PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 08 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN MAROS (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 08 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN MAROS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS ,
- a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat meyelenggarakan seluruh urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros, Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5) yang dalam perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 21) perlu diubah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Maros;
- Pembentukan
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1822);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
2. Tahun
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
SALINAN
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 21);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS Dan BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN MAROS
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 21) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf k diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf p sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
Dinas terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. Dinas Pekerjaan Umum;
- g. Dinas Tata Ruang dan Perumahan;
- h. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Pengelola Keuangan Daerah;
- j. Dinas Pertambangan dan Energi;
- k. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- l. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
13. m.Dinas Pertanian;
- n. Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan;
- o. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- p. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Seni.
2. Ketentuan
Pasal 3
- (1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a terdiri dari :
Pasal 4
- (1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kurikulum;
- d. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
- e. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Bidang Sarana dan Prasarana;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
- b. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
- c. Seksi Sistem Pembelajaran.
- (4) Bidang Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Seksi Pendidikan Masyarakat;
- c. Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Kursus.
- (5) Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Seksi Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. Seksi Akreditasi Sekolah dan Lembaga Pendidikan;
- c. Seksi Pengolahan Angka Kredit Tenaga Fungsional.
- (6) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah.
- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12

## Struktur Organisasi

- (1) Dinas Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana disebutkan pada pasal 3 huruf (i) terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Dihapus;
- d. Bidang Pengelolaan Keuangan;
- e. Bidang Akutansi;
- f. Bidang Asset;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Dihapus.
- (4) Bidang Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Anggaran;
- b. Seksi Perbendaharaan;
- c. Seksi Pelaporan.
- (5) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :
- a. Seksi Verifikasi;
- b. Seksi Pembukuan.
5. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Bab XIV Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diubah sehingga berbunyi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
7. Ketentuan pasal 14 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 14

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf k terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;

- c. Bidang Kebudayaan;
- d. Bidang Sejarah dan Purbakala;
- e. Bidang Pengembangan dan Destinasi Pariwisata;
- f. Bidang Pemasaran, Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Budaya Daerah dan Pelestarian Nilai-Nilai Tradisional
- b. Seksi Perfilman
- (4) Bidang Sejarah dan Purbakala sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Seksi Sejarah dan Museum
- b. Seksi Kepurbakalaan
- (5) Bidang Pengembangan dan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata
- b. Seksi Jasa Usaha Pariwisata
- c. Seksi Pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata
- (6) Bidang Pemasaran, Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Seksi Promosi dan Pembinaan Event Pariwisata dan Kebudayaan
- b. Seksi Peningkatan Kerjasama dan Investasi Pariwisata
- c. Seksi Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat
- (8) Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
8. Antara Bab XVII dan Bab XVIII ditambahkan 1 (satu) bab, dan antara pasal 18 dan pasal 19 ditambahkan 1 (satu) pasal sehingga keseluruhannya berbunyi :

## BAB XVII A

DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN SENI

## Pasal 18 A

Struktur Organisasi

- (1) Dinas Pemuda Olah Raga dan Seni sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf p terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kepemudaan;
- d. Bidang Keolahragaan;
- e. Bidang Kesenian;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana disebutkan pada ayat 1 huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Sub Bagian Keuangan

- (3) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Kreatifitas Pemuda
- b. Seksi Kelembagaan, Kaderisasi dan Kemitraan
- (4) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Masyarakat
- c. Seksi Sarana dan Prasarana
- (5) Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Kesenian Tradisional
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Seni Kreasi
- (6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk sesuai kebutuhan dinas.
- (7) Penjabaran uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda Olah Raga dan Seni akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olah Raga dan Seni sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros pada tanggal 22 Nopember 2010

BUPATI MAROS,

H. M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros pada tanggal 22 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

## Ir. H. BAHARUDDIN, MM

P angkat : Pembina Utama Madya N i p : 19600909 198603 1 029

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM


## AGUSTAM,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip

: 19730820 199202 1 001

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAROS

LAMPIRAN

NOMOR

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

: 08 TAHUN 2010

TANGGAL

: 22 NOPEMBER 2010


H. M. HATTA RAHMAN


## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR

: 08 TAHUN 2010

TANGGAL

: 22 NOPEMBER 2010

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN MAROS



LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS