PERATURAN BUPATI PERUBAHAN ATAS  TUBAN Nomor 31 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN RAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (berlaku 4 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITUBAN
PERATURANBUPATITUBAN
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN RAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tu ban Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, maka per~u menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tu ban Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diubah sebagai berikut:
1. Bagian ketujuh , Pasal 12 ·diubah sehingga berbunyi sebagai ·berikut :
Bagian Ketujuh Prosedur Pengurangan Pasal 12
- (1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada fungsi pelayanan untuk diteliti.
- (2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diberikan terhadap :
- a. BPHTB yc1ttg ada hubungattnya. dengc1tt seba.b-sebab tertentu;
- b. BPHTB yang wajib pajaknya ada hubungan dengan obyek pajak;
- c. Tanah dan/ atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan serta tanah dan / atau bangunan yang selama masa rehabilitasi digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan, yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan.
- (3) BPHTB yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2J huruf a meliputi:
- a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah Nilai Jual Obyek Pajak;
- b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti untuk kepentingan umum;
- c. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula yang disebabkan bencana alam, atau sebab-se
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran VII Peraturan Bupati ini.

## 2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni pasal 12 A, Pasal 12 b dan Pasal 12 c sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12 A

Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sebagai beriku t :

- a. Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajfb Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c;
- b. Sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf j dan ayat (4) huruf b, huruf d serta ayat (5);
- c. Sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e huruf h dan ayat (4) huruf a;
- d. Sebesar 100 % (seratus persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, huruf i, huruf j, dan hurufk.

## Pasal 12 B

- (1) Permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah clan Bangunan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diajukan Wajib Pajak.


- (3) Pengajuan permohonan pengurangan BPHTB tidak menunda pembayaran.

## Pasal 12 C

- (1) Pembertan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemberian pengurangan yang besarnya di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan persetujuan Bupati;
- b. Pemberian pengurangan yang besarnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
- c. Pemberian pengurangan yang besarnya di bawah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan persetujuan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban pada tanggal 4 Juni 2015

Ditindaiigkart di Tlibart pada tanggal 4 Juni 2015


1


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI B NOMOR 29