KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2001 tentang TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN (berlaku 16 Mei 2001)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka lebih menertibkan pengelolaan dan pendayagunaan aset milik Negara di lingkungan Komplek Kemayoran, dipandang perlu membentuk Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran;
- Mengingat : (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
1. Pasal 4 ayat Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945;
2. Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indonesische Comtabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1999; Tahun 2000;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
1. Pasal 4 ayat Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945;
Pasal 7
3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1999; Tahun 2000;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN.
PERTAMA:
Membentuk Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Pengkajian, dengan susunan sebagai berikut:
1. TIM PENGARAH:
Ketua
merangkap Anggota
:
Menteri Keuangan
Anggota :
1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
2. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
Sekretaris merangkap Anggota
2. TIM TEKNIS:
Ketua merangkap Anggota
:
Anggota :
Sekretaris merangkap Anggota
:
4. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
5. Sekretaris Negara;
6. Gubernur DKI Jakarta.
Sekretaris Badan Pengelola Komplek Kemayoran.
Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.
1. Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, Departemen Keuangan;
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
3. Direktur Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
5. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan dan telekomunikasi;
6. Deputi Sekretaris Negara Bidang Pemberdayaan Sumber Daya;
7. Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional.
Ketua Direksi Pelaksana Komplek Kemayoran.
KEDUA:
Tim Pengkajian bertugas melakukan pengkajian terhadap status dan bentuk kelembagaan pengelolaan Komplek Kemayoran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan aset milik negara.
KETIGA :
Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan pusat informasi berbasis teknologi informatika di Komplek Kemayoran.
:
KEEMPAT :
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Pengkajian dapat diminta pendapat dan atau bekerja sama dengan para ahli dan konsultan sesuai kebutuhan.
KELIMA :
Tim Pengkajian dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Sekretariat Badan Pengelola Komplek Kemayoran.
KEENAM :
Tim Pengkajian melaksanakan tugas paling lam 6 (enam) bulan sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
KETUJUH :
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengkajian dibebankan pada anggaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran.
KEDELAPAN :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID