Unknown Unknown Nomor MOR Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Eerbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 1. Unclang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Sarolariguri, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro .Jambi dan Kabupaten Tanjung .Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Ur dang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggungjawab Keuangan egara (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Tahun 2004 omor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4400); 6. n ·a=1(Tindang 2004 tentang Peri:n bangan Keuangan . ~:: ~a ;::) merintah Puse t dan Pernerintah Daerah r· ernbaran =-.,,.gara Republik Indonesia Tahun 2004 omor '26, Taml ahan Lembaran Negara RL publik Indonesia ornor .!..438)· 5 6. Undarig-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 · tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndarigUndang Nomor 8 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 346, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), seba.raimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 4593 8U?tTI) - 2. ?e-a - ... :-an Perneri :-:-G.:. ::u. 2006 ten tang Penze olaan Barar.g . :.:.-. -~==c:a/'!...Jae-.:ah (Lembaran . .ega a Republik Indonesia Tahur; 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Neaarc Republik Indonesia Nomor 4609} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah1..111 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbal-an Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomorl23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 15. Pera tu ran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjarnan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219}; 16. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 17. Pcraturan Mcriteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tah un 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 19. ?eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 · en tang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hi bah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; kan 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pernerintahan Daerah; 21. Peraturan Daerah Nornor 7 Tahun 2012 ten tang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sarolangun (lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 7); 22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi; 23. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pernerintah Daerah (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SAROLANGUN PROVINS! JAMBI t
PERATURA'N BUPATI SAROLANGUN NO MOR .:l r TAHUN 2014
TENT ANG '
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAROLANGUN,
,;!
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Eerbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
1. Unclang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Sarolariguri, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro .Jambi dan Kabupaten Tanjung .Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Ur dang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggungjawab Keuangan egara (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Tahun 2004 omor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4400);
6. n ·a=1(Tindang 2004 tentang Peri:n bangan Keuangan . ~:: ~a ;::) merintah Puse t dan Pernerintah Daerah r· ernbaran =-.,,.gara Republik Indonesia Tahun 2004 omor '26, Taml ahan Lembaran Negara RL publik Indonesia ornor .!..438)· 5
6. Undarig-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 · tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndarigUndang Nomor 8 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 346, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), seba.raimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 4593
8U?tTI)
- 2. ?e-a - ... :-an Perneri :-:-G.:. ::u. 2006 ten tang Penze olaan Barar.g . :.:.-. -~==c:a/'!...Jae-.:ah (Lembaran . .ega a Republik Indonesia Tahur; 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Neaarc Republik Indonesia Nomor 4609} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah1..111 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbal-an Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomorl23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Pera tu ran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjarnan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219};
16. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Pcraturan Mcriteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tah un 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. ?eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 · en tang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hi bah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
kan
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pernerintahan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nornor 7 Tahun 2012 ten tang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sarolangun (lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 7);
22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi;
23. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pernerintah Daerah
MEMUTUSKAN
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sarolangun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yar.g dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(MJ~lJT PERAlUkM 8UPATI)
6. Keuangan Daerah adalah sernua hak dan kewajiban daerah dalarn rangka penyelenggaraan pernerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang terrnasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terse but.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang rneliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pernerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satur n Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara urnum daerah.
1. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalarn kapasitas sebagai bendahara urnurn daerah.
7. :2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pernegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipirnpinnya.
8. :3. Kuasa Bendahara Umurn Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Kuasa Periggunu Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk rnelaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam rnelaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. =: Kas Umum Daerah adal ah tempat penyimpan an uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk rnenarnpung seluruh penerirnaan daerah da n digurrakan untuk mernbayar seluruh pengeluaran daerah.
11. -0 .ening tempat - lea kepala daerah - erah dan digunakan aerah pada bank yang 16 Rekening Kas Umuz untul ditetapkan.
12. '7. Bank U mum adalah ban yar.g :::e:aksanakan kegiatan usaha secara konvensional da-../a-:..a berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya mernberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
18. Rekening Penerimaan adalah rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
14. 1 S. Rekeuing Pengeluaran adalah rekening yang diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalarn APBD.
20. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
21. Standar Akuntai isi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
22. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.
23. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, clan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, clan perigguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
24. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat IPSAP, adalah
PENJELASAN
Pembukaan
, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelaean teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna.
25. Standar Akuntansi Pernerintahan Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
-a: a ditetapkan - ·· -aaa. gga-a ?3 '/APBD.
- ntansi Peme. inta . -ra; gkaian sisternatik sedi r, pen) elenzcara . :-atan. ca elemen lain untuk fungsi aku a. : seax a alisis transaksi sampai keuangan di lingkungan orgarusasi acalah pelaporan
- yang selanjutnya disingkat KA adalah --:. pr.nsip dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, ---er .· ik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas -::~=---dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Akuntansi
- Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah can . kuntansi yang berdasarkan prinsip-prinsip, dasarcon ·ensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek ~- \_ ::-:\_-yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam ;-:::-..;. :..L an dan penyajian laporan keuangan yang menyatakan :--: .a can atau aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan =·:.a.--pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian --- \_ kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan ~ me intah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara -- \_ ite ima atau dibayar
## ::&gt;RJ. 'SIP DAN DASAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN
## BAB II AKUNTANSI PEMERINTAH
## Pasal2
Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsipprinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan p aktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Perneriritah Daer ah ialam nenyusunan dan penyajian laporan keuangan.
## Pasal3
Kebijakan akuntansi dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.
## R 343
PENJELASAN
Pasal 4
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dilakukan berdasarkan komponen utama kebijakan akuntansi pelaporan dan kebijakan akun ansi akun
PENJELASAN
Pasal 5
Komponen utama kebijakan akuruansi pelaporan dalam Pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sampai dengan Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuan Bupati ini, terdiri aras :

1. Lampiran I : Kebijakan Akuntansi Penyajian Pelaporan Keuangan
2. Lampiran
3. II : Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran (LRAj Berbasis Kas.
3. Lampiran III : Kebijakan Akuntansi Laporan Perubanan Sa 1 do Anggaran Lebih (LPSAL).
4. Lai npiran IV
6. Kebijakan Akuntansi Neraca.
7. Lampiran V Kebijakan Akuntansi Laporan
5. Operasional (LO).
6. Lampiran VI (LAK).

Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas

7. Lampiran VII Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekui tas (LPE).
8. Lampiran VIII Kebijakan Akuntansi Catatan Atas Laporan Keuangan.
9. Lampiran IX Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali (Restatement) Neraca.
10. Lampiran X : Kebijakan Akuntansi Sistem Akuntansi Laporan Konsolidasian.
11. Lampiran XI Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara
6. Kas.
7. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka 12. Lampiran XII
8. Pendek.
9. : Kebijakan Akuntansi Piutang. 13. Lampiran XIII

: Kebijakan Akuntansi Persediaan.

14. Lam pi ran XIV
15. Lampiran XV
3. :

Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka

Panjang.

16. Lampiran XVI
2. 1 . Lampiran XVIJ

Pengerjaan.

18. Lamoiran XVIII

(

: Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.

: Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam -

: Ke iiakan Akuntansi Dana Cadangan.

- ·g.
- Larnpiran XIX
20. Lampiran XX
- Lampiran XX!
- ..., L
- 22.

## T ~ER Al !IRA.If BU, All] (

- \_a - - .-.1'.-un ansi Aset Lainnya.
- Ke iiakan . kuntansi Kewajiban.
- Kebijakan Akuntansi Pendapatan.
- Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja
- Lampiran XXII
23. Lampiran XXIII
- Kebijakan Akuntansi Transfer.
- 24.
- Kebijakan Akuntansi Pembiayaan. Lampiran XXIV
- 25.
- Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan. Lampiran XXV
26. Lampiran XXVI
- Kebijakan Akuntansi Daftar Istilah dan
- 2 Penutup.

## Pasal6

Kebijakar, akuntansi akun dalam Pasal 4 adalah Bagan Akun Standar yang merupakan pedornan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

## Pasal 7

Bagan Akun Standar dalam Pasal 6 e kan ditentukan tersendiri dengan Pcraturan Bupati ten tang Sagun Akun S andar.

## Pasal8

- (1) Kebijakan akuntansi mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuritabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan akuntansi terkait Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Pasal 5 Peraturan Bupati ini.

## Pasal9

- (1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar perlakuan atas pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan akun laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 merupakan suatu rangkaian dalam proses penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban,


Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Berbasis Akrual.

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.


Diundangkan di Sarolangun pad a tanggal /0 JU li

SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN SAROLANGUN


BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 1 0 OR~ t

Ditetapkan di Sarolan$un pada tanggal 10 JUu 2014

~SAROLANGUN,


CEK ENDRA

2014.