Unknown Unknown Nomor 67 Tahun 2017 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 67 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
- a. bahwa dalam rangka memenuhi pelayanan kesehatan yang paling mendasar dan esensial pada tingkat yang paling minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan dan menjadi tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten Batang Hari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4.Undang-Undang.....
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah...
Memperhatikan
:
Menetapkan :
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 34);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 73);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri Kesehatan
4.Bupati adalah...
4. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten Batang Hari di bidang kesehatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten Batang Hari yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari dan DPRD Kabupaten Batang Hari dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
9. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
10. Ibu hamil K-4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan.
11. Nifas adalah periode mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan.
12. Neonatus adalah bayi berumur 0 - 28 hari.
13. Usia pendidikan dasar adalah adalah anak pada usia pendidikan dasar.
14. Usia produktif adalah seseorang yang berusia antara 15 sampai dengan 59 tahun.
15. Usia lanjut yang selanjutnya disebut Usila adalah seseorang yang berusia 60 tahun keatas.
16. Penderita Hipertensi adalah Tekanan darah melalui dari sistolik &gt; 140 mmHg dan diastolik &lt; 90 mmHg.
17. Penderita Diabetes militus adalah apabila pemeriksaan gula darah &gt; 200 mg/dl
18. Gangguan jiwa berat adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
19. Penemuan pasien baru Tuberkulosis Bakteri Tahan Asam yang selanjutnya disingkat TB yang selanjutnya disingkat BTA Positif adalah penemuan pasien Tuberkulosis (TB) melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu.
20. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang lama kelamaan akan mengakibatkan AIDS.
21. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh karena menurunnya system kekebalan tubuh.
20. Human Immunodeficiency ....
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
BAB II - STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Pasal 2
- (1) Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.
- (2) SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan targetnya hingga Tahun 2021 yang meliputi Pelayanan Kesehatan :
- a. Ibu hamil;
- b. Ibu bersalin;
- c. Bayi baru lahir;
- d. Balita;
- e. Pada usia pendidikan dasar;
- f. Pada usia produktif;
- g. Pada usia lanjut;
- h. Penderita hipertensi;
- i. Penderita Diabetes Melitus;
- j. Orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Orang dengan TB; dan
- l. Orang dengan risiko terinfeksi HIV;
- (3) Indikator Kinerja dan Target SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Ditetapkan di : Muara Bulian Pada tanggal : 18 Oktober 2017

Penandatangan: ## BUPATI BATANG HARI SYAHIRSAH SY

Penetapan: Diundangkan di : Muara Bulian Pada tanggal : 18 Oktober 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI ## BAKHTIAR BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR 67

Distribusi: SALINAN

Penandatangan: LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR : 67 TAHUN 2017 TANGGAL : 18 November 2017 ## STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BATANG HARI | NO | NAMA INDIKATOR | TARGE T 2017 (%) | TARGE T 2018 (%) | TARGET 2019 (%) | TARGET 2020 (%) | TARGE T 2021 (%) | |------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------| | 1 | Pelayanan kesehatan Ibu hamil | 96% | 97% | 97% | 98% | 99% | | 2 | Pelayanan kesehatan Ibu bersalin | 79,5% | 82,6% | 94,6% | 96,8% | 100% | | 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 81,5% | 85,5% | 90,2% | 95,2% | 95.5% | | 4 | Pelayanan kesehatan balita | 70% | 75% | 80% | 82% | 84% | | 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | | 6 | Pelayanan kesehatan pada usia Produktif | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | | 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 30% | 40% | 50% | 60% | 75% | | 8 | Pelayanan penderita hipertensi | 24,28% | 23,79% | 23,38% | 22,78% | 22,28% | | 9 | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | 6,67% | 6,52% | 6,27% | 6,0% | 5,78% | | 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 11 | Pelayanan kesehatan orang dengan TB | 95% | 97% | 98% | 98% | 100% | | 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI SYAHIRSAH SY

Penandatangan: LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR : 67 TAHUN 2017 TANGGAL : 18 OKTOBER 2017 ## PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BATANG HARI ## BAB I PENDAHULUAN ## A. LATAR BELAKANG Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat, sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang- orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara. Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakannya, maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk: 1. Menjamin tersedianya barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhannya; 2. Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga Negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya dibidang kesehatan. Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah dibidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya dibidang kesehatan. Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat(6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalam UU23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan adalah satu dari enam urusan concurrent (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Enam urusan tersebut adalah: 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5. Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan 6. Sosial Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemda di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan keenam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanantersebut bagi seluruh warga negara. SPM sekurangnya mempunyai dua fungsi yaitu (i) memfasilitasi Pemda untuk melakukan pelayanan public yang tepat bagi masyarakat dan (ii)sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah dibidang pelayanan publik bidang kesehatan. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Penandatangan: SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Bila pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan maka pada SPM ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemda. Pencapaian target SPM, bersama-sama dengan program prioritas lain, menjadi indicator apakah kinerja Kepala Daerah dinilai baik atau tidak dan sebagaimana telah diatur dalam UU 23 Tahun 2014 maka ada konsekuensi tertentu atas tercapai/tidaknya indikator-indikator ini. SPM juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan Performance Based Budgeting . UU 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemda untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM (pasal 298). Kedepannya nanti pengalokasian DAK ke daerah akan berdasar pada kemampuan daerah untuk pencapaian target-target SPM, daerah dengan kemampuan sumberdaya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK. Hal-hal tersebut diatas membuat seluruh elemen akan bersatu padu berbenah untuk bersama-sama menuju pencapaian target-target SPM, termasuk didalamnya adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan terutama di level Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM. Implementasi SPM juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang sampai saat ini masih bermasalah dengan adanya defisit anggaran. Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif - preventif sehingga diharapkan akan berimpact pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN.

Penandatangan: Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 berisi arah kebijakan pembangunan daerah yaitu untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, dimana penyusunan RKPD Tahun 2017 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial serta beberapa prioritas lainnya. Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Batang Hari sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. ## B. TUJUAN DAN SASARAN Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Batang Hari. Sasaran dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan dan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya. ## C. PENGERTIAN

Penandatangan: Konsep SPM berubah dari Kinerja Program Kementerian menjadi Kinerja Pemda yang memilikikon sekuensi reward dan punishment , sehingga Pemda diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan adekuat. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun.

Penandatangan: SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapanindikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu.

Penandatangan: SPM merupakan salah satu program strategis nasional. Pada Pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenai sanksi yaitu sanksi administratif, diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan diberhentikan sebagai Kepala Daerah. 6 ## BAB II ## JENIS LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BATANG HARI | NO | JENISLAYANAN DASAR | MUTU LAYANAN DASAR | PENERIMA LAYANAN DASAR | PERNYATAAN STANDAR | |------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Pelayanan Kesehatan ibu hamil | Sesuai standar pelayanan antenatal. | Ibu hamil. | Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. |

Distribusi: | 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | Sesuai standar pelayanan persalinan. | Ibu bersalin. | Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. | | 3 | Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir | Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir. | Bayi baru lahir. | Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan | | 4 | Pelayanan kesehatan balita | Sesuai standar pelayanan kesehatan balita. | Balita. | sesuai standar. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. | | 5 | Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar | Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar. | Anak pada usia pendidikan dasar. | Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai | | 6 | Pelayanan Kesehatan pada usia produktif | Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif. | Warga Negara Indonesia usia 15s.d.59 tahun. | standar. Setiap warga negara Indonesia usia15s.d.59 tahun mendapatkan skrining kesehatan | | 7 | Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut | Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut. | WargaNegara Indonesia usia 60 tahun ke atas. | sesuai standar. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining | | 8 | Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi | Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi. | Penderita hipertensi. | kesehatan sesuai standar. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. | | 9 | Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus | Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus. | Penderita Diabetes Melitus. | Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan | | 10 | Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa. | Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat. | sesuai standar. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan | | 11 | Pelayanan kesehatan orang dengan TB | Sesuai standar pelayanan kesehatan TB. | Orang dengan TB. | sesuai standar. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. | | 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV. | Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgend er, pengguna napza,dan Warga binaan lembaga pemasyarakatan) | Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza,dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. | ## DEFINISI OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN ## DI KABUPATEN BATANG HARI ## 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - a. Pernyataan Standar 2. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kerjanya dalam kurun waktu kehamilan. ## b. Pengertian - 1) Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerjadi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR). - 2) Yang disebutdengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu : - a) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan; - b) Ukur tekanan darah; - c) Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA) - d) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri);

Distribusi: - e) Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ); - f) Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan; - g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan; - h) Tes laboratorium: teskehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan. - i) Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan; - j) Temu wicara (konseling) - c. Definisi Operasional Capaian Kinerja Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. ## d. Rumus Penghitungan Kinerja Jumlah ibu hamil yang Mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan

Distribusi: Presentase ibu hamil Mendapatkan Pelayanan ibu hamil = ------------------------------------ X 100 % Jumlah semua ibu hamil di Wilayah KabupatenBatang Hari Dalam kurun waktu satu tahun Yang sama ## e. Contoh Penghitungan Di Kabupaten 'A' terdapat 4000 ibu hamil. Adapun rincian yang berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: | Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Sasaran Ibu Hamil | Jumlah yang Mendapat Pelayanan K4 | |---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------| | (a) | (b) | (c) | | Puskesmas A | 1000 | 950 | | Puskesmas B | 1000 | 1000 | | Puskesmas C | 1000 | 1000 | | Puskesmas D | 1000 | 900 | | Jumlah | 4000 | 3850 | Hasil rekapitulasipada tahun itu, ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sebanyak 3850 orang. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten 'A' dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah 3850/4000 x 100 % = 96,2%. Catatan: Mengingat jumlah kunjungan masih 3850 orang, diperlukan rencana strategis tahun depan untuk menjangkau 150 orang yang belum berkunjung. Perlu dianalisis sebab-sebab mereka belum berkunjung apakah persoalan sosialisasi, akses, sudah memeriksa sendiri atau tidak mau mendapat pelayanan skrining. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari harus mempunyai strategi untuk menjangkau seluruh ibu hamil agar seluruhnya memperoleh pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar. ## f. Target Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dalam pelayanan kesehatan ibu hamil adalah 100 persen. - g. Langkah-langkah Kegiatan 2. 1.Pendataan ibu hamil 3. 2.Pemeriksaan kehamilan 4. 3.Pemberian Buku KIA 5. 4.Pencatatan dan pelaporan 6. 5.Rujukan ANC jika diperlukan ## h. Teknik Penghitungan Pembiayaan | LANGKAH KEGIATAN | VARIABEL | KOMPONEN | VOLUME | |--------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | 1.Pendataan Ibu Hamil | | | | | | Petugas | Pendataan Bumil Biaya transport petugas/BBM (1) | Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas | | | Bumil | Data Jumlah Bumil | | | | Formulir | Pengadaan Formulir | 1 Paket x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas | | 2. Pemeriksaan Kehamilan (ANC) | | | | | LANGKAH KEGIATAN | VARIABEL | KOMPONEN | VOLUME | |---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | a. Pelayanan dalam gedung | Petugas | Pelayanan ANC | | | | Alat kesehatan | Pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan (ANC) (2,3) | 1 Paket x Jumlah Puskesmas | | | Pemeriksaan Laboratorium | Pengadaan Set Pemeriksaan Laboratorium Ibu Hamil (3,5) | 1 Paket x Jumlah Puskesmas | | | Bumil | Data Jumlah Bumil | | | | Obat | Pengadaan Tablet Fe (90 tablet) | Jumlah tablet Fe x Jumlah Bumil x Jumlah Puskesmas | | | Vaksin | Pengadaan Paket Imunisasi TT (3) | 1 Paket x Jumlah Bulin sasaran x Jumlah Puskesmas | | b. Pelayanan luar gedung | Petugas | Pelayanan ANC | | | | Alat kesehatan | Biaya transport petugas/BBM (1) | Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas | | | | Pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan (ANC) (2,3) | Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan (ANC) pelayanan dalam gedung | | | Bumil | Data Jumlah Bumil | | | | Obat | Pengadaan Tablet Fe (90 tablet) | Terintegrasi dengan paket pengadaan Tablet Fe pelayanan dalam gedung | | | Vaksin | Pengadaan Paket Imunisasi TT (3) | Terintegrasi dengan paket pengadaan Imunisasi TT pelayanan dalam gedung | | 3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA | | | | | | Petugas | Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA (6) | Terintegrasi dengan pelayanan ANC | | | BukuKIA | Pengadaan Buku KIA | 1 Paket x Jumlah Bumil x Jumlah Puskesmas | | 4. Pencatatan dan Pelaporan | | | | | | Petugas | Pencatatan dan pelaporan | | | | Bumil | Data jumlah Bumil | | | | Register Kohort ibu | Pengadaan Register Kohort ibu | 1 Paket x Jumlah Bumil x Jumlah Puskesmas | | | Formulir dan ATK | Pengadaan formulir dan ATK | 1 Paket xJumlah Puskesmas | | LANGKAH KEGIATAN | VARIABEL | KOMPONEN | VOLUME | |---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. RujukanANC (jika diperlukan) | | | | | | Petugas | Pelayanan Kegawatdaruratan maternal Biayatransport petugas/BBM (1) | Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Rujukan x Jumlah Puskesmas | | | Alat kesehatan | Pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan (ANC) (2,3) | Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan (ANC) pelayanan dalam gedung | | | | Set Kegawat daruratan maternal (3) | 1 Paket x Jumlah Puskesmas | | | Pendamping Bumil | Biaya transport petugas/BBM (1) | Jumlah Pendamping Bumil (maksimal 2 orang ) x Transportper Rujukan x Jumlah Puskesmas | | | Rumah Tunggu | Biayasewa/operasional (jika diperlukan) | Paket operasional rumah tunggu | ## Keterangan: - 1) U nit cost mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di Kabupaten Batang Hari; - 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas;

Distribusi: - 3) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Ibu Hamil mengacu pada Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual; - 4) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Bayi Baru Lahir mengacu pada Permenkes Nomor 25 Tahun2014tentang Upaya Kesehatan Anak; - 5) Pemeriksaan Laboratorium pada Ibu dan Anak mengacu pada Pedoman Pemeriksaan Ibudan Anak (PPIA); - 6) Pengisian dan pemanfaatan buku KIA mengacu pada Kepmenkes Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak. - i. Monitoring dan Evaluasi - 1) Sistem Informasi Puskesmas - 2) Sistem Informasi Rumah Sakit - 3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah - j. Sumber Daya Manusia - 1) Bidan - 2) Dokter/DLP - 3) Dokter Spesialis Kebidanan ## k. Referensi

Penandatangan: - 1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak;

Penandatangan: - 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/X/Menkes/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

Penandatangan: - 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

Penandatangan: - 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual; - 5) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia. ## 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - a. Pernyataan Standar

Distribusi: 2. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. ## b. Pengertian

Distribusi: - 1) Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. - 2) Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Polindes, Poskesdes, Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta.

Penandatangan: - 3) Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehata

Distribusi: Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil,Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan. ## c. Defenisi Operasional Capaian Kinerja Capaiankinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. ## d. Rumus Penghitungan Kinerja

Distribusi: Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan pelayanan Persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan

Distribusi: Presentase ibu bersalin Mendapatkan Pelayanan persalinan = ------------------------------------ X 100 % Jumlah semua ibu bersalin Yang ada Wilayah Kabupaten Batang Hari tersebut dalam kurun waktu satu tahun ## e. Contoh Penghitungan Di Kabupaten 'B' terdapat 5000 ibu bersalin. Rincian yang berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah adalah sebagai berikut: | Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Sasaran Ibu Hamil | Jumlah yang Dilayani Sesuai Standar | |---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------| | (a) | (b) | (c) | | Puskesmas A | 1000 | 350 | | Puskesmas B | 1000 | 1000 | | Puskesmas C | 1000 | 1000 | | Puskesmas D | 2000 | 2000 | | Jumlah | 5000 | 4350 | Hasil rekapitulasi pada tahun itu, ibu bersalin di fasilitas kesehatan sebanyak 4350 ibu. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten 'B' dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah 4350/5000 x 100 % = 87 %.

Distribusi: Catatan: Mengingat jumlah pertolongan persalinan masih 4350 orang diperlukan rencana strategis tahun depan untuk menjangkau 650 orang yang belum berkunjung. Perlu dianalisis sebab-sebab mereka tidak bersalin sesuai standar Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari harus mempunyai strategi untuk menjangkau seluruh ibu bersalin agar seluruhnya memperoleh pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar. ## f. Target Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah 100 persen. ## g. Langkah-langkah Kegiatan - 1) Pendataan ibu bersalin

Distribusi: - 2) Pelayanan persalinan - 3) Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA - 4) Pencatatan dan pelaporan

Distribusi: - 5) Rujukan pertolongan persalinan jika diperlukan ## h. Teknik Penghitungan Pembiayaan : | LANGKAH KEGIATAN | VARIABEL | KOMPONEN | VOLUME | |--------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | 1.Pendataan Ibu Bersalin | | | | | | Petugas | Pendataan Bulin Biaya transport petugas/BBM (1) | Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas | | | Bulin | Data Jumlah Bulin | | | | Formulir | Pengadaan Formulir | 1 Paket x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas |

Distribusi: | 2.Pelayanan Persalinan | | | | | | Bulin | Data Jumlah Bulin | |

Distribusi: | | Petugas | Pelayanan persalinan | | | LANGKAH KEGIATAN | VARIABEL | KOMPONEN | VOLUME | |----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Alat kesehatan | Pengadaan Set Obstetri & Ginekologi (2) | 1 Paket x Jumlah Puskesmas | | | | Pengadaan Set Resusitasi Bayi (2) | 1 Paket x Jumlah Puskesmas | | | | Pengadaan Set Perawatan | 1 Paket x Jumlah |

Distribusi: | | | Pasca Persalinan (2) | Puskesmas |

Distribusi: | | Obat | Pengadaan paket obat dan BMHP untuk persalinan | 1 Paket x Jumlah Bulin x Jumlah Puskesmas | | 3.Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA | | | | | | Petugas | Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA (6) | | | | BukuKIA | Pengadaan Buku KIA | Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | 4.Pencatatan dan Pelaporan | | | | | | Petugas | Pencatatan dan pelaporan | | | | Bulin | Data jumlah Bulin | | | | Register Kohort ibu | Pengadaan Register Kohort Ibu | 1 Paket x Jumlah Bulin x Jumlah Puskesmas | | | Formulir dan ATK | Pengadaan formulir dan ATK | 1 Paket x Jumlah Puskesmas |

Distribusi: | 5.Rujukan pertolongan persalinan (jika diperlukan) | | | | | | Petugas | Pelayanan Kegawat daruratan maternal Biaya transport petugas/ BBM(1) | Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Rujukan x Jumlah Puskesmas | | | Alat kesehatan | Set Kegawat daruratan maternal (3) | Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Kegawat daruratan maternal pada Pelayanan Rujukan ANC | | | Pendamping Bulin | Biaya transport petugas/BBM (1) | Jumlah Pendamping Bulin (maksimal 2 orang) x Transport per Rujukan x Jumlah Puskesmas | | | Rumah Tunggu | Biaya sewa/operasional (jika diperlukan) | Paket operasional rumah tunggu | ## Keterangan: - 1) U nit cost mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di Kabupaten Batang Hari; - 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;

Distribusi: - 3) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Ibu Hamil mengacu pada Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual; - 4) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Bayi Baru Lahir mengacu pada Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak; - 5) Pemeriksaan Laboratorium pada Ibu dan Anak mengacu pada Pedoman Pemeriksaan Ibu dan Anak; 3. 6 ) Pengisian dan pemanfaatan buku KIA mengacu pada Kepmenkes Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak. - i. Monitoring dan Evaluasi - 1) Sistem Informasi Puskesmas - 2) Sistem Informasi Rumah Sakit - 3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah - j. Sumber Daya Manusia - 1) Bidan - 2) Dokter/DLP - 3) Dokter Spesialis ## k. Referensi

Penandatangan: - 1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/III/ 2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak; - 2) Permenkes Nomor 1464/X/Menkes/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

Penandatangan: - 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Izin dan Klasifikasi Rumah Sakit;

Penandatangan: - 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

Penandatangan: - 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, danMasa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual; - 6) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;

Penandatangan: - 7) Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan, 2013. ## 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir ## a. - Pernyataan Standar Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. ## b. Pengertian

Penandatangan: - 1) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR). - 2) Pelayanandilakukandifasilitaspelayanankesehatan(Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Bidan praktekswasta, klinik pratama, klinikutama,klinikbersalin,balaikesehatanibudan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta), Posyandu danatau kunjungan rumah - c. Defenisi Operasional Capaian Kinerja

Distribusi: Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. ## d. Rumus Penghitungan Kinerja

Distribusi: Presentase bayi baru Lahir mendapatkan = Pelayanan kesehatan Bayi baru lahir Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 Hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar X 100 % Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah Kabupaten Batang Hari dalam kurun waktu satu tahun ## e. Contoh Perhitungan DiKabupaten 'C' terdapat 5000 b
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan kepada Bupati.

## PELAKSANAAN

## BAB IV Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) SPM Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Daerah.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis.
- (4) Petunjuk Teknis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran ll Peraturan Bupati ini.

(2)SPM...

## BAB V PELAPORAN Pasal 5

Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Gurbenur Jambi.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SPM Kesehatan dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 7

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan sebagai:

- a. bahan masukan bagi perencanaan dan pengembangan program kesehatan di daerah;
- b. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Kesehatan;
- c. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan, termasuk pemberian penghargaan bagi aparatur pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik; dan
- d. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah yang tidak berhasil mencapai SPM Kesehatan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Daerah yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS Pasal 8

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan ditingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi :
- a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Kesehatan, termasuk kesenjangan pembiayaan;
- b. penyusunan rencana pencapaian SPM Kesehatan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Kesehatan;
- c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan; dan
- d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan.
- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan daerah.

(2)Fasilitas...

## BAB VIII PENDANAAN Pasal 9

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan SPM, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dibebankan kepada APBD.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10

Bupati melakukan pembinaan atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai indikator dalam SPM.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 57 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Batang Hari ( Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal

: 18 Oktober 2017

## BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

Diundangkan di

: Muara Bulian

Pada tanggal

: 18 Oktober 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


## BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR 67

SALINAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR

: 67 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 November 2017

## STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BATANG HARI

| NO | NAMA INDIKATOR | TARGE T 2017 (%) | TARGE T 2018 (%) | TARGET 2019 (%) | TARGET 2020 (%) | TARGE T 2021 (%) |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Pelayanan kesehatan Ibu hamil | 96% | 97% | 97% | 98% | 99% |
| 2 | Pelayanan kesehatan Ibu bersalin | 79,5% | 82,6% | 94,6% | 96,8% | 100% |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 81,5% | 85,5% | 90,2% | 95,2% | 95.5% |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | 70% | 75% | 80% | 82% | 84% |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia Produktif | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 30% | 40% | 50% | 60% | 75% |
| 8 | Pelayanan penderita hipertensi | 24,28% | 23,79% | 23,38% | 22,78% | 22,28% |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | 6,67% | 6,52% | 6,27% | 6,0% | 5,78% |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang dengan TB | 95% | 97% | 98% | 98% | 100% |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR

: 67 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 OKTOBER 2017

## PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BATANG HARI

## BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat, sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang- orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.

Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakannya, maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk:

1. Menjamin tersedianya barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhannya;
2. Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga Negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya dibidang kesehatan.

Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah dibidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya dibidang kesehatan.

Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat(6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalam UU23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan adalah satu dari enam urusan concurrent (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Enam urusan tersebut adalah:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial

Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemda di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan keenam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanantersebut bagi seluruh warga negara. SPM sekurangnya mempunyai dua fungsi yaitu (i) memfasilitasi Pemda untuk melakukan pelayanan public yang tepat bagi masyarakat dan (ii)sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah dibidang pelayanan publik bidang kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Bila pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan maka pada SPM ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemda. Pencapaian target SPM, bersama-sama dengan program prioritas lain, menjadi indicator apakah kinerja Kepala Daerah dinilai baik atau tidak dan sebagaimana telah diatur dalam UU 23 Tahun 2014 maka ada konsekuensi tertentu atas tercapai/tidaknya indikator-indikator ini.

SPM juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan Performance Based Budgeting . UU 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemda untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM (pasal 298). Kedepannya nanti pengalokasian DAK ke daerah akan berdasar pada kemampuan daerah untuk pencapaian target-target SPM, daerah dengan kemampuan sumberdaya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.

Hal-hal tersebut diatas membuat seluruh elemen akan bersatu padu berbenah untuk bersama-sama menuju pencapaian target-target SPM, termasuk didalamnya adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan terutama di level Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM.

Implementasi SPM juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang sampai saat ini masih bermasalah dengan adanya defisit anggaran. Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif - preventif sehingga diharapkan akan berimpact pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 berisi arah kebijakan pembangunan daerah yaitu untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, dimana penyusunan RKPD Tahun 2017 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial serta beberapa prioritas lainnya.

Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Batang Hari sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.

## B. TUJUAN DAN SASARAN

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Batang Hari.

Sasaran dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan dan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya.

## C. PENGERTIAN

Konsep SPM berubah dari Kinerja Program Kementerian menjadi Kinerja Pemda yang memilikikon sekuensi reward dan punishment , sehingga Pemda diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan adekuat.

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun.

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapanindikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu.

SPM merupakan salah satu program strategis nasional. Pada Pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenai sanksi yaitu sanksi administratif, diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan diberhentikan sebagai Kepala Daerah.

6

## BAB II

## JENIS LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BATANG HARI

| NO | JENISLAYANAN DASAR | MUTU LAYANAN DASAR | PENERIMA LAYANAN DASAR | PERNYATAAN STANDAR |
|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pelayanan Kesehatan ibu hamil | Sesuai standar pelayanan antenatal. | Ibu hamil. | Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | Sesuai standar pelayanan persalinan. | Ibu bersalin. | Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. |
| 3 | Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir | Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir. | Bayi baru lahir. | Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | Sesuai standar pelayanan kesehatan balita. | Balita. | sesuai standar. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. |
| 5 | Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar | Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar. | Anak pada usia pendidikan dasar. | Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai |
| 6 | Pelayanan Kesehatan pada usia produktif | Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif. | Warga Negara Indonesia usia 15s.d.59 tahun. | standar. Setiap warga negara Indonesia usia15s.d.59 tahun mendapatkan skrining kesehatan |
| 7 | Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut | Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut. | WargaNegara Indonesia usia 60 tahun ke atas. | sesuai standar. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining |
| 8 | Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi | Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi. | Penderita hipertensi. | kesehatan sesuai standar. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. |
| 9 | Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus | Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus. | Penderita Diabetes Melitus. | Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan |
| 10 | Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa. | Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat. | sesuai standar. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang dengan TB | Sesuai standar pelayanan kesehatan TB. | Orang dengan TB. | sesuai standar. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV. | Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgend er, pengguna napza,dan Warga binaan lembaga pemasyarakatan) | Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza,dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. |

## DEFINISI OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

## DI KABUPATEN BATANG HARI

## 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

- a. Pernyataan Standar
2. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kerjanya dalam kurun waktu kehamilan.

## b. Pengertian

- 1) Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerjadi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).
- 2) Yang disebutdengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu :
- a) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
- b) Ukur tekanan darah;
- c) Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA)
- d) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri);
- e) Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
- f) Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan;
- g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
- h) Tes laboratorium: teskehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan.

- i) Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;
- j) Temu wicara (konseling)
- c. Definisi Operasional Capaian Kinerja Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai standar di wilayah

kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

## d. Rumus Penghitungan Kinerja

Jumlah ibu hamil yang Mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan

Presentase ibu hamil

Mendapatkan Pelayanan ibu hamil

= ------------------------------------

X 100 %

Jumlah semua ibu hamil di Wilayah KabupatenBatang Hari Dalam kurun waktu satu tahun Yang sama

## e. Contoh Penghitungan

Di Kabupaten 'A' terdapat 4000 ibu hamil. Adapun rincian yang berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

| Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Sasaran Ibu Hamil | Jumlah yang Mendapat Pelayanan K4 |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| (a) | (b) | (c) |
| Puskesmas A | 1000 | 950 |
| Puskesmas B | 1000 | 1000 |
| Puskesmas C | 1000 | 1000 |
| Puskesmas D | 1000 | 900 |
| Jumlah | 4000 | 3850 |

Hasil rekapitulasipada tahun itu, ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sebanyak 3850 orang. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten 'A' dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah 3850/4000 x 100 % = 96,2%.

Catatan: Mengingat jumlah kunjungan masih 3850 orang, diperlukan rencana strategis tahun depan untuk menjangkau 150 orang yang belum berkunjung. Perlu dianalisis sebab-sebab mereka belum berkunjung apakah persoalan sosialisasi, akses, sudah memeriksa sendiri atau tidak mau mendapat pelayanan skrining. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari harus mempunyai strategi untuk menjangkau seluruh ibu hamil agar seluruhnya memperoleh pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar.

## f. Target

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dalam pelayanan kesehatan ibu hamil adalah 100 persen.

- g. Langkah-langkah Kegiatan
2. 1.Pendataan ibu hamil
3. 2.Pemeriksaan kehamilan
4. 3.Pemberian Buku KIA
5. 4.Pencatatan dan pelaporan
6. 5.Rujukan ANC jika diperlukan

## h. Teknik Penghitungan Pembiayaan

| LANGKAH KEGIATAN | VARIABEL | KOMPONEN | VOLUME |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.Pendataan Ibu Hamil | | | |
| | Petugas | Pendataan Bumil Biaya transport petugas/BBM (1) | Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas |
| | Bumil | Data Jumlah Bumil | |
| | Formulir | Pengadaan Formulir | 1 Paket x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas |
| 2. Pemeriksaan Kehamilan (ANC) | | | |

| LANGKAH KEGIATAN | VARIABEL | KOMPONEN | VOLUME |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Pelayanan dalam gedung | Petugas | Pelayanan ANC | |
| | Alat kesehatan | Pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan (ANC) (2,3) | 1 Paket x Jumlah Puskesmas |
| | Pemeriksaan Laboratorium | Pengadaan Set Pemeriksaan Laboratorium Ibu Hamil (3,5) | 1 Paket x Jumlah Puskesmas |
| | Bumil | Data Jumlah Bumil | |
| | Obat | Pengadaan Tablet Fe (90 tablet) | Jumlah tablet Fe x Jumlah Bumil x Jumlah Puskesmas |
| | Vaksin | Pengadaan Paket Imunisasi TT (3) | 1 Paket x Jumlah Bulin sasaran x Jumlah Puskesmas |
| b. Pelayanan luar gedung | Petugas | Pelayanan ANC | |
| | Alat kesehatan | Biaya transport petugas/BBM (1) | Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas |
| | | Pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan (ANC) (2,3) | Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan (ANC) pelayanan dalam gedung |
| | Bumil | Data Jumlah Bumil | |
| | Obat | Pengadaan Tablet Fe (90 tablet) | Terintegrasi dengan paket pengadaan Tablet Fe pelayanan dalam gedung |
| | Vaksin | Pengadaan Paket Imunisasi TT (3) | Terintegrasi dengan paket pengadaan Imunisasi TT pelayanan dalam gedung |
| 3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA | | | |
| | Petugas | Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA (6) | Terintegrasi dengan pelayanan ANC |
| | BukuKIA | Pengadaan Buku KIA | 1 Paket x Jumlah Bumil x Jumlah Puskesmas |
| 4. Pencatatan dan Pelaporan | | | |
| | Petugas | Pencatatan dan pelaporan | |
| | Bumil | Data jumlah Bumil | |
| | Register Kohort ibu | Pengadaan Register Kohort ibu | 1 Paket x Jumlah Bumil x Jumlah Puskesmas |
| | Formulir dan ATK | Pengadaan formulir dan ATK | 1 Paket xJumlah Puskesmas |

| LANGKAH KEGIATAN | VARIABEL | KOMPONEN | VOLUME |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. RujukanANC (jika diperlukan) | | | |
| | Petugas | Pelayanan Kegawatdaruratan maternal Biayatransport petugas/BBM (1) | Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Rujukan x Jumlah Puskesmas |
| | Alat kesehatan | Pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan (ANC) (2,3) | Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan (ANC) pelayanan dalam gedung |
| | | Set Kegawat daruratan maternal (3) | 1 Paket x Jumlah Puskesmas |
| | Pendamping Bumil | Biaya transport petugas/BBM (1) | Jumlah Pendamping Bumil (maksimal 2 orang ) x Transportper Rujukan x Jumlah Puskesmas |
| | Rumah Tunggu | Biayasewa/operasional (jika diperlukan) | Paket operasional rumah tunggu |

## Keterangan:

- 1) U nit cost mengacu pada Perda dan atau standar biaya yang berlaku di Kabupaten Batang Hari;
- 2) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas;
- 3) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Ibu Hamil mengacu pada Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
- 4) Pengadaan Set Peralatan Kesehatan Bayi Baru Lahir mengacu pada Permenkes Nomor 25 Tahun2014tentang Upaya Kesehatan Anak;
- 5) Pemeriksaan Laboratorium pada Ibu dan Anak mengacu pada Pedoman Pemeriksaan Ibudan Anak (PPIA);
- 6) Pengisian dan pemanfaatan buku KIA mengacu pada Kepmenkes Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak.
- i. Monitoring dan Evaluasi
- 1) Sistem Informasi Puskesmas
- 2) Sistem Informasi Rumah Sakit
- 3) Sistem Informasi Kesehatan Daerah
- j. Sumber Daya Manusia
- 1) Bidan
- 2) Dokter/DLP
- 3) Dokter Spesialis Kebidanan

## k. Referensi

- 1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/X/Menkes/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
- 5) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.

## 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

- a. Pernyataan Standar
2. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

## b. Pengertian

- 1) Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.
- 2) Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Polindes, Poskesdes, Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta.
- 3) Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehata

Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil,Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

## c. Defenisi Operasional Capaian Kinerja

Capaiankinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

## d. Rumus Penghitungan Kinerja

Jumlah ibu bersalin yang Mendapatkan pelayanan Persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan

Presentase ibu bersalin Mendapatkan Pelayanan persalinan

= ------------------------------------

X 100 %

Jumlah semua ibu bersalin Yang ada Wilayah Kabupaten Batang Hari tersebut dalam kurun waktu satu tahun

## e. Contoh Penghitungan

Di Kabupaten 'B' terdapat 5000 ibu bersalin. Rincian yang berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

| Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Sasaran Ibu Hamil | Jumlah yang Dilayani Sesuai Standar |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| (a) | (b) | (c) |
| Puskesmas A | 1000 | 350 |
| Puskesmas B | 1000 | 1000 |
| Puskesmas C | 1000 | 1000 |
| Puskesmas D | 2000 | 2000 |
| Jumlah | 5000 | 4350 |

Hasil rekapitulasi pada tahun itu, ibu bersalin di fasilitas kesehatan sebanyak 4350 ibu.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten 'B' dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah 4350/5000 x 100 % = 87 %.

Catatan: Mengingat jumlah pertolongan persalinan masih 4350 orang diperlukan rencana strategis tahun depan untuk menjangkau 650 orang yang belum berkunjung. Perlu dianalisis sebab-sebab mereka tidak bersalin sesuai standar

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari harus mempunyai strategi untuk menjangkau seluruh ibu bersalin agar seluruhnya memperoleh pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar.

## f. Target

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah 100 persen.

## g. Langkah-langkah Kegiatan

- 1) Pendataan ibu bersalin
- 2) Pelayanan persalinan
- 3) Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA
- 4) Pencatatan dan pelaporan
- 5) Rujukan pertolongan persalinan jika diperlukan

## h. Teknik Penghitungan Pembiayaan :

| LANGKAH KEGIATAN | VARIABEL | KOMPONEN | VOLUME |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.Pendataan Ibu Bersalin | | | |
| | Petugas | Pendataan Bulin Biaya transport petugas/BBM (1) | Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan x Jumlah Puskesmas |
| | Bulin | Data Jumlah Bulin | |
| | Formulir | Pengadaan Formulir | 1 Paket x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas |
| 2.Pelayanan Persalinan | | | |
| | Bulin | Data Jumlah Bulin | |
| | Petugas | Pelayanan persalinan | |

| LANGKAH KEGIATAN | VARIABEL | KOMPONEN | VOLUME |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Alat kesehatan | Pengadaan Set Obstetri & Ginekologi (2) | 1 Paket x Jumlah Puskesmas |
| | | Pengadaan Set Resusitasi Bayi (2) | 1 Paket x Jumlah Puskesmas |
| | | Pengadaan Set Perawatan | 1 Paket x Jumlah |
| | | Pasca Persalinan (2) | Puskesmas |
| | Obat | Pengadaan paket obat dan BMHP untuk persalinan | 1 Paket x Jumlah Bulin x Jumlah Puskesmas |
| 3.Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA | | | |
| | Petugas | Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA (6) | |
| | BukuKIA | Pengadaan Buku KIA | Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil |
| 4.Pencatatan dan Pelaporan | | | |
| | Petugas | Pencatatan dan pelaporan | |
| | Bulin | Data jumlah Bulin | |
| | Register Kohort ibu | Pengadaan Register Kohort Ibu | 1 Paket x Jumlah Bulin x Jumlah Puskesmas |
| | Formulir dan ATK | Pengadaan formulir dan ATK | 1 Paket x Jumlah Puskesmas |
| 5.Rujukan pertolongan persalinan (jika diperlukan) | | | |
| | Petugas | Pelayanan Kegawat daruratan maternal Biaya transport petugas/ BBM(1) | Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Rujukan x Jumlah Puskesmas |
| | Alat kesehatan | Set Kegawat daruratan maternal (3) | Terintegrasi dengan paket pengadaan Set Kegawat daruratan maternal pada Pelayanan Rujukan ANC |
| | Pendamping Bulin | Biaya transport petugas/BBM (1) | Jumlah Pendamping Bulin (maksimal 2 orang) x Transport per Rujukan x Jumlah Puskesmas |
| | Rumah Tunggu | Biaya sewa/operasional (jika diperlukan) | Paket operasional rumah tunggu |

## Keterangan:

- 1) U nit