PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Su.sun.an Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR PROVINS! SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 1 TAHUN 2017
TENT ANG
PEMBENTUKANPERANGKATDAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR~
a.
bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Su.sun.an Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Pasal 3 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu memberifiik Perangkat Daerah Kota Pematangsian tar;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk dan menetapkan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar yang penetapannya dengan Peraturan Daerah;
: 1.
BAB I - KETENTUAN UMUM ·
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, mernberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
2. Peraturan Daerah yang selanjutriya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kota;
3. Togas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah un tuk melaksanakan se bagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
4. Kota adalah Kota Pematangsiantar;
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar;
6. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar.
8. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Pematangsian tar;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsian tar;
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD Kota adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar;
11. l l , Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar;
12. Inspektorat Daerah Kota adalah-lhspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
13. Dinas Daerah Kota adalah . Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
14. Badan Daerah Kota adalah Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17. 1 7. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
18. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
PEMBENTUKANPERANGKATDAERAH
BAB II - PEMBENTUKANPERANGKATDAERAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Kota merupakan sekretariat daerah kota Tipe · B, menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi;
- b. Sekretariat DPRD Kota merupakan Sekretariat DPRD kota Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
3. administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD-Kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan administratif legislatif dan pelayanan administrasi pemerintahan daerah kota;
- c. Inspektorat Daerah Kata merupakan Inspektorat daerah kota Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- d. Dinas Daerah Kota, terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe c, menyelenggarakan uriisan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Satuan Palisi Pamong Praja Tipe · B, menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang keten teraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan kebakaran;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungananak;
7. Dinas Ketenagakerjaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
9. Dinas Lingkungan Hid up Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
15. Tipe A, bi dang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil; 10.
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urnsan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
12. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. Dinas Komunikasi clan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan · pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
14. Dinas Koperasi, U saha Kecil Menengah clan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil clan menengah, bidang perdagangan clan perindustrian;
15. Dinas Penanaman Modal dari.Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal clan pelayanan terpadu satu pin tu;
16. Dinas Kearsipan dan.\_Perpustakaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan clan bidang perpustakaan;
22. 1 7. Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- e. Badan Daerah Kata, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan, Penelitian clan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia clan administrasi KORPRI;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Pofitik.
BAB II - PEMBENTUKANPERANGKATDAERAH
Pasal 3
- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Siantar Marihat dengan Tipe B, terdiri dari:
1. Kelurahan Pardamean;
2. Kelurahan Parhorasan Nauli;
3. Kelurahan Sukamaju;
4. Kelurahan Sukamakmur;
5. Kelurahan Sukaraja;
6. Kelurahan BP Nauli; dan
7. Kelurahan Mekar Nauli.
Kecamatan Siantar Marimbundengan Tipe B, terdiri dari:
1. Kelurahan Simarimbun;
2. Kelurahan Tong Marimbun;
3. Kelurahan Naga Huta;
4. Kelurahan Naga Huta Timur;
5. Kelurahan Pematang Marihat; dan
6. Kelurahan Marihat Jaya.
- c. Kecamatan Siantar Selatan dengan Tipe B, terdiri dari:
1. Kelurahan Toba;
2. Kelurahan Karo;
3. Kelurahan Simalungun;
4. Kelurahan Martimbang;
5. Kelurahan Kristen; dan
6. Kelurahan Aek Nauli.
- d. Kecamatan Siantar Barat dengan Tipe B, terdiri dari:
1. Kelurahan Dwikora;
2. Kelurahan Proklamasi;
3. Kelurahan Bantan;
4. Kelurahan Timbanggalung;
5. Kelurahan Simarito;
6. Kelurahan Sipinggol-pinggol;
7. Kelurahan Banjar; dan
8. Kelurahan Teladan.
- e. Kecamatan Siantar Utara dengan Tipe B, terdiri darI:
1. Kelurahan Melayu;
2. Kelurahan Martoba;
3. Kelurahan Baru;
4. Kelurahan Sukadame;
5. Kelurahan Kahean;
6. Kelurahan Sigulang-gulang; dan
7. Kelurahan Bane.
31. f Kecamatan Siantar Timur dengan Tipe B, terdiri dari:
1. Kelurahan Kebun Sayur;
- h. fleksibilitas.
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- e. pembagian habis tugas;
- d. efektivitas;
- c. efisiensi;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan aah potensi Daerah;
- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.
BAB II - PEMBENTUKANPERANGKATDAERAH
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.
- h. Kecamatan Siantar Sitalasari dengan Tipe B, terdiri dari:
1. Kelurahan Gurilla;
2. Kelurahan Setia Negara;
3. Kelurahan Bah Kapul;
4. Kelurahan Bah Sorma; dan
5. Kelurahan Bukit Sofa.
- g. Kecamatan Siantar Martoba dengan Tipe B, terdiri dari:
1. Kelurahan Sumber Jaya;
2. Kelurahan Tambun Nabolon;
3. Kelurahan Tanjung Tongah;
4. Kelurahan Pondok Sayur;
5. Kelurahan Tanjung Pinggir;:
6. Kelurahan Naga Pita; dan
7. Kelurahan Naga Pitu.
2. Kelurahan Tomuan;
3. Kelurahan Pahlawan;
4. Kelurahan Asuhan;
5. Kelurahan Merdeka;
6. Kelurahan Pardomuan; dan
7. Kelurahan Siopat Suhu
PEMBENTUKAN tl"PT
BAB III - PEMBENTUKAN tl"PT
Pasal 6
- (1) Pada Dinas Daerah clan Baclan Daerah dapat clibentuk UPTD clan UPTB.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
BAB III - PEMBENTUKAN tl"PT
Pasal 7
- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal clan non formal.
BAB III - PEMBENTUKAN tl"PT
Pasal 8
- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa-rurnah sakit Daerah, dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengelolaan keuangan rumah sakit daerah akan diatur dengan peraturan tersendiri sesuai dengan Peraturan Presiden.
BAB III - PEMBENTUKAN tl"PT
Pasal 9
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan walikota tentang pembentukan UPT yang baru.
BAB IV - STAF AHLI Pasal 10
Pasal 10
Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
BABV
KEPEGAWAIAN
BAB IV - STAF AHLI Pasal 10
Pasal 11
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundangundangan.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan . bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13
Perangkat Daerah yang melaksanakan sub U rusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4dilaksanakan mulai Tahun 2017.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsian tar;
- b. Peraturan Daerah Kata Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsian tar;
- c. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar.
- d. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
- e. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan peraturan daerah ini.
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. ten tang Republik Lembaran 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun\_2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahuri 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 -Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik · Indonesia N omor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah · Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa · Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 201--0-t..e.ntang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
dan
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
KETENTUAN UMUM ·
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, mernberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
2. Peraturan Daerah yang selanjutriya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kota;
3. Togas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah un tuk melaksanakan se bagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
4. Kota adalah Kota Pematangsiantar;
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar;
6. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar.
8. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Pematangsian tar;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsian tar;
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD Kota adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar;
11. l l , Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar;
12. Inspektorat Daerah Kota adalah-lhspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
13. Dinas Daerah Kota adalah . Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
14. Badan Daerah Kota adalah Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17. 1 7. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
18. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
PEMBENTUKANPERANGKATDAERAH
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Kota merupakan sekretariat daerah kota Tipe · B, menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi;
- b. Sekretariat DPRD Kota merupakan Sekretariat DPRD kota Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
3. administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD-Kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan administratif legislatif dan pelayanan administrasi pemerintahan daerah kota;
- c. Inspektorat Daerah Kata merupakan Inspektorat daerah kota Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- d. Dinas Daerah Kota, terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe c, menyelenggarakan uriisan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Satuan Palisi Pamong Praja Tipe · B, menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang keten teraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan kebakaran;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungananak;
7. Dinas Ketenagakerjaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
9. Dinas Lingkungan Hid up Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
15. Tipe A, bi dang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil; 10.
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urnsan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
12. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. Dinas Komunikasi clan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan · pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
14. Dinas Koperasi, U saha Kecil Menengah clan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil clan menengah, bidang perdagangan clan perindustrian;
15. Dinas Penanaman Modal dari.Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal clan pelayanan terpadu satu pin tu;
16. Dinas Kearsipan dan.\_Perpustakaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan clan bidang perpustakaan;
22. 1 7. Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- e. Badan Daerah Kata, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan, Penelitian clan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia clan administrasi KORPRI;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Pofitik.
- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Siantar Marihat dengan Tipe B, terdiri dari:
1. Kelurahan Pardamean;
2. Kelurahan Parhorasan Nauli;
3. Kelurahan Sukamaju;
4. Kelurahan Sukamakmur;
5. Kelurahan Sukaraja;
6. Kelurahan BP Nauli; dan
7. Kelurahan Mekar Nauli.
Kecamatan Siantar Marimbundengan Tipe B, terdiri dari:
1. Kelurahan Simarimbun;
2. Kelurahan Tong Marimbun;
3. Kelurahan Naga Huta;
4. Kelurahan Naga Huta Timur;
5. Kelurahan Pematang Marihat; dan
6. Kelurahan Marihat Jaya.
- c. Kecamatan Siantar Selatan dengan Tipe B, terdiri dari:
1. Kelurahan Toba;
2. Kelurahan Karo;
3. Kelurahan Simalungun;
4. Kelurahan Martimbang;
5. Kelurahan Kristen; dan
6. Kelurahan Aek Nauli.
- d. Kecamatan Siantar Barat dengan Tipe B, terdiri dari:
1. Kelurahan Dwikora;
2. Kelurahan Proklamasi;
3. Kelurahan Bantan;
4. Kelurahan Timbanggalung;
5. Kelurahan Simarito;
6. Kelurahan Sipinggol-pinggol;
7. Kelurahan Banjar; dan
8. Kelurahan Teladan.
- e. Kecamatan Siantar Utara dengan Tipe B, terdiri darI:
1. Kelurahan Melayu;
2. Kelurahan Martoba;
3. Kelurahan Baru;
4. Kelurahan Sukadame;
5. Kelurahan Kahean;
6. Kelurahan Sigulang-gulang; dan
7. Kelurahan Bane.
31. f Kecamatan Siantar Timur dengan Tipe B, terdiri dari:
1. Kelurahan Kebun Sayur;
- h. fleksibilitas.
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- e. pembagian habis tugas;
- d. efektivitas;
- c. efisiensi;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan aah potensi Daerah;
- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.
- h. Kecamatan Siantar Sitalasari dengan Tipe B, terdiri dari:
1. Kelurahan Gurilla;
2. Kelurahan Setia Negara;
3. Kelurahan Bah Kapul;
4. Kelurahan Bah Sorma; dan
5. Kelurahan Bukit Sofa.
- g. Kecamatan Siantar Martoba dengan Tipe B, terdiri dari:
1. Kelurahan Sumber Jaya;
2. Kelurahan Tambun Nabolon;
3. Kelurahan Tanjung Tongah;
4. Kelurahan Pondok Sayur;
5. Kelurahan Tanjung Pinggir;:
6. Kelurahan Naga Pita; dan
7. Kelurahan Naga Pitu.
2. Kelurahan Tomuan;
3. Kelurahan Pahlawan;
4. Kelurahan Asuhan;
5. Kelurahan Merdeka;
6. Kelurahan Pardomuan; dan
7. Kelurahan Siopat Suhu
PEMBENTUKAN tl"PT
- (1) Pada Dinas Daerah clan Baclan Daerah dapat clibentuk UPTD clan UPTB.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal clan non formal.
- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa-rurnah sakit Daerah, dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengelolaan keuangan rumah sakit daerah akan diatur dengan peraturan tersendiri sesuai dengan Peraturan Presiden.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan walikota tentang pembentukan UPT yang baru.
Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
BABV
KEPEGAWAIAN
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundangundangan.
KETENTUAN LAIN-LAIN
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan . bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
Perangkat Daerah yang melaksanakan sub U rusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4dilaksanakan mulai Tahun 2017.
KETENTUAN PENUTUP
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsian tar;
- b. Peraturan Daerah Kata Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsian tar;
- c. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar.
- d. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
- e. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan peraturan daerah ini.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. ·
Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambatlambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah 1n1.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Penetapan: Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal -f€; &amp;,~ '7.o 7

Penandatangan: Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, =----~,-----5l--J ANTHONY SIAHAAN

Penetapan: Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal 1 (, (ttlW0 1-1 (;() 7 Plt. SEKRETARIS DAE H KOTA PEMATANGSIANTAR, REIN RD SIMANJUNTAK LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR 1 . NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINS! SUMATERA UTARA: ( ... r.(0 ... / ... ~7--·) ..
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
## NOMOR 1. TAHUN 201?-
## TENTANG
## PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
## I. UMUM
Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang telah membawa perubahan signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di daerah, maka perlu dilakukan perubahan/pembentukan perangkat daerah di Kota Pematangsiantar.
Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).
Pembentukan perangkat daerah Kota .. Pematangsiantar telah disesuaikan dengan hasil pemetaan dari kementerian dalam negeri/lembaga dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, maka dibentuk perangkat daerah Kota Pematangsiantar yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, badan dan Kecamatan terdiri atas 3 (tiga) tipe yaitu Tipe A, Tipe B, dan tipe c.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
cukup jelas ..
PENJELASAN
Pasal 3
cukup jelas Pasa14 cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 11
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 17
cukup jelas .. cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR.J ..
PENJELASAN
Pasal 19
cukup jelas