PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 6 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (berlaku 2 November 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. guna penyelenggaraan dalam
- bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah diperlukan optimalisasi pengelolaannya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan kebutuhan daerah sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Otonom kota besar dalam lingkungan daerah propinsi sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
SALINAN
Menetapkan :
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 2).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 2) diubah sebagai berikut :
PASAL I
1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 51, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
51. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
Pasal 4
Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan Barang Milik Negara.
Pasal 5
- (1) Walikota sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Wewenang Walikota Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- e. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
- f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan;
- g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan Infrastruktur; dan
- h. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah.
Pasal 6
- (1) Walikota dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan fungsinya di bantu oleh :
- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
- b. Kepala Dinas/ Badan/ Bagian Perlengkapan/ Umum/ Unit Pengelola Barang Milik Daerah selaku Pembantu Pengelola;
- c. Kepala SKPD selaku Pengguna;
- d. Kepala Bagian/UPTD selaku Kuasa Pengguna;
- e. Pengurus Barang; dan
- f. Penyimpan Barang.
- (2) Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang milik daerah.
- (3) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab :
- a. dihapus;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
- g. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota; dan
- h. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD.
- (4) Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah sebagai Pembantu Pengelola Barang (PPB) dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
- (5) Kepala SKPD sebagai pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan barang milik daerah di lingkungan SKPD masing-masing.
- (6) Pengurus Barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.
5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Penyimpan Barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna.
Pasal 8
- (1) Pembantu Pengelola Barang (PPB) dibantu unit kerja terkait menyusun :
- a. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. standarisasi harga.
- (2) Penentuan standarisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
- (1) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan.
- (2) Panitia pengadaan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan.
- (4) Walikota menetapkan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
- (5) Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
Pasal 13
- (1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut azas keseragaman, pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Pengelola dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 14
9. Ketentuan Pasal 14 dihapus
Pasal 19
10. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
Pasal 23
Barang Milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
Pasal 24
- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.
- (2) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Pengelola.
Pasal 25
- (1) Barang milik daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjampakaikan.
- (2) Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah.
- (3) Pinjam pakai tidak merubah status hukum memindahtangankan kepemilikan barang milik daerah.
- (4) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (5) Pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan
Pasal 29
- (1) Kerjasama Pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan dan perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud;
- b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta/peminat, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
- c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
- d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; dan
- e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus dapat mendapat persetujuan pengelola barang.
- (2) semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada anggaran pendapan belanja daerah.
- (3) selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfatan.
- (4) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
Pasal 32
- (1) Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta/peminat.
- (3) Mitra Bangun Guna Serah dan Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
Pasal 33
Bagian Kelima
Kerjasama Infrastruktur
- (1) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap :
- a. barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada pengelola barang/pengguna barang;
- b. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; atau
- c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Walikota.
- (3) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Walikota.
- (1) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
- a. Perseroan Terbatas;
- b. BUMN/BUMD; dan/atau
- c. Koperasi
- (3) Jangka waktu kerjasama paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Penetapan Mitra Kerjasama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang Milik Daerah yang menjadi objek kerjasama selama jangka waktu kerjasama;
- b. wajib memelihara objek kerjasama dan barang hasil kerjasama; dan
- c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan jika terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai.
- (5) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan oleh Walikota, dan disetor ke Kas Daerah.
- (6) Mitra Kerjasama harus menyerahkan objek kerjasama dan barang hasil kerjasama kepada Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya jangka waktu kerjasama sesuai perjanjian.
- (7) Barang hasil kerjasama menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian.
BAB VII - Bagian Kelima
Pasal 42
17. Ketentuan Pasal 42 dihapus
BAB VII - Bagian Kelima
Pasal 44
18. Ketentuan Pasal 44 dihapus
BAB VII - Bagian Kelima
Pasal 79
BAB XIA
PEMUSNAHAN
Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal :
- a. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jambi pada tanggal 2 November 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ## DARU PRATOMO LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (6/2015)

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005 ## Pasal 79B

Penandatangan: - (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

Penandatangan: - (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Walikota. ## Pasal 79C Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi pada tanggal 2 November 2015

Penandatangan: ## WALIKOTA JAMBI, ## SYARIF FASHA