PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 62 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata keija perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeratUran Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata ketja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong;
3. Mengingat 1.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234};
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABALONG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong
- 5 Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong.
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong:
- 6 Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong.
- 8 Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong. pada
- Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong
- 9 Subbagian adalah Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong:
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Pcrcncanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong
- 13 Subbidang adalah Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong:
- 14 Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong.
- 15 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengcmbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
8. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah;
- C. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Badan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah; dan
8. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
- Sekretariat, terdiri atas:
- 1 Subbagian Perencanaan;
- 2 Subbagian Keuangan; dan
- 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 1 Subbidang Perencanaan Pembangunan;
- b Bidang Perencanaan dan pengendalian Pembangunan, terdiri atas:
2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
- 3 Subbidang Data dan Pelaporan;
- C Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
- 1 Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- 3 Subbidang Sumber Daya Manusia;
- d Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terdiri atas:
- 1 Subbidang Ekonomi;
- 2 Subbidang Infrastruktur; dan
- 3 Subbidang Pengembangan Wilayah;
- e Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
- 1 Subbidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan; dan
- 2 Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

## Sekretariat

Pasal 4

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: pada ayat
- (2) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. koordinasi kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- C pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kcuangan, kerumahtanggaan, kerja
- b koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik /kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan pada
2. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## Bagian Kedua

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

## Pasal 5

- 1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (2), Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi: pada ayat
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.
4. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.
- C. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
6. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.

## Bagian Ketiga Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Pasal 6

- (1) Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia.
3. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
5. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia
6. C pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia.

## Bagian Keempat Bidang Ekonomi dan Infrastruktur

## Pasal 7

- (1) Bidang Ekonomi dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
- (2) Bidang Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi dan Infrastruktur. dan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Ekonomi dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi: pada
8. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi dan Infrastruktur.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi dan Infrastruktur.
- C. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi dan Infrastruktur.

## Bagian Kelima

## Bidang Penelitian dan Pengembangan

## Pasal 8

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penelitian dan Pengembangan
3. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penelitian dan Pengembangan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: pada
5. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penelitian dan Pengembangan
6. C pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Penelitian dan Pengembangan.

## BAB V

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. pada ayat

## BAB VI

## JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 10

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII

## TATA KERJA

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Badan maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Badan.

## Pasal 12

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mckanisme akuntabilitas melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. publik

## Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktunya. pada

## Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## JABATAN DAN ESELON

## Pasal 16

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama

- (2) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator. pada
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas. pada
- (3) Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. pada

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:

Ditetapkan di Tanjung tanggal BUPAT TABALONG, pada

2016

Diundangkan di Tanjung pada tanggal

05 DeSember 2016




- (2) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIla atau jabatan administrator. pada
- (3) Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. pada
3. Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas. pada

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung tanggal # BUPATI TABALONG, pada

H ANANG SYAKHFIANI


Diundangkan di Tanjung pada tanggal

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 62