. Mengadministrasikan kegiatan dalam rangka pembangunan dan pengembangan SIMDA.
- b. Mengkoordinasikan pengelolaan data 1 informasi dan penanggung jawab Sekretariat SIMDA.
- c. Mempersiapkan data informasi yang diperlukan dalam rangka ekspose dan publikasi data l informasi.
- d. Tugas-tugas lain yang berhubungan dengan sekretariat SIMDA.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun zWT tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
HaLhal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut eknis pelaksanaannya akan dfutapkan lebih lanjut dergan Keputusan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraluran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di Banyuwangi lgto Pada ranssat tg ?*nt^;

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 Pebruari 2010 BERITA DAEMH TGBUPATEN BANYI'WANGI TAHUN 2010 NOMOR 1lE