PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR Nomor 03 Tahun 2012 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR (berlaku 25 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Takalar.
Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang system informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Takalar
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Penyertaan Modal adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Investasi Permanen adalah Investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali ;
7. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berikutnya ;
8. Bendahara Umum daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Perusahaan penerima modal adalah perusahaan yang menerima penyertaan modal dari pemerintah daerah.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan daerah ini ditetapkan Perusahaan Penerima Modal dari Pemerintah Daerah.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. PT. Bank Pembangunan Daerah cabang Sulawesi Selatan.
- b. PT. Perkreditan Rakyat syari'ah
- c. Perusahaan Daerah
BAB II - TUJUAN
Pasal 3
Tujuan Penyertaan modal adalah untuk meningkatkan kepemilikan modal pada Perusahaan Penerima Modal dalam rangka pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan pada masyarakat serta peningkatan Pendapatan asli daerah
BAB III - BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA
Pasal 4
Penyertaan Modal yang dilakukan pada perusahaan penerima modal adalah dalam bentuk investasi permenen.
BAB III - BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA
Pasal 5
- (1) Besarnya penyertaan modal setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besarnya penyertaan modal pada perusahan penerima modal untuk tiap tahun anggaran ditetapkan ## BAB IV
PENGELOLAAN
BAB III - BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA
Pasal 6
- (1) Penyertaan Modal dianggarkan pada pengeluaran APBD setiap tahun Anggaran.
- (2) Penerimaan hasil atas penyertaan modal merupakan pendapatan asli daerah dan dianggarkan dalam APBD pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan .
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Penetapan: Disahkan di Takalar Pada Tanggal, 25 Januari 2012

Penandatangan: BUPATI TAKALAR ## DR.H.IBRAHIM REWA, MM

Penetapan: Diundangkan di Takalar Pada tanggal, 25 Januari 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, ## Ir.H.A.M.JEN SYARIF RIFAI, M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 19650127 199002 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012 NOMOR 03