PERATURAN BUPATI RI Nomor 79 Tahun 2011 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN SOSIAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat:
a.
bahwa pemberian bantuan sosial harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan sosial;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantu! tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
10. Undang-Undang Nomor Penanggulangan Bencana; 24 Tahun 2007 ten tang
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantu! Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantu! Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 Len tang Penanggulangan Bencana.
MEMUTUSKAN :
Menctapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- I. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Penctapatan dan Belanja Oaerah yang selanjutnya dapat disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Oaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang seianjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. IO. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bantu! selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- I. SKPD Teknis adalah SKPD selaku koordinator yang membantu Bupati melakukan proses pemberian belanja bantuan sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan clan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang dan/ a tau barang.
TUJUAN, KRITERIA DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Tujuan Bantuan Sosial
BAB III - TUJUAN, KRITERIA DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Tujuan Bantuan Sosial
Pasal 4
Tujuan pemberian bantuan sosial untuk melindungi individu, keluarga, kelompok dan a tau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Bagian Kedua Kriteria Bantuan Sosial
BAB III - TUJUAN, KRITERIA DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Tujuan Bantuan Sosial
Pasal 5
- (l) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan
BAB III - TUJUAN, KRITERIA DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Tujuan Bantuan Sosial
Pasal 6
- (1) Pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Ka bu paten sebagaimana dimaksud Pasal 5 harus memenuhi kriteria :
- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau bukti lain yang sah; dan
- b. berdomisih dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi : a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.
BAB III - TUJUAN, KRITERIA DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Tujuan Bantuan Sosial
Pasal 7
- (!) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdavaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
Bagian Ketiga Pemberian Bantuan Sosial
BAB III - TUJUAN, KRITERIA DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Tujuan Bantuan Sosial
Pasal 8
Bantuan sosial dapat diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat.
BAB III - TUJUAN, KRITERIA DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Tujuan Bantuan Sosial
Pasal 9
- (I) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial adalah yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- (2) Kelompok masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial termasuk organisasi non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
BAB III - TUJUAN, KRITERIA DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Tujuan Bantuan Sosial
Pasal 10
Bantuan sosial diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
BABlV PENGANGGARAN
BAB III - TUJUAN, KRITERIA DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Tujuan Bantuan Sosial
Pasal 11
- (1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat menyampaikan usulan permohonan bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati atau kepada Kepala SKPD Teknis paling lambat sebelum diserahkannya Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (2) Usulan bantuan sosial yang diterima oleh Bupati atau Kepala SKPD Teknis setelah Rancangan KUA dan PPAS diserahkan kepada DPRD, maka usulan dimaksud tidak dapat dicantumkan dalam APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. permohonan bantuan sosial yang ditandatangani oleh pemohon diketahui oleh Pemerintah Desa setempat;
- b. rencana penggunaan bantuan sosial; dan
- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau identitas lain yang sah.
BAB III - TUJUAN, KRITERIA DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Tujuan Bantuan Sosial
Pasal 12
- (1) Bupati menunjuk SKPD Teknis untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1).
- (2) SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Dinas Sosial;
- b. Dinas Pendidikan Dasar;
- c. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD);
- h. Dinas Pekerjaan Umum;
- i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- j. Sadan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKK, PP dan KB);
- k. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD);
- I. Kantor Pemuda dan Olah Raga;
- m. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan
- n. Sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan Bagian Administrasi Pembangunan).
17. {3) Evaluasi usulan bantuan sosial yang dilakukan SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (!) mencakup:
- a. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3); dan b. rencana penggunaan bantuan sosial.
BAB III - TUJUAN, KRITERIA DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Tujuan Bantuan Sosial
Pasal 13
- (1) Kepala SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sekurang-kurangnya memuat:
- a. pertimbangan kelayakan calon penerima bantuan sosial; dan
- b. pertimbangan besaran pemberian bantuan sosial;
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
BAB III - TUJUAN, KRITERIA DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Tujuan Bantuan Sosial
Pasal 14
- (1) Rekomendasi Kepala SKPD Teknis dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/ a tau barang.
BAB III - TUJUAN, KRITERIA DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Tujuan Bantuan Sosial
Pasal 15
- ( 1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB III - TUJUAN, KRITERIA DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Tujuan Bantuan Sosial
Pasal 16
- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

## BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

## Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaraan bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPAPPKD.

- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPASKPD.

## Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ten tang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD Teknis mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial berupa uang kepada Bupati melalui PPKD dilampiri blangko bukti pengeluaran kas, blangko kwitansi, dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS)
- (5) Pencairan dana bantuan sosial kepada penerima sampai dengan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) atas nama bendahara pengeluaran PPKD.
- (6) Bentuk Keputusan Bupati, permohonan bantuan sosial, blangko bukti pengeluaran kas dan blangko kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati n1.

## Pasal 19

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 20

- (I) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD Teknis.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan kepada Bupati melalui SKPD Teknis.

## Pasal 21

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD Teknis.

## Pasal 22

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :

- a. usulan calon penerima bantuan sosial;
- b. Kepurusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; dan
- c. bukti pengeluaran kas apabila pemberian bantuan sosial berupa uang, atau bukti serah terima barang apabila pemberian bantuan sosial berupa barang.

## Pasal 23

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
- b. surat yang menyatakan bahwa bantuan sosial telah diterima dan digunakan sesuai usulan; dan
- a. laporan penggunaan bantuan sosial;
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang, atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui PPKD untuk bantuan sosial berupa uang dan melalui SKPD Teknis untuk bantuan sosial berupa barang, paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan sosial diterima.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) SKPD Teknis memfasilitasi aparat pemeriksa untuk keperluan pemeriksaan yang berhubungan dengan penerima bantuan sosial.

## Pasal 24

- (I) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 25

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- (2) Konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 26

- (1) SKPD Teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

## PasaI 27

Apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

## PasaI 28

- (1) Pemberian bantuan sosial untuk tahun anggaran 2011 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan daiam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
- (2) Pengajuan bantuan sosiaI pada Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan sebelum APBD disetujui bersama antara Bupati dan DPRD, sedangkan pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

## PasaI 29

Pengaturan bantuan sosial dalam bentuk jaminan kesehatan daerah diatur tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

PasaJ 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bantu!.

. -

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 9-Tahun 2011 Tanggal 30 Desember 2011



## CONTOH SURAT KEPUTUSAN BUPAT


## BUPATIBANTUL

## KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NO MOR

TAHUN.

## TENTANG

## DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

## BUPATI BANTUL,

a. bahwa belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran... ..yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima bantuan sosial telah sejalan dengan tujuan pemberian ban tuan sosial;

- b. bahwa belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun Angagran...sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanj urusan wajib;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantu! ten tang Daftar Penerima dan Be saran Ban tuan Sosial
3. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa
4. Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Menimbang:

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 79 TAHUN 2011 TANGGAL 30 DES EMBER 2011

## Menetapkan:

KESATU

## KEDUA

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. JO. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bcncana;
11. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
16. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
17. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
18. Peraturan Bupati Bantu! Nomor 79 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial;

## MEMUTUSKAN :

Daftar Penerima Bantuan Sosial dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial.. 1nI. sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati

- Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantu! Tahun Anggaran.

KETJGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal

BUPATI B, NTUL,

/'/

,SR' SURYA WIDATI

Salinan Keputusan ini disampaiakan kepada Y h. ·

- I. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala DPPKA Provinsi DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DIV;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. 5.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nb. Contoh SK bentuknya tidak mengikat.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NO MOR TAHUN TANGGAL

## DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL

| NO | PENERIMA BANTUAN SOSIAL | ALAMAT | BESARNYA BANTUAN SOSIAL | SKPD PENANGGUNG JAWAB TEKNIS |
|------|---------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| | Jumlah keseluruhan | | Rp | |

BUPATI BANTUL,

Cap Tanda tangan

SRI SURYA WIDATI


LAMPIRAN ll : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NO MOR 79 TAHUN 2011 TANGGAL 30 DESEMBER 2011

## CONTOH SURAT PENGAJUAN PERMOHONAN

## KOP SURAT SKPD

Nomor:

Bantul,

Lamp:

Hal

: Permohonan pencairan dana bantuan sosial

Kepada :

Yth. Bupati Bantu!

Cq. Kepala DPPKAD

di Bantu!

Berdasarkan : Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor ... ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantu! Tahun Anggran ... dan Keputusan Bupati Bantu! Nomor : Tahun ... tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial.

Maka dengan ini kami sampaikan permohonan pencairan dana sesuai daftar terlampir, selanjutnya untuk penyaluran dana dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) melalui PPKD.

Demikian, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih.

Kepala SKPD

TUL,\ LBUPAT B


-4sRr Z RYA WIDATI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 79 TAHUN 2011 TANG GAL 30 DESEMBER 2011

## CONTOH BUKTI KAS PENGELURAN

## BUKTIKASPENGELUARAN

Terima dari

Uang sebesar

Untuk Pembayaran

: Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten. Bantu!

: Rp ,- ( terbilang )

: Belanja Bantuan Sosial

.

Terbilang Rp

Menyetujui Ka. DPPKAD

1

Bendahara Pengeluaran

Yang menerima

Penerima

bantuan

NIP

.

NIP

.

Telah dibukukan : Bk. Tgl. - 2011 No . BKP. Rek sesuaikan APBD Tahun Anggaran : Paraf,

,


## CONTOH KWITANSI

## KWITANSI

Terima dari

Uang sebesar

Untuk Pembayaran

: Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten. Bantul

: Rp.. . . ... ,· ( ... terbilang ... )

: Belanja Bantuan Sosial

Terbilang Rp

1

Yang menerima

Penerima bantuan


LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 79 TAHUN 2011 TANGGAL 30 DESEMBER 2011