KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2004 tentang KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (berlaku 5 Januari 2004)
Pembukaan
Menimbang
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara efektif dan efisien, diperlukan koordinasi yang baik di antara instansi yang berwenang;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29B Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, dipandang perlu membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam suatu Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
Pasal 1
Membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang selanjutnya disingkat Komite TPPU, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
Ketua
- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
Wakil Ketua
:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Sekretaris :
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
Anggota :
1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Intelijen Negara;
7. Gubernur Bank Indonesia.
Pasal 2
Komite TPPU bertugas :
- a. mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai arah dan kebijakan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara nasional;
- c. mengevaluasi pelaksanaan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- d. melaporkan perkembangan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang kepada Presiden.
Pasal 3
Komite TPPU mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 4
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU dibantu oleh Tim Kerja yang terdiri dari :
Ketua
- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
Wakil Ketua :
Anggota :
Deputi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Bidang Keamanan Nasional;
1. Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional;
2. Direktur Jenderal Multilateral Politik Sosial Keamanan, Departemen Luar Negeri;
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
7. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
8. Ketua ...
- -4 -
8. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan;
9. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
11. Deputi Kepala Badan Intelijen Negara Bidang Pengamanan;
12. Deputi Gubernur Bidang Perbankan, Bank Indonesia.
- (2) Tim Kerja dapat mengundang pengurus asosiasi penyedia jasa keuangan, para ahli, atau pihak lain yang dianggap perlu dalam pertemuan yang diselenggarakan Tim Kerja.
Pasal 5
Tim Kerja mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
Pasal 6
Sekretariat Komite TPPU berada di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Pasal 7
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite TPPU dibebankan pada Anggaran Belanja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd
Lambock V. Nahattands
-
5
-
Pasal 8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI