PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Nomor 8 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN (berlaku 26 September 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,
: a.
bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki sumber daya ikan yang potensial untuk dikembangkan serta mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan secara berkelanjutan;
- b. bahwa pengelolaan sumber daya ikan harus dilakukan dengan sebaik-sebaiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya, sehingga perlu diatur pengelolaannya agar sumber daya ikan tetap lestari dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. -Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konsevasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis dan Genetik Ikan;
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan di WPP;
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 35/PERMENKP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 65).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah Ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara).
7. Rawa adalah adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terusmenerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi dan biologis.
8. Waduk adalah danau alam atau danau buatan, kolam penyimpan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air.
9. Lebak lebung adalah kawasan lebak dalam yang menghasilkan produksi ikan secara alami, lebak merupakan kawasan rawa yang genangan airnya dipengaruhi air hujan atau luapan sungai.
10. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau. Perairan ini dapat merupakan perairan tawar, payau, maupun asin (laut).
11. Bahan beracun adalah segala bahan yang mengandung racun/zat kimia atau bahan lain yang dapat mematikan.
12. Bius adalah segela jenis bahan yang mengandung racun atau bahan lain yang dapat membuat ikan mudah untuk diangkat.
13. Alat listrik adalah segala alat-alat yang mengandung arus listrik.
14. Bahan peledak adalah segala jenis bahan yang dapat meledak sehingga dapat mengakibatkan matinya ikan dan plasma nutfah.
15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaaan dan pemanfaatan sumber daya perairan di daerah;
16. Sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk jenis biota perairan lainnya;
17. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;
18. Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumberdaya ikan dengan mahluk hidup, zat, energy dan/komponen lain akibat perbuatan manusia sehinnga sumber daya ikan menjadi terganggu, rusak atau tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya;
19. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang disebabkan oleh seseorang atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikan rupa terhadap keseimbangan sumber daya ikan;
20. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan untuk menangkap ikan, membudidayakan ikan, mengangkut ikan, pendinginan/pengawetan ikan, mengumpulkan ikan dan atau membesarkan ikan termasuk pasca panen serta kegiatan wisata game fishing/pemancingan untuk tujuan komersial;
21. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
22. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
23. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan;
24. Wilayah Pengelolaan Perikanan yang selanjutnya disingkat WPP adalah pengelolaan sumber daya perikanan di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan bagian dari kekayaan dan potensi sumber daya ikan;
25. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan;
26. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetika untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan;
27. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disingkat POKMASWAS adalah kelompok masyarakat yang dibentuk atas inisiatif masyarakat yang merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur nelayan, tokoh masyarakat, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, pembudidaya yang memiliki komitmen dan peduli terhadap kelestarian sumberdaya ikan, yang telah dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.
WILAYAH PERIKANAN
BAB II - WILAYAH PERIKANAN
Pasal 2
Wilayah perikanan meliputi sungai, rawa, danau, waduk, lebak lebung dan perairan lainnya dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
- (1) Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Ikan meliputi:
- a. pengelolaan sumber daya ikan;
- b. perlindungan sumber daya ikan;
- c. perizinan usaha perikanan;
- d. pengembangan sumber daya ikan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pengelolaan dan pelindungan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah perairan darat yang menjadi kewenangan daerah.
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan
BAB IV - PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
Pasal 4
- (1) Pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah perairan daerah dilakukan untuk mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta menjamin kelestarian sumberdaya ikan dan melindungi jenis ikan langka.
- (2) Pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah perikanan Kabupaten Tulang Bawang Barat ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesarbesarnya bagi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Bagian Kedua Usaha Pengelolaan
BAB IV - PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
Pasal 5
- (1) Usaha pengelolaan sumber daya ikan dilaksanakan dalam sistim bisnis usaha perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
- (2) Usaha pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kegiatan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dan hasil perairan lainnya;
- b. kegiatan usaha pengumpulan ikan dan hasil perairan lainnya;
- c. kegiatan usaha pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya; dan
- d. pembudidayaan ikan di air tawar; dan
- e. usaha pengolahan ikan hasil perikanan.
Paragraf 1
Kegiatan Usaha Penangkapan dan Pengangkutan Ikan
BAB IV - PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
Pasal 6
Kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kegiatan penangkapan dan pengangkutan perairan umum daratan di wilayah pengelolaan perikanan meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan perairan lainnya yang dapat digunakan dan berpotensi di daerah;
- b. kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan pada daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIPI dan kegiatan pengangkutan ikan yang dilakukan pada WPP sebagaimana tercantum dalam SIKPI.
Paragraf 2 Kegiatan Usaha Pengumpulan Ikan
BAB IV - PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
Pasal 7
- (1) Kegiatan usaha pengumpulan ikan yang dilakukan di daerah baik hasil penangkapan maupun pembudidayaan ikan, wajib memiliki Kartu Nelayan dan Kartu Pembudidaya di bidang pengumpulan ikan.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP di bidang pengumpul ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk usaha pengumpulan ikan.
Paragraf 3 Kegiatan Usaha Pengangkutan Ikan
BAB IV - PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
Pasal 8
- (1) Kegiatan yang dilakukan untuk pengangkutan ikan di wilayah perairan Kabupaten Tulang Bawang Barat baik hasil penangkapan maupun hasil budi daya, wajib memiliki SIUP di bidang pengangkutan ikan.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP di bidang pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk usaha pengumpulan ikan.
Paragraf 4 Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
BAB IV - PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
Pasal 9
- (1) Kegiatan usaha pembudidayaan ikan meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, dan/atau pemanenan ikan.
- (2) Usaha di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di air tawar.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan dengan skala tertentu dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan di wilayah daerah pada tahap produksi, tahap pengolahan dan/atau tahap pemasaran wajib memiliki SIUP di bidang pembudidayaan.
- (5) Kewajiban memiliki SIUP di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk usaha pembudidayaan ikan secara terpisah maupun terpadu.
- (6) Setiap pembudidaya ikan wajib memiliki Kartu Pembudidaya Ikan (Aqua Card ) yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dengan pengajuan penerbitan melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudidayaan ikan dengan skala tertentu dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
Pasal 10
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudidayaan ikan dengan skala tertentu dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
Pasal 11
- (2) Usaha di bidang pembudidayaan ikan termasuk kegiatan untuk mengangkut sarana produksi dan/atau ikan hasil pembudidayaan.
Paragraf 5
Kegiatan Usaha Pengolahan Ikan
- (1) Kegiatan pengolahan ikan yang dilakukan di wilayah daerah, baik dari hasil penangkapan ikan maupun pembudidayaan ikan pada tahap pemasaran wajib memiliki SIUP di bidang pengolahan ikan.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP di bidang pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk usaha pengolahan ikan secara terpisah maupun terpadu dan tidak berlaku pada usaha pengolahan ikan berskala kecil/mikro.
BAB IV - PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
Pasal 12
Usaha pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi jenis-jenis kegiatan sebagai berikut :
- a. perebusan ikan dan langsung pengalengan;
- b. pengeringan ikan;
- c. pengalengan ikan;
- d. pengasapan;
- e. pembekuan;
- f. pemindangan;
- g. peragian atau fermentasi;
- h. pereduksian atau ekstrasi;
- i. penanganan produk segar.
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA IKAN
BAB V - PENGEMBANGAN SUMBERDAYA IKAN
Pasal 13
- (1) Pengembangan sumberdaya ikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pihak Swasta.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penelitian;
- b. percontohan-percontohan; dan
- c. sistem informasi dan statistik perikanan.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 14
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pengawasan dan perlindungan sumber daya ikan melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh POKMASWAS.
- (2) Dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya POKMASWAS.
- (3) Masyarakat berkewajiban untuk melaporkan kepada petugas yang berwenang apabila dalam pengawasan dan perlindungan sumber daya ikan melihat adanya suatu tindak pidana di bidang perikanan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna, dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap ketentuan-ketentuan dibidang perikanan.
- (2) Pembinaan sumber daya ikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh kegiatan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16
- (1) Pengawasan Perikanan dilakukan pada perairan umum daratan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengawasan terhadap penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pemasaran ikan, pengolahan ikan serta perlindungan dan pelestarian habitat ikan dan lingkungan.
KETENTUAN LARANGAN
BAB VIII - KETENTUAN LARANGAN
Pasal 17
- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan alat bahan beracun, bius, listrik, strum/accu dan bahan peledak yang dapat mengakibatkan mati dan musnahnya ikan dan plasma nutfah di dalam air atau yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan pencemaran lingkungannya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan dan pencemaran lingkungan.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18
- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau aparat Polri.
- (3) Penyidik diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana perkara;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. membawa dan menghadapkan seseorang seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- e. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 19
- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peratuaran Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.
- (3) Tanpa megurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 26 September 2016

Penandatangan: BUPATI TULANG BAWANG BARAT, dto. UMAR AHMAD

Penetapan: Diundangkan di Panaragan pada tanggal 26 September 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, dto. HERWAN SAHRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 8

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP Pembina NIP. 19770409 200212 1 008 ## NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG: 14/TBB/2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2016
## TENTANG
## PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
## I. UMUM
Pengelolaan Perikanan sangat bergantung pada sumber daya Ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Permasalahan yang dihadapi Nelayan, antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak; pencurian Ikan, Penangkapan Ikan berlebih (overfishing) , serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Masalah krusial yang dihadapi Pembudi Daya Ikan, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit; bebas cemaran; ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau.
Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, berdampak langsung kepada keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil Usaha Perikanan. Isteri/suami dan anak dari Nelayan dan Pembudi Daya Ikan pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan atau budi daya untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi keluarganya. Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, diperlukan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran, agar upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan dalam suatu Undang-Undang.
Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Selain untuk mengimplementasikan Peraturan di atas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan diharapkan dapat dijadikan dasar hukum untuk membantu masyarakat dan aparat penegak hukum dalam mengelola sumber daya ikan dan mengawasi aktifitas masyarakat yang berpotensi terhadap kerusakan sumber daya ikan di perairan umum Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 76