UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 1952 tentang LARANGAN UNTUK MEMPERGUNAKAN DAN MEMASUKKAN DALAM PEREDARAN UANG PERAK YANG DIKELUARKAN BERDASARKAN "INDISCHE MUNTWET 1912" (berlaku 1 Januari 1953)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa perlu diambil tindakan agar supaya uang perak, yang dikeluarkan berdasarkan "Indische Muntwet 1912" tidak mungkin dipergunakan lagi sebagai alat pembayaran atau alat penukaran;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu pula mengatur penyerahan kembali uang perak itu;
- c. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak tindakan tersebut di atas perlu segera diadakan;
Mengingat
:
pasal 2 "Undang-undang mata-uang 1951" (Lembaran-Negara tahun 1951 Nr 95) dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan:
Menetapkan :
Undang-undang Darurat tentang larangan untuk mempergunakan dan memasukkan dalam peredaran uang perak lama, yang dikeluarkan berdasarkan "Indische Muntwet 1912".
Pasal 2
Memutuskan:
Menetapkan :
Undang-undang Darurat tentang larangan untuk mempergunakan dan memasukkan dalam peredaran uang perak lama, yang dikeluarkan
Tiap-tiap orang dilarang mempergunakan uang perak - yang
1. Dalam waktu tiga bulan mulai tanggal Undang-undang ini berlaku, diperkenankan : a. memindahkan hak-milik untuk maksud pengumpulan mata-uang; b. mengerjakannya menjadi perhiasan.
2. Sesudah tiga bulan pemindahan hak milik termaksud pada ayat 1 sub a hanya diperkenankan dengan izin Menteri Keuangan.
3. Barang-barang perhiasan yang dibuat dari uang perak lama itu tidak termasuk dalam larangan pasal 1.
Pasal 3
1. Selama 3 bulan Pemerintah memberi kesempatan kepada umum untuk menyerahkan kembali uang perak lama yang dimaksudkan dalam pasal 1, kepada Negara, dengan cara dan dengan penggantian suatu kerugian, yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Bersama-sama dengan pembukaan kesempatan tersebut pada ayat 1, Menteri Keuangan, dengan
Pasal 4
1. Barang siapa melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda setinggitingginya sepuluh ribu rupiah.
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan, yang berlawanan dengan larangan tersebut dalam pasal 1, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya tiga tahun, atau hukuman denda setinggi-tingginya duapuluh lima ribu rupiah.
3. Apabila pada waktu melakukan perbuatan, yang diancam dengan hukuman tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, belum lampau dua tahun sejak terhukum dihukum karena perbuatan yang serupa, maka hukuman-hukuman tersebut dalam ayat 1 dan 2 itu dapat ditambah sepertiga.
4. Perbuatan-perbuatan, yang diancam dengan hukuman menurut ayat 1, adalah pelanggaran.
5. Perbuatan-perbuatan, yang diancam dengan hukuman menurut ayat 2, adalah kejahatan.
5. Uang logam dengan mana atau terhadap mana sesuatu perbuatan dilakukan, yang menurut ayat 1 dan 2 pasal ini diancam dengan hukuman, bersama dengan pembungkusnya dapat dirampas, juga jika uang itu bukan kepunyaan terhukum.
Pasal 5
1. Apabila perbuatan-perbuatan, yang diancam dengan hukuman menurut pasal 4, dilakukan oleh atau atas nama sesuatu badan hukum, maka penuntutan hukuman dilakukan dan hukuman dijatuhkan terhadap anggota-anggota pengurus badan hukum itu, yang berada di Indonesia, atau apabila mereka itu tidak berada di Indonesia, terhadap wakil-wakil dari pada badan hukum itu, yang ada di Indonesia.
2. Ketentuan pada ayat 1 pasal ini berlaku pula terhadap sesuatu badan hukum, yang bertindak sebagai pengurus atau wakil badan hukum lain.
3. Hukuman tidak dijatuhkan kepada seseorang pengurus atau wakil jika tenyata bahwa hal itu terjadi diluar pengetahuannya.
Pasal 6
1. Selain dari pegawai-pegawai yang umumnya berkewajiban mengusut perbuatanperbuatan yang dapat dihukum, maka juga turut berkewajiban untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dalam Undang-undang ini pegawaipegawai yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
2. Pegawai-pegawai pengusut termaksud dalam ayat 1, setiap waktu berhak mensita, atau menuntut supaya diserahkan untuk disita, segala benda yang dapat menjadikan terangnya perkara, atau yang perampasannya dapat diperintahkan.
Menteri Keuangan,
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.
Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
Diundangkan pada tanggal 30 Desember 1952. Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
3. Setiap orang wajib memperlihatkan kepada pegawai-pegawai pengusut termaksud dalam ayat 1, segala buku-buku dan surat- surat, yang perlu diketahui pegawai itu untuk dapat memenuhi tugasnya.
4. Pegawai-pegawai pengusut termaksud dalam ayat 1, juga mereka yang ikut serta, setiap waktu - jika perlu dengan bantuan polisi - dapat memasuki semua tempat, yang dianggapnya perlu dimasuki untuk menjalankan kewajibannya sebaikbaiknya.
Pasal 7
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 30 Desember 1952. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
UNDANG-UNDANG DARURAT NR 13 TAHUN 1952
TENTANG
LARANGAN UNTUK MEMPERGUNAKAN DAN MEMASUKKAN DALAM PEREDARAN UANG PERAK LAMA YANG DIKELUARKAN BERDASARKAN "INDISCHE MUNTWET 1912".
Dalam pasal Undang-undang mata-uang 1951 telah ditetapkan, bahwa uang logam yang dikeluarkan berdasarkan "Indische Muntwet 1912", kecuali uang tembaga, mulai 3 Nopember 1951 dicabut sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah, dan dengan suratkeputusan Menteri Keuangan tanggal 23 Oktober 1951 No. 279123/UU uang logam itu telah ditarik kembali dari peredaran (sirkulasi).
Akan tetapi nyatalah kemudian, bahwa dibeberapa daerah tertentu uang perak masih juga dipergunakan sebagai alat penukaran dalam peredaran barang, kejadian mana bukan dimaksudkan dengan Undang-undang mata-uang 1951 yang tidak mengandung ancaman hukum atas kelakuan ini.
Selain dari itu, walaupun uang logam speerak dan seringgit masih tetap alat pembayaran yang sah dari Nederland, uang perak ini tidak diterima oleh Dana Devisen Indonesia sebagai alat pembayaran luar negeri, karena larangan untuk memasukkan uang perak ini di Negeri Belanda mencegah uang perak ini dipergunakan oleh Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri sebagai alat pembayaran luar negeri. Maka dari itu larangan dan hukumandari peraturan-peraturan devisen, dalam praktek, tidak dapat dilakukan terhadap pergunaan uang perak sebagai alat penukaran ini.
Hal yang demikian tentu mengakibatkan kekacauan dan keragu-raguan dalam hubungan pembayaran dalam negeri dan menimbulkan keadaan yang berhubungan dengan soal kepastian-hukum dalam lapangan uang, tidak diinginkan.
Untuk menghilangkan segala keragu-raguan, maka Undang-undang ini menetapkan, bahwa penggunaan uang perak dalam peredaran dilarang dan diancam dengan hukuman. Dalam
PENJELASAN
Pasal 2
dimuat beberapa pengecualian sementara, yakni apabila uang logam itu tidak mempunyai sifat sebagai perantara dalam pertukaran barang yang merusak. Dengan mengadakan larangan umum