PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2A16 Nomor 73 Tahun 2016 tentang PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2A16 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
w
WALIKOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMORZ q
TAHUN2OLT
TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2A16
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
- a. bahwa dalam rangka pemeliharaan basis data PBB-P2 dan meminima,lisir piutang tunggakan PBB-P2 perlu ditetapkan suatu kebijakan yang bersifat meringankan wajib pajak atas kewajiban pajak yang harus dibayarkan khususnya piutang PBB-P2 dan denda administrasi Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 huruf a Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2Ol3 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2Ol3 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Walikota karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi PBB-P2 berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pqjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh 1
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1e);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OOO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2e57);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor aa34;
\)
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah darr Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintah Daerah (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s6791;
3. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daera,h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerinta,h Nomor 68 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keualgan dan Kinerja Instansi Pemerintah fl,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a61al;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembarart Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OIO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor Il9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2OIO tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5L7e);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2oll tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemenuhan Kewqiiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlI;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : l48lPMK.O7 l2OlO tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan PBB-P2;
12. 2O.Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-08 lPJl2OOg tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
13. 2l.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2OlO tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OlO Nomor 03);
14. 22.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2Ol3 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
23. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2Ol3 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2Ol3 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
I
V
- Memperhatikan 1. Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor :
- SEL2/PJ|2OL2 tentang Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2;
2. Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor 8A-26 /WPJ .27 /KP.OS l20 14 Tanggal 28 Januari 2Ol4;
3. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh Nomor : 900/05A /DPPKA/PYK/2O14 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Kota Payakumbuh.
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI N)MINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah tentang penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 Tahun 2016.
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2OL6
BAB II
Pasal 3
Walikota karena jabatan dapat membuat suatu kebijakan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 Tahun 2016 dengan pertimbangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB-P2, untuk menjaga stabilitas dalam masyarakat serta upaya untuk meminimalisir piutang tunggakan PBB-P2.
BAB II
Pasal 4
1. Besarnya pemberian penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 Tahun 2016 ditetapkan sebesar seratus persen (100%).
2. Dengan ditetapkannya penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 Tahun 2016 maka wajib pajak hanya dibebankan untuk membayar pokok PBB-P2 saja.
V
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya da-lam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Penetapan: Ditetapkan di Payakumbuh a fuustus OTA PAYAKU l. RIZA FALEPI pada tanggd [:rl,o 20t7 MBUH, ff

Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh pada taaggal 9 fuulfus 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH, B ARLIS BERTTA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2Ol7 NOMOR q1 V