PERATURAN BUPATI MA Nomor 57 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJENE (berlaku 19 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene, Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, rincian tugas unit serta tata kerja UPT ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Majene;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJENE.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene.
4. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepala Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Bupati sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan Kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
10. UPTD adalah UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
Pasal 2
- (1) Di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang teknis operasional dan teknis penunjang, yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan atau lebih.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan melaksanakan koordinasi dengan Bidang terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPTD membawahkan:
4. a.
5. b.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; Fungsional Umum.
- (4) UPTD di lingkungan Dinas adalah UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (5) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibentuk UPTD lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani bidang hukum dan keorganisasian serta melalui proses analisis jabatan.
- (6) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Kepala UPTD

## Pasal 3

- (1) Kepala UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi teknis operasional Dinas di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana program kerja UPTD;
- b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang Tata Usaha, Tugas Jabatan Fungsional, dan Fungsional Umum UPTD;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah operasional pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan pendataan keluarga dan penduduk di wilayah kerjanya yang bekerjasama dengan bidang dan seksi terkait;
- f. Pelaksanaan pembinaan pengembangan dan peningkatan ekonomi keluarga serta ketahanan keluarga bekerjasama dengan bidang dan seksi terkait;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

## Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 4

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c adalah petugas register yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas register mempunyai fungsi :
- a. penyiapan blanko dokumen pencatatan sipil dan formulir pendaftaran permohonan kutipan akta catatan sipil;
- b. pemberian bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat/ pemohon tentang cara pengisianformulir permohonan kutipan akta catatan sipil;
- c. pemeriksaan kelengkapan berkas atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk/pemohon;
- d. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting yang dialami oleh penduduk/pemohon;
- e. pencatatan atas peristiwa penting pada buku register pencatatan sipil;
- f. pelaporan data pencatatan sipil kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## BAB IV ESELONERING

## Pasal 5

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan tingkat kemampuan dan keahlian yang dimiliki melalui usulan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## BAB V

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 6

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan UPTD dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 7

Peraturan bupati ini berlaku efektif pada saat pelantikan pejabat pada UPTD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Pada saat berlakunya peraturan bupati ini, maka peraturan bupati majene nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD KB Kecamatan pada BPDPMP &amp; KB, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 9

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan Di Majene pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

## H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

BERITA DAERAH KABUPATEN MEJENE TAHUN 2016 NOMOR 57.

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR

: 57 TAHUN 2016

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016

## TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJENE


BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA