PERATURAN BUPATI JEMBER Nomor 15 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER (berlaku 16 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 15 TAHUN 2016
SALINAN
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember, perlu mengatur dan menetapkan Tata Cara Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Badan Pengawas adalah organ PDP Kahyangan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atas seluruh pelaksanaan kegiatan pengurusan dan pengelolaan perusahaan.
4. Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan yang selanjutnya disingkat PDP Kahyangan adalah PDP Kahyangan Jember yang seluruh modal dan kekayaannya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Direksi adalah Direksi PDP Kahyangan Jember yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan daerah, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Tim Penguji Independen adalah Pihak Ketiga sebagai profesional yang mempunyai spesifikasi jasa konsultan Human Resources Development (HRD) Sumber Daya Manusia.
7. Fit and Proper Test adalah uji kelayakan dan kepatutan untuk menduduki suatu jabatan pada jajaran Direksi baik secara kemampuan managerial, kemampuan pengetahuan, visi dan misi terhadap perusahaan serta memiliki integritas yang tinggi.
9. Panitia Pelaksana Seleksi adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mempersiapkan, melaksanakan seleksi administrasi, mengawasi pelaksanaan fit and proper test dan mengumumkan hasil seleksi Calon Direksi PDP Kahyangan
BAB II - PENGANGKATAN DIREKSI Bagian Kesatu Direksi
Pasal 2
- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas yang telah melalui mekanisme fit and proper test .
- (2) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - PENGANGKATAN DIREKSI Bagian Kesatu Direksi
Pasal 3
Jumlah anggota Direksi adalah 3 (tiga) orang terdiri dari :
- b. direktur umum dan keuangan; dan
- a. direktur utama;
- c. direktur produksi, pemasaran dan pengembangan.
BAB II - PENGANGKATAN DIREKSI Bagian Kesatu Direksi
Pasal 4
- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan direksi paling lama 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (2) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun, dengan ketentuan bahwa setelah jangka waktu berakhir, Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (3) Pengangkatan kembali untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan setiap tahun dengan disertai oleh pertimbangan hasil penilaian dan usulan Badan Pengawas.
Bagian Kedua Pelaksana Tugas Direksi
BAB II - PENGANGKATAN DIREKSI Bagian Kesatu Direksi
Pasal 5
- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Direksi apabila Direksi berhalangan dan/atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dan/atau terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Pengangkatan Plt ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari : a. direksi lama yang telah memasuki masa pensiun; b.aparatur sipil negara; dan c. pejabat pada internal PDP Kahyangan.
- (4) Plt memiliki masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Masa jabatan Plt akan berakhir dengan sendirinya apabila Direksi definitif telah dilantik oleh Bupati.
- (5) Jabatan Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
BAB III - TATA CARA SELEKSI CALON DIREKSI Bagian Kesatu Tahapan Seleksi
Pasal 6
Tahapan seleksi calon Direksi PDP Kahyangan adalah :
1. penetapan Panitia Pelaksana Seleksi;
Tahap I :
2. penetapan Tim Penguji Independen;
4. pendaftaran Calon Direksi
3. pengumuman penerimaan Calon Direksi;
5. seleksi administrasi
7. pengumuman hasil seleksi administrasi
6. penetapan hasil seleksi administrasi
Tahap II :
2. laporan hasil fit and proper test oleh Tim Penguji Independen kepada Panitia Pelaksana Seleksi
1. proses fit and proper test oleh Tim Penguji Independen;
3. penyampaian laporan hasil seleksi administrasi dan fit and proper test dari Panitia Pelaksana Seleksi kepada Ketua Badan Pengawas PDP Kahyangan
5. pemaparan visi, misi dan strategi perusahaan di hadapan Bupati oleh Calon Direksi
4. usulan Badan Pengawas PDP Kahyangan atas Calon Direksi kepada Bupati
6. penetapan Direksi oleh Bupati
7. pengumunan Direksi oleh Panitia Pelaksana Seleksi
Panitia Pelaksana
BAB III - TATA CARA SELEKSI CALON DIREKSI Bagian Kesatu Tahapan Seleksi
Pasal 7
- (1) Dalam rangka mengusulkan Calon Direksi kepada Bupati, Badan Pengawas membentuk Panitia Pelaksana Seeksi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Panitia Pelaksana adalah sebagai berikut :
- (2) Panitia Pelaksana Seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari Unsur Badan Pengawas, Unsur Perangkat Kabupaten dan Unsur PDP Kahyangan
- a. merencanakan dan mempersiapkan Seleksi Penerimaan Calon Direksi Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember meliputi :
2. melakukan pengumuman seleksi ;
1. membuat jadwal pelaksanaan seleksi ;
3. menerima berkas lamaran ;
5. menetapkan calon direksi yang lulus seleksi administrasi untuk selanjutnya mengikuti fit and proper test.
4. melakukan seleksi administrasi ; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fit and proper test yang dilakukan oleh Tim Penguji Independen terhadap calon direksi yang telah memenuhi persyaratan administratif;
- d. mengumumkan hasil seleksi Calon Direksi PDP Kahyangan Jember
- c. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi administrasi dan fit and proper test calon Direksi PDP Kahyangan Jember kepada Ketua Badan Pengawas PDP Kahyangan Jember;
- (4) Sekretariat Panitia Pelaksana Seleksi berkedudukan pada Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan Sekretariat Kabupaten Jember.
Bagian Kedua Tim Penguji Independen
BAB III - TATA CARA SELEKSI CALON DIREKSI Bagian Kesatu Tahapan Seleksi
Pasal 8
- (1) Dalam pelaksanaan seleksi calon Direksi PDP Kahyangan, panitia pelaksana seleksi dibantu oleh Tim Penguji Independen yang bertugas melakukan fit and proper test terhadap calon direksi yang telah lulus seleksi administrasi.
- (3) Tim Penguji Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga yang bergerak dalam bidang Human Resources Development (HRD) pada Pemerintah maupun Swasta yang memiliki integritas, kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan kegiatan Seleksi Direksi PDP Kahyangan Jember secara transparan, akuntabel dan profesional.
- (2) Tim Penguji Independen ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan dari Ketua Badan Pengawas yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Dalam melaksanakan fit and proper test, lembaga penguji independen berwenang menentukan materi yang diujikan, dan tata cara pelaksanaan pengujian sesuai dengan standar pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
- (5) Tim Penguji Independen melaporkan hasil fit and proper test kepada Panitia Pelaksana Seleksi Calon Direksi PDP Kahyangan Jember
Bagian Ketiga Persyaratan Calon Direksi
BAB III - TATA CARA SELEKSI CALON DIREKSI Bagian Kesatu Tahapan Seleksi
Pasal 9
Calon Direksi PDP Kahyangan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :
- a. syarat-syarat umum :
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
1. Warga Negara Indonesia;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
5. Tidak dicabut hak dipilihnya ## BAB IV
BAB III - TATA CARA SELEKSI CALON DIREKSI Bagian Kesatu Tahapan Seleksi
Pasal 10
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan seleksi dan pengangkatan Direksi PDP Kahyangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.
BAB III - TATA CARA SELEKSI CALON DIREKSI Bagian Kesatu Tahapan Seleksi
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Penetapan: Ditetapkan di Jember pada tanggal 16 Mei 2016

Penandatangan: BUPATI JEMBER, ttd F A I D A

Penetapan: Diundangkan di Jember pada tanggal 20 Mei 2016

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS KABUPATEN, ttd Drs. BAMBANG HARIONO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19620131 198201 1 005

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd HARI MUJIANTO, SH., M.Si. NIP. 19610312 198603 1 014 Pembina Tingkat I