KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980 TENTANG BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DUA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1984 (berlaku 7 Januari 1999)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka memantapkan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang energi, dipandang perlu menyempur-nakan susunan organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980 TENTANG BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DUA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1984.
Pasal 3
Mengubah ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984, sehingga keseluruhan Pasal 3 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980 TENTANG BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DUA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1984.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984, sehingga keseluruhan Pasal 3 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 3
- (1) Susunan organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Energi Nasional terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota : Menteri Pertambangan dan Energi
- b. Anggota :
1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
7. Menteri Negara Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
8. Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Dam-pak Lingkungan;
9. Menteri Negara Perenca-naan Pem-bangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Menteri Negara Pendaya-gunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara;
11. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
12. Direktur Utama Perusahaan Pertam-bangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina).
- c. Sekretaris merangkap anggota :
1. Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Ener-gi, Departemen Pertam-bangan dan Energi, sebagai Sekretaris I;
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, De-partemen Pertambangan dan Energi, sebagai Sekretaris II."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1999

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE