PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 39 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 64 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten BanyuwangiTahun 2011 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/C);
10. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 29/D);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- a. Kabupaten, adalah KabupatenBanyuwangi;
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- e. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi;
- i. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 2
- (1) UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis dibidang pelayanan analisis kualitas lingkungan hidup.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 3
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, UPTB mempunyai fungsi :
- (1) Penyusunan rencana kerja UPTB dibidang analisis kualitas lingkungan hidup;
- (2) Pelayanan pengambilan sampel uji sekaligus pemeriksaan dan pengujian parameter kualitas lingkungan (air, udara dan tanah);
- (3) Penyelenggaraan pelayanan jasa pengujian, pendidikan dan pelatihan teknis di bidang laboratorium lingkungan;
- (4) Pelaksanaan pemungutan atas retribusi jasa pengujian;
- (5) Pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi UPTB, terdiri dari :
- a. Kepala UPTB;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RINCIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala UPTB

Pasal 5

- (1) Kepala UPTB mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja UPTB sesuai rencana kerja badan;
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan UPTB;

- c. Melaksanakan pengambilan sampel uji sekaligus melakukan pemeriksaan dan pengujian parameter kualitas lingkungan (air, udara dan tanah);
- d. Melayani jasa pengujian, pendidikan dan pelatihan teknis di bidang laboratorium lingkungan;
- e. Melaksanakan pemungutan retribusi jasa pengujian;
- f. Melakukan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke kas daerah;
- g. Mengembangkan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Badan.

## Bagian Kedua

## Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran UPTB;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum UPTB;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha keuangan UPTB;
- d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan UPTB;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga UPTB;
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPTB;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTB.

## Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga profesional, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bidang keahliannya.

- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Badan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (5) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

## BAB V TATA KERJA Pasal 8

- (1) Kepala UPTB berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan, UPTB maupun dengan lembaga teknis lainnya;
- (2) Kepala UPTB dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan ;
- (3) Kepala UPTB berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ;
- (4) Kepala UPTB berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi. PadaTanggal 30 Oktober 2013

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi PadaTanggal 30 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 39

8

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR

: 39 TAHUN 2013

TANGGAL

: 30 Oktober 2013

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI


Lingkungan

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS