Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu (berlaku 7 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 12 TAHUN 2017
T E N T A N G
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi dalam Kabupaten Muara Enim.
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
salinan
Menetapkan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3101);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan dan penagihan Retribusi Perizinan Tertentu.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Persero Terbatas, Persero Komanditer, atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau oragnisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Keringanan Retribusi adalah keringanan terhadap dasar pengenaan Retribusi, yang diberikan bab lain yang luar biasa.
13. Penghapusan Retribusi terutang adalah Penghapusan terhadap wajib Retribusi terutang, yang dilakukan ## BAB II
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Bupati dapat memberikan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
- (2) Keringanan dan Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan melihat kemampuan Wajib Retribusi
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
Bagian Pertama
Kriteria
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Keringanan dan Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Keringanan Retribusi diberikan kepada wajib retribusi sebelum penetapan Retribusi yang terutang ditetapkan.
- (2) Pengurangan atau pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi atas retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Kedua Persyaratan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Permohonan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Wajib Retribusi Orang Pribadi :
1. Memuat alasan yang jelas serta didukung dengan melampirkan bukti yang sah.
2. Foto copy KTP Pemohon yang masih berlaku.
- b. Wajib Retribusi berupa Badan :
1. Memuat alasan yang jelas serta didukung dengan melampirkan bukti yang sah.
2. Foto copy KTP Pimpinan pengurus Badan
3. Foto copy bukti Pendirian Badan.
- (2) Permohonan Pengurangan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Wajib Retribusi Orang Pribadi :
1. Memuat alasan yang jelas serta didukung dengan melampirkan bukti yang sah.
2. Foto copy KTP Pemohon yang masih berlaku.
3. Foto copy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b. Wajib Retribusi berupa Badan :
1. Memuat alasan yang jelas serta didukung dengan melampirkan bukti yang sah
2. Foto copy KTP Pimpinan pengurus Badan
3. Foto copy bukti Pendirian Badan.
4. Foto copy SKRD yang dimohonkan pengurangan atau pembebasan Retribusi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) diajukan dengan batas waktu sebagai berikut :
- a. Paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterima SKRD.
- b. Paling lambat 1 (satu ) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam atau sebab yang luar biasa atau diterima Putusan Pengadilan dinyatakan Pailit.
Bagian Ketiga
Tata Cara Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Tata cara Pengajuan Permohonan Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan surat permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disertai alasan-alasan yang jelas dan ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- c. Dalam hal surat Permohonan ditandatangani oleh kuasa dari wajib retribusi, maka wajib dibuktikan dengan surat kuasa bermeterai cukup.
- d. Berkas permohonan yang diterima oleh petugas pelayanan perizinan akan dilakukan diteliti dan dikaji secara administratif.
- e. Berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan atau belum benar dan lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan atau dilengkapi.
- f. Berkas yang telah memenuhi persyaratan atau benar dan lengkap akan diadakan pembahasan dengan Tim yang selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Fisik terhadap wajib retribusi dan/atau terhadap objek retribusi.
- g.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Wajib Retribusi yang telah diberikan Keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi tidak dapat mengajukan lagi permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi terhadap objek Retribusi yang sama.
PEMBENTUKAN TIM
BAB III - PEMBENTUKAN TIM
Pasal 9
- (1) Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf f akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain, sebagai berikut :
- a. Melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi;
- b. Melakukan penelitian dan kajian secara teknis terhadap hasil pemeriksaan fisik terhadap subyek dan objek retribusi;
- c. Mengusulkan bentuk dan besaran keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi yang akan diberikan;
- d. Menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima keringanan, pengurangan dan Pembebasan Retribusi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 10
- (1) Retribusi dibayar dengan mengunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (3) di setor ke Kas Daerah.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 11
- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib Retribusi tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari
Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan mengunakan STRD
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 12
- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan atas permohonan wajib Retribusi untuk melakukan angsuran pembayaran Retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum bayar atau kurang bayar.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang yang belum bayar atau kurang bayar.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB IV - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13
- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Paksa atau lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi di keluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB V - KEBERATAN
Pasal 14
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi
BAB V - KEBERATAN
Pasal 15
- (1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan oleh Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB V - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
Pasal 16
- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan dahulu utang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelebihan pembayaran dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
BAB V - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
Pasal 17
- (1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
BAB V - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
Pasal 18
- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
BAB V - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
Pasal 19
- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 27 Februari 2017 BUPATI MUARA ENIM (Cap/ttd) MUZAKIR SAI SOHAR

Penetapan: Diundangkan di Muara Enim pada tanggal 27 Febuari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Verifikasi: (Cap/ttd) HASANUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 12