PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 5 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN (berlaku 21 April 2015)
Pembukaan
Mengingat :
1
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
Menimbang : a. bahwa implementasi negara hukum, hak konstitusional setiap orang dijamin oleh negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa dalam menjamin perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi orang miskin penduduk/warga Kabupaten Trenggalek perlu diberikan bantuan hukum secara cumacuma;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disingkat DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Daerah;
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. mewujudkan perlindungan dan pembelaan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya, dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 4
- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi Masalah Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Masalah Hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Bantuan Hukum baik litigasi maupun non litigasi diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 5
- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai orang atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 6
- (1) Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 7
- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Bupati berwenang:
- a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- b. melakukan Verifikasi terhadap lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 8
Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerjasama dengan lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM Pasal 9
Pasal 9
Pemberi Bantuan Hukum berhak:
- a. menggunakan tenaga advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. memberikan Bantuan Hukum sesuai prosedur dan mekanisme
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM Pasal 9
Pasal 10
- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib:
- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM Pasal 9
Pasal 11
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM Pasal 9
Pasal 12
Penerima Bantuan Hukum berhak:
- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan mencabut surat kuasa dan/atau ada alasan lain yang sah secara hukum;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM Pasal 9
Pasal 13
Penerima Bantuan Hukum wajib:
- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
SYARAT DAN TATA CARA
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Syarat Pemberi Bantuan Hukum
BAB VII - SYARAT DAN TATA CARA
Pasal 14
Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:
- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi
BAB VII - SYARAT DAN TATA CARA
Pasal 15
- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
- a. mengajukan pemohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa di tempat domisili pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak bisa melampirkan surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
BAB VII - SYARAT DAN TATA CARA
Pasal 16
- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum.
Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
BAB VII - SYARAT DAN TATA CARA
Pasal 17
- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum
BAB VII - SYARAT DAN TATA CARA
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 19
- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Dana Bantuan Hukum dalam APBD.
- (2) Dana Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD.
- (3) Pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan tersedianya dana dalam APBD.
- (4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
- a. hibah atau sumbangan; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 20
Pasal 20
- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Daerah secara berkala, tahunan atau sewaktuwaktu diminta oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 20
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 20
Pasal 22
Bupati melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri.
PENGAWASAN
BAB X - PENGAWASAN
Pasal 23
- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Tim Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Keputusan Bupati.
BAB X - PENGAWASAN
Pasal 24
Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai ketentuan Pasal 12, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau instansi yang berwenang.
LARANGAN
BAB XI - LARANGAN
Pasal 25
Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26
- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
2. a teguran tertulis;
3. b harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima; dan/atau
4. c pembatalan perjanjian kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA Pasal 27
Pasal 27
- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta bayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 28
Pasal 28
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 28
Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 21 April 2015

Penandatangan: BUPATI TRENGGALEK, ttd MULYADI WR

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 13 Juli 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 5

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI NIP. 19650919 199602 2 001 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 1135/2015
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
## PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
## I. UMUM
Negara Indonesia adalah negara hukum yang secara eksplisit ditetapkan dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu disambut dengan positif bagi Pemerintah Daerah, sebab peluang bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma atas dukungan dana dari APBD terbuka lebar. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyebutkan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD. Pada ayat (2) Pasal tersebut menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah. Implikasinya, secara yuridis adanya Pasal tersebut merupakan bukti nyata adanya atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (attributie van wetgevingsbevoegdheid) yakni pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh undang-
undang (wet) kepada suatu pemerintahan Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Bantuan Hukum. Hadirnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dalam rangka memenuhi perintah hierarki peraturan perundang-undangan dan secara sosiologis akan lebih mengefektifkan pelaksanaan Bantuan Hukum kepada warga miskin.
Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai: pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, sanksi admistrasi, ketentuan pidana dan ketentuan penutup.
II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
Huruf c
Yang dimaksud dengan 'asas kemanusiaan' adalah bahwa setiap orang berhak mendapat pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga secara proporsional.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Yang dimaksud dengan 'masyarakat miskin' termasuk seseorang sebagai individu yang miskin, atau kelompok orang miskin terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
Hak dasar termasuk yang memiliki kriteria:
- a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
- b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
- c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
- d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Advokat.
Cukup jelas.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Huruf a
Yang dimaksud dengan "mahasiswa fakultas hukum" termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian yang sudah mengikuti pelatihan paralegal, sudah lulus mata kuliah Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Tata Negara dan Hukum Acara Perdata.'
Huruf b
PENJELASAN
Pasal 10
Yang dimaksud dengan 'dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin' antara lain surat keterangan yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat pemeriksaan.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
undang (wet) kepada suatu pemerintahan Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Bantuan Hukum. Hadirnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dalam rangka memenuhi perintah hierarki peraturan perundang-undangan dan secara sosiologis akan lebih mengefektifkan pelaksanaan Bantuan Hukum kepada warga miskin.
Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai: pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, sanksi admistrasi, ketentuan pidana dan ketentuan penutup.
II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
Huruf c
Yang dimaksud dengan 'asas kemanusiaan' adalah bahwa setiap orang berhak mendapat pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga secara proporsional.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Cukup jelas.
Cukup jelas
Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
Cukup jelas
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan 'masyarakat miskin' termasuk seseorang sebagai individu yang miskin, atau kelompok orang miskin terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
Hak dasar termasuk yang memiliki kriteria:
- a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
- b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
- c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
- d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Advokat.
Cukup jelas.
Cukup jelas
Cukup jelas.
Cukup jelas
Huruf a
Yang dimaksud dengan "mahasiswa fakultas hukum" termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian yang sudah mengikuti pelatihan paralegal, sudah lulus mata kuliah Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Tata Negara dan Hukum Acara Perdata.'
Huruf b
Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "identitas" antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2)
Yang dimaksud dengan 'dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin' antara lain surat keterangan yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat pemeriksaan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'berasal dari hibah' adalah hibah yang bersumber dari dana di luar APBD dan dalam penyelenggaraan bantuan hukum tidak diperbolehkan dibiayai lebih dari 1 (satu) sumber dana.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 45