PERATURAN BUPATI MA Nomor 85 Tahun 2016 tentang OPTIMALISASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (berlaku 29 Desember 2016)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 85 TAHUN 2016
TENTANG
OPTIMALISASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR,
Menimbang
- a. bahwa guna kelancaran dan optimalisasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Banjar diperlukan ketersediaan data dan penyediaan informasi sebagai acuan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat.
13. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melaui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar.
16. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat LP2KD adalah Dokumen yang merupakan rangkuman seluruh Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TKPKD.
17. Basis Data Terpadu Tahun 2015 yang selanjutnya disingkat BDT 2015 merupakan Sistem data elektronik yang berisi Nama, Alamat, NIK dan Keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu.
18. Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat SIMNANGKIS yaitu Sistem Pengelolaan Data Rumah Tangga Sasaran yang bersumber dari data Basis Data Terpadu Tahun 2015 yang dikemas sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi untuk membantu pengambilan kebijakan dalam menentukan program-program penanggulangan kemiskinan.
Bagian Kesatu Tanggung Jawab
BAB II - PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pasal 2
Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
Bagian Kedua Penanggulangan kemiskinan
BAB II - PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pasal 3
Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui :
- a. Strategi
1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; dan
4. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
Program
1. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
3. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
4. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Bagian ketiga
Tujuan dan Kegiatan Penaggulangan Kemiskinan
BAB II - PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pasal 4
- (1) Tujuan dari kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah untuk mengotimalkan kegiatan yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam membantu masyarakat miskin mendapatkan kehidupan yang layak serta terfasilitasi terhadap pelayanan dasar yang dibutuhkannya.
- (2) Bentuk Kegiatan Penanggulangan kemiskinan Daerah adalah :
- a. mengkoordinasikan setiap kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan lintas sektor maupun swasta berupa sinergitas, singkronisasi dan harmonisasi;
- b. melaksanakan maupun memfasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran, tepat waktu dan berbasis kewilayahan;
- c. membuat dokumen SPKD yang akan menjadi acuan bagi lintas terkait maupun pihak swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- d. pengelolaan SIMNANGKIS dan pengembangan data pada SIMNANGKIS;
- e. membuat dokumen LP2KD untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan dan pengedalian program-program percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
- f. pengelolaan Data BDT 2015 untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Bagian Kesatu Kelembagaan
BAB III - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 5
- (1) Untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan maka dibentuk TKPKD.
- (2) Untuk membantu kelancaran tugas TKPKD dibentuk Sekretariat TKPKD.
- (3) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
Bagian Kedua
Sistem Penyelenggaraan
BAB III - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 6
Sistem penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Daerah meliputi :
- a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan dengan melalui basis data terpadu yang digunakan oleh instansi terkait/skpd atau pihak swasta dan masyarakat dalam menyelenggerakan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- b. pengembangan indikator kemiskinan yang disesuaikan dengan kondisi daerah; dan
- c. pembangunan serta pengembangan informasi yang berkaitan dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis teknologi.
Bagian Ketiga
Pembangunan dan Pengembangan informasi
BAB III - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 7
- (1) Pembangunan dan pengembangan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan pemanfaatan aplikasi serta pengolahan data sebagai informasi yang akan digunakan oleh para aparat terkait dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pembangunan dan pengembangan informasi meliputi:
- a. penghimpunan,pengumpulan dan pengolahan data kegiatan penanggulangan kemiskinan baik kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah, propinsi kalimantan selatan;
- b. analisis data dan menyajikan dalam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan TKPKD; dan
- c. pengelolaan aplikasi yang berkaitan dengan indikator kemiskinan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 8
Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat memanfaatkan segala informasi yang dikelola oleh Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah baik berupa data maupun informasi lainnya.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 29 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 85 ## BAB IV ## SUMBER DAYA MANUSIA ## Pasal 9 - (1) Untuk mengoptimalkan dan memperlancar kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah dengan berbasis teknologi diperlukan sumber daya manusia yang memahami dan mengembangkan teknologi sesuai dengan kebutuhan. - (2) Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penunjukan tenaga kontrak sesuai dengan keperluan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Daerah. - (3) Pembiayaan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan besaran Upah sesuai dengan upah minimum Provinsi Kalimantan Selatan. - (4) Hak dan Kewajiban tenaga kontrak mengacu pada ketentuan yang berlaku. ## BAB V PENUTUP Pasal 10

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 29 Desember 2016

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. KHALILURRAHMAN