PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 11 Tahun 2013 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BITUNG TAHUN 2013-2033 (berlaku 5 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat:
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BITUNG TAHUN 2013-2033
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
a.
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Wilayah Kota Bitung, pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi daratan, lautan dan udara serta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya yang merupakan satu kesatuan dan perlu dikelola secara terpadu antar sektor, daerahdan masyarakat untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerahdan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasiinvestasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi Rencana Tata Ruang WilayahKota Bitung Tahun 2000-2010, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangmenyatakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-2033;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung tanggal 15 Agustus 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bitung Tahun 2005-2025;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 - 2033.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Bitung.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Bitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung, yangselanjutnya disebut RTRW Kota Bitung adalah hasil Perencanaan tata ruang wilayah Kota Bitung yang meliputi Struktur Ruang dan Pola Ruang serta Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Bitung, sebagai Penjabaran dari Strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah kota.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat.
13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk
setiap blok/zona dalam rencana rinci tata ruang.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah dalam penataan ruang.
20. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
21. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi seluruh wilayah administrasi Kota, yang mencakup seluruh wilayah daratan seluas 31.350,35 ha (tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh koma tiga puluh lima hektar), wilayah laut beserta wilayah udara diatasnya dan wilayah ruang di dalam bumi.
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan RTRW adalah sebelah utara Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara, sebelah timur dengan Laut Maluku, sebelah selatan dengan Laut Maluku dan sebelah barat dengan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.
- (3) Lingkup wilayah administrasi Kota terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 69 (enam puluh sembilan) kelurahan, yang meliputi :
- a. wilayah Kecamatan Madidir dengan luas kurang lebih 2.083 Ha (dua ribu delapan puluh tiga hektar) terdiri atas 8 (delapan) kelurahan yaitu Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Wangurer Timur, Kelurahan Wangurer Utara, Kelurahan Paceda, Kelurahan Madidir Unet, Kelurahan Madidir Ure, Kelurahan Madidir Weru dan Kelurahan Kadoodan;
- b. wilayah Kecamatan Matuari dengan luas kurang lebih 3.396 Ha (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam hektar) terdiri atas 8 (delapan) kelurahan yaitu Kelurahan Sagerat, Kelurahan Sagerat Weru Satu, Kelurahan Sagerat Weru Dua, Kelurahan Tanjung Merah, Kelurahan Manembonembo Atas, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kelurahan Manembonembo dan Kelurahan Tendeki;
- c. wilayah Kecamatan Girian dengan luas kurang lebih 516,55 Ha (lima ratus enam belas koma lima puluh lima hektar) terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Girian Atas, Kelurahan Girian Weru Satu, Kelurahan Girian Weru Dua, Kelurahan Girian Permai, Kelurahan Girian Indah, Kelurahan Girian Bawah dan Kelurahan Wangurer;
- d. wilayah Kecamatan Lembeh Selatan dengan luas kurang lebih 2.553 Ha (dua ribu lima ratus lima puluh tiga hektar) terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Papusungan, Kelurahan Kelapa Dua, Kelurahan Batulubang, Kelurahan Paudean, Kelurahan Dorbolaang, Kelurahan Pasir Panjang dan Kelurahan Pancuran;
- e. wilayah Kecamatan Lembeh Utara dengan luas kurang lebih 2.766 Ha
(dua ribu tujuh ratus enam puluh enam hektar) terdiri atas 10 (sepuluh) kelurahan yaitu Kelurahan Mawali, Kelurahan Pintukota, Kelurahan Batukota, Kelurahan Gunung Woka, Kelurahan Kareko, Kelurahan Binuang, Kelurahan Motto, Kelurahan Nusu, Kelurahan Lirang dan Kelurahan Posokan;
- f. wilayah Kecamatan Aertembaga dengan luas kurang lebih 3.309,30 Ha (tiga ribu tiga ratus sembilan koma tiga puluh hektar) terdiri atas 10 (sepuluh) kelurahan yaitu Kelurahan Pateten Satu, Kelurahan Pateten Dua, Kelurahan Winenet Satu, Kelurahan Winenet Dua, Kelurahan Aertembaga Satu, Kelurahan Aertembaga Dua, Kelurahan Tandurusa, Kelurahan Makawidey, Kelurahan Kasawari dan Kelurahan Pinangunian;
- g. wilayah Kecamatan Maesa dengan luas kurang lebih 969,70 Ha (sembilan ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh hektar) terdiri atas 8 (delapan) kelurahan yaitu Kelurahan Pakadoodan, Kelurahan Bitung Barat Satu, Kelurahan Bitung Barat Dua, Kelurahan Kakenturan Satu, Kelurahan Kakenturan Dua, Kelurahan Bitung Tengah, Kelurahan Bitung Timur dan Kelurahan Pateten Tiga; dan
- h. wilayah Kecamatan Ranowulu dengan luas kurang lebih 15.756,80 ha (lima belas ribu tujuh ratus lima puluh enam koma delapan puluh hektar) terdiri atas 11 (sebelas) kelurahan yaitu Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Danowudu, Kelurahan Tewaan, Kelurahan Apela Satu, Kelurahan Apela Dua, Kelurahan Kumersot, Kelurahan Karondoran, Kelurahan Duasudara, Kelurahan Batuputih Atas, Kelurahan Batuputih Bawah dan Kelurahan Karondoran.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Lingkup muatan RTRW mencakup :
- a. tujuan, kebijakan dan strategi ruang wilayah kota;
- b. rencana struktur ruang wilayah kota;
- c. rencana pola ruang wilayah kota;
- d. penetapan kawasan strategis kota;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- g. kelembagaan; dan
- h. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayah kota.
BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Pertama Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Penataan Ruang Kota bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional yang berbasis pada kegiatan bahari.
Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Kebijakan penataan ruang wilayah kota meliputi :
- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan Kota yang bersinergi, efektif, dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota bahari;
- b. peningkatan peran kota bahari yang ditunjang oleh kegiatan industri, kelautan/perikanan, perdagangan/jasa dan pariwisata;
- c. pengembangan infrastruktur kota untuk mendukung kegiatan bahari berskala nasional yang terpadu dengan sistem regional;
- d. pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
- e. penetapan kawasan strategis wilayah kota dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Strategi penataan ruang wilayah Kota meliputi :
- a. strategi perwujudan pusat-pusat pelayanan Kotayang bersinergi, efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
1. menetapkan struktur ruang ## BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
Bagian kesatu Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kota meliputi:
- a. sistem pusat pelayanan kota; dan
- b. sistem jaringan prasarana kota.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian paling kecil 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di sebagian Kelurahan Bitung Barat Satu, sebagian Kelurahan Bitung Barat Dua, sebagian Kelurahan Bitung Timur dan sebagian Kelurahan Bitung Tengah di Kecamatan Maesa. - (2) Pusat pelayanan kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan kota dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional. - (3) Mendukung pengembangan kota sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Manado-Bitung pada kegiatan perdagangan dan jasa. ## Pasal 10 - (1) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan kota yang meliputi : - a. sarana perdagangan dan jasa; - b. sarana pendidikan; - c. sarana kesehatan; - d. sarana peribadatan; dan - e. sarana pelayanan umum. - (2) Rencana lokasi pengembangan sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : - a. sub pusat pelayanan Kota I meliputi Kelurahan Winenet Satu dan Kelurahan Pateten Dua; - b. sub pusat pelayanan Kota II meliputi Kelurahan Girian Weru Satu; - c. sub pusat pelayanan Kota III meliputi Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Manembo-nembo Tengah dan Kelurahan Sagerat Weru Satu; dan - d. sub pusat pelayanan IV meliputi Kelurahan Papusungan. ## Pasal 11 - (1) Pusat lingkungan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan lingkungan yang meliputi : - a. sarana perdagangan dan jasa; - b. sarana pendidikan; - c. sarana kesehatan; - d. sarana peribadatan; dan - e. sarana pelayanan umum. - (2) Rencana lokasi pengembangan pusat lingkungan meliputi :

Penetapan: - a. pusat lingkungan I ditetapkan di Kelurahan Winenet Dua dengan daerah pelayanan Kelurahan Aertembaga Satu, Kelurahan Aertembaga Dua, Kelurahan Tandurusa, Kelurahan Makawidey, Kelurahan Kasawari, Kelurahan Pinangunian, Kelurahan Pateten Satu, dan Kelurahan Pateten Tiga;

Penetapan: - b. pusat lingkungan II ditetapkan di Kelurahan Madidir Ure dengan daerah pelayanan Kelurahan Madidir Weru, Kelurahan Madidir Unet, Kelurahan Kadoodan, Kelurahan Pakadoodan, Kelurahan Paceda;

Penetapan: - c. pusat lingkungan III ditetapkan di Kelurahan Girian Atas dengan daerah pelayanan Kelurahan Girian Weru Dua, Kelurahan Girian Permai, Kelurahan Girian Indah, Kelurahan Girian Bawah, Kelurahan Wangurer, Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Wangurer Timur, Kelurahan Wangurer Utara;

Penetapan: - d. pusat lingkungan IV ditetapkan di Kelurahan Manembo-nembo dengan daerah pelayanan Kelurahan Tendeki, Kelurahan Tanjung Merah, Kelurahan Sagerat;

Penetapan: - e. pusat lingkungan V ditetapkan di Kelurahan Danowudu dengan daerah pelayanan Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Tewaan, Kelurahan Apela Satu, Kelurahan Apela Dua, Kelurahan Kumersot, Kelurahan Karondoran, Kelurahan Duasudara;

Penetapan: - f. pusat lingkungan VI ditetapkan di Kelurahan Batuputih Bawah dengan daerah pelayanan Kelurahan Batuputih Atas;

Penetapan: - g. pusat lingkungan VII ditetapkan di Kelurahan Pintukota dengan daerah pelayanan Kelurahan Mawali, Kelurahan Batukota, Kelurahan Gunung Woka, Kelurahan Kareko, Kelurahan Binuang, Kelurahan Motto, Kelurahan Nusu, Kelurahan Lirang, Kelurahan Posokan; dan

Penetapan: - h. pusat lingkungan VIII ditetapkan di Kelurahan Batulubang dengan daerah pelayanan Kelurahan Kelapa Dua, Kelurahan Paudean, Kelurahan Dorbolaang, Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan Pancuran. ## Bagian Keempat Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kota ## Pasal 12 Rencana sistem jaringan prasarana Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas : - a. rencana sistem jaringan prasarana utama; dan - b. rencana sistem jaringan prasarana lainnya. ## Pasal 13 Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi : - a. sistem jaringan transportasi darat; - b. sistem jaringan transportasi perkereta-apian; - c. sistem jaringan transportasi laut; dan - d. sistem jaringan transportasi udara. ## Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat ## Pasal 14 Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 huruf a, meliputi : - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan - b. jaringan angkutan penyeberangan. ## Pasal 15 Sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas : - a. jaringan jalan; - b. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan - c. jaringan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). ## Pasal 16 - (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas : - a. jaringan jalan arteri primer; - b. jaringan jalan arteri sekunder; - c. jaringan jalan kolektor primer; - d. jaringan jalan kolektor sekunder; - e. jalan lokal; - f. jalan bebas hambatan; dan - g. jembatan. - (2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : - a. jalan Pierre Tendean; - b. jalan Wolter Monginsidi; - c. jalan Walanda Maramis; - d. jalan Sam Ratulangi; - e. jalan Yos Sudarso; - f. jalan ir. Soekarno; - g. jalan Moh. Hatta; dan - h. jalan Sompotan. - (3) Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : - a. jalan A. Mononutu; - b. jalan Martadinata; - c. jalan H.V. Worang; - d. jalan M.R. Ticoalu; - e. jalan Herwing Laoh; dan - f. jalan A. A. Maramis. - (4) Ruang pengawasan jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur meliputi : - a. jalan Pierre Tendean lebar 23 meter; - b. jalan Wolter Monginsidi lebar 23 meter; - c. jalan Walanda Maramis lebar 23 meter; - d. jalan Sam Ratulangi lebar 46 meter; - e. jalan Yos Sudarso lebar 35 meter; - f. jalan Ir. Soekarno lebar 35 meter; - g. jalan Moh. Hatta lebar 23 meter; - h. jalan Sompotan lebar 15 meter; - i. jalan A. Mononutu lebar 37 meter; - j. jalan Martadinata lebar 27 meter; - k. jalan H.V. Worang lebar 27 meter; - l. jalan M.R. Ticoalu lebar 37 meter; - m. jalan Herwing Laoh lebar 46 meter; dan - n. jalan A. A. Maramis lebar 46 meter. - (5) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : - a. jalan Girian- Likupang; - b. jalan S.H. Sarundajang; - c. jalan Terminal Tangkoko; - d. jalan Hasanuddin; - e. jalan RSUD; - f. jalan Girian Atas; - g. jalan Perumnas; - h. jalan Danowudu; - i. jalan Karondoran; - j. jalan Apela; dan - k. jalan Lingkar Pulau Lembeh. - (6) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : - a. jalan Sagerat Bawah; - b. jalan Wangurer Bawah; - c. jalan Manembo-nembo; - d. jalan Tanjung Merah; - e. jalan Patung Kuda Manembo-nembo; - f. jalan Kantor Lurah Manembo-nembo; - g. jalan Pabrik Jaka; dan - h. jalan Garuda. - (7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi jalan yang menghubungkan antar pusat lingkungan yang tersebar di Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Maesa, Kecamatan Madidir, Kecamatan Girian, Kecamatan Matuari, Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Lembeh Selatan, Kecamatan Lembeh Utara. - (8) Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi rencana pembangunan jalan bebas hambatan Manado - Minahasa Utara Bitung. - (9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan pusat kota Bitung di Kecamatan Aertembaga dengan Pulau Lembeh. - (10) Arahan pengelolaan dan pengembangan jaringan jalan, meliputi: - a. sistem jaringan jalan dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan peningkatan kuantitas jaringan jalan; - b. pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan termasuk jembatan dan perlengkapannya yang telah ada; - c. penegasan fungsi jaringan jalan antara fungsi primer dan fungsi sekunder; - d. perkerasan seluruh jaringan jalan sesuai standar berdasarkan status dan fungsinya; - e. pengembangan jaringan jalan baru untuk memperlancar arus lalu lintas regional dan kawasan perkotaan; dan - f. pengembangan jaringan jalan baru untuk untuk membuka kawasan baru atau jalan penghubung antar lingkungan di dalam wilayah kelurahan. ## Pasal 17 - (1) Jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b bertujuan untuk menunjang kelancaran angkutan umum dalam dan antar kota serta pengembangan ekonomi. - (2) Jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terminal penumpang. - (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : - a. terminal tipe A Tangkoko di Kelurahan Manembo-nembo Tengah, yang melayani angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perintis; dan - b. terminal tipe C di Kelurahan Bitung Timur, yang melayani angkutan perkotaan dan angkutan pinggiran. - (4) Arahan pengelolaan dan pengembangan terminal, meliputi: - a. pengembangan fasilitas terminal untuk mendukung fungsi terminal; - b. pengaturan jalur sirkulasi angkutan antar kota yang tiba dan berangkat; dan - c. pengaturan angkutan dalam kota dalam menaikkan dan menurunkan penumpang. ## Pasal 18 - (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas : - a. jaringan trayek angkutan orang; dan - b. jaringan lintas angkutan barang. - (2) Jaringan trayek angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi : - a. terminal Induk Tangkoko - Aertembaga; - b. terminal Induk Tangkoko - Batuputih; - c. terminal Induk Tangkoko - Pusat Kota melewati Perumnas; - d. terminal Induk Tangkoko - Pusat Kotamelewati Girian Bawah; - e. terminal Induk Tangkoko - Pusat Kota melewati RSU; - f. terminal Induk Tangkoko - Tanjung Merah; - g. terminal Induk Tangkoko - Sagerat; - h. terminal Induk Tangkoko - Tendeki; - i. terminal Induk Tangkoko - Duasudara; - j. terminal Induk Tangkoko - Kumersot/Karondoran; - k. terminal Induk Tangkoko - Pinasungkulan; - l. terminal Induk Tangkoko - Pasar Winenet; - m. pusat Kota - Kakenturan; - n. pusat Kota - Pinangunian; - o. pusat Kota- Tandurusa; - p. pusat Kota - Makawidey; - q. pusat Kota - Kasawari; - r. pusat Kota - UKA; - s. pusat Kota - Danowudu; - t. pusat Kota - Tanjung Merah; - u. pusat Kota - Tendeki; dan - v. pusat Kota - Sagerat. - (3) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: - a. jalur Pelabuhan - Jalan Ir. Soekarno - Jalan Sam Ratulangi - Jalan Wolter Monginsidi Jalan Pierre Tendean - Jalan Girian Bawah - Jalan Manembo-nembo;dan - b. jalur Pelabuhan - Jalan Ir. Soekarno - Jalan Herwing Laoh - Jalan A.A. Maramis - Jalan S.H. Sarundajang. ## Pasal 19 Rencana sistem jaringan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi lintas penyeberangan yang melayani rute pelayaran : - a. Bitung - Ternate; - b. Bitung - Pananaru; - c. Bitung - Melonguane; - d. Bitung - Sitaro; - e. Bitung - Pulau Lembeh; - f. Bitung - Teluk Tomini; - g. Bitung - Tobelo; dan - h. Bitung - Davao. Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Perkereta-apian ## Pasal 20 Rencana sistem jaringan transportasi perkereta-apian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi : - a. pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaanmeliputi kawasan perkotaan Manado-Bitung-Minahasa; dan - b. pengembangan jaringan jalur kereta api antar kota terutama pada lintas ## dengan prioritas tinggi meliputi Molibagu-Gorontalo dan Manado-Wori-Likupang-Bitung. ## Manado-Bitung-Kema-Belang-TutuyanParagraf 3 Sistem Jaringan Transportasi Laut ## Pasal 21 - (1) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 huruf c, meliputi peningkatanPelabuhan Bitung sebagai IHP . - (2) Pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan utamadiarahkan mampu melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar serta menjangkau wilayah pelayanan yang sangat luas dan menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional. - (3) Pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan laut digunakan untuk melayani angkutan laut dan angkutan penyeberangan. - (4) Rute kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: - a. Bitung - Malaysia; - b. Bitung - Korea Utara dan Korea Selatan; - c. Bitung - Jepang; - d. Bitung - Singapura; - e. Bitung - Vietnam; - f. Bitung - India; - g. Bitung - Amerika; - h. Bitung - Belanda; - i. Bitung - Spanyol; - j. Bitung - Filipina; - k. Bitung - Darwin; - l. Bitung - Selandia Baru; - m. Bitung - Argentina; dan - n. Bitung - China. - (5) Terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang dikelola untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu dan / atau sesuai dengan usaha pokoknya. - (6) Tatanan kepelabuhanan wajib menjaga fungsi pertahanan dan keamanan. Paragraf 4 Sistem Jaringan Transportasi Udara ## Pasal 22 - (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 huruf d meliputi rencana pembangunan bandar udara pengumpan di Pulau Lembeh. - (2) Rencana pembangunan bandar udara pengumpan di Pulau Lembeh sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu memperhatikan kelayakan lokasi bandar udara maupun kawasan keselamatan operasional penerbangan. - (3) Tatanan kebandarudaraan wajib mendukung keberadaan dan operasional Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dalam fungsinya menjaga pertahanan dan keamanan. ## Bagian Kelima Sistem Prasarana Lainnya ## Pasal 23 Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 huruf b meliputi : - a. sistem jaringan energi/ketenaga-listrikan; - b. sistem jaringan telekomunikasi; - c. sistem jaringan sumber daya air; dan - d. infrastruktur perkotaan. Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi/Ketenaga-listrikan ## Pasal 24 - (1) Rencana sistem jaringan energi/ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 huruf a meliputi : - a. peningkatan sistem jaringan energi/ketenagalistrikan; - b. rencana pembangunan ketenaga-listrikan;dan - c. prasarana energi bahan bakar minyak dan gas. - (2) Peningkatan sistem jaringan energi/ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : - a. sistem pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Bitung kapasitas 56,25 MW di Kecamatan Maesa; - b. sistem Gardu Induk (GI) : GI Bitung Kapasitas 20MVA di Kecamatan Madidir; dan - c. saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) GI Bitung-GI Sawangan sepanjang 28,8 km melalui Kecamatan Maesa, Kecamatan Madidir, Kecamatan Girian, Kecamatan Matuari. - (3) Rencana pembangunan ketenaga-listrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : - a. pembangunan Gardu Induk Tanjung Merah dengan kapasitas kurang lebih 150KVA di Kecamatan Matuari; - b. pembangunan Gardu Induk Kema (Bitung) Kapasitas 30 MW di Kecamatan Matuari; - c. pembangunan Gardu Induk Lembeh (Bitung) 30 MW di Kecamatan Lembeh Selatan; - d. pembangunan SUTT Gardu Induk Paniki/Kalawat di Minahasa-Gardu Induk Kema di Bitung sepanjang kurang lebih 30 km melalui Kecamatan Matuari; - e. sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusatdi Pulau Lembeh; - f. pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Gunung Duasudara dengan kapasitas kurang lebih 125,0 MW di Kecamatan Ranowulu; - g. SUTT Gardu Induk Kema-Gardu Induk Lembeh melalui Kecamatan Matuari; dan - h. sistem Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut. - (4) Rencana penyediaan listrik sampai dengan tahun akhir rencana sebesar kurang lebih 52.394,46 kVA untuk kebutuhan rumah tangga dan 52.394,46 kVA untuk kebutuhan industri. - (5) Rencana pengembangan energi bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui pelayanan depot Pertamina di Kelurahan Bitung Barat Satu. ## Paragraf 2 Sistem Jaringan Telekomunikasi ## Pasal 25 - (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 huruf b meliputi : - a. rencana sistem telekomunikasi kabel; dan - b. rencana sistem telekomunikasi nirkabel. - (2) Rencana sistem telekomunikasi kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : - a. peningkatan kapasitas terpasang stasiun telepon otomat (STO) secara bertahap; - b. penambahan rumah kabel di Pulau Lembeh, Tanjung Merah dan Madidir; - c. pengembangan jaringan serat optik yang menghubungkan Manado-PanikiAirmadidi-Kauditan-Bitung-Tondano-Tomohon-Langowan-AmurangKotamobagu; dan - d. jaringan kabel telepon bawah laut yang melintasi Selat Lembeh. - (3) Rencana sistem telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan pembangunan dan penggunaan menara bersama Base Transceiver Station (BTS) terpadu untuk dimanfaatkan secara bersama-sama oleh penyedia layanan telekomunikasi (operator).

Penandatangan: - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana sistem telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur denganPeraturan Walikota. ## Paragraf 3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air ## Pasal 26 - (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air Kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 huruf c, meliputi : - a. wilayah sungai; - b. sistem jaringan irigasi; - c. sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan - d. sistem pengendalian banjir. - (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan Sub daerah aliran sungai (DAS) Kayuwale seluas kurang lebih 65kilometer persegi, Sub DAS Girian seluas kurang lebih 195 kilometer persegi, sub DAS Lembeh seluas kurang lebih 53 kilometer persegi. Sub-sub DAS tersebut meliputi Sungai Sagerat, Sungai Tanjung Merah, Sungai Tewaan, dan alur sungai lainnya dari daerah tangkapan hujan yang berasal dari Gunung Duasudara, Gunung Tangkoko, Gunung Batu Angus, sebagian Gunung Klabat, dan Gunung di Pulau Lembeh. - (3) Rencana pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: - a. saluran irigasi Kumersot Kecamatan Ranowulu seluas kurang lebih 23 hektar; dan - b. saluran irigasi Kopian Tudambok Kecamatan Matuari seluas kurang lebih 146 hektar. - (4) Rencana pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : - a. pengembangan sumber air Sungai Girian dengan debit rencana kurang lebih 100 liter per detik; - b. pengembangan sumber mata air Danowudu 1 dengan debit rencana kurang lebih 180liter per detik, Danowudu 2 dengan debit rencana kurang lebih 20 liter per detik, Danowudu 3 dengan debit rencana kurang lebih 20 liter per detik, Kumersot 1 dengan debit rencana kurang lebih 40liter per detik, Kumersot 2 dengan debit rencana kurang lebih 40liter per detik, Aer Ujang dengan debit rencana kurang lebih 20 liter per detik, Tendeki 1 dengan debit rencana kurang lebih 5liter per detik, Tendeki 2 dengan debit rencana kurang lebih 20 liter per detik, Aer Prang dengan debit rencana kurang lebih 10 liter per detik; - c. pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) bersih Sungai Girian dengan debit rencana kurang lebih 70 liter perdetik; dan - d. pengembangan perpipaan air bersih (PAB), PAB Danowudu-Pelabuhan sepanjang kurang lebih 30kilometer, PAB Danowudu-Tanjung Merah sepanjang kurang lebih 30 kilometer, PAB Sungai Girian-Pusat Kota sepanjang kurang lebih 20 kilometer, PAB Sungai Girian-Terminal Tangkoko sepanjang kurang lebih 12kilometer, PAB Pulau Lembeh sepanjang kurang lebih 30 kilometer. - (5) Pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : - a. peningkatan prasarana saluran drainase perkotaan untuk penanganan limpasan air permukaan di seluruh wilayah kota; dan - b. peningkatan kapasitas dan kemampuan pelayanan sabodam untuk penanganan sedimentasi alur banjir Gunung Duasudara. ## Paragraf 4 ## Infrastruktur Perkotaan ## Pasal 27 Rencana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi : - a. sistem penyediaan air minum; - b. sistem pengelolaan air limbah; - c. sistem persampahan; - d. sistem drainase; - e. sistem proteksi kebakaran; - f. prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan - g. jalur evakuasi bencana. ## Pasal 28 - (1) Rencana sistem penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 huruf a mencakup sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan, dengan rencana pengembangan meliputi: - a. mengembangkan rencana sistem penyediaan air minum dengan perpipaan untuk seluruh wilayah Kota;

Distribusi: - b. meningkatkan cakupan wilayah pelayanan distribusi air minum untuk seluruh wilayah Kota; - c. memperbaiki jaringan pipa air bersih secara bertahap, meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air minum;

Distribusi: - d. penambahan jaringan distribusi air bersih dari bendungan Sawangan dan Kuwil Kabupaten Minahasa Utara ke Kota; - e. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air bersih untuk air minum; dan - f. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan air bersih. - (2) Rencana sistem penyediaan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : - a. instalasi mata air Danowudu 1 dengan kapasitas produksi 144,05 liter/detik; - b. instalasi mata air Danowudu 2 dengan kapasitas produksi 19,26 liter/detik; - c. instalasi mata air Danowudu 3 dengan kapasitas produksi 8,00 liter/detik; - d. instalasi mata air Kumersot 1 dengan kapasitas produksi 31,34 liter/detik; - e. instalasi mata air Kumersot 2 dengan kapasitas produksi 30,13 liter/detik; - f. instalasi mata air Aer Ujang dengan kapasitas produksi 14 liter/detik; - g. instalasi mata air Tendeki 1 dengan kapasitas produksi 3,83 liter/detik; - h. instalasi mata air Tendeki 2 dengan kapasitas produksi 11,40 liter/detik; - i. instalasi Pengolahan Air Pinokalan dengan kapasitas produksi 10,08 liter/detik; j. Instalasi sumur bor Pateten 1 dengan kapasitas produksi 5,71 liter/detik; - k. Instalasi infiltrasi Galeri Sagerat dengan kapasitas produksi 1,01 liter/detik; dan - l. Instalasi infiltrasi Galeri Tendeki dengan kapasitas produksi 15 liter/detik. - (3) Rencana penyediaan air minum sampai dengan tahun akhir rencana sebesar kurang lebih 667 liter/detik dan dapat melayani kurang lebih 268.689 jiwa penduduk. ## Pasal 29 - (1) Pengelolaan air limbah Kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 huruf b, meliputi : - a. sistem pembuangan air limbah industri dan kegiatan komersial; dan - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal. - (2) Rencana sistem pembuangan air limbah industri dan kegiatan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : - a. pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu di kawasan Industri Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kecamatan Madidir, Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Girian, Kecamatan Maesa; - b. pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kegiatan perdagangan dan jasa di pusat pelayanan Kota dan sub pusat pelayanan Kota; - c. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air limbah; dan - d. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan air limbah. - (3) Rencana sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi : - a. pemakaian sistem pengolahan sanitasi terpusat( off site sanitation )untuk daerah kepadatan tinggi atau sangat tinggi di Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Maesa, Kecamatan Madidir, Kecamatan Girian, Kecamatan Matuari; dan - b. pemakaian sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan rendah di Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Lembeh Selatan dan Kecamatan Lembeh Utara. - (4) Peningkatan layanan pengelolaan limbah tinja meliputi perencanaan dan pembuatan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) di Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Madidir, Kecamatan Maesa dan Kecamatan Girian. - (5) Peningkatan layanan pengelolaan air limbah meliputi perencanaan dan pengelolaan air limbah kawasan padat penduduk di Kelurahan Bitung Barat Satu, Kelurahan Bitung Timur, Kelurahan Patetean Tiga, Kelurahan Girian Weru Satu, Kelurahan Girian Weru Dua dan Kelurahan Girian Atas. ## Pasal 30 - (1) Rencana pengelolaan persampahan kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 huruf c, meliputi: - a. lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA) berada di Kecamatan Aertembaga dengan luas lahan kurang lebih 7Ha dengan menggunakan sistem Sanitary Landfill ; - b. rencana pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) regional yang melayani Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung berada di Blok Wager desa Paniki Atas Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara; - c. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem persampahan; dan - d. mengelola sampah dengan menerapkan konsep mengurangi, mendaur ulang dan menggunakan kembali atau disebut konsep 3R ( reduce, recycle, reuse ). - (2) Timbunan sampah sampai dengan tahun akhir rencanasebesar kurang lebih 698.591 m 3 /hari. ## Pasal 31 - (1) Sistem drainase Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf dmeliputi: - a. jaringan drainase primer; - b. jaringan drainase sekunder; dan - c. jaringan drainase tersier. - (2) Sistem jaringan drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melalui : - a. jalan S.H. Sarundajang, Jalan SD INPRES 6/80, Jalan Wolter Monginsidi, Samping PT ESTADA, Pantai Kelurahan Wangurer Timur; - b. jalan Siswa, Jalan Walanda Maramis, rawa/pantai Kelurahan Madidir Unet; - c. kolombo, Samping SMKN 2, Jalan Herwing Laoh, Jalan PM Tangkilisan, memotong Jalan Sam Ratulangi, Jalan Halmahera (lorong sebelah Pompa Bensin Pakadoodan), Pantai Kelurahan Pakadoodan; - d. jalan Pekuburan Atas Kakenturan, Jalan Pekuburan Bawah Kakenturan, Jalan Kantor Lurah Kakenturan, Lorong Kakenturan, Lorong senyum, memotong Jalan Herwing Laoh, Jalan Nabati, Jalan Sam Ratulangi, Jalan Toar Lumimuut, Jalan Ir. Soekarno, masuk pelabuhan Bitung; dan - e. jalan Moh. Hatta, samping Terminal Peti Kemas. - (3) Sistem jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran pembuangan air hujan terintegrasi dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase makro (saluran primer) dilengkapi bangunan pengontrol genangan, pembuatan konstruksi baru (turap/senderan irigasi), rehabilitasi/perkuatan saluran alam, operasi dan pemeliharaan. - (4) Sistem jaringan drainase tersiersebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas saluran sekunder dan tersier meliputi parit, saluran-saluran di tepi jalan utama dan saluran-saluran kecil pada kawasan perumahan. - (5) Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan drainasedilakukan dengan cara: - a. normalisasi aliran sungai-sungai utama yaitu Sungai Girian, Sungai Sagerat, Sungai Tanjung Merahdan Sungai Tewaan dengan membuat sodetan/saluran diversi dilengkapi bangunan pelimpah samping dan pintupintu di bagian hilir serta penyaringan/penangkapan sampah; - b. perbaikan dimensi penampang bangunan-bangunan pelengkap seperti: jembatan dan gorong-gorong di Kelurahan Aertembaga, Kelurahan Winenet, Kelurahan Pateten, Kelurahan Kakenturan, Kelurahan Bitung Timur, Kelurahan Bitung Tengah, Kelurahan Bitung Barat, Kelurahan Pakadoodan, Kelurahan Kadoodan, Kelurahan Madidir, Kelurahan Madidir weru, Kelurahan Madidir ure, Kelurahan Wangurer Timur, Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Girian Indah, Kelurahan Girian Weru, Kelurahan Girian Permai, Kelurahan Girian Atas, Kelurahan Girian Weru Satu, Kelurahan Girian Bawah, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Manembo-nembo Bawah, dan Kelurahan Winenet Dua; - c. kawasan permukiman baru yang dikelola secara pribadi maupun massal, wajib menyiapkan sistem drainase dan sumur resapan; - d. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem drainase; dan - e. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan drainase. ## Pasal 32 - (1) Rencana sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi prasarana proteksi kebakaran dan sarana penanggulangan kebakaran. - (2) Prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi hidran dan bangunan pemadam kebakaran. - (3) Sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobil pompa pengangkut air berikut beserta kelengkapannya. ## Pasal 33 Rencana pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kakisebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f meliputi : - a. kawasan perdagangan dan jasa di Kelurahan Bitung Timur dan Kelurahan Girian, perkantoran di Kelurahan Bitung Barat, sekolah dan tempat rekreasi/wisata serta mengkaitkannya dengan lokasi-lokasi pemberhentian angkutan umum (halte); - b. penyediaan ruang pejalan kaki di sisi jalan berupa trotoar di sepanjang Jalan S.H. Sarundajang, Jalan Terminal Tangkoko, Jalan Walanda Maramis; - c. ruangpejalan kaki di kawasan yang memiliki mobilitas tinggi pada hari-hari tertentu, seperti gelanggang olahraga, tempat-tempat ibadah di seluruh wilayah kota; - d. penyediaan jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman dapat diakses oleh penyandang cacat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - e. penyediaan jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar perumahan di jalan lingkungan maupun jalan kolektor sekunder di seluruh wilayah Kota; dan - f. penyediaan elemen perabotan jalan pada jalur pejalan kaki di seluruh wilayah kota. ## Pasal 34 - (1) Jalur evakuasi bencana wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g berupa jalan menuju ruang evakuasi. - (2) Rencana jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : - a. Rencana jalur evakuasi bencana tanah longsor meliputi : 1. jalan S.H. Sarundajang, Jalan Pinokalan, Jalan Danowudu, Jalan Duasudara; 2. jalan Tandurusa, Jalan Aertembaga, Jalan Ir. Soekarno, Jalan Moh. Hatta; 3. jalan Sam Ratulangi, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Pierre Tendean; dan 4. jalan raya Batuputih, Jalan Duasudara, Jalan Danowudu, Jalan Pinokalan, Jalan Stadion Duasudara. - b. Rencana jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan tsunami meliputi : 1. jalan Girian, Jalan Stadion Duasudara, Jalan S.H. Sarundajang, Jalan Girian Permai, Jalan Perumahan Girian, Jalan Pinokalan, Jalan Danowudu; 2. jalan Walanda Maramis, Jalan Siswa, Jalan S.H Sarundajang, Perum Pertamina; 3. jalan Sam Ratulangi, Jalan H.V. Worang, Jalan Perumahan Pemda; 4. jalan Sam Ratulangi, Jalan PM Tangkilisan, Jalan Beringin; 5. jalan Ir. Soekarno, Jalan Yos Sudarso, Jalan M.R. Ticoalu, Jalan Herwing Laoh, Jalan Kantor Lurah Kakenturan, Jalan Pekuburan Bawah; 6. jalan Moh. Hatta, Jalan Daan Mogot, Jalan Winenet, Jalan Pinangunian; dan 7. jalur evakuasi di sepanjang pesisir timur dan selatan Pulau Lembeh diarahkan ke daerah perbukitan. - c. Rencana jalur evakuasi bencana gempa bumi meliputi : 1. jalan S.H. Sarundajang, Jalan Pinokalan, Jalan Danowudu, Jalan Duasudara; 2. jalan Tandurusa, Jalan Aertembaga, Jalan Daan Mogot; 3. jalan Ir. Soekarno, Jalan Moh. Hatta, Jalan Daan mogot, Jalan Winenet; dan 4. jalan Sam Ratulangi, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Pierre Tendean, Jalan Duasudara. - d. Rencana jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi meliputi : 1. jalan raya Kasawari Winenet, jalan raya Pinangunian Winenet, jalan raya Winenet Pusat Kota; dan 2. jalan Sam Ratulangi, Jalan Walanda Maramis, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Pierre Tendean, Jalan S.H. Sarundajang, Jalan Stadion Duasudara. ## BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA ## Bagian Kesatu Umum ## Pasal 35 - (1) Rencana pola ruang wilayah kota meliputi : - a. kawasan lindung; dan - b. kawasan budidaya. - (2) Rencana pola ruang wilayah kota digambarkan dalam Album Peta dengan skala 1 : 25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ## Bagian Kedua Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung ## Pasal 36 Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a meliputi : - a. kawasan hutan lindung; - b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya; - c. kawasan perlindungan setempat; - d. kawasan RTHKota; - e. kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan - f. kawasan rawan bencana alam. ## Pasal 37 Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terdiri atas : - a. kawasan hutan lindung Gunung Wiau dengan luas kurang lebih 2.520 Hektar; - b. kawasan hutan lindung Gunung Klabat dengan luas kurang lebih 1.471 Hektar;dan - c. kawasan hutan lindung Pulau Lembeh dengan luas kurang lebih 620,5 Hektar. ## Pasal 38 - (1) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan kawasan resapan air. - (2) Kawasan resapan air ditetapkan sebagai berikut : - a. kawasan Gunung Duasudara; - b. kawasan Gunung Tangkoko; - c. kawasan Gunung Klabat; - d. kawasan Gunung Woka; - e. kawasan Gunung di Pulau Lembeh ; - f. kawasan Gunung Temboan Sela; dan - g. kawasan Gunung Wiau. ##
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IAlbum Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua

Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

## Pasal 8

Sistem pusat pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pusat pelayanan kota (PPK);
- b. sub pusat pelayanan kota (SPK); dan
- c. pusat lingkungan (PL).

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Pusat Pelayanan

## Pasal 9

- (1) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan di sebagian Kelurahan Bitung Barat Satu, sebagian Kelurahan

Bitung Barat Dua, sebagian Kelurahan Bitung Timur dan sebagian Kelurahan Bitung Tengah di Kecamatan Maesa.

- (2) Pusat pelayanan kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan kota dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional.
- (3) Mendukung pengembangan kota sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Manado-Bitung pada kegiatan perdagangan dan jasa.

## Pasal 10

- (1) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan kota yang meliputi :
- a. sarana perdagangan dan jasa;
- b. sarana pendidikan;
- c. sarana kesehatan;
- d. sarana peribadatan; dan
- e. sarana pelayanan umum.
- (2) Rencana lokasi pengembangan sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. sub pusat pelayanan Kota I meliputi Kelurahan Winenet Satu dan Kelurahan Pateten Dua;
- b. sub pusat pelayanan Kota II meliputi Kelurahan Girian Weru Satu;
- c. sub pusat pelayanan Kota III meliputi Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Manembo-nembo Tengah dan Kelurahan Sagerat Weru Satu; dan
- d. sub pusat pelayanan IV meliputi Kelurahan Papusungan.

## Pasal 11

- (1) Pusat lingkungan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan lingkungan yang meliputi :
- a. sarana perdagangan dan jasa;
- b. sarana pendidikan;
- c. sarana kesehatan;
- d. sarana peribadatan; dan
- e. sarana pelayanan umum.
- (2) Rencana lokasi pengembangan pusat lingkungan meliputi :
- a. pusat lingkungan I ditetapkan di Kelurahan Winenet Dua dengan daerah pelayanan Kelurahan Aertembaga Satu, Kelurahan Aertembaga Dua, Kelurahan Tandurusa, Kelurahan Makawidey, Kelurahan Kasawari, Kelurahan Pinangunian, Kelurahan Pateten Satu, dan Kelurahan Pateten Tiga;
- b. pusat lingkungan II ditetapkan di Kelurahan Madidir Ure dengan daerah pelayanan Kelurahan Madidir Weru, Kelurahan Madidir Unet, Kelurahan Kadoodan, Kelurahan Pakadoodan, Kelurahan Paceda;
- c. pusat lingkungan III ditetapkan di Kelurahan Girian Atas dengan daerah pelayanan Kelurahan Girian Weru Dua, Kelurahan Girian Permai, Kelurahan Girian Indah, Kelurahan Girian Bawah, Kelurahan Wangurer, Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Wangurer Timur, Kelurahan Wangurer Utara;
- d. pusat lingkungan IV ditetapkan di Kelurahan Manembo-nembo dengan daerah pelayanan Kelurahan Tendeki, Kelurahan Tanjung Merah, Kelurahan Sagerat;
- e. pusat lingkungan V ditetapkan di Kelurahan Danowudu dengan daerah

pelayanan Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Tewaan, Kelurahan Apela Satu, Kelurahan Apela Dua, Kelurahan Kumersot, Kelurahan Karondoran, Kelurahan Duasudara;

- f. pusat lingkungan VI ditetapkan di Kelurahan Batuputih Bawah dengan daerah pelayanan Kelurahan Batuputih Atas;
- g. pusat lingkungan VII ditetapkan di Kelurahan Pintukota dengan daerah pelayanan Kelurahan Mawali, Kelurahan Batukota, Kelurahan Gunung Woka, Kelurahan Kareko, Kelurahan Binuang, Kelurahan Motto, Kelurahan Nusu, Kelurahan Lirang, Kelurahan Posokan; dan
- h. pusat lingkungan VIII ditetapkan di Kelurahan Batulubang dengan daerah pelayanan Kelurahan Kelapa Dua, Kelurahan Paudean, Kelurahan Dorbolaang, Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan Pancuran.

## Bagian Keempat Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kota

## Pasal 12

Rencana sistem jaringan prasarana Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. rencana sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

## Pasal 13

Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi perkereta-apian;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.

## Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

## Pasal 14

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 huruf a, meliputi :

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. jaringan angkutan penyeberangan.

## Pasal 15

Sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas :

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
- c. jaringan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

## Pasal 16

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas :
- a. jaringan jalan arteri primer;
- b. jaringan jalan arteri sekunder;

- c. jaringan jalan kolektor primer;
- d. jaringan jalan kolektor sekunder;
- e. jalan lokal;
- f. jalan bebas hambatan; dan
- g. jembatan.
- (2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. jalan Pierre Tendean;
- b. jalan Wolter Monginsidi;
- c. jalan Walanda Maramis;
- d. jalan Sam Ratulangi;
- e. jalan Yos Sudarso;
- f. jalan ir. Soekarno;
- g. jalan Moh. Hatta; dan
- h. jalan Sompotan.
- (3) Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. jalan A. Mononutu;
- b. jalan Martadinata;
- c. jalan H.V. Worang;
- d. jalan M.R. Ticoalu;
- e. jalan Herwing Laoh; dan
- f. jalan A. A. Maramis.
- (4) Ruang pengawasan jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur meliputi :
- a. jalan Pierre Tendean lebar 23 meter;
- b. jalan Wolter Monginsidi lebar 23 meter;
- c. jalan Walanda Maramis lebar 23 meter;
- d. jalan Sam Ratulangi lebar 46 meter;
- e. jalan Yos Sudarso lebar 35 meter;
- f. jalan Ir. Soekarno lebar 35 meter;
- g. jalan Moh. Hatta lebar 23 meter;
- h. jalan Sompotan lebar 15 meter;
- i. jalan A. Mononutu lebar 37 meter;
- j. jalan Martadinata lebar 27 meter;
- k. jalan H.V. Worang lebar 27 meter;
- l. jalan M.R. Ticoalu lebar 37 meter;
- m. jalan Herwing Laoh lebar 46 meter; dan
- n. jalan A. A. Maramis lebar 46 meter.
- (5) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. jalan Girian- Likupang;
- b. jalan S.H. Sarundajang;
- c. jalan Terminal Tangkoko;
- d. jalan Hasanuddin;
- e. jalan RSUD;
- f. jalan Girian Atas;
- g. jalan Perumnas;
- h. jalan Danowudu;
- i. jalan Karondoran;
- j. jalan Apela; dan
- k. jalan Lingkar Pulau Lembeh.
- (6) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. jalan Sagerat Bawah;
- b. jalan Wangurer Bawah;

- c. jalan Manembo-nembo;
- d. jalan Tanjung Merah;
- e. jalan Patung Kuda Manembo-nembo;
- f. jalan Kantor Lurah Manembo-nembo;
- g. jalan Pabrik Jaka; dan
- h. jalan Garuda.
- (7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi jalan yang menghubungkan antar pusat lingkungan yang tersebar di Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Maesa, Kecamatan Madidir, Kecamatan Girian, Kecamatan Matuari, Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Lembeh Selatan, Kecamatan Lembeh Utara.
- (8) Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi rencana pembangunan jalan bebas hambatan Manado - Minahasa Utara Bitung.
- (9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan pusat kota Bitung di Kecamatan Aertembaga dengan Pulau Lembeh.
- (10) Arahan pengelolaan dan pengembangan jaringan jalan, meliputi:
- a. sistem jaringan jalan dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan peningkatan kuantitas jaringan jalan;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan termasuk jembatan dan perlengkapannya yang telah ada;
- c. penegasan fungsi jaringan jalan antara fungsi primer dan fungsi sekunder;
- d. perkerasan seluruh jaringan jalan sesuai standar berdasarkan status dan fungsinya;
- e. pengembangan jaringan jalan baru untuk memperlancar arus lalu lintas regional dan kawasan perkotaan; dan
- f. pengembangan jaringan jalan baru untuk untuk membuka kawasan baru atau jalan penghubung antar lingkungan di dalam wilayah kelurahan.

## Pasal 17

- (1) Jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b bertujuan untuk menunjang kelancaran angkutan umum dalam dan antar kota serta pengembangan ekonomi.
- (2) Jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terminal penumpang.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. terminal tipe A Tangkoko di Kelurahan Manembo-nembo Tengah, yang melayani angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perintis; dan
- b. terminal tipe C di Kelurahan Bitung Timur, yang melayani angkutan perkotaan dan angkutan pinggiran.
- (4) Arahan pengelolaan dan pengembangan terminal, meliputi:
- a. pengembangan fasilitas terminal untuk mendukung fungsi terminal;
- b. pengaturan jalur sirkulasi angkutan antar kota yang tiba dan berangkat; dan
- c. pengaturan angkutan dalam kota dalam menaikkan dan menurunkan penumpang.

## Pasal 18

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas :
- a. jaringan trayek angkutan orang; dan

- b. jaringan lintas angkutan barang.
- (2) Jaringan trayek angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi :
- a. terminal Induk Tangkoko - Aertembaga;
- b. terminal Induk Tangkoko - Batuputih;
- c. terminal Induk Tangkoko - Pusat Kota melewati Perumnas;
- d. terminal Induk Tangkoko - Pusat Kotamelewati Girian Bawah;
- e. terminal Induk Tangkoko - Pusat Kota melewati RSU;
- f. terminal Induk Tangkoko - Tanjung Merah;
- g. terminal Induk Tangkoko - Sagerat;
- h. terminal Induk Tangkoko - Tendeki;
- i. terminal Induk Tangkoko - Duasudara;
- j. terminal Induk Tangkoko - Kumersot/Karondoran;
- k. terminal Induk Tangkoko - Pinasungkulan;
- l. terminal Induk Tangkoko - Pasar Winenet;
- m. pusat Kota - Kakenturan;
- n. pusat Kota - Pinangunian;
- o. pusat Kota- Tandurusa;
- p. pusat Kota - Makawidey;
- q. pusat Kota - Kasawari;
- r. pusat Kota - UKA;
- s. pusat Kota - Danowudu;
- t. pusat Kota - Tanjung Merah;
- u. pusat Kota - Tendeki; dan
- v. pusat Kota - Sagerat.
- (3) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalur Pelabuhan - Jalan Ir. Soekarno - Jalan Sam Ratulangi - Jalan Wolter Monginsidi Jalan Pierre Tendean - Jalan Girian Bawah - Jalan Manembo-nembo;dan
- b. jalur Pelabuhan - Jalan Ir. Soekarno - Jalan Herwing Laoh - Jalan A.A. Maramis - Jalan S.H. Sarundajang.

## Pasal 19

Rencana sistem jaringan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi lintas penyeberangan yang melayani rute pelayaran :

- a. Bitung - Ternate;
- b. Bitung - Pananaru;
- c. Bitung - Melonguane;
- d. Bitung - Sitaro;
- e. Bitung - Pulau Lembeh;
- f. Bitung - Teluk Tomini;
- g. Bitung - Tobelo; dan
- h. Bitung - Davao.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Perkereta-apian

## Pasal 20

Rencana sistem jaringan transportasi perkereta-apian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :

- a. pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaanmeliputi kawasan perkotaan Manado-Bitung-Minahasa; dan
- b. pengembangan jaringan jalur kereta api antar kota terutama pada lintas

## dengan prioritas tinggi meliputi Molibagu-Gorontalo dan Manado-Wori-Likupang-Bitung.

## Manado-Bitung-Kema-Belang-TutuyanParagraf 3 Sistem Jaringan Transportasi Laut

## Pasal 21

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 huruf c, meliputi peningkatanPelabuhan Bitung sebagai IHP .
- (2) Pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan utamadiarahkan mampu melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar serta menjangkau wilayah pelayanan yang sangat luas dan menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional.
- (3) Pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan laut digunakan untuk melayani angkutan laut dan angkutan penyeberangan.
- (4) Rute kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bitung - Malaysia;
- b. Bitung - Korea Utara dan Korea Selatan;
- c. Bitung - Jepang;
- d. Bitung - Singapura;
- e. Bitung - Vietnam;
- f. Bitung - India;
- g. Bitung - Amerika;
- h. Bitung - Belanda;
- i. Bitung - Spanyol;
- j. Bitung - Filipina;
- k. Bitung - Darwin;
- l. Bitung - Selandia Baru;
- m. Bitung - Argentina; dan
- n. Bitung - China.
- (5) Terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang dikelola untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu dan / atau sesuai dengan usaha pokoknya.
- (6) Tatanan kepelabuhanan wajib menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Udara

## Pasal 22

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 huruf d meliputi rencana pembangunan bandar udara pengumpan di Pulau Lembeh.
- (2) Rencana pembangunan bandar udara pengumpan di Pulau Lembeh sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu memperhatikan kelayakan lokasi bandar udara maupun kawasan keselamatan operasional penerbangan.
- (3) Tatanan kebandarudaraan wajib mendukung keberadaan dan operasional Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dalam fungsinya menjaga pertahanan dan keamanan.

## Bagian Kelima Sistem Prasarana Lainnya

## Pasal 23

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 huruf b meliputi :

- a. sistem jaringan energi/ketenaga-listrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. infrastruktur perkotaan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi/Ketenaga-listrikan

## Pasal 24

- (1) Rencana sistem jaringan energi/ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 huruf a meliputi :
- a. peningkatan sistem jaringan energi/ketenagalistrikan;
- b. rencana pembangunan ketenaga-listrikan;dan
- c. prasarana energi bahan bakar minyak dan gas.
- (2) Peningkatan sistem jaringan energi/ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. sistem pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Bitung kapasitas 56,25 MW di Kecamatan Maesa;
- b. sistem Gardu Induk (GI) : GI Bitung Kapasitas 20MVA di Kecamatan Madidir; dan
- c. saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) GI Bitung-GI Sawangan sepanjang 28,8 km melalui Kecamatan Maesa, Kecamatan Madidir, Kecamatan Girian, Kecamatan Matuari.
- (3) Rencana pembangunan ketenaga-listrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pembangunan Gardu Induk Tanjung Merah dengan kapasitas kurang lebih 150KVA di Kecamatan Matuari;
- b. pembangunan Gardu Induk Kema (Bitung) Kapasitas 30 MW di Kecamatan Matuari;
- c. pembangunan Gardu Induk Lembeh (Bitung) 30 MW di Kecamatan Lembeh Selatan;
- d. pembangunan SUTT Gardu Induk Paniki/Kalawat di Minahasa-Gardu Induk Kema di Bitung sepanjang kurang lebih 30 km melalui Kecamatan Matuari;
- e. sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusatdi Pulau Lembeh;
- f. pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Gunung Duasudara dengan kapasitas kurang lebih 125,0 MW di Kecamatan Ranowulu;
- g. SUTT Gardu Induk Kema-Gardu Induk Lembeh melalui Kecamatan Matuari; dan
- h. sistem Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut.
- (4) Rencana penyediaan listrik sampai dengan tahun akhir rencana sebesar kurang lebih 52.394,46 kVA untuk kebutuhan rumah tangga dan 52.394,46 kVA untuk kebutuhan industri.
- (5) Rencana pengembangan energi bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui pelayanan depot Pertamina di Kelurahan Bitung Barat Satu.

## Paragraf 2 Sistem Jaringan Telekomunikasi

## Pasal 25

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 huruf b meliputi :
- a. rencana sistem telekomunikasi kabel; dan
- b. rencana sistem telekomunikasi nirkabel.
- (2) Rencana sistem telekomunikasi kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. peningkatan kapasitas terpasang stasiun telepon otomat (STO) secara bertahap;
- b. penambahan rumah kabel di Pulau Lembeh, Tanjung Merah dan Madidir;
- c. pengembangan jaringan serat optik yang menghubungkan Manado-PanikiAirmadidi-Kauditan-Bitung-Tondano-Tomohon-Langowan-AmurangKotamobagu; dan
- d. jaringan kabel telepon bawah laut yang melintasi Selat Lembeh.
- (3) Rencana sistem telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan pembangunan dan penggunaan menara bersama Base Transceiver Station (BTS) terpadu untuk dimanfaatkan secara bersama-sama oleh penyedia layanan telekomunikasi (operator).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana sistem telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur denganPeraturan Walikota.

## Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

## Pasal 26

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air Kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 huruf c, meliputi :
- a. wilayah sungai;
- b. sistem jaringan irigasi;
- c. sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan
- d. sistem pengendalian banjir.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan Sub daerah aliran sungai (DAS) Kayuwale seluas kurang lebih 65kilometer persegi, Sub DAS Girian seluas kurang lebih 195 kilometer persegi, sub DAS Lembeh seluas kurang lebih 53 kilometer persegi. Sub-sub DAS tersebut meliputi Sungai Sagerat, Sungai Tanjung Merah, Sungai Tewaan, dan alur sungai lainnya dari daerah tangkapan hujan yang berasal dari Gunung Duasudara, Gunung Tangkoko, Gunung Batu Angus, sebagian Gunung Klabat, dan Gunung di Pulau Lembeh.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. saluran irigasi Kumersot Kecamatan Ranowulu seluas kurang lebih 23 hektar; dan
- b. saluran irigasi Kopian Tudambok Kecamatan Matuari seluas kurang lebih 146 hektar.
- (4) Rencana pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengembangan sumber air Sungai Girian dengan debit rencana kurang lebih 100 liter per detik;

- b. pengembangan sumber mata air Danowudu 1 dengan debit rencana kurang lebih 180liter per detik, Danowudu 2 dengan debit rencana kurang lebih 20 liter per detik, Danowudu 3 dengan debit rencana kurang lebih 20 liter per detik, Kumersot 1 dengan debit rencana kurang lebih 40liter per detik, Kumersot 2 dengan debit rencana kurang lebih 40liter per detik, Aer Ujang dengan debit rencana kurang lebih 20 liter per detik, Tendeki 1 dengan debit rencana kurang lebih 5liter per detik, Tendeki 2 dengan debit rencana kurang lebih 20 liter per detik, Aer Prang dengan debit rencana kurang lebih 10 liter per detik;
- c. pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) bersih Sungai Girian dengan debit rencana kurang lebih 70 liter perdetik; dan
- d. pengembangan perpipaan air bersih (PAB), PAB Danowudu-Pelabuhan sepanjang kurang lebih 30kilometer, PAB Danowudu-Tanjung Merah sepanjang kurang lebih 30 kilometer, PAB Sungai Girian-Pusat Kota sepanjang kurang lebih 20 kilometer, PAB Sungai Girian-Terminal Tangkoko sepanjang kurang lebih 12kilometer, PAB Pulau Lembeh sepanjang kurang lebih 30 kilometer.
- (5) Pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. peningkatan prasarana saluran drainase perkotaan untuk penanganan limpasan air permukaan di seluruh wilayah kota; dan
- b. peningkatan kapasitas dan kemampuan pelayanan sabodam untuk penanganan sedimentasi alur banjir Gunung Duasudara.

## Paragraf 4

## Infrastruktur Perkotaan

## Pasal 27

Rencana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi :

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem persampahan;
- d. sistem drainase;
- e. sistem proteksi kebakaran;
- f. prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
- g. jalur evakuasi bencana.

## Pasal 28

- (1) Rencana sistem penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 huruf a mencakup sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan, dengan rencana pengembangan meliputi:
- a. mengembangkan rencana sistem penyediaan air minum dengan perpipaan untuk seluruh wilayah Kota;
- b. meningkatkan cakupan wilayah pelayanan distribusi air minum untuk seluruh wilayah Kota;
- c. memperbaiki jaringan pipa air bersih secara bertahap, meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air minum;
- d. penambahan jaringan distribusi air bersih dari bendungan Sawangan dan Kuwil Kabupaten Minahasa Utara ke Kota;
- e. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air bersih untuk air minum; dan
- f. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan air bersih.
- (2) Rencana sistem penyediaan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. instalasi mata air Danowudu 1 dengan kapasitas produksi 144,05 liter/detik;
- b. instalasi mata air Danowudu 2 dengan kapasitas produksi 19,26 liter/detik;
- c. instalasi mata air Danowudu 3 dengan kapasitas produksi 8,00 liter/detik;
- d. instalasi mata air Kumersot 1 dengan kapasitas produksi 31,34 liter/detik;
- e. instalasi mata air Kumersot 2 dengan kapasitas produksi 30,13 liter/detik;
- f. instalasi mata air Aer Ujang dengan kapasitas produksi 14 liter/detik;
- g. instalasi mata air Tendeki 1 dengan kapasitas produksi 3,83 liter/detik;
- h. instalasi mata air Tendeki 2 dengan kapasitas produksi 11,40 liter/detik;
- i. instalasi Pengolahan Air Pinokalan dengan kapasitas produksi 10,08 liter/detik;

j.

Instalasi sumur bor Pateten 1 dengan kapasitas produksi 5,71 liter/detik;

- k. Instalasi infiltrasi Galeri Sagerat dengan kapasitas produksi 1,01 liter/detik; dan
- l. Instalasi infiltrasi Galeri Tendeki dengan kapasitas produksi 15 liter/detik.
- (3) Rencana penyediaan air minum sampai dengan tahun akhir rencana sebesar kurang lebih 667 liter/detik dan dapat melayani kurang lebih 268.689 jiwa penduduk.

## Pasal 29

- (1) Pengelolaan air limbah Kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 huruf b, meliputi :
- a. sistem pembuangan air limbah industri dan kegiatan komersial; dan
- b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal.
- (2) Rencana sistem pembuangan air limbah industri dan kegiatan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu di kawasan Industri Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kecamatan Madidir, Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Girian, Kecamatan Maesa;
- b. pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kegiatan perdagangan dan jasa di pusat pelayanan Kota dan sub pusat pelayanan Kota;
- c. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air limbah; dan
- d. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan air limbah.
- (3) Rencana sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pemakaian sistem pengolahan sanitasi terpusat( off site sanitation )untuk daerah kepadatan tinggi atau sangat tinggi di Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Maesa, Kecamatan Madidir, Kecamatan Girian, Kecamatan Matuari; dan
- b. pemakaian sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan rendah di Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Lembeh Selatan dan Kecamatan Lembeh Utara.
- (4) Peningkatan layanan pengelolaan limbah tinja meliputi perencanaan dan pembuatan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) di Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Madidir, Kecamatan Maesa dan Kecamatan Girian.
- (5) Peningkatan layanan pengelolaan air limbah meliputi perencanaan dan pengelolaan air limbah kawasan padat penduduk di Kelurahan Bitung Barat Satu, Kelurahan Bitung Timur, Kelurahan Patetean Tiga, Kelurahan Girian Weru Satu, Kelurahan Girian Weru Dua dan Kelurahan Girian Atas.

## Pasal 30

- (1) Rencana pengelolaan persampahan kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 huruf c, meliputi:
- a. lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA) berada di Kecamatan Aertembaga dengan luas lahan kurang lebih 7Ha dengan menggunakan sistem Sanitary Landfill ;
- b. rencana pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) regional yang melayani Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung berada di Blok Wager desa Paniki Atas Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- c. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem persampahan; dan
- d. mengelola sampah dengan menerapkan konsep mengurangi, mendaur ulang dan menggunakan kembali atau disebut konsep 3R ( reduce, recycle, reuse ).
- (2) Timbunan sampah sampai dengan tahun akhir rencanasebesar kurang lebih 698.591 m 3 /hari.

## Pasal 31

- (1) Sistem drainase Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf dmeliputi:
- a. jaringan drainase primer;
- b. jaringan drainase sekunder; dan
- c. jaringan drainase tersier.
- (2) Sistem jaringan drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melalui :
- a. jalan S.H. Sarundajang, Jalan SD INPRES 6/80, Jalan Wolter Monginsidi, Samping PT ESTADA, Pantai Kelurahan Wangurer Timur;
- b. jalan Siswa, Jalan Walanda Maramis, rawa/pantai Kelurahan Madidir Unet;
- c. kolombo, Samping SMKN 2, Jalan Herwing Laoh, Jalan PM Tangkilisan, memotong Jalan Sam Ratulangi, Jalan Halmahera (lorong sebelah Pompa Bensin Pakadoodan), Pantai Kelurahan Pakadoodan;
- d. jalan Pekuburan Atas Kakenturan, Jalan Pekuburan Bawah Kakenturan, Jalan Kantor Lurah Kakenturan, Lorong Kakenturan, Lorong senyum, memotong Jalan Herwing Laoh, Jalan Nabati, Jalan Sam Ratulangi, Jalan Toar Lumimuut, Jalan Ir. Soekarno, masuk pelabuhan Bitung; dan
- e. jalan Moh. Hatta, samping Terminal Peti Kemas.
- (3) Sistem jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran pembuangan air hujan terintegrasi dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase makro (saluran primer) dilengkapi bangunan pengontrol genangan, pembuatan konstruksi baru (turap/senderan irigasi), rehabilitasi/perkuatan saluran alam, operasi dan pemeliharaan.
- (4) Sistem jaringan drainase tersiersebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas saluran sekunder dan tersier meliputi parit, saluran-saluran di tepi jalan utama dan saluran-saluran kecil pada kawasan perumahan.
- (5) Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan drainasedilakukan dengan cara:
- a. normalisasi aliran sungai-sungai utama yaitu Sungai Girian, Sungai Sagerat, Sungai Tanjung Merahdan Sungai Tewaan dengan membuat sodetan/saluran diversi dilengkapi bangunan pelimpah samping dan pintupintu di bagian hilir serta penyaringan/penangkapan sampah;
- b. perbaikan dimensi penampang bangunan-bangunan pelengkap seperti:

jembatan dan gorong-gorong di Kelurahan Aertembaga, Kelurahan Winenet, Kelurahan Pateten, Kelurahan Kakenturan, Kelurahan Bitung Timur, Kelurahan Bitung Tengah, Kelurahan Bitung Barat, Kelurahan Pakadoodan, Kelurahan Kadoodan, Kelurahan Madidir, Kelurahan Madidir weru, Kelurahan Madidir ure, Kelurahan Wangurer Timur, Kelurahan Wangurer Barat, Kelurahan Girian Indah, Kelurahan Girian Weru, Kelurahan Girian Permai, Kelurahan Girian Atas, Kelurahan Girian Weru Satu, Kelurahan Girian Bawah, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kelurahan Manembo-nembo Bawah, dan Kelurahan Winenet Dua;

- c. kawasan permukiman baru yang dikelola secara pribadi maupun massal, wajib menyiapkan sistem drainase dan sumur resapan;
- d. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem drainase; dan
- e. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan drainase.

## Pasal 32

- (1) Rencana sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi prasarana proteksi kebakaran dan sarana penanggulangan kebakaran.
- (2) Prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi hidran dan bangunan pemadam kebakaran.
- (3) Sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobil pompa pengangkut air berikut beserta kelengkapannya.

## Pasal 33

Rencana pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kakisebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f meliputi :

- a. kawasan perdagangan dan jasa di Kelurahan Bitung Timur dan Kelurahan Girian, perkantoran di Kelurahan Bitung Barat, sekolah dan tempat rekreasi/wisata serta mengkaitkannya dengan lokasi-lokasi pemberhentian angkutan umum (halte);
- b. penyediaan ruang pejalan kaki di sisi jalan berupa trotoar di sepanjang Jalan S.H. Sarundajang, Jalan Terminal Tangkoko, Jalan Walanda Maramis;
- c. ruangpejalan kaki di kawasan yang memiliki mobilitas tinggi pada hari-hari tertentu, seperti gelanggang olahraga, tempat-tempat ibadah di seluruh wilayah kota;
- d. penyediaan jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman dapat diakses oleh penyandang cacat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. penyediaan jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar perumahan di jalan lingkungan maupun jalan kolektor sekunder di seluruh wilayah Kota; dan
- f. penyediaan elemen perabotan jalan pada jalur pejalan kaki di seluruh wilayah kota.

## Pasal 34

- (1) Jalur evakuasi bencana wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g berupa jalan menuju ruang evakuasi.
- (2) Rencana jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Rencana jalur evakuasi bencana tanah longsor meliputi :
1. jalan S.H. Sarundajang, Jalan Pinokalan, Jalan Danowudu, Jalan Duasudara;
2. jalan Tandurusa, Jalan Aertembaga, Jalan Ir. Soekarno, Jalan Moh. Hatta;
3. jalan Sam Ratulangi, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Pierre Tendean; dan

4. jalan raya Batuputih, Jalan Duasudara, Jalan Danowudu, Jalan Pinokalan, Jalan Stadion Duasudara.
- b. Rencana jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan tsunami meliputi :
1. jalan Girian, Jalan Stadion Duasudara, Jalan S.H. Sarundajang, Jalan Girian Permai, Jalan Perumahan Girian, Jalan Pinokalan, Jalan Danowudu;
2. jalan Walanda Maramis, Jalan Siswa, Jalan S.H Sarundajang, Perum Pertamina;
3. jalan Sam Ratulangi, Jalan H.V. Worang, Jalan Perumahan Pemda;
4. jalan Sam Ratulangi, Jalan PM Tangkilisan, Jalan Beringin;
5. jalan Ir. Soekarno, Jalan Yos Sudarso, Jalan M.R. Ticoalu, Jalan Herwing Laoh, Jalan Kantor Lurah Kakenturan, Jalan Pekuburan Bawah;
6. jalan Moh. Hatta, Jalan Daan Mogot, Jalan Winenet, Jalan Pinangunian; dan
7. jalur evakuasi di sepanjang pesisir timur dan selatan Pulau Lembeh diarahkan ke daerah perbukitan.
- c. Rencana jalur evakuasi bencana gempa bumi meliputi :
1. jalan S.H. Sarundajang, Jalan Pinokalan, Jalan Danowudu, Jalan Duasudara;
2. jalan Tandurusa, Jalan Aertembaga, Jalan Daan Mogot;
3. jalan Ir. Soekarno, Jalan Moh. Hatta, Jalan Daan mogot, Jalan Winenet; dan
4. jalan Sam Ratulangi, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Pierre Tendean, Jalan Duasudara.
- d. Rencana jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi meliputi :
1. jalan raya Kasawari Winenet, jalan raya Pinangunian Winenet, jalan raya Winenet Pusat Kota; dan
2. jalan Sam Ratulangi, Jalan Walanda Maramis, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Pierre Tendean, Jalan S.H. Sarundajang, Jalan Stadion Duasudara.

## BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 35

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota meliputi :
- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kota digambarkan dalam Album Peta dengan skala 1 : 25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

## Pasal 36

Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan RTHKota;
- e. kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan
- f. kawasan rawan bencana alam.

## Pasal 37

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung Gunung Wiau dengan luas kurang lebih 2.520 Hektar;
- b. kawasan hutan lindung Gunung Klabat dengan luas kurang lebih 1.471 Hektar;dan
- c. kawasan hutan lindung Pulau Lembeh dengan luas kurang lebih 620,5 Hektar.