PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 44 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS
Pasal 2
- (1) Dinas merupakan Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS
Pasal 3
- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggaran fungsi :
- a. Perumusan kebijaksanaan di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Informasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Hukum, Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
3. Seksi Kesehatan Tradisional.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
2. Seksi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan;
3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- h. UPT Dinas Kesehatan, terdiri dari:
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kepala Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

## Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 5

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggaran fungsi :
- a. Perumusan kebijaksanaan di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesehatan;
- c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- d. melaksanakan rumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- f. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- h. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Dinas, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

## Sekretariat Dinas

## Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dan pengelolaan informasi, pengelolaan keuangan dan aset, dan pelaksanaan pelayanan administrasi yang meliputi urusan hukum, kepegawaian dan umum pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian kegiatan Dinas;
- b. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- c. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, urusan hukum, perlengkapan, keuangan, aset, arsip, dokumentasi dan kerumahtanggaan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelayanan administrasi; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai rincian tugas:
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan terutama yang berkaitan dengan aspek hukum dalam penyelenggaraan urusan kesehatan;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- c. menyusun rencana, program, dan anggaran Dinas untuk periode lima tahunan dan tahunan;
- d. merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada atasan;
- e. mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
- g. menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
- h. melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;
- i. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan;
- k. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sekretariat, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan dan Informasi

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan, dan program kerjasama teknis, rutin dan pembangunan, perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dinas serta pelaksanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan di dinas dan UPT Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Informasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja lingkup Dinas;
- b. penyiapan bahan penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pengolahan, penyusunan, dan penyajian data sebagai bahan informasi;
- d. pengembangan, pengelolaan dan penatalaksanaan sistem informasi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan di lingkup Sekretariat dan Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi mempunyai uraian tugas:
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Informasi yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang perencanaan dan informasi;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang perencanaan dan informasi;
- d. mengumpulkan dan mengolah serta menyajikan data bidang perencanaan melalui pengembangan sistem informasi kesehatan;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan program pembangunan di lingkup Dinas;
- f. menyusun rencana anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
- g. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan pelaksanaan program;
- h. menyiapkan bahan data, monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil capaian pelaksanaan seluruh program kesehatan yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- i. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan perumusan dan penatalaksanaan informasi ;
- j. menyiapkan dan menyusun indikator kinerja lingkup Dinas Kesehatan;
- k. menyiapkan bahan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Dinas;
- l. menyiapkan bahan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana kegiatan yang telah diprogramkan;
- m. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan;
- o. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Informasi, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

## Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi, melaksanakan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan Dinas serta pengelolaan aset daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan administrasi keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan anggaran di lingkungan dinas;
- c. penyusunan laporan keuangan dinas dan pelayanan bidang keuangan;
- d. penyiapan data dan pengelolaan aset daerah di lingkup Dinas; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Sub Bagian Keuangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana ayat (2) , Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang keuangan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bagian keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan perbendaharaan;
- e. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- f. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan bendahara pengeluaran;
- g. melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);
- h. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan untuk estimasi perhitungan besaran pendapatan sektor kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan;
- j. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
- k. melaksanakan akuntasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- m. menyiapkan bahan pelaporan hasil pencapaian realisasi keuangan sebagai bahan laporan koordinasi dengan pihak terkait;
- n. melaksanakan pengelolaan aset daerah di Dinas Kesehatan;
- o. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan;
- q. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Subbag Keuangan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- r. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 9

## Sub Bagian Hukum, Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Hukum, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan urusan rumah tangga, inventarisasi barang sebagai aset daerah dan perlengkapan serta penatalaksanaan hukum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, Sub Bagian Hukum, Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan admintrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Dinas Kesehatan;
- c. penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan aspek hukum;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Hukum, Umum dan Kepegawaian.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Hukum, Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang umum dan kepegawaian serta penatalaksanaan aspek hukum khususnya hukum kesehatan;
- b. menyiapkan bahan dalam penatalaksanaan hukum kesehatan yang antara lain berkaitan dengan perlindungan tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- c. melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat, dan kearsipan;
- d. menyiapkan bahan dan berkoordinasi dengan seluruh bidang di Dinas dalam pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Keputusan (SK), dan pengusulan peraturan daerah berkenaan dengan pelaksanaan program kesehatan;
- e. menyimpan, mendokumentasikan, dan merawat seluruh tata naskah dan arsip surat menyurat untuk kepentingan dinas;
- f. memilah, mengklasifikasikan, dan mengagendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan pengadaan peralatan kantor sebagai penunjang kelancaran tugas dan melaksanakan pemeliharaan perlengkapan dan gedung kantor;
- h. melaksanakan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara umum di lingkungan Dinas;
- i. menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala untuk pegawai di lingkungan Dinas;
- j. menyiapkan bahan untuk inventarisasi barang melalui pencatatan barang masuk dan keluar yang menjadi aset daerah di Dinas;
- k. melaksanakan koordinasi dengan dalam hal inventarisasi barang hasil pengadaan ataupun bantuan yang diterima di lingkup Dinas;
- l. menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan masalah;
- m. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan;
- o. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Subbag Hukum, Umum dan Kepegawaian, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bidang Kesehatan Masyarakat

## Pasal 10

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas melalui kegiatan kesehatan keluarga, perbaikan gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat, mempunyai fungsi :
- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang kesehatan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas :
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang kesehatan masyarakat yang menjadi tugas dan kewenangannnya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesehatan masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan-kegiatan melalui bimbingan, arahan, perintah dan penugasan lain kepada kepala seksi dan staf sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan masing-masing seksi dalam bidang kesehatan masyarakat;
- f. melaksanakan pembinaan kepada kepala seksi dan staf serta unit pelaksana teknis yaitu puskesmas dan jaringannya dalam rangka pengawasan, pengedalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana serta alat bantu penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada bidang kesehatan masyarakat dan unit pelaksana teknis yaitu puskesmas dan jaringannya;
- h. menyampaikan usulan kepada atasan tentang alokasi sarana dan prasarana serta alat bantu penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada bidang kesehatan dan unit pelaksana teknis yaitu puskesmas dan jaringannya;
- i. melaksanakan koordinasi dengan bidang lain di dalam Dinas Kesehatan agar kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- j. melaksanakan koordinasi dengan dinas, badan, kantor atau bidang/bagian di luar Dinas atas perintah atasan dalam rangka mendapatkan dukungan program/kebijakan dari lintas sektor;
- k. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11 Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas menyiapkan bahan guna merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dan program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat untuk hal yang menjadi tanggungjawabnya secara baik dan berkelanjutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesehatan keluarga dan gizi.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai uraian tugas :
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang kesehatan keluarga dan gizi yang menjadi tugas dan kewenangannnya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- d. melaksanakan perencanaan dalam rangka upaya kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, upaya kesehatan remaja,dan perbaikan gizi masyarakatagar digunakan sebagai pedoman kerja dalam pencapaian tujuan program;
- e. memberikan petunjuk kepada staf, pelaksana program kesehatan ibu dan anak,keluarga berencana, upaya kesehatan remaja dan perbaikan gizi masyarakat di puskesmas serta jaringannya sebagai penanggung jawab program sehingga program dapat terlaksana;
- f. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan program kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, upaya kesehatan remaja,dan gizimasyarakat di puskesmas serta melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan guna mendukung keberhasilan program;
- g. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan;
- i. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12 Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyuluhan, kampanye kesehatan, teknologi penyuluhan, dan peran serta masyarakat dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengumpulan dan analisis data, monitoring dan evaluasi dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. penyiapan bahan penyampaian informasi sebagai publikasi pelaksanaan program kesehatan kepada pihak terkait dan masyarakat;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tugas dan kewenangannnya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam mengembangkan forum/jaringan promosi dan pemberdayaan masyarakat lintas program, lintas sektor, organisasi kemasyarakatan/organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan swasta;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan advokasi, bina suasana, dan penggerakan masyarakat dalam rangka promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan metode, teknik, media dan sarana pendukung promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pengendalian promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan publikasi dan ekspos capaian hasil pelaksanaan program kesehatan;
- i. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan;
- k. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan guna melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan, kesehatan tenaga kerja dan olahraga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai uraian tugas :
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga yang menjadi tugas dan kewenangannnya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan penyebarluasan informasi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga di masyarakat;
- e. menyiapkan bahan dalam menyusun petunjuk dan pedoman kegiatan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- f. menyiapkan bahan perencanaan, mengawasi dan melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- g. menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan penanggulangan krisis dan wabah;
- h. menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan bersama instansi terkait dalam rangka kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- i. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan;
- k. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

## Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit mempunyai tugas merencanakan melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas dinas dalam surveilans penyakit, pelayanan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, dan pelayanan kesehatan haji.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan, penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasikan program/kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. Pemantauan,pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai uraian tugas :
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yang menjadi tugas dan kewenangannnya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. merencanakan kebutuhan program/kegiatan dan anggaran melalui rencana kinerja bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- e. menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan surveilans penyakit, pelayanan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular,pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan pelayanan kesehatan haji serta penyebarluasan informasi program/kegiatan;
- f. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit akibat merokok dan kawasan tanpa rokok;
- g. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melalui pos pembinaan terpadu (posbindu), deteksi dini penyakit kanker (payudara, leher rahim) dengan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA);
- h. melaksanakan pembinaan pencegahan pengendalian penyakit dalam kegiatan surveilans penyakit, pelayanan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular,pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, dan pelayanan kesehatan haji;
- i. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas dalam pencegahan dan pengendalian penyakit;
- j. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan;
- l. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 15

## Seksi Surveilans dan Imunisasi

- (1) Seksi Survailans dan Imunisasi mempunyai tugas pokok, menyiapkan bahan guna melaksanakan kegiatan pelayanan imunisasi, upaya pencegahan dan pengamatan/surveilans penyakit baik Penyakit Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan non PD3I, penyelidikan epidemiologi, pengendalian wabah serta Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) dan keracunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang survailans dan imunisasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang survailans dan imunisasi;
- c. penyiapan bahan pembinaan pelayanan di bidang survailans dan imunisasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang survailans dan imunisasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai uraian tugas:
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang survailans dan imunisasi yang menjadi tugas dan kewenangannnya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang survailans dan imunisasi;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang survailans dan imunisasi;

(1)

- d. menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyebarluasan informasi program pada kegiatan pelayanan imunisasi, upaya pencegahan dan pengamatan/surveilans penyakit baik (PD3I) yaitu Hepatitis B, TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Meningitis, Polio, Campak dan non PD3I, penyelidikan epidemiologi, pengendalian wabah serta (SKD-KLB) dan keracunan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan menganalisis kegiatan surveilans upaya pencegahan dan pengamatan/surveilans penyakit baik Penyakit Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan non PD3I, penyelidikan epidemiologi, pengen