Unknown Unknown Nomor I Tahun 1956 tentang PEITYELEN(X}ARAAIT FOOL DAN AGEN PERUSAHAAN ANGXUTAN ORANG DENGAN I(ENDARAAN BERUOTOR UMUU DET{GAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA WAIIKOTA PAYAT(UMBUH - a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor I tahun 20 15 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Payakumbuh, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALII(OTA PAYAIruUBUH I{OMOR: lo TAHUN2O16
TENTANG
PEITYELEN(X}ARAAIT FOOL DAN AGEN PERUSAHAAN ANGXUTAN ORANG DENGAN I(ENDARAAN BERUOTOR UMUU
DET{GAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
WAIIKOTA PAYAT(UMBUH
- a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor I tahun 20 15 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Payakumbuh, Pasal 152 diatur mengenai pool dan agen perusahaan Angkutan kendaraan bermotor umum;
- b. bahwa tempat pool dan agen dari perusahaan Angkutan kendaraan bermotor umum dapat dipergunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/ atau menumnkan penumpang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh Tentang Penyelenggaraan Pool dan Agen Perusahaan Angkuta Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
- l. Undang - undang Nomor 8 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah jo Peranturan Mentri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang l,alu Lintas dan Angkutan Jalan (t embaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan l,embaran Negara Nomor
U
3a8O);
3. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor: 244 Tambahan kmbaran Negara Nomor 5587 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan l,alu Lintas Jalan (kmbaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan kmbaran Negara Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol4 tentang Angkutan Jaian
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2O13 Tentang SPM Angkutan Orang dengaan Ken daraan bermotor umum dalam trayek;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2Ol4 Tentang SPM Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Da-lam Trayek;
8. Peraturan Menteri Perhub ungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Analisis Dampak lalu Lintas;
9. Keputusan Menteri Perhubungan KM 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan
- ll. Keputusan Perhubungan Darat Nomor : SK.75lAJ.60 I / DRJD/2003, tahun 20 14;
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyeienggaraan LaIu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Payakumbuh (lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2015 Nomor 1)
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor l1 Tahun 2O15 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh tahun 2016 ( Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 11 )
14. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O15 Nomor 91)
MEMUTUSI(AN
PERATURAN WALIKOTA PAYAIfiIMBUH TEilTANG PEITYELENGGARAAN PIOOL DAN AGEI{ PERUSAIIAAN ANGKUTAI{ ORANG DEI{GAN I(ENDARAAI| BERMOTT'R I'MT'U
Menetapkan
BAB II - FOOL Bagtan Pertama Jenls dan Fungst Pool Pasd 2
Pasal 2
- (1) Penyelenggaraan pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh 1 (satu) atau beberapa perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umumn
BAB II - FOOL Bagtan Pertama Jenls dan Fungst Pool Pasd 2
Pasal 4
Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurangkurangnya 5 (lima) unit bus;
- b. jarak pool ke termina-l terdekat cukup jauh;
- c. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool, berupa :
- 1) Mempunyai jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kuranrya 50 meter;
- 2) Mempunyai jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
- 3) Dilengkapi dengan fasilitas celukan masuk-keluar
U
- kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan / percepatan;
- 4) Apabila volume kendaraan masuk-keluar pool cukup padat, pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool harus dipasang lampu kelap-kelip (flashing light) warna lruning;
- d. tidak ada pembebanan biaya tambahan terhadap Penumpang;
- e. lokasi pool terletak pada lintasan trayek yang dilalui oleh bus-bus yang menggunakan pool;
- f. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal sesuai kartu pengawasan
- g. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin.
BAB II - FOOL Bagtan Pertama Jenls dan Fungst Pool Pasd 2
Pasal 5
- (1) Pembangunan pool harus dilengkapi dengan:
- a. rancang bangun pool;
- b. analisis dampak lalu lintas;
- c. analisis mengenai dampak lingkungan;
5. (21 Pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus
BAB II - FOOL Bagtan Pertama Jenls dan Fungst Pool Pasd 2
Pasal 6
- (1) Pembangun€rn pool yang digunakan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor;
- (2) Pembangunan pool angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia dengan tetap mengutamakan fungsi pool.
V
Paragraf a
Fastlitas Pool
BAB II - FOOL Bagtan Pertama Jenls dan Fungst Pool Pasd 2
Pasal 7
- (1) Pool yang digunakan untuk menaikkan dan/ atau menurunkan, minimal harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut :
2. a, geduang/ruangkantor;
- b. ruang tunggu penumpang dan/ atau pengantar/penjemput;
- c. tempat untuk parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan dengan kapasitas sekurang-kurangnya 5 (lima) unit mobil bus;
- d. tempat parkir bagr mobil para pengantar dan/ atau taksi;
- e. loket penjualan tiket;
- f. kamar kecil/toilet.
8. (21 Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pool juga dapat dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat sesuai kebutuhan;
- (3) Pool yang digunakan untuk tempat istirahat, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, harus dilengkapi dengan fasilitas untuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
Bagian Kettga Penyeleaggaraaa Pool
P$al 8
- (1) Penyelenggaraan pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh 1 (satu) atau beberapa perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umumn
- (2) Penyelenggaraan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penggunaannya ditetapkan oleh:
- a. Bupati/Walikota, untuk pool yang berlokasi di Kabupaten/Kota
- (3) Apabila pooi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mal&lt;a penetapannya dapat dibatalkan oleh :
- a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk pool yang melayani angkutan Antar Kota Antar Propinsi;
- b. Kepala Dinas Propinsi untuk pool yang melayani angkutan Antar Kota Dalam Propinsi;
Passl 9
Penyelenggaraan pool angkutan penumpang meliputi kegiatan :
- a. pengelolaan;
- b. pemeliharaan;
- c. penertiban pool.
Pesel 1O
- (1) Pengelolaan pool penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a, meliputi kegiatan :
- a. perenc€rnaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan operasional pool.
5. (21 Kegiatan perenc€rnaan operasional pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:
- a. penetapan pelataran pool;
- b. penataan fasilitas penumpang / pengantar I penjemput;
- c. penataan arus lalu lintas;
- d. penyajian daftar rute dan tarif;
- e. penataan kantor, loket dan fasilitas lainnya.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan;
- b. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan;
- c. pengaturan lalu lintas dalam pool;
U
- d. pencatatan dan pelaporan operasional kendaraan dan penumpang.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi pengawasan terhadap :
- a. tarif angkutan;
- b. kelaikan jalan kendaraan;
- c. kapasitas muatan yang diizinkan;
- d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan.
- (1) Pemeliharaan pool angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b, dilakukan untuk menjamin agar pool dapat berfungsi sekurangkurangnya sesuai dengan fungsi;
2. (21 Pemeliharaan pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. menjaga kebersihan dan keutuhan bangunan pool;
- b. menjaga kebersihan dan keutuhan pelataran pool;
- c. merawat seluruh peralatan yang diperuntukkan untuk operasional pool.
Penertiban pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok pool.
/
BABIII
AGEN
Bagian Pettama
Pe rs5raratan Agen
Pasaf 13
Agen harrs memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. hanya dipergunakan sebagai tempat penjualan tiket;
- b. tidak diperbolehkan sebagai tempat pemberangkatan bus;
- c. tidak ada pungutan tambahan terhadap penumpang;
Bagian Kedua
Pe nyele aggaraan Agen
Penggunaan suatu tempat/lokasi sebagai
Penyelenggaraan agen meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban yang dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau beberapa perusahaan angkutan kendaraan bermotor umum
Penggunaan agen dilakukan
Agen yang terletak di dalam pool atau terminal pemberangkatan, persingg ahan danlatau tujuan dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
BABIV PEI|GAWASAN FOOL DAN AGEI{ Pasal 18
- (1) Pengawasan dan penilaian terhadap penyelenggaraan pool dan agen Dinas Perhubungan Komonikasi dan Informatika Kota/ Payakumbuh untuk pool dan agen yang berlokasi di wilayah Kota Payakumbuh;
2. (21 Pengawasan dan penilaian pool dan agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
- a. Tarif angkutan;
- b. Pelayanan kepada pengguna jasa angkutan;
- c. Persyaratan administratif kendaraan;
- d. Kelaikan kendaraan yang dioperasikan;
- (3) Hasil pengawasan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyelenggaraan pool dan agen harus dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada :
- a. Direktur Jendera-l Perhubungan Darat untuk trayek Antar Kota Antar Propinsi;
- b. Kepala Dinas Propinsi untuk trayek Antar Kota Dalam Propinsi.
- (4) Hasil pengawas€rn dan penilaian terhadap penyelenggaraan pool dal agen digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan di dalam pemberian izin trayek angkutan antar kota.
BABV TA.ITGGI'I|G JAWAB Pasal 19
Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pool dan/ atau agen yang dimiliki.
V
Terhadap pool dan agen yang dikelola oleh beberapa perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum, tanggung jawab dilakukan secara bersama-sama
BABVI SANKSI Pasal 21
- (ll lzin penyelenggaraan pool dan/atau agen dapat dapat dicabut apabila :
- a. penyelenggaraan pool dan/ atau agen tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan;
- b. pe nyelenggaraaan pool dan/ atau agen menyimpang dari persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 13.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
Pas8l 22
Pencabutan izin penyelenggaraan pool dan/ atau agen dapat dilakukan tanpa melalui proses peringatan, dalam hal :
- a. Penyelenggaraan pool dan/ atau membahayakan kepentingan bangsa dan negara;
- b. Penyelenggaraan pool dan/ atau agen membahayakan keselamatan penumpang dan masyarakat disekitarnya.
V
Passl 23
BAB II - FOOL Bagtan Pertama Jenls dan Fungst Pool Pasd 2
Pasal 8
Penetapan pencabutan izin penyelenggaraan pool dilakukan oleh pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
BAB II - FOOL Bagtan Pertama Jenls dan Fungst Pool Pasd 2
Pasal 9
Penertiban pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok pool.
BAB II - FOOL Bagtan Pertama Jenls dan Fungst Pool Pasd 2
Pasal 11
- (1) Pemeliharaan pool angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b, dilakukan untuk menjamin agar pool dapat berfungsi sekurangkurangnya sesuai dengan fungsi;
2. (21 Pemeliharaan pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. menjaga kebersihan dan keutuhan bangunan pool;
- b. menjaga kebersihan dan keutuhan pelataran pool;
- c. merawat seluruh peralatan yang diperuntukkan untuk operasional pool.
BAB II - FOOL Bagtan Pertama Jenls dan Fungst Pool Pasd 2
Pasal 12
Penertiban pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok pool.
/
BABIII
AGEN
Bagian Pettama
Pe rs5raratan Agen
Pasaf 13
Agen harrs memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. hanya dipergunakan sebagai tempat penjualan tiket;
- b. tidak diperbolehkan sebagai tempat pemberangkatan bus;
- c. tidak ada pungutan tambahan terhadap penumpang;
Bagian Kedua
Pe nyele aggaraan Agen
BAB II - FOOL Bagtan Pertama Jenls dan Fungst Pool Pasd 2
Pasal 14
Penggunaan suatu tempat/lokasi sebagai
BAB II - FOOL Bagtan Pertama Jenls dan Fungst Pool Pasd 2
Pasal 15
Penyelenggaraan agen meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban yang dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau beberapa perusahaan angkutan kendaraan bermotor umum
BAB II - FOOL Bagtan Pertama Jenls dan Fungst Pool Pasd 2
Pasal 16
Penggunaan agen dilakukan
BAB II - FOOL Bagtan Pertama Jenls dan Fungst Pool Pasd 2
Pasal 17
Agen yang terletak di dalam pool atau terminal pemberangkatan, persingg ahan danlatau tujuan dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
BAB II - FOOL Bagtan Pertama Jenls dan Fungst Pool Pasd 2
Pasal 18
- (1) Pengawasan dan penilaian terhadap penyelenggaraan pool dan agen Dinas Perhubungan Komonikasi dan Informatika Kota/ Payakumbuh untuk pool dan agen yang berlokasi di wilayah Kota Payakumbuh;
2. (21 Pengawasan dan penilaian pool dan agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
- a. Tarif angkutan;
- b. Pelayanan kepada pengguna jasa angkutan;
- c. Persyaratan administratif kendaraan;
- d. Kelaikan kendaraan yang dioperasikan;
- (3) Hasil pengawasan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyelenggaraan pool dan agen harus dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada :
- a. Direktur Jendera-l Perhubungan Darat untuk trayek Antar Kota Antar Propinsi;
- b. Kepala Dinas Propinsi untuk trayek Antar Kota Dalam Propinsi.
- (4) Hasil pengawas€rn dan penilaian terhadap penyelenggaraan pool dal agen digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan di dalam pemberian izin trayek angkutan antar kota.
BAB II - FOOL Bagtan Pertama Jenls dan Fungst Pool Pasd 2
Pasal 19
Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pool dan/ atau agen yang dimiliki.
V
Terhadap pool dan agen yang dikelola oleh beberapa perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum, tanggung jawab dilakukan secara bersama-sama
BAB II - FOOL Bagtan Pertama Jenls dan Fungst Pool Pasd 2
Pasal 21
- (ll lzin penyelenggaraan pool dan/atau agen dapat dapat dicabut apabila :
- a. penyelenggaraan pool dan/ atau agen tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan;
- b. pe nyelenggaraaan pool dan/ atau agen menyimpang dari persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 13.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
Pas8l 22
Pencabutan izin penyelenggaraan pool dan/ atau agen dapat dilakukan tanpa melalui proses peringatan, dalam hal :
- a. Penyelenggaraan pool dan/ atau membahayakan kepentingan bangsa dan negara;
- b. Penyelenggaraan pool dan/ atau agen membahayakan keselamatan penumpang dan masyarakat disekitarnya.
V
Passl 23
Penetapan pencabutan izin penyelenggaraan pool dilakukan oleh pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
Penyelenggara pool dan/ atau agen angkutan antar kota wajib mengumumkan serta mencantumkan waktu keberangkatan, lintasan trayek, nomor kendaraan, jenis pelayanan serta tarif yang berlaku pada masing-masing trayek ditempat yang mudah dilihat oleh ca-lon penumpang.
BAB VIII - XETENTUAN LAIIT.LAIN Pasal 25
Pasal 25
- (1) Pool tertentu dapat digunakan sebagai terminal dalam keadaan tingkat kepadatan terminal tinggi, seperti; dalam pelaksanaan angkutan Lebaran, Natai dan Tahun Baru;
- (2) Pool sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) harus menempatkan petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kononikasi dan Informatika/ Kota Payakumbuh.
Paed 26
Kepala Dinas Kabupaten/ Kota Komonikasi dan Informatika Kota Payakumbuh mengawasi dan melaksanakan Peraturan Walikota ini.
V
K TENTUAIT PERALIIIAIT
P$al27
- (1) Pool dan/ atau agen yang pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini telah ada dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini ini tetap dapat beroperasi sebagai pool dan/atau agen selambat-lambatnya I (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan ini harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur daiam Peraturan ini.
- (2) Apabila pool dan/ atau agen sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) belum menyesuaikan, pool dan/ atau agen yang bersangkutan akan ditutup.
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh. Ditetapkandi :PAYAKUMBUH tanggal ' \E tts$u}}{ )-o\! PAYAI(IMBTIII RIZA FAIEPI f h

Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh , pada tanglal : \5 F€$\tS\y'

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA\ ,/ PAYAKUMBUH Y ao\16 pada \