PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 31 Tahun 2009 tentang IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap angkutan orang dan barang maka perlu pengawasan dan penertiban atas kendaraan angkutan orang maupun barang;
Mengingat :
- b. bahwa Pengaturan Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2003 tidak sesuai lagi, sehingga perlu di ganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang;
1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
5. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Muaro Jambi Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 04).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN
:
PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Muaro Jambi;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Muaro Jambi;
6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya Badan Milik Negara atau Daerah dengan Nama Bentuk Apapun, Persekutuan, Perkumpulan Pirma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
7. Subyek Retribusi adalah Orang atau Pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban;
8. Kendaraan Roda Empat ke atas adalah kendaraan roda empat keatas yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
9. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang -undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
ANGKUTAN ORANG DAN BARANG Bagian Pertama
BAB II - ANGKUTAN ORANG DAN BARANG Bagian Pertama
Pasal 2
Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang.
BAB II - ANGKUTAN ORANG DAN BARANG Bagian Pertama
Pasal 3
Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilayani dengan :
- a. trayek tetap dan teratur; atau
- b. tidak dalam trayek.
BAB II - ANGKUTAN ORANG DAN BARANG Bagian Pertama
Pasal 4
Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, dilakukan dalam jaringan trayek.
BAB II - ANGKUTAN ORANG DAN BARANG Bagian Pertama
Pasal 5
Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri dari :
4
- a. trayek antara kota antar provinsi yaitu trayek yang melalui lebih dari satu wilayah Provinsi;
- b. trayek antar kota dalam provinsi yaitu trayek yang melalui antar daerah Kabupaten dalam satu wilayah provinsi;
- c. trayek kota yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah .
- d. trayek pedesaan yaitu trayek yang seluruhnnya berada dalam satu wilayah kabupaten.
BAB II - ANGKUTAN ORANG DAN BARANG Bagian Pertama
Pasal 6
- (1) Trayek antar kota antar provinsi diselenggarakan dengan memenuhi ciri - ciri pelayanan sebagai berikut :
- a. mempunyai jadual tetap;
- b. pelayanan cepat;
- c. dilayani oleh mobil bus umum;
- d. tersediannya terminal penumpang tipe a, pada awal pemberangkatan, persinggahan, dan terminal tujuan;
- e. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan.
- (2) Trayek antar kota dalam provinsi diselenggarakan dengan memenuhi ciri - ciri pelayanan sebagai berikut:
- a. mempunyai jadual tetap;
- b. pelayanan cepat dan/atau lambat;
- c. dilayani oleh mobil bus umum;
- d. tersediannya terminal penumpang sekurang -kurangnya tipe B, pada awal pemberangkatan, persinggahan dan terminal tujuan;
- e. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan.
- (3) Trayek kota terdiri dari :
- a. mempunyai jadual tetap;
- b. melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dari kawasan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang - alik secara tetap dengan pengangkutan yang bersifat massal;
- c. dilayani oleh mobil bus umum;
- d. pelayanan cepat dan/atau lambat;
- e. jarak pendek;
- f. melalui tempat - tempat yang ditetapkan hanya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (4) Trayek pedesaan diselenggarakan dengan ciri -ciri pelayanan sebagai berikut :
- a. mempunyai jadual tetap dan/atau tidak berjadual;
- b. pelayanan lambat;
- c. dilayani oleh mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum;
- d. tersediaannya terminal penumpang sekurang -kurangnnya tipe c, pada awal pemberangkatan dan terminal tujuan;
- e. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan.
Bagian Kedua Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek
BAB II - ANGKUTAN ORANG DAN BARANG Bagian Pertama
Pasal 7
Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek terdiri dari :
- a. pengangkutan dengan menggunakan taksi;
- b. pengangkutan dengan cara sewa;
- c. pengangkutan untuk kepentingan Pariwisata.
BAB II - ANGKUTAN ORANG DAN BARANG Bagian Pertama
Pasal 8
- (1) Pengangkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. wilayah Kabupaten/Kota.
- b. dalam keadaan tertentu wilayah operasi taksi dapat melampaui :
1. wilayah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
2. wilayah Kabupaten/Kota melewati lebih dari satu provinsi;
BAB II - ANGKUTAN ORANG DAN BARANG Bagian Pertama
Pasal 9
- (1) Pengangkutan dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b merupakan pelayanan dari pintu, dengan wilayah operasi tidak terbatas.
- (2) Pengoperasian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mobil penumpang umum.
BAB II - ANGKUTAN ORANG DAN BARANG Bagian Pertama
Pasal 10
Pengangkutan untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c merupakan pelayanan angkutan ke dan dari daerah - daerah tujuan wisata.
BAB III - ANGKUTAN BARANG DENGAN
Pasal 11
- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. barang umum;
- b. barang berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat.
KETENTUAN PERIZINAN
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 12
- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan angkutan orang dan dengan kendaraan umum dalam
trayek tetap dan teratur dan atau trayek tidak tetap wajib memiliki Izin Usaha Angkutan Orang.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan angkutan barang dengan kendaraan wajib memiliki Izin Usaha Angkutan Barang.
- (3) Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (4) Tata cara pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan.
BAB V - KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA ANGKUTAN Pasal 13
Pasal 13
- (1) Pemegang Izin Usaha Angkutan Orang diwajibkan :
- a. memiliki dan atau menguasai sekurang - kurangnya 5 (lima) unit kendaraan bermotor roda empat keatas sesuai dengan peruntukannya yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan;
- c. melakukan kegiatan Usaha angkutan selambat -lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin Usaha Angkutan Orang;
- d. melaporkan kegiatan usaha angkutan orang setiap tahun kepada pejabat yang berwenang;
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan atau domisili;
- f. mentaati semua peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- (2) Pemegang Usaha Angkutan Barang diwajibakan :
- a. menyelenggarakan angkutan barang dengan mentaati semua ketentuan yang berlaku;
- b. membawa muatan sesuai dengan Buku Uji (STUK) yang diberikan.
BAB VI - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 14
Dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang.
BAB VI - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 15
Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang.
BAB VI - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 16
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang.
BAB VII - GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 17
Pasal 17
Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB VIII - Pasal 18
Pasal 18
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB IX
BAB VIII - Pasal 18
Pasal 19
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang, dengan pertimbangan terhadap kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
BAB X - STRUKTUR TARIF DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 20
Pasal 20
- (1) Izin Usaha Angkutan Orang :
- a. dengan Trayek tetap dan teratur dikenakan pungutan
...
Rp. 1.000.000,-/Perizinan.
- b.
- tidak dalam trayek ... Rp. 750.000.-/Perizinan.
- (2) Izin Usaha Angkutan Barang
- a. Barang Umum ... Rp. 50.000.-/Perizinan.
- b. Barang berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat ... Rp. 75.000.-/Perizinan.
BAB X - STRUKTUR TARIF DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 20
Pasal 21
Retribusi Izin Usaha Orang dan Barang dipungut di Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
BAB XI - TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 22
Pasal 22
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan dan atau oleh pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 23
Pasal 23
- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), harus disetor
ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1 X 24 Jam kecuali pada sebab - sebab tertentu tata caranya ditentukan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB XIII - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 24
Pasal 24
- (1) Pengawasan dan Pengendalian atas Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang yang telah dikeluarkan dilakukan dengan memberikan Kartu Izin Usaha Angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Kartu Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Bupati.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25
- (1) Pemegang Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan.
- (2) Pencabutan izin usaha dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut - turut dengan tenggang waktu satu bulan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang yang masa berlakunya belum berakhir, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Angkutan Orang dan Barang (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Nomor 8 Seri C Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti. pada tanggal 10 September 2009.

Penandatangan: ## BUPATI MUARO JAMBI, dto ## H.BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 10 September 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto ## H. SYAIFUDDIN ANANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 31.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG
## IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG
## I. PENJELASAN UMUM.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, dalam rangka memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap angkutan orang dan barang yang tempat usahanya berada diwilayah Kabupaten Muaro Jambi, maka perlu dilakukan pengawasan dan penertiban atas kendaraan angkutan orang maupun barang dimaksud.
Disamping untuk memberikan perlindungan dan pengamanan, Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan roda pemerintahan perlu menggali serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal, yang salah satunya adalah dari Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang.
Penetapan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam pemberian Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang serta guna menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
```
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. ``` ```
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. ``` ```
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Cukup Jelas. Pasal 19 Cukup Jelas. Pasal 20 Cukup Jelas. Pasal 21 Cukup Jelas. ``` ```
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas. Pasal 23 Cukup Jelas. Pasal 24 Cukup Jelas. Pasal 25 Cukup Jelas. Pasal 26 Cukup Jelas. Pasal 27 Cukup Jelas. Pasal 28 Cukup Jelas. ``` TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 28.