PERATURAN BUPATI RI Nomor TAHUN Tahun 2016 tentang KODE ETIK APARATUR SPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR TAHUN 2016
f1
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk tetap menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggungj awabnya, serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 58,
5. 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah / Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
7. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. 8 Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil;
9. 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 74,
10. 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
13. 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong:
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4 Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabalong:
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja instansi pemerintah. pada
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Dinas, Badan, Lembaga Teknis, dan Lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 7 . Kode Etik ASN yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
- 9 Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN yang bertentangan dengan butir-butir kode etik.
- Majelis Kehormatan Kode Etik ASN yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 10.Jiwa Korps ASN adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas; kebanggaan dan rasa memiliki organisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12 Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu Maksud
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kode dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi ASN dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari
Bagian Kedua Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Kode Etik ASN bertujuan untuk
- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- C. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi; berbangsa dan bernegara;
4. d meningkatkan kualitas kerja dan perilaku ASN yang profesional; dan
5. e meningkatkan citra dan kinerja ASN.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang lingkup Kode Etik ASN meliputi
- b. perbuatan;
2. sikap;
- C. tulisan; dan
BAB III - NILAI-NILAI DASAR BAGI ASN
Pasal 5
ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut
- b kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- C. semangat nasionalisme;
- e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- f penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- g. tidak diskriminatif;
- i. semangat jiwa korps.
BAB IV - KODE ETIK ASN
Pasal 6
Setiap ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi
- etika dalam bernegara;
- d. ucapan ASN.
- b. etika dalam berorganisasi;
- d. etika terhadap diri sendiri ; dan
- C. etika dalam bermasyarakat;
- e. etika terhadap sesama ASN.
BAB IV - KODE ETIK ASN
Pasal 7
Etika bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
- b mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- a melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- C. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- d menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek KKN;
- h menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- 1 tidak memberikan kesaksian atau keterangan yang tidak benar. palsu
BAB IV - KODE ETIK ASN
Pasal 8
Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah
- b menjujung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- C melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang undangan;
- e bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
- d melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- 1 menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- k patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- 1 mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
BAB IV - KODE ETIK ASN
Pasal 9
Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf meliputi:
- b memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih; serta tanpa unsur pemaksaan;
- mewujudkan hidup sederhana; pola
- C memberikan pelayanan secara cepat; tepat; terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- e berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- d bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik; saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- f. menunjukan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- berorientasi kepada peningkatan kesejahtera masyarakat dalam melaksanakan tugas.
BAB IV - KODE ETIK ASN
Pasal 10
Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi
- b . terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- jujur terhadap diri sendiri;
- C bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- e berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- i berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan; dan
- j tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun ASN.
BAB IV - KODE ETIK ASN
Pasal 11
Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliput
- b memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
8. menghormati dan menjujung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama /kepercayaan;
- C. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi; maupun antar instansi;
- e menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- h berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan
Bagian Kesatu Sanksi
BAB V - SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
Pasal 12
- (1) ASN yang melanggar ketentuan kode etik pegawai dikenakan sanksi moral.
- (3) Pernyataan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilanggar ASN. pada
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang
BAB V - SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
Pasal 13
- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat berupa: pernyataan secara terbuka; atau b. pernyataan secara tertutup.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan pelapor.
- (2) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat berupa diumumkan saat ASN dan atau forum resmi ASN dan / atau papan pengumuman resmipada pada apel pada
- (4) ASN yang diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus menindaklanjuti dengan membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan. ayat
Bagian Kedua Tindakan Aministratif
BAB V - SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
Pasal 14
ASN yang melakukan pelanggaran kode etik selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ## BAB VI TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK
BAB V - SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
Pasal 15
- (1) Penanganan pelanggaran Kode etik dimulai dengan adanya laporan dan/ atau pengaduan yang diajukan secara
- b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor / pengadu.
3. lisan yang disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor /pengadu dan petugas penerima laporan; atau
- (2) Penerima laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud (1) dilaksanakan oleh semua SKPD pada ayat
- (4) Apabila ## BAB VII MAJELIS KODE ETIK
BAB V - SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
Pasal 16
- (1) Dalam rangka melaksanakan penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Untuk membantu tugas-tugas Majelis Kode Etik dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD
- (2) Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
Pasal 17
- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang terdiri atas
2. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
3. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
4. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- (2) Dalam hal anggota Majelis lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus
- d. 2 (dua) orang sebagai anggota.
- (3) Pangkat dan jabatan anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa.
BAB V - SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
Pasal 18
Majelis Kode Etik mempunyai tugas
- b membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Bupati; dan
- melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- C. menyampaikan keputusan sidang kepada Bupati.
BAB V - SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
Pasal 19
Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
2. memanggil ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- C. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
4. e memutuskan /menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan
- d. memutuskan /menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan adminsitratif.
BAB V - SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
Pasal 20
- (1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban
- b. menentukan jadwal sidang;
8. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan /pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
6. e menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
7. g: menandatangani putusan sidang;
- f. mempertimbangkan, saran pendapat baik dari anggota majelis maupun Saksi untuk merumuskan putusan siding;
- h. membacakan putusan sidang; dan
- (2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban
11. i menandatangani berita acara sidang\_
- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis;
- C. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis; dan
- b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan;
- d. menandatangani berita acara sidang
8. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
- (3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban
18. b membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor / pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
- d. menyiapkan keputusan siding;
- c. menyusun berita acara sidang;
- e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
- g. menandatangani berita acara sidang:
23. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor;
- (4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban
- b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta maupun tidak;
26. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
- C. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan.
BAB V - SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
Pasal 21
- 1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang:
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. pada
- (4) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sidang:
BAB V - SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
Pasal 22
- (1) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara panggilan kesatu dan panggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja. tetap
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
- (2) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan keputusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang
BAB VIII - TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI
Pasal 23
- (1) Terlapor berhak
- b. menerima salinan berkas laporan / pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
3. a mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
- C. mengajukan pembelaan;
- e. menerima salinan keputusan sidang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan; dan
- d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- f. mendapatkan perlindungan administratif.
8. memenuhi panggilan sidang;
- (2) Terlapor berkewajiban
- b. menghadiri sidang;
11. d memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
12. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan f. berlaku/bersikap sopan.
BAB VIII - TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI
Pasal 24
- (1) Pelapor / Pengadu berhak
2. b mengajukan saksi dalam proses persidangan;
3. a mengetahui tindak lanjut laporan /pengaduan yang disampaikan;
4. c mendapatkan perlindungan;
- e. mendapatkan perlindungan administratif.
- d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
- (2) Pelapor / Pengadu berkewajiban
- b. menjaga kerahasiaan laporan / pengaduan yang disampaikan kepada Bupati;
- a. memberikan laporan/ pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
10. memenuhi semua panggilan;
- e. memberikan identitas secara jelas; dan
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
- f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.
BAB VIII - TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI
Pasal 25
- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan adminsitratif terhadap keterangan yang diberikan.
- (2) Saksi berkewajiban
3. b menghadiri sidang;
- a. memenuhi semua panggilan;
- C. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
6. e menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- f. berlaku /bersikap sopan.
BAB VIII - TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI
Pasal 26
Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran; Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor / pengadu apabila pelapor / pengadu adalah ASN.
BAB VIII - TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI
Pasal 27
Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan. pada

Agar seitap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal Desember 2016


BUPATI TABALONG,

H ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung tanggal Desember 2016 pada

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR