UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 1964 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NO. 8) MENJADI UNDANG-UNDANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) perlu ditinjau kembali
- b. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan, daerah Sumatera Selatan perlu dibagi menjadi dua daerah pemerintahan dengan membentuk Daerah Tingkat I baru, yang berhak mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri;
- c. bahwa untuk itu bagian Selatan dari wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kotapraja TanjungkarangTelukbetung perlu dipisahkan untuk dijadikan wilayah Daerah Tingkat I yang baru, yaitu Daerah Tingkat I Lampung;
- d. bahwa karena keadaan mendesak Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat I Undang-undang Dasar, telah mengatur hal tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- e. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang itu perlu ditetapkan menjadi Undang-undang;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 20 dan pasal 22 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) seperti telah diubah dan ditambah;
3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) (LembaranNegara tahun 1959 No. 129) dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6);
4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No, 11);
5. Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70);
6. Undang-undang No. 10 Prp, tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1964 NO. 8) MENJADI UNDANG-UNDANG.
Pasal 1
- (1) Membentuk Daerah Tingkat I Lampung, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dimaksud dalam Undangundang No.25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70).
- (2) Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) diubah menjadi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan baru, setelah sebagian wilayahnya dipisahkan seperti dimaksud pada ayat (1), sehingga wilayahnya meliputi:
1. Daerah Tingkat II Musi-Banyuasin,
2. Daerah Tingkat II Ogan-komering Ilir,
3. Daerah Tingkat II Ogan-Komering Ulu,
4. Daerah Tingkat II Muara Enim,
5. Daerah Tingkat II Lahat,
6. Daerah Tingkat II Musi-Rawas,
7. Daerah Tingkat II Bengkulu Utara,
8. Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan,
9. Daerah Tingkat II Rejang Lebong,
10. Daerah Tingkat II Bangka,
11. Daerah Tingkat II Belitung,
12. Kotapraja Palembang,
13. Kotapraja Bengkulu dan
14. Kotapraja Pangkalpinang.
Pasal 2
- (1) Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang.
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung berkedudukan di Tanjungkarang-Telukbetung.
Pasal 3
Dengan
Pasal 4
Bagi masing-masing Daerah Tingkat I dimaksud pada pasal I berlaku ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No.25 tahun 1959 sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
BAB II.
KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 5
Ketentuan-ketentuan
Pasal 6
- (1) Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama pada saat Undangundang ini berlaku tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- (2) Sesuai dengan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960, LembaranNegara tahun 1960 No. 11, kemudian Presiden dapat mengangkat seorang Wakil Kepala Daerah baik bagi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan maupun bagi Daerah Tingkat I Lampung.
Pasal 7
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dengan ketentuan, bahwa:
- a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama, yang bertempat tinggal pokok di dalam Daerah Tingkat II Lampung, berhenti sebagai anggota,
- b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6, atas usul Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Lowongan Keanggotaan yang terjadi
Pasal 8
Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat I Lampung oleh Presiden ditunjuk Penguasa yang dimaksud pada-pasal 75 ayat (3), Undang-undang No. 1 tahun 1957.
Pasal 9
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dengan ketentuan, bahwa:
- a. anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama, yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena
Pasal 10
- (1) Dengan
Pasal 11
- (1) Usaha menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah Tingkat I Lampung, dalam jangka waktu tiga tahun dalam anggaran belanja dan pendapatan Negara disediakan biaya yang diperlukan.
- (2) Penyediaan biaya seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah Tingkat I Lampung.
BAB III.
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 12
Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 75
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dengan ketentuan, bahwa:
- a. anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama, yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena
- (1) Dengan
- (1) Usaha menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah Tingkat I Lampung, dalam jangka waktu tiga tahun dalam anggaran belanja dan pendapatan Negara disediakan biaya yang diperlukan.
- (2) Penyediaan biaya seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah Tingkat I Lampung.
BAB III.
KETENTUAN PENUTUP.
Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1964 PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. SUBANDRIO.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1964 SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN, LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 95
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG No. 14 TAHUN 1964 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG No. 25 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN, (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1964 No. 8), MENJADI UNDANG-UNDANG.
## UMUM.
1. Undang-undang ini membagi Sumatera Selatan dalam dua daerah pemerintahan berbentuk Daerah tingkat I, masing-masing sebagai badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dengan keuangan sendiri.
2. Jalan yang ditempuh ialah:
- a. memisahkan bagian Selatan dari wilayah Daerah tingkat I Sumatera Selatan dengan terus memakai nama Daerah tingkat I Sumatera Selatan bagi wilayah yang tidak dipisahkan;
- b. membentuk Daerah tingkat I Lampung yang meliputi wilayah yang dipisahkan berdasarkan sub a.
3. Pada penetapan wilayah Daerah tingkat I Lampung, diikuti batas-batas wilayah Keresidenan Lampung.
4. Sebagai ibukota Daerah tingkat I Lampung ditetapkan ibukota Keresidenan Lampung dahulu.
5. Jalan pikiran yang diuraikan di atas menjadi dasar pula, dalam menetapkan kedudukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gotong Royong, Kepala Daerah dan para anggota BPH i.c. Sumatera Selatan. Dalam pada itu, dengan sendirinya untuk mengadakan penyegaran, maka pejabat-pejabat pemerintah
Daerah yang tidak sesuai atau tidak dapat lagi mengikuti jalannya revolusi seperti bekas anggota partai/organisasi terlarang, bekas pemberontak-kontra revolusi, yang tidak dapat membuktikan kesetiaannya terhadap Panca Sila sebagai falsafah Negara, tidak turut serta aktif melaksanakan Manipol Usdek, perlu diberhentikan untuk diganti dengan tenaga-tenaga baru yang progresip revolusioner, serta mewakili golongan aliran yang hidup dalam daerah.
6. Untuk Daerah tingkat I Lampung dengan sendirinya perlu dibentuk alat-perlengkapan Daerah yang baru. Sebelum pengangkatan Kepala Daerah menurut prosedure biasa, Presiden menunjuk seorang Penguasa seperti.dimaksud pada
PENJELASAN
Pasal 1
dan 2 Lihat penjelasan umum.
PENJELASAN
Pasal 3
. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, formal anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong berjumlah 32 untuk Daerah tingkat I Sumatera Selatan dan 35 untuk Daerah tingkat I Lampung. Mengingat bahwa Daerah tingkat I Sumatera Selatan lama sampai saat perubahan wilayah telah memiliki 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong maka wajarlah bahwa dalam kelanjutan jumlah anggota itu tidak dikurangi.
PENJELASAN
Pasal 4
dan 5. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
. Pada ayat (2) ditandaskan lagi kemungkinan pengangkatan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960, bilamana pengangkatan itu dipandang perlu.
PENJELASAN
Pasal 7
. Persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong termaktub pada pasal 3 dan 4 Penetapan Presiden No, 5 tahun 1960 (disempurnakan). Makna pasal 7 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk menetapi ketentuan tersebut. Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapat Kepala Daerah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan, seperti dimaksud pada angka 5 penjelasan umum, harus diberhentikan. Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh mungkin mendengar pendapat Front Nasional serta fihak yang bersangkutan. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
, yang menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku. 7. Penyusunan Peraturan ini dilakukan dengan berpegang pada Undang-undang No. 25 tahan 1959, seraya mengubah itu seperlunya, agar perujudan dua Daerah tingkat I dimaksud pada dasarnya tidak berbeda dalam bentuk dan isinya. Penyeragaman isi rumah-tangga Daerah dengan Daerah-daerah lain memerlukan ketentuan tersendiri. 8. Hal yang memerlukan perhatian pula ialah penyediaan biaya untuk perlengkapan pertama organisasi Daerah yang baru dibentuk. Diharapkan bahwa dalam tempo tiga tahun keperluan itu dapat dicukupi. 9. Keperluan perlengkapan pertama itu tidak saja meliputi organisasi Daerah tingkat I yang bersangkutan, melainkan juga tiap organisasi dinas/jawatan vertikal, yang sebagai akibat pembentukan ini, dipecah menjadi dua organisasi yang harus dibangun secara memadai. 10. Untuk membedakan Daerah tingkat I. Sumatera Selatan dimaksud dalam Undangundang No. 25 tahun 1959, Lembaran Negara tahun 1959 No. 70, dengan Daerah tingkat I Sumatera Selatan berdasarkan Undang-undang ini, dimana perlu dipergunakan sebutan Sumatera Selatan lama. ## PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 9
. Pada dasarnya ketentuan mengenai penyegaran yang berlaku mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, berlaku pula bagi BPH. Selain persyaratan keanggotaan BPH berdasarkan pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan)juncto pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 tahun 1960, dalam Undang-undang ini diperlakukan pula persyaratan perjuangan sebagaimana berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah GotongRoyong.
PENJELASAN
Pasal 10
, 11, 12 dan 13. Cukup jelas. Mengetahui Wakil Sekretaris Negara, SANTOSO, S.H. Brig,. Jend. T.N.I. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2688