PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 31 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PASAR (berlaku 13 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 02 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 01 Seri B);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 03 Seri D);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PASAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung.
6. Penyelenggaraan Pasar adalah penyelenggaraan pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar berupa Kios, Los dan Halaman/Pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
8. Kios adalah bangunan di dalam pasar yang dibuat permanen dengan diberi sekat dari lantai sampai langit-langit dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar.
9. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang.
10. Halaman/Pelataran Pasar adalah bagian dari pasar yang belum didirikan bangunan dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional, pasar grosir dan/atau pertokoan.
13. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los, dan Tenda yang khusus disediakan untuk pedagang.
14. Pedagang/pengusaha adalah setiap orang atau badan yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan di pasar tradisional, pasar grosir dan/atau pertokoan.
15. Pasar Grosir dan/atau pertokoan adalah tempat penjualan berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
16. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pungutan Retribusi atas pelayanan penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang berupa fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios, los, halaman/pelataran dan bentuk lainnya yang dikuasai Pemerintah Daerah.
18. Kelas Pasar adalah pengklasifikasian pasar
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung sebagai pengelola, pengawas dan pelaksana teknis operasional terhadap penerbitan SITU dan pemungutan retribusi penyelenggaraan dan pelayanan pasar.
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN SITU
BAB II - PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN SITU
Pasal 3
- (1) Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan fasilitas pasar yang bersifat tetap wajib memiliki SITU yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pedagang/pengusaha wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilampiri :
- a. foto copy KTP pemohon; dan
- b. foto pemohon ukuran 3x4.
- (3) Format permohonan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterima dan dinyatakan lengkap, Kepala Dinas menerima atau menolak permohonan hak penempatan.
- (2) Dalam hal permohonan SITU diterima, Kepala Dinas menerbitkan :
- a. SITU untuk Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- b. SITU untuk Kios; atau
- c. SITU untuk Los dan Pelataran.
- (2) Dalam hal permohonan SITU ditolak, maka disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Format SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- b. kios, los, halaman/pelataran dan fasilitas lainnya berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahun dilakukan daftar ulang.
- (2) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir jangka waktu daftar ulang.
- (3) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pemegang SITU yang masih ingin menggunakan fasilitas pasar wajib mengajukan permohonan perpanjangan SITU kepada Kepala Dinas.
- (4) Format permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan permohonan perpanjangan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Selama jangka waktu berlakunya SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), SITU tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal pemegang SITU tidak menggunakan lagi fasilitas pasar sebelum habis masa berlakunya, SITU wajib dikembalikan kepada Dinas.
- (3) Format pengembalian SITU kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG SITU

## Pasal 7

## Pemegang SITU wajib :

- a. memanfaatkan tempat usaha sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan dalam SITU;
- b. membayar retribusi tepat waktu;
- c. menjaga ketertiban, kesopanan, keamanan dan kebersihan lingkungan pasar/pertokoan;
- d. membayar tanggungan listrik, air bersih dan pajak-pajak yang belaku atas biaya sendiri;
- e. bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan dan / atau kebakaran pasar yang diakibatkan oleh kelalaian pemegang SITU; dan
- f. mengembalikan SITU kepada Dinas apabila sudah tidak dipergunakan kembali.

## Pasal 8

## Pemegang SITU dilarang :

- a. menambah atau merubah bangunan yang telah ada tanpa persetujuan dari Bupati atau Kepala Dinas;
- b. menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- c. memperjualbelikan barang/usaha yang dilarang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;
- d. berbuat onar atau kegaduhan yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
- e. memindahtangankan atau mengalihkan SITU kepada pihak lain.

## Pasal 9

- (1) Setiap pemegang SITU wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan dilarang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemegang SITU wajib mentaati tata tertib pengguna fasilitas pasar, dan ketentuan jam buka dan tutup pasar.
- (3) Tata tertib pengguna fasilitas pasar, dan ketentuan jam buka dan tutup pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 10

Setiap pemegang SITU yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Pelayanan Pasar dan Peraturan Bupati ini dapat dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penutupan sementara kegiatan usaha;
- c. pencabutan SITU.

## Pasal 11

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas secara bertahap dengan ketentuan:

- a. Teguran tertulis I;
- b. Apabila teguran tertulis I dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dapat diterbitkan teguran tertulis II;
- c. Apabila teguran tertulis II dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dapat diterbitkan teguran tertulis III.

## Pasal 12

- (1) Penutupan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan apabila pemegang SITU tidak mematuhi teguran tertulis III dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterbitkannya teguran tersebut.
- (2) Penutupan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Berita Acara Penutupan Sementara Kegiatan Usaha disertai dengan penarikan SITU.
- (3) Selama penutupan sementara kegiatan usaha, pemegang SITU dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (4) SITU yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila pemegang SITU telah melaksanakan peringatan sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis III.
- (5) Pemberian kembali SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara menyerahkan kembali SITU.

## Pasal 13

- (1) Pencabutan SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dilaksanakan secara langsung apabila pemegang SITU tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penutupan Sementara Kegiatan Usaha dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterbitkan.
- (2) Pencabutan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Keputusan Pencabutan SITU yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 14

- (1) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dijatuhkan secara:
- a. bertahap; atau
- b. bebas.
- (2) Untuk menentukan penjatuhan sanksi administrasi secara bertahap atau bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan pertimbanganpertimbangan:
- a. berat dan ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan; atau
- b. tingkat kepatuhan pemegang SITU terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi.

## Pasal 15

- (1) Dalam hal selama diberlakukan penutupan sementara kegiatan usaha atau setelah dilakukan pencabutan hak penempatan, pemegang SITU masih melakukan usahanya maka dapat dilakukan tindakan polisionil oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tindakan polisionil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengusiran secara paksa.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 13 Agustus 2015

BUPATI TULUNGAGUNG, ttd

## SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 13 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH


## Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 31

## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR

: TAHUN 2015

TANGGAL :

## A. FORMAT PERMOHONAN SITU PASAR:

Materai Rp. 6000

Tulungagung, ...

Perihal :

Permohonan Surat Ijin

Kepada :

Tempat Usaha (SITU)

Yth. Bpk.Bupati Tulungagung Cq. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung Di

Pasar.

----------------------------

TULUNGAGUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ________________

Tempat/Tanggal Lahir (Umur)

: ________________

Pekerjaan

: ________________

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ________________

Alamat Tempat Tinggal

: ________________

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)

pada lokasi Kios/Los/Pelataran/Fasilitas Lainnya*) yang terletak di :

Pasar

: ________________

Nomor Fasilitas Pasar

: ________________

Ukuran

:

............ x ......... M

Luas

:

........ M²

Jenis Dagangan

: ________________

Apabila permohonan ini dikabulkan, saya sebagai pemegang SITU sanggup untuk mentaati semua kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lampiran : 1. Foto Copy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar.

2. Pas Foto Berwarna Terbaru ukuran 4 x 6

sebanyak 2 (dua) lembar.

-------------------------------------------------------

*) Coret yang tidak perlu.

## B. FORMAT PERMOHONAN SITU PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN:

Tulungagung, ...

Materai Rp. 6000

Perihal :

Permohonan Surat Ijin

Kepada : Yth. Bpk.Bupati Tulungagung Cq. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung Di

Tempat Usaha (SITU)

Pasar.

----------------------------

TULUNGAGUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ________________

Tempat/Tanggal Lahir (Umur)

: ________________

Pekerjaan

: ________________

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ________________

Alamat Tempat Tinggal

: ________________

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)

pada Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang terletak di :

Jalan

: ________________

Nomor

: ________________

Ukuran

:

............ x ......... M

Luas

:

........ M²

Jenis Dagangan

: ________________

Apabila permohonan ini dikabulkan, saya sebagai pemegang SITU sanggup untuk mentaati semua kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lampiran : 1. Foto Copy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar.

2. Pas Foto Berwarna Terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

-------------------------------------------------------

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI TULUNGAGUNG,

LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR

:

TANGGAL :

## FORMAT SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

| NO. | JENIS SITU | BENTUK | UKURAN | UKURAN | WARNA |
|-------|----------------------------------|-----------------|----------|----------|---------|
| | | | PANJANG | LEBAR | |
| 1. | Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan | Persegi Panjang | 33,56 cm | 21,59 cm | Merah |
| 2. | Kios | Persegi Panjang | 33,56 cm | 21,59 cm | Kuning |
| 3. | Los | Persegi Panjang | 33,56 cm | 21,59 cm | Biru |
| 4. | Pelataran | Persegi Panjang | 33,56 cm | 21,59 cm | Hijau |

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

## LAMPIRAN III

: PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR

: TAHUN 2015

TANGGAL :

## FORMAT PERMOHONAN DAFTAR ULANG SITU

Tulungagung, ...

Perihal :

Permohonan Daftar Ulang

Kepada :

Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Pasar.

Yth. Bpk.Bupati Tulungagung Cq. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung Di

---------------------------------

TULUNGAGUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ________________

Tempat/Tanggal Lahir (Umur)

: ________________

Pekerjaan

: ________________

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ________________

Alamat Tempat Tinggal

: ________________

Dengan ini mengajukan permohonan Daftar Ulang Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) pada lokasi Kios/Los/Pelataran/Fasilitas Lainnya*) yang terletak di :

Pasar

: ________________

Nomor Fasilitas Pasar

: ________________

Ukuran

:

............ x ......... M

Luas

:

........ M²

Jenis Dagangan

: ________________

Apabila permohonan ini dikabulkan, saya sebagai pemegang SITU sanggup untuk mentaati semua kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

## LAMPIRAN IV

: PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR

: TAHUN 2015

TANGGAL :

## FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN SITU

Tulungagung, ...

Perihal :

Permohonan Perpanjangan

Kepada :

Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Pasar.

Yth. Bpk.Bupati Tulungagung Cq. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung Di

---------------------------------

TULUNGAGUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ________________

Tempat/Tanggal Lahir (Umur)

: ________________

Pekerjaan

: ________________

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ________________

Alamat Tempat Tinggal

: ________________

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) pada lokasi Kios/Los/Pelataran/Fasilitas Lainnya*) yang terletak di :

Pasar

: ________________

Nomor Fasilitas Pasar

: ________________

Ukuran

:

............ x ......... M

Luas

:

........ M²

Jenis Dagangan

: ________________

Apabila permohonan ini dikabulkan, saya sebagai pemegang SITU sanggup untuk mentaati semua kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

## LAMPIRAN V

: PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR

: TAHUN 2015

TANGGAL :

## A. FORMAT PENGEMBALIAN SITU PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Tulungagung, ...

Materai Rp. 6000

Perihal :

Pengembalian Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Pasar Grosir dan / atau Pertokoan.

Kepada : Yth. Bpk.Bupati Tulungagung Cq. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung Di

------------------------------

TULUNGAGUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ________________

Tempat/Tanggal Lahir (Umur)

: ________________

Pekerjaan

: ________________

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ________________

Alamat Tempat Tinggal

: ________________

Adalah pemegang Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) pada lokasi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang terletak di :

Jalan

: ________________

Nomor

: ________________

Ukuran

:

............ x ......... M

Luas

:

........ M²

Jenis Dagangan

: ________________

Sehubungan saya sudah tidak memerlukan tempat tersebut untuk berusaha, bersama ini saya mengembalikan fasilitas tempat usaha beserta SITU nya kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung tanpa menuntut ganti rugi apapun.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*) Coret yang tidak perlu.

## B. FORMAT PENGEMBALIAN SITU PASAR

Materai Rp. 6000

Tulungagung, ...

Perihal :

Pengembalian Surat Ijin

Kepada :

Tempat Usaha (SITU)

Yth. Bpk.Bupati Tulungagung

Pasar

.

-----------------------------

Kabupaten Tulungagung

Di

## TULUNGAGUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ________________

Tempat/Tanggal Lahir (Umur)

: ________________

Pekerjaan

: ________________

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ________________

Alamat Tempat Tinggal

: ________________

Adalah pemegang Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) pada lokasi Kios/Los/Pelataran/Fasilitas Lainnya*) yang terletak di :

Pasar

: ________________

Nomor Fasilitas Pasar

: ________________

Ukuran

:

............ x ......... M

Luas

:

........ M²

Jenis Dagangan

: ________________

Sehubungan saya sudah tidak memerlukan tempat tersebut untuk berusaha, bersama ini saya mengembalikan fasilitas tempat usaha beserta SITU nya kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung tanpa menuntut ganti rugi apapun.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

LAMPIRAN VI

: PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR

: TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

## A. TATA TERTIB PENGGUNA FASILITAS PASAR

## I. BAGI PARA PENGGUNA FASILITAS PASAR DIWAJIBKAN:

- a. Memiliki SITU;
- b. Memanfaatkan tempat usaha sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan;
- c. Membayar retribusi;
- d. Meminta dan menyimpan tanda bukti pembayaran retribusi;
- e. Menjaga ketertiban, kesopanan, keamanan dan kebersihan lingkungan pasar/pertokoan;
- f. Membayar tanggungan listrik dan air bersih atas biaya sendiri;
- g. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu jam buka - tutup pasar;
- h. Menempatkan kendaraan di tempat penitipan kendaraan atau di tempat parkir;
- i. Bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan dan / atau kebakaran pasar yang diakibatkan oleh kelalaian pemegang hak penempatan pasar.

## II. BAGI PARA PENGGUNA FASILITAS PASAR DILARANG:

- a. Menambah atau merubah bangunan yang telah ada tanpa persetujuan dari Kepala Dinas Pendapatan;
- b. Menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- c. Memperjualbelikan barang/usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Berbuat onar atau kegaduhan yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- e. Menempatkan kendaraan di lokasi tempat berjualan;
- f. Mengadakan kegiatan dan/atau memasang peralatan yang mudah menimbulkan kebakaran;
- g. Mengalihkan hak penempatan kepada pihak lain.

## III. PERINGATAN :

- a. Apabila tidak berjualan lebih dari 10 (sepuluh) hari berturut-turut di Pasar harian atau 5 (lima) kali berturut-turut di Pasar Pekanan dan/atau 3 (tiga) bulan baik secara berturut-turut atau akumulatif untuk retribusi bulanan SITU dapat dicabut dan tidak diberikan ganti rugi;
- b. Bahwa kehilangan barang dagangan merupakan resiko pemilik dagangan dan bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

## B. KETENTUAN JAM BUKA DAN JAM TUTUP PASAR

| No. | Nama Pasar | Jam Buka dan Tutup Pasar | Jam Buka dan Tutup Kios Menghadap Jalan |
|-------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | Pasar Wage | 06.00 - 17.00 | 09.00 - 17.00 |
| 2 | Pasar Ngemplak Pagi | 01.00 - 07.00 | 07.00 - 17.00 |
| 3 | Pasar Ngemplak Sore | 14.00 - 22.00 | - |
| 4 | Pasar Tamanan | 06.00 - 12.00 | - |
| 5 | Pasar Sepeda (PDS) | 06.00 - 17.00 | - |
| 6 | Pasar Hewan Beji | 06.00 - 16.00 | - |
| 7 | Pasar Boyolangu | 06.00 - 12.00 | 07.00 - 20.00 |
| 8 | Pasar Ngunut Pagi | 01.00 - 07.00 | - |
| 9 | Pasar Ngunut Siang | 06.00 - 17.00 | 07.00 - 16.00 |
| 10 | Pasar Hewan Ngunut | 06.00 - 15.00 | - |
| 11 | Pasar Kauman | 06.00 - 13.00 | 07.00 - 21.00 |
| 12 | Pasar Campurdarat | 06.00 - 13.00 | 07.00 - 16.00 |
| 13 | Pasar Bandung Pagi | 03.00 - 08.00 | - |
| 14 | Pasar Bandung Siang | 06.00 - 16.00 | 07.00 - 17.00 |
| 15 | Pasar Bendilwungu | 06.00 - 12.00 | 07.00 - 20.00 |
| 16 | Pasar Sumbergempol | 06.00 - 12.00 | 07.00 - 17.00 |
| 17 | Pasar Kedungwaru | 06.00 - 12.00 | - |
| 18 | Pasar Ngantru | 06.00 - 12.00 | 07.00 - 16.00 |
| 19 | Pasar Pojok | 06.00 - 11.00 | 07.00 - 20.00 |
| 20 | Pasar Karangrejo | 06.00 - 12.00 | 07.00 - 13.00 |
| 21 | Pasar Gondang | 06.00 - 12.00 | 07.00 - 17.00 |
| 22 | Pasar Pagerwojo | 06.00 - 09.00 | - |
| 23 | Pasar Sendang | 06.00 - 12.00 | - |
| 24 | Pasar Dono | 06.00 - 12.00 | 07.00 - 13.00 |
| 25 | Pasar Rejotangan | 06.00 - 12.00 | 07.00 - 20.00 |
| 26 | Pasar Panjerejo | 06.00 - 12.00 | 07.00 - 20.00 |
| 27 | Pasar Karangtalun | 06.00 - 12.00 | 07.00 - 18.00 |
| 28 | Pasar Domasan | 06.00 - 12.00 | 07.00 - 18.00 |
| 29 | Pasar Ngentrong | 06.00 - 12.00 | 07.00 - 12.00 |
| 30 | Pasar Mulyosari | 06.00 - 07.00 | 07.00 - 10.00 |
| 31 | Pasar Besuki | 06.00 - 11.00 | 07.00 - 13.00 |
| 32 | Pasar Tanggunggunung | 06.00 - 10.00 | 07.00 - 13.00 |
| 33 | Pasar Srikaton | 06.00 - 20.00 | 07.00 - 20.00 |
| 34 | Pasar Pakel | 06.00 - 10.00 | 07.00 - 20.00 |

## BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO