PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK Nomor 10 Tahun 2015 tentang PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT (berlaku 15 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 memiliki peranan yag besar dalam penjaminan kredit bagi kegiatan usaha mikro, kecil (menengah) dan koperasi di Kota Pontianak dalam rangka pengajuan kredit di Lembaga Keuangan;
- b. bahwa untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetensi pertumbuhan dan perkembangan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Pontianak perlu melakukan penyertaan modal pada Perseroan terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap penyertaan modal Daerah sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pernyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
Mengingat :
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
II
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa, Pengelola dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) ;
Menetapkan :
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak yang dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah.
7. Modal Daerah adalah segala kekayaan daerah baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan kepemilikan uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD Kota Pontianak.
9. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Kalimantan Barat adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan usaha pokok melakukan Penjaminan.
10. Hasil usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB II - Pasal 2
Pasal 2
Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Kalimantan Barat dimaksudkan untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetisi pertumbuhan dan perkembangan PT. Jamkrida Kalimantan Barat serta untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.
BAB II - Pasal 2
Pasal 3
Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Kalimantan Barat bertujuan:
- a. memberikan penjaminan pembiayaan pada usaha mikro, kecil (menengah) dan koperasi;
- b. meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah.
BAB III - SUMBER DANA Pasal 4
Pasal 4
Sumber dana penyertaan modal daerah dapat berasal dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. keuntungan hasil usaha/laba terdahulu; dan/atau
- c. sumber-sumber lainnya yang sah.
BAB IV - PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 5
Pasal 5
Lingkup pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi :
- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.
BAB IV - PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 5
Pasal 6
- (1) Penyertaan modal daerah diberikan kepada PT. Jamkrida Kalimantan Barat dengan besaran nilai Rp.875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2015.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota setelah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IV - PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 5
Pasal 7
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota setelah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IV - PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 5
Pasal 8
- (2) Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah dilakukan
BPKAD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan.
BAB IV - PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 5
Pasal 9
- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah pada PT. Jamkrida.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak.
BAB IV - PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 5
Pasal 10
Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada PT. Jamkrida.
BAB V - PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN PENARIKAN PERNYERTAAN Pasal 11
Pasal 11
- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengurangan besarnya penyertaan modal dapat dilakukan karena dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada BUMD lainnya.
- (3) Penarikan seluruh dana penyertaan dapat dilakukan apabila PT.Jamkrida Kalimantan Barat sudah tidak layak untuk beroperasi.
BAB VI - PEMBAGIAN KEUNTUNGAN HASIL USAHA Pasal 12
Pasal 12
- (1) Bagian hasil usaha/laba penyertaan modal daerah menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke kas daerah pada rekening hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Tata cara pembagian hasil usaha/laba dengan Badan Usaha Swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas diatur dalam perjanjian penyertaan modal pada rapat umum pemegang saham.
- (3) Tata cara pembagian hasil usaha/laba dengan BUMN, BUMD dan Koperasi, diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian penyertaan modal.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 15 Desember 2015

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 15 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, MOCHAMAD AKIP LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 10 TAHUN 2015 MOCHAMAD AKIP LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013 NOMOR
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2015
## TENTANG
## PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
## I. PENJELASAN UMUM
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran Pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam rangka melaksanakan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41
Di samping itu untuk memperluas investasi Pemerintahan Daerah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah, dan memberikan peluang kerja sama dalam berinvestasi, serta menjamin Badan Usaha dalam bekerja sama berinvestasi disadari perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asasasas sebagai berikut :
- a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Walikota, Kepala SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dan Badan Usaha sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang
4. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan Pemerintahan Daerah.
Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah. Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaaan modal daerah kepada Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya.
Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat berkedudukan di Pontianak didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor ... )
PENJELASAN
Pasal 75
Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak sebagai tambahan modal pada BUMD dilaksanakan dalam Tahun 2015 untuk PT. Jamkrida Kalimantan Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR