Unknown Unknown Nomor 60 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang \ L, +~-
Mengingat
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pada ayat (1) Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, yang mengatur mengenai Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang.\
c• • ,
,,
.I.
5. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 0engan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201 7;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedornan Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan . \
([i
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pemben tukan Prod uk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, clan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang lndeks Desa Membangun;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, clan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
20. Peraturan Daerah Kacupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);
21. Peraturan Daerah Ka bu paten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa ·dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 060);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 207);
24. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 185 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Serita Oaerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 185);
25. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 207).
MEMUTUSKAN . \
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Desa adalah desa clan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
RUANO LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Bupati ini m enetapkan Rincian dan Prioritas Dana Penggunaan Dana Desa untuk setiap Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB.t

## BAB III

## PENETAPAN RINCIAN

## Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten· .

## Pasal4

- ( 1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201 7.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah 10% (sepuluh perseratus) dari Anggaran Dana Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk Jumlah Penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah;
- d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Perhitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari. kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bid ang statistik.

## Pasal 5

- ( 1) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana I: · l · : " j .. '1


## Keterangan:

W

- = Dana Desa setiap Desa yang ·dihitung berdasarkan jumlahpenduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat Kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

<!-- formula-not-decoded -->

(l

7

Zl

- = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Kabupaten Banyuasin.

Z2

- = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Banyuasin.

Z3

- = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap totalluas wilayah Desa Kabupaten Banyuasin.

- Z4

- = Pagu Dana Desa Kabupaten Banyuasin.

DDkab

- = Rasio IKG Kabupaten Banyuasin terhadap total 1KG Kabupaten yang memiliki Desa.

- ADkab dikalikan

- = Besaran AD untuk setiap Desa jumlah Desa dalam Kabupaten Banyuasin.

- (2) Alokasi Dasar Dana Desa Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3· huruf a dihitung berdasarkan besaran AD (Alokasi Da8ar sebesar 90%) dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten Banyuasin.

## Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati Banyuasin berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

## BAB IV

## PENYALURAN

## Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Tim Pelaksana Kegiatan sebagai pelaksana kegiatan yang dibiayai Dana Desa diberikan honorarium kegiatan.
- (5) Penganggaran honorarium bagi Tim Pelaksana Kegiatan disesuaikan dengan kewajaran beban tugas.
- (6) Segala bentuk belanja kegiatan, pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa, serta honorium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya di Desa.


1 -

- (7) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (8) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (9) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan clan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Penyaluran.Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati;
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- c. peraturan Desa clan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berkenaan.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati;
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menunjukkan paling kurangDana Desa tahap I telah digunakan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.


- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

## BABY

## PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip› prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutarnakan hak dan kepentingan seluruh warga Oesa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

## Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa danpemberdayaan masyarakat desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 15 % (lima belas perseratus).
- (3) Penggunaan Dana Desa tertuang dalam belanja Desa pada APBDesa.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang d::.sepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (5) Hasil keputusan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah Desa dan APBDesa.


- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja pemerintah Desa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## Bagian Kesatu

## Bidang Pembangunan Desa

## Pasal 11

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. lingkungan permukiman;
2. transportasi;
3. energi; dan
4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial un tuk pemen uhan kebutuhan:
1. kesehatan masyarakat; dan
2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pan gan;
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. pengadaan, pernbangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2. penanganan bencana alam;
3. penanganan kejadian luar biasa lainnya;dan
4. pelestarian lingkungan hidup.


([1


- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

## Pasal 12

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan / a tau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pernasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/ a tau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemen uhan alrnes masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.


(

, . I

1 ...

d

,

I

..

I

## Bagian Kedua

## Bidang Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 13

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam prosesperencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alarn, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, Koperasi dan/ atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan ke1jasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

## Pasal 14

Desa dalam perencanaan program dan masyarakat Desa yang dibiayai mempertimbangkan tipologi Desa perkembangan kemajuan, yang meliputi : kegiatan pemberdayaan Dana Desa, dapat berdasarkan tingkat

- a. Desa tertinggal dan/ atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:

1. pembentukan

.1.

1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan Desa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/ atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
1. perluasan/ ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difoku skan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;
4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/ a tau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi:


, T.

{

I'

l

'&lt;...,w

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pernberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana a1am, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
5. peningkatan partisipatif masyarakat da1am memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/ a tau Desa Sangat Tertingga1, Desa Berkembang maupun Desa Majudan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi :
1. membentuk dan mengembangkan budaya hokum serta menegakkan peraturan di Desa;
2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

## Pasa115

Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Repu blik Indonesia.

## BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SILPA DANA DESA

## Pasal 16

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Cam.at setempat menyampaikan la poran realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada Bupati Banyuasin.


- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berj alan; dan
- b. tahap Il / akhir paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berjalan;

## Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/ atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## Pasal 18

- ( 1) Dalam hal peman tauan dan evaluasi atas SiLPa Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) ditemukan SilPa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), maka:
- a. Bupati meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPa Dana Desa terse but; dan/ atau
- b. Bupati menugaskan aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.


<!-- formula-not-decoded -->

(

(" '''

'

•

~,1,j '

.


- (2) SiLPa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desapada tahun anggaran berjalan.
- (3) SiLPa Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan .. ~ ,· ' . 1 'ii 1 I '

## p,.,,.,,.,, 1fl

. . . setelahdikenakan sanksi pengurangan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), masih terdapat SiLPa Dana Desa lebihdari 30% (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran berjalan.

## Pasal20

- ( 1) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagiman dimaksud pada ayat (1),dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melaporkan pernotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Menteri Keuangan RI melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## Pasal 21

- (1) Bagi Desa yang belum menetapkan APBDesa maka desa yang bersangkutan tidak dapat diproses penyaluran Dana Desa.
- (2) Bagi Desa yang be! um menyelesaikan pertanggungjawaban (SPJ) penyaluran Dana Desa pada setiap tahapnya, maka desa yang bersangkutan tidak dapat diproses pencairan Dana Desa untuk tahap selanjutnya.
- (3) Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat untuk diverifikasi sebagai dasar rekomendasi pencairan Dana Desa dari rekening kas Desa.
- (4) Camat berwenang untuk mernberikan rekomendasi pencairan Dana Desa berdasarkan pert.irnbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

## BAB VII

## KETENTU AN PENUTUP

## Pasal 22

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal. f

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang r.1engetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.



Ditetapkan diPangkalan Balai pada tanggal l{ j~tXM 2017

WAKIL BUPATI BANYUASIN fl . SELAKU PELAKSANA TUGAS ~ BUPATI BANYUASIN,

~,›

~

S. A. SUPRIONO

Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal l{ jMu~ 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR ~