PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 16 Tahun 2002 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN (berlaku 6 September 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dalam usaha untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan serta berdayaguna dan berhasil guna dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu mengatur Pedoman pembentukan, penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi, tentang Pedoman Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Muaro Jambi;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi
- h. Pembentukan Kelurahan adalah Pembentukan Kelurahan Kelurahan Baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan desa menjadi kelurahan.
PEMBENTUKAN KELURAHAN
Bagian Pertama
Tujuan Dasar dan Wewenang Pembentukan Kelurahan
BAB II - PEMBENTUKAN KELURAHAN
Pasal 2
- (1). Tujuan Pentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2). Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dengan
BAB II - PEMBENTUKAN KELURAHAN
Pasal 3
Kelurahan baru dibentuk
- (1). Untuk memperlancar jalannya Pemerintah Kelurahan didalam Kelurahan dibentuk Lingkungan;
- (2). Jumlah lingkungan dalam suatu kelurahan disesuaikan dengan Penduduk, Kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan.
- (1). Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dimungkinkan untuk dapat dipecah;
BAB III - PEMECAHAN KELURAHAN Pasal 7
Pasal 4
- (2). Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) dan (2).
BAB II - PEMBENTUKAN KELURAHAN
Pasal 6
- (1). Untuk memperlancar jalannya Pemerintah Kelurahan didalam Kelurahan dibentuk Lingkungan;
- (2). Jumlah lingkungan dalam suatu kelurahan disesuaikan dengan Penduduk, Kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan.
BAB III - PEMECAHAN KELURAHAN Pasal 7
Pasal 7
- (1). Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dimungkinkan untuk dapat dipecah;
- (2). Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) dan (2).
- (3). Pemecahan kelurahan diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati;
- (4). Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
BAB IV - PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN Pasal 8
Pasal 8
- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan (2) dapat dihapuskan atau digabungkan setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat;
- (2) Penghapusan dan Penggabungan dimaksud ayat (1) Pasal ini diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati;
3. (3). Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD;
4. (4). Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah.
BAB V - PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN Pasal 9
Pasal 9
- (1) Desa-desa diwilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat;
3. (3). Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan.
BAB V - PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN Pasal 9
Pasal 10
Dengan ditetapkannya status desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
BAB V - PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN Pasal 9
Pasal 11
- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah;
- (2). Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatan dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan daerah.
BAB V - PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN Pasal 9
Pasal 12
- (1). Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa, dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan, disesuaikan dan menjadi milik Pemerintah Daerah;
BAB V - PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN Pasal 9
Pasal 13
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN Pasal 9
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 6-9-2002

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, DTO, H. AS'AD SYAM

Penetapan: DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 -9-2002

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DTO, Drs. MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 48 SERI E NOMOR 15 TANGGAL 12-9-2002
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
## NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
## I. PENJELASAN UMUM
Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam
PENJELASAN
Pasal 67
Bahwa tujuan pembentukan pemecahan, penghapusan dan penggabungan kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan