Unknown Unknown Nomor 90/MDAG/PER/12/2014 Tahun 1945 tentang WALIKOTATARAKAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENATAANDANPEMBINAANPERGUDANGAN - a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan memperlancar distribusi arus barang perdagangan serta meningkatkan daya saing pasar perlu mengembangkan pergudangan dalam memenuhi kebutuhan konsumen di Kota Tarakan; - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam (berlaku 26 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
WALIKOTATARAKAN
PROVINSIKALIMANTAN UTARA
PERATURANDAERAHKOTATARAKAN
NOMOR
3 TAHUN2017
TENTANG
WALIKOTATARAKAN,
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
PENATAANDANPEMBINAANPERGUDANGAN
- a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan memperlancar distribusi arus barang perdagangan serta meningkatkan daya saing pasar perlu mengembangkan pergudangan dalam memenuhi kebutuhan konsumen di Kota Tarakan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/MDAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan dan guna memberikan kepastian hukum pemanfaatan pergudangan perlu adanya pengaturan pergudangan di Kota Tarakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Menetapkan
2
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138)
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/MDAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKOTATARAKAN
dan
WALIKOTA TARAKAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAANPERGUDANGAN.
BABI KETENTUANUMUM
BAB III - KAWASANPERGUDANGAN
Pasal 9
- (1)Pemilik, pengelola danjatau penyewa Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 14, diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
BAB III - KAWASANPERGUDANGAN
Pasal 10
- (1)Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Perangkat Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BABVI
TATACARAPERMOHONANTANDADAFTARGUDANG
Pasal
11
- (1) Permohonan TDG disampaikan oleh pemilik Gudang kepada Walikota melalui Pejabat Kepala Perangkat Daerah yang mendapat pelimpahan kewenangan.
- (2) Tatacara mengenai permohonan, syarat dan format daftar isian permohonan TDG diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BABVII
PENGAWASANPENYIMPANAN BARANG
BAB III - KAWASANPERGUDANGAN
Pasal 12
- (1) Setiap pemilik, pengelola dan/ atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di Gudang, wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang yang masuk dan keluar Gudang.
- (2) Pemilik, pengelola dan/ atau penyewa Gudang sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar Gudang.
- (3) Apabila pemanfaatan Gudang dilakukan oleh bukan pemilik Gudang, maka laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat oleh yang memanfaatkan Gudang atas sepengetahuan pemilik Gudang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walikota melalui Pejabat Kepala Perangkat Daerah pad a tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
BAB III - KAWASANPERGUDANGAN
Pasal 13
Setiap pengalihfungsian pemanfaatan Gudang wajib mendapat Izin dari Walikota.
BAB III - KAWASANPERGUDANGAN
Pasal 14
Pemilik, pengelola dan/ atau penyewa Gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Kepala Perangkat Daerah untuk tujuan pengawasan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.
6
7
- (1) Penyimpanan barang di Gudang yang dilakukan oleh perorangan atau Badan sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stokypersediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar paling lama untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal.
- (2) Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, danl atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok darr/ atau barang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
- (3) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan,
BAB III - KAWASANPERGUDANGAN
Pasal 15
- (1)Permohonan SKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6 ) diajukan oleh pemilik, pengelola darr/ atau penyewa Gudang kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
BAB III - KAWASANPERGUDANGAN
Pasal 16
- (1)Permohonan SKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6 ) diajukan oleh pemilik, pengelola darr/ atau penyewa Gudang kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2)Tata cara mengenai penerbitan atau penolakan dan pengisian format Daftar Isian Permohonan SKPB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
8
Kewenangan pemeriksaan dokumen SKPB terhadap adanya dugaan penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah terhadap pemilik, pengelola danjatau penyewa gudang.
BABVIII
PENGAWASAN
BAB III - KAWASANPERGUDANGAN
Pasal 18
- (1)Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BABIX
SANKSIADMINISTRATIF
BAB III - KAWASANPERGUDANGAN
Pasal 19
- (1)Pemilik, pengelola danjatau penyewa Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 14, diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3)Jarak teguran satu ke peringatan kedua, peringatan kedua ke peringatan ketiga masing-masing 7 (tujuh) hari.
BAB III - KAWASANPERGUDANGAN
Pasal 20
- (1)Pemilik, pengelola danjatau penyewa Gudang yang tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2)dikenakan sanksi pencabutan TDG.
- (2)Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah.
- (3)Perusahaan yang telah dicabut TDG, dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4)Pejabat Penerbit TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan terse but secara tertulis disertai alasan.
- (5)Apabila permohonan keberatan diterima, TDGyang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (6)Tata cara mengenai pemberian sanksi administratif dan format sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BABX
KETENTUAN PIDANA
BAB III - KAWASANPERGUDANGAN
Pasal 21
- (1) Pemilik, pengelola, dan / atau penyewa Gudang yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (6) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha pergudangan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan.
BABXI
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB III - KAWASANPERGUDANGAN
Pasal 22
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan dan pembinaan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam penataan dan pembinaan pergudangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan zatau Badan Usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana dalam penataan dan pembinaan pergudangan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan/ atau Badan Usaha sehubungan dengan tindak pidana dalam penataan dan pembinaan pergudangan;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam penataan dan pembinaan pergudangan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaaan terhadap bahan bukti tersebut;
9
10
- f. meminta ban tuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang usaha penataan dan pembinaan pergudangan; f.
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa; g.
- h. memotret seseorang, tempat kejadian, lokasi kegiatan usaham sarana dan perlengkapan usaha dan lain sebaginya yang berkaitan dengan tindak pidana dalam penataan dan pembinaan pergudangan;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 1
- J. menghentikan penyidikan; dan z atau j
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam kegiatan penataan dan pembinaan pergudangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. k
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasa123
Jenis Gudang yang dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Gudang yang berada pada:
- a. kawasan berikat; dan a
- b. Gudang yang melekat dengan usaha ritel/ eceran, digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara barang dagangan eceran. b
KETENTUAN PERALIHAN
Pasa124
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua penzman yang berkaitan dengan penataan dan pembinaan pergudangan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan.
BABXIV
KETENTUANPENUTUP
Pasa125
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Penetapan: Diundangkan di Tarakan pada tanggal 12 Juni 2017 ~

Penandatangan: PIt SEKRETARIS DAERAH KOTATARAKAN, FIRMANANUR LEMBARANDAERAHKOTATARAKANTABUN 2017 NOMOR 26 | NO | NA MA | JABATAN | |------|------------------|-------------| | | firmangnur Drs - | Pit . Sekda | | 2 | | | | 3 | | Hukum Kabaø | | 4 | | | NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA (26/3/2017)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURANDAERAHKOTATARAKAN
NOMOR 3 TAHUN2017 3
TENTANG
PENATAANDANPEMBINAANPERGUDANGAN
## I. PENJELASANUMUM I.
Gudang merupakan sarana pendukung usaha perdagangan sebagai tempat penyimpanan barang niaga guna menjamin kelancaran arus distribusi barang tanpa mengurangi kualitas barang tersebut, sehingga stabilitas harga dapat dipantau. Dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang dari produsen ke konsumen di Kota Tarakan, agar tidak terjadi penimbunan barang oleh pemilik, pengelola atau penyewa gudang, yang berakibat merugikan masyarakat, karena pendaftaran gudang merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, perlu diadakan penataan dan pembinaan pergudangan yang ada di wilayah Kota Tarakan melalui tanda daftar gudang, agar gudang tersebut dapat diketahui jenis barang, volume barang dan tujuan barang yang akan beredar melalui laporan pemilik gudang kepada Pemerintah Kota Tarakan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu pengaturan tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan.
## II. PASALDEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas. Pasal8 Ayat(l) Cukup jelas .. Ayat (2) Cukup jelas. 12 Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Pasa19 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Ayat(l) Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Jenis barang kebutuhan pokok terdiri dari: 1. Barang Kebutuhan Pokok Hasil Pertanian: - a. Beras; - b. Kedelai Bahan Baku Tahu Dan Tempe; - c. Cabe; - d. Bawang Merah. 2. Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri: - a. Gula; - b. Minyak Goreng; - c. Tepung Terigu. 3. Barang Kebutuhan Pokok Hasil Peternakan Dan Perikanan; - a. Daging Sapi; - b. Daging Ayam Ras; - c. Telur Ayam Ras; - d. ikan bandeng, - segar yaitu tongkol/ tunal cakalang. Jenis Barang Penting terdiri dari: 1. benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai; 2. pupuk; 3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram; 4. triplek; 5. semen; 6. besi baja konstruksi; 7. baja ringan. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
kembung dan Pasa121 Cukup jelas. Pasa122 Cukup jelas. Pasa123 Cukup jelas. Pasa124 Cukup jelas. Pasa125 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 14
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas. Pasal20 Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas.