PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 49 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK BUPATI TRENGGALEK, (berlaku 2 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015, maka dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat langsung dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54A Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, maka dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan selain untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang pelaksanakaannya dilakukan oleh lnstansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dimiliki oleh Instansi Pemerintah, pengadaan tanahnya dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak, atau apabila untuk kepentingan program prioritas pemerintah dapat menggunakan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2015 maka dalam rangka mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis dan pertimbangan lainnya, Gubernur mendelegasikan kewenangan pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah kepada Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1960);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 51 PRP. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
20. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
23. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 20112031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 20 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 22 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, tambahan
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN, adalah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
10. Kantor Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
11. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
12. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
13. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan selain untuk Kepentingan Umum adalah pengadaan tanah bagi pembagunan selain untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
14. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
15. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau benda lainnya yang dapat dinilai.
16. Ruang atas tanah dan bawah tanah adalah ruang yang ada di bawah permukaan bumi dan/atau ruang yang ada di atas permukaan bumi yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah.
17. Hak Atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak- hak lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
18. Tim Persiapan Pengadaan Tanah, yang selanjutnya disebut Tim Persiapan, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan.
19. Tim Kajian Keberatan, yang selanjutnya disebut Tim Kajian, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan menyusun rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya keberatan.
20. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
21. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
22. Pra Persiapan Pengadaan Tanah adalah kegiatan yang dilaksanakan sebelum tahap persiapan pengadaan tanah guna memastikan kesesuaian dokumen perencanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
ekspose rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, verifikasi dokumen perencanaan, dan peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah.
23. Pemberitahuan Rencana Pembangunan adalah penyampaian informasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung.
24. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan adalah kegiatan pengumpulan data awal mengenai pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah.
25. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
26. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara.
27. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
28. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur/Bupati Trenggalek/Bupati sesuai obyek pengadaan tanah.
29. Biaya Perencanaan adalah alokasi dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah.
30. Biaya Persiapan adalah alokasi dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dari tim persiapan dan/atau tim kajian dalam pelaksanaan pengadaan tanah.
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
31. Biaya Pelaksanaan adalah alokasi dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung tugas pelaksana pengadaan tanah dan/atau satuan tugas dalam pelaksanaan pengadaan tanah.
32. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah adalah tim pelaksana pengadaan tanah lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memerlukan tanah.
33. Satuan Tugas adalah satuan yang dibentuk oleh pelaksana pengadaan tanah untuk membantu pelaksanaan pengadaan tanah.
34. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapatkan izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menghitung nilai/obyek Pengadaan Tanah.
35. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
36. Biaya Penyerahan Hasil adalah alokasi dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung tugas pelaksana pengadaan tanah dalam menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah disertai dengan data pengadaan tanah.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Pasal 2
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah;
- b. meningkatkan terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah; dan
- c. mensinergikan pelaksanaan setiap tahapan kegiatan pengadaan tanah antar pemangku kepentingan.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
1. perencanaan Pengadaan Tanah;
2. persiapan Pengadaan Tanah;
3. pelaksanaan Pengadaan Tanah;
4. penyerahan hasil Pengadaan Tanah;
5. pembiayaan dan/atau penganggaran; dan
6. pelaporan dan evaluasi.
PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
BAB IV - PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
Pasal 4
- (1) Setiap Instansi yang memerlukan tanah membuat dokumen perencanaan Pengadaan Tanah yang disusun
Pasal 10
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
14. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
15. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau benda lainnya yang dapat dinilai.
16. Ruang atas tanah dan bawah tanah adalah ruang yang ada di bawah permukaan bumi dan/atau ruang yang ada di atas permukaan bumi yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah.
17. Hak Atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak- hak lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
18. Tim Persiapan Pengadaan Tanah, yang selanjutnya disebut Tim Persiapan, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan.
19. Tim Kajian Keberatan, yang selanjutnya disebut Tim Kajian, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan menyusun rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya keberatan.
20. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
21. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
22. Pra Persiapan Pengadaan Tanah adalah kegiatan yang dilaksanakan sebelum tahap persiapan pengadaan tanah guna memastikan kesesuaian dokumen perencanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
ekspose rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, verifikasi dokumen perencanaan, dan peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah.
23. Pemberitahuan Rencana Pembangunan adalah penyampaian informasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung.
24. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan adalah kegiatan pengumpulan data awal mengenai pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah.
25. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
26. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara.
27. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
28. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur/Bupati Trenggalek/Bupati sesuai obyek pengadaan tanah.
29. Biaya Perencanaan adalah alokasi dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah.
30. Biaya Persiapan adalah alokasi dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dari tim persiapan dan/atau tim kajian dalam pelaksanaan pengadaan tanah.
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
31. Biaya Pelaksanaan adalah alokasi dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung tugas pelaksana pengadaan tanah dan/atau satuan tugas dalam pelaksanaan pengadaan tanah.
32. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah adalah tim pelaksana pengadaan tanah lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memerlukan tanah.
33. Satuan Tugas adalah satuan yang dibentuk oleh pelaksana pengadaan tanah untuk membantu pelaksanaan pengadaan tanah.
34. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapatkan izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menghitung nilai/obyek Pengadaan Tanah.
35. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
36. Biaya Penyerahan Hasil adalah alokasi dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung tugas pelaksana pengadaan tanah dalam menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah disertai dengan data pengadaan tanah.
MAKSUD DAN TUJUAN
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah;
- b. meningkatkan terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah; dan
- c. mensinergikan pelaksanaan setiap tahapan kegiatan pengadaan tanah antar pemangku kepentingan.
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
1. perencanaan Pengadaan Tanah;
2. persiapan Pengadaan Tanah;
3. pelaksanaan Pengadaan Tanah;
4. penyerahan hasil Pengadaan Tanah;
5. pembiayaan dan/atau penganggaran; dan
6. pelaporan dan evaluasi.
PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
- (1) Setiap Instansi yang memerlukan tanah membuat dokumen perencanaan Pengadaan Tanah yang disusun
- (1) Untuk Pengadaan Tanah dengan jumlah warga terdampak rencana pembebasan tanah tidak lebih dari 10 (sepuluh) bidang atau luas tidak lebih dari 1 (satu) hektar atau pembangunannya tidak memerlukan kajian teknis tertentu atau pembangunannya dapat dipindahkan ditempat lain maka dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dapat disusun yang terdiri dari:
- a. kajian dan/atau dokumen kelayakan yang mencakup uraian kondisi sosial ekonomi, pertimbangan penentuan lokasi, dan desain rencana pembangunan yang disertai
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
biaya yang diperlukan dalam pembangunan, perkiraan harga tanah yang didasarkan keterangan kepala desa atau camat dan perkiraan manfaat lain bagi masyarakat atas rencana pembangunan yang ditandatangani oleh Kepala Instansi atau pejabat teknis tertentu yang ditunjuk;
- b. anilisis manfaat bagi lingkungan dan masyarakat dapat berupa kajian atau keterangan dari pejabat/ahli dibidang lingkungan; dan
- c.
PENJELASAN
Pembukaan
lain yang diperlukan antara lain seperti kondisi budaya masyarakat, politik dan keamanaan, atau keagamaan, sebagai antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
- d. dokumen perencanaan Pengadaan Tanah yang disusun oleh Instansi atau melalui jasa keahlian.
- (2) Untuk Pengadaan Tanah selain untuk Kepentingan Umum dokumen perencanaan Pengadaan Tanah berupa pernyataan riil akan kebutuhan tanah disertai dengan penjelasan peruntukan Pengadaan Tanah, rencana lokasi tanah, luas tanah dan rencana penganggaran serta keterangan tanah tidak bermasalah, dianggunkan dan/atau dalam sengketa dari Kepala Desa/Lurah.
##
PENJELASAN
Pasal 6
- (1) Penyusunan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sebelum dilaksanakan Pengadaan Tanah. - (2) Susunan, bentuk dan format dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

## Pasal 7

- (1) Biaya perencanaan Pengadaan Tanah sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dianggarkan pada DPA SKPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimakud pada ayat (1) dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan Pengadaan Tanah yang meliputi:
- a. Honorarium tim (apabila perencanaan pengadaan tanah tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga);
- b. penelitian dan analisa terhadap rencana pembangunan dengan tata ruang, prioritas pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis dan rencana kerja pemerintah;
- c. koordinasi dengan instansi teknis terkait;
- d. membuat analisa rencana pembangunan;
- e. melakukan kajian teknis dengan instansi terkait;
- f. melakukan kajian oleh lembaga profesional;
- g. merumuskan rencana Pengadaan Tanah;
- h. melakukan dan menganalisa maksud dan tujuan serta rencana pembangunan;
- i. merumuskan hasil kajian yang menguraikan maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- j. mendata objek dan subjek atas rencana lokasi Pengadaan Tanah;
- k. menentukan kepastian letak, status tanah dan luas tanah yang diperlukan;
- l. memperhitungkan jangka waktu yang diperlukan untuk proses Pengadaan Tanah;
- m. melakukan analisa, waktu yang diperlukan termasuk tahapan Pengadaan Tanah meliputi:
- 1) persiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- 2) pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- 3) penyerahan hasil Pengadaan Tanah;
- 4) pelaksanaan pembangunan;

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

- n. melakukan kegiatan survei/sosial, kelayakan lokasi, termasuk kemampuan Pengadaan Tanah dan dampak yang akan terkena rencana pembangunan;
- o. melakukan studi budaya masyarakat, politik, keagamaan, budaya, dan kajian amdal;
- p. melakukan analisa kesesuaian fisik lokasi terutama kemampuan tanah dituangkan dalam peta rencana lokasi pembangunan;
- q. melakukan perhitungan ganti rugi ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
- r. menyusun rencana kebutuhan biaya dan sumber;
- s. melakukan perhitungan alokasi anggaran meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi, pengelolaan, sosialisasi;
- t. melakukan perhitungan dan analisis biaya yang diperlukan; dan
- u. melakukan analisa dan manfaat pembangunan.

## Pasal 8

- (1) Setelah penetapan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah maka dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, dokumen perencanaan untuk Pengadaan Tanah lebih dari 1 (satu) hektar sudah harus disampaikan oleh Bupati kepada Tim Persiapan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Setelah penetapan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah maka dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, dokumen perencanaan untuk Pengadaan Tanah tidak lebih dari 1 (satu) hektar sudah harus disampaikan oleh Kepala Instansi kepada Tim Persiapan Daerah.

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

## BAB V

## PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 9

Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah kegiatan persiapan Pengadaan Tanah dibawah 1 (satu) hektar, meliputi:

- a. pembentukan Tim Persiapan;
- b. pemberitahuan rencana pembangunan;
- c. pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
- d. Konsultasi Publik;
- e. Penetapan Lokasi; dan
- f. pengumuman Penetapan Lokasi.

## Bagian Kedua

Tim Persiapan

Pasal 10

- (1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
- c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
- d. menyiapkan Penetapan Lokasi;

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

- e. mengumumkan Penetapan Lokasi;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Persiapan adalah:
- a. Ketua merangkap anggota adalah Sekretaris Daerah;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota adalah:
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Kepala Kantor Pertanahan;
- c. Sekretaris merangkap anggota adalah:
1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah;
2. Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Kerjasama Daerah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- d. Anggota adalah:
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan atau pejabat yang ditunjuk;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Permukiman dan Kebersihan atau pejabat yang ditunjuk;
4. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan atau pejabat yang ditunjuk;
5. Kepala Kantor Lingkungan Hidup atau pejabat yang ditunjuk;
6. Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal atau pejabat yang ditunjuk;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah atau pejabat yang ditunjuk;

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

8. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
9. Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Kepala Seksi/Subseksi pada Kantor Pertanahan yang menangani pengaturan tanah pemerintah;
- e. Anggota Tidak Tetap adalah:
1. Kepala Instansi;
2. Camat lokasi; dan
3. Kepala Desa /Lurah lokasi.

## Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibentuk Sekretariat Tim Persiapan.
- (2) Sekretariat Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyiapkan bahan dan data dalam rangka kegiatan kesekretariatan Tim Persiapan;
- b. memfasilitasi kegiatan dan menyiapkan data serta bahan bagi Tim Persiapan dalam pelaksanaan Pemberitahuan Rencana Pembangunan;
- c. memfasilitasi kegiatan dan menyiapkan data serta bahan bagi Tim Persiapan dalam pelaksanaan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
- d. memfasilitasi kegiatan dan menyiapkan data serta bahan bagi Tim Persiapan dalam pelaksanaan dalam melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
- e. menyiapkan data serta bahan bagi Tim Persiapan dalam pengajuan Penetapan Lokasi kepada Bupati;
- f. memfasilitasi kegiatan Tim Persiapan dalam pelaksanaan pengumuman Penetapan Lokasi;
- g. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah yang ditugaskan oleh Tim Persiapan;

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

- h. memfasilitasi kegiatan bagi Tim Persiapan dalam rangka pendokumentasian seluruh proses persiapan Pengadaan Tanah; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Persiapan.
- (3) Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Persiapan adalah:
- a. Sekretaris adalah Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Kerjasama Daerah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah; dan
- b. Anggota adalah pejabat/staf pada bagian di Sekretariat Daerah yang menangani Pemerintahan, Pertanahan, Hukum, Pembangunan, Keuangan dan Umum.

## Bagian Ketiga

## Pra Persiapan

## Pasal 12

Tim Persiapan memulai rangkaian kegiatan pelaksanaan Pengadaan Tanah terhitung sejak 3 (tiga) hari setelah penyampaian dokumen Pengadaan Tanah dan permohonan Penetapan Lokasi disampaikan kepada Bupati.

## Pasal 13

- (1) Sebelum melaksanakan kegiatan tahap persiapan, Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) melaksanakan kegiatan Pra Persiapan Pengadaan Tanah, untuk memastikan apakah surat permohonan Penetapan Lokasi dengan lampiran dokumen perencanaan dari Instansi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pra persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

- (1) meliputi:
- a. ekspose oleh Instansi;
- b. verifikasi dokumen perencanaan berikut rekomendasi tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- c. peninjauan lokasi rencana Pengadaan Tanah; dan
- d. penyampaian jadwal kegiatan tahap persiapan Pengadaan Tanah.

## Pasal 14

- (1) Ekspose oleh Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan di hadapan Tim Persiapan yang berisi dokumen perencanaan yang diajukan kepada Bupati.
- (2) Verifikasi dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Tim Persiapan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Tim Persiapan dengan Instansi.
- (4) Penyampaian jadwal kegiatan tahap persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, diajukan oleh Tim Persiapan dan disepakati Instansi.

## Pemberitahuan Rencana Pembangunan

## Bagian Keempat Pasal 15

- (1) Tim Persiapan melakukan pemberitahuan secara langsung rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, kepada masyarakat di lokasi rencana pembangunan melalui:
- a. sosialisasi, tatap muka; dan/atau

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

- b. surat pemberitahuan.
- (2) Pemberitahuan Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen perencanaan Pengadaan Tanah diterima secara resmi dan memuat informasi sekurang-kurangnya mengenai:
- a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
- c. tahapan rencana Pengadaan Tanah;
- d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
- f. informasi lainnya yang dianggap perlu.

## Pasal 16

- (1) Surat undangan sosialisasi dan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disampaikan kepada masyarakat melalui Lurah/Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pertemuan dilaksanakan, dengan format undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil pelaksanaan sosialisasi dan tatap muka dituangkan dalam bentuk notulen pertemuan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 17

- (1) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b disampaikan kepada masyarakat melalui Lurah/Kepala Desa di rencana lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

perencanaan Pengadaan Tanah diterima secara resmi oleh Bupati.

- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bukti penyampaian pemberitahuan melalui surat pemberitahuan dibuat dalam bentuk tanda terima dari perangkat Kelurahan/Desa.

## Bagian Kelima

## Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan

## Pasal 18

- (1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal mengenai Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
- (2) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan atau Instansi Pemerintah yang memiliki atau menguasai objek Pengadaan Tanah.
- (3) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pemegang Hak Atas Tanah, yaitu perseorangan atau badan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang hak pengelolaan, yang memiliki hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. nadzir untuk tanah wakaf, yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;
- d. pemilik tanah bekas milik adat, yaitu pemegang hak

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

milik atas tanah bekas tanah milik adat sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pihak yang menguasai tanah dengan itikad baik, berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi Pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemegang dasar penguasaan atas tanah, yaitu pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan; dan/atau
- g. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau Instansi Pemerintah yang memiliki bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

## Pasal 19

- (1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan dilaksanakan oleh Tim Persiapan berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan.
- (2) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan bersama pejabat Kelurahan/Desa.
- (3) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa rincian luas bidang dan pihak yang berhak serta obyek Pengadaan Tanah;
- (4) Dalam pendataan luas Tim Persiapan dibantu oleh Kantor

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

Pertanahan untuk melaksanakan kegiatan pengukuran.

## Pasal 20

- (1) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dituangkan dalam bentuk daftar nominatif sementara lokasi rencana pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan.
- (2) Daftar nominatif sementara lokasi rencana pembangunan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar nominatif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan.

## Bagian Keenam Konsultasi Publik Pasal 21

- (1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.
- (2) Tim Persiapan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan di Kantor Kelurahan/Desa atau Kantor Kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan, atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak.
- (3) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara bertahap dan lebih dari 1 (satu) kali sesuai dengan kondisi setempat.
- (4) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja yang dihitung mulai tanggal ditandatanganinya daftar nominatif sementara lokasi rencana pembangunan.

## Pasal 22

- (1) Dalam hal pembangunan yang direncanakan akan mempunyai dampak khusus, konsultasi publik dapat melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan secara langsung.
- (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Kantor Kelurahan/Desa atau Kantor Kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan, atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak.

## Pasal 23

- (1) Tim Persiapan mengundang Pihak yang Berhak untuk hadir atau kuasanya dalam Konsultasi Publik.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan langsung kepada Pihak yang Berhak atau melalui perangkat Kelurahan/Desa, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Undangan yang diterima oleh Pihak yang Berhak atau perangkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Pihak yang Berhak atau perangkat Kelurahan/Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

- (4) Dalam hal Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya, pemberitahuan dilakukan melalui pengumuman di Kantor Kelurahan/Desa atau Kecamatan di lokasi rencana pembangunan.

## Pasal 24

- (1) Tim Persiapan menjelaskan mengenai rencana Pengadaan Tanah dalam Konsultasi Publik.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- b. tahapan dan waktu proses penyelenggaraan Pengadaan Tanah;
- c. peran penilai dalam menentukan nilai ganti kerugian;
- d. insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak;
- e. objek yang dinilai ganti kerugian;
- f. bentuk ganti kerugian; dan
- g. hak dan kewajiban Pihak yang Berhak.

## Pasal 25

- (1) Dalam Konsultasi Publik, dilakukan proses dialogis antara Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak.
- (2) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak.
- (3) Pihak yang Berhak atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan/ tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan.
- (4) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas nama pemberi kuasa, berwenang untuk memutuskan sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, dalam hal dicantumkan secara tegas dalam surat kuasa dimaksud.

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

- (5) Kehadiran Pihak yang Berhak atau kuasanya dibuktikan dengan daftar hadir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Hasil kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam Konsultasi Publik, dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dengan format sebagaimana tereantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 26

- (1) Dalam hal Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdapat Pihak yang Berhak atau kuasanya yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik ulang.
- (2) Pelaksanaan Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Berita Acara Kesepakatan.
- (3) Kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dalam Konsultasi Publik ulang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) tidak dapat hadir sampai dengan dibuatnya berita acara kesepakatan, maka dianggap menyetujui rencana pembangunan.

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

- (1) Apabila Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Tim Persiapan.
- (2) Tim Persiapan melaporkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk dikaji oleh Tim Kajian yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;
- b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan
- c. melakukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan atas lokasi rencana pembangunan yang disampaikan kepada Bupati.
- (4) Untuk kelancaran tugas, Tim Kajian dapat membentuk sekretariat.
- (5) Penanganan keberatan oleh Bupati dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan.

## Pasal 28

- (1) Untuk Pengadaan Tanah skala kecil dengan jumlah bidang tidak lebih dari 10 (sepuluh) bidang dan selain untuk Kepentingan Umum dapat dilaksanakan tanpa melalui tahapan-tahapan pada kegiatan persiapan Pengadaan Tanah.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Tim Persiapan dan dituangkan dalam bentuk berita acara dan/atau notulensi rapat, kecuali untuk pengadaan tanah yang oleh Bupati dinyatakan sebagai Pengadaan Tanah strategis yang tidak dapat dipindahkan.
- (3) Rangkaian pelaksanaan kegiatan persiapan yang telah disepakati tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

## meliputi:

- a. rapat persiapan tim;
- b. pemberitahuan kepada pemilik;
- c. penyampaian atau pengumuman kepada masyarakat terhadap pemilikan dan penguasaan tanah;
- d. Konsultasi Publik; dan
- e. pengumuman Penetapan Lokasi;
- (4) Rangkaian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 14 (empat) belas hari setelah diterimanya permohonan lengkap Penetapan Lokasi kecuali huruf e.

## Bagian Ketujuh Penetapan Lokasi Pasal 29

Bupati menetapkan persetujuan Penetapan Lokasi pembangunan berdasarkan hasil kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam Konsultasi Publik oleh Tim Persiapan atau berdasarkan rekomendasi ditolaknya keberatan oleh Tim Kajian.

## Bagian Kedelapan Pengumuman Penetapan Lokasi Pasal 30

- (1) Bupati bersama Instansi mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan.
- (2) Pengumuman Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nomor dan tanggal Keputusan Penetapan Lokasi, peta lokasi pembangunan, maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah dan perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan.

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

## Pasal 31

- (1) Pengumuman Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pemerintah Daerah/Desa dan/atau melalui media cetak /elektronik setempat.
- (2) Pelaksanaan pengumuman Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dikeluarkannya Penetapan Lokasi pembangunan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan/atau 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja apabila pengumuman dilakukan melalui media cetak/elektronik.
- (3) Format pengumuman Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH Bagian Kesatu Umum Pasal 32

- (1) Format pengumuman Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini selain untuk Kepentingan Umum.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah;
- b. penyiapan pelaksanaan;
- c. inventarisasi dan identifikasi;
- d. penetapan Penilai;
- e. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
- f. pemberian ganti kerugian;

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

- g. pelepasan Objek Pengadaan Tanah;
- h. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah; dan
- i. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah.
- (3) Bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berdampak luas dan obyek pembangunan berdasarkan perencanaan merupakan obyek pembangunan yang secara teknis adalah obyek pembangunan yang tidak dapat dipindahkan, maka pelaksanaan Pengadaan Tanah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pula:
- a. pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus; dan b. penitipan ganti kerugian.
- (4) Biaya pelaksanaan Pengadaan Tanah dianggarkan pada program dan kegiatan DPA SKPD yang memerlukan tanah sebagai belanja modal.

## Bagian Kedua Pembentukan dan Tugas Tim Pelaksana Pengadaan Tanah

## Pasal 33

- (1) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah diumumkannya Penetapan Lokasi atas usul Instansi.
- (2) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. melaksanakan kegiatan penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- b. melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi kepemilikan tanah;
- c. menetapkan Penilai atas usulan Instansi;
- d. melaksanakan kegiatan musyawarah dengan Pihak yang Berhak setelah menerima hasil penilaian dari

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

Penilai;

- e. melaksanakan pemberian ganti kerugian berupa uang/tanah pengganti/permukiman kembali/ kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak;
- f. melaksanakan pelepasan Objek Pengadaan Tanah;
- g. mengusulkan dan menyampaikan pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah; dan
- h. melaksanakan pendokumentasian Peta Bidang, Daftar Nominatif dan Data Administrasi Pengadaan Tanah.
- (3) Bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berdampak luas dan obyek pembangunan berdasarkan perencanaan merupakan obyek pembangunan yang secara teknis adalah obyek pembangunan yang tidak dapat dipindahkan, maka Tim Pelaksana Pengadaan Tanah bertugas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan pula:
- a. pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus dilaksanakan dalam hal Pihak yang Berhak membutuhkan Ganti Kerugian dalam keadaan mendesak, Tim Pelaksana Pengadaan Tanah memprioritaskan pemberian Ganti Kerugian yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa kecuali untuk Pengadaan Tanah dibawah 1 (satu) hektar dengan jumlah bidang tanah tidak lebih dari 20 (dua puluh) bidang dan/atau pengadaan lahan pengganti/lahan kompensasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penitipan Ganti Kerugian dalam kondisi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak lebih dari 5 (lima)

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

hektar dengan jumlah warga terdampak rencana pembebasan tanah lebih dari 10 (sepuluh) bidang atau pembangunannya memerlukan kajian teknis tertentu dan/atau pembangunannya tidak dapat dipindahkan ditempat lain;

- b. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pengadaan Tanah/lahan lahan pengganti/kompensasi selain untuk Kepentingan Umum; dan
- c. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dengan jumlah warga terdampak rencana pembebasan tanah tidak lebih dari 10 (sepuluh) bidang atau luas tidak lebih dari 1 (satu) hektar atau pembangunannya tidak memerlukan kajian teknis tertentu atau pembangunannya dapat dipindahkan ditempat lain.

## Pasal 34

- (1) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a terdiri dari:
- a. Pembina adalah Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pengarah adalah:
1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
- c. Ketua merangkap anggota adalah Kepala Instansi;
- d. Wakil Ketua merangkap anggota adalah Sekretaris/Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Instansi;
- e. Sekretaris merangkap anggota adalah Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian yang membidangi;
- f. Anggota adalah:
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
2. Pejabat Eselon II/III di bidang pekerjaan umum yang terkait;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

Daerah;

5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
6. Camat Lokasi;
7. Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Kerjasama Daerah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah;
8. Pejabat Eselon IV/V pada Kantor Pertanahan yang menangani pengadaan tanah instansi pemerintah;
9. Lurah / Kepala Desa Lokasi; dan
10. Sekretariat adalah pejabat/staf pada Instansi yang memerlukan tanah.
- (2) Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah adalah Sekretariat Daerah maka susunan Tim Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut:
- a. Pembina adalah Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pengarah adalah Sekretaris Daerah;
- c. Ketua merangkap anggota adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. Wakil Ketua merangkap anggota adalah Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- e. Sekretaris merangkap anggota adalah Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Kerjasama Daerah;
- f. Anggota adalah:
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
2. Pejabat Eselon II/III di bidang pekerjaan umum yang terkait
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
5. Camat Lokasi;
6. Pejabat Eselon IV/V pada Kantor Pertanahan yang menangani Pengadaan Tanah instansi pemerintah;
7. Lurah/Kepala Desa Lokasi; dan
- g. Sekretariat adalah pejabat/staf pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah.

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

## Pasal 35

- (1) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b terdiri dari:
- a. Pembina adalah Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pengarah adalah:
1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
- c. Ketua merangkap anggota adalah Kepala Instansi;
- d. Wakil Ketua Merangkap Anggota adalah Sekretaris/ Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- e. Sekretaris merangkap anggota adalah Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Seksi yang membidangi;
- f. Anggota Tetap adalah:
1. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
4. Pejabat Eselon III/IV pada Instansi;
- g. Anggota Tidak Tetap adalah SKPD terkait/Camat dan Kepala Desa/Lurah lokasi; dan
- h. Sekretariat adalah pejabat/staf yang ditunjuk pada Instasi.
- (2) Dalam hal Instansi adalah Sekretariat Daerah maka susunan Tim Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut:
- a. Pembina adalah Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pengarah adalah Sekretaris Daerah;
- c. Ketua merangkap anggota adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
- d. Wakil Ketua merangkap anggota adalah Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- e. Sekretaris merangkap anggota adalah Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Kerjasama Daerah;
- f. Anggota Tetap adalah:

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
2. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
4. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Sekretariat adalah pejabat/staf pada Sekretariat Daerah.

## Pasal 36

- (1) Untuk pengadaan tanah tidak lebih dari 10 (sepuluh) bi