PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 22 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA BIT,IJNG NOMOR 22 TAHtiN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi, yang diberikan ke � ada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- c. Bahwa besaran lnsentif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Peraturan Walikota Bitung Nomor 25 tahun 2014 tentang Pemberian Insentif Pemungutan kepada lnstansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif Pemungutan Kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23-- ·'fahun 2014 tentang Pemerintahan Daeralf" (Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Inqonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
7. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 20 IO ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 IO Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung ( Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 19 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bi tung (Lembaran Daerah Kota Bi tung Tahun 2012 Nomor 19 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Menetapkan
12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 8, Tarnbahan Lembaran Daerah Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor I Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nornor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomar 22 ); 13. Peraturan Daerah Kota Bitwog-Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jas.r·umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Daerah Kata Bitung Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kata Bi tung Nornor 4 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2013 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2011 Nornor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kata Bitung Nornor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2013 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kata Bi tung Tahun 2011 Nomar 6, Tarnbahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nornor 110);
16. Peraturan Walikota Bitung Nomor 22 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Bitung (Serita Daerah Kata Bitung Tahun 2013 Nornor 77);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALlKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETR!BUSI DAERAH.
Pasal 2
- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
Pasal 5
,.
- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahj diatur dengan rincian prosentase sebagai berikut : ________________ ··· � · -.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi menjadi 100% (seratus persen).
- (4) Besaran insentif kepada Pejabat dan Pegawai lnstansi Pelaksana Pemungut dan pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut ditetapkan secara proporsional setelah dikurangi besaran insentif untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi masing-masing.
- (5) Pembayaran insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Carnat dan Lurah ditetapkan sebesar 5°/o (lima persen) dari capaian di masing-masing kecarnatan dan kelurahan, dengan tidak dikurangi besaran insentif untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Kepala Daerah W akil Kepala Dae rah
16 o/o (enam belas persen)
14 o/o (empat betas persen)
Pasal rf
Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Bi tung. HANNY BONDAKH

Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 30 Maret 2015 BERJTA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 22