PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 17 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
bahwa dalam rangka menunjang upaya pembangunan Menimbang a
2. dibidang kesehatan, Pemerintah Daerah perlu memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengambil peran dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan; b
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah; C
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan diPropinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265); 1. Mengingat 1
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 4
2
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 26);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
Dan
BUPATIBALANGAN
MEMUTUSKAN
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH.
Menetapkan
Pasal 6
:
Pasa16
Dihapus
Pasal 7
Pasa17
- (1)Dihapus
- (2)Dihapus
:
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 30 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH

Verifikasi: KABUPATEN BALANGAN, ttd H. RUSKARIADI 3 3. Ketentuan Pasal 9 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut Pasa19 - (1) Dihapus - (2) Dihapus - (3) Dihapus 4. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut : 1 19.A ## Pasall9.A Pemerintah Daerah dapat mengintegrasikan peserta Jamkesda ke dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan premijiuran dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. PASAL II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin pada tanggal 30 Desember 2016 BUPATI BALANGAN, ttd H. ANSHARUDDIN

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATENBALANGAN H. M. IWANSETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009 BERITADAERAHKABUPATENBALANGAN TAHUN2016 NOMOR 17 NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENBALANGAN, PROVINSIKALIMANTAN SELATANNOMOR212 TAHUN2016 :