PERATURAN BUPATI MA Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang AH PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR VERIFIKASI RKA-SKPD LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH BUPATI MALUKU TENGAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat:
· 1 .
BUPATI MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR TAHUN 2017 TENTANG
MEKANISME DAN PROSEDUR VERIFIKASI RKA-SKPD
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH BUPATI MALUKU TENGAH
Menimbang: a. bahwa APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka perlu ditetapkan mekanisme dan prosedur yang menjadi panduan untuk melakukan verifikasi/pemeriksaan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- b. bahwa mekanisme dan prosedur ini merupakan acuan dan/atau standar, sehingga verifikasi RKA-SKPD dan RKA­ PPKD oleh tim verifikasi memiliki standar yang sama dan sesuai ketentuan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b., perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Mekanisme dan Prosedur Verifikasi RKA-SKPD Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
3. 1 . Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 207 f °fr 58, Ta.mbahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2
.
.
"
---
/
,
4
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
9. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 r:nr 140, Tambaha!l Lembaran. Negara Nomor #
%
.
.
'
$
14. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan . Daerah LembaranDaerah Kabupaten Maluu Tengah Tahun 2009 Nomor 63).
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR VERIFIKASI RKA-SKPD LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten dan wali kota bagi daerah kota.
3. Sekretaris Daerah yang disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Maluku Tengah
5. Bendahara Umum Daerah yang disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar pe�ran APBD.
t
t
10. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran badan/dinas/ biro keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah (BUD).
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersam oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
14. Surat Edaran yang selanjutnya disingkat SE adalah dokumen yang disiapkan oleh TAPD yang berisikan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD dan batas akhir penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD.
15. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja.
16. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama.
Pasal 2
- ( 1 ) Penyusunan RKA-SKPD berpedoman kepada Surat Edaran Kepala Daerah beserta lampirannya dan perturan perundartg-undangan lain tentang pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- (3) Penganggaran pagu anggaran belanja program dan kegiatan dalam RKA-SKPD berpedoman pada pagu anggaran pada PPAS/PPA yang sudah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Maluku Tengah
- (2) RKA-SKPD disusun
Pasal 3
- ( 1) Penyusunan RKA-SKPD selain berpedoman kepada Surat Edaran -Kepala Daerah beserta. lampirannya juga berpedoman pada Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Standar Biaya Masukan (SBM) dan Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusun� �KA-SKPD dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMDA pairr Kabupaten Mahiku Tengah.
$
- (3) Formulir RKA-SKPD agar berpedoman pada formulir RKA-SKPD sebagaimana Surat Edaran Bupati Maluku tengah ten tang Panduan Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD poin B.3.
Pasal 4
- ( 1 ) Mekanisme penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dinyatakan dimulai setelah :
- a. SKPD mendapat Surat Edaran Bupati Maluku Tengah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD;
- b. Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dilaksanakan dengan berpedoman pada semua Ketentuan peraturan · Perundang­ undangan yang berlaku termasuk Suarat Edaran Bupati;
- c. Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD
Pasal 5
- (1) Untuk melakukan perubahan/revisi terhadap program dan kegiatan yang sudah di DPA kan maka SKPD harus melaksanakan langkah­ langkah sebagai berikut :
- a. Program/Kegiatan dalam DPA yang akan dilakukan perubahan apabila program/kegiatan tersebut, karena terjadi perubahan regulasi dan berpengaruh signifikan terhadap program/kegiatan DPA tersebut sehingga perlu dilakukan perubahan/revisi.
- c. Setelah dilakukan penyesuaian dengan dokumen perencanaan dari Bapplitbangda selanjutnya menyusun RKA Fer"P f°is enea mempereuaka Apast SIMDA.
- b. Sebelum melakukan perubahan, hendaklah berkonsultasi dengan Bapplitbangda untuk mendapat penyesuaian terhadap dokumen perencanaan KUA/KUPA dan PPA/PPA perubahan .
/[
·
.#
4
I
- d. Penganggaran kode rekening belanja harus sesuai dengan kode rekening peruntukan, volume dan harga satuan yang· dianggarkan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, efisien dan epektif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) DPPA yang sudah dicetak di SIMDA akan diparaf oleh Admin SIMDA, Staf Bidang Anggaran, Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Kepala Bidang Anggaran setelah itu ditanda tangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah kemudian disahkan oleh PPKAD.
- (2) RKA perubahan/revisi SKPD yang disusun dengan mgnggunakan aplikasi SIMDA pada BPKAD Kabupaten Maluku Tengah harus disampaikan kepada PPKD untuk diteliti oleh Bidang Anggaran BPPKAD, setelah itu dikembalikan kepada SKPD untuk selanjutnya melakukan pengentrian pada Aplikasi SIMDA.
- (4) DPPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperbanyak 10 rangkap dan diserahkan kepada Bidang Anggaran untuk menjadi dokumen resmi pemerintah\_daerah.
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah. k BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR Mengingat:

Penandatangan: ## BUPATI MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU

Penandatangan: ## PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG

Penandatangan: ## MEKANISME DAN PROSEDUR VERIFIKASI RKA-SKPD LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH BUPATI MALUKU TENGAH Menimbang: a. bahwa APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka perlu ditetapkan mekanisme dan prosedur yang menjadi panduan untuk melakukan verifikasi/pemeriksaan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. - b. bahwa mekanisme dan prosedur ini merupakan acuan dan/atau standar, sehingga verifikasi RKA-SKPD dan RKA­ PPKD oleh tim verifikasi memiliki standar yang sama dan sesuai ketentuan.

Penandatangan: - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Mekanisme dan Prosedur Verifikasi RKA-SKPD Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645) 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); ­ 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara .(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, . Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Penandatangan: 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Penandatangan: 9. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 12. Peraturan Pemerintah ·Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 13. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 N.omor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); s

Distribusi: wgcc.pxwzzggeerr.ten«torses

Penandatangan: - ee===assasaam71f. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelol~an Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara a h u n 2011 Nomor 310); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah LembaranDaerah Kabupaten Maluu Tengah Tahun 2009 Nomor 63). ## MEMUTUSKAN

Penandatangan: Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR VERIFIKASI RKA-SKPD LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH ## Pasal 1

Penandatangan: Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Penandatangan: 1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Penandatangan: 2. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten dan wali kota bagi daerah kota.

Penandatangan: 3. Sekretaris Daerah yang disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Penandatangan: 4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Maluku Tengah 5. Bendahara Umum Daerah yang disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Penandatangan: 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

Penandatangan: 8. 8.. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. \_ ' \_ . 1 . S y ?' \_ @ - · 777777.7w=v - er&amp;!kac~~ K e~ rj a dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran badan/ dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah (BUD).

Verifikasi: - 1 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sselanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersam oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. " 13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 14. Surat Edaran yang selanjutnya disingkat SE adalah dokumen yang disiapkan oleh TAPD yang berisikan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD dan batas akhir penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD. 15. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja. 16. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan dengan cara yang baku ( sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. ## Pasal 2

Penandatangan: - (1) Penyusunan RKA-SKPD berpedoman kepada Surat Edaran Kepala Daerah beserta lampirannya dan perturan perundang-undangan lain tentang pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Penandatangan: - (3) Penganggaran pagu anggaran belanja program dan kegiatan dalam RKA-SKPD berpedoman pada pagu anggaran p.ada PPAS /PPA yang sudah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Maluku Tengah

Penandatangan: - (2) RKA-SKPD disusun berdasarkan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam KUA dan PPAS yang sudah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Maluku Tengah ## Pasal 3

Penandatangan: - (1) Penyusunan RKA-SKPD selain berpedoman kepada Surat Edaran Kepala Daerah beserta lampirannya juga berpedoman pada Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Standar Biaya Masukan (SBM) dan Keputusan Bupati Maluku Tengah ten tang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah. - (2) Penyusunan RKA-SKPD dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMDA pada BPKAD Kabupaten Maluku Tengah. .s wt "" ' % veer-rs"A r w r &gt;

Penandatangan: .uusenvewrest --.cs..+we;Fir~lir RKA-SKPD agar berpedoman pada formulir RKA-SKPD sebagaimana Surat Edaran Bupati Maluku tengah tentang Panduan Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD poin B.3. ## Pasal 4 - (1) Mekanisme penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dinyatakan dimulai setelah :

Penandatangan: - a. SKPD mendapat Surat Edaran Bupati Maluku Tengah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD;

Penandatangan: - b. Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dilaksanakan dengan berpedoman pada semua Ketentuan peraturan \_Perundang­ undangan yang berlaku termasuk Suarat Edaran Bupati; - c. Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD berdasarkan Program dan Kegiatan yang sesuai dokumen PPA yang telah ditetapkan;

Penandatangan: - d. Penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD berpedoman pada Surat Edaran Bupati Maluku Tengah sebagaimana diatur pada poin E tentang Batas waktu penyampaian RKA-SKPD. - (2) Prosedur Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagai berikut : - a. Pengisian data umum SKPD pada form RKA-SKPD sesuai Aplikasi SIMDA secara benar;

Penandatangan: - b. Form RKA-SKPD dan RKA-PPKD dalam penyusunannya agar berpedoman pada SE Bupati Maluku Tengah sebagaimana poin B.1.,B.2., dan B.3. - c. Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD di proses dengan Aplikasi SIMDA pada BPKAD Kabupaten Maluku Tengah; - d. Penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD tidak diperkenankan memakai format Manual, tetapi form SIMDA;

Penandatangan: - e. RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebelum disampaikan kepada PPKD terlebih dahulu ditandatangani oleh Kepala SKPD dan dicap;

Distribusi: - f. Penyampaian RKA-SKPD dan RKA-PPKD dalam rangkap 1 serta soft copy, bagi yang online dengan SIMDA tidak perlu menyampaikan soft copy.

Penandatangan: - g. Tanggal yang dicantumkan dalam RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana yang ditetapkan dalan SE Bupati Maluku Tengah poin E tentang batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan RKA­ PPKD; ## Pasal 5 - ( 1 ) Untuk melakukan perubahan/revisi terhadap program dan kegiatan yang s:udah di DPA kan maka SKPD harus melaksanakan langkah­ langkah sebagai berikut : - a. Program/Kegiatan dalam DPA yang akan dilakukan perubahan apabila program/kegiatan tersebut, karena terjadi perubahan regulasi dan berpengaruh signifikan terhadap program/kegiatan DPA terse but sehingga perlu dilakukan perubahan / revisi. - c. Setelah dilakukan penyesuaian dengan dokumen perencanaan dari Bapplitbangda selanjutnya menyusun RKA Perubahan/revisi dengan mempergunakan Aplikasi SIMDA. - b. Sebelum melakukan perubahan, hendaklah berkonsultasi dengan Bapplitbangda untuk mendapat penyesuaian terhadap dokumen perencanaan KUA/KUPA dan PPA/PPA perubahan. ·i t i - d. Penganggaran kode rekening belanja harus sesuai dengan kode rekening peruntukan, volume dan harga satuan yang dianggarkan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, efisien dan epektif sesuai ketentuan yang berlaku.

Penandatangan: - (3) DPPA yang sudah dicetak di SIMDA akan diparaf oleh Admin SIMDA, Staf Bidang Anggaran, Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Kepala Bidang Anggaran setelah itu ditanda tangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah kemudian disahkan leh PPKAD.

Distribusi: - (2) RKA perubahan/revisi SKPD yang disusun dengan meggunakan aplikasi SIMDA pada BPKAD Kabupaten Maluku Tengah harus disampaikan kepada PPKD untuk diteliti oleh Bidang Anggaran BPPKAD, setelah itu dikembalikan kepada SKPD untuk selanjutnya melakukan pengentrian pada Aplikasi SIMDA. - (4) DPPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperbanyak 10 rangkap dan diserahkan kepada Bidang Anggaran untuk menjadi dokumen resmi pemerintah.daerah. ## Pasal 6

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 20j] BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 340