Unknown PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik 3. gsngtngrt . l. Undang-Undang Nomor 4 Indonesia Nomor 4680); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. 5. Undang-Undang I$6ri-.or 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daefah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrfrrahan t€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 3. - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 4. - Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2O14 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 5. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ll3 Tahun 2O14 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 6. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2OO8 tentang Penatausahaan dan Penyusunan l,aporan Pertanggungiawaban Bendahara Pengeluaran serta Penyampaiannya; 7. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 9. fEfUTUSKAII fcnetaplrn : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PEI.IYIJSUNAN I,.APORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA. (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
2. Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik
3. gsngtngrt . l. Undang-Undang Nomor 4 Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2.
5. Undang-Undang I$6ri-.or 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daefah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrfrrahan t€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2O14 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 5.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ll3 Tahun 2O14 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 6.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2OO8 tentang Penatausahaan dan Penyusunan l,aporan Pertanggungiawaban Bendahara Pengeluaran serta Penyampaiannya; 7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 9.
fEfUTUSKAII
fcnetaplrn : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PEI.IYIJSUNAN I,.APORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Anggaran Pendapatan dan BeLanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rlencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
4. Pengelol,aan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungiawaban keuangan desa.
5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
6. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
7. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator peLaksanaan pengelolaan keuangan desa.
8. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
9. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
10. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapa.tan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
11. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari ApBDesa melalui rekening Kas Desa.
-
12. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
13. Defrsit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
14. Sisa Iebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
Pasal 2
Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, elisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungiawab dengan ## BAB II PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DESA
Pasal 3
Pengelolaan Dana Desa dalam APBD Kota Kotamobagu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.
Pasal 4
- (1) Pengelolaan keuangan desa dikelola
Pasal 5
Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :
- l. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Penatausahaan;
4. Pelaporan; dan
5. Pertanggungiawaban.
Bagran Kesatu Perencanaan
Pasal 6
- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
Pasal 7
PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.
Pasal 8
- (1) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas men5rusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
Pasal 9
Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 11
- (1) Semua penerim€Bn dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada
harus didukung oleh bulrti yang lengkap dan sah.
Pasal 12
- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (Format lihat
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran).
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungiawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungiawaban pelaksanaan kegiatan di desa (Format lihat lampiran)

## Pasal 13

- Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa (Format lihat lampiran). (1)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. (21

## Pasal 14

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungiawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

## Pasal 15

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Selrretaris Desa berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
4. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan c.
5. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan d.


\,.,

- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melalrukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara meLakukan pencatatan pengeluaran.

## Bagian Ketiga Penatausahaan

## Pasal 16

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungiawabkan uang melalui laporan Pertanggungiawaban-
- (4) Laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepa.la Desa dan paling lambat tanggal 1O bulan berikutnya.

## Pasal 17

Pencatatan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum (Format lihat lampiran)
- b. buku Kas Pembantu Pajak (Format lihat lampiran)
- c. buku Bank (Format lihat lampiran)

## Pasal 18

Bendahara desa wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 19

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

qr


## Bagran Keempat

## Pelaporan

## Pasal 2O

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi peLaksanaan APBDesa kepada Walikota setiap semester tahun berjalan (Format lihat lampiran)
- (2) l,aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertarna disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan (Format lihat lampiran)
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

## Pasal 21

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasat 20 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota setiap akhir tahun anggaran (Format lihat lampiran)
- (2) laporan realisasi dan laporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui camat (Format lihat lampiran).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

## Bagian Kelima

## Pertanggungiawaban

## Pasal22

- Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota setiap akhir tahun anggaran. (1)
- [.aporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. (2t
- Laporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (3)
- Peraturan Desa tentang laporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: (4)
- a. la.poran Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan (Lihat Lampiran);


\_


\-

- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan (Lihat lampiran); dan
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

## Pasal 23

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungiawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta La.poran Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tercantum dalam Lampiran 5rang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Kotamobagu..

## BAB III ApBDesa

## Pasal 24

- (1) APBDesa terdiri atas:
- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifrkasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

## Bagran Kesatu Pendapatan

## Pasal 25

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( l)huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terdiri atas kelompok:
- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-Lain.


## Pasal 26

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunalan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

## Pasal 27

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 7oolo (tujuh puluh perseratus) dari jumlah €rnggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. Operasional Pemerintah Desa;
3. T\rnjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

## Pasal 28

- Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok: (1)
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. BelanjaTakTerduga.
- Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. (2)
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja: (3)
- a. Pegawai;
- b. Barang dan Jasa; dan
- c. Modal.


,

v

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Peranglat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai s6lageim616 dimaksud pada ayat (l) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tereF dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

## Pasal 3O

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) hurrf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dai 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) antara lain:
- a. alat tulis kantor;
- b. bendapos;
- c. bahan/ material;
- d. pemeliharaan;
- s. sstak/penggandaan;
- f. sewa kantor desa;
- g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. makanan dan minuman rapat;
- i. pakaian dinas dan atributnya;
- j. perjalanan dinas;
- k. upah kerja;
- l. honorarium narasumber/ahli;
- m. operasional Pemerintah Desa;
- n. operasional BPD;
- o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
- p. pemberian barang pa.da masyarakat/kelompok masyarakat.

## Pasal 3l

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- (2) Pembelian / pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 32

Pemerintah Kota Kotamobagu wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

## Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundanglan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.


f,)1f,6+cplcn dt Xotamobegu Pade Taaggaf e{ Met 211

0t YALrr(orA KorAroBAcul{

TXTONG BARA


Diundangkan di Kotamobagu Pada Tanggal 2.S t{€l 2Ol5

UTAMA MADYA 10119 198803 1008 Drs. MUSTAFA LIMBALQ

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2OI5 NOMOR IS'

Lampiran 1 : Peraturan Walikota Kotamobagu

Nomor : lS Tahun 2O15

Tanggal : 2$ lvloi 2015

## LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DES4... TAHUN ANGGARAN

| URAIAN | JUMLAH ANGGAR AN (Rp.) | JUMLAH REALISA SI (Rp.) | LEBTHI KURANG (Rp.) | KET. |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| 2 | 3 | | | 4 |
| PENDAPATAN | | | | |
| Pendapatan Asli Desa | | | | |
| Hasil Usaha | | | | |
| Swadaya, Partisipasi dan Gotone Rovons | | | | |
| la.inlain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| Dana Desa Bagtan dari | | | | |
| hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | |
| Alokasi Dana Desa Bantuan Keuanqan | | | | |
| Provinsi | | | | |
| Bantuan | | | | |
| Bantuan Kabupaten / Kota | | | | |
| Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang | | | | |
| tidak mensikat l,ain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| Pem.eintatnn Desa Penghasilan Tetap dan T\rniangan | | | | |
| Belania Peeawai: - Penghasilan Terap | | | | |
| Kepala Desa Perang)<at dan Desa | | | | |
| - Tunjangan Kepala dan Perangkat | | | | |
| Tunjangan BPD | | | | |
| - | | | | |


| Operasional |
|---------------------------------------------|
| Perkantoran Belania Barans dan Jasa |
| - Alat Tulis Kantor |
| - Benda POS |
| - Pakaian Dinas dfan Atribut |
| - Pakaian Dinas |
| - Alat dan Bahan Kebersihan |
| - Perialanan Dinas |
| - Pemeliharaan |
| - Air, Listrik,dasn Telepon |
| - Honor |
| - dst... |
| Belania Modal |
| - Komputer |
| - Meia dan Kursi |
| - Mesin TIK |
| - dst... |
| Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa |
| - ATK |
| - Penggandaan |
| - Konsumsi Rapat |
| - dst ... |
| Operasional RT/ RW |
| Belania Barang dan Jasa . ATK |
| - Pengqadaan |
| - Komsumsi Rapat |
| -dst. |
| Bidang Pelalsanaan Pembanzunan Desa Irisasi |
| Perbaikan Saluran Belania Barang dan |
| iasa - Upah Keria |
| - Honor |
| - |
| dst... Belania Modal |
| - |
| Semen - |
| Material |
| - dst... |
| Pengaspalan ialan Belanja Barang dan |
| desa Jasa |
| - Upah Keria |
| - Honor |
| - dst... |
| Belania Modal: |
| - Aspal |
| - Pasir |

v

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ::::3 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
| Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban |
| Belania Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi |
| Masyarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Peranekat Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi - Bahan pelatihan - dst.. - Kegiatan... |
| Kegiatan... |
| JUMLAH BEU.NJA |
| SURPLUS / DEFISIT |
| PEMBIAYAAN Peneimaan |
| SILPA |
| Pencairan Dana Cadangan |
| Hasil Kekayaan |
| Desa Yane di pisahkan |
| Biilarw TakTerduqa |
| Kegiatan Kejadian Luar |
| Biasa |
| Belanja Barang dan |
| Jasa: |
| - Honor tim |
| - Konsumsi |
| - Obat-obatan |
| - dst... |
| Pembianlaan |
| } |
| RP |
| JUMI,AH |


| Pembentukan Dana Cadangan |
|-----------------------------|
| Penyertaan Modal Desa |
| JUMLAH ( RP |
| I |

DISETUJI.'I OLEH KEPALA DESA


(...)

(ft WALIBOfA EOTAIoBAGU

TATOITG BARA

Lampiran 2 : Peraturan Walikota Kotamobagu

Nomor : lS Tahun 2Ol5

Tanggal : 1$ mei 2015

## I..APORAN REALISASI PEI,AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DESA

## SEMESTER AKHIR TAHUN

PEMERINTAH DESA...

TAHUN ANGGARAN

| KODE REKEM NG | KODE REKEM NG | KODE REKEM NG | URAIAN | JUMI,AH ANGGAR AN (Rp.l | JUMI.,AH REALISA SI (Rp.) | LEBIH/ KURANG (Rp.) | KET. |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|
| | 1 | 1 | 2 | | | | 4 |
| | | | PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA ) | 3 | | | |
| 1 | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | Pendapatan AsIi Desa | | | | |
| 1 | 1 | I | Hasil Usaha | | | | |
| I | 1 | 2 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| I | 1 | 3 | Lainlain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| 1 | 2 | | Pendapgtan Tlansfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 2 | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | | | | |
| 1 | c | 4 | Bantuan Keuangan | | | | |
| I | 2 | 4 | Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | |
| 1 | 3 | | Pend.apatan Lain lain | | | | |
| 1 | .) | 1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| 1 | 3 | c | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | | | JUMLq,H PENDAPATAN | | | | |
| | | | BELANJA | | | | |
| 2 .) | | | | | | | |
| | I | | Bidang Peny eleng g araan Pemerintatnn Desa | | | | |
| 2 | 1 | I | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | |
| a | 1 | I | Belanja Pegawai: | | | | |
| | | | - Penghasilan Kepala Desa Perangkat Tetap dan | | | | |
| | | | - Tunjangan Kepala Desa | | | | |


| dan Perangkat |
|---------------------------------------------|
| - Tunjangan BPD |
| Operasional Perkaltoran |
| Belania Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor |
| - Benda POS |
| - Pakaian Dinas |
| dfan Atribut |
| - Pakaian Dinas - Alat |
| dan Bahan Kebersihan |
| - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan |
| - Air, Listrik,dasn Telepon |
| - Honor |
| - dst... |
| Belanja Modal - Komputer |
| - Mesin TIK |
| - Meja dan Kursi |
| - dst... |
| Belanja Barang dan Jasa |
| . |
| ATK |
| - Penggandaan |
| - Konsumsi Rapat |
| Operasional RT/ RW Jasa |
| Belanja Barang dan - ATK - Penggadaan |
| - Konsumsi |
| Rapat |
| - dst |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| Perbaikan Saluran Irieasi dan |
| Belania Barang iasa - Upah Keria |
| - Honor |
| - dst... Belania Modal |
| - Semen |
| - Material |
| - dst... |
| Pengaspalan ialan desa |
| - Upah Kerja |
| - Honor |

| | | | - dst... |
|----------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 2 | Belania Modal: |
| | | | - Aspal - Pasir - dst .. |
| 2 2 | 3 4 | I , | - dst... Kegiatan... Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi |
| c .) 2 2 | 2 3 | 3 | ::::* - Konsumsi - Bahan Pelatihan Masyarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat |
| 2 | 3 3 | | - dst... Kegiatan... |
| 2 2 | 4 4 5 | I I | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Bidang Pemberdayaan |
| | 5 | 1 1 | Ketertiban Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Bahan pelatihan |
| | 4 | 2 | |
| 2 | | | Bidarw Tak Terduqa |
| 2 2 | | 1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa Belanja Barang dan |
| | | | Jasa: - Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan - dst... |
| 2 | 5 | c | Keeiatan... JUMLAH BEI.A.NJA |
| | | | SITRPLUS / DEFISIT |
| | | | PEMBIAYAAN |
| 3 | 1 | | Peneimaan Pembiauaan |
| | I | | |
| 3 | | | |
| | | 1 | |
| 3 | | | SILPA |
| | | , | |
| 3 | 1 | | Pencairan |
| | | | Dana |

| | | | Cadangan |
|----|----|----|--------------------------------------|
| 3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Desa Yane di pisahkan |
| | | | JUMI,AH ( RP ) |
| 3 | 2 | | Pengehnran Pembiauaan |
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Desa |
| | | | JUMLAH ( RP ) |

## DISETUJUI OLEH KEPAI,A DESA


(...)

hwALITOTA BOTAUOBAGU*.


Lampiran 3 : Peraturan Walikota Kotamobagu

Nomor : lS Tahun 2Ol5

Tanggal : l$ Mlci 2Ol5

## IAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa

PEMERINTAH DESA ...

TAHUN ANGGARAN

| KODE REKENIN G | KODE REKENIN G | KODE REKENIN G | KODE REKENIN G | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | REAIJSA SI (Ro.l | LEBIH/ KURANG (np.) | KET |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 I | 1 | | | PENDAPATAN | | | | |
| | 1 | | | Pendapatan Asli Desa | | | | |
| I I | | 1 | | Swadaya, Partisipasi | | | | |
| I | 1 | 2 | | Hasil Usaha dan Gotons Rovonq | | | | |
| 1 | 1 a | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| | | | | Pend.apatan Tla nsfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Desa | | | | |
| 1 I | 2 | 2 | | Bagran dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | |
| | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa | | | | |
| I | 2 | 4 | | Bantuan Keuanqan | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | |
| I | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | |
| 1 | 3 | | | Pendapatan lain lain | | | | |
| I | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mensikat | | | | |
| I | 3 | 2 | | l,ainlain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 2 2 | 1 | | | BELANJA Biilang Pengeleng g araan | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | Pem.erintahon Desa Penghasilan Tetap dan | | | | |
| c | 1 | 1 | 1 | T\rniangan Belania Pesawai: | | | | |
| | | | | - Penghasilan Kepala Desa Perangkat Tetap dan | | | | |
| | | | | - I\:njangan Kepala Desa dan Perangkat | | | | |
| | | | | - Tunjangan BPD | | | | |
| 2 | 1 | 2 | | Operasional Perkantoran | | | | |
| a | 1 | 2 | 2 | Belania Barang dan Jasa | | | | |

| | | | | - Alat Tulis Kantor |
|-----|----|-----|----|--------------------------------------------|
| | | | | - Benda POS |
| | | | | - Pakaian Dinas dfan Atribut |
| | | | | - Pakaian Dinas |
| | | | | - Alat dan Bahan |
| | | | | Kebersihan |
| | | | | - Perialanan Dinas |
| | | | | - Pemeliharaan |
| | | | | - Air, Listrik.dasn Telepon |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst... |
| 2 | I | 2 | 3 | Belania Modal |
| | | | | - Komputer |
| | | | | - Meia dan Kursi |
| | | | | - Mesin TIK |
| | | | | - |
| | | | | dst... |
| 2 | 1 | | | Operasional BPD |
| 2 | 1 | 3 3 | 2 | BelanJa Barang dan Jasa |
| | | | | - ATK |
| | | | | - Penggandaan |
| | | | | - |
| | | | | Konsumsi Rapat |
| 2 | I | 4 | | Operasional RT/ RW Belanla Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | 4 | 2 | - ATK |
| | | | | - |
| | | | | Penggadaan |
| | | | | - Komsumsi Rapat |
| | | | | - dst .. |
| 2 | 2 | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| | 2 | I | | Perbaikan Saluran Irisasi |
| 2 , | 2 | I | o | Belania Barang dan iasa |
| | | | | - Upah Keria |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst... |
| 2 | 2 | I | 3 | Belania Modal |
| | | | | - Semen |
| | | | | - Material |
| | | | | - dst... |
| 2 | | | | Pengaspalan |
| | 2 | 2 | | ialan desa |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belania Barang dan Jasa : |
| | | | | Keria |
| | | | | - Upah |
| | | | | - Honor - dst... |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belania Modal: |
| | | | | -Aspal |
| | | | | - |
| | | | | Pasir |
| | | | | -dst. |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan... |

| 2 | 3 | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
|-----|-----|----|----|-----------------------------------------------|
| c | 3 | 1 | | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban |
| 2 | 3 | I | 2 | Belania Barans dan Jasa: |
| | | | | - Honor Pelatih |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Bahan Pelatihan |
| | | | | - dst... |
| 2 | 3 | 2 | | Kegiatan... |
| 2 | 4 | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| 2 | 4 | 1 | | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Peranskat |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belania Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor pelatih |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Bahan pelatihan |
| | | | | - |
| | | | | dst... |
| 2 | 4 | 2 | | Kegiatan... |
| c o | 5 5 | 1 | | Biilarq Tak Terduqa Kegiatan Kejadian Luar |
| 2 | 5 | I | 2 | Biasa Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor tim |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Obat-obatan |
| | | | | - dst... |
| c | 5 | 2 | | Kegiatan... |
| | | | | JUMLAH BELANJA |
| | | | | SURPLUS / DEFISIT |
| 3 | | | | PEMBIAYAAN |
| 3 | 1 | | | Peneimaan Pembiauaan |
| 3 | I | 1 | | SILPA |
| 3 | 1 | 2 | | Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | 3 | | Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan |
| | | | | JUMLAH ( RP ) |
| 3 | c | | | Pengefuaran Pembiauaan |
| 3 | 2 | I | | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | | Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( RP ) |
| | | | | - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN |



TANGGAL

T"tD

(KEPALq DESA ...)

gE wruxorA KOITAUOBAGU(.


l,ampiran 4 : Peraturan Walikota Kotamobagu

Nomor : lS Tahun 2O15

Tanggal : AS lrlal 2Ol5

## LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

| URAIAN | TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan) | TAHUN N-l (Tahun Sebelumnya) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| I. ASET DESA A. ASETIANCAR 1. Kas Desa a. Uang kas di Bendahara Desa b. Rekening Kas Desa 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. dst... 3. Persediaan 0. Kertas Segel b. Materai C. dst... | | |
| B. ASETTIDAK I.ANCAR 1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Desa 2. Aset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi - dst... 3. Dana Cadangan - Dana Cadangan 4. Aset tidak lancar Lainnya | | |
| JUMLAH ASET TIDAK I,ANCAR JUMLAH ASET fA + A, | | |
| II. KEWA.'IBAN JANGKA PENDEK JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |

TANCTGAL


(KEPALA DESA ...)



Lampiran 5 : Peraturan Walikota Kotamobagu

Nomor : lt

Tahun 2015

Tanggal : ?-t lvrc, 2015

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DESA PEMERINTAH DESA... TAHUN ANGGARAN

| KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | URAIAN | ANGGARAN Bp.) | KETERANGAN |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| | | | , | 3 | 4 |
| 1 | | | PENDAPATAN | | |
| I | I | | Pendapatan Asli Desa | | |
| 1 | I | 1 | Hasil Usaha | | |
| 1 | 1 | 2 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | |
| 1 | 1 | 3 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | |
| 1 | 2 | | Pertdapatan Transfer | | |
| 1 | 2 | I | Dana Desa | | |
| 1 | 2 | 2 | Bagran dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | |
| 1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | | |
| 1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | | |
| 1 | 2 | 4 1 4 | Bantuan Provinsi | | |
| 1 | c | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | |
| 1 | 3 | | Pendapatan lain tain | | |
| 1 | 3 | 1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke- 3 yang tidak mensikat | | |
| 1 | 3 | | yang | | |
| | | 2 | Lain-lain Pendapatan Desa sah | | |
| | | | JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 2 2 | I | | BELANJA Bidang Pengelenggaraan Pemerintahan Desa | | |
| 2 | 1 | I | Penghasilan Tetap dan T\.rniangan | | |
| 2 | 1 | 1 1 | Belania Pegawai: | | |
| | | | - Peng[asilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | | |
| | | | -Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | | |
| | | | - Tunjangan BPD | | |
| 2 | 1 | 2 | Operasional Perkantoran | | |
| 2 | 1 | 2 2 | Belania Barang dan Jasa | | |
| | | | - AIat Tulis Kantor | | |
| | | | - Benda POS | | |
| | | | - Pakaian Dinas dfan Atribut | | |
| | | | - Pakaian Dinas - | | |
| | | | Alat dan Bahan Kebersihan | | |
| | | | - Pe{alanan Dinas - Pemeliharaaa | | |

| - Air, Listrik,dasn Telepon |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Honor - dst... |
| Belania Modal - Komputer - Meia dan Kursi |
| Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan |
| Belania Modal - Semen - Material - dst... Pengaspalan ialan desa Belania Barang dan Jasa : - Upah Keria - Honor - dst... |
| Belania Modal: -Aspal |
| - Pasir - dst .. |
| Kegiatan... |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan |
| Ketertiban Belania Barang dan Jasa: |
| - Honor Pelatih -Konsumsi - Bahan Pelatihan |
| - dst... |
| Kegiatan... |

| 2 | 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-------|
| 2 | 4 | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat | 1 |
| 2 | 4 | Belania Barans dan Jasa: | 1 2 |
| | | - Honor pelatih | |
| | | - Konsumsi | |
| | | - Bahan pelatihan | |
| | | - dst... | |
| 2 | 4 | Keeiatan... | 2 |
| | | Biilanq TakTerduqa | |
| | | | 4 |
| 2 | | Kesiatan Keiadian Luar | 2 5 |
| 2 | 5 | Biasa Belania Barang dan Jasa: | 1 2 |
| | | - Honor tim | |
| | | - Obat-obatan - | |
| | 5 | dst... | |
| | | SURPLUS DEFISIT | |
| | | / | |
| 3 | 1 | PEMBIAYAAN | 3 |
| 3 | 1 | Peneimaan Pem.biayaan SILPA | |
| 3 | | Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yane dipisahkan | 3 1 c |
| | I | | |
| | | | 3 |
| | | JUMLAH (RP) | |
| 3 | | JUMLAH ( RP ) | 2 |
| | | Pengeluaran Pembiagaan Pembentukan Dana Cadangan | |
| 3 | | Penyertaan Modal Desa | c 1 |
| .l | | | |
| | | | 2 2 |

DISETUJUI OLEH KEPALA DESA


(...)

h wALrroTA rorAfoBAcur(


Lampiran 6 : Peraturan lt/alikota Kotamobagu

Tanggal : lf

Mti

Nomor : lS Tahun 2015

2015

## RENCANA ANGGARAN BI,AYA

DESA...

KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

1. Bidang

:

2. Kegiatan : ________________
3. Waku Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

:

| NO. | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN [Rp.] | JUMI.AH (Rp.) |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | .) | 4 | 5 |
| JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | |

tanggal

Disetujui/ mengesahkan Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan


L,ampiran 7 : Peraturan Walikota Kotamobagu

Nomor : 1l Tahun 2O15

Tanegal : 35 mci 2015

SURAT PERMII.ITAAN PEMBAYARAN ( SPP )

DESA...,...

KECAMATAN

TAHUNANGGARAN

- l. Bidang :
3. Waktu Pelaksanaan :
2. Kegtatarr : ________________

Rincian Pendanaan :

| NO. | URAIAN | PAGU ANGGARAN | PENCAIRAN S.D. YG LALU | PERMIIiITAAN SEKARANG | JUMLAH SAMPAI SAAT INI | SISA DANA |
|-------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) |
| | JUMITq,H | | | | | |

+anggal

Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa

Setujui untuk dibayarkan Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

Telah dibayar lunas Bendahara



Lamptan 8 : Peraturan Walikota Kotamobagu

Nomor : tS Tahun 2015

Tanggal : 1S tlG' 2015

BUKU KAS UMUM KECAMATAN

DESA...

TAHUNANGGARAN

| N : | T 1 | KODE REKEMNG | URAIAN | PENERIMA AN (Rp.) | PENGELUAR AN (Rp.) | NO BUKTI JUMI,AH PENGELUARAN KOMULATIF | KODE REKEMNG | KODE REKEMNG | |
|-----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 1 | | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| JUMI,,q,H | JUMI,,q,H | JUMI,,q,H | JUMI,,q,H | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | JUMI,,q,H | JUMI,,q,H |

tanggal

BENDAI{ARA DESA,

MENGETAHUI KEPALA DESA,



Peraturan Walikota Kotamobagu

: ll Tahun 2O15

2l M(ir 2015

Lampiran 9

Nomor

Tanggal

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA... KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

1 Bidang

| | | | Penerimaan (Rp) | Penerimaan (Rp) | Nomor Bukti | Pengeluaran(Rp: | Pengeluaran(Rp: | Jumlah an ke Bendahara | |
|-----|---------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| No. | Tanggal | Uraian | Dari Bendahara | Swadaya Masyarakat | | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Modal | Pengembali | Saldc Kas (Rp.) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | | 10 |
| | | Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya_ | | | | | | | |
| | | Jumlah | | | | | | | |
| | | Total Penerimaan | | | | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | |
| | | | | | | Total Pengeluaran Saldo Kas | Total Pengeluaran Saldo Kas | Total Pengeluaran Saldo Kas | |

Desa...,...

... ... .,Tanegal... ...

Pelaksana Kegiatan


Lampiran 1O : Peraturan Walikota Kotamobagu

Nomor

: lS Tahun 2015

Tanggal : 2S lrtsi 2015

BUKU BANK DESA

DES4...

KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

BUI,AN

:

BANKCABANG :

REK. NO.

| No | TANGGAL TRANSAKSI | URAIAN TRANSA KSI | BUKTI TRANSAK SI | PEMASUKAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | SALDO |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------|
| No | TANGGAL TRANSAKSI | URAIAN TRANSA KSI | BUKTI TRANSAK SI | SETO RAN | BUNGA BANK [RpL | PENARIKAN (Rp.) | PAJAK (Rp.) | BIAYA ADMINISTRA SIRpL | SALDO |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 10 |
| TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | | | | | | |
| TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | | | | | | |

## MENGETAHUI KEPAII, DESA

BENDAHARA DESA


Lampiran l1 : Peraturan Walikota Kotamobagu

Nomor

: lS Tahun 2Ol5

Tanggal : 2i mei 2Ol5

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

DESA...

KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN ...

| No. | TANGGAL | URAIAN | PEMOTONGAN (Rp.) | PENYETORAN {Ro.} | SALDO tRp.) |
|--------|-----------|----------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| JUMLAF | JUMLAF | JUMLAF | | | |

tanggal

MENGETAHUI KEPALA DESA

BENDAHARA DESA

Lampiran 12 : Peraturan Walikota Kotamobagu

Tanggal : zs Mci 2015

: lS Tahun 2015

## PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

KECAMATAN

DESA...

TAHUN ANGGARAN

- l. Bidang

:

2. Kegiatan : ________________

| NO. | PENERIMA | URAIAN | JUMI.AH (Rp.) |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| I | 2 | 3 | 4 |
| JUML,AH (Rp.) | JUML,AH (Rp.) | JUML,AH (Rp.) | |

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan ad:ninistrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan pemndangundangan.

Detnikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

...,tanggaI ...

Pelaksana Kegiatan

Nomor