PERATURAN DAERAH PROVINSI RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERDAGANGAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2006 DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PARIWISATA, TELEKOMUNIKASI DAN PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2006 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERDAGANGAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2006 DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PARIWISATA, TELEKOMUNIKASI DAN PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2006
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas badan usaha milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka telah dilakukan pengkajian dan evaluasi atas eksistensi dan kinerja perusahaan daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka disimpulkan bahwa kinerja manajemen masingmasing Perusahaan Daerah Perdagangan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun semakin buruk sehingga perlu keduanya dibubarkan;
- c. bahwa karena kedua perusahaan daerah tersebut dibentuk berdasarkan masing-masing Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Perdagangan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi Dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2006, maka pembubarannya dilakukan melalui pencabutan kedua Peraturan Daerah tersebut;
Mengingat :
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Perdagangan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2006;
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Menetapkan
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 247);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERDAGANGAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2006 DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PARIWISATA, TELEKOMUNIKASI DAN PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2006.
Pasal 1
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Perdagangan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 227) dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 229), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2
Dengan dicabutnya kedua Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka:
1. Perusahaan Daerah Perdagangan Umum Provinsi Sulawesi Selatan; dan
2. Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan; dinyatakan dibubarkan.
Pasal 3
Dengan Pencabutan kedua Peraturan Daerah dan Pembubaran kedua Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, maka segala hak dan kewajiban yang timbul kemudian menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Pasal 4
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Makassar pada tanggal,

Penandatangan: GUBERNUR SULAWESI SELATAN ## SYAHRUL YASIN LIMPO

Penetapan: Diundangkan di Makassar pada tanggal,

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN ## A. MUALLIM LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2012 NOMOR
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2012
## TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERDAGANGAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2006 DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PARIWISATA, TELEKOMUNIKASI DAN PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2006
## I. PENJELASAN UMUM
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan tugas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui berbagai cara, dengan membentuk pelakupelaku bisnis dalam bentuk perusahaan daerah, yaitu Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, Perusahaan Daerah Perdagangan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan, dan Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam turut serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perusahaan daerah berperan sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat dan penyumbang bagi pendapatan asli daerah (PAD). Dalam kenyataannya, peran tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Dari empat milik Provinsi Sulawesi Selatan, hanya Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan dan Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan yang mampu beroperasi dan membelanjai diri dari hasil usahanya, walaupun belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD. Dua Perusda lainnya, yaitu Perusahaan Daerah Pergadangan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, tidak lagi produktif, tidak dapat lagi diharapkan sebagai pemberi jasa, penyedia kemanfaatan umum, apalagi sebagai penyumbang PAD. Bahkan sebaliknya, menjadi beban Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik modal.
Kondisi yang demikian itu tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Harus ada upaya untuk segera mengatasinya. Peningkatan efisiensi dan produktifitas harus dilakukan melalui langkah restrukturisasi Perusda.
Hasil kajian menunjukkan bahwa langkah restrukturisasi yang dinilai paling tepat untuk dilakukan adalah membubarkan Perusahaan Daerah Perdagangan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, kekayaan sisa hasil pembubaran (likuidasi) kedua Perusda tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik modal.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Pencabutan kedua Peraturan Daerah dimaksud dilakukan berdasarkan laporan Berita Acara Tim Likuidasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Sisa hasil likuidasi atau pembubaran disetorkan langsung ke kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, karena merupakan hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik modal.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 266