PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 164 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISA3I DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA (berlaku 25 Mei 2009)
Pembukaan
Menimbang
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturari Pemermtah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemermtah Desa.
- Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389),
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 3 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanagn Keuangan antara Pemermtah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4681);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
3. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)
4. 7 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- Daerah adalah Kabupaten Batu Bara
- Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 2
- Bupati adalah Bupati Batu Bara. 3
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara 4
- Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Batu Bara 5
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara 6
- 7 Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang . nemiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. ## BAB II
Pasal 2
- (1) Organisasi Pemerintah Desa dibentuk ## BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 3
- (1) Pemenntah Desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa
Pasal 4
Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa mempunyai fungsi:
- a Penyelenggara Urusan Pemerintahan,
- b Penyelenggara Urusan Pembangunan dan
- c Penyelenggara Urusan Kemasyarakatan
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
2. ( 2) Pemenntah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (3) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya
- (4) Perangkat Desa lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari
5. a Sekretariat Desa
6. b Pelaksana Teknis Lapangan. dan
7. c Unsur Kewilayahan
- (5) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Sekretariat Desa dengan pola minimal terdiri dari 3 (tiga) urusan,
2. meliputi
3. a Urusan Pemerintahan;
4. b Urusan Perekonomian dan Pembangunan, dan
5. c Urusan Keuangan dan Umum
- (2) Sekretariat Desa dengan pola maksimal terdiri dari 5 (lima) urusan, meliputi
7. a Urusan Pemerintahan;
8. b Urusan Pembangunan;
9. c Urusan Kesejahteraan Rakyat;
10. d, Urusan Keuangan; dan
- e. Urusan Umum
- (3) Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala Desa
- (4) Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya di bidang teknis admmistratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7
- (1) Pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari .
2. a Juru Pengairan Desa;
3. b Pemungut Pendapatan Desa;
4. c Juru Keamanan.
- (2) Unsur Kewilayahan adalah Kepala Dusun yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Tugas, Wewenang, Kewajiban,
Hak dan Larangan Kepala Desa
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
- (1) Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan
Pemerintahan. Pembangunan dan Kemasyarakatan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang
2. a Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9
- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Kepala Desa mempunyai kewajiban
2. a Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. b Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
4. c Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. d, Melaksanakan kehidupan demokrasi;
6. e Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa,
8. g Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundangundangan;
9. h, Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik,
10. i , Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
- j Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa,
- k. Memelihara dan menjaga asset dan/atau barang inventaris Pemerintah Desa;
- I Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- m.Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- n. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai- nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- o. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa juga mempunyai kewajiban:
- a Memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati;
- b Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD; dan
- c Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , disampaikan kepada Bupati melaiui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan Keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau dnnformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Bupati sebagai dasar dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melaiui Camat dan kepada BPD
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
Kepala Desa dilarang
- Menjadi pengurus Partai Politik; a
- Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan; b
- Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, c
- Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati; d
- Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni. golongan tertentu, merugikan kepentmgan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain, e
- Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; f
- Melakukan tindakan yang berakibat dapat merugikan keuangan Negara; g
- Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan h
Bagian Kedua
Sekretaris Desa
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11
Sekretaris Desa sebagai unsur staf membantu Kepala Desa dan memimpm Sekretariat Desa
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12
- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas
2. a Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan,
3. b Melaksanakan urusan keuangan,
4. c Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan
5. d Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretanatan
- (2) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13
Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), mempunyai fungsi
- a Pelaksana administrasi pemermtahan;
- b Pelaksana administrasi pembangunan
- c Pelaksana administrasi kemasyarakatan, dan
- d Pelaksana pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14
Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13, dibantu oleh Sekretariat Desa
Bagian Ketiga
Kepala Urusan
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15
Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16
- (1) Kepala Urusan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan ketatausahaan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
- (2) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17
Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). mempunyai fungsi :
- a Pelaksana administrasi kegiatan-kegiatan urusan sesuai bidang tugasnya masing-masing; dan
- b Pelaksana pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat dan Kepala Desa sesuai bidang tugasnya masing-masing
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18
Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :
- a Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban;
- b Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- d Membantu peiaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku;
- e Membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; dan
- g Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19
Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas
- a Menguma, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;
- b Melakukan bimbingan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan peiaksanaan pembangunan,
- e Membantu koordinasi peiaksanaan pembangunan dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan desa;
- f . Melakukan administrasi perekonmian da pembangunan di desa;
- g Membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka Musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- h Mengumpulkan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan; dan
- i Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
- a Mengadakan pendataan dan pencatatan pengurusan tentang kelahiran, kematian, nikah, talak, cerai dan rujuk;
- b. Menyiapkan dan menyusun program kegiatan generasi muda dan olah raga:
- c. Membantu mengatur pemberian bantuan pada korban bencana alam serta mengamat pelaksanaanya;
- d. Mengadakan usaha-usaha untuk menghimpun dana sosial untuk kepentingan sosial;
- e. Melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, keluarga berencana, kesehatan masyarakat, kerukunan beragama, memelihara tempat-tempat bersejarah dan tempattempat ibadah;
- f . Melak.sanakan pengawasan terhadap petugas PPPN (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah),
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- h Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21
Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas
- a, Mengolah administrasi keuangan dan melaksanakan pembukuan secara teratur;
- b Menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran upah dan gaji Perangkat Desa,
- c Membantu kelancaran pemasukan pendapatan daerah, menginventarisir kekayaan desa atau tanah kas desa;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa di bidang keuangan;
- e Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan keuangan, dan
- f Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22
Kepala Urusan Umum mempunyai tugas
- a Menyelenggarakan surat-menyurat
- b Mengatur, menata dan menyiapkan surat-surat yang dimintakan tanda tangan Kepala Desa/Sekretaris Desa;
- c Mengatur rumah tangga Sekretaris Desa, mengurus pemeliharaan keberslhan Kantor Desa dan juga apabila ada tamu-tamu;
- d Menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip buku-buku, inventaris, dokumen-dokumen, mengurus absensi Perangkat Desa, memberikan pelayanan administrasi semua urusan;
- e Memberikan saran dan pertimbanagn kepada Sekretaris Desa dalam bidang tugassnya
- f Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan administrasi desa, dan
- g Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
Bagian Keempat
Pelaksana Teknis Lapangan
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23
- (1) Pelaksana Teknis Lapangan berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa di bidang teknis tertentu yang berada di wilayah kerjanya
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai tugas dan menjalankan kegiatan sebagai benkut
3. a Pengelolaan dan pengembangan pertanian . perkebunan, peternakan dan perikanan;
- b. Peningkatan sistem keamanan lingkungan,
- c. Memberikan penerangan/informasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat, dan
6. d Memungut penghasilan desa dan melaporkan hasil pungutan setiap hari kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa
Bagian Kelima
Kepala Ousun
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24
- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai pembantu pelaksana tugas Kepala Desa dala . ri wilayah kerjanya
- (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa dl wilayah kerjanya
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25
Kepala Dusun mempunyai tugas .
- (1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
- (2) Melaksanakan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
- (3) Melaksanakan kebijakan Kepala Desa di wjlayah kerjanya
TATA KERJA
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 26
- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ## BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 27
- (1) Sekretaris Desa dilsi dari Pegawai Negeri Slpil yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (2) Perangkat Desa lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 28
- (1) Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak boleh dirangkap
- (2) Apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas, maka Kepala Desa dapat menunjuk Sekretaris Desa dan/atau salah satu Perangkat Desa lainnya untuk mewakilinya
KEUANGAN
BAB VIII - KEUANGAN
Pasal 29
Keuangan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara

Penetapan: Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal, 25 Mei 2009

Penandatangan: BUPATI BATU BARA

Verifikasi: ttd. OK ARYA ZULKARNAIN

Penetapan: Diundangkan di Lima Puluh Pada tanggal. 26 Mei 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 40
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
## NOMOR 40 TAHUN 2009
## TENTANG
## PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
## TATA KERJA PEMERINTAH DESA
## I . UMUM
Sejalan dengan penyesuaian pengaturan mengenai desa ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, untuk itu perlu disusun pengaturan tentang Pembentukan Pedoman Penyusun Orgamsasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Pedoman Penyusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tetap sama yaitu keanekaragaman, partisipasi. otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat
Keanekaragaman memiliki makna Pedoman Penyusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Partisipasi memiliki makna bahwa tugas Pedoman Penyusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran
aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa
Otonomi asli memiliki makna bahwa Pedoman Penyusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal - usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman
Demokratisasi memiliki makna bahwa Pedoman Penyusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi sebagai mitra Pemerintah Desa
Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa Pedoman Penyusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat dalam
Oleh karena itu perlu penetapan Peraturan Daerah mengenai Pengaturan Pedoman Penyusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa
## II . PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
## Ayat (1) Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa berdassarkan pertrimbangan tersebut dimaksudkan agar pemerintah desa dapat membentuk organisasi yang efektif . efisien dan rasional sesuai dengan kondisi kebutuhan desa ## Ayat (2) Cukup jelas ## Ayat (3) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Yang dimaksud dengan " urusan pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa. pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, kerjasama antar desa Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan " antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa jembatan desa, irrigasi desa, pasar desa Yang dimaksud dengan 'Urusan kemasyarakatan"amara lain pemberdayaan masyarakat melelui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat .
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ' adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugass dan keuangan dari Pemerintah Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Yang dimaksud dengan " memberikan keterangan pertanggungjawaban adaiah keterangan seluruh proses pelaksanaan Peraturan-peraturan Desa. Yang dimaksud dengan " menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat "adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan ## Ayat (3) ## Cukup jelas ## Ayat (4) BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis