Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERLINDUNGAN PRODUK PANGAN LOKAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
di
- berbagai wilayah Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu dilindungi untuk mencegah dari kelangkaan dan dikembangkan melalui usaha secara intensif dan ekstensif; a
- b. bahwa produk pangan lokal perlu dimanfaatkan dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus dalam rangka penganekaragaman produk pangan lokal dan dapat bersaing dengan produk pangan lain; b
- c. bahwa produk pangan lokal yang tersedia dan diproduksi di berbagai Wilayah Kecamatan dapat menjadi pasokan melalui sistem kemitraan dengan minimarket atau toko swalayan dalam Kabupaten Ogan KomeringIlir;
- d. bahwa produk pangan lokal yang sudah tidak diminati atau kurang diminati masyarakat perlu disosialisasikan agar dapat tumbuh minat, kesukaan, dan selera masyarakat untuk kembali mengkonsumsi bahan pangan lokal; d
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaitnana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Pangan Lokal. e
- Mengingat 1
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; '''''
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan ,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1821); 2
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3.
4. Undang-Undang... 4
2
2
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS87), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 6
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 7
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Kemanan, Gizi dan Mutu Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107); 8
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757). 9
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAGjPER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56jM-DAGjPERj9j2014.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGANKOMERINGILIR
Dan
BUPATI OGAN KOMERINGILIR
MEMUTUSKAN :
1. ...
BAB
PERATURAN DAERAHTENTANGPERLINDUNGAN PRODUK Menetapkan
PANGANLOKAL
3
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan KomeringIlir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering IHr. 2
3. Bupati adalah Bupati Ogan KomeringIlir. 3
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir.
5. SKPDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Balai POMadalah Balai pengawasan obat dan makanan.
7. Keeamatan adalah Keeamatan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. '8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati yang diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan.
9. Perlindungan adalah upaya melindungi produk pangan lokal.
10. Pengelolaan pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan, dan pengawasan pangan.
11. Pengembangan produk pangan lokal adalah upaya peningkatan jumlah industri keeil, perbaikan mutu, distribusi produk, sosialisasi dan promosi pangan lokal.
12. Produk Pangan lokal adalah produk pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi menurut standar kesehatan.
13. Penganekaragaman produk pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip giziseimbang.
14. Pangan olahan adalah makanan hasil proses dengan eara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
15. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi lokal.
16. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/ atau mengubah bentuk pangan.
17. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan danjatau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
18. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan eara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, danj'atau perdagangan pangan.
19. Terjangkau adalah keadaan di mana rumah tangga seeara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
20. Konsumsi pangan adalah sejumlah pangan yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
21. Penganekaragaman ...
4
21. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam produk pangan.
22. Pangan beragam, bergizi seimbang, dan arnan adalah aneka ragam bahan pangan yang arnan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan giziyang dianjurkan.
23. Pola pangan harapan (PPH) adalah komposisij susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama, dan citarasa.
24. Keamanan pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, fisik dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
23. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
24. Minimarket atau toko swalayan adalah toko moderen yang dimiliki oleh investor lokal, nasional atau internasional.
25. Penyuluhan pangan lokal adalah upaya sosialisasi produk pangan lokal kepada masyarakat untuk menumbuhkan minat dan kesukaan atau selera untuk mengkonsumsi produk pangan lokal.
26. Penelitian dan pengembangan pangan lokal adalah upaya identifikasi, analisis, dan pengkajian terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan produk pangan lokal.
27. Perlindungan dan pengelolaan pangan lokal berasaskan kelestarian nilainilai budaya lokal, asas manfaat, berkeadilan, partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
BABIl MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Pertama Maksud
Pasal 2
Perlindungan Produk Pangan Lokal dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka tercapainya kesinambungan usaha industri kecil dalam menghasilkan pangan lokal, membentuk kemandirian dalam berusaha, sehingga menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkualitas.
Bagian Kedua Tujuan
Pasa13
Perlindungan produk pangan lokal bertujuan untuk
:
- a. terciptanya sistem produksi pangan lokal secara bertanggung jawab dan berkelanjutan;
tersedianya ...
5
- b. tersedianya pangan lokal yang memenuhi persyaratan kcamarian, rmrru, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
- c. terciptanya sistem distribusi dan kemitraan dalam perdagangan produk pangan lokal yang jujur dan bertanggung jawab; C\_
- d. terwujudnya harga produk pangan lokal yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. terwujudnya penganekaragaman produk pangan lokal;
- f. terciptanya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal; dan terciptanya kondisi untuk dilakukan penelitian dan pengembangan pangan lokal. f.
Bagian Ketiga Sasaran
Pasal 4
Sasaran perlindungan produk pangan lokal adalah semua pelaku usaha industri keeil dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menghasilkan keragaman produk pangan olahan.
BABIII PENGELOLAAN PRODUKPANGAN LOKAL
Bagian Kesatu Kegiatan Pengelolaan Pangan Lokal
Pasal 5
Kegiatan pengelolaan pangan lokal meliputi
- a. proses produksi; a
- c. pengangkutan;
- b. penyimpanan; b
- d. ritel pangan lokal;
- e. distribusi pangan lokal ke seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering llir dan sekitarnya; e
- g. sosialisasi dan / atau penyuluhan pangan lokal; dan
- h. penelitian dan pengembangan pangan lokal.
BABIV SISTEMPRODUKSIDAN KETERSEDlAAN PRODUKPANGAN LOKAL
Pasal 6
- (1) Kegiatan pengembangan produk pangan lokal dilakukan untuk menjamin kontinuitas produksi, baik seeara intensif maupun ekstensif;
- (2) Dalam upaya menjamin kontinuitas produksi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat dengan arahan dan binaan dari dinas dan / atau instansi teknis di daerah yang berwenang;
Dalam upaya ...
~~-----------
-----\_.\_--\_.
:
6
- (3) Dalam upaya untuk mewujudkan dan menjamin kontinuitas produksi pangan lokal, maka kegiatan pengembangan produk pangan lokal dilaksanakan pada masing-masing wilayah sentra produksi;
Bagian Kedua KategoriPangan Lokal
Pasal 7
Pangan lokal yang dimaksud meliputi :
- a. pangan olahan; dan
- b. pangan siap saji.
Bagian Ketiga Jenis Produk Pangan Lokal
Pasa18
- (1) Jenis-jenis pangan lokal sebagaimana dimaksud meliputi :
- a. Kerupuk Kemplang ; a
- b. Gula KelapajAren;
- c. Terasi; C.
- d. Bekasam;
- e. Pedo; e
- g. Gula Puan;
- f. KeripikPisang; f.
- h. Nugget Pisang;
- i. NuggetUbi; i.
- J. Ikan Salai;
- k. Tempoyak.
- (2) Jenis-jenis pangan lokal lain yang belum diketahui dan ditetapkan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dapat diidentifikasi dan diteliti, dan I atau dilakukan pengkajian lebih lanjut oleh institusi dan I atau lembaga yang berwenang.
- (3) Jenis pangan lokal lain yang belum disebutkan pada ayat (I), setelah diidentifikasi, diteliti, dan dilakukan pengkajian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditetapkan sebagai produk pangan Iokal;
- (4) Syarat-Syarat suatu jenis produk ditetapkan sebagai pangan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)adalah sebagai berikut :
- a. produk pangan lokal yang telah dibuat, diproses dan dikonsumsi secara turun temurun oleh masyarakat suatu wilayah; a
- b. produk pangan yang dikonsumsi masyarakat lokal, minimal mencakup suatu wilayah Kabupaten.
BAB IV. '"
7
BABIV SISTEMPRODUKSIDAN KETERSEDIMN PRODUK PANGANLOKAL
Pasal 8
- (1) Kegiatan pengembangan produk pangan lokal dilakukan untuk menjamin kontinuitas produksi, baik secara intensif maupun ekstensif;
- (2) Dalam upaya' menjamin kontinuitas produksi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat dengan arahan dan binaan dari dinas darr/ atau instansi teknis di daerah yang berwenang;
- (3) Dalam upaya untuk mewujudkan dan menjamin kontinuitas produksi pangan lokal, maka kegiatan pengembangan produk pangan lokal dilaksanakan pada masing-masing wilayah sentra produksi;
Bagian Kesatu Sistem Produksi
Pasa19
- (1) Sistem produksi pangan lokal dilaksanakan melalui sistem skala industri kecil dan ditunjang dengan sarana produksi, dan lain-lain yang relevan;
- (2) Sistem produksi sebagaimana yang diatur pada ayat {1} dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan produk pangan lokal;
- (3) Sistem produksi pangan lokal dapat dikembangkan dalam skala perdagangan modern pada masing-masing sentra pengembangan;
- (4) Pengembangan produk pangan lokal dalam skala perdagangan modern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kemitraan antara masyarakat lokal dengan perusahan mitra usaha;
- (5) Kemitraan antara masyarakat lokal dengan mitra usaha dalam pengembangan produk pangan lokal dapat dilakukan melalui pola perjanjian atau pola lain yang bersifat saling menguntungkan.
Bagian Kedua Ketersediaan Pangan Lokal
Pasal
10
- (1) Penyediaan pangan lokal diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu;
- (2) Dalam upaya untuk mewujudkan penyediaan produk pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. mengembangkan sistem produksi pangan lokal yang berturnpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal;
- b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan lokal; b
- c. mengembangkan teknologi produksi pangan lokal;
- d. mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan lokal. d
BABV... ,
---------------
8
BABV DISTRIBUSI PRODUK PANGAN LOKAL
Pasalll
- (1) Dalam upaya pemerataan ketersediaan produk pangan lokal, dilakukan distribusi pangan ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga;
- (2) Dalam mewujudkan distribusi pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan :
- a. mengembangkan sistem distribusi produk pangan lokal yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien; dan
- b. mengelola sistem distribusi produk pangan lokal yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan giziproduk pangan lokal;
BABVI KEAMANAN PRODUK PANGAN LOKAL
Bagian Kesatu Sanitasi Pangan
Pasal 12
5
- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan produk pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal wajib memenuhi persyaratan sanitasi;
- (2) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat {I} merujuk pada pedoman cara yang baik dalam hal:
- a. produksi pangan lokal olahan;
- b. produksi pangan lokal siap saji;
- c. pengangkutan pangan lokal; dan C\_
- d. ritel pangan lokal.
Bagian Kedua Bahan Tambahan Produk Pangan Lokal
Pasal 13
- (1) Setiap orang danJatau badan yang memproduksi pangan lokal dilarang menggunakan bahan yang terlarang sebagai bahan tambahan;
- (2) Setiap orang danJatau badan yang memproduksi pangan lokal dapat menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan;
Bagian Ketiga Kemasan Produk Pangan Lokal
Pasal 14
- (1) Setiap orang darr/atau badan yang memproduksi pangan lokal dilarang menggunakan bahan kemasan pangan yang dinyatakan :
- a. terlarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan a
- b. dapat menimbulkan pencemaran yang merugikan atau membahayakan bagi kesehatan manusia.
Setiap...
.--\_-----
--
----
\_\_
---
----
-----\_---
9
- (2) Setiap orang dan! atau badan yang memproduksi pangan lokal wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan;
- (3) Satuan kerja perangkat daerah yang membidangi produk pangan lokal menyusun daftar bahan kemasan yang termasuk kategori dilarang digunakan, dapat digunakan dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 15
Bahan kemasan selain yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) hanya boleh digunakan sebagai kemasan produk pangan lokal setelah diperiksa keamanan pangannya.
Pasal 16
- (1) Setiap orang danjatau badan yang melakukan produksi pangan lokal wajib melakukan pengemasan pangan secara benar.
- (2) Cara pengemasan pangan secara benar sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merujuk pada standar mutu nasional dan disosialisasikan oleh SKPD dan lembaga teknis terkait.
Pasal 17
- (1) Setiap orang danj'atau badan dilarang membuka kemasan akhir pangan lokal untuk dikemas kembali, dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap produk pangan lokal yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.
- (3) Setiap orang dan I atau badan yang mengemas kembali pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pengemasan pangan lokal secara benar.
- (4) Tata cara pengemasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat merujuk pada standar nasional Indonesia.
Bagian Keempat Produk Pangan Tercemar
Pasal 18
Setiap orang dan/ atau badan dilarang mengedarkan dan memperdagangkan
:
- a. produk pangan lokal yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. produk pangan lokal yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. produk pangan lokal yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan; C
- d. produk pangan lokal yang mengandung bahan kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan lokal tidak layak clikonsumsi manusia; dan
- e. produk pangan lokal yang telah kadaluwarsa. e
BABVII. ...
-----------------------------
10
BAB VII - MUTU DAN GIZI PRODUK PANGAN LOKAL OLAHAN
Pasal 19
Standar mutu produk pangan lokal olahan ditetapkan sebagai berikut
:
- a. program jaminan mutu produk pangan lokal olahan dilakukan pada kegiatan pengolahan; a
- b. program jaminan mutu pangan olahan, pasca panen, dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada huruf a mancakup persyaratan dasar dan atau sistem jaminan mutu produk pangan lokal olahan;
BAB VII - MUTU DAN GIZI PRODUK PANGAN LOKAL OLAHAN
Pasal 20
Setiap orang darr/atau badan dilarang memperdagangkan:
- a. produk pangan lokal yang tidak memenuhi standar mutu sebagaimana ditetapkan sesuai dengan peruntukannya; dan
- b. produk pangan lokal yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang diizinkan. b
Pasa121
- (1) Setiap orang darr/ atau badan yang memproduksi atau mengedarkan produk pangan lokal yang dikemas wajib mencantumkan label pada produk dan atau pada kemasan;
2. (2} Labelpada kemasan pangan lokal olahan memuat sekurang-kurangnya keterangan tentang :
- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan; b
- c. berat bersih atau isi bersih; c.
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi; d
- e. keterangan tentang halal; dan e.
- f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa. f.
Pasa122
- (1) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat;
- (2) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia;
- (3) Penggunaan istilah asing, dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan untuk kepentingan pangan lokal ke luar negeri.
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PRODUK PANGAN LOKAL
Pasal 23
11
Pasal23
Setiap orang dan atau badan dilarang mengganti, me1abel kembali atau menukar tanggal, bulan dan tahun masa berlaku kadaluwarsa pangan lokal yang diedarkan.
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PRODUK PANGAN LOKAL
Pasal 24
- (1) Label dan iklan tentang produk pangan lokal harus memuat keterangan mengenai produk pangan secara benar dan tidak menyesatkan;
- (2) Iklan produk pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
{I}
BABIX TANGGUNG JAWAB PRODUSEN PANGAN LOKAL
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PRODUK PANGAN LOKAL
Pasal 25
- (1) Orang atau badan yang memproduksi atau mengedarkan produk pangan lokal bertanggung jawab atas keamanan pangan lokal yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi;
- (2) Kelalaian atas keamanan pangan lokal yang berakibat terganggunya kesehatan atau meninggalnya seseorang menjadi tangggung jawab orang atau badan usaha yang memproduksi pangan lokal;
- (3) Pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan tuntutan kepada produsen.
BABX PERANSERTA MASYARAKAT
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PRODUK PANGAN LOKAL
Pasal 26
- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan pengelolaan, dan pengembangan produk pangan lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : melaksanakan produksi, perdagangan, dan distribusi produk pangan lokal.
BABXI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal
27
- (I) Pangan lokal olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan lokal industri rumah tangga;
- (2) Sertifikat produksi pangan lokal industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.
Instansi ...
12
- (3) Instansi yang berwewenang menetapkan pedoman pemberian sertifikat produksi pangan lokal industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi antara lain:
- a. jenis pangan lokal; a
- b. tata cara penilaian; dan b
- c. tata cara pemberian sertifikast produksi pangan lokal. C
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PRODUK PANGAN LOKAL
Pasal 28
Pangan lokal olahan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki sertifikat produksi pangan lokal industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal27, yaitu produk pangan yang:
- a. mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar danjatau
- b. Dimasukkan ke dalam wilayah daerah dalam jumlah kecil untuk keperluan: b
1. permohonan surat persetujuan pendaftaran; 1
2. penelitian; dan 2
3. konsumsi sendiri. 3
PasaI
29
- (1) Balai POMberwenang melakukan pengawasan konsumen, mutu dan gizi pangan lokal yang beredar.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l}, instansi berwewenang dapat :
- a. mengambil contoh pangan lokal yang beredar; danj atau
- b. melakukan pengujian terhadap contoh produk pangan lokal.
- (3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk ditindak lanjuti sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PRODUK PANGAN LOKAL
Pasal 30
Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan lokal segar dan olahan.
Bagian Kedua Pembinaan
BAB VIII - LABEL DAN IKLAN PRODUK PANGAN LOKAL
Pasal 31
- (1) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pangan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pembinaan terhadap produsen pangan Iokal oIahan sebagimana yang dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh dinas terkait.
BAB XII. ...
13
Pasa132
Dalam upaya mewujudkan perbaikan mutu dan cita rasa pangan lokal dapat dilakukan penganekaragaman produk.
BAB XII - PENYULUHAN PRODUK PANGAN LOKAL
Pasal 33
- (I) Dalam upaya mewujudkan sosialisasi produk pangan lokal dapat dilakukan promosi produk pangan lokal;
- (2) Promosi produk pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat dilaksanakan oleh instansi berwenang, perorangan, badan usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, danfatau lembaga pendidikan.
2. ,(3) Kegiatan promosi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diselenggarakan di tempat umum, lembaga pendidikan, hotel, restoran, pelabuhan kapallaut, bandar u.dara, dan lain-lain tempat atas izin pihak yang berwenang.
PENELlTIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK PANGAN LOKAL
BAB XIII - PENELlTIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK PANGAN LOKAL
Pasal 34
- (1) Jenis-jenis produk pangan lokal yang tersebar di berbagai wilayah dan belum teridentifikasi perlu diiventarisir dan diteliti lebih lanjut untuk dapat dikembangkan sebagai potensi produk pangan lokal.
di
- \2) Produk Pangan lokal yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai wilayah tetapi potensinya te1ah berkurang perlu diteliti untuk dikembangkan lebih lanjut.
- (3) Pengembangan seperti yang dimaksud ayat (2) dapat diarahkan untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).
- (3) Dalam upaya mewujudkan kegiatan penelitian pangan lokal sebagaimana disebutkan dalam ayat (I) dan (2)dapat dilakukan me1aluikerjasama atau kemitraan dengan lembaga, Badan, danfatau Balai penelitian yang relevan.
- (4) Kerjasama penelitian dan pengembangan produk pangan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan masing-masing instansi dan I atau SKPDyang berwewenang.
BABXIV
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - PENELlTIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK PANGAN LOKAL
Pasal 35
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam)bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
-------\_.----------------------------------
14
Pasa136
Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Pangan Lokal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Penetapan: Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 1® A:pril 2017 BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Penetapan: Diundangkan di Kayuagung pada tanggal 1e ~.pril 2017 SEKRETARlS DAERAH .ATENOGANKOMERINGILIR, ~' HUSIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENOGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 4 Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Pangan Lokal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Penetapan: Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 10 A pril 2017 BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Penetapan: 2017 Diundangkan di Kayuagung 10 Apr1l EN OGANKOMERING ILIR, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 4