Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 2003 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
Menetapkan :
bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan gaji yang diterima dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu mengubah skala dan daftar gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001.
Pasal 5
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001.
Pasal I
Mengubah
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Pebruari 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2013 tentang PENUGASAN (berlaku 19 April 2013)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Singapura, Myanmar, dan Brunei Darussalam pada tanggal 22 April sampai dengan 26 April 2013 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 48 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012-2017 (berlaku 28 September 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR : 34 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012-2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,
- a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dalam pelaksanaan rencana pembangunan rencana pembangunan daerah dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan daerah yang terus mengalami peningkatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja serta target, sehingga terwujud keselarasan perencanaan pembangunan daerah dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013 tengtang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Liwa Pada tanggal 28 september 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dto NIRLAN BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 34 ## Pasal 1

Penandatangan: Ketentuan pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2013 nomor 49) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : ## Pasal 3
PENJELASAN
Pembukaan
Dan Penyesuaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 2
dirinci lebih lanjut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tida terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di liwa, pada tanggal 28 september 2016

BUPATI LAMPUNG BARAT, dto

MUKHLIS BASRI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XI (PELABUHAN TANJUNG PRIUK) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian IBW. XI (Pelabuhan Tanjung Priok) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN, ttd ONG ENG DIE

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 138 TAHUN 1954
Unknown PEMERINTAH Nomor 50 Tahun 2014 tentang H1BAH PEMERINTAHDALAMRANGKA PEMBANGUNAN MASJID DI AHMADSHAHBABAMINA,KABUL,AFGHANISTAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, - a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut menciptakan perdamaian dunia dan dalam rangka memperkuat hubungan persahabatan kedua negara dan membantu proses perdamaian dan rekonsiliasi rakyat Afghanistan, perlu memberikan hibah dalam rangka pembangunan masjid di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul, Afghanistan; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud pada huruf a, perlu (berlaku 2 Desember 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
KEPUTUSANPRESJDENREPUBLIKINDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014
TENTANG
H1BAH PEMERINTAHDALAMRANGKA PEMBANGUNAN MASJID DI AHMADSHAHBABAMINA,KABUL,AFGHANISTAN
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,
- a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut menciptakan perdamaian dunia dan dalam rangka memperkuat hubungan persahabatan kedua negara dan membantu proses perdamaian dan rekonsiliasi rakyat Afghanistan, perlu memberikan hibah dalam rangka pembangunan masjid di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul, Afghanistan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden ten tang Hibah\ Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Masjid di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul, Afghanistan;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Menetapkan
"
MEMUTUSKAN:
- PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN MASJID DI AHMAD SHAH BABA MINA, KABUL, AFGHANISTAN. HIBAH TENTANG PRESIDEN KEPUTUSAN
Pasal 1
- (1) Pemerintah mernberikan hibah sebesar Rp. 5.000.000.000,(lima miliar Rupiah) kepada Noor Educational and Capacity Development Organization (NECDO).
2. (2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk rnembiayai pernbangunan masjid di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul, Afghanistan,
Pasal 2
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan negara setempat. Pemberian dan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 dilakukan secara akuntabel
Pasal 3
Hibah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasa14
Keputusan Presiden iru mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2014

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 4 Tahun 1962 tentang PENETAPAN ANGGARAN TAMBAHAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA BERDASARKAN I.B.W. DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa anggaran Perusahaan Bagian-bagian Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun 1960 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No.7 Prp tahun 1960, perlu ditambah;
Mengingat
:
pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
Undang-undang tentang Penetapan Anggaran Tambahan Bagianbagian Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia tahun 1960.
Pasal 23
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
Undang-undang tentang Penetapan Anggaran Tambahan Bagianbagian Perusahaan Negara
Anggaran Bagian-bagian Perusahaan Negara I.B.W. jakni:
Bagian I.B.W I
:
Jawatan Pegadaian,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. Bagian I.B.W. V : Perusahaan Negara untuk Pembangkit Tenaga Listrik, Bagian I.B.W. XI : Pelabuhan Tanjung Priuk, Bagian I.B.W. XIII : Perusahaan Tambang Timah Bangka, Bagian I.B.W. XVI : Jawatan Kereta Api, dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1960 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 7 Prp tahun 1960 ditambah menurut
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran dari Undang-undang ini.

## Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd

SUKARNO.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (berlaku 24 Februari 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- bahwa sehubungan dengan adanya kontroversi mengenai Jabatan Wakil Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum termasuk pejabatnya serta menjaga kelancaran pelaksaan tugas Tim Seleksi dimaksud, dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2012

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bistok Simbolon
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 46 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. VII (PELABUHAN MAKASSAR) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian I.B.W. VII (Pelabuhan Makassar) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia. ttd SOEKARNO.

Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958.

Menteri Kehakiman, ttd

G.A. MAENGKOM.

Menteri Penerangan.


SUKARDAN.


CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN IBW VIII (PELABUHAN TELUK BAYUR) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku 26 Oktober 1957)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IBW VIII (Pelabuhan Teluk Bayur) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman, ttd

G.A. MAENGKOM

Menteri Perhubungan ttd SUKARDAN

LEMBARAN NEGARA NOMOR 132 TAHUN 1957



Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan undangundang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia ttd

SOEKARNO
Unknown Unknown Nomor 9 Tahun 2000 tentang PENUGASAN (berlaku 9 Maret 2013)
Pembukaan
Mengingat
Menetapkan
PERTAMA
:
KEPUTUSANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA NOMOR 9 TAHUN2013
TENTANG
PENUGASAN WAKILPRESIDENMELAKSANAKAN TUGASPRESIDEN
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan WakiI Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
KEDUA: ________________ tanab air. 9 Maret 2013 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di t. Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan( atau kenegaraan ke Jerman dan Hongaria pada tanggal 3 Maret sampai dengan
2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEDUA
DR. H. SUSILO BAMBANGYUDHOYONO
ttd.
Ditetapkandi Jakarta
pada tanggal 1 Maret2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 38 Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN I (PEMERINTAH AGUNG DAN BADAN-BADAN PEMERINTAH TERTINGGI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
: pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:
CATATAN
Di dalam dokumen ini terdapat
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dalam format gambar.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN TEBO Nomor 3 Tahun 2004 tentang TAHUN 2004 NOMOR 1 3 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN TEBO (berlaku Unknown)
Pasal 68
- b. bahwa Penataan Kelembagaan Dinas-dinas dimaksud didasarkan pada kebutuhan dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas serta rasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tebo;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR
: 3 TAHUN 2004
TANGGAL
: 12 JANUARI 2004
LAMPIRANX
H. A. MADJID MU' AZ.
: 3 TAHUN 2004
: 12 JANUARI 2004
NOMOR
TANGGAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
LAMPIRANII
ORGANISASI
DINAS
PEKERJAAN
UMUM KABUPATEN
TEBO
BAGAN
BAGAN
H. A. MADJID MU' AZ
BAGAN
H. A. MADJID MU'AZ
BAGAN
: 3 TAHUN 2004
: 12 JANUARI 2004
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR
TANGGAL
LAMPIRANVI
H. A. MADJIO MU' AZ
BAGAN
ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN TEBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR
: 3 TAHUN 2004
TANGGAL
: 12 JANUARI 2004
LAMPIRANVII
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN IBW I (JAWATAN PEGADAIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IBW I (Jawatan Pegadaian) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO

MENTERI KEUANGAN, ttd ONG ENG DIE

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 128 TAHUN 1954
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 35 Tahun 1964 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1963 (UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1963 LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1963 NO. 91) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1963, sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang No. 9 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 91) perlu diubah dan ditambah:
Mengingat : 1. Pasal 23 ayat 1 dan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Perbendaharaan Negara Indonesia (Lembaran- Negara tahun 1925 No. 448), seperti telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 12 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 49);
3. Pasal-pasal 7, 8 ayat (2) dan 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. II/MPRS/ 1960;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN 1963 (UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1963 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN L963 NO.91).
Pasal 1
Pendapatan Negara untuk tahun 1963 dikurangi menurut perkiraan dengan jumlah Rp. 116.727.452.000,- terdiri atas:
- a. Pendapatan Negara Routine dikurangi dengan Rp. 61.804.452.000,-
- b. Pendapatan Negara Pembangunan dikurangi dengan Rp. 56.923.000.000,- yang perinciannya dimuat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II Undang-undang ini.

## Pasal 2.

Belanja Negara untuk 1963 diubah/ditambah dengan jumlah Rp. 28.841.508.400,- terdiri atas :

- a. Belanja Negara Tambahan Routine sebesar Rp. 14.700.031.700,yang perinciannya dimuat dalam Lampiran III Undang-undang ini, dan
- b. Belanja Negara Tambahan Pembangunan sebesar Rp. 14.141.476.700,- yang perinciannya dimuat dalam Lampiran IV Undang-undang ini.

## Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini tidak berlaku lagi.

## Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1963.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1964 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1964. SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 140
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 1956 tentang PENGESAHAN PERNYATAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA PERSETUJUAN TIMAH INTERNASIONAL 1953 *) (berlaku 19 Maret 1956)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dianggap penting Pemerintah Republik Indonesia menjadi peserta pada Persetujuan Timah Internasional 1953;
- b. bahwa mulai berlakunya Persetujuan tersebut tergantung pada pengesahan yang resmi pihak para negeri peserta sesuai dengan Undang-undang Dasar masing-masingnya;
Mengingat
- Pasal 89, pasal 120 dan pasal 121 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: Undang-undang tentang pengesahan penyertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Persetujuan Timah Internasional 1953
Pasal 1
1. Penyertaan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemerintah suatu negeri penghasil pada Persetujuan Timah Internasional, yang naskahnya dibuat dalam Persidangan ke-II dari permusyawaratan Perserikatan Bangsa-bangsa tentang timah yang diadakan di Jenewa sedari tanggal 16 Nopember sampai tanggal 9 Desember 1953 dan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di London pada tanggal 1 Maret 1954, disahkan.

Penandatangan: 2. Menteri Luar Negeri diberi kuasa untuk menyimpan atas nama Presiden Republik Indonesia surat piagam tentang pengesahan penyertaan yang dimaksudkan dalam ayat 1 dari pasal ini pada Pemerintah Kerajaan Serikat Britania Raja dan Aira Utara.

Penandatangan: 3. Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan diserahi penyelenggaraan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi Republik Indonesia yang disandarkan pada Persetujuan yang dimaksudkan dalam ayat 1 dari pasal ini. ## Pasal 2. Naskah yang aseli dan resmi dalam bahasa Inggris dari Persetujuan yang dimaksudkan dalam ayat 1 dari pasal 1 disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan pada undang-undang ini. Pasal 3. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 19 Maret 1956. Menteri Kehakiman LOEKMAN WIRIADINATA

Penandatangan: Menteri Perekonomian, I.J. KASIMO.

Penandatangan: Menteri Keuangan, SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.

Penandatangan: Menteri Luar Negeri IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan undangundang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Pebruari 1956, Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO. LN 1956/13
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA Nomor 25 Tahun 2013 tentang PENUGASAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tabun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada eliLus.rNegeri; 2
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada eli Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Kazakhstan, Polandia, dan Rusia pada tanggal 1 sampai dengan 8 September 2013 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIATKABlNETRI 'danyeamanan
2
2
KEDUA
Keputusan Presiden LID mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan eli Jakarta. pada tanggal 30 Agustus 2013 PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA, t:td
DR. H. SUSILO BAMBANGYUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN MUNA, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN GIANYAR, KABUPATEN SINTANG, DAN KOTA TERNATE (berlaku 30 April 2015)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Muna, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Sintang, dan Kota Ternate;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN GIANYAR,
MUNA, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN KABUPATEN SINTANG, DAN KOTA TERNATE.
Pasal 1
Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Kabupaten Muna, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Sintang, dan Kota Ternate.
Pasal 2
Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.
Pasal 3
Biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 April 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Ratih Nurdiati
UNDANG-UNDANG RI Nomor 6 Tahun 1960 tentang PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960 (berlaku 23 Maret 1960)
Pembukaan
Menimbang : bahwa berhubung dengan belum ditetapkannya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 1960 sebagai Undang- undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah untuk tahun 1960 sementara
- a. menjalankan anggaran tahun 1959;
- b. bahwa dengan penghentian pelaksanaan tugas para anggauta Dewan Perwakilan Rakyat sebagai ditetapkan dengan Penetapan Presiden No. 3/1960, penetapan anggaran tersebut dengan Undang-undang tidak akan dapat terlaksana dalam waktu yang dekat;
- c. bahwa Pemerintah tidak lebih lama lagi dapat mempergunakan anggaran tahun 1959 sebagai dasar membelanjai keperluan Negara, karena tidak sesuai dengan kebijaksanaan keuangan untuk tahun 1960;
- d. bahwa karena keadaan yang memaksa Anggaran tahun 1960 tersebut perlu dengan segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat :
Pasal 22 Undang-undang Dasar 1945 ;
Mendengar :
Menteri Pertama dan Menteri Keuangan;
Memutuskan :
Menetapkan
:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja dari Republik Indonesia untuk Tahun 1960.
Pasal 1
Anggara belanja Republik Indonesia untuk tahun 1960 ditetapkan sebagaimana dicantumkan dalam daftar 1 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
Pasal 2
Sumber-sumber anggaran pendapatan Republik Indonesia untuk tahun 1960 ditetapkan sebagaimana diuraikan dalam daftar II dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
Pasal 22
Mendengar :
Menteri Pertama dan Menteri Keuangan;
Memutuskan :
Menetapkan
:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja dari Republik Indonesia untuk Tahun 1960.
Anggara belanja Republik Indonesia untuk tahun 1960 ditetapkan sebagaimana dicantumkan dalam daftar 1 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
Sumber-sumber anggaran pendapatan Republik Indonesia untuk tahun 1960 ditetapkan sebagaimana diuraikan dalam daftar II dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
Pengurusan anggaran pendapatan dan belanja tahun 1960 disesuaikan dengan susunan Kabinet Kerja berdasarkan surat keputusan Presiden tanggal 18 Pebruari 1960 No. 21.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1960. Menteri Kehakiman, SAHARDJO. ## Pasal 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 1960. Pasal 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1960.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan. penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1960. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 80 Tahun 1958 tentang DEWAN PERANCANG NASIONAL (berlaku 31 Oktober 1958)
PENJELASAN
Pembukaan
yang sempurna;
- c. bahwa agar supaya mempersiapkan rencana dan menilai penyelenggaraan pembangunan-semesta itu dapat terlaksana dengan ikut-sertanya Rakyat Indonesia yang berkepentingan dan berhasrat hendak menikmati pembangunan itu perlu dibentuk suatu Dewan Perancang Nasional;
- a. Amanat Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Juni dan 17 Agustus 1958 mengenai perlunya Dewan Perancang Nasional;
- b. pasal-
PENJELASAN
Pasal 1
. - (1) Untuk mempersiapkan undang-undang pembangunan nasional yang berencana, maka dibentuk sebuah Dewan Perancang Nasional. - (2) Dewan Perancang Nasional berkedudukan di Jakarta. - (3) Lembaga-lembaga untuk penyelidikan bagi kepentingan pembangunan nasional boleh ditentukan oleh Pemerintah berkedudukan ditempat lain diluar kota Jakarta.
PENJELASAN
Pasal 2
. Dewan Perancang Nasional membantu Dewan Menteri Republik Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 3
. - (1) Dewan Perancang Nasional bertugas : - a. Mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana dan, - b. Menilai penyelenggaraan pembangunan itu. - (2) Dewan Perancang Nasional menyusun rencana pembangunan nasional dengan memperhitungkan pembangunan segala kekayaan alam dan pengerahan tenaga Rakyat serta meliputi segala segi penghidupan Bangsa Indonesia dalam bentuk rancangan undangundang pembangunan.
PENJELASAN
Pasal 4
. - (1) Pola terbagi
PENJELASAN
Pasal 28
, 36, 37, 38, 40, 41, 42 dan 43 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; - c. pasal 89 dan 90 ayat I Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ## Memutuskan : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERANCANG NASIONAL.
PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPADA PIHAK KETIGA (berlaku 22 Maret 2012)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran X, Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Yang Berasal Dari Barang Milik Negara);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Kepada Pihak Ketiga.

*

f

*

t

Menetapkan :

## MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPADA PIHAK KETIGA.

## Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota ' Medan ini diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.

## Pasal 2

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 22 Maret 2012

WALIKOTA MEDAN

ttd.

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Diundangkan di Medan pada tanggal 22 Maret 2012


BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 14
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN IBW XII (PELABUHAN SURABAYA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku 1 Januari 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW),
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IBW XII (Pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.



Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM

MENTERI PERHUBUNGAN, ttd SUKARDAN

LEMBARAN NEGARA NOMOR 136 TAHUN 1957
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 22 Tahun 2015 tentang HARI SANTRI. (berlaku 15 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENT ANG NOMOR 22 TAHUN 2015
HARi SANTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- kemerdekaan; serta Indonesia mengisi Republik Kesatuan a. bahwa ulama dan santri pondok pesantren memiliki peran besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan Negara
- melanjutkan peran ulama dan santri dalam membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa, perlu ditetapkan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober; mengenang, untuk dan meneladani b. bahwa
- c. bahwa tanggal 22 Oktober tersebut diperingati merujuk pada ditetapkannya seruan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 oleh para santri dan ulama pondok pesantren dari berbagai penjuru Indonesia yang mewajibkan setiap muslim untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari serangan penjajah;
Mengingat
- dengan Keputusan Presiden; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri
Pasal 4
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI SANTRI. Menetapkan
Menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. PERTAMA
Hari Santri bukan merupakan hari libur. KEDUA
KETIGA
Keputusan Presiden mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, pada tanggal 15 Oktober 2015

Verifikasi: ttd. JOKO WIDODO
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 99 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (berlaku 28 Desember 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan transparansi pelaksanaan fungsi penyehatan perbankan dan pengelolaan aset bank yang bermasalah, dipandang perlu untuk membentuk komite yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3916);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.
Pasal 3
"Pasal 3
- (3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan meningkatkan tranparansi BPPN, dibentuk komite pengawas dengan fungsi :
- a. pengkajian terhadap strategi dan kebijakan BPPN agar sejalan dengan praktek-praktek yang berlaku secara internasional dan memenuhi asas keterbukaan dan transparansi yang mengacu pada ekonomi pasar;
- b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan BPPN guna memastikan pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BPPN."
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1999 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ALIRAHMAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1950 tentang MENGADAKAN TAMBAHAN PERATURAN KEADAAN PERANG DAN DARURAT PERANG (KEPUTUSAN RAJA TERTANGGAL 13 SEPTEMBER 1939 NO. 32 STAATSBLAD INDONESIA TAHUN 1939 NO. 582) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Raja ttg. 13 September 1939 No. 32, Staatsblad Indonesia tahun 1939 No. 582, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Ordonansi darurat dalam Staatsblad Indonesia tahun 1949 No. 274), berdasarkan pasal 192 Konstitusi sekarang masih berlaku;
Menimbang
- bahwa dalam Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang tersebut perlu diadakan tambahan;
Menimbang
- bahwa karena keadaan yang mendesak tambahan tersebut di atas perlu segera diadakan;
Mengingat
- pasal 139 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;
Memutuskan:
Menetapkan :
Undang-undang darurat untuk mengadakan tambahan dalam Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Raja ttg. 13 September 1939 No. 32, Staatsblad Indonesia tahun 1939 No. 582).
Pasal 1
- (9) Dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki atau pengambilan untuk dipakai tidak termasuk perbuatan guna siasat pertahan Negara oleh mana barang dihancurkan seanteronya atau buat sebagian, atau tidak dapat dipakai lagi.
Pasal 13
- (9) Dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki atau pengambilan untuk dipakai tidak termasuk perbuatan guna siasat pertahan Negara oleh mana barang dihancurkan seanteronya atau buat sebagian, atau tidak dapat dipakai lagi.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal pengumumannya dengan ketentuan bahwa mempergunakannya dihitung sedari 15 April 1940.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undangundang darurat ini dengan penempatan dalam Lem- baran Negara Republik Indonesia Serikat.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Pebruari 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, (SOEKARNO)

Penandatangan: ## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 8 TAHUN 1950 TENTANG
## MENGADAKAN TAMBAHAN PERATURAN KEADAAN PERANG DAN DARURAT PERANG (KEPUTUSAN RAJA TERTANGGAL 13 SEPTEMBER 1939 NO.32, STAATSBLAD INDONESIA TAHUN 1939 NO. 582).
## PENJELASAN
PENJELASAN
Pasal 8
dari Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Raja tertanggal 13 September 1939 No. 32, Staatsblad Indonesia tahun 1939 No.582), yang berdasarkan pasal 192 Konstitusi Republik Indonesia Serikat masih berlaku, menyatakan kuasa militer berhak mengambil untuk memiliki atau memakai segala barang berupa apapun juga dan seterusnya menentukan bahwa untuk memiliki atau memakai itu diberi pengganti kerugian. Telah timbul pertanyaan, apakah penghacuran (vernietiging) guna siasat pertahanan Negara harus dianggap sebagai suatu cara pengambilan untuk dimiliki atau dipakai, dan oleh karena itu apakah penghancuran-penghancuran yang dijalankan menurut "politik bumi hangus" dalam peperangan melawan Jepang pada waktu yang lampau, harus dianggap dilakukan berdasarkan pasal itu. Untuk menghilangkan keragu-raguan tentang hal itu maka perlu di dalam Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang tersebut di
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 34 Tahun 1956 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO.15 TAHUN 1955 TENTANG PEMBERHENTIAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 51)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG (berlaku 31 Desember 1956)
Pembukaan
Menimbang : bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1955 tentang memberhentikan berlakunya Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 51).
Mengingat
: pasal 97 dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan:
Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1955 tentang memberhentikan berlakunya Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1955 tentang mengadakan opsenten atas cukai bensin (Lembaran- Negara tahun 1955 No. 51)" sebagai undang-undang.
Pasal 1
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1955 tentang memberhentikan berlakunya Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1955 tentang mengadakan opsenten atas cukai bensin ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal tunggal.
Kenaikan tambahan opsenten sejumlah 140 (seratus empat- puluh) atau gasolin bensin dan segala sulingan minyak bumi yang mempunyai sifat sama dengan yang tersebut dahuluan, seperti termaksud dalam Undangundang Darurat No. 5 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 24) diberhentikan berlakunya.
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 September 1955.
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1956. Menteri Kehakiman, ttd. MULJATNO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 79 TAHUN 1956
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara, Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1956. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri Keuangan, ttd. JUSUF WIBISONO
UNDANG-UNDANG RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang PENILAIAN PERSEDIAAN UANG EMAS DAN BAHAN UANG EMAS PADA BANK INDONESIA (berlaku 21 Desember 1959)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa, berhubung dengan penetapan baru mengenai nilai bandingan mata uang rupiah terhadap mata uang asing sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1959, maka perlu diadakan penilaian baru terhadap persediaan uang emas dan bahan uang emas pada Bank Indonesia;
- b. bahwa berhubung keadaan yang memaksa hal tersebut perlu ditetapkan dengan segera;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No. 33);
2. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 93);
3. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN
Pasal 22
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PENILAIAN PERSEDIAAN UANG EMAS DAN BAHAN UANG EMAS PADA BANK INDONESIA.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1959. Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO. ## Pasal 1. Dengan membatalkan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, maka persediaan uang emas dan bahan uang emas milik Bank Indonesia dinilai dengan harga Rp. 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah delapan puluh sen) untuk setiap kilogram emas murni. ## Pasal 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku surut sampai tanggal 25 Agustus 1959.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1959. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.