PERATURAN BUPATI MUNA Nomor /7 Tahun 2014 tentang GARA PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR /7 TAHUN :2017 '·1 TENTANG t; TAtA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DJ DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATf"MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR /7 TAHUN :2017
'·1
TENTANG
t; TAtA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DJ DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor · 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara · Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dipandang belum memadai dalam mengatur tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
5. 2." Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang bersumber dari J\nggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari J\nggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Perrtturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/,JASA nr DESA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- I', 1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati A--f una.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan. f . .
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANO LINGKUP
Pasal 2
Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengadaan barang/ jasa yang dibiayai dengan dana APBDesa.
Pasal 3
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar pengadaan barang/ jasa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.
Pasal 4
- (1) Ruang lingkup pengaturan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah pengadaan barang/ jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa.
- (2) Pengaturan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan barang/ jasa melalui swakelola;
- b. pengadaan barang/jasa rnelalui Penyedia Barang/ Jasa.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/,Jasa Pemerintah.
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Prinsip Pengadaan Barang/ J asa
BAB III - PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 5
- (1) Pengadaan barang/jasa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola.
- (2) Pengadaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
- a. memaksimalkan penggunaan material dan/atau bahan dari wilayah setempat;
- b. gotong royong dan melibatkan partisipasi masyarakat setempat;
- c. memperluas kesempatan kerja; dan
6. ·d: pemberdayaan masyarakat setempat.
BAB III - PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 6
- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/.Jasa yang dianggap mampu.
- (2) Penyedia Barang/ Ja~~ yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pcngadaan barang/jasa sebagaimana diniaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan memiliki tern pat dan/ atau lokasi usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), Penyedia Barang/ Jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
BAB III - PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 7
Prinsip pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:
- a. efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besamya;
- c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifatjelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- d. pemberdayaan masyarakat, yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa menuju kemandirian masyarakat;
- e. gotong-royong, yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
- f. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Bagian Ked ua
Etika Pengadaan Barang/Jasa
BAB III - PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 8
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
- a. bertanggungjawab;
- b. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; serta
- c. patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kcsatu Pembentukan TPK
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 9
- (1) Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dibentuk TPK.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah desa.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur LPMD.
- (4) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Kepala Seksi Pembangunan dan/atau Kepala Seksi lainnya yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (5) Unsur LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah ketua dan/atau anggota LPMD, yang secara hierarkis aktif dan memiliki kompetensi di bidangnya.
- (6) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:
- a. Ketua, berasal dari Kepala Seksi Pembangunan dan/atau Kepala Seksi Iainnya;
- b. Sekretaris, berasal dari unsur LPMD; dan
- c. 1 (satu) orang anggota berasal dari unsur Perangkat Desa dan/atau dari unsur LPMD.
- (7) Untuk ditetapkan sebagai pengurus TPK, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki integritas, disiplin, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas clan fungsinya; . r,
12. b, mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. menandatangani pakta integritas;
- d. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan dan/atau . Bendahara Desa dalam struktur Pemerintah Desa;
- e. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas a tau. pekerjaan.
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 10
- ( 1) Pemerintah Desa menyediakan biaya operasional kepada TPK.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l}, diberikan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa diatas nilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Besaran biaya operasional TPK untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 3 % (tiga perseratus) dari nilai kegiatan dalam APBDesa.
- (4) Bi.aya operasional TPK digunakan untuk:
- a. bi.aya alat tulis kantor (ATK) dan penggandaan dan/ a tau cetak;
- b. biaya makan dan minum rapat;
- c. biaya transportasi;
- d. honorarium pengurus TPK;
- e. biaya prasasti; v
- f. papan informasi kegiatan; dan /
- g. lain-lain (sesuai kebutuhan TPK).
- (5) Besaran honorarium pengurus TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, diatur dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Biaya makan dan minum rapat dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Bagian Ked ua Togas dan Wewenang TPK
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 11
- (1) TPK memiliki tugas dti:;n kewenangan sebagai berikut:
- a. mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa pada tempat yang strategis;
- b. menyusun Rencai\a Anggaran Biaya (RAB) ## BAB III PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa
PasalS
- (1) Pengadaan barang/jasa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola.
- (2) ?engadaan swakelola sebagairnana dimaksud pada ayat (1}, dilaksanakan dengan cara:
- a. memaksirnal.kan penggunaan material dan/atau bahan dari wilayah setempat.;
- b. gotong royong dan melibatkan partisipasi masyarakat setempat;
- c. memperluas kesernpatan kerja; dan
6. d: pemberdayaan masyarakat setempat. tr
Pasal6
- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian rnaupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa yang dianggap mampu.
- (2) Penyedia Barangj'.Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana diniaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan memiliki tempat dan/atau lokasi usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), Penyedia Barang/ Jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang dipcrlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Prinsip pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:
- a. efisien, yaitu pengadaan barang/ jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksirnum;
- b. efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, yaitu semua ketentuan dan infonnasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifatjelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang benninat;
- d. pemberdayaan masyarakat, yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pernbelajaran bagi i:hasyarakat untuk dapat mengelola pcmbangunan desa me nuju kernandirian masyara kat;
- e. Gotong rotong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-curna olehrnasyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
- f. Akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkaitdengan pengadaan barang/ jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Bagian Kedua
Etllra Penpdaan Barang/Jaaa
Para pihak yang i'. terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/Jasa harusmematuhi Etika sebagai berikut:
- a. Bert.anggungjawab;
- b. Mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; serta
- c. Patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
PENGELOLAAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan
- (1) Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk TPK.
- (2) TPK sebagimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah desa.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri dari unsur PemerintahDesa dan LPMD.
4. (4)· Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksudayat (3), adalah Kepala Seksi Pembangunan dan/atau Kepala seksi lainnya yangmemiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- (5) Unsur LPMD sebagaimana dimaksud ayat (3), adalah ketua/anggota LPMD, yang secara hirarkis aktif dan memiliki kompetensi di bidangnya;
- (6) TPK ditetapkan ~.esuai kebutuhan yang terdiri atas:
7. lainnya; a. Ketua, berasal dari kepala Seksi Pembangunan dan/atau Kepala seksi ··
- b. Sekretaris, berasal dari unsur LPMD;
- c. 1 (satu) orang anggota berasal dari unsur Perangkat Desa dan/atau dari unsur LPMD.
- (7) Untuk ditetapkan sebagai pengurus TPK, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakantugas dan fungsinya;
- b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi,kolusi, dan nepotisme;
- c. menandatangani pakta Integritas;
- d. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan dan/atau Bendahara Desa dalam struktur Pemerintah Desa;
- e. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas / pekerjaan.
Paaal 10
- 1) Pemerintah Desa menyediakan biaya operasional kepada TPK;
- 2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud ayat ( 1), diberikan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa diatas nilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
3. 3·1 Besaran biaya operasional TPK untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebesar 3 °~ (tiga perseratus) dari nilai kegiatan dalam APBDesa;
- 4) Biaya operasional TPK digunakan untuk :
- a. Biaya ATK dan Penggandaan/cetak;
- b. Biaya makan/ min um rapat;
- c. Biaya Transportasi;
- d. Honorarium pengurus TPK;
- e. Dan lain-lain (sesuai kebutuhan TPK
- 5) Besaran honorarium pengurus TPK sebagairnana dimaksud ayat (4) huruf d, diatur dengan Keputusan Kepala Desa;
- 6) Biaya makarr/rninum rapat dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c dan huruf d diatas, mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelola'.~ Alokasi Dana Desa.
Bagian Kedua
Tugaa Dan Wewenang TPK
PaNl 11
- ( 1) TPK memiliki Tugas dan Kewenangan sebagai berikut:
- a. Mengumumkan rencana umum pengadaan barang/ jasa di desa pada tempat-tempat yang strategis;
- b. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 12
- (1) Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- (2) Khusus untuk pekerjaan dan/ atau bagian pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan kontruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/at.au peralat.an berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola.
- (3) Konstruksi tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat setempat . · ~ 1\_
Paragraf 2
Perencanaan
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 13
Perencanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi:
- a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- b. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- c. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan kebutuhan peralatan;
- d. khusus pekerjaan konstruksi, menet.apkan garnbar dan/atau desain rencana kerja sederhana; dan
- e. spesifikasi teknis (apabila diperlukan).
Paragraf 3
Pelaksanaan
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 14
- (1) Untuk mendukung pelaksanaan swakelola, pengadaan barang/jasa yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dapat dilakukan oleh Penyedia Barang/ Jasa yang dianggap mam pu oleh TPK.
- (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, TPK:
- a. menunjuk 1 (satu) orang anggota sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan dan/atau teknis ', pekerjaan; .· ;t;,
- b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/ a tau
- c. dapat dibantu oleh pekerja (tukang dan/atau mandor).
- (3) Khusus pekerjaan konstruksi bangunan, pembuat.an dan/at.au peningkat.an jalan di pedesaan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara swakelola, TPK mengajukan pencairan dana kepada PKPKDes yang terbagi tiga tahap yaitu:
- a. t.ahap pertama, maksimal senilai 40% (empat puluh perseratus) dari nilai pekerjaan untuk membiayai pelaksanaan kegiat.an;
- b. tahap kedua, maksimal senilai 40% [ernpat puluh perseratus) setelah TPK mempertanggungjawabkan 100% (seratus perseratus) dari kemajuan pekerjaan tahap pertama; dan
- c. tahap ketiga maksimal senilai 20% (dua puluh perseratus) setelah TPK mempertanggungjawabkan 100% (seratus perseratus) dari kemajuan pekerjaan pada tahap kedua yang telah dilaksanakan;
- d. bukti pembayaran dianggap sah setelah ada persetujuan dari Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD.
- (4) Pencairan dana tahap kedua dan tahap ketiga dilaksanakan setelah dilakukan sertifi.kasi kemajuan pekerjaan.
Paragraf 4 SertifikasiPekerjaan
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 15
- (1) Sertifikasi kemajuan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4), dilaksanakan oleh tim sertifikasi pekerjaan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Tim sertifi.kasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari tenaga ahli dalam bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan keahliannya.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kader teknis masyarakat desa setempat yang mendapat bimbingan dari pendamping profesional.
- (4) Dalam hal kader teknis masyarakat desa seternpat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, Kepala Desa meminta bantuan Bupati rnelalui Camat perihal bant:uan tenaga ahli infrastruktur yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan um um dan/ a tau tenaga pendamping profesional.
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 16
- (1) Sertifikasi kemajuan pekerjaan dilakukan dengan cara pemeriksaan sebagian dan/atau 'seluruhnya hasil pekerjaan kegiatan pembangunan infrastruktur.
- (2) Pemeriksaan sebagian dan/atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
- a. tahap pertama, yakni pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh perseratus) dari target kegiatan;
- b. ta.hap kedua, yakni pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh perseratus) dari target kegiatan;
- c. tahap ketiga, yakni pemeriksaan terhadap 100% (seratus perseratus) dari keseluruhan target kegiatan;
- (3) Hasil pemeriksaan setiap tahapan oleh tim sertifikasi pekerjaan disampaikan kepada Kepala Desa sebagai bahan pengendalian pel.aksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur.
Paragraf 5 Serah Terima
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 17
- (1) TPK menyerahkan hasil pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan. .
- (2) Hasil pekerjaan seb~gaimana dimaksud pada ayat (1). clituangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban {J,,PJ) kegiatan, yang sekurang-kurangnya mernuat: =:
- a. realisasi biaya beserta
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran bukti pernbayaran yang sah;
- b. dokumentasi kegiatan infrastruktur kondisi 0%, 40%, 80%, dan I 00%; dan
- c. lain-lain yang menjadi tanggung jawab TPK.
- (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, TPK wajib memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam rencana kcgiatan.
- (4) Penyerahan hasil pekerjaan oleh TPK ke Pemerintah Desa dil.akukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dengan melampirkan Serita Acara Perneriksaan Hasil Pekerjaan dan Serita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

## Bagian Ked ua Melalui Penyedia Barang/ Jasa

## Paragraf 1 Um um

## Pasal 18

- (1) Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di desa.
- (2) Dalam hal TPK mengundang Penyedia Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa, harus memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki usaha dengan alamat tetap, jelas dan dapat dijangkau dengan jasa pengiriman serta usaha yang masih aktif yang didukung dengan kebenaran usaha dari Kepala Desa;
- b. untuk pekerjaan kontruksi yang tidak sederhana, harus mampu menyediakan tenaga ahli dan/ atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

## Paragraf 2 Perencanaan

## Pasal 19

- (1) Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa, TPK harus mempertimbangkan:
- a. kondisi dan/ a tau keadaan lapangan yang sebenamya;
- b: kepentingan masyarakat setempat;
- c. jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan
- d. kebutuhan barang dan/ atau bahan.
- (2) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan nilai harga pasar setempat dan/ a tau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan biaya angkut pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
- b. spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan) seperti:
1. kapasitas mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual) untuk kendaraan roda 2 (dua);
2. kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) komputer;
3. kecepatan transfer data (bandwith) untuk langganan internet;
4. dimensi, jenis, dan kualitas material untuk pembangunan gedung;
5. dan sebagainya; dan
- c. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar dan/atau desain rencana kegiatan.

## Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) Pengadaan barang/jasa meliputi:
- a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- c. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tata. cara pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai denganRp. 50.000.000,00 (lima puluh jut.a rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat{l} huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. TPK melakukan pembelian langsung atas barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yang sebelumnya telah dilakukan survey harga;
- b. pembelian dilakukan ta.npa melakukan permintaan penawaran secara tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa;
- c. TPK melakukan .\_negosiasi dan/atau tawar-rnenawar secara langsung di tempat Penyedia Barang/ .Jasa, dan dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi;
- d. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pernbelian, ata.u kwita.nsi untuk dan ata.s nama TPK.
- (3) Tata. cara pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. TPK melakukan pembelian langsung kepada 1 (satu) Penyedia Barang/ Jasa yang sebelumnya telah dilakukan survey harga;
- b. pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilarnpiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);
- c. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisikan daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa a tau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
- d. · TPK melakukan negosiasi dan/ata.u ta.war menawar dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah dan berkualitas baik dan dituangkan dalam berita acara basil negosiasi;
- e. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, kwitansi untuk dan ata.s nama TPK;
- f. TPK mengumumkan data pekerjaan dan Penyedia Barang/Jasa terpilih di papan pengumuman kantor desa dan tempat strategis lainnya di desa sekurang-kurangnya terdiri dari:
1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
2. nama dan alamat Penyedia Barang/Jasa;
3. harga akhir }i.;isil negosiasi dan/ atau tawar menawar;
4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; dan
5. tanggal diumumkan.
- (4) Tata cara pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat 11) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. TPK mengundang dan meminta. 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilarnpiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa ata.u ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi tcknis barnng/ jasa yang sebelumnya telah dilakukan survey harga;
- b. Penyedia Barang/ Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
- c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/ Jasa yang memasukkan penawaran;
- d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
1. dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/ Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi secara bersamaan;
2. apabila dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/ .Jasa, maka TPK tetap melanjutkan negosiasi kepada Penyedia Barang/ Jasa yang dapat mernenuhi spesifikasi teknis tersebut; dan
3. jika tidak dipenuhinya oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK mernbatalkan proses pengadaan.
- e. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 tidak terpenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Penyedia Barang/ Jasa yang lain;
- f. TPK melakukan negosiasi dan/ a tau ta.war menawar untuk memperoleh harga yang lebih murah di antara kedua Penyedia Barang/ Jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan dan dituangkan ke dalam berita acara penetapan pemenang;
- g. Ketua TPK dan Penyedia Barang/ Jasa menandatangani surat perjanjian yang berisi sekurang-kurangnya:
1. tanggal dan te~pat dibuatnya surat perjanjian;
2. para pihak;
3. ruang lingkup pekerjaan;
4. nilaipekerjaan;
5. hak dan kewajiban para pihak;
6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
7. ketentuan keadaan kahar;
8. sanksi, termasuk denda keterlambatan; dan
41. Q tata cara pembayaran.
- h. pihak Penyedia Barang/Jasa yang berwenang menandatangani surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah pemilik toko, pemilik usaha dagang, direksi dan/ atau pihak lain yang bukan Direksi a tau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar sepanjang pihak tersebut pengurus dan/ a tau karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa dan/atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Aleta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar bermaterai cukup;
- i. TPK .mengumumkan nama barang a tau pekerjaan dan Penyedia Barang/ Jasa terpilih di papan pengumuman kantor desa dan tempat strategis la.innya sekurang-kurangnya mencantumkan:
1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
2. nama dan alamat penyedia barang/ jasa;
3. harga hasil riegosiasi dan/ atau tawar menawar;
4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; dan
5. tanggal diumumkan.
- (5) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan menandatangani kontrak harus menyerahkan jaminan pelaksanaan dalam bentuk bank garansi dengan nilai sebesar paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak.

## Paragraf 4 Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

## Pasal 21

- (1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
- b. mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis; dan/ a tau
- d. melaksanakan pekerjaan tambah.
- (2) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Penyedia Barang/ Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
- (3) TPK melakukan negosiasi dan/atau tawar menawar dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- (4) Untuk nilai pengadaan barang/jasa di atas Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

## Paragraf 5 Pernbayaran

## Pasal 22

- (1) Pembayaran atas pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian.
- (2) Pembayaran atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah:
- a. TPK melakukan pemeriksaan barang/ jasa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa dan Serita Acara Serah Terima Rarang/ Jasa; dan
- b. bukti lengkap dan sah.

## Paragraf 6 Serah Terirna

## Pasal23

- (1) TPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan surat perjanjian.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dalam basil pekerjaan, TPK melaporkan secara tertulis 'kepada Kepala Desa selaku PKPKDes untuk melakukan penundaan pencairan dan memerintahkan kepada Penyedia Barang/ Jasa untuk memperbaiki dan/ a tau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan di dalam surat perjanjian.
- (3) Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada PKPKDes melalui TPK setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. ··

## BAB VI FORCE MAJURE, PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN DAN PERSELJSIHAN

## Bagian Kesatu Force Majeure

## Pasal24

- (1) Force Majeure merupakan salah satu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajihan yang ditentukan dalarn surat perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai keadaan Force Majeure dalam surat pcrjanjian pengadaan barang/jasa meliputi:
- a. bencana alam;
- b. bencana sosial; dan
- c. kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan Force Majeure, Penyedia Barang/ Jasa memberitahukan ten tang terjadinya keadaan Force Majeure kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan Force Majeure, dengan menyertakan salinan asli pemyataan keadaan Force Majeure yang dikeluarkan oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan Force Majeure tidak dikenakan sanksi. ·
- (5) Setelah terjadinya keadaan Force Majeure, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan surat perjanjian kerja.

## Pasal25

Hal-hal yang merugi.kan dalam pengadaan barang/jasa baik melalui swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa yang disebabkan oleh perbuatan dan/atau kelalaian para pihak tidak termasuk kategori keadaan Force Majeure.

## Bagian Ked ua Pemutusan Surat Perjanjian

## Pasal26

TPK secara sepihak dalam melakukan pemutusan surat perjanjian kerja apabila:

- a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/ Jasa sudah melampaui 14 (empat belas) hari kalendcr kerja;
- b. Penyedia Barang/ Jasa lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh TPK; dan
- c. apabila Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

## Bagian Ketiga

## Perse lisiha n

## Pasal 27

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara TPK dan Penyedia Barang/Jasa, maka terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa selaku PKPKDes.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) tidak tercapai kata mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Raha.

## BAB VII PENGAWASAN DAN SJ\NKSI

## Bagian Kesatu

Pengawasan

## Pasal 28

- (1) Bupati dan masyarakat setempat, wajib melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan/atau Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal (APIP}. .
- (3) Setiap pengaduan tentang pengadaan barang/jasa wajib ditindaklanjuti oleh Jnspektorat Daerah.

## Pasal29

- (1) Penyedia barang/jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja, perbuatan atau tindakan sebagai berikut:
- a. berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, dan/atau ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi dan/ a tau menghambat, memperkecil dan/ a tau meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan orang lain;
- c. membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa;
- d. mengundurkan diri dari pelaksanaan perjanjian kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/ atau tidak dapat diterima oleh TPK; dan
- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian kerja.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
- a. sanksi administratif berupa peringatan dan/ a tau teguran tertulis;
- b. gugatan secara perdata; dan

.

- c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang;
- d. Penyedia Barang/ Jasa dan/ a tau penerima kuasa dimasukan sebagai dalam daftar hitam (black list) paling lama 2 (dua) tahun tidak dapat mengikuti pengadaan barang/jasa tingkat desa dalam wilayah daerah.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila ditemukan penipuan dan/ atau pemalsuan atas informasi yang disampaikan . Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.
- (5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa, maka TPK: .
6. a.. dikenakan sanksi administrasi;
- b. dituntut ganti rugi; dan/ atau
- c. dilaporkan secara pidana.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa teguran dan/ atau peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan/ atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota TPK dalam proses pengadaan barang/ jasa, maka dapat diberhentikan sebagai pengurus TPK.

## Pasal30

Apabila penyedia jasa konsultan perencana dan/ a tau tenaga ahli tidak cermat dalam menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Pemerintah Desa atas beban biaya APBDesa dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan be ban biaya dari penyedia jasa konsultan perencana dan/ atau tenaga ahli yang bersangkutan, dan/ a tau dituntut dengan ganti rugi sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati bersama .

.

l

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 31

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak tcrmasuk pengadaan tanah untuk keperluan desa.

Pasal32

Format pengadaan baran\_g/jasa diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2015 ten tang Tata cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Ka bu paten Muna Tahun 2015 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Ka bu paten Muna.

2017

Ditetapkan di Raha

pada tanggal

12

LM. RUSMAN EMBA


I

Diundangkan di Raha pacla tanggal 1 '-1 \_ t \_ 2017

SEI&lt;l,J~~IS DAERAH, Wo/


NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR ...


## TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA TAHUN 2017 NOMOR LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA

## DAFTAR FORMAT PENGADAAN BARANG/JASA

| NO. | FORMAT | KET. |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPK | Form. 1 |
| 2 | Pakta Integri tas | Form. 2 |
| 3 | Surat Pennintaan Penawaran | Form. 3 |
| 4 | Surat Penawaran Harga | Form. 4 |
| 5 | Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa | Form. 5 |
| 6 ...__ | Surat Undangan Klariflkasi dan Negosiasi | Form. 6 |
| 7 | Berita Acara Klariflkasi dan Negosiasi | Form. 7 |
| 8 | Berita Acara Penetapan Pemenang | Form. 8 |
| 9 | Surat Persetujuan Penawaran | Form. 9 |
| 10 | Surat Perjanjian Kerjasama | Form. 10 |
| 11 | Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan | Form. 11 |
| 12 | Sertifikasi Penerimaan Pekerjaan dan Back Up Data | Form. 12 |
| 13 | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan | Form. 13 |
| 14 | Berita Acara Pembayaran | Form. 14 |
| 15 | Serita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan | Form. 15 |
| 16 | Laporan Pelaksanaan Pekerjaan | Form. 16 |
| 17 | Serita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | Form. 17 |
| 18 | Surat Pesanan | Form. 18 |
| 19 | Surat Kesanggupan Kerja | Form. 19 |
| 20 | Serita Acara Penerimaan Hasil Pek. Berdasarkan Surat Pesanan | Form. 20 |
| - 21 | Desain/ Gambar | Form. 21 |

·r

I:




.. ~-

.

'"{)~~-i~tt&gt;""'"""""" ·- - --- .. ... -· ·~·

?-------

+----······--··1

I

## PARAF KOORDlf'-IASI!

-···-·

I

---S~~:i)IISATUAN KERJA\_\_

PAR~JgJ:\_ \_

t~DA KAB. MUNA AS/STEN ··-

--:J;,-

---·

. ··--

Bt\GIA N HUKUM

## Form 1 : Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPK Desa


w

## KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR

TAHUN 20

.

.

TENT ANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEG IATAN DESA . TAHUN ANGGARAN 20 ...

KEPALA DESA

,

- a. bapwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Muna Nornor ... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/.Jasa di Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengelola Kegiatan di desa;
- b. ba'iwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a \ diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa . . .. .. .. .. . . . ... . . . . . . .. .. . . . .. ... ten tang Tim Pengelola Kegiatan Desa Tahun Anggaran 20 ...
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kcdua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Peru bah.an Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangj'.Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Menimbang

## Mengingat

Menetapkan

## KESATU

## KE DUA

## KETIGA

KEEMPAT

KELI MA

9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor ... Tahun 201 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Muna Nomor ... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
11. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20 .

## MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa .. .. ... .. .. .. . .. . .. Tahun Anggaran 20 ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini;

- TPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa pada tempat yang strategis;
- b. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan harga pasar setempat dan/atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan biaya angkut pengamhilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
- c. menetapkan spesifikasi teknis barang/ jasa;
- d. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar dan/ a tau desain rencana kerja sederhana;
- e. menetapkan Penyedia Barang/ Jasa;
- f. membuat rancangan surat perjanjian;
- g. menandatangani surat perjanjian;
- h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/ jasa;
- i. memantau kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi .. tanggungjawabnya dan selanjutnya dievaluasi setiap minggu untuk pembuatan laporan bulanan;
- j. mempertanggung jawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik yang menjadi kewajibanya; dan
- k. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan basil pengadaan barang/ jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Serita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.
- Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dala.m Diktum KEDUA, TPK diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dala.m Lampiran Keputusan Kepala Desa ini;
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran ;
- Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA DESA

,

Ditetapkan pada tanggal

di . 20 ...

(nama tanpa gelar dan pangkat)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

.

NOMOR

TAHUN 20 ...

TANGGAL

20 ..

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA

.

TAHUN ANGGARAN 20

..

## SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA ... TAHUN ANGGARAN 20 ...

| NO. | N A MA | JABATAN | HONORARIUM (Rp.) | KET. |
|-------|-------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ... | Ketua | . ... | Kepala Seksi Pembangunan/ Kepala Seksi... |
| 2 | . ... | Sekretaris | . ... | Unsur LPMD |
| 3 | | Anggota | ························ | Perangkat Desa/ Unsur LPMD |

··································

KEPALA DESA

,

(nama tanpa gelar dan pangkat)

it

,I

## Form 2: Pakta Integritas

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Jabatan

················

Materai 6.000

(nama perusahaan)

...

,

················

20 ...

Dalam rangka

pengadaan

.. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . ..

pad a

Desa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kecamatan

...

Ka bu paten Muna, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. Akan melaporkan kepada pihak yang bersangkutan apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberi.kan basil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi adrninistratif, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana .

Nama

Jal&gt;atan

Ala mat

## Form 3 :Surat Permintaan Penawaran

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN MUNA

Alamat : Jln

Pen ting

Permintaan Penawaran

.

·······························

20 ...

Kepada

Yth.

Direktur / Pimpinan di-

Pengadaall Barang/Jasa

·····················

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan , yang didalamnya terdapat pekerjaan .

Adapun spesifikasi teknis yang kami persyaratkan adalah:

1. Ruang lingkup pekerjaan

.

2. Daftar barang/ jasa:

| No. | Jenis Barang/Jasa | Volume | Satuan |
|-------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | ... | ··-----·-·-·- ... ··---- __ | . ··-··. - ·-·--··-.' ... . ... |

Selanjutnya, apabila Saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan . ... .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . terse but, diminta segera mengajukan Surat Penawaran. Surat Penawaran ditujukan kepada Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa ... Kecamatan Kabupaten Muna dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterai Rp. 6.000,00 dan harus sudah kami terima tanggal 20 ..
2. Surat Penawaran dilampiri:
- a. Daftar rincian penawaran harga barang/jasa termasuk pajak, bea rneterai dan jasa penggandaan;
- b. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau surat ketcrangan usaha dari Kepala Desa; dan
- c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat perrnintaan penawaran pengadaan barang/jasa ini kami sampai.kan, atas perkenaannya kami ucapkan terima kasih.

MENGETAHUI :

KEPALA DESA

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) KETUA,

·············••t•·····

.

Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal

## Form.4 : Surat Penawaran Barga

## KOP PENYEDIA BARANG/JASA

...

Direktur / Pim pinan

Demikian. Surat Penawaran Harga ini kami sampaikan untukmenjadikan bahan periksa, dan atas perkenaannya kami ucapkan terima kasih.

Sesuai dengan persyaratan yang dirninta, bersama ini kami lampirkan:

1. Daftar rincian penawaran harga barang/ jasa termasuk pajak, bea meterai dan jasa penggandaan;

2. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau surat keterangan usaha dari Kepala Desa; dan

3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

sebesar rincian Adapun harga penawaran yang karni ajukan adalah Rp ( rupiah) dengan sebagaimana terlampir.

Menanggapi surat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. . tanggal ... 20 Nomor: perihal Permintaan Penawaran Pengadaan Barang/ .Jaaa, maka bersama ini kami mcngajukan penawaran harga untuk

melaksanakan pekerjaan tersebut.

·····················

Kepada

Yth.

Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Desa

..

di-

Pen ting

... ( ... ) Berkas

Penawaran Harga

...

20 ...

Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal

## Form.5 : Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/ J asa

## KOP PENYEDIA BARANG /JASA

## DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA BARANG/JASA TERMASUK PAJAK-PAJAK KEPADA NEGARA DAN BEA MATERAI

| No. | Jenis Barang/ Jasa | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp.) | Harga (Rp.) |
| -- | | | | | |
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | ... |

...

,

·

20

.

Direktur / Pimpinan

...

## Form.6: Surat Undangan Klariflkasi dan Negoslasi

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

·····················

······················

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) KETUA,

MENGETAHUI :

KEPALA DESA

.

Demikian' untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disarnpaikan terima kasih.

Tern pat

Acara

Nomor: perihal Penawaran Harga, bersama irri kami sarnpaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga Saudara, pada prinsipnya kami tidak keberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan kami perlu melakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap penawaran Saudara tersebut;

2. Untuk ~eperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara pada:

Harl

'

.

Tanggal

.

Pukul

.

20 ...

tanggal

surat

Saudara

Menindaklanjuti

...

di-

Klarifikasi dan Negosiasi

Ke pad a

Yth.

Direktur / Pim pinan

Pen ting

...

20 ...

Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN MUNA

Alamat: .Jln

)

## Form . 7 :Derita Acara Klarifika si dan Negosiasi

## BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

NOMOR:

.

PEKERJAAN:

Pada hari ini tanggal

bulan

.. .. . .. .. .. .. ta.bun pad a pukul

...

.:

WITA, dengan mengambil

tempat di

,

kami yang

bertandatangan di bawah ini telah melakukan klarifikasi dan negosiasi harga atas pekerjaan

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa

Kecamatan

...

Kabupaten

Muna dengan

pihak

Penyedia

Barang/Jasa dari

Pada saat klarifikasi dan negosiasi harga, pihak Penyedia Barang/ J asa yang dihadiri oleh menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- ... , 1. Bahwa pihak Penyedia Barang/ Jasa dari .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . menyatakan telah menerima semua surat yang berkaitan dengan proses pekerjaan
2. Bahwa pihak Penyedia Barang/Jasa dari menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan .yang telah diberikan dan semoga kerjasama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia Barang/ Jasa dari ... adalah sebesar Rp... ( .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . . . rupiah)termasuk be ban pajak dan bea materai;
- b. Adapun mengenai rincian jumlah penawaran dapat dilihat dalam lampiran surat penawaran harga; .
- c. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi serta beberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang. diajukan Penyedia Ba rang/ Jasa dari
4. .. .. sebesar Rp. .. .'... . . . . .. .. . ( rupiah) menjadi sebesar Rp ( rupiah) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar PenyediaBarang/Jasa dari dan selanjutnya Penyedia Barang/Jasa dari akan membuat dan menyampaikan Surat Penawaranyang baru sesuai hasil kesepakatan ini dengan rincian se bagai beriku t:
- d. Kesepakatan lam yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negosiasi harga adalah bahwa masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses kerjasama ini dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat setelah proses klarifikasi dan negosiasi harga disepakati dan ditandatanganioleh kedua belah pihak.

| No. | Jenis Barang/ J asa | Vol. | Sat uan | Harga Satuan Penawaran (Rp.) | Harga Satuan Negosiasi (Rp.) | Harga Penawaran (Rp.) | Harga Negosiasi (Rp.) |
|--------|-----------------------|--------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(3x5) | 8 =(3x6) |
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | ... | . ... |

..

·······························

Mengetahui:

Kepala Desa

.

...

··························

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Ketua,

Direktur/Pimpinan

.

,

20

.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bennaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Form.8 :Berita Acara Penetapan Pemenang

## BERITA ACARA PENETJ\PAN PEMENJ\NG

NOMOR:

..

Mengetahui :

Kepala Desa

.

.

.

...

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Ketua,

Direktur / Pimpinan

"

.

,

20

.

Demikian Serita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-rnasing bermaterai cukup dan mernpunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat penetapan pemenang harga negosiasi, pihak Penyedia Barang/Jasa yang dihadiri oleh be