PERATURAN BUPATI RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN uAEI&lt;AH, PE.NCiANGGA.KAN IJA.N 1".l:!iKT.AffliUtJ.NliJAWAHAN ¥.1:!i.NG\.iU.NA.Aff BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PER (berlaku 7 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang
[
SALINAN
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINS! KAL!MANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
•
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN uAEI&lt;AH, PE.NCiANGGA.KAN IJA.N 1".l:!iKT.AffliUtJ.NliJAWAHAN ¥.1:!i.NG\.iU.NA.Aff BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
a.
bahwa Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07 /2015 tep.tang Peta Kapasitas Fiskal [)aerah, ditetapkan pada kategori tinggi sehingga tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dinaikkan. untuk dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang ·· Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan PertanggungJawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
r
)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ten tang :rv1:ajelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahuri 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan · Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor. 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1};
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan PertanggungJawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 14).
MEMUTUSKA.N :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 14 TAHON 2007 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BEL.ANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
Pasall
Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 14} diubah sebagai berikut:
Pasal 5
Untuk Tahun Anggaran 2016 Kemampuan Keuangan Daerah berada pada kelompok tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a maka :
Pasal 6
Untuk Tahun Anggaran 2016 Kemampuan Keuangan Daerah berada pada kelompok tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a maka :
- a. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan .Anggota DPRD diberikan 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) Ketua DPRD disediakan 4 (empat) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- c. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) Wakil Ketua DPRD disediakan 2 1/2 (Dua Seperdua) kali Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 17 Maret 2016

Penandatangan: BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, BAMBANG PURWANTO

Penetapan: Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 17 Maret 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGiN BARAT, ## MASRADIN RAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 NOMOR: 16 , M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si NIP. 19600429 199311 1 002