PERATURAN BUPATI MA Nomor 14 Tahun 2016 tentang PERCEPATAN PENINGKATAN KEPEMILIKAN / KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAG1 MASYARAKAT DI KABUPATEN MANDAILING NATAL (berlaku 3 Februari 1945)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PERCEPATAN PENINGKATAN KEPEMILIKAN / KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAG1 MASYARAKAT DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
;
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANDAILING NATAL,
- a. bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan Dokumen Kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara Nasional sebagai upaya perlinclungan dan pemenuhan hak Konstitusional warga negara;
- b. bahwa Kepemilikan Dokumen Kependudukan akan mendorong data yang akurat, perlindungan dan pelayanan publik;
- c. bahwa bcrdasarkan ' pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Percepa.tan peningkat.an kepemilikan / kelcngkapan Administrasi Kependudukah bagi masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun ,. 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tobasa Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor Tahun 23 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2043 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
h.
.
\
4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pe« ^ bcferrab Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 20.04 tentang Pegelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan;
10. . 13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai Aldbat Perubahan Alamat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
•
;
Menetapkan
'
'
:
15. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); !
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan T&amp;fceH&amp;erja Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun"2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten . Mandailing Natal Nomor 2);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN KEPEMILIKAN / KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN MANDAILING NATAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud d ' engan:
1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonimi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 .
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mandailing Natal beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. . .
4. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen Kependudukan dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran -Penduduk, Pencatatan Sipil, PengeloTaan Administrasi Kependudukan, serta Pendavagunaan hasilnya untuk Pelayanan Publik dan Pernbangunan sektor lain.
6. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan Pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
1
)
7. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, ' Tcnaga * Kefja dan Transmigrasi yang -selanjutnya disebut. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga. Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal..
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kaibupaten Mandailing Natal.
9. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izi-n tinggal tetap yang berumur 17 Tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah .
4. . 10. Warga Negara Indonesia adalah orang - orang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undang - undang sebagai warga Negara Indonesia dan Bertempat Tinggal di Kabupaten Mandailing Natal.
11. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. .
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersipat unik atau khas, tunggal dan melakat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting vang dialami oleh seseorang, dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejad.ian yang dialami penduduk yang harus dilaporakan karena meba -wa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga (KK), Kartu tanda penduduk ( KTP), dan / atau surat keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas manjadi tinggal tetap.
17. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
12. . 18. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alai bukii autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pcngcsahan anak.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi pedoman dalam hal percepatan peningkatan kepemilikan / kelengkapan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Daerah. ( 1 )
- Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempercepat proses peningkatan kepemilikan / kelengkapan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Daerah. * ( 2 )
f
)
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 3
Setiap Penducluk mempunyai hak untuk memperoleh :
- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
4. d . kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. inforrrlasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan / atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 4
- | Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting " yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Bagian Pertama Penyelenggara
BAB IV - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 5
- (1) Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Daerah adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dan berwenang melakukan:
3. a . koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fqngsinva di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. {3engaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasa ' rkan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
8. f . pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah; dan
- g. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan..
1
)
Bagian Kedua Instansi Pelaksana
BAB IV - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 6
- (1) Kewajiban . Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, meliputi:
- a. mendaftar dan mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. mcncrbitkan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan basil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; da.n
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yarig disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. ( 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama ## BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK
BAB IV - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 7
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib.melapor kepada Dinas melalui Kepala Desa dan Camat untuk dicatatkan biodatanya. ·
- (2) Warga Negkra Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asin ' g yang niemiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan-· Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
BAB IV - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 8
- ( 1) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud -dalarn · Pasal ' 16 ayat (1), dilaksanakan dengan melampirkan:
- a. Surat Pengantar dari RT dan RW;
- b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain:
1. Kutipan Akta Kelahiran;
2. Ijazali atau Surat Tanda Tamat Belajar;
- , 3. KK;
4. KTP;
5. Kutipan Akta Perkawinan / Kutipan Akta Nikah; atau
6. Kutipan Akta Perceraian.
1
- ( 2 ) Tata Cara pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud - pada avat ( 1) , dilaksanakan sesuai dengan Peraturan PresidenNomor. 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu -Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Indonesia
BAB VI - '
Pasal 9
- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Dinas di tempat terjadinya. kelahiran.
2. ( 2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan dengan
BAB VI - '
Pasal 10
Tata Cara Pencatatan peristiwa kelahiran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi seluruh persvaratan vang ditentukan.
BAB VI - '
Pasal 11
Tata Cara Pencatatan peristiwa kelahiran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi seluruh persvaratan vang ditentukan.
BAB VI - '
Pasal 12
Setiap Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Dinas setelah kembali ke Indonesia, setelah memenuhi seluruh persyaratan dan dilaksanakan dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan
- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan . di Dinas tempat terjadinya perkawinan, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1
- ( 2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. Pasangan suami dan isteri mengisi Formulir Pencatatan Perkawinan Dinas dengan melampirkan persj ' aratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. pelaksana melaksanakan verifikasi dan validasi;
- c. pelaksana Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinan;
- d. Dinas ' menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- e. kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri; dan
- f . proses pembuatan akta Perkawinan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah tanggal pencatatan perkawinan dilaksanakan. .
BAB VI - '
Pasal 13
- (1) Data, hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Dinas untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data basil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.
BAB VI - '
Pasal 14
Pencatatan, perkawinan
BAB VI - '
Pasal 15
- ( 1 ) Pencatatan perceraian dilakukan di Dinas tempat terjadinya perceraian.
- Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenUhi syarat dan dengan tata. cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. ( 2 )
- Proses pembuatan Akta Perceraian paling lambat 3 (Tiga) hari setelah persvaratan dinyatakan iengkap. j (3)
BAB VI - '
Pasal 16
- ( 1 ) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian. ( 2 )
· ' 'Bagian Keempat Pencatatan Kematian
BAB VI - '
Pasal 17
- ( 1 ) Pencatatan kematian dilakukan pada Dinas di tempat terjadinya kematian.
I
)
- (2) Penca ( atan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah yang diatur ' dalam peraturan memenuhi syarat dan dengan tata cara pcrundang-undangan.
BAB VI - '
Pasal 18
- ( 1) Pencatatan kematian yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan 1 tahun sejak tanggal kematian, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan izin atasan pejabat Catatan sipil.
- ( 2 ) Pencalatan kematian yang melampaui batas waktu 1 tahun, dilaksanakan . ## BAB VII OPTIMALISASI PELAYANAN
Bagian Kesatu
Pelayanan di luar Jam Kerja
BAB VI - '
Pasal 19
- ( 1 . ) Dalam rangka optimalisasi dan peningkatan pelayanan bagi masvarakat, Dinas dapat membuka pelayanan di luar jam kerja pada hari Sabtu.
- (2) Pelayanan di luar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka untuk mendukung proses percepatan peningkatan kepemilikan / kelengkapan administrasi kependudukan bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan · lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan di luar jam kerja ditetapkan oleh kepala Dinas.
Bagian Kedua
Pelayanan Jemput Bola / Stelsel Aktif
BAB VI - '
Pasal 20
- (1) Dinas melakukan pelayanan jemput bola / stelsel aktif untuk mendukung proses percepatan peningkatan kepemilikan / kelengkapan administrasi kependudukan bagi masyarakat.
2. ( 2) Pelayanan jemput bola / stelsel aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kecamatan dan Satuan Kerja Pcrangkat Daerah maupun Kclompok Masyarakat.
Bagian Ketiga
Jangka Waktu Penyelesaian
Perigurusan Dokumen Administrasi Kependudukan
BAB VI - '
Pasal 21
Sctiap pengurusan dokumen Administrasi Kependudukan. di Dinas diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
1
Bagian Keempat Penyederhanaan Alur Birokrasi
BAB VI - '
Pasal 22
- ( 1) Pelayanan perekaman,. penerbitan dan penggantian KTP-el yang rusak maupun hilang dengan tidak merubah eieraen data kependudukan, dilakukan penyederhanaan prosedur / alur birok' rasi.
- (2) Penyederhanaan prosedur / alur birokrasi / syarat kelengkapan administrasi dalam penggantian KTP - el yang rusak maupun hilang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), yaitu cukup dengan menunjukkan fotocopy Kartu Keluarga tanpa perlu surat pengantar dari Kepala Desa / Lurah / Camat.
•
PERAN SERTA
Bagian Kesatu Satuan Kerja Perangkat Daerah
BAB VIII - PERAN SERTA
Pasal 23
- Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkut ^ gaw - P«merintah Kabupaten Mandailing Natal turut berperan serta dalam upaya Percepatan Peningkatan Kepemilikan / Kelengkapan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing - masing.
BAB VIII - PERAN SERTA
Pasal 24
- ( 1) Dinas melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal serta jajaran dibawahnya, termasuk kerja sama dengan sekolah- sekolah.
- berperan aktif dalam upaya Percepatan Peningkatan Kepemilikan / Kelengkapan Administrasi Kependudukan bagr siswanya. ( 2) Sekolah.
BAB VIII - PERAN SERTA
Pasal 25
Keija sama deingan sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 meliput pelaksanaan perekaman KTP Elektronik secara langsung di sekolah- sekolah, Akta Kelahiran daft seluruh jenis dokumen Administrasi Kependudukan. )
BAB VIII - PERAN SERTA
Pasal 26
- ( 1 ) Dinas melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, Rumah Sakif Umum Dr. Husni Thamrin Natal, Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal serta jajaran dibawahnya, termasuk kerja sama dengan Puskesmas, Klinik, Praktek Dokter dan Bidan Bersalin.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam-upaya Percepatan -Kepemilikan / Kelengkapan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, Rumah Sakit Umum Dr. Husni Thamrin Natal, Puskesmas, Klinik , Praktek Dokter dan Bidan Bersalin sebagaimana dimaksud pada aval ( 1) agar melaporkan setiap perisLiwa kelahiran yang ditanganinya kepada Dinas untuk dapat diterbitkan langsung Akta Kelahirannya.
1
I
1
I
Bagian Kedua Organisasi Masyarakat
BAB VIII - PERAN SERTA
Pasal 27
- ( 1) Dalam upaya percepatan peningkatan kepemilikan / kelengkapan Administrasi Kependudukan masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan setiap Peristiwa Kependudukan.
- (2) Masyarakat melaporkan setiap Peristiwa Kependudukan yang terjadi di Lingkungan . tempat tinggalnya kepada Dinas.
- ( 3) Dinas menindaklaniuti laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan segera melakukan perubaban dan menerbitkan Dokumen Kependudukannya.
'
BAB VIII - PERAN SERTA
Pasal 28
Dinas dapat melibatkan kelompok / Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) untuk memfasilitasi masyarakat vang belum memiliki Dokurrien Kependudukan.
BAB VIII - PERAN SERTA
Pasal 29
Organisasi Masyarakat dapat bekerja sama dengan Dinas .untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat alas pentingnya kepemilikan / kelengkapan Administrasi Kependudukan.
BAB IX. KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - PERAN SERTA
Pasal 30
Pc . raturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diuridangkan .
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal. ING ^ D; HASAN NASUTION

Penetapan: Diundangkan di Panyabungan pada tanggal ^ 3 juli 2016

Penandatangan: PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL, . MHD. SYAFE'l LUBIS BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2016 NOMOR... 14 .