PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 28.A Tahun 2011 tentang BANTUANBIAYA KEROHIMAN PINDAH DANTRANSPORTASI BAGI PEMILIK BANGUNAN TIDAK RESMI YANG BERADA DlATAS TANAH NEGARA DALAMRANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, - a. bahwa untuk lebih meningkatkan prinsip penghormatan terhadap warga yang telah menguasai tanah negara akibat kelalaian pemerintah dalam menjaga dan memelihara keberadaan tanah negara, perlu dilakukan pengaturan yang arif dan bijaksana dengan memperhatikan kondusifitas lingkungan sosial agar kegiatan pembebasarr tertian demi pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; - b. bahwa untuk hal tersebut perlu penetapan besarnya bantuan biaya kerohiman pindah dan transportasi bagi pemillk bangunan tidak resmi yang berada di atas tanah Negara dalam rangka pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin; 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengeiolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor3699); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor68, Tambahan Lembaran Negara RepubiikIndonesia ^ ' 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 9. Peraturan Presiden Repubiik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ; 11. Peraturan Kepata Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 12. Peraturan Daerah Kodya Datf If Banjarmasin Nomor 1 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota dan Rencana Bagian Wilayah Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 4 Sen D Nomor Sen 2); 13. Peraturan Daerah Kodya Oati ff Banjarmasin Nomor 9 Tahun 1994 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Wilayah Banjarmasin Selatan Tahun 1994 - 2004 (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 3 Sen D Nomor Sen 3); 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18); 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25); 17. Peraturan Waiikota Banjarmasin Nomor 09 Tahurr 2011 tentang Biaya Pindah dan Biaya Bongkar bagi Pemilik Bangunan Tidak Resmi yang Berada di AtasTanah Negara daiam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9) r*\ (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 28.A TAHUN 2011 TENTANG
BANTUANBIAYA KEROHIMAN PINDAH DANTRANSPORTASI BAGI PEMILIK BANGUNAN TIDAK RESMI YANG BERADA DlATAS TANAH NEGARA DALAMRANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan prinsip penghormatan terhadap warga yang telah menguasai tanah negara akibat kelalaian pemerintah dalam menjaga dan memelihara keberadaan tanah negara, perlu dilakukan pengaturan yang arif dan bijaksana dengan memperhatikan kondusifitas lingkungan sosial agar kegiatan pembebasarr tertian demi pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk hal tersebut perlu penetapan besarnya bantuan biaya kerohiman pindah dan transportasi bagi pemillk bangunan tidak resmi yang berada di atas tanah Negara dalam rangka pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengeiolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor3699);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor68, Tambahan Lembaran Negara RepubiikIndonesia
^
^ '
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Peraturan Presiden Repubiik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
11. Peraturan Kepata Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Daerah Kodya Datf If Banjarmasin Nomor 1 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota dan Rencana Bagian Wilayah Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 4 Sen D Nomor Sen 2);
13. Peraturan Daerah Kodya Oati ff Banjarmasin Nomor 9 Tahun 1994 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Wilayah Banjarmasin Selatan Tahun 1994 - 2004 (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 3 Sen D Nomor Sen 3);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25);
17. Peraturan Waiikota Banjarmasin Nomor 09 Tahurr 2011 tentang Biaya Pindah dan Biaya Bongkar bagi Pemilik Bangunan Tidak Resmi yang Berada di AtasTanah Negara daiam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9)
r*\
n
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG BANTUAN BIAYA KEROHIMAN PINDAH DAN TRANSPORTASI BAGI PEMILIK BANGUNAN TIDAK RESMI YANG BERADA Dl ATAS TANAH NEGARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Di LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Daiam Peraturan Waiikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah yang dimaksud adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Waiikota adalah Waiikota Banjarmasin;
4. Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara;
5. Bantuan Biaya Kerohiman Pindah dan fransportasi adalah bantuan yang diberikan berupa nilai uang sebagai bantuan pelaksanaan untuk membongkar dan pindah dari lokasi yang menjadi objek pembebasan akibat dari keputusan pembebasan lahan atau kawasan yang digunakarv untuk kepentingan umum ## BAB II
MAKSUDDANTUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dari peraturan ini adalah sebagai dasar hukum dalam pemberian bantuan atas bangunan daiam kegiatan pembebasan tanah untuk kepentingan umum bagi masyarakat pemilik bangunan yang berdiri dtatas tanah negara dan tidak memiliki sertifikat/segel/SKKT/surat keterangan kepemilikan tanah lainnya yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.
r\
n
Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai jaminan kepastian hukum dalam pembayaran bantuan atas bangunan daiam kegiatan pembebasan tanah untuk kepentingan umum bagi masyarakat pemilik bangunan yang berdiri diatas tanah negara dan tidak memiliki sertifikat/segei/SKKT/surat keterangan kepemilikan tanah lainnya yang diketahui oleh pejabatyang berwenang.
BESARNYA BANTUAN BIAYA KEROHIMAN PINDAH DAN TRANSPORTASI
BAB Ml - BESARNYA BANTUAN BIAYA KEROHIMAN PINDAH DAN TRANSPORTASI
Pasal 3
- (1) Bantuan biaya kerohiman pindah dan transportasi di atas tanah negara ditujukan kepada pemilik bangunan, harus dibuktikan dengan surat Keterangan kepemilikan bangunan yang bersangkutan dan dibenarkan oleh Ketua Rukun Tetangga sertadiketahui oleh Lurah setempat.
- (2) Besarnya bantuan biaya kerohiman pindah dan transportasi diatas tanah negara bagi pemilik bangunan yang tidak mempunyai sertifikat/segetfSKKT/surat keterangan kepemilikan tanah lainnya yang diketahui oleh pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut:
- a. Untuk ukuran (uas bangunan dari 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) rn2 diberikan bantuan biaya kerohiman pindah dan transportasi dengan nilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pemilik bangunan ;
- b. Untuk ukuran luas bangunan 20 (dua puluh) m2 ke atas diberikan bantuan biaya kerohiman pindah dan transportasi dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per pemilik bangunan.
PEMBIAYAAN
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 4
- (1) Daftar pemilik bangunan yang menerima bantuan biaya kerohiman pindah dan transportasi serta ukuran bangunan tersebut dibuat oleh Pimpinan Unit Kerja atau kepanitiaan yang terkait dengan pembebasan tanah dan bangunan.
- (2) Bantuan biaya kerohiman pindah dan transportasi di atas tanah negara tersebut hanya diberikan kepada warga yang telah menguasai tanah negara tersebut sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun secara terus menerus.
- (3) Bantuan biaya kerohiman pindah dan transportasi diatas tanah Negara bagi pemilik bangunan yang tidak mempunyai sertifikat/segel/SKKT/ surat keterangan kepemilikan tanah lainnya yang diketahui oleh pejabat yang berwenang dibebankan oada APBD Kota Baniarmasin
BABV
PENUTUP
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 5
- (1) Halhal yang belum diatur dalam Peraturan Waiikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Waiikota.
&lt;\
n
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Waiikota ini, maka Peraturan Waiikota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Biaya Pindah dan Biaya Bongkar bagi Pemilik Bangunan Tidak Resmi yang Berada di Atas Tanah Negara dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak beriaku lagi.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 6
Peraturan Waiikota inimulai beriaku padatanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Waiikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin Padatanggal -j5 Juni 2on

Penandatangan: \Jl WALIKOTA BANJARMASIN^- MUHIDIN

Penetapan: Diundangkan di Banjarmasin Padatanggal 17 Juni 2011

Penandatangan: SEKRETARiS DAERAH KOTA BANJARMASiN, Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28.A r*\ ## PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Sekretariat: JL R.E. Martadinata No. 1 Telp. 52546,54934,68142-68145 Facs (0511) 53933 Kotak Pos : 79 Banjarmasin 70111 ## NOTA PERTIMBANGAN Kepada Dari Nomor Tanggal : Yth. Waiikota Banjarmasin

Penandatangan: : Kepala Bagian Tata Pemerintahan : 590/729/Tapem : 15Nopember2011 Perihal : Mohon penandatanganan SK Waiikota Banjarmasin tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan RSVD Kota Banjarmasin di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin; Peraturan Waiikota Banjarmasin tentang Bantuan Biaya Kerohiman Pindah dan Transportasi bagi pemilik bangunan tidak resmi yang berada di atas tanah negara dalam rangka pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Peraturan Waiikota Banjarmasin tentang Besaran Ganti Rugi Tanah Sesuai Dengan Bukti Hak Atas Tanah Bagi Pemilik Tanah Yang Terkena Pembebasan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ## n Dasar : 1. Peraturan Presiden Repubiik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan PembangunanUntuk Kepentingan Umum; 2. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

Penandatangan: 3. Peraturan KepalaBPN No 3 Tahun 2007 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 3.

Penandatangan: 4. Nota Dinas Kepala Bagian Hukum nomor 188.45/125/KTJM tanggal 2 Nopember 2011 tentang Koreksi Konsep Keputusan Waiikota; 4.

Penandatangan: 5. Nota Dinas Kepala Bagian Hukum nomor 188.45/iMVKUM tertanggalaNopember 2011 tentang Koreksi Konsep Keputusan Waiikota;

Penandatangan: 6. Nota Dinas Kepala Bagian Hukum nomor 188.45/WVKUM tertanggal^Nopember 2011 tentang Koreksi Konsep Keputusan Waiikota. ## Uraian: 1. Bahwa untuk kelancaran pembebasan lahan dalam rangka pembangunan RSUD Kota Banjarmasin di kawasan Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan perlu dibuatkan Penetapan Lokasi melalui SK Waiikota Banjarmasin. 2. Bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan meningkatkan prinsip penghormatan kepadamasyarakat yang telahmenguasai tanah negara akibatkelalaian pemerintah dengan memperhatikan kondusifitas lingkungan sosial untuk pelaksanaan pembangunan, perlu dilakukan pengaturan mengenai bantuan biaya kerohiman pindah dan transportasi bagi pemilik bangunan tidak resmi yang berada di atastanahnegara. 3. Bahwa dalam rangka kelancaran pembebasan lahan untuk pelaksanaan pembangunan yang kondusif, aman, tertib, arif dan bijaksana bagi pemilik tanah yang memiliki alas hak atas tanah, perlu dilakukan pengaturan besaran ganti rugi sesuai dengan bukti kepemilikan tanah agar kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. n n 4. Bahwa pembuatan Keputusan dan Peraturan Waiikota dimaksud, sudahdikoreksi olehBagian Hukum Setdako Banjarmasin sebagaimana dengan nota dinasnya berupa pennyampaian koreksi Surat Keputusan Waiikota Banjarmasin terkait dengan Penetapan Lokasi Pembebasan Lahan dalam rangka Pembangunan RSUD Kota Banjarmasin di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan, Peraturan Waiikota Banjarmasin tentang Bantuan Biaya Kerohiman Pindah dan Transportasi bagi pemilik bangunan tidak resmi yang berada di atas tanah negara dalam rangka pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Peraturan Waiikota Banjarmasin tentang Besaran Ganti Rugi Tanah Sesuai Dengan Bukti Hak Atas Tanah Bagi Pemilik Tanah Yang Terkena Pembebasan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ## SaranTindak :

Verifikasi: 1. Sehubungan dengan itu sekiranya Bapak berkenan, terlampir SK Waiikota Banjarmasin dan Peraturan Waiikota Banjarmasin yang telah mendapatkan koreksi dari Bagian Hukum Setdako Banjarmasin guna ditandatangani. 2. Mohon putusan dan penandatanganan.

Penandatangan: Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Drs. H. ICiH¥aft NOOR CHALIK. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19601113 199003 1006 Pertimbangan/disposisi: