PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 4 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2025 (berlaku 2 Februari 2017)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAKATOBI,
Menimbang: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu ditetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025;
- b. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang diselenggarakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan daerah;
- c. bahwa Kabupaten Wakatobi merupakan kabupaten kepulauan berbasis budaya maritim dan kawasan konservasi memiliki potensi pengembangan kepariwisataan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, diharapkan menjadi penggerak pembangunan kepariwisataan guna mendukung visi srategis nasional dan visi strategis daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025;
4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
- Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 953);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 28).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
dan
BUPATI WAKATOBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2025.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2025.
6. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang
- muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
9. Destinasi Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten Wakatobi.
10. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KPPD adalah destinasi pariwisata yang berskala kawasan.
11. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
14. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
15. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
16. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
17. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara
- individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
18. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
19. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
20. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
21. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
22. Sumber Daya Manusia Pariwisata, yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
23. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
24. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
25. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
26. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
27. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
28. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
29. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pembangunan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah.
30. Kawasan Pariwisata Daerah adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan pariwisata dalam skala daerah.
31. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
32. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
33. Ekowisata adalah pariwisata yang bertanggung jawab di daerah alami atau yang dikelola dengan kaidah alam, memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan, memberikan manfaat ekonomi terutama kepada masyarakat lokal dan diselenggarakan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
34. Ekowisata Berbasis Masyarakat adalah usaha ekowisata yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat setempat yang memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
35. Standarisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
36. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
37. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB II - KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025.
- (2) Kedudukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025 :
- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi;
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah;
- d. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (3) Pelaksanaan RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
Bagian Kedua Ruang Lingkup
BAB II - KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN
Pasal 3
Ruang lingkup RIPPARDA Tahun 2016-2025 meliputi wilayah administratif daerah, dengan tetap
BAB II - KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN
Pasal 4
- (1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah mencakup 4 (empat) aspek, yaitu :
- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
BAB II - KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN
Pasal 5
Jangka waktu RIPPARDA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2025.
Bagian Kesatu Prinsip RIPPARDA
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN CAKUPAN RIPPARDA
Pasal 6
RIPPARDA mengacu pada prinsip pengembangan kepariwisataan yaitu :
- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat;
- f. pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial dan budaya masyarakat;
- g. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- h. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- i. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagian Kedua Cakupan RIPPARDA
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN CAKUPAN RIPPARDA
Pasal 7
RIPPARDA memuat :
- a. visi;
- b. misi;
- c. tujuan;
- d. sasaran; dan
- e. arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2025.
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2025
Bagian Kesatu Visi
BAB IV
Pasal 8
Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah Terwujudnya Wakatobi sebagai Destinasi Ekowisata Berkelas Dunia dan Berbasis Masyarakat.
Bagian Kedua Misi
BAB IV
Pasal 9
Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diwujudkan dengan :
- a. penguatan moral lingkungan dan etika sosial secara holistik dalam pembangunan kepariwisataan sebagai destinasi ekowisata bahari dalam memperkuat daya saing destinasi;
- b. pengembangan perwilayahan destinasi pariwisata berbasis pada keunggulan potensi kepariwisataan secara merata dan berkeadilan;
- c. pengembangan aksesibilitas dan konektivitas destinasi pariwisata secara internal dan eksternal dalam rangka memperkuat kedudukan, fungsi dan peran destinasi sebagai kawasan strategis pariwisata nasional berkelas dunia;
- d. pengembangan industri pariwisata berdaya saing, kridibel, sumber daya manusia pariwisata berkualitas dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- e. penguatan struktur industri melalui pembentukan rantai nilai yang berkualitas antar usaha pariwisata termasuk dengan usahausaha masyarakat setempat memperkuat backward linkages terhadap produk-produk dan input-input lokal melalui kemitraan;
- f. penguatan citra pariwisata sebagai destinasi ekowisata dengan kemasan pariwisata modern yang disertai dengan pengembangan model pemasaran pariwisata berkelanjutan ( sustainable tourism marketing ) baik dalam skala industri maupun destinasi;
- g. pengembangan pemasaran pariwisata yang sinergis, berkesinambungan dan bertanggung jawab melalui jejaring antar pemangku kepentingan berorientasi pada kebersamaan ( mutuality );
- h. pengembangann kebijakan dan regulasi beserta mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam mendorong terwujudnya kepariwisataan berkelanjutan dan berbasis masyarakat; dan
- i. pengembangan dan penguatan organisasi serta Sumber Daya Manusia Pemerintah dan Non Pemerintah yang disertai dengan kemitraan yang kuat antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.
Bagian Ketiga Tujuan
BAB IV
Pasal 10
Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :
- a. menjaga integritas ekosistem alam baik diperairan maupun didaratan dan pelestarian aset-aset budaya serta keunggulan banding dan saing destinasi ekowisata berkelas dunia;
- b. mengembangkan dan menata struktur kepariwisataan serta perwilayahan destinasi pariwisata sebagai pusat-pusat kegiatan pariwisata yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berorientasi keadilan sosial dalam satu kesatuan yang utuh dengan pengelolaan Taman Nasional Wakatobi;
- c. mengembangkan aksesibilitas dan konektivitas internal dan eksternal dalam rangka kemudahan pencapaian, pergerakan dan penghantaran wisatawan ke seluruh destinasi pariwisata;
- d. meningkatkan kontribusi kepariwisataan bagi perekonomian nasional dan daerah yang semakin nyata serta kesejahteraan masyarakat setempat sebagai tuan rumah seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan;
- e. meningkatkan nilai-nilai sosial, budaya, kearifan lokal dan memajukan kebudayaan daerah dalam kepariwisataan serta meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat;
- f. meningkatkan keragaman dan daya saing usaha pariwisata yang disertai dengan semakin tingginya kepedulian/tanggung jawab dunia usaha terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- g. menguatkan struktur industri pariwisata dengan terciptanya keterkaitan yang erat antar usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan produk-produk lokal dalam suatu rantai nilai yang berkualitas dan saling menguntungkan dalam pola kemitraan yang semakin kuat;
- h. mengembangkan kewirausahaan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan mendorong tumbuhnya usaha mikro dan kecil dalam kepariwisataan termasuk semakin terhormatnya produk-produk kreatif berbasis budaya lokal dalam kepariwisataan;
- i. meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata sesuai dengan karakter destinasi ekowisata berbasis masyarakat;
- j. mengoptimalkan dan mengintensifkan pasar utama ekoturis baik domestik maupun mancanegara serta mengembangkan pasar
- baru dan pasar berkembang yang didukung pemasaran dan promosi pariwisata inovatif secara terpadu, sinergis, berkesinambungan dan bertanggung jawab;
- k. mengembangkan kebijakan dan regulasi termasuk perizinan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat;
- l. memperkuat kelembagaan organisasi pemerintah dan non pemerintah termasuk kelembagaan koordinatif, peran dan tugas masing-masing serta mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan;
- m. mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata baik SDM Pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat; dan
- n. meningkatkan keterpaduan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antar pemangku kepentingan, antar sains dan manajemen dalam pembangunan kepariwisataan.
Bagian Keempat Sasaran
BAB IV
Pasal 11
Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah :
- a. Sasaran Pembangunan Destinasi Pariwisata :
1. terwujudnya kelestarian lingkungan dan ekosistem wilayah baik darat maupun laut sehingga semakin memperkuat keunggulan banding dan keunggulan saing daya tarik wisata berkelas dunia dalam rangka peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
2. terwujudnya struktur dan perwilayahan kepariwisataan yang saling menguatkan antar pusat-pusat daya tarik wisata, atraksi wisata dan pelayanan wisata;
3. meningkatnya jaringan dan kualitas jaringan transportasi darat, udara dan laut beserta sarana transportasi baik internal maupun eksternal guna meningkatkan kemudahan, minat dan lama kunjungan, kemudahan pergerakan internal dan penghantaran wisatawan ke daerah sekitar;
4. terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan yang mendorong peningkatan angka kunjungan wisata dan memberikan kontribusi nyata bagi perolehan devisa negara, Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan peningkatan pendapatan masyarakat serta terdorongnya pertumbuhan sektor-sektor terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan kepariwisataan;
5. terwujudnya kelestarian nilai-nilai sosial dan budaya serta berkembangnya kreativitas budaya lokal sebagai perwujudan dari semakin meningkatnya apresiasi dunia kepariwisataan
- dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan daerah yang sekaligus berfungsi sebagai aset pariwisata; dan
6. terwujudnya keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang tercermin dari semakin meningkatnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, sarana dan prasarana umum serta berkembangnya usaha-usaha ekonomi kreatif dan produktif masyarakat lokal.
- b. Sasaran Pembangunan Industri Pariwisata :
1. terwujudnya keragaman usaha pariwisata dalam bentuk jasa layanan dan atraksi wisata alam yang diiringi dengan berkembangnya penerapan co-benefit yaitu kepariwisataan yang menguntungkan bagi pelaku usaha (keberlanjutan ekonomi), memberikan keuntungan bagi kelestarian lingkungan dan budaya (keberlanjutan lingkungan alam dan budaya), dan mensejahterakan masyarakat lokal secara adil (keberlanjutan sosial);
2. terwujudnya struktur industri pariwisata dengan rantai nilai yang kuat dan produk pariwisata berdaya saing tinggi serta berkembang sebagai kawasan ekonomi biru ( blue economy ) sesuai karakter destinasi ekowisata;
3. meningkatnya serapan tenaga kerja, bertumbuh-kembangnya usaha-usaha ekonomi masyarakat, produk-produk kreatif dan semakin kuatnya keterkaitan ke belakang ( backward linkages ) kepariwisataan dengan produk-produk dan input-input lokal; dan
4. meningkatnya serapan tenaga kerja, bertumbuh-kembangnya usaha-usaha ekonomi masyarakat, produk-produk kreatif dan semakin kuatnya keterkaitan ke belakang ( backward linkages ) kepariwisataan dengan produk-produk dan input-input lokal.
- c. Sasaran Pembangunan Pemasaran Pariwisata :
1. semakin kuatnya citra sebagai destinasi ekowisata berbasis ' biodiversity hotspots ';
2. semakin kuatnya posisi Wakatobi di kalangan pasar-pasar utama ekowisata serta terbukanya pasar-pasar baru dan pasar yang sedang berkembang; dan
3. meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara sesuai target yang ditetapkan.
- d. Sasaran Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan :
1. terwujudnya tata kelola kepariwisataan yang baik dan bertanggung jawab, mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi dan pengendalian;
2. meningkatnya peran organisasi kepariwisataan baik Pemerintah, masyarakat maupun swasta sebagai pilar strategis pembangunan kepariwisataan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
3. terwujudnya SDM pariwisata di lingkungan Pemerintah dan Non Pemerintah yang berkapasitas dan professional; dan
4. terbangunnya jejaring kerja (networking) dan kerja sama yang baik, sinergi dan harmonis antar pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
BAB IV
Pasal 12
Indikator Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Penetapan: Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 2-2-2017

Penandatangan: BUPATI WAKATOBI, TTD/CAP ARHAWI

Penetapan: Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 2-2-2017

Penandatangan: ## Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, TTD/CAP JUHAIDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017 NOMOR 4
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kelima Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah

## Pasal 13

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi pola pengembangan kepariwisataan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip ecotourism , yakni :

- a. memiliki fokus 'natural area' yang memungkinkan wisatawan memiliki peluang untuk menikmati alam secara personal;
- b. menyediakan interprestasi atau jasa pendidikan yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam sehingga mereka menjadi mengerti, lebih mampu berapresiasi serta lebih menikmati;
- c. kegiatan yang terbaik yang dapat dilakukan dalam rangka keberlanjutan secara ekologis;
- d. memberikan kontribusi terhadap konservasi alam dan warisan budaya;
- e. memberikan kontribusi secara kontinyu terhadap masyarakat lokal;
- f. respek serta peka terhadap nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Wakatobi;
- g. secara konsisten memenuhi harapan konsumen ; dan
- h. dipasarkan serta dipromosikan dengan jujur serta akurat sehingga kenyataannya sesuai dengan harapan.

## Pasal 14

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi pembangunan :

- a. destinasi pariwisata daerah;
- b. industri pariwisata daerah;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

## BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

## Bagian Kesatu Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

## Pasal 15

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi :

- a. pengembangan struktur kepariwisataan dan perwilayahan destinasi pariwisata yang mempunyai keterpaduan yang kuat dengan pengembangan sektor-sektor terkait;
- b. pemantapan, penataan dan perintisan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan yang berdaya saing;
- c. peningkatan keterpaduan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
- d. pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan internal dan konektivitas antar daya tarik wisata di dalam Daerah;
- e. pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan dan dengan pintu gerbang pariwisata nasional dan/atau regional serta konektivitas dengan destinasi sekitarnya khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- f. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal serta kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan;
- g. pengembangan dan peningkatan prasarana umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan Daerah;
- h. pengembangan dan peningkatan fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan Daerah;
- i. pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata untuk mendukung peningkatan investasi pariwisata;
- j. pengembangan fasilitas pariwisata untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan bertumbuhnya usaha mikro, kecil dan menengah;
- k. pengembangan fasilitas daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing;
- l. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;

- m. pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antarusaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait;
- n. peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- o. peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait; dan
- p. peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta menggalakkan promosi investasi.

## Bagian Kedua Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

## Pasal 16

Strategi Pengembangan Struktur Kepariwisataan dan Perwilayahan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. menetapkan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata secara terpadu dengan pengembangan pusat kegiatan wilayah dan pusat-pusat pelayanan kawasan dalam struktur ruang Daerah;
- b. menetapkan DPK, KPPD dan KSPD sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki masing-masing kawasan secara seimbang di antara pulau-pulau utama; dan
- c. memperkuat keterkaitan antar KPPD, antar KSPD serta antara KPPD dan KSPD melalui peningkatan keterhubungan, pengembangan dan pengendalian investasi pariwisata dan pengembangan produk serta paket-paket wisata.

## Pasal 17

- (1) Strategi Pemantapan Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
- a. meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik wisata alam yang telah berkembang sehingga dapat diandalkan menjadi keunggulan saing bagi destinasi;
- b. mengendalikan aktivitas wisata alam dalam batas-batas daya dukung; dan
- c. meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati (ekosistem, jenis dan genetik) yang menjadi daya tarik wisata agar integritas lingkungan tetap terjaga kelestariannya.
- (2) Strategi Penataan Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :

- a. menata pola tapak daya tarik wisata alam secara harmonis guna mengintegrasikan fungsi-fungsi pemanfaatan bagi aktivitas wisata dan konservasi/perlindungan lingkungan; dan
- b. mengelola daya tarik wisata alam secara inovatif guna mengoptimalkan fungsi-fungsi pemanfaatan dan konservasi/ perlindungan lingkungan.
- (3) Strategi Perintisan Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
- a. menggali unsur-unsur keunikan alam untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata baru; dan
- b. mengembangkan diversifikasi daya tarik wisata dengan memasukkan daya tarik wisata baru dalam paket-paket perjalanan wisata.
- (4) Strategi Pemantapan Daya Tarik Wisata Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
- a. meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik wisata budaya yang telah berkembang sehingga dapat diandalkan sebagai komplementer keunggulan saing bagi destinasi selain daya tarik wisata alam; dan
- b. meningkatkan upaya konservasi warisan budaya (situs/cagar budaya dan peninggalan sejarah) dalam kepariwisataan.
- (5) Strategi Penataan Daya Tarik Wisata Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
- a. menata pola tapak daya tarik wisata budaya secara harmonis guna mengintegrasikan fungsi-fungsi pemanfaatan bagi aktivitas wisata dan konservasi/perlindungan warisan budaya; dan
- b. mengelola daya tarik wisata budaya yang inovatif guna mengoptimalkan fungsi-fungsi pemanfaatan dan konservasi/ perlindungan warisan budaya.
- (6) Strategi Pemantapan Daya Tarik Wisata Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
- a. meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik wisata buatan sehingga dapat diandalkan sebagai komplementer keunggulan saing bagi destinasi selain daya tarik wisata alam; dan
- b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata buatan.
- (7) Strategi Penataan Daya Tarik Wisata Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
- a. menata pola tapak daya tarik wisata buatan secara harmonis guna mengintegrasikan fungsinya sebagai daya tarik wisata dan pemanfaatan tradisional; dan
- b. pengelolaan daya tarik wisata buatan yang inovatif berbasis masyarakat.

- (8) Strategi Perintisan Daya Tarik Wisata Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
- a. penggalian unsur-unsur keunikan bangunan-bangunan, pola perkampungan dan elemen-elemen arsitektur tradisional untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata baru; dan
- b. mengembangkan diversifikasi daya tarik wisata buatan dengan memasukkannya ke dalam paket-paket perjalanan wisata.

## Pasal 18

Strategi peningkatan keterpaduan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi :

- a. mengembangkan keterpaduan antar daya tarik wisata alam, budaya dan buatan dalam paket-paket perjalanan wisata; dan
- b. memperkuat konektivitas antar daya tarik wisata alam, budaya dan buatan dalam struktur kepariwisataan Daerah.

## Pasal 19

Strategi pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi :

- a. mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan pariwisata dan/atau kawasan pariwisata, antara pusat pelayanan pariwisata dan/atau kawasan pariwisata dengan daya tarik wisata dan antar daya tarik wisata;
- b. mengembangkan dan meningkatkan pedestrian di pusat-pusat pelayanan pariwisata; dan
- c. mengembangkan dan meningkatkan dermaga di pulau-pulau kecil.

## Pasal 20

Strategi pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan dan dengan pintu gerbang pariwisata nasional dan/atau regional serta konektivitas dengan destinasi hinterland sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi :

- a. mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan kolektor primer dan jalan lingkungan primer di masing-masing pulau;
- b. mengembangkan kapasitas pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan serta penataannya sebagai pintu gerbang masuknya wisatawan melalui jalur laut;
- c. akselerasi pembangunan marina di Wangi-Wangi dan pengembangan dermaga-dermaga khusus pariwisata di masingmasing kawasan pariwisata secara representatif;

- d. optimalisasi pelabuhan laut sebagai pelabuhan kapal cruise dalam rangka meningkatkan intensitas kunjungan kapal cruise;
- e. mengembangkan kapasitas Bandara Matahora sebagai pintu gerbang utama masuknya wisatawan melalui udara; dan
- f. meningkatkan kelas/status dan/atau mengintegrasikan fungsi Bandara Maranggo di Pulau Tomia sebagai bandara umum disertai dengan pengembangan kapasitas bandara serta pengembangan Bandara Mini dibeberapa titik strategis antara lain di Sombano, Runduma dan Binongko.

## Pasal 21

Strategi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal serta kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi :

- a. meningkatkan ketersediaan sarana transportasi darat sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan internal sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar dengan memprioritaskan usaha transportasi kerakyatan;
- b. meningkatkan ketersediaan sarana transportasi laut dan intensitas pelayaran angkutan niaga dan penyeberangan;
- c. meningkatkan ketersediaan sarana pelayaran rakyat dan sarana pelayaran angkutan pariwisata internal sesuai kebutuhan;
- d. mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan sarana transportasi darat;
- e. mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan sarana angkutan laut internal termasuk pembinaan pelayaran rakyat dan pelayaran angkutan pariwisata internal yang dikelola masyarakat; dan
- f. memfasilitasi penyediaan fasilitas keselamatan pelayaran rakyat dan pelayaran angkutan pariwisata yang dikelola masyarakat.

## Pasal 22

Strategi pengembangan dan peningkatan prasarana umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g meliputi :

- a. meningkatkan kapasitas ketersediaan air bersih yang mendukung pengembangan pariwisata melalui optimalisasi pengembangan sumber-sumber air yang ada dan pengembangan jaringannya;
- b. meningkatkan kapasitas ketersediaan energi listrik beserta jaringannya dengan mengembangkan bauran sumber-sumber energi listrik;
- c. mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana persampahan disertai usaha pengelolaan sampah secara terpadu dan berbasis masyarakat;

- d. mengembangkan instalasi pengelolaan air limbah secara komunal di pusat-pusat pelayanan pariwisata; dan
- e. mengembangkan prasarana dan sarana mitigasi bencana dengan mengoptimalkan potensi dan kearifan lokal.

## Pasal 23

Strategi pengembangan dan peningkatan fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h meliputi :

- a. mengembangkan lembaga pendidikan tinggi setingkat sekolah tinggi atau akademi di bidang pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata;
- c. mengembangkan fasilitas kesehatan dan keselamatan wisata selam; dan
- d. mengembangkan dan menata pasar-pasar tradisional sekaligus sebagai daya tarik wisata.

## Pasal 24

Strategi pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata untuk mendukung peningkatan investasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan fasilitas pariwisata dalam kerangka investasi pariwisata berdasarkan perwilayahan pariwisata.

## Pasal 25

Strategi pengembangan fasilitas pariwisata untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan bertumbuhnya usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j meliputi :

- a. mengembangkan fasilitas pariwisata dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa wisata dan kampung-kampung wisata; dan
- b. mengembangkan pasar seni dan kios-kios cinderamata di pusatpusat pelayanan pariwisata, daya tarik wisata dan desa-desa wisata.

## Pasal 26

Strategi pengembangan fasilitas daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k meliputi :

- a. mengembangkan fasilitas penunjang pengusahaan dan peningkatan daya tarik wisata yang berkualitas;
- b. mengembangkan fasilitas daya tarik wisata untuk menunjang pengusahaan daya tarik wisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

- c. mengembangkan fasilitas daya tarik wisata untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan wisata;
- d. mengembangkan fasilitas daya tarik wisata untuk meningkatkan perlindungan lingkungan; dan
- e. mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan sumber daya ( carrying capacity ).

## Pasal 27

Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf l meliputi :

- a. memetakan secara partisipatif potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
- c. mengembangkan kelembagaan dan menguatkan kelembagaan masyarakat yang telah ada guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- d. mengembangkan potensi sumber daya lokal yang ada di masyarakat dan di lingkungan sekitarnya sebagai daya tarik wisata berbasis masyarakat lokal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
- e. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan kampung-kampung wisata;
- f. meningkatkan kualitas produk industri kecil/kerajinan sebagai komponen pendukung produk wisata;
- g. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. mengembangkan regulasi untuk mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- i. mengembangkan regulasi untuk perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

## Pasal 28

Strategi pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf m meliputi :

- a. mendorong dan memfasilitasi pengembangan kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil/kerajinan dan usaha mikro, kecil dan menengah;

- b. meningkatkan kualitas produk industri kecil/kerajinan dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar; dan
- c. meningkatkan kualitas produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan melalui pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi standar pasar pariwisata.

## Pasal 29

Strategi peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf n meliputi :

- a. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global;
- b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha; dan
- d. bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

## Pasal 30

Strategi peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf o meliputi :

- a. mengintensifkan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat melalui kepeloporan tokoh-tokoh setempat;
- c. melibatkan masyarakat, tokoh dan generasi muda dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;
- d. membangun dan meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata;
- e. mengembangkan KIE mengenai kepariwisataan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah; dan
- f. meningkatkan kuantitas dan kualitas serta penyebaran informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat untuk menumbuhkan wawasan kepariwisataan.

## Pasal 31

Strategi peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta menggalakkan promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf p meliputi :

- a. meningkatkan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan yang ada melalui pengembangan kapasitas birokrasi;
- b. menyempurnakan regulasi yang menghambat investasi;
- c. menyediakan informasi peluang-peluang investasi yang mudah diakses; dan
- d. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri.

## Bagian Ketiga Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata Daerah

## Pasal 32

Kebijakan pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi :

- a. peningkatan daya saing daya tarik wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata;
- b. peningkatan daya saing fasilitas pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- d. penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan.

## Bagian Keempat Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah

## Pasal 33

Strategi peningkatan daya saing daya tarik wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi :

- a. mengembangkan manajemen atraksi termasuk manajemen berbasis konservasi (alam dan budaya dengan keterlibatan masyarakat didalamnya);
- b. mengembangkan, melengkapi dan memperbaiki kualitas interpretasi daya tarik wisata;

- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata dan diversitas keragaman paket-paket produk wisata.

## Pasal 34

Strategi peningkatan daya saing fasilitas pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi :

- a. mendorong dan memfasilitasi penerapan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata melalui penyiapan perangkat-perangkatnya;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. memberikan insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

## Pasal 35

Strategi pengembangan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan dengan menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat serta mendorong terciptanya iklim persaingan usaha pariwisata yang kondusif untuk keberlanjutan usaha pariwisata.

## Pasal 36

Strategi penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d meliputi :

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan tepercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik;
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi;
- d. mendorong tumbuhnya ekonomi biru ( blue economy ) di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- e. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

## Bagian Kelima Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

## Pasal 37

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi :

- a. pengembangan pasar wisatawan dalam bentuk pemantapan segmen pasar ekotutis yang bersifat segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi ekowisata;
- b. pemantapan citra kepariwisataan Daerah secara berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan; dan
- d. penguatan dan perluasan eksistensi promosi di dalam negeri dan di luar negeri.

## Bagian Keenam Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

## Pasal 38

Strategi pengembangan pasar wisatawan dalam bentuk pemantapan segmen pasar ekowisata yang bersifat segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi :

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi ekowisata;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema ekowisata; dan
- e. meningkatkan pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang bertemakan ekowisata.

## Pasal 39

Strategi pemantapan citra kepariwisataan Daerah secara berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi :

- a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata termasuk pemosisian citra pariwisata di antara para pesaing didasarkan kekuatan keberadaan Taman Nasional Wakatobi sebagai Cagar Biosfer dan ikon utama kepariwisataan Daerah yang telah dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia

- internasional serta kekuatan keanekaragaman hayati lainnya, budaya dan keramah-tamahan penduduk; dan
- b. menigkatkan promosi dan diplomasi guna mengkomunikasikan bahwa Wakatobi sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.

## Pasal 40

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi :

- a. meningkatkan keterpaduan yang sinergis promosi antar pemangku kepentingan; dan
- b. mengembangkan berbagai strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

## Pasal 41

Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi di dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi :

- a. akselerasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan mengoptimalkan peran dan fungsi Forum Tata Kelola;
- b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Forum Tata Kelola;
- c. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
- d. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar negeri melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.

## Bagian Ketujuh Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

## Pasal 42

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi :

- a. penguatan organisasi dan regulasi kepariwisataan melalui penguatan mekanisme kinerja organisasi, penguatan organisasi kepariwisataan dan pengembangan regulasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

## Bagian Kedelapan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

## Pasal 43

Strategi penguatan organisasi dan regulasi kepariwisataan melalui penguatan mekanisme kinerja organisasi, penguatan organisasi kepariwisataan dan pengembangan regulasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi :

- a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur pemerintahan Daerah;
- b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan;
- c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas Perangkat Daerah;
- d. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang-bidang;
- e. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- f. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Indonesia atau Daerah dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah;
- g. menguatkan struktur dan fungsi Forum Tata Kelola;
- h. menguatkan kemitraan antara Forum Tata Kelola dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah; dan
- i. mengembangkan regulasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan.

## Pasal 44

Strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi :

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai bidang kepariwisataan;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi;
- d. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan;
- e. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi;

- f. mengembangkan lembaga pendidikan bidang kepariwisataan baik di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun pendidikan tinggi; dan
- g. mengembangkan lembaga pelatihan dan kursus bidang kepariwisataan.

## Pasal 45

Strategi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi :

- a. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pengembangan destinasi berbasis ekowisata, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan investasi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, LSM, lembaga riset, TNW dan lembagalembaga internasional; dan
- b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata, pengembangan pasar baru dan pengembangan produk, pengembangan dan penguatan citra pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan industri pariwisata, pengembangan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan, pengembangan organisasi kepariwisataan dan pengembangan SDM pariwisata.

## BAB VI RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA

## Bagian Kesatu Struktur Pelayanan Pariwisata Daerah

## Pasal 46

- (1) Struktur pelayanan pariwisata daerah terdiri atas :
- a. pusat pelayanan primer;
- b. pusat pelayanan sekunder;
- c. pusat pelayanan tersier; dan
- d. sistem jaringan aksesibilitas.
- (2) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai kawasan perkotaan yang memiliki fasilitas pelayanan utama terhadap fungsi kepariwisataan Daerah yang deliniasinya meliputi Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi.
- (3) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan perkotaan yang memiliki fasilitas pelayanan pendukung untuk fungsi kepariwisataan yang deliniasinya tersebar di masing-masing pulau utama selain Pulau Wangi-Wangi yaitu Perkotaan Ambeua di Pulau Kaledupa, Perkotaan Waha di Pulau Tomia dan Perkotaan Rukuwa di Pulau Binongko.

- (4) Pusat pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pos pelayanan wisata yang mendukung Pusat Pelayanan Sekunder yang deliniasinya meliputi kawasan Pulau Kapota, Sombano, Pulau Hoga, Langge, Kulati, Usuku, Bante dan Popalia.
- (5) Sistem jaringan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pintu gerbang utama kepariwisataan Daerah yang bertumpu pada peningkatan prasarana transportasi udara dan prasarana transportasi laut.
- (6) Prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Bandara Matahora yang didukung oleh pengembangan kapasitas dan fungsi Bandara Maranggo di Tomia Timur serta pengembangan Bandara Mini di beberapa titik strategis antara lain di Sombano, Runduma dan Binongko.
- (7) Prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pintu gerbang utama kedatangan wisatawan yaitu Pelabuhan Pangulubelo Wangi-Wangi, Pelabuhan Penyeberangan Wangi-Wangi, Pelabuhan Marina/Pelabuhan Pariwisata di WangiWangi dan Pelabuhan Lokal berbasis pelayanan pariwisata yang menghubungkan konektivitas antar pulau.

## Bagian Kedua Struktur Perwilayahan Destinasi Pariwisata

## Pasal 47

Struktur perwilayahan pariwisata daerah meliputi :

- a. Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK);
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD);
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD); dan
- d. Daya Tarik Wisata (DTW).

## Pasal 48

- (1) Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Pulau Wangi-Wangi dan sekitarnya mempunyai fungsi utama dan fokus pengembangan antara lain :
- a. penguat aksesibilitas dan konektivitas eksternal dan pintu gerbang utama kepariwisataan Daerah;
- b. penguat orientasi dan citra pariwisata Daerah;
- c. pemgembangan wisata skala massal tetapi sangat terkontrol;
- d. pengembangan wisata perkotaan, wisata bahari, terestrial, budaya dan MICE skala nasional dan nasional;
- e. pengembangan prasarana, sarana dan fasilitas pariwisata yang mendukung penguatan pusat pelayanan primer;
- f. pengembangan pusat pelatihan dan pendidikan wisata bahari;

- g. pusat pengembangan kepariwisataan yang memiliki keterpaduan yang kuat dengan sektor-sektor pelayanan publik skala Daerah (pendidikan, kesehatan) dan sektor-sektor ekonomi (perdagangan dan jasa-jasa lainnya, perikanan, ekonomi kreatif dan perhubungan);
- h. pusat penatakelolaan pem