PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2017 tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa agar Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa lebih optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diem ban;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomm· 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang› Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Menetapkan
2
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 5);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Beita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89);
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan gaji sebagai Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari Penghasilan Kepala Desa per bulan. Tetap
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tidak berhak menerima Penghasilan dari APB Desa. Tetap
- (2) Penghasilan tetap Pegawai Negeri dimaksud pada ayat (1) diterima dari Instansi Induknya.
- (3) Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (l) adalah gaji pokok sebagai PNS tetap pada
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
BAB III - TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 4
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan selain penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan. pada
BAB III - TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 5
Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil menerima tunjangan dari APB Desa.
BAB IV - TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 6
- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan dari APB Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan tunjangan kinerja. pada
BAB IV - TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 7
- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan
BAB IV - TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 8
BPD dalam menjalankan tugasnya mendapat operasional. biaya
SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BAB V - SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 9
- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kedudukan Badan permusyawaratan Desa dianggarkan pada belanja pegawai yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Tunjangan kinerja badan permusyawaratan desa sebagaimana Asli Desa.
- (3) Besaran penghasilan dan tunjangan kepala Desa dan perangkat desa serta tunjangan kedudukan badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. tetap
BAB VI - MEKANISME PELAKSANAAN
Pasal 10
- 1) Pemerintah Desa menetapkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- (2) Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Kepala pada
Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa yang mulai berlaku dalam kurun waktu tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, pemberian Penghasilan dan/ atau Tunjangan terhitung mulai bulan bersangkutan\_ Tetap
- (4) Kepala Desa; Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa yang mulai berlaku dalam kurun waktu setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, pemberian Penghasilan Tetap dan atau Tunjangan terhitung mulai bulan berikutnya.
BAB VI - MEKANISME PELAKSANAAN
Pasal 11
- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia maksimal tidak diberikan Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan yang meninggal sebelum habis masa jabatan dan/ atau sebelum mencapai batas usia maksimal, diberikan penghasilan dan / atau tunjangan satu bulan berikutnya yang diterimakan kepada ahli warisnya. tetap
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan secara penuh
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penjabat Kepala Desa hanya dapat diberikan tunjangan sampai batas waktu terpilihnya kepala desa definitif.
- (3) Pelaksana tugas perangkat Desa yang mengisi kekosongan jabatan perangkat desa lainnya dapat memilih salah satu tunjangan yang lebih besar
- (4) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang telah habis masa jabatannya tetapi belum diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih menerima penghasilan tetap dan atau tunjangan, maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh penghasilan dan/atau tunjangan yang diterima sejak habis masa jabatannya ke rekening kas desa. tetap
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
- (1) PNS yang diperbantukan menjadi Sekretaris Desa tidak berhak mendapat penghasilan tetap dan tunjangan sebagai sekretaris desa melalui APB Desa.
- (2) Tunjangan BPD yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai dengan besaran tunjangan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati sampai adanya penyesuaian kelembagaan BPD
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkanpada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin tanggal 3 Januari 2017 pada

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, ttd H. ANSHARUDDIN

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN

Penetapan: Diundangkan di Paringin tanggal 3 Januari 2017 pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd H. RUSKARIADI H M. IWAN SETIADY, SH NIP . 19780929 200501 1 009 BERITA BAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 7