PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 2. Tahun 2017 tentang GARA BUPATI KOLAKA UTARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 2. TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNANAAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
1
PROVTNSI SULAWESI TENGGARA
BUPATI KOLAKA UTARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 2. TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNANAAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA,
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa;
- b. bahwa berdasarkarf pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dalam perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 246 , Tambahan lembaran Negara Republik indonesia nomor 5589 )
Menetapkan
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor\_ 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan perturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698)
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor );
- 10 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka utara.
- 5 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
- 4 Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka utara.
anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- 6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka utara.
- 8 Desa adalah desa desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
ADD dikelola ## BAB III
- 1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran . ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. pada
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan belanja bantuan keuangan yang dianggarkan pada belanja DPPKA sebagai SKPKD\_ pada
Bagian Kedua
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Perhitungan Alokasi Dana Desa
- Perhitungan ADD Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada penjumlahan dari besaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, besaran tunjangan Penjabat Kepala Desa, besaran tunjangan BPD Pemerintah Desa dan BPD, besaran anggaran untuk bidang pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. tetap
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017 dihitung dengan cara:
Z1)+(0,35 72)+(0,10 * Z3)+(0,30 Z4)
Keterangan:
- W Alokasi Dana Desa setiap Desa
- X Pagu Alokasi Dasar, dihitung
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk:
- b tunjangan Penjabat Kepala Desa;
- d biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan BPD;
- C. tunjangan BPD;
- e. pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Paragraf 2
- (1) penyelenggaraan Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan bantuan uang untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa. Biaya
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
- (2) penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk Biaya
2. a belanja barang/jasa; dan b.
- (3) operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk Tunjangan dan belanja barang/jasa. Biaya
belanja modal.
- (4) Belanja barangljasa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan ayat (3) digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan pada
- a) alat tulis kantor;
- (5) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (4) antara lain: pada
- b) benda pos;
- d) pemeliharaan;
- c) bahan / material;
- e) cetak / penggandaan;
- g) pakaian dinas dan atributnya;
9. makanan dan minuman rapat;
- h) perjalanan dinas ( ketentuan besaran diatur dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran II Peraturan Bupati
11. kerja; i) Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan BPD oleh Lembaga tersertifikasi ); upah
- 1) Langganan Koran Mingguan dan Majalah Bulanan
- k) pemasangan jaringan internet, telepon, PDAM dan listrik;
- (6) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian / pengadaan barang atay bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (7) Alokasi belanja operasional Pemerintah Desa dan BPD merupakan satu kesatuan dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam APBDesa.

## Paragraf 3 Pelaksanaan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diarahkan antara lain untuk:
2. b penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan desa\_
- a. pembangunan infrastruktur berskala kecil; dan
- (2) Alokasi anggaran bagi penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, antara lain untuk kegiatan: pada
5. TP PKK;
- b. LPM;
- d. Karang Taruna;
- C. Lomba Desa Tingkat Kecamatan dan Tingkat Provinsi Disesuaikan );
9. e Remaja Mesjid;
- f. Linmas;
11. g Posyandu;
12. i Kegiatan Pelaksanaan HUT RI;
- h. Bantuan Panitia Pilkades bagi yang melaksanakan Pilkades
14. j MTQ dan
- (3) Alokasi anggaran untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat antara lain untuk kegiatan
16. k Lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
- a. Pelatihan Paralegal desa oleh Lembaga tersertifikasi ),
- C. Kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya antara lain Insentif Guru Mengaji, Imam Desa, dan Imam Mesjid serta SATLINMAS
- b. Pelatihan BUMDesa bagi Pengurus oleh Lembaga tersertifikasi ),
- d. Insentif Kolektor Pajak sebesar 3.000.000, tiga juta rupiah ) /Tahun Rp.
- (4) Seluruh kegiatan pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana (1), harus tertuang dalam RKPDes dan APBDes dan disesuaikan kemampuan keuangan desa pada ayat

## BAB IV

## Pasal 8

## PENYALURAN ALOKASI DANA DESA Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui dana transfer pemerintah kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (3) Penyaluran ADD dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening giro bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa. pada

## Pasal 9

- a. 40% (enam persen) pertama disalurkan bulan April; pada puluh

Penyaluran ADD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- b. 40% (empat puluh persen) kedua disalurkan bulan Juli; pada
2. 20% (dua puluh persen) kedua disalurkan pada bulan Oktober.

## Bagian Kedua

- 1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

pertama

## Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa Pasal 10

tahap

- a. surat pengantar dari Camat;
- C. foto copy rekapitulasi data Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa, anggota BPD serta data Lembaga Kemasyarakatan Desa yang memenuhi persyaratan, dengan dilampirkan salinan keputusan pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- b. kepada Bupati Kolaka utara melalui Kepala BPMPD;
- d. salinan dokumen Peraturan Desa tentang RPJMDes, RKPDes dan APBDes;
- f. foto copy rekening giro atas nama Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
6. e foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
7. g foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- i. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa. dana
- h. foto copy NPWP atas nama Pemerintah Desa; dan
- j. laporan realisasi penggunaan APBDesa tahun sebelumnya
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa serta anggota BPD yang mengalami pergantian, agar dilampirkan keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- a. surat pengantar dari Camat;

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:

- b surat permohonan pencairan dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati Kolaka Utara melalui Kepala BPMPD;
- d. foto copy rekening giro atas nama Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- C. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
- e foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- laporan realisasi penggunaan tahap pertama yang telah diverifikasi oleh tim fasilitasi kecamatan dibuktikan dengan paraf kepala seksi pembangunan kecamatan masing-masing
- f. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari atau Penjabat Kepala Desa; dan

## Pasal 12

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:

- surat pengantar dari Camat;
- C. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
- b. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati Kolaka Utara melalui Kepala BPMPD;
- d. foto copy rekening giro atas nama Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- e foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Bendahara Desa;

- f. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa; dan
2. laporan realisasi penggunaan tahap kedua.

## Pasal 13

Dalam hal pemberian rekomendasi untuk realisasi pencairan dari rekening kas desa oleh Camat, disesuaikan dengan jumlah kumulatif pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dari masing-masing kegiatan sesuai dengan kebutuhannya yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di setujui oleh Kepala Desa.

## BAB V

## INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA Bagian Kesatu

## Pasal 14

Umum

- (1) Institusi pengelola ADD merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat kabupaten, pendampingan di tingkat kecamatan dan pelaksana di tingkat desa.
- a. Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
4. b Tim Pendamping tingkat Kecamatan; dan
5. Tim Pelaksana tingkat Desa

## Bagian Kedua Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

## Pasal 15

- (1) Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, DPPKA dan BPMPD pada
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud (2) mempunyai tugas sebagai berikut: pada ayat
- a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
5. c menentukan besarnya ADD yang diterima masing-masing desa;
- b. membantu Tim Pendamping untuk memberikan pelatihan / orientasi kepada Tim Pelaksana di tingkat desa;
- d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapann kegiatan;
- f. memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.
- e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat Kabupaten Kolaka utara; dan

## Bagian Ketiga Tim Pendamping Tingkat Kecamatan Pasal 16

- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Kecamatan.
- (1) Tim Pendamping tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
4. a memberikan bimbingan teknis kepada Tim Pelaksana tingkat Desa;
5. b melakukan verifikasi terhadap . permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati; dan
- C. memberikan laporan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten, berupa laporan rekapitulasi seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya.

## Pasal 17

## Bagian Keempat Tim Pelaksana Tingkat Desa

- (1) Tim Pelaksana tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut: pada
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana tingkat Desa, terdiri atas perangkat desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa-
- a. menyusun rencana anggaran biaya;
5. mengelola kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
- b. membuat surat permohonan pembayaran (SPP) sesuai dengan kebutuhan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
7. d membuat laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa
- (4) Dalam hal terdapat Silpa ADD pada akhir tahun anggaran maka Silpa tersebut menjadi Silpa APBDes

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 18

Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD sesuai kewenangannya

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka utara.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


20-01-

Pada tanggal

BUPATI KOLAKA UTARA,

RUSDA MAHMUD


tanggal pada

20-01-

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

2

- melakukan verifikasi terhadap pernohonan penyaluran ADD yangdiajukan
- memberikan laporan kepada Bupati mclalui Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten, berupa laporan rekapitulasi seluruhi laporan tingkat dcsa di wilayahnya

## Bagian Keempat Tin Pelaksana Tingkat Desa

## Pasal 17

- huruî c ditetapkan dcngan Kcputusan Kcpala Desa.
- Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat {2} mempunyai tugas sebegai pada
- Susunan keanggotaan Tim Pelaksana tingkat Desa, terdiri atas perangkat desa dan unsur lennbaga kemasyarakatan! desa.
- menyusu Tcncana anggaran biaya;
- ncngelola kegiatan scsuai dengan pcrcncanaan jang tclah ditetapkan;
- b. membuaf Surat permohonan pembayaran (SPF) sesuai dengan kebutuhan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
- membuat laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa.
- {4) menjadi Silpa APBDes Silp

## BAB VI

Pemerintah Kabupaten dan melakukan pembinaan dan pengawasan pclaksanan ADD sesulai kcwcnangannya.

## BAB VI Pasal 19

Agar sctiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka utara.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga} diundangkan.

20 - 01 -

Pada tanggal


2

20 - 01 -

pada tanggal

2017

;

20-01

; ; 1

| 1 | 5 | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|-----|-----|----|----|----|-------|----|
| | | | | | 6 | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | | 6 | 0 | II | 6 | 6 | | | |
| | 5 | FT | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | I | |
| 1 | 5 | | | | | | | | | |
| 1 | @ | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 6 | | | | | |
| š | | 5 | | | | | | | 8 8 | 8 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | III 6 | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | | | 8 ; | 8 8 | | | 8 | | |
| 1 | 1 | llll | | | | | | | | |


| | 8 | | | 8 | | | 5 | | | | | | |
|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|
| 1 | | | | | | | | | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 8 | | | | | 8 | 8 | | | 8 | | 8 | | |
| 8 | | | 8 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | 5 | | | | | 5 | 5 | | | | 8 8 | 5 |
| 5 | | | | | | | 8 | | 8 | | | | 8 |
| | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | |


| | | | | | | | | | 8 |
|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|
| | | | | 8 | | 8 | 8 | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| | | II | | | | | | | |
| | | | 8 | | | | | | |
| 5 | 5 8 | | | 8 | 8 | | | 8 | |
| | | | | | | | TII | | |

| | | | | | | 8 | | | | |
|------|---------|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|
| | | | | | 8 | | | | | |
| | 6 | | | | | 0 | | | | 8 |
| | 1 0 | 6 | | | | | | 6 | | 3 |
| | | | 6 | | | | | 6 | | |
| | | 0 | | | | | | | | 3 |
| 1 | IT | | | | | 9 | | | | |
| | | | | | | | | | | 8 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 5 8 | 8 | 8 | | | 8 | 8 | 8 | | 8 $ | |
| | | | | | | 6 | | | | 8 |
| | | 8 | 8 | 8 | | | 8 | | 8 | |
| 11 9 | Lullu 2 | | | | | | | | | |



| ~ | | { 8 5 | | 2 9 | 1 | 5 | | 4 | | 5 | | 5 |
|-----|----|---------|----|-------|---------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|
| | 1 | | | | | | | | | | 8 | |
| | | | | 0 | | | | 2 | | 0 | | 0 |
| | | 91 3 | | | | | | | | 9 | | |
| 85 | | | | 4 | | | | | | 4 4 | | |
| | | | | | | { | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | 2 | | 5 | | | 4 = | |
| | 2 | | | | | TT | | | | 2 | | |
| | | | | | 8 | 2 | | 8 | | | | |
| | | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | | 5 | # 2 | 5 | |
| | | | | | | 9 | 2 | | | | | |
| | | 8 | | 9 | I | | | | 8 | | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 4 | | 5 | | | | 3 | | 5 |
| | 2 | 1 | | | Lullu 2 | | | | | | | |

20



Lampiran ii

Pearuturan BUPATI KOLAKA UTARA

Nomor

Tanggal

2017

## TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

TENTANG

## PERJALANAN DINAS

| DALAM KABUPATEN UNTUK SATU KALIPERJALANAN(PP) | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| KECAMATAN WAWO | | |
| Wawo Wawo 2 Wawo Rante Angin | Rp. | 60.000, 65.000, |
| 3 Wawo = Lambai | Rp. | 70.000, |
| 4 Wawo Lasusua | Rp. | 75.000, |
| 5 Katoi Wawo | Rp. | 80.000, |
| 6 Wawo Kodeoha | Rp. | 85.000, |
| 7 Wawo Tiwu | Rp. | 85.000, |
| 8 Wawo Ngapa | Rp. | 90.000, |
| 9. Wawo Watunohu | Rp. | 90.000, |
| 10. Wawo Pakue | Rp. | 100.000, |
| 11. Wawo Pakue Tengah 12 Wawo Pakue Utara | Rp. | 105.000, |
| 13. Wawo Batu Putih | Rp. | 120.000, |
| 14. Wawo Tolala | Rp. | 130.000, |
| 15. Wawo Porehu | | |
| | | 140.000, |
| | Rp | |
| | | 70.000, |
| KECAMATAN RANTE ANGIN Rante Angin Wawo 2 Rante Angin Rante Angin | Rp. Rp. | 65.000, 60.000, |
| 3. Rante Angin Lambai 4 Rante Angin Lasusua 5 Katoi | Rp. | |
| Rante Angin 6 Rante Angin Kodeoha | Rp. Rp. | 75.000, 75.000, |
| 7 Rante Angin Tiwu | Rp. | |
| | Rp. | 80.000, 80.000, |
| 8 Rante Angin Ngapa 9 Rante Angin Watunohu | Rp. | 80.000, |
| | Rp. | |
| 10. Rante Angin Pakue | Rp. | 90.000, |
| 11 . Rante Angin Pakue Tengah | | 95.000, 100.000, |
| 12 Rante Angin Pakue Utara | Rp. Rp. | 110.000, |
| 13. Rante Angin Batu Putih 14 Rante Angin Tolala | Rp. | 120.000, |
| 15. Rante Angin Porehu KECAMATANLAMBAI | Rp | 130.000, |
| | Rp. | 70.000,- |
| Lambai Wawo 2 Lambai Rante Angin | | 60.000, 60.000, |
| 3 Lambai Lambai 4 Lambai Lasusua 5. | Rp. | 65.000, |
| Rp. | | 70.000, |
| Lambai Kodeoha | | |
| Rp. | | 75.000, |
| 6 7 Lambai Tiwu 8. Lambai | Rp. | 80.000, |
| Ngapa 9. Lambai Watunohu | | 80.000, |
| | Rp. | 85.000, |
| 10. Lambai Pakue 11 Lambai | Rp. | |
| Pakue Tengah | Rp. | 90.000, 95.000, |
| 12 Lambai Pakue Utara | Rp. | 100.000, |
| 13. Lambai Batu Putih | | 110.000, |
| 14. Lambai Tolala | Rp. | |
| 15. Lambai Porehu | | |
| KECAMATAN LASUSUA | Rp. | 120.000, 75.000, |
| 1 Lasusua Wawo 2 Lasusua Rante Angin 3 Lasusua Lambai 4 Lasusua Lasusua | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | 70.000, 65.000 60.000, 65.000, 65.000, |
| 5. Lasusua - Katoi 6 Lasusua Kodeoha 7 Lasusua Tiwu | | |
| Lasusua - Ngapa | | |
| | Rp. | 65.000, |
| 8 Lasusua Watunohu | Rp. | 70.000, 75.000, |
| Lasusua Pakue | Rp. | 80.000, |
| 11 Lasusua Pakue Tengah | | |
| 12. Lasusua - Pakue Utara | Rp. | 85.000, 90.000, |
| 13. Lasusua = Batu Putih | Rp. | |
| | | 95.000, |
| 14 Lasusua | | |
| Tolala | Rp. | |
| 15. Lasusua Porehu | Rp | 115.000 |

## 1 BIAYA TRANSPORT

| KECAMATAN KATOI | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Katoi = Wawo 2 Katoi Rante Angin 3 Katoi Lambai 4 Katoi Lasusua 5 Katoi Katoi 6 Katoi Kodeoha 7 Katoi Tiwu 8. Katoi Ngapa 9. Katoi Watunohu 10. Pakue 11 . Katoi Pakue Tengah 12 Katoi Pakue Utara 13. Katoi = Batu Putih Katoi Tolala | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | 80.000, 75.000, 70.000, 65.000, 60.000, 65.000, 65.000, 70.000, 75.000, 80.000 85.000, |
| | Rp. | |
| | Rp. | 95.000, |
| | | 100.000, |
| Katoi Porehu | Rp. | 115.000, |
| | Rp | |
| KECAMATAN KODEOHA | | |
| 1 Kodeoha Wawo | Rp | 85.000, |
| 2 Kodeoha Rante Angin | Rp. | 80.000, |
| 3 Kodeoha Lambai | Rp. | 75.000, |
| 4 Kodeoha Lasusua | Rp. | 65.000, |
| 5 Kodeoha Katoi | Rp. | 65.000, |
| 6 Kodeoha Kodeoha | | 60.000, |
| 7 Kodeoha Tiwu | Rp. | 60.000, |
| 8 Kodeoha Ngapa | Rp. | 65.000, |
| 9 Kodeoha | Rp | 70.000, |
| Watunohu | | |
| 10. Kodeoha Pakue | Rp. | 75.000, |
| 11. Kodeoha Pakue Tengah | Rp. | 80.000, |
| 12 Kodeoha Pakue Utara | | 85.000, |
| Batu Putih | Rp. | 90.000, |
| 13. Kodeoha 14 . Kodeoha Tolala | Rp. | |
| Kodeoha Porehu | Rp. | 95.000, |
| 15. | Rp | 110.000, |
| KECAMATAN TIWU | | |
| Wawo 2 Rante Angin Tiwu Tiwu | Rp. | 85.000 |
| 3 Tiwu Lambai | Rp. | 80.000, |
| 4 Tiwu = Lasusua | Rp | 75.000, |
| | Rp. | 65.000, |
| 5 Tiwu = Katoi | | 65.000, |
| | Rp. | |
| 6 Tiwu = Kodeoha | Rp. | 60.000, |
| 7 Tiwu Tiwu | Rp. | 60.000, |
| 8. Tiwu Ngapa | Rp. | 65.000, |
| 9 Tiwu = Watunohu | Rp. | 70.000, |
| 10. Pakue Tiwu | | |
| | Rp: | 75.000, |
| 11. Tiwu Pakue Tengah | Rp. | 80.000, |
| 12 Tiwu = Pakue Utara | Rp. | 85.000, |
| 13. Tiwu Batu Putih | Rp. | 90.000, |
| 14 Tolala Tiwu | Rp | 100.000 |
| 15. Tiwu Porehu KECAMATAN NGAPA | Rp. | 110.000, |
| Ngapa Wawo | | 90.000, |
| 2 Ngapa Rante Angin | Rp. | 85.000, |
| 3 Ngapa Lambai | Rp: | 80.000, |
| 4 Ngapa Lasusua | Rp. | 75.000, |
| 5. Katoi | | 70.000, |
| Ngapa | | |
| 6 Ngapa Kodeoha | Rp. | 65.000, |
| 7 Ngapa Tiwu | Rp. | 65.000, |
| 8 Ngapa Ngapa | Rp. | 60.000, |
| 9. Ngapa Watunohu | Rp. | 65.000, |
| 10. Pakue | | 70.000, |
| Ngapa 11 | Rp. | 75.000, |
| Ngapa Pakue Tengah | Rp. | |
| 12 Ngapa Pakue Utara | Rp. | 80.000, |
| 13. Ngapa Batu Putih | Rp. | 85.000, |
| 14. Ngapa Tolala | Rp. | 85.000, |
| | Rp. | 85.000, |
| 15. Ngapa Porehu | | |
| KECAMATAN WATUNOHU | | 90.000, |
| Watunohu Wawo 2 Watunohu Rante Angin | Rp. Rp. | 85.000, |
| 3 Watunohu Lambai | Rp. | 80.000, |
| 4 Watunohu = Lasusua | Rp. | 75.000, |
| 5 Watunohu = Katoi | Rp. | 70.000, |
| 6. Watunohu = Kodeoha | Rp. | 70.000, |
| | Rp. | 70.000, |
| Watunohu Tiwu 8 Watunohu Ngapa | Rp. | 65.000, |
| 9 Watunohu = Watunohu | Rp. | 60.000, |

| | 10. Watunohu Pakue | Rp. | 65.000, |
|-----|-------------------------------------------------|---------|-------------------|
| | 11. Watunohu Pakue Tengah | Rp. | 70.000, |
| | 12 Watunohu Pakue Utara | Rp. | 75.000, |
| | 13. Watunohu Batu Putih Watunohu Tolala | Rp. | 80.000, |
| | | | 85.000, |
| | 15 Watunohu Porehu | Rp | 100.000, |
| 10) | KECAMATAN PAKUE | | |
| | Pakue Wawo 2 Pakue Rante Angin | Rp. Rp. | 100.000, 90.000, |
| | 3 Pakue Lambai | Rp. | |
| | 4 Pakue Lasusua | Rp. | 85.000, |
| | 5 Pakue Katoi | Rp. | 80.000, 75.000, |
| | Pakue Kodeoha | Rp. | 75.000, |
| | 6. 7 Pakue Tiwu | | 75.000, |
| | 8. Pakue Ngapa | Rp. | 70.000, |
| | 9 Pakue Watunohu | Rp. | |
| | Pakue Pakue | | 65.000, |
| | 10. 11 . | Rp. | 60.000, |
| | Pakue Pakue Tengah | Rp | 65.000, |
| | 12 Pakue Pakue Utara | Rp. | 70.000, |
| | 13. Pakue Batu Putih | Rp. | 75.000, |
| | Tolala | Rp. | 80.000, |
| | 14 Pakue 15_Pakue Porehu | | 95.000, |
| | KECAMATAN PAKUETENGAH | Rp | |
| | 1 Wawo | Rp. | 105.000, |
| | Pakue Tengah 2 Pakue Tengah Rante Angin | Rp. | 95.000, |
| | 3 Pakue Tengah Lambai | Rp. | 90.000, |
| | 4 Pakue Tengah Lasusua | Rp. | 85.000, |
| | 5 Pakue Tengah Katoi | Rp. | 80.000, |
| | 6 Pakue Tengah Kodeoha | Rp. | 80.000, |
| | 7 Pakue Tengah Tiwu | Rp. | 80.000, |
| | 8 Pakue Tengah Ngapa | Rp. | 75.000, |
| | 9 Pakue Tengah Watunohu | Rp. | 70.000, |
| | 10. Pakue Tengah Pakue | Rp. | 65.000, |
| | 11 . | Rp. | 60.000, |
| | Pakue Tengah Pakue Tengah | | |
| | 12 Pakue Tengah Pakue Utara | Rp. | 65.000, |
| | 13 Pakue Tengah Batu Putih | Rp. | 70.000, |
| | 14 Pakue Tengah Tolala 15. Pakue Tengah Porehu | Rp. | 75.000, 80.000, |
| 12) | KECAMATAN PAKUE UTARA | Rp | |
| | Pakue Utara Wawo | Rp. | 110.000, |
| | 2 Pakue Utara Rante Angin 3. Pakue Utara Lambai | Rp. Rp. | 100.000, 95.000, |
| | 4 | | |
| | Pakue Utara Lasusua | Rp. | 90.000, |
| | 5. Pakue Utara Katoi 6 | Rp. | 85.000, |
| | Pakue Utara Kodeoha | Rp. | 85.000, |
| | 7 Pakue Utara Tiwu Pakue Utara Ngapa | Rp. Rp. | 85.000, 80.000, |
| | 8 9 | | |
| | Pakue Utara Watunohu | Rp. | 75.000, |
| | 10. Pakue Utara Pakue | Rp. | 70.000, |
| | 11. Pakue Utara Pakue Tengah | Rp. | 65.000, |
| | 12 Pakue Utara Pakue Utara | | 60.000, |
| | 13. Pakue Utara Batu Putih | Rp. | |
| | 14 . Tolala | Rp. | 65.000, |
| | Pakue Utara 15. Pakue Utara | Rp. Rp | 70.000, 90.000, |
| 13) | Porehu KECAMATAN BATU PUTIH | | |
| | Batu Putih Wawo | Rp. | 120.000, |
| | 2 Batu Putih Rante Angin 3. | Rp. Rp. | 110.000, 100.000, |
| | Batu Putih Lambai | | |
| | 4 Batu Putih - Lasusua 5. Batu Putih = Katoi | Rp. | 95.000, |
| | | Rp. | 90.000, |
| | 6. | Rp. | |
| | Kodeoha | | 90.000, |
| | Batu Putih 7. Batu Putih = Tiwu | Rp. | 90.000, |
| | 8. Batu Putih - Ngapa | Rp. | 85.000, |
| | 9. Batu Putih = Watunohu | Rp. | 80.000, 75.000, |
| | 10. Batu Putih - Pakue | Rp. | |
| | Batu Putih Pakue Tengah | Rp | 70.000, 65.000, |
| | 11. 12 Batu Putih Pakue Utara 13. | | 60.000, |
| | Batu Putih = Batu Putih | Rp. | |
| | 14 Batu Putih Tolala | Rp. | 65.000, |
| 14) | 15. Batu Putih = Porehu KECAMATAN TOLALA | Rp | 80.000, |
| | 1 Tolala Wawo | Rp. | 130.000, |
| | Tolala Rante Angin | | 120.000, |
| | 2 3. Tolala - Lambai | Rp: Rp. | 110.000, |

| | Tolala Lasusuz 5 Tolala Katoi 6 Talale 7 Tulale Tu Ngaca Tolala 10 Pakue Tslalz Pakue Tengah 12 Tolala 13 Baw Puun 44 | Rp 105.000, Rp 100 Ooo Pr. Rp Rp 85 050, Rp Rp Rp Ro Ro |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | 15 Porehu | |
| | Pwenu Wawo 2 Porehu Rante Argin 3 Porenu 4 Porehu 5 Kalai 6 Forenu 7 Porenu 8 Porehu Ngapa 9 Porenu Watunonu 10 Porehu Pcrehu Pakue Tangah 12 Pcrenu Pakue Utars 13 Porehu 14 Porehu Tciale Porehu | Rp Rp Rp Rp Rp. Rp Rp |
| 8 | | |
| | Lasusus 2 3 4 Lasusuz 5 Lasusua Kendari 6 7 Lasusva Butcn Utara Kota Bau-bau 9 Lasusu? LUAR PROVINSI Transpor Lss | Rc. 500,000 Rp Rp Rp Rp Rp |

| No | URAIANI KRITERIA | | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| | Kepala Desa Perangkat Desa, Anggota BPD dan | Rp. 250.000,- Rp. | Maksimai 2 (Dua; Hari |
| 2 | Kepata Desa Keta BPD Perangkat Iainpya | Rp. 700.000, Rp | Maksimai 3 {Tiga) Hari |
| | Luar Provinsi Kepala Desa Kewua BPD Perangkat Desa, Anggota BPD dan | Rp 850.008 , Rp. 750.000, Rp | Maksimai 6 (Enam} Kari |

Catatan


Ditetapkan dí Lasusua

Pada tanggal

Januzri 2017

RUSDA MAHMUD

2

| | 4 Tolala Lasusua 5. Tolala Katoi 6 Tolala Kodeoha 7 Tolala Tiwu 8 Tolala Ngapa 9 Tolala- Watunohu 10. Tolala Pakue 11. Tolala Pakue Tengah 12 Tolala Pakue Utara 13. Tolala Batu Putih Tolala Tolala 15. Tolala Porehu 15) | 105.000 Rp. 100.000, Rp. 95.000, Rp. Rp: 85.000, Rp. 85,000, Rp. 80.000, Rp. 75.000, Rp. 70.000, Rp. 65.000, Rp. 60.000, 80.000, |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | KECAMATAN POREHU | KECAMATAN POREHU |
| | 1 Porehu Wawo 2 Porehu Rante Angin 3 Porehu Lambai 4 Porehu Lasusua 5 Porehu Katoi 6 Kodeoha 7 Porehu Tiwu 8 Porehu - Ngapa 9 Porehu Watunohu 10. Porehu Pakue 11. Porehu Pakue Tengah 12 Porehu Pakue Utara 13. Porehu Batu Putih 14 . Porehu Tolala 15. Porehu Porehu | Rp 140.000 Rp. 130.000, Rp. 125.000, Rp. 115.000, Rp. 110.000, Rp. 110.000, 110.000, 105.000, Rp. 100.000, Rp. 95.000, Rp. 80.000, Rp. 90.000, Rp. 80.000, Rp. 80.000, |
| B | Rp 60.000, DALAM PROVINSI | Rp 60.000, DALAM PROVINSI |
| C | Lasusua Kolaka 2 Lasusua Konawe 3 Lasusua Konawe Selatan 4 Lasusua Konawe Utara 5 Lasusua Kendari 6 Lasusua = Muna 7 Lasusua Buton Utara 8. Lasusua Kota Bau-bau 9 Lasusua Buton 10. Lasusua Wakatobi LUAR PROVINSI Transpor Lss -Jakarta PP. Rp. 5.400.000, Transpor Lss | Rp. 400.000, Rp. 450.000, Rp. 500.000, Rp. 750.000, Rp. 750.000 Rp. 750.000, Rp. 750.000, Rp. 750.000, Rp. 750.000, Rp. 750.000, Regional PP (Bandung Jogya Malang Surabaya Bali DII) Rp.4.500.000, |

LUMPSUM

| NO | URAIANI KRITERIA | PER HARI (Rp) | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | 2 | 3 | |
| | Dalam Kabupaten Kepala Desa Ketua BPD Perangkat Desa, Anggota BPD dan Perangkat lainnya | Rp. 250 . Rp. 250.000, Rp. 200.000, | Maksimal 2 (Dua) Hari |
| 2 | Luar Kabupaten dalam Provinsi Kepala Desa Ketua BPD Perangkat Desa, Anggota BPD dan Perangkat lainnya | Rp. 700. Rp. 450.000, Rp. 450.000, | Maksimal 3 (Tiga) Hari |
| 3 | Luar Provinsi Kepala Desa Ketua BPD Perangkat Desa, Anggota BPD dan Perangkat lainnya | 850.000, Rp. 750.000, Rp. 550.000, | Maksimal 6 (Enam) Hari |

Catatan Untuk Perjalanan Dalam Kecamatan, nanya mendapatkan biaya transport dan tidak mendapatkan Lumpsum Untuk Transport Perjalanan Luar Daerah Menggunakan Real Cost:


Ditetapkan di Lasusua Pada tanggal Januari 2017

BUPATI KOLAKA UTARA;

RUSDA MAHMUD


| 0 | | | TIT | 5 | | | | 2 1 | 0 |
|-----|-----|----|---------|-----|-----|----|----|-------|-----|
| | | 8 | 8 | 8 | | | | 8 | |
| | 0 M | | ML | | | | | | |
| | | | 6 5 9 8 | à | 5 0 | 8 | | | 5 |
| | | | Wi | | | | | | |
| | | | 8 | | | | | | |
| | | | | | | ~ | | | |
| | | | | | | | 8 | | |
| | WE | | | | | | | | |