PERATURAN BUPATI RI Nomor 38 Tahun 2009 tentang PENETAPAN STANDAR HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO (berlaku 3 September 2009)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
B U P A T I B U N G O
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 38 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN STANDAR HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,
:
- a. bahwa dalam rangka penyusunan anggaran belanja dan pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi setiap SKPD, maka perlu adanya pengaturan mengenai standar harga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- b. bahwa standar harga yang diatur dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 20 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2010;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-...2
```
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Menetapkan
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
MEMUTUSKAN : ________________3
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah, yang
6. meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultansi dan jasa lainnya;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan tugastugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan SKPD;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
11. Standar Harga adalah harga satuan unit biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ## BAB II
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Standar biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan:
- a. Pedoman bagi SKPD dalam penyusunan anggaran belanja;
- b. Pedoman bagi bendahara pengeluaran/bendahara pengeluran pembantu dalam pelaksanaan pembayaran; dan
- c. Batasan yang tertinggi untuk setiap pembayaran atas beban APBD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dilakukan dengan ## BAB III
KLASIFIKASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Standar biaya diklasifikasikan menurut kelompok belanja yang meliputi:
- a. belanja langsung;
- b. belanja tidak langsung.
STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Bagian Pertama
Honorarium Satuan Tugas
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 5
- (1) Honorarium satuan tugas dianggarkan pada anggaran belanja langsung.
- (2) Honorarium satuan tugas merupakan bentuk imbalan kerja bagi personil satuan tugas atas pelaksanaan suatu tugas tertentu dalam rangka menunjang suatu kegiatan yang diemban oleh satuan kerja perangkat daerah dan atau dalam rangka menunjang kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam penyusunan anggaran belanja untuk honorarium satuan tugas harus diperhatikan kewajaran biaya dikaitkan dengan hasil kerja yang diharapkan dengan dibentuknya satuan tugas.
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk Tim, Panitia, Majelis Pertimbangan dan Badan Pertimbangan atau dengan nama dan penyebutan lain.
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 6
Honorarium yang diberikan kepada personil satuan tugas sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
- a. terkait langsung dengan atas aktivitas yang dilakukannya melalui unjuk kerja yang diberikan;
- b. memiliki keterkaitan tugas dengan jabatan/peran yang diembannya;
- c.
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 7
- (1) Satuan tugas dapat dibentuk dengan Keputusan Bupati atau Kepala SKPD.
- (2) Satuan tugas yang dibentuk dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki ruang lingkup tugas cukup luas, jangka waktu tertentu atau permanen, bersifat strategis dan koordinatif yang pelaksanaannya melibatkan beberapa SKPD atau instansi vertikal dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah secara terpadu;
- b. kegiatan dilakukan demi kepentingan daerah dan/atau hasil kerja SKPD terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang pertimbangannya ditetapkan oleh Bupati;
- c.
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 8
- (1) Honorarium satuan tugas dapat dibayarkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melalui metoda per bulan atau per kegiatan.
- (2) Pembayaran per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan masa kerja efektif untuk pelaksanaan tugas yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan dengan pembayaran dilakukan menurut perhitungan bulan.
- (3) Pembayaran per kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut perhitungan kegiatan yang dilaksanakan.
- (4) Struktur organisasi satuan tugas disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan tugas yang dilaksanakan dan
besarnya honorarium diberikan secara bertingkat sesuai dengan kedudukannya dalam satuan tugas.
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 9
Honorarium satuan tugas diberikan kepada personil yang ditunjuk
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 10
- (1) Honorarium pengelola keuangan/kegiatan SKPD merupakan bentuk imbalan kerja bagi personil pengelola keuangan/kegiatan satuan kerja atas aktivitas yang dilakukan atau atas peran yang diembannya
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 11
- (1) Honorarium pengelolaan barang SKPD merupakan bentuk imbalan kerja bagi personil pengelola barang satuan kerja atas
aktivitas yang dilakukan atau atas peran yang diembannya
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 12
- (1) Honorarium/upah kerja tenaga honorer merupakan bentuk imbalan kerja bagi seseorang non PNS atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan tertentu yang bersifat rutin.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. upah harian, rata-rata 6,5 jam kerja sehari atau 40 jam kerja selama 6 hari;
- b. bulanan, disesuaikan dengan jam kerja PNS atau jam kerja menurut jenis tugas yang dibebankan;
- c. shift, rata-rata 5 jam kerja untuk 1 shift.
- (3) Honorarium/upah pekerja tenaga honorer dianggarkan pada anggaran belanja langsung.
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 13
Khusus untuk honorarium/upah pekerja tenaga honorer yang melaksanakan tugas fungsional seperti tenaga medis, guru, dan lainnya, ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.
Uang Lembur
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 14
- (1) Uang lembur diberikan kepada PNS dan tenaga honorer yang melaksanakan tugas/pekerjaan tertentu di luar jam kerja yang ditetapkan.
- (2) Tugas/pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 15
- (1) Honorarium berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, penyuluhan dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh SKPD meliputi honorarium:
- a. Instruktur/pengajar/pelatih/penyuluh/penyebutan lainnya; b. Peserta.
- (2) Instruktur/pengajar/pelatih/penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berasal dari aparat Pemerintah Daerah perhitungan honorarium terdiri dari:
- a. pembuatan modul/materi, yang dihitung
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 16
- (1) Honorarium pelaksanaan penelitian diberikan berkaitan dengan kegiatan penelitian.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada anggaran belanja langsung.
Bagian Kedelapan
Upah Pungut
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 17
- (1) Upah pungut dapat diberikan kepada Pejabat Negara, PNS dan tenaga honorer
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 18
Pemberian upah pungut ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
STANDAR BIAYA BELANJA BARANG/JASA
BAB V - STANDAR BIAYA BELANJA BARANG/JASA
Pasal 19
- (1) Standar biaya untuk belanja barang/jasa diklasifikasikan dalam beberapa komponen meliputi:
- a. alat tulis;
- b. barang cetakan;
- c. alat elektronik;
- d. komputer/laptop;
- e. alat listrik;
- f. alat rumah tangga dan kebersihan;
- g. peralatan kantor dan meubeleir;
- h. bibit pertanian/tanaman keras bahan material dan upah kerja;
- i. obat kesehatan;
- j. alat kesehatan;
- k. peralatan dan obat peternakan;
- l. bahan bangunan dan upah kerja;
- m. jasa penerjemah dan pengetikan;
- n. pakaian dinas;
- o. makanan dan minuman.
- (2) Masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada anggaran belanja langsung.
STANDAR BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN
BAB VI - STANDAR BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN
Pasal 20
Untuk klasifikasi belanja pemeliharaan, standar harga ditetapkan untuk operasional dan pemeliharaan kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah baik yang dipergunakan dalam rangka menunjang tugas-tugas administrasi umum pemerintahan maupun pelaksanaan kegiatan.
BAB VI - STANDAR BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN
Pasal 21
Biaya operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dianggarkan pada anggaran belanja langsung.
STANDAR BIAYA BELANJA MODAL
BAB VII - STANDAR BIAYA BELANJA MODAL
Pasal 22
Komponen biaya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang outputnya menghasilkan aset daerah berupa fasilitas umum dan sosial dianggarkan pada anggaran Belanja Modal.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23
Terhadap komponen biaya yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga satuan biaya yang dipergunakan SKPD dalam rangka pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga pasar berlaku dengan terlebih dahulu mengadakan perbandingan diantara harga satuan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berkompeten dan diutamakan yang menguntungkan bagi negara/daerah;
- b. harga satuan biaya yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan nilai di atas Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditetapkan melalui persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. harga satuan biaya yang dipergunakan SKPD berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain yang memberikan manfaat cukup luas dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berpedoman pada hasil kesepakatan yang ditetapkan.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24
Apabila terjadi kenaikan harga pasar atas beberapa komponen unit harga yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka penetapan harga satuan biaya yang dipergunakan dalam rangka pengadaan barang/jasa harus melalui persetujuan tertulis Kepala SKPD/Pengguna Anggaran.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25
- (1) Setiap pengeluaran uang untuk pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu harus mempedomani ketentuan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 24 dan/atau ## BAB IX
PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26
Uraian dan rincian standar harag sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.



Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 3 September 2009

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 3 September 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. SUMASNO S

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2009 NOMOR 268