PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 3 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku 6 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bahan acuan dalam menata kembali Organisasi Perangkat Daerah bagi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya secara tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAPUAS HULU.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2008) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- e. Bidang Komunikasi dan Informatika;
- f. Unit Pelaksana Teknis ( UPT );
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Bagian Keempat Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

## Pasal 17

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah unsur pelaksana pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 18

- (1) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan manajemen lalu lintas angkutan jalan, sarana dan prasarana, serta keselamatan lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- c. pelaksana kegiatan manajemen lalu lintas angkutan Jalan;
- d. pelaksana pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta pengelolaan sarana lalu Lintas angkutan jalan;
- e. pengendalian pentarifan dan memberikan pelayanan perizinan angkutan jalan;
- f. pemantauan dan pengawasan pelaksana tugas pada Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- g. pengevaluasian pelaksana tugas Seksi-Seksi pada Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- h. pelaporan perkembangan pelaksana tugas Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan secara periodik;
- i. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 19

- (1) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri dari:
- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- b. Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 20

- (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam melaksanakan manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- b. penyusunan rencana jaringan transportasi dan jaringan trayek jalan kabupaten;
- c. pengoperasian terminal penumpang dan terminal barang;
- d. pengkajian, penentuan dan pengendalian tarif angkutan jalan;
- e. pemberian layanan perijinan angkutan jalan;
- f. pengidentifikasian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan serta upaya pemecahannya;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- h. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 21

- (1) Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam mencegah dan menanggulangi kecelakaan lalu lintas serta pengelolaan sarana lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana;
- b. perencanaan lokasi pemasangan rambu lalu lintas dan alat pengaman lainnya pada jalan kabupaten serta pelaksana analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas;

- c. pelaksana rekayasa lalu lintas jalan kabupaten, jalan nasional dan jalan propinsi yang berada dalam ibu kota kabupaten;
- d. perencanaan lokasi parkir dan pengorganisasian fasilitas parkir untuk umum;
- e. pengawasan terhadap standar batas maksimum muatan dan tarif angkutan;
- f. pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana tugas Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana;
- h. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Bagian Kelima Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

## Pasal 22

Bidang lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah unsur pelaksana pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

## 8. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 23

- (1) Bidang lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan manajemen lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan, sarana dan prasarana, serta keselamatan Lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- c. pelaksana kegiatan manajemen lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- d. pelaksanaan keselamatan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- e. perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, dan pengendalian sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

- f. pemantauan dan pengawasan pelaksana tugas pada Bidang Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- g. pengevaluasian pelaksana tugas Seksi pada Bidang Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- h. pelaporan perkembangan pelaksana tugas Bidang Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- i. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 24

- (1) Bidang lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri dari:
- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- b. Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang Perhubungan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 25

- (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas membantu Bidang lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam melaksanakan manajemen lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- b. penyusunan dan penetapan rancana umum jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten;
- d. pengoperasian pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
- e. pengkajian, penentuan dan pengendalian tarif angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- f. pemberian layanan perijinan di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- h. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 11. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 26

- (1) Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam pelaksanaan keselamatan, sarana dan prasarana lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana;
- b. penyusunan rencana induk dan lokasi pelabuhan sungai danau dan penyeberangan;
- c. pengadaan Kapal angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan;
- d. Pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- e. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan;
- f. pelaksana pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana tugas Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 12. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 31

- (1) Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi mempunyai tugas membantu Bidang Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan sarana komunikasi dan desiminasi informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi;
- b. pelaksana diseminasi informasi nasional dan daerah;
- c. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
- d. pemberian izin penyelenggaraan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembambangan kemitraan media dan

- pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten/kota;
- f. fasilitasi penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana tugas Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi ;
- h. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 6 Januari 2014

BUPATI KAPUAS HULU, ttd

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 7 Januari 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd

YOHANA ENDANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 3