PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN Nomor 10 Tahun 2006 tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
l.
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang- undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang- undang Nomor 58 Tahun 1958, h
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) scbagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569): 2
- Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara nomor 3685) scbagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048): 3
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988),
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851): 5.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952): 6
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3952), 7
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4355),
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3839):
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437),
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4438):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024),
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027):
16. Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028):
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138):
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139):
2. 19, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416):
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah:
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2003, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Menetapkan
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 Nomor 10),
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01/DPRDPS/2005, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.
Pasal 1
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri dari :
1. PENDAPATAN
- a. Pendapatan asli daerah
Semula
Rp.
11,005,033,234 -
Bertambah
Rp.
Jumlah Setelah Perubahan
Rp. 11,005,033,234
- b.
- Dana Perimbangan Semula
Rp. 404,207,474,027
Bertambah
Rp.
969.003.173
Jumlah Setelah Perubahan
Rp. 405,176,479,200
Lain-lain Pendapatan yang Sah
Semula
Rp. 5,618.000,000
Bertambah
Rp. 1,736,702.303
Jumlah Setelah Perubahan
Rp. 7,354,702,303
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 423,536,214,737
2. BELANJA
APARATUR DAERAH
- a. Belanja Administrasi Umum
Semula
Rp. 73,976,290,952
Bertambah
Rp. 7,200,719,314
Jumlah Setelah Perubahan
Rp. 81,177,010,266
- b. Belanja Operasi dan Pemerilaharaan
Semula
Rp. 10,755,263,509
Bertambah
Rp. 378.737.244
Jumlah Setelah Perubahan
Rp. 11,134,000,753
- c. Belanja Modal/Pembangunan
Semula
Rp. 10,527,524,749
Bertambah
Rp. 257,144,100
Jumlah setelah Perubahan
Rp. 10,784,668,849
Jumlah Belanja Aparatur Setelah Perubahan
Rp. 103,093,679,868
PELAYANAN PUBLIK
Belanja Administrasi Umum
Semula
Rp.
166,076,539,505
Bertambah
Rp. (2,322,282,598)
Jumlah Setelah Perubahan
Rp. 163,754,256,907
- b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Semula
Rp. 40,736,540.155
Bertambah
Rp. 1,704.501,660
Jumlah Sctelah Perubahan
Rp. 42,441,041,315
164
Belanja Modal
Semula
Rp. 100,630,475,281
Bertambah
Rp. 1,861,045,299
Jumlah Setelah Perubahan
Rp. 102,491,520,580
Belanja Ragi Hasil &amp; Bantuan Keuangan
Semula
Rp. 13,588,160,000
Bertambah
Rp. 4.083,262,675
Jumlah Setelab Perubahan
Rp. 17,671,422,675
Belanja Tidak tersangka
Semula
Rp. 4,000,000,000
Bertambah
Rp. 1,000,000,000
Jumlah Setelah Perubahan
Rp. 5,000,000,000
Jumlah belanja public setelah perubahan SURPLUS/DEFISIT
Rp. 331,358,241,977
Rp. (10,917,707,108)
3. PEMBIAYAAN
Penerimaan
Semula
Rp. 6,225,460,000
Bertambah
Rp. 28,232,634,854
Jumlah Setelah Perubahan
Rp. 34,458,094,854
Pengeluaran
Semula
Rp. (6.765,175,110)
Bertambah
Rp. (16,775,212,636)
Jumlah Setelah Perubahan
Rp. (23,540,387,746)
Rp. 10,917,707,108
basii 2
Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 4

Sebagai Landasan Operdsional Pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal $

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di

: Painan

Pada tanggal

: 19 Oktober 2006

## BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT

Diundangkan di :

Painan

Pada tanggal

:

20 Oktober 2006

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

## Prs.H.ADRIL NIP. 010087271

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2006 NOMOR : 17