Unknown Unknown Nomor 38 Tahun 2014 tentang PERUBAHANATASPERATURANBUPATITABALONGNOMOR03 TAHUN2014 TENTANGKEBUTUHANDANHARGAECERANTERTINGGIPUPUKBERSUBSIDI UNTUKSEKTORPERTANIANDI KABUPATENTABALONG TAHUNANGGARAN2014 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, a. - bahwa berdasarkan permintaan pupuk bersubsidi Tahun 2014 dan untuk memenuhi kebutuhan pupuk sampai dengan bulan Desember 2014, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2014 ten tang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2014; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2014 ten tang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2014; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); /4. Undang-Undang 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan; 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634jMPPjKepj9j2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar di Pasar; 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-organik; 2. 16.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-organik; 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik Pembenah Tanah; 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 5. 19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.130/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor664); 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130jllj2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET)Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/ Permentarr/ SR.130/ 11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tabun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tabun 2015 Nomor 32) 23. Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan Tabun Anggaran 2014 sebagaimana telab diubab dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 052 Tabun 2014 tentang Perubaban Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET)Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tabun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03); /25. Peraturan (berlaku 10 April 2003)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATI TABALONG
PERATURANBUPATITABALONG
NOMOR 38 TAHUN2014
TENTANG
PERUBAHANATASPERATURANBUPATITABALONGNOMOR03 TAHUN2014 TENTANGKEBUTUHANDANHARGAECERANTERTINGGIPUPUKBERSUBSIDI UNTUKSEKTORPERTANIANDI KABUPATENTABALONG TAHUNANGGARAN2014
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITABALONG, a.
- bahwa berdasarkan permintaan pupuk bersubsidi Tahun 2014 dan untuk memenuhi kebutuhan pupuk sampai dengan bulan Desember 2014, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2014 ten tang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2014 ten tang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2014;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
/4. Undang-Undang
.
:
/
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634jMPPjKepj9j2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
:
.
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-organik;
2. 16.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-organik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik Pembenah Tanah;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
5. 19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.130/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor664);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130jllj2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET)Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/ Permentarr/ SR.130/ 11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tabun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tabun 2015 Nomor 32)
23. Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan Tabun Anggaran 2014 sebagaimana telab diu
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Kebutuhan Pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berim bang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi tahun Anggaran 2014 di daerah.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah sub sektor, dan sebaran bulanan seperti tercantum dalam lampiran I sampai dengan Lampiran XXXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, dan petambak berdasarkan RDKK yang telah disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
5. Diantara Pasal 5 dan 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut : 2.

## Pasal5A

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas Tanaman Pangan Peternakan dan Perikanan Kabupeten Tabalong dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

/3. Ketentuan

.

/Pasal 11

.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.

- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur lini IV kepetani atau kelompoktani diatur sebagai berikut :

- a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKKsesuai dengan wilayah tanggung jawabnya ;

- b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompoktani dan alokasi di masing-rnasing wilayah ;

- c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dilini IV petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pendataan RDKKdi wilayahnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/ kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh ;

- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini N ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KomisiPengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)Kabupaten /Kota.

- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2014, wajib melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya direkap dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan Petemakan dan Perikanan Kabupaten Tabalong.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.


t H. ANANGSYAKHFIANI

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 0'3 IV l&gt; fe 1JU \.&gt; e ~ ?-o I '1

(!,.BUPATI TABALONG,

't.

Diundangkan di Tanjung pada tanggal O~ Ml?e~~Qf ~ D '4

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTABALONG,

\


H. ABDUL MUTHALIBSANGAJI

BERITA DAERAH KABUPATENTABALONGTAHUN 2014 NOMOR

38