PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3 Tahun 2016 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEKADAU, (berlaku 1 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat ;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk dapat mengoptimalisasi dan mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat perlu melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dengan peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344;
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecarnatan;
14. 1 I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian lzin U saha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor JO);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana beberapa kali telah berubah terakhir diubah dengan Peraturan daerah kabupaten Sekadau Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, meliputi :
- a. urusan pemerintahan umum; dan
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
BAB lII - PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Pasal 3
- (1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal lka serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan
BAB lII - PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Pasal 4
- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
- (2) Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diketuai oleh Camat.
- (3) Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dimaksud pada ayat (l) terdiri atas Pimpinan Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Kecamatan. sebagaimana Kepolisian dan Indonesia di
- (4) Forum koordinasi pimpinan di kecarnatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang Pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
BAB IV - PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 5
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, meliputi :
- a. kewenangan bidang non perizinan; dan
- b. kewenangan bidang perizinan.
BAB IV - PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 6
Kewenangan bidang non perizinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
- a. registrasi surat keterangan tanah;
- b. registrasi surat pemyataan penyerahan hak penguasaan tanah;
- c. registrasi surat hibah hak penguasaan tanah;
- d. registrasi surat keterangan ahli waris;
- e. registrasi surat keterangan janda/duda;
- f. registrasi surat keterangan kematian;
- g. registrasi surat keterangan kelahiran;
- h. registrasi surat keterangan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
1. registrasi surat keterangan kelakuan baik;
- j. registrasi pengesahan usulan pensiun PNS;
- k. registrasi surat keterangan usaha;
1. registrasi surat keterangan belum menikah;
- m. registrasi surat keterangan belum cukup umur;
- n. registrasi pengesahan surat persetujuan lingkungan;
- o. registrasi keterangan domisili partai politik/lembaga swadaya masyarakat;
- p. rekomendasi izin penyelenggaraan hiburan;
- q. surat pengantar penerbitan dokumen kependudukan;
- r. pendataan wajib pajak khusus PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan);
- s. penagihan langsung PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan);
- t. registrasi pengesahan surat keterangan tenaga akad/tenaga kerja asing; dan
- u. registrasi surat tanda lapor mulai kerja proyek/kegiatan yang didanai oleh APBD/ APBN.
BAB IV - PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 7
Kewenangan bidang perizinan sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi;
- a. izin mendirikan bangunan untuk rumah tinggal sampai dengan 250 m (meter persegi);
- b. surat izin usaha Mikro dan Kecil.
BAB IV - PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 8
Dalam melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana climaksud dalam Pasal 5, Camat bertanggungjawab kepada Bupati.
BABV
PENDANAAN
BAB IV - PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 9
- (1) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan kepada Anggran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VJ
TATA KERJA
BAB IV - PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 10
- ( 1) Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati, Camat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan SKPD yang memiliki tanggungjawab secara teknis.
- (3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan;
- (2) SKPD terkait berkewajiban menyusun pedoman teknis pelaksanaan bidang-bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (4) Retribusi yang dipungut oleh kecamatan sebagai akibat pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat, disetorkan kepada kas daerah sebagai penerimaan kecamatan, dan dilaporkan hasilnya kepada Bupati melalui SKPD terkait sesuai dengan pos penerimaan di bidang tugas SKPD terkait.
PELAPORAN
BAB IV - PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 11
- (1) Camat wajib menyarnpaikan laporan atas penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 7 setiap bulan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12
- ( 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelimpahan sebagian kewenangan kepada Carnal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyelenggaran urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati yang dilimpahkan; dan
- c. penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk tim teknis terhadap pelimpahan sebagian kewenangan kepada Carnal.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayal (2) terdiri dari unsur:
- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
- b. Asisten Administrasi Pemerintahan sebagai wakil ketua;
- c. Kepala bagian Pemerintahan sebagai Sekretaris;
- d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah sebagi anggota;
- e. Kepala bagian Hukum dan HAM sebagai anggota; dan
- f. Unsur lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PENARIKAN KEWENANGAN
BAB IX - PENARIKAN KEWENANGAN
Pasal 13
- (1) Penarikan kembali kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagian maupun seluruhnya dilakukan apabila :
- a. kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan ternyata tidak dilaksa.nakan;
- b. bupati mengubah kebijakan terkait kewenangan yang clilimpahkan; dan/atau
- c. carnal mengusulkan penarikan kembali kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan diwilayah kerja Kecamatan tersebut.
- (2) Penarikan kembali kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan
BAB IX - PENARIKAN KEWENANGAN
Pasal 14
- (1) Dalam hal penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Carnat menghasilkan penerimaan Daerah, wajib melakukan penyetoran ke kas daerah.
- (3) Pendanaan penyelenggaran sebagian urusan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Carnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB IX - PENARIKAN KEWENANGAN
Pasal 15
- (I) Kecamatan yang dilimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah menyelenggarakan PATEN.
- (2) Kecamatan yang menyelenggarakan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua ketentuan peraturan yang mengatur pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan ini atau tidak diatur dalam Peraturan ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Penetapan: Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 1 Maret 2016

Penandatangan: BUPATI SEKADAU RUPINUS

Penetapan: Diundangkan di Sekadau pad a tanggal 1 Maret 2016 Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau Yohanes Jhon Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 3

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, SUBHAN NIP. 19750426 199412 1 001