Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Llngkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ~rbendaharaari Negar~ ~m.baran Negara R~publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomr 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran .Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahwi 2009 Nomor 112, Tam~ ~mbaran Nega,ra, Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perunclang-Undangan (lembaran Negara Rep~blik Indonesia Tah1,.1n .2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Da.erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peratu.ran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelaya,nan Mmilrutl (Lembaran Negara ReJ&gt;"Llbiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahart Daerah (Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V /2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamina,n Ke~hau:m Masyaraka,t; 18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/MENKES/SKB/II/ 1996, Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman PeJaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat. MEIIUTUSKA.11 (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa guna kelancaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada AmbuJan Rengganis dan AmbuJan Ambu Gellu yang bertujuan guna peningkatan aksesibilitas pelayanan kcsehatan yang bermufii di Kabupaten Situbondo sesuai kebutuhan clan perkembangan sosial ekonomi masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati Tenbmg Pedo~ Penyelenggaraan Pehzy-anan ~a,tan Pada Ambulan Rengganis dan Ambulan Ambu Gellu.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Llngkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ~rbendaharaari Negar~ ~m.baran Negara R~publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomr 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran .Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahwi 2009 Nomor 112, Tam~ ~mbaran Nega,ra, Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perunclang-Undangan (lembaran Negara Rep~blik Indonesia Tah1,.1n .2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Da.erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peratu.ran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelaya,nan Mmilrutl (Lembaran Negara ReJ&gt;"Llbiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
3
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahart Daerah (Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V /2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamina,n Ke~hau:m Masyaraka,t;
18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/MENKES/SKB/II/ 1996, Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman PeJaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
MEIIUTUSKA.11 :
Menetapkan PERATURAlf BUPATI TENTAIIG PEDOIL\lf PEIIYELERGGARAAII PELAYAIIAN KESEHATAif PADA AMBULAN REifGGANIS DAN AMBULAB AMBU GELLU.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. 3~ Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Dinaa Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. ··
6. Ambulan Rengganis adala.h am.bu.Ian reaksi penanganan gratis yang bertujuan membantu masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas, kegawatdarnratan persalinan dan nifas serta kegawatdanu-atan lainnya.
4
7. Ambulan Ambu Gellu adalah ambulan gerak langsung layanan um.um yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan di luar gedung pada tempat keramaian.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan la,innya.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat ianjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian/ cacat dan bersifat penyelamatan/ live saving.
11. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga keperawatan (perawat/bidan) dalam melaksanakan tugas mandiri Iilaupun tugas llinpah dari tenaga medis, yang meliputi asuhan keperawatan, tindakan keperawatan sesuai standar profesi.
12. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kerja sama yang bersifat kolaboratif dengan klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawab lainnya.
BABU PEllYELBIIGOARAAII PBLAYAIIAK KBSBBATAK
Pual3
- ( 1) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Ambulan Rengganis clan Ambulan Ambu Gellu, Kepala Dinas bersama Kepala UPl'D di lingkungan Dinas Kesehatan wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan/atau pengguna Ambulan Rengganis dan Ambulan Ambu Gellu.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan dibantu Pejabat dan Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara penodik terhadap peny~lenggaraan Pelaya,n~ Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1 ).
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) sekurang- kurangnya meliputi :
- a. Keberatan-keberatan (komplain) masyarakat dan/ atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- b. Kesesuaian besaran biaya terhadap perkembangan harga atau biaya penyedian komponen jasa sarana, dan/ atau tingkat inflasi;
- c. Kebutuhan jenis-jenis pelayanan barn sesuai kebutuhan masyarakat dan/atau perkembangan bidang ilmu kesehatan.
5
- (4) Untuk memperoleh basil evaluasi yang obyektif, Kepala Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga (konsultan) untuk melalrukan kajian (sfudi) lapa.ngan.
PELAYAIIAII KESBIIATAJI PADA AIIBULAlf RBIIGGAIIIS DAIi AIIBULA1t AIIBV GBJ,LU
BagieaKmta PelaJ'B,11&amp;11 Knehatan pada Ambulan Rangpnia
Paaal3
Pelayanan kesehatan pads Ambulan Rengganis, rneliputi ;
- a. Pelayanan Kegawatdaruratan;
- b. Pelayanan Transportasi.
Paaal4
BAB m - PELAYAIIAII KESBIIATAJI PADA AIIBULAlf RBIIGGAIIIS DAIi AIIBULA1t AIIBV GBJ,LU
Pasal 3
Pau.15
- (l) Pelayanan transportasi Ambulan seba.gaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan guna melayani kebutuhan penghantaran masyarakat yang mengalami keceJakaan lalu lintas, kegawatdaruratan persalinan dan nifas serta kegawatdaruratan lainnya;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Pelayanan transportasi Ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kru (crew) tenaga med.is dan/atau keperawatan;
Paul&amp;
- ( 1) Pelayanan ambulan rengganis sebagai ambulan reaksi penanganan gratis hanya berlaku di wilayah Kabupaten Situbondo.
- (2) Dalam hal penghantaran luar kabupaten dan diperlukan menginap, maka dikenakan biaya, sesuai biaya penginapan yang berlaku di kota yang dituju.
- (3) Guna menunjang pelayanan ambulan rengganis, Dinas Kesehatan membentuk Call Center sebagai pusat komando dan pengaduan bagi masyarakat.
Rapa Keclua Pelayamm Kesebataa pada Ambalan Amba Gellu
Pua17
Pelayanan kesehatan pada Ambulan Ambu Gellu, meliputi :
- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Keperawatan;
- c. Pelayanan Konsultasi;
- d. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan;
- e. Pelayanan Laboratorium Sederhana;
- f. Pelayanan Promotif.
Paaa18
BAB m - PELAYAIIAII KESBIIATAJI PADA AIIBULAlf RBIIGGAIIIS DAIi AIIBULA1t AIIBV GBJ,LU
Pasal 7
- a. Pelayanan Pemeriksaan Fisik;
- b. Pelayanan Pemberian Obat.
Pual9
Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :
- a. Asuhan Keperawatan;
- b. Tindaka.n Keperawatan mandiri dan tindakan keperawat.an kolaboratif.
PaaallO
Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
- a. Konsultasi Medi.k;
- b. Konsultasi Gizi.
Pual 11
- (1) Pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan paket pelayanan, meliputi Pemeriksaan K.esehatan untuk pegawai, untuk pendidikan, untuk: melamar pekerjaan, atau untuk keperluan tertentu.
- (2) Biaya yang ditan.ggung untuk pemeriksaan kesehatan sesuai tarif yang berlaku.
Pual 12
- ( 1) Pelayanan Laboratorium sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberikan kepada masyarakat meliputi ODA (Gula Darah Acak), Asam Urat, Kholesterol
- (2) Tarif retribusi pelayanan laboratorium yang diberikan kepada masyarakat disesusik:an dengan ketentuan Peraturan Penmdang-Undangan yang berlalru.
Pual 13
Pelayanan Promotif sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f berupa penyuluhan tentang kesehatan masyarakat berdasarkan pada sasaran individu atau kelompok dengan tujuan untuk merubah perilaku dari sakit menjadi sehat.
Pua.I 14
Penyeknggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operating Prosedur (SOP), Tatakelola yang baik ( Good Governance), Keamanan Pasien (Patient Safety), dan/ atau standar profesi masing-masing.
BABXD PEIIBIAYAAN PEIIYELBNGGARAAJI PELAYAIIAR
Paul 15
- Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pelayanan pada Ambulan Rengganis dan Ambulan Ambu Gellu ditentukan sebagai berikut:
- a. Pengguna layanan Ambulans Rengganis bagi korbe.n yang memiliki kartu Jamkesmas dan Jamkesda atau identitas Illl:!;lk:in lainnya yang iengkap tat.a, ~a kiaim disesµ~ dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlalru;
- b. bagi korban yang tidak memiliki kartu Jamkesmas clan Jainkesda dapat · dibebankan pada Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
- c. Biaya operasional pada ambuJan Ambu Gellu dibebankan pada program pembiayaan kesehatan yang berlaku baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. Klaiin pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan pelaksanaan program penJamman biaya kesehatan daerah yang berlaku.
BABXDI KETENTUAII PE1'UTUP
Pual 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 2 7 JIJl .. 2012 BERITA DABRAH KABUPATEJII SITUBOIIDO TAIIUR 2012 IIOMOR '5 l