Unknown BUPATI BANGKALAN Nomor 3 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKALAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan.
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
•
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hi bah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
.\_
-
-
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
-
-
- dirubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 ten tang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 3/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 4/D. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 081);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1 /E);
31. Peraturan Daerah Ka bu paten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/E);
36. Peraturan Daerah Ka bu paten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 7 /E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 1/E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 5/E);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 3/A);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 6/E);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun 2014 ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/ A);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rpl.575.466.878.284,70 bertambah sejumlah Rp96.641.641.354,90 sehingga menjadi Rpl.672.108.519.639,60 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah:
- a. Semula
- b. Bertam bah/ (berkurang) Jumlah pendapatan setelah perubahan
Rpl.417.354.255.731,53 Rp85.821.009.445,93
Rp l .503.175.265.177 ,46
2. Belanja Daerah:
- a. Semula
- b. Bertambah Jumlah belanja setelah perubahan Surplus/ (defisit) setelah perubahan
3. Pembiayaan Daerah:
- a. Penerimaan:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah penerimaan setelah perubahan
- b. Pengeluaran:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah pengeluaran setelah perubahan Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah peru bah an
Pasal 2
Rp l .575.466.878.284, 70
Rp96.641.641.354,90
Rpl .672.108.519.639,60
Rp(168. 933.254.462, 14)
Rpl 70.242.622.553,17 Rpl0.929.458.762,72
Rp181.172.081.315,89
Rpl2.130.000.000,00 Rp108.826.853,75
Rp12.238.826.853,75
Rp168.933.254.462, 14
Rp(0,00)
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah peru bahan
- b. Dana Perimbangan:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan
Rpl0l.110.823.867,53
Rp2 l .277 .141.375, 93
Rp122.387.965.243,46
Rpl .074.426.412.440,00
Rp(21.095.405.310,00)
Rpl.053.331.007.130,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
- 1) Semula
Rp241.817.019.424,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan
Rp85.639.273.380,00
Rp327.456.292.804,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan
- b. Retribusi Daerah:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan
Rpl 9.566.116.356,00
Rp593.635.053,00
Rp20.159.75 l.409,00
Rp3 l .889 .827 .269 ,00
Rp(8.696.092.250,00)
Rp23.193.735.019,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
- 1) Semula
Rpl.469.873.060,66
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan
Rp34. 768.309,33
Rpl.504.641.369,99
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:
- 1) Semula
Rp48.185.007.181,87
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan
Rp29.344.830.263,60
Rp77.529.837.445,47
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- a . Dana Bagi Hasil:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan
- b. Dana Alokasi Umum:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah peru bahan
- c. Dana Alokasi Khusus:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan
Rp120.567.04 7.440,00
Rp(2 l .095.405.310,00)
Rp99.4 71.642.130,00
Rp854.873.885.000,00
Rp(0,00)
Rp854 .873.885. 000,00
Rp98.985.480.000,00
Rp(0,00)
Rp98. 985. 480. 000, 00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan
- b. Dana Darurat:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Darurat setelah perubahan
- C. Dana Bagi Hasil Pajak:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan
Rp328.530.000,00
Rp(0,00)
Rp328.530.000,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp46.322.383.256,00
Rp22.122.993.380,00
Rp68.445.376.636,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
- 1) Semula
Rpl 77.768.322.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan
Rp63.516.280.000,00
Rp241.284.602.000,00
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah
- lainnya:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan
- f. Lain - Lain Peneriman:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Dae rah Lainnya perubahan
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah setelah
Rpl 7.233.867.000,00
Rp(0,00)
Rpl 7.233.867.000,00
Rp163.917.168,00
Rp(0,00)
Rp163.917.168,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah peru bahan
- b. Belanja Langsung:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana huruf a, terdiri dari jenis belanja: dimaksud pada ayat (1)
- a. Belanja Pegawai:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
- b. Belanja Bunga:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan
- c. Belanja Subsidi:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan
- d. Belanja Hibah:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan
- e. Belanja Bantuan Sosial:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja bantuan sosial setelah peru bahan
- f. Belanja Bagi Hasil:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan
Rp802. 786. 796.335,00
Rp59.267.485.529,25
Rp862.054.281.865,05
Rp772.680.08 l. 948,00
Rp37.374.155.825,65
Rp810.054.237.774,55
Rp741.553.264.564,80
Rp59.237.213.901,90
Rp800. 790.4 78.466, 70
Rp3.598.611. 111,00
Rp0,00
Rp3.598.611. 111,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp23.100.020.000,00
Rp260. 000. 000, 00
Rp23.360.020.000,00
Rpl.810.945.160,00
Rp(0,00)
Rpl .810.945.160,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
- g. Belanja Bantuan Keuangan:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
- h. Belanja Tidak Terduga:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp30.223.955.500,00
Rp240.336. 773,35
Rp30.464.292.273,35
Rp2.500.000.000,00 Rp(4 70.065.146,00)
Rp2.029. 934.854,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
- b. Belanja Barang dan Jasa:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja barang dan jasa setelah peru bahan
- c. Belanja Modal:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja modal setelah perubahan
Pasal 4
Rpl43.193.744.957,00
Rp24.842.293. 782, 95
Rpl68.036.038.739,95
Rp210.186.882.081,20
Rpl3.154.775.776,00
Rp223.34 l .657 .857 ,20
Rp419.299.454.910, 70 Rp(622.913.733,30
Rp418.676.54 l. l 77,40
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- a. Penerimaan:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah penerimaan setelah perubahan
- b. Pengeluaran:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah pengeluaran setelah perubahan
Rpl 70.242.622.553,l 7
Rpl0.929.458.762,72
Rpl81. l 72.081.315,89
Rpl2.130.000.000,00
Rpl08.826.853,75
Rpl2.238.826.853,75
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA:
- 1) Semula
Rp77.003.773.153,17
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan
Rpl0.820.631.908,97
Rp87 .824.405.062, 14
- b. Pencairan Dana Cadangan:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
- 1) Semula
Rp5.222.256.038,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah setelah Perubahan
Rpl0B.826.853,75
Rp5.331.082.891, 75
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah:
- 1) Semula
Rp87.500.000.000,00 Rp0,00
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah perubahan
Rp87.500.000.000,00
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan
- f. Penerimaan Piutang Daerah:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
- g. Penerimaan Kembali lnvestasi Pemerintah Daerah:
- 1) Semula
Rp516.593.362,00
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan
Rp(0,00)
Rp516.593.362,00
4.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IV

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Urusan Pemerin tahan Dae rah dan Fungsi dalam Kerangka

6. Lampiran VI

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;

Keselarasan dan Keterpaduan Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

7. Lampiran VII :

Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;

8. Lampiran VIII: Daerah.

Daftar Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi

## Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggaran dalam APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran belanja; dan/ atau
- b. manfaat uang kas yang tersedia.

- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mandesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalarn tahun anggarannya belum tersedia dalarn tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Pelaksanaan belanja/ pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan =:::::g~da tanggal 20 Agustus 2014



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2014 NOMOR 2/A.

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

## BAGIAN HUKUM

Nomor

188/

/433.013/2014

Bangkalan,

2014

Kepada:

Yth. Bapak Bupati Bangkalan

di

BANGKALAN

## NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat konsep : Peraturan Daerah &amp; Peraturan Bupati

Kepada

Dari :

Bagian Hukum

Tentang

Catatan

Lampiran

- - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.


DISPOSISI PIMPINAN

; Dr. H. EDDY MOEWONO

Pembina Utama Muda NIP. 19600208 1981 021 001

DAERAHK