Unknown Unknown Nomor 15 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 1 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI TANAHLAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
- a. bahwa dalam rangka merumuskan, mengintegrasikan, memaduserasikan dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan penataan ruang diperlukan koordinasi penataan ruang ;
- b. bahwa hasil koordinasi kebijakan penataan ruang tersebut merupakan acuan pelaksanaan penataan ruang bagi Pemerintah, swasta dan masyarakat se Kabupaten Tanah Laut ;
- c. bahwa untuk pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kabupaten yang merupakan tugas dan tanggung jawab kepala Daerah dan dalam rangka harmonisasi serta sinkronisasi kerja perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Tanah Laut ;
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ; dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ; dengan mengubah undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 ) Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820 tentang Penetatapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di
2
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang PU dan Penataan Ruang ( Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 587 ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93) ;
Menetapkan :
3
10. Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2016) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25) ;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN TANAH LAUT.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam PeraturanBupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut
5. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
8. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan didalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang 10. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. 11. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah Kabupaten Tanah Laut. ## B A B II ## KOORDINASI PENATAAN RUANG KABUPATEN TANAH LAUT ## Pasal 2

Penandatangan: Tugas dan tanggung jawab koordinasi penataan ruang Kabupaten dilakukan oleh Bupati ## Pasal 3

Penandatangan: Kepala Daerah membentuk dan menugaskan badan Koordinasi Perencanaan ruang Daerah (BKPRD) untuk melaksanakan tugas Koordinasi Penataan Ruang Daerah. ## Pasal 4 BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas : 1. Perencanaan tata ruang yang meliputi : - a. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ; - b. memaduserasikan Rencana pembangunan Jangka Panjang dan menengah dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ; - c. mengintegrasikan, memaduserasikan, mengharmonisasikan rencana tata ruang Kabupaten dengan rencana tata ruang kawasan strategis nasional rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota perbatasan ; - d. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten dengan provinsi antar kabupaten/kota yang berbatasan ; - e. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten kepada BKPRD provinsi dan BKPRN ; - f. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang Kabupaten ke provinsi ; - g. mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten ; dan - h. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang 2. Pemanfaatan ruang yang meliputi : - a. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang di kabupaten dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya ; - b. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kabupaten - c. memberikan informasi dan akses kepada penggunaan ruang terkait rencana tata ruang kabupaten ; - d. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintahan, swasta, dan masyarakat ; - e. melakukan fasilitas pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten ; dan - f. mengoftimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang 3. Pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi ; - a. mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten ; - b. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten

Distribusi: - c. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsetif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten dengan provinsi dan dengan kabupaten terkait ; - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang ; - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang ; dan - f. mengoftimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. ## Pasal 5 - (1) Badan koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 susunan keanggotaan terdiri dari : - a. Pembina :

Penandatangan: Bupati Tanah Laut - Pengarah : - b. K e t u a :

Penandatangan: - c. Sekretaris : - c. Anggota :

Penandatangan: Wakil Bupati Tanah Laut

Penandatangan: Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut

Penandatangan: Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut 1. Asisten Bidang Ekobangkesra Setda Kabupaten Tanah Laut. 2. 2. 3. Asisten Bidang Pemerintah Setda Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 3. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 4. Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 5. Kepala Dinas Tanaman Pangan , Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 13. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 14. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tanah Laut. - (2) Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya, badan Koordinasi perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) dibantu oleh sekretariat dan Kelompok Kerja - (3) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) berada pada Dinas PU Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, dengan susunan keanggotaan terdiri dari : 6. Ketua :

Penandatangan: 7. Sekretaris Dinas PU. Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut 8. Anggota :

Penandatangan: 1. Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanah Laut 2. Staf Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Pada Bappeda Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1 ( satu ) Orang 3. Staf pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 2 (dua ) Orang - (4) Sekretariat BKPRD Kabupaten mempunyai tugas : - a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten ; - b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD Kabupaten ; - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Kabupaten ; - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD ; - e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Kabupaten ; - f. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang kabupaten ; - g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten ; dan - h. menerimapengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang. - (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas : - a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, mempunyai susunan keanggota terdiri atas : Ketua

Penandatangan: - Kepala Bidang Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: Wakil Ketua

Penandatangan: Sekretaris

Penandatangan: - Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: - Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Bidang Tata Rata Ruang, pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Anggota :

Penandatangan: 1. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 2. Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan, Kabupaten Tanh Laut.

Penandatangan: 3. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 4. Kepala Bidang Tanaman Pangan, pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Pekebunan Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 6. Kepala Bidang Pemanfaatan &amp; Pengendalian Aset Pada BadanPengelolaan Keuangan danPengelolaan Asset Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 8. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penandatangan: 9. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 10. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 11. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. 12. Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Daerah Setda Kabupaten Tanah Laut. 13. Kasubbid Pengembangan Wilayah pada Bidang Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kabupaten Tanah Laut 14. Staf Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1 ( satu ) orang - b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas : Ketua :

Penandatangan: - Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut

Penandatangan: Wakil Ketua :

Penandatangan: Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: Sekretaris : Kasi Pemanfaatan Tata Ruang, Pada Dinas Pekerjaan Umum ,Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. - Anggota : 1.

Penandatangan: - Kepala Bidang Perijinan dan Non Perijinan Jasa Usaha Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut

Penandatangan: 2. Kepala Bidang Non Perijinan tertentu Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 3. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

Penandatangan: 4. Kepala Bidang Tata Lingkungan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

Penandatangan: 5. Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut

Penandatangan: 6. Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut

Penandatangan: 7. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Penandatangan: 8. Kepala Bidang Kelembagaan Usaha, Prasarana dan Sarana pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut

Penandatangan: 9. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

Penandatangan: 10. Kepala Bidang Tata Kota dan Kebersihan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

Penandatangan: 11. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut

Penandatangan: 12. Kepala Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut 13. Camat Pelaihari 14. Camat Bati-Bati 15. Camat Tambang Ulang 16. Camat Takisung 17. Camat Bumi Makmur 18. Camat Kurau 19. Camat Bajuin 20. Camat Panyipatan 21. Camat Batu Ampar 22. Camat Jorong 23. Camat Kintap

Penandatangan: 24. Kepala Seksi Pengaturan Penatagunaan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Penandatangan: 25. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalulintas dan Pengembangan Multimoda Kabupaten Tanah Laut

Penandatangan: 26. Kepala Seksi Administrasi Pertanahan Bidang Pertanahan Pada Dinas Pekerjaan Umum ,Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Penandatangan: 27. Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum Bidang Pertanahan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. 28. Staf Bidang infrastruktur danPengembangan Wilayah pada Bappeda Kabupaten Tanah Laut Sebanyak 1 (satu) orang 29. Staf Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 2 (dua) orang. 30. Pejabat Penyidik PNS Bidang Penataan Ruang Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1 (satu) orang - (6) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5) huruf a mempunyai tugas : - a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten ; - b. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) ; - c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan perbiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang ; - d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah ; - e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan subtansi teknis rencana tata ruang kabupaten ; dan - f. menginvestasikan dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten . - (7) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mempunyai tugas : - a. memberikan masukan kepada ketua BKPRD Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten ; - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang ; - c. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang ; - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang ; - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang ; - f. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang ; dan - g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten. - (8) Kelompok kerja perencanaan dan kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pamanfaatan ruang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada ketua BKPRD Kabupaten. ## Pasal 6 - (1) BKPRD menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.

Penandatangan: - (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh ketua BKPRD dan dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Penandatangan: - (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan laporan Bupati tentang penyelenggaraan panataan ruang kepada Gubernur setiap 4 (empat) bulan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. ## BAB III PEMBIAYAAN ## Pasal 7 - (1) Pembiayaan kegiatan koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Sumber-Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. - (2) Pembiayaan transportasi dan konsumsiuntuk kegiatan Pengukuran dan Survey Lapangan atas permohonan pihak perusahaan maupun perseorangan dibebankan kepada pemohon. ## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN ## Pasal 8 Untuk perumusan dan pengambilan kebijakan penataan ruang daerah BKPRD dapat mengundang organisasi profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Masyarakat. ## Pasal 9

Penandatangan: Hasil evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang daerah dilaporkan kepada DPRD dan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. ## BAB V KETENTUAN PERALIHAN ## Pasal 10

Penandatangan: Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 19 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Tanah Laut mengenai badan koordinasi penataan ruang daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada Tanggal 1 Februari 2017

Penandatangan: ## BUPATI TANAH LAUT ## H. BAMBANG ALAMSYAH

Penetapan: Diundangkan di pelaihari pada tanggal 1 Februari 2017

Penandatangan: Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ttd ## H. SYAHRIAN NURDIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 15
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor

: 15 Tahun 2017

Tanggal

: 1 Februari 2017

## HONORARIUM BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

| JABATAN DALAM TIM | JABATAN | BESAR HONORARIUM | BESAR HONORARIUM |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Penanggung Jawab I | Bupati Tanah Laut | Rp | 1.000.000,- |
| Penanggung Jawab II | Wakil Bupati Tanah Laut | Rp | 950.000,- |
| Ketua | Sekretaris Daerah Kab. Tanah Laut | Rp | 900.000,- |
| Sekretaris | Kepala Bappeda | Rp | 850.000,- |
| Anggota | Asisten & Kepala SOPD | Rp | 750.000,- |
| Tim Sekretariat | | | |
| Kepala | Sekretaris Dinas PU. Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut | Rp | 780.000,- |
| Anggota | Staf Dinas PU. Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut | Rp | 700.000,- |
| Tim Pokja Perencanaan | | | |
| Ketua | Kabid di SOPD yang menangani tata ruang | Rp | 750.000,- |
| Wakil Ketua | Kabid Infrastruktur &Pengembangan Wilayah Bappeda kabupaten Tanah Laut | Rp | 730.000,- |
| Sekretaris | Kasi Perencanaan Tata Ruang | Rp | 730.000,- |
| Anggota | SOPD terkait | Rp | 700.000,- |
| Tim Pokja Pemanfaatan & pengendalian | | | |
| Ketua | Kabag. Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut | Rp | 750.000,- |
| Wakil Ketua | Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut | Rp | 730.000,- |
| Sekretaris | Kasi. Pemanfatan Tata Ruang | Rp | 730.000,- |
| Anggota | SOPD terkait | Rp | 700.000,- |

## BUPATI TANAH LAUT,


## H. BAMBANG ALAMSYAH