Unknown Unknown Nomor 39 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURANBUPATITUBAN N0M0R 39 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- a. bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2015, Bupati harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
~
\
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 5: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015· (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
^ / f
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Seri E Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
Menetapkan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Meneta'h Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri E Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 17 Tahun 2015.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat PAPBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015.
V
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tu.ban;
7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
8. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan tekonologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.
11. Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2011-2016 yang selanjutnya disingkat RJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tu.ban yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tu.ban yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tu.ban yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tu.ban yang selanjutnya disebut Perubahan Renja SKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2015.
16. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tu.ban yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tu.ban yang selanjutnya disebut KUPA adalah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2015.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Tu.ban yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD sebelum disepakati DPRD.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Tu.ban yang selanjutnya disebut PPAS Perubahan adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Tu.ban Tahun 2015.
KEDUDUKAN
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
Perubahan RKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran program RPJMD, yang disusun
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 3
Ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2013 harus digunakan untuk tahun anggaran 2014; dan/ atau
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan altematif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
- (1) Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2015 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja SKPD, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta PPAS Perubahan APBD, serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- (2) Penetapan Perubahan RKPD mempunyai tujuan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tuban serta dengan kabupaten berbatasan dengan berlandaskan pada perkembangan pelaksanaan RKPD Tahun 2015.
BABIV
SISTEMATIKA
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
Sistematika Perubahan RKPD meliputi:
BAB I
BAB II
BAB III
BABIV
PENDAHULUAN
Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD
Memuat kegiatan lajutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu • indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
PENUTUP
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6
lsi beserta uraian sistematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Diundangkan di Toban pada tanggal 1 o Juli 2015


'

~I:lANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 3$.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. menierintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

Agar setiap orang mengetahuinya, dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Toban pada tanggal 1 O Juli 2015