PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 16 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TTMUR NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG'TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPAT'EN SERAM BAGIAN Ttfi/IUR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
- !?ny, dengan ditetapkannya peraturan pemerintah Nom or zz rahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014\_tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan . ?rn Belanja Negara, maka peraturan bupatitentang tila cara pembagian dan .penetapan rincian Dana Desa untuk setiap -D"", perlu dilakulan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu. ditetapkan Perubahan atas peraturan Bupati tentang Tata cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa setiJp Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 rahun 2oo3 tentang pembentukan Kabupaten seram Bagian Timur, Kabupaten seram Bigian Barat, dan fglynaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara nepuoti[ indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembarai ru"g"la-nepublik lndonesia Nomor 4350); .
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tairbahan Lembaran Neiara Republik lndonesia Nomor 5ag5); 2.
3. Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Repubrik lndonesia TahIn 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 5Sg7); 3.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 4.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 201s tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang- o"na Desa yang Bersumber Dari Anggarari pendapatan Dan aeraniiNtgaia 5.
6. Peraturan Prbsiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Beranja Negara (Berita Neg"ia hepubrik rndonesia Tahun 2015 Nomor 56); o.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun zo14 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara nepuorir. indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 7.
8. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 114 Tahun zoi4 tentang l:9gr"n Pembangunan Desa fBerita Negara nuproii[indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 8.
9. Peraturan Menteri Desa pemb-angunan Daerah rertinggar dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun nzois tentant-'penetapan--prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Nbgara Repubti[ lnoonlsil]anrn i6is Nomor297);
10. l0.Peraturan Daerah Kabupaten seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang pemerintahan Negeri (LembJran oaeran Kabupaten seram Bagian Timur Tahun 200g N6mor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
11. 11' Peraturan Daerah Kabupaten seram Bagian Timur Nomor 1s rahun 2009 tentang pembentukan Negeri Aorinirirrtir sabuai, r.regeri Administratif A.bureta,. Negeri Adfrinistratif N"i*"r Ahinurin, Negeri Administratif Adabai di Negeri Atiahu, Neteri nJmlnistratif iu;, ri"g"ri Administratif Gusaraut, Negeri Administraiif or;;g; Negeri Administratif T.obo di Nese.r! Batuasa, N6geri Administrltit oiniiti Negeri Administratif Liliama dan Negeri Adminiitratif Nayet Ji r.r"j"ri Administratif Lapeta Kecamatan werinama (Lembaran daerah rcaiupaten seram Bagian Timur Tahun 200g Nomoi +g, ramoahan Lemb"i.nbr"r"h Nomor 44);
12. Peraturan Daerah Kabupaten sqqam Bagian Timur Nomor 16 Tahun 2009 tentang pembentukan Negeri ]qJminisiiatir seror, Negeri Administratif Nekan, Negeri Administratif Afang Kota, Negeri Administratif Afang Defor, Negeri Adirinistratif. Kumerang, Negeri Administratif Undur Negeri Administratif Kamar, Negeri ndririrtirtit Gunak, N"g"ii Administratif sumbawa di Negeri -rirmury r"J.ilrt.n seram Timur (Lembaran Daerah Kabupaten-5"r", Bagian Til;; Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran'Daerah Nomor +ii;
13. Peraturan Daerah Kabupaten se.ram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2009 tentang pemoenturan -Negeri xorinirtfiir Engras, Negeri Administratif Bura Air Fatoro, Negeii Administratif '6'".", di Negeri Bura dan Negeri Administratif kr"-1i oi rv"#i,ilirl Kecamatan Bura (Lembaran Daerah Kabupaten sirm Bagian r,mrirrnun 2009 Nomor 50, Tambahan Lembaran'Daerah Nil;;il" ' "r'q'
14. 14' Peraturan Daerah Kabupaten se13m Bagian Timur Nomor 1g Tahun 2009 tentang pembentukan --Negeri "norinirtr.tir Aran, Negeri Administratif ruha, Negeri Administratif Bas di Negeri Kirkoda Kecamatan Purau Gorom /Lembarin Dr;;;h i(.bupaten-Serl"ri'eagian Timur Tahun 2009 Nomor 5i, Tamb;h.;l;;aran Daerah Nomor 47);
15. 16'Peraturan Daerah.Kabupaten segl Bagian Timur Nomor 06 Tahun 2010 tentang pembentukan rvege;i nominlstratii wlir."t"m Baru, Negeri Administratif waisamet, N"-g; .Administiaiii' ni.i Jaya, Negeri Administratif Jakarta Aaiu Oi-ileoeri ganjg;"jrn'tiuguri Administratif sumber Aguns, Negeri Aorrniltirtir nrxii-j#, Negeri Administratif Jembatan Basah ai Negeri Hot;' Kecamatan- 6;ir'kabupaten seram Basian Timur (Lembaran-D#;'krbrp.i;tlrlil'ergi.n Timur Tahun 2010 Nomor 6i, Tamb;hr;l;;.rrn Daer.h Nomor S7);
16. 15'Peraturan Daerah.Kabupaten ser3q Bagian Timur Nomor 05 Tahun 2010 tentang pem.be.ntuxan welJri Administratif Ben Bemo oan -Neseri Administraiii-runa Naiyaba ., lrtJ:fir:l#""ffi Kecamatan wglgma tremorian or"rrn'i.ru[aten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomo; 60, i;ilahan Lemb.irn'6."rrh Nomor 56);
17. 17' Peraturan Daerah Kabupaten seram Bagian Timur Nomor 07 Tahun 2010 tentang pemuentu["n'-N.g.ri-"norinirir.tit Loko, Negeri Administratif sera q] Negeri Amarsekiru, *"g;' ni,iin,rtrrtif Kutugowa, Negeri Administratit nli'.,"on ';;'"lrr"s;ri (gi#r"'l'i,i.g"ri Administratif Tunas ,ur, Negeri Admi.i.i.tii dr!"y, Nd;;i-Aiministratir Armada, Negeri Adminis-tratif w;i#;,' rLgu norinirtr"i# Basarin, Negeri Administratif co\_ha. \_01-r.r.I.iri''A-manv;;il;-., fr"g"ri Administratif Ketibinsan di Negeri D.ai, Nffii noriririrliiilriii oi'ir"lseri Mida, Neseri Administratif Latisa, r,rJg"ri-Idt,\_rdif--M;;il, ijlguri Administratif Ruku-Ruku di [egeri F;h; ,""i3".s. tl\_"muIill .D-aeran Kabupaten B::?:.;, 'i:fl3irlj'i" rJii ioi"o rvd"; 6i:];;ahan Leil;;;;;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukapr dengan ketentuarl:
- a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. semester ll paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
Pasal 1
- (1) Bupati menunda penyaluran menyampaikan ApB Desa semester sebelumnya; Dana Desa dalam hal kepala desa tidak dan/atau laporan realisasi penggunaan
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksrrd pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya ApB Desa oailaiair' r"por"n rearisasi penggunaan semester sebelumnya;
- (3) Bupati mengurangi penyaruran Dana Desa daram har di temukan penyimpangan peraksanaan yang mengakibatkan siLpA tidak wajarj
- (4) siLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dani Desa yang mJrebihi sozo ltiga prrrn pui seratus) dari Dana Desa yang diierima desa;
- (5) Pengurangan ?"lg Desa diraporkan oreh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Ferimbangrn X"Irng"n.
BAB VII! KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini murai berraku pada tanggar diundangkan.
lgar.setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya daram g'eriti Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Bula padatanggal 1'l Agustus 2015

Penetapan: Diundangkan di Bula pada tanggal 1 1 Agustus 201S