PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 32 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN NOMOR 32 TAHUN 201 BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR 1 TENTANG (berlaku 23 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang: a.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Gubernur Nomor , perlu
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b tentang Perubahan 2011 tentang Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan ; dalam Gubernur 2 Tahun Retribusi

Mengingat : 1.Undang-Undang No Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah sebagai Undang Tahun 1958 Nomor 112, Indonesia Nomor 1646) mor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara ; -Republik

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Diundangkan di Padang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 5

## Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 23 Januari 2015

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR :

5 TAHUN 2015

TANGGAL :

23 JANUARI 2015

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 32 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR

## TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR

| NO | Objek Retribusi | Tarif |
|------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Biaya Administrasi/Formulir | Rp. 15.000.- |
| 2. | Biaya Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor/Upah Uji | |
| | a. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus | Rp. 35.000.- |
| | b. Mobil Penumpang Umum, Kereta Gandengan/Tempelan | Rp. 25.000.- |
| 3. | Biaya Pembubuhan Nomor Uji | Rp. 75.000.- |
| 4. | Biaya Pemasangan Tanda Samping : | |
| | a. Stiker ukuran kecil ( untuk kendaraan roda 4 kebawah) | Rp. 13.000.- |
| | b. Stiker ukuran besar ( untuk kendaraan roda 6 keatas) | Rp. 15.000.- |
| 5. | Biaya Tanda Uji, Kawat dan Segel | Rp. 10.000.- |
| 6. | Biaya Buku Uji | Rp. 15.000.- |

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO