PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNA Nomor 3 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNUSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT KECAMATAN TIPE B DAN KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BOMB/ A PROVINS! SULAWESI T ,. G A 1'
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR '71.? TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNUSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT KECAMATAN TIPE B DAN KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal · Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas a Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Kecamatan Tipe B dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Born· ana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 20C3 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentai g Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik In onesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Ne ara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun r 014 tentang Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman· telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-U dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namm· 5b79);
MeMenetapkan:
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N mor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran N gara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tamba an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana N mor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daera Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA T1 TA KERJA SEKRETARIAT KECAMATAN TIPE B DAN J:ELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Sekretariat Kecamatan adalah Sekretari t Kecamatan Lingkup Kabupaten Bombana.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati un tuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan s bagian tugas Camat dalam wilayah Kabupaten Bombana.
9. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kecamatan Lingkup Kabupaten Bombana.
10. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional pada wilayah kerja kecamatan.
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGA fSASI
Bagian Kesatu Tipe Kecamatan
BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGA fSASI
Pasal 2
- ( 1) Kecamatan merupakan perangkat daerah se agai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilaya kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinas i penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Bombana.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada yat (1), terdiri atas:
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedud kan di bawah dan bertanggungjawab kepada upati melalui Sekretaris Daerah.
- a. Kecamatan Kabaena Tipe B;
- b. Kecamatan Kabaena Barat Tipe B;
- c. Kecamatan Kabaena Selatan Tipe B;
- d. Kecamatan Poleang Selatan Tipe B;
- e. Kecamatan Poleang Tengah Tipe B;
- f. Kecamatan Poleang Tenggara Tipe B;
- g. Kecamatan Rumbia Tengah Tipe B;
- h. Kecamatan Masaloka Raya Tipe B; dan
1. Kecamatan Matausu Tipe B.
Bagian Kedua
Kelurahan
BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGA fSASI
Pasal 3
- ( 1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
- a. Kecamatan Kabaena meliputi Kelura an Teomokole dan Kelurahan Rahampuu;
- b. Kecamatan Kabaena Barat meliputi Kelurahan Sikeli; dan
- c. Kecamatan Rumbia Tengah meliputi Kelurahan La ru, Kelurahan Poea dan Kelurahan Kampung Baru.
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan
BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGA fSASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Tipe B, terdiri atas:
- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
- f. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; an
- e. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan se agaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Larnpiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB II - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGA fSASI
Pasal 5
- (1) Susunan organisasi Kelurahan, terdiri atas
- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan De 'a;
- e. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Urnurn; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan se agaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati i 1.

## BAB lll

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kecamatan Tipe B

## Pasal6

- (1) Kecamatan Tipe B, mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di ecarnatan;
4. masyarakat;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan
- d. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

''

'

- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan egiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pera gkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
1. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di wilayah kecamatan; dan
- J. melaksanakan tugas lain yang di pe · n tahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilirnpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Ka upaten.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugas sebagair ana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh perangkat Kecarnatan.

## Bagian Kedua

## Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta pelayanan administrasi terhadr p perangkat Kecamatan, sesuai rencana dan program k egiatan yang telah ditetapkan.
2. {2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana di aksud dalam Pasal 7 ayat {1), Sekretariat menyelenggarakan fu igsi :

- a. pengumpulan bahan dan petunjuk tekni pelaksanaan urusan kesekretariatan kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana, program an anggaran kesekretariatan kecamatan;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rencana dan program kegiatan kesekretariatan kecam tun terhadap satuan kerja lingkup sekretariat kecamatan serta terhadap satuan kerja lain ditingkat kecamatan;
- d. pengelolaan keuangan dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan serta administrasi kepegawaian Kecamatan;
- f. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan, dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja Kecamatan;

''

'

- b. penyusunan program kegiatan pada sekretariat;
- c. pelaksanaan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan administrasi umum, r urnah tangga, perlengkapan dan kearsipan Kecamatan;
- e. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- f. penyelenggaraan administrasi Kepegawaian; dan
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan Kecamatan.

## Pasal 10

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :

a. sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan; dan b. sub bagian keuangan dan perencanaan.

- (2) Sub Bagi.an dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada se etaris.

## Pasal 11

- (1) Sub Bagi.an Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta urusan adrninistrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evah asi kinerja Aparatur Sipil Negara.
2. (2} Untuk menyelenggarakan tugas sebag irnana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan dibid g urusan umum dan kepegawaian;
4. b, pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- c. penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip dinas;
6. d, pelaksanaan urusan rurnah tangga an perjalanan dinas;
- f. pemeliharaan gedung, ruangan, peralata , \_pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta kearnanan kantor kecamatan;
- e. penyusunan perencanaan keperlu alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya;
- g. pengurusan pemeliharaan kendaraan dinas,
- h. pengadaan perlengkapan dan perbekalan,
1. penyimpanan, penerimaan dan endistribusian perlengkapan dan perbekalan;
- J. penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas;
1. pelaksanaan publikasi dan dokumen ta si pelaksanaan tugas dinas;
- k. pengurusan administrasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan serta pengurusan administra si inven tarisasi kekayaan milik Negara;
- m. pelaksanaan urusan keprotokolan dan p nyiapa rapat

'.

'

kedinasan;

- n. pengelolaan sistem inforrnasi manajemen perlengkapan;
- o. pengolahan administrasi kepegawaian dan pengolahan data kepegawaian;
- p. pelaksanaan penyusunan Daftar Urut epangkatan di lingkungan Kecamatan;
- q. pelaksanaan penyusunan rencana inf n asi, usulan kepangkatan, mutasi, dan usulan pernberhentian pegawai;
- r. pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dengan unit kerja terkait; dan
- s. penyusunan laporan hasil kegis tan dibidang administrasi umum dan kepegawaian.

## Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program ke ·a dan rencana strategis pembangunan, membagi tugas dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan di wilayah Kecamatan.
2. {2} Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan d Perencanaan, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di wilayah Kecamatan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data potensi Kecamatan;
- c. penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan koordiru si penyusunan rencana dan program pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e. pengelolaan data statistik dan inform. si di wilayah Kecamatan;
- f. pengelolaan sistem informasi manajemen data di wilayah Kecamatan;
- g. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam rangks penyusunan program pembangunan di wilayah Kecamatar ;
1. pengevaluasian dan penyusunan laporan hasil kegiatan Kecamatan;
- J. pelaksanaan pengumpulan bah an dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan;
- k. pengelolaan administrasi dan pernbukuan keuangan Anggaran Belanja Rutin dan Pernbangunan;
- I. pelaksanaan pengkoordinasian pengelol ar keuangan belanja rutin dan pembayaran keperlu dinas;
- m. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan; dan
- n. penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang admi istrasi keuangan.

'.

.

## Bagian Ketiga

## Seksi Pemerintahan

## Pasal 13

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan umum se a menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pe yelenggaraan pemerintahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [I], Seksi Pemerintahan mempunyai :fungsi:
- a. penyusunan program kerja dibidang pernerintahan;
- b. penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan;
- c. pengumpulan pengolahan dan penge aluasian data. dibidang pemerintahan;
- d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerrntahan umum;
- e. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah di masyarakat;
- f. penyelenggaraan tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- g. penyusunan laporan basil kegiatan dibidang pemerintahan.

## Bagian Keempat Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

## Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan e ·a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang pernbangunan serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja dibidang pernbangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan dan pernberdayaan masyarakat;
- c. pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian, pembangunan dan pernberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi mas. arak:at dalam meningkatkan perekonomian, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. pengelolaan, pembinaan dan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan musyawarah penyus unan program

'.

'

pembangunan; dan

- g. penyusunan laporan hasil kegia tan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

## Bagian Kelima

## Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum

## Pasal 15

- (1) Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum mernpunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang ketentraman umum serta menyiapkan dan menyusun p.ctu ~l k teknis penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (l} Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja dibidang ketertiban dan ketentrarnan umum;
- c. mengumpul data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan tingkatannya;
- b. penyiapan dan penyusunan pet njuk teknis penyelenggaraan ketertiban dan ketentra au umum;
- d. melakukan sosialisasi ketertiban dan keten traman umum melalui pertemuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat;
- e. melakukan penertiban perda dan peraturan lainnya diwilayah kecamatan; dan
- f. penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang ketertiban dan ketentraman umum.

## Bagian Keenam Seksi Perekonomian dan Pem bangunan

## Pasal 16

- (1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang perek nomian dan pe-mbangunan se-rta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan perekonomian dan pembangu an.
- a. menghimpun kebijakan teknis dibidang perekonomian dan pembangunan sebagai pedoman pelak anaan tugas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
- b. mengumpulkan data potensi kecamatan me alui survei untuk. gambaran pembangunan ekonorni kemasyarakatan;
- d. menyelenggarakan kegiatan perekonomian dan pembangunan berdasarkan skala prioritas; dan
- c. menyusun rencana kegiatan perekonomian dan pembangunan;
- e. penyusunan laporan hasil kegiatan secara berkala dibidang perekonomian dan pembangunan

## Bagian Kedelapan

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas rnelaksanakan sebagian tugas teknis Kecamatan sesuai bidang k ahliannya.

## Pasal 18

- {l) Kelompok Jabatan Fungsional sebagairna a dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari sejumlah Aparat r Sipil egara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam rnelaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat:.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuha dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-u dangan yang berlaku.

## BAB IV TATA KERJA

## Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekr ts ris Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, i tegrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Kecamatan dan/ atau Kelurahan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

## Pasa120

Camat dan/ atau Lurah wajib mengawasi pelak anaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi p nyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 21

Camat dan/ atau Lurah memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bi bingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 22

Sekretaris Camat, Sekretaris Lurah, Kepala Sek i dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi e ·unju dan bertanggung jawab pada atasannya rnasing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh Camat dan/ a tau Lurah dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal24

- (1) Dalam hal Camat dan/atau Lurah berhal gan, Sekretaris Camat dan/ atau Sekretaris Lurah melaksanakan tugas Camat dan/ atau Lurah sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris Camat dan/ atau Sekretaris Lurah berhalangan Camat dan/ atau Lurah dapat menunjuk Kepala Seksi yang membidangi tugas ter ebut untuk mewakili Camat dan/ atau Lurah.

## Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan dan / atau Kelurahan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BABV

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONlS Sl DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal26

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberheritian dalam jabatan struktural di Keca:matan dan/ atau Keluraha:n lingkup Pemerintah Daerah, berpedoma:n pad peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Ca:mat diangkat dan diberhentika:n oleh Bupa · atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Camat merupakan jabata:n eselon Illa at· u jabatan administrator.
- (5) Sekretaris Camat pada Kecamatan Tipe B merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan Tipe B merupakan

•

jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

- (7) Kepala Sub Bagian pada Kecamatan Tipe B: Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (8) Pejabat eselon N dilingkungan Keca atan dan/ a tau Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Cam.at melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Formasi dan persyaratan jabatan pads Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai doman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 5 Tahun 2015 tentang Togas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.


Diundangkan di Rumbia pada tanggal, ~ Qese\llllbe, 2016


H. BURHANUDDIN A. HS NOY

&lt;.::: ________________:

..

SEKRETARIS DAERAH,

rvi1~~'

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR

Ditetapkan di Rurnbia pada tanggal, ~ ·Q~eAM\;x:r 2016

Pj. BUPATI BOMBANA,

Hj. SI


'.'

'

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOMBANA

NOMOR

TAHUN 2016

TANGGAL :

2016

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TIPE B KABUPATEN BOMBANA



Pj. BUPATI BOMB A,


H Hj. SI

..

•

(I

-

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOMBANA

NOMOR

TAHUN 2016

TANGGAL :

2016

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN BOMBANA

l

J

Pj. BUPATI BOMBANA,


Hj. SITTI SALEHA