PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO Nomor 20 Tahun 2012 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL PT BANK JAMBI (berlaku 6 September 2012)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal PT. Bank Jambi;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Jambi;
2. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 16);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
Dan
BUPATI BUNGO
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL PT. BANK JAMBI
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Penyertaaan Modal adalah perbuatan menyertakan uang atau barang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan.
6. PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang selanjutnya disebut PT. Bank Jambi adalah bank yang dibentuk ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam PT. Bank Jambi adalah untuk pemenuhan penyertaan modal yang disetor Pemerintah Daerah dan meningkatkan kapasitas usaha serta memperkuat struktur permodalan ke dalam modal PT. Bank Jambi.
- (2) Tujuan Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam PT. Bank Jambi adalah untuk meningkatkan perolehan deviden atau bagian laba atas penyertaan modal
Pemerintah Daerah pada modal PT. Bank Jambi untuk selanjtnya dipergunakan sebagai sumber pendapatan daerah alam anggaran pendapatan dan belanja daerah/perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
BAB III - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
- (1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daeah ke dalam modal PT. Bank Jambi sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).
- (2) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Jambi per 31 Desember 2010;
- b. penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Jambi berupa tanah dan bangunan gedung yang tercatat dalam struktur permodalam PT. Bank Jambi.
- c. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Jambi.
BAB III - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
- (1) Penyertaan modal ke dalam modal PT. Bank Jambi per 31 Desember 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah sebesar Rp.13.385.000.000,- (Tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam neraca Daerah per 31 Desember 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 8);
- (2) Penyertaan modal ke dalam modal PT. Bank Jambi berupa tanah dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah senilai Rp.3.122.139.537,29 (Tiga milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh sembilan rupiah), sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 16);
- (3) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Jambi sampai dengan 31 Desember 2010, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp.16.507.139.537,29 (Enam belas milyar lima ratus tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh sembailan rupiah).
BAB III - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c sebesar Rp.33.492.860.462,71 (Tiga puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh dua koma tujuh puluh satu rupiah) dalam bentuk uang tunai.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah/perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah setaiap tahun anggaran mulai tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014.
- (3) Nilai besaran penambahan penyertaan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB III - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 6
- (1) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bersumber dari:
- a. hasil penjualan mess Pemerintah Daerah yang berada di Jakarta;
- b. hasil penarikan sebagian penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD PT. Bungo Dani Mandiri Utama; dan
- c. hasil perolehan deviden atau bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jambi.
- (2) Dalam hal sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkirakan tidak dapat direalisasikan atau diperkirakan terealisasi sebagian, maka dalam rangka penambahan penyertaan modal dapat bersumber dari pendapatan daerah lainnya;
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dann ayat (2) Pasal 5 diformulasikan sesuai mekanisme yang berlaku dalam penyusunan dan pembahasan APBD.
BAB III - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 7
Realisasi penambahan penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam modal PT. Bank Jambi dilaporkan dalam Neraca Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 8
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 26 September 2012

Penandatangan: BUPATI BUNGO, ttd ## H. SUDIRMAN ZAINI

Penetapan: Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 26 September 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO ## H. RIDWAN IS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 20