PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dalamjumlah tertentu; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
u
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 20);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG BATASAN UANG KAS PADA
Menetapkan BENDAHARA DESA TAHUN 2017.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 2
Peraturan Bupati ini menetapkan Batasan Uang Kas Pada Bendahara Desa untuk memenuhi kebutuhan operasional Desa.
Pasal 3
- ( 1 ) Bendahara Desa dalam pelaksanaan operasional kegiatan Desa dapat menyimpan Uang Kas dalam jumlah tertentu pada kas Desa.
- (2) Uang kas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan Desa untuk setiap bulan.
- (3) Dalam pelaksanaannya penggunaan uang kas pada bendahara dibatasi sesuai dengan kebutuhan Desa dan memperhatikan jangkauan pelayanan perbankan pada masing-masing Desa yang dikelompokkan per wilayah Kecamatan.
- (4) Besaran batasan uang kas pada bendahara Desa tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

v

v

## BAB III PENGELOLAAN Pasal 4

- ( 1 ) Dalam pengelolaan Uang Kas pada Bendahara Desa harus memperhatikan prioritas kebutuhan penggunaan uang kas untuk membiayai kegiatan operasional Desa yang sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaanya.
- (2) Penggunaan Uang Kas pada Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kegiatan operasional Pemerintahan Desa yang bersifat rutin dan tidak termasuk untuk pembayaran Penghasilan Tetap dan Belanja Modal.
- (3) Penggunaan Uang Kas oleh Bendahara Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam penggunaan Uang Kas Bendahara bertanggungjawab secara materil atas setiap pengeluaran yang dilaksanakannya.

## PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## BAB IV Pasal 5

- ( 1 ) Dalam pelaksanaan pengelolaan Uang Kas, Bendahara Desa diwajibkan melakukan pencatatan dan penatausahaan setiap pengeluaran yang dilaksanakannya.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencatatan pada Buku Kas Umum adalah setelah adanya pengeluaran kas.
- (3) Dalam melaksanakan pengeluaran Kas Desa, Bendahara diwajibkan melampirkan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain melakukan penatausahaan Uang Kas, Bendahara Desa diwajibkan menyusun pertanggungjawaban penggunaan Uang Kas dimaksud.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu laporan pertanggungjawaban penggunaan Uang kas pada Bendaharan Desa dan dilaporkan setiap akhir bulan kepada Sangadi.
- (6) Dalam pelaksanaan penggunaan Uang Kas pada Bendahara Desa pada akhir Tahun Anggaran yang berkenan ditutup dengan nilai saldo nihil dan apabila pada Akhir Tahun anggaran yang berkenan terdapat saldo tunai maka Bendahara Desa diwajibkan menyetor kembali sisa saldo tersebut pada Rekening Kas Desa pada akhir tahun anggaran berkenan.

## BABV PENGAWASAN Pasal 6

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan Uang Kas dilaksanakan oleh instansi teknis yang membidangi pengawasan Pemerintah Daerah.


Bendahara Desa dalam melaksanakan pengelolaan Uang Kas terindikasi melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.


Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal IC, 'i-0brvar-i "1)17

9

KRETA IS DAERAH KABUPAT

ONGO DOW SELATAN,

INDR

SELA TAN MONGONDOW BOLAANG DAERA KABU ATEN TAHUN 2017 BERITA NO MOR

LAMPI RAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR [).o TAHUN 2017 TENT ANG BATASAN UANG KAS PADA BENDAHARA DESA TAHUN 2017

## BATASAN UANG KAS PADA BENDAHARA DESA TAHUN 2017

| NO | URAIAN | UANG KASPER DESA |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | DESA DI WILAYAH KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR DAN POSIGADAN | Rp. 15.000.000,- |
| 2 | DESA DI WILAYAH KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH DAN HELUMO | Rp. 10.000.000,- |
| 3 | DESA DI WILAYAH KECAMATAN PINOLOSIAN DAN BOLAANG UK! | Rp. 5.000.000,- |