PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor 21 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESASETIAP DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BENGKULU UTARA
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESASETIAP DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,
:
bahwa untuk melaksanakanPasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015;
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
SALINAN
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor88, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. 11.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
8. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 37 Tahun 2014 tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah TahunAnggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan DataWilayah Administrasi Pemerintahan.
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2015tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 13);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupatisebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dana Desa dikelola secara tertib,taat pada ketentuan peraturan perundangundangan,efisien,ekonomis,efektif,transparan,dan bertanggung jawab dengan ## BAB II SASARAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Sasaran pengalokasian Dana Desa adalah 215 Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
BAB III - SUMBER DANA
Pasal 4
Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD.
TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
Pasal 5
- (1) Dana Desa setiap Desa dihitung secara berkeadilan ## BAB V
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
Pasal 6
- (1) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp58.318.640.000 (lima puluh delapan milyartiga ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(6) yang dihitung berpedoman pada besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 7

- (1) Berdasarkan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang ditetapkan oleh Bupati, Desa mengajukan usulan pencairan Dana Desa dengan berpedoman pada peraturan bupati tentang tata carapengelolaan keuangan desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
5. b.
6. c.
7. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.
- (5) Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf cmenyesuaikan dengan realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD.

## Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati melalui BUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa tentang APB Desa kepada bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap berikutnya dilakukan dengan ketentuan sebagaiberikut:
- a. Penyaluran tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I,
- b. Penyaluran tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II dengan realisasi sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh perseratus)

kepada bupati melalui BPMPD.

- (4) Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati dengan besaran Dana Desa menyesuaikan dengan peraturan bupati ini.

## BAB VII PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 9

Dana Desa Setiap Desa diperioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

## Bagian Pertama

Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Belanja Pembangunan

## Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk belanja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

## Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

## Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:

- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi;
- c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. mendukung pariwisata dan industri.

## Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

## Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. pengembangan Desa Wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

## Pasal 15

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
1. zirkon;
2. kaolin;
3. zeolit;
4. bentonit;
5. silika (pasir kuarsa);
6. kalsit (batu kapur/gamping);
7. felspar; dan
8. intan.
- b. komoditas tambang batuan, antara lain:
1. onik;
2. opal;
3. giok;
4. agat;
5. topas;
6. perlit;
7. toseki;
8. batu sabak;
9. marmer;
10. granit;
11. kalsedon;
12. rijang ( chert );
13. jasper;
14. krisopras;
15. garnet; dan
16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. rumput laut;
- d. hutan milik Desa; dan
- e. pengelolaan sampah.

## Bagian Kedua

Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa

## Pasal 16

Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
- 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
- 2) kelompok perempuan;
- 3) kelompok tani;
- 4) kelompok masyarakat miskin;
- 5) kelompok nelayan;
- 6) kelompok pengrajin;
- 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 8) kelompok pemuda; dan
- 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

## BAB VIII

## PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati setiap tahap penyaluran.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II, paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
- c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap III, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaanDana Desa oleh Kepala Desa.
- (4) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa tahap I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III tahun anggaran berjalan.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap III menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya.
- (7) Format Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX SANKSI PENUNDAAN PENYALURAN DAN PEMOTONGAN DANA DESA

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

## Pasal 18

Bupati menunda penyaluran Dana Desa,dalam hal:

- a. kepala Desa tidak menyampaikan peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (2);
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah terkait dengan penyalahgunaan Dana Desa.

## Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan setelah KepalaDesa menyampaikan peraturan Desa mengenai APB Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan setelah adanya rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (3) Dalam halpenundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk diperhitungkan dalampenyaluran pada tahun anggaran berikutnya.

## Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Dana Desa

## Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnyadalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## BAB X

## ATURAN PERALIHAN

## Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Besaran Dana Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB X PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan diArgaMakmur pada tanggal 11 Juni 2015

BUPATI BENGKULU UTARA


H.M.IMRON ROSYADI

Diundangkan di ArgaMakmur pada tanggal 11 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA


SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab.Bengkulu Utara

## ZULKARNAIN

Pembina Tingkat I (IV/b) Nip.196407051988031010