PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA Nomor T Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR T ·TAHUN 2017 TENT ANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN BARANG/JASA PE:MERINTAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
Menimbang
5.
6.
7.
8.
.i..
\
..
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014: Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti ·;"Uhdang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- Peraturan Pemerintah Nornor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor ·20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
2007 tentang Barang/ J asa Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah; · .ry···
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87);
MEMUTUSKAN
PERATl.IR4N. BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S0P) PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ,: LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA. ~
Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
·
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah !,(abupaten Konawe Utara: ..
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka~upaten Konawe Utara;
5. Bagian Pernbangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang dan 1 ,,Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Konawe Utara secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peratur~n perundang-undangan ..
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian tahapan kegiatan yang bersifat ba k'u dan ditetapkan d alarn rangkaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ULP.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah pimpinanya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. . ·. ·
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya c:lisingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
11. Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disingkat POKJA adalah tim yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam ULP.
12. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disingkat LPSE Konawe Utara adalah pusat pelayanan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Kabupaten Konawe Utara.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan a tau pembuatan wujud fisik lainnya. ·
14. profesional yang membutuhkan keilmiian yang mengutamakan 14. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan keahlian tertentu diberbagai bidang adanya olah pikir (brainware)~
: :
..
·.
~
-
.:
15. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware] dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/ atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang ..
16. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh POKJA/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan Ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak yang dalam proses pengadaan barang/ jasa.
3. 1 7. Efektif berarti SOP dapat menjamin proses ·pengadaan berlangsung mencapai sasaran yang telah ditetetapkan.
18. Efisien berarti SOP menjamin pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang -terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
19. Transparan, berarti semua keten tuan dan inforrnasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/ jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. ·
20. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/ j asa. ·
21. Dinamis, berarti disesuaikan dengan kondisi yang ada dan tidak kaku.
22. Mudah dipahami dan diterapkan, berarti SOP tidak menimbulkan multi tafsir dan dapat dengan mudah untuk diterapkan.
BAB II - AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
SOP disusun dengan azas efektif, efisien, transparan, akuntabel, dinamis, mudah diahami dan diterapkan.
BAB II - AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Penyusunan SOP dimaksudkan sebagai pedornan bagi anggota ULP dalarn melaksanakan tugas pokok dan fungsi ULP.
BAB II - AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
Tujuan penyusunan SOP sebagai berikut :
1. Efisiensi dan efektivitas proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;
2. Ketertiban administrasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa; dan
3. Meningkatkan efektivitas koordinasi antara ULP 1 ctengan SKPD.~
,-.,
MEKANISME PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
Pasa l 5
1. Mekanisrne proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nornor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keernpat Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah; .J;·-·.
2. Mekanisrne proses pengadaan barang/jasai.pemerintah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1.) tercanturn dalarn
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang rnerigetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatanya dalam Berita · Daerah Kabupaten Konawe Utara .. 2017 2017·

Penetapan: Diundangkan di Wanggudu Pada Tanggal 3 Januari :: BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR lbl( . I ·., ·• : ## LAMPIRAN I PERATURAN BUPTI KONAWE UTARA t" : TAHUN 2017 $ ;J,Crf.i\_qARf ~'r STANDAR OPERASIONAL PRO~EDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN ~ONAWE UTARA. NOMOR TANGGAL TENT ANG ## PENGADAAN BARA?iG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENTJ. ## I. PERENCANAAN KtGIATAN LELANG

Verifikasi: 1. SKPD mengirimkan Rencana Umum Perigadaan (RUP) Kepada Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang dan .Jasa selambat-lambatnya ~O (tiga puluh) hari sejak KUA PPAS disahkan dan pada perubahan anggaran, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah ditetapkan perubahan KUA PPAS, tanpa mengurangi kewajiban untuk mengirimkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang dan J~sa. 2. Rencana Umum Pengadaan (RUP) sekurang-kurangnya memuat: - a. Nama dan alamat Pengguna Anggaran; - b. Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan; - c. Lokasi pekerjaan; - d. Perkiraan besaran biaya;

Verifikasi: - e. Untuk paket yang dilelangkan sebelum APBD disahkan, harus diberikan tanda dan dimasukkan 2 (dua) klausul, sebagai berikut.; -, 8. Proses pelelangan dapat dibatalkan apabila DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran ·. dalam DIPA/DPA yiipg ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, ··" 9. Kepada penyedia barang/jasa yang mengikuti pelelangan ini tidak diberikan ganti rugi. 3. ULP hanya melaksanakan pelelangan berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) yang terkategori sebagai pelelangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. : ## II. ALUR PELELANGAN SECARA ELEKTRONIK ## A. Sistem Pasca Kualifikasi 1. PA/KPA masing-masing SKPD menetapkan PPK untuk setiap kegiatan; 2. PPK menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan {RPP} yang terdiri dari: 3. Spesifikasi tekriis dan/ atau gambar; 4. Harga Perkiraan Sementara (HPS); 5. Rancangan Kontrak. 3. PA mengirimkan surat permohonan pernilihan penyedia barang/jasa kepada Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa dengan melampirkan dokumen kelengkapan pelelangan yang terdiri dari: - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) - b. SK Penunjukkan PPK - c. Rencana Umum Pengadaan (RUP) - d. Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP):

Distribusi: 11. -Spesifikasi teknis dan/ atau gambar (hard copy dan soft copy)

Distribusi: 12. -Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (hard 'copi; dan soft copy)

Distribusi: 13. Rancangan Kontrak (hard copy dan soft copy) tlh\., ,, l.

Penandatangan: 4. Kepala Bagian Pembangunan dan Perigadaan Barang dan Jasa menerima dan mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian · Pengadaan B.arang/Jasa untuk dapat tjl,~ngusulkan anggota pokja yang akan memproses lelang tersebut; · .·. · · · ·

Penandatangan: 5. Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/clasa mengusulkan anggota pokja pengatj.aan barang dan jasa pemerintah kepada Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang -dan Jasa untuk ditetapkan sebagai pokja.yang bertugas memproses lelang sebagaimana poin 4;

Penandatangan: 6. Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan anggota pokja yang akan memproses lelang berdasarkan usulan dari Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/ Jasa se bagaimana- .poin 5; .. . .. , .

Penandatangan: 7. Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang dan q-,~sa memerintahkan Admin Agency Bagian Pernbangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa untuk memasukkan data serta membuat User ·1n dan Password kepada PPK dan anggota pokja, . 8. Jika dokurnen kelengkapan ·lelang sebagaimana pain 3 diang~ap masih belum lengkap maka pokja dapat meminta PPK untuk melengkapinya. 9. Pokja mengumurnkan pelelangan melalui media yang telah ditetapkan : a. LPSE Kabupaten Konawe Utara; . , - b. Papan Pengumurnan Bagian Pembangunan . dan Pengadaan Barang dan J asa. 10. Pokja rnelakukan pemberian
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Bagian alur rnekanisrne proses pengadaan . barang/jasa pernerintah sebagaimana dirnaksud dalam pasal 5 ayat (1) tercantum dalarn Lampiran II yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnerigetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatanya dalam Berita · Daerah Kabupaten Konawe Utara ..


2017

2017·

Diundangkan di Wanggudu Pada Tanggal 3 Januari

::


BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR lbl(

.

I

·.,

·•

:

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPTI KONAWE UTARA

t" : TAHUN 2017

$ ;J,Crf.i\_qARf ~'r

STANDAR OPERASIONAL PRO~EDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN ~ONAWE UTARA.

NOMOR

TANGGAL

TENT ANG

## PENGADAAN BARA?iG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENTJ.

## I. PERENCANAAN KtGIATAN LELANG

1. SKPD mengirimkan Rencana Umum Perigadaan (RUP) Kepada Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang dan .Jasa selambat-lambatnya ~O (tiga puluh) hari sejak KUA PPAS disahkan dan pada perubahan anggaran, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah ditetapkan perubahan KUA PPAS, tanpa mengurangi kewajiban untuk mengirimkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang dan J~sa.
2. Rencana Umum Pengadaan (RUP) sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama dan alamat Pengguna Anggaran;
- b. Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- c. Lokasi pekerjaan;
- d. Perkiraan besaran biaya;
- e. Untuk paket yang dilelangkan sebelum APBD disahkan, harus diberikan tanda dan dimasukkan 2 (dua) klausul, sebagai berikut.; -,
8. Proses pelelangan dapat dibatalkan apabila DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran ·. dalam DIPA/DPA yiipg ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, ··"
9. Kepada penyedia barang/jasa yang mengikuti pelelangan ini tidak diberikan ganti rugi.
3. ULP hanya melaksanakan pelelangan berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) yang terkategori sebagai pelelangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. :

## II. ALUR PELELANGAN SECARA ELEKTRONIK

## A. Sistem Pasca Kualifikasi

1. PA/KPA masing-masing SKPD menetapkan PPK untuk setiap kegiatan;
2. PPK menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan {RPP} yang terdiri dari:
3. Spesifikasi tekriis dan/ atau gambar;
4. Harga Perkiraan Sementara (HPS);
5. Rancangan Kontrak.
3. PA mengirimkan surat permohonan pernilihan penyedia barang/jasa kepada Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa dengan melampirkan dokumen kelengkapan pelelangan yang terdiri dari:
- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- b. SK Penunjukkan PPK
- c. Rencana Umum Pengadaan (RUP)
- d. Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP):
11. -Spesifikasi teknis dan/ atau gambar (hard copy dan soft copy)
12. -Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (hard 'copi; dan soft copy)
13. Rancangan Kontrak (hard copy dan soft copy) tlh\., ,,

l.

4. Kepala Bagian Pembangunan dan Perigadaan Barang dan Jasa menerima dan mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian · Pengadaan B.arang/Jasa untuk dapat tjl,~ngusulkan anggota pokja yang akan memproses lelang tersebut; · .·. · · · ·
5. Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/clasa mengusulkan anggota pokja pengatj.aan barang dan jasa pemerintah kepada Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang -dan Jasa untuk ditetapkan sebagai pokja.yang bertugas memproses lelang sebagaimana poin 4;
6. Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan anggota pokja yang akan memproses lelang berdasarkan usulan dari Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/ Jasa se bagaimana- .poin 5; .. . .. , .
7. Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang dan q-,~sa memerintahkan Admin Agency Bagian Pernbangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa untuk memasukkan data serta membuat User ·1n dan Password kepada PPK dan anggota pokja, .
8. Jika dokurnen kelengkapan ·lelang sebagaimana pain 3 diang~ap masih belum lengkap maka pokja dapat meminta PPK untuk melengkapinya.
9. Pokja mengumurnkan pelelangan melalui media yang telah ditetapkan :

a. LPSE Kabupaten Konawe Utara;

.

,

- b. Papan Pengumurnan Bagian Pembangunan . dan Pengadaan Barang dan J asa.

10. Pokja rnelakukan pemberian penjelasan . (aanwijzing) pada waktu yang telah ditatapkan dalamjadwal pelelangan dengan ketentuan:

a. Pokja menjawab pertanyaan yang·-;·: diajukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

- b. Pokja membuat berita acara penjelasan paket pekerjaan yang berisikan pertanyaan dan jawaban serta perubahan-perubahan yang disepakati pada saat aanwijzing.

11. · Pokja mengunduh dokumen penawaran melalui portal LPSE sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. :; . .f::.·.'

12. Pokja melakukan evaluasi terhadap dokurnen lelang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. ·· : .
13. Pokja melakukan pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
14. Pokja menetapkan pemenang lelang berdasarkan hasil evaluasi.
15. Pengumumarr pemenang lelang dilakukan melalui portal LPSE dan papan pengumuman Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa. ·· .. ..
16. Jika ada sanggahan yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa, maka pokja membuat jawaban atas sanggahan yang diterima.
17. Pokja mengirimkan Berita Acara Basil Pelelangan beserta lampiran proses pemilihan penyedia barang/ j asa. kepada PPK · se bagai dasar diterbitkanya ~PPBJ dengan ketentuan: ________________
- a. Jika . PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diusulkan kepada PA/KPA urituk diputuskan dengan ketentuan: ·
8. -Apabila PA/ KPA sependapat dengan PPK, maka dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal.
9. -
10. Apabila :PA/KPA sependapat dengan -, pokja, maka PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh pokja bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.
- b. Jika PPK menyetujui · Berita Acara Hasil Pelelangan, maka PP:K menerbitkan SPPBJ. Hf'-

## B. Sistem Pra Kualifikasi

,

1. PA/KPA masing-masing SKPD menetapkan PPK untuk s~ti,~P kegiatan; \_
2. PPK menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pelaksana,;~n Pengadaan (RPP) yang terdiri dari:
3. Spesifikaai teknis dan/atau garnbar;
4. Harga Perkiraan Sementara (HPS);
5. Rancangan Kontrak.

.

.

3. PA mengirimkan surat permohonan pernilihan penyedia barang/jasa kepada Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa dengan melampirkan dokurnen kelengkapan pelelangan yang terdiri ~ri: ; ·/
- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK);

.

,-..

- b. SK Periunjukkan PPK;

- 

\_\_

;,

- c. Rencana Umum Pengadaan (RUP);

,

- d. Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP):
2. -Spesifikasi teknis dan/ a tau gambar ·(hard copy dan soft copy)
3. -Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (hard copy dan soft copy)
4. -Rancangan Kontrak (hard copy dan soft copy)
4. Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa menerima dan mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk dapat menguaulkan anggota pokja yang akan memproses lelang tersebut;
5. Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan anggota pokja kepada Kepala Bagian Pembangurian dan Pengadaan Barang dan Jasa untuk ditetapkan sebagai pokja yang bertugas memproses lelang se bagaimana poin 4;
6. Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan anggota pokja yang akan memproses lelang berdasarkan usulan dari Kepala Sub Bagian .Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana poin 5;
7. Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang dan J asa memerintahkan Admin Agency Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa untuk memasukkan data serta membuat User lb dan Password. kepada PPK dan anggota pokja.
8. Jika dokumen kelengkapan lelang sebagaimana poin 3 dianggap masih belum lengkap maka pokja dapat meminta PPK untuk melengkapinya.
9. Pokja mengumumkan pelelangan melalui media yang telah ditetapkan :
- a. LPSE Kabupaten Konawe Utara;

..

- b. Papan Pengumuman Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang dan J asa.

Pokja melakukan pemberian penjelasan (aanwijzing} pada waktu yang telah ditatapkan dalam jadwal pelelangan dengan ketentuan:

- a. Pokja menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- b. Pokja mernbuat berita acara penjelasan paket pekerjaan yang berisikan pertanyaan dan jawaban serta perubahan-perubahan yang disepakati pada saat aanwijzing. .·,
11. Pokja mengunduh dokumen kualifikasi calon penyedia melalui portal LPSE sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,
12. Pokja melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan peraturan yang
5. berlaku. 1./Jt.-, ·


10.

13. Pokja melakukan pembuktian kualifikasikepada calon daftar pendek (short list) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
14. Pokja menetapkan short list bagi calon penyedia.
15. Cal011. penyedia yang masuk short list mengupload dokumen penawaran pada portal LPSE.
16. Pokja mengunduh dokumen penawaran calon penyedia melalui portal LPSE sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
5. 1 7. Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran : dan menetapkan pemenang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
18. Pengumuman pemenang lelang dilakukan melalui portal LPSE dan papan pengumuman Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa.
19. Jika ada sanggahan yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa, maka pokja membuatjawaban atas sanggahan yang diterima.
20. Pengumuman pemenang lelang dilakukan melalui portal LPSE dan papan pengumuman Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa.
21. Jika ada sanggahan yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa, maka pokja membuat jawaban atas sanggahan yang diterima.
22. Pokja mengirimkan Berita Acara Hasil Pelelangan beserta lampiran proses pemilihan penyedia barang/jasaykepada PPK sebagai dasar diterbitkanya SPPBJ dengan ketentuan: -
- a. Jika PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat. atas penetapan pemenag, maka diusulkan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:
12. -Apabila PA/ KPA sependapat dengan PPK, maka dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal. -
13. -Apabila PA/KPA sependapat dengan pokja, maka PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh pokja bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.
- b. Jika PPK menyetujui Berita Acara Hasil Pelelangan, maka PPK menerbitkan SPPBJ.