PERATURAN BUPATI MA Nomor 03 Tahun 2015 tentang TATA GARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang '. a.
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran ZOiS Oan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan tata cara peir-Oagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan irenetapan ilincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Mengingat '.
1. undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabuplten Serim Bagian Timur, Kabupaten Seranr Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO3 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4lenlang Desa (Lembaran Negara Repuniik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5495); 2.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pengguriaan Dana Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 297);
- B. peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang pemerintahan Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 15 Tahun 2OOg tentang Pembentukan Negeri Administratif Sabuai, Negeri Administratif Abuleta, Negeri Administratif Naiwel Ahinulin, Negeri Administratif Adabai di Negeri Atiahu, Negeri Administratif Tum, Negeri Administratif Gusalaut, Negeri Administlatif Osong, Negeri Administratif Tobo di Negeri Batuasa, Negeri Admini5tratif Dihil di Negeri Administratif Liliama dan Negeri Administratif Nayet di Negeri Administratif Lapela Kecamatan Werinama (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Pembentukan Negeri Administratif selor, Negeri Administratif NLkan, Negeri Administratif Afang Kota, Negeri Administratif Afang Defol, Negeri Administratif Kumelang, Negeri Administratif Undur, Negeli Administratif Kamar, Negeri Administratif Gunak, Negeri Administratif Sumbawa di Negeri Kilmury Kecamatan Seram Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2OO9 tentang Pembentukan Negeri Administratif Englas, Negeri Administratif Bula Air Fatollo, Negeri Administratif Sesar di Negeri Bula dan Negeri Administratif Karay di Negeri Waru Kecamatan Bula (Lembarin Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Pembentukan Negeri Administratif Aran, Negeri Administratif Tuha, Negeri Administratif Bas di Negeri Kilkoda Kecamatan Pulau Gorom (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Negeri Administratif Bemo Perek di Negeri Bemo dan Negeri Administratif Funa Naiyaba di Negeri Hatumeten Kecamatan Werinama (Lemba:'an Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Negeri Administratif Waiketam Baru, Negeri Administratif Waisamet, Negeri Administratif Aki Jaya, Negeri Administratif Jakarta Baru di Negeri Banggoi dan Negeri Administratif sumber Agung, Negeri Administratif Rukun Jaya, Negeri Administratif Jembatan Basah di Negeri Hote Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
15. 15, Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pembentukan Negeri Administratif Loko, Negeri Administratif Sera di Negeri Amarsekaru, Negeri Administratif Kulugowa, Negeri Administratif Rumeon di Negeri Kataloka, Negeri Administratif Tunas llur, Negeri Administratif Sagey, Negeri Administratif Armada, Negeri Administratif Waisalan, Negeri Administratif Basarin, Negeri Administratif Goha di Negeri Amanarawatu, Negeri Administratif Kelibingan di Negeri Dai, Negeri Administratif llili di Negeri Mida, Negeri Administratif Lalasa, Negeri Administratif Magat, Negeri Administratif Ruku-Ruku di Negeri Pulau Panjang (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Negeri Administratif Wunin Eldedora di Negeri Tamher Timur, Negeri Administratif Keldor di Negeri Tamher Warat, Negeri Administratif Kilwouw, Negeri Administratif Kartutin Kartenga, Negeri Administratif Karlokin, Negeri Administratlf Ker-Ker, Negeri Administratif Duryar Rumoy, Negeri Administratif Lapang Kampung Jawa, Negeri Administratif Kampung Tengah Wermaf, Negeri Administratif Kampung Baru, Negeri Administratif Mamur di Negeri Teor Kecamatan Wakate (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59),
Menetapkan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Negeri Administratif Kilbon Kway di Negeri Kilmury Kecamatan Seram Timur (Lerqbaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Negeri Administratif Artafela, Negeri Administratif Angar, Negeri Administratif Watu-Watu, Negeri Ad ministratif Kelaba, Negeri Administratif Kilga Kilwouw, Negeri Administratif Kilga Watubau, Negeri Administratif Rumfakar, Negeri Administratif Kileser, Negeri Administratif Rumoga di Negeri Kian Darat dan Negeri Administratif Kilfura di Negeri Kellu, Negeri Administratif Aruan Gaur, Negeri Administratif Salagor Air, Negeri Administratif Salagor Kota dan Negeri Administratif Keta Rumadan di Negeri Kian Laut Kecamatan Seram Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
3. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Negeri Administratif Walang Tengah di Negeri Danama dan Negeri Administratif Bati Kilwouw di Negeri Kilmoy Kecamatan Tutuk Tolu (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pembentukan Negeri Administratif Missing di Negeri Kilmury Kecamatan Kilmury (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor TT,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pembentukan Negeri Perik Basaranggi di Negeri Pulau Panjang Kecamatan Pulau Gorom (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 78, Tambahan, Lembaran Daerah Nomor T4,f ambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
22. Peraluran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pembentukan Negeri Administratif Air Nanang, Negeri Administratif Suru, Negeri Administratif Liantasik dan Negeri Administratif Keta di Negeri Kwaos Kecamatan Seram Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 79, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Negeri Administratif Tansi Ambon, Negeri Administratif Kampung Wailola, Negeri Administratif Kampung Gorom di Negeri Bula, Negeri Administratif Leimumir, Negeri Administratif Fatollo di Negeri Administratif Bula Air Fatollo, Negeri Administratif Nama Andan, Negeri Administratif Namalena, Negeri Administratif Tubir Masiwang di Negeri Waru, Negeri Administratif Kampung Baru di Negeri Dawang Kecamatan Bula, Negeri Administratif Taruy di Negeri Danama Kecamatan Tutuk Tolu, Negeri Administratif Adar, Negeri Administratif Tinaru di Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
8. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan.
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
TATA CARA PEMBAGIAN
Pasal 2
Peraturan Bupati ini menetapkan tata cara pembagian Dana Desa dan penetapan rincian untuk setiap desa di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantuin dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung berdasarkan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan formula sesuai bobot desa;
- (2) Alokasi dasar setiap desa adalah bagian dana desa sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari pagu dana desa kabupaten yang dibagikan secara merata kepada seluruh desa;
- (3) Alokasi berdasarkan formula setiap desa adalah bagian dana desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pagu dana desa kabupaten yang dibagikan sesuai Nilai Bobot Desa yang didasarkan dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis;
- (4) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:
- a. bobot jumlah penduduk 25% (dua puluh lima perseratus)
- c. bobot luas wilayah 10% (sepuluh$ersepuluh)
- b. bobot angka kemiskinan 35% (tiga puluh lima perseratus)
- d. bobot indeks kesulitan geografis 30% (tiga puluh perseratus)
- (5) Bagian dana desa setiap desa berdasarkan formula dihitung dengan cara.

## w = AF * (0,25 * 21l, + (0,35 * Z2l + (0,10 * Z3l + (0,30 . z4)I

## Keterangan:

- W = alokasi berdasarkan formula setiap desa
- AF = Pagu Alokasi Formula (10% dari pagu dana desa kabupaten)
- Z1 = rasiojumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa se-kabupaten
- 22 = rasiojumlah penduduk miskin desa setiap desa terhadap total penduduk miskin desa se-kabupaten
- 23 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap luas wilayah desa se-kabupaten
- 24 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa se-kabupaten
- (6) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 4

lndeks tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf d mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## BAB III

## PENYALURAN DAN PENCAIRAN

## Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa;
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bqrtahap:
- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap ll pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. tahap lll pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. APB Desa; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap ll dan lll dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa semester sebelumnya;
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

## ARAH PENGGUNAAN

## Pasal 6

- (1) Dana Desa yang diterima oleh dJsa, dialokasikan dengan rincian sebagai berikut .
- a. sebesar 20% - 30% digunakan untuk belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- b. sebesar 70% - 80% untuk Pelaksanaan Pembangunan, Pem binaan Kemasyarakata n d an Pem berdayaan Masyarakat.
- (2) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

## Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, dialokasikan untuk mencapai yaitu peningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. pengembangan potensiekonomi lokal; dan
- b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

## BAB V

## PENATAUSAHAAN

## Pasal 8

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## Pasal 9

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkqn'beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## PELAPORAN DAN PERTANGG U NGJAWABAN

## Pasal 10

- (1) Kepala desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester ll kepada Bupati;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
3. a semester paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
4. b, semester ll paling lambat rnin*gu k*'*mpat' anggaran berikutnya Januari tahun

## BAT VtI SANKSI

## Pasal 11

- Dana Desa dalarn hal t&lt;*pala dex* tidak dan/atau laporan realisasr penggunaan (1) Bupati menunda penyaluran menyampáikan APB Desa semester sebelumnya;
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa danlatau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- (3) Bupati mengurangi ponyaluran Dana Desa dalam hal penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar;
- 4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) . berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang dilerima desa;
- (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direklur Jenderal Perimbangan Keuangan

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui; memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Diundangkan di Bula pada tanggal 21 April 2015



5

1

1

8

| | 1 | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 9 | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | | | | | | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 8 | 9 | | | | | 8 | g | |
| 1 | | | | 8 | 8 | g | | 8E | | 82 | 87R |
| 1 | | | | ; | | | | | | | |


| 5 | | | | | | | | | | | | | | | š | š |
|-----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|-------|----|-----|----|-------|-----|-----|
| | | | 4 3 | 8 | | 3 | 2 | 2 8 | | | 5 | | | | | |
| | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | | | | 5 | 8 6 % | 5 | 8 5 | 8 | 518 8 | | |
| | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |


| | 9 8 | 9 | | | | |
|----|-------|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | 8 | |
| 8 | | | 27 | | | R |
| | | | 8 | | | |


| 1 | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| | 3 | 5 | 8 | 8 8 | 9 | 5 | 8 | | | 5 |
| | 2 | | | | | | | 8 | 8 | |


| 1 | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | P | | | | | | | 5/5 |
| | | 8 8 | 8 | 8 | | | 3 | 5 | 9 8 | 8 | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 8 2 | | | | | 5 | |
| | | | 5 | 5 | | 5 | | | | | | |

| 1 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| | 8 | 2 | | 8 | 5 | 8 9 | | ; | | | | | | | | | | |
| | | | 9 | | | 5 | 5 | | 5 | 8 | 8 | | | | | | | |
| | 2 | 5 | 5 | g | 8 | 878 | 2 | | 8 | 8 | | 3 5 | # | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | ; | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |

ffi

',,,,t

:.;ji'.aa.,::.,

1,:;::::1;;\::l::t

| | | | | | | | | | N; | E,Elei hlE !_!Alor1 fli | lE{ l a ':!L il 5 t!i* ,.,$. ,rt |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| o, 6,, a | ).it*,: r:C, r,,.i'i' ..fi, | | | | | | | | | | W |
| * i tulb o | a: Bi3 a .:::U:ta:.:)1::.,:..ti::t,l):t:::!7..a,:..:,:.::;:r\r:::,n:;:.::tir;a,.\il::::t:.t:.'.':':?r:,::t::)t:;\);t:.|:r:4 | '*"a r6 qo'6 | Sln | -q'x'o. 3;&,e b | O I | o 6iO o'o | v | 1n e;A:*l{ o,o,oio | lo A;E'Bi*..B,SiE | o | .:t*:,:r:r:)))ti,. l81k:l'') a,$,2;t, & |
| d I cj.e | 0 I | m O l8 | O - I rl)" | F fi oid.d.did,d | f d 8:8 | d,O 8-8 | 6 a;O:6iS:n I | | h;ff'A 81818i8, d'<J.dldlci, | ,.1 | Or 6' 'E irfi l'i! .i':lli |
| *::*l | ,.:*,1.:'* | | | | | | o 6 {.6 8 ci | | h:oldl 6!diO' 6l:6 8:8 ct!cile r...:, : | i8 -.r. .::..: | l.el,) L::s.illi., ,'".:::;r: |
| o 4 | .r tt | d a &,.1 | er'6 .. | , oi n | h d n ? | ff 6 h 6 a d 6 | :::rlt.::it::.:t::.. { d ri q | n ts -.i'q- | @,F 9i6 Hi@ | .1'ci 6 | \,,1: |
| | 8B ,*.,:.d- ' | ,ll:6.1,& lr.fi | ,ia.ei | o E | , {o6- | €:a grsiE | | d | fi':l"r::S::l;$ ::.&,r,.d | | xi,a 'o,o |
| to 16 I'r *18 trlo | e ., A F; a | (2 ts o | d I o | O * o | ft - O I o | 6 I S 6 3 o | -i n I o | &. | l',8',1,8' 6.1,&.,,tto | | *,1,S |
| lfr: ol* | s.',.'$r,:.:: ________________:., ?!Oaq' .:,,ir,, : | :::.&1:.:,: a, t,riliiil:i&i:.,:iir,:t | .* - | :. - l,a4: | 6 { : ,tt.] g1: | & .rrinFrrd { r.rl | ar.r s.ry:(:Ftq, ,,tl'rill , .lil. | r' t .ii'rt | 6"o. i6" tl.,ir,i:irl'ii | do | ".li.d a:i4,..:,'-r; ),, '.!.:.tr::: .:..:L: |
| f- | ., H,'; ;-a*a.:eiocicicicio | r | I | t | & irreUgEEeEqE | 6 | e | & | o | o, rt | !, |
| | sl | | | | irEcage'EEEA | | | | | | |
| ,. | | ,& ''.'. | |; | r.t | & e,.8 ,' a..* | | | 6 d | 1.4 , * | l:&.i ) f.i-& | s,.ifi : , |
| ;i ri. | :: ti | .-...,.ti..: | | {).,.:,., | *-.. | *,-q' | ;i?u'e'nAgE*B:$B | :q | l't' | *'.:.* | t * |
| u * | ti. $: | . | | | ,1..,/1.:.bi.:.r&. .,'-)qAr)4'?a-)q6 | q | ;.,ai.uup,'daH6E | | 4i:6trr,4.:,,b, | | 1*1.:,*, |
| -;--; Y | :. | ---ta:-,a | :!. | t.: | _)- 4\ Y {; | a i | ,. n | n ;i | ttx I | *t,a E | * :1 ^ |
| * s "i | ;- r? t> a;i l.; ri .lrud:rc.ld" | | F a, a d | e i. e s | 6'.i P I LJ 6 lI g r | E (! f,3 | F I B'$ ? | *{ 6 B iq" t | n e e s | 4 m $,$lB e.'$, t | F di n:Ar I {, S q |
| * | ] . :. r t4r.--2$. S ttazi"i;i"iirrE$ | ... * ::t: 3 aZf, g e n .;:i;-:l:':*,,,...*'.:;)a;."t.'.:'a | .:, :: | . :.ii.,:i:. | ..., ..:.-. 9r | ...::. ..:.::,. | , ":.,'rir..i..,*::,.; | I e | -{"{ e Ei;4. t | S' q'l:'x;':,t*;:1,A; | d |