UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1968 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997 (berlaku 1 April 1996)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR2TAHUN1996 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Ketiga pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara;
2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak;
3. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
6. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
7. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
8. Sisa anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
9. Sektor adalah kumpulan subsektor;
10. Subsektor adalah kumpulan program;
11. Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan;
12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
Pasal 2
- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperoleh dari :
- a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 78.202.800.000.000,00.
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimasuksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.413.600.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 90.616.400.000.000,00.
Pasal 3
- (1) penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
- a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 55.987.100.000.000,00;
- b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 14.947.900.000.000,00;
- c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 7.267.800.000.000,00.
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
- a. Bantuan program sebesar nihil;
- b. Bantuan proyek sebesar Rp 12.413.600.000.000,00.
Pasal 5
5. : 1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
Pasal 7
Menetapkan
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
: BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997.
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara;
2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak;
3. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
6. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
7. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
8. Sisa anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
9. Sektor adalah kumpulan subsektor;
10. Subsektor adalah kumpulan program;
11. Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan;
12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperoleh dari :
- a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 78.202.800.000.000,00.
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimasuksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.413.600.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 90.616.400.000.000,00.
- (1) penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
- a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 55.987.100.000.000,00;
- b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 14.947.900.000.000,00;
- c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 7.267.800.000.000,00.
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
- a. Bantuan program sebesar nihil;
- b. Bantuan proyek sebesar Rp 12.413.600.000.000,00.
- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 terdiri dari :
- a. Pengeluaran Rutin;
- b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 56.113.700.000.000,00.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 34.502.700.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 90.616.400.000.000,00.
- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor:
- 01 Sektor industri sebesar
Rp
69.318.959.000,00
- 02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar
Rp
353.704.885.000,00
- 03 Sektor pengairan sebesar
Rp
30.652.312.000,00
- 04 Sektor tenaga kerja sebesar
Rp
120.568.571.000,00
- 05
- Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar
Rp 29.069.680.660.000,00
- 06 Sektor transportasi meteorologi dan geofisika sebesar
Rp 253.751.363.000,00
- 07 Sektor pertambangan
dan energi sebesar
Rp
87.786.410.000,00
- 08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar
Rp
26.455.884.000,00
09
Sektor...
- 09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar
Rp 10.163.854.140.000,00
- 10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar
Rp
210.404.373.000,00
- 11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar
Rp 3.366.381.931.000,00
- 12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar
Rp
227.011.020.000,00
- 13 Sektor kesejahteraan sosial,kesehatan, peranan wanita,anak dan remaja sebesar
Rp
510.491.082.000,00
- 14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar
Rp
13.920.484.000,00
- 15 Sektor agama sebesar
Rp
980.685.214.000,00
- 16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar
Rp
300.759.802.000,00
- 17 Sektor hukum sebesar
Rp
585.093.429.000,00
- 18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar
Rp
3.105.884.135.000,00
- 19 Sektor politik, hubungan luar negeri,penerangan, komunikasi dan media massa sebesar
Rp
1.137.486.983.000,00
- 20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar
Rp
5.499.808.363.000,00
- (2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam
PENJELASAN
Pembukaan
ayat ini.
- (3) pengeluaran Pembanguan sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 4
- 01 Sektor industri sebesar Rp 506.629.000.000,00 - 02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp 1.294.409.000.000,00 - 03 Sektor pengairan sebesar Rp 2.317.416.000.000,00 - 04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp 187.108.000.000,00 - 05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional,keuangan dan koperasi sebesar Rp 401.456.000.000,00 - 06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp 6.771.171.000.000,00 - 07 Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 4.101.538.000.000,00 - 08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar Rp 1.043.263.000.000,00 - 09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp 6.509.129.000.000,00 - 10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp 615.553.000.000,00 - 11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan