Unknown BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN Nomor 15 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 28 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerimtah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Thun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4576);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lemabara Negara R.I. Nomor 5265);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan R.I. nomor 33 /PMK.06/2012 tentang Tatacara Pelaksanaan sewa barang milik negara;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman perjalanan Dinas ke luar negeri bagi pejabat/ pegawai di lingkungan kementerian dalam negeri, pemerintah daerah dan pimpinan serta anggota dewan perwakilan rakyat daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4);
Menetapkan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8 );
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 Nomor 6 );
MEMUTUSKAN:
:
PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
6. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
5. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan;
9. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Halmahera Selatan
11. Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati Halmahera Selatan;
12. Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Komisi-komisi
14. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerahsecara fungsional ## BAB II
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DANUANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan; dan
- g. tunjangan alat kelengkapan lain.
- h. tunjangan komunikasi intensif; dan
- i. tunjangan reses.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagamana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, pembebanan pajak penghasilan, dibebankan pada APBD;
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagiamana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf i, pembebanan pajak penghasilan, dibebankan pada yang bersangkutan;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan.
- a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.100.000,-
- b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 1.680.000,-
- c. Anggota DPRD, sebesar Rp.1.575.000,-
- (2) Pemberian uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
- (3) Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka uang representasi diterima pada hari kerja berikutnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
- (3) Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka tunjangan keluarga dan tunjangan beras diterima pada hari kerja berikutnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, dengan ketentuan.
- (2) Pemberian uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
- (3) Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka uang paket diterima pada hari kerja berikutnya.
- a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 210.000,-
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,-
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,-
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, dengan penjabaran sebagai berikut.
- (2) Pemberian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
- (3) Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka tunjangan jabatan diterima pada hari kerja berikutnya.
- a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.045.000,-
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,-
- c. Anggota DPRD sebesar
Rp. 2.283.750,-
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam, badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Peraturan daerah, badan kehormatan, panitia khusus; dan panitia kerja.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagamana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dengan ketentuan :
4. a.Panitia khusus, paling banyak 6 (enam) dalam satu tahun anggaran, jumlah keanggotaan separuh dari jumlah anggota, dengan masa kerja paling lama 3 (tiga) bulan;
5. b.Panitia kerja, paling banyak 2 (dua) dalam satu tahun anggaran, jumlah keanggotaan separuh dari jumlah anggota, dengan masa kerja paling lama 3 (tiga) bulan;
- (4) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (5) Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan ketentuan:
8. a.masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan atau 1 (satu) bulan diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) bulan tunjangan alat kelengkapan;
9. b.masa kerja lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan dengan 2 (dua)bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) bulan tunjangan alat kelengkapan; dan
10. c.masa kerja lebih dari 2 bulan sampai dengan dengan 3 (tiga) bulan diberikan tunjangan sebesar 3 (tiga) bulan tunjangan alat kelengkapan
- a. ketua, sebesar Rp. 228.375;
- b. wakil ketua, sebesar Rp. 152.250;
- c. sekretaris, sebesar Rp.121.800; dan
- d. anggota, sebesar Rp. 91.350;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Halmahera Selatan, ditetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam bentuk pembayaran premiasuransi kesehatan kepada Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Pembayaran premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Selatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD, disediakan biaya pemeriksaan kesehatan, 1 (satu) kali setiap tahun anggaran, tidak termasuk istri/suami dan anak;
- (2) pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Rumah Sakit dalam negeri;
- (3) Pembayaran Ganeral Chek up sebagamana dimaksud pada ayat (2), sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta ruiah) per orang yang dibebankan pada belanja Sekretariat DPRD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pakaian dinas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas.
- (2) Standard satuan harga dan kualitas Pakaian Dinas
- a. Ketua DPRD disetarakan Bupati
- b. Wakil Ketua DPRD disetarakan Wakil Bupati
- c. Anggota DPRD disetarakan Sekretaris Daerah
- (3) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota ditetapkan :
- a. Pakaian Sipil Harian (PSH)diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu)tahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) perpasang, diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) perpasang, diberikan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjangdiberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
TunjanganPerumahan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Tunjangan perumahan diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang yang belum disediakan rumah dinas jabatan
- (2) Tunjangan perumahan sebagamana dimaksud ayat (1) disetarakan
- a. Ketua DPRD, disetarakan Bupati
- b. Wakil Ketua DPRD disetarakan Wakil Bupati
- c. Anggota DPRD disetarakan Sekretaris Daerah
- (3) Perhitungan Tunjangan perumahan pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan
- a. Faktor penyesuaian tunjangan perumahan
- b. Luas tanah
- c. Luas bangunan
- d. Nilai wajar tanah
- e. Harga satuan permeter persegi
- f. Presentase tunjangan pejabat daerah
- (4) Penjabaran lebih lanjut rumus perhitungan tunjangan perumahan sebagamana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagi tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah ini.
- (5) Pemberian Tunjangan perumahan perbulan ditetapkan
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 26.608.643,- (dua puluh enam juta enam ratus delapan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah)

- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 20.393.262,- (dua puluh juta tiga ratus ribu sembilanpuluh tiga ribu duaratus dua puluh duarupiah)
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 12.685.968,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh lima ribusembilan ratus enampuluh delapanrupiah)
- (6) Tunjangan perumahan sebagamana dimaksud pada ayat (5) pajaknya dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota yang bersangkutan
- (7) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

## Pasal 14

- (1) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara.
- (2) Penjabaran lebih lanjut perhitungan tunjangan perumahan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah.

## Tunjangan Transportasi

## Pasal 15

- (1) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD belum disediakan kendaraan dinas, pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi
- (2) Perhitungan tunjangan transportasi meliputi kapasitas atau isi slinder maksimal, tarif, dan hari kalender 30 (tiga puluh hari)
- (3) Transportasi dengan kapasitas atau isi slinder sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan ketentuan
- a. Ketua DPRD setara Bupati, dengan kapasitas atau isi slinder 2.500 cc
- b. Wakil Ketua DPRD setara Wakil Bupati, dengan kapasitas atau isi slinder 2.200 cc
- c. Anggota DPRD setara Sekretaris Daerah, dengan kapasitas atau isi slinder 2.000 cc

- (4) Tarif sewa kendaraan perhari di Kabupaten Halmahera Selatan :
- a. Kendaraan dengan Kapasitas atau isi slinder 2.500 cc sebesar Rp. 700.000 perhari
- b. Kendaraan dengan Kapasitas atau isi slinder 2.200 cc sebesar Rp. 650.000 perhari
- c. Kendaraan dengan Kapasitas atau isi slinder 2.000 cc sebesar Rp. 600.000 perhari
- (5) Penjabaran lebih lanjut rumus perhitungan tunjangan transportasi sebagamana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah ini.
- (6) Pemberian Tunjangan transportasi perbulan ditetapkan
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 16.575.000,- (enam belas jutalima ratus ribu tujuh puluh lima ribu rupiah)
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- (7) Tunjangan transportasi, sebagamana dimaksud pada ayat (1) pajaknya dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota yang bersangkutan
- (8) Tunjangan transportasi, sebagamana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

## Bagian Ketiga

## Dana Operasional dan

## Biaya Rumah tangga Pimpinan DPRD

## Pasal 16

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua dan wakil ketua DPRD sehari - hari.

- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (1) di berikan sesuai dengan kelompok keuangan daerah.
- (3) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (2) adalah :

- a. Ketua DPRD

: Rp. 8.400.000.-

- b. Wakil Ketua

: Rp. 4.200.000.-

## Pasal 17

- (1). Belanja rumah tangga pimpinan DPRD, dengan ketentuan :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah ) perbulan;
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 60.000.0000 (enam puluh juta rupiah) perbulan;
- (2). Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD
- (3). Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya tidak diberikan Belanja Rumah Tangga
- (4) Belanja rumah tangga pimpinan DPRD, pada hari-hari besar, dengan ketentuan
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 65.000.0000.- (enam puluh lima juta rupiah) per hari hari besar;
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.60.000.000. (enam puluh juta rupiah) per hari hari besar;

## Bagian Keempat

## Bantuan Uang Duka, Wafat dan Pengangkutan Jenazah

## Pasal 18

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan:

- a. Uang Duka sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi, dan apabila meninggal dunia di dalam menjalankan tugas, diberikan Uang Duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
- b. Bantuan Biaya Pengangkutan Jenazah dan Pemakaman

## BagianKelima Uang Jasa Pengabdian

## Pasal 19

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat(1)disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota
3. DPRD,dengan ketentuan:
- a. Masa bakti kurang dari1(satu) tahun,dihitung1(satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
- b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
- c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan UangJasaPengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
- d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
- e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan UangJasaPengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi;dan
- f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian paling tinggi sebesar 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

## BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

## Bagian Kesatu

## Pasal 20

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.-
- (3) Belanja Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pembiayaan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan, berupa kegiatan:
- a. Kunjungan kerja;
- b. Kegiatan reses;
- c. penyiapan, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
- d. peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme;
- e. penyediaan tenaga ahli Fraksi, pakar, kelompok pakar atau Tim Ahli DPRD;
- f. dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- g. kegiatan kelembagaan dankepanitiaan;
- h. rapat-rapat Fraksi;
- i. asosiasi DPRD Kabupaten se Indonesia;dan
- j. unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD.

## Bagian Kedua

## Kunjungan Kerja

## Pasal 21

1. Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam Kabupaten, Kabupaten dalam Provinsi, ke luar Provinsi dan ke Luar Negeri .
2. Biaya perjalanan dinas Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

## Bagian Ketiga

## Kegiatan Reses

## Pasal 22

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, dan paling lama 6 (enam) hari kalender dalam satu kali reses, dengan ketentuan1(satu)kali reses minimal 3 (tiga) kali kegiatan.
- (2) 3 (tiga) kali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah desa dan atau kecamatan yang dikunjungi oleh pimpinan dan anggota dalam melaksanakan kegiatan reses;
- (3) Biaya Perjalanan Dinas reses, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
- (4) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Kegiatan Reses, diberikan Belanja Pendukung Kegiatan Reses bagi setiap Anggota DPRD dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) kali kegiatan dalam 1 (satu) kali reses.
- (5) Biaya Kegiatan Reses dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kegiatan Reses, serta dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Belanja Pendukung Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
- a. Belanja Alat Tulis Kantor, sebesar Rp. 510.000,( lima ratus sepuluh ribu rupiah); per kegiatan;
- b. Sewa Gedung/Tempat rapat per kegiatan sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah);
- c. Sewa Transportasi dari ibu kota kecamatan ketempat kegiatan Sebesar Rp.10,500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Biaya makan minum Rapat sebesar Rp. 2.625.000,( dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah ) per kegiatan

## Bagian Keempat

## Penyiapan, Pengkajian, Pembahasan/Penyusunan dan Penelaahan Peraturan Daerah

## Pasal 23

- (1) Penyiapan, pengkajian, pembahasan/penyusunan dan penelaahan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Komisi, Gabungan Komisi,Panitia Khusus, atau Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Biaya Perjalanan Dinas, Uang Harian dan Uang Representasi serta dukungan pakar, Kelompok Pakar dan Tim Ahli DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

- (1). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan pokok - pokok pikiran per Ranperda dapat diberikan dukungan biaya
- (2) Besaran harga Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, per Ranperda berpedoman ketentuan peraturan perundangundangan

## Bagian Kelima

## Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia dan Profesionalisme

## Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dukungan biaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. [ [ [ [
- (2) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. Seminar/Pendidikan dan Latihan/Bimbingan Teknis/ Workshop, yang dapat diikuti oleh Anggota Fraksi atau Alat Kelengkapan DPRD;
- b. In House Training, yang diperuntukkan bagi setiap Alat Kelengkapan DPRD;
- c. Outbond , yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
- (4) Biaya kontribusi atau akomodasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)
- (5) Biaya Kontribusi atau akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan harga hotel bintang 4 (empat).

## Bagian Keenam

## Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD

## Pasal 26

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD dapat dibantu Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD.

- (2) Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat tidak tetap atau dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Mekanisme penunjukan Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD diusulkan oleh Anggota DPRD/Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD, Sekretariat DPRD dapat mengangkat Pakar atauKelompok Pakar dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (5) Kegiatan yang memerlukan dukungan Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD adalah:
- a. penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa;
- b. pembuatan Research Brief /telaahan;
- c. advokasi masalah hukum;
- d. legal Opinion ;
- e. pendampingan Alat KelengkapanDPRD; dan
- f. kegiatan DPRD lainnya dengan persetujuan PimpinanDPRD.
- (6) Pakar,Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD dengan perhitungan masa kerja1(satu) bulan atau lebih,atau perpenanganan perkara disetiap tingkatan persidangan, diberikan honorarium sesuai dengan tingkat pendidikan, yaitu:
- a. Profesor/S3, sebesar Rp 8.000.000,(delapan juta rupiah) perbulan dipotong PPh 21;
- b. S2, sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulan dipotong PPh 21;dan
- c. S1, sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dipotong PPh 21;
- (7) Pakar yang menjadi narasumber pada kegiatan DPRD diberikan honorarium sesuai dengan kehadiran, dengan ketentuan sebagaiberikut:
- a. tingkat kualifikasi Guru Besar/Profesor/Doktor/EselonI/Keahlian Khusus, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perjam dipotong PPh21;

- b. tingkat kualifikasi S2/Eselon II, sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) per-jam dipotong PPh21;
- c. tingkat kualifikasiS1/Eselon III, sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-jam dipotong PPh 21;dan
- d. tingkat kualifikasi non sarjana/Golongan II, sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dipotong PPh21.
- (8) Untuk pakar sebagaimana dimaksud ayat (6) dan (7) dapat diberikan biaya transportasi dan akomodasi

## Tenaga Ahli Fraksi

## Pasal 27

- (1) Fraksi dapat mengusulkan Tenaga Ahli kepada Sekretaris DPRDuntuk memperoleh saran/pertimbangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bekerja secara terus menerus dalam rangka mengartikulasi kepentingan Partai diDPRD.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dipotong PPh21.

## Bagian Ketujuh Dukungan Koordinasi kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

## Pasal 28

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, wewenang DPRD dan Pimpinan DPRD, diberikan dukungan dana untuk melaksanakan koordinasi,litigasi, konsultasi, fasilitasi masalah-masalahpemerintahan, kemasyarakatan, hukum, dan administrasi kepada Instansi terkait.
- (2) Dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dukungan dana untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan dan AnggotaDPRD, dalam melaksanakan:
- a. kegiatan resmi keprotokoleran;
- b. acara/undanganresmi;

- c. kegiatan sosial, budaya atau keagamaan;
- d. koordinasi dengan Pemerintah Daerah/Aparatur Pemerintah PusatdanPemerintah Daerah, unsur/lembaga pendukung tugas dan fungsi DPRD, Organisasi Kemasyarakatan / Keagamaan ,Tokoh /Sesepuh Daerah, serta anggota masyarakat lainnya;dan
- e. penyiapan, pengkajian dan penelaahan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan KeputusanDPRD/Pimpinan DPRD, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD lainnya;

## Bagian Kedelapan Kegiatan Kelembagaan dan Kepanitiaan

## Pasal 29

- (1) Untuk kegiatan rapat-rapat yang membahas tentang permasalahan yang dilakukan oleh sebuah kelembagaan dan kepanitiaan,disediakan dukungan biaya yang bersumber dari APBD.
- (2) Dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan untuk kebutuhan operasional penggandaan/copy, cetak dan penjilidan bahan pembahasan, peraturan dan referensi, serta Alat Tulis Kantor yang disesuaikan dengan kebutuhan riil pada saat pembahasan.
- (3) Pembayaran atas kebutuhan operasional pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan anggaran operasional Sekretariat DPRD.

## Bagian Kesembilan Rapat-rapat Fraksi

## Pasal 30

Dalam mendukung kegiatan Fraksi-fraksi DPRD, Sekretariat DPRD memberikan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesepuluh Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia

## Pasal 31

Untuk kegiatan Asosiasi DPRDKabupaten Se-Indonesia , dapat disediakan biaya yang penggunaannya disesuaikan dengan Program Asosiasi DPRD Kabupaten Se-Indonesia dan Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten Se-Indonesia.

## Bagian Kesebelas

## Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD

## Pasal 32

- (1) Unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD ,Staf Sekretariat DPRD atau lembaga yang membantu kegiatan DPRD lainnya, diberikan dukungan biaya yang besarannya sesuai dengan Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRD, unsur pendukungdapat diberikan bantuan/dukungan biaya bagi kelancaran tugas untuk keperluan transportasi, komunikasi, koordinasi serta biaya operasional lainnya yang komposisi serta besarannya sesuai prinsip-prinsip efisiensi,kelayakan, kepatutan, dan kepantasan, serta prinsip efektivitas dan transparansi.
- (3) Dukungan biaya komunikasi diberikan kepada Pimpinan atau Staf Sekretariat DPRD tertentu, Sekretaris Pribadi, Ajudan Pimpinan DPRD atau unsur lainnya yang memiliki akses luas untuk memberikan dan/atau untuk mendapatkan informasi dalam rangka mendukung kelancaran tugas atau kegiatan DPRD.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 33

- (1). Pada saat Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah yang mengatur mengenai Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentua dalam peraturan kepala daerah ini.

- (2). Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam dalam Peraturan Kepala Daerah ini selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri

## Pasal 34

Peraturan Kepala Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

| Pejabat | Paraf |
|-----------------------------|---------|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Bidang Administrasi | |
| Inspektur Inspektorat | |
| Kepala BPKAD | |
| Kabag Hukum | |

Diundangkan di Labuha pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM TTD ILHAM ABUBAKAR, SH

Nip. 19690307 200212 1 008

Ditetapkan di Labuha pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA