PERATURAN WALIKOTA TOMOHON Nomor DALAM Tahun 2011 tentang Standarisasi Honorarium/Upah dalam Pelaksanaan Tugas/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kebupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273): 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), 4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004~ (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WAUKOTA TOMOHON
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 3a TAHUN 2011
TENT ANG
STANDARISASI HONORARIUM/UPAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS/KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERJNTAH KOT A TOMOHON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON,
- a bahwa untuk meningkatkan kinerja dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu mengatur pemberian honorarium/upah dalam pelaksanaan tugas/kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Standarisasi Honorarium/Upah dalam Pelaksanaan Tugas/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kebupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273):
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004~
Menetapkan tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153)
7. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2006 Nomor 7);
4. 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN:
STANDARISASI HONORARIUM/UPAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS/KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON.
<!-- formula-not-decoded -->
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kota Tomohon adalah Walikota Tomohon dan Perangkat Oaerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon;
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Tomohon;
4. 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama ofeh Pemerintah Oaerah dan OPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. fv
Pasal 2
Honorarium/Upah dibenkan kepada:
- a. Staf Khusus;
- b. Ajudan Walikota;
- c. Sekurity Walikota;
- d. Sopir Ketua TP.PKK;
5. e Sopir Dharma Wanita Persatuan;
6. f Sopir Kendaraan Operasional Rumah Tangga Walikota;
- g. Staf Administrasi Walikota;
- h. Staf Administrasi Sekretaris Oaerah;
1. Tenaga Bantu Rumah Dinas Walikota;
- j. Tenaga Kebersihan Ruang Walikota;
- k. Tenaga Kebersihan Ruang Sekretaris Daerah;
- I. Anggota Patroli dan Pengawalan;
- m. Tenaga Ahli IT;
- n. Tenaga Operator;
- o. Tenaga Kontrak Umum
SUSUNAN/STRUKTUR KEPANITIAN Pasal3
Struktur Kepanitiaan/Tim Kerja;
- a. Pelindung, Pengarah, Penanggung Jawab;
2. b lnstruktur, Narasumber, Fasilitator, Penyaji, Asistensi, Konsultan. Koordinator;
- d. Wakil Ketua;
- c. Ketua;
5. e Sekretaris:
6. f Wakil Sekretaris;
- g. Anggota;
- h. Sekretariat;
- i. Moderator;
- J. Notulen;
Standarisasi Honorarium/Upah dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 peraturan ini merupakan patokan nilai tertinggi sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan ini. "

## Pasal5

Apabila dipandang perlu standarisasi dimaksud dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan perkembangan.

## Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. f

Di tetapkan di Tomohon pada tanggal 1 Maret 2011

Pit.. WALIKOTA TOMOHON WAKIL LIKOTA,


Diundangkan di Tomohon pada tanggal 2 ~.~et 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH,


Drs. ARNOLD POLI, SH., MAP. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630815198803 1 019

SERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011 NOMOR ~·

LAMPIRAN:

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR

:

3•

'llahun 2011

TANGGAL

:

1

?' arst 2011

## STANDARISASI HONORARIUM/UPAH TAHUN 2011

| NO | URAIAN | SATUAN | JUMLAH | KET |
|------|---------------------------------------------------|----------|----------------|-------|
| 1 | Stat Khusus | org/bln | Rp. 6.000.000 | |
| 2 | Aiudan Walil<ota | org/btn | Rp. 3.000.000 | |
| 3 | Ajudan Wakil Walikota | org/bln | Rp. 2.000.000 | |
| 4 | Ajudan Sekretaris Daerah | org/bln | Rp. 2.000.000 | |
| 5 | Sekurity Walikota | org/bln | RP. 1.750.000 | |
| 6 | Sopir Ketua TP.PKK | org/bln | Rp. 1.500·.000 | |
| 7 | Sopir Dharma Wanita Persatuan | org/bln | Rp. 1.500.000 | |
| 8 | Sopir Kendaraan Operasional Rumah Tanaaa Walikota | org/bln | Rp.1.500.000 | |
| 9 | Stat Administrasi Walikota | org/bln | Ro.1.500.000 | |
| 10 | Stat Administrasi Sekretaris Daerah | org/bln | Rp.1.500.000 | |
| 11 | Tenaga Bantu Rumah Dinas Walikota | org/bln | Rp.1.500.000 | |
| 12 | Tenaca Kebersihan Ruano Walikota | org/bln | Ro.1.500.000 | |
| 13 | Tenaga Kebersihan Ruang Sekretaris Daerah | org/bln | Rp.1500.000 | |
| 14 | Anooota Patroli dan Pengawalan IT | org/bln | Rp. 1.750.000 | |
| 15 | Tenaga Ahli | org/bln | Rp. 4.000.000 | |
| 16 | Tenaga Operator | org/bln | Ro. 3.500.000 | |
| 17 | Tenaca Kontrak Umum | org/bln | Rp. 1.200:000 | |

Di tetapkan di Tomohon

pada tanggal 1 'Maret 2011

Pit. WALIKOTA TOMOHON