Unknown Unknown Nomor KABUPATENOGANKOMERINGILIR Tahun 2015 tentang PERUBAHANATASPERATURANDEWANPER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PIMPINANDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENOGANKOMERINGILIR PROVINSISUMATERASELATAN
PERATURANDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENOGANKOMERINGIUR NOMOR: 10 TAHUN2017
TENTANG
PERUBAHANATASPERATURANDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH NOMOR 1 TAHUN2015 TENTANGTATATERTIB DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
PIMPINANDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENOGANKOMERINGILIR
a. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2015 telah ditetapkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir maka dalam penyelarasan program dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Tata Tertib yang dimaksud dalam huruf a, perlu diadakan penyesuaiaanj perubahan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c
: 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 2
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 4
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 5
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2); 6
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. ( Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor Ol). 7
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANGTATATERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
Pasal 48
1
1. Ketentuan Pasal 48 diubah, diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan (satu) ayat yaitu ayat (8a), ayat (16), ayat (17), ayat (18) diubah, setelah ayat (18) ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (19) dan ayat (20) sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRDyang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD;
- (2) Setiap komisi dalam melaksanakan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD;
- (3) Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh Anggota DPRDyang dipimpin oleh Pimpinan DPRD;
- (4) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi Anggota salah satu Komisi;
- (5) Jumlah Anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diupayakan sama dan berimbang;
- (6) Ketua Kornisikarena jabatannya dapat mengikuti rapat-rapat Badan Anggaran tetapi bukan sebagai AnggotaBadan Anggaran.
- (7) Ketua Komisi sebagaimana yang dimaksud ayat (6) rnernpunyai hak bicara yang sarna sebagaimana anggota badan anggaran lainnya.
- (8) Ketua Komisi sebagaimana yang dirnaksud ayat (7)tidak mempunyai hak suara apabila terjadi voting dalam pengambilan keputusan pada rapat Badan Anggaran.
10. (B.a)Dalam hal Ketua Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6),ayat (7) dan ayat (8), berhalangan hadir, maka digantikan oleh wakil ketua atau sekretaris komisi;
- (9) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahan Komisididasarkan atas usul Fraksi;
ke
- (10) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dad dan oleh Anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD;
- (11) Masa penempatan Anggota DPRDdalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran;
- (12) Fraksi setiap awal bulan Januari dapat menarik dan memindahkan anggotanya kepada Komisilain;
- (13) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi ditetapkan paling cepat 1 (satu) tahun dan paling lama 21/2 (dua setengah) tahun;
- (14) Pimpinan Komisidapat dipilih setiap tahun;
- (15) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat Anggota Komisi yang digantikan;
- (16) Komisi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Komisi,yaitu :
- a. Komisi I Membidangi Pemerintahan dan Hukum, dengan mitra kerja meliputi : a.
- 1) Sekretariat DPRD 1)
- 2) Inspektorat
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pernadam Kebakaran 3)
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 5)
- 7) Camat Se-Kabupaten 7)
OKI
- 6) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 6)
- 8) Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- 9) Bagian Ortala Sekretariat Daerah
2. 10)Bagian Umurn Sekretariat Daerah
3. 11)Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
4. 12)Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah
5. 13)Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
6. 14)KomisiPemilihan Umum Daerah (KPUD)
- b. KomisiII Membidangi Ekonomi dan Keuangan, dengan mitra kerja meliputi : b.
- 1) Dinas Koperasi,Usaha Kecil,Menengah dan Perindustrian
- 2) Dinas Perdagangan
- 3) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 4) Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan terpadu satu pintu
- 5) Dinas Ketahanan pangan, Tanarnan pangan dan holtikultura
- 6) Dinas Perkebunan dan Peternakan
- 7) Dinas Perikanan
- 8) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 9) Badan Pengelolaan Pajak Daerah
- 10) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
- 11) Bank Surnsel Babel
- 12) PDAMTirta Agung Kabupaten OKI
- 13) PDBende Seguguk
- c. Kornisi III Membidangi Pembangunan, dengan mitra kerja meliputi:
- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1)
- 3) Dinas Lingkungan Hidup 3)
- 2) Dinas Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman 2)
- 4) Dinas Perhubungan 4)
- 6) Dinas Pertanahan 6)
- 5) Dinas Komunikasi dan Informatika 5)
- 7) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 7)
- 9) Bagian Adrninistrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 9)
- 8) Badan Penelitian dan Pengembangan 8)
- 10) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
- d. Komisi IV Membidangi Kesejahteraan Rakyat, dengan rnitra kerja meliputi : d
- 1) Dinas Pendidikan 1)
- 3) Dinas Sosial
- 2) Dinas Kesehatan 2)
- 5) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3
- 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 9) Bagian Kesra Sekretariat Daerah 9)
- 6) Dinas Kepemudaan dan Olahraga 7) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9
- 10) Bagian Korpri Sekretariat Daerah
- 11) Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah
- 12) RSUDKayuagung Kabupaten OKI
- (17) Mitra Koordinasi Komisi I meliputi : a. Polres
- b. Kodim
- c. Kejaksaan Negeri
- d. Pengadilan Negeri d.
- e. Pengadilan Agama
- f. Lembaga Pemasyarakatan Kayuagung f.
- (18) Mitra Koordinasi Komisi II meliputi :
- a. PLNOKI a
- (19) Mitra Koordinasi KomisiIII meliputi :
- a. Badan Pusat Statistik Kabupaten OK! a.
- c. C.
- b. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten OK! Pr. Telkom b.
- d. P'I'.Pos Indonesia d.
- (20) Mitra Koordinasi Komisi IV meliputi :
- a. Kementrian Agama Kabupaten OKI a
Pasa152
Pasal 52
- (1) Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas
:
- a. Menyusun rancangan program pembentukan perda yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah dan atau Rancangan Peraturan Daerah Perubahan beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD; a.
- b. Mengkordinasikan penyusunan program legislasi Kabupaten antara DPRDdan Pemerintah Daerah; b.
- c. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan atau Rancangan Peraturan Daerah Perubahan usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; C.
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi sebelum rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD; d
- e. Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan atau Rancangan Peraturan Daerah Perubahan yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi di luar prioritas rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau di Iuar rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah; e
6. e.1. Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan Keputusan DPRD;
- f. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/ atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan atau Rancangan Peraturan Daerah Perubahan yang secara khusus ditugaskan .oleh Badan Musyawarah; f
- g. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan atau Rancangan Peraturan Daerah Perubahan melalui koordinasi dengan komisi dan I atau panitia khusus; g
- h. Mernberikan rnasukan kepada pirnpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah dan atau Rancangan Peraturan Daerah Perubahan yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; h
1. Melakukan evaluasi terhadap Peraturan-peraturan Daerah yang telah dihasilkan untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat; dan
- J. Mernbuat laporan kinerja dan inventarisasi rnasalah di bidang Peraturan Daerah pada akhir masa keanggotaan DPRD. j.
Pasa155
Pasal 55
- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRDyang bersifat tetap.
- (2) Pernbentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang dipilih dari dan oleh anggota DPRD.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Mekanisme pemilihan pimpinan Badan Kehormatan sarna dengan mekanisme pemilihan pimpinan komisi sebagaimana diatur dalam pasa149.
- (6) Ketua Badan Kehormatan karena jabatannya dapat mengikuti rapat Badan Anggaran tapi bukan sebagai anggota Badan Anggaran.
- (7) Ketua Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai hak bicara yang sama sebagaimana anggota Badan Anggaran lainnya.
- (8) Ketua Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mempunyai hak suara apabila terjadi voting dalam pengambilan keputusan pada rapat Badan Anggaran.
3. (8.a) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), berhalangan hadir, maka digantikan oleh waki1ketua Badan Kehormatan;
,
- (9) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (10) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan. 1
- (11) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling cepat 1 [satu) tahun dan paling lama 2'i'2 (dua setengah) tahun.
- (12) Fraksi setiap bulan Januari dapat menarik dan memindahkan anggotanya ke Alat Kelengkapan lain.
- (13) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (14) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang seeara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.
Pasal 81
- (1) Waktu dan hari kerja DPRD:
- a. - hari Senin - Kamis pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB a
- hari Jum'at Pukul 09.00 WIB- 15.00 WIB
- b. Apabila diperlukan rapat dapat dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB- 23.00 WIBatau ditentukan berdasarkan kesepakatan Pimpinan dan Anggota Rapat. b
- c. Dalam keadaan tertentu hari kerja DPRD dapat menyesuaikan dengan hari lain atau dapat menyesuaikan dengan kebutuhan.
Pasa1118
Pasal 118
- (1) Pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan dan Rancangan KUA-PPASPerubahan untuk APBDPerubahan paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan beserta lampirannya kepada DPRD;
- (2) Sebelum Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dibahas Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terlebih dahulu dibahas di komisi bersama mitra kerja yang dihadiri oleh BAPPEDA dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. (2a) Mekanisme Pembahasan Rancangan KUA-PPASuntuk APBD dan Rancangan KUA-PPASPerubahan untuk APBDPerubahan dilakukan melalui dua tingkatan pembicaraan sebagai berikut: I meliputi :
5. -Penyampaian Nota Pengantar Bupati
- a. Pembicaraan tingkat a.
;
- -Pemandangan Umum Fraksi terhadap KUA-PPASuntuk APBD dan Rancangan KUA-PPAS Perubahan untuk APBDPerubahan; f
- -Tanggapan dan atau jawaban Bupati terhadap Pemandangan umum fraksi.
- b. Pembicaraan tingkat II, meliputi b
:
- -Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- -Laporan Badan Anggaran dalam Rapat Paripurna;
- -Pengambilan keputusan;
- -Pendapat Akhir Bupati.;
Pasal136
6. Ketentuan Pasal 136 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)di hapus sehingga Pasal136 berbunyi sebagai berikut : 6
Pasal 135
- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat diajukan oleh pimpinan DPRDdalam Rapat Paripurna;
Pasal 136
6. Ketentuan Pasal 136 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)di hapus sehingga Pasal136 berbunyi sebagai berikut : 6
- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat diajukan oleh pimpinan DPRDdalam Rapat Paripurna;
- (2) Mekanisme pembahasan perubahan tata tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut : :
2. -Penyampaian nota
PENJELASAN
Pembukaan
pengusul tentang perubahan tertib;
- a. Pembicaraan Tingkat I meliputi a.
tata
- -Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan pengusul perubahan tata tertib;
- -Jawaban pandangan umum fraksi-fraksi oleh pengusul tentang perubahan tata tertib;
- -Pengambilan KeputusanfPersetujuan; :
- -Pembahasan perubahan tata tertib dilakukan oleh badan pembentukan peraturan daerah;
- b. Pembicaraan Tingkat II meliputi b
- -Laporan badan pembentukan peraturan daerah dalam rapat panpurna;
- -Pengambilan keputusan berupa;