PERATURAN BUPATI RI Nomor 33 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN DI KABUPATEN SERANG (berlaku 29 Juli 2013)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kestabilan cadangan pangan di Kabupaten Serang dalam menghadapi kekurangan pangan, gejolak harga pangan dan/atau keadaan darurat perlu mengatur Pengelolaan Cadangan Pangan di Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 806);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN DI KABUPATEN SERANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang disebut dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Sekretaris daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah kabupaten Serang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
7. Badan Pengelola Cadangan Pangan di Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Serang.
8. Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan di Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan terdiri dari unsur SKPD terkait.
9. Cadangan Pangan Kabupaten Serang adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
10. Keadaan darurat adalah kaadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
11. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak segera diatasi.
12. Gejolak harga pokok beras adalah kenaikan harga pangan pokok beras yang ditingkat pasar mencapai 10 % (sepuluh persen) atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
13. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
14. Rawan pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan dan minimum.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Serang.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
- a. meningkatkan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang setabil antar waktu;
- b. memenuhi kebutuhan cadangan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
- c. meningkatkan akses cadangan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga.
SASARAN
BAB III - SASARAN
Pasal 4
Sasaran pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Serang adalah rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan di Kabupaten Serang yang mengalami:
- a. kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang kenaikannya signifikan ditingkat pasar mencapai 10 % (sepuluh persen) dari harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu;
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau kondisi darurat karena bencana; dan
- d. rawan pangan kronis karena kemiskinan.
PEMBIAYAAN
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 5
- (1) Pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Serang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.
- (2) Pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan sebagai berikut:
- a. kegiatan identifikasi;
- b. kegiatan verifikasi;
- c. penyaluran;
- d. pelaporan; dan
- e. honor tim pelaksana.
ORGANISASI PELAKSANA
BAB V - ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 6
- (1) Pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Serang dilaksanakan oleh Badan Pengelola.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan di Kabupaten Serang.
BAB V - ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 7
Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan di Kabupaten Serang dengan instansi terkait di tingkat kabupaten guna memadukan berbagai kegiatan dan meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya;
- b. melakukan pertemuan dengan Tim Pelaksana secara rutin untuk membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam hal pencairan dan pemanfaatan dana pengadaan cadangan pangan, pendistribusian dan peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat dalam melakukan pengelolaan cadangan pangan;
- c. menentukan jumlah beras yang disalurkan, stok yang masih tersedia dalam gudang dan jadwal recovery terhadap cadangan pangan di Kabupaten Serang;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan di Kabupaten Serang kepada Bupati dan ditembuskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang; dan
- e. mengajukan usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengadaan, recovery cadangan pangan dan operasional kegiatan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.
BAB V - ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 8
- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Serang, Bupati membentuk Tim Pelaksana Pengelola Cadangan Pangangan Kabupaten Serang.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur:
- a. Dinas Sosial;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan; dan
- f. SKPD terkait lainnya.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 9
Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi dan memferivikasi lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima cadangan pangan ;
- b. membuat rekomendasi hasil diidentifikasi dan/atau ferivikasi lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran yang akan menerima cadangan pangan;
- c. mengupayakan kelancaran pelaksanaan penyaluran cadangan pangan;
- d. membuat Berita Acara Serah Terima cadangan pangan kepada rumah tangga sasaran penerima cadangan pangan yang diketahui Camat dan Kepala Desa setempat;
- e. menyelesaikan masalah-masalah dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan dalam hal:
- 1) pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan pangan; dan
- 2) penyaluran cadangan pangan.
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran cadangan pangan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola.
BAB V - ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 10
- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Serang.
MEKANISME PENYEDIAAN
BAB VI - MEKANISME PENYEDIAAN
Pasal 11
Mekanisme penyediaan cadangan pangan di Kabupaten Serang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - MEKANISME PENYEDIAAN
Pasal 12
penyediaan cadangan pangan di Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 khususnya untuk beras dapat ## BAB VII
MEKANISME PENYALURAN
BAB VI - MEKANISME PENYEDIAAN
Pasal 13
- (1) Mekanisme penyaluran cadangan pangan sebagai berikut:
- a. atas perintah Bupati ; dan
- b. atas usulan Camat .
- (2) Mekanisme penyaluran cadangan pangan atas perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
- a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Badan Pengelola untuk menyalurkan cadangan pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan gejolak harga pangan beras;
- b. Tim Pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga dan lokasi sasaran penerima cadangan pangan;
- c. hasil identifikasi disampaikan kepada Badan Pengelola dengan melampirkan data dan informasi tentang:
- 1) Jumlah rumah tangga penerima cadangan pangan; dan
- 2) Jumlah kebutuhan beras yang disalurkan.
- d. Kepala Badan Pengelola melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk menyalurkan cadangan pangan;
- e. penyaluran cadangan pangan disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan penyaluran sampai dengan kantor desa sebagai titik bagi;
- f. biaya penyaluran/angkut bantuan cadangan pangan dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang;
- g. Tim Pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai rumah tangga sasaran; dan
- h. Tim Pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima Cadangan Pangan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa setempat.
- (3) Mekanisme penyaluran cadangan pangan atas usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. Camat mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengelola untuk menyalurkan cadangan pangan bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan gejolak harga pangan beras;
- b. Tim Pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga dan lokasi sasaran penerima cadangan pangan.
- c. hasil identifikasi disampaikan kepada Badan Pengelola dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
- 1) jumlah rumah tangga penerima cadangan pangan; dan
- 2) jumlah kebutuhan beras yang disalurkan.
- d. Kepala Badan Pengelola melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan.
- e. penyaluran cadangan pangan disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan penyaluran sampai dengan kantor desa sebagai titik bagi.
- f. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan cadangan pangan dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
- g. Tim Pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai rumah tangga sasaran.
- h. Tim Pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima Cadangan Pangan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa setempat.
BAB VI - MEKANISME PENYEDIAAN
Pasal 14
Jumlah cadangan pangan berupa beras yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh tiga) gram perhari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari atau sesuai investigasi Tim Pelaksana.
PELAPORAN
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 15
- (1) Kepala Badan Pengelola melaporkan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Serang setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati tembusan kepada Sekda, Gubernur dan Badan Ketahanan Pangan Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:
- a. kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
- b. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya; dan
- c. perkembangan dan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Penetapan: Ditetapkan di Serang pada tanggal 29 Juli 2013

Penandatangan: BUPATI SERANG,

Verifikasi: Cap/Ttd A. TAUFIK NURIMAN

Penetapan: Diundangkan di Serang pada tanggal 29 Juli 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Verifikasi: ## Cap/ttd ## LALU ATHARUSSALAM RAIS BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 33