PERATURAN BUPATI RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penataan Menara Telekomunikasi, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
16. cell Plan adalah proses perencanaan dan pembuatan zot].a-?,,r];a area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan mengggunakan standar teknik per€neana.an jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan couerage arecr layanan dan kapasitas tralfic layanan selular.
17. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut sNI adalah standar yang ditetankan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
18. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan usaha Milik Daerah, Badan usatra Milik Negara atau Badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara teiekomunrkasi untur cirgunakan bersama oieh penyelenggara telekomunikasi.
19. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
BAB N RUAITG LINGKUP
BAB I - ffiI'MI'IE
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Daerah adalah Kabupaten Situbndo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Dinas Pekerjaan umum Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan umum cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatjka adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalatr Badan Perenc€rnaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkunga.n Hidup Kabupaten Situbondo.
8. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Situbondo.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan polisi Pamong PraO'a Kabupaten Situbondo.
10. Bagian Hukum adalah Bagran Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
11. 1 1. satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja perangkat Daeratr di lingkungan Pemerintah Kabupaten situbondo.
12. Menara Telekomunikasi yeng setranjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum
6
yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desein dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerinraan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
14. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
3. L5. hna adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi
BAB I - ffiI'MI'IE
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. rekomendasi dan tnn mendirikan bangunan menara;
- b. tata cara dan persyaratan pengajuan izir' mendirikan bangunan mentra;
- c. penggunaan menara bersama;
- d. tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara;
- e. pemberian kontribusi;
- f. pengawasan dan pengendalian;
- g. tata. cara penjatuhan sanksi administratif;dan
- h. tata cara dan biaya pembongkaran.
REI(OUEITDASI DAIT IZIU UffiDIRIKAN BAITGI'ITAIY MENARA
BAB III - Pasal 3
Pasal 3
- (U Pembangunan menara telekomunikasi wqiib memiliki izin mendirikan bangunan menara dari Bupati yang didasarkan pada :
- a. rekomendasi cell plan;
- b. rekomendasi peruntukan ruang;
- c. rekomendasi teknis bangunan menara;dan d. rekomendasi dokumen UKL /UpL.
- "frraa (3) Rekomendasi peruntukan ruang sebagaim€rna dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Bappeda atas narna Bupati dengan memperhatikar-r rencana tata ruang wilayah Daerah dan rencana detail tata ruang wiilayah Daerah.
- (21 Rekomendasi cell plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Dinas perhubungan, Komunikaei dan Inforrnatika atae ns.ma Bupati dengan mengacu pada cell plan yang telah ditetapkan.
- (41 Rekomendasi teknis bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang atas nama Bupati dengan
BAB III - Pasal 3
Pasal 4
Gambar rencana teknis bangunan menara sebagairn&amp;na dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
BAB III - Pasal 3
Pasal 5
Gambar rencana teknis bangunan menara sebagairn&amp;na dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kertas HVS/ blue print ukuran minimal A3;
- b. denalr termasuk tampak (depan dan sampingl dengsn skala 1: 100;
- c. gambar detil (pondasi, sloof, kolom dan balok/kudakuda serta kolom baja) dengan skala 1:S0;
- d. denah lokasi non skala.
BAB III - Pasal 3
Pasal 6
lnn mendirikan bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan stmktur atau pembahan konstruksi menara.
BAB III - Pasal 3
Pasal 7
- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan antena tanpa memerlukan izrn apabila :
- a. antena ditempatkan di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstmksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena;dan/atau
- b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagairy&amp;, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
4. (21 Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wqiib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.
PTNGGI'ITAAN MEITARA BERSAMA
BAB V - Pasal 8
Pasal 8
renyecira menara arau pengeioia menara wa;rb membenx€rn kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
fasai 9
Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara melampirkan *kurang-kuranpya :
- a. narna penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
3. c" rnaksud dan tujuan peruguoaan menara yans diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara .
Penggunaan bersama menara wqjib dituangkan dalam pedanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
TATA CARA PELAPORAIT KELAIKAIS FUITGSI BAITGUITAN MEIYARA
BAB vI - Pasal 11
Pasal 11
- (u setiap pemilik, penyedia dan /atau pengelola bangunan menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kelaikan fungsi dan operasional bangunan menara secara berkala setiap tahun dan melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui KppT.
- Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung. {21
- Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan, maka pemilik, penyedia dan/atau pengelora wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui KPPT selambat-lambatnya 1 (satu) bulan. (3)
- Dalam hal terjadi perubahan struktur atau konstruksi bangunan menara maka pemilik, p€nyedia dan/atau pengelola wajib melakukan penyesuaian izar. mendirikan bangunan menara selambaf-,lambatnya I (satu) bulan. (4)
BAB VII - PEMBTRIAIT KOITTRIBUSI
Pasal 12
- (1) Dalam rangka ikut berpartisipasi pada pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah Daerah dan/atau melalui Program Tanggung Jawab Sosial perusaha€ur.
2. (21 Dalam memberikan konstribusi sebagaimana pada ayat (1) pemilik, penyedia dan/atau pengelola bangunan menara harus memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas perhubungar, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Guna tercapainya pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tsupati memberikan rekomendasi mengenai jenis program serta sektor prioritas yang sesuai untuk mendukung akselerasi pembangunan di Daeratr.
- (4) Program Tanggung Jawab Sosial perusahaan sebagairnana dimaksud pada ayat {3) meliputi :
- a. bina lingkungan dan sosid;
- b. kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;dan
- c. program langsung pada masyarakat.
BABVIN
PEITGAWASAIT DAIT PENGENDALIAIT
BAB VII - PEMBTRIAIT KOITTRIBUSI
Pasal 13
- {U Pengawa$an dan pengendalian terhadap pernbangunan danlatau penyelenggaraan menara dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan pengendalian Menara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- {21 Tim Pengawas dan Pengendalian Menara sebagaimana dimaksud ayat pada (1) terdiri dari unsur :
- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Bappeda;
- c. Dinas Pekedaan umum cipta Karya dan Tata Ruang;
- d. Kantor Pelayanan Pertzrnan Terpadu;
- f. Satuan Polisi Pamong Freia;dan
- e. Kantor Lingkungan Hidup;
- g. Bagian Hukum.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. pengawasan implementasi pembangunan yang harus disesuaikan dengan inn mendirikan bangunan menara dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh intansi teknis;
- b. pengawasan penyelenggaraan menara agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan terhadap adanya praktek monopoti dan diskriminasi terhadap operator seluler tertentu;
- d. penga\M.asan adanya pendirian menara tanpa izin sesuai dengan perundang-undangan.
- t4) Pelakaan&amp;&amp;n pengendalian sebagaim&amp;na dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pengendalian terhadap lokasi, struktur dan keberadaan menara baru agar sesuai dengan cell plan;
- b. pengendalian terhadap adanya potensi konflik antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan menara; dan
- c. pengendalian terhadap potensi yang dapat meresahkan lingkungan dan sosial kemasyarakatan dalam kaitannya dengan keberadaan menara.
- (5) Hasil dari pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
BAB IX - TATA CARA PENJATIITIAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 14
Pasal 14
- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran, Bupati melalui Kppr memberikan sanksi administratif.
2. (21 Mekanisme penjatuhan sanksi sebagai berikut :
- a. teguran tertulis pertama;
- b. teguran tertulis kedua disertai pemanggrlan;
- c. teguran tertulis ketiga;
- d. penyegelan;
- e. pembongkaran.
- (3) Teguran tertulis sebegaimana dimaksud pada ayat (21 ditujukan kepada pemilik, penyedia dan /atau pengelola bangunan menara yang tercantum dalam papan identitas menara melalui surat pos tercatat.
- (4) Setiap teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jangka waktu 5 (lima) hari keda.
- (5) Apabila sampai dengan beraktrirnya teguran tertulis ketiga pemilik, penyedia dan/atau pengelola tidak mematuhi, Tim Pengawas dan Pengendalian Menara menyampaikan pertimbangan kepada Bupati untuk dilakukan penyegelan menara sementara.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (s) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari keda sejak berakhirnya teguran tertulis ketiga.
BAB IX - TATA CARA PENJATIITIAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 14
Pasal 15
- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan oleh pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-tunlt harus dibongkar oleh. pemilik, penyedia dan /atau pengelola menara.
2. (21 Biaya pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemilik, penyedia dan / atau pengelola menara.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menara tidak dibongkar maka akan dilakukan penyitaan dan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.
4. t4l Menara yang disita dan dibongkar oleh Pemerintatr Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah dan dapat dilelang melalui I(antor klang Negara setempat atau melalui panitia Ielang Terbatas, 'dan hasil penjualan/lelang tersebut disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.
BAB XI - IIETHTTUAIY tIUil.tAIIT Pasal 16
Pasal 16
- (1) Evaluasi cell plan dilakukan apabila terl'adi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
- (2) Penyedia menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang telah diterbitkan perizinannya pada waktu yang telah ditentukan dan apabila tidak dipenuhi, maka Pemerintah Daerah dapat membatalkan perizinannya.
3. Pembangunan menara yang memanfaatkan aset milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa, dilaksanakan melalui kerjasama antara penyedia menara dengan Pemerintah Daeratr atau pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan. (3)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo Pada tanggal SEKREIARIS DAERATI KABI'PATEIY SITI'BOIYDO, SYAIFI'LI,AII BERITA DATRATI ITABUPATEIT SITI'BOITDO TAHUIT 2OL6 ITOMOR ## BAB XII KETEITTUAIT PTRALIHAN Pasal 17

Penandatangan: Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

Penandatangan: - a. menara telekomunikasi yang telatr berdiri dalam ?,orta. cell plan yar:g telatr ditetapkan namun belum benzrn, wajib mengurus IMB Menara paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan;

Penandatangan: - b. menara telekomunikasi yang berdiri diluar ?.ona cett ptnn yang telatr ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan. ## BAB XIII KEIEITTUAN PENUTIIP Pasal 18

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 2 4 l,lAR 2016

Penandatangan: BUPATI SITUBONDO, DADAITG WIGIARTO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

Nomor :

Tahun 2016


.!

rt

## IL ST'RAT PERIYYATAAIT PEIYGGI'ITAAIT MENARA BERSAMA

## KOP PERUSAHAAN

## SI'RAT PERIVYATAAIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama


...

(sesuai Kfq

Jabatan : ..

(sesuai old,a pendirian perusahnanl

Alamat : ..

(sesuaf KTq

Bertindak untuk dan atas narna PT. . ... ... dalam rangka memenuhi persyaratan dalam proses memperoleh izin pendirian men ara telekomunikasi di Kabupaten Situbondo, dengan ini menyatakan :

1. Sanggup untuk menggunakan menara secara bersama-sarna dengas penyelenggara telekomunikasi lainnya sesuai kemampuan teknis menara;

2. Bersedia menerima segala konsekuensi hukum apabila ternyata dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,

- tanda tangan - stempel/ cap perusalnan - materai Rp. 6.000,-

... (nama jelas)

.

[iabatan)

## UI. SI'RAT PTRIYYATAAN KESAITGGI'PAN MEMBAYAR RTIRIBUSI DAIY BI/ilYA PTMBOMKARAN MTNARA

## KOP PERUSAI:I/IAN

## ST'RAT PIRTYYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ..

(sesuaf Kfn

Jabatan : ________________ .

...

(sesuaf alcta pendirian pensalwanl

Alamat : ..

e

...

(se*rui Kfn

Bertindak untuk dan atas nama PT. ... ... dalam rangka memenuhi persyaratan dalam proses memperoleh tzi:a pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Situbondo, dengan ini menyatakan :

1. Bersedia untuk membayar retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi di Kabupaten Situbondo sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Sanggup menanggung biaya pembongkaran menara telekomunikasi apabila tidak lagt dimanfaatkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bersedia menerima segala konsekrrensi hukum apabila ternyata dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat perny ata,arr,

- tanda tangan stempel/ cap pensahnan - moterui Rp. 6.O@,-

. (nama jelas)

... fiabatan)

## BIIPATI SITUBOIYDO,