UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1951 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SEMARANG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR7TAHUN1980 TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SEMARANG
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa guna peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam rangka pemerataan memperoleh keadilan dan untuk tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan, perlu dibentuk Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- b. bahwa berhubung dengan sub a, perlu mengadakan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang;
:
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 tentang Tindakantindakan Sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) jo. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 816);
3. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1959 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makasar (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran.Negara Nomor 1792);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2767) jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2091);
Menetapkan
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951),
Dengan persetujuan
DEWANPERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SEMARANG.
Pasal 1
- (1) membentuk Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta.
- (2) Wilayah hukum pengadilan tinggi tersebut pada ayat (1) meliputi wilayah hukum semua pengadilan negeri dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pasal 2
Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang dikurangi wilayah hukum semua pengadilan negeri dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pasal 3
Perkara-perkara yang berasal dari pengadilan negeri dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Semarang tetap didaftar, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Semarang sampai saat diresmikannya Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
Pasal 4
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 1980

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH

Penetapan: Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 1980

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1980
## TENTANG
## PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SEMARANG
## I. UMUM
Sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, pada dasarnya di tiap-tiap propinsi perlu diadakan pengadilan tinggi, seperti juga halnya di tiap-tiap kabupaten/kotamadya diadakan pengadilan negeri. Pelaksanaan selanjutnya segera dapat diwujudkan apabila secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu guna peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam rangka pemerataan memperoleh keadilan dan untuk tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan perlu membentuk pengadilan tinggi baru.
Langkah yang pertama adalah perlu segera mengadakan tindakan untuk meringankan beban Pengadilan Tinggi Semarang dan selekas mungkin diserahkan sebagian tugas dari pengadilan tinggi tersebut kepada pengadilan tinggi lain, sehingga dalam waktu yang singkat perlu dibentuk Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dengan demikian, perlu diatur kembali wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1959 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makasar (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1792). Hal-hal tersebut diatas dilaksanakan dengan Undang-undang ini.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada saat disahkannya Undang-undang ini meliputi 5 (lima) buah pengadilan negeri yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Wates, Pengadilan Negeri Wonosari, Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.