PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK Nomor 7 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (berlaku 7 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang­Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang­Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang­Undang Nomor 24 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Pontianak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
9. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh sekretariat daerah.
11. Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
12. Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan fungsi­fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
15. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
16. Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Walikota yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu­isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya.
17. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis pada dinas dan badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kota Pontianak.
20. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas yang berada dalam wilayah Daerah Kota Pontianak.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang pendidikan.
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Pembentukan perangkat daerah dilakukan
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Kota Pontianak merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kota Pontianak merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kota Pontianak merupakan Inspektorat, Tipelogi B;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
4. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, bidang Tenaga Kerja, bidang Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, bidang Perdagangan, bidang Perindustrian;
7. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga serta bidang pariwisata;
6. Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
8. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Dinas Sosial, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
12. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan;
13. Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, serta bidang Kelautan dan Perikanan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
15. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe B, menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan
16. Dinas Perpustakaan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Keuangan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Kecamatan.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
Struktur Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 7 Desember 2016

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, SUTARMIDJI

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 7 Desember 2016

Penandatangan: ## Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ## ZUMYATI ## LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (7/2016)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f, merupakan Perangkat Daerah dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a.

Kecamatan Pontianak Barat dengan Tipe A;

b.

Kecamatan Pontianak Selatan dengan Tipe A;

- c.

Kecamatan Pontianak Timur dengan Tipe A;

- d. Kecamatan Pontianak Utara dengan Tipe A;

- e.

Kecamatan Pontianak Kota dengan Tipe A; dan

- f. Kecamatan Pontianak Tenggara dengan Tipe A.

## Pasal 6

- (1) Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat, dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a.

Kelurahan Sungaijawi Luar;

b.

Kelurahan Sungaijawi Dalam;

- c.

Kelurahan Sungaibeliung;

- d. Kelurahan Pallima;

- e.

Kelurahan Sungaibangkong;

- f.

Kelurahan Sungaijawi;

g.

Kelurahan Tengah;

- h.

Kelurahan Mariana;

i.

Kelurahan Daratsekip;

- j.

Kelurahan Benuamelayu Laut;

- k.

Kelurahan Benuamelayu Darat;

- l.

Kelurahan Akcaya;

- m. Kelurahan Parittokaya;

n.

Kelurahan Kotabaru;

o.

Kelurahan Tanjung Hilir;

- p.

Kelurahan Tanjung Hulu;

- q.

Kelurahan Dalambugis;

- r. Kelurahan Tambelansampit;
- s. Kelurahan Saigon;
- t. Kelurahan Banjarserasan;
- u. Kelurahan Paritmayor;
- v. Kelurahan Siantan Hulu;
- w. Kelurahan Siantan Tengah;
- x. Kelurahan Siantan Hilir;
- y. Kelurahan Batulayang;
- z. Kelurahan Bansir Darat;
10. aa. Kelurahan Bansir Laut;
11. bb. Kelurahan Bangkabelitung Laut; dan
- cc. Kelurahan Bangkabelitung Darat.

## Pasal 7

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, dibentuk unit pelayanan terpadu satu pintu yang melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c angka 4.

## BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan

## Pasal 8

- (1) Pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah dan unit pelaksana teknis badan daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit pelaksana teknis dinas daerah dan unit pelaksana teknis badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua Unit pelaksana Teknis Bidang Pendidikan

## Pasal 9

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

## Bagian Ketiga

## Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan

## Pasal 10

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah di bidang kesehatan.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (3) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

## BAB IV STAF AHLI

## Pasal 11

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang staf ahli.

## Pasal 12

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu­isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

## BAB V JABATAN PERANGKAT DAERAH Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli Walikota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas dan badan, Kepala Subbidang pada badan, Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas A, serta Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

- (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk rumah sakit daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala Unit Pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

## Pasal 14

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## Pasal 15

- (1) Perangkat daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.

## BAB VI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

## Pasal 16

- (1) Perangkat daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.
- (2) Pengisian Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN­LAIN

## Pasal 17

- (1) Dalam hal ketentuan peraturan perundang­undangan memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan lembaga tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang­undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang­undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang­undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap penyesuaian Perangkat Daerah.

## Pasal 19

Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit dan Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

## Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang­undangan;
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang baru;
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan perangkat daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Pengisian Kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan.

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Perangkat Daerah, unit kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 22

Semua ketentuan pelaksanaan yang telah diatur dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 13); dan
- d. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2016.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 7 Desember 2016

WALIKOTA PONTIANAK,


SUTARMIDJI

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 7 Desember 2016

## Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,


## ZUMYATI

## LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (7/2016)

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

## NOMOR 7 TAHUN 2016

## TENTANG

## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

## I. PENJELASAN UMUM

Undang­undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan hak otonominya secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, perlu didukung oleh pemerintah yang profesional dan mempunyai semangat tanggung jawab yang besar sehingga dapat memikul tanggung jawab dan mampu menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu, pendayagunaan aparatur pemerintah ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah.

Sehubungan dengan itu, pendayagunaan aparatur pemerintah dilakukan melalui upaya penyempurnaan dan pembinaan keseluruhan unsur administrasi yang pada pokoknya adalah penataan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja. Penataan dan penyempurnaan organisasi yang dilakukan secara hemat dan teliti, merupakan modal dasar untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta dapat medorong dan memperlancar pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan penataan Perangkat Daerah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

- a. Urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah.
- c. Kemampuan keuangan Daerah.
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur.
- e. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Dalam penetapan susunan organisasi Perangkat Daerah sangat perlu

memperhatikan prinsip­prinsip penataan, yaitu :

- a. Prinsip kejelasan tujuan .
- b. Prinsip Kemitraan dan Pemberdayaan masyarakat .
- c. Prinsip Pembagian Tugas .
- d. Prinsip Koordinasi.
- e. Prinsip Keberlangsungan Tugas.
- f. Prinsip Proporsionalitas.
- g. Prinsip Keluwesan.
- h. Prinsip Pendelegasian dan dan Penyerahan Wewenang.
- i. Prinsip Rentang Kendali.
- j. Prinsip Jalur dan Staf.
- k. Prinsip Kejelasan dalam Pembagian.
- l. Prinsip Legalitas.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perlu Pemerintah Kota Pontianak melakukan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efesien sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Adapun Perangkat Daerah Kota Pontianak terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Asisten dan 9 Bagian.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 3 Bagian.
- c. Dinas Daerah sebanyak 16 buah.
- d. Inspektorat sebanyak 1 buah.
- e. Badan sebanyak 3 buah.
- f. Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 1 buah.
- g. Kecamatan sebanyak 6 buah.
- h. Staf Ahli Walikota sebanyak 3 Bidang.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

## Pasal 10

Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Yang dimaksud dengan pendidikan non formal jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

## Pasal 11

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Tata Kelola Klinis adalah suatu system yang menjamin organisasi pemberi pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk terus menerus melakukan perbaiukan mutu pelayanannya dan menjamin memberikan pelayanan dengan standar yang tinggi dengan menciptakan lingkungan di mana pelayanan prima akan berkembang.

## Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

## Pasal 14

Pamong belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal (PNFI) pada unit pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI sesuai dengan peraturan perundang­undangan yang didudukji oleh Pegawai Negeri Sipil.

Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 149