Unknown BUPATI MUARO JAMBI Nomor I Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN MUARO JAMBI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud · dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015;
Men.gingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kab.upaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor · 14 Tahun 2000. tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentarig Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
'
..
•
'
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben.daharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Peneta.pan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4978);
12. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
•
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158};
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Da.erah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297};
J
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah KabU:paten Muaro Jambi Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro .Jambi Nomor 06 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jarnbi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 06);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jarnbi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lernbaran Daerah Kabupaten Muaro Jarnbi Tahun 2007 Seri E Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jarnbi Nomor 08 Tahun 2014 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jarnbi Tahun 2014 Nomor 21);
22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
23. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 04 );
24. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 61 Tahun 2015 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jarnbi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jarnbi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015 Nomor 14);
•
'
Menetapkan
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUAWGAN DESA DI KABUPATEN MUARO JAMBI .
BABI KE1·ENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupa? ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pernerintahan Daerah;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Paval 2
- (1) Keuangan Desa dikelola ## BAB Ill
K.EKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 3
- (1) Pengelolaan keuangan desa meliputi:
- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatnusahaan;
5. d, Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban.
..
- (2) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kewenangan:
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa se bagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan PTPKD;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa;
- f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- e. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
10. (S) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan k.euangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
Pasal 43
Dalam Peraturan Bupa? ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pernerintahan Daerah;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Paval 2
- (1) Keuangan Desa dikelola ## BAB Ill
K.EKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- (1) Pengelolaan keuangan desa meliputi:
- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatnusahaan;
5. d, Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban.
..
- (2) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kewenangan:
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa se bagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan PTPKD;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa;
- f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- e. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
10. (S) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan k.euangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa;
3. b, Kepala urusan; dan
- c. Bendahara Desa
- (3) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercan tum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di dalam APBDesa; - c. rnelakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Penandatangan: - e. meJaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan - f. menyiapkan dokurnen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. ## Pasal 7

Penandatangan: - (1) Bendahara Desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. - (2) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan, - (3) Bendahara sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerirna, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerirnaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. ## BAB IV ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ## STRUKTUR APB DESA ## Pasal 8 - ( 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) terdiri atas : - b. Belanja Desa; dan - a. Pendapatan Desa; - c. Pembiayaan Desa. - (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. - (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b cliklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis, - (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis . ## Pasal 9 - (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam l (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. - (2) Pen.dapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok: - a. Pendapatan Asli Deso. (PADesa); - c. Pendapatan Lain-Lain. - b. Transfer.dan - (1) Kelompok PADf!sa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis : - a. hasil usaha; - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan - b. hasil aset; - d. lain-lain pendapatan asli desa. - (3) Hasil Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. - (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain hasil BUM Desa, tanah kas desa. - (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah mcmbangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. - (5) Lain-lain pendapa.tan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan desa. ## Pasal 11 - (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri a.tas j enis : - b. bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Kabupaten; - a. Dana Desa; - c. Alokasi Dana Desa (ADD); - e. bantuan keuangan dari APBD Kabupaten. - d. bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan - (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. - (3) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus. - (4) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam kctentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus]. ## Pasal 12 - {l) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dibagi 2 (dua) jenis yaitu: - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan - b. Lain - lain pendapatan desa yang sah. - (2) Hibah dan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pembcrian berupa uang dari pihak ketiga. - (::3) Lain-lain. pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain pendapa.tan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang· berlokasi di desa, ## Pasal 13 - (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud d.alam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi. semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kernbali oleh desa. - (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. ## Pasal 14 - (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok bidang : - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa; - a. Penyelenggaraan Pernerintahan Desa; - c. Pembinaan Kernasyarakatan Desa; - e. Belanja Tak Terduga. - d. Pernberdayaan Masyarakat Desa; dan - (2) Kelompok Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. - (3) Kelompok bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan : - a. penghasilan tetap dan tunjangan; - b. administrasi keuangan desa; - c. operasional perkantoran; - d. operasional BPD; - e. operasional RT; - f. penetapan dan penegasan batas desa; - g. pendataan desa; - h. penyusunan tata ruang desa; 1. penyelenggaraan musyawarah desa; - k. penyelenggaraan Jomba/kompetisi tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional; - J. pengelolaan informasi desa;

Penandatangan: 1. dukungan penyelenggaraan pemilihan kepala desa; - n. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa; dan - m. penyelcnggaraan perencanaan desa; - o. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa; - a. Pembangunan, pernanfaatan dan pemeliha.raan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain : - (4) Kelornpok bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri atas kegiatan : 1. tambatan perahu; 2. jalan pemukiman; 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 3. jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian; 5. lingkungan permukiman masyarakat desa; dan 6. infrastruktur desa la.innya sesuai kondisi desa. - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain : 1. air bersih berskala desa; 2. sanitasi lingkungan; 3. posyandu; 5. polindes; 4. pos kesehatan desa; dan 6. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa; 1. ta.man bacaan masyarakat; - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: 2. pendidikan anak usia dini; " 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni;dan - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan d.an pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain. : 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa; 1. pasar desa; 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa; 3. penguatan permodalan BUM Desa; 4. pembibitan tanaman pangan; 5. penggilingan padi; 6. lumbung pangan desa; 7. pernbukaan lahan pertanian; 12. 9 .. kolarn ikan dan pembenihan ikan; 8. pengelolaan usaha hutan desa; 10. perahu penangkap ikan; 11. tempat pelelangan ikan; 12. kandang temak dan bibit ternak; 17. 1~~. instalasi biogas; 15. pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; 14. mesin pakan ternak; 16. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa; 18. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; 17. pernbangunan dan pengelola.an keramba jaring apung dan bagan ikan milik Desa; 19. pengembangan benih lokal; 20. pengembangan temak secara kolektif; 21. pengembangan desa wisata; dan 23. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa. 22. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, petemakan dan perkebunan; - e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain : 1. penghijauan; 3. perneliharaan hutan bakau; 2. pembuatan terasering; 4. perlindungan mata air; 6. pengelolaan dan pemanfaat.an hutan milik Desa; 34. o, pembersihan daerah aliran sungai; 7. pengelolaan dan pemanfaatan sampah. 8. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. - (5) Kelornpok bidang pernbinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) huruf c terdiriatas kegiatan: - b. penyelenggaraan ketentrarnan dan ketertiban; - a. pembinaan lembaga kemasyarakatan; - c. pernbinaan forum kerukunan umat beragama; - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga; - f. pembinaan keserrian d.an sosial budaya masyarakat; - e. pembinaan lembaga adat; - g. Pernbinaan organisasi perempuan; - h. Pembinaan keagamaan; - j. kegiatan lain sesuai kondisi Desa. - i. Pembinaan wawasan kebangsaan: dan .. - (6} Kelompok bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d tercliri atas kegiatan : - a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; b. pelatihan teknologi tepat guna;

Penandatangan: - c. pendidikan, pelatihan/kursus dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa; - e. dukungan terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; dan 1. kader pernberdayaan masyarakat; 2. kelompok usaha ekonorni produktif; 3. kelompok simpan pinjam perempuan; 4. kelornpok tani; 5. kelompok masyarakat miskin; 6. kelompok nelayan; 7. kelompok pengrajin; 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan 9. kelompok pemuda dan olahraga; - f. kegiatan lain sesuai kondisi desa, - {7) Kelompok bidang belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e terdiri atas kegiatan Kejadian Luar Biasa. - (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja : - b. Barang dan Jasa; dan - a. Pegawai; - c. Modal. ## Pasal 1.5 - (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) huruf a terdiri da.rijenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara. lain:

Penandatangan: - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; - c. tunjangan BPD;

Penandatangan: - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; - (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pernbayaran penghasilan tetap dan tunjangan. - (3) Delanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. ## Pa.sat 16 - (1) Belanja barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) huruf b, digunakan untuk pengeluara.n pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. - (2) Belanja Barang dan. Jasa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) antara lain: - a. alat Mis kantor; - b. benda pos; - c. bahan/material; - d. pemeliharaan; - e. cetak/penggandaan; 8. f, sewa kantor desa; - g. sewa perlengkapan dan pera!atan kantor; - h. makanan dan minuman rapat; - i. rnakanan dan minuman tamu; - j. pakaian dinas dan atributnya; - k. surat kabar / majalah; 1. biaya notaris dalam r.angka pengesahan BUM Desa; - m. biaya kontribusi pelatihan; - n. perjalanan dinas; - o. upah kerja; - p. air, listrik dan telepon; - q. honorarium narasumber / ahli; - r. operasional Pemerintah Desa; - s. operasional BPD;

Distribusi: - t. insentif RT; dan - u. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Distribusi: - (3) Insentif RT sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf t adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. - (4) Pernberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf u dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. ## Pasal 17 - (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud -dalam Pasal 14 ayat (8) huruf c, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. - (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: - a. belanja modal sarana dan prasarana perkantoran; - b. belanja modal sarana dan prasarana transportasi; - c. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana produksi; - d. belanja modal pernbangunan saran.a dan prasarana perekonomian; - e. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana sosial dan/ atau keagamaan; - f. belanja modal sarana dan prasarana pendidikan; dan - g. belanja modal sarana dan prasarana kesehatan. - (3) Pembelian / pengadaan barang atau bangunan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. ## Pasal 18 - (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. - (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau mendesak. - (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara lain disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana, - (5) Kegiatan dalarn keadaan darurat sebagaimana · dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Penandatangan: - (4) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat {3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. - (1) Pernbiayaan desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerirnaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterirna kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. - (2) Pernbiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kelompok: - b. Pengeluaran Pembiayaan. - a. Penerimaan Pembiayaan; dan ## Pasal 20 - (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, mencakup: - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelurnnya; - b. Pencairan Dana Cadangan; dan - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; - (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerirnaan pembiayaan yang digunakan untuk : - (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. - a. rnenutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja. - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. ## Pasal 21 - ( 1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf b, digunakan untuk menganggarknn pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun Anggaran berkenaan. - (2) Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.

Penandatangan: - (3) Pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan atau pengembalian oleh Kepala Desa. ## Pasal 22 - (1) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. - (2) Pengurangan, penjualan. dan/atau pengalihan kekayaan Desa yang dipisahkan, dicatat pada rekening hasil penjualan kekayaan Dcsa yang dipisahkan. " - (1) Pengeluaraan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri dari : - a. pembentukan dana cadangan; dan - b. penyertaan Modal Desa; - (2) Pernerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak. dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. - (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa. - b. bidang dan Kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; - (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. penetapan tujuan pernbentukan dana cadangan; - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. - d. sumber dana cadangan; dan - (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. 12. (6} Pernbentukan dana cadangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pa.da rekening tersendiri.

Penandatangan: - (7) Penganggaran dana cadangan tidak melibihi tahun akhir rnasa jabatan Kepala Desa. ## P&amp;sal 24 - (1) Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (J.) huruf b, digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. - (2) Penerimaan hasil atas penyertaan modal desa dianggarkan dalam Pendapatan Asli Desa pada rekening hasil penggelolaan kekayaan desa yang dipisahkan. ## BABV. ## Bagian Kesatu RANCANGAN AP3 Desa ## Pasal 25

Penandatangan: - ( 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan desa ten tang APB Desa berdasarkan RKP Desa. - (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa dan Rencana Kegiatan Pernerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Penandatangan: - (3) Sekretaris Desa menyarnpaikan Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan bersama.

Penandatangan: - (4) Kepala Desa menyampaikan Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. - (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, disepakati bersama BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. - (6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitikbcratkan pada kesesuaian dengan RKP Desa.

Penandatangan: - (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (a), disarnpaikan oleh Kepala Desa Kepa.da Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Penandatangan: - (8) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa. tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Camat. - (9) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) 1 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. ## Pasal 26

Penandatangan: Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. ## Bagian Kedua EVALUASI RANCANGAN APB Desa ## Pasal 27 - (1) Carnat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama. 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. - (2) Dalam. hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tentang APB Desa tersebut berlaku den.gan sendirinya.

Penandatangan: - (3) Dalam hal Camat menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tenta.ng APB Desa tidak sesuai dengan RKP Desa, kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterirnanya hasil evaluasi.

Penandatangan: - (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Camat mengusulkan pembatalan Peraturan Desa dimaksud dan mengusulkan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati secara tertulis.

Penandatangan: - (5) Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah usulan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati membatalkan peraturan desa tentang APB Desa dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penandatangan: - (6) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penandatangan: - (7) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah. pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan · desa dimaksud. 8. (8} .Pencabutan Peraturan .Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Penandatangan: 9. {9) Pemberlakuan APB Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. ## Pasal 28

Penandatangan: Format evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (l) dan format penetapan APB Desa seoagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini. ## BAB VI PELAKSANAAN APB DESA ## Paragraf 1 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa ## Pasal 29 - ( 1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Penandatangan: - (3) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. - (2) Setiap pendapatan desa sebagaimana climaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. - (4) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. · - (5) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa, meliouti : a. surat pengantar; - b. surat rekom.endasi; dan - c. surat keterangan. - (7) Untuk pengernbalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahuntahun sebelurnnya dibebankan pada belanja tidak terduga. - (6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama. - (8) Pengembalian sebagairnana dimaksud pada ayat (6) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. ## Paragraf2 Pelaksanaan Anggara.n BelanJa Desa ## Pasal 30 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. - (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi pera.turan desa.

Penandatangan: - (2) Bukti sebagairnana dimaksud pada. ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Penandatangan: - (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. · - (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. · - (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: - b. ADD dapat membiayai kelompok bidang belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b, c dan d, apabila kebutuhan belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa telah terpenuhi;

Penandatangan: - a. Dana yang bersumber dari ADD terlebih dahulu digunakan dengan memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa beserta perangkat desa, tunjangan. BPD, insentif RT, operasional pemerintahan desa dan BPD serta kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya; - c. DD diprioritaskan untuk membiayai belanja desa pada bidang pelaksanaan pembangunan dcsa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa; - e. DD dapat digunakan untuk belanja kegiatan di bidang yang tidak termasuk priorita.s sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d apabila prioritas belanja sudah terpenuhi dan ditetapkan dengan persetujuan bu pati; - d. Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penandatangan: - f. Persetujuan bupati sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf d diberikan saat evaluasi rancangan APB Desa oleh camat.

Penandatangan: - (2) Penghasilan tetap, tunjangan BPD serta Insentif RT sebagaimana dimaksud pa.da ayat {1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah desa yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ## Paragraf 3 Pelaksanaan Anggaran Pemb iayaan ## Desa ## Pasal 32 - (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan penerirnaan pernbiayaan yang digunakan untuk: - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; - (2) Dana cadangan. - b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan. - a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa. - c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk me]aksanakan kegiatan. ## BABV PERUBAHAN APB DESA ## Pasal 33 - (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi: - a. keada.an yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.; ~ - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; - c. keadaan darurat; - e. terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan. - d. keadaan luar biasa; - f. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah - (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan darurat dan/ atau luar biasa. - (4) Keaclaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena keadaan luar biasa/wabah. - (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

Penandatangan: - (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. - (7) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa. - (6) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. harus digunakan dalam tahun berjalan. ## Pasal 34

Penandatangan: Format Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini. ## BAB VII PENYALURAN DAN PENCAIRAN KEUANGAN DESA ## Bagian Kesatq TAHAPAN PENYALURAN DARI REKEN!NG PEMERINTAH DAERAH KE REKENING PEMERINTAH DESA ## Paragraf 1 Pembukaan Rekening ## Pasal 35 - (1) DD, ADD, PDRD dan Bantuan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten yang diperuntukkan untuk pemerintah Desa dianggarkan dalam APBD Kabupaten di rekening belanja bantuan keuangan pemerintah desa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD). ·

Penandatangan: - (2) Pemerintah Desa mernbuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati. ·

Penandatangan: - (3) Pernbukaan rekening sebagaimana c:limaksu.d pada ayat (2) berbentuk rekening giro atas nama pemerintah desa yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. ## Paragraf2 Tahapan Penyaluran ## Pasal 36 - ( 1) Penyaluran keuangan desa dilakukan langsung dari rekening pemerintah Daerah kc rekening pemerintah Desa. - (2) Penyaluran keuangan desa didalam APBDesa dilakukan secara bertahap. - (3) Tahapan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (ernpat puluh per seratus); - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (ernpat puluh per seratus); dan - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Penandatangan: - (4) Ketentuan tahapan sebagaimana dimaksud pada aynt (3) termasuk penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT. - (5) Ketentuan tahapan sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) tidak termasuk penyaluran dana PDRD. · - (6) Penyaluran sebagairnana dimaksud pada ayat (5) disalurkan setelah penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penandatangan: - (7) Mekanisme penyaluran dana PORO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan bupati. ## Bagian Kedu a 'l ' AHAP.AN PENCAIRAN ## Paragraf 3 Syara t Pencairan ## Pasal 37

Penandatangan: - ( 1) Permohonan Pencairan tahap pertama oleh Kepala Desa harus rnendapatkan rekomendasi dari Bupati Cq. camat dengan melampirkan : - a. surat pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal di tingkat Pemerintahan Desa; - b. surat pemyataan sudah diterirnanya dana tahap pertama dan dalam rekening Desa; - c. surat pemyataan Pakta Integritas;

Penandatangan: - d. surat Permintaan Pembayaran Tahap Pertama APBDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampiran SPP; - f. peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; - e. peraturan Desa tentang APB Desa yang sudah dievaluasi camat; - g. peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa;

Penandatangan: - i. laporan Keterangan Pcrtanggung jawaban Kepala Desa tahun sebelumnya; - h. laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Desa tahun sebelumnya;

Penandatangan: - j. surat keputusan Kepala Desa ten tang Penunjukan Koordinator PTPKD, Pl'PKD I Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa; dan

Distribusi: - k. foto copy rekening koran;

Penandatangan: - (2) Permohonan Pencairan tahap kedua oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq. camat dengan mela.mpirkan :

Penandatangan: - a. surat permintaan pembayaran tahap Kedua APBDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampiran SPP; - c. laporan pertanggung jawaban tahap pertama; - b. surat pernyataan sudah diterimanya dana ta.hap kedua dalam rekening Desa; - d. laporan realisasi pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa semester pertama (bulan januari sampai bulan juni).

Penandatangan: - (3) Pennohonan Pencairan tahap ketiga oleh Kepala Desa Kepada Bupati Cq. camat dengan melampirkan : - e. laporan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pertama.

Penandatangan: - a. surat Permintaan Pembayaran Tahap ketiga APBDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampiran SPP; - c. laporan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap I dan II. - b. surat pertanggung jawaban (SPJ) tahap kedua; ## Pasal 38 Apabila Carnat sedang melaksanakan tugas luar maka camat dapat menunjuk salah seorang pejabat untuk menandatangani rekomendasi dengan menerbitkan surat kuasa penandatanganan rekomendasi. ## Pasal 39

Penandatangan: Format surat pernyataan tidak terjadi konflik internal, format surat pemyataan pakta integritas, surat pemyataan tanggungjawab, format surat permintaan pembayaran, format Rekomendasi Camat, Format Surat Kuasa Penandatangan Rekomendasi Camat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. ## Pasal 40 Khusus penyaluran DD dilakukan a.pabiJa proses pentransferan dari Rekening Kas Umum Negara (Rl\.'UN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sudah dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan dana dengan mempedomani Peraturan Perundangan yang berlaku. • ## Bagian Ketiga TAHAPAN REALISASI DARI REKENING PEMERINTAH DESA ## KE PELAKSANA KEGIATAN ## Paragraf 1 ## Pembentukan Pelaksana Kegiatan ## Panal 41 - (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya.

Penandatangan: - (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di verifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD dan disahkan oleh Kepala Desa. - (3) Pelaksana Kegiat.an bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mernpergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa, ## Pasal 42

Penandatangan: - (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. - (2) Surat Permintaan Pern.bayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. ## Pasal 43

Penandatangan: Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pelaksana kegiatan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Bara
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksu.d pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa,

## Pasal 5

- (l) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan bertanggungja.wab kepada Kepala Desa.
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- (2) Sekretaris Desa Selaku Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} mernpunyai tugas :
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; ·
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

## Pasal 6

- ( 1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1} huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

..

- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. rnelakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. meJaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokurnen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

## Pasal 7

- (1) Bendahara Desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan,
- (3) Bendahara sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerirna, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerirnaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

## BAB IV ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## STRUKTUR APB DESA

## Pasal 8

- ( 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) terdiri atas :
- b. Belanja Desa; dan
- a. Pendapatan Desa;
- c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b cliklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis,
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis .

## Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam l (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pen.dapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
- a. Pendapatan Asli Deso. (PADesa);
- c. Pendapatan Lain-Lain.
- b. Transfer.dan

- (1) Kelompok PADf!sa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
- a. hasil usaha;
- c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
- b. hasil aset;
- d. lain-lain pendapatan asli desa.
- (3) Hasil Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain hasil BUM Desa, tanah kas desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah mcmbangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Lain-lain pendapa.tan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

## Pasal 11

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri a.tas j enis :
- b. bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Kabupaten;
- a. Dana Desa;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- e. bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.
- d. bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (4) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam kctentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus].

## Pasal 12

- {l) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dibagi 2 (dua) jenis yaitu:
- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. Lain - lain pendapatan desa yang sah.
- (2) Hibah dan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pembcrian berupa uang dari pihak ketiga.
- (::3) Lain-lain. pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain pendapa.tan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang· berlokasi di desa,

## Pasal 13

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud d.alam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi. semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kernbali oleh desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

## Pasal 14

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok bidang :
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- a. Penyelenggaraan Pernerintahan Desa;
- c. Pembinaan Kernasyarakatan Desa;
- e. Belanja Tak Terduga.
- d. Pernberdayaan Masyarakat Desa; dan
- (2) Kelompok Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kelompok bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
- a. penghasilan tetap dan tunjangan;
- b. administrasi keuangan desa;
- c. operasional perkantoran;
- d. operasional BPD;
- e. operasional RT;
- f. penetapan dan penegasan batas desa;
- g. pendataan desa;
- h. penyusunan tata ruang desa;
1. penyelenggaraan musyawarah desa;
- k. penyelenggaraan Jomba/kompetisi tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- J. pengelolaan informasi desa;
1. dukungan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- n. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa; dan
- m. penyelcnggaraan perencanaan desa;
- o. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa;
- a. Pembangunan, pernanfaatan dan pemeliha.raan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain :
- (4) Kelornpok bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri atas kegiatan :
1. tambatan perahu;
2. jalan pemukiman;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
3. jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
5. lingkungan permukiman masyarakat desa; dan
6. infrastruktur desa la.innya sesuai kondisi desa.
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
1. air bersih berskala desa;
2. sanitasi lingkungan;
3. posyandu;
5. polindes;
4. pos kesehatan desa; dan
6. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa;
1. ta.man bacaan masyarakat;
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
2. pendidikan anak usia dini;

"

3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni;dan
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan d.an pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain. :
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa;
1. pasar desa;
2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung pangan desa;
7. pernbukaan lahan pertanian;
12. 9 .. kolarn ikan dan pembenihan ikan;
8. pengelolaan usaha hutan desa;
10. perahu penangkap ikan;
11. tempat pelelangan ikan;
12. kandang temak dan bibit ternak;
17. 1~~. instalasi biogas;
15. pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
14. mesin pakan ternak;
16. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
18. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
17. pernbangunan dan pengelola.an keramba jaring apung dan bagan ikan milik Desa;
19. pengembangan benih lokal;
20. pengembangan temak secara kolektif;
21. pengembangan desa wisata; dan
23. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
22. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, petemakan dan perkebunan;
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
1. penghijauan;
3. perneliharaan hutan bakau;
2. pembuatan terasering;
4. perlindungan mata air;
6. pengelolaan dan pemanfaat.an hutan milik Desa;
34. o, pembersihan daerah aliran sungai;
7. pengelolaan dan pemanfaatan sampah.
8. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (5) Kelornpok bidang pernbinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) huruf c terdiriatas kegiatan:
- b. penyelenggaraan ketentrarnan dan ketertiban;
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- c. pernbinaan forum kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- f. pembinaan keserrian d.an sosial budaya masyarakat;
- e. pembinaan lembaga adat;
- g. Pernbinaan organisasi perempuan;
- h. Pembinaan keagamaan;
- j. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- i. Pembinaan wawasan kebangsaan: dan

..

- (6} Kelompok bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d tercliri atas kegiatan :
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan/kursus dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- e. dukungan terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; dan
1. kader pernberdayaan masyarakat;
2. kelompok usaha ekonorni produktif;
3. kelompok simpan pinjam perempuan;
4. kelornpok tani;
5. kelompok masyarakat miskin;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok pengrajin;
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
9. kelompok pemuda dan olahraga;
- f. kegiatan lain sesuai kondisi desa,
- {7) Kelompok bidang belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e terdiri atas kegiatan Kejadian Luar Biasa.
- (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
- b. Barang dan Jasa; dan
- a. Pegawai;
- c. Modal.

## Pasal 1.5

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) huruf a terdiri da.rijenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara. lain:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
- c. tunjangan BPD;
- b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pernbayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Delanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

## Pa.sat 16

- (1) Belanja barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) huruf b, digunakan untuk pengeluara.n pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja Barang dan. Jasa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. alat Mis kantor;
- b. benda pos;
- c. bahan/material;
- d. pemeliharaan;
- e. cetak/penggandaan;
8. f, sewa kantor desa;
- g. sewa perlengkapan dan pera!atan kantor;
- h. makanan dan minuman rapat;
- i. rnakanan dan minuman tamu;
- j. pakaian dinas dan atributnya;
- k. surat kabar / majalah;
1. biaya notaris dalam r.angka pengesahan BUM Desa;
- m. biaya kontribusi pelatihan;
- n. perjalanan dinas;
- o. upah kerja;
- p. air, listrik dan telepon;
- q. honorarium narasumber / ahli;
- r. operasional Pemerintah Desa;
- s. operasional BPD;
- t. insentif RT; dan
- u. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif RT sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf t adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pernberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf u dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

## Pasal 17

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud -dalam Pasal 14 ayat (8) huruf c, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. belanja modal sarana dan prasarana perkantoran;
- b. belanja modal sarana dan prasarana transportasi;
- c. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana produksi;
- d. belanja modal pernbangunan saran.a dan prasarana perekonomian;
- e. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana sosial dan/ atau keagamaan;
- f. belanja modal sarana dan prasarana pendidikan; dan
- g. belanja modal sarana dan prasarana kesehatan.
- (3) Pembelian / pengadaan barang atau bangunan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

## Pasal 18

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara lain disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana,
- (5) Kegiatan dalarn keadaan darurat sebagaimana · dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (4) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat {3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Pernbiayaan desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerirnaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterirna kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pernbiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kelompok:
- b. Pengeluaran Pembiayaan.
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan

## Pasal 20

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, mencakup:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelurnnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerirnaan pembiayaan yang digunakan untuk :
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- a. rnenutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja.
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

## Pasal 21

- ( 1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf b, digunakan untuk menganggarknn pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.
- (3) Pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan atau pengembalian oleh Kepala Desa.

## Pasal 22

- (1) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Pengurangan, penjualan. dan/atau pengalihan kekayaan Desa yang dipisahkan, dicatat pada rekening hasil penjualan kekayaan Dcsa yang dipisahkan.

"

- (1) Pengeluaraan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan Modal Desa;
- (2) Pernerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak. dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.
- b. bidang dan Kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. penetapan tujuan pernbentukan dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- d. sumber dana cadangan; dan
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. (6} Pernbentukan dana cadangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pa.da rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melibihi tahun akhir rnasa jabatan Kepala Desa.

## P&amp;sal 24

- (1) Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (J.) huruf b, digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Penerimaan hasil atas penyertaan modal desa dianggarkan dalam Pendapatan Asli Desa pada rekening hasil penggelolaan kekayaan desa yang dipisahkan.

## BABV.

## Bagian Kesatu RANCANGAN AP3 Desa

## Pasal 25

- ( 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan desa ten tang APB Desa berdasarkan RKP Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa dan Rencana Kegiatan Pernerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Sekretaris Desa menyarnpaikan Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, disepakati bersama BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitikbcratkan pada kesesuaian dengan RKP Desa.
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (a), disarnpaikan oleh Kepala Desa Kepa.da Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (8) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa. tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Camat.
- (9) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) 1 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

## Pasal 26

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua EVALUASI RANCANGAN APB Desa

## Pasal 27

- (1) Carnat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama. 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Dalam. hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tentang APB Desa tersebut berlaku den.gan sendirinya.
- (3) Dalam hal Camat menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tenta.ng APB Desa tidak sesuai dengan RKP Desa, kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterirnanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Camat mengusulkan pembatalan Peraturan Desa dimaksud dan mengusulkan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati secara tertulis.
- (5) Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah usulan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati membatalkan peraturan desa tentang APB Desa dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah. pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan · desa dimaksud.
8. (8} .Pencabutan Peraturan .Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa.
9. {9) Pemberlakuan APB Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 28

Format evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (l) dan format penetapan APB Desa seoagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PELAKSANAAN APB DESA

## Paragraf 1 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa

## Pasal 29

- ( 1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (3) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (2) Setiap pendapatan desa sebagaimana climaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. ·
- (5) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa, meliouti :

a. surat pengantar;

- b. surat rekom.endasi; dan
- c. surat keterangan.
- (7) Untuk pengernbalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahuntahun sebelurnnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (8) Pengembalian sebagairnana dimaksud pada ayat (6) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

## Paragraf2 Pelaksanaan Anggara.n BelanJa Desa

## Pasal 30

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi pera.turan desa.
- (2) Bukti sebagairnana dimaksud pada. ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. ·
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ·

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
- b. ADD dapat membiayai kelompok bidang belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b, c dan d, apabila kebutuhan belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa telah terpenuhi;
- a. Dana yang bersumber dari ADD terlebih dahulu digunakan dengan memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa beserta perangkat desa, tunjangan. BPD, insentif RT, operasional pemerintahan desa dan BPD serta kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya;
- c. DD diprioritaskan untuk membiayai belanja desa pada bidang pelaksanaan pembangunan dcsa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- e. DD dapat digunakan untuk belanja kegiatan di bidang yang tidak termasuk priorita.s sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d apabila prioritas belanja sudah terpenuhi dan ditetapkan dengan persetujuan bu pati;
- d. Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Persetujuan bupati sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf d diberikan saat evaluasi rancangan APB Desa oleh camat.
- (2) Penghasilan tetap, tunjangan BPD serta Insentif RT sebagaimana dimaksud pa.da ayat {1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah desa yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 3 Pelaksanaan Anggaran Pemb iayaan

## Desa

## Pasal 32

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan penerirnaan pernbiayaan yang digunakan untuk:
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- (2) Dana cadangan.
- b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa.
- c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk me]aksanakan kegiatan.

## BABV PERUBAHAN APB DESA

## Pasal 33

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. keada.an yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.; ~
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. keadaan darurat;
- e. terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan.
- d. keadaan luar biasa;
- f. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan darurat dan/ atau luar biasa.
- (4) Keaclaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena keadaan luar biasa/wabah.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
- (6) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. harus digunakan dalam tahun berjalan.

## Pasal 34

Format Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PENYALURAN DAN PENCAIRAN KEUANGAN DESA

## Bagian Kesatq

TAHAPAN PENYALURAN DARI REKEN!NG PEMERINTAH DAERAH KE REKENING PEMERINTAH DESA

## Paragraf 1 Pembukaan Rekening

## Pasal 35

- (1) DD, ADD, PDRD dan Bantuan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten yang diperuntukkan untuk pemerintah Desa dianggarkan dalam APBD Kabupaten di rekening belanja bantuan keuangan pemerintah desa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD). ·
- (2) Pemerintah Desa mernbuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati. ·
- (3) Pernbukaan rekening sebagaimana c:limaksu.d pada ayat (2) berbentuk rekening giro atas nama pemerintah desa yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

## Paragraf2 Tahapan Penyaluran

## Pasal 36

- ( 1) Penyaluran keuangan desa dilakukan langsung dari rekening pemerintah Daerah kc rekening pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran keuangan desa didalam APBDesa dilakukan secara bertahap.
- (3) Tahapan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (ernpat puluh per seratus);
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (ernpat puluh per seratus); dan
- c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Ketentuan tahapan sebagaimana dimaksud pada aynt (3) termasuk penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT.
- (5) Ketentuan tahapan sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) tidak termasuk penyaluran dana PDRD. ·
- (6) Penyaluran sebagairnana dimaksud pada ayat (5) disalurkan setelah penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (7) Mekanisme penyaluran dana PORO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan bupati.

## Bagian Kedu a 'l ' AHAP.AN PENCAIRAN

## Paragraf 3 Syara t Pencairan

## Pasal 37

- ( 1) Permohonan Pencairan tahap pertama oleh Kepala Desa harus rnendapatkan rekomendasi dari Bupati Cq. camat dengan melampirkan :
- a. surat pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal di tingkat Pemerintahan Desa;
- b. surat pemyataan sudah diterirnanya dana tahap pertama dan dalam rekening Desa;
- c. surat pemyataan Pakta Integritas;
- d. surat Permintaan Pembayaran Tahap Pertama APBDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampiran SPP;
- f. peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- e. peraturan Desa tentang APB Desa yang sudah dievaluasi camat;
- g. peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa;
- i. laporan Keterangan Pcrtanggung jawaban Kepala Desa tahun sebelumnya;
- h. laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Desa tahun sebelumnya;
- j. surat keputusan Kepala Desa ten tang Penunjukan Koordinator PTPKD, Pl'PKD I Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa; dan
- k. foto copy rekening koran;
- (2) Permohonan Pencairan tahap kedua oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq. camat dengan mela.mpirkan :
- a. surat permintaan pembayaran tahap Kedua APBDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampiran SPP;
- c. laporan pertanggung jawaban tahap pertama;
- b. surat pernyataan sudah diterimanya dana ta.hap kedua dalam rekening Desa;
- d. laporan realisasi pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa semester pertama (bulan januari sampai bulan juni).
- (3) Pennohonan Pencairan tahap ketiga oleh Kepala Desa Kepada Bupati Cq. camat dengan melampirkan :
- e. laporan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pertama.
- a. surat Permintaan Pembayaran Tahap ketiga APBDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampiran SPP;
- c. laporan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap I dan II.
- b. surat pertanggung jawaban (SPJ) tahap kedua;

## Pasal 38

Apabila Carnat sedang melaksanakan tugas luar maka camat dapat menunjuk salah seorang pejabat untuk menandatangani rekomendasi dengan menerbitkan surat kuasa penandatanganan rekomendasi.

## Pasal 39

Format surat pernyataan tidak terjadi konflik internal, format surat pemyataan pakta integritas, surat pemyataan tanggungjawab, format surat permintaan pembayaran, format Rekomendasi Camat, Format Surat Kuasa Penandatangan Rekomendasi Camat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

## Pasal 40

Khusus penyaluran DD dilakukan a.pabiJa proses pentransferan dari Rekening Kas Umum Negara (Rl\.'UN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sudah dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan dana dengan mempedomani Peraturan Perundangan yang berlaku.

•

## Bagian Ketiga TAHAPAN REALISASI DARI REKENING PEMERINTAH DESA

## KE PELAKSANA KEGIATAN

## Paragraf 1

## Pembentukan Pelaksana Kegiatan

## Panal 41

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di verifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiat.an bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mernpe