KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK, PENGADILAN AGAMA SUKAMARA, PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG, PENGADILAN AGAMA KASONGAN, PENGADILAN AGAMA TAMIYANG LAYANG, PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU, PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN, PENGADILAN AGAMA PENAJAM, PENGADILAN AGAMA SENDAWAR, PENGADILAN AGAMA BELOPA, PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU, PENGADILAN AGAMA MALILI, PENGADILAN AGAMA AMPANA, PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI, PENGADILAN AGAMA LASUSUA, PENGADILAN AGAMA RUMBIA, PENGADILAN AGAMA LOLAK, PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI, PENGADILAN AGAMA BOROKO, PENGADILAN AGAMA TUTUYAN, PENGADILAN AGAMA SUWAWA, PENGADILAN AGAMA KWANDANG, PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU, PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA, PENGADILAN AGAMA NAMLEA, DAN PENGADILAN AGAMA KAIMANA (berlaku 26 April 2016)
Pembukaan
Menimbang: a.
bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dianggap perlu membentuk Pengadilan Agama Nanga Bulik, Pengadilan Agama Sukamara, Pengadilan Agama Kuala Pernbuang, Pengadilan Agama Kasongan, Pengadilan Agama Tamiyang Layang, Pengadilan Agama Pulang Pisau, Pengadilan Agama Kuala Kurun, Pengadilan Agama Penajam,
-2
-
Pengadilan Agama Sendawar,' Pengadilan Agama Belopa, Pengadilan Agama Pasangkayu, Pengadilan Agama Malili, Pengadilan Agama Ampana, Pengadilan Agama Wangi Wangi, Pengadilan Agama Lasusua, Pengadilan Agama Rumbia, Pengadilan Agama Lolak, Pengadilan Agama Bolaang Uki, Pengadilan Agama Boroko, Pengadilan Agama Tutuyan, Pengadilan Agama Suwawa, Pengadilan Agama Kwandang, Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, Pengadilan Agama Namlea, dan Pengadilan Agama Kaimana;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Agama Nanga Bulik, Pengadilan Agama Sukamara, Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Pengadilan Agama Kasongan, Pengadilan Agama Tamiyang Layang, Pengadilan Agama Pulang Pisau, Pengadilan Agama Kuala Kurun, Pengadilan Agama Penajam, Pengadilan Agama Sendawar, Pengadilan Agama Belopa, Pengadilan Agama Pasangkayu, Pengadilan Agama Malili, Pengadilan Agama Ampana, Pengadilan Agama Wangi Wangi, Pengadilan Agama Lasusua, Pengadilan Agama Rumbia, Pengadilan Agama Lolak,
-3
-
Pengadilan Agama Bolaang Uki, Pengadilan Agama Boroko, Pengadilan Agama Tutuyan, Pengadilan Agama Suwawa, Pengadilan Agama Kwandang, Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, Pengadilan Agama Namlea, dan Pengadilan Agama Kaimana.
Mengingat: Negara
1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4958);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5078);
-4
-
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
MEMUTUSKAN :
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN, PENGADILAN AGAMA PENAJAM, PENGADILAN AGAMA SENDAWAR, PENGADILAN AGAMA BELOPA, PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU, PENGADILAN AGAMA MALlLl, PENGADILAN AGAMA AMPANA, PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI, PENGADILAN AGAMA LASUSUA, PENGADILAN AGAMA RUMBIA, PENGADILAN AGAMA LOLAK, PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI, PENGADILAN AGAMA BOROKO, PENGADILAN AGAMA TUTUYAN, PENGADILAN AGAMA SUWAWA, PENGADILAN AGAMA KWANDANG, PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU, PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA, PENGADILAN AGAMA NAMLEA, DAN PENGADILAN AGAMA KAIMANA. LAYANG, PISAU, TAMIYANG PULANG AGAMA AGAMA PENGADILAN PENGADILAN Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA NANGA BULlK, PENGADILAN AGAMA SUKAMARA, PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG, PENGADILAN AGAMA KASONGAN,
...~
"
5
-
Pasal 2
- (1) Daerah hukum Pengadilan Agama Nanga Bulik meliputi wilayah Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
Daerah ..,
~ 7
-
- (2) Daerah hukum Pengadilan· Agama Sukamara meliputi wilayah Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang meliputi wilayah Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Daerah hukum Pengadilan Agama Kasongan meliputi wilayah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- (5) Daerah hukum Pengadilan Agama Tamiyang Layang meliputi wilayah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- (6) Daerah hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau meliputi wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- (7) Daerah hukum Pengadilan Agama Kuala Kurun meliputi wilayah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- (8) Daerah hukum Pengadilan Agama Penajam meliputi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
- (9) Daerah hukum Pengadilan Agama Sendawar meliputi wilayah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
- (10) Daerah hukum Pengadilan Agama Belopa meliputi wilayah Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
- (11) Daerah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu meliputi wilayah Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat.
I I'
'. L
, ~
.:
8 -
- (12) Daerah hukum Pengadilan Agama Malili meliputi wilayah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.
- (13) Daerah hukum Pengadilan Agama Ampana meliputi wilayah Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah.
- (14) Daerah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi meliputi wilayah Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (15) Daerah hukum Pengadilan Agama Lasusua meliputi wilayah Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (16) Daerah hukum Pengadilan Agama Rumbia meliputi wilayah Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (17) Daerah hukum Pengadilan Agama Lolak meliputi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.
- (18) Daerah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki meliputi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.
- (19) Daerah hukum Pengadilan Agama Boroko meliputi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
- (20) Daerah hukum Pengadilan Agama Tutuyan meliputi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara.
- (21) Daerah hukum Pengadilan Agama Suwawa meliputi wilayah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
Daerah ...
...
'.,
...
\_.
-9
-
- (22) Daerah hukum Pengadilan . Agama Kwandang meliputi wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
2. Bagian Barat, Provinsi Maluku. (23) Daerah hukum Pengadilan Agama Dataran Hunipopu meliputi wilayah Kabupaten Seram
- (24) Daerah hukum Pengadilan Agama Dataran Hunimoa meliputi wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.
- (25) Daerah hukum Pengadilan Agama Namlea meliputi wilayah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
- (26) Daerah hukum Pengadilan Agama Kaimana meliputi wilayah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.
Pasal 3
- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Nanga Bulik, maka wilayah Kabupaten Lamandau dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Bun.
- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Sukamara, maka wilayah Kabupaten Sukamara dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Bun.
- (3) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Kuala Pembuang, maka wilayah Kabupaten Seruyan dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Sampit.
Dengan ...
10 .\_
- (4) Dengan terbentuknya Pengadilan Agarna Kasongan, maka wilayah Kabupaten Katingan dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Sampit.
- (5) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Tamiyang Layang, maka wilayah Kabupaten Barito Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Buntok.
- (6) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Pulang Pisau, maka wilayah Kabupaten Pulang Pisau dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Kuala Kapuas.
- (7) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Kuala Kurun, maka wilayah Kabupaten Gunung Mas dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Kuala Kapuas.
- (8) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Penajam, maka wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot.
- (9) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Sendawar, maka wilayah Kabupaten Kutai Barat dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan AgamaTenggarong.
- (10) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Belopa, maka wilayah Kabupaten Luwu dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Palopo.
- (11) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Pasangkayu, maka wilayah Kabupaten Mamuju Utara dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Mamuju.
Dengan ...
.\
\'
.
,~
.
' \
.,
PRESIDEN
REPU8LIK INDONESIA
11
-
- (12) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Malili, maka wilayah Kabupaten Luwu Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Masamba.
- (13) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Ampana, maka wilayah Kabupaten Tojo Una Una dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Againa Poso.
- (14) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Wangi .Wangi, maka wilayah Kabupaten Wakatobi dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama BauBau.
- (15) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Lasusua, maka wilayah Kabupaten Kolaka Utara dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Kolaka.
- (16) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Rumbia, maka wilayah Kabupaten Bombana dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Bau Bau.
- (17) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Lolak, maka wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu.
- (18) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu.
- (19) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Boroko, maka wilayah Kabupaten Bolaang MongondowUtara dikeluarkan dad daerah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu.
Dengan ...
12
-
- (20) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Tutuyan, maka wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu.
- (21) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Suwawa, maka wilayah Kabupaten Bone Bolango dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Gorontalo.
- (22) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Kwandang, maka wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Limboto.
- (23) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, maka wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Masohi.
- (24) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, maka wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Masohi.
- (25) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Namlea, maka Kabupaten Buru dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Ambon.
- (26) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Kaimana, maka wilayah Kabupaten Kaimana dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Fak-Fak.
Pasal 4
- (1) Pengadilan Agama Nanga Bulik, Pengadilan Agama Sukamara, Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Pengadilan Agama Kasongan, Pengadilan Agama Tamiyang Layang, Pengadilan Agama Pulang Pisau
dan
...
.. ~
13
-
dan Pengadilan Agama Kuala Kurun termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya di Palangka Raya.
- (2) Pengadilan Agama Penajam dan Pengadilan Agama Sendawar termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan TinggiAgama Samarinda di Samarinda.
- (3) Pengadilan Agama Belopa, Pengadilan Agama Pasangkayu, dan Pengadilan Agama Malili termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar di Makassar.
- (4) Pengadilan Agama Ampana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan TinggiAgama Palu di Palu.
- (5) Pengadilan Agama Wangi Wangi, Pengadilan Agama Lasusua, dan Pengadilan Agama Rumbia termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari di Kendari.
- (6) Pengadilan Agama Lolak, Pengadilan Agama Bolaang Uki, Pengadilan Agama Boroko, dan Pengadilan Agama Tutuyan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan TinggiAgama Manado di Manado.
- (7) Pengadilan Agama Suwawa dan Pengadilan Agama Kwandang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan TinggiAgama Gorontalo di Gorontalo.
- (8) Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, dan Pengadilan Agama Namlea termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan TinggiAgamaAmbon di Ambon.
- (9) Pengadilan Agama Kaimana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura di Jayapura.
Pasa! ...
14
-
Pasa15
- (1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Nanga Bulik yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun.
- (2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Sukamara yang pada saat Keputusan Presiden im ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun.
- (3) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Sampit, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Sampit.
- (4) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Kasongan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Sampit, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Sampit.
- (5) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Tamiyang Layang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Buntok, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Buntok.
Perkara
...
,'.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
15
-
I
- (6) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Pulang Pisau yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas.
- (7) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Kuala Kurun yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan AgamaKuala Kapuas.
- (8) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Penajam yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan AgamaTanah Grogot.
- (9) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Sendawar yang pada saat Keputusan Presiden mi ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Tenggarong, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan AgamaTenggarong.
- (10) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Belopa yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Palopo, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Palopo.
Perkara ...
..,~ :'
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
16
-
- (11) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Pasangkayu yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Mamuju, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Mamuju. (12) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
2. Pengadilan Agama Maliliyang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Masamba, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Masamba.
Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
- Pengadilan Agama Ampana yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Poso, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Poso.
Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
- Pengadilan Agama Wangi Wangi yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Bau Bau, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan AgamaBau Bau. (15) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
- Pengadilan Agama Lasusua yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan AgamaKolaka, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kolaka.
Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
...
- Pengadilan Agama Rumbia yang pada saat \~.I ':; Keputusan Keputusan
','
i'
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
17
-
17
Keputusan
Presiden ini
ditetapkan telah
diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Bau Bau, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Bau Bau. dan diputus
Perkara-perkara yang termasuk
lingkup kewenangan
- Pengadilan Agama Lolak yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Kotamobagu, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kotamobagu. (18) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan
- Pengadilan Agama Bolaang Uki yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Kotamobagu, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kotamobagu. (19) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan (18) oleh
- Pengadilan Agama Boroko yang pada saat Keputusan Presiden mi ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Kotamobagu, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kotamobagu. (20) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
- Pengadilan Agama Tutuyan yang pada saat Keputusan Presiden im ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Kotamobagu, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kotamobagu. (21) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan (20)
...
."
- l Pengadilan Agama Suwawa yang pada saat Keputusan (21) Agama Suwawa yang Keputusan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
18
-
Keputusan Presiden mi ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh .Pengadilan Agama Gorontalo, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Gorontalo.
- (22) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Kwandang yang pada saat Keputusan Presiden im ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Limboto, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Limboto.
- (23) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Masohi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Masohi.
- (24) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Masohi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Masohi.
- (25) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Namlea yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Ambon, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Ambon.
- (26) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Kaimana yang pada saat Keputusan Presiden irn ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama
Fak-Fak
...
~.~:
.
..
19
-
Fak-Fak, tetap diperiksa dan diputus Pengadilan Agama Fak-Fak.
oleh
Pasal 6
- (1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Nanga Bulik yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Nanga Bulik.
- (2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Sukamara yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun, dilimpahkan kepada Pengadilan AgamaSukamara.
- (3) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Sampit, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Kuala Pembuang.
- (4) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Kasongan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Sampit, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Kasongan.
Perkara ·..
-,
v
•
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
20
-
- (5) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Tamiyang Layang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan . tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Buntok, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Tamiyang Layang.
- (6) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Pulang Pisau yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau. 6
- (7) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Kuala Kurun yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Kuala Kurun.
- (8) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Penajam yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Penajam.
- (9) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Sendawar yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Tenggarong, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Sendawar.
Perkara
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
21
21
-
- (10) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Belopa yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Palopo, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Belopa. (11) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
2. Pengadilan Agama Pasangkayu yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Mamuju, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Pasangkayu.
- (12) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Malili yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Masamba, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Malili.
- (13) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Ampana yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Poso, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Ampana.
Perkara-perkara yang
termasuk lingkup
kewenangan
- Pengadilan Agama Wangi Wangi yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Bau Bau, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama WangiWangi.
Perkara
...
';,'1\
,",
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
-
22
-
Perkara-perkara yang termasuk
lingkup kewenangan
- Pengadilan Agama Lasusua yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Kolaka, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Lasusua. (16) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama
- Pengadilan Agama Rumbia yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Bau Bau, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Rumbia. kepada Pengadilan Agama
Perkara-perkara yang termasuk
lingkup kewenangan
- Pengadilan Agama Lolak yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Kotamobagu, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Lolak. (18) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan (17)
- Pengadilan Agama Bolaang Uki yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Kotamobagu, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Bolaang Uki. (19) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan (18)
- Pengadilan Agama Boroko yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Kotamobagu, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Boroko. (19) Boroko.
Perkara ...
";',:.
I•.;'
...
)
23
-
- (20) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Tutuyan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Kotamobagu, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Tutuyan.
- (21) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Suwawa yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Goron talo, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Suwawa.
- (22) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Kwandang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Limboto, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Kwandang.
- (23) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Masohi, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Dataran Hunipopu.
- (24) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Masohi, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa.
Perkara
..,
24
-
- (25) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Namlea yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Ambon, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Namlea.
- (26) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Kaimana yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama FakFak, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Kaimana.
Pasal 7
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Pengadilan Agama Nanga Bulik, Pengadilan Agama Sukamara, Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Pengadilan Agama Kasongan, Pengadilan Agama Tamiyang Layang, Pengadilan Agama Pulang Pisau, Pengadilan Agama Kuala Kurun, Pengadilan Agama Penajam, Pengadilan Agama Sendawar, Pengadilan Agama Belopa, Pengadilan Agama Pasangkayu, Pengadilan Agama Malili, Pengadilan Agama Ampana, Pengadilan Agama Wangi Wangi, Pengadilan Agama Lasusua, Pengadilan Agama Rumbia, Pengadilan Agama Lolak, Pengadilan Agama Bolaang Uki, Pengadilan Agama Boroko, Pengadilan Agama
Tutuyan
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA INDONESIA
-
25
-
Tutuyan, Pengadilan Agama Suwawa, Pengadilan Agama Kwandang, Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, Pengadilan Agama Namlea, dan Pengadilan Agama Kaimana dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.
Pasa18
Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik, Pengadilan Agama Sukamara, Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Pengadilan Agama Kasongan, Pengadilan Agama Tamiyang Layang, Pengadilan Agama Pulang Pisau, Pengadilan Agama Kuala Kurun, Pengadilan Agama Penajam, Pengadilan Agama Sendawar, Pengadilan Agama Belopa, Pengadilan Agama Pasangkayu, Pengadilan Agama Malili, Pengadilan Agama Ampana, Pengadilan Agama Wangi Wangi, Pengadilan Agama Lasusua, Pengadilan Agama Rumbia, Pengadilan Agama Lolak, Pengadilan Agama Bolaang Uki, Pengadilan Agama Boroko, Pengadilan Agama Tutuyan, Pengadilan Agama Suwawa, Pengadilan Agama Kwandang, Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, Pengadilan Agama Namlea, dan Pengadilan Agama Kaimana ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi. di
Pasal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-26
-
Pasa19
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2016

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIATKABINETRI Deputi Bi