PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Administrasi dan Standar Biaya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh; - c. bahwa untuk penyesuaian terhadap kondisi tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor I Tahun 2014; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA PAYAI(IMBTIH I{OilOR: 4 TAHUI{ 2016
TEITTAJTG
PERUBAHAI| ATAS PERATURAI{ WALIKOTA PAYAXUUBUH ITOMOR I TAIIT'TI 2OI4 TEI{TANG PEDOMAN PEL/TKSANAAN PEIYGDNDALIAN ADUII{ISTRASI DAIT STAITDAR BIAYA BAGIAN HT'KTIU SEXRETARIAT I'A,ERAII KOTA PAYAKIIMBI'H
DENGAIT RAHUAT TT'HAN YAJTG UAHA ESA WALIKOTA PAYN('MBTIH,
- Menimbang a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan Bantuan Hukum
dengan baik dan maksimal serta ditanganinya berbagai permasalahan hukum yang ada perlu diatur pedoman pelaksanaan pengendalian administrasi dan Standar Biaya Bagian Hukum Sekeretariat Daerah Kota Payakumbuh;
- b. bahwa kondisi kekinian tidak sesuai lagi dengan kondisi yang diatur dengan Peraturan Wa-likota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Administrasi dan Standar Biaya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh;
- c. bahwa untuk penyesuaian terhadap kondisi tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor I Tahun 2014;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Dan Standar Biaya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh;
- t. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentaag Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentarg Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1e);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun f 999 Nomor 169, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 389O);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 Tetang Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3
\,
- Nomor 47, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2871;
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlL Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 67);
- 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2OO8 Tentang Organisasi dan Tata Ke{a Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh (lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor O2);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2O16 (I*mbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2Ol5 Nomor 11);
Menetapkan
MEMUTUSI(AN:
PERI'BAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKT'MBTIH NOMOR 1 TAHT'IT 2OI4 TEIYTANG PEIX)ilAN PELAXAAITAAIT PEITGENDALIAN ADMITTISTRASI DAN STANDAR BIAYA BAGIAIT HUKTIU SEKREIARIA'T DAERAH KOTA PAYAI(IUBT'H.
Pasal 7
- l. Ketentuan ayat (1) angka II diubah sehingga berbunl sebagai berikut :
- II. a. Untuk penanganan perkara di Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menggunankan advokat Profesional ditetapkan biaya paling tinggi Rp.1OO.O0O.0OO,- untuk I (satu) kasus.
- b. Untuk penanganan perkara banding di Pengadilan Tinggi Padang atau Perkara TUN di Kota Padang yang menggunankan advokat professional ditetapkan biaya paling tinggi Rp.50.OO0,O0O,- untuk 1 (satu) kasus.
4. Untuk Perkara Kasasi atau peninjauan kembali yang menggunakan advokat profesional ditetapkan biaya paling tinggi Rp.100.OO0,O0Ountuk I (satu) kasus. c
2. Ketentuan ayat (1) angka III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- III. PNS/Aparatur yang diperiksa oleh aparat hukum baik sebagai terperiksa atau saksi diberi bantuan transport dan uang makan sebesar:
- a. Untuk perkara di Kota Payakumbuh:
- Golongan Illlll@ Rp. 2OO.0OO,-(l x pemeriksaan)
- Golongan IV @ Rp. 250.000,-(1 x pemekrisaan)
- b. Untuk perkara diluar Kota Payakumbuh :
- Golongan lllm @ Rp. 300.000,-
- Golongan [V @ Rp. 400.000,-
3. Ketentuan ayat (4) huruf d dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- d. Advokasi yang dilakukan Kuasa Hukum diberikan bantuan honorarium perbulan sebagai berikut :
15. -Untuk sekretariat Advokasi dib€rikan honorarium perbulannya sebagai berikut :
1. Ketua
- e. Untuk Sekretariat Tim Advokasi diberikan honorarium sebagai berikut :
4. Ketentuan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Konsultasi Ranperda I (satu) buah Ranperda Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupah).
20. Untuk konsultasi Rancangan dan Pembahasan Peraturan Daerah kepemerintahan yang lebih tinggi yang merupakan bantuan hukum berupa masukan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tersebut diberikan bantuan biaya operasional sebagai berikut:
- b. Harmonisasi, sinkronisasi dan pembahasan 1 (satu) buah Ranperda, bagi Ranperda yang perlu harmonisasi, sinkronisasi dan pembahasan bersama tenaga ahli paling tinggi Rp. 3.500.0OO,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Khusus untuk Ranperda APBD dan Perubahan APBD sebesar Rp.3.50O.OOO,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per Ranperda.
1. Penanggung Jawab
Rp. 1.5O0.O0O,-
2. Wakil Penanggung Jawab Rp. 1.400.000,-
3. Ketua
Rp. I.3O0.OOO,-
4. Sekretaris
Rp. 1.200.000,-
5. Anggota
Rp. 1.1O0.O00,-
Rp. 750.000,-
2. Anggota
Rp.7OO.OOO,-
1. Ketua
Rp. 1.050.00O,- lx (satu kali) setahun
2. Anggota Rp. 1.000.0OO,- lx (satu kali) setahun
Pa8al II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orzrng mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh padatanggal { Januari2O16

Penetapan: Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal { Januari 2016 V^"r*ot P/*YAKUMBUH, ffi 4o^ FALEPI t- SENRETARIS DAERAH KOTA PAYAXUMBIIH, BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR : { \"