Unknown Unknown Nomor TUHANYANGMAHAESA Tahun 2017 tentang PETUNJUKTEKNISKEGIATAN DANADESAYANGBERSUMBERDARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJANEGARATAHUN 2017 DI KABUPATEN MUSIBANYUASIN DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSIBANYUASIN, - a. bahwa sesuai ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
".
'
"
...
,
,
BUPATIIVlUSI BANYUASIN.
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATIMUSIBANYUASIN NOMOR 'I?" TAHUN2017
TENTANG
PETUNJUKTEKNISKEGIATAN DANADESAYANGBERSUMBERDARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJANEGARATAHUN 2017 DI KABUPATEN MUSIBANYUASIN
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSIBANYUASIN,
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber clan Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara, BupatijWalikota dapat membuat Pedoman Teknis Kegiatan yang didanai dari dana desa sesuai pedoman umum pelaksanaan penggunaandana desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan dana desa yang bersumber dari Anggaran 'Pendapata~ dan Belanja Negara Tahun 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin, perlu membuat Pedoman Teknis Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6
'.,'
,
!~
..
:
••
.
~J
•
.;';
!
'I
Ii
!
I
I
II
J:
"
Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerab Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 73, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 ten tang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telab diubab beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambaban Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
I
.1
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
12. PERKA LKPP Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengadaaan Barang dan Jasa di Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 75);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARIANGGARANPENDAPATAN DANBELANJA NEGARATAHUN 2017 DI KABUPATENMUSIBANYUASIN
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yan,g bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Pedoman Teknis Kegiatan adalah acuan dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa yang bersumber dari APBNsesuai pedoman umum kegiatan;
BABII
PETUNJUKTEKNISKEGIATAN
Pasal 2
## Pasal2
Pasal 22
- b. bahwa untuk melaksanakan dana desa yang bersumber dari Anggaran 'Pendapata~ dan Belanja Negara Tahun 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin, perlu membuat Pedoman Teknis Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6
'.,'
,
!~
..
:
••
.
~J
•
.;';
!
'I
Ii
!
I
I
II
J:
"
Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerab Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 73, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 ten tang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telab diubab beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambaban Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
I
.1
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
12. PERKA LKPP Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengadaaan Barang dan Jasa di Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 75);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARIANGGARANPENDAPATAN DANBELANJA NEGARATAHUN 2017 DI KABUPATENMUSIBANYUASIN
BABI KETENTUANUMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yan,g bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Pedoman Teknis Kegiatan adalah acuan dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa yang bersumber dari APBNsesuai pedoman umum kegiatan;
BABII
PETUNJUKTEKNISKEGIATAN
Pasal2
Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa yang bersumber dari APBNTahun 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

## Pasal3

Petunjuk Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman dalam pelaksanaan penggunaan dana desa yang bersumber dari APBNTahun 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin.

## BABIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 9-&lt;! ~AP-I 2017

Pj.



Diundangkan di Sekayu pada tanggal Ja f€(!IIWAfL\

2017

PIt. SEKRET IS DAERAH KABUPATE USIBANYUASIN,

HIAPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017NOMOR IS'