PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 23 Tahun 2015 tentang KAWASAN TANPA ROKOK (berlaku 6 November 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat:
:
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
- a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia ;
- b. bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain ;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Kawasan Tanpa Rokok ;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara R.I. Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4253 );
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Negara R.I. Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 131 / MENKES / SK /II/2004 Tahun 2004 tentang Sistim Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2005, No. 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah;
' Sambil menunggu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Kawasan Tanpa Rokok ';
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman N icotiana tobacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat khursus,TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
12. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
11. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti mesjid, mushalla, gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
13. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
15. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
16. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2
Asas ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 3
Penetapan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- b. membudayakan hidup sehat; dan
- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula;
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 4
Prinsip penerapan KTR adalah:
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
- a. 100% Kawasan Tanpa Rokok;
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.
BAB III - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 5
Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
- b. Tempat proses belajar mengajar;
- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. Tempat anak bermain;
- e. Angkutan umum;
- d. Tempat ibadah;
- f. Fasilitas olahraga;
- g. Tempat kerja dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan (seperti: Hotel, Restoran, Rumah makan, Jasa boga, Terminal, Pelabuhan, Pasar, Pusat perbelanjaan, Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket, Mall, Plaza, Pertokoan, Bioskop, tempat Wisata, Stasiun, Sarana Olahraga; dan tempat Umum lainnya).
BAB III - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 6
- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar (disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing).
BAB IV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 7
- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (4) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.
BAB IV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 8
- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g wajib:
- b. melarang setiap perokok di KTR di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
- a. melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk:
4. b.Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

## Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/ atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

## BAB VI

Bagian Kesatu Pembinaan

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya.
- (3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala SKPD.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari:
- a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
- d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
- c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
- e. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
- g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum.
- f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja; dan
7. h.SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (5) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 12

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan

## Pasal 13

Pembinaan pelaksanaan rokok di KTR, berupa:

- b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- a. Fasilitasi;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menyiapkan petunjuk teknis.

## Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan oleh :

- b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
- a. Masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;
- c. Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

## Bagian Kedua Pengawasan

## Pasal 15

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

## Pasal 16

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
- d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
- c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
- e. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
- g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum.
- f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja; dan
- h. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
- i. Bupati melakukan pengawasan seluruh KTR di wilayahnya.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

## Pasal 17

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

## Pasal 18

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan dan Satpol PP Kabupaten Halmahera Selatan berkoordinasi dengan SKPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Bupati.

## Pasal 19

Pelaksanan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan

## Pasal 20

Dalam hal penegakan hukum, Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan, Satpol PP Kabupaten Halmahera Selatan, SKPD lainnya dan instansi terkait lainya melakukan Operasi Tindak Pidana Ringan (Operasi Tipiring) minimal 1 kali dalam satu bulan.

## BAB VII PENYIDIKAN

## Pasal 21

- (4) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII SANKSI

## Pasal 21

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa:
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- a. peringatan tertulis;
- c. pencabutan izin;
- a. Bupati dan/atau Kepala SKPD terkait memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan atau penanggung jawab KTR.
- (2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di KTR:
- b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

## Pasal 22

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

## Pasal 23

Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat dipidana sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku

## Pasal 24

Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Diundangkan di Labuha pada tanggal 6 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 23

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008

## Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha pada tanggal 6 November 2015

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

MUHAMMAD KASUBA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

TANGGAL

NOMOR 23 TAHUN 2015

6 NOVEMBER 2015

## Bentuk dan Besaran Tanda di Larang Merokok


BUPATI HALMAHERA SELATAN, ttd

MUHAMMAD KASUBA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR TAHUN 2015 TANGGAL 2015

Bentuk dan Besaran Tanda di Larang Merokok