PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); TENTANG 7. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); RETRIBUSI JASA USAHA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
Mengingat
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
: 1. Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
10. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
- dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
- Kepulauan Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 2);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
24. Intruksi Bersama Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1979, dan Nomor 05/Ins/NM/3/1979 tentang Pencegahan, Larangan Pemotongan Ternak Sapi, Kerbau Betina Bunting Dan/atau Sapi, Kerbau Bibit.
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dan BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
- DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pangkajene dan Kepulauan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah bentuk Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan untuk kepentingan Orang Pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan Pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi gedung, Ruko, alat-alat berat dan kekayaan daerah lainnya.
15. Gedung adalah bangunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan berbagai kegiatan seperti rapat-rapat, seminar pesta/kegiatan olahraga dan acara kesenian.
16. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa Penyewaan Kekayaan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyewaan kekayaan daerah yang disediakan dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko adalah Bangunan dengan fungsi sebagai tempat berusaha.
18. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan/disediakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Pasar Grosir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Tempat Pelelangan adalah Penggunaan atau Pemanfaatan Tempat serta fasilitas lainnya yang disediakan oleh pemerintah daerah, termasuk yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Tempat Pelelangan adalah Pungutan yang dikenakan atas Penggunaan Tempat Pelelangan, dan melalukan Transaksi Jual Beli secara Pelelangan.
22. Kios adalah Bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan yang satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
23. Los adalah Bangunan tetap serta lingkungan Pasar yang Berbentuk Bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
24. Terminal adalah Pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan Moda Angkutan.
25. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pungutan atas Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Tempat Khusus Parkir adalah Kawasan Perparkiran yang disediakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
27. Retribusi Tempat khusus Parkir adalah Pungutan yang dikenakan atas Pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
28. Pesanggrahan/Villa adalah Bangunan jumlah tanah yang dimiliki untuk tidak dinikmati oleh Orang atau Badan termasuk Bangunan Swasta.
29. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah dengan yang dikenakan atas Pelayanan Penyediaan tempat Penginapan/ Pesanggrahan / Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
30. Rumah Potong Hewan adalah Bangunan yang digunakan untuk Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan.
31. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pungutan yang dikenakan atas Pelayanan Penyediaan fasilitas rumah Pemotongan Hewan ternak termasuk Pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
32. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi Pungutan yang dikenakan adalah atas Pelayanan Penyediaan Kepelabuhan (pendaratan kapal) yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
33. Tempat Rekreasi adalah Sarana dan untuk Rekreasi dan Olah raga.
34. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi Pungutan yang dikenakan adalah atas Pelayanan penyediaan tempat Rekreasi, Pariwisata, dan olahraga yang dimliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
41. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah yang terdapat dalam, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
42. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, atau terhadap Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
35. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah;
36. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
43. Pembukuan adalah Suatu Proses Pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan laba rugi untuk periode tahun Retribusi tersebut.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan Besarnya jumlah Pokok Retribusi yang Terutang.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat Pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
44. Pemungutan adalah Suatu Rangkaian Kegiatan mulai dari Penghimpunan Data Objek dan subjek Retribusi, Penentuan Besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Wajib Retribusi serta Pengawasan Penyetorannya.
45. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan.
- c. Retribusi Tempat Pelelangan.
- d. Retribusi Terminal.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- f. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
Bagian Kesatu RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pemakaian kekayaan daerah yang terdiri dari :
- a. pemakaian alat berat;
- b. pemakaian Gedung;
- c. pemakaian Tanah;
- d. penggunaan Ruko;dan
- e. kekayaan Daerah/Aset lainnya.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan/memakai Kekayaan Daerah .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah .
Bagian Kedua
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Dengan Nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir/Pertokoan yang diberikan/disediakan oleh Pemerintah Daerah .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah penyediaan fasilitasi pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
- a. pasar Grosir berbagai jenis barang ;
- b. pertokoan
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas pasar dan atau Pertokoan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut
Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan .
Bagian Ketiga
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Dengan Nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas Penyedian tempat Pelelangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Objek Retribusi tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat Pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Tempat pelelangan ikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Pelelangan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan .
Bagian keempat
RETRIBUSI TERMINAL Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas Pelayanan Penyediaan Terminal.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Objek Retribusi Terminal adalah Pelayanan Penyediaan tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
- a. penyediaan puja sera;
- b. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum;
- c. penyediaan tempat kegiatan usaha;
- d. penggunaan toilet / WC.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas terminal.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Terminal Pelelangan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal .
Bagian Kelima
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
Dengan nama Retribusi tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas tempat khusus parkir.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah .
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
Subjek retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas tempat khusus Parkir.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus Parkir termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir .
Bagian Keenam
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
Dengan nama Retribusi Penginapan / Pesanggrahan / Villa dipungut Retribusi atas Pelayanan Penginapan / Pesanggrahan / Villa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah pelayanan tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah .
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Villa termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa .
Bagian Ketujuh RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 27
Dengan nama retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan Penyediaan fasilitas rumah Pemotongan Hewan Ternak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 28
- (1) Objek Retibusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah Pelayanan Penyediaan Fasilitas Rumah Pemotongan Hewan Ternak termasuk Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi :
- a. penyewaan Kandang ( karantina );
- b. pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Penyediaan Fasilitas Rumah Pemotongan Hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 29
Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Rumah potong Hewan Ternak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 30
Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk Melakukan Pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan .
Bagian Kedelapan
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 31
Dengan nama Retribusi Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pelayanan Jasa Kepelabuhan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 32
- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan Pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 33
Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Jasa Pelayanan Kepelabuhan .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 34
Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan termasuk Pemungut dan Pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhan .
Bagian Kesembilan
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 35
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 36
- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
- a. tempat Rekreasi;
- b. tempat Pariwisata;
- c. tempat Olahraga
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 37
Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 38
Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga .
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 39
Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 40
- (1) Tingkat Penggunaan Jasa terhadap Pemakaian Kekayaan Daerah diukur :
- a. pemakaian gedung diukur ## BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
| 8. Motor grader | sebesar | Rp. 75.000,-/jam |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 9. Dump Truck | sebesar | Rp. 150.000,-/ hari |
| 10. Asphalt Sprayer | sebesar | Rp. 500,-/M² |
| 11. Roler Three Wheels (motor walls) (motor gilas) | sebesar | Rp. 500,-/M² |
| 12. Three wheel roller | sebesar | Rp. 500,-/M² |
| 13. Tandem Roller mini | sebesar | Rp. 150.000,-/ hari |
| 14. Tandem tire roller 2 ban | sebesar | Rp. 500,-/M² |
| 15. Kompactor/hand stanper | sebesar | Rp. 150.000,-/hari |
| 16. Beckhoe loader | sebesar | Rp. 100.000,-/jam |
| 17. Wheel grader | sebesar | Rp. 100.000,-/jam |
Penetapan besarnya sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 pada ayat (1) tidak termasuk bahan bakar, minyak pelumas dan upah pengemudi diluar jam kerja.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 41
- (2) Pemakaian Gedung Kesenian Bungoro dengan fasilitas penunjang ruangan diatur sebagai berikut :
- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan struktur dan Besarnya Tarif
- (2) Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak .
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorentasi pada harga pasar.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasal 42
| (1) | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut : |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Crane / flat Bed truck sebesar Rp. 150.000,-/hari |
| 2 | Stone Cruser sebesar Rp. 150.000,-/hari |
| 3 | Compactor beroda sebesar Rp. 50.000,-/hari |
| 4 | Compactor kecil sebesar Rp. 30.000,-/hari |
| 5 | Excavator sebesar Rp. 125.000,-/jam |
| 6 | Wheel Loader sebesar Rp. 125.000,-/jam |
| 7 | Buldozer sebesar Rp. 125.000,-/jam |
- a. Untuk masyarakat umum Rp. 250.000,- hari / malam
- b. Untuk organisasi / LSM Rp. 200.000,- hari / malam
- c. Untuk mahasiswa / pelajar Rp. 150.000,-hari / malam
- (3) Pemakaian Gedung untuk hajatan/ pesta/seminar sebesar
Rp. 2.500.000,- per bulan.
- (4) Pemakaian Ruko perunit pertahun diatur sebagai berikut :
a. Ruko Palampang
a.1 Blok A terdiri dari :
A- 1 Ukuran 5 M x 14 M
sebesar Rp.13.000.000,-
A-2 s/d A-4 Ukuran 5 M s/d 14 M
sebesar Rp.12.000.000,-
A-12 Ukuran 7 M x 12 M
sebesar Rp.15.000.000,-
A-13 Ukuran 7 M x 12 M
sebesar Rp.14.000.000,-
A-14 Ukuran 6 M x 12 M
sebesar Rp.14.000.000,-
A-15 Ukuran 6 M x 12 M
sebesar Rp.13.500.000,-
A-16 s/d A-25
Ukuran 5 M x 12 M
sebesar Rp. 7.500.000,-
A-26 Ukuran 5 M x 12 M
sebesar Rp. 8.500.000,-
a.2 Blok B terdiri dari :
B-1 s/d B-13 ukuran 4M x 14M sebesar Rp.10.000.000,-
B-14 ukuran 4M x 14M sebesar Rp.11.000.000,-
B-15 ukuran 4M x 12M sebesar Rp. 8.000.000,-
B-16 s/d B-28 ukuran 4M x 12M sebesar Rp. 7.000.000,-
- B-29 ukuran 6M x 12M sebesar Rp.14.000.000,-
- B-30
ukuran 6M x 12M sebesar Rp.13.500.000,-
- B-31 ukuran 7M x 12M sebesar Rp.14.000.000,-
- B-32 ukuran 7M x 12M sebesar Rp.15.000.000,-
a.3 Blok C terdiri dari :
- C-1 ukuran 5 M x 14 sebesar Rp.11.000.000,-
- C-2 s/d C-11 ukuran 5 M x 14 sebesar Rp.10.000.000,-
- C-12 ukuran 5,5 M x 12 M sebesar Rp.12.000.000,- C13 s/d C-14 ukuran 5,5 M x 12 M sebesar Rp.12.000.000,-
- C-15 ukuran 5,5 M x 12 M sebesar Rp.13.000.000,-
- C16 s/d C-25 ukuran 5 M x 11 M sebesar Rp. 7.000.000,-
- C-26 ukuran 5 M x 11 M sebesar Rp. 8.000.000,-
a.4 Blok D terdiri dari :
- D-1 s/d D-13 ukuran 4 M x 11 M sebesar Rp.10.000.000,-
- D-14 ukuran 5 M x 11 M sebesar Rp.11.000.000,-
- D-15 ukuran 5 M x 11 M sebesar Rp. 8.000.000,-
D-16 s/d D-28 ukuran 4 M x 11 M sebesar Rp. 7.000.000,-
- D-29 ukuran 5,5 M x 12 M sebesar Rp.13.000.000,-
- D-30 s/d D-31 ukuran 5,5 M x 12 M sebesar Rp.12.000.000,-
- D-32 ukuran 5,5 M x 12 M sebesar Rp.13.000.000,-
b. Ruko Kalibone
Ukuran 4 M x 12 M
sebesar Rp. 8.000.000,-
- c. Ruko Ma'rang
- Ukuran 3 M x 10 M
sebesar Rp. 6.000.000,-
(5) Struktur tarif untuk aset Daerah sebagai berikut :
| No | Objek | Unit/Ha | Tarif (Rp) | Keterangan |
|------|-------------------------|-----------|------------------|--------------|
| 1 | Kawasan Wisata Mattampa | - | - | |
| 2 | Pulau Kapoposang | - | - | |
| 3 | Pulau Pannambungan | - | - | |
| 4 | Gedung Ex Migo | - | - | |
| 5 | Gedung Ex PDAM | - | - | |
| 6 | Gedumg GOR | - | - | |
| 7 | Rumah Singgah Makassar | - | - | |
| 8 | Gedung Baruga Cinta Mas | | 3.000.000/tahun | |
| 9 | Gedung PKK Bungoro | | 3.000.000/tahun | |
| 10 | Gedung Islamic Centre | | 1.000.000/24 jam | |
| 11 | Mess Pemda Kantor Penghubung Jakarta | | 80.000/org/hari 60.000/org/hari | Pns Non Pns |
|------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| 12 | Gedung fujasera | 2 Unit | 10.000.000/petak/tahun | |
| 13 | Gasebo | | 10.000.000/tahun | |
| 14 | Kapal Purse Seine 306 T | - | - | |
| 15 | Kapal Purse Seine | - | - | |
| 16 | Kapal Bagang Perahu | - | - | |
| 17 | Tambak Talaka | 10 Ha | - | |
| 18 | Tambak Bontopanno | 2 Ha | - | |
| 19 | Tambak Maleleng | 700 M² | - | |
| 20 | Kolam Ikan Balocci | 1,5 Ha | - | |
| 21 | Sawah BPP Manggalung | 1,5 Ha | - | |
| 22 | Tambak BPP Ma'rang | 2 Ha | - | |
Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasal 43
- (1) Struktur tarif digolongkan
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasal 44
Struktur dan Besarnya Tarif diatur sebagai berikut :
1. Jasa fasilitas untuk pelelangan ikan.
- a. sewa jasa untuk pelelangan ikan sebesar Rp.5.000,-/satu unit kapal (kapasitas 01 GT s/d 5 GT).
- b. sewa jasa untuk pelelangan ikan sebesar Rp.25.000,-/satu unit kapal (kapasitas &gt; 5 GT).
2. Jasa fasilitas Pelelangan Untuk Ternak.
Ternak sapi,kerbau Rp.15.000,-/ekor.
Ternak kambing Rp.10.000,-/ekor.
3. Jasa fasilitas Pelelangan Untuk Hasil Bumi
- a. hasil bumi roda dua Rp.5000,-/unit
- b.
- hasil bumi roda empat Rp.10.000,-/unit
- c. hasil bumi roda enam Rp.20.000,-/unit
Bagian Keempat Retribusi Terminal
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 46
- (2) Pemakaian Gedung Kesenian Bungoro dengan fasilitas penunjang ruangan diatur sebagai berikut :
- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan struktur dan Besarnya Tarif
- (2) Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak .
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorentasi pada harga pasar.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
| (1) | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut : |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Crane / flat Bed truck sebesar Rp. 150.000,-/hari |
| 2 | Stone Cruser sebesar Rp. 150.000,-/hari |
| 3 | Compactor beroda sebesar Rp. 50.000,-/hari |
| 4 | Compactor kecil sebesar Rp. 30.000,-/hari |
| 5 | Excavator sebesar Rp. 125.000,-/jam |
| 6 | Wheel Loader sebesar Rp. 125.000,-/jam |
| 7 | Buldozer sebesar Rp. 125.000,-/jam |
- a. Untuk masyarakat umum Rp. 250.000,- hari / malam
- b. Untuk organisasi / LSM Rp. 200.000,- hari / malam
- c. Untuk mahasiswa / pelajar Rp. 150.000,-hari / malam
- (3) Pemakaian Gedung untuk hajatan/ pesta/seminar sebesar
Rp. 2.500.000,- per bulan.
- (4) Pemakaian Ruko perunit pertahun diatur sebagai berikut :
a. Ruko Palampang
a.1 Blok A terdiri dari :
A- 1 Ukuran 5 M x 14 M
sebesar Rp.13.000.000,-
A-2 s/d A-4 Ukuran 5 M s/d 14 M
sebesar Rp.12.000.000,-
A-12 Ukuran 7 M x 12 M
sebesar Rp.15.000.000,-
A-13 Ukuran 7 M x 12 M
sebesar Rp.14.000.000,-
A-14 Ukuran 6 M x 12 M
sebesar Rp.14.000.000,-
A-15 Ukuran 6 M x 12 M
sebesar Rp.13.500.000,-
A-16 s/d A-25
Ukuran 5 M x 12 M
sebesar Rp. 7.500.000,-
A-26 Ukuran 5 M x 12 M
sebesar Rp. 8.500.000,-
a.2 Blok B terdiri dari :
B-1 s/d B-13 ukuran 4M x 14M sebesar Rp.10.000.000,-
B-14 ukuran 4M x 14M sebesar Rp.11.000.000,-
B-15 ukuran 4M x 12M sebesar Rp. 8.000.000,-
B-16 s/d B-28 ukuran 4M x 12M sebesar Rp. 7.000.000,-
- B-29 ukuran 6M x 12M sebesar Rp.14.000.000,-
- B-30
ukuran 6M x 12M sebesar Rp.13.500.000,-
- B-31 ukuran 7M x 12M sebesar Rp.14.000.000,-
- B-32 ukuran 7M x 12M sebesar Rp.15.000.000,-
a.3 Blok C terdiri dari :
- C-1 ukuran 5 M x 14 sebesar Rp.11.000.000,-
- C-2 s/d C-11 ukuran 5 M x 14 sebesar Rp.10.000.000,-
- C-12 ukuran 5,5 M x 12 M sebesar Rp.12.000.000,- C13 s/d C-14 ukuran 5,5 M x 12 M sebesar Rp.12.000.000,-
- C-15 ukuran 5,5 M x 12 M sebesar Rp.13.000.000,-
- C16 s/d C-25 ukuran 5 M x 11 M sebesar Rp. 7.000.000,-
- C-26 ukuran 5 M x 11 M sebesar Rp. 8.000.000,-
a.4 Blok D terdiri dari :
- D-1 s/d D-13 ukuran 4 M x 11 M sebesar Rp.10.000.000,-
- D-14 ukuran 5 M x 11 M sebesar Rp.11.000.000,-
- D-15 ukuran 5 M x 11 M sebesar Rp. 8.000.000,-
D-16 s/d D-28 ukuran 4 M x 11 M sebesar Rp. 7.000.000,-
- D-29 ukuran 5,5 M x 12 M sebesar Rp.13.000.000,-
- D-30 s/d D-31 ukuran 5,5 M x 12 M sebesar Rp.12.000.000,-
- D-32 ukuran 5,5 M x 12 M sebesar Rp.13.000.000,-
b. Ruko Kalibone
Ukuran 4 M x 12 M
sebesar Rp. 8.000.000,-
- c. Ruko Ma'rang
- Ukuran 3 M x 10 M
sebesar Rp. 6.000.000,-
(5) Struktur tarif untuk aset Daerah sebagai berikut :
| No | Objek | Unit/Ha | Tarif (Rp) | Keterangan |
|------|-------------------------|-----------|------------------|--------------|
| 1 | Kawasan Wisata Mattampa | - | - | |
| 2 | Pulau Kapoposang | - | - | |
| 3 | Pulau Pannambungan | - | - | |
| 4 | Gedung Ex Migo | - | - | |
| 5 | Gedung Ex PDAM | - | - | |
| 6 | Gedumg GOR | - | - | |
| 7 | Rumah Singgah Makassar | - | - | |
| 8 | Gedung Baruga Cinta Mas | | 3.000.000/tahun | |
| 9 | Gedung PKK Bungoro | | 3.000.000/tahun | |
| 10 | Gedung Islamic Centre | | 1.000.000/24 jam | |
| 11 | Mess Pemda Kantor Penghubung Jakarta | | 80.000/org/hari 60.000/org/hari | Pns Non Pns |
|------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| 12 | Gedung fujasera | 2 Unit | 10.000.000/petak/tahun | |
| 13 | Gasebo | | 10.000.000/tahun | |
| 14 | Kapal Purse Seine 306 T | - | - | |
| 15 | Kapal Purse Seine | - | - | |
| 16 | Kapal Bagang Perahu | - | - | |
| 17 | Tambak Talaka | 10 Ha | - | |
| 18 | Tambak Bontopanno | 2 Ha | - | |
| 19 | Tambak Maleleng | 700 M² | - | |
| 20 | Kolam Ikan Balocci | 1,5 Ha | - | |
| 21 | Sawah BPP Manggalung | 1,5 Ha | - | |
| 22 | Tambak BPP Ma'rang | 2 Ha | - | |
Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- (1) Struktur tarif digolongkan
Struktur dan Besarnya Tarif diatur sebagai berikut :
1. Jasa fasilitas untuk pelelangan ikan.
- a. sewa jasa untuk pelelangan ikan sebesar Rp.5.000,-/satu unit kapal (kapasitas 01 GT s/d 5 GT).
- b. sewa jasa untuk pelelangan ikan sebesar Rp.25.000,-/satu unit kapal (kapasitas &gt; 5 GT).
2. Jasa fasilitas Pelelangan Untuk Ternak.
Ternak sapi,kerbau Rp.15.000,-/ekor.
Ternak kambing Rp.10.000,-/ekor.
3. Jasa fasilitas Pelelangan Untuk Hasil Bumi
- a. hasil bumi roda dua Rp.5000,-/unit
- b.
- hasil bumi roda empat Rp.10.000,-/unit
- c. hasil bumi roda enam Rp.20.000,-/unit
Bagian Keempat Retribusi Terminal
- (1) Tarif Retribusi digolongkan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi adalah :
1. Untuk sarana pemerintah, perkantoran dan fasilitas lainnya.
- a. kendaraan roda dua
- = Rp.1.000,-/Jam
- b. kendaraan roda empat
- = Rp.2.000,-/Jam
- c. kendaraan roda enam ke atas
= Rp.3.000,-/Jam
- d. kendaraan niaga roda tiga
- = Rp.1.000,-/Jam
Bagian Keenam
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasal 47
- (1) Struktur tarif digolongkan
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasal 48
- (1) Struktur tarif digolongkan
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasal 49
- (1) Tarif retribusi digolongkan
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasal 50
- (1) Struktur tarif digolongkan ## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasal 51
Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah/Daerah tempat Pelayanan dan / atau penggunaan Jasa yang diberikan.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasal 52
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan .
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan .
- (3) Tata Cara Pemungutan Retribusi dan Petunjuk Pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati .
Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN ANGSURAN
Pasal 53
- (1) Wajib Retribusi Wajib Mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3)
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN ANGSURAN
Pasal 54
Tempat Pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga Angsuran
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN ANGSURAN
Pasal 55
- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali Pembayaran.
- (2) Apabila wajib Retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan Pembayaran secara Angsuran.
- (3) Tata Cara Pembayaran Secara Angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 56
- (1) Wajib Retribusi yang tidak Membayar Tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
- sebesar 2% (Dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran atau surat peringatan.
- (3) Dinas Daerah yang Bertugas melakukan Pemungutan dan Penyetoran Retribusi tidak Menyetor atau kurang Menyetor diberikan sanksi berupa Hukuman disiplin sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI
Pasal 57
Masa Retribusi adalah Jangka Waktu yang lamanya 12 (Dua belas) bulan.
BAB X - MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI
Pasal 58
Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD dan dokumen lainnya yang dipersamakan .
K E B E R A T A N
BAB XI - K E B E R A T A N
Pasal 59
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan, Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut .
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka yang dipersamakan diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya .
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban Membayar Retribusi dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi .
BAB XI - K E B E R A T A N
Pasal 60
- (1) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas Keberatan dapat Berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 61
- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama (Dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (Dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( Dua persen ) sebulan atas
keterlambatan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Tata Cara Pengembalian Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 62
- (1) Penagihan Retribusi yang Terutang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 63
- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan surat teguran ; atau
- b. ada Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi Secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi Secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau Penundaan Pembayaran dan Permohonan Keberatan oleh wajib Retribusi.
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 64
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XIV - PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 65
- (1) Bupati dapat Memberikan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Retribusi.
- (2) Pemberian Keringanan atau Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ## BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XIV - PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 66
- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar Pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ## BAB XVI
P E M E R I K S A A N
BAB XIV - PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 67
- (1) Bupati Berwenang Melakukan pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan pemenuhan Kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. ## BAB XVII PEMANFAATAN JASA RETRIBUSI
BAB XIV - PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 68
- (1) Pemanfaatan dari Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan Penyelenggaraan Pelayanan yang bersangkutan .
- (2) Ketentuan mengenai alokasi Pemanfaatan Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB XIV - PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 69
- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan surat teguran ; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut Pengakuan utang retribusi.
6. secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan Kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan Permohonan angsuran atau Penundaan Pembayaran dan Permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.
P E N Y I D I K A N
BAB XVIII - P E N Y I D I K A N
Pasal 70
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan / atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan menghentikan;
- j. menghentikan penyidikan; dan / atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 71
- (1) Wajib Retribusi yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTRD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak Pidana tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya atau berakhirnya masa Retribusi atau berakhirnya Bagian Tahun yang bersangkutan.
- (4) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau Pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pelanggaran.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat(4) adalah Penerimaan Negara.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 72
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar .
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran .
- (3) Denda sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara .
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 73
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi ini masih terutang ## BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha yang dibentuk
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 75
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 76
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 22 Pebruari 2012 22

Penandatangan: ## BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Verifikasi: Cap/ttd SYAMSUDDIN A. HAMID

Penetapan: Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 22 Februari22012 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 2
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
## NOMOR 2 TAHUN 2012
## TENTANG
## RETRIBUSI JASA USAHA
## I. PENJELASAN UMUM
Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, dituntut adanya kemandirian Pemerintahan Daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan disentralisasi yang lebih bertanggung jawab, oleh karena itu pungutan retribusi yang telah diserahkan menjadi Urusan Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari kebijakan yang harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi merupakan suatu potensi memadai yang dapat mendukung pendanaan bagi kelangsungan Pembangunan Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Daerah Otonomi bahwa tiap-tiap Daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan kepada Masyarakat.
Menyelenggarakan Pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan Pemungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pungutan Retribusi yang diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, Pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi yang sudah ditentukan dan di batasi jenis pungutannya yaitu Retribusi Jasa Usaha.
Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Otonomi daerah, Pemerintah daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam pungutan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perluasan kewenangan pungutan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas potensi retribusi daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam dikresi penetapan tarif.
Dalam pelaksanaan pungutan retribusi masih diakui dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib retribusi yang dianggap masih rendah, sehingga diperlukan peran dan upaya aparat petugas atau kolektor pemungut agar ada kejelian, baik pemeriksaan potensi penetapan dan penagihan retribusi daerah.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah memberi konsekuensi logis terhadap retribusi daerah Kabupaten Pangkep yang selama ini telah ditetapkan dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masing-masing :
- (1) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan.
- (3) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal.
- (4) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.
- (5) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (6) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan/tambat.
- (7) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
Tujuh jenis Peraturan Daerah tersebut diatas, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000, dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, ada beberapa jenis Pungutan Retribusi Jasa Usaha yang perlu ditambahkan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep menambah dua jenis Perda baru yaitu Retribusi Tempat Pelelangan dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Retribusi Jasa Usaha tersebut diatas perlu segera disesuaikan.
## II. PASAL DEMI PASAL
| | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|
PENJELASAN
Pasal 1
| Pasal 23 | Pasal 23 | Pasal 23 | Pasal 23 | Pasal 23 | | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | | Pasal 2 | Pasal 24 | Pasal 24 | Pasal 24 | Pasal 24 | Pasal 24 | | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | | Pasal 3 Cukup jelas | Pasal 25 | Pasal 25 | Pasal 25 | Pasal 25 | Pasal 25 | | Pasal 4 | Cukup jelas Pasal 26 | Cukup jelas Pasal 26 | Cukup jelas Pasal 26 | Cukup jelas Pasal 26 | Cukup jelas Pasal 26 | | Cukup jelas | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | | Pasal 5 Cukup jelas | jelas Pasal 27 | jelas Pasal 27 | jelas Pasal 27 | jelas Pasal 27 | jelas Pasal 27 | | Pasal 6 | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | | Cukup jelas | Pasal 28 Cukup jelas | Pasal 28 Cukup jelas | Pasal 28 Cukup jelas | Pasal 28 Cukup jelas | Pasal 28 Cukup jelas | | Pasal 7 | Pasal 29 | Pasal 29 | Pasal 29 | Pasal 29 | Pasal 29 | | Cukup jelas | jelas | jelas | jelas | jelas | jelas | | Pasal 8 jelas | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | | | Pasal 30 Cukup jelas | Pasal 30 Cukup jelas | Pasal 30 Cukup jelas | Pasal 30 Cukup jelas | Pasal 30 Cukup jelas | | Cukup Pasal 9 | Pasal 31 Cukup | Pasal 31 Cukup | Pasal 31 Cukup | Pasal 31 Cukup | Pasal 31 Cukup | | Cukup jelas Pasal 10 | jelas | jelas | jelas | jelas | jelas | | Cukup jelas | Pasal 32 Cukup jelas | Pasal 32 Cukup jelas | Pasal 32 Cukup jelas | Pasal 32 Cukup jelas | Pasal 32 Cukup jelas | | Pasal 11 Cukup jelas | Pasal 33 | Pasal 33 | Pasal 33 | Pasal 33 | Pasal 33 | | | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | | Pasal 12 Cukup | Pasal 34 Cukup jelas | Pasal 34 Cukup jelas | Pasal 34 Cukup jelas | Pasal 34 Cukup jelas | Pasal 34 Cukup jelas | | jelas Pasal 13 | Pasal 35 | Pasal 35 | Pasal 35 | Pasal 35 | Pasal 35 | | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | | Pasal 14 Cukup | Pasal 36 Cukup | Pasal 36 Cukup | Pasal 36 Cukup | Pasal 36 Cukup | Pasal 36 Cukup | | jelas | jelas Pasal 37 | jelas Pasal 37 | jelas Pasal 37 | jelas Pasal 37 | jelas Pasal 37 | | Pasal 15 Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | | jelas | jelas | jelas | jelas | jelas | jelas | | Pasal 16 Cukup jelas | Pasal 38 Cukup | Pasal 38 Cukup | Pasal 38 Cukup | Pasal 38 Cukup | Pasal 38 Cukup | | Pasal 17 | jelas Pasal 39 | jelas Pasal 39 | jelas Pasal 39 | jelas Pasal 39 | jelas Pasal 39 | | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | | | Pasal 40 | Pasal 40 | Pasal 40 | Pasal 40 | Pasal 40 | | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | | Pasal 19 | Pasal 41 | Pasal 41 | Pasal 41 | Pasal 41 | Pasal 41 | | Cukup jelas | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | | Pasal 20 | jelas Pasal 42 | jelas Pasal 42 | jelas Pasal 42 | jelas Pasal 42 | jelas Pasal 42 | | Cukup | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | | Pasal 21 | Pasal 43 | Pasal 43 | Pasal 43 | Pasal 43 | Pasal 43 | | Cukup | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas | | | jelas | jelas | jelas | jelas | jelas | | Pasal 18 | | | | | | | | jelas | jelas | jelas | jelas | jelas |
PENJELASAN
Pasal 44
Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 65
Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 2