Unknown PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2014 tentang SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG BERBASIS AKRUAL TAHUN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat ft
BUPATI BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG BERBASIS AKRUAL TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKAYANG,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999' tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang ^erubahan
- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemer intah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemer intahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12.Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemer intahan yang menjadi Kewenangan Pemer intah Kabupaten Bengkayang;
- 14.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2014;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG BERBASIS AKRUAL TAHUN 2014
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah pemer intah pusat dan pemer intah daerah.
2. Akuntansi adalah proses identif ikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasif ikasian, pengikht isaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
3. Standar Akuntansi Pemer intahan, selanjutnya disingkat SAP adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah/pemerintah daerah.
4. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
5. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan f inansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
6. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
7. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
10. 10.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL
tahun pelaporan yang terdir i dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
- 11.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 12.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dar i suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- 13.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- 14.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdir i dar i ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
- 15.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
PENJELASAN
Pembukaan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
- 16.Aset adalah Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemer intah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dar i mana manfaat ekonomi da/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemer intah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alas an sejarah dan budaya.
- 17.Aset tak berwujud adalah asset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainya termasuk hak atas kekayaan intelektual
- 18.Aset Tetap adalah set berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dar i 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemer intah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 19.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 20.Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemer intah daerah.
- 21.Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenannya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.
- 22.Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemda.
- 23.Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperolej manfaat ekonomik seperti bunga, deviden, dan royalty, atau manfaat social sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 24.Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- 25.Kas Umur a Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
- 26.Kewajiban adalah utang yang timbul dar i perist iwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- 27.Laporan Keuangan Gabungan adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
- 28.Mata uang Asing adalah mata uang selain mata uang rupiah.
- 29.Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi.
- 30.Nilai Wajar adalah nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melkukan transaksi wajar.
- 31.Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun - tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup def isit atau memanfaatkan surflus anggaran.
- 32.Pendapatan adalah semua pener imaan Rekening Kas umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemer intah daerah.
- 33.Belanja adalah semua pengeluaran dar i rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancer dalam per iode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah
- 34.Penyusutan adalah penyesuain nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dar i suatu asset.
- 35.Persediaan adalah asset lancer dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang - barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 36.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh pener imaan daerah ddan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 37.Selisih Kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
- 38.Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pener imaan dan pengeluaran APBD selama satu per iode pelaporan.
- 39.Surplus/Def isit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu per iode pelaporan.
- 40.Tanggal Pelaporan adalah tanggal har i terakhir dan suatu per iode pelaporan.
41. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir per iode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada per iode yang berjalan.
## BAB II KETENTUAN KHUSUS
##
PENJELASAN
Pasal 2
Sistem Akuntansi Pemer intah Daerah memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan ident if ikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo ser ta penyajian laporan keuangan.
PENJELASAN
Pasal 3
Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Prosedur Penatausahaan serta Pertanggungjawaban APBD Pemer intah Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 30 Tahun 2013 masih berlaku sampai Tahun 2014 dan Penerapan Sistem Akuntansi Pemer intah Daerah Rerhasis Akrual Tahun 2014 berlaku mulai Tahun 2015.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.




Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal y-| September 2014

//BUPATI BENGKAYANG,/ V

t

f SURYADMAK GIDOT

Diundangkan di Bengkayang

pada tanggal R .5 -September- 2014


BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR 3 I

## LAMPIRAN

| PERATURANBUPATIBENGKAYANQ | PERATURANBUPATIBENGKAYANQ |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NOMOR : | 31 TAHUN2014 |
| TANGGAL: | 2H$ef tEn\ K 2014 |
| TENTANG: | SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG BERBASISAKRUAL |

## DAFTAR ISI

| BABI | PROSEDURAKUNTANSIPEMERINTAHDAERAH | PROSEDURAKUNTANSIPEMERINTAHDAERAH | 1 |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| | A. | KerangkaUmumSiklusAkuntansi | 4 |
| | | B.DokumenSumber | 6 |
| | C. | PencatatanTransaksi | 6 |
| | D. | Pengklasifikasian | 16 |
| | E. | Pengikhtisaran | 17 |
| | F. | PenyusunanLaporanKeuangan | 18 |
| BABII | SISTEMAKUNTANSISATUANKERJAPBRANGKATDAERAH. | SISTEMAKUNTANSISATUANKERJAPBRANGKATDAERAH. | 19 |
| | A. | AkuntansiPendapatan-LOdanPendapatan-LRA | 20 |
| | B. | AkuntansiBebandanBelanja | 27 |
| | C. | AkuntansiPiutang | 34 |
| | D. | AkuntansiPersediaan | 35 |
| | E. | SistemdanProsedurAkuntansiAsetTetap | 36 |
| | F. | SistemdanProsedurAkuntansiKewajiban | 38 |
| | G. | SistemdanProsedurAkuntansiEkuitas | 39 |
| | H. | Sistemdan ProsedurAkuntansi Penyesuaiandan Koreksi... | 39 |
| BABin | SISTEMAKUNTANSIPEJABATPENGELOLAKEUANGAN DAERAH(PPKD) | SISTEMAKUNTANSIPEJABATPENGELOLAKEUANGAN DAERAH(PPKD) | 43 |
| | A. | AkuntansiPendapatan-LOdanPendapatan-LRA | 44 |
| | B. | AkuntansiBeban,Belanja,danTransfer | 50 |
| | C. | AkuntansiPembiayaan | 54 |
| | D. | AkuntansiAsetdanKewajiban | 59 |

| | E. | AkuntansiKoreksi | 60 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BABIV | AKUNTANSIKONSOLIDASI | AKUNTANSIKONSOLIDASI | 61 |
| | A. | TransaksiAntarEntitasAkuntansi | 62 |
| | B. | PenyesuaianAkunAntara | 63 |
| | C- | Prosedur Penggabungan LaporanKeuanganSKPDdan PPKD | 64 |
| | D. | PenyajianLKPDKonsolidasian | 67 |
| BABv | JURNALSTANDARAKUNTANSI | JURNALSTANDARAKUNTANSI | 68 |
| | A. | JurnalStandarAnggaran | 68 |
| | B. | JurnalStandarPendapatan-LOdanPendapatanLRA | 71 |
| | C. | JurnalStandarBebandanBelanja | 77 |
| | D. | JurnalStandarPembiayaan | 84 |
| | E. | JurnalStandarAset,KewajibandanEkuitas | 90 |
| | F. | JurnalStandarPenyesuaianAkhirTahun | 103 |
| | G. | JurnalStandarPenutup | 103 |
| | H. | JurnalKoreksi | 106 |
| | 1. KoreksiKesalahanyangBerulangdanSistematik | 1. KoreksiKesalahanyangBerulangdanSistematik | 106 |
| | 2.KoreksiKesalahanYangTidakBerulang | 2.KoreksiKesalahanYangTidakBerulang | 107 |
| BABVI BABVII | BAGANAKUNSTANDAR TATACARAPBNATAUSAHAANDANPBNTUSUNANLAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENTAMPAIANNTA | BAGANAKUNSTANDAR TATACARAPBNATAUSAHAANDANPBNTUSUNANLAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENTAMPAIANNTA | 114 183 |
| | . | Kedudukan Keuangan KepalaDaerah danWakil Kepala Daerah | 183 |
| | B- | TataCaraPenatausahaanPenerimaan | 185 |
| | C- | TataCaraPenatausahaanPengeluaran | 211 |
| | D- | PenyusunanLaporanBendaharaUmumDaerah | 276 |

279

| E. | Penertiban Pemotongan, Penyetoran dan Pencatatan Pajak. | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| F | Pedoman Persyaratan Dokumen Valid dan Akuntabel untuk Pertanggungjawaban Keuangan Daerah._ Yang | 282 |
| FORMAT LAPORAN | FORMAT LAPORAN | FORMAT LAPORAN |

## BAB I

## PROSEDUR AKITNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data (dokumen sumber), pencatatan transaksi, pengklasif ikasian, pengikhtisaran, sampai dengan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan teknologi informasi/aplikasi komputer. Sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Sistem Akuntansi Pemer intah Daerah (SAPD) merupakan suatu instrument penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual. SAPD sebagai alat untuk mewujudkan pr insip- prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendir i.

Sesuai dengan fungsi pengelolaan keuangan di pemer intah daerah maka sistem akuntansi dibagi menjadi dua yaitu sistem akuntansi SKPD dan sistem akuntansi PPKD. Sistem Akuntansi SKPD adalah sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh masing-masing SKPD yang mencatat transaksi atas Pendapatan dan Belanja. Transaksi Pendapatan yang dicatat adalah transaksi Pendapatan Asli Daerah sedangkan transaksi Belanja yang dicatat adalah Belanja Tidak Langsung khususnya Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdir i dar i Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Sistem Akuntansi PPKD adalah sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mencatat transaksi atas Pendapatan, Belanja Tidak Langsung, dan Pembiayaan. Transaksi Pendapatan yang dicatat adalah Pendapatan Transfer dan Lain-Lain

Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan transaksi Belanja yang dicatat adalah Belanja Tidak Langsung yang terdir i dari Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, dan Belanja Tidak Terduga. PPKD sebagai BUD juga menyelenggarakan transaksi Kas Daerah. PPKD akan mengkompilasi semua Pendapatan dar i SKPD dan Pendapatan dar i PPKD sehingga dapat disusun Laporan Arus Kas. Pada pemerintah daerah, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mempunyai dua fungsi yaitu sebagai SKPD dan PPKD sehingga SKPKD menyelenggarakan dua sistem akuntansi yaitu sistem akuntansi SKPD dan PPKD.

Selain akuntansi SKPD dan PPKD, juga mencakup akuntansi konsolidasi yang berfungsi menggabungkan laporan keuangan dar i seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD sehingga menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, sistem akuntansi keuangan pemer intah daerah dimaksud mencakup :

1. Akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
2. Akuntansi pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
3. 3.Akuntansi Konsolidasi

Sistem Akuntansi pada SKPD dan selanjutnya disebut akuntansi SKPD (termasuk SKPD pada SKPKD) diselenggarakan oleh masing masing SKPD sebagai entitas akuntansi dan Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas penyelenggaraannya. Dalam ketentuan dan pelaksanaannya akuntansi SKPD dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD (PPK-SKPD). Hasil akhir dar i sistem akuntansi SKPD adalah Laporan Keuangan SKPD berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Akuntansi PPKD diselenggarakan oleh SKPKD sebagai entitas akuntansi. Kepala SKPKD bertanggungjawab atas penyelenggaraan akuntansi PPKD. Dalam pelaksanaannya, akuntansi PPKD dilimpahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPKD (PPK-SKPKD) yang juga menyelenggarakan akuntansi SKPD pada SKPKD. Hasil dar i proses akuntansi pada PPKD adalah laporan keuangan berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Transaksi akuntansi yang diselenggarakan oleh PPKD termasuk juga transaksi akuntansi yang diselenggarakan oleh BUD. Hal ini disebabkan PPKD bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. Kepala SKPKD bertanggungjawab atas penyelenggaraannya dan dalam pelaksanaannya, dilimpahkan kepada Kuasa BUD atau pejabat yang melaksanakan fungsi pengelolaan kas daerah pada SKPKD.

Sistem Akuntansi SKPD dan Sistem Akuntansi PPKD dibangun dengan struktur kantor pusat dan kantor cabang atau Home O f fice dan Branch Of f ice (HOBO). Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan transaksinya, PPKD diibaratkan sebagai kantor pusat (Home O f f ice) dan SKPD sebagai kantor cabang (Branch Of f ice). Transaksi keuangan antara PPKD dan SKPD merupakan transaksi antar entitas akuntansi sehingga memerlukan akun transitoris untuk melakukan proses akuntansi. Oleh sebab itu, harus dibuat sebuah akun perantara yang berfungsi untuk menjembatani antara PPKD dan SKPD. Akun yang dimaksud adalah R/K PPKD dan R/K SKPD. Pada Akuntansi PPKD dibuatkan akun R/K SKPD untuk menampung seluruh transaksi yang terkait dengan entitas akuntansi SKPD dan pada

Akuntansi SKPD dibuatkan akun R/K PPKD untuk menampung transaksi yang terkait dengan akun yang diselenggarakan entitas akuntansi PPKD.

Transaksi akuntansi yang terjadi antara PPKD (BUD) dengan SKPD pada umumnya merupakan transaksi kas. Sebagai contoh adalah transaksi penyetoran Pendapatan Retr ibusi oleh Bendahara Penerimaan SKPD kepada BUD/Kas Daerah maka transaksi tersebut akan menambah R/K PPKD dan mengurangi Kas di Bendahara Penerimaan SKPD.

Akuntansi Konsolidasi menggabungkan laporan keuangan seluruh SKPD termasuk SKPKD sebagai SKPD dan PPKD. Akuntansi Konsolidasi diselenggarakan oleh SKPKD dan hasil dari proses konsolidasi tersebut adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berupa :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Neraca
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

## A. Kerangka Umum Siklus Akuntansi

Secara umum siklus akuntansi dapat digambarkan pada f lowchart h#r ikijt ini :

9. Transaksi pencatatan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas
2. 10.Transaksi Penyesuaian dan Penutup akhir tahun anggaran
3. 11.Transaksi awal tahun anggaran (jurnal balik).

Dokumen sumber yang dihasilkan dari transaksi tersebut diatas misalnya berupa Perda APBD, DPA, SP2D, bukti pengeluaran, bukti penerimaan, dan bukti memorial. Berdasarkan dokumen sumber kemudian dilakukan proses pencatatan transaksi pada buku jurnal, sebagai contoh transaksi pendapatan dicatat pada buku jurnal pendapatan, transaksi belanja dicatat pada buku jurnal pengeluaran dan transksi penyesuaian dicatat pada buku jurnal memor ial.

Setelah pencatatan dengan jurnal selesai dilakukan, proses berikutnya adalah pengklasif ikasian yaitu dengan melakukan post ing ke Buku Besar dan Buku Pembantu di subsistem masingmasing. Tahap berikutnya adalah pengikhtisaran dimana dilakukan perhitungan saldo dari masing-masing akun yang terdapat pada buku besar. Dengan mengikhtisarkan buku besar dan buku pembantu di setiap pusat pertanggungjawaban keuangan akan dihasilkan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari f lowchart diatas, siklus akuntansi secara umum meliputi:

1. Dokumen sumber
2. Pencatatan transaksi
3. Pengklasif ikasian
4. Pengikhtisaran
5. Penyusunan Laporan Keuangan.

## B. Dokumen Sumber

Dokumen sumber adalah dokumen berisi informasi transaksi keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan akuntansi (jurnal/proses input data). Contoh Dokumen Sumber adalah sebagai

## ber ikut:

1. Dokumen sumber untuk pengakuan Anggaran, contohnya adalah Perda APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD).
2. Dokumen sumber untuk pengakuan Pendapatan-LO, contohnya adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) dan Surat Ketetapan Retr ibudi Daerah (SKRD) untuk Pendapatan Asli Daerah dan Peraturan Presiden tentang Besaran Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk Pendapatan Dana Perimbangan.
3. Dokumen sumber untuk pengakuan Pendapatan-LRA, contohnya adalah Surat Tanda Setoran (STS) untuk Pendapatan Asli Daerah dan Nota Kredit/Bukti Transfer Bank untuk Pendapatan Dana Perimbangan.
4. Dokumen sumber untuk pengakuan Beban, contohnya adalah Surat Tagihan, Berita Acara Penyerahan Barang, dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
5. Dokumen sumber untuk pengakuan Belanja, contohnya adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU/LS/N1HIL untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
6. Dokumen sumber untuk pengakuan Pener imaan Pembiayaan, contohnya adalah Nota Kredit atas penerimaan pinjaman dari Bank dan Bukti Pencairan Dana Cadangan.
7. Dokumen sumber untuk pengakuan Pengeluaran Pembiayaan, contohnya adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-LS untuk penyertaan modal pemer intah daerah.

## C. Pencatatan Transaksl

Proses pencatatan transaksi pada dasarnya adalah mencatat pada buku jurnal berdasarkan dokumen sumbernya. Dalam proses pencatatan transaksi satu hal yang penting adalah masalah pengakuan {recognit ion).

Pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi aicatat berdasarkan basis/dasar akuntansi. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan per istiwa ter jadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu transaksi- transaksi dan per istiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada per iode ter jadinya.

Contoh buku jurnal adalah sebagai ber ikut :

## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DINAS "X" JURNAL UHUM

## Tahun Anggaran 20X1

Pencatatan transaksi untuk pengakuan Fendapatan-iAJ menurut kondisinya dapat dibedakan menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

## 1. Pencatatan transaksi untuk pengakuan Pendapatan-LO Miuiiiin Imis r iiterima.

Contoh transaksi untuk pengakuan pendapatan-LU sebeium Kas diterima adalah Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Air Permukaan yang diakui pendapatannya pada saat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) diterbitkan dengan mencatatnya di jurnal umum. mniur.hn.rt nva daDat digambarkan sebagai berikut :

## a. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO

Gambar 2

Flowchart Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO Sebelum Kas Diter ima


Ketika terdapat pelunasan oleh wajib pajak atau wajib retr ibusi (WP/WR), maka akan diakui Pendapatan-LRA dan Perubahan SAL, Kas di Bendahara Penerimaan ber tambah, dan Piutang WP/WR berkurang. Flowchart atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 3 Flowchart Pelunasan Pendapatan Asli Daerah-LO Oleh WP/WR


## b. Pengakuan Pendapatan Dana Transfer-LO

Gambar 4 Flowchart Pengakuan Pendapatan Dana Transfer-LO Sebelum Kas Diterima


Seperti halnya Pendapatan Asli Daerah, ketika terdapat transfer atas Pendapatan Dana Transfer, maka akan diakui Pendapatan-LRA dan Perubahan SAL. Kas di Kas Daerah bertambah dan Piutang Dana Transfer berkurang. Flowchart atas transaksi tersebut adalah sebagai ber ikut:

Gambar 5 Flowchart Transfer Pendapatan Dana Transfer-LO


## 2. Pencatatan transaksi untuk pengakuan Pendapatan-LO pada saat bersamaan dengan penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak ter jadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan pener imaan Kas Daerah, dimana penetapan hak pendapatan

dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka Pendapatan LO diakui/dicatat pada jurnal pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan. Contoh dari jenis pajak ini adalah Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Flowchart nya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6 Flowchart Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO Bersamaan Dengan Pener imaan Kas


## 3. Pencatatao transaksl iintuk pengakuan Pendapatan-LO setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan

pener imaan kas daerah, dimana kas telah diter ima terlebih dahulu, namun belum dapat diakui sebagai Pendapatan karena belum menjadi hak pemer intah daerah, maka Pendapatan-LO diakui/dicatat pada jurnal pada saat pendapatan telah menjadi hak pemer intah daerah. Contoh dari jenis pajak ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Reklame. Flowchart nya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 7 Flowchart Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO Setelah Dengan Pener imaan Kas


Pencatatan transaksi untuk pengakuan Beban menurut kondisinya juga dibedakan menjadi 3 yaitu sebagai ber ikut:

## 1. Pencatatan transaksi untuk pengakuan Beban sebelum pengeluaran kas.

Dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas, dimana penetapan kewajiban daerah dilakukan lebih dulu, maka

, //

beban diakui/dicatat pada jurnal pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Misalnya, Surat Tagihan, Ber ita Acara Penyerahan Barang (BAPB), atau Ber ita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP). Flowchart nya dapat digambarkan sebagai ber ikut :

Gambar 8 Flowchart Pengakuan Beban Sebelum Pengeluaran Kas.


Apabila Bendahara Pengeluaran atau Kas Daerah melakukan pembayaran atas Surat Tagihan, Ber ita Acara Penyerahan Barang atau Berita Acara Kemajuan Pekerjaan kepada Pihak Ketiga, maka akan diakui pengakuan Belanja, yang digambarkan pada flowchart

## berikut ini :

Gambar 9 ninmrhnrt. Pembavaran Tagihan Kepada Pihak Ket iga.


## 2. Pencatatan transaksi unniK penganian @&gt; Uo&gt;ouu...u pengeluaran kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah tidak ter jadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, maka beban diakui/dicatat pada jurnal bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Flowchart nya dapat digambarkan sebagai berikut:

PPTK/Pihk f atlgi

t

andjhar e Pn|&lt;mfn/k d

Gambar 10 Flowchart Pengakuan Beban Bersamaan Pengeluaran Kas.


## 3. Pencatatan transaksi untuk pengakuan Beban setelah pengeluaran

## kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, dimana penetapan kewajiban daerah dilakukan setelah pengeluaran kas, maka Beban diakui/dicatat pada jurnal saat barang atau jasa diterima walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pener imaan tersebut diklasifikasikan sebagai Beban

Dibayar di Muka (akun neraca).

Flowchart nya dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 11 Flowchart Pengakuan Beban Setelah Pengeluaran Kas.


## D. Pengklaslf ikast an

Setelah pencatatan dengan jurnal selesai dilakukan, proses berikutnya adalah melakukan posting ke Buku Besar atau Sub Buku Besar di subsistem masing-masing. Post ing adalah memindahkan catatan dari Buku Jurnal ke dalam Buku Besar/Sub Buku Besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama akun masingmasing. Contoh Buku Besar adalah sebagai berikut:

## PEMERINTAH KABUPATEN "X" DINAS "X" BUKUBESAR Tahun Buku 20X1

Unit Organisasi : DINAS "X"

KodeAkun

: 1 1 1 1

Nama Akun

: Kas di Kas Daerah

Saldo Normal

: Debet

| No. | Tanggal | Uraian | Ref. Jurn | Debet | Kredlt Saldo |
|---------|-----------|----------|-------------|---------|----------------|
| Jtiml&h | Jtiml&h | Jtiml&h | | | |

Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas/Badan/Kantor dan Pejabat Fungsi Akuntansi pada PPKD setelah melakukan posting pada buku besar, secara berkala akan menyusun Neraca Lajur sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

## E. Pengikhtisaran

Pengikhtisaran merupakan tahap perhitungan saldo dari masing-masing akun yang terdapat pada buku besar. Tahapan prosedur pengikhtisaran secara r ingkas dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Saldo-saldo buku besar pada akhir per iode diikhtisarkan dalam Neraca Lajur.
2. Berdasakan Neraca Lajur kemudian dilakukan penyesuaian untuk pos- pos yang memerlukan penyesuaian. Beberapa pos yang memerlukan penyesuaian pada akhir tahun meliputi :
- 1) Persediaan

- 2) Piutang
- 3) Penyusutan Aset Tetap
- 4) Bagian Lancar Tagihan
- 5) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
3. Setelah seluruh penyesuaian dimasukan akan dihasilkan jumlahjumlah saldo buku besar setelah penyesuaian. Langkah berikutnya adalah memindahkan masing-masing saldo tersebut ke Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Neraca. Akun nominal dipindahkan ke LRA atau LO, sedangkan akun nil dipindahkan ke Neraca.
4. Membuat Jurnal Penutup.
5. Menyajikan Laporan Keuangan.

## F. Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan mengikhtisarkan buku besar dan buku pembantu di setiap pusat pertanggungjawaban keuangan akan dihasilkan Laporan Keuangan. Laporan tersebut disusun pada akhir tahun anggaran maupun pada periode tertentu. Laporan Keuangan pada SKPD selaku entitas akuntansi terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan pada PPKD selaku entitas pelaporan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Laporan Perubahan SAL

6. Laporan Arus Kas
2. 7 . Catatan atas Laporan Keuangan

## BAB II

## SISTEM AKUNTANSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemer intah daerah selaku pengguna anggaran/barang. SKPD merupakan entitas akuntansi yaitu suatu entitas/unit pada pemer intahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban. Selaku entitas akuntansi, SKPD wajib menyelenggarakan sistem akuntansi, yaitu dengan melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di lingkungannya dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, laporan keuangan yang harus disajikan oleh SKPD terdir i dar i:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Neraca
- Laporan Operasional (LO)
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Terkait dengan kewajiban SKPD untuk menyajikan laporan keuangan, SKPD harus menyelenggarakan akuntansi dalam bentuk suatu sistem, baik manual ataupun terkomputerisasi. Penyelenggaraan sistem tersebut meliputi pihak-pihak terkait dan dokumen yang terkait serta prosedumya. Sistem akuntansi pada SKPD dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) berdasarkan dokumendokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, atau pihak terkait lainnya. Transaksi-transaksi yang ter jadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dibukukan oleh PPKSKPD. Transaksi- transaksi tersebut antara lain:

- Akuntasi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA
- Akuntansi Beban dan Belanja
- Akuntansi Piutang
- Akuntansi Persediaan
- Akuntansi Aset Tetap
- Akuntansi Kewajiban
- Akuntansi Ekuitas
- Akuntansi Penyesuaian dan Koreksi

## A. Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA

Akuntansi Pendapatan pada SKPD meliputi akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Perlakuan akuntansi yang berbeda atas kedua jenis pendapatan tersebut merupakan implikasi berlakunya basis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Perlakuan akuntansi di atas meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pengukuran Pendapatan, baik LO ataupun LRA, dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pener imaan secara bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, dan Lain-lain PAD yang Sah. Adapun Lain-lain PAD yang Sah meliputi pendapatan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dar i selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retr ibusi,

pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, dan pendapatan dar i penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, dan pendapatan dar i angsuran/cicilan penjualan. Pembahasan akuntansi pendapatan meliputi pihak yang terkait, dokumen yang terkait, serta sistem dan prosedur akuntansi akan dijelaskan berikut ini.

## 1. Pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi PendapatanLO dan Pendapatan-LRA dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pihak yang terkait dengan penetapan Pendapatan-LO
- Kepala SKPD yang menerbitkan SKP-Daerah dan SKRD
- PPK-SKPD
- Pihak ketiga (WP/WR/pihak ketiga lainnya)

b.Pihak yang terkait dengan penetapan Pendapatan-LRA

- PPK-SKPD
- Bendahara Penerimaan
- BUD

## 2.Dokumen yang terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi PendapatanLO dan Pendapatan-LRA secara umum dikelompokkan sebagai ber ikut:

- a. Dokumen penetapan Pendapatan-LO, antara lain:
- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
- Surat Ketetapan Retr ibusi Daerah (SKRD)
- Tanda Bukti Pener imaan (TBP) dar i Bendahara Pener imaan kepada pihak ketiga (dalam hal Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas)
- Surat Tanda Setoran (STS) (dalam hal Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas)

- Bukti transfer/setor (dalam hal Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas)
- Nota kredit bank (dalam hal Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas)
- Bukti memor ial

## b.Dokumen penetapan Pendapatan-LRA

- TBP
- STS
- Bukti transfer/setor
- Nota kredit bank
- Bukti transaksi penerimaan kas lainnya

## c. Dokumen penyetoran ke Kas Daerah oleh Bendahara Pener imaan

- STS
- bukti transfer/ setor

## 3. Slstem dan prosedur akuntansi

Terkait dengan penerapan basis akrual, terdapat tiga kondisi pengakuan Pendapatan-LO yang akan mempengaruhi sistem dan prosedur akuntansi Pendapatan-LO. Ketiga kondisi tersebut adalah Pendapatan-LO diakui sebelum pener imaan kas, PendapatanLO diakui bersamaan dengan penerimaan kas, dan Pendapatan-LO diakui setelah pener imaan kas.

## a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

- 1) Pada kondisi ini, diawali pihak PPK-SKPD mener ima dokumen penetapan Pendapatan-LO dar i Kepala SKPD yang menerbitkan SKP- Daerah atau pihak terkait lainnya. Berdasar dokumen tersebut, PPK- SKPD akan mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang.
- 2) WP/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran melalui Bendahara Pener imaan, dan atas pembayaran tersebut,

Bendahara Pener imaan menerbitkan TBP. Selanjutnya TBP tersebut ditembuskan pada PPK-SKPD untuk membukukan pengakuan Pendapatan-LRA, penambahan kas di Bendahara Pener imaan, dan pengurangan Piutang. Berdasar TBP tersebut, Bendahara Pener imaan membuat STS untuk menyetorkan pener imaan tersebut ke Kas Daerah. Selanjutnya STS tersebut ditembuskan pada PPK-SKPD untuk membukukan R/K PPKD dan pengurangan kas di Bendahara Pener imaan.

- 3) Apabila WP/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer/setor untuk WP/ pihak ketiga dan nota kredit untuk PPK-SKPD untuk membukukan R/K PPKD, pengurangan Piutang, dan pengakuan Pendapatan-LRA.

## b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas

- 1)WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran melalui Bendahara Pener imaan, dan atas pembayaran tersebut, Bendahara Penerimaan menerbitkan TBP. Selanjutnya TBP tersebut ditembuskan pada PPK-SKPD untuk membukukan penambahan kas di Bendahara Penerimaan, pengakuan Pendapatan-LO, dan pengakuan Pendapatan-LRA. Berdasar TBP tersebut, Bendahara Penerimaan membuat STS untuk menyetorkan pener imaan tersebut ke Kas Daerah. Selanjutnya STS tersebut ditembuskan kepada PPKSKPD untuk membukukan R/K PPKD dan pengurangan kas di Bendahara Pener imaan.
- 2) Apabila WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer/setor untuk WP/WR/pihak ketiga dan nota kredit untuk PPK-SKPD untuk membukukan R/K PPKD, pengakuan Pendapatan-LO, dan pengakuan Pendapatan-LRA.

## c. Pendapatan-LO dlakui setelah penerlmaan kas

- l)WP/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran melalui bendahara penerimaan, dan atas pembayaran tersebut, bendahara pener imaan menerbitkan TBP. Selanjutnya TBP tersebut ditembuskan pada PPK-SKPD untuk membukukan penambahan kas di Bendahara Pener imaan, pengakuan Pendapatan-LRA, dan Pendapatan Diter ima di Muka. Berdasar TBP tersebut, Bendahara Pener imaan membuat STS untuk menyetorkan pener imaan tersebut ke Kas Daerah. Selanjutnya STS tersebut ditembuskan pada PPK-SKPD untuk membukukan R/K PPKD dan pengurangan kas di Bendahara Pener imaan.
- 2)Apabila WP/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer/setor untuk WP/ pihak ketiga dan nota kredit untuk PPK-SKPD. Berdasarkan bukti transfer/setor atau nota kredit tersebut, PPK-SKPD membukukan R/K PPKD dan pengakuan Pendapatan-LRA.
- 3)Terkait dengan pajak daerah, bersamaan dengan pembayaran tersebut di atas, Kepala SKPD menerbitkan SKP-Daerah dan ditembuskan kepada PPK-SKPD. Berdasarkan SKP-Daerah tersebut, untuk setiap periode pengakuan, PPK-SKPD membuat bukti memor ial dan mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan pengurangan Pendapatan Diter ima Dimuka.

Adapun dokumen yang digunakan sebagai dasar pengakuan Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA untuk pendapatan pajak, pendapatan retribusi, dan Iain-lain PAD yang sah diuraikan pada tabel di bawah ini.

| NO | JBNISPENDAPATAN | DOKUMEN PENETAPAN PENDAPATAN-LO | DOKUMEN PENETAPAN PENDAPATAN- LRA |
|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | PajakDaerah | SuratKetetapanPajak Daerah(SKP-D) | -TBP |
| 2 | Retr ibusiDaerah | Surat Ketetapan Retr ibusi Daerah (SKRD) | -Bukti transfer/setor - Notakredit -TBP |
| 3 | HasilPenjualanAset DaerahyangTidak Dipisahkan | SuratPerjanjianJual Beli | - Surat Tanda Setoran(STS) -TBP |
| 4 | Pener imaanJasaGiro | RekeningKoran | RekeningKoran |
| 5 | PendapatanBunga Deposito | Sertif ikatDeposito | SertifikatDeposito |
| 6 | TuntutanGantiKerugian Daerah | Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak(SKTJM) | - STS -TBP |
| 7 | Komisi,Potongan,dan SelisihNilaiTukar Rupiah | -SuratPerjanjian JualBeli(untuk komisidan potongan} -Nilaikurssaat transaksi {publishedrate) | - STS -TBP |
| 8 | PendapatanDendaatas Keterlambatan PelaksanaanPekerjaan | -Perjanjian/kontrak kerjasama -Ber itaAcara Penyelesaian Pekerjaan | -STS -TBP |
| 9 | PendapatanDenda Pajak | SKP-D | -Bukti transfer/setor |

| NO | JENISPENDAPATAN | DOKUMEN PENETAPAN PENDAPATAN-LO | DOKUMEN PENETAPAN PENDAPATAN- LRA |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 10 | PendapatanDenda Retribusi(denda administrasi) | SKRD | -Bukti transfer/setor -Notakredit -TBP |
| 11 | PendapatanHasil EksekusiatasJaminan | -Perjanjian/ kontrakkerjasama -BeritaAcara Penyelesaian Pekerjaan | -STS -TBP |
| 12 | Pendapatandari Pengembalian | Dokumen penetapan kelebihanbayar | -STS -TBP |
| 13 | Pendapatandari Penyelenggaraan Pendidikandan Pelatihan | Suratperjanjian | -STS -TBP |
| 14 | Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan-LRA | - | -STS -TBP |
| 15 | HasildariPemanfaatan KekayaanDaerah | SuratPerjanjian | -STS -TBP |
| 16 | PendapatanZakat | SuratKetetapan Zakat | - STS -TBP |
| 17 | PendapatanBLUD | Laporan keuangan berkala | Laporan keuangan berkala |

## B. Akuntansi Beban dan Belanja

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagr i Nomor 64 Tahun 2013 dikenal istilah beban dan belanja. Perlakuan akuntansi yang berbeda atas beban dan belanja merupakan implikasi berlakunya basis akrual sebagaimana di atur dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Akuntansi Beban pada lingkup SKPD melingkupi pengakuan, pencatatan, dan pelaporan beba