PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 29 Tahun 2011 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 18 Agustus 2011)
Pembukaan
memperhatikan kondisi Kabupaten Banyuwangi yang berpotensi faktor nonstrategis, terencana, terkoordinasi dan terpadu guna mengoptimalkan upaya-upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Banyuwangi; alam,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan mengacu rekomendasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati. dengan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286); Negara
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); kalinya
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Memperhatikan
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. : Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 18 Agustus 2011, Nomor: 061/ 3145/SJ, Perihal: Rekomendasi Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Menetapkan
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain gagal tehnologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit;
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror;
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana;
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan pembuatan tenda-tenda;
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekomonian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
19. Ancaman bencana adalah suatu kegiatan atau peristiwa yang berakibat bisa menimbulkan bencana;
20. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
21. Pemulihan adalah serangkai kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
22. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
23. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat kebutuhan darurat;
25. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti akibat dampak buruk bencana;
27. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum;
28. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 3
- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin Kepala Badan yang secara rangkap (ex-officio) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 4
BPBD mempunyai tugas:
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana ## BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 5
Susunan organisasi BPBD terdiri atas:
- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.
Bagian Pertama
Kepala
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 6
- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- (2) Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.
Bagian Kedua Unsur Pengarah
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 7
Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 8
- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberi masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelengarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan;
- c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 9
- (1) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota;
- (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala BPBD;
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal:
- a. Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana;
- b. Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 10
Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 11
- (1) Anggota Unsur Pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a diangkat oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD;
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 12
Mekanisme pemilihan dan kriteria anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 13
- (1) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- (2) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.
Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 14
- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang bertugas membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sehari-hari;
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 15
Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat bencana; dan
- c. pasca bencana.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 16
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
- a. Koordinasi;
- b. Komando; dan
- c. Pelaksanaan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 17
Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana;
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 18
Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 19
Fungsi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan mengacu pada kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 20
- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas:
- a. Kepala pelaksana;
- b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Penyusunan Progam;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
1. Seksi Pencegahan;
2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
1. Seksi Kedaruratan;
2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
1. Seksi Rehabilitasi;
2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 21

Kepala BPBD bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

## Pasal 22

Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah.

## Pasal 23

Dalam melaksanakan sidang anggota sebagaimana dimaksud Pasal 22, Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga Pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

## Pasal 24

Kepala Pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas satuan unit organisasi di bawahnya.

## Pasal 25

Pimpinan satuan unit organisasi Unsur Pelaksana mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan masing-masing serta bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 26

Pimpinan satuan unit organisasi Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masingmasing maupun antar unit organisasi serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 27

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten bersifat fasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat mengambil alih fungsi komando, koordinasi, dan pelaksanaan.

## BAB VII ESELONERING

## Pasal 28

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon II b;
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III a;
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III b;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV a;

## BAB VIII

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Ketua dan Anggota Unsur Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat;
- (4) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat.

## BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini sepanjang menyangkut hak-hak kepegawaian dibebankan pada APBD Kabupaten Banyuwangi;

- (2) Segala pembiayaan yang timbul dalam penanganan bencana dapat berasal dari APBN, APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat termasuk sumbangan pihak ketiga.

## BAB X

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Banyuwangi dibubarkan dan wajib menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi serta aset lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD;
- b. Bidang tugas dan fungsi penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh SKPD diserahkan dan dilaksanakan oleh BPBD;
- c. Seluruh asset Negara dan/atau Daerah yang di kelola dan digunakan oleh SKPD untuk pelaksanaan bidang tugas penanganan bencana penggunaanya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan dan pemindahan pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi yang ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Pembina Utama NIP . 19560225 198212 1 002 Madya

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR D/2

## Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan:

orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Agar setiap

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 Agustus 2011