PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA Nomor 9 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENINGKATAN LINGKUNGAN KELUARGA SEHAT (berlaku 31 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PENINGKATAN LINGKUNGAN KELUARGA SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA,
a.
- b. bahwa untuk meningkatkan perilaku hidup sehat dan lingkungan sehat di Kabupaten Kolaka Utara maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Peningkatan Lingkungan Keluarga Sehat dengan Peraturan Daerah;
bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, sehingga pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan penduduk yang hidup dalam lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat, serta memliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan dan fasilitas kesehatan yang bermutu secara adil dan merata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peningkatan Lingkungan Keluarga Sehat.
2. Mengingat : 1.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.
SALINAN
Menetapkan :
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
dan
BUPATI KOLAKA UTARA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH PENINGKATAN LINGKUNGAN KELUARGA SEHAT .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Sehat adalah suatu kondisi dimana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Peningkatan Lingkungan Keluarga Sehatadalah keluarga yang mempunyai pengetahuan, kesadaran, kemampuan dan kemauan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
9. Penyelenggaraan Peningkatan Lingkungan Keluarga Sehatadalah upaya untuk mewujudkan keluarga berperilaku hidup bersih dan sehat.
10. Perilaku Hidup Sehat adalah pengetahuan, sikap dan tindakan proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu, kesehatan bayi dan anak, kesehatan remaja, dan kesehatan lanjut usia.
11. Perilaku Hidup Bersih adalah pengetahuan, sikap dan tindakan proaktif untuk memelihara kesehatan lingkungan dengan penyediaan jamban keluarga, pengelolaan limbah rumah tangga dan pengelolaan air minum rumah tangga.
12. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
13. Derajat Kesehatan adalah sesuatu yang yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan.
14. Derajat Kesehatan keluarga dan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dicapai pada suatu saat yang sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
15. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menimbulkan kemampuan masyarakat untuk mendukung terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan.
17. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
18. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
19. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari.
20. Anak balita adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 59 bulan.
21. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
22. Remaja adalah seseorang yang berusia 10 sampai dengan 19 tahun dan belum kawin.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan Peningkatan Lingkungan Keluarga Sehat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan sehingga akan meningkatkan kualitas hidup setiap anggota keluarga dan masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Penyelenggaraan Peningkatan Lingkungan Keluarga Sehat mempunyai tujuan:
- a. meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. meningkatkan lingkungan sehat; dan
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4
Setiap anggota keluarga berhak:
- a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, berkualitas, dan terjangkau;
- b. menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi tercapainya derajat kesehatan;
- d. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan; dan
- e. mendapatkan informasi tentang data Kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang akan diterima dari tenaga kesehatan.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
- (1) Setiap anggota keluarga berkewajiban untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perilaku hidup bersih;
- b. perilaku hidup sehat dan;
- c. pembangunan yang berwawasan kesehatan.
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
BAB IV - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6
- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:
- a. menetapkan kebijakan daerah penyelenggaraan Peningkatan Lingkungan Keluarga Sehat;
- b. menetapkan kebijakan pengalokasian anggaran penyelenggaraan Peningkatan Lingkungan Keluarga Sehat;
- c. menetapkan pedoman penyelenggaraan Peningkatan Lingkungan Keluarga Sehat;
- d. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) penyelenggaraan keluarga sehat di daerah;
- e. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan Peningkatan Lingkungan Keluarga Sehatkepada pemerintah desa;
- (2) Pedoman penyelenggaraan Peningkatan Lingkungan Keluarga Sehatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 7
- (1) Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi:
- a. menfasilitasi penyelenggaraan Lingkungan Keluarga Sehat di wilayah desa; dan
- b. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyelenggara Peningkatan Lingkungan Keluarga Sehatdi wilayah desa.
- (2) Kelompok Kerja (Pokja) Penyelenggara Peningkatan Lingkungan Keluarga Sehatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Desa.
PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN KELUARGA SEHAT
Bagian Kesatu
Perilaku Hidup Bersih
Paragraf 1
Penyediaan Jamban Keluarga
BAB V - PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN KELUARGA SEHAT
Pasal 8
- (1) Setiap pembangunan rumah baru wajib dilengkapi dengan jamban keluarga.
- (2) Setiap rumah yang ada penghuninya wajib memiliki jamban keluarga.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan harus membuat persyaratan pengajuan Izin dengan membuat surat pernyataan membuat jamban keluarga.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Lasusua pada tanggal, 31 Desember 2016 BUPATI KOLAKA UTARA,

Verifikasi: Cap/ttd RUSDA MAHMUD

Penetapan: Diundangkan di Lasusua pada tanggal, 31 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENKOLAKA UTARA,

Verifikasi: Cap/ttd ## H. ISKANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR: 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG LINGKUNGAN RUMAH TANGGA SEHAT : (8/2016)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

- (1) Setiap orang tidak boleh membuang air besar disembarang tempat.
- (2) Tempat-tempat yang dilarang untuk membuang air besar seperti halaman rumah, lapangan umum, sungai, drainase, pantai, gunung, dan tempat umum lainnya.
- (3) Pengaturan tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi masyarakat untuk membangun Jamban keluarga dan jamban umum.
- (2) Tata cara untuk membangun jamban umum diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

## Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

## Pasal 11

- (1) Setiap rumah tangga wajib menyediakan tempat pembuangan khusus sampah dihalaman rumahnya.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah rumah tangga di sembarang tempat.
- (3) Tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah seperti halaman rumah, lapangan umum, sungai, parit, pantai, gunung, dan tempat umum lainnya.

## Pasal 12

- (1) Setiap pembangunan rumah baru wajib dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah sementara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimakud pada ayat (1) menjadi persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan wajib memuat persyaratan pengajuan Izin dengan memuat surat pernyataan membuat tempat pembuangan sampah sementara.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 13

- (1) Pemerintah desa wajib untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Tata cara dan mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 3

## Pengelolaan Limbah Rumah Tangga

## Pasal 14

- (1) Setiap rumah tangga wajib menyediakan lubang peresapan untuk limbah cair rumah tangga.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rumah tangga yang sudah memiliki drainase pembuangan rumah tangga.

## Pasal 15

- (1) Setiap pembangunan rumah baru wajib dilengkapi dengan sarana lubang peresapan atau saluran pembuangan limbah untuk limbah cair rumah tangga.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) SKPD yang terkait dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan wajib memuat persyaratan pengajuan IMB dengan memuat surat pernyataan membuat sumur peresapan/saluran pembuangan air limbah.
- (4) Format surat penyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 4

## Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga

Pasal 16

- (1) Setiap pembangunan rumah baru wajib dilengkapi dengan sarana air minum.
- (2) Setiap rumah yang ada penghuninya wajib memiliki sarana air minum.

## Pasal 17

- (1) Setiap rumah tangga berhak memperoleh air minum yang memenuhi syarat.
- (2) Air minum yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan sarana air minum.

## Pasal 18

- (1) Dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib mendorong masyarakat untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat.
- (2) Perilaku hygiene dan sanitasi dibuktikan dengan adanya fasilitas sanitasi dasar seperti sarana air bersih, jamban keluarga, sarana pembuangan sampah rumah tangga, dan sarana pembuangan/peresapan limbah cair rumah tangga.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah organik dan limbah cair.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah yang dilengkapi dengan sarana pengangkutannya.
- (5) Bentuk dan tata cara pelaksanaan kewajiban pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

## Perilaku Hidup Sehat

## Paragraf 1

## Kesehatan Ibu

## Pasal 19

- (1) Setiap ibu hamil wajib memeriksakan kesehatan ( antenatal care ) yang berkualitas pada bidan atau tenaga medis.
- (2) Pemeriksaan kesehatan ( antenatal care ) yang berkualitas sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Posyandu atau di sarana kesehatan.
- (3) Pemeriksaan kesehatan ( antenatal care ) yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pelayanan 10 T dan pemeriksaan paling sedikit 4 (empat) kali selama kehamilan.

## Pasal 20

- (1) setiap ibu hamil dan ibu nifas wajib memperoleh gizi baik.
- (2) asupan gizi yang baik sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kecukupan gizi (DKG) yang dianjurkan

## Paragraf 2

## Kesehatan Bayi dan Anak

## Pasal 21

- (1) Setiap persalinan wajib dilakukan inisiasi menyusui dini.
- (2) Inisiasi menyusui dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bayi baru lahir.

## Pasal 22

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan Air Susu Ibu eksklusif.
- (2) Air Susu Ibu Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bayi berumur 0 sampai dengan 6 bulan kecuali ada indikasi medis.

## Pasal 23

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan imunisasi secara lengkap.

- (2) Imunisasi secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bayi berumur 0 sampai dengan 11 bulan.

## Pasal 24

- (1) Setiap anak balita wajib mendapatkan pemantauan status gizi.
- (2) Pemantauan status gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak.

## Pasal 25

- (1) Setiap anak balita wajib mengikuti deteksi dini tumbuh kembang anak.
- (2) Deteksi dini tumbuh kembang anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui pertumbuhan fisik anak dan perkembangan fungsi organ tubuh termasuk kecerdasan anak.

## Pasal 26

- (1) Setiap anak balita yang menderita kurang gizi atau gizi buruk, wajib memperoleh pelayanan perbaikan gizi.
- (2) Pelayanan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan dan konseling gizi.

## Paragraf 3

## Kesehatan Remaja

## Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya pemeliharaan kesehatan bagi remaja dengan memastikan adanya layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja tanpa stigma dan diskriminasi.
- (2) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi remaja ditujukan untuk mempersiapkan remaja menjadi manusia yang sehat dan produktif, baik sosial maupun ekonomi.

- (3) Upaya pemeliharaan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar remaja terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat.

## Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada remaja agar dapat memperoleh edukasi dan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja dan seksualitas.
- (2) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar remaja mampu bertanggung jawab untuk melindungi diri dari prilaku seksual yang berisiko, Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah harus memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas secara jelas dan benar serta berkesinambungan.

## Paragraf 4

## Kesehatan Lanjut Usia

## Pasal 29

- (1) Setiap anggota keluarga yang berusia lanjut berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui peningkatan:
- a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
- b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik / gerontologik ;
- c. `pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal.

- (4) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 30

Dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 29 Pemerintah Daerah wajib mendorong perubahan perilaku hidup sehat masyarakat dengan memberikan dukungan yaitu:

- a. memfasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan ibu, kesehatan bayi dan anak, kesehatan remaja, dan kesehatan lanjut usia;
- b. perencanaan dan penganggaran pelayanan kesehatan ibu, kesehatan bayi dan anak, kesehatan remaja, dan kesehatan lanjut usia;
- c. mengatur, membina, dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, kesehatan bayi dan anak, kesehatan remaja, dan kesehatan lanjut usia; dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, kesehatan bayi dan anak, kesehatan remaja, dan kesehatan lanjut usia yang aman, berkualitas, dan terjangkau dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

## BAB VI

## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 31

- (1) Masyarakat wajib memberikan dukungan pelaksanaan penyelenggaraan keluarga sehat baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan keluarga sehat beserta sumber dayanya secara aktif dan kreatif.
- (3) Dukungan dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:

- a. turut serta memberikan sumbangan pemikiran dan penyebaran informasi terkait dengan penyelenggaraan keluarga sehat.
- b. membantu melakukan evaluasi pelaksanaan program penyelenggaraan keluarga sehat.

## BAB VII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang, secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan fungsi.

## BAB VIII

## PENDANAAN

## Pasal 33

Pendanaan Penyelenggaraan Lingkungan Keluarga Sehat dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB IX

## PENYIDIKAN

## Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana atas Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB X

## KETENTUAN SANKSI

## Pasal 35

- (1) Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

## Pasal 36

- (1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, Pemerintah Desa dapat memberikan sanksi sosial sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
- (2) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman dengan peraturan perundangundangan.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua pada tanggal, 31 Desember 2016 BUPATI KOLAKA UTARA,

Cap/ttd

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua pada tanggal, 31 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENKOLAKA UTARA,

Cap/ttd

## H. ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR: 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG LINGKUNGAN RUMAH TANGGA SEHAT : (8/2016)


## PENJELASAN

## ATAS

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG

## PENINGKATAN LINGKUNGAN KELUARGA SEHAT

## I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia.Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat.Salah satu peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat diwujudklan melalui Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), hal mana merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang.Kondisi sehat tidak serta merta terjadi, tetapi harus senantiasa kita upayakan dari yang tidak sehat menjadi hidup yang sehat serta menciptakan lingkungan yang sehat.Upaya ini harus dimulai dari menanamkan pola pikir sehat yang menjadi tanggung jawab kita kepada masyarakat dan harus dimulai dan diusahakan oleh diri sendiri.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar itu, maka kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Upaya ini adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagai satu investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif.Dalam mengupayakan perilaku ini dibutuhkan

komitmen bersama-sama saling mendukung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya keluarga sehingga pembangunan kesehatan dapat tercapai maksimal.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 (Cukup jelas)

Pasal 2 (Cukup jelas)

Pasal 3 (Cukup jelas)

Pasal 4 (Cukup jelas)

Pasal 5 (Cukup jelas)

Pasal 6 (Cukup jelas)

Pasal 7 (Cukup jelas)

Pasal 8 (Cukup jelas)

Pasal 9 (Cukup jelas)

Pasal 10 (Cukup jelas)

Pasal 11 (Cukup jelas)

Pasal 12 (Cukup jelas)

Pasal 13 (Cukup jelas)

Pasal 14 (Cukup Jelas)

Pasal 15 (Cukup Jelas)

Pasal 16

Ayat (1) Air minum yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan yang mengatur tentang Persyaratan Air Minum.

Ayat (2) (Cukup jelas)

Pasal 17 (Cukup Jelas)

Pasal 18 (Cukup Jelas)

Pasal 19 (Cukup jelas)

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Pelayanan 10 T adalah:

1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;

2. Tensi (ukur tekanan darah);
3. Tinggi fundus uterus diukur;
4. Tablet fe (tekanan darah) diberikan;
5. Timbang/ukur lingkar lengan atas;
6. Tetanus toxoit (screening status imunisasi TT);
7. Test laboratorium;
8. Tata laksana kasus;
9. Tentukan denyut jantung janin; dan
10. Temu wicara (konseling).
10. Pemeriksaan paling sedikit 4 (empat) kali yaitu:
- a. 1 (satu) kali pada umur 0 sampai dengan 3 bulan;
- b. 1 (satu) kali pada umur kehamilan 4 sampai dengan 6 bulan; dan
- c. 2 (dua) kali pada umur kehamilan 7 sampai dengan 9 bulan.

Pasal 20 (Cukup jelas)

- Pasal 21 (Cukup jelas)
- Pasal 22 (Cukup jelas)

Pasal 23

Ayat (1) yang dimaksud dengan imunisasi secara lengkap adalah apabila seorang anak telah mendapatk imunisasi BCG, DPT/Hb 1, 2 dan 3, Polio 1, 2 dan 3 dan imunisasi campak.

Ayat (2) (Cukup Jelas)

Pasal 24 (Cukup Jelas)

Pasal 25 (Cukup Jelas)

Pasal 26 (Cukup Jelas)

Pasal 27 (Cukup Jelas)

Pasal 28 (Cukup Jelas)

Pasal 29

Ayat (1) (Cukup jelas)

Ayat (2) (Cukup jelas)

Ayat (3)

Huruf a (Cukup jelas)

Huruf b

Yang dimaksud dengan geriatrik adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit pada lanjut usia ( degeneratit ), sedangkan gerontologi adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek yang ada pada lanjut usia (fisik, mental, dan psikososial).

Huruf c

Penyakit terminal adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, seperti kanker stadium akhir.

Ayat (3 )(Cukup jelas)

Ayat (4) (Cukup jelas)

Pasal 30 (Cukup jelas)

Pasal 31 (Cukup jelas)

Pasal 32 (Cukup jelas)

Pasal 33 (Cukup jelas)

Pasal 34 (Cukup jelas)

Pasal 35 (Cukup jelas)

Pasal 36 (Cukup jelas)

Pasal 37 (Cukup jelas)

Pasal 38 (Cukup jelas)

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATENKOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR:

dapat

Lampiran :

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

:

Tahun

: 2016

Tentang

: Peningkatan Lingkungan Rumah Tangga Sehat

CONTOH :

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA ME NGADAKAN TEMPAT PEMBUANGAN SEMEN TARA (TPS) DAN JAMBAN KELUARGA DI LINGKUNGAN RUMAH

## SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan persyaratan yang ditetapkan dan diwajibkanuntuk m endapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) , saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ________________

Jenis Kelamin : ________________

Umur : ________________

Pendidikan Terakhir : ________________

Alamat

: ________________

Dengan ini saya bersedia me ngadakan tempat pembuangan sementara (TPS) dan jamban keluarga, sarana air bersih , saluran pembuangan air limbah, dilingkungan rumah sayasebagai syarat untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB), Apabila dikemudian hari ternyata saya ingkar terhadap surat pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku .

Demikan surat pernyataan kesanggupan ini saya buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., .....

201...

Hormat saya,

Meterai

Rp. 6.000, -

( ... )