PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 16 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (berlaku 31 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa perkembangan
Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
5
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
22
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 112 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);
25. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemberian Sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan Pelanggaran/Cidera Janji terhadap Kontrak (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN
2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI .
Pasal I
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 15) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:
- a. Nomor 28 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 28);
- b. Nomor 32 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 32); diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan huruf a, huruh i, huruf l, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r dan huruf s Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Persyaratan permohonan IUJK baru bagi BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, adalah sebagai berikut:
Pasal 5
Persyaratan permohonan IUJK baru bagi BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. foto copy Izin Gangguan/HO yang masih berlaku bagi BUJK yang kualifikasi usahanya besar, menengah dan kecil.
- b. foto copy Akte Pendirian BUJK;
- c. foto copy Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku;
- d. foto copy SBU yang masih berlaku dan sudah diregistrasi dengan menunjukkan aslinya;
- e. foto copy NPWP Perusahaan;
- f. foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) asosiasi yang masih berlaku;
- g. daftar kepemilikan peralatan;
- h. photo papan nama perusahaan;
- i. foto copy KTP PJBU yang masih berlaku;
- j. foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang masih berlaku dari PJT-BU;
- k. foto copy Kartu PJT-BU;
- l. surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai PNS/TNI/POLRI bermaterai;
- m. surat pernyataan tenaga PJT-BU/PJB-BU;
- n. daftar riwayat hidup tenaga PJT-BU/PJB-BU;
- o. foto copy Ijazah terakhir PJBU;
- p. surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan PJBU;
- q. neraca perusahaan tahun terakhir;
- r. pas photo berwarna terbaru PJBU ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
- s. surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai.
Pasal 7
- (1) Persyaratan permohonan perpanjangan IUJK bagi BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. IUJK asli;
- b. foto copy Izin Gangguan/HO yang masih berlaku bagi BUJK yang kualifikasi usahanya besar, menengah dan kecil.
- c. foto copy SBU yang masih berlaku dan sudah diregistrasi dengan menunjukkan aslinya;
- d. foto copy KTP PJBU yang masih berlaku;
- e. foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang masih berlaku dari PJT-BU;
- f. foto copy Kartu PJT-BU.
- g. surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan PJBU;
- h. daftar pengalaman kerja BUJK selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan melampirkan foto copy Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian;
- i. neraca tahun berjalan;
- j. pas photo berwarna terbaru PJBU ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
- k. surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai.
- (2) Dalam hal BUJK terlambat mengajukan permohonan perpanjangan IUJK, maka diberlakukan persyaratan permohonan IUJK baru.
- (3) Apabila dalam memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BUJK tidak bisa melampirkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku, maka harus melampirkan surat keterangan dari Ketua Cabang Asosiasi bersangkutan yang menerangkan bahwa pemohon adalah benar-benar anggota Asosiasi bersangkutan
dan pembaharuan Kartu Tanda Anggotanya masih dalam proses.
3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dikecualikan dari ketentuan Pasal 5 huruf a dan Pasal 7 huruf b adalah BUJK yang kualifikasi usahanya kecil yang tempat usahanya tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat menimbulkan gangguan sampai keluar bangunan/persil.
Pasal 9
Persyaratan permohonan perubahan data bagi BUJK/Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e adalah sebagai berikut:
- a. IUJK asli;
- b. menyerahkan foto copy dokumen untuk perubahan data, yaitu:
1. akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
2. surat keterangan domisili untuk perubahan alamat;
3. akta perubahan untuk perubahan nama BUJK;
4. SBU untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha bagi badan usaha; dan
5. SKA/SKT bagi Usaha Orang Perseorangan.
- c. foto copy KTP PJBU/pemilik usaha orang perseorangan yang masih berlaku; dan
- d. pas photo berwarna terbaru PJBU/Pemilik Usaha Orang Perseorangan ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 31 Maret 2015 BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 31 Maret 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

Distribusi: BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 16 Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001