KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 146 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN - a. bahwa di Khartoum, Sudan, pada tanggal 10 Pebruari 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan; - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat (berlaku 16 September 1998)
Pembukaan
Menimbang
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146 TAHUN 1998 TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN
:
- a. bahwa di Khartoum, Sudan, pada tanggal 10 Pebruari 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
Pasal 4 (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Khartoum, Sudan, pada tanggal 10 Pebruari 1998, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 4
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN.
Mengesahkan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Khartoum, Sudan, pada tanggal 10 Pebruari 1998, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 September 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. AKBAR TANDJUNG ## PERSETUJUAN ## ANTARA ## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN ## PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN ---------------------------------------------------- Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak pada Persetujuan". Memperhatikan dengan puas kesuksesan perkembangan hubungan-hubungan perdagangan dan ekonomi, dan Berkeinginan untuk lebih memperluas dan memperkuat hubungan perdagangan dan ekonomi antara kedua negara atas dasar prinsip persamaan dan saling menguntungkan, Telah menyetujui sebagai berikut : ## PASAL 1 Para Pihak pada Persetujuan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara, harus mengambil segala langkah-langkah untuk memajukan, memudahkan dan mengembangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi antara kedua negara untuk jangka panjang dan atas dasar prinsip seimbang. ## PASAL 2 Pada Pihak pada Persetujuan sepakat untuk memberikan perlakuan yang menguntungkan tidak kurang dari pada yang diberikan kepada negara lain di bidang perdagangan, terutama mengenai peraturan-peraturan dan tatacara pabean, bea masuk dan peraturan-peraturan dalam hal impor dan ekspor barang-barang/komoditi-komoditi. ## PASAL 3 Ketentuan-ketentuan pasal 2, bagaimanapun, tidak berlaku terhadap pemberian ataupun kelanjutan dari pada : - 1) Keuntungan-keuntungan dan pengecualian-pengecualian yang diberikan oleh salah satu dari Para Pihak pada Persetujuan kepada negara-negara tetangga dalam rangka kemudahan perdagangan lintas batas. - 2) Keuntungan-keuntungan dan pengecualian-pengecualian yang berasal dari suatu uni pabean dan/atau suatu kawasan perdagangan bebas, yang salah satu dari Pihak para Persetujuan adalah anggota atau dapat menjadi anggota. ## PASAL 4 Kapal-kapal niaga dari salah satu negara, dengan atau tanpa muatan-muatan didalamnya, sewaktu memasuki, tinggal atau meninggalkan pelabuhan-pelabuhan dari negara lainnya, akan menikmati fasilitas-fasilitas istimewa yang dijamin oleh hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan untuk berlayar dibawah bendera negara ketiga. Prinsip ini bagaimanapun, tidak berlaku terhadap kapal-kapal yang berlayar di daerah wilayah pantai. ## PASAL 5 Impor dan ekspor barang dan jasa akan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dinegara Para Pihak pada Persetujuan, praktek-praktek perdagangan internasional atas dasar kontrak-kontrak yang akan diputuskan antara individu-individu dan badan hukum dari kedua negara. Para Pihak pada Persetujuan tidak bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban ataupun kerugian-kerugian pada individu-individu dan badan hukum sebagai akibat dari pada transaksi perdagangan tersebut. ## PASAL 6 Semua pembayaran yang timbul dari Perjanjian ini harus dilakukan di dalam mata uang internasional yang bebas dipertukarkan sesuai dengan hukum dan peraturan dimasing-masing Pihak pada Persetujuan. ## PASAL 7 - 1) Para Pihak pada Persetujuan akan mendorong partisipasi pelaku-pelaku ekonomi dalam kegiatan-kegiatan promosi perdagangan seperti pameran, kunjungan-kunjungan dan seminar-seminar yang diorganisir di kedua negara untuk mengembangkan hubungan-hubungan perdagangan yang saling menguntungkan. - 2) Sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku di kedua negara, Para Pihak pada Persetujuan akan membebaskan, barang-barang dibawah ini dari bea masuk, pajak-pajak dan pungutan lainnya atas barang yang diimpor dan diekspor sebagai berikut : - a) contoh barang dan barang untuk keperluan iklan yang tidak mempunyai nilai komersial. - b) alat-alat dan komponen-komponen yang diimpor untuk dirakit atau diperbaiki, dengan syarat alat-alat ataupun komponen tadi dire-ekspor. - c) barang-barang untuk keperluan pameran baik yang bersifat tetap maupun sementara, dengan syarat barang-barang tersebut dire-ekspor. ## PASAL 8

Penetapan: Para Pihak pada Persetujuan harus saling memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual sesuai dengan aspek-aspek Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Perjanjian mengenai Perdagangan. Perjanjian tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian akhir yang merangkum hasil perundingan-perundingan Perdagangan multilateral dalam Putaran Uruguay, yang telah ditandatangani di Marrakesh pada tanggal 15 April 1994. ## PASAL 9 Setiap perselisihan diantara Para Pihak pada Persetujuan mengenai penafsiran dan pelaksanaan Persetujuan ini harus diselesaikan secara bersahabat oleh kedua Pihak pada Persetujuan melalui saluran diplomatik. ## PASAL 10 Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak pada Persetujuan saling memberitahukan bahwa persyaratan konstitusional untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Kecuali salah satu Pihak pada Persetujuan telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut, Persetujuan harus dianggap secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan sesudahnya, dengan prosedur yang sama mengenai pengakhiran Persetujuan, setiap 1 (satu) tahun secara berturut-turut. Persetujuan ini dapat dirubah atau diakhiri dengan persetujuan bersama dari Para Pihak pada Persetujuan. Perubahan atau pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan kontrak-kontrak yang telah dadakan antara indiviual-individual dan badan hukum dari kedua negara. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Penetapan: DIBUAT di Khartoum pada tanggal 10 Pebruari 1998 dalam rangkap dua dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas Persetujuan ini, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku. UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN SOEMADI D.M. BROTODININGRAT Hubungan Ekonomi Luar Negeri NOURI KHALEEL

Penandatangan: Direktur Jenderal Departemen Luar Negeri

Penandatangan: Direktur Jenderal Kerjasama Internasional

Penandatangan: Kementerian Hubungan Luar Negeri