PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG ANA AKSI DAERAH DALAM PERCEPATAN PERWUJUDAN RC BUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2012 - 2015 Nomor 25 Tahun 2012 tentang ANA AKSI DAERAH DALAM PERCEPATAN PERWUJUDAN RC BUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2012 - 2015 (berlaku 31 Mei 2012)
Pembukaan
berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kata Layak Anak dan dalam dalam upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak yang merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus bangsa, untuk itu harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dalam suatu lingkungan layak anak;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat perwujudan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sintang diperlukan komitmen dari pimpinan daerah sebagai landasan awal atas pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di daerah melalui Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sintang Tahun 2012- 2015;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b di atas, kegiatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang;
l.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelcnggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi bolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republie lndo : u nesia Nomor 3851);
00769
3. Undang-Undang Nomor 31 Ta pemberantasan Tindak Pid. anun 1999 tentang Republik Indonesia Tan,[,"[',,"psi (tembaran Negara Lembaran Negara Republil Vomor 140, Tambahan sebagaimana telah diubah a Indonesia Nomor 3874) 1 'ahun 200 l (Lembaran N engan Undang-Undang Nomor 20 gara R 2001 Nomor 134, Tambahan t\_'Publik Indonesia Tahun Indonesia Nomor 4150); mbaran Negara Republik
4. Undang-Undang Nomor 39 Tah 199 .: a ' (Leib:r un )9 tentang Hak Asasi Manusia :mbaran Negara Republik Id .: Nomor 165, Nomor 3886); h Indonesia Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 23 Th 20 · . aun )02 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negare Re iblik Ind ·&gt; Nomor 4235); ra eput I Inaones1a
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 1
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. IO. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 4438);
9. lI. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
10. l2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kcpendudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 k l · p d tentang Pembentu an peraturan ·eruntang-Undangan (Ler ibe blik · Th 24 ·mbaran Negara Repu 1 Indonesia ahun 201 1Nomor 82, Tambah Ler 1be Ne zara · d : " a an m aran Ieg republik Indonesia Nomor 5234);
- 4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemba N Re blik .re To} aran Iegara 'epui I Indonesia "}' 2005 Noor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhl Indonesia Nomor 4578];
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014;
19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 25);
21. Peraturan Oaerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUSKAN •
pERATURAN BUPATI TENTANG RE ALAM PERCEPATAN PERWUJy, CANA AKSI DAERAH { TAHUN 2012-201s DAN KABUPATEN LAYAK
BAB IL - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
encana Aksi Daerah Percepatan Pe .: Tahun 2012 - 2015 me erwujudan Kabupaten Layak Anar mpunyai maks d h tang pengembangan Kabu te sue memuat tahapan ten paten Layak Anak di·b ·kan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bas&gt;· yang tjabar tu ran Bupati ini. gan tidak terpisahkan dari Pera' ·

## Pasal 3

- (I) Rencana Aksi Daerah merupakan Acuan untuk ·»dk Kabupaten Layak Anak mewuue zan
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi Daerah Pemerintah dapat melibatkan perwakilan anak, lembaga legeslatif lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.

## Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Daerah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. persiapan, terdiri dari pembentukan Gugus Tugas pengumpulan data dasar; peningkatan komitmen, Kabupaten Layak Anak dan
- b. perencanaan, terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan :
- (2) Dalam setiap Rencana Akasi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagaimana ayat (), wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperolch melalui konsultasi anak.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 5

Peningkatan komitmen sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi upaya memperoleh dukungan dari para Pemangku kepetingan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak.

- ( Pembentukan Gugus Tugas bagimana dimaksud dale apupaten Layak Anak %%.a»a ·%«"Z.II zz:"z:".' erwakilan anak, dan da . taer upaten, pe di' pat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh rakat / adat dan masyarakat. '» or agama / masyara t
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## Pasal 7

Pengumpulan data dasar sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk:

- a. Mengembangkan kebijakan;
- b. Menentukan fokus program;
- e. Menyusun keiatan prioritas;

## BABIV

## PRINSIP RENCANA AKSI DAERAH

## Pasal 8

- ( I) Rcncana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( l) huruf b harus terintegrasi dalam rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Pembangunan Daerah Jangka Menegah dan Pembangunan Daerah Jangka Tahunan.
- (2) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster:
- a. hak sipil dan kebcbasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. keschatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
- e. perlindungan khusus;
- (3) Tahapan pengembangan KLA meliputi :
- a. Persiapan
- b. Perencanaan
- c. Pelaksanaan
- d. Pemantauan
- e. Evaluasi dan
- f. Pelaporan
- () Rencana aksi daerah Kabupaten layak anak disusun berdasarkan jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan daerah.

F

/

## BAB V

## PEMBINAAN

Pasal 9 pemantauan sebagaimana dimaksud I huruf d dilakukan oleh Gugus j, alam pasal ayat (), cara berkala terhadap p k gas Kabupaten Layak Anak set erangkat Daerah, K d Kelurahan/Desa, untuk ' secamatan, tan mengatahui perkembangan dan hambatan pengembangan Kabupaten Layak Anak, · n ,yartu. 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang melakukan pembinaan kepada Kelurahan dan Desa dalam 1b Kabupaten Layak Anak. pengem angan
- (2) Pembinaan scbagaimana dimaksud meliputi koordinasi, fasilitasi pendidikan dan pelatihan. pad a ayat ( 1) antara lain bimbingan, supervisi,

## BAB VI

## PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

## Pasal 10

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (33) huruf d, dilakukan olch Gugus Togas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak secara berkala.

## Pasal 11

- (I) Evaluasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 (3) huruf e dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi Pengembangan KLA lingkup Kapupatcn dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten.
- (3) Evaluasi pengembangan KLA lingkup Kecamatan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kecamatan.
- (4) Evaluasi pengembangan KLA lingkup Kelurahan/Desa dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kelurahan/Desa.
- (5) Evaluasi dapat dilakukan oleh Tim independen dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pembcrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang panduan Evaluasi KLA.

pelaporan sebagimana dimaksud dalam ilakukan oleh: Pasal 8 ayat (3)huruf f

- Ketua Gugus Tugas Kabupat d epala Badan Keluar¢ en, 1an disampaikan kepada ga Berencana dan Pemberdyaan Perempuan Kabupaten Sintang untuk l: ., di aikan kepade Me : tntul selanutnya samp 1a Ienteri Negara Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Kecamatan, dan disampaikan kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perepuan Kabupaten Sintang;
- c. Kelurahan/Desa, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sintang. disampaikan kepada Kepala Badan dan Pemberdayaan Perempuan

## BAB Vil

## PENGHARGAAN

- (1) Dalam rangka pemberian pengahargaan Kabupaten pengembangan KLA, dilakukan evaluasi KLA lingkup Kabupaten olch evaluasi KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (l) mempedomani dalam Peraturan Meteri Negara Pemberdyaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011.

## BAB Vlll PENDANAAN

## Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (l) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dibcbankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di Kelurahan/Desa dibebankan kepada Anggaran Kecamatan'. tingkat Belanja

## Pasal 15

Masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA.

I

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui peraturan Bupati ini den,' ""merintahkan pengundangan paerah Kabupaten Sintang PCnempatannya dalam Berita


Ditetapkan di Sintang pada tanggal 31 Mei 2012

(BUPATI SINTANG, »­ ¢

{MILTON CROSBY

~#dangkan di Sintang [steal 31 Mei 2012

]eTRIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, (


LKIFLI HAJI AHMAD

RITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 149

00777

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATT SINTANG

NOMOR

25 TAHUN 2012

TANGGAL

31 Mel 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH (RAD) DALAM PERCEPATAN PERWUJUDAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2012-2015

I

| | | Masala.h | Rencana Aksi Daerah Dalam Kegiatan Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anal Tahun 2012 - 2015 | Rencana Aksi Daerah Dalam Kegiatan Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anal Tahun 2012 - 2015 | Indikator | Indikator | Penanggung Jawab | Tahun 2012- 2015 | Tahun 2012- 2015 | Tahun 2012- 2015 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Indikator KLA | Masala.h | SKPD | Usulan | Proses | Hasill | Penanggung Jawab | 2 0 1 2 | 2 0 1 3 | 2 2 0 0 1 1 5 |
| | 4 Penguatan Kelembagaan | 4 Penguatan Kelembagaan | 4 Penguatan Kelembagaan | 4 Penguatan Kelembagaan | 4 Penguatan Kelembagaan | 4 Penguatan Kelembagaan | 4 Penguatan Kelembagaan | 4 Penguatan Kelembagaan | 4 Penguatan Kelembagaan | 4 Penguatan Kelembagaan |
| l | Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak - | Belum seluruhnya Peraturan Perundangan yang ada berpihak pada anak. | Penyusunan peraturan perundangan dan kebijakan yang berpihak pada anak | l. Perda akte kelahiran gratis 2. Revitalisasi Gugus Tugas KLA 3. Study Banding 4. Reguler meeting gugus tugas 5. Penvediaan konsultan | l. Masing-masing SKPD dan Organisasisasi Kemasyarakatan pengusulann peraturan perundangan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang i2" Rapat-rapat koordinasi 3. Pembelajaran tentang KLA ke Prov/Kab/Kota yang KLA sudah maju | Tersedianya Peraturan perundangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak. | 1. Badan KB dan PP 2. SKPD terkait 3. Bag. Hukum | V | V | V V |
| I \ | �� Mase ••=m• untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk petatan elev»wagon | Diterapkannya sistem pagu anggaran | Advokasi penganggaran kepada pengambil kebijakan \ di masing-masing SKPD | Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang berpihak pada anak | Penyusunan Perencanaan Program Kegiatan yang berpihak pada anak | Terwujudnya pengalokasian dana yang berpihak pada ] anak | | | | V |

| 3 | Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya | Anak belum dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, program dan kegiatan. | Pengambilan kebijakan di SKPD memperhatikan hasil rekomendasi dari Forum Anak Kabupaten | I. Pembentukan Forum Anak Kecamatan, Kelurahan dan Desa. 2 Pelibatan Forum Anak Kabupaten dalam musrembang | Rapat Koordinasi yang melibatkan Forum Anak dan kelompok anak lainnya. | Terwujudnya peraturan perundangan, kebijakan, program kegiatan yang bersumber dari Forum Anak dan kelompok anak lainnva | SKPD Terkait | V | I I | vjvIv |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| 4 | Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan | Terbatasnya Jumlah sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA | Penganggaran pelatihan peningkatan sumber daya manusia tentang KHA | I.Pelatihan peningkatan sumber daya manusia tentang KHA 2 Pelatihan penyusunan program kegiatan yang berpihak pada anak 3. Seminar tentang implementasi Konvensi KHA | Rapat Koordinasi dengan instansi terkait I I | Meningkatnya sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan | Badan KB dan PP | V | V V | V |
| 5 | Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan | Data tersedia di masing-masing SKPD | Menyediakan data terpilah | Sistem pencatatan pelaporan kesehatan. pendidikan | Penvusunan Profil Ana | Tersedianya Buku Profil Anak | I Badan KB dan PP I | V | V | V V |
| 6 | Keterlibatan lembaga masvarakat dalam pemenuhan hak anak \ | Terbatasnya lembaga masyarakat yang berpihak pada anak | Memberdayakan Organisasi Wanita dan PKK | Fasilitasi terbentuknya LSM bidang anak | ! Rapat koordinasi ' dengan instansti / teckait I I | Terbentuknya LSM bidang anak | I r&don � dan PP 2.Dinas Sosnkertran s 3.Badan ) I Kesbanglin- mas. | V | V j | V V |


| Keterlibatan usaha pemenuhan hak | dunia dalam anak | Belum memaksimalkan peluang dunia usaha dalam pemenuhan hak anak | Mehibatkan dunia usaha dalam setiap kesempatan untuk pemenuhan hak anak | I. Membuat regulast kebijakan CSR bag program anak 2 MoU Pemkab dengan Kadin/Asosiasi pengusaha lamnnya 3. Pembenian penghargaan bag perusahaan yang peduli dengan anak. | Mempromosikan program yang berpihak pada anak | Keterhbaran dunta usaha dalam perenuhan hak anak | Masing­ masing SKPD | V | V | V | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Klaster I: Hal Sioil dan Kebebasan | Klaster I: Hal Sioil dan Kebebasan | Klaster I: Hal Sioil dan Kebebasan | Klaster I: Hal Sioil dan Kebebasan | Klaster I: Hal Sioil dan Kebebasan | Klaster I: Hal Sioil dan Kebebasan | Klaster I: Hal Sioil dan Kebebasan | Klaster I: Hal Sioil dan Kebebasan | Klaster I: Hal Sioil dan Kebebasan | Klaster I: Hal Sioil dan Kebebasan | Klaster I: Hal Sioil dan Kebebasan | Klaster I: Hal Sioil dan Kebebasan | Klaster I: Hal Sioil dan Kebebasan |
| Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran I | | Cakupan akte kelahiran di Kabupaten Sintang belum optimal | I. PERDA No. 13 Tahun 20 IO ten tang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sip1l p2. Sosialisasi Perda No. 13 tahun 2010 3. Pelayanan Pencatatna Sipil system jemput bola di Desa 4. Pelayanan rutin pembuatan akte kelahiran di Kantor Dukcapil | I. Pengadaan mobil kehhing untuk pembuatan akte kelahiran 2 Menambah jumlah desa yang bsa dmangkau dengan pelayanan pencatatar sip! dengan system jemput bola 3 Membuat kenjasama dengan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan penetapan pengadilan secara global bagi anak yang berusia diatas I tahun | I. Terlaksananya kegatan jemput bola untuk meningkatkan cakupan akte kelahiran 2 Terbangunnya kerjasama dengan Pengadilan Negeri unruk melaksanakan penetapan pengadilan secara global bag anak yang berusia diatas l tahun | Meningkatnya cakupan akte kelahiran sebesar 100 % | Dinas Dukcapil | | V I | V V | | |
| ' Tersedia fasilitas informasi layak anak '----"- | \ | \. Budaya membaca di kalangan anak belumn ting 2 Jang,kauan 1elevfer | 1. Pengembangan budaya baca melalui mobil Pu sling 2. Penwembangan buy Dues | I. Menambah jangkauan pelayanan pushing ke seluruh keenrnutan «di obpen | I. Terlaksananya promosi peningkatan budaya rnernbeA .Terse<iaw | Meningkatnya pemanfaaran '.) perpustakaan di ) desa/keJurahan . tan u4eke | "ear ARD.A 2 Kodim 1205 3 Diknas | ' // / / | v | v ' ' | | |


| | | perpustakaan keliling ke seluruh kabupaten Sintang belum optimal | melalui publikasi dan sosialisasi 3. Penyediaan bahan pustaka untuk desa/kelurahan dan sekolah 4. Pengembangan budaya baca melalui lomba story telling dan lomba gambar / mewarnai tingkat TK 5. Pameran buku perpustakaan 6. Pelayanan Mobil pintar dan motor pintar sejak tahun 2011 7. Pelayanan Mobil Taman Bacaan | Sintang. 2. Menambah dan memanfaatkan majalah dinding | bahan pustaka di desa/ Kelurahan 3. Meluasnya jangkauan pelayanan perpustakaan keliling | keliling | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------|-------------------|
| 10 | Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/kelurahan \ | Kelompok anak dan/atau forum anak di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan belum ada \ | Masvarakat I. Memfasilitasi Pembentukan forum anak Kabupaten 2. Pelatihan SDM Kesehatan Perinatoligo 3. Pembinaan Pelayanan Kesehatan lbu dan Anak 4. Pembentukan Tim AMP (Audit Maternal Perinatall) dan Pertemuan AMP s. Pelayanan ANC | I Memfasilitasi pembentukan sekretariat forum anak di kabupaten sintang 2 Memfasilitasi kelompok anak pada tiap kecamatan dan desa/kelurahan 3 Peningkatan jumlah tenaga kesehatan didaerah terpencil 4 Kajian akademik penyebab I keratiar ibu don | Terbentuknva forum anak di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan ) | Diikutsertakann ya forum anak desa/kelurahan dalam musrenbang desa/kelurahan dan forum anak kabupaten ke dalam musrenbang ,m, � , ) kabupaten | BKBPP ,, | ') 1.-,-A-,.-, � | v v __ _/ | I i I ! I ! ' i , |

j

## Lingkuungan Kelarga &amp; Pengasuhan Alternatif

I

| 11 | Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun | Adanya Undang­ Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan | I. Sosialisasi UU No. I Th. 1974 tentang Perkawinan kepada remaja dan masyarakat (orang tua) 2. Penyuluhan kepada Calon Pengantin | Penyuluhan di Sekolah SLTP, SLTA dan Orang Tua untuk menunda usia perkawinan hingga 18 Tahun. | Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat | Menurunnya jumlah perkawinan usia dibawah 18 tahun |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang \':ngasuhan dan \rawatan anak | Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengasuhan dan perawatan anal \ | Puskesmas, poskesdes, Polindes, Pustu, Klinik KB, Bidan Praktek Swasta. | 1. Terbentuknya lembaga konsultasi bagi anak dan 2. � : �� h � :·pola asuh anak untuk kader PKK I | Pemahaman kepada masyarakat � : ��� aan •½ lembaga konsultasi bagi orang ru;:1/ke/ua.rga tentang | Pemanfaatan lembaga konsultasi bagi :: � feluarga / tentang pengasuhan dnn p,crnn·aran 8nu |

| | | | I. Membentuk lembaga rehabilitasi | pengasuhan dan perawatan anak | | | | | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) | Terbatasnya lembaga sosial anak {LKSA) | I. Memberikan pelayanan sosial secara rutin kepada masyarakat miskin dan terlantar. 2. Bantuan Subsidi Panti Asuhan | kesejahteraan sosial anak. 2. Membentuk rumah aman bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. | Meningkatkan pemaharnan pengelola lembaga sosial anak melalui sosialisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan anak | Anak yang bermasah aman dan terlindungi | I. Dinas Sosnaker­ trans 2. P2TP2A | - - | V V V V | V V | |
| Kesehatan Dasar & Keseiahteraan 14 | Kesehatan Dasar & Keseiahteraan 14 | Kesehatan Dasar & Keseiahteraan 14 | Kesehatan Dasar & Keseiahteraan 14 | Kesehatan Dasar & Keseiahteraan 14 | Kesehatan Dasar & Keseiahteraan 14 | Kesehatan Dasar & Keseiahteraan 14 | Kesehatan Dasar & Keseiahteraan 14 | Kesehatan Dasar & Keseiahteraan 14 | Kesehatan Dasar & Keseiahteraan 14 | Kesehatan Dasar & Keseiahteraan 14 |
| Angka Kematian Bayi (AKB) \ | Rendahnya pengetahuan ibu, orang tua, masyarakat tentang kesehatan \ | I. Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit (PONEK) 2. Pengadaan Tenaga Kesehatan / Dokter Spesialis Anak 3. Pelatihan SDM Kesehatan Perinatologi 4. Pembinaan Pelayanan kesehatan ibu dan anak 5. Pembentukan Tim AMP {Audit Maternal Perinatall) dan pertemuan AMP 6. Pelayanan ANC (Ante Natal Care), persalinan dan nifas termasuk jampersal bagi mnasyarakat miskin 7. Pertermnuan peninokatan | I. Fasilitasi pembentukan Desa Siaga 2. Revitalisasi gerakan suami SIAGA 3. Revitalisasi Posyandu 4. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan didaerah terpencil 5. Kajian akademik penyebab kematian ibu dan Bayi 6. Komitmen Para pemegang kebijakan terhadap kemitraan Bidan dan Dukun I | 1. Pelatihan peningkatan SDM kader kesehatan 2. Peningkatan dan pemahaman ibu, orang tua, masyarakat tentang pentingnya kesehatan J | Menurunya jumlah angka kematian neonatal J | l. RSUD 2. Dinas Kesehatan | V V V V V V i | V V V V V V V V V V I | V V V V / | |

| | | | kapasitas pengelola program kesehatan ibu dan anak 8. Peningkatan kemitraan Bidan dan dukun | | | | | | |
|------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|
| 15 | Prevalensi kekurangan gizi pada balita | Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang gizi dan mengolah bahan makanan lokal | I. Pertemuan kapasitas bagi petugas gizi 2. Adanya pusat penatalaksanaan Gizi buruk 3. Penatalaksanaan gizi buruk dan gizi lebih 4. Surveilance pemantauan status gizi di masyarakat 5. Pembinaan gizi di masyarakat 6. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 7. Pengadaan Vitamin A untuk bayi dan | I. PMTAS 2. PM-ASI 3. Revitalisasi posyandu | I. Pertemuan rutin kader gizi dengan petugas kesehatan/gizi 2. Perbaikan gizi melalui pemberdayaan masyarakat | 3. Meningk atnya pengetahuan masyarakat tentang gizi dan pengolahan bahan makanan lokal 4. Terwuju dnya keluarga sadar gizi | I. Dinas Kesehatan 2. Dinas .pertanian | V | V |
| 16 \ | Persentase ASI ekslusif | Rendahnya pemahaman !bu terhadap pemberian ASI ekslusif \ | balita I. Peningkatan kapasitas bagi petugas kesehatan tentang konseling AS! bagi dokter, Bidan, Tenaga Gizi 2. Peningkatan kualitas ANC termasuk persiapan laktasi 3. Konseling ASI ekslusif masa nifas darn rnasn | I. Sosialisasi Penggalakan IMO bagi masyarakat 2. Fasilitasi pembentukan pusat2 laktasi 3. Fasilitasi pelatihan konseling ASI dan IMD bagi tenaga medis dan paramedis I | 1. Penyuluhan tentang AS ekslusif 2.Pembuatan leaflet, poster, spanduk tentang ASI ekslusif I I I I | Meningkatnya prosentasi pemberian ASI eksklusif J | I. Dinkes 2. RSUD | V | V |

| | | | menyusui 4. Pelaksanaan IMD 5. Rumah Sakit Sayang bayi | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 17 | Jumlah Pojok ASI | Belum tersedianya sarana Pojok ASL | I. Menyediakan sarana Pojok ASI di masing-masing SKPD 2. Menyediakan sarana Pojok ASI di fasilitas umum dan tempat keramaian | • Pembentukkan Tim Pendukung ASL 2. Fasilitasi pembentukan pojok ASI pada institusi pelayanan publik. 3. Advokasi dunia usaha menyediakan ruang pojok ASI pada mall | Himbauan kepada setiap SKPD, Lembaga Sosial, Fasilitas Umum dan Dunia Usaha | Tersedianya sarana Pojok ASI di setiap SKPD, Lembaga Sosial, Fasilitas Umum dan tempat keramaian. | I. SKPD 2 Dunia Usaha 3. Instansi terkait | | | |
| 18 | Persentase imunisasi dasar lengkap | Masih adanya desa yang belum UCI | I. Pelatihan peningkatan kapasitas petugas imunisasi termasuk pencatatan dan pelaporan. 2. Pengadaan vaksin dan obat-obat KIPI | 1. Revitalisasi Posyandu Perspektif Gender dan Anak 2. Rumah Sakit, Puskesmas, Polindes Sayang lbu dan Anak | Membuka sarana transportasi hingga daerah terpencil | Meningkatnya prosentase imunisasi dasar lengkap | Dinas Kesehatan | V | V | V V |
| 19 | Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan eschatan reproduksi dan mental \ \ - | Belum maksimalnya pemanfaatan lembaga pelayanan keschatan reproduksi dan mental \ | I. Pertemuan peningkatan kapasitas petugas kesehatan ibu dan anak termasuk keschatan rcproduksi 2. Pertcmuan Guru 4p dnlmn lrnewtnn | I. F'asilitasi PIK-KRR 2. Peningkatan jumlah konselor sebaya disekolah- sekolah 3. Peningkatan akses anak thdp fasilitas KRR 4, Sosilisnsi HIV Aid dun Nekolu | Sosialisasi dan Seminar tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan mental J --- | Meningkatnya pemahaman masyarakat dan pemanfaatan pelayanan kesehatan reproduksi/ mental | I. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pendidikan 3 Badan KB dan PP ---- -- | V -- | V / / | V V T |

�


| | | | | reproduksi remaja 3. Pertemuan Persebaya dalam kegiatan kesehatan Reproduksi Remaja 4. PIK Remaja | 5. Fasilitasi terbentuknya forum anak min 30% dari jumlah sekolah | | | | | | . |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------|------------------------------------|
| 20 | Jumlah anak keluarga miskin memperoleh peningkatan kesejahteraan | dari yang akses | Meningkatnya jumlah penduduk miskin | Pelayanan keschatan penduduk miskin : 1. Program jampersal 2. Program jamkesda 3. Program jamkesmas 4. Rujukan atau pemulangan pasien gakin 5. Jamsostek | 1. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). 2. Jaminan Persalinan (Jampersal). 3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 4. Program Keluarga Harapan (PKH) | Pendataan anak dari keluarga miskin | Meningkatnya kesejahteraan anak dari keluarga miskin | I. DPPKA 2. Dinas 3. RSUD | Kesehatan | V V V | I " I I ' I I I ' I |
| 21 | Persentase tangga dengan air bersih \ \ | rumah akses | Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) \ | Pengadaan sarana air bersih untuk rumah tangga I | I. Penyediaan air bersih. 2. Perpipaan,sumur bor, Sumur gali, Penampungan Air Hujan (PAH), Perlindungan mata air 3. Pembangunan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS) yang lebih mengakomodasi kepentingan anak­ anak sehingga pembangunan SANIMAS bagi anak-anak lebih mnengarah untuk rneningkatan | Sosialisasi tentang PHBS I | Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpenilaku hidup bersih dan sehat J | l.Dinas Kesehatan 2.Dinas PU | V | V V +#¥ | I V I ! \ i I l i i I I I I , I .' |

)

| | | | | | Perlindungan air 3. Pembangunan Sanitasi (SANIMAS) lebih mengakomodasi kepentingan anak sehingga pembangunan SANIMAS bagi anak­anak mengarah meningkatkan kesehatan | mata Masyarakat yang anak­ lebih untuk | | dan sehat | | I ! ' I I I v | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 22 ; I I I | , Tersedia 'anpa rokok | kawasan | Kurangnya pehamanan masyarakat bahaya dari pada rokok | 1. Penyediaan / Fasilitasi kawasan tanpa rokok di fasilitas pemerintah, kesehatan, dan fasilitas umum. 2. Surat edaran bupati tentang larangan merokok di kawasan tertentu | 1. Fasilitasi kawasan sekolah,rumah sakit,instansi publik, fasilitas publik bebas asap rokok. 2. Fasilitasi regulasi kebijakan | Menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan mengurangi rokok | | Meningkatnya pemaharnan masyarakat terhadap bahaya merokok | 1. RSUD 2. Dinas Kesehatan 3. SKPD lain | I I ' I ' I I | V V | V | |
| I Pendidikan, Permanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya | I Pendidikan, Permanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya | I Pendidikan, Permanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya | I Pendidikan, Permanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya | I Pendidikan, Permanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya | I Pendidikan, Permanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan