Unknown Unknown Nomor I Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubatr terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tatrun 2Ol5 dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan asas :
- a. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintatran dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tarta. kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.
Pasal 2
- Menglngat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dapar Negara Republik
- Indonesia Tatrun 1945;
2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambaharr kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1965 Nomor 19, Tambalran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1;
3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun t972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun L972 Nomor 38); 6.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 7.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tatrun 2AL6 tentang Perangkat Daeratr (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036). 9.
Dengan PersetuJuan Bersama
DTWAIT PERWAIilLAN RAI(YA:T DAERAII
KABUPATTIT SITUBOIYDO
dan
BI'PATI SITI'BONDO,
Menetapkan:
UTMUTUSKAITI:
PERATTIRAIV DAERAII TENTAITG SUSUITAN PERAITGKAT DATRAII. PE}IBENTUI(AIT DAIT
KBTEITTUAIT I'MUItr
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adarah pemerintah Ifubupaten Situbondo.
1. Daeratr adatah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Sel&lt;retariat Daeratr adatatr Sekretariat Daeratr Kabupaten Sihrbondo.
6. 6' Sekretaris Daeratr adalatr Sekretaris Daeratr l(abupaten Situbondo.
7. sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adatah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sihrbondo.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat sekretaris DPRD adarah sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten situbondo.
9. 9 - Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten situbondo.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Situbondo.
11. 1 1. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Situbondo.
12. Unit Pelaksana Tela:is Dinas adalatr unsur pelaksana telmis Dinas yang melaksanakan kegiatan teloris operasional dan/atau kegiatan telaris penuqiang tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana telaris Badan unhrk meliaksanakan kegiatan teloris operasional dan/atau kegiatan telqds penunjang tertentu.
ASAS PEMBEISTUKAIV
Pembentukan Perangkat Daerah dilaksanakan ## BAB III
PEMBTITTIIKAN DAN SUSUIYAIY PERAITGKAT DATRAII
BAB II - ASAS PEMBEISTUKAIV
Pasal 3
Dengan Peraturan Daeratr ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah fipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daeratr, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintatran bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekedaan umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Tipe c menyelenggarakan urusan pemerintatran bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintatran bidang Linglrungan Hidup;
6. Satuan Polisi Pamong praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenterarnan dan Ketertiban umum dan Sub Urusan Kebakaran;
7. Dinas sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
8. Dinas Tenaga Keda Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
5. 9- Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak ripe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
10. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan perikanan;
7. 1 1. Dinas Ketahanan pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
12. Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
15. Dinas Perhubungan Tipe c menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintatran bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang persandian dan Bidang Statistik;
17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe B bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
20. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
21. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
23. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ripe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang perencanaan dan fungsi penunjang Bidang penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan;
3. Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Bidang Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
Kecamatan terdiri dari: f
1. Kecamatan Barryuputih dengan Tipe A;
2. Kecamatan Asembagus dengan Tipe A;
3. Kecamatan Jangkar dengan Tipe A;
4. Kecamatan Arjasa dengan Tipe A;
5. Kecamatan Kapongan dengan Tipe A;
6. Kecamatan Panji dengan Tipe A;
7. Kecamatan Mangaran dengan Tipe A;
8. Kecamatan Situbondo dengan Tipe A;
9. Kecamatan Panarukan dengan Tipe A;
10. Kecamatan Kendit dengan Tipe A;
11. Kecamatan Bungatan dengan Tipe A;
5. l2.Kecamatan Mlandingan dengan Tipe A;
13. Kecamatan Suboh dengan Tipe A;
14. Kecamatan Jatibanteng dengan Tipe A;
15. Kecamatan Sumbermalang dengan Tipe A;
16. Kecamatan Besuki dengan Tipe A; dan
10. LT.Kecamatan Banyuglugur dengan Tipe A.
BAB II - ASAS PEMBEISTUKAIV
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tgtt:- keq'a Daerah ditetapkan dalam peraturan Bupati. susunan Perangkat
BAB TV
PEMBEIYTI'KAIT I'PT
BAB II - ASAS PEMBEISTUKAIV
Pasal 5
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekrds (UpT).
2. (21 UPT dibentuk unhrk melaksanakan tekrris operasional dan/atau kegiatan tertentu perangkat daeratr indulorya. sebagian kegiatan telaris penundang
BAB II - ASAS PEMBEISTUKAIV
Pasal 6
- (U Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daeratr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk unit pelaksana telsds dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. (21
BAB II - ASAS PEMBEISTUKAIV
Pasal 7
Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
BAB II - ASAS PEMBEISTUKAIV
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
STAF AHLI
BAB V - STAF AHLI
Pasal 9
- Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. (U
- Staf ahli berada di bawatr dan bertanggungiawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daeratr. (21
- Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli. (3)
JABATAN PERAIYGKAT DATRAII
BAB VI - JABATAN PERAIYGKAT DATRAII
Pasal 10
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KEIEITTUAN PERALIHAIT
Pasal I 1
- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan politik yang dibentuk sebelum Perda ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintatran umum.
2. Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai (21 dengan ditetapkannya mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan urusan pemerintahan umum.
BAB VII - KEIEITTUAN PERALIHAIT
Pasal 12
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya da, melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
BAB VII - KEIEITTUAN PERALIHAIT
Pasal 13
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan Daeratr ini dilaksanakan mulai tanggal 2 Januar- }OLZ.
BAB VII - KEIEITTUAN PERALIHAIT
Pasal 14
Pada saat Peraturan Daeratr ini murai berlaku, upr dan Perangkat Daerah yang berbentuk rumah sakit yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan upr yang baru.
BAB VII - KEIEITTUAN PERALIHAIT
Pasal 15
Badan Penanggulangan Bencana Daeratr yang dibenhrk sebelum berlakunya Perahrran Daeratr ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentulorya Perangkat Daeratr barr yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan.
KBTEilTUAIT PEIYUTIIP
BAB VIII - KBTEilTUAIT PEIYUTIIP
Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan Daeratr ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2A1,4;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teloris Daerah sebagaimana telakr diubatr dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2014, kecuali perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tatrun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Situbondo;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sihrbondo Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Susunan organisasi dan Tata Ke{a Rumah sakit umum Daerah Ikbupaten Situbondo;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Keluratran Kabupaten Situbondo.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2OL4;
- h. Perafuran Daeratr l(abupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keda Rumatr Sakit Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo;
- i. Peraturan Daeratr Ihbupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2Ot3 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daeratr Asembagus Kabupaten Sihrbondo;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tatrun 2OL4 tentang Organisasi dan Tata Keda Satuan Polisi Pamong Fraja Kabupaten Situbondo.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai 1 Januai2OLT.
Pasal 18
- Indonesia Tatrun 1945;
2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambaharr kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1965 Nomor 19, Tambalran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1;
3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun t972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun L972 Nomor 38); 6.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 7.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tatrun 2AL6 tentang Perangkat Daeratr (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036). 9.
Dengan PersetuJuan Bersama
DTWAIT PERWAIilLAN RAI(YA:T DAERAII
KABUPATTIT SITUBOIYDO
dan
BI'PATI SITI'BONDO,
Menetapkan:
UTMUTUSKAITI:
PERATTIRAIV DAERAII TENTAITG SUSUITAN PERAITGKAT DATRAII. PE}IBENTUI(AIT DAIT
KBTEITTUAIT I'MUItr
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adarah pemerintah Ifubupaten Situbondo.
1. Daeratr adatah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Sel&lt;retariat Daeratr adatatr Sekretariat Daeratr Kabupaten Sihrbondo.
6. 6' Sekretaris Daeratr adalatr Sekretaris Daeratr l(abupaten Situbondo.
7. sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adatah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sihrbondo.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat sekretaris DPRD adarah sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten situbondo.
9. 9 - Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten situbondo.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Situbondo.
11. 1 1. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Situbondo.
12. Unit Pelaksana Tela:is Dinas adalatr unsur pelaksana telmis Dinas yang melaksanakan kegiatan teloris operasional dan/atau kegiatan telaris penuqiang tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana telaris Badan unhrk meliaksanakan kegiatan teloris operasional dan/atau kegiatan telqds penunjang tertentu.
ASAS PEMBEISTUKAIV
Pembentukan Perangkat Daerah dilaksanakan ## BAB III
PEMBTITTIIKAN DAN SUSUIYAIY PERAITGKAT DATRAII
Dengan Peraturan Daeratr ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah fipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daeratr, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintatran bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekedaan umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Tipe c menyelenggarakan urusan pemerintatran bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintatran bidang Linglrungan Hidup;
6. Satuan Polisi Pamong praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenterarnan dan Ketertiban umum dan Sub Urusan Kebakaran;
7. Dinas sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
8. Dinas Tenaga Keda Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
5. 9- Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak ripe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
10. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan perikanan;
7. 1 1. Dinas Ketahanan pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
12. Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
15. Dinas Perhubungan Tipe c menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintatran bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang persandian dan Bidang Statistik;
17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe B bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
20. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
21. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
23. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ripe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang perencanaan dan fungsi penunjang Bidang penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan;
3. Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Bidang Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
Kecamatan terdiri dari: f
1. Kecamatan Barryuputih dengan Tipe A;
2. Kecamatan Asembagus dengan Tipe A;
3. Kecamatan Jangkar dengan Tipe A;
4. Kecamatan Arjasa dengan Tipe A;
5. Kecamatan Kapongan dengan Tipe A;
6. Kecamatan Panji dengan Tipe A;
7. Kecamatan Mangaran dengan Tipe A;
8. Kecamatan Situbondo dengan Tipe A;
9. Kecamatan Panarukan dengan Tipe A;
10. Kecamatan Kendit dengan Tipe A;
11. Kecamatan Bungatan dengan Tipe A;
5. l2.Kecamatan Mlandingan dengan Tipe A;
13. Kecamatan Suboh dengan Tipe A;
14. Kecamatan Jatibanteng dengan Tipe A;
15. Kecamatan Sumbermalang dengan Tipe A;
16. Kecamatan Besuki dengan Tipe A; dan
10. LT.Kecamatan Banyuglugur dengan Tipe A.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tgtt:- keq'a Daerah ditetapkan dalam peraturan Bupati. susunan Perangkat
BAB TV
PEMBEIYTI'KAIT I'PT
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekrds (UpT).
2. (21 UPT dibentuk unhrk melaksanakan tekrris operasional dan/atau kegiatan tertentu perangkat daeratr indulorya. sebagian kegiatan telaris penundang
- (U Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daeratr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk unit pelaksana telsds dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. (21
Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
STAF AHLI
- Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. (U
- Staf ahli berada di bawatr dan bertanggungiawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daeratr. (21
- Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli. (3)
JABATAN PERAIYGKAT DATRAII
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KEIEITTUAN PERALIHAIT
Pasal I 1
- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan politik yang dibentuk sebelum Perda ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintatran umum.
2. Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai (21 dengan ditetapkannya mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan urusan pemerintahan umum.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya da, melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan Daeratr ini dilaksanakan mulai tanggal 2 Januar- }OLZ.
Pada saat Peraturan Daeratr ini murai berlaku, upr dan Perangkat Daerah yang berbentuk rumah sakit yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan upr yang baru.
Badan Penanggulangan Bencana Daeratr yang dibenhrk sebelum berlakunya Perahrran Daeratr ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentulorya Perangkat Daeratr barr yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan.
KBTEilTUAIT PEIYUTIIP
Dengan berlakunya Peraturan Daeratr ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2A1,4;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teloris Daerah sebagaimana telakr diubatr dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2014, kecuali perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tatrun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Situbondo;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sihrbondo Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Susunan organisasi dan Tata Ke{a Rumah sakit umum Daerah Ikbupaten Situbondo;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Keluratran Kabupaten Situbondo.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2OL4;
- h. Perafuran Daeratr l(abupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keda Rumatr Sakit Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo;
- i. Peraturan Daeratr Ihbupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2Ot3 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daeratr Asembagus Kabupaten Sihrbondo;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tatrun 2OL4 tentang Organisasi dan Tata Keda Satuan Polisi Pamong Fraja Kabupaten Situbondo.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai 1 Januai2OLT.
Perahrran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daeratr ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal '2 1 OCI 2016 BIIPATI SITUBOIITDO,

Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 2 1 [)CT 2010 STKREIARIS DAERAII I(ABI'PATEIT SITIIBONDO LEMBARAN DATRAH KABT'PATTIY SITI'BONDO TAHUIT 2OL6ITOMOR b IIORTG PIRATURAN DATRAII KABI'PATTIT SITUBOITDO PROVINSI JAIIA TIMUR : 323-8 l2OL6. ## PEIT.'ELASAN ## ATAS ## PERATURAIT DAERATI IIABI'PATTIY SITI'BONDO lYoMoR , TArrrril 2ot6 TEIYTAITG ## PEMBEITTI'I(AIT DAIT SUSUIVAIY PERAITGKAT DAERAII ## T'UUM I Perangkat Daerah sesuai undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20L6 tentang Perangkat Daerah dibentuk dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (ngtttsizirryl berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yaitu rasional proporsional, efektif, dan efisien. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Umsan Pemerintahan wqiib dibagi atas Urusan Pemerintatran yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wqiib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui perangkat Daerah. ## PASAL DEMI PASAL II Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan asas "Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan T\.rgas pembantuan. ## Huruf b Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daeratr didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakarr suattr Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendulmng dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalatr pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggr yang dapat diperoleh. ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. ## Huruf e Yang dimaksud dengan asas "pembagran habis tugas" adalatr pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu perangkat Daerah. ## Huruf f Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. ## Huruf g Yang dimaksud dengan asas "tata keq'a yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. ## Huruf h Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan. ## Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "kegiatan teknis operasional" adalatr kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan pelayalas masyarakat Yang dimaksud dengan okegiatan teknis penunjang tertentu" adalah kegiatan untuk mendukung petaksanaan tugas organisasi induknya. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1)

Penandatangan: Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Ayat (2) Cukup jelas. {yat (3} Cukup Jelas. Pasal 1O Cukup jelas. Pasal 1 1 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. 'l Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. TA}IBAIIAIY tE}IBARAIT DAERAH KABI'PATEN SITUBOIIDO NOMOR 6