PERATURAN BUPATI MA Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (berlaku 26 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : ve
Na
- Mengingat :
BUPATI LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR: 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien dan terpadu,
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana Bupati mendelegasikan kewenangan penandatangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempercepat proses pelayanan,
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Kabupaten, Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten kepada Kepala OPD di Bidang Penanaman Modal,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), 3.
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), 4.
9. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), 5.
10. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038), 6.
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 7.
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), 8.
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679), 9.
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285):
Menetapkan :
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik:
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal:
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15),
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah,
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10),
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 58).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.
Na
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. 1
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. 2.
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 4.
- Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota. 3.
- Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota. 5.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota. 6.
- Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dengan uraian yang jelas. 7.
- Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 9.
- Izin adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal,dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Bupati Lima Puluh Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal guna menerbitkan / memberikan Perizinan dan Non Perizinan ## BAB III
AZAZ PELAYANAN
Pasal 3
Azas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :
- b. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- a. Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta mudah dimengerti,
3. Cc. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan ## BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup dari pendelegasian wewenang Bupati ini mencakup pelayanan untuk semua jenis Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal yang diperlukan untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal.
PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
BAB V - PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN
Pasal 5
- (1) Bupati mendelegasikan wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pasal 4 di atas adalah terhadap :
- a. Pelayanan Perizinan, meliputi :
3. Izin Prinsip Penanaman Modal, 1
4. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, 2
5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, 3.
6. Izin Lokasi, 4.
7. Izin Usaha Perdagangan (IUP), 6.
8. Izin Gangguan (HO), 5.
9. Izin Usaha Industri (IUI), 7.
rx
8. Izin Usaha Toko Modern (IUTM),
10. Tanda Daftar Gudang (TDG),
9. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT), "
11. Tanda Daftar Industri (TDI),
13. Izin Usaha Peternakan / Tanda Daftar Usaha Peternakan ,
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK),
14. Izin Depo Obat Hewan,
16. Izin Praktek Dokter Hewan:
15. Izin Toko Obat Hewan,
17. Izin Rumah Potong Hewan,
19. Izin Klinik Hewan,
18. Izin Operasional Rumah Potong Hewan (TPH),
20. Izin Usaha Kios Daging atau Distributor Pangan Asal Hewan,
21. Izin Usaha Perkebunan,
22. Izin Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum,
23. Izin Pendirian Rumah Sakit:
25. Izin Pendirian Klinik,
24. Izin Operasional Rumah Sakit,
26. Izin Operasional Klinik,
28. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar,
27. Izin Pendirian dan Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat,
29. Izin Penyelenggaraan PAUD,
30. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal,
32. Tanda Daftar Usaha Pariwisata,
31. Izin Usaha Perikanan,
33. Tanda Daftar Perusahaan.
- b. Pelayanan Nonperizinan, meliputi :
1. Layanan Informasi dan Pengaduan.
- (2) Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi persetujuan, penolakan, penerbitan, penandatanganan dan pencabutan perizinan dan non perizinan serta penarikan retribusi.
- (4) Bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN
Pasal 6
Perizinan dan Non Perizinan yang tidak tercantum sebagaimana dimaksud pasal 5 meliputi persetujuan, penolakan, penerbitan, penandatanganan dan pencabutan serta penarikan retribusinya didelegasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah Teknis Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
BAB VI - PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 7
- (1) Perizinan dan Non Perizinan dimaksud pasal 5 ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati.
- (2) Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan diterbitkan setelah adanya Berita Acara dari Tim Teknis / Rekomendasi dan / atau Pertimbangan teknis dari Organisasi Perangkat Daerah Teknis Terkait.
- (3) Perizinan dan Non Perizinan sebagimana dimaksud aya (1) dan ayat (2) diterbitkan dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
PELAPORAN
BAB VII - PELAPORAN
Pasal 8
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan laporan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan kepada Bupati secara periodik setiap bulannya.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang Teknis Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasai 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. TA NIRKAN DI Saukamar Luwu TANGGAL :26 Jawuaei 2017,

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA L Keno Sana BERITA DAERAH KABWPAYEN LIMA PULUH KOTA TAHUN: 2017 MOR: 3 NDRI 11

Penetapan: Ditetapkan di Sarilamak Pada tanggal 26 Januari 2017 (J

Penandatangan: BUPATI LIMA PULUH KOTA "3 IRFENDI ARBI 4 . - mX | | TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM | | C 'T NX |