UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian XV (Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN XV KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA
| 15.1 | Kementerian dan pengeluaran umum... | Kementerian dan pengeluaran umum... |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 15.2 | Kantor Teknik Penyehatan... | 12 953 500 |
| 15.3 | Balai Alat-alat Besar | |
| | dan Perlengkapan... | 27 310 000 |
| 15.4 | Jawatan Pembangunan Kota... | 13 999 200 |
| 15.5 | Jawatan Gedung-gedung... | 98 616 500 |
15.6 Jawatan Jalan-jalan
dan Jembatan...
142 170 500
- 15.7 Jawatan Perairan...
69 242 300
- 15.8 Jawatan Perumahan Rakyat...
29 646 300
- 15.9 Jawatan Tenaga...
97 518 600
- 15.10 Pengeluaran tak tersangka...
800 000
Jumlah...
500 000 000
(Lima ratus juta rupiah).
15.1 KEMENTERIAN DAN PENGELUARAN UMUM.
- 15.1.1 Kementerian dan pengeluaran umum.
- 15.1.1.1 Pembayaran kembali persekot gaji atau pendapatan lain-lain.
- 15.1.2 Balai Planologi.
- 15.1.2.1 Penerimaan karena pembikinan peraturan-peraturan dan penerbitannya untuk kepentingan daerah-daerah otonom.
15.2 KANTOR TEKNIK PENYEHATAN.
- 15.2.1 Eksploitasi perusahaan air minum.
- 15.2.1. 1 Penerimaan dari perusahaan air minum.
- 2 Penerimaan kembali pinjaman kepada Kota Praja Jakarta Raya.
15.3 KANTOR ALAT-ALAT BESAR DAN PERLENGKAPAN.
- 15.3.1 Alat-alat besar.
- 15.3.1. 1 Sumbangan dari daerah-daerah otonom untuk ongkos penilikan alat-alat besar yang dikuasakan kepadanya.
- 2 Penerimaan dari pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh bengkel-bengkel.
- 3 Penerimaan dari pekerjaan-pekerjaan oleh cabang alat-alat besar.
- 4 Penerimaan dari penyerahan alat-alat besar.
- 15.3.2 Barang-barang kepunyaan Negara dan pembentukan persediaan.
- 15.3.2. 1 Perhitungan atas pembayaran kembali karena pemberian barang-barang kepada lain-lain jawatan.
- 2 Perhitungan yang dibebankan kepada pekerjaanpekerjaan yang sedang diselenggarakan karena pemberian barang-barang dari persediaan.
15.4JAWATAN PEMBANGUNAN KOTA.
- 15.4.1 Pembangunan-Khusus Kota-Baru Kebayoran.
- 15.4.1. 1 Penerimaan dari penjualan milik bekas CSA.
- 2 Penerimaan lain-lain.
- 15.4.2 Bengkel kayu.
- 15.4.2.1 Penerimaan bengkel kayu.
- 15.4.3 Perusahaan perbengkelan dan alat-alat.
- 15.4.3.1 Penerimaan dari perbengkelan dan alat-alat besar.
- 15.4.4 Perusahaan gudang.
- 15.4.4.1 Penerimaan dari perusahaan gudang.
- 15.4.5 Perusahaan Air Minum.
- 15.4.5. 1 Penerimaan dari pemakaian air minum.
- 2 Penerimaan dari uang tanggungan.
- 3 Penerimaan karena pemberian persediaan kepada pekerjaan-pekerjaan.
- 15.4.6 Perusahaan tanah.
- 15.4.6.1 Penerimaan perusahaan tanah.
15.5 JAWATAN GEDUNG-GEDUNG NEGERI.
- 15.5.1 Penjualan dan penyewaan rumah-rumah lain dan tanah.
- 15.5.1. 1 Penjualan rumah-rumah, lain-lain bangunan dan tanah.
- 2 Persewaan rumah-rumah, lain-lain bangunan dan tanah, juga potongan gaji pegawai yang mendiami rumah-rumah Negeri.
15.6 JAWATAN JALAN-JALAN DAN JEMBATAN.
- 15.6.1 Pembayaran kembali uang-uang yang telah dikeluarkan untuk bangunan dan pemugaran guna kepentingan daerah-daerah otonom.
- 15.6.1.1 Sumbangan dari daerah-daerah otonom untuk ongkos pembangunan dan pemugaran.
- 15.6.2 Penerimaan dari perahu tambangan.
- 15.6.2.1 Penerimaan dari perahu tambangan.
- 15.6.3 Balai Penyelidikan Tanah.
- 15.6.3.1 Penerimaan untuk penyelidikan tanah.
- 15.6.4 Balai Penyelidikan Jalan-jalan.
- 15.6.4.1 Penerimaan untuk penyelidikan jalan-jalan.
15.7 JAWATAN PERAIRAN.
- 15.7.1 Sumbangan dari yang berkepentingan untuk ongkos pembangunan atau pembaharuan pengairan dan pengukuran.
- 15.7.1. 1 Sumbangan untuk ongkos pembangunan atau pembaharuan.
- 2 Sumbangan untuk ongkos pengukuran.
- 15.7.2 Balai Penyelidikan Pengairan.
- 15.7.2.1 Penerimaan untuk penyelidikan teknik.
- 15.7.3 Balai Penyelidikan Hydrologie dan Hydrometrie.
- 15.7.3.1 Penerimaan untuk penyelidikan teknik.
15.8 JAWATAN PERUMAHAN RAKYAT.
- 15.8.1 Perumahan Rakyat.
- 15.8.1. 1 Pembayaran, kembali pinjaman
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal I Januari 1954.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO