PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (berlaku 16 Januari 2009)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a.
bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, perlu diatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;
2. : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN
Menetapkan : INFORMATIKA.
Pasal 1
- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika meliputi penerimaan yang berasal dari:
- a. Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi;
- b. Penyelenggaraan Penyiaran;
- c. Jasa Sewa Sarana dan Prasarana; dan
- d. Jasa Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA

Distribusi: ## Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, SETIO SAPTO NUGROHO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dan persentase.


## Pasal 3

- (1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berupa Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi ( Universal Service Obligation ) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi.
- (2) Pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Piutang yang nyata-nyata tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi; dan/atau
- b. Pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang diterima oleh penyelenggara telekomunikasi yang merupakan hak dari pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan penghitungan unsur-unsur pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

## Pasal 4

Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio meliputi:

- a. BHP untuk Izin Stasiun Radio (ISR); atau
- b. BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR), terdiri atas:
1. biaya izin awal ( up front fee ); atau
2. biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) tahunan.


## Pasal 5

- (1) Besarnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung dengan fungsi dari lebar pita dan daya pancar dengan formula sebagai berikut:

BHP Frekuensi (Rupiah)= (Ib x HDLP x b)+(Ip x HDDP x p)

2

- (2) Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) dan Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Indeks biaya pendudukan lebar pita (Ib) dan indeks biaya daya pancar frekuensi (Ip) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- (4) Pungutan atas biaya Izin Stasiun Radio (ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dilunasi setiap tahun sebelum Izin Stasiun Radio (ISR) diterbitkan.

## Pasal 6

- (1) BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan melalui mekanisme seleksi, penawaran, dan pemilihan dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat.
- (2) BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- (3) Pungutan atas biaya izin awal ( up front fee ) dan biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) untuk tahun pertama wajib dilunasi sebelum izin pita spektrum frekuensi radio diterbitkan.
- (4) Pungutan atas biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b butir 2 untuk tahun kedua sampai dengan jangka waktu IPSFR berakhir, wajib dilunasi setiap tahun.


## Pasal 7

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berupa biaya sertifikasi dan biaya permohonan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi, tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan peraturan perundangundangan.

## Pasal 8

- (1) Lembaga penyiaran yang dikenakan biaya penyesuaian izin penyelenggaraan jasa penyiaran radio meliputi:
- a. Lembaga Penyiaran Publik RRI;
- b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah ada dan beroperasi (Radio Siaran Pemerintah Daerah); dan
- c. Lembaga Penyiaran swasta yang telah memiliki Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Lembaga Penyiaran yang dikenakan biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi meliputi:
- a. Lembaga Penyiaran Publik TVRI;
- b. Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki izin siaran nasional/izin prinsip dari Departemen Penerangan dan Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi; dan
- c. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki izin penyelenggaraan jasa televisi berbayar dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin penyelenggaraan siaran televisi berlanggganan dari Departemen Penerangan.
- (3) Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi lain yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperlakukan sebagai pemohon baru.


## Pasal 9

- (1) Biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) harus dibayar oleh lembaga penyiaran jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi setiap tahun.
- (2) Besaran biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan besaran biaya perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.

## Pasal 10

Biaya izin penyelenggaraan penyiaran baru untuk jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas:

- a. izin prinsip penyelenggaraan penyiaran; dan
- b. izin tetap penyelenggaraan penyiaran.

## Pasal 11

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi ditentukan berdasarkan zona.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

## Pasal 12

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada Diklat Ahli Multi Media Yogyakarta untuk mahasiswa tertentu adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.


## Pasal 13

- (1) Seluruh penerimaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang tidak diatur lain oleh Peraturan Perundangundangan.

## Pasal 14

Pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berupa:

- a. sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa teleponi dasar; dan
- b. sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia,

mulai diberlakukan 1 (satu) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

## Pasal 15

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4511) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 16

[

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd

ANDI MATTALATTA


## Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO


## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG

BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

## I. UMUM

Dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan informatika, perlu mengatur kembali ketentuan tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

Dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu menetapkan ketentuan tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika dengan Peraturan Pemerintah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'piutang yang nyata-nyata tidak tertagih' adalah piutang yang sudah dihapuskan ( write off ) yang ditetapkan dengan RUPS atau yang disetarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b ...

Formatted:

Right:

2.5 cm, Top:

7.2

cm, Bottom:

5.2 cm, Width:

21.59

cm, Height:

35.56 cm


Huruf b

Yang dimaksud dengan 'interkoneksi' adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda. Yang dimaksud dengan 'ketersambungan' adalah tersambungnya perangkat jasa telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi.

Yang dimaksud dengan 'pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan' adalah pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang ditetapkan berdasarkan hasil audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

'b' adalah lebar pita frekuensi yang digunakan ( bandwidth );

'p' adalah besar daya pancar keluaran antena (EIRP);

'Ib' adalah indeks biaya pendudukan lebar pita;

'Ip' adalah indeks biaya daya pancar frekuensi;

'HDLP' adalah harga dasar lebar pita;

'HDDP' adalah harga dasar daya pancar.

## Contoh perhitungan Formula Tarif BHP Frekuensi Radio (Radio Siaran FM pada Zona 4)

HDLP

=

5.155 Rp/KHz (HDLP, Zona 4, VHF)

HDDP

= 47.866 Rp/KHz (HDDP, Zona 4, VHF)

Ib

= 0,8400 (stasiun siaran FM)

Ip

= 0,4900 (stasiun siaran FM)

b

=

372 KHz (standar lebar pita siaran FM)

Power

=

1.000 Watt

p

=

10 x (log Power) + Gain - Line Loss + 30

= 10 x (log 1000) + 3 - 1 + 30

= 62 dBmW (sesuai perhitungan)

Rumusan =

(0,8400 x 5.155 x 372) + (0,4900 x 47.866 x 62)

2

= Rp1.532.502,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'Kas Negara' adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ayat (2)

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Perundang-undangan mengenai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Pasal

14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4974


LAMPIRAN: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2009 TANGGAL 16 JANUARI 2009

## JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| I. PENERIMAAN DARI PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI | | |
| A. Pengusahaan Jasa Titipan | Per izin | Rp 1.000.000,00 |
| B. Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi | Per tahun buku | 0,50% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi |
| C. Biaya Ujian Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) | | |
| 1. Radio Elektronika Kelas I | per orang | Rp 25.000,00 |
| 2. Radio Elektronika Kelas II | per orang | Rp 25.000,00 |
| 3. Operator Radio Umum | per orang | Rp 20.000,00 |
| 4. Operator Radio Terbatas | per orang | Rp 20.000,00 |
| D. Biaya Penyelenggaraan/Pengawas Ujian Amatir Radio | | |
| 1. Tingkat Pemula (YH) | per orang | Rp 25.000,00 |
| 2. Tingkat Siaga (YD) | per orang | Rp 30.000,00 |
| 3. Tingkat Pemula dan Siaga | per orang | Rp 50.000,00 |
| 4. Tingkat Penggalang (YC) | per orang | Rp 60.000,00 |
| 5. Tingkat Penegak (YB) | per orang | Rp 75.000,00 |
| E. Biaya Izin Amatir Radio | Per tahun | Rp 15.000,00 |
| F. Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) | Per tahun | Rp 27.500,00 |

1. Tabel . . .


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tabel Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) | | |
| a. Zona - 1 | | |
| Segmentasi frekuensi 1) VLF : 9 - 30 KHz | Per KHz | 20.961,00 |
| 2) LF : 30 - 300 KHz | Per KHz | 15.715,00 |
| 3) MF : 300 - 3000 KHz | Per KHz | 15.249,00 |
| 4) HF : 3 - 30 MHz | Per KHz | 14.581,00 |
| | Per KHz | 12.888,00 |
| 5) VHF : 30 - 300 MHz | | |
| 6) UHF : 300 - 3000 MHz | Per KHz | 11.772,00 |
| 7) SHF : 3 - 30 GHz | Per KHz | 9.681,00 |
| | Per KHz | |
| 8) EHF : 30 - 275 GHz | | 6.101,00 |
| b. Zona - 2 | | |
| 2) LF : 30 - 300 KHz d. Zona - 4 Segmentasi frekuensi | Per KHz | 12.572,00 12.199,00 |
| 3) MF : 300 - 3000 KHz 4) HF : 3 - 30 MHz | Per KHz | 11.665,00 10.310,00 |
| 5) VHF : 30 - 300 MHz 6) UHF : 300 - 3000 MHz | Per KHz Per KHz Per KHz | 9.418,00 |
| 7) SHF : 3 - 30 GHz 8) EHF : 30 - 275 GHz c. Zona - 3 Segmentasi frekuensi 1) VLF : 9 - 30 KHz 2) LF : 30 - 300 KHz 3) MF : 300 - 3000 KHz 4) HF : 3 - 30 MHz 5) VHF : 30 - 300 MHz 6) UHF : 300 - 3000 MHz 7) SHF : 3 - 30 GHz 8) EHF : 30 - 275 GHz 7) SHF : 3 - 30 GHz | Per KHz Per KHz Per KHz Per KHz Per KHz Per KHz Per KHz Per KHz Per KHz Per KHz | 7.745,00 4.881,00 12.576,00 9.429,00 9.149,00 8.749,00 7.733,00 |
| 8) EHF : 30 - 275 GHz | | 2.440,00 |
| | Per KHz | |
| | | 4.709,00 3.873,00 |
| | | 6.286,00 6.099,00 |
| 6) UHF : 300 - 3000 MHz | Per KHz Per KHz Per KHz | 7.063,00 5.809,00 |
| 1) VLF : 9 - 30 KHz 2) LF : 30 - 300 KHz 3) MF : 300 - 3000 KHz 4) HF : 3 - 30 MHz 5) VHF : 30 - 300 MHz | | 3.661,00 |
| | | 8.384,00 |
| | Per KHz Per KHz | |
| | Per KHz | |
| | Per KHz | 5.832,00 |
| | | 5.155,00 |

e. Zona - 5 ...


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zona - 5 Segmentasi frekuensi | | |
| VLF : 9 - 30 | Per KHz | 4.192,00 |
| 1) KHz 2) LF : 30 - 300 KHz | Per KHz | 3.143,00 |
| 3) MF : 300 - 3000 KHz | Per KHz | 3.050,00 |
| 4) HF : 3 - 30 MHz | Per KHz | 2.916,00 |
| | Per KHz | 2.578,00 |
| 5) VHF : 30 - 300 MHz | | |
| 6) UHF : 300 - 3000 MHz | Per KHz | 2.354,00 |
| 7) SHF : 3 - 30 GHz | Per KHz | 1.936,00 |
| 8) EHF : 30 - 275 GHz | Per KHz | 1.220,00 |
| 2. Tabel Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) | | |
| a. Zona - 1 Segmentasi Frekuensi | | |
| | Per dBm | |
| 2) LF : 30 - 300 KHz 4) HF : 3 - 30 MHz 5) VHF : 30 - 300 MHz 6) UHF : 300 - 3000 MHz 7) SHF : 3 - 30 GHz 8) EHF : 30 - 275 GHz b. Zona - 2 Segmentasi Frekuensi 1) VLF : 9 - 30 KHz | Per dBm Per dBm Per dBm Per dBm Per dBm Per dBm | 109.481,00 89.364,00 54.188,00 153.303,00 114.977,00 |
| 1) VLF : 9 - 30 KHz | Per dBm | 191.629,00 |
| 3) MF : 300 - 3000 KHz 3) MF : 300 - 3000 KHz | Per dBm Per dBm | 142.844,00 112.322,00 |
| 3) MF : 300 - 3000 KHz 2) LF : 30 - 300 KHz | Per dBm Per dBm Per dBm | 140.403,00 114.275,00 |
| 4) HF : 3 - 30 MHz 5) VHF : 30 - 300 MHz 5) VHF : 30 - 300 MHz | Per dBm Per dBm Per dBm | 135.353,00 108.282,00 95.732,00 |
| 6) UHF : 300 - 3000 MHz 7) SHF : 3 - 30 GHz 8) EHF : 30 - 275 GHz c. Zona - 3 Segmentasi Frekuensi 1) VLF : 9 - 30 KHz 2) LF : 30 - 300 KHz 4) HF : 3 - 30 MHz 6) UHF : 300 - 3000 MHz 7) SHF : 3 - 30 GHz | Per dBm Per dBm Per dBm Per dBm Per dBm Per dBm | 119.665,00 87.585,00 71.491,00 43.350,00 85.707,00 84.242,00 81.212,00 71.799,00 65.688,00 |
| EHF : 30 - 275 GHz | Per dBm | |
| 8) | | 32.513,00 |
| | Per dBm | 53.618,00 |


## PRESIDEN

## REPUBLIK INDONESIA


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| d. Zona - 4 | | |
| Segmentasi Frekuensi | | |
| VLF : 9 - 30 KHz | Per dBm | 76.652,00 |
| 1) 2) LF : 30 - 300 KHz | Per dBm | 57.138,00 |
| 3) MF : 300 - 3000 KHz | Per dBm | 56.161,00 |
| 4) HF : 3 - 30 MHz | Per dBm | 54.141,00 |
| 5) VHF : 30 - 300 MHz | Per dBm | 47.866,00 |
| 6) UHF : 300 - 3000 MHz | Per dBm | 43.792,00 |
| 7) SHF : 3 - 30 GHz | Per dBm | 35.745,00 |
| 8) EHF : 30 - 275 GHz | Per dBm | |
| | | 21.675,00 |
| e. Zona - 5 | | |
| Segmentasi Frekuensi | | |
| 1) VLF : 9 - 30 KHz | Per dBm | 38.326,00 |
| 2) LF : 30 - 300 KHz | Per dBm | 28.569,00 |
| 3) MF : 300 - 3000 KHz | Per dBm | 28.081,00 |
| 4) HF : 3 - 30 MHz | Per dBm | 27.071,00 |
| 5) VHF : 30 - 300 MHz | Per dBm | 23.933,00 |
| 6) UHF : 300 - 3000 MHz 7) SHF : 3 - 30 GHz | Per dBm Per dBm | 21.896,00 17.873,00 |
| 8) EHF : 30 - 275 GHz | Per dBm | |
| | | 10.838,00 |
| H. Biaya sertifikasi dan permohonan pengujian alat/perangkat telekomunikasi | | |
| 1. Biaya sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi | | |
| a. Customer Premises Equipment (CPE) Kabel | Per sertifikat/ tipe | 2.250.000,00 |
| b. Customer Premises Equipment (CPE) Nirkabel | | |
| | Per sertifikat/ tipe | 4.500.000,00 |
| c. Non-CPE Transmisi | Per sertifikat/ tipe | 6.000.000,00 |
| d. Non-CPE Penyiaran | Per sertifikat/ tipe | 6.750.000,00 |
| e. Non-CPE Sentral | Per | 9.000.000,00 |
| 2. Jasa Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi | sertifikat/ tipe | |
| a. Biaya Uji Kategori I | | |
| 1) Pencatat Data Pembicaraan Telepon | Per Tipe | 3.500.000,00 |

2) Faksimili . . .


## PRESIDEN

## REPUBLIK INDONESIA


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 2) Faksimili | Per Tipe | Rp | 4.000.000,00 |
| 3) Faksimili dengan fasilitas | Per Tipe | Rp | 5.000.000,00 |
| Bluetooth | Per Tipe | Rp | 6.000.000,00 |
| 4) Faksimili dengan fasilitas Cordless | Per Tipe | Rp | 8.000.000,00 |
| 5) Faksimili dengan fasilitas Cordless dan Bluetooth | | | |
| 6) Pesawat Telepon Analog (Pespon) | Per Tipe | Rp | 3.500.000,00 |
| 7) PesawatTelepon / Key Telepon System (KTS) s.d. 20 port | Per Tipe | Rp | 4.500.000,00 |
| 8) Pesawat Telepon Umum Multi Koin | Per Tipe | Rp | 4.000.000,00 |
| 9) Komunikasi data | Per Tipe | Rp | 3.000.000,00 |
| 10) Modem | Per Tipe | Rp | 4.500.000,00 |
| 11) Pesawat Cordless Telepon/Telepon Tanpa Kabel Publik (TTKP) | Per Tipe | Rp | 4.000.000,00 |
| 12) Pesawat Telepon Seluler 1 Band | Per Tipe | Rp | 4.500.000,00 |
| 13) Pesawat Telepon Seluler 2 Band | Per Tipe | Rp | 6.000.000,00 |
| 14) Pesawat Telepon Seluler 3 Band | Per Tipe | Rp | 7.500.000,00 |
| 15) Pesawat Telepon Seluler 4 Band | Per Tipe | Rp | 9.000.000,00 |
| 16) Pager | Per Tipe | Rp | 3.500.000,00 |
| 17) Pesawat daya rendah ( ≤ 100 mW) | Per Tipe | Rp | 2.000.000,00 |
| 18) Bluetooth | Per Tipe | Rp | 2.000.000,00 |
| 19) Radio trunking | Per Tipe | Rp | 4.000.000,00 |
| 20) Terminal Radio Komunikasi Handheld | Per Tipe | Rp | 4.000.000,00 |
| 21) Terminal Radio Komunikasi Portable | Per Tipe | Rp | 6.000.000,00 |
| 22) Wireless Local Area Network (LAN) Indoor | Per Tipe | Rp | 4.000.000,00 |
| 23) Wireless Local Area Network (LAN) Outdoor | Per Tipe | Rp | 6.000.000,00 |
| 24) Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) | Per Tipe | Rp | 4.000.000,00 |
| 25) Radio amatir | Per Tipe | Rp | 4.000.000,00 |
| 26) Very Small Apperture Terminal (VSAT) | Per Tipe | Rp | 6.000.000,00 |
| 27) Interace radio acces | Per Tipe | Rp | 4.000.000,00 |
| 28) Booster | Per Tipe | Rp | 2.000.000,00 |
| 29) Rectifier | Per Tipe | Rp | 7.000.000,00 |
| 30) Terminal Satelit (Satellite Terminal) | Per Tipe | Rp | 4.500.000,00 |
| 31) Penerima Satelit (Satellite Receiver) | Per Tipe | Rp | 6.000.000,00 |
| 32) Repeater | Per Tipe | Rp | 8.000.000,00 |
| 33) IP Phone | Per Tipe | Rp | 4.500.000,00 |
| 34) Media Gateway | Per Tipe | Rp | 6.000.000,00 |

35) Router ...


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|
| 35) Router | Per Tipe | Rp | 4.500.000,00 |
| 36) Router + WLAN | Per Tipe | Rp | 6.000.000,00 |
| 37) PABX Analog (PSTN Base) | Per Tipe | Rp | 5.000.000,00 |
| 38) PABX Digital (IP Base) | Per Tipe | Rp | 6.000.000,00 |
| 39) Antena | Per Tipe | Rp | 6.000.000,00 |
| 40) Radio Maritim | Per Tipe | Rp | 4.000.000,00 |
| 41) Terminal EDC Integrasi Tunggal | Per Tipe | Rp | 3.000.000,00 |
| 42) Terminal EDC Integrasi Ganda | Per Tipe | Rp | 5.000.000,00 |
| b. Biaya Uji Kategori 2 | | | |
| 1) Digital Loop Carrier | Per Tipe | Rp | 9.500.000,00 |
| 2) Pemancar Radio Siaran/Repeater | Per Tipe | Rp | 6.000.000,00 |
| 3) Pemancar Televisi/Repeater | Per Tipe | Rp | 8.000.000,00 |
| 4) Pengganda Saluran | Per Tipe | Rp | 6.000.000,00 |
| 5) Radio Microwave | Per Tipe | Rp | 7.000.000,00 |
| 6) Multiplexer | Per Tipe | Rp | 5.000.000,00 |
| 7) Base Tranceiver Station (BTS) | Per Tipe | Rp | 8.000.000,00 |
| 8) Radio Base Station (RBS) | Per Tipe | Rp | 8.000.000,00 |
| 9) Base Station Controller (BSC) | Per Tipe | Rp | 10.000.000,00 |
| 10) Mobile Services Switching Center (MSC) | Per Tipe | Rp | 10.000.000,00 |
| 11) Radar / Radio Lokasi | Per Tipe | Rp | 8.000.000,00 |
| 3. Pengujian Electromagnetic Compatibility (EMC) | | | |
| a. Pengujian Conducted Electromagnetic Interference (EMI) | Per Perangkat | Rp | 2.500.000,00 |
| b. Pengujian Radiated Electromagnetic Interference (EMI) | Per Perangkat | Rp | 2.500.000,00 |
| c. Pengujian Conducted Electromagnetic Susceptibility (EMS) | Per Perangkat | Rp | 2.500.000,00 |
| d. Pengujian Radiated Electromagnetic Susceptibility (EMS) | Per Perangkat | Rp | 2.500.000,00 |
| 4. Kalibrasi | | | |
| a. Power Meter | Per Unit | Rp | 1.250.000,00 |
| b. Power Sensor | Per Unit | Rp | 1.250.000,00 |
| c. Frequency Counter < 2 GHz | Per Unit | Rp | 500.000,00 |
| d. Frequency Counter 2 - 10 GHz | Per Unit | Rp | 1.000.000,00 |
| e. Frequency Counter > 10 GHz | Per Unit | Rp | 1.500.000,00 |
| f. Modulation Analyzer | Per Unit | Rp | 2.500.000,00 |
| g. Multimeter Analog | Per Unit | Rp | 250.000,00 |
| h. Multimeter Digital 4 Digit | Per Unit | Rp | 250.000,00 |
| i. Spectrum Analyzer | Per Unit | Rp | 2.500.000,00 |

j. Network ...


## - 7 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| k. EMC Analyzer l. Oscilloscope 5. Jasa Penyewaan Alat a. Spectrum Analyzer < 6 GHz b. Spectrum Analyzer 6 - 10 GHz c. Spectrum Analyzer > 10 GHz d. Power Meter e. Network Analyze f. Frequency Counter g. Modulation Analyzer h. EMC test set i. Shielded room j. Humudity test (chamber) k. Signal Generator l. Global Maritime Distres and Safety and System (GMDSS) 6. Biaya Penetapan Balai Uji Perangkat Telekomunikasi I. Biaya Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Konsesi. J. Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/Universal Service Obligation (USO) K. Biaya Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio L. Besaran Sanksi Administrasi Berupa Denda | Per Unit Per Unit Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Paket/orang Per Permohonan Per Sertifikat Per tahun buku Per MHZ per periode | Rp 3.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 300.000,00 Rp Rp 1.500.000,00 25.000,00 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi Hasil Seleksi Penawaran dan Pemilihan |

2. Kualitas . . .


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2. Kualitas Pelayanan Tidak memenuhi standar kualitas pelayanan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku | Per Pelanggaran | 200.000.000,00 |
| 3. Interkoneksi: | | |
| a. Pemenuhan ketentuan tentang antrian permintaan interkoneksi (Pemberitahuan posisi antrian, perlakuan prinsip FIFO, dan lainnya); | Per Pelanggaran | 600.000.000,00 |
| b. Kepatuhan terhadap jadwal penyediaan interkoneksi (jadwal proses pemberian jawaban, jadwal proses negosiasi, jadwal proses penyediaan akses, dan lainnya) sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku; | Per Pelanggaran | 600.000.000,00 |
| c. Kepatuhan terhadap ketentuan penyediaan fasilitas penting untuk interkoneksi; | Per Pelanggaran | 600.000.000,00 |
| d. Pemenuhan komitmen dalam Joint Planning Session (JPS) yaitu penambahan kapasitas atau dimensi dari Hardware atau Software secara berkala; | Per Pelanggaran | 600.000.000,00 |
| e. Penyalahgunaan akses ke jaringan dan/atau jasa telekomunikasi untuk mengalihkan trafic yang menimbulkan kerugian pada penyelenggara lain atau dalam rangka memanfaatkan perbedaan biaya | Per Pelanggaran | 10.000.000.000,00 |
| interkoneksi secara sah; f. Pengembangan atau penambahan titik interkoneksi (Point Of Interconnection/POI) yang telah ditetapkan; | Per Pelanggaran | 10.000.000.000,00 |
| g. Diskriminasi harga dan akses; dan | Per | 10.000.000.000,00 |
| h. Pemberian informasi yang tidak benar oleh penyedia akses kepada pencari akses dalam menyusun permintaan interkoneksi, negosiasi dan penyediaan akses. | Pelanggaran Per Pelanggaran | 10.000.000.000,00 |

4. Penggunaan . . .


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Penggunaan Produksi Dalam Negeri. a. Belanja modal tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; b. Belanja operasional tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang- | Persentase / Tahun Persentase / | 15 % x (Kekurangan Kewajiban) % x Belanja Modal/tahun 15 % x (Kekurangan Kewajiban) % x |
| undangan; | Tahun | Belanja Operasional/tahun |
| 5. Riset dan Pengembangan SDM : a. Alokasi riset tidak memenuhi 1% dari pendapatan kotor/ revenue ; dan | Persentase / Tahun | 15 % x (Kekurangan Kewajiban) % x Pendapatan Kotor/ tahun |
| b. Alokasi pengembangan SDM tidak memenuhi 1% dari pendapatan kotor/ revenue . | Persentase / Tahun | 15 % x (Kekurangan Kewajiban) % x Pendapatan Kotor/ tahun |
| 6. Tidak memenuhi layanan minimal yang wajib disediakan; | Per Jenis Layanan | Rp 10.000.000,00 |
| 7. Penyampaian Pelaporan a. keterlambatan penyampaian pelaporan berkala | Per Dua Minggu | Rp 50.000.000,00 |
| b. tidak menyampaikan informasi laporan yang benar. | Per Laporan | Rp 10.000.000,00 |
| M. Besaran Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban dari Izin Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi dan Jasa Multimedia | | |
| 1. Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi | | |
| a. Tidak memenuhi standar kualitas pelayanan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. (termasuk pengembangan wilayah layanan); | per kinerja operasi dan atau layanan/ tahun | Rp 10.000.000,00 |
| b. Keterlambatan penyampaian laporan berkala | Per DuaMinggu | Rp 500.000,00 |
| c. Tidak menyampaikan Informasi laporan yang benar. | Per Laporan | Rp 5.000.000,00 |

2. Penyelenggaraan ...


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------------|
| 2. Penyelenggaraan Jasa Multimedia | | | |
| a. Tidak memenuhi standar kualitas pelayanan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku (termasuk pengembangan wilayah layanan); | Per kinerja operasi dan atau layanan/ tahun | Rp | 10.000.000,00 |
| b. Keterlambatan penyampaian laporan berkala | Per Dua Minggu | Rp | 500.000,00 |
| c. Tidak menyampaikan Informasi laporan yang benar | Per Laporan | Rp | 5.000.000,00 |
| II. PENERIMAAN DARI PENYELENGGARAAN PENYIARAN | | | |
| A. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK | | | |
| 1. JASA PENYIARAN RADIO | | | |
| a. Zona-1 | | | |
| 1) Izin Prinsip (baru) | Per Izin | Rp | 1.460.000,00 |
| 2) Izin Tetap (baru) | Per tahun | Rp | 1.030.000,00 |
| 3) Izin Perpanjangan | Per tahun | Rp | 1.322.000,00 |
| b. Zona-2 | | | |
| 1) Izin Prinsip (baru) | Per Izin | Rp | 1.315.000,00 |
| 2) Izin Tetap (baru) | Per tahun | Rp | 927.000,00 |
| 3) Izin Perpanjangan | Per tahun | Rp | 1.190.000,00 |
| c. Zona-3 | | | |
| 1) Izin Prinsip (baru) | Per Izin | Rp | 1.095.000,00 |
| 2) Izin Tetap (baru) | Per tahun | Rp | 773.000,00 |
| 3) Izin Perpanjangan | Per tahun | Rp | 992.000,00 |
| d. Zona-4 | | | |
| 1) Izin Prinsip (baru) | Per Izin | Rp | 730.000,00 |
| 2) Izin Tetap (baru) | Per tahun | Rp | 515.000,00 |
| 3) Izin Perpanjangan | Per tahun | Rp | 661.000,00 |
| e. Zona-5 | | | |
| 1) Izin Prinsip (baru) | Per Izin | Rp | 440.000,00 |
| 2) Izin Tetap (baru) | Per tahun | Rp | 309.000,00 |
| 3) Izin Perpanjangan | Per tahun | Rp | 397.000,00 |
| | | | 2. JASA ... |


## PRESIDEN

## REPUBLIK INDONESIA


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|
| 2. JASA PENYIARAN TELEVISI | | | |
| a. Zona-1 | | | |
| 1) Izin Prinsip (baru) | Per Izin | Rp | 29.170.000,00 |
| 2) Izin Tetap (baru) | Per tahun | Rp | 10.296.000,00 |
| 3) Izin Perpanjangan | Per tahun | Rp | 13.213.000,00 |
| b. Zona-2 | | | |
| 1) Izin Prinsip (baru) | Per Izin | Rp | 26.250.000,00 |
| 2) Izin Tetap (baru) | Per tahun | Rp | 9.266.000,00 |
| 3) Izin Perpanjangan | Per tahun | Rp | 11.891.000,00 |
| c. Zona-3 | | | |
| 1) Izin Prinsip (baru) | Per Izin | Rp | 21.880.000,00 |
| 2) Izin Tetap (baru) | Per tahun | Rp | 7.722.000,00 |
| 3) Izin Perpanjangan | Per tahun | Rp | 9.910.000,00 |
| d. Zona-4 | | | |
| 1) Izin Prinsip (baru) | Per Izin | Rp | 14.590.000,00