PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 8 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR (berlaku 23 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk mencapai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang optimal, perlu dilakukan penyesuaian bentuk lembaga dan besaran struktur organisasi satuan kerja perangkat daerah secara proporsional;
- b. bahwa untuk melakukan optimalisasi fungsi organisasi satuan kerja perangkat daerah, perlu penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi dan fungsi berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan penyesuaian bentuk lembaga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar perlu diubah dan ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10);
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Dengan Persetujuan Bersama dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h, huruf i dan huruf l diubah dan sesudah huruf l ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf m, ayat (3) huruf i diubah menjadi huruf h, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah, yang terdiri atas
:
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah;
- d. Lembaga Teknis Daerah;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Kecamatan;
7. g.
8. Kelurahan; dan
- h. Lembaga Lain.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. Dinas Pekerjaan Umum;
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
- g. Dinas Pendidikan Nasional;
- h. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- j. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- l. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- m. Dinas Tata Ruang, Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. Inspektorat Kabupaten;
- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- h. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- i. Rumah Sakit Umum;
- j. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- k. Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal.
36. Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas :
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.
39. Ketentuan
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah, yang terdiri atas
:
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah;
- d. Lembaga Teknis Daerah;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Kecamatan;
7. g.
8. Kelurahan; dan
- h. Lembaga Lain.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. Dinas Pekerjaan Umum;
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
- g. Dinas Pendidikan Nasional;
- h. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- j. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- l. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- m. Dinas Tata Ruang, Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. Inspektorat Kabupaten;
- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- h. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- i. Rumah Sakit Umum;
- j. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- k. Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal.
36. Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas :
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.
Pasal 27
2. berbunyi sebagai berikut :
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, terdiri atas :
1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas :
- a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
6. (4)
- b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
- c) Sub Bagian Pertanahan.
2. Bagian Hukum, terdiri atas :
- a) Sub Bagian Perundang-undangan;
- b) Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum;
- c) Sub Bagian Tindak Lanjut.
3. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, terdiri atas :
- a) Sub Bagian Kelembagaan, Analisis dan Formasi;
- b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
- c) Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan, terdiri atas :
1. Bagian Ekonomi, terdiri atas :
- a) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
- b) Sub Bagian Produksi Daerah;
- c) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Kerjasama Pihak Ketiga.
2. Bagian Pembangunan, terdiri atas :
- a) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Program;
- b) Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan;
- c) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan.
3. Bagian Olahraga dan Pemuda, terdiri atas :
- a) Sub Bagian Prestasi Olahraga;
- b) Sub Bagian Pembinaan Pemuda;
- c) Sub Bagian Kelembagaan dan Sarana Olahraga.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
- a) Sub Bagian Pembinaan Keagamaan;
- b) Sub Bagian Pembinaan Organisasi Masyarakat;
- c) Sub Bagian Pengendalian Kesejahteraan Sosial.
- d. Asisten Administrasi, terdiri atas :
1. Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Pengolahan Data Elektronik,
36. terdiri atas :
- a) Sub Bagian Pemberitaan;
- b) Sub Bagian Protokol;
- c) Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik.
2. Bagian Umum, terdiri atas :
- a) Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan;
- b) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
- c) Sub Bagian Perwakilan.
3. Bagian Perlengkapan, terdiri atas :
- a) Sub Bagian Rumah Tangga;
- b) Sub Bagian Pengendalian dan Pemanfaatan;
- c) Sub Bagian Data.
4. Bagian Keuangan, terdiri atas :
- a) Sub Bagian Anggaran;
- b) Sub Bagian Perbendaharaan;
- c) Sub Bagian Pembukuan.
- e. Staf Ahli Bupati, terdiri atas :
1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 43 diubah, sehingga Paragraf 5 Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

## Paragraf 5 Dinas Pekerjaan Umum Pasal 43

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris, terdiri atas :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas :
1. Seksi Irigasi dan Rawa;
2. Seksi Penyediaan Air Baku;
3. Seksi Sungai dan Pantai.
- d. Bidang Bina Marga, terdiri atas :
1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten;
2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa;
3. Seksi Pemeliharaan Jalan.
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas :
1. Seksi Bangunan Gedung;
2. Seksi Air Bersih;
3. Seksi Drainase dan Air Limbah.
- f. Bidang Bintek dan Peralatan, terdiri atas :
1. Seksi Peralatan;
2. Seksi Pengujian Mutu;
3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
5. Lampiran VII diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga Paragraf 8 Pasal 52 diubah, sehingga Paragraf 8 Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

## Paragraf 8

## Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

## Pasal 52

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris, terdiri atas :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan Koperasi, terdiri atas :
1. Seksi Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi;
2. Seksi Bina Usaha Koperasi;
3. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Simpan Pinjam Koperasi.
- d. Bidang Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah, terdiri atas :
1. Seksi Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Lembaga Keuangan Mikro;
2. Seksi Bina Kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah;
3. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan.
- e. Bidang Perindustrian, terdiri atas :
1. Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Kelautan;
2. Seksi Bina Industri Logam Elektronik Mesin dan Aneka (ILMEA);
3. Seksi Promosi dan Pengembangan Industri Kecil Menengah.
- f. Bidang Perdagangan, terdiri atas :
1. Seksi Usaha Perdagangan;
2. Seksi Sarana dan Pembinaan Pasar;
3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
7. Lampiran X diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga disisipkan 1 (satu) paragraf diantara paragraf 8 dan paragraf 9 yakni paragraf 8a dan diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 54a, Pasal 54b dan Pasal 54c sehingga Paragraf 8a Pasal 54a, Pasal 54b dan Pasal 54c berbunyi sebagai berikut :

## Paragraf 8a Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 54a

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris, terdiri atas :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas :
1. Seksi Geologi, Air Tanah dan Air Permukaan;
2. Seksi Sumber Daya Mineral.
- d. Bidang Pertambangan Umum, terdiri atas :
1. Seksi Pengusahaan Pertambangan;
2. Seksi Pengawasan, Bimbingan Teknis Pertambangan dan Konservasi Lingkungan.
- e. Bidang Migas, Listrik dan Pengembangan Energi, terdiri atas :
1. Seksi Minyak dan Gas;
2. Seksi Kelistrikan dan Energi Baru Terbarukan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

## Pasal 54b

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54a akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 54c

Penjabaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9. Diantara Lampiran X dengan Lampiran XI disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran Xa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga Paragraf 11 Pasal 61 diubah, sehingga Paragraf 11 Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

## Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pasal 61

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris, terdiri atas :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendapatan, terdiri atas :
1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Seksi Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Seksi Penagihan dan Pengendalian Pendapatan.
- d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri atas :
1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
2. Seksi Penilaian dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
3. Seksi Penagihan, Pengawasan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- e. Bidang Anggaran, terdiri atas :
1. Seksi Perencanaan Anggaran;
2. Seksi Verifikasi Anggaran;
3. Seksi Penyusunan Dokumen Anggaran.
- f. Bidang Akuntansi, terdiri atas :
1. Seksi Pembukuan dan Neraca Daerah;
2. Seksi Perbendaharaan dan Penatausahaan;
3. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
- g. Bidang Asset Daerah, terdiri atas :
1. Seksi Perencanaan Kebutuhan Asset Daerah;
2. Seksi Penatausahaan Asset Daerah;
3. Seksi Pengamanan dan Pemeliharaan Asset Daerah.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
11. Lampiran XIII diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga Paragraf 12 Pasal 64 diubah, sehingga Paragraf 12 Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

## Paragraf 12

## Pasal 64

Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang, Perumahan, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris, terdiri atas :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Ruang, terdiri atas :
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
3. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
- d. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri atas :
1. Seksi Perumahan;
2. Seksi Pengembangan Permukiman;
3. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- e. Bidang Kebersihan, terdiri atas :
1. Seksi Pelayanan Kebersihan;
2. Seksi Pengolahan Sampah;
3. Seksi Pengelolaan Limbah dan Tempat Pemrosesan Akhir.
- f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, terdiri atas :
1. Seksi Pengelolaan Pertamanan;
2. Seksi Registrasi dan Pendataan Pemakaman;
3. Seksi Pengelolaan Pemakaman.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
13. Lampiran XIV diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14. Ketentuan BAB IV Bagian Keempat Paragraf 1 Pasal 67 diubah, sehingga Paragraf 1 Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

## Paragraf 1

## Inspektorat Kabupaten

## Pasal 67

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri atas :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, terdiri atas :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
15. Lampiran XV diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
16. Ketentuan BAB IV Bagian Keempat Paragraf 1 Pasal 68 diubah, sehingga Paragraf 1 Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 68

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

17. Ketentuan BAB IV Bagian Keempat Paragraf 5 Pasal 78 diubah, sehingga Paragraf 5 Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

## Paragraf 5

## Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

## Pasal 78

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris, terdiri atas :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri atas :
1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
2. Sub Bidang Distribusi Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Penanganan Kerawanan Pangan, terdiri atas :
1. Sub Bidang Konsumsi Pangan;
2. Sub Bidang Penanganan Kerawanan Pangan.
- e. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, terdiri atas :
1. Sub Bidang Programa, Monitoring dan Evaluasi;
2. Sub Bidang Tata Penyuluhan.
- f. Bidang Kelembagaan Penyuluhan, terdiri atas :
1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh;
2. Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
- g. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan, terdiri atas :
1. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh;
2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
18. Lampiran XIX diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
19. Ketentuan BAB IV Bagian Keempat Paragraf 9 Pasal 88 diubah, sehingga Paragraf 9 Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :

## Paragraf 9

## Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

## Pasal 88

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris, terdiri atas :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.
6. Bidang Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas :
1. Sub Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Penghijauan;
2. Sub Bidang Pelestarian dan Pemeliharaan Lingkungan.
- d. Bidang Analisis Dampak Lingkungan, terdiri atas :
1. Sub Bidang Upaya Penanganan Lingkungan;
2. Sub Bidang Pengujian Laboratorium.
- e. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri atas :
1. Sub Bidang Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Berdampak;
2. Sub Bidang Pemulihan dan Rehabilitasi.
- f. Bidang Pengembangan Informasi Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan, terdiri atas :
1. Sub Bidang Informasi Lingkungan;
2. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
20. Lampiran XXIII diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
21. Ketentuan BAB IV Bagian Keempat Paragraf 9 Pasal 89 diubah dan diantara Pasal 89 dengan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 89a, sehingga Paragraf 9 Pasal 89 dan Pasal 89a berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 89

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 88 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- c.

Penjabaran Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf h akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

22. Ketentuan BAB IV Bagian Kedelapan Paragraf 1 Pasal 99a, sehingga Paragraf 1 Pasal 99a berbunyi sebagai berikut :

## Paragraf 1

## Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 99a

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Kepala Pelaksana, terdiri atas :
1. Sekretaris, terdiri atas :
- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
- c) Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas :
- a) Seksi Pencegahan;
- b) Seksi Kesiapsiagaan.
3. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :
- a) Seksi Kedaruratan;
- b) Seksi Logistik.
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :
- a) Seksi Rehabilitasi;
- b) Seksi Rekonstruksi.
5. Bidang Tanggap Bencana Kebakaran, terdiri atas :
- a) Seksi Pemadam Kebakaran;
- b) Seksi Peralatan dan Perlengkapan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
23. Lampiran XXIX diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
24. Ketentuan BAB VI Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 101

- (1) Pejabat pada organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai diadakannya pengisian pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pejabat Struktural pada Inspektorat Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 1 Januari 2014.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng

pada tanggal 23 Desember 2013 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ZAINUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2013 NOMOR 36

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

## KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


SYAHRIR WAHAB

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


SYAHRIR WAHAB

NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR

## STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN


BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

## SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN XXIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


SYAHRIR WAHAB

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


SYAHRIR WAHAB

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

## STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


SYAHRIR WAHAB

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG, PERUMAHAN, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


SYAHRIR WAHAB