Unknown PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Nomor 85 Tahun 2017 tentang PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ONLINE (E-PLANNING) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
1
BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURANBUPATI TANAHLAUT NOMOR 85 TAHUN 2017
TENTANG
PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ONLINE (E-PLANNING) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
- a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu untuk mengembangkan sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis online melalui system aplikasi E-Planning ;
- b. bahwa sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis online(E-Planning) merupakan perwujudan penyelarasan perencanaan pembangunan di daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Lauttentang Penggunaan dan PengelolaanSistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Online(EPlanning) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4846);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tahapan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
3
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/SK/MENEG/KI/2008 tentang Pengunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2063);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS ONLINE (E-PLANNING) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan KabupatenTanah Laut.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
6. Satuan OrganisasiPerangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerahyang selanjutnya disebut Bappeda adalah SOPD yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan,dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Pemerintah Kecamatanadalah Pemerintah Kecamatan di Tanah Laut.
10. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
11. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yng tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi,misi,dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaranvisi, misi, dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
- a. mengatur pengelolaan aplikasi E-Planning untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut; dan
- b. mengelolapenyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi E-Planning bagi seluruh SOPD dan para pemangku kepentingan daerah;
- b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung pendekatan kinerja pelayanan publik; dan
- d. mendorongterjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.
Bagian Kedua Kedudukan
Pasal 3
Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :
- a. sistem pendukung keputusan (decision support system) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi E-Planning; dan
- e. sistem E-Planning mengatur:
1. Penyampaian usulan kegiatan.
2. Pegolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan.
3. Penetapan rencana kegian.
PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING
Bagian Kesatu Penanggungjawab Aplikasi E-Planning
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING
Pasal 4
Penanggungjawab pengelolaan Aplikasi E-Planning , yaitu :
- (1) Kepala Bappeda sebagai Penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Planning .
- (2) Kepala Bidang Perencanaan Makro sebagai Penanggungjawab harian pengelolaan sistem E-Planning .
- (3) Kepala Sub Bidang Program pada Bidang Perencanaan MakroBappeda Kabupaten Tanah Laut selaku Administrator pusat aplikasi E-Planning sebagai Penanggungjawab teknis aplikasi E-Planning.
- (4) Kepala Sub Bidang Singkronisasi, Pengendalian dan Evaluasi pada Bidang Perencanaan MakroBappeda Kabupaten Tanah Laut selaku Administrator Pusat aplikasi E-Planning sebagai Penanggungjawab Teknis aplikasi E-Planning.
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING
Pasal 5
Administrator Pusat aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) bertanggungjawab terhadap:
- a. menjamin keberlangsungan,kelancaran dan penggunaan aplikasi E-Planning ;
- b. memberikan informasi terkait dengan proses perencanaan dan perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam system aplikasi E-Planning ;
- c. menjamin keamanan aplikasi; dan
- d. melaksanakanpenanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi E-Planning .
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING
Pasal 6
Administrator pusat aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola aplikasi E-Planning yang terdiri dari :
- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari :
- 1) Super Admin;
- 2) Admin Bidang; dan
- 3) Admin Tim Pokja.
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING
Pasal 7
- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi E-Planning .
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi E-Planning , ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi E-Planning , dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan PerundangUndangan.
Bagian Kedua Pengguna Aplikasi E-Planning
Paragraf 1 Umum
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING
Pasal 8
- (1) Pengguna aplikasi E-Planning terdiri dari :
- a. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut dengan password Eksekutif;
- b. DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan password Legislatif;
- c. Sekretaris Daerah dengan password Eksekutif;
- d. SOPDtermasuk Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan dan Kelurahaan dengan password Admin SOPD;
- e. Auditor Inspektorat;
- f. Instansi Lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi E-Planning ; dan
- g. Masyarakat Umum.
- (2) Penggguna aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui E-Planning dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Pengguna Internal, terdiri dari :
1. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut.
2. Sekretaris Daerah.
3. SOPD termasuk Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan dan Kelurahaan.
4. Auditor Inspektorat.
- b. Pengguna Eksternal, terdiri dari :
1. DPRD Kabupaten Tanah Laut.
2. Instansi Lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi E-Planning.
3. Masyarakat Umum.
Paragraf 2
Akses
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING
Pasal 9
- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan username dan password dari administasi pusat aplikasi EPlanning ;
- (2) Pengguna eksternalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat mengakses aplikasi E-Planning secara real time ;
- (3) Pengguna eksternal khusus instansi lainnya yang berkepentingan dapat diberikan username dan password dari administasi pusat aplikasi EPlanning dengan mengajukan izin tertulis kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING
Pasal 10
Administrator pusat E-Planning dapat memberhentikan pengguna E-Planning dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan menganggu keamanan sistem EPlanning .
Bagian Ketiga Pengelolaan Sistem E-Planning
Paragraf 1 SOPD
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING
Pasal 11
- (1) Pengelolaan aplikasi E-Planning pada SOPD dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD /Kepala Badan /Dinas /Direktur RSUD adalah sebagai Penanggung jawab Admin SOPD;
- b. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidangpada Sekretariat/Badan/Dinas/RSUDyang membawahi/menangani perencanaan SOPD adalah sebagai Pengarah Admin SOPD;
- c. Kepala subbagian/Kepala Sub Bidang yang ditunjuk untuk membuat perencanaan SOPD selaku Administrator SOPD;
- d. Tanggungjawab Administrator SOPD, yaitu :
1. Mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi E-Planning lingkup SOPD.
2. Mengkoordinasikan usulan perencanaan ke setiap bidang pada SOPD.
3. Memverifikasi usulan perencanaan sebelum di input ke dalam sistem aplikasi E-Planning .
- e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator SOPD dibantu oleh operator aplikasi E-Planning , yang bertugas :
1. Melakukan input/update/delete usulan kegiatan SOPD ke dalam aplikasi E-Planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
2. Melakukan eksekusi hasil musrenbang kecamatan dan melakukan input/update/delete usulan musrenbang kecamatan ke dalam perencanaan kegiatanSOPD.
3. Melakukan eksekusi atas usulan pokok-pokok pikiran DPRD dan Melakukan input/update/delete usulan kegiatan ke dalam perencanaan SOPD.
- (2) Operator E-Planning pada SOPD ditunjuk oleh Kepala SOPD melalui Surat Perintah Kepala SOPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.
Paragraf 2 Kecamatan
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING
Pasal 12
- (1) Pengelolaan aplikasi E-Planning pada Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Camat adalah sebagai Penanggung jawab Admin SOPD Kecamatan;
- b. Sekretaris Camat yang membawahi/menangani perencanaan SOPD adalah sebagai Pengarah Admin SOPD Kecamatan;
- c. Kepala sub bagian yang ditunjuk untuk membuat perencanaan SOPD selaku Administrator SOPD Kecamatan;
- d. Tanggungjawab Administrator Kecamatan, yaitu :
1. Mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi E-Planning lingkup SOPD Kecamatan.
2. Mengkoordinasikan usulan perencanaan ke setiap unit kerja pada Kecamatan.
3. Memverifikasi usulan perencanaan sebelum di input ke dalam system aplikasi E-Planning .
4. Mengawasi, memeriksa dan memverifikasi usulan kegiatan musrenbang kecamatan sebelum diinput ke dalam sistem EPlanning.
5. Menyampaikan hasil eksekusi akhir atas usulan Musrenbang yang diterima dan/atau ditolak oleh SOPD kepada masyarakat.
- f. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator SOPDKecamatan dapat dibantu oleh operator aplikasi EPlanning , yang bertugas :
1. Melakukan input/update/delete usulan kegiatan SOPD Kecamatan ke dalam aplikasi E-Planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
2. Melakukan input usulan musrenbang kecamatan dan melakukan input/update/delete usulan musrenbang kecamatan ke SOPD yang terkait usulan.
- (2) Operator E-Planning pada SOPD Kecamatan ditunjuk oleh Camat melalui Surat Perintah Kepala SOPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.
Paragraf 3 Kelurahan
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING
Pasal 13
- (1) Pengelolaan Aplikasi E-Planning pada Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Lurah adalah sebagai Penanggung jawab Admin SOPD Kelurahan;
- b. SekretarisLurah yang membawahi/menangani perencanaan SOPD adalah sebagai Administrator Kelurahan;
- c. Tanggungjawab Administrator Kelurahan, yaitu :
1. Mengkoordinasikan pengelolaan Aplikasi E-Planning lingkup SOPD Kecamatan.
2. Mengkoordinasikan usulan perencanaan ke setiap unit kerja pada Kecamatan.
3. Memverifikasi usulan perencanaan sebelum di input ke dalam sistem aplikasi E-Planning .
4. Mengawasi, memeriksa dan memverifikasi usulan kegiatan musrenbang kecamatan sebelum di input ke dalam sistem E-Planning .
5. Menyampaikan hasil eksekusi akhir atas usulan Musrenbang yang diterima dan/atau ditolak oleh SOPD kepada masyarakat.
- d. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf c, Administrator SOPD Kelurahan dapat dibantu oleh operator aplikasi E-Planning , yang bertugas :
1. Melakukan input/update/delete usulan kegiatan SOPD Kecamatan ke dalam aplikasi E-Planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
2. Melakukan input usulan musrenbang kecamatan dan melakukan input/update/delete usulan musrenbang kecamatan ke SOPD yang terkait usulan.
- (2) Operator E-Planning pada SOPD Kecamatan ditunjuk oleh Camat melalui Surat Perintah Kepala SOPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.
Paragraf 4
Unit Pelaksana Teknis
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING
Pasal 14
- (1) Pengelolaan aplikasi E-Planning pada Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah sebagai Penanggung jawab Admin Unit Pelaksana Teknis;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi/menangani perencanaan UPT adalah sebagai Administrator UPT;
- c. Tanggungjawab Administrator UPT, yaitu :
1. Mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi E-Planning lingkup SOPD Kecamatan.
2. Mengkoordinasikan usulan perencanaanUPT ke SOPD induknya.
3. Memverifikasi usulan perencanaan sebelum di input ke dalam sistem aplikasi E-Planning .
- d. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf c, Administrator SOPD Kecamatan dapat dibantu oleh operator aplikasi E-Planning , yang bertugas :
1. Melakukan input/update/delete usulan kegiatan UPT ke dalam aplikasi E-Planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
2. Memeriksa hasil input usulan kegiatan.
- (2) Operator E-Planning pada UPT ditunjuk oleh Kepala SOPD
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING
Pasal 15
- (1) Surat Perintah/Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Lautpada permulaan proses perencanaan tahunan.
- (2) Tim Pengelola E-Planning pada SOPD, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis bekerjamengikuti ketentuan dan mekanisme pada aplikasi EPlanning .
TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN
Bagian Kesatu Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan
Paragraf 1 Tahapan
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN
Pasal 16
Tahapan dan proses E-Planning terdiri dari :
- a. Usulan Rencana Kerja (Renja) awal;
- b. Musrenbag Kelurahan/Kecamatan;
- c. Forum SOPD;
- d. Rencana Kerja Akhir;
- e. Pra Musrenbang Kabupaten;
- f. Musrenbang Kabupaten;
- g. Pasca Musrenbang Kabupaten; dan
- h. RKPD.
Paragraf 2 Jadwal
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN
Pasal 17
- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui E-Planning mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Ketentuan
PENJELASAN
Pembukaan
teknis untuk jadwal penyusun E-Planning dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut keputusan tersendiri.
## Paragraf 3 Persyaratan Pengusulan Kegiatan
##
PENJELASAN
Pasal 18
Persyaratan pengusulan teknis untuk jadwal penyusunan E-Planning , dilaksanakan dengan ketentuan : - a. pengusulan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dilengkapi dengan : 1. Surat Pengantar dari kepada SOPD; 2. Melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon penerima dan Calon Lokasi (CPCL), gambar serta Detail Engginering Design (DED) untuk kegiatan pembangunan fisik; 3. Melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon penerima dan Calon Lokasi (CPCL) untuk kegiatan non fisik; dan 4. Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). - b. pengusul kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran dilengkapi dengan surat pengantar dari pengguna atau pengusul kegiatan.
PENJELASAN
Pasal 19
Penanggungjawab kegiatan yang disampaikan melalu E-Planning adalah : - a. Kepala SOPD bertanggungjawab