Unknown Unknown Nomor 60 Tahun 2017 tentang TATA C~RA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KOTA PRABUMULlH TAHUN ANGG~N 2017 (berlaku 19 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA PRABUMUllH
PROVINS! SUMATERA SELATAN PERATURAN VV ALIKOTA PRABUMULIH NOMOR =r TAHUN 2017
TENTANG
TATA C~RA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KOTA PRABUMULlH TAHUN ANGG~N 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PRABUMULIH,
- a.
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rindan Dana Desa Setiap Desa df Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomoi 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan ... -·Lembaran-Negara-Republ:ilLlnrlonesiaNol11.or1~38.};\_.\_ --... \_. -...,...
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5495);
-.-,,--~.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nornor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 1).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA CARA TENTANG TATA PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTAPRABUMULIHTAHUNANGGARAN
- PEMBAGIAN DAN 2017
BABI KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Desa adalah kesatuan memiliki batas wilayah masyarakat hukum yang yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat prakarsa masyarakat, hak asal usul, pemerintahan, berdasarkan dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan selanjutnya disingkat dan Belanja Desa, yang APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan;
11. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Kota yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDes.
BABII PENETAPAN RINCIANDANADESA
Pasa12
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kota.
Pasa13
Pasal 2
Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

## Pasa14

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang darr/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

- W = {(0,25 * 21) + (0,35 * 22) + (0,10 * 23) + (0,30 * 24)} * (DDkota - ADkota)

## Keterangan:

- W ::::: Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kota
- Zl ::::: rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
- 22 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- 23 ::::: rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- 24 == rasio IKG kota terhadap total IKG kota yang memiliki Desa

DDkota ::::: pagu Dana Desa kota

- ADkota = besaran ADuntuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kota

## Pasa16

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang danjatau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

## Pasa17

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BABIII

## PENYALURAN DANADESA

## Pasa18

- (1) Penyaluran Dana Desa pemindahbukuan dari Rekening Rekening Kas Urnurn Desa. dilakukan melalui Kas Umum Daerah ke
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

- (3)Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Walikota; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli.

## BABIV PENGGUNAAN DANADESA

## Pasa19

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang meliputi antara lain:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan saran a prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. lingkungan pemukiman;
2. transportasi;
3. energi; dan
4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesehatan masyarakat; dan
2. pendidikan dan kebudayaan.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan saran a prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2. penanganan bencana alam;
3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri, antara lain melalui :
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa darr/atau BUMDesaBersama;

1. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dau/ atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- J. pengembangan kerjasama an tar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa;
1. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);dan
- m. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada satu kebijakan satu desa satu produk unggulan.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan walikota.
- (5) Persetujuan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan Zatau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (6) Pengalokasian kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dialokasikan maksimal sebesar 5 % (lima per seratus) dari pagu Dana Desa masing-masing desa.

## Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BABV PELAPORANDANADESA

## Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

## SANKSI

## Pasal12

- (1)Walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5);
- b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan Zatau
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3)Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4)Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

## Pasal 13

- (1)Walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)dan ayat (5)telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2)Dalam hat penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sarnpai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa diRKUD.
- (3) Walikota memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalarn rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

## BABvn

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, mernerintahkan pengundangan Peraturan Walikota rm dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 19 Januari 2017


Diundangkan di Prabumulih tanggal 20 Januari 2017 pada

SEKRETARIS DAERAH KOTX PRABUMULIH,

H.DJO


BER1TADAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN2017 NOMOR 8.

LAMPIRI\N:

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR

TAHUN

2017

TANGGAL


,JANUARI 201"7

## PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KOTA PRABUMULIH TAHUN A.~GGARAN 2017

| NO. | KECAMATAN | ,DESA | PAGUD~A DESA per-D~:(~) |
|-------|------------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | PRABUMULIH BARAT | TANJUNG TELANG | 1.260.269.000 |
| 2 | ; CAMBAI | PANGKUL | 1.128.562.000 |
| 3 | CAMBAI | MUARA SUNGAI | 1.103.213.000 |
| 4 | RAMBANG KAPAK TENGAli | KARYAMULYA | 1.075.077.000 |
| 5 | RJ\MBANG KAPAK TENGAH | RAMBANG SENULING | 959.623.000 |
| 6 | RAMBANG KAPAK TENGAH | JUNGAI | 1.174.51 LOOO |
| 7 | RAMBANG KAPAK TENGAH | TALAl~G BATU | 1.044.966.000 |
| 8 | RAMBANG K,l\PAK TENGAH | KARANGAN | 1.092.405.000 |
| 9 | RAMBANG KAPAK TENGAH | KARANG BINDU | 932.732.000 |
| 10 | RAMBANG KAPAK TENGAH | SINAR RAMBANG | 952.651.000 |
| 11 | RAMBANG KAPAK TENGAH | KEMA.NG TANDUK | 1.114.523.000 |
| 12 | PRABUMULIH SELATAN | TANJUNG MENANG | 1.000.547.000 |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 12.839.079.000 |

WALIKOTA PRABUMULIH,