PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 02 Tahun 2010 tentang PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS KORPRI KABUPATEN MAROS (berlaku 30 Juni 2010)
Pembukaan
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 02 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS KORPRI KABUPATEN MAROS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS ,
Menimbang
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 45 ayat (1) dinyatakan Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap KORPRI di lingkungan Pemerintah Kabupaten, perlu dibentuk Sekretariat KORPRI Kabupaten
- c. bahwa untuk hal tersebut di atas perlu dibentuk Organisasi danTata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Maros;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan point a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
SALINAN
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemrintah Kabupatn Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS Dan BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS KORPRI KABUPATEN MAROS
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;
2. 2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi atau tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 4.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan;
5. Bupati adalah Bupati Maros;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros;
7. Lembaga Teknis adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah;
8. Eselon adalah tingkat jabatan struktural;
9. Korpri adalah Korps Pegawai Republik Indonesia;
- 10.Sekretariat pengurus KORPRI adalah sekretariat pengurus KORPRI Kabupaten Maros;
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Sekretariat Pengurus Korpri Kabupaten Maros;
BAB II - PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 3
- (1) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang sekretaris.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Sekretariat Pengurus KORPRI kabupaten terdiri dari :
- a. Sekretaris Korpri;
- b. Kasubag Umum dan Kerjasama;
- c. Kasubag Olah Raga,Seni Budaya,Mental dan Rohani;
- d. Kasubag Usaha,Bantuan Sosial dan Bantuan Hukum.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Pasal 5

Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administasi pada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, serta pembinaan terhadap seluruh aparatur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.

## Pasal 6

Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan Administrasi Umum dan Kerjasama;
- b. penyelenggaraan pembinaan kegiatan Olah Raga, Seni, Budaya mental dan Rohani;
- c. Penyelenggaraan Kegiatan Usaha, Bantuan Sosial dan Bantuan Hukum;

- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan teknis operasional dan administrasi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

## Pasal 7

Kasubag Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan tugas administrasi umum, Kepegawaian, Keuangan dan Kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

## Pasal 8

Kasubag Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Olah Raga, Seni, Budaya, serta Pembinaan Mental dan Rohani.

## Pasal 9

Kasubag Usaha, Bantuan Sosial dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan menyusun program kegiatan usaha, menyusun program bantuan sosial dan menyusun program bantuan hukum (Advokasi)

## BAB V

## KEPEGAWAIAN DAN ESELON

## Pasal 10

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Sekretaris Pengurus KORPRI Kabupaten adalah jabatan Sruktural Eselon III.b
- (2) Kepala Sub. Bagian dalam Struktur Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten adalah jabatan Struktural Eselon IV.b

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Simplikasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

## Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.

## Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu sesuai kebutuhan.

Diundangkan di Maros, Pada tanggal, SEKRETARIS DAERAH,


## Ir.H.BAHARUDDIN,MM

Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 19600909 198603 1 029

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM


AGUSTAM,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dalam Lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI wajib melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam satuan organisasi yang di pangkunya.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka keputusan atau peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## BAB VIII PENUTUP

## Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros Pada tanggal 30 Juni 2010 BUPATI MAROS,


H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH