PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 3 Tahun 2014 tentang PENANAMAN MODAL (berlaku 26 Mei 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,
- a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah yang bertujuan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, menopang pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja agar terwujud iklim investasi yang kondusif dengan menjadikan Kabupaten Bengkayang sebagai salah satu daerah tujuan yang menarik untuk penanaman modal;
- b. bahwa dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diperlukan adanya percepatan dan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi investasi dan penanaman modal di Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundag-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4162);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
30. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. DPRD adalah Dewan Perwalilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan yang membidangi urusan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Bengkayang.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanam Modal/Investasi adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Bengkayang.
11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan hukum asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Bengkayang.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Bengkayang.
13. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Bengkayang yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
14. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Bengkayang yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah .
17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
18. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, pemberian insentif dan kemudahan serta informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Norma dan hukum adat adalah aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di suatu wilayah ## BAB II
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penanaman Modal diselenggarakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan bagian dari ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan daya saing dunia usaha di daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi yang ada di daerah;
- f. mendorong ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Sasaran penanaman modal:
- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal;
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal; dan
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada Pengelolaan Sumber Daya Alam.
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL DAERAH
BAB III - KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL DAERAH
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
- b. meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan infrasruktur untuk menggerakkan kegiatan penanaman modal di daerah;
- c. mempercepat peningkatan dan/atau realisasi penanaman modal; dan
- d. meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah melalui penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah:
- a. memberikan perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap ## BAB IV
BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN
BAB III - KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL DAERAH
Pasal 6
- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia;
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk PT ## BAB V
BIDANG USAHA DAN PENGEMBANGAN USAHA
BAB III - KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL DAERAH
Pasal 7
- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
- (2) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta BUMD melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta sosialisasi ketentuan penanaman modal dan penyebaran informasi seluasluasnya.
PERLAKUAN TERHADAP PENANAM MODAL
BAB VI - PERLAKUAN TERHADAP PENANAM MODAL
Pasal 8
- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa ## BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN LARANGAN
BAB VI - PERLAKUAN TERHADAP PENANAM MODAL
Pasal 9
Setiap penanam modal berhak mendapatkan:
- a. kejelasan prosedur penanaman modal;
- b. kepastian hukum dan perlindungan;
- c. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan; dan
- d. pelayanan termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VI - PERLAKUAN TERHADAP PENANAM MODAL
Pasal 10
- (1) Setiap penanam modal berkewajiban:
- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ( Cooporate Social Responsibility ) dengan
BAB VI - PERLAKUAN TERHADAP PENANAM MODAL
Pasal 11
Setiap penanam modal bertanggung jawab:
- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber sah;
- b. menciptakan iklim usaha dan persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- d. menanggung dan menyelesaikan segala kerugian apabila penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melakukan rehabilitasi terhadap lingkungan jika terjadi kerusakan dan/atau pencemaran akibat dari usaha yang dilakukannya.
BAB VI - PERLAKUAN TERHADAP PENANAM MODAL
Pasal 12
- (1) Penanam modal dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam PT untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam PT untuk dan atas nama orang lain, perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
BAB VIII - PERIZINAN PENANAMAN MODAL
Pasal 13
- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di daerah wajib memiliki izin prinsip penanaman modal, kecuali penanam modal mikro dan kecil.
- (2) Pengurusan izin prinsip penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di BPMPPT.
BAB VIII - PERIZINAN PENANAMAN MODAL
Pasal 14
- (1) Penanam modal dalam negeri setelah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal sesuai dengan bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan insentif daerah.
- (2) Penanam modal wajib mengajukan permohonan izin usaha untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasional yang menghasilkan barang/jasa, kecuali di tentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelayanan perizinan sebagaimana ayat (1) san ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
PELAYANAN PENANAMAN MODAL
BAB IX - PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Pasal 15
- (1) Seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal daerah dilakukan melalui BPMPPT.
- (2) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala BPMPPT sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Pasal 16
- (1) BPMPPT bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, insentif daerah dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Pelayanan yang dilakukan oleh BPMPPT meliputi:
- a. pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan pada BPMPPT; dan
- c. pelayanan kemudahan termasuk fasilitasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
INSENTIF DAERAH DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAB X - INSENTIF DAERAH DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Pasal 17
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif daerah dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Insentif daerah dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPMPPT.
- (3) Insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian dana stimulan, dan/atau
- d. pemberian bantuan modal.
- (4) Pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan informasi lahan atau lokasi;
- c. pemberian bantuan teknis, dan/atau
- d. percepatan pemberian perizinan.
KETENAGAKERJAAN
BAB XI - KETENAGAKERJAAN
Pasal 18
- (1) Penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia khususnya yang berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.
- (2) Penanam modal dapat menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
JANGKA WAKTU PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
BAB XII - JANGKA WAKTU PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
Pasal 19
- (1) Penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan jenis perizinan dan non perizinan penanaman modal, dihitung sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (2) Jangka waktu penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan apabila terkait dengan tata ruang, lingkungan hidup, keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat atau yang diatur khusus dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XII - JANGKA WAKTU PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
Pasal 20
Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang dilayani oleh BPMPPT tidak dipungut biaya kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL
BAB XIII - PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL
Pasal 21
- (1) Kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal diselenggarakan secara terintegrasi.
- (2) Promosi dan kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pengembangan potensi daerah yang dilaksanakan melalui identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, serta sarana dan prasarana penunjang penanaman modal.
- (3) Pengembangan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ## BAB XIV
PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL
BAB XIII - PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL
Pasal 22
- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan secara berkala.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
- a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
- b. melakukan penilaian atas ketaatan dan kepatuhan penanam modal terhadap regulasi bidang penanaman modal;
- c. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penanam modal; dan
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal dan/atau fasilitas daerah serta penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal.
BAB XIII - PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL
Pasal 23
- (1) Dalam melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dibentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 24
- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penolakan; dan/atau
- b. penyampaian informasi tentang potensi daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. menumbuhkembangkan potensi kemampuan masyarakat dalam menjalin kemitraan dengan penanam modal;
- c. mencegah pelanggaran dan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
- d. menumbuhkan keserasian dan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal; dan
- e. menciptakan keamanan sosial dengan prinsip saling menguntungkan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
KOORDINASI PENANAMAN MODAL
BAB XVI - KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Pasal 25
- (1) Kepala BPMPPT dalam menjalankan kebijakan penanaman modal melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPMPPT juga bertugas melaksanakan/menyelenggarakan pelayanan penanaman modal melalui PTSP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
BAB XVII - PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Pasal 26
Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui BPMPPT yang dapat dilaksanakan secara manual atau elektronik melalui SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XVIII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 27
- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara penanam modal dengan masyarakat yang berada di lokasi penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat.
- (4) Jika musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak tercapai maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanaman modal asing, para pihak terlebih dahulu menempuh upaya musyawarah mufakat.
- (6) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak tercapai para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28
- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
- a. semua persetujuan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan nonperizinan berakhir; dan
- b. Semua Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterima dan dinyatakan lengkap dan benar sebelum Peraturan ini diterbitkan dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Penetapan: Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal, 26 Mei 2014

Penandatangan: BUPATI BENGKAYANG,

Verifikasi: Ttd, SURYADMAN GIDOT

Penetapan: Diundangkan di Bengkayang pada tanggal, 28 Mei 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

Verifikasi: Ttd, KRISTIANUS ANYIM

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Kepala Bagian Hukum, BERNADETA,SH,MH Pembina / IV.a NIP.19710416 200003 2 005
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
## NOMOR 3 TAHUN 2014
## TENTANG
## PENANAMAN MODAL
## I. Penjelasan Umum
Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkayang yang semakin sejahtera.
Pemerintah Kabupaten Bengkayang bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan/atau tugas pembantuan. Oleh karena itu peningkatan koordinasi antar lembaga terkait harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan di bidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan.
Pelayanan penanaman modal perlu ditingkatkan, agar Kabupaten Bengkayang menjadi daerah tujuan penanaman modal. Peningkatan diarahkan pada daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kabupaten Bengkayang serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kabupaten Bengkayang yang diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karenanya pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk mengatur penanaman modal di Kabupaten Bengkayang dalam suatu Peraturan Daerah.
## II. Pasal Demi Pasal
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimaksud dengan 'asas kepastian hukum' adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. ## Huruf b Yang dimaksud dengan 'asas keterbukaan' adalah terbuka