PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 23 Tahun 2015 tentang PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
PROVINS! JAWA TIMUR BUPATITULUNGAGUNG
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR ~0 TAHON 2015 TENTANG
PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
a.
bahwa dengan telah ditetapkannya RSUD Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) status penuh, maka RSUD Dr. Iskak Tulungagung memiliki fleksibilitas dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa salah satu fleksibilitas sebagaimana dimaksud huruf a, adalah keleluasaan dalam batas tertentu bagi BLUD untuk melakukan pinjaman;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pinjaman pada BLUD sebagaimana dimaksud huruf b serta dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu menyusun pedoman pinjaman Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Iskak Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
3. Mengingat 1.
4. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masayarakat berupa penyediaan
- barang dan/ atau jasa yang dijual tan pa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung yang telah ditetapkan sebagai BLUD secara penuh.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung.
7. Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
8. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara RSUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik› praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya
- 11 . Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran BLUD.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi RSUD untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman RSUD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD yang telah menerapkan PPK› BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
RUANG LINGKUP
Pasa13
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. Prinsip umum pinjaman;
- b. Persyaratan pinjaman; dan
- c. Persyaratan pinjaman.
BAB IV - PRINSIP UMUM PINJAMAN
Pasal 4
- (1) RSUD dapat mengadakan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/ atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya dapat dilakukan oleh RSUD dalam hal telah ditetapkan menjadi BLUD yang berstatus penuh.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman jangka pendek a tau pinjaman jangka panjang.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (5) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (6) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan untuk pengeluaran investasi/modal.
BAB IV - PRINSIP UMUM PINJAMAN
Pasal 5
- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RKA/RBA.
- (2) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam satu tahun anggaran (mismatch).
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (5) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.
- (4) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/ atau kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun anggaran/perubahan anggaran berikutnya.
BAB IV - PRINSIP UMUM PINJAMAN
Pasal 6
- (1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) merupakan pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RKA/RBA.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/ atau kewajiban lainnya, dilunasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman.
BAB IV - PRINSIP UMUM PINJAMAN
Pasal 7
Kewajiban pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 6 ayat (2) merupakan tanggung jawab RSUD.
BAB IV - PRINSIP UMUM PINJAMAN
Pasal 8
RSUD dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari :
- a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah;
- b. pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah;
- c. Lembaga keuangan bank;
- d. Lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. Masyarakat.
BAB IV - PRINSIP UMUM PINJAMAN
Pasal 9
- (1) Pendapatan RSUD dan/atau barang milik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik beru pa barang bergerak mau pun tidak bergerak.
PERSYARATAN PINJAMAN
BAB VI - PERSYARATAN PINJAMAN
Pasal 10
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pmJaman jangka pendek adalah:
- a. Kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. Saldo kas dan setara kas RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan yang dimaksud.
BAB VI - PERSYARATAN PINJAMAN
Pasal 11
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka panjang adalah:
- a. Jumlah sisa p1nJaman ditambah jumlah pmJaman yang akan dilakukan tidak melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah penerimaan RSUD tahun sebelumnya;
- b. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman.
PELAKSANAAN, PEMBAYARAN, DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN
BAB VII - PELAKSANAAN, PEMBAYARAN, DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN
Pasal 12
- ( 1) Pelaksanaan pinjaman dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Direktur mengajukan usulan kepada calon pemberi pinjaman;
- b. Direktur memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan RSUD.
- (2) Pengajuan usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati terlebih dahulu.
- (3) Direktur dalam mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan rencana penggunaan pinjaman.
- (4) ketentuan teknis mekanisme pengajuan pinjaman diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
BAB VII - PELAKSANAAN, PEMBAYARAN, DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN
Pasal 13
- ( 1) Pinjaman dilaksanakan
BAB VII - PELAKSANAAN, PEMBAYARAN, DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN
Pasal 14
Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pmJaman dicantumkan dalam RKA/RBA dan Laporan Keuangan RSUD.
BAB VII - PELAKSANAAN, PEMBAYARAN, DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN
Pasal 15
Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening RSUD.
BAB VII - PELAKSANAAN, PEMBAYARAN, DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN
Pasal 16
- (1) Direktur melaksanakan pembayaran pokok pmJaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian p1nJaman.
- (2) Direktur wajib membayar pokok pinjaman, bunga dan/ atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.
- (3) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok pinjaman dan bunga sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam RKA/RBA.
BAB VII - PELAKSANAAN, PEMBAYARAN, DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN
Pasal 17
- ( 1) Penatausahaan Pinjaman dilaksanakan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman mencangkup kegiatan:
- a. Administrasi pengelolaan pinjaman; dan
- b. Akuntansi pengelolaan pinjaman.
- (3) Ketentuan teknis tentang tata cara administrasi pengelolaan pinjaman dan akuntansi pengelolaan pinjaman diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
MONITORING DAN EVALUSI
BAB VIII - MONITORING DAN EVALUSI
Pasal 18
- ( 1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan p1nJaman yang rendah, Direktur mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester ## BAB IX PELAPORAN PINJAMAN
BAB VIII - MONITORING DAN EVALUSI
Pasal 19
- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.
- (2) Kepala Bagian Keuangan pada RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur kepada Dewan Pengawas.
BABX
KETENTU AN LAIN - LAIN
BAB VIII - MONITORING DAN EVALUSI
Pasal 20
Direktur dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan mendapat persetujuan dari Bupati.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal [11 AUG 2015

Penandatangan: BUPATI LUNGAGUNG, SYAHRI MULYO Diundan an di Tulungagung pada tan al 11 Agustus 2015 SEKRE 'A DAERAH Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 30