UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1952 tentang UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 11 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI "ORDONNANTIE OP DE VENNOOTSCHAPSBELASTING 1925" YANG MEMBERIKAN PULA ATURAN KELENGKAPAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMUNGUTAN PAJAK INI SEBAGAI UNDANG-UNDANG. (berlaku 7 Januari 1954)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang perubahan dan penambahan dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", yang memberikan pula aturan kelengkapan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak ini (Undang- undang Darurat No. 11 tahun 1952, Lembaran Negara No. 83 tahun 1952);
Menimbang
:
bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut ditetapkan sebagai Undang-undang;
Mengingat
: Pasal 97 jo Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-Undang Dasar Sementara
Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 11 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI "ORDONNANTIE OP DE VENNOOTSCHAPSBELASTING 1925" YANG MEMBERIKAN PULA ATURAN KELENGKAPAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMUNGUTAN PAJAK INI SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1952 tentang perubahan dan penambahan dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", yang memberikan pula aturan kelengkapan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak ini ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
"Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", seperti semenjak terjadinya telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 53), diubah seperti berikut:
- I. ke 1
2. Dimana terdapat kata: Harus dibaca:
- a. "Directeur van Financien Menteri Keuangan" atau "Directeur"
- b. "Hoofdinspecteur van Financien" Kepala Jawatan atau "Hoofdinspecteur" Pajak"
- c. "Inspecteur van Financien" Kepala Inspeksi "Inspecteur" Keuangan"
atau
- d. "Batavia"
"Jakarta"
"f"
"Rp."
- f. "gulden"
"rupiah";
- ke 2.Pasal 1 a diubah seperti berikut: pada bagian huruf a, kata-kata "Nederlandsche vlag" diganti dengan "Indonesische vlag";
- padahuruf bagian b, titik koma dibelakang kata "lucht-havens" diganti dengan koma dan kata-kata berikutnya yang dimulai dengan "voorzover" dan diakhiri dengan "Curacao gevestigde lichamen", demikian pula kata-kata "en Nederland" dihapuskan;
- ke 3.Pasal 39 pada ayat 2a kata-kata "Inlandsch recht" diganti dengan "adatrecht";
- ke 4.Pasal 43 diubah seperti berikut: pada ayat 2, bagian kalimat terletak antara tanda-tanda kurung yang mulai dengan kata "voor" dan berakhir dengan "assitent-resident" demikian pula empat kata berikutnya dihapuskan.
II. Pasal 1 a huruf e dibaca seperti berikut:
- "c. dari badan-badan koperasi yang berkedudukan di Indo-nesia, yang disusun menurut peraturan dalam Lembaran Negara 1927 No. 91 dan dalam Lembaran Negara 1949 No. 179, sepanjang didirikan sebelum 1 Januari 1950 untuk tahun-tahun yang berakhir sebelum 1 Januari 1955, dan sepanjang didirikan sesudah 31 Desember 1949 untuk lima tahun sesudahnya dirikan; pembebasan ini berlaku pula untuk masa sebelum badan koperasi didirikan, dimulai pada pengiriman akte yang dimaksud dalam pasal 7 dari peraturan yang disebut terakhir."
- III. Pasal 3 ayat 2a dihapuskan.
- IV. Ke 1. Pasal 4 diubah seperti berikut:
Ayat-ayat 2, 3, 4 dan 5 yang ada dihapuskan dan diganti dengan empat ayat baru, yang berbunyi seperti berikut: "
- (2) Biaya-biaya pendirian dan biaya-biaya perluasan dari modal dibolehkan untuk dikurangkan sesuai dengan potongan menurut pembukuan.
- (3) Dari jumlah keuntungan-keuntungan kotor dari perusahaan selanjutnya dipotongkan apa yang, dengan
- "(1) Oleh atau dari pihak pengurus perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga dan badan, yang menjalankan perusahaan darimana labanya dikenakan pembukuan di Indonesia dengan cara yang demikian, hingga dari pembukuan itu dapat disusunnya tersendiri laba yang dikenakan pajak
Pasal 3
- III. Pasal 3 ayat 2a dihapuskan.
Pasal 4
- IV. Ke 1. Pasal 4 diubah seperti berikut:
Pasal 7
- III. Pasal 3 ayat 2a dihapuskan.
- IV. Ke 1. Pasal 4 diubah seperti berikut:
Ayat-ayat 2, 3, 4 dan 5 yang ada dihapuskan dan diganti dengan empat ayat baru, yang berbunyi seperti berikut: "
- (2) Biaya-biaya pendirian dan biaya-biaya perluasan dari modal dibolehkan untuk dikurangkan sesuai dengan potongan menurut pembukuan.
- (3) Dari jumlah keuntungan-keuntungan kotor dari perusahaan selanjutnya dipotongkan apa yang, dengan
Pasal 13
- "(1) Oleh atau dari pihak pengurus perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga dan badan, yang menjalankan perusahaan darimana labanya dikenakan pembukuan di Indonesia dengan cara yang demikian, hingga dari pembukuan itu dapat disusunnya tersendiri laba yang dikenakan pajak
- (1) Mengenai perusahaan-perusahaan, darimana didapat laba yang dikenakan pajak menurut Pasal 1 ayat 1 dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", maka oleh atau dari pihak pengurus dari perseroan perkumpulan Maskapai lembaga atau badan yang bersangkutan wajib disusun suatu neraca, yang menunjukkan bagian-bagian yang aktip dan pasip dari kekayaan perusahaan dan nilai dari sudut perusahaan yang harus diberikan pada bagianbagian tersebut keduanya menurut keadaan pada permulaan dari suatu masa, dimana termasuk tanggal 11 Maret 1950.
- (2) Menteri Keuangan menetapkan peraturan tentang bagian-bagian dari kekayaan yang harus diperhatikan untuk dimasukkan dalam neraca yang dimaksudkan pada ayat 1 dan tentang nilai dari sudut perusahaan yang harus diberikan terhadap bagian-bagian itu.
- (3) Neraca yang dimaksudkan pada ayat 1 merupakan pokok pangkal untuk menghitung laba guna pungutan pajak perseroan mengenai masa-masa yang berakhir sesudah 10 Maret 1950.
- (4) Penetapan daripada pengenaan-pengenaan pajak untuk masa-masa seperti yang dimaksudkan pada ayat 3 oleh Menteri Keuangan dapat diserahkan kepada penjabat yang lain daripada Kepala Inspeksi Keuangan yang wenang menurut pasal-
Pasal 20
sampai dengan 22 dan menurut Pasal 32 dari ordonan-si. Dalam hal ini untuk pelakuan dari pada pasal 22 ayat 2,
Pasal 24
, Pasal 27 ayat 2, Pasal 31 ayat 2 dan Pasal 32 ayat 2 dari ordonansi maka Kepala Inspeksi Keuangan yang wenang diganti dengan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Pasal 39
- ke 3.Pasal 39 pada ayat 2a kata-kata "Inlandsch recht" diganti dengan "adatrecht";
Pasal 43
II. Pasal 1 a huruf e dibaca seperti berikut:
- "c. dari badan-badan koperasi yang berkedudukan di Indo-nesia, yang disusun menurut peraturan dalam Lembaran Negara 1927 No. 91 dan dalam Lembaran Negara 1949 No. 179, sepanjang didirikan sebelum 1 Januari 1950 untuk tahun-tahun yang berakhir sebelum 1 Januari 1955, dan sepanjang didirikan sesudah 31 Desember 1949 untuk lima tahun sesudahnya dirikan; pembebasan ini berlaku pula untuk masa sebelum badan koperasi didirikan, dimulai pada pengiriman akte yang dimaksud dalam pasal 7 dari peraturan yang disebut terakhir."
- III. Pasal 3 ayat 2a dihapuskan.
- IV. Ke 1. Pasal 4 diubah seperti berikut:
Ayat-ayat 2, 3, 4 dan 5 yang ada dihapuskan dan diganti dengan empat ayat baru, yang berbunyi seperti berikut: "
- (2) Biaya-biaya pendirian dan biaya-biaya perluasan dari modal dibolehkan untuk dikurangkan sesuai dengan potongan menurut pembukuan.
- (3) Dari jumlah keuntungan-keuntungan kotor dari perusahaan selanjutnya dipotongkan apa yang, dengan
- "(1) Oleh atau dari pihak pengurus perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga dan badan, yang menjalankan perusahaan darimana labanya dikenakan pembukuan di Indonesia dengan cara yang demikian, hingga dari pembukuan itu dapat disusunnya tersendiri laba yang dikenakan pajak
- (1) Mengenai perusahaan-perusahaan, darimana didapat laba yang dikenakan pajak menurut Pasal 1 ayat 1 dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", maka oleh atau dari pihak pengurus dari perseroan perkumpulan Maskapai lembaga atau badan yang bersangkutan wajib disusun suatu neraca, yang menunjukkan bagian-bagian yang aktip dan pasip dari kekayaan perusahaan dan nilai dari sudut perusahaan yang harus diberikan pada bagianbagian tersebut keduanya menurut keadaan pada permulaan dari suatu masa, dimana termasuk tanggal 11 Maret 1950.
- (2) Menteri Keuangan menetapkan peraturan tentang bagian-bagian dari kekayaan yang harus diperhatikan untuk dimasukkan dalam neraca yang dimaksudkan pada ayat 1 dan tentang nilai dari sudut perusahaan yang harus diberikan terhadap bagian-bagian itu.
- (3) Neraca yang dimaksudkan pada ayat 1 merupakan pokok pangkal untuk menghitung laba guna pungutan pajak perseroan mengenai masa-masa yang berakhir sesudah 10 Maret 1950.
- (4) Penetapan daripada pengenaan-pengenaan pajak untuk masa-masa seperti yang dimaksudkan pada ayat 3 oleh Menteri Keuangan dapat diserahkan kepada penjabat yang lain daripada Kepala Inspeksi Keuangan yang wenang menurut pasal-
- (5) Pengenaan-pengenaan pajak yang ditetapkan menurut Pasal 4 dikirimkan kepada Kepala Inspeksi Keuangan yang wenang, yang memperlakukan ketetapan-ketetapan pajak itu seperti yang ditentukan pada Pasal 35 dari ordonansi dan yang mengurus penagihannya.
Pasal II
- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
- (2) Ketentuan pada Pasal 1 sub III dari peraturan-peraturan yang termaktub dalam Pasal I berlaku untuk pertama kalinya terhadap keuntungan-keuntungan seperti yang diuraikan pada
3. Pasal 3 ayat 2a dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbe-lasting 1925", yang diperoleh sesudah 31 Desember 1950.
- (3) Ketentuan-ketentuan pada pasal 1 sub IV dan VI dari peratur-anperaturan yang termaktub dalam Pasal I untuk pertama kalinya adalah berkenaan dengan masa-masa yang berakhir sesudah 30 Juni 1952.
- (4) Ketentuan pada Pasal 1 sub V dari peraturan-peraturan yang termaktub dalam Pasal I untuk pertama kalinya adalah ber-kenaan dengan masa-masa yang berakhir sesudah 30 Juni 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta Pada tanggal29Desember1953.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO.

Penandatangan: PERDANA MENTERI MEWAKILI MENTERI KEUANGAN, ttd ALI SASTROAMIDJOJO. Diundangkan pada tanggal 7 Januari 1954.

Penandatangan: MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO LEMBARAN NEGARA NO 8 TAHUN 1954

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANGUNDANG DARURAT NO. 11 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI "ORDONNANTIE OP DE
VENNOOTSCHAPSBELASTING 1925" YANG MEMBERIKAN PULA ATURAN KELENGKAPAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMUNGUTAN PAJAK INI (LEMBARAN NEGARA NO. 83 TAHUN 1952)SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Penjelasan atas undang-undang ini sesuai bunyinya dengan apa yang dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara No 341.