PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA Nomor 4 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATI KUBU RAYA PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan perlindungan tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan daerah, diperlukan penguatan kapasitas dan pengaturan ketenagakerjaan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 320);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468); 5.
/
•
•
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan serta Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 13.
14. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
/
•
•
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 25);
f \_ (u \
f
•
•
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan
BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tu.gas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tu.gas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang ketenagakerjaan .
8. Perusahaan adalah:
- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;dan/ atau
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Pengusaha adalah: 9.
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
2. ·· hukum badan a. Orang perseorangan, persekutuan atau menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
P
- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada a Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
2. Serikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, 10.
•
•
yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
11. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
12. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari:
- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental; dan
- c. penyandang cacat fisik dan mental.
6. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 13.
7. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut AKL adalah penempatan tenaga kerja antar Kota/Kota dalam 1 (satu) provinsi. 14 .
8. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah penempatan tenagakerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia. 15.
9. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri. 16.
10. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 17.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 18.
19. Pengguna Jasa adalah Instansi Pemerintah atau Badan Usaha berbentuk badan hukum, perusahaan dan perorangan di dalam atau di luar negeri yang bertanggungjawab mempekerjakan tenaga kerja.
20. Bursa kerja adalah tempat penyelenggaraan pelayanan Antar Kerja .
21. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
22. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
23. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Kubu[ \] Raya atau dari daerah lain yang lahir di Kabupaten Kubu Raya secara\turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu tertentu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sekurang-kurangnya 2 \ tahun.
24. Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja adalah lembaga yang melakukan penilaian dan memberikan pengakuan status program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja ## BAB II
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
Penyelenggaraan ketenagakerjaan
Pasal 3
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bertujuan untuk:
- a. membentuk perencanaan tenaga kerja yang terpadu;
- b. menyusun kebijakan sistem pelatihan kerja yang baik dan benar;
¢°
/
•
•
- c. meningkatkan produktifitas di daerah;
- d. penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara terpadu;
- e. perlindungan tenaga kerja;
- f. meningkatkan investasi dan penegakan hukum;
- g. meningkatkan kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan keluarganya.
Pasal 4
Penyelenggaraan ketenagakerjaan mempunyai sasaran:
- a. terwujudnya perencanaan tenaga kerja;
- b. terwujudnya sistem latihan kerja Nasional di daerah;
- c. terwujudnya kebijakan produktifitas;
- d. terwujudnya penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja;
- e. terwujudnya perlindungan tenaga kerja;
- f. terwujudnya penyelesaian perselisihan hubungan Industrial; dan
- g. terwujudnya harmonisasi antara pekerja, pengusaha dan pemerintah .
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA
BAB III - KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA
Pasal 5
- (1) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- (2) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
ANALISIS PROYEKSI DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
BAB IV - ANALISIS PROYEKSI DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Pasal 6
Dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah membuat analisis, memproyeksi dan menginformasikan ketenagakerjaan sebagai dasar dan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan.
BAB IV - ANALISIS PROYEKSI DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Pasal 7
- (1) Analisis, proyeksi, dan informasi ketenagakerjaan daerah
BAB IV - ANALISIS PROYEKSI DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Pasal 8
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah ## BAB VI
PELATIHAN, PEMAGANGAN DAN PRODUKTIFITAS KERJA
BAB IV - ANALISIS PROYEKSI DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Pasal 9
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPI') pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
[\
- (3) Untuk menunjang tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah\ Daerah wajib memiliki balai latihan kerja dan bekerjasama dengan [ perusahaan, lembaga pendidikan dan pelatihan swasta yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.
f
BAB IV - ANALISIS PROYEKSI DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Pasal 10
- ( 1) Setiap penyelenggaraan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan wajib memiliki ijin dari SKPD.
•
•
- (2) Prosedur dan persyaratan memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BAB IV - ANALISIS PROYEKSI DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Pasal 11
- (1) Lembaga penyelenggara pelatihan wajib menjaga kualitas dalam setiap penyelenggaraan pelatihan dan/ atau pemagangan.
- (2) Lembaga penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan surat tanda kelulusan atau sertifikat kepada peserta pelatihan dan/atau pemagangan.
- (3) Lembaga pelatihan kerja swasta menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada SKPD.
- (4) Lembaga penyelenggara pelatihan kerja wajib memiliki sarana dan prasarananya di daerah Kabupaten Kubu Raya.
- (5) Lembaga penyelenggara pelatihan kerja wajib memiliki modul atau kurikulum sesuai dengan standar kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja dengan komposisi 30% (Tiga puluh persen) teori dan 70% (Tujuh puluh persen) praktek.
- (6) Jangka waktu peserta pelatihan dan/atau pemagangan adalah maksimum 3 (tiga) bulan.
BAB IV - ANALISIS PROYEKSI DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Pasal 12
- (1) Setiap perusahaan/investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kubu Raya wajib melatih tenaga kerja lokal untuk ditempatkan dan mengisi kebutuhan tenaga kerjanya.
- (2) Pelatihan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibiayai oleh investor.
- (3) Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja lokal dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Bagian Kesatu Penempatan Tenaga Kerja
Pasal »
0k
- (1) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan .LT..-e r dan memperoleh penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
•
•
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Pasal 14
- (1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Pasal 15
- (1) Penempatan tenaga kerja terdiri dari:
- a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan/atau b. penempatan tenaga kerja di luar negeri.
- (2) Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Pasal 16
- (1) Setiap perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja kepada SKPD.
- (2) SKPD berkewajiban memberikan informasi lowongan kerja kepada Pemerintah Desa dan Kecamatan setempat sesuai dengan domisili perusahaan tersebut.
- (3) Setiap orang dilarang memungut biaya baik langsung maupun tidak langsung sebagian atau keseluruhan kepada calon tenaga kerja.
- (4) Persyaratan dan tatacara pelaporan lowongan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Pasal 17
- (1) Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri dari:
- a. Penempatan tenaga kerja An tar Kerja Lokal (AKL);
- b. Penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD); dan/atau
- c. Penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
- (2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. SKPD yang bertanggungiawab dibidang ketenagakerjaan; dan
- b. Lembaga Swasta berbadan hukum.
- (3) Lembaga Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) terdiri dari Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP), Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Bursa Kerja Khusus (BKK), Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), yang diatur oleh peraturan perundang-undangan melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memperoleh Izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
­
I
f-'
•
•
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Pasal 18
Penerimaan dan pengiriman tenaga kerja melalui proses AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat ( 1) huruf b, harus memiliki persetujuan atau rekomendasi dari Bupati sebagai daerah penerima.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Pasal 19
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilarang memungut biaya baik langsung maupun tidak langsung sebagian atau keseluruhan tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Pasal 20
- (1) Setiap tenaga kerja penyandang cacat mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya .
- (2) Setiap perusahaan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat diperusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/ atau kualifikasi perusahaan.
- (3) Setiap pengusaha yang memiliki tenaga kerja diatas seratus orang wajib mempekerjakan penyandang cacat sekurang-kurangnya 1 (satu) persen pada perusahaan tersebut.
- (4) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melaksanakan dan melaporkan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas kepada Bupati.
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Pasal 21
- (1) Penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas selain dilakukan oleh Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja juga dapat dilakukan oleh lembaga penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas yang memperoleh Izin tertulis dari Bupati.
- (2) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat harus berbadan hukum.
- (3) Tata cara untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (),
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Pasal 22
¢
- (1) Lembaga penempatan tenaga kerja penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja.
f
- (2) SKPD dapat mengupayakan pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat melalui penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
•
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Pasal 23
- (1) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja AKAN wajib menyediakan tempat penampungan tenaga kerja yang memperoleh Izin dari Bupati.
- (2) Tempat penampungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan dan tatacara untuk memperoleh Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Perluasan Kesempatan Kerja
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Pasal 24
- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja .
- (2) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
- (3) Penciptaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, terapan teknologi tepat guna, wirausaha baru, perluasan kerja sistem padat karya, alih profesi, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
- (4) Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha dapat membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.
- (5) Pelaksanaan ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Penempatan Tenaga Kerja Lokal
BAB VII - PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Pasal 25
- (1) Setiap perusahaan wajib mengupayakan dan mengutamakan secara maksimal agar lowongan pekerjaan yang terbuka diisi oleh Tenaga Kerja Lokal.
- (2) Pengisian lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memprioritaskan warga yang berdomisili di daerah.
- (3) Untuk lowongan pekerjaan dengan keahlian khusus jika tidak dapat diisi dengan tenaga kerja lokal maka dapat diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.
.
- (4) Keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bersertifikat.
I
•
Bagian Kesatu Pendirian
BAB VIII - PENYEDIA JASA TENAGA KERJA
Pasal 26
- ( 1) Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di daerah wajib memiliki ljin operasional dari Bupati.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib mendaftarkan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.
- (4) Dalam hal pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan .
Bagian Kedua Perjanjian Penyerahan Pekerjaan
BAB VIII - PENYEDIA JASA TENAGA KERJA
Pasal 27
- (1) Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, yang masing-masing wajib berbadan hukum.
- (2) Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain wajib melaporkan jenis pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang yang ada di perusahaan kepada Bupati melalui SKPD dengan melampirkan surat keterangan kesepakatan dengan serikat pekerja atau dengan perwakilan pekerja apabila diperusahaan tersebut belum terbentuk serikat pekerja.
- (3) Perusahaan pemberi kerja dan perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan keadaan tenaga kerja yang digunakan dilampiri dengan dokumen:
- a. Fotocopy wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang masih berlaku;
- b. Fotocopy bukti kepesertaaan JAMSOSTEK;
- c. Fotocopy Ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang masih berlaku; dan
- d. Surat keterangan tentang status hubungan kerja pekerja diperusahaan \ penerima kerja.
(L
- (4) Dokumen-Dokumen pendaftaran perjanjian penyerahan sebagian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
•
•
TENAGA KERJA ASING
BAB IX - TENAGA KERJA ASING
Pasal 28
- (1) Perusahaan yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing wajib:
- a. menunjuk Tenaga Kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian dari Tenaga Kerja Asing;
- b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;
- c. melaporkan keberadaan Tenaga Kerja Asing di perusahaan kepada SKPD setelah mendapatkan Izin kerja/Izin perpanjangan;dan
- d. melaporkan secara berkala program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping kepada SKPD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak berlaku bagi Tenaga Kerja Asing yang menduduki Jabatan direksi dan/ atau Komisaris .
- (3) Prosedur dan tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
BABX
PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL
Bagian Kesatu Perlindungan Kerja
BAB IX - TENAGA KERJA ASING
Pasal 29
- (1) Setiap pekerja/ buruh berhak mendapat perlindungan atas keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan higiene perusahaan, lingkungan kerja, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.
- (2) Tiap perusahaan wajib melaksanakan perlindungan tenaga kerja yang terdiri:
- a. norma kerja;
- b. norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. norma kerja anak dan perempuan;
- d. norma jaminan sosial tenaga kerja;
- e. melakukan General check up bagi setiap pekerja minimal 1 (satu) tahun sekali;
(\,J.,
- g. menyediakan fasilitas antar jemput, khususnya bagi pekerja yang bekerja pada malam hari.
- f. menyediakan bantuan anemia gizi, khususnya pekerja perempuan;dan \z
- (3) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f
BAB IX - TENAGA KERJA ASING
Pasal 30
- ( 1) Pengusaha wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
•
•
- (2) Perusahaan wajib memiliki satu orang tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang bersertifikat minimal K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan) kerja.
- (3) Perusahaan wajib menyediakan alat-alat keselamatan kerja yang dibutuhkan secara cuma-cuma.
BAB IX - TENAGA KERJA ASING
Pasal 31
- (1) Setiap pesawat, instalasi, mesin, peralatan, bahan, barang dan produk teknis lainnya, baik berdiri sendiri maupun dalam satu kesatuan yang mempunyai potensi kecelakaan, peledakan, kebakaran, keracunan, penyakit akibat kerja dan timbulnya bahaya lingkungan kerja harus memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja.
- (2) Penerapan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja berlaku untuk setiap tahap pekerjaan perancangan, perbuatan, pengujian, pemakaian atau penggunaan dan pembongkaran atau pemusnahan melalui pendekatan kesisteman dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka terhadap peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik, serta pengujian secara teknis oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Dalam hal peralatan yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan tahapan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pengesahan pemakaian.
Bagian Kedua Waktu Kerja, Pekerja Anak dan Pekerja Wanita
BAB IX - TENAGA KERJA ASING
Pasal 32
- (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja:
- a. 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dan 1 (satu) hari istirahat mingguan dalam seminggu;
- b. 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dan 2 (dua) hari istirahat mingguan dalam seminggu;
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib:
- a. ada persetujuan Pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh atau dengan pekerja/buruh yang bersangkutan apabila belum terbentuk serikat pekerja/ serikat buruh;
- b. paling banyak 3 (tiga) jam sehari dan 14 (empat belas) jam seminggu;
- c. membayar upah kerja lembur; dan
- d. memberikan istirahat kepada pekerja.
- (3) Pengusaha wajib memberikan istirahat kepada pekerja/buruh:
\
- a. Istirahat sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja 4 jam terus menerus; (empat)
f
- b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) mmggu;
•
•
- c. istirahat pada hari libur resmi;
- d. Istirahat cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah bekerja 12 (dua belas) bulan terus menerus;
- e. istirahat bagi pekerja perempuan yang melahirkan anak selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan, atau gugur kandungan; dan
- f. pekerja wanita yang merasakan sakit pada masa haid dan memberitahukan kepada Perusahaan tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
- (4) Penyimpangan jam kerja diluar kebiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat () harus dirundingkan dan disepakati dengan serikat pekerja/ serikat buruh.
- (5) Hari pelaksanaan pemilihan umum baik untuk Anggota Legislatif maupun Bupati adalah hari libur atau hari yang diliburkan, apabila pekerja terpaksa harus masuk kerja karena permintaan pengusaha maka mendapatkan pembayaran upah lembur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB IX - TENAGA KERJA ASING
Pasal 33
- (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. anak berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik mental dan sosial;
- b. anak berumur paling sedikit 14 (empat belas) tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja sebagai bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang sah dan diberi petunjuk kerja yang jelas, bimbingan, pengawasan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- c. anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan syarat dibawah pengawasan langsung orang tua/wali, waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari serta kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan anak harus memenuhi persyaratan:
- a. ada Izin tertulis dari orang tua/wali;
- b. ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali;
- c. waktu jam kerja maksimum 3 (tiga) jam sehari;
- d. dilakukan siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IX - TENAGA KERJA ASING
Pasal 34
- (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya bila bekerja antara pukul 23.00 s/d 07.00.
f
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 s/d 07.00 wajib:
- a. memberikan makanan dan minuman bergizi;
•
•
- b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja;
- c. menyediakan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s/ d pukul 05.00; dan
- d. mencatatkan pelaksanaannya kepada SKPD.
- (3) Tata cara pencatatan bagi pengusaha yang mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 s/d 07.00 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pengusaha wajib memberikan kebebasan bagi wanita yang beragama Islam untuk melaksanakan kewajiban agamanya dalam hal beribadah dan menggunakan jilbab atau kerudung di area pekerjaan didalam perusahaan.
- (5) Pekerja perempuan yang sudah berkeluarga memiliki hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja laki-laki yang sudah berkeluarga, diantarnya yang berkenaan dengan pajak atau perlindungan kesehatan bagi keluarganya.
Bagian Ketiga Pengupahan
BAB IX - TENAGA KERJA ASING
Pasal 35
- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu ditetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umummya.
- (3) Upah minimum berlaku bagi seluruh pekerja yang mempunyai masa kerja sampai dengan 3 (tiga) bulan.
- (4) Besaran kenaikan upah untuk pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, wajib dibuat kesepakatan secara tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh bila diperusahaan terse but belum terbentuk serikat pekerja/ serikat buruh.
BAB IX - TENAGA KERJA ASING
Pasal 36
- Upah Minimum Kabupaten direkomendasikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan
BAB IX - TENAGA KERJA ASING
Pasal 37
- (1) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dengan
BAB IX - TENAGA KERJA ASING
Pasal 38
- (1) Pengusaha wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (2) Jaminan sosial tenaga kerja dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), meliputi:
- a. jaminan kecelakaan kerja;
- b. jaminan kematian;
- c. jaminan hari tua;
- d. jaminan pemeliharaankesehatan;dan
- e. Jaminan kecelakaan diluar jam kerja.
- (3) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- (4) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah satu istri/suami yang sah dan 3 orang anak .
Bagian Kelima Kesempatan Beribadah
BAB IX - TENAGA KERJA ASING
Pasal 39
- (1) Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada[\,dpekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh\ agamanya.
I
- (2) Kesempatan secukupnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yait, l menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadahnya secara baik, sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan.
•
•
FASILITAS KESEJAHTERAAN
BAB XI - FASILITAS KESEJAHTERAAN
Pasal 40
- (1) Setiap Perusahaan wajib menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh antara lain:
- a. pelayanan Keluarga Berencana;
- b. tempat penitipan bayi;
- c. tempat laktasi;
- d. perumahan pekerja/buruh;
- e. fasilitas seragam kerja;
- f. fasili tas K3;
- g. fasilitas beribadah;
- h. fasilitas olahraga;
- i. fasilitas kantin;
- j. fasilitas kesehatan;
- k. fasilitas rekreasi;
1. fasilitas istirahat;
- m. koperasi; dan
- n. angkutan antar jemput pekerja.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mernperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan kemampuan perusahaan.
HUBUNGAN KERJA
BAB XII - HUBUNGAN KERJA
Pasal 41
- (1) Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.
2. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis atau lisan. (2)
3. Dalam hal perjanjian kerja dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. (3)
4. Syarat-syarat perjanjian kerja: (4)
- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
8. ketertiban d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan umum dan kesusilaan.
�
- (5) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dapat dibatalkan.
r-
- (6) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d, batal demi hukum.
h
•
•
- (1) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh yang memiliki hubungan perjanjian kerja untuk waktu tertentu, harian lepas, pemagangan, pekerja pemborongan dan/ atau pekerja dari perusahaan penyedia tenaga kerja, minimal mendapatkan perlindungan dan syaratsyarat kerja yang sama dengan pekerja/buruh untuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu, perjanjian kerja harian lepas, pemagangan, dan/atau pekerja/buruh pada perusahaan lain dari pemberi kerja tidak boleh dipekerjakan pada pekerjaan yang terus menerus atau pada proses produksi.
- (3) Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja wajib mengajukan rekomendasi tentang jabatan dan jenis pekerjaan yang akan diisi oleh tenaga kerja diperusahaan pemberi kerja ke SKPD.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja, Jenis Pekerjaan yang diperjanjikan, Jabatan, Jumlah Tenaga Kerja dan Jangka Waktu Penggunaan Tenaga Kerja.
- (5) Dalam hal perusahaan pada jasa pekerja tidak mengajukan rekomendasi, maka status tenaga kerja menjadi pekerja tetap pada perusahaan pemberi kerja.
BAB XII - HUBUNGAN KERJA
Pasal 43
Pengusaha yang menerapkan sistem perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian harian lepas, pemagangan, dan/ atau pekerja pada perusahaan pemborongan pekerjaan wajib membayar upah pokok paling sedikit 5 % (lima persen) lebih besar dari Upah Minimum Kabupaten yang berlaku di daerah.
BAB XII - HUBUNGAN KERJA
Pasal 44
- ( 1) Perjanjian kerja, perpanjangan perjanjian kerja dan pembaharuan perjanjian kerja tertentu harus sesuai dengan peraturan Perundangundangan dan wajib didaftarkan pada SKPD.
- (2) Prosedur tata cara pembuatan dan pendaftaran serta pelaksanaan perjanjian kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
SERIKAT PEKERJA
BAB XIII - SERIKAT PEKERJA
Pasal 45
- (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pekerja/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja/ serikat buruh yang be bas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab;
•
•
- (3) Serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan;
BAB XIII - SERIKAT PEKERJA
Pasal 46
Serikat pekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang­ Undang Dasar 1945.
BAB XIV - HUBUNGANINDUSTRIAL
Pasal 47
- (1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang­undangan ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
- (3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pekerja/ buruh secara terbuka, demokratis dan berkeadilan .
BAB XIV - HUBUNGANINDUSTRIAL
Pasal 48
Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana:
- a. serikat pekerja/ serikat buruh;
- b. organisasi pengusaha;
- c. lembaga Kerjasama Bipartit;
- d. lembaga Kerjasama Tripartit;
- e. peraturan Perusahaan;
- f. perjanjian Kerja Bersama;
- g. peraturan perundang­undangan ketenagakerjaan; dan
- h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
BAB XIV - HUBUNGANINDUSTRIAL
Pasal 49
- ( 1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat Pekerja/ serikat buruh.
f
- (2) Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk paling sedikit 10 (sepuluh) orang pekerja/ buruh.
•
•
- (1) Setiap pengusaha dapat menjadi anggota organisasi pengusaha yang khusus menangani bidang ketenagakerjaan.
- (2) Setiap perusahaan yang berada di daerah wajib masuk ke asosiasi.
BAB XIV - HUBUNGANINDUSTRIAL
Pasal 51
- (1) Setiap pengusaha yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih, wajib membentuk lembaga kerjasama Bipartit yang dicatatkan ke SKPD.
- (2) Lembaga kerjasama Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah untuk memecahkan permasalahan di perusahaan.
- (3) Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit terdiri dari unsur pengusaha dan unsur serikat pekerja/serikat buruh dan/atau unsur pekerja/buruh yang ditunjuk/ dipilih oleh pekerja/buruh secara demokratis apabila diperusahaan tersebut belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh.
BAB XIV - HUBUNGANINDUSTRIAL
Pasal 52
- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit dan dapat menyediakan dana operasional yang bersumber dari APBD.
- (2) Lembaga Kerjasama Tripartit memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.
- (3) Keanggotaan lembaga kerjasama Tripartit terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh.
- (4) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XIV - HUBUNGANINDUSTRIAL
Pasal 53
- (1) Setiap pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh SKPD.
- (2) Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus sesuai atau lebih baik dari Peraturan Perundang-undangan.
BAB XIV - HUBUNGANINDUSTRIAL
Pasal 54
- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan hukum kepada para Serikat pekerja/ serikat buruh sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Bentuk dan tatacara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati.
f
•
•
- (1) Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat ( 1), tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh perusahaan yang wajib dicatatkan pada SKPD.
- (3) Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara musyawarah.
- (4) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
- (5) Dalam hal terdapat Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka Perjanjian Kerja Bersama tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa lndonesia oleh penterjemah tersumpah.
- (6) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai atau lebih baik dari Peraturan Perundang-undangan.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Bagian Kesatu Penyelesaian Perselisihan
BAB XV - PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 56
- (1) Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu oleh pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha/ gabungan pengusaha melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencapai kesepakatan maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada SKPD dengan melampirkan bukti telah diadakan perundingan bipartit untuk diselesaikan oleh SKPD.
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercapai kesepakatan, maka para pihak wajib membuat persetujuan bersama dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial guna memperoleh akta pendaftaran
Bagian Kedua Pemutusan Hubungan Kerja
BAB XV - PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 57
�
Pemutusan Hubungan Kerja meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus
f
•
•
dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
BAB XV - PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 58
- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah Daerah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
- (2) Apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh.
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial.
BAB XV - PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 59
Prosedur dan tatacara Pemutusan Hubungan Kerja, pembayaran uang pesangon, uang penggantian masa kerja dan penggantian hak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Mogok Kerja
BAB XV - PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 60
- (1) Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh ditentukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
- (2) Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.
- (3) Tindakan penutupan perusahaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. SK.PD wajib melakukan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyebabkan mogok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). ()
Bagian Keempat Penutupan Perusahaan
!
¢
BAB XV - PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 61
f
- (1) Penutupan perusahaan merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan.
•
•
- (2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh dan/ atau serikat pekerja/ serikat buruh.
- (3) Tindakan penutupan perusahaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu Pembinaan
BAB XVI - PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 62
- (1) Bupati melalui SKPD melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bimbingan dan penyuluhan di bidang ketenagakerjaan;
- b. bimbingan perencanaan teknis di bidang ketenagakerjaan;
- c. pemberdayaan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;dan
- (3) Prosedur dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB XVI - PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 63
- (1) Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen serta dapat berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.
- (2) Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pengawasan ketenagakerjaan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pengendalian
BAB XVI - PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 64
- penyelenggaraan terhadap pengendalian Bupati melakukan ketenagakerjaan. ( 1)
- Setiap perusahaan wajib melaporkan kegiatan ketenagakerjaan secara tertulis kepada Kepala SKPD. (2)
- Prosedur dan tata cara pelaksanaan pengendalian dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. (3)
f
-
•
•
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 65
- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- C. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membuat berita acara setiap tindakan tentang:
13. pemeriksaan tersangka; a.
14. penyitaan benda; C.
15. pemasukan rumah; b.
u
- pemeriksaan surat; d.
[?
- pemeriksaan saksi;dan e.
(
- pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya berkasnya kepada Pengadilan Negeri melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. f.
I
•
•
KETENTUAN PIDANA
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 66
- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 2l ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat ( 1), Pasal 52 ayat (1), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali jika ditentukan lain dalam perundang-undangan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja/buruh.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah .
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 67
- (1) Selain dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. Teguran;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Pembatalan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pembatalan persetujuan;
- f. Pembatalan pendaftaran;
- g. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
- h. Pencabutan ijin.
- (2) Prosedur tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 68
- (1) Ijin Ketenagakerjaan yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa lzin yang bersangkutan.
- (2) Semua perizinan dan pengesahan di bidang ketenagakerjaan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
•
•
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mangetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 1 ni 2015 � UPATI KUBU RAYA f f \ RUSMAN ALI NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINS! KALIMANTAN BARAT: 4/2015 • •
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR4 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
## I. UMUM
Persoalan penyelenggaraan ketenagakerjaan pada dewasa ini merupak:an persoalan yang paling sering mencuat dalam media. Dinamika persoalan yang biasanya muncul dalam permasalahan ketenagak:erjaan biasanya terkait dengan rasa keadilan para tenaga kerja/buruh, upah, diskriminasi, jaminan sosial yang tidak: memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagak:erjaan .
Melalui Peraturan Daerah ini sebagai jawaban atas pelimpahan kewenangan dari Pemerintah yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan Penyelenggaraan Ketenagak:erjaan di daerahnya masing-masing yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument kebijak:an dan pembentukan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. Penyelenggaraan Ketenagak:erjaan yang nantinya diharapkan ak:an memberikan kepastian hukum serta akuntabilitas pelayanan kepada semua Stake Holder di bidang Ketenagak:erjaan dan Hubungan industri.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas. vasa6 Proyeksi Ketenagakerjaan Daerah disusun oleh Instansi Teknis berdasarkan Peraturan Bupati.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas. • • | Pasal | 8 Cukup jelas. | |---------|------------------| | Pasal | 9 Cukup jelas. | | Pasal | 10 Cukup jelas. | | Pasal | 11 Cukup jelas. | | Pasal | 12 Cukup jelas. | | Pasal | 13 Cukup jelas. | | Pasal | 14 Cukup jelas. | | Pasal | 15 Cukup jelas. | | Pasal | 16 Cukup jelas. | | Pasal | 17 Cukup jelas. | | Pasal | 18 Cukup jelas. | | Pasal | 19 Cukup jelas. | | Pasal | 20 Cukup jelas. | | Pasal | 21 Cukup jelas. | | Pasal | 22 Cukup jelas. | | Pasal | 23 Cukup jelas. | | Pasal | 24 Cukup jelas. | | Pasal | 25 Cukup jelas. | | Pasal | 26 Cukup jelas. | | Pasal | 27 Cukup jelas. | • •
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30
Ayat (1) Cukup jelas. "terintegrasi maksudnya adalah fasilitas dan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja tersedia di dalam lingkungan perusahaan, sehingga apabila terjadi situasi yang begitu buruk terkait keselamatan dan kesehatan pekerja dapat diantisipasi sedini mungkin. Ayat (2) Cukup jelas. K-3 merupakan usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja .
PENJELASAN
Pasal 31
Ayat (1) Cukup jelas. Aspek-aspek Higiene perusahaan, meliputi: Pemeriksaan Kesehatan Calon Karyawan, Pemeriksaan Kesehatan berkala, Pemeriksaan Kesehatan Khusus, Kesadaran