PERATURAN BUPATI JEMBER Nomor 60 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JEMBER (berlaku 2 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Menetapkan : MANUSIA KABUPATEN JEMBER.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember.
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.
BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2
Pasal 2
- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- d. pelaksanaan administrasi daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Formasi, Pengadaan dan Data Pegawai membawahi :
1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai; dan
2. Sub Bidang Pengelolaan Data pegawai.
- d. Bidang Mutasi Pegawai membawahi :
1. Sub Bidang Mutasi Tenaga Administrasi; dan
2. Sub Bidang Mutasi Tenaga Fungsional.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) membawahi :
1. Sub Bidang Pengembangan SDM; dan
2. Sub Bidang Diklat.
- f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai membawahi:
1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai; dan
2. Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 4
- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris, mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan urusan rumah tangga;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. pengelolaan kearsipan Badan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 5
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas dan kearsipan;
- b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya;
- e. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan/aset, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan Badan;
- b. pelaksanaan tata naskah dinas, tata kearsipan, urusan rumah tangga dan protokol;
- c. pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik Badan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- e. pengurusan kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik Badan;
- f. pelaksanaan persiapan upacara-upacara, pertemuanpertemuan dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- g. penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- h. persiapan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- i. penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- j. pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
- k. pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- l. penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan;
- m. penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta penginventarisasian barang yang dikelola oleh Badan; dan
- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 6
- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas :
- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- b. melaksanakan pengolahan data dan perencanaan program;
- c. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- d. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran dengan bidang;
- b. pelaksanaan penghimpunan, pengolahan data dan perencanaan program;
- c. penghimpunan data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;
- e. penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran;
- f. pelaksanaan koordinasi, penyusunan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 7
- (1) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi :
- a. pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- b. pelaksanaan perhitungan dan verifikasi anggaran;
- c. pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- d. penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Badan;
- e. pelaksanaan evaluasi pengelolaan anggaran; dan
- f. penyusunan laporan keuangan.
Bagian Kedua Bidang Formasi, Pengadaan dan Data Pegawai
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 8
- (1) Bidang Formasi, Pengadaan dan Data Pegawai melaksanakan tugas menyusun, merencanakan, formasi, pengadaan dan pengelolaan data base Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Formasi, Pengadaan dan Data Pegawai, mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan dan penyusunan formasi ASN;
- b. penyiapan pemanfaatan dan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- c. penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai, pemrosesan administrasi penetapan Nomor induk Pegawai (NIP), kartu pegawai, kartu Istri/suami (Karis / Karsu) pegawai, serta pengelolaan sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- d. penyiapan, pelaksanaan penerimaan serta penyertaan pendidikan ikatan dinas;
- e. pelaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian Ijasah;
- f. pemprosesan penerbitan surat tugas belajar, ijin belajar dan keterangan memiliki ijazah; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 9
- (1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas :
- a. menyiapkan penyusunan formasi pegawai;
- b. merencana kebutuhan pegawai dan penyelenggaraan pengadaan pegawai;
- c. memproses penerbitan surat tugas belajar, ijin belajar dan keterangan memiliki ijazah; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai fungsi meliputi:
- a. penyiapan, penyusunan formasi pegawai dan rencana kebutuhan pegawai;
- b. penyiapan dan penyelenggaraan rekruitmen / pengadaan pegawai;
- c. penyiapan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan pengangkatan CPNS;
- d. penyiapan rencana pemanfaatan dan penempatan CPNS;
- e. pelaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah;
- f. penyiapan dan pelaksanaan penerimaan serta penyertaan pendidikan ikatan dinas;
- g. pemprosesan penerbitan surat tugas belajar, ijin belajar dan keterangan memiliki ijazah; dan
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 10
- (1) Sub Bidang Pengelolaan Data Pegawai mempunyai tugas menyusun dan mengelola sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengelolaan Data pegawai mempunyai fungsi meliputi:
- a. penyusunan dan pengelolaan sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- b. penyusunan DUK pegawai;
- c. pemberian fasilitasi pembuatan kartu pegawai dan kartu suami/istri;
- d. pengelolaan administrasi pegawai tidak tetap; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 11
- (1) Bidang Mutasi Pegawai, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelesaian administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai lainnya, penyumpahan pegawai serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mutasi Pegawai, mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai;
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam jabatan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pemberian pertimbangan hukum serta perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- d. penyelenggaraan proses penetapan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsioal;
- e. penyiapkan bahan / data administrasi kepegawaian pada
8. Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan (Baperjakat);
- f. penyiapan tim penilai angka kredit;
- g. pelaksanaan penyumpahan pegawai; dan
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 12
- (1) Sub Bidang Mutasi Tenaga Administrasi mempunyai tugas pengadministrasian kepegawaian yang meliputi pemindahan, pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala bagi tenaga administrasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Mutasi Tenaga Administrasi mempunyai fungsi meliputi:
- a. penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pemindahan tenaga administrasi;
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang meliputi pemindahan, pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala bagi tenaga administrasi;
- c. pemberian pertimbangan hukum dan perundang-undangan di bidang kepegawaian; penyiapan bahan pada tim Baperjakat untuk persyaratan kenaikan pangkat tenaga administrasi dan pengangkatan dalam jabatan struktural;
- d. pelaksanakan penyumpahan tenaga administrasi; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 13
- (1) Sub Bidang Mutasi Tenaga Fungsional, mempunyai tugas pengadministrasian kepegawaian, pemindahan, pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala bagi tenaga fungsional dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Mutasi Tenaga Fungsional mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pemindahan tenaga fungsional;
- b. penyelenggaraan administrasi pemindahan, pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala bagi tenaga fungsional;
- c. pemberian pertimbangan hukum dan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
- d. penyiapan bahan pada tim Baperjakat untuk persyaratan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan fungsional;
- e. pelaksanakan penyumpahan tenaga fungsional;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 14
- (1) Bidang Pengembangan SDM dan DIKLAT mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan SDM dan DIKLAT mempunyai fungsi meliputi :
- a. pemetaan kompetensi aparatur pemerintah;
- b. identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah;
- c. perencanaan pengembangan SDM melalui pendidikan formal dan kediklatan;
- d. pengkoordinasian dan penyiapan administrasi penyelenggaraan dan/atau penyertaan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DIKLAT dan dampak DIKLAT; dan
8. f . penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 15
- (1) Sub Bidang Pengembangan SDM mempunyai tugas :
- a. memetakan kompetensi aparatur pemerintah;
- b. mengindentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur;
- c. mengkoordinakasikan dan menyiapkan tugas belajar dan ijin belajar;
- d. melaksanakan evaluasi dampak pendidikan dan pelatihan bagi alumni peserta pendidikan dan pelatihan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengembangan SDM mempunyai fungsi meliputi :
- a. pemetaan kompetensi aparatur pemerintah;
- b. identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur;
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 20
- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPT dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 21
Pasal 21
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 21
Pasal 22
- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan funginya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 21
Pasal 23
Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## DALAM JABATAN Pasal 24

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

## BAB VIII ESELON JABATAN Pasal 25

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 64 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kepegawaian Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 64) dan Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 64 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kepegawaian Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan di Jember pada tanggal 1 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS KABUPATEN, ttd

Drs. BAMBANG HARIONO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19620131 198201 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2016 NOMOR 60EMBER

## Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI JEMBER, ttd

F A I D A

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JEMBER



F A I D A