PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA Nomor 3 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 15 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 383 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Surabaya.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Surabaya.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
10. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
11. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan pokok/beras.
12. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapatrapat dinas.
13. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
14. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris atau anggota badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
15. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah, ditentukan ## BAB II HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dalam rangka pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan :
- a. penghasilan;
- b. tunjangan kesejahteraan;
- c. uang jasa pengabdian; dan
- d. belanja penunjang kegiatan.
Bagian Kesatu Umum
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 3
- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif;
- i. tunjangan reses.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan pajak yang dibebankan pada APBD.
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dikenakan pajak yang dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (4) Pembebanan pajak atas Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Uang Representasi
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 4
- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota;
- b. uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD;
- c. uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.
Bagian Ketiga Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 5
- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Uang Paket
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 6
- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Bagian Kelima Tunjangan Jabatan
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 7
- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Bagian Keenam Tunjangan Alat Kelengkapan Dan Alat Kelengkapan Lain
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 8
- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam :
- a. badan musyawarah;
- b. komisi;
- c. badan anggaran;
- d. badan pembentukan Perda;
- e. badan kehormatan; atau
- f. alat kelengkapan lain.
- (2) Besaran tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk jabatan ketua diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
- b. untuk jabatan wakil ketua diberikan sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
- c. untuk jabatan sekretaris diberikan sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD; dan
- d. untuk jabatan anggota diberikan diberikan sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
Bagian Ketujuh Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 9
- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan ## BAB IV TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Bagian Kesatu Umum
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 10
- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian;
- d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain diberikan tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan;
- c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain diberikan tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. tunjangan transportasi.
Bagian Kedua Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 11
- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 12
- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk bagi istri dan anak.
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 13
Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Pakaian Dinas dan Atribut
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 14
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (4) Penyediaan pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada standar satuan harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dalam Peraturan Walikota.
Bagian Keempat Rumah Negara, Kendaraan Dinas Jabatan dan Tunjangan Transportasi
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 15
- (1) Pimpinan DPRD disediakan Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a.
- (2) Anggota DPRD dapat disediakan Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a.
- (3) Penyediaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 16
Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 17
Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan dan/atau diubah struktur dan bentuk bangunan serta status hukumnya.
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 18
Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibebankan pada APBD.
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 19
- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.
- (2) Penyediaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 20
- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, maka Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mengembalikan rumah negara dan perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, maka Pimpinan DPRD wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 21
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, maka Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (5) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan apabila dalam peraturan perundang-undangan ditentukan besaran tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dilakukan penyesuaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 22
- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan kepada Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan apabila dalam peraturan perundang-undangan ditentukan besaran tunjangan transportasi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dilakukan penyesuaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 23
- (1) Bagi suami atau istri dari Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang juga menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD maka hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Walikota/Wakil Walikota tidak diberikan tunjangan perumahan.
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 24
Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 25
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
Bagian Kelima Belanja Rumah Tangga
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 26
- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD, dapat disediakan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB III - PENGHASILAN
Pasal 27
Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, maka tidak dapat disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
BAB V - UANG JASA PENGABDIAN
Pasal 28
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, maka uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan secara tidak hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
Pasal 29
- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. program, yang terdiri atas :
1. penyelenggaraan rapat;
2. kunjungan kerja;
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
Pasal 30
- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
3. dari uang representasi Ketua DPRD;
- b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;
8. dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan penggunaannya harus
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
Pasal 31
- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Walikota dengan
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
Pasal 32
- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
Pasal 33
- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e sesuai dengan kebutuhan DPRD dan dengan ## BAB VII
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
BAB VI - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
Pasal 34
- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan dalam rencana kerja dan anggaran sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36
Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah dilantik, mengucapkan sumpah/janji dan masih menjabat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka diberikan tunjangan transportasi terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di ... ## Pasal 37 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka ketentuan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan angota DPRD dalam :

Penandatangan: - a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A);

Penandatangan: - b. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/A);

Penandatangan: - c. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 13); dan

Penandatangan: - d. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 38

Penandatangan: Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka seluruh Peraturan Walikota yang berkaitan atau memuat ketentuan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyesuaikan pengaturannya dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. ## BAB X KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 39 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2017

Penandatangan: WALIKOTA SURABAYA, ttd. TRI RISMAHARINI

Penetapan: Diundangkan di Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA ,

Verifikasi: ttd. ## HENDRO GUNAWAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 225-3/2017
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
## HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
## I. UMUM
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas kewenangannya, mengembangkan dukungan dan mekanisme check and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, telah ditetapkan pengaturan tentang hak keuangan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundanganundangan sebagaimana dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pengaturan pengaturan tentang hak keuangan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditinjau kembali.
Bahwa guna mewujudkan kepastian hukum pelaksanaan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e yang dimaksud dengan pakaian yang bercirikan khas daerah adalah pakaian khas yang bermotif batik. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Yang dimaksud dengan 'tidak dapat diberikan secara bersamaan' adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3