PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN -. Nomor 34 Tahun 2007 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS NAGARI) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat:
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
bahwa untuk terlaksananya secara lebih berdayaguna dan berhasilguna maksud Pasal 67 (enam puluh tujuh) sampai dengan 81 (delapan puluh satu), dan sesuai dengan amanat Pasal 106 (seratus enam) dan Pasal 113 (seratus tiga belas) ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI),
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958:
Perbup : Tata Cara Pembentukan, Crnggabungan &amp;dPenghapusan Pemerintahan Nagari
- Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa:
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari,
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS NAGARI)
BAB |
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945:
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: 3
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah: 2
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai wilayah dengan batas-batasnya tertentu, mempunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri:
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkatnya: 6 .
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI): 5.
7. Perangkat Nagari adalah Pembantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugasnya,
184
- Kampung adalah wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan bagian Wilayah Pemerintahan Nagari, 8
10. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga Kerapatan Adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam Nagari:
- Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adatah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari: 9
11. Anggaran Pendapatan dan Betanja Pemerintahan Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahanan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS NAGARI yang ditetapkan dengan Peraturan Nagan,
Pasal 2
- (1) Pembentukan panitia pemilihan BAMUS NAGARI bertujuan untuk membantu Wali Nagari secara teknis administratif dalam memfasilitasi pembentukan BAMUS NAGARI.
- (3) Dan apabila ada anggota panitia pemilihan BAMUS NAGARI terpilih menjadi anggota BAMUS NAGARI, pemilihannya harus
Pasal 4
- (1) Yang dapat dipilih menjadi anggota panitia pemilihan BAMUS NAGARI adalah warga negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
2. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun. b
3. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di wilayah Pemerintahan Nagari tanpa terputus sekurangkurangnya 2 (dua) tahun terakhir, kecuali putera Pemerintahan Nagari yang bertempat tinggal di luar wilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan. a
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).
5. 9 Sehat jasmani dan rohani.
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota panitia pemilihan BAMUS NAGARI, yang dinyatakan langsung oleh yang bersangkutan dihadapan musyawarah pemilihan untuk itu. d
7. Berkelakuan baik, jujur dan adit. f
8. Oa . Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun.
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran adat istiadat.
10. Tidak dicabut hak pilihnya
Pasal 6
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran adat istiadat.
Pasal 7
- (1) Sebelum melaksanakan tugas, panitia pemilihan BAMUS NAGARI dikukuhkan dengan sebuah keputusan dan dilantik oleh Wali Nagari.
- (2) Pelantikan panitia pemilihan BAMUS NAGARI dapat dilaksanakan pada waktu musyawarah pemilihannya (setelah terpilih) dan atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terpilih.
Pasal 8
- (1) Panitia pemilihan BAMUS NAGARI mempunyai masa tugas sejak dilantik oleh Wali Nagari sampai dengan terlantiknya anggota BAMUS NAGARI oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Dengan telah terlantiknya anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dengan sendirinya berakhir pula masa tugas panitia pemilihan BAMUS NAGARI.
Ha
Pasal 9
Keuangan panitia pemilihan BAMUS NAGARI bersumber dari :
- b. Bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari (APB Nagari).
- C. Sumbangan dani pihak lain yang tidak mengikat.
Pasal 10
- (1) Wali Nagari mengadakan musyawarah guna membentuk panitia pemilihan BAMUS NAGARI dengan mengundang Camat, anggota BAMUS NAGARI, keterwakilan unsur masyarakat dan wilayah Pemerintahan Nagari serta seluruh perangkat Pemerintahan Nagari.
- (3) Hasil musyawarah dituangkan dalam sebuah berita acara beserta daftar hadir yang ditandatangani oleh Wali Nagan sebagai pemimpin musyawarah dan Sekretaris Nagari sebagai notulis musyawarah.
- (2) Sebelum memulai musyawarah, Wali Nagari dan atau Camat menjelaskan kepada peserta musyawarah tentang pembentukan panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana diatur dalam pasal 2 (dua) sampai dengan pasai 9 (sembilan) peraturan Bupati ini. serta mempersiapkan rencana langkah-langkah teknis operasional pembentukannya.
- (4) Format berita acara beserta daftar hadir musyawarah pembentukan panitia pemilihan BAMUS NAGARI, seperti terdapat pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I.a dan i.b peraturan ini.

- (5) Berdasarkan berita acara musyawarah pembentukan panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, Wali Nagari menetapkannya dengan sebuah keputusan dan melantiknya.
- (7) Format keputusan Wali Nagari dan berita acara pelantikan panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, sebagaimana terdapat pada lampiran Il.a dan Ii.b peraturan ini.
- (6) Pelantikan panitia pemilihan BAMUS NAGARI dapat dilaksanakan pada waktu musyawarah pemilihan pembentukannya (setelah terpilih) dan atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah panitia terpilih.
- (8) Photo copy berita acara beserta daftar hadir musyawarah pembentukan panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan keputusan Wali Nagari beserta berita acara pelantikan panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas, disampaikan dengan sebuah surat pengantar Wali Nagari kepada :
- b. Camat sebanyak 1 (satu) berkas terjilid rapi.
- a. Bupati melalui Camat sebanyak 1 (satu) berkas terjilid rapi.

BAB III PEMBENTUKAN BAMUS NAGARI Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan BAMUS NAGARI Pasal 11

- (1) Pembentukan BAMUS NAGARI bertujuan untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Berdasarkan Pasal 67 (enam puluh tujuh) dan 68 (enam puluh delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. BAMUS NAGARI berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari dan berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Perbup : Tata Cara Pembentukan, Penggabungan &amp;Penghapusan Pemerintahan Nagari

191

## Bagian Kedua Keanggotaan BAMUS NAGARI Pasal 12

- (1) Berdasarkan pasal 70 (tujuh puluh) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, jumlah anggota BAMUS NAGARI ditetapkan ganjil, sedikitnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang dengan ketentuan sebagai berikut :
- b. Jumlah penduduk 3.000 (tiga ribu) jiwa sampai dengan 6.000 (enam ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.
- a. Jumlah penduduk sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, paling banyak7 (tujuh) orang. 7
- C. Jumlah penduduk lebih dari 6.000 (enam ribu) jiwa sebanyak 11 (sebelas) orang.
- (2) Data jumiah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus berdasarkan data resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 13

- (1) Berdasarkan Pasal 71 (tujuh puluh satu) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, anggota BAMUS NAGARI adalah wakil dari penduduk Pemerintahan Nagari yang bersangkutan, dipilih dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Pemuda yang memenuhi syarat serta memperhatikan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus mewakili dari masing-masing unsur masyarakat serta memperhatikan keterwakilan wilayah Pemerintahan Nagari.

Lem

- (3) Seseorang anggota BAMUS NAGARI hanya dapat dipilih dan berasal dari salah satu unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas.

- (1) Berdasarkan Pasal 72 (tujuh puluh dua) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, pimpinan BAMUS NAGARI terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Pemilihan pimpinan BAMUS NAGARI untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
3. (2 Pemilihan pimpinan BAMUS NAGARI dipilih dari dan oleh anggota BAMUS NAGARI terpilih yang dilakukan secara langsung dalam sebuah rapat khusus untuk itu.

## Pasal 15

- (1) Hasil rapat pemilihan pimpinan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 (empat belas) di atas, dituangkan dalam sebuah berita acara beserta daftar hadir yang ditandatangani oleh anggota tertua dan anggota termuda.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, disampaikan kepada Wali Nagari guna disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dengan sebuah Keputusan.

## Bagian Ketiga Syarat-Syarat Anggota BAMUS NAGARI Pasal 16

- (1) Berdasarkan Pasal 69 (enam puluh sembilan) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang dapat dipilih menjadi anggota BAMUS NAGARI adalah dari masyarakat Nagari dengan syaratsyarat sebagai berikut :
- a. Beriman dan bertagwa kepada Allah SWT.
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Perbup : Tata Cara Pembentukan, Penggabungan &amp;Penghapusan Pemenntahan Nagan

193

.

- Pendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) berijazah. Cc.
- Om9a Sehat jasmani dan rohani. Berkelakuan baik, jujur dan adil. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
- Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.
- 7 Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j. Bersedia dicalonkan/diangkat menjadi anggota BAMUS NAGARI.
- Mengenal daerah serta memahami dan mengamalkan syarak, adat dan undang serta dikenal masyarakat setempat. 1.
- (2) Bagi anggota BAMUS NAGARI terpilih, harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sebagai berikut :
- b. Photo copy ijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) berijazah yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah bersangkutan atau pejabat yang berwenang.
- Photo copy kartu penduduk atau akte kelahiran yang telah ditegalisir oleh pejabat yang berwenang. a
- Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah (dokter puskesmas). c
- Surat keterangan catatan kepolisian dari Polsek atau Polres. d.
- Surat pernyataan di atas kertas bermaterei Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) yang berisikan tentang : e
2. Pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
1. Pernyataan bertagwa kepada Allah SWT.
3. Pernyataan berkelakuan baik, jujur dan adil.
5. Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
4. Pernyataan tidak pemah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.

194

6. Pernyataan memahami dan mengamalkan syarak, adat dan undang serta mengenal masyarakat Pemerintahan Nagari.
- 3) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas masing-masing dibuat 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada :
7. Pernyataan bersedia diangkat menjadi anggota BAMUS NAGARI.
- a. Bupati melalui Camat sebanyak 1 (satu) rangkap yang asli.
- c. Sebanyak 1 (satu) rangkap yang photo copy untuk arsip Pemerintah Nagari.
- b. Camat sebanyak 1 (satu) rangkap yang photo copi.

## Bagian Keempat Langkah-Langkah Pembentukan BAMUS NAGARI Pasal 17

- 1) 3 (tiga) bulan sebelum berakhinya masa jabatan anggota BAMUS NAGARI, Wali Nagari memfasilitasi proses pemberhentian anggota BAMUS NAGARI.
- 3) Panitia pemilihan BAMUS NAGARI menyiapkan data jumlah penduduk Pemerintahan Nagari guna menentukan jumlah anggota BAMUS NAGARI, melakukan pendataan orang-orang menurut usur-unsur masyarakat Pemerintahan Nagari, menyiapkan photo copy Peraturan Bupati ini atau pointer-pointer Peraturan Bupati ini atau pasal 67 (enam puluh tujuh) sampai dengan Pasal 81 (delapan puluh satu) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, daftar hadir musyawarah, draft berita acara musyawarah Nagari serta sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan untuk kelancaran musyawarah Nagari pembentukan BAMUS NAGARI.
- 2) Pemilihan anggota BAMUS NAGARI dilakukan oleh panitia pemilihan BAMUS NAGARI yang difasilitasi dan dibentuk oleh Wali Nagan.

Perbup : Tata Cara Pembentukan, Penggabungan &amp;£ Penghapusan Pemerintahan Nagari € P.

- (4) Panitia pemilihan BAMUS NAGARI bersama Wali Nagari mengadakan musyawarah Nagari guna membentuk BAMUS NAGARI dengan mengundang Camat, anggota BAMUS NAGARI yang akan berakhir masa jabatannya, unsur masyarakat yang telah didata dan seluruh perangkat Pemerintahan Nagari.
- (5) Pimpinan musyawarah Nagari guna pembentukan BAMUS NAGARI dipimpin oleh Wali Nagari dan Ketua panitia pemilihan BAMUS NAGARI serta Sekretaris Nagari sebagai notulis.
- (6) Sebelum memulai musyawarah Nagari guna pembentukan BAMUS NAGARI :
- a. Wali Nagari atau Ketua panitia pemilihan BAMUS NAGARI dan atau Camat menjelaskan kembali kepada peserta musyawarah tentang pembentukan BAMUS NAGARI sebagaimana diatur dalam pasal 11 (sebelas) sampai dengan Pasal 16 (enam belas) peraturan Bupati ini atau Pasal 67 (enam puluh tujuh) sampai dengan Pasal 81 (delapan puluh satu) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, serta mempersiapkan rencana langkah-langkah teknis operasional pembentukannya.
- C. Seseorang peserta musyawarah Nagari harus menentukan dirinya masuk ke dalam salah satu unsur masyarakat Pemerintahan Nagari sesuai dengan prediket jabatan dan fungsi yang dominan dijalankannya di tengah-tengah masyarakat, seperti unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Pemuda, dan tidak boleh mewakili atau memasuki beberapa unsur masyarakat.
- b. Ketua panitia pemilihan BAMUS NAGARI membacakan nama peserta musyawarah Nagari yang telah didata menurut unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Pemuda Pemerintahan Nagari yang berhak memilih dan dipilih menjadi anggota BAMUS NAGARI secara musyawarah mufakat dan atau dengan pemilihan (voting). .
- d. Peserta musyawarah Nagari dapat menentukan dan menyepakati seseorang masuk atau mewakili unsur-unsur

196

masyarakat Pemerintahan Nagari, sebagaimana dimaksud pada point b dan c di atas.

- a. Tahap pertama adalah musyawarah Nagari guna menentukan kuota anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat . Pemerintahan Nagari yaitu : Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Pemuda. Hasilnya dituangkan dalam sebuah berita acara beserta daftar hadir sebagaimana terdapat pada lampiran Ill.a dan IIl.b peraturan ini.
- (7) Pelaksanaan musyawarah Nagari guna pembentukan BAMUS NAGARI dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu :
- b. Tahap kedua adalah pemilihan anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari yang telah disepakati seperti point a di atas dengan cara musyawarah mufakat dan atau dengan cara pemilihan (voting).
- (8) Pemilihan anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) point b di atas, dilakukan dari, oleh dan untuk unsur itu sendiri secara musyawarah mufakat dan atau dengan cara pemilihan (voting).
- (9) Pemilihan anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di atas, dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari unsur itu sendiri secara musyawarah mufakat.
- (10) Pemilihan anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, dituangkan dalam sebuah berita acara beserta daftar hadir yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris sebagaimana terdapat pada lampiran IV.a dan IV.b peraturan ini.
- (11) Hasil pemilihan anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (10) di atas, disampaikan kembali oleh Ketua dan Sekretaris Pemilihan Anggota BAMUS NAGARI dari unsur tersebut ke hadapan musyawarah Nagari.

- (12) Setambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah musyawarah Nagari pembentukan BAMUS NAGARI, anggota BAMUS NAGARI terpilih mengadakan musyawarah guna melakukan pemilihan pimpinan yaitu seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.
- (13) Format berita acara musyawarah pemilihan pimpinan BAMUS . NAGARI beserta daftar hadir, seperti terdapat pada lampiran V.a dan V.b peraturan ini.
- (15) Format persyaratan (surat pernyataan) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) di atas, terdapat pada lampiran VI peraturan ini.
- (14) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah musyawarah pembentukan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (11) di atas, anggota BAMUS NAGARI terpilih harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 (enam belas) ayat (2) peraturan ini, dan menyerahkannya kepada Ketua panitia pemilihan BAMUS NAGARI.
- (16) Apabila batas waktu hari ke-7 (tujuh) seseorang anggota BAMUS NAGARI terpdih belum melengkapi persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (14) di atas, panitia pemilihan BAMUS NAGARI memberikan perpanjangan waktu paling banyak selama 3 (tiga) hari.
- (17) Jika selama perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (16) di atas seseorang anggota BAMUS NAGARI terpilih tdak dapat menyerahkan persyaratannya, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai anggota BAMUS NAGARI. .
- (18) Bagi anggota BAMUS NAGARI terpilih mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (17) di atas, dilakukan penggantian antar waktu dari, oleh dan untuk unsur yang bersangkutan setelah pelantikan anggota BAMUS NAGARI terpilih oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (19) Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (18) di atas, dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pelantikan.

|

-

-

ama

196

(20) Apabila anggota BAMUS NAGARI terpilih meninggal dunia sebelum pelantikannya oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dilakukan penggantian antar waktu dari, oleh dan untuk unsur yang bersangkutan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah hari" H' pelantikan anggota BAMUS NAGARI. |

(21) Selambat-ambatnya 7 (tujuh) hari dan atau 10 (sepuluh) hari setelah pemilihan anggota BAMUS NAGARI, Ketua panitia pemilihan BAMUS NAGARI menyerahkan berkas atau dokumen pembentukan BAMUS NAGARI kepada Wali Nagari.

(22)

- a. Surat Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat tentang susunan pengurus BAMUS NAGARI temilih beserta berkas atau dokumen pembentukannya (format surat Wali Nagari terdapat pada lampiran VII peraturan ini). -

Wali Nagari menyusun dan menjilid berkas-berkas atau dokumen pembentukan BAMUS NAGARI secara rapi dan lengkap, sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan urutan susunannya sebagai berikut : 3

- b. Berita acara musyawarah Nagari beserta daftar hadir penentuan kuota anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a di atas.
- c. Berita acara beserta daftar hadir musyawarah pemilihan anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat Pemerintan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (10) di atas.
- d. Berita acara beserta daftar hadir musyawarah pemilihan pimpinan BAMUS NAGARI (Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) di atas.
- (23) Selambat-tambatnya 1 (satu) hari setelah diterima berkas atau dokumen pembentukan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dan (22) di atas, Wali Nagari menyampaikannya kepada :
- e. Berkas-berkas atau dokumen persyaratan anggota BAMUS NAGARI terpilih, sebagaimana dimaksud pada ayat (15) di atas.

- a. Bupati Pesisir Selatan melalui Camat.
- b. Camat.
- (24) Camat melakukan verifikasi administarsi kelengkapan berkas atau dokumen pembentukan BAMUS NAGARI berdasarkan peraturan ini.

(26) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima berkas atau dokumen pembentukan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (23) di atas, Camat menyampaikannya kepada Bupati untuk disahkan dengan sebuah Keputusan. 3

- (25) Apabila terdapat ketidaklengkapan berkas atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (24) di atas, Camat mengembalikannya kepada Wali Nagari dan Ketua panitia pemilihan BAMUS NAGARI untuk melengkapinya paling banyak selama 3 (tiga) hari. 3

## BAB IV PELANTIKAN ANGGOTA BAMUS NAGARI Bagian Kesatu Pengesahan Anggota BAMUS NAGARI Pasal 18

- (1) Sebelum disahkan dengan keputusan Bupati, Kepala Bagian Pemberdayaan Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten melakukan verifikasi administrasi kelengkapan berkas dan dokumen pembentukan BAMUS NAGARI.
- (2) Apabila terdapat ketidaklengkapan persyaratan seseorang anggota BAMUS NAGARI terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 16 (enam belas) ayat (1) dan (2) peraturan ini, Bupati mengembalikannya kepada Wali Nagari melalui Camat untuk melengkapinya paling banyak selama 5 (lima) hari. 5

Perbup : Tata Cara Pembentukan, Penggabungan &amp;Penghapusan Pemerintahan Nagari

- -. (3) Apabila setama 5 (lima) hari sejak pengembalian ketidaklengkapan persyaratan seseorang anggota BAMUS NAGARI terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, tidak diterima oteh Bupati maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai anggota BAMUS NAGARI.

206

- (4) Anggota BAMUS NAGARI yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilakukan penggantian antar waktu dari, oleh dan untuk unsur yang bersangkutan setelah pelantikan BAMUS NAGARI oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

## Pasal 19

Selambat-lambatnya7 (tujuh) hari kerja, Bupati mengesahkan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BAMUS NAGARI terpilih dengan sebuah keputusan. 7

## Bagian Kedua Pelantikan Anggota BAMUS NAGARI Pasai 20

- (1) Selambat--ambatnya 15 (lima belas) hari setelah disahkan anggota BAMUS NAGARI terpilih dengan sebuah keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 (sembilan belas) di atas, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BAMUS NAGARI telah dillakukan pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Panitia pelantikan Anggota BAMUS NAGARI dilakukan oleh panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 (delapan) peraturan ini.

## Pasai 21

- (1) Sebelum memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BAMUS NAGARI terlebih dahulu dilakukan pengambilan sumpah / janji dan pelantikannya oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk di wilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan.

Perbup : Tata Cara Pembentukan,Cenggabungan C1Yenghapusan Vemenintahan Nagan

201

- (2) Susunan acara pengambilan sumpah/anji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah :
2. Pembacaan Al guran. a
3. Pembacaan Keputusan Bupati tentang pengesahan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BAMUS NAGARI. C
4. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. b
- d. Pengambilan sumpah/janji Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BAMUS NAGARI.
6. f Pelantikan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BAMUS NAGARI.
- e. Penandatanganan berita acara sumpah/janji yang diwakili oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BAMUS NAGARI, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk mengambil sumpah/janji dan rohaniawan.
- g. Penandatanganan berita acara pelantikan yang diwakili oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BAMUS NAGARI, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- h. Sambutan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- i. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

-

- j. Do'a.
- (3) Naskah sumpah/janji, berita acara pengambilan sumpah/janji, naskah pelantikan dan berita acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, sebagaimana terdapat pada tampiran VIILa, VII.b, VIII.c dan VIII.d peraturan ini.

## BAB V

PENGGANTIAN KETUA, WAKIL KETUA DAN SEKRETARIS BAMUS NAGARI Bagian Kesatu Penggantian Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BAMUS NAGARI Pasai 22

- (1) Penggantian Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris BAMUS NAGARI dapat dilakukan secepat-cepatnya 2 (dua) tahun setelah pelantikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dengan musyawarah mufakat atau dengan cara pemilihan (votting).

202

- (2) Penggantian Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris BAMUS NAGARI dilakukan dari, oleh dan untuk anggota BAMUS NAGARI yang dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota BAMUS NAGARI.
- (4) Pelaksanaan penggantian Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, dituangkan dalam sebuah berita acara beserta daftar hadir.
- (3) Pimpinan pelaksanaan penggantian Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas, dilakukan oleh salah seorang unsur pimpinan BAMUS NAGARI (Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris) atau anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

## Pasal 23

Bagi Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris BAMUS NAGARI yang mengalami penggantian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 (dua puluh dua) di atas, tetap sebagai anggota BAMUS NAGARI.

## Bagian Kedua Mekanisme Pengesahan dan Pelantikan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BAMUS NAGARI Pasal 24

- (1) Berita acara beserta daftar hadir sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 (dua puluh dua) ayat (4) peraturan ini, disampaikan kepada Wali Nagari dengan sebuah surat oleh pimpinan pelaksanaan penggantian Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 (dua puluh dua) ayat (3) peraturan ini.
- (2) Wali Nagari menyampaikan berita acara beserta daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas kepada Bupati melatui Camat untuk pengesahan dengan sebuah keputusan..

203

Pelantikan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 (dua puluh empat) ayat (2) di atas, dilakukan oleh Camat atas nama Bupati di wilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan.

BAB VI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BAMUS NAGARI Bagian Kesatu Penggantian Antar Waktu Anggota BAMUS NAGARI Pasal 26

- (1) Berdasarkan Pasal 81 (delapan puluh satu) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, penggantian antar waktu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BAMUS NAGARI dapat dilakukan apabila :
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- a. Meninggal dunia dan berhalangan tetap.
- c. Melanggar sumpah/janji dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Melanggar sumpah'janji dan peraturan perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas adalah melanggar sumpah'/janji sebagaimana dimaksud pada pasal 73 (tujuh puluh tiga) ayat (3) dan larangan bagi pimpinan dan anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 (tujuh puluh sembilan) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari serta peraturan perundang-undangan
- d. Berhalangan tetap karena sakit lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak bisa melaksanakan tugas. .

204

lainnya yang berlaku di Pemerintahan Nagari, Daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Berhalangan tetap karena sakit lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunuf d di atas adalah secara fisik yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 8 (enam) bulan secara berturut-turut dan dibuktikan dengan surat keterangan sakit untuk istirahat dan perawatan/pengobatan oleh dokter Pemerintah.

## Bagian Kedua Mekanisme Penggantian AntarWaktu Anggota BAMUS NAGARI Pasal 27

- (1) Pimpinan BAMUS NAGARI (Ketua atau Wakil Ketua dan atau Sekretaris) mengundang seluruh anggota BAMUS NAGARI untuk melaksanakan musyawarah guna membahas penggantian antar waktu, yang dihadiri secara fisik sekurang-kurangnya 213 (dua per tiga) dari anggota BAMUS NAGARI.
- (3) Pimpinan BAMUS NAGARI mengundang unsur. yang mengusulkan penggantian dan unsur lainnya, serta dapat melakukan penyelidikan ke lapangan guna membuktikan usulan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas.
- (2) Pembahasan penggantian antar waktu dilakukan berdasarkan kepada surat pengusulan penggantian yang disampaikan oleh unsur yang bersangkutan dan surat-surat pengusulan/pengaduan dari unsur masyarakat Pemerintahan Nagari yang lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 (dua puluh enam) peraturan in.
- (4) Pembahasan penggantian antar waktu anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) di atas dituangkan dalam sebuah berita acara, daftar hadir dan surat pernyataan beberapa orang saksi.

205

- (1) Berdasarkan berita acara, daftar hadir, surat pengusulan penggantian dari unsur masyarakat dan surat permataan beberapa saksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 (dua puluh tujuh) ayat (4) peraturan ini, pimpinan BAMUS NAGARI mengundang seluruh anggota unsur yang diberhentikan untuk melakukan pemilihan penggantian antar waktu anggota BAMUS NAGARI.
- (2) Penggantian antar waktu anggota BAMUS NAGARI dilakukan dari, oleh dan untuk unsur itu sendiri yang dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris yang dipilih khusus untuk itu, dan yang dapat dipilih menjadi pengganti antar waktu harus berdasarkan persyaratan dan melengkapinya sebagaimana dimaksud pada pasal 16 (enam belas) peraturan ini.
3. B3) Hasil pemilihan pengganti antar waktu anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dituangkan dalam sebuah berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris beserta daftar hadir, dan selambat-ambatnya 1 (satu) hari setelah pemilihan disampaikan kepada Pimpinan BAMUS NAGARI.

## Pasal 29

- (1) Selambat-ambatnya7 (tujuh) hari setetah pengganti antar waktu anggota BAMUS NAGARI terpilih, harus telah melengkapi persyaratannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 (enam belas) peraturan ini. 7
- (2) Berdasarkan berita acara, daftar hadir, surat pernyataan beberapa saksi dan surat pengusulan penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 (dua puluh tujuh) ayat (4) dan hasil pemilihan pengganti antar waktu anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud Pasal 28 (dua puluh delapan) ayat (3) serta berkas persyaratan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) peraturan ini di atas, pimpinan

206

BAMUS NAGARI menetapkannya dengan sebuah Keputusan BAMUS NAGARI.

- (3) Selambat-ambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Keputusan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, disampaikan kepada Wali Nagari dengan surat pengantar.
- (5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima surat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, Camat menyampaikannya kepada Bupati dengan sebuah surat pengantar untuk disahkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima Keputusan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, Wali Nagari menyampaikannya kepada Bupati melalui Camat dengan sebuah surat pengantar.

## Pasal 30

- (1) Sebelum disahkan dengan keputusan Bupati, Kepala Bagian Pemberdayaan Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas atau dokumen penggantian antar waktu anggota BAMUS NAGARI, dan dapat melakukan penyelidikan ke lapangan.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, Bupati telah mengesahkan pengganti antar waktu anggota BAMUS NAGARI dengan sebuah keputusan

## Pasal 31

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah disahkan pengganti antar waktu anggota BAMUS NAGARI dengan keputusan Bupati, telah dilakukan pengambilan sumpah'janji dan pelantikan.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilakukan oleh Camat di wilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan.

Perbup : Tata Cara Pembentukan, Yenggabungan &amp;£ Penghapusan Pemerintahan Nagari

207

## BAB VII PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat berkewajiban metakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini.
- (2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten dimaksud ayat (1) di atas meliputi :
3. sebagaimana Melakukan sosialisasi peraturan ini di tingkat kecamatan.
- e. Memberikan pembinaan dan petunjuk teknis operasional pelaksanaan di lapangan.
- e. Mengambil tindakan-tindakan sebagaimanamestinya berdasarkan peraturan ini dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- d. Memberikan bantuan pembiayaan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan.
- (3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi :
- a. Melakukan sosialisasi peraturan ini di tingkat Pemerintahan Nagan.
- b. Melakukan bimbingan teknis administratif dan operasional.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan. |
- C. Melakukan fasilitasi secara aktif pelaksanaan peraturan ini.

## BAB VIII KETENTUAN TAMBAHAN Pasal 33

- 1) Tata cara penggantian Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris serta penggantian antar waktu anggota BAMUS NAGARI yang diatur .. dalam Peraturan Bupati ini dan tata cara pelaksanaan

Yerbup : Tata Cara Pembentukan, Penggabungan &amp; Penghapusan Pemerintahan Nagan

208

kewenangan, kewajiban, hak, tugas dan fungsi BAMUS NAGARI dituangkan dalam tata tertib.

(2) Pedoman pembuatan tata tertib BAMUS NAGARI akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 34

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan Pada tanggal 16 Nopember 2007 WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN


SVAFRIZAL

Diundangkan di Painan Pada tanggal: 19 Nopember 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN


Drs.H.ADRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2007

NIP. 010.087.271. NOMOR 34 SERI G. 34

erbup : Tata Cara Pembentukan, Penggabungan &amp;Penghapusan Pemerintahan Nagari

209