KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 2001 tentang 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTER! NEGARA SEBAGAIMANA TELAB BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHffi DENGAN KEPUfUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2003 (berlaku 8 Juli 2003)
Pembukaan
Menimbang:
bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyernpurnakan Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tabun 2003;
I
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945; Mengingat 1
2. Undang-undang Nomor 22 Tabun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambaban Lembaran Negara Nomor 3839); 2
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonorn (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 3
4. Keputusan Presiden Nornor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tara Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Kepurusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003; 4
5. Keputusan
...
RARAP I{EMBALI
SUB BAGL\N DOKUtvlENTASI UMillvi BIRO UMUM - SETKAB
Menetapkan:
PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA
2
2
5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Non.or 31 Tahun 2003;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR108TAHUN2001TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARASEBAGAIMANATELAH BEBERAPAKALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN2003.
Pasal 9
"Pasal9
- (1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas rnelaksanakan koordinasi pelaksanaan rugas serta pembinaan dan pemberian dukungan dan administrasi Menteri Negara.
- (2) Deputi Bidang Perkembangan Riser, lImu Pengetahuan, dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan riser, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3
- (3) Deputi Bidang Dinamika Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang dinamika masyarakat.
- (4) Deputi Bidang Program Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi mempunyai rugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang program riset, ihnu pengetahuan, dan teknologi.
- (5) Deputi Bidang Pengembangan Sistem I1mu Pengetahuan dan Teknologi Nasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, serta melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pusat ilmu pengetahuan dan teknologl,
- (6) Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan' Teknologi mempunyai rugas melaksanakan perumusan kebijakan ill bidang pendayagunaan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (7) Staf AWi Bidang Ekonorni, Industri, dan Perdagangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi, industri, dan perdagangan.
- (8) Staf AWi Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah teknologi informasi.
- (9) Staf Ahli Bidang Pendidikan mempunyai rugas memberikan telaaban mengeoai masalah pendidikan.
- (10) Staf Ahli Bidang Hak Kekayaan Intelektual mempunyai rugas memberikan telaahan mengenai masalah hak kekayaan intelektual.
- (11) Staf AWi Bidang Pangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai rnasalah pangan."
Pasal n...
Salinan sesuai dengan aslinya
PRESIDEN REPU8LJK INDONESIA
4
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal direrankan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 8 Juli 2003

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGA WATI SOEKARNOPUTRI I I