PERATURAN BUPATI MA Nomor 04 Tahun 2013 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PEN:ETAPAN TARIF DASAR NILAI SEWA REKLAME DALAM PAJAK REKLAME BUPATI SERAM BAGIAN BARA1\ (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
-
- a.
- bahwa untuk melaksanakan pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 5 tahun 2013 dan tertib administrasi Pemungutan Pajak Daerah untuk jenis Pajak Reklame, perlu dijabarkan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pemungutan, Penyilenggaraan dan Penetapan Tarif Dasar Nilai Sewa Reklame dalam Pajak Reklame;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan, Penyelenggaraan dan Penetapan Tarif Dasar Nilai Sewa,.. Reklame dalam Pajak Reklame dengan Peraturan Bupati; b
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembarar. Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Suraf Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);' 5
Menetapkan :
- Indonesia Nomor 5049); NOMOT Lemndaran Negara
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintalian Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN TABlIF DASAR NILAI SEWA REKLAME DALAM PAJAK REKLAME
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Seram Bagian Barat.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan .
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adjilah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Setiap Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha atau objek Reklame dengan menggunakain formulir pendaftafan Wajib Pajak di Instansi Pelaksana..
- (2) Objek Reklame adalah semua penyelenggara Reklame
- (3) Tidak termasuk sebagai objek pajak Reklame adalah:
- a. Penyelenggara Reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut yang luasnya tidak melebihi 0,5 m? (nol koma lima meter persegi) dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) buah;
- d. Penyelenggaraan Reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan/atau peruntukan tanah, dengan kei:entuan luasnya tidak melebihi 1 m2 (satu meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah tersebut kecuali reklame produk;
- e. Penyelengaraan reklame yang memuat himbaga yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi Im^ (satu meter pers(;gi) Dan diselenggarakan di atas tanah/ bangunan yang bersangkutan , dan;
- f. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah termasuk Pemerintah Desa;
- (4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penaaggung Pajak di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset diierah kabupaten Seram Bagian Barat.
- (5) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dengan melampirkan:
- a. Fotocopy indentitas diri (KTP, SIM, Pasport);
- b. Fotocopy akte pendirian (untuk badan usaha); dan
- c. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang.
- (6) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset daerah kabupaten Seram Bagian Barat , paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum usahanya diselenggarakan.
- (7) Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menerbitkan NPWPD secara jabatan,
- usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD.
- (9) Setiap penyelengaraan reklame hams melunasi pajaknya terlebih dahulu sebelum pemasangan.
- (10) Setiap penyelengaraan reklame hams mendapatlcan pengesahan bempa legalisasi dari Dinas Pendapatan Pengelola Keujingan dan Aset daerah kabupaten Seram Bagian Barat.
- (11) Reklame yang telah berakhir masa pajaknya hams dilepas, ditumnkan dan/atau dibongkar oleh penyelenggara reklame apabila masa pajaknya tidak diperpanjang lagi.
Bagian Kedua Pelaporan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Setiap Wajib Reklame, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangai oleh Wajib Pajak atau P&lt;inanggung Pajak serta menyampaikannya ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset daerah kabupaten Seram Bagian Barat.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset daerah kabupaten Seram Bagian Barat.
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhimya masa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatLih pada satu hari kerja berikutnya.
- (5) SPTPD diangap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Temtang Pajak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklam,
- (2) Pajak Reklame terhutang dalam masa pajakterjadi pada saat kegiatan penyelenggaraanreklame dilakukan.
PENETAPAN DAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Penetapan
lain yang dipersamakan. SKPD atau aokumen
Bagian Kedua
Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 6
- (1) Pajak Reklame adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan reklame.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Nilai Sewa Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 7
- (1) Tarif Pajak Reklame adalah 20% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) ditambah Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).
- (3) Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah Nilai Klasifikasi Kawasan ditambah Nilai Titik Kawasan/Lokasi.
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 8
- (1) Kawasan/Lokasi adalah komponen Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) yang diperhitungkan
BAB III - Bagian Kedua
Pasal 9
- (1) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebgaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk jenis papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya terdiri dari :
- a. Kertas;
- b. Kain;
- c. Kanvas;
- d. Kayu;
- e. Plastic
- f. Logam
- g. Kaca;
- h. Fiber glass
- i. Batu/beton; dan
- j. Mat bersinar/penyiriaran
- a. Kekiame Kian/vinil;
- b. Reklame melekat/stiker;
- c. Reklame selebaran;
- d. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- e. Reklame udara;
- f. Reklame apung;
- g. Reklame suara;
- h. Reklame peragaan; dan
- i. Reklame film/slide.
- (3) Perhitungan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditentukan dengari menjumlahkan NJOPR dengan Nilai Titik Kawasan/Lokasi.
- (4) Contoh perhitungan Pajak Reklame sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

## BAB IV

## PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

## Pasal 10

- (1) Pembayaran masa Pajak Reklame dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan mengjunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas wak u pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilakukan pada Bendahara Penerima DPPKAD.
- (5) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga. Apabila terjad tunggakan pajak maka pemilik rekleme orang atau baddan, bertanggung jawab atas pembayaran tunggakan pajak tersebut.
- (4) Apabila masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pernbayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka w^aktu pahng lama 24 (dua puluh empat) bulan. , , . a t--i 4.

## BAB V SANKSI

## Pasal 11

- (1) Bupati dapat menunjuk pejabat instansi pekiksana berwenang untuk memberikan sanksi berupa pemberian tanda atau tulisan pada materi Reklame bagi penyelenggara reklame yang tidsik membayar, menunggak pajak reklamenya, dan/atau masa pajaknya sudah berakhir.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat instansi pelaksana berwenang untuk melepas, menurunkan reeklame yang tidak membayar pajak reklamenya dan/atau masapajaknya sudah berakhir.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang di Imgkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untu membongkar reklame yang tidak membayar pajak reklamenya dan/atau masa pajaknya sudah berakhir.

instansi Pelaksana pemungutan Pajak Reklame adalah SKPD/unit Kerja di lingkungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang bei'tugas dan bertanggung jawab dibidang Pendapatan Daerah.

## BAB VII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan teknis serta bentuk/format formulir yang berkaitan dengan penetapan/pembayaran/penyetoran/ penagihan Pajak Reklame yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan mempedomani ketentuan peraturan perudang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diuncangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat


INUMUK

lAtlUiN ZUlO

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYELENGGARAAN, DAN PENETAPAN TARIF DASAR NILAI SEWA REKLAME DALAM PAJAK REKLAME

## CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

- A. Contoh Perhitungan Pajak Reklame Jenis Papan/]3ilboard : perusahaan "x" dalam mempromosikan produknya dengan memasang reklame jenis papan/billboard dengan ukuran, lebar : 2m dan panjang 4 m, menggunakan material (bahan) logam yang di pasang diluargedung Jl. Trans Seram - Piru ( kawasan A) dengan sudut p£.ndang 2 (dua)

Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) :

NSR

- = NJOPR + NSPR

NJOPR

- = Rp. 450,- /m2 (Jenis Bilboard dari Logam)

NSPR

- = Rp. 1.000,-/m2 (Kawasan Adipasangdiluar gedung) Nilai klasifikasi kawasan dengan sudut pandang 2 adalah: Skor sudut pandang x NJOP =(1,2 x Rp. 450,-) + Rp. 540,-

- = Rp. 1.000 + Rp. 540,-

- = Rp. 1.540,-

Jadi NSR dengan luas Sm^ selama 1 (satu) tahun adalah :

- = 8 X(Rp. 450 + Rp. 1.540)

- = 8xRp. 1.990,-

- = Rp. 15.920,- X365 hari

- = Rp. 5.810.800,-tahun

Cara menghitung Pajak Reklame adalah :

Pajak Reklame =

Nilain Sewa Reklame x Prosen Pajak Reklame Prosentase Tarif Pajak Reklame berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentar^g Pajak Daerah sebesar 20% (dua puluh prosen) nilai klasifikasi kawasan dengan sudut pandang 2 adalah :

Pajak Reklame = Rp. 5.810.800,-x 20%

- = Rp. l\452.700,-/Tahun

## B. ContohPerhitungan Pajak Reklame Jenis Spanduk :

Perusahaan "Z" dalam mempromosikan produknya dengan memasang reklame jenis kain (spanduk) sebanyak 1 (satu) lembar dengan ukuran, lebar ; 0,6m dan panjang : 5 m, yang dipasang di luar gedung (kawasan

B)

Cara Perhitungan Nilai SewaReklame (NSR):

NSR

- = NJOPR + NSPR

NJOPR

- = Rp- 2.500,-/m2Jenis Kain (spanduk)

NSPR

- = K.p. 800,-/m^ (Kawasan Bdipasang diluar gedung) Catatan: untuk pajak reklame selain jenis billboard tidak memakai nilai klasifikasi kawasan

Jadi NSR dengan Luas 3 m^ sebanyak 1 (satu) lembar perhari adalah ;

- 3 X(Rp. 2.500 + Rp. 800)

- 3xRp. 3.300,-

rrosentase larii h'ajaK Keiciame berdasarkan Ferda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah sebesar 20% (dua Puluh Prosen), adalah :

Pajak Reklame =

Rp. 9.900,- x 20%

Rp. 2:475,- / hari

- C. Contoh Perhitungan Pajak Reklame jenis berjalan termasuk pada kendaraan :

Perusahaan y dalam mempromosikan produknya dengan memasang reklame pada kendaraan senyak 1 (saru) kendaraan dengan ukuran, lebar ; 1.5 m dan panjang ; 3 m, dengan 2 sisi, yang beralamat di kawasan A.

Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) :

NSR

- = NJOPR + NSPR

NJOPR

- = Rp. 800,-/m2 Jenis Berjalan termasuk pada kendaraan

NSPR

- = Rp. 1.000,-/m2 (beralamat di kawasan A) Catatan : untuk Pajak Reklame jenis berjalan termasuk pada kendaraan memakai nilai titik kawasan berdasarkan alamat perusahaan.

Jadi NSR dengan Luas 4 dengan 2 (dua) sisi ptirhari adalah :

- = 4 m^x 2 (Rp. 800 + Rp. 1000)
- = 8xRp. 1.800,-
- = Rp. 14.400/hari

Cara menghitung Pajak Reklame adalah :

Pajak Reklame =

Nilai Sewa Reklame x Prosen H^arif Pajak Reklame Prosentase Tarif Pajak Reklame berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah sebesar 20% (dua Puluh Prosen), adalah :

Pajak Reklame =

Rp. 14.400,- x 20%

Rp. 3.600,-/ hari

- D. Contoh Perhitungan Pajak Reklamejenis balon udara : Perusahaan "W" dalam mempromosikan prodLiknya dengan memasang reklame udara (balon udara) sebanyak 1 (satu) buah di pasang di kawasan A ( Jalan Sekolah)

Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) :

NSR

- = NJOPR + NSPR

NJOPR

- = Rp. 115.000,-/buahJenis Reklame Balon Udara

fvjSPR

- = Rp. 1.000,-/buah (di kawasan A) Catatan ; untuk Pajak Reklame selainjenis billboard tidak memakai nilai klasifikasi kawascin.

Jadi NSR dengan 1 buah balon udara perhari adalah :

- = Ix (Rp. 115.000 + Rp. 1000)
- = 1 XRp. 116.000,-

k

uara menghitung l^ajak Keklame adalah :

•

'

Pajak Reklame =

Nilai Sewa Reklame x Prosen Ttirif Pajak Reklame Prosentase Tarif Pajak Reklame berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah sebesar 20% (dua Puluh Prosen), adal.ah :

Pajak Reklame =

Rp. 116.000,-X 20%

Rp.

25.000,-/ hari

JAC

BAGIAN BARAT

r

RIK

PUTTILEIHALAT

PATI

F A