PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT Nomor 20 Tahun 2016 tentang DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI BARAT (berlaku 3 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 (2) Undang -
- a. Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten / Kota yang tidak mempunyai hubungan hirakis; ayat dan
- b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 66 Tahun 2010 peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui antara lain Dewan Pendidikan Povinsi dapat bersumber antara lain dari Pemerintah Daerah, dan pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber antara lain dari Pemerintah Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat;
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik
- Mengingat Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
SALINAN
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 67);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
4. Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, PERAN DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
BAB II
Pasal 2
- (1) Dewan Pendidikan Provinsi sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsinya bersifat mandiri dan profesional.
- (3) Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Mamuju.
BAB II
Pasal 3
- (1) Anggota Dewan Pendidikan Provinsi berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang, yang terdiri atas tokoh yang berasal dari :
- a. pakar pendidikan;
- b. penyelenggara pendidikan;
- c. pengusaha;
- d. organisasi profesi;
- e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
- f. pendidikan bertaraf nasional;;
- g. pendidikan berbasis keunggulan lokal;dan/atau
- h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara.
- (3) Rekrutmen calon Anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan Provinsi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdomisili di Ibukota Provinsi yaitu Mamuju.
Bagian Kedua
Tugas
BAB II
Pasal 4
- (1) Dewan Pendidikan Provinsi mempunyai tugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada masyarakat melalui media cetak, elektonik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis pertanggungjawaban publik.
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB II
Pasal 5
- (1) Dewan Pendidikan Provinsi menyelenggarakan fungsi peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di tingkat Provinsi.
- (2) Dewan Pendidikan Provinsi menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri dan profesional.
Bagian Keempat
Peran
BAB II
Pasal 6
Dewan Pendidikan berperan sebagai :
- a. memberi pertimbangan ( advisory agency ) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- b. pendukung ( supporting agency ) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. pengontrol ( controlling agency ) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
- d. mediator antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.
BAB II
Pasal 7
- (1) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan Provinsi terdiri atas :
- a. ketua;
- b. wakil ketua
- c. sekretaris;
- d. wakil sekretaris
- e. bendahara; dan
- f. bidang-bidang.
- (2) Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
PEMILIHAN, PENETAPAN, DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pemilihan
BAB III - PEMILIHAN, PENETAPAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 8
- (1) Gubernur membentuk Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan kepada Gubernur paling banyak 26 (dua puluh enam) orang calon anggota Dewan Pendidikan Provinsi setelah mendapatkan usulan dari :
- a. Organisasi profesi pendidik;
- b. Organisasi profesi lain; atau
- c. Organisasi kemasyarakatan.
- (3) Gubernur memilih anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Kedua
Penetapan
BAB III - PEMILIHAN, PENETAPAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 9
- (1) Gubernur menetapkan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi sebanyak 13 (tiga belas) orang
BAB III - PEMILIHAN, PENETAPAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 10
- (1) Anggota Dewan Pendidikan Provinsi diberhentikan apabila :
- a. masa jabatannya berakhir
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
- e. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan ## BAB IV
SEKRETARIAT
BAB III - PEMILIHAN, PENETAPAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 11
- (1) Untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi Dewan Pendidikan Provinsi, dibentuk Sekretariat Dewan Pendidikan Provinsi yang berkedudukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau ditempat lain yang ditunjuk.
- (2) Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
HONORARIUM DAN PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Honorarium
BAB V - HONORARIUM DAN PEMBIAYAAN
Pasal 12
- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, diberikan honorarium yang besarnya minimal Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Staf Sekretariat dalam membantu tugas dan fungsi Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya minimal Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) setiap bulan atau sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Selain uang honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua dan Anggota serta Sekretariat Dewan Pendidikan dapat memperoleh honorarium dari pelaksanaan program/kegiatan yang besarnya sesuai dengan Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Masukan Lainnya .
- (4) Pemberian uang honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Bagian Kedua
Pembiayaan
BAB V - HONORARIUM DAN PEMBIAYAAN
Pasal 13
- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pendidikan bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. b Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) sebagaimana dimaksud pada (1) dikelola melalui pencatatan, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara obyektif, akurat, tepat waktu, tepat jumlah, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Biaya ayat
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Mamuju tanggal 3 Juni 2016 pada

Penandatangan: GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. ANWAR ADNAN SALEH

Penetapan: Diundangkan di Mamuju pada tanggal 3 juni 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH, PROVINSI SULAWESI BARAT ## H. ISMAIL ZAINUDDIN BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 20

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, tanggal KEPALA BIRO HUKUM, Drs. YAKUB F SOLON SH\_ MPd Pangkat Pembina Utama Muda Nip 19651005 198812 1 002