PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 32 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN PANITIA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (berlaku 8 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN PANITIA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta berorientasi kepada hasiljtarget kinerja, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatan;
- b. bahwa untuk menyamakan persepsi dalam pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu sebuah pedoman dalam pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
2
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265)
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomorl40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47370; 82,
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denagn Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Menetapkan
3
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan tahun 2009 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 2);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ATAU PANITIA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah-
- 3 Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4 . Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- 5 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
- 6 Pengguna Anggaran adalah Kepala / Pimpinan SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran SKPD yang bertanggungjawab yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran SKPD yang bersangkutan. pada pada
- 7 Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang SKPD dengan keanggotaan dapat berasal dari internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektor (eksternal) \_
- 8 Panitia Kegiatan adalah Panitia yang dibentuk oleh kepala SKPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang sifatnya hanya insidentil/ sewaktu-waktu dengan keanggotaan dapat berasal dari internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektor (eksternal) \_
Bagian Kesatu Tim Internal SKPD
BAB II - TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 2
- (1) Tim internal SKPD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD dengan cakupan bidang kepentingan yang terbatas lingkup SKPD sendiri dan/ atau sifatnya hanya insidentil / sewaktu-waktu dengan keanggotaan dari unsur internal SKPD yang bersangkutan-
- (2) Tim Internal SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD .
- (3) Tim internal SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diberikan honorarium pada
Bagian Kedua Tim Lintas Sektoral
BAB II - TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 3
- (1) Tim Lintas Sektoral adalah tim yang dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan cakupan bidang kepentingan yang luas.
- (2) Tim Lintas Sektoral beranggotakan sekurang-kurangnya 4 (empat) SKPD dan/atau unsur masyarakat dan/atau instansi vertikal yang ada di Daerah dan terkait langsung dengan pencapaian target kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan
- (3) Tim lintas sektoral dapat diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mengacu kepada Standar Umum Daerah Biaya
BAB II - TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 4
Susunan keanggotaan tim lintas sektoral adalah sebagai berikut
- a Pembina
- Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- b. Pengarah Sekretaris Daerah dan/atau Asisten yang membidangi;
- Penanggung Jawab
- Kepala SKPD yang bersangkutan / Pejabat Eselon II;
- d. Ketua
- Pejabat SKPD pelaksana kegiatan; pada
- e Sekretaris
- Pejabat SKPD pelaksana kegiatan; pada
- f. Anggota
- SKPD terkait jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan dan minimal 4 (empat) SKPD
BAB II - TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 5
- (1) Tim lintas sektoral ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Pengajuan Surat Keputusan Bupati disertai dengan Surat Pengantar dari Kepala SKPD
- (3) Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat pada
- a. rincian tugas yang jelas;
- b. keanggotaan Tim;
6. C
- d. nama/jabatan di SKPD,;
- e. jabatan dalam tim;
9. f sumber pembiayaan
- (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam (2)b minimal melibatkan 4 (empat) SKPD yang pelaksanaan kegiatannya perlu bantuan SKPD lain yang tugas pokok dan fungsinya terkait. ayat
BAB II - TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 6
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Lintas Sektoral dapat dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kesuksesan kegiatan antara lain menyiapkan bahan-bahan, kelengkapan rapat, tempat, konsumsi rapat, mengagendakan dan membuat berita acara hasil rapat.
BAB II - TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 7
- (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan honor perbulan atau perkegiatan sesuai dengan urgensi kegiatan dan beban kerja Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Bupati dapat mengurangi dan atau menambahkan keanggotaan tim sesuai dengan urgensi / kepentingan pembentukan tim
BAB II - TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 8
Ketentuan Tim Lintas Sektoral dapat dikecualikan apabila tim yang dibentuk ## BAB III PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
BAB II - TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 9
- (1) Panitia Kegiatan SKPD adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD dengan cakupan bidang kepentingan yang terbatas lingkup SKPD sendiri dan/ atau sifatnya hanya insidentil / sewaktu-waktu dengan keanggotaan dari unsur internal SKPD yang bersangkutan
- (2) Panitia Kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD\_ pada
- (3) Panitia Kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium\_
- (4) Besarnya honorarium Panitia Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan mengacu kepada Standar Umum Daerah. Biaya
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin tanggal 31 Juli 2015 pada SEKREPARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, H. RUSKARIADI BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015 NOMOR 31 ## BAB IV PENUTUP ## Pasal 9

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin tanggal 28 Juli 2015 pada

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, H. SEFEK EFFENDIE