UNDANG-UNDANG DARURAT Nomor 7 Tahun 1952 tentang KEWAJIBAN PENGGILINGAN PADI DAN PERDAGANGAN BAHAN MAKANAN. (berlaku 5 Mei 1952)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa untuk kepentingan persediaan bahan makanan, perlu mengadakan peraturan tentang kewajiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan;
bahwa peraturan tersebut perlu dijalankan dalam musim panen padi yang sekarang berlangsung;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat :
akan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan:
Menetapkan
- Undang-undang Darurat tentang kewajiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan.
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang disebut penggilingan, ialah pemilik dan/atau pengurus perusahaan-perusahaan padi atau gabungan penggilingan padi yang termaksud dalam pasal 1 ayat 3 Bedrijfsregelementerings-verordening Rijstpellerijen (Staatsblad 1940 No. 104 sebagai telah diubah dan ditambah).
Pasal 2
Menteri Perekonomian berkuasa untuk kepentingan persediaan bahan makanan di Indonesia atau sebagian dari Indonesia untuk suatu musim, menetapkan :
- a. bahwa penggilingan-penggilingan yang ditunjuk oleh Menteri Perekonomian, dalam waktu tertentu wajib menjalankan suatu daya-kerja menurut syarat-syarat yang ditentukan olehnya; dengan disamping itu tidak boleh bekerja untuk kepentingan sendiri buat seluruhnya atau buat sebagiannya;
- b. bahwa penggilingan-penggilingan yang bekerja untuk kepentingan sendiri yang ditunjuk oleh Menteri Perekonomian wajib menyediakan beras untuk Pemerintah ditempat, sebanyak dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian.
Pasal 3
1. Untuk daya-kerja yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian bagi penggilinganpenggilingan menurut pasal 2, Menteri Perekonomian menetapkan, besarnya pengganti kerugian yang harus dibayar oleh Pemerintah kepada penggilinganpenggilingan itu.
2. Pengganti kerugian tersebut diatas ditetapkan
Pasal 4
1. Jika suatu penggilingan tersebut dalam pasal 2 tidak dapat menerima besarnya pengganti kerugian tersebut dalam pasal 3, penggilingan itu dapat minta sematamata kepada Pengadilan Tinggi di Jakarta untuk menetapkan besarnya pengganti kerugian itu.
2. Permintaan tersebut diatas harus disampaikan kepada Pengadilan Tinggi dalam 30 hari setelah pemberitahuan-pos tentang pengiriman penetapan Menteri Perekonomian termaksud dalam pasal 3 ayat 3 disampaikan kepada penggilingan yang bersangkutan atau setelah surat itu dengan cara lain ternyata diterima.
3. Pengadilan Tinggi dapat memperpanjang waktu tersebut, apabila penggilingan yang bersangkutan dapat mengemukakan alasan-alasan yang cukup, bahwa ia tidak dapat memajukan permintaan itu dalam waktu yang ditentukan diatas.
3. Jika Pengadilan Tinggi menganggap perlu, maka Ketua memanggil pihak-pihak yang bersangkutan dengan surat-terdaftar untuk datang pada hari yang ditentukan olehnya.
4. Barangsiapa dipanggil oleh Pengadilan Tinggi sebagai saksi atau sebagai ahli ataupun sebagai juru-bahasa, diwajibkan memenuhi segala sesuatu yang diminta daripadanya sebagai demikian menurut ketentuan-ketentuan tentang hal ini dalam acara perdata.
5. Apabila Pengadilan Tinggi menganggap perlu, maka pelaksanaan segala sesuatu berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 dan ayat 4 dapat dibebankan olehnya kepada pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat-kedudukan badan-badan atau orang-orang termaksud dalam ayat-ayat tersebut.
6. Penetapan Pengadilan Tinggi mengikat kedua belah fihak.
7. Beaya-beaya untuk keperluan menetapkan besarnya pengganti kerugian ini ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi dan dibebankan kepada fihak yang ditetapkan olehnya.
Pasal 5
Selama menunggu penetapan Pengadilan Tinggi tersebut dalam pasal 4, kewajiban penggilingan-penggilingan tersebut dalam pasal 2 tidak tertunda, dan pembayaranpembayaran
Pasal 6
1. Penggilingan-penggilingan wajib memberikan segala keterangan yang diminta oleh Menteri Perekonomian tentang banyaknya persediaan bahan makanan.
2. Untuk mengetahui besarnya persediaan bahan makanan yang sebenarnya, Menteri Perekonomian berhak memeriksa buku-buku dan gudang-gudang penggilinganpenggilingan.
Pasal 7
1. Menteri Perekonomian dapat menentukan, bahwa dalam daerah yang tertentu, untuk pembelian padi, penggilingan atau pengurus organisasi atau orang yang menjalankan pembelian padi untuk Pemerintah atau untuk diperdagangkan, hanya diperbolahkan mempergunakan pembeli padi, yang mempunyai izin tersebut dalam ayat 2 dari pasal ini.
2. Izin pembeli padi tersebut dalam ayat 1 diberikan oleh Camat atau lain pegawai Pamong Praja yang ditunjuk oleh Menteri Perekonomian dari daerah di mana pembeli padi itu bertempat tinggal, menurut peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian.
Pasal 8
Untuk kepentingan persediaan bahan makanan, Meteri Perekonomian berkuasa menetapkan peraturan-peraturan mengenai perdagangan beras dan bahan makanan lainnya.
Pasal 9
Menteri Perekonomian berkuasa, untuk memperbaiki peredaran bahan makanan rakyat, buat golongan-golongan yang tertentu dari rakyat dan untuk musim yang ditentukan olehnya :
- a. menetapkan jumlah padi dan/atau beras yang boleh disimpan oleh seorang dengan tiada memerlukan surat izin dari yang berwajib, menyimpang daripada jumlah yang tersebut dalam pasal 2 ayat 1 dari "Rijstordonnantie 1948" (Stbl. 1948 No. 253), atau
- b. menetapkan jumlah padi dan/atau beras yang dibebaskan dari kemungkinan diwajibkan menyerahkan kepada Yayasan Urusan Bahan Makanan, menyimpang daripada jumlah yang tersebut dalam pasal 6 dari "rijstordonnantie 1948" (Stbl. 1948 No. 253).
Peraturan hukuman.
Pasal 10
1. Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga atau denda setinggitingginya sepuluh ribu rupiah :
- a. penggilingan atau penguras organisasi atau orang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 dari Undang-undang ini, yang menerima padi atau menyuruh menerima padi untuk perusahaan atau organisasinya dari orang lain daripada pembeli padi tersebut dalam pasal 7 dari Undang-undang ini.
- b. pembeli padi yang melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian menurut pasal 7 ayat 2 dari Undang-undang ini.
- c. barang siapa melanggar peraturan Menteri Perekonomian tersebut dalam pasal 8.
2. Perbuatan-perbuatan termaksud dalam ayat 1 di atas adalah pelanggaran.
3. Padi, dengan mana atau terhadap mana telah dilakukan perbuatan yang boleh dihukum menurut pasal ini, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang tersebut bukan milik yang membuat hukuman.
Pasal 11
1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah :
- a. penggilingan yang melalaikan atau dengan sengaja tidak mencukupi kewajiban yang diletakkan kepadanya oleh Menteri Perekonomian menurut pasal 2 dari Undang-undang ini, atau dengan sengaja melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian berdasar pasal tersebut.
- b. penggilingan yang dengan sengaja memberikan keterangan termaksud dalam pasal 6 yang tidak benar, atau yang tidak memberikan keterangan itu pada waktu yang ditentukan oleh atau atas nama Menteri Perekonomian, atau yang tidak cukup membantu terlaksananya pemeriksaan tersebut dalam pasal 6 ayat 2.
2. Perbuatan-perbuatan termaksud dalam ayat 1 di atas adalah kejahatan.
Pasal 12
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 1952, dan dapat disebut "Undang-undang Darurat kewajiban penggilingan padi".
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 5 Mei 1952. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: MENTERI PEREKONOMIAN, ttd SUMANANG

Penandatangan: MENTERI KEHAKIMAN, ttd LOEKMAN WIRIADINATA.

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 8 Mei 1952. MENTERI KEHAKIMAN, ttd LOEKMAN WIRIADINATA.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1952 TENTANG
PENGGILINGAN PADI DAN PERDAGANGAN BAHAN MAKANAN.
- I. Alasan pentingnya diadakan peraturan-peraturan yang memberi kuasa kepada Pemerintah untuk menguasai alat-alat yang perlu untuk peredaran bahan makanan.
1. Adalah suatu kenyataan, bahwa Indonesia pada waktu ini tak dapat menghasilkan bahan makanan yang cukup untuk kebutuhan rakyatnya.
2. Selama usaha-usaha yang sekarang dijalankan untuk memperbesar produksi bahan makanan belum berhasil, maka teranglah, bahwa Indonesia terhadap persediaan bahan makanannya tergantung dari import dari luar Negeri, sebesar ± 10% dari produksinya sendiri.
3. Pengalaman dari bulan-bulan yang akhir ini dari usaha-usaha yang intensif dijalankan oleh Kementerian Perekonomian untuk mengimport sebanyak mungkin beras dari luar Negeri, menunjukkan, bahwa banyak faktor-faktor yang terletak di luar kekuasaan Indonesia, yang menjadi sebab, bahwa import dari luar Negeri itu tiada mesti dapat berhasil untuk memberi jaminan yang cukup bagi persediaan bahan makanan di dalam Negeri. Perkembangan politik disuatu Negeri di mana beras biasa dibeli, masalah pengangkutan, permintaan jenis devisen yang tertentu oleh suatu Negeri-penjual, itu semua dapat memberi rintangan akan berjalannya import sebagai yang diharapkan. Istimewa pula keadaan internasional di mana meletusnya perang dunia selalu mengancam, merupakan bahaya, bahwa persediaan bahan makanan akan dapat terganggu.
4. Dalam keadaan sebagai yang digambarkan di atas, pentinglah adanya peraturan yang sewaktu-waktu dapat memberi dasar bagi Pemerintah untuk dapat menguasai alat-alat yang perlu untuk peredaran bahan makanan.
Kebutuhan setahun ditaksir :
untuk Jawa dan Madura 50.000.000 x 90 kg.
- = 4.500.000 ton beras
untuk luar Jawa ... 25.000.000 x 100 kg.
- = 2.500.000 ton beras
Jumlah ... 7.000.000 ton beras
Produksi :
Produksi seluruh Indonesia menurut angka-angka yang
tersedia...
6.350.000 ton beras
kekurangan ...
650.000 ton beras
- II. Peraturan tentang penggilingan padi.
5. Pertama kali yang dibutuhkan ialah peraturan-peraturan mengenai penggilingan-penggilingan padi, yang dalam keadaan sekarang -melihat besarnya kebutuhan akan beras-giling, ialah beras yang tahan buat disimpan lama (untuk makan Tentara dan Polisi, untuk buruh diperusahaan-perusahaan besar, untuk persediaan "injectie" di kota-kota besar dan sebagainya) -mempunyai peranan yang sangat penting bagi persediaan bahan makanan.
6. Kepada Menteri Perekonomian harus diberi kuasa, untuk kepentingan persediaan bahan makanan di Indonesia atau sebagian dari Indonesia, menetapkan, bahwa penggilingan-penggilingan dan Gabungan-gabungan penggilingan dalam waktu tertentu menurut syarat-syarat tertentu, menjalankan suatu daya-kerja yang ditentukan olehnya (Menteri Perekonomian), misalnya :
- I. mengingat keadaan dan suasana dalam suatu musim, penggilinganpenggilingan diwajibkan menggiling padi, yang dapat dibeli oleh Pemerintah, sedang penggilingan-penggilingan dilarang bekerja untuk kepentingan sendiri;
- II. melihat suasana dalam lain musim, penggilingan dapat diizinkan bekerja bebas, akan tetapi diwajibkan menyediakan beras untuk Pemerintah ditempat, sebanyak dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian.
Pengganti kerugian yang harus diberikan kepada penggilingan-penggilingan, untuk daya-kerja yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian, akan dirundingkan dengan penggilingan-penggilingan atau wakilnya, akan tetapi Menteri Perekonomian untuk mempersingkat waktu harus mendapat kuasa menetapkan besarnya pengganti kerugian itu yang dipandangnya layak dengan tiada menunggu persetujuan dari penggilingan yang bersangkutan, akan tetapi dengan memberi hak kepada penggilingan-penggilingan itu untuk di mana perlu, minta kepada Pengadilan Tinggi buat menetapkan besarnya pengganti kerugian itu. Keputusan ini mengikat kedua belah pihak.
- III. Hal perdagangan beras dan bahan makanan lainnya.
7. Kemudian perlu kepada Menteri Perekonomian diberi kuasa untuk di mana keadaan memaksa, mengadakan peraturan-peraturan mengenai perdagangan beras dan lain bahan makanan.
8. Menurut
PENJELASAN
Pasal 2
"Rijstordonnantie 1948", dalam keadaan-keadaan yang tersebut dalam pasal itu, orang yang ketempatan padi/beras lebih dari 1000 kg harus memegang izin, sedang menurut pasal 6 dari Rijstordonnantie itu, Yayasan Urusan Bahan Makanan berkuasa menetapkan, bahwa orang yang ketempatan padi/beras itu, wajib menyerahkan selebihnya kepada U.B.M. dengan mendapat pengganti kerugian penuh. Besarnya penetapan 1000 kg itu, buat segolongan orang yang bukan pedagang dan bukan pemilik tanah-besar, pada umumnya dalam suatu musim yang tertentu terlalu tinggi, teristimewa pula dalam musim paceklik dan apabila panenan baru sudah tidak jauh lagi. Peraturan demikian dapat dipergunakan untuk menyebunyikan penimbunan padi/ beras yang tiada syah oleh pedagangpedagang. Berhubung dengan itu, perlu Menteri Perekonomian mendapat kekuasaan, untuk memperbaiki peredaran bahan makanan, menetapkan buat golongan-golongan yang tertentu dan untuk musim yang ditentukan olehnya, lain jumlah padi/ beras daripada jumlah yang tersebut dalam pasal 2 dan 6 dari "Rijstordonnantie" tersebut di