KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA (berlaku 1 Juli 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama, serta untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Pemerintah terhadap pembinaan kehidupan beragama di daerah agar dapat berjalan lancar, berhasil guna, dan berdaya guna, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja instansi vertikal Departemen Agama;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA.
BAB I - INSTANSI VERTIKAL
Pasal 1
Instansi Vertikal adalah pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Agama di daerah.
BAB I - INSTANSI VERTIKAL
Pasal 2
Instansi Vertikal Departemen Agama terdiri dari:
- a. Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi;
- b. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
BAB I - INSTANSI VERTIKAL
Pasal 3
Pembentukan dan pengembangan struktur organisasi Instansi Vertikal Departemen Agama dilakukan dengan ## BAB II
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI
Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
BAB I - INSTANSI VERTIKAL
Pasal 4
Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi adalah Instansi Vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.
BAB I - INSTANSI VERTIKAL
Pasal 5
Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Propinsi
BAB I - INSTANSI VERTIKAL
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama kepada masyarakat di Propinsi;
- b. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan di bidang kehidupan beragama kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- e. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program;
- f. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen di Propinsi.
BAB I - INSTANSI VERTIKAL
Pasal 7
Pada setiap Propinsi dibentuk Kantor Wilayah Departemen Agama.
BAB I - INSTANSI VERTIKAL
Pasal 8
Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari 3 (tiga) tipologi yaitu tipologi I, II, dan III dan didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB I - INSTANSI VERTIKAL
Pasal 9
- (1) Tipologi I terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Subbagian;
- b. 5 (lima) Bidang dan masing-masing Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi;
- c. Pembimbing sebanyak-banyaknya 4 (empat).
- (2) Tipologi II terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian;
- b. 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi;
- c. Pembimbing sebanyak-banyaknya 3 (tiga).
- (3) Tipologi III terdiri dari:
- a. 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian;
- b. 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi;
- c. Pembimbing sebanyak-banyaknya 3 (tiga).
Bagian Ketiga Eselonisasi
BAB I - INSTANSI VERTIKAL
Pasal 10
- (1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi adalah Jabatan Struktural Eselon IIa.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (3) Pembimbing adalah Jabatan setingkat Eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN/KOTA
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
BAB III - KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN/KOTA
Pasal 11
Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota adalah Instansi Vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
BAB III - KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN/KOTA
Pasal 12
Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota,
BAB III - KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN/KOTA
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten/Kota;
Bagian...
- b. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan di bidang kehidupan beragama kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- e. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program;
- f. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen di Kabupaten/Kota.
BAB III - KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN/KOTA
Pasal 14
Pada setiap Kabupaten/Kota dibentuk Kantor Departemen Agama.
BAB III - KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN/KOTA
Pasal 15
Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari 3 (tiga) tipologi yaitu tipologi I, II, dan III dan didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB III - KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN/KOTA
Pasal 16
- (1) Tipologi I terdiri dari:
- a. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
- b. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi;
- c. Penyelenggara sebanyak-banyaknya 4 (empat).
- (2) Tipologi II terdiri dari:
- a. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
- b. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi;
- c. Penyelenggara sebanyak-banyaknya 3 (tiga).
- (3) Tipologi III terdiri dari:
- a. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
- b. Sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi;
- c. Penyelenggara sebanyak-banyaknya 2 (dua).
Bagian Ketiga Eselonisasi
BAB III - KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN/KOTA
Pasal 17
- (1) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (3) Penyelenggara adalah jabatan setingkat Eselon IVb.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 18
Setiap Pimpinan Instansi Vertikal Departemen Agama dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi vertikal lainnya serta satuan organisasi di lingkungan Departemen Agama.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 19
Setiap Pimpinan Instansi Vertikal Departemen Agama wajib melaksanakan pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berjenjang.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20
Penentuan kriteria tipologi dan pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Tipologi...
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21
Pada Instansi Vertikal Departemen Agama dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
- (1) Penyesuaian terhadap Keputusan Presiden ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Jabatan Pembimbing pada Kantor Wilayah Departemen Agama dan Penyelenggara pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota dialihkan menjadi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ditetapkan.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, segala peraturan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Pasal 24...