Unknown Unknown Nomor 19 Tahun 2009 tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOT A.AN DENGAN RABMAT TUBAN YANG MAHA l'.SA BOPAff SfflJBONDO~ Meahnbuc a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerab mempunyaj bak dan kewajiban menptrv dan mengurus sr.D(tiri urusan pemerintabannya untuk ,neningbtkan efisiensi dan efdaifi1Bs penyelcngpraan pcmeriotabnn dan pe1ayamm kq,ada muymakat, untuk mendukuog penyelcoggaraan pemerintaban tcuebut, dipcdubn sumber-sumber pembiayaan yang salah satunya adalah ck:ngan pgak. daerah; - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Uodang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak .Daenh dan Remousi Daaah, maka pcmungutan p-.jak daerah yang mai.h DlfflP'N pada Undang-Undang NOIDOr' 18 Tabon 1997 sebagaimana telah diubab dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sudah tidak. se.,uai Jagi da1am perkembangam,Y"lebiogga pedu diganti; - c. bahwa guna rnaksud sebagai:mana teJsebut buruf a clan huruf b hilmmm ini, perlu manbmtnt Pfflmnn Danh ..,,... Pajak Bumi Dan 8angunan Penlesaan Dan Pedrotaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahon 1950 teotang Pembentubn Dac:r. daemh Kabupaten dalmn Unglomgan Provinsi Jawa Tunur (Lembenm Negara R.epublik Indonesia Tamm 1950 Nomor 19~ Tambehan Lembaran Negara Nomor 9 dan Baita Negara Republik ~ Tabun 1950 Nomor 41) sebegai:mana telah diubeb dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 2730); - 2... Undaag-Undmg Nomor B Tahuo 1981 tmtaag Ki1lb Undaog-Uodlng Hukum Acara Pidall8 (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tamm 1981 Nomor 76, Tamhahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (lemabaran Negara Republik Indonesia Tahwi 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor l 0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perund.ang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahwi 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten1ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tent.mg Perubahan Kedua Aw Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtm 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubaban Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah K.abupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksaoaao Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagiban Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengahapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimaoa telah diubah dengao Peratu.ran Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44652); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5161); 17. Peratura.n Pemerintah Nomor 91 Taliun 2010 ttg Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah A tau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S 179); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TahWl 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahu.n 2008 Nomor 13); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun. 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo(Lembaran Daerah K.abupateo Situbondo Tahun 2008 Nomor3). Deap11 Persetaju.a11 Bersama DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Dan BUPAn SITUBONDO MEMUfUSKAN (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah A tau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S 179);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TahWl 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahu.n 2008 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun. 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo(Lembaran Daerah K.abupateo Situbondo Tahun 2008 Nomor3).
Deap11 Persetaju.a11 Bersama
DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPAn SITUBONDO
MEMUfUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOT AAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Paull
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerint.ah Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah K.abupaten Situbondo.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah sesuai dengan peraturan penmdang-undangan yang berlaku.
7. Bad.an adalah sekwnpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firm.a, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, at.au organisasi lainnya, lembaga dan bentuk. badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Bruni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau B~ kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perk.ebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bumi adalah pennukaan bwni yang meliputi tanah clan perairan peda1aman serta laut wilayah kabupaten/kota.
10. Bangunan adalah konstruksi tekhnik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
8. I 1. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutaag.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transakasi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transakasi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan barn, atau NJOP pengganti.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang .harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, da1am Tahun Pajak. atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagiban pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Setoran Pajak Dae~ yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak D~ yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah so.rat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang.
5
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah KU1'8Dg Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanlcsi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Dae.rah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sarna besamya dengan jmnlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutn.ya disingkat SK.PDLB, adalab surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan rulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang› undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Ku.rang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah. Surat Keputusan PembetuJan, atau Surat Keputusan Keberat:an.
24.
- Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan at.as keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah KU1'8Dg Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pibak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan infonnasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biay~ serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
27. Penyidik Pegawai Negeri SipiJ selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang diberi wewenang khusus oleh uodang› undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Situbondo yang meinuat ketentuan pidana.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, k~ dan/atau bukti yang dilaksaoakao !i,CC31'8 objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajalcan daerah dan retribusi daerah.
6
29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untulc mencari serta mengwnpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah clan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
Pasal 2
Dengan nama Pajak Bmni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau B~ kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perbutaoao, clan pertambangan.
Pasa13
- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dim.iliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Sadan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Tennasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel. ~ clan emplasemennya. yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut ;
- b. jalan Toi
- c. kolam renang ;
- d. pagar mewab.;
- e. tern.pat olah raga ;
- f. galangan kapal, dennaga ;
- g. taman mewah ;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air clan gas, pipa minyak; clan
- i. menara.
- (3) Tidak tennasuk objek Pajak Bumi clan Bangunan Perdesaan clan Perk.otaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bumi clan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang :
13. a Digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi clan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan ;
- b. Digunakan semata-mata untulc melayani kepentingan umum di bidang ibadab., sosial, kesehatan. pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak. dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ;
- c. Digunakan untuk kub~ peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. Merupakan hut.an lindung, hutan suak.a alarn, hutan wisa~ taman nasionaJ, tan.ah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, clan tao.ah Negara yang belum dibebani suatu hak ;
- (4) Besarnya NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
-
7
Pasa14
- (1) Subjek Pajak Bumi clan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak. atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BUIIli dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki. menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
DASARPENGENAAN,TARIF,DAN
CARA PENGWTUNGAN PAJAK
Pasa15
- ( 1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan clan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besamya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan.
- (3) Penetapan besaran NJOP sehagaimana dimaksud apada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.
Pasal6
- (I) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diklasifikasikan sebagai berikut :
- a Untuk NJOP di bawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) ditetapkan sebesar0,13% (not koma tiga belas persen).
- b. Untuk NJOP mulai dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) ke atas ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
BAB III - DASARPENGENAAN,TARIF,DAN
Pasal 5
- (2) Besaran pokok Pajak Bwni dan Bangunan Perdesaan dan Perkot.aan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sehagaimana dima.ksud dalam ayat (I) dengan dasar pengenaan pajak sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 4).
BAB III - DASARPENGENAAN,TARIF,DAN
Pasal 6
- (I) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diklasifikasikan sebagai berikut :
- a Untuk NJOP di bawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) ditetapkan sebesar0,13% (not koma tiga belas persen).
- b. Untuk NJOP mulai dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) ke atas ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Bwni dan Bangunan Perdesaan dan Perkot.aan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sehagaimana dima.ksud dalam ayat (I) dengan dasar pengenaan pajak sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 4).
BABIV
WILAYAHPEMUNGUTAN
Pual7
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan clan Perlcotaan yang terutang dipungut di wilayah K.abupaten Situbondo dimana tempat Bumi dan Bangurum Peredesaan dan Perkotaan berlokasi.
BABV
MASA DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pua18
- (1) Tahun Pajak adalahjangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal I januari.
8
- (3) Masa pajak dimulai tanggal I Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada Tahun berkenaan.
BABVI
PENDATAAN
BAB III - DASARPENGENAAN,TARIF,DAN
Pasal 9
- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat› lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
BAB III - DASARPENGENAAN,TARIF,DAN
Pasal 11
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adaJah instansi yang berwenang rnemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
BABVI
PEMUNGUTAN PAJAK
BAB III - DASARPENGENAAN,TARIF,DAN
Pasal 12
- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarlran SPPT atau SKPD.
BAB III - DASARPENGENAAN,TARIF,DAN
Pasal 13
- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
2. a SKPDKB dalam hal, jika berdasarlran ha.ffl pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar,
- b. SKPDK.BT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belwn terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
9
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kek:urangan pajak yang terutang dalarn SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayst (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wsktu paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SK.POK.BT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebessr 100%, (seratus persen) dari jumlah kelrurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaiksn sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
Puall4
- ( l) Tata cara penerbitan SPPT, SKPD, SKPDN SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian clan penyampaian SPPT, SKPD. SKPDN SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimans d:imaksud dalam Pasal 12 ayat (2) clan Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.
PENAGIHAN PAJAK
Pual 15
- ( 1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- a pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari basil penelitian SPOP terdapat kelrurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administntifberupa bunga sebesar 2°/o (dua perseo) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajalc.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelahjatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2o/o ( dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
BABVIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
BAB VII - PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16
- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak clan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
-
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetul~ Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupalcan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
2. (J) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (J) dan (2) pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) sebul~ yang dihitung pada saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Bupati atas pennohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajal4 dengan dikenakan bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan.
- (5) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran. penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17
- (1) Pajak yang terutang
BAB VII - PENAGIHAN PAJAK
Pasal 19
- (I) Bupati daJam jangk:a waktu paling lama 12 (dua betas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan at.as keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati at.as keberatan dapat berupa menerima selW'Uhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (1) teJah Jewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB VII - PENAGIHAN PAJAK
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.
Pual21
- (l) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permobonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. dengan alasan yangjelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak k.eputllSan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan pennohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
Pual22
- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian at.au seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambab imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan tmtuk paling lama 24 (dua puluh em.pat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam ha1 keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 500/4 (lima puluh persen) dari jumlab pajak ## BAB XIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pual27
- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan onv,et paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentwm besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pual28
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah daJam rangka melaksaoakan peratW'an penmdang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokwnen yang menjadi dasarnya dan dokumen Jain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak dengan Peraturan Bupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasall9
- (1) Instansi yang melaksanakan. pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif atas d$8l pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (I) diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXV
PENYIDIKAN
PasalJO
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di linglrungan Pemerintah Daerah diberi wewenang k.husus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukwn Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
4. a menerima, mencari, mengumpulkan, clan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
5. diatur
r,..,
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buJru. catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap baban bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli daJam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangswig dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melalrukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan.
- (4) Penyidik sehagaimana dimaksud pada ayat (1) mernberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikanoya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan k.etentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31
- (l) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) t.ahun atau pidana denda paling banyak 2 ( dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampailcan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Pua.132
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (Hrna) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhimya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan penerimaan Negara.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksaoaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. I r LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO T AHUN 2011 NOMOR 19 •.~ . . .. .. , ' ,. . ... •---- i ¥!~ P:w -•• - i ~bt. H\J~NI &lt;:\ A~•~ ~o..n ~J. ~cb