UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1974 tentang HAKKEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, perlu diatur dengan Undang-undang;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
- a. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden adalah Wakil Presiden Republik Indonesia.
BAB II - HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Pasal 2
- (1) Gaji pokok Presiden adalah 6 x (enam kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 x (empat kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan :
- a. tunjangan jabatan;
- b. tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
BAB II - HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Pasal 3
Disamping gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan :
- a. seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya;
- b. seluruh biaya rumah tangganya;
- c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.
BAB II - HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Pasal 4
Presiden atau Wakil Presiden yang sebelumnya berkedudukan sebagai Pejabat Negara atau Pegawai Negeri, tidak berhak lagi menerima penghasilan dan pembiayaan lainnya yang seharusnya diterimanya sebagai Pejabat Negara atau Pegawai Negeri selama ia menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
BAB II - HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Pasal 5
Bagi Presiden dan Wakil Presiden masing-masing disediakan tempat kediaman jabatan Negara dengan segala perlengkapannya serta kendaraan dengan pengemudinya.
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN
BAB III
Pasal 6
- (1) Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
- (2) Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir.
BAB III
Pasal 7
Selain dari pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepala bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan pula:
- a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;
- b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;
- c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.
BAB III
Pasal 8
Kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya,masing-masing :
- a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya;
- b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.
BAB III
Pasal 9
Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat.
BAB III
Pasal 10
- (1) Pembayaran pensiun kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangantunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dihentikan apabila bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang bersangkutan :
- a. meninggal dunia;
- b. diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
- (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
- a. pada akhir bulan keenam setelah bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. pada bulan berikutnya bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
- (3) Apabila bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, kepadanya diberikan pensiun serta tunjangantunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yang lebih menguntungkan.
BAB III
Pasal 11
Bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden berhak mempunyai staf yang terdiri dari Pegawai Negeri.
BAB III
Pasal 12
- (1) Dalam hal bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia, kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya 50% (lima puluh persen) dari pensiun terakhir yang diterima oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.
- (2) Pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan mulai bulan ketujuh setelah bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia.
- (3) Selain pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden diberikan:
- a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundangundangan mengenai pensiun yang berlaku bagi janda/duda Pegawai Negeri;
- b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air,listrik, dan telepon;
- c. biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.
BAB III
Pasal 13
Kepada janda/duda bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden, masingmasing :
- a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya;
- b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.
BAB III
Pasal 14
- (1) Pembayaran pensiun janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) dan ayat (3) dihentikan apabila janda/duda bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang bersangkutan:
- a. meninggal dunia; atau
- b. kawin lagi.
- (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilakukan mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.
BAB III
Pasal 15
- (1) Apabila janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia atau kawin lagi, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden.
- (2) Yang berhak menerima pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ialah anak kandung dari bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang:
- a. belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
- b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
- c. belum pernah kawin.
- (3) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.
- (4) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan mulai bulan berikutnya yang bersangkutan
- a. meninggal dunia;
- b. telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
- d. telah kawin.
BAB III
Pasal 16
Dalam hal Presiden, Wakil Presiden, bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri atau suami yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda, maka kepada anaknya diberikan :
- a. pensiun anak menurut ketentuan Pasal 15 ayat ( 1) dengan ## BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB III
Pasal 17
- (1) Apabila Presiden, Wakil Presiden, bekas Presiden, atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia, maka pemakamannya diselenggarakan oleh Negara.
- (2) Apabila isteri/suami Presiden, isteri/suami Wakil Presiden, isteri/suami bekas Presiden, isteri/suami bekas Wakil Presiden, janda/duda bekas Presiden, atau janda/duda bekas Wakil Presiden meninggal dunia, maka seluruh biaya pemakaman ditanggung oleh Negara.
BAB III
Pasal 18
Pemberian dan penghentian pembayaran pension sebagaimana dimaksud dalam UndangÄundang ini dilakukan dengan Keputusan Presiden.
BAB III
Pasal 19
Segala pembiayaan yang ditetapkan data Undang-undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
- (1) Pensiun janda dan hak-hak lainnya bagi isteri bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat sebelum berlakunya Undang-undang ini, diberikan kepada isterinya yang sah.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang isteri, maka :
- a. pensiun janda dibagi rata di antara isteri-isteri yang sah;
- b. nilai sebuah rumah kediaman sebagaimana dimaksud data Pasal 13 huruf a dibagi rata di antara isteri-isteri yang sah;
- c. sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya disediakan bagi isteri pertama yang sah.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka segala peraturan perundangundangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1978 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1978 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

Verifikasi: REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDHARMONO, SH
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR7TAHUN1978
## TENTANG
## HAKKEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
## SERTA BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
## UMUM
Presiden adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sesuai dengan kedudukan dan tugasnya, maka di atas pundak Presiden dan Wakil Presiden dibebankan tugas yang sangat berat, yaitu memimpin Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, diperlukan pemusatan segala perhatian dan pikiran. Berhubung dengan itu maka hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden sudah selayaknya diselaraskan dengan kedudukan dan martabat serta beratnya tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, sehingga Presiden dan Wakil Presiden dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran dalam, melaksanakan tugas serta kewajibannya dengan sebaik-baiknya.
Pada dewasa ini, hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden begitu juga pensiun bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan jiwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978, hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden perlu diatur dengan Undang-undang.
## PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Karena Presiden dan Wakil Presiden adalah Pejabat Negara yang tertinggi, maka sudah selayaknya gajinya pun merupakan gaji yang tertinggi pula. Di samping gaji pokok, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
PENJELASAN
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Presiden dan Wakil Presiden melakukan kegiatan yang memerlukan pembiayaan. - a. Yang dimaksud dengan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah segala biaya yang diperlukan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya, seperti : 2. -segala biaya perjalanan di dalam di luar negeri; 3. -segala biaya rapat, konperensi dan lain-lain yang serupa dengan itu; 4. -segala biaya penerimaan tamu dari dalam maupun dari luar negeri; 5. -uang representasi; 6. -biaya yang diperlukan. - b. Cukup jelas; - c. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Tempat kediaman jabatan Negara beserta perlengkapannya dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah milik Negara, oleh sebab itu perawatan atau pemeliharaannya menjadi tanggungan Negara.
PENJELASAN
Pasal 6
Bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden, walaupun tidak lagi melakukan tugas Negara, pada umumnya akan tetap melakukan tugas kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Berhubung dengan itu maka sudah sewajarnya apabila pensiun bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden ditetapkan sama dengan gaji pokoknya. Masa jabatan bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden tidak mempengaruhi besarnya pensiun. Setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat.
PENJELASAN
Pasal 7
Untuk memungkinkan melaksanakan tugas kemasyarakatan, maka disamping pensiun, kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan pembiayaan lain yaitu : - tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri: biaya rumah-tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon; - biaya perawatan kesehatan termasuk keluarganya.
PENJELASAN
Pasal 8
- a. Sebagai penghargaan