PERATURAN BUPATI JEMBER Nomor 12 Tahun 2012 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (berlaku 10 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
3. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
-
17. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponenkomponennya;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 47);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
-
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Jember.
7. Retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaran bermotor, kereta gandengan, keret tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
10. Kendaraan Bermotor adalah adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan wajib uji adalah mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
12. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
15. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
16. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu;
17. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri.
18. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
19. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
20. Uji berkala adalah pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor dan pengesahan hasil uji.
21. Uji ulang adalah pengujian ulang terhadap kendaraan wajib uji yang telah diadakan perbaikan karena tidak lulus uji.
-
22. Uji pelanggaran adalah uji ulang yang dilakukan terhadap kendaraan wajib uji karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas yang menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
23. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
24. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat yang berisi data kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.
25. Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.
26. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
27. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
28. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer dan perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Persatuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Obyek retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
-
- (2) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mobil barang;
- b. mobil penumpang umum;
- c. mobil bus;
- d. kereta gandengan; dan
- e. kereta tempelan.
- (3) Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor bertujuan untuk menutup biaya operasional penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. biaya administrasi;
- b. pengadaan buku uji;
- c. pengadaan tanda uji;
- d. pembuatan dan pemasangan tanda samping;
- e. biaya baut;
- f. kawat;
- g. segel; dan
- h. biaya pembinaan dan pengawasan terhadap kendaraan bermotor.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Subyek retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pemilik, badan dan/atau pemegang, pengurus yang bertindak sebagai kuasa yang mendapat pelayanan pengujian kendaraan bermotor, baik secara administrasi maupun teknis.
- (2) Retribusi dipungut oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap orang atau badan yang tercantum namanya dalam buku uji dan surat tanda nomor kendaraan yang sah dan surat tanda nomor kendaraan yang sah, serta sesuai dengan kartu tanda penduduk atau kartu kependudukan.
- (4) Pemegang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap orang pribadi atau badan yang bukan pemilik sesuai Buku Uji, STNK, BPKB dan jati diri pemilik, namun menguasai kendaraan tersebut akibat terjadinya proses jual beli dan belum, dibalik nama.
- (5) Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah orang dan/atau badan yang bertindak untuk membantu pemilik atau pemegang kendaraan bermotor dalam pengurusan surat-surat kendaraan bermotor maupun membantu dalam proses kegiatan pemeriksaan dan pengujian kendaraan bermotor.
-
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Pengurus surat-surat kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :
- a. para pengemudi dan/atau pembantu pengemudi yang dipercayakan dan/atau diminta oleh pemilik dan/atau pemegang yang bertindak sebagai kuasa untuk membayar biaya retribusi yang ditetapkan; dan
- b. orang dan/atau badan yang dipercaya dan/atau diminta oleh pemilik dan/atau pemegang yang bertindak sebagai kuasa untuk mengurus dan membayar biaya dan retribusi yang ditetapkan.
- (2) Pengemudi dan/atau pembantu pengemudi maupun orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat dan membawa surat kuasa yang diberikan kepadanya oleh pemilik dan/atau pemegang kendaraan bermotor.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) Kendaraan yang dinyatakan lulus uji berkala, pemiliknya diwajibkan membayar biaya retribusi uji, tanda uji dan tanda samping sebelum mengambil Buku Uji dan Tanda Uji pada tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji karena terdapat adanya kekurangan teknis, pemilik kendaraan diberi kesempatan untuk memperbaiki kendaraanya dalam waktu 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empat jam).
- (3) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, maka diperlakukan sebagai pemohon baru.
- (4) Pelaksanaan pengujian dilaksanakan tepat pada waktunya dan dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas oleh Penguji kendaraan bermotor.
BAB III - SANKSI ADMINISTRASI Pasal 6
Pasal 6
- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang tidak diujikan tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang.
- (2) Setiap kendaraan wajib uji yang telah didaftarkan pengujiannya ternyata tidak datang pada waktu yang telah ditentukan dengan alasan yang sah diberikan waktu selama 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam tidak dikenakan biaya tambahan dan/atau tidak datang tanpa memberikan alasan yang sah dikenakan tambahan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya retribusi pebgujian.
-
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember. DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 10 - 1 - 2012 NOMOR 12

Penetapan: Ditetapkan di Jember pada tanggal 10 Januari 2012

Distribusi: Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Penandatangan: BUPATI JEMBER, ttd MZA DJALAL