PERATURAN BUPATI SINTANG TENT ANG Nomor TAHUN Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa Kewenangan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Men ten Keuangan/Gubernur/Bupati/ Walikota, dan berdasarkan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR47 TAHUN 2015
TENT ANG
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa Kewenangan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Men ten Keuangan/Gubernur/Bupati/ Walikota, dan berdasarkan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyatakan bahwa pengadaan barang dan atau/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat ( 1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, dan dalarn rangka efektifitas dan efisiensi dalarn memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dari kegiatan Pengadaan Barang dan jasa, di pandang perlu ditetapkan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pad huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapk a dengan Peraturan Bupati Sintang; an
I
r..1engingat
1. 195 9 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun t Nomor 3 d oarura . k t Penetapan Undang-Un ang Daerah Ting a Tahun 1953 tentang Pembentukan ara Republik II Di Kalimantan (Lembaran Neg9 Tambahan Indonesia Tahun 1953 Nomor · � Nomor 352) Lembaran Negara Republik Indonesi Negara . d (Lembaran 2 Sebagai Undang � Un ang 59 Nomor 7. , Republik Indonesia Tahun 19 blik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Repu Nomor 1820);
2. n 1999 ten tang Undang-Undang Nornor 28 Tahu lh Dan Bebas Penyelenggaraan Negara Yang B � rsi e (Lembaran Dari Korupsi, Kolusi D'.'111 Nepotis;9 Nomor 75, Negara Republik Indonesia Tahun 1 blik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Repu Nomor 3851);
3. Tah 1 999 ten tang Undang-Undang Nomor 31 un . L baran Pemberantasan Tindak Pidana xorupsi ( em 140 Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor . ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13 � , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentan Sistem Perencanaan Pembangunan (Lemb g Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor roa: Tambahan Lembaran Negara Republik lndon ·' Nomor 4421); eaia
.. ·.
]'
8. 20 04 tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun . tah pusat P . a Pemenn enmbangan Keuangan Antar Negara D . ah (Lembaran an Pemermtahan Daer 4 Nomor 126, Republik Indonesia Tahun 200 bl'k Indonesia Tambahan Lembaran Negara Repu 1 Nomor 4438);
9. 2009 tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun blik Indonesia Kesehatan (Lembaran Negara Repu Lembaran Tahun 2009 Nomor 144, Tarnbahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. ah 2009 tentang Undang-Undang Nomor 44 T un blik Indonesia Rumah Sakit (Lembaran Negara Repu 1 baran Tahun 2009 Nomor 153, Tarnbahan Lem Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l\_ l Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik ' Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tent � g Aparatur Sipil Negara (Lembaraan Negara Republlk Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 200 5 tentang Sistem Inform � si Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 20 05 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republ'k Indonesia Nomor 4576); 1
Menetapkan :
23. p . Nomor 1 eraturan Daerah Kabupaten Smtang · tah Tahun 2008 tentang Urusan Pemenn ten � bupaten Sintang (Lembaran Daerah Kab �� an Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tam . Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l) '
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor k � Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perang h Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daera2 Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nom&lt;?r ' Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah denga � Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No1:1or Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sint � Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daer Kabupaten Sintang Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILA! PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sintang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sintang;
7. Rumah Sa.kit adalah Rumah Sa.kit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sin tang;
8. Rumah Sa.kit umum adalah rumah sakit yang 1:Ile � yelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jerus penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspesialis sesuai dengan kemampuannya;
9. Direktur adalah D · M hammad trektur Ruman Sakit Umum Daerah Ade u Djoen Sintang;
10. Badan Layanan Um . BLVD adalah Satuan Keria p um Daerah yang selanjutnya dismgkat kerja ·J erangkat Da ah U it K la pada satuan pemgkat daerah ct· L" er atau m erj d"b tuk untuk memberikan 11 ingkungan Pemerintah Daerah yang t en n ediaan · pe ayanan kepada masyarakat berupa pe Y � ,:ang/Ja � :{ang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntu � gar:1 �� am d ktr:ifie ukan kegiatannya didasarkan pada prinsif efes1ens1 pro u 11tas.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang -z: L � yanan\_ Umum Daerah (BLUD) pada batas-batas tertentu y g dikecualikan dari ketentuan b lak yang er u umum.
4. . b t 12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah PeJa a pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.
15. Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa Konsultansi/ Jasa lainnya.
16. Kelompok Kerja Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
17. Jenjang Nilai adalah nilai rentang nilai pekerjaan yang digunakan sebagai dasar dalam menetukan metode pengadaan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
18. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ J asa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
19. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Ba � an Layanan Umum Daerah Rumah Sa.kit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Smtang.
1
I
·
'
- (2) Tujuan ditetapkannya Pera . . a. turan u:u\_adalah:
- b. � eIJarnmnya ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih mu � : engan pr?ses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mu ; � ::::ik � B dengan kebutuhan untuk mendukung ! ��� c::: � Daerah Ade M h adan Layanan Umum Daerah Rumah S u ammad Djoen Sintang.
3. tercapainya efektifi . an umum kepada masyarak tas dan efls1ensi serta kual1tas pelayan an dari kegiatan Pengad at tanpa mengutamakan pencarian keuntung tjmum Daerah Ru ah � barang dan jasa pada Badan Layan � . · · m Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Smtang,
PELAKSANAAAN PENGADAAN BARANG / JASA
BAB III - PELAKSANAAAN PENGADAAN BARANG / JASA
Pasal 3
- (1) Pengadaan Barang /Jasa pada BLUD RSUD Ade Muhammad Djoe°: Sintang dilaksanakan
BAB III - PELAKSANAAAN PENGADAAN BARANG / JASA
Pasal 4
- (1) BLUD RSUD Ade M h nuh dapat diberikan fleksibilit u bammad Djoen Sin tang dengan statusl pe nnya dari ketentuan yang as erupa pembebasan sebagian ata � se uru merintah . umum ba . d b rang/Jasa pe sebagrumana ct· gi penga aan a t alasan efektifitas dan/ � ts � d \_dal".1111 Pasal 3 ayat (1, ap'.3-bil � � d;t � o RSUD Ade Muhamm d D' si � ms1 yang ditetapkan oleh pimpm � a roen Sm tang yang disetujui oleh Bupat1.
- (2) Fleksibelitas sebagaiman ct· (l) diberikan terhadap pengadaan b . a imaksud pada ayat , arang/Jasa dengan sumber dana dari:
- b. Hibah tidak terikat·
4. J L a. asa ayanan;
- c. Hasil kerja sarna d � ngan pihak 1 .. d d Lai 1 run,
6. 1 · an ) g sah · n- run pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD yan
·
- (3) Untuk � engadaan barang/jasa dengan sumber dana dari hib3!1 teri ��� d � pat dilakukan dengan
BAB III - PELAKSANAAAN PENGADAAN BARANG / JASA
Pasal 5
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja pada Rumah Sakit Umum daerah Ade Muhammad Djoen Sintang ## BAB IV JENJANG NILAI
BAB III - PELAKSANAAAN PENGADAAN BARANG / JASA
Pasal 6
- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa yang berasal dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah penyediaan barang/jasa rutin untuk menunjang operasional pelayanan rumah sakit.
- (2) Pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut
- a. untuk pengadaan barang atau jasa lainnya, terdiri dari:
- 1) Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan Pengadaan Langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
- 2) Pengadaan barang/Iasa deng � nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai ?engan\_ Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dil � ukan dengan metode penunjukan langsung k � pada penyedia barang /jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan kecuali pengadaan obat dan bahan alat kesehatan habis pakai dilakukan dengan metode penunjukan langsung/ pengadaan Langsung dengan tidak mengikutijenjang nilai tersebut;
I'
I
- 3) Pengadaan b . . . 1 500.000.000,oo (satu mil � ang/Jasa dengan nilai d13:tas Rp. · dengan metod � Pelelan var hma ratus juta rupiah) d1laln � kan memenuh1 gan Umum kepada penyedia barang /Jasa yang syarat Yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
- 4) Pengad · . . ai dengan Rp. aan raea konsultan dengan nilai satnP adaan f 00.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaku � an �� f yang 9:11gsung kepada penyedia jasa yang memenuh1 sy ditentukan dalam dokumen pengadaan;
3. b unt k . d an ketentuan · u pengadaan pekerjaan konstruksi sesuru eng I· sa yang Peraturan Perundang-Undangan tentang pengadaan barang ja berlaku.
4. ) P d . . ebagaimana (3 roses an mekan1sme pengadaan barang I jasa lrunnya s 3) dimak � ud pada ayat (2) huruf a angka 1), angka 2) dan angk �� sebagaimana \_tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini, yang merup bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
5. Dal . . · dimaksud (4) am penetapan penyedia barang ctan/atau jasa sebagrumana . . pada ayat (1), terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dan P\_eJabat yang ditunjuk oleh Pemimpin BLVD RSUD Ade Muhammad Djoen Sm tang dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 7

- (l) Sebagai Petunjuk Pelaksana yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 67 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Tahun Anggaran 2012 Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 1317, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

peraturan ini berlaku sejak t . anggaI diundangkan.

Agar setiap orang mengetah . . dangan Peraturan ini dengan penem umya, memenntahkan pengun ' patannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal ,o .:J t.t.h'

�

AN

�

J.MILTorf CROSBY

2015


Diundangkan di Sintang

pada

tanggal ?io :::Jul,'

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, rOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 't7

07453


TANGGAL

TENT ANG

- PERATURAN

BUPATI SINTANG

NO MOR

A7 , TAHUN 2015

&gt;c, ::JUl..\

TAHUN 2015

JENJANG NILA! PENGADAAN BARANG/JASA P::firi BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH S UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

PROSES DAN MEKANISME PENGADAAN BARANG / JASA LAIN NY A PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

LAMPIRAN

## A. KETENTUAN UMUM

1. Ketentuan pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan u � ur � Daerah (BLUD) Ruman Sakit Umum Daerah Ade Muhammad D3oe . Sintang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku b?-g 1. pengadaan barang/jasa Pemerintah, kecuali untuk jenjang nilai pengadaan barang/ jasa lainnya.

## 2. Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk:

- (a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/PekerJailll: Konstruksi/ J asa Lainnya yang bernilai paling tmgg � Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2015;
- (b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang bersumber dari hasiljasa layanan Tahun 2015;
- (c) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015 dan dari hasil jasa layanan Tahun 2015.

## 3. Penunjukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk:

- (a) Pengadaan langsung atau penunjukan langsung dengan nilai di atas Rp. 500.000.000.,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 1.500.000.000.,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari hasiljasa layanan Tahun Anggaran 2015;
- (b) Pelelangan Umum untuk paket Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.1.500.000.000,00 ((satu milyar lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari hasil jasa layanan Tahun Anggaran 2015;
- (c) Pengadaan langsung untuk jas � konsult � dengan n\_ilai di atas Rp. S0.000.000,00 (lima pulu � juta . rupiah) sampai ctengan Rp. 20o.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang bersumber dari hasil jasa layanan Tahun Anggaran 2015;

'

., ' ., ! .

�

3

- c) keselamatan/perlindungan masyarakat yang � ;laksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus 1
2. -akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
3. ak';lkan segera, termasuk:
4. -dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
5. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat meng-hentikan kegiatan pelayanan publik.
6. B � ang/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya � apat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lamnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah. 2.
- e. Kriteria B � ang khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang meT?ungkmkan dilakukan Penunjukan Langsung . adalah kegiatan yang mendukung operasional rumah sakit yang tertuang didalam Rencana Bisnis dan Anggaran Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;