Unknown Unknown Nomor 146 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis; - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Dinas Kehutanan, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sekadau Provinsi Kalimantan Barat; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
a. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Dinas Kehutanan, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sekadau Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sekadau Provinsi Kalimantan Barat;
2. Mengingat : 1. UndangUndang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
4
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
5
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.67/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 117).
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
- (1) Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
- (5) Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
- (6) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat UPT - KPH merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
- (8) Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- (9) Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
No. 146, 2016
- (10) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (11) Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaan sebagai hutan tetap.
- (12) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejemlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan.
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA
BAB II - PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 2
- (1) Dengan peraturan ini, dibentuk UPT-KPH Wilayah Sekadau Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) UPT - KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan yang berkedudukan di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau dengan wilayah kerja KPHP Unit XII seluas 134.519 Ha. (Seratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan belas hektar).
KEDUDUKAN
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3
UPT- KPH dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
No. 146, 2016
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama Tugas dan Fungsi
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
UPT - KPH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT - KPH Wilayah Sekadau mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja dilingkungan UPT;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan UPT;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan hutan;
- d. penyelenggaraan urusan penelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- e. pelaksanaan pengawasan pengelolaan hutan;
- f. pelaksanaan tata hutan pada wilayah kesatuan penelolaan hutan;
- g. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan;
No. 146, 2016
- h. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- i. pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulaidari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian diwilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- k. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- l. pelaksanaan pemungutan dan pengolahan hasil hhutan kayu dan bukan kayu:
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan hutan;
- n. pelaksanaan tugas lain di bidang kesatuan pengelolaan hutan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi UPT-KPH Wilayah Sekadau Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :
- a. Kepala UPT
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- d. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Resort Pengelolaan Hutan
- (2) Bagan susunan organisasi UPT -KPH Wilayah Sekadau sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga Kepala Unit

## Pasal 7

Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operational dan teknis penunjang di bidang kesatuan pengelolaan hutan dengan luas wilayah kerja 134.519 Ha. (Seratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan belas hektar), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala UPT-KPH Wilayah Sekadau mempunyai fungsi:

- a. memimpin UPT-KPH Wilayah Sekadau;
- b. membina administrasi kepegawaian dan organisasi di lingkungan UPT-KPH Wilayah Sekadau;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di UPTKPH Wilayah Sekadau;
- d. menyelenggarakan kegiatan kesatuanpengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

No. 146, 2016

- e. mengawasi pelaksanaan kegiatan dilingkkunan UPTKPH Wilayah Sekadau;
- f. mengendalikan kegiatan di lingkungan UPT-KPH Wilayah Sekadau;
- g. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT-KPH Wilayah Sekadau;
- h. melaksanakan fungsi lain di bidang pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan asset.

## Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan urusan umum, kehumasan dan rumah tangga UPT;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset dilingkungan UPT;

No. 146, 2016

- e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT;
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.

## Bagian Kelima Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

## Pasal 11

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan hutan yang meliputi wilayah Sekadau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- c. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan yang meliputi wilayah Sekadau sesuai dengan peraturan perundangundangan;

No. 146, 2016

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT berkenaan dengan pelaksanaan tugasdan fungsi Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan dan pemanfaatan hutan yang diserahkan oleh Kepala UPT.

## Bagian Keenam

## Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 13

Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi wilayah Sekadau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;

No. 146, 2016

- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi wilayah Sekadau sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang diserahkan oleh Kepala UPT.

## Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan di bidang tertentu;
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada di bawah Kepala Seksi dan secara administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT;
- (3) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 16

Pejabat Fungsional yang ditempatkan pada UPT-KPH Wilayah Sekadau Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan ketrampilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

## Bagian Kedelapan Resort Pengelolaan Hutan

## Pasal 17

- (1) Resort Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f dibentuk berdasarkan fungsi kawasan hutan dalam wilayah kerja UPT - KPH untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang unit.
- (2) Resort Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Resort Pengelolaan Hutan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit.
- (3) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Resort Pengelolaan Hutan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB V KEPEGAWAIAN

## Pasal 18

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari

## No. 146, 2016

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usulan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan sesuaidenan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi pegawai negari sipil dalam suatu jabatan strukturalsesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formasi Pegawai Negeri Sipil pada UPT-KPH disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA DAN PELAPORAN

## Bagian Pertama Tata Kerja

## Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan baik struktural maupun fungsional dilingkungan UPT-KPH wajib melaksanakan tugas

memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.

- (3) Kepala UPT, pejabat struktural dan fungsional pada UPT-KPH wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (WASKAT) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kedua Pelaporan

## Pasal 20

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada unitkerja lainnya.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja terkait.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan UPT-KPH wajib mematuhi petunjuk kerja yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka evaluasi organisasi, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sertapejabat fungsional wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masingmasing berdasarkan pedoman yang ditetapkan.

No. 146, 2016

## BAB VII PEMBIAYAAN

## Pasal 21

- (1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- (2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 22

Kepala Unit wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta penataan organisasi yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

No. 146, 2016

## Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal 30 Desember 2016

## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

## CORNELIS

Diundangkan di Pontianak Pada tanggal 30 Desember 2016

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

T.T.D

## M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR

No. 146, 2016

Lampiran

: Peraturan Gubernur Kalimantan Barat

Nomor

: 146 Tahun 2016

Tanggal

: 30 Desember 2016

## SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANAN TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT


## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS