PERATURAN BUPATI MUNA Nomor 29 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR tB TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA JAMINAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
•
BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR tB TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2017
DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,
- bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan Jaminan Persalinan di Kabupaten Muna, diperlukan adanya pengaturan mengenai standar biaya Jaminan Persalinan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Muna; a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Milik Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan daan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25\_ Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
Menetapkan
'
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahuri 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 253);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisi.k Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUNATAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran.
6. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Tenaga Medis adalah tenaga kesehatan yang ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik ## BAB II PENGELOLAAN DANA JAMPERSAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembayaran dana Jampersal kepada Puskesmas dan/atau Rumah Sa.kit milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis klaim yang diajukan Puskesmas dan/ atau Rumah Sakit dan disetujui oleh Dinas Kesehatan.
BAB Ill - STANDAR BIAYA JAMPERSAL
Pasal 3
Standar biaya Jampersal di daerah ditetapkan sebagai berikut:
| No. | Uraian | Besaran Standar Biaya | Keterangan |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Transport lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas dan/atau kader yang mengantar ib! hamil dari rumah ke RTK dan/ atau langsung ke Puskesmas dan/ atau Rumah Sakit | Disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati | |
| 2 | a. Sewa mobilitas/ sarana transportasi rujukan dan jasa tenaga pendamping | a. - Rp. 50.000,- untuk jarak O s/d 10 km dari Puskesmas dan/ atau Rumah Sakit untuk sekali jalan - Rp. 50.000,- ditambah Rp. 5.000,- untuk setiap kilometer yang ditempuh untuk jarak lebih dari 10 km dari Puskesmas dan/ atau Rumah Sakit pulang pergi | a. Sewa mobilitas/ sarana transportasi rujukan digunakan untuk sewa ambulans, kendaraan darat, maupun kendaraan air |
| | b. Jasa tenaga pendamping | b, - Dokter Umum sebesar Rp. 100.000,- per orang - Perawat dan/ atau Bidan sebesar Rp. 50.000,- per orang | --····-- |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Operasional RTK | - Sewa RTKsebesar Rp. 6.000.000,- - Biaya makan dan ibu hamil dan tenaga pendamping sebesar Rp. 25.000,- per kali makan - Tarif langganan air dan listrik ## BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN
BAB Ill - STANDAR BIAYA JAMPERSAL
Pasal 7
- (1) Kepala Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab secara formal dan materil atas pendapatan dan belanja dana Jampersal.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas Kesehatan.
BABV KETENTUAN PENTUTUP
BAB Ill - STANDAR BIAYA JAMPERSAL
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Muna.

Penetapan: 2017 Diundangkan di Raha pada tanggal SE~DAERAH, NURDIN PAMONE I P/\l~AF KO()RDll~/'.-\S,; (tJNl'I/SA TUAN KERJA ~ i SEKDA KA[\. MUNA 1--------------------t-~ ASISTEN t I --~-~;~?.~~~~~------- PIMttS ~~~-'f1'~!i\_,\_ ~--1 , ... ,: AR~tJ1~::~:::~\_-\_1 j 1. SERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR. ... ~ ..