KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 2014 tentang KOMITE NASIONAL PERSIAPAN PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (berlaku 1 September 2014)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations yang dimulai pada akhir Tahun 2015 perlu dilakukan persiapan secara terintegrasi dan komprehensif, agar pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional;
- b. bahwa persiapan dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh komite nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations ;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE PERSIAPAN PELAKSANAAN MASYARAKAT ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS .
NASIONAL EKONOMI
Pasal 1
- (1) Membentuk Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations , yang selanjutnya disebut Komite Nasional.
- (2) Komite Nasional berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden.
Pasal 2
Komite Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN);
- b. mengoordinasikan percepatan peningkatan daya saing nasional dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN;
- c. mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam persiapan dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN serta peningkatan daya saing nasional;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan ( stakeholder ) terhadap persiapan dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN serta peningkatan daya saing nasional.
Pasal 3
Susunan keanggotaan Komite Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
Ketua
: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua I :
Menteri Luar Negeri;
Wakil Ketua II :
Menteri Perdagangan;
Wakil Ketua III
:
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
Sekretaris :
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia;
Anggota :
1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Pekerjaan Umum;
10. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
11. Menteri Kelautan dan Perikanan;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
14. Menteri Kehutanan;
15. Menteri Komunikasi dan Informatika;
16. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
17. Sekretaris Kabinet;
18. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
20. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
21. Ketua Forum Gubernur se-Sumatera;
22. Ketua Forum Gubernur se-Jawa;
23. Ketua Forum Gubernur se-Kalimantan;
24. Ketua Forum Gubernur se-Sulawesi;
25. Ketua Forum Gubernur se-Bali-Nusa Tenggara
26. Ketua Forum Gubernur se-PapuaKepulauan Maluku;
27. Rektor Universitas Indonesia;
28. Rektor Universitas Hasanuddin;
29. Rektor Universitas Andalas;
30. Rektor Universitas Mulawarman;
31. Rektor Universitas Pattimura;
32. Rektor Universitas Udayana;
33. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia;
34. Karen Agustiawan;
35. Arif Yahya;
36. Prof. Dr. Didik Junaidi Rachbini;
37. Chris Kanter;
38. Soebronto Laras;
39. Intan Katoppo;
40. Shinta Widjaja Kamdani;
41. Fachry Thaib;
42. Hariyadi B. Sukamdani;
43. Franky Widjaja;
44. Wisnhu Wardhana;
45. Umar Juoro, M.A.,MAPE;
46. Emirsyah Satar;
47. Ir. Amir Sambodo, MBA.
Pasal 4
Komite Nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat:
- a. melibatkan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemerintah daerah serta pihak lain yang dianggap perlu; dan
- b. meminta data dan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang dianggap perlu.
Pasal 5
- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Nasional, dibentuk Tim Pelaksana dan Tim Kerja Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Tim Pelaksana dan Tim Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Nasional.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia.
Pasal 6
- (1) Untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas Komite Nasional, dibentuk Sekretariat Komite Nasional.
- (2) Sekretariat Komite Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Susunan keanggotaan, tugas dan tata kerja Sekretariat Komite Nasional ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Nasional.
Pasal 7
Komite Nasional melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Pasal 8
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 9
Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 September 2014

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Ratih Nurdiati