PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG Nomor 5 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (berlaku 15 Juli 2011)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, dan untuk perencanaan sebagai Kota Jasa Pendidikan, Pemerintah Daerah Singkawang mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarkat sehingga dihasilkan keluaran pendidikan yang berkualitas;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Singkawang, dan masyarakat serta harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan suku bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4119);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala sekolah/Madrasah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasyah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA):
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala sekolah/Madrasah;
27. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALIKOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Singkawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan dan kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pendidikan Formal adalah Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
10. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan diluar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pengelolaan satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
13. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Kota Singkawang.
14. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali, peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
16. Kurikulum Nasional adalah Kurikulum yang berlaku secara Nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
17. Kurikulum Muatan lokal adalah Kurikulum yang disusun oleh Satuan Pendidikan, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
18. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Standar Kompetensi adalah Tolok Ukur kemampuan Pengetahuan, Keterampilan dan sikap serta prilaku yang harus dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dan pelatihan.
20. Akreditasi adalah Proses pengakuan terhadap kedudukan kualitas suatu lembaga pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja lembaga, yang dilakukan oleh lembaga independen yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat atas dasar indikator yang terbuka dan diketahui oleh lembaga yang berakreditasi, diumumkan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat.
21. Akreditasi sekolah adalah suatu penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah ## BAB II
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pendidikan diselenggarakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pendidikan berfungsi menanamkan dan mengembangkan kemampuan serta membentuk watak, peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 4
- (1) Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip:
- a. mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan taqwa dalam rangka membangun masyarakat yang berkualitas,berkarakter dan berbudaya;
- b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa;
- c. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
- d. proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- f. mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- g. memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan; dan
- h. senantiasa ## BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Bagian Pertama Pendidikan Formal
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 5
- (1) Pendidikan Formal terdiri dari:
- a. Pendidikan Usia Dini, meliputi TK, TKLB dan RA;
- b. Pendidikan Dasar, meliputi SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB dan MTs;
- c. Pendidikan Menengah, meliputi SMA, SMALB, MA, MAK dan SMK; dan
- d. Pendidikan Tinggi, meliputi Akademi, Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang wajib diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi TK, TKLB, SD, SDLB, SMP,SMPLB, SMA, SMALB dan SMK.
- (3) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diselenggarakan Kementrian Agama meliputi RA, MI, MTs, dan MA.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB sesuai dengan kondisi daerah.
Bagian Kedua Pendidikan Nonformal
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 6
- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyakarat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Program pendidikan nonformal di daerah meliputi pendidikan masyarakat, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan olah raga, dan pendidikan seni budaya.
- (4) Pendidikan masyarakat meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, kursus-kursus, kelompok belajar usaha, pendidikan kecakapan/keterampilan dan pemberdayaan perempuan.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 7
- (1) Pendidikan usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan usia dini dapat melalui jalur pendidikan formal dan nonformal dan/atau informal.
- (3) Pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (4) Pendidikan usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS).
- (5) Pendidikan usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk Pendidikan Keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat lingkungan.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 8
Pendidikan kepemudaan meliputi Pendidikan Kepramukaan, Palang Merah Remaja, Kelompok Ilmiah Remaja dan Organisasi Kepemudaan lainnya.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 9
- (1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan/Yayasan/Perkumpulan atau Masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.
- (2) Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Badan/Yayasan/ Perkumpulan kelompok dan perorangan dapat berbentuk KursusKursus, Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kepemudaan, dan Pendidikan Sejenis lainnya.
- (3) Pembinaan Pendidikan nonformal dapat dilakukan melalui pemberian bimbingan, dorongan, pengayoman dan bantuan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti dan/atau pelengkap pendidikan formal untuk meningkatkan martabat dan mutu hidupnya.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 10
- (1) Penyelenggaraan kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau masyarakat mendirikan program satuan pendidikan, harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Setiap penyelenggaraan kursus dan mendirikan program satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Persyaratan dan Tata Cara memperoleh perijinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya diprioritaskan pada program yang berorientasi pada pendidikan keterampilan, kejuruan dan kewirausahaan agar memberikan peluang kerja dan mendatangkan penghasilan bagi warga belajar/peserta didik.
- (5) Peran serta masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan nonformal diberikan kepada peran dan fungsi komite pendidikan nonformal.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 11
- (1) Evaluasi setiap program pendidikan nonformal dilakukan baik pada proses penyelenggaraan program maupun pada hasil kegiatan pembelajaran.
- (2) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
SATUAN PENDIDIKAN
Bagian Pertama Pendirian Satuan Pendidikan
BAB V - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 12
- (1) Pendirian Sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan /atau Masyarakat.
- (2) Pendirian Sekolah didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan rencana pengembangan sebagai kota jasa pendidikan.
Bagian Kedua
Penggabungan Satuan Pendidikan
BAB V - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 13
- (1) Satuan Pendidikan Formal, yang digabungkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. penyelenggara Satuan Pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- b. jumlah Peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal;
- c. satuan Pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya; dan
- d. jarak antar Satuan Pendidikan yang berdekatan.
- (2) Satuan Pendidikan formal yang digabungkan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada Satuan Pendidikan hasil gabungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat
Penghapusan Satuan Pendidikan
BAB V - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 14
- (1) Penghapusan satuan pendidikan formal merupakan penghentian kegiatan pembelajaran atau penutupan satuan pendidikan dengan pencabutan izin operasional sekolah.
- (2) Penghapusan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penghapusan satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh Walikota ## BAB VI
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Bagian Pertama Umum
BAB V - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 15
- (1) Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan yang berbentuk yayasan atau lembaga lain yang diperbolehkan sesuai peraturan perundangundangan dengan menyediakan layanan pendidikan dalam bentuk satuan pendidikan.
- (3) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga pendidikan yang mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah, terakreditasi atau diakui di negaranya dengan memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB V - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 16
- (1) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga Pendidik dan Kependidikan, kurikulum lokal, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharaannya dan penyelenggaraan kurikulum nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah, orangtua peserta didik dan/atau masyarakat.
- (2) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga Pendidik dan Kependidikan, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharaannya pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah tanggung jawab Yayasan atau Badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.
BAB V - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 17
- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah.
- (2) Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, Pengawas Sekolah dan Kepala sekolah harus mengoptimalkan peran dan fungsi Gugus Sekolah melalui :
- a. Pusat Kegiatan Guru (PKG);
- b. Kelompok Kerja Guru;
- c. Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
- d. Musyawarah Guru Pembimbing;
- e. Kelompok Kerja Kepala Sekolah/ Madrasah;
- f. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/ Madrasah; dan/atau
- g. Organisasi profesi pendidik lainnya yang relevan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus mengarah pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu melalui pembentukan Komite Sekolah/Madrasah.
BAB V - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 18
- (1) Satuan pendidikan mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang, dan tujuan institusional masing masing dengan tetap berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan dan mengacu pada tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pengelolaan program dan sumber daya, prasarana dan sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Sekolah/ Madrasah, Komite Sekolah/Madrasah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan program pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Peserta Didik
BAB V - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 19
- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan harus berpedoman pada prinsip-prinsip obyektifitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif.
- (2) Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat, mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sesuai jenis/jenjang sekolah yang berlaku.
- (3) Calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan, pada dasarnya dapat diterima sebagai peserta didik baru sesuai dengan daya tampung.
- (4) Bila calon peserta didik yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka dilaksanakan seleksi.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan
BAB V - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 20
- (1) Peserta didik terdiri dari Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing.
- (2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan merupakan subyek dalam proses pembelajaran dan pendidikan berhak :
- a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. memperoleh jaminan keamanan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya;
- c. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- d. mendapat layanan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan secara layak;
- e. mendapat pelayanan dan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman;
- f. mendapat pelayanan khusus bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus baik fisik, emosional, sosial dan mental serta yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa;
- g. mendapat beasiswa bagi yang berprestasi dan/atau mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
- h. pindah sekolah lain pada satuan pendidikan yang setingkat dan sejenis;
- i. memperoleh laporan penilaian hasil belajar;
- j. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan;
- k. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu pengelolaan pendidikan; dan
- l. berhak menggunakan sarana prasarana sekolah dalam mengembangkan prestasi.
- (3) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan merupakan subyek dalam proses pendidikan berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan
norma-norma pendidikan melalui proses pembelajaran yang sungguhsungguh pada setiap program pembelajaran.
Bagian Ketiga Pembinaan dan Tanggungjawab
BAB V - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 21
- (1) Pemerintahan Daerah bertanggung jawab atas terselenggaranya pembinaan pendidikan di Daerah.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan meliputi administrasi sekolah, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melakukan koordinasi dengan Camat setempat.
BAB V - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 22
- (1) Terhadap satuan pendidikan dilakukan pembinaan dan pengendalian standar mutu pendidikan yang didasarkan implementasi standar nasional pendidikan pada penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Penerapan dan implementasi Kurikulum Pendidikan dalam rangka penjaminan, peningkatan mutu pada suatu jenis dan jenjang pendidikan berpedoman pada Standar Kompetensi secara Nasional.
- (4) Standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Pembinaan dan pengendalian standar mutu pendidikan dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengambil tindakan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaraan pengelolaan pendidikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian standar mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 23
Pemerintah Daerah secara berkala dan berkelanjutan melakukan evaluasi, pemantauan, dan supervisi terhadap kegiatan dan kemajuan pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan dengan menggunakan instrumen yang baku serta dimungkinkan melibatkan tenaga ahli bidang pendidikan.
BAB V - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 24
- (1) Terhadap pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah dilakukan evaluasi secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kinerja Sekolah;
- b. akreditasi; dan
- c. sertifikasi.
- (3) Pendidik harus melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik secara berkala.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara terbuka.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, jadwal dan prosedur pelaksanaan evaluasi diatur dengan Peraturan Walikota.
SATUAN PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL
BAB VII - SATUAN PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL
Pasal 25
- (1) Satuan pendidikan sekolah bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional / Sekolah Bertaraf Internasional mulai jenjang Pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Bertaraf Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
BAB VIII - PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
Pasal 26
- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus dapat berbentuk pendidikan inklusi, program akselerasi dan program eskalasi.
- (3) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
WAJIB BELAJAR
BAB IX - WAJIB BELAJAR
Pasal 27
- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar.
- (2) Program wajib belajar dilaksanakan secara merata dan berkeadilan dengan ## BAB X KURIKULUM
BAB IX - WAJIB BELAJAR
Pasal 28
- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas:
- a. kurikulum nasional yang ditetapkan
BAB IX - WAJIB BELAJAR
Pasal 29
- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan pengembangan standar kompetensi peserta didik untuk mencapai hasil belajar dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan.
- (2) Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan ciri khas masing masing dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan dan/atau Kementerian Agama.
- (3) Satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai Sekolah Bertaraf Internasional wajib menambah isi kurikulum yang berasal dari pendidikan luar negeri Schoolsister dengan
BAB IX - WAJIB BELAJAR
Pasal 30
- (1) Isi kurikulum muatan lokal memuat mata pelajaran pilihan yang disusun oleh sekolah bersama komite sekolah.
- (2) Mata pelajaran pilihan terdiri atas :
- a. kelompok seni, budaya dan olah raga meliputi seni tari, seni musik, seni suara, seni kriya, seni teater, seni rupa, seni beladiri dan lain-lain;
- b. kelompok ketrampilan meliputi elektro, komputer, otomotif, jasa pembukuan, tata boga, tata busana, pertamanan, pertanian, perhotelan dan lain-lain; dan
- c. kelompok bahasa meliputi bahasa daerah, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan bahasa asing lainnya.
- (3) Pengembangan mata pelajaran pilihan, pada mata pelajaran kurikulum muatan lokal diserahkan kepada sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik, serta sumber daya yang dimiliki sekolah dengan tetap mengacu pada ayat (2).
BAB IX - WAJIB BELAJAR
Pasal 31
Penyusunan kurikulum ditingkat satuan pendidikan harus berpedoman dan mengacu pada kalender pendidikan yang ditetapkan oleh dinas dengan mengacu pada ketentuan dari Kementerian Pendidikan Nasional.
BAB IX - WAJIB BELAJAR
Pasal 32
- (1) Kurikulum pendidikan nonformal merupakan pedoman kegiatan bimbingan pengajaran dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai kemampuan tertentu baik tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal.
- (3) Pengembangan dan penyusunan kurikulum muatan lokal harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat sesuai tuntutan pasar kerja dan kebutuhan pembangunan daerah.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pengembangan dan penyusunan kurikulum muatan lokal.
BAB IX - WAJIB BELAJAR
Pasal 33
- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia.
- (2) Dalam rangka mewujudkan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan, kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang informasi, komunikasi dan pariwisata, sekolah pada setiap jenis dan jenjang pendidikan dapat menggunakan bahasa asing.
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BAB XI - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 34
- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan bagi sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan/yayasan/perkumpulan penyelenggara pendidikan berkewajiban menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan bagi sekolah/madrasah yang diselenggarakannya.
BAB XI - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 35
- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan penghasilan tambahan di luar gaji dan tunjangan fungsional kepada pendidik dan tenaga pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Yayasan penyelenggara pendidikan dapat memberikan penghasilan yang layak bagi para pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan kemampuan yayasan.
- (3) Satuan pendidikan yang dikelola pemerintah dan ditetapkan sebagai Sekolah Bertaraf Internasional dapat menjalin kerjasama penyediaan tenaga pendidik atas ijin Walikota dengan
BAB XI - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 36
- (1) Untuk diangkat sebagai pendidik, calon pendidik yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai tenaga pendidik dan harus memenuhi persyaratan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai guru bidang pendidikan agama, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan dan penempatan pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota.
BAB XI - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 37
- (1) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan
BAB XI - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 38
- (1) Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan berfungsi sebagai perencana, pengorganisasi, pelaksana, pengawasan, dan evaluasi, pendidik, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, motivator dan inovator pada sekolah.
- (2) Kepala sekolah harus merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan visi dan misi sekolah yang dipimpinnya, dengan merujuk ke visi dan misi Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 39
- (1) Kepala sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas pada sekolah lain apabila memiliki prestasi kerja minimal baik
BAB XI - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 40
- (1) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok pemantauan, pembinaan, penilaian, evaluasi, dan pelaporan terhadap sekolah yang sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan dalam wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penilik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan kepenilikan terhadap pendidikan nonformal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pengawas dan penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 41
- (1) Pemilihan calon pengawas dan penilik
BAB XI - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 42
- (1) Tenaga kependidikan pada pendidikan nonformal terdiri atas, penilik pendidikan nonformal, tenaga lapangan pendidikan masyarakat dibidang pendidikan, Pustakawan, laboran, Teknisi, sumber belajar dan Penguji.
- (2) Pendidik pada pendidikan nonformal terdiri dari tutor, narasumber teknis, instruktur dan istilah lainnya yang relevan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 43
- (1) Pendidik dan pengelola satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berstatus honorer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pendidik dan pengelola satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat diadakan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan
BAB XI - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 44
- (1) Pembinaan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan nonformal yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan nonformal merupakan tanggung jawab pengelola satuan pendidikan yang bersangkutan.
PERAN SERTA MASYARAKAT, DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH
Bagian Pertama
Peran Serta Masyarakat
BAB XII - PERAN SERTA MASYARAKAT, DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH
Pasal 45
- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat berfungsi untuk menumbuhkan, memelihara, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan di daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Bagian Kedua
Dewan Pendidikan
BAB XII - PERAN SERTA MASYARAKAT, DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH
Pasal 46
- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di daerah.
- (2) Unsur Dewan Pendidikan dapat terdiri dari :
- a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan;
- b. tokoh masyarakat;
- c. anggota masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu pendidikan;
- d. tokoh dan pakar pendidikan;
- e. yayasan penyelenggara pendidikan;
- f. organisasi profesi tenaga kependidikan;
- g. dunia usaha, dunia industri,asosiasi profesi;
- h. perwakilan dari komite sekolah yang disepakati; dan
- i. birokrasi/legislatif yang beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Pengurus Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pendidikan paling banyak 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya gasal.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimksud pada ayat (2) diusulkan dari masyarakat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Pengurus Dewan Pendidikan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pendidikan secara demokratis.
- (7) Dewan Pendidikan dikukuhkan oleh Walikota.
- (8) Dewan Pendidikan wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (9) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran dasar paling sedikit memuat :
- 1) dasar, tujuan dan kegiatan;
- 2) keanggotaan dan kepengurusan;
- 3) hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
- 4) keuangan;
- 5) mekanisme kerja dan rapat-rapat; dan
- 6) perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan pembubaran organisasi.
- b) Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat :
- 1) mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus;
- 2) rincian hak dan kewajiban anggota pengurus;
- 3) masa bakti keanggotaan dan kepengurusan;
- 4) kerja sama dengan pihak lain; dan
- 5) pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja.
- (10) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Bagian Ketiga
Komite Sekolah
BAB XII - PERAN SERTA MASYARAKAT, DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH
Pasal 47
- (1) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan
pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Unsur Komite Sekolah dapat terdiri dari :
- a. orangtua / wali peserta didik;
- b. tokoh masyarakat / tokoh agama;
- c. tokoh pendidikan;
- d. organisasi profesi tenaga pendidikan;
- e. dunia usaha dan dunia industri;
- f. alumni;
- g. birokrasi; dan
- h. yayasan.
- (3) Jumlah Anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang, sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang dan jumlahnya gasal.
- (4) Anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dari masyarakat.
- (5) Kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas :
- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. anggota yang terdiri dari :
- 1) anggota tetap; dan
- 2) anggota tidak tetap;
- (6) Kepengurusan komite sekolah / madrasah ditetapkan pertama kali oleh kepala sekolah ## BAB XIII
STANDAR PENDIDIKAN
BAB XII - PERAN SERTA MASYARAKAT, DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH
Pasal 48
- (1) Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan.
- (2) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar pendidikan nasional dan standar pendidikan daerah.
- (3) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya terdiri dari :
- a. standar isi;
- b. standar proses;
- c. standar kompetensi lulusan;
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. standar sarana dan prasarana;
- f. standar pengelolaan;
- g. standar pembiayaan; dan
- h. standar penilaian pendidikan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
KERJASAMA PENDIDIKAN
BAB XIV - KERJASAMA PENDIDIKAN
Pasal 49
- (1) Satuan pendidikan, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang boleh dikerjasamakan oleh satuan pendidikan antara lain :
- a. dana;
- b. tenaga ahli;
- c. sarana dan prasarana;
- d. pengujian;
8. e.
9. sertifikasi; dan
- f. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan kerjasama wajib mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan kerjasama wajib melaporkan kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
SATUAN PENDIDIKAN ASING
BAB XV - SATUAN PENDIDIKAN ASING
Pasal 50
- (1) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama Internasional dan/atau yang didirikan oleh Badan
Penyelenggara Pendidikan yang berpusat di negara lain dapat dilakukan di daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Menteri yang membidangi Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara teknis pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
SARANA, PRASARANA DAN PENDANAAN
Bagian Pertama Sarana dan Prasarana
BAB XVI - SARANA, PRASARANA DAN PENDANAAN
Pasal 51
- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan sarana dan prasarana untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu pengadaan sarana dan prasarana untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kemampuan daerah.
- (3) Buku pelajaran pokok dan/atau bahan ajar dapat diterbitkan dan/atau diproduksi oleh Pemerintah Daerah, swasta dan/atau pihak ketiga.
- (4) Pengadaan dan/atau pemanfaatan buku pelajaran pokok dan/atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan
BAB XVI - SARANA, PRASARANA DAN PENDANAAN
Pasal 52
| (1) | Pemerintah Daerah atau | orangtua/wali | peserta |
|-------|---------------------------------|-----------------|-----------|
| | didik/Yayasan/Badan/Perkumpulan | penyelenggaraan | satuan |
pendidikan bersama masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan sebagai dana operasional sekolah kepada peserta didik dalam upaya penuntasan wajib belajar.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh) persen dari APBD diluar gaji pendidik dan tenaga kependidikan dan pendidikan kedinasan.
- (4) Pengalokasian anggaran pendidikan yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan
BAB XVI - SARANA, PRASARANA DAN PENDANAAN
Pasal 53
- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menetapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah dan Komite Sekolah serta orang tua peserta didik secara transparan dan demokratis.
- (2) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Dinas setelah terlebih dahulu di assistensi oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Sumber-sumber pembiayaan dibukukan secara transparan dan akuntabel.
- (4) Satuan pendidikan dapat menerima sumbangan dari orang tua, masyarakat dan dunia usaha melalui Komite Sekolah/Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
BAB XVI - SARANA, PRASARANA DAN PENDANAAN
Pasal 54
- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan bantuan bagi pembinaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan sebaliknya kelompok masyarakat yang peduli pendidikan dan insan pendidikan dapat membantu satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat dengan bantuan hibah, beasiswa dan bantuan lainnya yang tidak mengikat dengan melibatkan Komite Sekolah/Madrasah dan/atau Dewan Pendidikan.
- (2) Pengelolaan pembiayaan dan penggunaannya yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat melalui Komite Sekolah dan kepada Walikota melalui Dinas.
- (3) Satuan biaya dihitung
BAB XVI - SARANA, PRASARANA DAN PENDANAAN
Pasal 55
- (1) Yayasan/Badan/Perkumpulanpenyelenggara pendidikan yang mengelola sekolah unggulan wajib menerima siswa berprestasi dari kalangan masyarakat kurang mampu dengan keringanan dari kewajiban iuran.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Yayasan/Badan/perkumpulan penyelenggara pendidikan yang berprestasi.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua/wali peserta didik.
- (4) Bantuan pendanaan penyelenggara Sekolah Bertaraf Intenasional yang berasal dari pemerintah melalui rekening tersendiri guna memudahkan pengawasan.
BAB XVI - SARANA, PRASARANA DAN PENDANAAN
Pasal 56
- (1) Pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya pendidikan dilaksanakan secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal.
- (2) Pendanaan pendidikan nonformal bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Warga Belajar dan masyarakat penyelenggara pendidikan nonformal.
- (3) Pengelolaan sumber daya pendidikan ## BAB XVII
PENGAWASAN
BAB XVI - SARANA, PRASARANA DAN PENDANAAN
Pasal 57
- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah serta masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing jenjang dan jenis satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XVII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 58
- (1) Terhadap satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), Pasal 49 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 55 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. bagi kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenai sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
dikenai sanksi berupa pengurangan atau penghentian bantuan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah serta dapat dicabut izinnya.
- (2) Satuan Pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan :
- a. Pasal 20 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa penghapusan atau penggabungan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pencabutan izin untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat setelah ada pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
- b. Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghapusan atau penggabungan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pencabutan izin untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
PENYIDIKAN
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 59
Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 60
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
KETENTUAN PIDANA
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 61
Penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 62
- (1) Izin yang diperoleh satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang telah dibentuk, wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 25 Oktober 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, SYECH BANDAR LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2011 NOMOR 8 ## BAB XXII ## KET ENTUAN PENUTUP ## Pasal 63

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 15 Juli 2011 WALIKOTA SINGKAWANG, ## HASAN KARMAN
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
## I. UMUM
Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya, dalam melaksanakan pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas ```
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan 'kondisi daerah' adalah: a. sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan b. sesuai dengan kebutuhan daerah. Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) ``` Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan Kota Jasa Pendidikan adalah penataan manajemen pendidikan yang efektif dan efesien dengan tujuan pembangunan pendidikan pada masa yang akan datang di Kota Singkawang akan semakin baik dan berkualitas dan memungkinkan Kota Singkawang sebagai tempat menimba Pendidikan.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah' adalah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Secara terbuka maksudnya untuk semua warga sekolah yang terkait dengan dunia pendidikan. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'pendidikan inklusi' adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan 'akselerasi' adalah salah satu program layanan pendidikan khusus bagi peserta didik yang oleh guru telah diidentifikasi memiliki prestasi sangat memuaskan, dan oleh psikolog telah diidentifikasi memiliki kemampuan intelektual umum pada taraf cerdas, memiliki kreatifitas dan keterikatan
PENJELASAN
Pasal 31
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pembaharuan sistem pendidikan nasional perlu disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah berhak mengatur penyelenggaraan Pendidikan di Kota Singkawang. Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Singkawang harus memiliki payung hukum yang jelas, maka perlu ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan penyelenggaraan pendidikan di Kota Singkawang mampu meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ## II. PASAL DEMI PASAL