UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTERIAN PENERANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik
- Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IX. Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Penerangan ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN IX KEMENTERIAN PENERANGAN. BAB I (Pengeluaran).
- 9.1 Kementerian dan pengeluaran umum ...
25.374.000
- 9.2 Perusahaan Film ...
15.918.000
- 9.3 Distribusi Film ...
Memori
- 9.4
Radio ...
29.955.000
- 9.5 Propinsi-propinsi ...
67.269.000
- 9.6 Pengeluaran tidak tersangka ...
Memori
Jumlah ...
138.516.000
(Seratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
Pasal 2
Bagian IX, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Penerangan ditetapkan sebagai berikut:
9.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 9.1.1 Kementerian.
- 9.1.1. 1 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.
- 2 Pendapatan dari penginapan wartawan-wartawan luar negeri.
- 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran, mengenai keperluan pegawai.
- 9.1.2 Penerimaan umum.
- 9.1.2. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
- 2 Pendapatan dari penjualan brosur-brosur dan lain-lain penerbitan.
- 3 Pendapatan dari sertipikat-sertipikat deviden.
- 4 Pendapatan dari penjualan potret.
- 5 Pendapatan dari mempersewakan film-film.
- 6 Pembayaran kembali dari subsidi majalah-majalah/surat-surat kabar.
- 7 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 8 Pendapatan dari percetakan-percetakan kecil.
9.2 PERUSAHAAN FILM.
- 9.2.1 Perusahaan Film Negara.
- 9.2.1. 1 Pendapatan dari penjualan dan penyewaan film.
- 2 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.
- 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 9.3 DISTRIBUSI FILM.
- 9.3.1 Jawatan Distribusi Film dalam likwidasi.
- 9.3.1. 1 Pendapatan dari penyewaan film-film Jawatan Distribusi Film Negara dalam Rwidasi.
9.4 RADIO.
- 9.4.1 Jawatan Radio.
- 9.4.1. 1 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.
- 2 Pendapatan dari langganan dan adpertensi penerbitan dan lainlain.
- 3 Pendapatan dari pertunjukan umum, sayembara pendengar, konkurs musik dan nyanyi dan lain-lain.
- 4 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
9.5 PENERIMAAN RUPA-RUPA.
- 9.5.1 PENERIMAAN rupa-rupa.
- 9.5.1. 1 Penjualan barang-barang yang digunakan dan dipakai untuk Pemerintah.
- 2 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan tidak berguna.
- 3 Penerimaan lain-lain.
BAB II - (Penerimaan).
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO. Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958,

Penandatangan: Menteri Kehakiman, ttd G.A. MOENGKOM.

Penandatangan: Menteri Penerangan, ttd SUDIBJO. ## CATATAN

Verifikasi: Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956