PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 7 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH (berlaku 22 Oktober 2012)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan u ru s a n u ru s a n yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah s es u a i Peratu ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 t en t a n g Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, perlu membentuk dan menata organisasi Perangkat Daerah In s p ek tora t, Badan dan Kantor;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang aku ntabel secara efektif dan efisien perlu m em ben tu k Satu an Kerja Pen gelola Keuangan Daerah s ebagai s a t u a n kerja pelaksana pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan u ru s a n pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan s eca ra efektif dan efis ien perlu membentuk Kantor Ketahanan Pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan s ebagaimana dimaksud dalam hu ru f a, h u ru f b da n h u ru f c, perlu membentuk Peraturan Daerah t en t a n g Organisasi dan Tata Kerja In s p ek tora t, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
4. Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 t en t a n g Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lin gku n ga n Propinsi J a wa -Tim u r, J a wa -Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Is t im ewa Yogyakarta s ebagaimana t ela h diu bah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahu n 1954 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
43
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 t en t a n g Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 3041) s ebagaimana t ela h diu bah kedua kalin ya dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4437) s ebagaimana t ela h diu bah kedua kalin ya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t en t a n g Pembentukan Peratu ran Peru n dan g-undangan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peratu ran Pem erin tah Nom or 15 Tah u n 1987 ten tan g Peru bahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tin gkat II Malan g dan Kabu paten Daerah Tin gkat II Malang (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
7. Peratu ran Pem erin tah Nom or 58 Tah u n 2005 ten tan g Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4578);
8. Peratu ran Pem erin tah Nom or 79 Tah u n 2005 ten tan g Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2005 Nom or 165, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4593);
9. Peratu ran Pem erin tah Nom or 38 Tah u n 2007 ten tan g Pembagian Uru san Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabu paten/ Kota (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peratu ran Pem erin tah Nom or 41 Tah u n 2007 ten tan g Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4741);
11. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 t en t a n g Petu n ju k Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah s ebagaimana t ela h diu bah dengan Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
64
12. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20
13. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
53
14. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Pembentu kan Produ k Hu ku m Daerah;
15. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 4 Tah u n 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN BADAN BADAN BADAN LEMBAGA TEKNIS
TATA KERJA INSPEKTORAT, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah u n s u r pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, In s p ek tora t, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Satu an Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Lembaga lain adalah lem baga yan g diben tu k sebagai pelaksan aan dari ketentu an peru n dan g-u n dan gan dan t u ga s pemerintahan u m u m la in n ya , yang ditetapkan s ebagai bagian dari perangkat daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
7. Inspektorat Kota yang s ela n ju tn ya disebu t In s p ek tora t adalah Satu an Kerja Perangkat Daerah yang merupakan u nsur pengawasan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
8. Inspektur adalah Kepala Inspektorat.
9. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lin gku n ga n Pemerintah Kota Malang.
11. Kantor adalah Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
12. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di lingku n gan Pemerintah Kota Malang.
13. Unit Pelaksan a Tekn is yan g selan ju tn ya disebu t UPT ada lah u n su r pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
15. J a b a t a n Stru ktu ral adalah s u a t u kedudukan yang menunjukkan t u ga s , t a n ggu n g ja wa b , wewen a n g d a n h a k s eora n g Pega wa i Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
16. J a b a t a n Fungsional adalah kedu du kan yang m en u n ju kkan tu gas, t a n ggu n g ja wa b , wewen a n g, da n hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam su atu satu an organ isasi yan g dalam pelaksan aan tu gasn ya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan t er t en t u s erta bersifat mandiri.
KEDUDUKAN
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) In s p ek tora t merupakan u n s u r pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dipim pin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tu gasnya bertanggu ng jawab la n gs u n g kepada Walikota dan s eca ra t ek n is administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 3
- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan u n s u r perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan t u ga s n ya bertanggu ng ja wab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 4
- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu meru pakan u nsu r pelayanan masyarakat di bidang perizinan.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan t u ga s n ya bertanggu ng jawab kepada Walikota melalu i Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 5
- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan u n s u r penyelenggara urusan kepegawaian daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tu gasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 6
- (1) Lembaga t ek n is daerah merupakan u n s u r pendukung t u ga s Walikota, mempunyai t u ga s melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Lembaga t ek n is daerah s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Badan dan Kantor.
- (3) Badan dan Kantor sebagaimana dimaksu d pada ayat (2), dipimpin oleh Kepala Badan dan Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesatu Inspektorat
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 7
- (1) Inspektorat melaksanakan tugas pokok pengawasan t er h a d a p pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan pengu jian dan penilaian atas kebenaran la p ora n berkala atau sewaktu -waktu dari setiap tu gas pokok dan fu n gsi Perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
- g. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- h. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- i. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
- l. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- m. pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional dan Prosedu r (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Daerah;
- n. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- p. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- q. pengelolaan administrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keuangan, kepegawaian, ru m ah t a n gga , perlen gkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- r. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur organisasi Inspektorat, terdiri dari :
- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (4) Pembagian tu gas In spektu r Pem ban tu sebagaim an a dim aksu d pada ayat (3) h u ru f c, h u ru f d , h u ru f e d a n huruf f, a ka n diatu r lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan Stru ktu r Organisasi In s p ek tora t s ebagaimana t er ca n t u m dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 Oktober 2012

Penandatangan: WALIKOTA MALANG, ttd. Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 8 Nopember 2012

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Verifikasi: ttd. Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580415 198403 1 012 ## LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 7

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, t td. DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan m eru pakan bagian yan g tidak terpisah kan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

## Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

## Pasal 8

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD;
- d. penyiapan dan penyusunan Rencana Pembangunan J a n gk a Panjang (RPJ P) Daerah, Rencana Pembangunan J a n gk a Menengah (RPJ M) Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- e. penyiapan dan penyu su nan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
- f. penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;

- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- i. pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
- j. penyiapan bahan dalam rangka pu blikasi h asil-h asil pen elitian dan pengembangannya;
- k. pemeliharaan hasil-hasil pen elitian dan pen gem ban gan n ya serta penyusunan s t a t is t ik perkembangan penelitian dan pengembangannya;
- l. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
- m. pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- n. pelaksanaan kerjasama antar lembaga u ntu k mengembangkan statistik;
- o. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
- p. pelaksanaan monitoring dan evalu asi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- q. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah s ebagai bah an penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- r. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang perencanaan pembangunan daerah s es u a i dengan ketentu an peraturan perundang-undangan;
- s. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- t. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- u. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- v. penyusunan rencana pencapaian SPM;
- w. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- x. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- y. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

- z. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
2. aa. p en ya m pa ia n data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
3. bb.pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- cc. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- dd. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan
6. ee. pelaksan aan fu n gs i la in yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
- 1) Subbidang Penelitian;
- 2) Subbidang Publikasi dan Dokumentasi.
- d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari :
- 1) Subbidang Ekonomi;
- 2) Subbidang Sosial dan Budaya.
- e. Bidang Tata Kota, terdiri dari :
- 1) Subbidang Prasarana dan Sarana;
- 2) Subbidang Tata Ruang.
- f. Bidang Pendataan dan Evaluasi, terdiri dari :
- 1) Subbidang Pendataan dan Pelaporan;
- 2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantu m dalam lampiran II dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

## Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

## Pasal 9

- (1) Badan Pelayanan Perizin an Terpadu melaksanakan t u ga s pokok pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :
- a. peru mu san dan pelaksanaan kebijakan t ek n is di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- c. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan bidang Perekonomian, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangannya;
- d. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan bidang Perekonomian, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangannya;
- e. pelaksanaan pelayanan in form a s i dan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- f. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan terpadu bidang Perekonomian, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangannya;
- g. pemantauan dan evalu asi proses pemberian pelayanan perizinan terpadu bidang Perekonomian, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangannya;
- h. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran perizinan di bidan g Perekon om ian , Sosial Bu daya dan Pekerjaan Umu m yang menjadi kewenangannya s es u a i dengan ketentu an peraturan perundang-undangan;
- u. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- v. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- i. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- j. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;

- k. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- n. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- o. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- p. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- q. pemberdayaan jabatan fungsional;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- s. pelaksanaan fu n gs i la in yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu , terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbag Penyusunan Program;
- 2) Subbag Keuangan;
- 3) Subbag Umum.
- c. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian;
- d. Bidang Pelayanan Perizinan Kepariwisataan dan Sosial Budaya;
- e. Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum;
- f. Tim Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu s ebagaimana tercantu m dalam lam piran III dan m eru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat

## Badan Kepegawaian Daerah

## Pasal 10

- (1) Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tu gas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kepegawaian;
- c. pelaksanaan administrasi mutasi pegawai;
- d. pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- f. pelaksanaan penyiapan penetapan gaji dan tunjangan pegawai;
- g. penyusunan formasi pegawai dan pengadaan pegawai;
- h. penyusunan sistem informasi kepegawaian;
- i. penyusunan bahan kebijakan kesejahteraan pegawai;
- j. penyusunan bahan pemberhentian dan pensiun pegawai;
- k. pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam rangka pembinaan mental pegawai;
- l. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- m. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- q. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- r. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawaian;
- s. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;

- t. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- u. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- v. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- w. pelaksanaan fu n gs i la in yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Mutasi, terdiri dari :
- 1) Subbidang Kepangkatan;
- 2) Subbidang Jabatan.
- d. Bidang Formasi dan Informasi, terdiri dari :
- 1) Subbidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
- 2) Subbidang Informasi Kepegawaian.
- e. Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin Pegawai, terdiri dari :
- 1) Subbidang Kesejahteraan Pegawai;
- 2) Subbidang Pembinaan Disiplin Pegawai.
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
- 1) Subbidang Teknis dan Fungsional;
- 2) Subbidang Kepemimpinan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, s ebagaimana tercantu m dalam lampiran IV dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kelima Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## Pasal 11

- (1) Badan Kesatu an Bangsa dan Politik melaksanakan tu gas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah yang bersifat s p es ifik di bidang kesatuan bangsa, politik

dalam negeri, serta pencegahan, penanggu langan dan penanganan bencana.

- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
- a. peru mu san kebijakan tekn is di bidan g kesatu an ban gsa, politik dalam negeri, s erta pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesatu an bangsa, politik dalam negeri, s erta pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
- c. pelaksanaaan kegiatan di bidang kesatu an bangsa, politik dalam negeri, s erta pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
- d. pembinaan masyarakat di bidang kesatu an bangsa, politik dalam negeri, s erta pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
- e. pengawasan kegiatan masyarakat di bidang kesatu an bangsa dan politik dalam negeri;
- f. pengawasan atas kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- g. pengkoordinasian penetapan kebijakan operasional di bidang kesatu an bangsa, politik dalam negeri, s erta pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
- h. pemberian rekomendasi penelitian dan praktek kerja lapangan di Daerah;
- i. pemberian rekomendasi atas kegiatan tertentu yang berpotensi konflik Suku Agama dan Ras (SARA);
- j. pemberian pertimbangan t ek n is perizin an bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- k. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- l. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- m. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- n. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- q. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- r. pengelolaan pengadu an masyarakat di bidan g kesatu an ban gsa, politik dalam negeri, s erta pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
- s. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- t. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yan g diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.
- (3) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga, terdiri dari :
- 1) Subbidang Politik, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- 2) Subbidang Lembaga Kemasyarakatan.
- d. Bidang Integrasi Bangsa, terdiri dari :
- 1) Subbidang Wawasan Kebangsaan;
- 2) Subbidang Pembauran.
- e. Bidang Kewaspadaan Daerah, terdiri dari :
- 1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Intelijen dan Keamanan (Intelkam);
- 2) Subbidang Pencegahan dan Penanganan Konflik.
- f. Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
- 1) Subbidang Pencegahan dan Kewaspadaan;
- 2) Subbidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan.

- g. UPT
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Badan Kesatu an Bangsa dan Politik, s ebagaimana tercantu m dalam lampiran V dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keenam Badan Lingkungan Hidup

## Pasal 1 2

- (1) Badan Lingku ngan Hidu p melaksanakan tu gas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah yang bersifat spesifik bidan g lingkungan h idup dan pen gelolaan su m ber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. peru mu san kebijakan t ek n is di bidan g lin gku n ga n hidu p dan pengelolaan sumber daya alam;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
- c. pengkoordinasian dalam penyu su nan dan evalu asi program di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
- d. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan s erta pemantauan di bidang lin gku n ga n hidu p dan pengelolaan sumber daya alam;
- e. pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan;
- f. pemberdayaan kapasitas kelembagaan di bidang lin gku n ga n hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
- g. pengembangan kesadaran masyarakat di bidang lin gku n ga n hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
- h. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
- i. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidan g lin gku n gan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
- j. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang lin gku n ga n hidu p dan pengelolaan s u m ber daya alam yang menjadi kewenangannya;
- k. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang lin gku n ga n hidu p dan pengelolaan s u m ber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- m. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- o. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- p. pengelolaan administrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keuangan, kepegawaian, ru m ah t a n gga , perlen gkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- q. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- r. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- s. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- t. pengelolaan pengadu an masyarakat di bidan g lin gku n gan h idu p dan pengelolaan sumber daya alam;
- u. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- v. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- w. pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Tata Laksana dan Dokumen Lingkungan, terdiri dari :
- 1) Subbidang Tata Laksana Lingkungan;
- 2) Subbidang Dokumen Lingkungan.

- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari :
- 1) Subbidang Pengawasan Lingkungan;
- 2) Subbidang Pengendalian Lin gku n gan dan Pengolahan Limbah.
- e. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Konservasi, terdiri dari :
- 1) Subbidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan;
- 2) Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam.
- f. Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
- 1) Subbidang Komunikasi Lingkungan;
- 2) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organ isasi Badan Lin gku n gan Hidu p sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketujuh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 1 3

- (1) Badan Kelu arga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyu su nan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n p em erin ta h a n d a era h ya n g b ers ifa t s p es ifik b id a n g k eluarga berencana, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tu gas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ba da n Kelu a rga Beren ca n a da n Pem berda ya a n Ma sya ra ka t mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan perempu an dan anak;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat s erta pemberdayaan perempuan dan anak;
- c. perumusan kebijakan teknis jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;

- d. pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- f. pemantauan tingkat drop out peserta keluarga berencana;
- g. penyediaan prasarana dan sarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jan gka panjang yang lebih t er ja n gk a u , aman dan berkualitas;
- h. pelaksanaan pengadaan dan distribu si s a r a n a , alat dan obat kontrasepsi dengan prioritas kelu arga miskin dan kelompok rentan sosial;
- i. pelaksanaan fasilitasi pelayan an pemasangan alat kontrasepsi dan penyuluhan cara penggunaan alat kontrasepsi;
- j. pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reprodu ksi dan promosi kesehatan reproduksi;
- k. penyelenggaraan pelayanan dan penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
- l. pengkoordinasian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat; m. penyusunan pedoman dan pelaksanaan s erta pengembangan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi, s os ia l budaya, pemanfaatan s u m ber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- n. penyusunan pedoman dan pelaksanaan perlindungan anak dan perempuan;
- o. pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- p. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- q. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- r. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- s. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- t. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- u. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

- v. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- w. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kelu arga berencana, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan dan anak;
- x. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- y. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- z. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
6. aa.pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi; dan
7. bb.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur Organisasi Badan Kelu arga Beren can a dan Pem berdayaan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Kelu arga Beren can a dan Keseh atan Reprodu ksi, terdiri dari :
- 1) Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana;
- 2) Subbidang Kesehatan Reproduksi.
- d. Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
- 1) Subbidang Pemberdayaan Keluarga;
- 2) Subbidang Kesejahteraan Keluarga.
- e. Bidang Pembangunan Masyarakat, terdiri dari :
- 1) Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
- 2) Subbidang Pengembangan Potensi Masyarakat.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlin du n gan Anak, terdiri dari :
- 1) Subbidang Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Subbidang Perlindungan Anak.
- h. UPT;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Stru ktu r Organisasi Badan Kelu arga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat s ebagaimana t er ca n t u m dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedelapan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

## Pasal 14

- (1) Badan Pengelola Keu angan dan Aset Daerah melaksanakan tu gas pokok penyu su nan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tu gas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ba da n Pengelola Keu an gan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan t ek n is di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. pelaksanaan fu n gs i Bendahara Umum Daerah, kecu ali pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan pengendalian benda-benda berharga pajak daerah;
- d. penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- e. penyusunan la p ora n keuangan daerah dalam rangka pertanggu ngjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan s t a n d a r akuntansi pemerintahan;
- f. pelaksanaan fu n gs i Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola Barang;
- g. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- h. pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- i. pengelolaan pemanfaatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang;
- j. pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah;
- k. pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
- l. pelaksanaan penyelesaian s en gketa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan;

- m. pemberian dan pencabutan perizin an pemanfaatan t a n a h dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
- n. pelaksanaan penyidikan t in d a k pidana pelanggaran di bidang pemanfaatan tanah dan/ atau bangu nan negara yang diku asai oleh Pemerintah Daerah s es u a i dengan ketentu an peratu ran perundang-undangan;
- o. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- q. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- r. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- s. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- t. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- u. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- v. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- w. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- x. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- y. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- z. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; aa. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
15. bb. pengevalu asian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan

## fungsi;

- cc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.

- (4) Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
- 1) Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
- 2) Subbidang Administrasi Anggaran.
- g. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari :
- 1) Subbidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas;
- 2) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan.
- h. Bidang Penatausahaan Aset Daerah, terdiri dari :
- 1) Subbidang Pendataan dan Evaluasi Aset Daerah;
- 2) Subbidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah.
- i. Bidang Pemanfaatan Aset Daerah, terdiri dari :
- 1) Subbidang Penggunausahaan Aset Daerah;
- 2) Subbidang Pengendalian Aset Daerah.
- j. UPT;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Stru ktu r Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah s ebagaimana t er ca n t u m dalam la m pira n VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratu ran Daerah ini.

## Bagian Kesembilan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

## Pasal 1 5

- (1) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ka n tor Perpu s ta ka a n Um u m da n Ars ip Daerah mempunyai fungsi :
- a. peru mu san kebijakan t ek n is di bidang pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;

- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan perpustakaan dan arsip;
- c. pelaksanaan pelestarian bahan pustaka karya cetak dan karya rekam Daerah;
- d. penyusunan pedoman jadwal retensi arsip;
- e. pelaksanaan layanan jasa perpustakaan umum;
- f. penyusunan pedoman tata kearsipan daerah;
- g. pelaksanaan layanan jasa kearsipan bagi Perangkat Daerah;
- h. pelaksanaan kerjasama kearsipan dan perpustakaan dengan pihak lain;
- i. pelaksanaan pembinaan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. pelaksanaan pengelolaan arsip statis yang telah diakuisisi;
- k. pembinaan teknis perpustakaan masyarakat dan sekolah;
- l. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- m. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- r. pelaksanaan pengukuran In deks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- s. pengelolaan pengadu an masyarakat di bidan g perpustakaan dan kearsipan;
- t. penyampaian data hasil pembangu nan dan in form a s i la in n ya t er k a it la ya n a n publik s eca ra berkala melalu i web s ite Pemerintah Daerah;
- u. pengelolaan administrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keuangan, kepegawaian, ru m ah t a n gga , perlen gkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- v. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

- w. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan t u ga s pokok dan fungsi;
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota s es u a i dengan tugas pokoknya.
- (3) Struktur organisasi Kantor Perpu stakaan Um u m dan Arsip Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Layanan dan Informasi;
- d. Seksi Akuisisi, Deposit dan Pengolahan;
- e. Seksi Pengembangan dan Kerjasama;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stru ktu r Organ isasi Kan tor Perpu stakaan Um u m dan Arsip Daerah sebagaimana tercantu m dalam lampiran IX dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kesepuluh Kantor Ketahanan Pangan

## Pasal 16

- (1) Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan tu gas pokok penyu su nan dan pelaksanaan kebijakan u ru s a n pemerintahan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan t u ga s pokok s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan;
- c. pengidentifikasian potensi s u m berdaya pangan, produksi pangan dan keragaman konsumsi pangan masyarakat serta cadangan pangan masyarakat;
- d. pembinaan peningkatan produ ksi dan produ k pangan berbahan baku lokal s erta pengembangan penganekaragaman produk pangan;
- e. pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan dan penurunan akses pangan serta menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;
- f. pengembangan dan pengatu ran cadangan pangan pokok tertentu daerah;

- g. pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
- h. penanganan dan penyalu ran pangan u n tu k kelompok rawan pangan;
- i. pengidentifikasian pangan pokok masyarakat, kelompok rawan pangan dan infrastruktur distribusi pangan;
- j. pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
- k. penginformasian harga