Unknown BUPATI BUTON Nomor SERTA Tahun 2016 tentang GARA Pli:RA.TURAN BUPATI BUTON NOMOR 4b TAHIJN ?.016 TENT ANG KEDUDUKA~, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNOSI, SERTA TATA KERJA BAJ)N~ PERENCANAAN PEMB.A,.NGUNAN" 01\ERAH KABUPATEN BUTON DENGAN RAH111AT TUHANYANG MAHA ESA BUPATI BUTON, bahwa untuk melaks1'lns1k:,,n ketentnan P:,,sal 4 Perarutan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton; 1. Pasal l8 ayat 16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Perr.bentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, 'T'ambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara J&lt;epublik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20J. J Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indoneaia Nomor 0234); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Numur G, Tambahan Lembaran Negara Rcpubiik Indonesia Nemer 5·19'1); '.\-1enetapkan : 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'ramoenan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah bcbcrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atae Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201fi tentang Perangkat Daerah (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 8. Perat.uran Presiden Nomor 7 Tahun 201 S rentang Organisasi Kcmentcrian Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buron Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pernerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Ka'oupaten Buton Sebagai Daerah Otonom [Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buron Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI EUTON PROVINS! SULAWESI TENGGARA
Pli:RA.TURAN BUPATI BUTON NOMOR 4b TAHIJN ?.016
TENT ANG
KEDUDUKA~, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNOSI, SERTA TATA KERJA BAJ)N~ PERENCANAAN PEMB.A,.NGUNAN" 01\ERAH KABUPATEN BUTON
DENGAN RAH111AT TUHANYANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,
bahwa untuk melaks1'lns1k:,,n ketentnan P:,,sal 4 Perarutan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton;
1. Pasal l8 ayat 16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Perr.bentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, 'T'ambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara J&lt;epublik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20J. J Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indoneaia Nomor 0234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Numur G, Tambahan Lembaran Negara Rcpubiik Indonesia Nemer 5·19'1);
'.\-1enetapkan :
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'ramoenan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah bcbcrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atae Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201fi tentang Perangkat Daerah (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Perat.uran Presiden Nomor 7 Tahun 201 S rentang Organisasi Kcmentcrian Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buron Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pernerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Ka'oupaten Buton Sebagai Daerah Otonom [Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buron Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TEI\TANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KE.RJA SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAI\ D!\ERAH KABUPATEN BUTON.
1:3!\l:3 I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Hupati ini, yang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buron.
3. Bupati adalah Bupati Bu:on.
11. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaug selanjutnya discbut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bu ton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buron.
7. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buron.
8. Kepala Badan Percncanaan Pembangunan Dacrah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Buton.
10. Sektetaris Badan yang seianiutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris BAPPE:DA Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Eidang pada SAPPED!\ Kabupaten Buron.
12. l'..I. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada HAP!-'l!:UA Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada BAPPEDA Kabupaten Allton.
14. lt.. Kepalu Sub Bugio.n adulah Kepatu Sub Bagian padu BAPPEDA Kabupatcn Buton.
15. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada BAPPEDA Kabupaten Bu ton.
16. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada BAPPEDA Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Tcknis Badan., yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis BAPPEDA Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertenru.
18. Kelornpok Jabatan Fungsional adalah Kelompok .Jabatan Fungsional di Iingkurigan BAPPEDA Kabupaten Euton.
BA8H
KEDUDUKAN
Pasal 2
- kewenangan dacrah. y:mc menjadi Perencan aan bidang pernerintahan ( 1) BAPPEDA adalah unsur penunjang pelaksana urusan
- (2) BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dipirnpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di oawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daeral:.
BAB IJJ
SUSUNAN ORGANTSAS!
Pasal 3
- (1) BAPPEDA adalah Badan Daerrrh 1'ipe 8.
- (2) BAPPEDA sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala Badan:
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ekonorni dan Sos.al Budaya;
- d. Bidang Sarans Prasararia dan Pengembangan Wilayah (BANGWIL);
- e. Evaluasi can Pelaporan;
- f. UP'fD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
10. terdiri atas: (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
- a. Sub Bagian Pcuyusuuan Program; dau
- b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- (4) Bidang Ekonomi dan Sos.al Budaya sebagaimana dimaksud pada avat [2) huruf c, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Perindustrian, Perdagang::in, Kop~rnsi lJKM dan Tenaga Kcrja;
- b. Sub Bidang Transmigrasi, Pertanian, Kelautan dan Perikanan; dan
- c. Sub Bidang SDM, Kebudayaan, Pariwisata dan Pernerintahan.
- (5) Bidang Sarana Prasarana clan Perigembangan Wilayah (BANGWIL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d , terdiri atas:
- a. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- b. Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukirnan: dan
20. c:. Sub Bidang Sarana Prasarana Perhubungan dan Infraetruktur.
21. (61 Bidang Evaluasi dan Pelaporarr scbagairuaua dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Evaluasi;
- b. Sub Bidang Pelaporan; dan
- c. Suh Riclang Dara.
- (7) Struktur organisasi BAPPEDA tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (11 Sekrctariar sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat [2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2] Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh scorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mclalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oteh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dihawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat (SJ, dan ayat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-rnasing.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

## Pasal 5

- (]) BAPPEDA mempunyai rugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang yang rnenjadi kewenangan daerah dibidang Perencanaan Pcmbangunan Daerah.
- (2) BAPPEDA dalam melaksanakan tugas scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugusnya;
- c. pernanrauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan :ugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- penunjang Urusan Pernerintahan Daerah sesuai dengan ling-o ip rngasnya: fungsi-fungsi penyelenggaraan teknis d. pernbinaan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinva.

Bagian Kedua Kepala Badan

## Pasal 6

- pemerintahan bidang Perencanaan Pernbangunan yang meniadi kewcnangan daerah oerazaskan otonomi daerah , dan mengkoordinasikan peloksonaan kcgiatan dibidang Pereucanaan Pernbangunan serta membina hubungan kerja dengan instansi Pernerintah, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. urusan pelaksana memirnpin dan mempunyai tugas unsur penujang ( 11 Kepala l::!adan rnelaksanakan
- (2] Kepala Sadan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pcrumusan kebijakan teknis dibidang perencanaau pembangunan;
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Paniang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerah (RPJMD), dan Rerica na Kerja Pcrncrintah Daerah (Rl(PD);
- perencariaan -pernh;ingi1nan daerah: c. pengkoordinasian dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten untuk terarahnya
- d. pcngkoorcinasian Pcnyusunan dan pcnctapan Kcbijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA), sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan bersarr.a-sarna dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD);
- e. Pcngkoordinasian Pclaksanaan Kerjasaraa Pembangunan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dengan pihak swasta dan luar daerah;
- f. pelaksanaan Iasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daer-ah dibidang perencanaan pernbarrgurran. daerah;
- g. pengevaluasian dan Pengkajian serta perumusan hasil pelaksanaan RPJPD, RPcJMD dan RKPD;
- h , pengkoordinasian data dan inJormasi pembangunan dacre h;
- i. Penyeleggaraan pe:nbinaan dan pelayanan adrninistrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum. perlengkapan dan rumah tangga;
- j. pengkoordinasian, evaluasi, pcngendallan dan fasilitasi pelaksanaan tugas pcmbanruan, 'urusan bcrsama dan dekonsentrasi serta sumber-sumber pembiayaan Iainnya;
- k. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah: ,
- I. Penandatanganan surat/ naskah dinas sesuai dengan tugas dun kewenugannya; dan
- m. pelaksanaan rungs! lain yang diberikan oleh Bupali terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga Sekretariat

## Pasal 7

- kepegawaian, keuangan dan perlengkapau, tatalaksana dan hukurn, humas dan protokol, pendidikan dan pelatihan, serta rnengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan Sadan kcpada seluruh satuan organisasi dalam lingkup BAPPEDA, mengkoordinasikan perencana, pembinaan dan pengendalian program, merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan. (1) Sekretaris Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian t11gAs Badan dalam mcmberikan pelayanan administrasi clan kcackretarintan , melakeannkari uru,;an umum clan
- (2) Sekretaris Sadan dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) rnenyelenggarakan fungsi:
- perbendnhnrnan clan penyusunan anggaran, perlengkapan, keuangan, urusan a. pelaksanaan
- b, pelaksanaan urusan umum, kcpcgawaian, ketatalaksanaan, hukum, numas dan protokol, serta urusan pendidikan dan pelatihan;
- renca.nn ; c. pelaksanaan pembinaar. terhadap bawahan dengan menjelaskan tata cara pernecahan masalah agar setiap rugas yang diberikan dapat terlaksana sesuai dengan
- d. pengkoordinasian penyusunan rencana dan progn,rn kegiatan dalam lingkup BAPPEDA;
- e. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan kegiatan dalam lingkup BAPPEDA;
- f. pendistribusian disposisi atasan kepada bawahan unt.ik dilaksanakan sesuai petunjuk yang ada;
- g. petaksanaan pernantauan penyelcsaian rugas-tugas bawahan;
- h. penandatanganan naskah dinas sesuai dengan tugas dan wewenangnya;dan
1. pelcksancnn tugas lain yang diberikan oleh KepaJa Badan sesuai dcngan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 8

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mernpunyai tugas:

1. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai derigan bidarig tugasnya;
2. mcnyusun program dan rcncana 'kcgiatan Badun dan Kabupaten berupa penyusunan RPJP, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, RENSTRA, REN,JA, dan RKA, LAKIP Bappeda, LPPD Bappeda;
3. membuat konsep/ naskah dinas sesuai bidang tugasnya;
4. n:elaksanakan monitoring serta rnernbuat laporan hasil pcla.ksanaan tugas kepada ataean untuk menjadi bahan laporan selanjutnya

## Pasal9

Kepala Sub R~gi:,n Urnum, Kepegawaian dan Keuangan merrrpunyai tugas:

1. rnenyiapkan bahan pcctoman peu.njuk teknis sesuai bida.ng tugasnya;
2. :rnelaksanakan urusan umum, pengadaan barang kebutuhan kantor. xesekretariaran, surat menyurat dan arsip, kepegawaiari, administrasi perjalanan dinas. hukurn, humas,

dan protokol, ketatalaksanaan, rumah ta.ngga serta urusan kependidikan dan pelatihan;

3. membuat konsep surat/ naskah dinas sP.sn;cii dengan bidang tugaanya;
4. mengkoordinasikan penyusunan ookurnen pelaksanaan anggaran lingkup Badan;
3. perbendaharaan, pengelolaan barang/ perlengkapan: dan keuangan administrasi urusan 5. melaksanakan
6. melaksanakan monitoring Lingkup SKPD; dan
7. membual laporan hasil pelaksanaan tugas kcpada atasan untuk menjadi bahan laporan selanjutnya.

## Bidang Ekonorni dan Sosial Budaya Bagian Kccmpal

## Pasal LO

- kcbijakan tcknis perencanaan pembangunan dacrah dibidang ekonomi dan Sosial Budaya datam nngkup koordinasinya, membagi tugas, membuat dan me:naraf konsep naskah dinas, serta membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan. mengkoordinasilcan, mcnyusun perencanaan, merumuskan (11 Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mernpunyai tugas rnelaksanakan scbagian tugas BAPPEDA dalam
- (2) Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (11 menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan penyusur.an rencana pembangunan daerah dibidang permdustrian, perdagangan, pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro, kecil dan mcnengah, Penanaman Modal ketenagakerjaau, transmigrasi, pertanian, kelautan dan pcrikanan, Sumberdoyn Munusio., Kebudayaan, Pariwisata dan Pemerintahan;
- b. perrgkoord inns.iari perumusan kebijakan teknis pcrencanaan pembangunan daerah dibidang perindustrian, perdagangan, pernberdayaan koperasi, dan usaha rnikro, kecil dan menengah, Penanarnan Modal, ketenaga kerjaan, trasmigrasi, pertanian, kelautan dan perikanan, SOM, Kebudayaan, Pariwisata dan Pernerintahan dengan mstanst terkait agar rumusan kebijakan perencariaan perubaugunan daerah sesuai dengan pcraturan pcrundang uridnrignn yang berlaku,
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pernbangunan daerah dibidang perindustrian, perdagangan, pernberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, Penanaman Modal, ketenaga kcrjaan, trasmigrasi, pertanian, kelautan &lt;Jan perikanan, SDM, Kebudayaan, Po.riwisatu don Pemcrintahan dcngan instansi terkait;
- d. pemantauan cvaluasi dan pelaporan serta analisis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang meliputi perindustrian , perdagangan, pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, Penanaman Modal, kctenaga kerjaan, trasmigrasi, pertanian, kelautan dan perikanan, SOM, Kebudayaan, Pariwisata dan Pemerintahan;
- e. koordiuasi dan sinkronisasi perencanaan pernbangunan daerah bidang ckonorni Sosial Oudaya dengan para pihak Iembaga .ccuc.ngan, perbanknn dan lembaga keuangan non perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah;
- f. pengkoord.inasian terhadap investasi perrnasalahan dibidang ekonomi Sosial Budaya serta perumusan langkah-tangkah kebijakan pemecahannya;
- g. penyusunan rekapitulasi usulan rencana pernbangunan dibidang ekonomi sostal 8udaya dan mstansi terkait dan menyeleksi sesuai urutan prioritas untuk bahan laporan Jebih lanjut;
- h. pembubuhan paraf don atau penandatanganan surat yang bcrhubungan dengan tugas clan wewenangnya;
1. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sadar. sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 11

Kcpala Sub Bidang Pcrindustrian, Pcrdagangan, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja mempunyai tugas:

- (BUMD); dan 1. rnenyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang industri. perdagangan, koperasi dan LKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja, lembaga keuangan perbankan, Iernbaga kcuangau mm peruankau dau Badan Usaha Milik Daerah
2. melaksanakan monitoring terhadap program pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya;
- cl. mernhuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan untuk menjudi buho.n lapornn selanjutnyo.

Kepala Sub Bidang Transrnigrasi, Pertarrian, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:

- l. mcnyiapkan bahan pedoman petunjuk tesnis pclaksanaan penyus.man rcncana dan program pernbangunan dibidang tranemigrasi, pertnnian, Kelautan dan perikanan; dan
2. melaksanakan monitoring terhadap rcucaua pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan untuk menjadi bahan Japoran selaajutnya.

## Pasal 13

Kepa1a ::iub Bidang SDM, Kebudayaan, Pariwisata dan Pemerintahan mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang lcesehutan, g:zi masyarakat, agama, pendidikan, kependudukan, keluarga berencana, pcmbcrdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak serta kebudayaan pemuda dan olahraga, pariwisata dan Pemerintahan Umum, Desa dan Ketertiban Masyarakat; dan
2. melaksanakan monitoring dan cvaluasi lerhadap rencana pembangunan sceuai dengan bida.ng rugasnya,
3. rnembuat Iaporan hasil pelaksanaan iugas kepada atasan untuk menjadi bahan laporan selanjutnya.

## Bagian Kelima

Bidarig Sarana Prasarana dan Pengcrnbangan Wilayah (BANGWIL)

## Pasal 14

- (l) K.epala Bidarrg Sarana Prasarana dan Pengembanzar; Wilayah (DANGWIL) mcmpuriyui tugas melaksana.kar. sebagian tugas BAPPEDA dalam mengkuun.linasikan, menyusun rencana dan merumuskan kebijakan t.eknis pembangunan dacrah dibidang sarana, prasarana, pemukirnan dan pengernbangan wilayah (Bangwil).
- (2) Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengernbangan Wilayah (BANGWIL) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad;; ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- swasta; a. pcnyusuuan rencana dan program kerja bidang pengairan, irigasi, transportasi, permukiman dan perumahan, telekomunikasi dan informatika, tata ruang, lingkungan hidup, pertanahan dan pengembangan kerja AAmA pembangurian an tar pemeriritah duerah kabupatcn/kota, dan pcngembangan kerjasama pembangunan antara pcmerintah daerah kabupaten dan
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pernbangunan daerah dibidang pengairan, r.lan irigasi, transportasi, pemukiman dun pcrumahan, tclckomunikasi dan inforrnatika, tata ruang, lingkungan hidup, pertanahan dan pengembangan kerja sama pembangunan antar pemerintah daerah kabupaten/ kota, dan pengembangan kerjasama pembangunan antara pemerinrah daerab kabupaten dan swasta:
- c. pcnyiapan perumusan kebijakari pcrencanaan pembangunan daerah di bidang pengairan, dan irigasi, transportasi, pemukiman dan perumahan, telekomunikasi dan informatika, tata ruang, lingkungan hidup. pertanahan dan pengembangan kerja sama pembangunan antar pemerintah daerah kabupaten/ kota, dan pengembangan kerjasama pembangunan antara pemerintah daerah kabupaten clan swasta;
- swasta; pembangunan antara pemerintah daerah kabupaten dan kerjasama pengernbangan daerah pemerintah an tar sarna pembangunan kabupaten/ kota, clan d. pernantauan, evaluasi clan pelaporan scrta analisis pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pengaran , dan irigasi, rransportasi, pemukirnan dan pcrumahan, tclckomunikasi dan informatika, tata ruang, lingkungan hidup, pertananan dan pengembangan kerja
- e. penyusunan laporan ha sil pclaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan lugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasa! 15

Kepala Sub Bidang Tata Ruung dan Lingkungan Hi&lt;lup mempunyai tugas ;

1. menyiapkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
2. kerjasuma antar pcmcrintah daerah kabupatcrr/ kota, dan pengembangan kerja sama pernbangunan antara pemerintah daerah kabupaten dan swasta; hidup dan pertanahan, pengembangon Lingkungan 2. melaksanakan penyusunan rencana dan program pernbangunan di bidang Tata Ruang, pengembangan wilayah,
3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; dan
4. membuat laporan hasil pelakennuan tugas kepada atasan untuk menjadi Lahan laporan selanjutnya.

## Pasai 16

Kepala Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukirnan rr.ernpunyai rugas:

1. rricnyiapkan bahan pctunjuk tcknis scauai bidang rugasnya;
2. melaksanakan pcnyusunan rencana ctan program pernoangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; dan
4. mernbuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada aiasan untuk menjadi bahan Iaporan selanjutnya.

## Pasal I 'f

Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana Perhubungan dan Infrastrukrur mempunyai tugas:

1. mcnyiapkan baban pctunjuk tcknis sesuai bidang tugasnya;
2. meJaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang Perhubungan, telekomunikasi dan informatika, Transportasi, infrastruktur wilayah;
3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program: dan
4. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan untuk menjadi bahan laporan selanjutnya.

## Bagian Keenam Bidang Evaluasi dan Pelaporari

## Pasal 18

- Evaluasi pelaksanaan program Pembangunan, Pcnyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengelolaan data informasi pembangunan daerah serta pemantauan dan evaluasi pernbangunan daerah. tugas BAPPEOA dalam dan koordinasi pelaksanaan sebagian kebijakan melaksanakan merumuskan (l) Kcpala Bidang Evaluasi clan Pelaporan mempunyai tugas
- (2) Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Iungsi:
- a pen1m11san ke-hijakan chm pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan program pembangunan;
- b. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, penyusunan rencana program pembangunan dan pengkoordinasian Pelaporan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkatan Provinsi maupun pemerintah Pusat;
- c. penyusunan Data lnfonnasi Pcmbangunar. Daerah;
- d. pemantauan clan cvaluasi Pembangunan dacrah;
- c. pelaksanucn program, kegiatan lintas SKPD, dan berjenjang baik program propinsi m;ci11p1m pusat, serta agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Bupati; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 19

Kepala Sub Bidang Evaluasi rnernpunvai tugas:

- I. menyinpkan bahnn pedoman dan perunjuk teknis pelaksanaan kegiatari sesuai uengan bidang tugasnya;
2. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program pernbangunan; dan
3. mernbuat laporan hasil pelaksanaan rugas kepada atasan unruk rnenjadi bahan laporan selanjutnya.

## Pasal 20

Kepala Sub Bidang Pclaporan rncmpunyai iugas:

1. menyiapkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
2. menyusun Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Daerah; dan
3. menyusun rencana program pembangunan dan melaporkar; kegiatan pcrnbangunan daerah secara herjenjang dari ungkatan provinai maupun pemerintah pusat.

## Pasal 21

Kepala Sub Bidang Data mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan pcdoman dan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
2. mengurnpulkan data pernbangunan daerah;
3. menganaliea data pembnngunan dacrah:
4. rueny ustm data lnformasi pembangunan daerah; dan
5. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan untuk menjadi bahan laporan selanjutnya.

## BABV

## TATA KERJA

## Pasal 22

Setiap uncur di lingkungan BAPPEDA dalarn mclaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BAPPEDA sendiri, rnaupun dalam hubungan antar BAPPEDA dengan perangkat daerah dan/atau tembaga lain yang terkait.

## Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah citetapkan.
- (2) Pengaraha.n dan petunjuk sebagairnarra dimaksud pada ayat (1) harus diikuti clan diparuhi oleh bawahan deugan pcuu'h sesuai
3. tanggungjawab serta dilaporkan secara berkala denga.n ketentuan peraturan perundang-undangan.

•

## Pasal 24

Dalarn rnelaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus mclakukan pemblriaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

## Pasal 25

Atas dasar perrimbangan daya guna dan hasil guria, sctiap pejabat di Iingkungan DAPPEDA dapat rnendelegasikan keweriangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan kctentuan peraturan pcrundang-undangan.

## BAB VI

## ESELON, PENGANGKI\TAN DAN PEMBERHENTTAN

Bagian xesanr

Eselon

## Pasal26

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan strukrural eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural cselon Illa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan strukrural eselor; !lib ataujabatan administrator.
4. [4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon !Va a tau jabatan pengawas.
- (5) Kcpala UF'l'D merupakan jabatan struktural eselon !Vb atau jabatan pengawas.

## Bagian Kedua

## Pengangkatan dan Pemberhentian

## Pasal 27

- (1) Kepala Sadan .. SekretarisBadan .. Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepa]a Sub Bidang, Kepala UPT Badan, dan Pejabat Fungsionat diangka, dan dtberheruikan uleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pernberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 28

- (]) Segala biaya yi-mg diperlukan nntuk pelaksanaan tugas dan Iungsi dilingh.-ungan IJAPPEDA dibebankan pada Anggarau Pendapatan dan Belanja Daerah,
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (l), BAPPEDA dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## tlA8 Vlll

## KETENTUN LAIN-LAJN

## Pasal 29

.Jeniana iabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diarur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku.

## Pasal 30

- (1) Dilingkungan Sadan dapat dibentuk UPT Badan sesuai dengan kebutuhan dan bcsarnya bcban kerja berdasarkan peraruran perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPT Badan sebagairuana dimaksud pada ayar (1) c.lialur deugan Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 31

pcraurran bcrdasarkan Fungsional scsuai kcbutuhan perundang-undangan. Dilingkungan RAPPF.;DA dapat diberitrtk Kelompok .Jabatan

## BABJX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal32

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalarn Peroturan Bupati ini dilaksanakan rnulai Tahun 2017.

- (I) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT Sadan yang sudah dibentuk tetap mclaksanakan tugas dan fungslnya sarnpai dengan ditetapkannya Peraturan Bupo.ti tentang pernbentukan UPT Badan yang baru.
- (2) Pembenrukan UP'T' Badan eebagaimana dimakasud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

## BABX

## PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 47 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Togas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencana pembangunan Daerah Kabupaten Buron, dicabi ir dan dinyarakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

pengundangan Pcraturan Bupati ini deugan penernpatannya dalam Berita Uaerah Kabupaten Buton. memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar

| l'AKAF | l'AKAF | l'AKAF |
| -~~ | -~~ | |
| .(.\y; '?, | .(.\y; '?, | |
| \<o . ~ | \<o . ~ | |
| ~~- | \~ | 6"" |
| "'~ . | Df{l'B | • - |

Ditetapkan di Pas a r w aj o pada tanggal 13 t:&gt;!C1{)~'l... 2016


BU1TI

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

•

## Pasal 33

- (1) Pada saat Pcraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT Badan yang sudah dibentuk tctap melaksanakan rugas dan fungsinya sampai dengan ditetapknnnya Peraturau Bupati tentang pembentukan UPT Badan yang baru,
- (2) Pembentukan UPT Badan sebagaiman» dimakasud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

## BABX PENUT!IP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupoti ini mulai bcrlaku, Peraruran Bupati Buton Nomor 47 Tahun 20J 3 tentang Kedudukan, Togas Pokok, Fungsi, ctan Tata Kerja Sadan Perencana pembangunan Daerah Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 35

Peraturan Bupati inl mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

dalam Berita Daerah Kobupatcn Buton. Peraturan Bupari ini dengan penempatannya memerintahkan mengetahuinya, orang Agar setiap pengundangan

| PARAF' | PARAF' |
| {:\, .?, | |
| \c,,. ~~ | |
| ~·'~ | ~. |
| If~· Di= | -( |

Ditetapkan di Pa s a r w a j o pada tanggal l ~ ()i&lt;.'tt&gt;~c;fl2016

BUPATI BUTON,


SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN


## KA IM.SH

Pembina Utama Muda, IV/ c Nip. 19580101 198903 1 012

Diundangkan di P

Pada tanggal \'\ C

1&gt;e1'--

2016

Pit. SEKt&lt;t;TAt&lt;JS D ERAH KABUPATEN BUTON,

n 1~'8 BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOn. .

'

•

;;


...

..