PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 28 Tahun 2016 tentang · TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETATAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 99 Undang› Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian, Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang› Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN TABALONG TENTANG TATA CARA PENGISIAN , KETETAPAN PAJAK DAERAH,
BUPATI PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong:
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom\_
- 3 Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendapatan daerah. pada
- 6 Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas; perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi; dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan hukum lainnya.
5. Pejabat yang ditunjuk, selanjutnya disebut dengan Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 7 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
TATA CARA PENGISIAN , PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SKPD, SPTPD, SKPDKB DAN SKPDKBT
Bagian Kesatu SKPD DAN SPTPD
Pasal 2
- (1) WP yang dipungut
Pasal 3
- (1) Setiap WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengisi dan menyampaikan data perhitungan yang harus dipenuhi untuk masa pajak sebelumnya. pajak
- (2) ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh WP atau kuasanya dan menyampaikannya kepada SKPD Teknis paling lambat setiap tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan. pada pada
- (3) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Laporan data perhitungan sebagaimana dimaksud (2) diterima dari WP atau kuasanya. pajak pada ayat
- (4) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen untuk melakukan penagihan kepada WP atau kuasanya, selanjutnya WP /Kuasanya segera melakukan penyetoran ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan formulir SSPD
- (5) Apabila batas waktu penyampaian data perhitungan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyampaian pada satu hari kerja berikutnya. pada
- (6) Apabila SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan telah diterima oleh WP atau kuasanya, maka paling lambat selama 3 (tiga) hari kerja harus di setorkan ke Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan formulir SSPD
- (7) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud (6) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan serta dikenakan sanksi denda berupa bunga sebanyak 2% (dua persen) dari SKPD secara jabatan tersebut. pada ayat
- (8) Bentuk dan tata cara pengisian data perhitungan pajak, SKPD, serta SSPD\_ Sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## Bagian Kedua SPTPD

## Pasal 4

WP dan melaporkan sendiri, adalah sebagai berikut:

- b. orang pribadi atau badan yang memberikan pelayanan restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk pengusaha catering;
2. orang pribadi atau badan yang memberikan peleyanan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk juga penyedia jasa penginapan / peristirahatan lainnya seperti motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar dan rumah bedak yang kamarnya berderet lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
3. C orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan dengan dipungut bayaran, termasuk pengusaha pijat, refleksi, mandi uap/SPA dan pusat kebugaran (fitness center); panti
4. e orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan, tidak temasuk kegiatan pengambilan yang di manfaatkan secara tidak komersial;
5. d orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik; baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, tidak termasuk penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsultan dan perwakilan asing dan untuk tempat ibadah;
- f. orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan / atau mengusahakan tidak termasuk pengambilan sarang burung wallet yang telah dikenakan penerimaan Negara bukan pajak;
- h. orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
8. g: orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir diluar badan jalan termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;

## Pasal 5

- (1) WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menghitung/ memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan formulir SPTPD dan menyetorkannya ke tempat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir SSPD
- (2) WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, mekanisme pemungutannya diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 6

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh WP serta menyampaikannya ke SKPD Teknis; ayat
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya; pada
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD 1 (satu) hari kerja berikutnya; pada pada
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (3) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan serta dikenakan sanksi denda berupa bunga sebanyak 2% (dua persen) dari SKPD secara jabatan tersebut. pada

## Pasal 7

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus dilampiri dengan data atau dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak terhutang serta SSPD yang telah divalidasi oleh petugas kas daerah /petugas lain yang ditunjuk;
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan/atau tidak dilampiri dengan data atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat

## Pasal 8

WP atau kuasanya dapat mengambil sendiri blanko SPTPD dan SSPD ke SKPD Teknis atau tempat lain yang di tunjuk setiap hari kerja. pada

## Pasal 9

- (1) WP sebagaimana dimaksud dalam setelah mengisi dengan benar, jelas, lengkap dan menanda tangani SPTPD, harus menyetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan menggunakan formulir SSPD\_
- (2) WP insindetil, menyampaikan SPTPD berserta data perhitungan dan dokumen lain serta menyetorkan hutang pajaknya paling lama satu hari kerja setelah kegiatan insindentil tersebut berakhir.

## Pasal 10

- (1) WP atau kuasanya dapat mengajukan permohonan SPTPD perpanjangan untuk penyampaian ke Bupati;
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud (1) diajukan secara tertulis dengan menggunakan alasan yang jelas, selambat-lambatnya sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dengan melampirkan perhitungan sementara pajak terutang yang harus dibayar; pada ayat
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

## Pasal 11

- (1) WP atau kuasanya dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa atau tahun pajak; sepanjang SKPD Teknis belum melakukan tindakan pemeriksaan; pajak
- (2) Dalam hal WP atau kuasanya membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), yang mengakibatkan pajak menjadi lebih besar maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar persen) sebulan atas jumlah yang sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD . pada

## Pasal 12

Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga SKPDKB dan SKPDBT

## Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala SKPD Teknis dapat menerbitkan:
2. SKPDKB dalam hal:
3. 1 jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang terutang tidak atau kurang dibayar; pajak
2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan di dalam surat teguran; atau tetap
5. 3 jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah yang terhutang: pajak
- (2) Bentuk dan tata cara pengisian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:

Ditetapkan di Tanjung tanggal 5 Desewber pada


Diundangkan di Tanjung tanggal 5 pada

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


## H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI