PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 53 Tahun 2016 tentang PENGEMBANGAN DAN UPAYA PEMANFAATAN TANAMAN OBAT (berlaku 15 November 2016)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa upaya pengobatan tradisional dengan obat-obatan tradisional merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dan sekaligus merupakan teknologi tepat guna yang potensial untuk menunjang pembangunan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan pengembangan tanaman obat tradisional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan dan Upaya Pemanfaatan Tanaman Obat;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012-Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014-Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan-dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN DAN UPAYA PEMANFAATAN TANAMAN OBAT.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pontianak.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
8. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah BP2T Kota Pontianak.
9. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak.
10. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Pontianak.
11. Bagian Kesejaheraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pontianak.
12. Kelompok Kerja Pengembangan Tanaman Obat Kota Pontianak adalah kelompok kerja yang terdiri dari instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam pengembangan tanaman obat, dan ditetapkan oleh Walikota.
13. Petani adalah perseorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian.
14. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani.
15. Tanaman obat adalah jenis-jenis tanaman yang memiliki fungsi dan berkhasiat sebagai obat dan dipergunakan untuk penyembuhan maupun mencegah berbagai penyakit.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam upaya memanfaatkan dan mengembangkan tanaman obat di Kota Pontianak.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3
Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam peningkatan kesehatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan dengan pengembangan tanaman obat tradisional.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pembinaan;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. pembiayaan; dan
- f. ketentuan penutup.
BAB III - PERENCANAAN Pasal 5
Pasal 5
- (1) Pengembangan tanaman obat dimulai dengan identifikasi potensi kawasan, meliputi:
- a. aspek teknis;
- b. aspek ekonomi;
- c. aspek kelembagaan;
- d. aspek sarana dan prasarana; dan
- e. aspek sumber daya manusia.
- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi identifikasi agroklimat, lahan, komoditas, sarana produksi, mutu hasil, kendala teknis dalam pengembangan obat.
- (3) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi identifikasi tujuan pasar, rantai pasar, keberadaan pusat informasi pasar, terminal agribisnis/sub terminal agribisnis, jaringan kemitraan dengan perusahaan/asosiasi, potensi ekonomi, serta kendala ekonomi dalam pengembangan tanaman obat.
- (4) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi identifikasi terhadap profil kelembagaan pada kawasan pengembangan tanaman obat mencakup kelembagaan petani (kelompok tani/gabungan kelompok tani/asosiasi), balai benih, penangkar benih, lembaga keuangan, laboratorium pengendalian hama penyakit, lembaga sertifikasi mutu, dan lembaga lain yang terkait dengan pengembangan tanaman obat.
- (5) Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi identifikasi ketersediaan jalan usaha tani, sarana dan prasarana untuk akses pasar, pelabuhan, gudang penyimpanan, rumah pengemasan, serta sarana dan prasarana pengairan.
- (6) Aspek sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi tenaga penyuluh, pengawas hama dan penyakit tanaman, pengawas benih, petani/kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi petani, petani maju/kontak tani, alumni sekolah lapang terpadu.
BAB IV - PELAKSANAAN Pasal 6
Pasal 6
- (1) Pelaksanaan pengembangan tanaman obat meliputi: a. sosialisasi;
- b. perumusan masalah dan pemecahan masalah; dan
- c. penyusunan rencana tindak lanjut.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk menyamakan persepsi semua pihak yang terkait dalam pengembangan tanaman obat.
BAB IV - PELAKSANAAN Pasal 6
Pasal 7
Pembinaan terhadap pengembangan tanaman obat dilakukan oleh pihak terkait, sesuai dengan kewenangannya masing-masing :
- a. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertanggungjawab dalam pembinaan pengembangan budidaya tanaman obat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan pengembangan budidaya tanaman obat.
- b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bertanggungjawab dalam pembinaan pemasaran dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan pengembangan budidaya tanaman obat.
- c. Dinas Kesehatan bertanggungjawab dalam pembinaan mutu hasil olahan tanaman obat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan pengembangan budidaya tanaman obat.
- d. Dinas Pendidikan bertanggungjawab dalam pembinaan pelaksanaan tanaman obat di sekolah-sekolah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan pengembangan budidaya tanaman obat.
- e. BP2T bertanggungjawab dalam pembinaan dan perizinan tempat usaha pengobatan tradisonal dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan pengembangan budidaya tanaman obat.
- f. BLH bertanggungjawab membina pengobatan tradisional dalam kelestarian lingkungan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan pengembangan budidaya tanaman obat.
- g. Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Kalimantan Barat bertanggungjawab dalam pemantauan, pengawasan, dan pembinaan pengobat tradisional dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan pengembangan budidaya tanaman obat.
- h. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan bertanggungjawab dalam pembinaan terhadap petani/kelembagaan petani dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan pengembangan budidaya tanaman obat.
- i. Bagian Kesejaheraan Rakyat bertanggungjawab dalam menyusun kebijakan teknis mengenai tanaman obat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan pengembangan budidaya tanaman obat.
- j. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Pontianak bertanggungjawab dalam pembinaan pemanfaatan tanaman obat di lingkungan keluarga masyarakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan pengembangan budidaya tanaman obat.
BAB VI - MONITORING DAN EVALUASI Pasal 8
Pasal 8
- (1) Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan pengembangan tanaman obat.
- (2) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala atau insidentil sesuai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi di lapangan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Kelompok Kerja Pengembangan Tanaman Obat Kota Pontianak.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan tanaman obat disampaikan kepada Walikota.
PEMBIAYAAN
BAB VII - Pasal 9
Pasal 9
Pembiayaan pengembangan tanaman obat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak, fasilitasi dan/atau pengembangan secara mandiri oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Pasal 10
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 15 November 2016

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 15 November 2016

Penandatangan: PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd ZUMYATI BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 53