PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 44 Tahun 2012 tentang STANDAR HARGA BARANG / JASA DAN STANDAR BELANJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 (berlaku 27 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kota Banjarmasin agar efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk melaksanakan programprogram kegiatan perlu diatur Standar Harga Barang / Jasa dan Standar Belanja Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2012;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsiderans diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4693) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) ;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18) ;
11. 12.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 11) ;
12. r\ Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25) ;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin
Memperhatikan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah .
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTABANJARMASIN TENTANG STANDAR HARGA BARANG / JASA DAN STANDAR BELANJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012.
o
^-v v\_
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kota Banjarmasin ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin ;
- c. Walikota adalah Walikota Banjarmasin ;
- d. Standarisasi Harga Barang / Jasa dan Standar Belanja Kegiatan adalah pembakuan ukuran, bentuk, jenis, merk, kualitas dan harga satuan barang yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan kegiatan.
STANDAR BARANG DAN HARGA SATUAN BARANG
BAB II - STANDAR BARANG DAN HARGA SATUAN BARANG
Pasal 2
Standar Harga Barang / Jasa dan Standar Belanja Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal 3

Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini adalah :

- a. Merupakan patokan harga tertinggi dan sudah termasuk PPN /PPh dan dalam pelaksanaannya agar dimintakan menggunakan harga terendah serta layak, sesuai dengan harga pasaran yang berlaku umum.
- b. Merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Rencana Tahunan Barang Milik Daerah (RTBMD) dalam rangka pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2012 untuk belanja barang / jasa.
- c. Standar Harga Barang dan Jasa tersebut dalam hal ini meliputi :
- 1) Harga Alat / Barang dan Jasa Umum
- 2) Harga Kebutuhan SKPD

## BAB III

## PEDOMAN HARGA SATUAN LAINNYA

## Pasal 4

Pedoman harga satuan untuk kendaraan bermotor dinas operasional, suku cadang kendaraan bermotor, buku-buku perpustakaan dapat mempergunakan Daftar Harga (Price List) yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk harga penerbit, sedang untuk jenis barang obat-obatan generik berlogo yang belum termasuk dalam standar harga ini berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang masih berlaku.

r)

^

-

Barang-barang yang diperlukan oleh unit/satuan kerja harus berdasarkan Patokan Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan bagi barang - barang yang patokan harga satuannya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan atau terdapat kenaikan harga harus diajukan untuk ditetapkan oleh Walikota Banjarmasin.

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 27 Desember 2011

/

WALIKOTA BANJARMASIN,2L

&lt;C

v

HIDIN


Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 28 Desember 2011

M

fcSEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 44