PERATURAN BUPATI RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak sesuai lagi dengan indeks harga, sehingga perlu dilakukan perubahan tarif; - b. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku 5 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR : 28 TAHUN 2017
T E N T A N G
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
- a. bahwa tarif retribusi pemakaian alat-alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak sesuai lagi dengan indeks harga, sehingga perlu dilakukan perubahan tarif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang . . . . . . . . . .
SALINAN
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peratuan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/M/2014 tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah dan Sewa Prasarana Bangunan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 2);
MEMUTUSKAN
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH .
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari.
5. Bidang adalah Bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selajutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan-kendaraan, alat-alat berat dan alat-alat laboratorium serta alat-alat lain milik daerah.
11. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari seperti tanah, bangunan, gedung, peralatan penunjang, kendaraan dan kendaraan alatalat berat milik Daerah.
12. Alat-alat Berat adalah kendaraan dan alat-alat berat milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Batang Hari khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari.
13. Pemohon adalah perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin untuk memakai alat-alat berat.
14. Pemakai adalah perorangan atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan jasa dalam mempergunakan alat-alat berat dan pengujian laboratorium milik Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari.
15. Beban Operasional adalah beban biaya mobilisasi alat-alat berat dan/ataualat laboratorium dari tempat asal ke lokasi dan kembali ketempat asal yang menjadi tanggung jawab pemakai.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Muara Bulian Pada tanggal 15 Maret 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Verifikasi: ## ttd BAKHTIAR BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR : 28 ## BAB II ## BESARNYA TARIF Pasal 2 Ketentuan tarif retribusi pemakaian alat-alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diubah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal 15 Maret 2017 BUPATI BATANG HARI, ttd

SYAHIRSAH, SY

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR

: 30 TAHUN 2017

TANGGAL

:

15-3-2017

## PENETAPAN NILAI TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

| | | | | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| No | Jenis Alat | Harga Perolehan (Rp) | Tahun Perolehan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | Nilai Tarif (Rp) | Nilai Tarif (Rp) | Nilai Tarif (Rp) | Nilai Tarif (Rp) | Nilai Tarif (Rp) |
| 1 | Motor Grader | 1,362,500,000 | 2005 | 717,000 | 717,000 | 717,000 | 717,000 | 717,000 |
| 2 | Vibrator Roller | 922,141,000 | 2011 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 |
| 3 | Bachoe Loader | 1,042,685,000 | 2011 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 |
| 4 | Wheel Exavator | 2,367,917,400 | 2013 | 1,776,000 | 1,245,000 | 1,245,000 | 1,245,000 | 1,245,000 |
| 5 | Bulldozer | 2,163,645,000 | 2016 | 2,783,000 | 2,171,000 | 1,623,000 | 1,138,000 | 1,138,000 |

BUPATI BATANG HARI,


SYAHIRSAH SY