PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA Nomor 9 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : % TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT KECAMATAN DAN KELURAHAN LINGKUP KABUPATEN KONAWE UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
- Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Keija perangkat daerah dan unit keija dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Sekretariat Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Kabupaten Konawe Utara.
Mengingat : i
- . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
/
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87).
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN LINGKUP KABUPATEN KONAWE UTARA
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten Konawe Utara yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
7. Sekretaris Camat adalah Sekretaris Kecamatan Lingkup Kabupaten Konawe Utara.
8. Sekretaris Lurah adalah Sekretaris Kelurahan Lingkup Kabupaten Konawe Utara.
9. Sekretariat Kecamatan adalah unsur yang terdiri dari Sekretaris dan Kasubag.
10. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara.
11. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kecamatan Lingkup Kabupaten Konawe Utara.
12. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kecamatan
Pasal 2
- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah keija tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. Kecamatan Asera;
2. Kecamatan Lembo;
3. Kecamatan Wiwirano;
4. Kecamatan Sawa;
5. Kecamatan Lasolo;
6. Kecamatan Langgikima;
7. Kecamatan Molawe;
8. Kecamatan Andowia;
9. Kecamatan Oheo;
10. Kecamatan Motui;
11. Kecamatan Landawe;
12. Kecamatan Lasolo Kepulauan;
13. Kecamatan Wawolesea.
Bagian Kedua Kelurahan
Pasal 3
- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan
Pasal 4
- (1) Susunan organisasi Kecamatan Lingkup Kabupaten Konawe Utara terdiri atas :
- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat;
- f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
8. g . Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri atas :
- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat;
7. f . Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
8. g . Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

## Paragraf Satu

Kecamatan

## Pasal 6

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
8. g . membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau/kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit keija perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh perangkat kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi:
- a. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, kebijakan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Kecamatan;
- b. Menyusun pelaksanaan program, Ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
- c. Memberikan tugas kepada bawahan untuk menertibkan ketertiban umum;
- d. Ketentraman dan ketertiban umum kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama;
- e. Membangun perekonomian yang adil dan merata;

## Bagiart Kesatu Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu camat dalam penyelenggaraan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, serta pelayanan administrasi terhadap perangkat kecamatan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a . pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan kesekretariatan kecamatan;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan pelaksanaan urusan kesekretariatan kecamatan;
- c . pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rencana dan program kegiatan kesekretariatan kecamatan terhadap satuan kerja lingkup sekretariat kecamatan , serta terhadap satuan keija lain ditingkat kecamatan;
- d. pelaksanaan rencana dan program kegiatan operasional kesekretariatan kecamatan , serta memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap sub-sub bagian yang ada dibawahnya da lm pelaksanaan urusan kesekretariatan kecamatan;
- e . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu sekretaris camat dalam pelaksanaan urusan kesekretariatan kecamatan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris Camat dalam pelaksanaan urusan kesekretariatan kecamatan di bidang perencanaan dan keuangan.

## Bagian Ked.ua

## Seksi Pemerintahan

## Pasal 11

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai Fungsi :

- a. menyelenggarakan kegiatan pengkoordinasian tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Instansi pemerintah di wilayah kecamatan;
- b. menyelenggarakan kegiatan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa dan badan peerwakilan desa, penyiapan bahan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa, pimpinan dan anggota badan perwakilan desa di wilayah kecamatan;
- c. melaksanakan pembinaan kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa , pelaksanaan penataan desa dan kelurahan, seta kegiatan penyusunan peraturan desa;
- d. menyelenggarakan kegiatan penyiapan bahan dan petunjuk pelaksanaan lomba/ penilaian desa/ kelurahan, penilaian atas lapran pertanggungjawaban kepala desa, erta pengelolaan administrasi kependudukan;
- e. menyiapkan bahan, pedoman, dan petunjuk pengawasan atas tanah-tanah negara dan tan ah aset pemerintah daerah di kecamatan;
- f. menyelenggarakan kegiatan fasilitasi tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tan ah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tan ah dari tan ah negara menjadi hak milik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. g . menyelenggarakan kegiatan fasilitasi tugas pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengolahan status tanah kekaaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- h. melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar;
- i. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan secara berkala.

## Bagian Ketiga

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

## Pasal 13

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bah an perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksaan urusan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a) melaksanakan pembinaan ketenraman dan ketertiban umum serta pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- b) menyelenggarakan kegiatan koordinasi serta pembinaan satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c) menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pemilihan umum, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan serta pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya di wilayah kecamatan;
- d) menyelenggarakan kegiatan penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah, keputusan bupati/kepala daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kecamatan;
- e) menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan kualitas satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan;
- f) melaksanakan pembinaan dan penertiban kecamatan, desa, dan kelurahan;
- g) melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan secara berkala.

## Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan

## Bagian Keempat Masyarakat

## Pasal 15

- (1) Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan penyusunan program pemberdayaan perempuan dan masyarakat serta pelaporan penyelenggaraan urusan pembangunan di wilayah kecamatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. menyusun Program Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat;
- b. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan urusan pembanguan , pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa/ kelurahan;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat;
- d. menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan masyarakat;
- e. melaksanakan koordinasi upaya pemberdayaan Perempuan dan masyarakat;
6. f . melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan masyarakat;
7. g . menyelenggaraka kegiatan organisasi, pembinaan, pengawasan, dan pelapran langkah-langkah penganggulangan teijadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- h. melaksanakan pembinaan pengaturan atas pajak dan retribusi daerah serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang syah sesuai peraturan peraturan perundangundangan di wilayah kabupaten;
- i. melaksanakan pembinaan, pemantauan serta pen gem ban gan perindustriaxi, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah,
10. golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;
11. j . melaksanakan pengawasan penyaluran dan pengambilan kredit dalam emnunjang keberhasilan program produksi pertanian di wilayah kecamatan;
- k. melaksanakan pengendalian dan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat membahayakan lingkungan hidup;
1. menyelerigarakan kegiatan fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- m. melaksanakan pembinaan kegiatan pembangunan serta motivasi pengembangan partisipasi peran aktif masyarakat dan organisasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- n. menyelenggarakan kegiatan pembinaan progaram ketahanan masyarakat desa/kelurahan, usaha ekonomi rakyat, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pembinaan kehidupan masyarakat desa/kelurahan di wilayah kecamatan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- o. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan urusan pembangunan di wilayah kecamatan secara berkala.
- p. me laksanakan pemberian pelayanan terhadap kegiatankegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

## Bagian Kelima

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

## Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaran urusan pelayanan umum dan Kesejahteraan Sosial di wilayah kecamatan , sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai Fungsi:

- a. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan taman kanak-kanak dan pendidikan desa di wilayah kecamatan;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. menyelenggarakan kegiatan fasilitasi penyiapan bahan dan sarana pendidikan, serta pelayanan kesehatan dan keluarga berencana di wilayah kecamatan;
- e. melaksanakan pembinaan kegiatan pencegahan dan penganggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bhan berbahaya di wilayah kecamatan;
- f. menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar, serta pembinaan dan pengembangan ketenaga keijaaan dan perburuhan di wilayah kecamatan;
7. g . menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar, serta pembinaan dan pengembangan ketenaga keijaan dan perburuhan di wilayah kecamatan;
- h. menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi, serta penganggulangan masalah sosial di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan urusan pelayanan umum di wilayah kecamatan secara berkala.

## Paragraf Dua

Kelurahan

## Pasal 19

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 , Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerinthana kelurahan;
- b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasiltas pelayanan umum;
6. f . melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
7. g . melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian kesatu Sekretariat

## Pasal 20

- (1) Sekretaris Lurah mempunyai tugas membantu lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, serta pelayanan administrasi aparatur ditingkat kelurahan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Sekretaris Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah

## Bagian kedua

## Seksi Pemerintahan

## Pasal 21

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kelurahan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

## Bagian Ketiga

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

## Pasal 22

- 1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban di wilayah kelurahanm sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

## Bagian Keempat

Seksi Pembangunan; Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

## Pasal 23

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban di wilayah kelurahanm sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepade Lurah.

## Bagian Kelima

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

## Pasal 24

- {1). Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial di wilayah kelurahan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

## Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat dan atau /lurah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV TATA KERJA

## Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat;, Sekretaris Camat dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnye sesuai dengan tugas pokok masing masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan kecamatan dan latau kelurahan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

## Pasal 28

Camat dan atau / Lurah wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 29

Camat dan atau / Lurah memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 30

Sekretaris Camat Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 31

laporan yang diterima oleh camat dan atau/lurah dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya. Setiap

## Pasal 32

- (1) Dalam hal Camat dan atau /lurah berhalangan, Sekretaris camat dan melakukan tugas-tugas Camat dan atau /lurah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris camat dan atau/lurah berhalangan Camat dan atau/lurah dapat menunjuk Kepala Seksi yang membidangi tugas tersebut untuk mewakili Camat dan atau /lurah.

Atas dasar pertimbangan guna dan hasil guna masing masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan dan atau /kelurahan dapat mendelegasikan kewenangan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. daya

## BAB V

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 34

- 1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di Kecamatan dan atau /kelurahan lingkup Kabupaten Konawe Utara, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Camat merupakan jabatan eselon atau jabatan administrator.
- (2) Camat dan atau [lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah
4. Sekretaris Camat merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabaran eselon IVb atau jabatan pengawas;
- (5) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon IV dilingkungan Kecamatan dan atau/ kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 35

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Konawe Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu Pada tanggal, 89 Dasembcr 2016

JRBUPATI KONAWE UTARA, #

H. RUKSAMIN


Diundangkan di Wnggudu 2016


BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 125

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR

96 TAHUN 2016

TANGGAL

2016

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN KONAWE UTARA



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR

TAHUN 2016 36

TANGGAL

2016

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN KONAWE UTARA

LURAH

SEKRETARIS LURAH

KASI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL


KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KASI PEMERINTAHAN

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAAN UMUM