PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 1 Non;ior . 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);' 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun � 003 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 6. Undang-Undang ... 000077 - Tah 2004 tentang Perbendaharaan 6. Undang-Undang Nomor 1 un . 2004 Nomor Negara (Lembaran Negara Republik InRdonebs:tT ��� ;nesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara epu I 4355); . 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 � 4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik (ndonesi.a Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakh1r dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TarnlJahan Lernbaran Negara Republik Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pe � erintah Nomor 38 Tah.un 2007 tentang Pembagian Urusan Pemermtahan Antara Pemenntah Pemerintahan o ah P · · D p · ah · aer rovmsi an emennt an Daerah Kabupaten/Kota (L b Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 T e �� an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); ' am an 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tent o · · k ang rgamsasi Perang at Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republ'k I d · Nomor 4741); 1 n onesia - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tent p d p didik ( ang en anaan en 1 1 an Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik I d · Nomor 4864); n onesia 17. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lem baran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOmor 5157); 19. Peraturan Daerah Kabupatcn Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 3 Tahun 2013 [Lernburan Duerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lernbaran Daerah Ka bu paten Sin tang Tahun 2008 Nomor 1, T'arn bah a n Lampiran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten SintangTahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perididikan (Lernbaran Daerah Kabupaten SintangTahun 2009 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1); 6. Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dan Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik · Indonesia Nomor 04 Tahun 2013, tanggl 21 Maret 2013 ten tang Pemberian Tugas: Belajar dan ljin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR &lt;i3 TAHUN 2014
TENT ANG
GI PEGAWAI NEGERI SIPIL KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELA.JAR BA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATE N SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi. Pembangunan. Daer:; Kabupaten Sintang, yakni dengan memngkatkan kuaht.as d . profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur/Pegaw3.1: Negen Sipil sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahhannya, dipandang perlu menugaskan dan membe � kan kesempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan � emenntah Kabupaten Sintang untuk melaksanakan Tugas Belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten SintangTahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perididikan (Lernbaran Daerah Kabupaten SintangTahun 2009 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
6. Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dan

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik · Indonesia Nomor 04 Tahun 2013, tanggl 21 Maret 2013 ten tang Pemberian Tugas: Belajar dan ljin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.

## BABI

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sintang.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

4. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menetapkan pemberian, perpanjangan dan pemberhentian Tugas Belajar.
6. Sekretariat Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Selajar adalah Tim yang dibentuk untuk membantu kelancaran tugas Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar yang terdiri dari beberapa Pejabat dan Staf pada Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sin tang.
5. Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar adalah Tim Pertimbangan yang terdiri dari Sekretaris Daerah (Ketua), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Sekretaris merangkap Anggota) Asisten administrasi Umum (Anggota) Inspektur (Anggota), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Anggota).
7. Tugas Belajar adalah tugas yang, diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri, dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
9. Siaya/Tunjangan Pendidikan adalah Bantuan Biaya yang diberikari kepada PNS yang melaksanakan Tugas Belajar atau Mahasiswa Ikatan Dinas sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
8. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam status mendapatkan Tugas Selajar.
10. SKPD Pengelola adalah Sadan Kepegawaian Daerah Kabupat:en Sin tang.
12. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
11. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sin tang.
13. Atasan Langsung adalah Pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya.
15. Pangkat adalah kedudukan yang rnenunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Lembaga Pendidikan tempat Tugas Selajar adalah Perguruan Tinggi/Universitas Negeri/Swasta yang memiliki akreditasi dari Sadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta Pendidikan Kedinasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang.
16. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
18. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang menunjukan sescorang telah berhasil/lulus menempuh tingkat pendidikan formal.
19. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
21. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
20. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan terten tu. .

22. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara Pegawai Tugas Belajar dengan Kepala SKPD yang memuat syarat-syarat, hak dan kewaiiban Pegawai Tugas Belajar.
23. Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional adalah pembe\_basan sementara PNS dari tugas-tugas Jabatan Fungsionalnya karena melaksanakan Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
24. Pemberhentian dari Jabatan Struktural adalah pemberhentian PNS dari Jabatan Strukturalnya karena rnelaksanakan Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan. '
25. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada SKPD asal bagi PNS yang telah berakhir masa Tugas Belajarnya.
27. Cost sharing adalah pembebanan biaya penugasan Tugas Belajar yang melibatkan 2 (dua) atau Iebih sumber pendanaan di luar APBD Pemerintah Kabupaten Sintang.
26. Pihak Ketiga adalah Instansi/Lembaga resmi baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Luar Negeri atau Swasta yang memberikan Beasiswa Tugas Belajar kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang tidak mengikat/memiliki ikatan dinas kepada pemberi beasiswa.
28. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Strata-I Ilmu Pemerintahan adalah Pendidikan Kepamongan.
29. Mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah mahasiswa yang pembiayaannya dari Mendagri, Provinsi dan Kabupaten.
30. Mahasiswa Strata-I Ilmu Pemerintahan adalah mahasiswa dengan status Ikatan Dinas yang sumber pembiayaan dari Kabupaten atau Provinsi.

## BAB II

## TU JUAN

## Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar bertujuan:

- b. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
- a. mewujudkan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;
- c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS.

## BAB Ill

## RUANG LINGKUP

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. perencanaan;

- b. [enis, jenjang, program dan jangka waktu;
- c. persyaratan;
- d. prosedur dan tata cara;
- e. kewenangan;

- f. hak dan kewajiban;
- g. pembiayaan;
- h. perpanjangan dan pembat.alan;
- i. monitoring dan evaluasi; dan
- j. sanksi.

## BAB IV

## PERENCANAAN

## Pasal 4

- (1) Penyusunan Program Tugas Belajar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan sebagai persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerinlahan tlan pembangunan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala SKPD menyusun rencana kebutuhan tugas belajar S (lima) tahunan yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan pegawai dan penyelenggara pendidikan yang belum ada di daerah.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) disusun dengan memuat informasi mengenai :
- b. jenis keterampilan, kemampuan, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan Tugas Belajar;
- c. lembaga pendidikan yang direncanakan;
- d. program pendidikan yang direncanakan;
- f. kualifikasi calon pegawai Tugas Belajar; dan
- e. jangka waktu pendidikan;
- g. sumber pembiayaan.
- (4) SKPD pengelola menyusun program Tugas Belajar tahunan yang disesuaikan dengan:
- a. rencana kebutuhan Tugas Belajar;
- b. anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan;
- c. status Lembaga Pendidikan; dan
- d. kesempatan dan/atau beasiswa yang diberikan oleh lnstansi Pemerintah Pu sat maupun nonpemerintah serta lembaga-lembaga dan/atau Negara Asing kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

## BABV

## JENIS, JENJANG, PROGRAM, JANGKA WAKTU DAN STATUS LEMBAGA PENDIDIKAN

## Pasal 5

Tugas Belajar diberikan dengan 3 (tiga) jenis pembiayaan yaitu sebagai berikut :

- b. Tugas Belajar pembiayaan cost sharing APBD dengan Pihak Ketiga; dan .
- a. Tugas Belajar pembiayaan penuh APBD;
- c. Tugas Belajar pembiayaan penuh Pihak Ketiga.

000082

Tugas Belajar diberikan untuk jenjang pendidikan tinggi di luar daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri bagi PN8 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 7

- (l)Jenjang pendidikan tinggi di dalam negeri sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk program dengan jangka waktu paling lama sebagai berikut:
- a. Program Diploma 1 (D-1), 2 (dua) semester/ 1 (satu) tahun;
- b. Program Diploma II (D-11), 4 (empat) semester/2 (dua) tahun;
- c. Program Diploma III (D-III), 6 (enam) semester/3 (tiga) tahun;
- e. Program Diploma IV (D-IV) transfer/alih jenjang, 3 (tiga) semester/ 1 (satu) tahun setengah;
- d. Program Diploma IV (D-IV), 8 (delapan) semester/4 (empat) tahun;
- f. Program 8arjana (S-1), 8 (delapan) semester/4 (empat) tahun;
- h. Program Doktoral (S-3) atau yang setara, 6 (enam) semester/3 (tiga) tahun;
- g. Program Magister (S-2) atau yang setara, 4 (empat) semester /2 (dua) tahun;
- i. Program Pendidikan Profesi, 2 (dua) semester/ 1 (satu) tahun.
- (2)Jenjang pendidikan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk program dengan jangka waktu paling lama sebagai berikut:
- b. Program Doktoral (83) atau yang setara, 6 (enam) semester.
- a. Program Magister (82) atau yang setara, 4 (empat) semester; dan

## Pasal 8

Status Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf c diatur sebagai berikut:

- b. untuk jenjang pendidikan tinggi di luar negeri adalah Lembaga Pendidikan yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- a. untuk jenjang pendidikan tinggi di dalam negeri adalah lembaga pendidikan yang memiliki akreditasi paling rendah "B" dari Sadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);

## BAB VI

## PERSYARATAN

## Pasal 9

PN8 yang mendapatkan Tugas Belajar pembiayaan penuh APBD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- b. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS, khusus untuk PN8 dengan latar belakang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;

- c. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada SKPD . terhitung mulai tanggal mutasi pindah ke lingkungan Pemenntah Kabupaten Sintang;
- d. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak menyelesaikan pendidikan formal terakhir (Tugas Belajar) yang pernah diikuti;
- e. pemberian Tugas Belajar maksimal 2 (dua) kali bagi seorang PNS guna memberikan kesempatan bagi PNS lainnya.
- f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau penilaian kinerja lainnya yang sah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai paling rendah baik;
- g. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Sintang Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang yang diusulkan oleh Pimpinan satuan Kerja.
- h. memenuhi syarat pangkat/golongan ruang sesuai jenjang pendidikan, antara lain :
2. Program Diploma IV, Diploma IV transfer/alih jenjang dan Sarjana, pangkat paling rendah Pengatur M uda Tingkat 1/(II/b);
1. Program Diloma I, Diploma II, Diploma III, pangkat paling rendah Pengatur Muda/(11/a);
3. Program Magister (S2) atau yang setara, pangkat paling rendah Penata Muda/(Ill/a); dan
4. Program Doktoral (S3) atau yang setara, pangkat paling rcndah Penata Muda Tingkat I/(III/b).
- i. memenuhi syarat usia sesuai jenjang pcndidikan, antara lain :
1. Program Diploma III, Diploma IV, Diploma IV transfer/alih jenjang dan Sarjana (S-1) a tau yang setara, usia paling tinggi 37 tahun/menyesuaikan ketentuan dari Perguruan Tinggi;
2. Program Magister (S2) atau yang setara, usia paling tinggi 42 tahun/ menyesuaikan ketentuan dari Perguruan Tinggi; dan
3. Program Doktoral (S3) atau yang setara, usia paling tinggi 47 tahun/ menyesuaikan ketentuan dari Perguruan Tinggi.
- j. memiliki ijazah sesuai jcnjang pcndidikan, antara Jain :
2. Program Diploma IV transfer/ alih jenjang dan Sarjana, ijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat;
1. Program Diploma III dan Diploma IV, ijazah paling rend ah SL TA atau yang sederajat;
3. Program Magister (S2) atau yang setara, ijazah paling rendah Diploma IV /Sarjana atau yang sederajat; dan
4. Program Doktoral (S3) atau yang setara, ijazah paling rendah Magister atau yang sederajat.
- k. lulus seleksi administrasi yang dilakukan oleh Unit Pengelola dan seleksi masuk Lembaga Pendidikan tempat Tugas Belajar;
1. Berbadan Sehat;
- m. tidak sedang:
1. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
2. Melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
3. Mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
5. Menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
4. Dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
6. Dalam proses perkara pidana;

7. Menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana;
8. Melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; ctan/atau;
9. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- n. b � rsedia diberhentikan dari Jabatan Struktural dan/atau d1bebaskan dari Jabatan Fungsional:

## Pasal 10

- (1) PNS yang mendapatkan tugas belajar sebagaimana dimaksud P � sal 5 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan persyaratan Pihak Ketiga.
2. (2)Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c Peraturan Bupati ini dan memenuhi syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan pihak ketiga atau penyandang dana.

## BAB VII

## PROSEDUR DAN TATA CARA

## Pasal 11

- ( 1) Unit Pengelola terlebih dahulu merekap Perguruan Tinggi/Universitas dan Program Studi yang diprioritaskan berdasarkan Kebutuhan saat ini dan usulan dari Unit Kerja terkait.
- (2) Unit Pengelola dan Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar melaksanakan Rapat guna menentukan Program Studi yang akan dipilih untuk prioritas Tugas Belajar.
- (3) Unit Pengelola akan membuat Surat Edaran ten tang pendataan minat PNS Tugas Belujar ke seluruh SKPD.
- (4) Kepala unit Kerja mengusulkan PNS di lingkungannya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai Calon Peserta Tugas Belajar kepada Unit Pengelola dengan melampirkan kelengkapan adrninistrasi, antara lain sebagai berikut:
- b. rekapitulasi PNS yang diusulkan atau yang mengajukan permohonan;
- a. surat Usulan PNS Tugas Belajar dari Pimpinan Satuan Kerja;
- c. fotocopy SK PNS yang telah dilegalisir;
- e. fotocopy SK Jabatan yang telah dilegalisir (bagi yang menduduki Jabatan);
- ct. fotocopy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- f. fotocopy SK Jabatan Fungsional yang telah dilegalisir (bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional];
- i. fotokopi ijazah dan transkip nilai terakhir yang telah dilegalisir;
- g. fotokopi surat keputusan mutasi pindah ke Pemerintah Kabupaten Sintang bagi PNS dengan SK Pengangkatan dari Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi lainnya; h. fotokopi DP3/SKP untuk 2 (dua) tahun terakhir;
- j. surat keterangan dari Pimpinan satuan kerja, tentang pertimbangan untuk mengikuti .. prog � am Tugas . Belajar, Prestasi Kerja dan Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin; I

- k. Surat pernyataan tida.k mengajukan mutasi pindah dari lingkung � . pemerintah Kabupaten Sintang dalam jangka waktu minima! yang telah ditentukan setelah melaksanakan Tugas Belaj3:r dan bersedia menerima pembiayaan Tugas Bel � Jar sesuai dengan ketentuan yang berla.ku, apabila dibiayai dari APBD Kabupaten Sinlang atau pihak ketiga (bcrmalerai Rp.6.000,-);
1. kelengkapan administrasi lainnya yang menjadi persyaratan seleksi masuk tiap-tiap Jembaga pendidikan atau seleksi tugas belajar pembiayaan cost sharing APBD dengan Pihak Ketiga dan pembiayaan penuh Pihak Ketiga.
- (5) Unit pengelola melakukan seleksi administrasi Calon Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa seleksi persyaratan dan kelengkapan administrasi.
- (6) Peserta Tugas Belajar pembiayaan cost sharing APBD dengan Pihak Ketiga dan tugas belajar pembiayaan penuh Pihak Ketiga usulannya disampaikan kepada Unit Pengelola sebelum Peserta Tugas Belajar mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga.
- (7) Unit Pengelola dan Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar melaksanakan Rapat guna menentukan PNS yang diputuskan untuk Tugas Belajar.
- (8) Unit Pengelola akan membuat pertimbangan kepada Bupati Sintang untuk mohon putusan/pertimbangan atas hasil Rapat Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar dalam menentukan PNS Tugas Belajar.
- (9) Berdasarkan hasil putusan Bupati, Unit Pengelola akan membuat surat pemanggilan bagi PNS yang diputuskan untuk mengikuti tes masuk Perguruan Tinggi/Universitas pembiayaan penuh APBD dan pembiayaan cost sharing APBD dengan Pihak Ketiga serta pembiayaan penuh Pihak Ketiga.
8. ( 1 O) Unit Pengelola akan membuat surat tugas/ rekomendasi bagi PNS Tugas Belajar untuk mengikuti seleksi masuk Lembaga Pendidikan yang ditanda tangani Sekretaris Daerah/Bupati.
- (11) Bagi PNS yang dinyatakan lulus tes masuk Perguruan Tinggi/Universitas segera melaporkan diri dengan membawa bukti/pengumuman kelulusan ke Unit Pengelola.
- (12) Bagi peserta yang telah diputuskan untuk mengikuti Tugas Belajar, dapat melaksanakan tes maksimal 2 (dua) kali dalam tahun yang sama dengan catatan biaya untuk tes yang kedua kali ditanggung oleh yang bersangkutan.
- (13) Unit Pengelola akan membuat surat tugas Belajar untuk PNS yang telah dinyatakan lulus untuk ditanda tangani Sekretaris Daerah/Bupati dan membuat Surat Keputusan yang ditandatangani Bupati Sintang.
- (14) Peserta Tugas Belajar pembiayaan cost. sharing APBD d\_engan Pihak Ketiga yang telah melengkapi berkas, selanjutnya mengikuti seleksi beasiswa sesuai petunjuk dari Pihak Ketiga.
13. ( 15) Peserta Tugas Belajar yang dinyatakan lul1:1s sel � ksi m\_as.uk Lembaga Pendidikan atau rnernperoleh beasiswa Pihak Ketiga ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar oleh Pejabat yang berwenang.

- ( 16) Pengusulan tugas belajar yang tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diproses dan berkas yang bersangkutan dikembalikan kepada Unit Kerjanya.

## BAB VIII

## KEWENANGAN

## Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang memutuskan PNS yang di tugas belajarkan adalah Bupati Sintang;
- (2) Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar berkewenangan memberikan pertirnbangan kepada Bupati Sintung mengenai Universitas/ Perguruan Tinggi, Jurusan/ Program Studi dan PNS yang akan ditugas belajarkan;
- (3) Sekretaris Daerah berwenang mengeluarkan Rekomendasi/Surat Tugas Belajar bagi Program Diploma-III, Diploma-IV, Strata- I dan Strara-2;
- (4) Bupati berwenang mengeluarkan Rekomendasi/Surat Tugas Belajar bagi Program Dokter Spesialis/Spesialis I.
- (5) Bupati berwenang memutuskan PNS Tugas Belajar yang akan beralih Universitas/Perguruan Tinggi yang telah diputuskan Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar berdasarkan telaahan staf dari BKD Kabupaten Sintang yang diketahui oleh ketua Tim Pertimbangan Seleksi Tugas Belajar.

## BAB IX

## HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 13

(l)Pegawai Tugas Belajar mempunyai hak:

- b. mendapat kenaikan pangkat reguler;
- a. menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mendapat kenaikan gaji berkala;
- d. mendapat penilaian dalam DP3/SKP; dan
- e. memperoleh biaya pendidikan dan biaya penunjang lainnya bagi tugas belajar pembiayaan penuh APBD dan pembiayaan cost sharing APBD dengan Pihak ketiga.

(2)Biaya pendidikan dan biaya penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 14

Pegawai tugas belajar mempunyai kewajiban:

- b. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu dan program tugas belajar yang diperoleh/ ditetapkan;
- a. menyerahkan tugas dan tanggungjawab kedinasan kepada atasan langsung;
- c. melaksanakan ikatan dinas selama 2 x n (n= masa studi) + 1 tahun pada Pemerintah Daerah;

- d. menyampaikan laporan hasil perkembangan pendidikan tiap semester kepada Bupati Sintang up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan kartu hasil studi dan/ atau surat keterangan lain yang dipersamakan.
1. Surat Keterangan Lulus/Tamat Pendidikan dari lembaga pendidikan;
- e. menyampaikan laporan telah menyelesaikan pendidikan kepada Bupati Sintang up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan:
2. Fotokopi ijasah yang telah dilegalisir;
4. Menyerahkan Tugas Akhir/Laporan Akhir/Karya Tulis Ilmiah/ Skripsi/ Te sis/ Disertasi.
3. Fotokopi transkip nilai/akademik yang telah dilegalisir;

## BABX

## . PEMBIAYAAN

## Pasal 15

Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar atau Kepada Mahasiswa Ikatan Dinas yang telah ditunjuk untuk menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Sin tang, yang diberikan bantuan sesuai dengan Peraturan yang telah ditentukan.

## BABXI

## PERPANJANGAN WAKTU DAN PEMBATALAN

## Pasal 16

- (l)Pegawai tugas belajar yang memiliki kendala/hambatan dalarn penyelesaian penulisan Tugas Akhir/Laporan Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi/Tesis/ Disertasi dan/atau jangka waktu pendidikan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan tugas belajar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu tugas belajar kepada Bupati Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (2)Permohonan perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selama-lamanya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu tugas belajar, disertai dengan:
- b. surat pernyataan bahwa keterlambatan menyelesaikan pendidikan terjadi bukan atas kelalaian pegawai tugas belajar; dan
- a. fotokopi surat keputusan penunjukan tugas belajar yang telah ditetapkan;
- c. surat keterangan sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan;
- (3)Berdasarkan permohonan perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD pengelola melakukan evaluasi terh,adap permohonan tersebut.

## (4) Berdasarkan ...

- (4)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada aya � (3), SKPD pengelola menyampaikan pertimbangan pembenan/ penolakan perpanjangan waktu tugas belajar kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan putusan.
- (S)Perpanjangan waktu tugas belajar maksimal diberikan selama 2 (dua) semester.
- (6)Pegawai tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan dengan perpanjangan waktu tugas beJajar wajib melaporkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf e.
- (7)Pegawai tugas belajar yang belum menyeJesaikan pendidikan setelah memperoleh perpanjangan waktu maksimal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b dan ct dan/atau pasal 16 ayat ( 1), diberikan surat peringatan pertama.
- (8)Pegawai tugas belajar yang tidak menyampaikan laporan terhitung 3 (tiga) bulan setelah diberikan surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan surat peringatan kedua.
- (9)Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8), diberikan sampai dengan peringatan ketiga dengan rentang waktu berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.

## Pasal 17

- ( 1) Pemberian tu gas belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum dan/atau selama dalam melaksanakan tugas belajar.
- (2) Alasan-alasan pembatalan tugas belajar :
- a. dikemudian hari terdapat bukti pegawai tugas belajar tidak memenuhi syarat;
- b. pegawai tugas belajar tidak . meJaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan/atau pasal 16 ayat (7), (8) dan (9);
- c. pegawai tugas belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tmgkat berat serta melakukan tindak pidana·
- e. pegawai tugas .. bel � jar yang dikeluarkan dan/atau mengundurkan diri dari lembaga pendidikan;
- d. pegawai tugas belajar tidak melaksanakan pendidikan s;suai tugas b � lajar pada bidang studi yang diberikan;
- f. pegawai tu � a � bel � ar tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena peristiwa di luar kemampuannya; dan/atau
- g. p � gawai tugas belajar tidak sehat jasmani dan rohani yang dmyat � an oleh tiin: pen\_guji kesehatan yang mengakibatkan peg � wru tugas belaiar tidak mungkin menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (3)Bagi pegawai tugas belajar yang telah memenuhi alasan untuk pembatalan \_tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (2) dan/at:3-u tld � mengmdahkan surat peringatan ketiga sebagaimana d1mak � ud PasaJ 16 ayat (9), SKPD pcngelola dapat m � nyamprukan pertirnbangan pembatalan tugas belajar kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Be\_rdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat yang berwenang menetapkan pembatalan tugas beJajar.

- (5) Pegawai yang telah ditetapkan pembatalan tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (4), segera melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang selarnbat-lambatnya 15 hari kalender setelah pembatalan tugas belajar.
- (6) Pegawai tugas belajar yang telah melaporkan diri sebagaimana dimaksud ayat (5) tetap diberhentikan dari jabatan struktural atau dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dan kembali melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari sebagai fungsional umum.

## BAB XII

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 18

- ( 1) SKPD pengelola melakukan monitoring terhadap hasil perkembangan dan penyelesaian pendidikan pegawai tugas belajar berdasarkan Japoran yang diterima tiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dan monitor langsung ketempat PNS melaksanakan tugas belajar.
- (2) SKPD pengelola melakukan evaluasi hasil monitoring sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
- (3) SKPD pengelola menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan (2) kepada pejabat yang berwenang.

## BAB XIII

## SANKS I

## Pasal 19

- (1) Pegawai tugas belajar pembiayaan penuh APBD yang belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal 7, diberikan sanksi tidak memperoleh biaya pendidikan dan biaya penunjang selama masa perpanjangan waktu tugas belajar.
- (2) Pegawai tugas belajar pernbiayaan penuh APBD dan pemhiavaan cost sharing APBD dengan Pihak Ketiga yang diberikan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (9) dengan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e, diberikan sanksi berupa pembatalan tugas belajar dan mengembalikan/menyetor kembali ke kas daerah sebesar 100% biaya pendidikan dan/atau biaya penunjang yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 90 hari kalender setelah pembatalan tugas belajar,
- (3) Pegawai tugas belajar pembiayaan pen uh APBD dan pembiayaan cost sharing APBD dengan Pihak Ketiga yang diberikan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (9) dengan alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf f dan g, diberikan sanksi berupa pembatalan tugas belajar dan mengembalikan/menyetor kembali ke kas daerah sebesar 50% biaya pendidikan dan/atau biaya penunjang yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 90 hari kalender setelah pembatalan tugas belajar.

- (4) Pegawai tugas belajar pembiayaan pen uh Pihak Ketiga yang diberikan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (9) dengan alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2), diberikan sanksi berupa pembatalan tugas belajar dan menerima sanksi yang ditetapkan dari Pihak Ketiga.

## BAB XIV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 20

- (1) Pegawai tugas belajar yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini telah melaksanakan tugas belajar, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhimya tugas belajar yang telah ditetapkan.
- (2) PNS yang sedang dalam proses pengajuan tugas belajar harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV

## KETENTUANPENUTUP

## Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tangga1,'3Jj � 2014

(

�

ANG,f

/ � ILTON CROSBY


Diundangkan di Sintang pada tanggaldJ jttNu � · 90,y

�� DAERAH KABUPATEN SUITANG,(

ZULKIFLIHAJIAHMAD


BERITA DAERAH KABUPATAN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR g