PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 8 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN (berlaku 14 September 2016)
Pembukaan
Mengingat
WALIKOTA JAMBI PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan perlu disesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.
PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 4), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 23 dan angka 24 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 23A, angka 23B, angka 23C, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Jambi.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pelayanan pajak daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pelayanan pajak daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang - undangan.
8. Pejabat Yang Berwenang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang pelayanan pajak daerah dan mendapat pendelegasian kewenangan dari Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
Pasal 6
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen);
- b. untuk NJOP Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
- c. untuk NJOP diatas Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
Pasal 27
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penerima dan besaran pembayaran insentif ditetapkan dengan keputusan Walikota.
Pasal 33
- (1) Dihapus
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pajak Bumi dan Bangunan yang masih terhutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang.
PASAL II
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi pada tanggal, 14 September 2016

Penandatangan: WALIKOTA JAMBI, ttd SYARIF FASHA

Penetapan: Diundangkan di Jambi pada tanggal, 14 September 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ttd DARU PRATOMO LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (8/2016)

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005