PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 20 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI SAMPAH (berlaku 23 September 2009)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR : 07 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
- a. bahwa dalam rangka pemeliharaan, penertiban, dan pengawasan kebersihan dalam wilayah kota Piru dan sekitarnya serta Ibu Kota Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dan untuk menjamin efisiensi serta kontiniutasnya, maka perlu diadakan pungutan Retribusi Sampah
- b. bahwa Retribusi Sampah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka Retribusi Sampah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);an negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 408, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
30
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negera ( Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor : 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 1
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
6. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. 11.Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4593);
8. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
9. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT dan BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
MEMUTUSKAN
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG RETRIBUSI SAMPAH
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
31
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. 2
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
6. Kota adalah Kota Piru dan sekitarnya serta Ibu Kota Kecamatan Dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Dinas adalah Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. 10.Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi : perseroan terbatas , perseroan komoditas, badan usaha milik negara/daerah, koperasi, yayasan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha lainnya.
11. 11.Jalan Umum adalah bagian diantara yang dipakai sebagai jalan untuk umum termasuk didalamnya selokan sebelah menyebelah jalan yang berada dalam pemeliharaan pengawasan atau penguasaan pemerintah daerah;
12. 12.Sampah biasa adalah segala macam kotoran seperti, sisa-sisa bahan masakan di dapur, pembersihan rumah/bangunan/pekarangan ataupun tempat-tempat usaha (pabrik/pertukangan/perbengkelan) dan lain-lain.
13. 13.Sampah luar biasa adalah macam kotoran seperti kotoran manusia, kotoran dari kandang ternak, kotoran karena pembongkaran sebagian atau seluruh bangunan, kotoran hasil penebangan dan pemangkasan tanaman, kotoran lainnya yang tidak termasuk dalam kategori jenis sampah biasa;
14. 14.Tempat sampah adalah tempat berupa peti, tong, kantong plastik dan bak yang dibuat oleh ataupun atas petunjuk Dinas/Badan
15. 15.Masa retribusi yaitu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak dalam memanfaatkan jasa perizinan usaha pariwisata yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
16. 16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) adalah Surat Keputusan yang memutuskan tambahan atas jumlah retribusi karena jumlah kredit retribusi
17. 17.Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti inti membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama retribusi pelayanan persampahan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan persampahan yang disediakan pemerintah daerah
- (1) Objek retribusi meliputi :
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
- a. pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau'
32
- b. pengambilan dan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementra (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
- d. pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA.
- c. penyediaan TPA'
- (2) dikecualikan dari Objek Retribusi adalah :
- b. pelayanan kebersihan taman, ruangan, tempat umum.
- a. pelayanan kebersihan jalan umum
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan persampahan
. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi pelayan persampahan digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya
- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi komponen biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Besarnya pungutan retribusi sampah sebulan untuk :
1. Sampah Biasa
- a. rumah tangga
:
Rp. 2.000,-
- b. mess/wisma dan asrama dalam 1 (satu) bangunan
-
Rp. 6.500,-
- c. rumah sakit/poliklinik/rumah bersalin
: Rp 10.000,-
33
4
| d. Kantor Pemerintah, Perusahan Daerah dan Pekarangannya | : | Rp. | 15.000,- |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| e. gudang pemerintah | : | Rp. | 15.000,- |
| f. toko dengan rumah tinggal | : | Rp. | 13.000,- |
| g. rumah makan dengan rumah tinggal | : | Rp. | 13.000, |
| h. rumah kopi dengan rumah tinggal | : | Rp. | 13.000, |
| i. rumah makan dan atau rumah kopi/kafetaria | : | Rp. | 13.000, |
| j. bioskop | : | Rp. | 13.000, |
| k. bioskop dengan restoran/caffetaria | : | Rp. | 22.000, |
| l. toko | : | Rp. | 10.000, |
| m. kios atau warung penjualan | : | Rp. | 5.000, |
| n. warung makan dan minum | : | Rp. | 7.500, |
| o. warung dengan rumah tinggal | : | Rp. | 10.000, |
| p. gudang | : | Rp. | 18.000, |
| q. toko dan gedung | : | Rp. | 22.000, |
| r. kantor perusahaan(PT,CV.FA,UD, Koperasi dan sejenisnya) | : | Rp. | 15.000, |
| s. kantor perusahan dengan gudang | : | Rp. | 22.000, |
| t. lapangan usaha (pertukangan, penggergajian, pengeringan,pengolahan | t. lapangan usaha (pertukangan, penggergajian, pengeringan,pengolahan | t. lapangan usaha (pertukangan, penggergajian, pengeringan,pengolahan | t. lapangan usaha (pertukangan, penggergajian, pengeringan,pengolahan |
| bahan perdagangan pabrik | : | Rp. | 20.000, |
| u. bar dengan usaha sejenis | : | Rp. | 15.000, |
| v. bengkel raparasi mobil, motor atau sejenis | : | Rp. | 8.000, |
| w. hotel | : | Rp. | 15.000, |
| x. penginapan dan sejenisnya | : | Rp. | 10.000, |
| y. setiap tempat penjualan pada loods pasar | : | Rp. | 5.500, |
| z. praktek dokter | : | Rp. | 8.500, |
| aa. apotik | : | Rp. | 7.500, |
| bb. percetakan | : | Rp. | 10.000, |
| cc. industri kecil makanan/minuman | : | Rp. | 7.500, |
2. Sampah Luar Biasa
- a. pengangkutan dan pembuangan tiap-tiap M3 (&gt; 1 M3 dihitung 1,0 M3) : Rp. 6.500, per pengangkutan.
- b. sekali pengosongan jamban pengangkutan dan pembuangan
: Rp.65.000,
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB VII - SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9
Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
34
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan diberikan .
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Doumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT
SANKSI ADMINISTRASI
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas)hari sejalan dengan diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14
- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempoh.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15
- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan ## BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN
6
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 16
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- a. diterbitkannya surat teguran; atau
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung
BAB XV - PENGAWASAN
Pasal 17
Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini
KETENTUAN PIDANA
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
- ( 1).Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XVII - P E N Y I D I K A N
Pasal 19
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai, orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
36
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; 7
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan peyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Piru Pada Tanggal 23 September 2009

Penandatangan: BUPATI SERAM BAGIAN BARAT JACOBUS F. PUTTILEIHALAT

Penetapan: Diundangkan di Piru Pada tanggal 23 September 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH ## MANSUR TUHAREA 37
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR :
07
TAHUN 2009
## TENTANG
## RETRIBUSI SAMPAH
## I. UMUM
Dengan tetap diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah adalah dalam rangka upaya mempercepat proses pembangunan Otonomi Daerah dimana dituntut pembaharuan sistim pungutan Retribusi Daerah yang mengarah pada sistim sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggairahkan peran serta masyarakat untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
Kewenangan otonomi yang dimiliki Kabupaten berpijak pada Perpaduan pelayanan umum yang akan melahirkan perizinan dan retribusi baik secara pengakuan maupun secara penyerahan untuk meningkatkan pelayanan umum pada satu sisi dan pada sisi yang lain dibutuhkan peningkatan pendapatan asli daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki, maka jenis Retribusi Sampah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dalam pelaksanaan pungutannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri diperlukan kepekaan untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
s/d Pasal 3 : cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
: pembayaran selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan berjalan
PENJELASAN
Pasal 5
s/d 21 : Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2009 NOMOR 96 38