Unknown Unknown Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian l{ibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai Kemampuan Keuangan Daerah; - b. bahwa dalam rangka pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belarja Daerah, dipandang perlu disusun Tata Cara pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan BupaE Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakata! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur: 1985 Nomor 44, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); l. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia iafrun ZSO3 Nomor 47, Tambahan !€mbaran Negala Republik lndonesia Nomor 4286)l 3 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan€ Penyelenggaraal Negara yang Bersih dan Bebas dari Koruosi Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Repubtik lndonisia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbarar Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ,) 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (!,embaran Negara Republik lndone]sia Tah"o tO6; Nomor 5, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); +, 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengslolaan dan Tanggung Jawab Keuangal Negara (Lcmbaran Nega.ra Republik Indonesia Taiun 2004 Nomor 66, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentatg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (I€mbaran Negara Republik Indoncsia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 443E); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha! Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimara telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentslg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentalg Pcmerintahan Dacrah {lcmbaral Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambaha:r Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang pemb€ntukar Kabupaten Kepul,auan Si,au Tagulandang Biaro di provrnsr Sulawesi Utara (lrmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambalan tcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4691); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L€mbaran Nigara Reoublik Indonesia Taiun 20lt Nomor 84, Tambahan Lcrn-baran Necara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemcrintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentanc Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara -Reoublik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lc-mbara.rr Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4576) sebagairnana telah diu;ar dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OlO tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOs t€ntarg Sistcm lnformasi Keuangan Daerah (L€mbaran Negara Rcpublik Indonesiia Tahun 2OlO Nomor I lO, Tambaian . . kmbaran Ncgara Republik lndoncsia Nomor 5155); - ll. Peraturan Pemcrintah Nomor 5g Tahun ibOS tentang Pengelolaan Daerah (L€mbaran Necara ReDublik lndonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Leirbaran Necara Republik Indonesia Nomor 4528); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOS tentang pedoman l\_en{usunan dan pencrapen Standar pelayarrrr- Mirri-.t g.iqran l,lcgara Republik Indoneaia Tahun 2bO5 Nomor lSO, .^ I amDa"nant cmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4SgS); 14. Peraturan Pemerintsl Nomor g Tahun 20d6 tentang pelaporan I"""lgjr dan Kinerja Instarsi p€merintafr (f.ernbaian f,{'esara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan t-dr", - \_ Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2OOS tentang pedoman lenyelenggarasn Pemerintah Daerah (Iembara.i N"g*. Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 165, Tambaian -. Lcmbaran \egara Republik Indoncsia 4592); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Telu;2OOZ tentang L€poran Penyelengg-araan pemcrintah D.aerafr Kepada l;'-;;;h, h1o ?l^ K.!"-1a1r* pertanggungiawabr" xbn x.prjr-'rjpio, qan tntornaal La.poran penyelenggaraan pemerintah Daerah ^cpaqa Masyarakat (Lcmbaran NegAra Repubuk Indonesia Tahun 2oo7 Nohor 19. Tambahan Iio,u"r.r,-Nig;"'ili"irft Indonesia 4693): 16. Pcrauran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemcrintah Antara Pemcrintah, Pcmerintalan Daerah hovinsi dan Pcmcrintahan Daerab Kabupatcn/Kota {L.mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 19. 17, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik lndonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 18. Peraturan Pemerintsl Nomor 71 Tahun 2010 tent€ng Standar Akuntansi Pemcdntah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik lndonesia Nomor 5165); 19. Peraturan Pem€rintah Nomor l0 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan penerimaan Hibah (I€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Oll Nomor 23, Tsnbahan l,€mbaran Negara Repubtk Indon€sia Nomor 5202li 22. 20, Peraturan hesiden Nomor 54 Tahun 2OlO tcntang pengadaan Baralg/Jasa Pemerintah; 21. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor lg Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangalr Dacrah scbagaimala tclah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tcntang perubahan Atas peratur8lr Mcnteri Dalam Negcri Nomor l3 Tahun 2006 trntang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah dan tclah diubah kembali dengan peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 2 I Tahun 20 I I tentang perubahan Kedua Atas Peratulan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelotaan Kcuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2OlI tent€nc Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumbei dari Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. UEUUTUSXAT I DAN BANTUAN SOSTAL PEMERII{TAH CARA PEMBERIAN HIBAH KABUPATEN KEPULAUAN Menetapkar: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA SIAU TAGULANDANG BIARO rmrxffiri uuuu Passl 1 Dalam Peraturan Bupati rni, yang dirnaksud dengan : 2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Taguhnlang Biair; - l. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagutandang Biaro; 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelcnggara -Urusell pemcnntahan oleh Pemerintah Dacrah dan DPRD Benurut asas otonomi dan tugas pembartuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalarn sistem dan prinsip Ncgara Kesatuan Rcpublik Indonesie ecbagaimana dimaksud dalam dndani\_Unjant Dasar Negara Rcpublik Indoncsie Tahun l945i 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapka-n Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Bia-ro dan DPRD dengan Peraturan Daerah; 5. Keuangan Daerah adalah Semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahar Daerah yang dapat dinilai dengan Uang termasuk dida.lamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah Kabupaten Kepulaus-n Siau Tagulatdang Biaro; 7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD ada.lah Tim Penyusun Anggarar Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 10. Hibah adalah Pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan Daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang secara spesilik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidal&lt; secara terus menerus bertujuan untuk menunjang penyelengaraan urusan pemerintah Daerah: 11. ll.Bantuan Sosial adalah bantuan berbentuk uang/barang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam meningkatlan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat; 12. Naskah Perjanjian Hibah Daemh yarg selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Penerima Hibah; 13. Organisasi Kemasya-rakatan adalah Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Ncgara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, prolbsi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional datam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk Organisasi Non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraruran perundang\_ undangan. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI KEPULAUAIV SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATI'RAil BI'PATI I{TPULIIUAN SIAU TAGI'T,AT{DAI{G BIARO l{oMoR 6 T/tgul{ 2012
TEITTIII|G
TATA OARA PEUBERIAN IIIBAII DAT BAI{TUAIT SOSIAL PEUERIIVTAII I{ABI'PA?EIV XEPULI\UAJT SIAU TAGULAIYDAITG BIARO
DEIIGAI{ RAIIIIAT TUHAI{ YAIiIG UAIIA ESA
BI'PATI IIEPITI,AUAII SIAU TAGI'I.AI{DAIfG BIARO,
- Menimbang : a, bahwa sesuai ketentua! Pasal 4 ayat (l) dan pasal 22 ayat ll)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian l{ibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai Kemampuan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belarja Daerah, dipandang perlu disusun Tata Cara pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan BupaE Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakata! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur: 1985 Nomor 44, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); l.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia iafrun ZSO3 Nomor 47, Tambahan !€mbaran Negala Republik lndonesia Nomor 4286)l 3
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan€ Penyelenggaraal Negara yang Bersih dan Bebas dari Koruosi Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Repubtik lndonisia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbarar Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ,)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (!,embaran Negara Republik lndone]sia Tah"o tO6; Nomor 5, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); +,
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengslolaan dan Tanggung Jawab Keuangal Negara (Lcmbaran Nega.ra Republik Indonesia Taiun 2004 Nomor 66, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentatg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (I€mbaran Negara Republik Indoncsia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 443E);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha! Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimara telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentslg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentalg Pcmerintahan Dacrah {lcmbaral Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambaha:r Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang pemb€ntukar Kabupaten Kepul,auan Si,au Tagulandang Biaro di provrnsr Sulawesi Utara (lrmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambalan tcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4691);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L€mbaran Nigara Reoublik Indonesia Taiun 20lt Nomor 84, Tambahan Lcrn-baran Necara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemcrintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentanc Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara -Reoublik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lc-mbara.rr Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4576) sebagairnana telah diu;ar dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OlO tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOs t€ntarg Sistcm lnformasi Keuangan Daerah (L€mbaran Negara Rcpublik Indonesiia Tahun 2OlO Nomor I lO, Tambaian . . kmbaran Ncgara Republik lndoncsia Nomor 5155);
- ll. Peraturan Pemcrintah Nomor 5g Tahun ibOS tentang Pengelolaan Daerah (L€mbaran Necara ReDublik lndonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Leirbaran Necara Republik Indonesia Nomor 4528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOS tentang pedoman l\_en{usunan dan pencrapen Standar pelayarrrr- Mirri-.t g.iqran l,lcgara Republik Indoneaia Tahun 2bO5 Nomor lSO, .^ I amDa"nant cmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4SgS);
14. Peraturan Pemerintsl Nomor g Tahun 20d6 tentang pelaporan I"""lgjr dan Kinerja Instarsi p€merintafr (f.ernbaian f,{'esara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan t-dr", - \_ Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2OOS tentang pedoman lenyelenggarasn Pemerintah Daerah (Iembara.i N"g*. Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 165, Tambaian -. Lcmbaran \egara Republik Indoncsia 4592);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Telu;2OOZ tentang L€poran Penyelengg-araan pemcrintah D.aerafr Kepada l;'-;;;h, h1o ?l^ K.!"-1a1r* pertanggungiawabr" xbn x.prjr-'rjpio, qan tntornaal La.poran penyelenggaraan pemerintah Daerah ^cpaqa Masyarakat (Lcmbaran NegAra Repubuk Indonesia Tahun 2oo7 Nohor 19. Tambahan Iio,u"r.r,-Nig;"'ili"irft Indonesia 4693):
16. Pcrauran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemcrintah Antara Pemcrintah, Pcmerintalan Daerah hovinsi dan Pcmcrintahan Daerab Kabupatcn/Kota {L.mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
19. 17, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik lndonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintsl Nomor 71 Tahun 2010 tent€ng Standar Akuntansi Pemcdntah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik lndonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pem€rintah Nomor l0 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan penerimaan Hibah (I€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Oll Nomor 23, Tsnbahan l,€mbaran Negara Repubtk Indon€sia Nomor 5202li
22. 20, Peraturan hesiden Nomor 54 Tahun 2OlO tcntang pengadaan Baralg/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor lg Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangalr Dacrah scbagaimala tclah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tcntang perubahan Atas peratur8lr Mcnteri Dalam Negcri Nomor l3 Tahun 2006 trntang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah dan tclah diubah kembali dengan peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 2 I Tahun 20 I I tentang perubahan Kedua Atas Peratulan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelotaan Kcuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2OlI tent€nc Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumbei dari Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
UEUUTUSXAT I
DAN BANTUAN SOSTAL PEMERII{TAH CARA PEMBERIAN HIBAH KABUPATEN KEPULAUAN
Menetapkar: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA SIAU TAGULANDANG BIARO
rmrxffiri uuuu
Passl 1
Dalam Peraturan Bupati rni, yang dirnaksud dengan :
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Taguhnlang Biair;
- l. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagutandang Biaro;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelcnggara -Urusell pemcnntahan oleh Pemerintah Dacrah dan DPRD Benurut asas otonomi dan tugas pembartuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalarn sistem dan prinsip Ncgara Kesatuan Rcpublik Indonesie ecbagaimana dimaksud dalam dndani\_Unjant Dasar Negara Rcpublik Indoncsie Tahun l945i
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapka-n Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Bia-ro dan DPRD dengan Peraturan Daerah;
5. Keuangan Daerah adalah Semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahar Daerah yang dapat dinilai dengan Uang termasuk dida.lamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah Kabupaten Kepulaus-n Siau Tagulatdang Biaro;
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD ada.lah Tim Penyusun Anggarar Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
10. Hibah adalah Pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan Daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang secara spesilik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidal&lt; secara terus menerus bertujuan untuk menunjang penyelengaraan urusan pemerintah Daerah:
11. ll.Bantuan Sosial adalah bantuan berbentuk uang/barang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam meningkatlan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
12. Naskah Perjanjian Hibah Daemh yarg selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Penerima Hibah;
13. Organisasi Kemasya-rakatan adalah Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Ncgara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, prolbsi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional datam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk Organisasi Non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraruran perundang\_ undangan.
BAB II - RUANG LIITCKI'P
Pasal 2
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelap,oran dan pertanggundawaban ierti-monitoring dan evaluasi pemberiar hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari ApBD.
BAB II - RUANG LIITCKI'P
Pasal 3
- Bantuan Sosial dapa! berupa uang atau barang. t2)
- Hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa; {r)
BAA III IUAAH
BAB II - RUANG LIITCKI'P
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah:
2. (21 Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditujukan untuk mcnunjalg pcncapa€n sasaran program dan kegiatan Pcmerintah Dacrah dengan mempcrhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dart manfaat untuk masyarakat;
3. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) setelah memenuhi belanja urusan wajib disesuaikan dengan kemartrpuan keuangal daeral dapat diberikan kepada : (3)
- b. Pemerintah Daerah Lainnya;
- a. Pemerintah;
- c. Perusahan Daerah;
- e. Organisasi kemasyarakatan.
- d. Masyarakat; dan
9. Hibai scbagaimana dimaksud pada ayat (f) dibcrikan
BAB II - RUANG LIITCKI'P
Pasal 5
- ( 1 ) Hibah kepada pe merintah sebagaimana dimaksud pada Pasa.l 4 ayat (3) huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang $.ilayah kerjanya berada di wilayah daerah yang bersangkutan;
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat i3) huruf c, diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undalgan;
- 14) Hiba} kepada masyarakat sebagaimana dirnaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf d, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertcntu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat\_ istiadat, dan kcolahragaan;
- (s) Hibah-kepada-organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf e, diberikan kepada organisasi kerhasyarakatan yarlg dibentuk sesuai ketentuan perundang-undangan.
BAB II - RUANG LIITCKI'P
Pasal 6
- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal S ayat (4) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
- b. Berkedudukan dalam daerah.
3. a, Memiliki kepengurusan yang jelas; dan
4. dimaksud pada Pasal Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana ayat (5) diberikan dengan persyaratan scbagai berikut ; (2)
5. Berkedudukan \_ dalam witayah administrasi pemerintah daerah yang bereangkutani dan b.
6. sekurang-kuralgnya a. Telah terda.ftar pada Pemerintah Daerah setemDat {riga) ta}run; 3
7. Memiliki selsetariat tetap. c.
BAA IV
PEI{CA}IOGARAX
BAB II - RUANG LIITCKI'P
Pasal 7
- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, organieasi kcmasyarakatan mcnyampaikan pcrmohonan dan/atau proposal hibah secara tcrtulis kepada Bupati;
- (3) !P49 menyampa.ikan hasil evaluasi bcrupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;
- (2) Bupati menunjuk SKPD teknis untuk melakukan evaluasi dan/atau proposal hibah; permohonan
- (4) TAPD memberikan perrjmbangan atas rekomendasi sebagairnana dimaksud pada ayat (3) scsuai dengan prioritas dan kemampuan keualgan daerah.
BAB II - RUANG LIITCKI'P
Pasal 8
- (1) Rekomendasi- kepala .SKPD teknis dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam. P.asal 7\_ ayat (3) dan ayat (a) mcnjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan ppAS;
- 12) Pencantulnp $gkasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayar (l), meliputi anggaran ntoan Dcrupa uang, barang, dan/atau jasa.
BAB II - RUANG LIITCKI'P
Pasal 9
- (1) HibaI berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD:
- (3) RKA-PPKD dan RKA.SKPD sebagaimana dimak:ud pada ayar {l) dan ayat (2) Tjlillt-g""* pcnsanggaran hib;h dalam AeBD se;uai t;atuian pcru;daria: unoangan.
- (2) Hibal berupa barang atau jasa d.icantumkan dalam RKA-SKpD:
BAB II - RUANG LIITCKI'P
Pasal 10
- (1) $l*^b:*fS y31!,d,flrssgtg" dalam kelompok bclanja tida.k lalgsung, jenis *Tllpa.ruoan, guyek, dan nncian obyek belanja berkenaan pada ppKD; ' -
2. Krnclan rubah sebagarmana dimaksud pada ayaf (l) dan ayat (2) aicantumkan nama pencrirna dan besaran hibeh. (3)
3. (21 Hloan.bcrupa barang,atau jasa dianggarkan dalam kclomd?k belaria lanssune yang quormuasuGn kedalan progam dan kegiatan, yani diuraik;n kea,da; ]..3:-']1eiTq o,*:lg.dan Jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan ::"J)^"'q-:\_!T:",I:lqa/ masJarakat, dan. rincian obyek, belanJa hfb-ah barang atau JSA.I?1$ ptn.f ketrga/mas.yarakat berkenaan pada SKpD teknis;
pErara^xAAx oHJo^r^o*
Pasal I 1
- (1) Pelaksanaan oembiavaan hibah berupa uang
BAB II - RUANG LIITCKI'P
Pasal 12
- lembepgn hibah diruarglen dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibih: (1)
- a. Pemberi dan penerima hibah': b. Trrjuan pembcrian hibal;
- NPHD sebagainana dima.ksud Dada ayat (l) memuat ketentuan meliputi : (2)
- c Brcsaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterirna
- fiBml ."*, mcnunJuk pejabat yang dibCri wewena.ng untuk menartoabngani (3)
BAB II - RUANG LIITCKI'P
Pasal 13
- (1) Bupati menetapkan daftar pencrima hibah beserta besaran uang atau ienis ' ' baiang atau jlnis jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati ber{asarkarl Peraturan Da€rah tcntang APBD dan Peraturan Eupati tentang penjabaran APBD;
- (2) Daftar penerima hibah sebagairnana dimaksud Pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/ penyerahan hibah;
- (4) Pencairan hibah dalam benruk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Penyaluran/penyerahqn hilah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima hibah dilalnrkan setelah p€naFdatanganan NPHD;
BAB II - RUANG LIITCKI'P
Pasal 14
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (l) b€rpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAA VI
PEL/TPORAII DAN PPRTAI{GCUNGJAW}AAN
Pasal l5
- Penggunaan hibah berupa uairg, dilaporkan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD tekniB; (r)
- Penggunaan hibah berupa barang atau jasa dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala SKPD teknis; 12)
- Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai realisasi jenis txilanja hibah peda PPKD dalam tahun anggaran berkenaan; (3)
- Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jdnis belanja barang dan jasa da.lam program dan kegiatan pada SKPD teknis, (4)
BAB II - RUANG LIITCKI'P
Pasal 16
Pertarggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah;
- a. Permohonan dan/atau proposal penerima hibah kepada Bupati;
- c. NPHD;
- e. Bukti transfcr uang atas pemborian hibah berupe uang atau bukti serah terima bamng/ja5a atas pemberian hibah berup4 barang/jasa.
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang akan diterima akan digunakan aesuai d€ngan NPHD; dan
BAB II - RUANG LIITCKI'P
Pasal 17
- (t) lg-"".r-" hibah bbrtanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- (21 Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- b. Surat pernyataan tanggung j.ay1L!\_Va1C menyatqkan bahwa hibah yang diterima telFh digunakan sesr.lai NPHD; dan
- a. L€.poran penggunaan hibah;
- c qt"rtflj:bukl pengeluaran yang.lellgkip dah sah riesua.i peraturan perundang\_ lndangan bagr penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terim:a barangijasa bagi panerima hibah berupa barang/jaga.
- (6) Kriteria sesuai tqjuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosiali
- c. pemberdayaan sosnl;
- d. iaminan sosial;
- f. penanggulangan bencana.
- e. penanggulalgan kemiskinan; dan
BAB II - RUANG LIITCKI'P
Pasal 22
- Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a dituiukan untuk memulihkan dan mengembsngkan kemamPuan seseorang yali mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara waiar: (1)
BAB II - RUANG LIITCKI'P
Pasal 23
- Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a dituiukan untuk memulihkan dan mengembsngkan kemamPuan seseorang yali mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara waiar: (1)
- Peilindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan merrangani resiko dari guncangan dan kerent€nan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasa!; \2j
- Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf c ditujukaJt untuk menjadikan s€seorang atau kelompok masyarakat yarg mengalarni masalah sosial mcmpunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. (3)
- Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf d merupakan skcma yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yarg layak; 14)
- Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidal&lt; dapat memenuhi kebutuhart yang layak bagi kemanusiaan; (s)
- Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf f merupakar seraagkaian upaya pencegahan yarg ditujukan untuk rehabilitasi. (6)
BAB II - RUANG LIITCKI'P
Pasal 24
- Bantuan sosial dapat berupa uang/barang yang diterima langsung oleh penerima bartuan sosial; (1)
- Bantuan soJial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima g€perti, beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, rnasyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan masyarakat tidak mampu; (2)
- Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada anggota/kelompok masyarakat kurang marnpu. (3)
BAA VIU
PENGANGCARAN
BAB II - RUANG LIITCKI'P
Pasal 25
- Anggota/Organisasi Kemasyarakatan menyampaikan permohonan dan/atau proposal kepada Bupati; (1)
- Kepila sKirD ieknis sebagaimaia Aimat iua paia ivailij mirfl.ampartan tras eva.luasi berupa rekomcndasi kepada Bupati melalui TAPD; (3)
- Bupati menunjuk SKPD teknis untuk melal&lt;ukan evaluasi permohonan dan/atau proposal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat {1). (2)
- TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuanlan daerah. (4)
- (1) Rekomendasi kepala SKPD teknis dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS;
- 12) Pencantuman alokasi arggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi a-nggaran bartuan sosial berupa uang dan/atau barang.
Pasd 27
- (1) Bantr.r€r^ sosisl berupa uang dicajrfi.unkan dalam RKA-PPKD;
- 12) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD;
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimsia dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB II - RUANG LIITCKI'P
Pasal 28
- (t) Bantuan sosial berupa uang sebagai.rnana. dimaksud dalam pasa.l 2Z ayat (!) dianggarkan daLam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosia.l, oby€k, dan rincial obyek bclanja berkenaarr pada ppKD;
- 12) Bantuan 8o8ial berupa uang e€bagaimana dimakeud dalam pasal 2T ayat l2l dianggarkan dalam kclompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam p'roqam dan kcglatan, yang diuaikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek b€lanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihah ketiga/masyaralat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKpD;
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (t) darr ayat (2) dicantumkan narna penerima dar bcaslan bantuan soEial.
BAB II - RUANG LIITCKI'P
Pasal 29
- (1) Pencairar bantuan sosial berupa uang dilskukan dengan cara pcmbayaran langsung (LS);
- 12) Dalam hal bartuan eosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 0ima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui meksnism€ tambah uang (TU);
- (3) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial scbagaimala dimaksud pade ayat (a) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuar sosial.
PEI.AIGAI|AAI| DAIT PEI{ATAUAAHAAIT
BAB DI - PEI.AIGAI|AAI| DAIT PEI{ATAUAAHAAIT
Pasal 30
- (r) Pelaksanaan pembiayaan PPKD; bantuan sosia.l berupa uang bcrdasarkan atas DpA-
- 12) Pelaksanaan pembiayaan SKPD tcknis. bantuan sosial berupa barang berdasarksn atas DpA-
- (ll Bupati Mcnetapkan daft.r pencrima dan besaran bantuan sosial dcngan k€putusan Bupati
BAB DI - PEI.AIGAI|AAI| DAIT PEI{ATAUAAHAAIT
Pasal 32
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perunda-ng-undangan.
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB X - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 33
- (1) Pencrima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui ppKD dengan tembusan kepada SKpD teknis:
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD teknis.
- (3) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada ppKD dalam tahun anggaran berkenaan;
- 14) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai realisasi obvek belanja bartuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD teknis.
BAB X - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 34
Pertanggungjawaban pemerintah.daerah atas pemberian bantuan sosial meliputil
- a. Permohonan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
2. b, Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan sosial;
- d. Bukti transfer/p€nyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- c. Pakta integdtas dari penerima baniuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akarr digunakan sesuai dengan permohonan; dan
- {l) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material aLas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya;
- \2) Pertanggungiawaban penerima bantuan sosial meliputi :
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati dengan tembusan PPKD dan/atau SKPD teknis paling larnbat pada akhir tahun anggaran betkenaan;
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakaa oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
BAB X - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 36
- {l) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada daerah dalam tahun anggaran berkenaan; laporan keuangan peme rintah
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum bantuan sosial sampai dengan akhir tahun persediaan da.lam neraca, diserahkan kepada pen€rima anggaxan dilaporkan sebagai
BAB XI - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 37
- (l) SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimara dimaksud disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKpD tugas dan fungsi pengawasan. pada ayat (1) yang memPunyal
BAB XI - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 38
Dalam hal hasil monitoring dan evaruasi sebagaimana dimaksud dalam pasar 37 ayat (2) terdapat penggunaan hibalt atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan permohonan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang\_undangan.
rcruoffitTt"utup
BAB XI - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 39
Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggsl diundangkqn.
Agsr setiap orung mengetahuinya memerintahkan pcngundangan Pcraturan BuPati ini dcngan pcnqmpatannya dalan Bcrita Daerah lGbuPaten KcPulauan Siau Tagubdang Biro.
Ditctapkan di Ondong Siau pada tanggd '1 (r' nuorl
2012
BI'PAII KEPULAUAIT SIAV TAOULAITDAITG BIARO,
TONI SI'PIT
Diundangkal di Ondong Siau
Pada tanggal 1 J^ ,.1.:rl
2OI2
DAERAH KABUPATEN KEPUI.AUAN SI.AU TAOUI,ANDANG BTARO, llqlrtr [u
MUDA
16 I I 003
KABUPATEN KEPUIAUAN SIAU TAGUIANDANO BIARO BERITA TAHIJN 2012 NOMOR 5 DAERAH