PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN Nomor 7 Tahun 2016 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016-2021 (berlaku 29 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 telah berakhir, sehingga untuk menjamin sinergisitas pelaksanaan Pembangunan pada masa ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025, perlu segera menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan
BUPATI NUNUKAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016-2021.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber data yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Kalimantan Utara adalah dokumen perancanaan pembangunan Daerah Provinsi kalimantan utara yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2036.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) RPJMD disusun ## BAB III
TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
- a. Memberikan panduan bagi penyelengara pembangunan daerah jangka menengah;
- b. Mewujudkan perencanaan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten/kota yang berbatasan;
- c. Sebagai pedoman dalam :
1. Penyusunan Rensta SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. Penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
3. Penyusunan Renja SKPD setiap Tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
BAB IV - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 4
- (1) RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan 5 (lima) tahunn yang memuat visi, misi, program pembangunan Bupati, arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, progran lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD disamping memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyusunannya juga memperhatikan saran dan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- (2) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V SISTEMATIKA Pasal 5

Bab I :

Pendahuluan;

Bab II :

Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Bab III :

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;

Bab IV :

Analisis Isu-Isi Strategis;

Bab V :

Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

Bab VI

Strategi dan Arah Kebijakan Program;

Bab VII

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;

Bab VIII :

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;

Bab IX :

Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan

Bab X :

Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan.

## BAB VI VISI DAN MISI Pasal 6

- (1) Visi RPJMD adalah Mewujudkan Kabupaten Nunukan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agrobisnis Menuju Masyarakat Yang Maju Aman Adil dan Sejahtera.

## (2) Misi RPJMD adalah:

- a. mengakselerasi peningkatan infrastruktur wilayah perbatasan dan daerah tertinggal untuk mendukung pembangunan agrobisnis berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang berkeadilan;
- c. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- d. mewujudkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan supremasi hukum.

## BAB VII PELAKSANAAN RPJMD Pasal 7

- (1) RPJMD menjadi pedoman untuk penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan dokomen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (4) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB VIII PENGENDALIAN DAN EVALUSI Pasal 8

- (1) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai.
- (4) Pengendalian dan Evalusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan pada ketentuan perundangundangan.

## BAB IX PERUBAHAN RPJMD

## Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
- d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Kepala Daerah wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun:
- a. Draf rancangan awal RPJMD untuk periode berikutnya dengan mengacu pada awal kelanjutan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat; dan
- b. RKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat dan/atau rancangan awal RPJMD jika telah tersedia.
- (2) Draf rancangan wal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai bupati dalam pemilihan umum kepala daerah periode berikutnya.
- (3) RKPD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan bupati berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 29 November 2016 BUPATI NUNUKAN, ttd ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd

TOMMY HARUN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016 NOMOR 9

Sallnan Sesual Dengan Aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepdda Pagian Hukum


NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA: 7/2016