Unknown BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2015 tentang PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, (berlaku 2 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan bahwa pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK diatur dengan Peraturan BPK;
- b. bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perubahan nomenklatur dan susunan Kementerian serta pembentukan Lembaga baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan BPK tentang Pembagian Tugas dan WcwenangKetua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
Mengingat
Memperhatikan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
Putusan Sidang Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 8 April 2015;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA. Menetapkan
Pasal 3
Objek tugas dan wewenang Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan dan para pemangku kepentingan.
Pasal 15
- b. bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perubahan nomenklatur dan susunan Kementerian serta pembentukan Lembaga baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan BPK tentang Pembagian Tugas dan WcwenangKetua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
Mengingat
Memperhatikan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
Putusan Sidang Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 8 April 2015;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA. Menetapkan
Pasall
- (1)Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai 9 (sembilan) orang anggota.
- (2) Susunan Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas:
- a. Ketua merangkap Anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
- c. Anggota I;
- d. Anggota II;
- e. Anggota III;
- f. Anggota IV;
- g. Anggota V;
- h. Anggota VI; dan
- i. Anggota VII.
- (3)Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Peraturan BPK.
Pasa12
Dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan pembagian tugas dan wewenang antara Ketua,WakilKetua, dan AnggotaBadan PemeriksaKeuangan.
Pasa13
Tugas dan wewenangKetuaBadan PemeriksaKeuanganmeliputi:
- a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan WakilKetua;
- b. melaksanakan tugas dan wewenangyang berkaitan dengan kelembagaan BPK;
- c. melaksanakan hubungan kelembagaandalam negeri dan luar negeri;
- d. melaksanakan pembinaan pemeriksaan investigatifbersama dengan Wakil Ketua;dan
- e. melaksanakan pembinaan tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan PengembanganPemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.
Pasa14
Tugas dan wewenangWakilKetuaBadan PemeriksaKeuanganmeliputi:
- a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua;
- b. melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, dan Inspektorat Utama;
- c. melaksanakan proses MajelisTuntutan Perbendaharaan;
- d. melaksanakan pembinaan pemeriksaan investigatifbersama dengan Ketua; dan
- e. melaksanakan pembinaan tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan PengembanganPemeriksaanKeuanganNegarabersama dengan Ketua.
Pasa15
Objek tugas dan wewenang Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan dan para pemangku kepentingan.
Pasa16
Tugas dan wewenang Anggota I, Anggota II, Anggota III,Anggota IV,Anggota V, Anggota VI, dan Anggota VII adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasa17

- (1) Penempatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengisi jabatan Anggota I, Anggota II, Anggota III, Anggota IV, Anggota V, Anggota VI, dan Anggota VII ditetapkan berdasarkan hasil Sidang Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Penempatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan.

## Pasa18

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal9

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal12 Juni 2015

BADANPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd.

HARRY AZHAR AZIS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal12 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.

YASONNAH. LAOLY

LEMBARANNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 135

Salinan sesuai dengan aslinya

BADANPEMERIKSAKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,


LAMPlRAN PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

## I. ANGGOTA I

Tugas dan wewenang Anggota I:

- a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Kementerian Luar Negeri;
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kementerian Pertahanan;
5. Kementerian Perhubungan;
6. Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Badan Intelijen Negara;
9. Badan Narkotika Nasional;
10. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
11. Lembaga Ketahanan Nasional;
12. Dewan Ketahanan Nasional;
13. Lembaga Sandi Negara;
14. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
15. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
16. Komisi Pemilihan Umum (termasuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota);
17. Badan SARNasional;
18. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
19. Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan
- b. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

1

## II. ANGGOTA II

Tugas dan wewenang Anggota II:

- a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Keuangan;
3. Kementerian Perdagangan;
4. Kementerian Perindustrian;
5. Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionaljBAPPENAS;
6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Badan Pusat Statistik;
9. Bank Indonesia;
11. 10.Otoritas Jasa Keuangan;
12. 11.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
13. 12.PT Perusahaan Pengelola Aset (terrnasuk pengelolaan aset-aset eks BPPNoleh Kementerian Keuangan);
14. 13.Lembaga Penjamin Simpanan;
15. 14.Badan Standardisasi Nasional;
16. 15.Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangjJasa Pemerintah; dan
17. 16.Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di
18. atas; dan
- b. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

## III. ANGGOTA III

Tugas dan wewenang Anggota III:

- a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Dewan Perwakilan Daerah;
4. Mahkamah Agung;
5. Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Mahkamah Konstitusi;
7. KomisiYudisial;
8. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
9. Kementerian Sekretariat Negara;
10. Sekretariat Kabinet;
11. Kementerian Sosial;
12. Kementerian Pariwisata;
13. Kementerian Ketenagakerjaan;
14. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
15. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
16. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
18. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
19. Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
20. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
21. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
22. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
23. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
24. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
25. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
26. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
27. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;
29. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
30. Badan Kepegawaian Negara;

3

31. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
32. Lembaga Administrasi Negara;
33. Arsip Nasional Republik Indonesia;
34. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Jakarta;
35. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran;
36. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
37. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
38. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
39. Taman Mini Indonesia Indah;
40. Badan Informasi Geospasial;
41. Ombudsman Republik Indonesia;
42. Badan Pertanahan Nasional; dan
43. Badan Ekonomi Kreatif,
14. serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan
- b. melaksanakan koordinasi pemeriksaan investigatif.

4

## IV. ANGGOTA IV

Tugas dan wewenang Anggota IV:

- a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Kementerian Pertanian;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Badan Pengatur Hilir Migas; dan
8. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut

di atas; dan

- b. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

5

## V. ANGGOTA V

Tugas dan wewenangAnggotaV:

- a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaandan tanggung jawab keuangan negara pada:
1. KementerianDalamNegeri;
2. KementerianAgama;
3. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang;
4. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam;
5. Badan PengembanganWilayahSurabaya-Madura;dan
6. Badan NasionalPengelolaPerbatasan, serta lembagayang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di
8. atas;
- b. melaksanakan pemeriksaan pengelolaandan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha MilikDaerah di WilayahI, yang terdiri atas:
1. ProvinsiAceh;
2. ProvinsiSumatera Utara;
3. ProvinsiSumatera Barat;
4. ProvinsiRiau;
5. ProvinsiKepulauan Riau;
6. ProvinsiJambi;
7. ProvinsiSumatera Selatan;
8. ProvinsiBengkulu;
9. ProvinsiKepulauan BangkaBelitung;
10. ProvinsiLampung;
11. ProvinsiBanten;
12. ProvinsiJawa Barat;
13. ProvinsiDaerah Khusus IbukotaJakarta;
14. ProvinsiJawa Tengah;
15. ProvinsiDaerah IstimewaYogyakarta;dan
16. ProvinsiJawa Timur,
26. serta lembagayang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan
- c. memberikanpengarahan pemeriksaan investigatif.

## VI. ANGGOTA VI

Tugas dan wewenang Anggota VI:

- a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
1. Kementerian Kesehatan;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial:
- a) Badan Penyelenggara J aminan Sosial Kesehatan; dan
- b) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
4. Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas;
- b. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha MilikDaerah di Wilayah II, yang terdiri atas:
1. Provinsi Bali;
2. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Provinsi Kalimantan Barat;
5. Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Provinsi Kalimantan Timur;
8. Provinsi Kalimantan Utara;
9. Provinsi Sulawesi Barat;
10. Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. Provinsi Gorontalo;
14. Provinsi Sulawesi Utara;
15. Provinsi Maluku;
16. Provinsi Maluku Utara;
17. Provinsi Papua; dan
18. Provinsi Papua Barat, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan
- c. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

## VII. ANGGOTA VII

Tugas dan wewenang Anggota VII:

- a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
2. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMigas);
3. Badan Usaha Milik Negara dan anak perusahaan; dan
4. Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan,

serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan

- b. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd.

HARRY AZHAR AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

II