PERATURAN BUPATI RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (berlaku 16 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
SALINAN
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Dibidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
20. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ugan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 35), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan
Pasal 2
PEMBENTUKAN
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut :
- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Sosial;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- h. Dinas Tenaga Kerja;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketahanan Pangan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- t. Dihapus;
- u. Dihapus;
- v. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- w. Dinas Perikanan dan Peternakan;
- x. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- y. Dinas Pertanian; dan
- z. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 5
Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- g. Dihapus;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- i. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD; dan
- c. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUDNI;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUDNI ; dan
- c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUDNI.
- (3) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
- c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.
- (4) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
- c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.
- (5) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
- c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (6) Dihapus.
3. Ketentuan BAB VI Pasal 21 ayat (1) huruf d diubah, Pasal 22 ayat (1) huruf a dan b diubah, ayat (2) huruf b dan c diubah, ayat (3) huruf a, b dan c diubah, sehingga Pasal 21, dan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 22

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik; dan
- b. Sub Bagian Ketatausahaan.
- (2) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
- b. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan; dan
- c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
- (3) Bidang Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
- b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas; dan
- c. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
4. Ketentuan BAB VII Pasal 26 ayat (2) diubah, dan Pasal 27 ayat (1) huruf a dan b diubah, ayat (3) huruf a, b dan c diubah, ayat (4) huruf b dan c diubah, sehingga Pasal 26 dan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 27

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program dan Data; dan
- b. Sub Bagian Ketatausahaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
- c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- (3) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Diluar Panti dan/Lembaga;
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Diluar Panti dan/Lembaga; dan
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- (4) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulasi dan Penataan Lingkungan ; dan
- c. Seksi Kelembagaan Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
5. Ketentuan BAB XVII Pasal 76 ayat (1) huruf c dan d diubah, ayat (2) diubah, Pasal 77 ayat (1) huruf b diubah, ayat (2) huruf b dan c diubah, ayat (3) huruf a, b, dan c diubah, sehingga Pasal 76, dan Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 76

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;

- d. Bidang Prasarana dan Keselamatan;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 77

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Lalu Lintas;
- b. Seksi Angkutan ; dan
- c. Seksi Pengujian Sarana.
- (4) Bidang Prasarana dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Prasarana;
- b. Seksi Keselamatan; dan
- c. Seksi Pengembangan.
6. Ketentuan BAB XVIII Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80 diubah, Pasal 81 ayat (1) diubah, Pasal 82 ayat (1) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 78

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

## Pasal 79

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

## Pasal 80

Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. pelaksanaan administrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

## Pasal 81

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengelolaan Informasi Opini, dan Aspirasi Publik;
- d. Bidang Aplikasi Informatika;
- e. Bidang Pemberdayaan Informatika ;
- f. Bidang Statistik dan Persandian;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 82

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (2) Bidang Pengelolaan Informasi, Opini, dan Aspirasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- b. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik; dan
- c. Seksi Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- (3) Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Infrastruktur dan Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi;
- b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Informasi; dan
- c. Seksi Keamanan Informasi dan Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah.
- (4) Bidang Pemberdayaan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Seksi Hubungan Media;
- b. Seksi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Pengembangan TIK; dan
- c. Seksi Tata Kelola Pemberdayaan Informatika.
- (5) Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Seksi Statistik;
- b. Seksi Persandian; dan
- c. Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan.
7. Ketentuan BAB XIX Pasal 86 ayat (1) huruf c dan d diubah, Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 86 dan Pasal 87 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 87

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program.
- (2) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
- b. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
- c. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.
- (3) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- b. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro; dan
- c. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan.
8. Ketentuan BAB XX Pasal 91 dan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 91 dan Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 91

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 92

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
- c. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (3) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Investasi;
- b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
- c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

- (4) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
- b. Seksi Kebijakan dan Informasi Layanan; dan
- c. Seksi Pelaporan dan Informasi.
9. Ketentuan BAB XXI Pasal 96 dan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 96 dan Pasal 97 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 96

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Layanan Kepemudaan;
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 97

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Bidang Layanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- b. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
- c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

- (3) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- b. Seksi Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus; dan
- c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
- (4) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Seksi Pembibitan Iptek dan Tenaga Keolahragaan;
- b. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
- c. Seksi Standardisasi dan Infrasatruktur Olahraga.
10. Ketentuan BAB XXII Pasal 98 sampai dengan Pasal 102 dihapus.
11. Ketentuan BAB XXIII Pasal 103 sampai dengan Pasal 107 dihapus.
12. Ketentuan BAB XXV Pasal 113 sampai dengan Pasal 117 diubah, sehingga BAB XXV Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 117 berbunyi sebagai berikut :

## BAB XXV

## DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

## Pasal 113

Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Perikanan dan urusan Pemerintahan dibidang Pertanian sub urusan Peternakan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

## Pasal 114

Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Perikanan dan urusan Pemerintahan dibidang Pertanian sub urusan Peternakan dan tugas pembantuan.

## Pasal 115

Dinas Perikanan dan peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang perikanan dan peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan dan peternakan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan dan peternakan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan dan Peternakan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

## Pasal 116

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan;
- d. Bidang Pemberdayaan Perikanan;
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 117

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Budidaya Ikan;
- b. Seksi Kelembagaan Perikanan Budidaya; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan.

- (3) Bidang Pemberdayaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Mutu dan Pengembangan Usaha Perikanan;
- b. Seksi Kemitrausahaan dan Pengembangan SDM; dan
- c. Seksi Perizinan dan Pengawasan Sumberdaya Ikan.
- (4) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
- b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (P2HP).
13. Ketentuan BAB XXVI Pasal 118 sampai dengan Pasal 122 diubah, sehingga ketentuan BAB XXVI Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121 dan Pasal 122 berbunyi sebagai berikut :

## BAB XXVI

## DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

## Pasal 118

Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pariwisata dan urusan Pemerintahan dibidang Kebudayaan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

## Pasal 119

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan urusan Pemerintahan dibidang Kebudayaan dan tugas pembantuan.

## Pasal 120

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan kebudayaan;

- d. pelaksanaan administrasi di dinas pariwisata dan kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

## Pasal 121

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kepegawaian, terdiri dari :
2. a.
3. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
- e. Bidang Ekonomi Kreatif;
- f. Bidang Kebudayaan;
- g. Unit Pelaksan Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabtan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 122

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi.
- (2) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
- b. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
- c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.

- (3) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata;
- b. Seksi Promosi Pariwisata; dan
- c. Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata.
- (4) Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur;
- b. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran; dan
- c. Seksi Fasilitasi HKI dan Hubungan antar Lembaga dan Wilayah.
- (5) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
- b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
- c. Seksi Kesenian.
14. Ketentuan BAB XXVII Pasal 126 ayat (1) huruf g dihapus, dan Pasal 127 ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 126 dan Pasal 127 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 126

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- d. Bidang Tanaman Pangan;
- e. Bidang Holtikultura;
- f. Bidang Perkebunan;
- g. Dihapus;
- h. Bidang Penyuluhan Pertanian;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- j. Kelompok Jabatan fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 127

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
- c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- (3) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- b. Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
- (4) Bidang Holtikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Seksi Produksi Hotikultura;
- b. Seksi Pembenihan dan Perlindungan Holtikultura; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Holtikultura.
- (5) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal126 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. Seksi Produksi Perkebunan;
- b. Seksi Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- (6) Dihapus.

- (7) Bidang Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf h, terdiri dari :
- a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
- b. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
- c. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja pada tanggal, 16 Oktober 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU, ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja pada tanggal, 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, ttd.

MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2017 NOMOR 35