Unknown Unknown Nomor 0 Tahun 2005 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2OI3.
2. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun t999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOQ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebTgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484\;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
11. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515s)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6Lfl;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7t2);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOZ tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OLO tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Perat:uran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlL
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pen5rusunan APBD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2Ol3;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Tahun 2OO7 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2Ol2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2OL3 (Lembaran Daerah Tahun 2Ol2 Nomor 13);
. \J
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2Ol3 (Lembaran Daerah Tahun 2OL3 Nomor 11);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN
dan
BUPATI PASAMAN
MEMUTUSKAN:
McnetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2Ol3 berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- b. Neraca;
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal t huruf a Tahun Anggaran 2Ol3 sebagai berikut :
- A. Pendapatan
Rp.687. L24.559.O3O,24
- B. Belanja Defisit
Rp.689.76O.539.257.OO
Rp.2.635.98O.226,76
- C. Pembiayaan
- Penerimaan
Rp. 110.123.822.540,33
- Pengeluaran
Rp. 8.531.000.00O.00
Pembiagaan Netto
Rp. 101.592.822.540,33
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebagai berikut :
- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.11.935.343.934,24 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pendapatan setelah
Rp. 675.189.215.096,00
perubahan
- b Realisasi
Selisih lebih
11.935.343.934,24 Rp.
i
i
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(S5.875.364.O27,A5; dengan rincian sebagai berikut :
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 97.81O.7O7.961,57 dengan rincian sebagai berikut :
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.( 1.146.134.352,O0) dengan rincian sebagai berikut :
4. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran dengan rincian sebagai berikut : pembiayaan sejumlah Rp.O,00 (s)
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan
- Anggaran belanja setelah perubahan a.
- Realisasi b.
Selisih kurang
Rp. 775.635.9O3.2 84,33
Rp. 689.76O.539.257.00
Rp. (85.87 5.364.O27,33l,
- a. Defisit setelah perubahan
Rp. (100.446.688.188,39)
- b. Realisasi
Rp. ( 2 .635 .9BO .226.2 6l
Selisih lebih
Rp. 97.8IO.7O7.96L,57
Selisih
Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan
- Realisasi b.
Rp. 1 08.977 .688.1 88,33
Rp. 1 10. 123.822.54O.33
Rp. (1.146.134.352,00)
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
- b. Realisasi
Selisih
Rp.
Rp. 8.531.000.000,00
Rp. 8.531.000.00O.00
0,00
sejumlah
- Rp.(1.146.134.352,00) dengan rincian sebagai berikut :
netto
- a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
- b. Realisasi
Selisih
Rp. 1 0O.4 46.688.1 88,33
Rp. 10 1.592.822.540.33
Rp. {1.146.134.352,00)
Pasal 4
sebagaimana dimaksud pada Pasal t huruf b per 31 Desember Tahun Neraca 20t3
berikut : sebagai
- Jumlah aset a.
- Jumlah kewajiban b.
- Jumlah ekuitas dana c.
Rp. 2.058.406.888.992,54
Rp.
134.333.066,00
Rp. 2.058.272.555.926,54
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2Ol3 sebagai berikut :
- a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 20t3
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
- c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
- f. Saldo kas akhir per Tahun 2OI3 31 Desember
- Rp.
108.941.603.663,33
Rp. 146.064.927.685,24
Rp. (148.7OO.9O7.9L2,OO),
Rp.
(7.384.865.648,00)
Rp.
(22.392.180,00)
Rp.
98.898.365.608,57
Pasal 6
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal t huruf d Tahun Anggaran 2Ol3 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan (APBD) sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran

- a. Lampiran I

| Lampiran I | Laporan Realisasi Anggaran; |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran I.1 | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| Lampiran I.2 | Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran I.3 | Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| Lampiran I.4 | Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| Lampiran I.5 | Daftar Piutang Daerah; |
| Lampiran I.6 | Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah ); |
| Lampiran I.7 | Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| Lampiran I.8 | Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; |
| Lampiran I.9 | Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; |
| Lampiran I.10 | Daftar Dana Cadangan; |
| Lampiran I.11 | Daftar Pinjaman Daerah; |

- b. Lampiran II

- c. Lampiran III

- d. Lampiran IV

- e. Lampiran V

- 

Neraca;

:

Laporan Arus Kas;

- 

Catatan Atas Laporan Keuangan;

- 

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

## Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah yang terdiri dari :

- a. Laporan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas Dana.
- b. Laporan Pendapatan, Beban dan Laba ( Rugi ) Bersih.

## Pasal 9

Bupati Pasaman menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2013.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping pada tanggal ,S Juli 2Ol4

BUPATI PASAMAN


BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping pada ,"f J:uLi 2014

S IS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,


LEMBARAN AERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2OI4 NOMOR .8