UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1948 tentang DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTONOM DALAM KEADAAN DEWAN PER (berlaku 3 Mei 1954)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam beberapa daerah otonoom yang dibentuk ber-dasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 dan Undangundang N.I.T. No. 44 tahun 1950, berhubung dengan sesuatu hal belum dapat dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara beserta Dewan Pemerintah Daerahnya berhubung dengan sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugasnya;
- b. bahwa untuk menghindari vacuum pemerintahan di daerah, tugas kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah termaksud dalam sub a perlu untuk sementara waktu diserahkan kepada Kepala Daerah;
- c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak dibeberapa daerah pengaturan masalah ini perlu dilakukan dengan Un-dang-undang Darurat;
Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948;
- b. Undang-undang N.I.T. No. 44 tahun 1950;
- c. Undang-undang Dasar Sementara pasal 131, 142 dan 96;
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTONOM DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA.
Pasal 1
Bilamana berhubung dengan sesuatu hal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum dapat dibentuk, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta atau tidak beserta Dewan Pemerintah Daerahnya tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, maka sambil menunggu dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah kembali menjalankan tugas kewajibannya, hak kekuasaan pemerintah daerah untuk sementara dijalankan oleh:
- a. Kepala Daerah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum dibentuk;
- b. Dewan Pemerintah Daerah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya;
- c. Kepala Daerah, apabila dalam hal tersebut sub b juga Dewan Pemerintah Daerah tidak dapat menjalankan tugas kewajiban-nya.
Pasal 2
Segala keputusan Kepala Daerah Otonoom termaksud dalam pasal 1 yang ditetapkan sebelum mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, tetap berlaku sebagai keputusan daerah otonoom yang bersangkutan, hingga ditambah, diubah atau dicabut dengan keputusan Pemerintah Otonoom tersebut.
Diundangkan pada tanggal 3 Mei 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 54 TAHUN 1954
Pasal 3
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundang-kan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: MENTERI DALAM NEGERI, ttd HAZAIRIN.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
Dalam beberapa daerah otonoom yang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 22 tahun 1948 dan Undang-undang NIT No 44 tahun 1950, ternyata bahwa berhubung dengan sesuatu hal, (misalnya: dibekukannya Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1950) belum dapat dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah yang sangat diperlukan untuk dapat memutarkan roda pemerintahan di daerah menurut Undang-undang pemerintahan daerah yang bersangkutan itu.
Selain daripada itu adakalanya pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah itu sudah terbentuk berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah itu, akan tetapi karena sesuatu hal (misalnya lebih dari separuh mengundurkan diri atau nonaktif, atau seperti telah terjadi di beberapa daerah, di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu menyatakan diri bubar) tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya.
Keadaan seperti tersebut di atas dengan sendirinya tidak hanya akan merugikan daerahdaerah yang bersangkutan saja, melainkan juga Negara, karena dengan demikian segala urusan rumah-tangga daerah tidak dapat diselenggarakan dengan baik, berhubung dengan terdapatnya "vacuum" dalam pemerintah daerah.
Berhubung dengan itu Pemerintah berpendapat bahwa perlu segera mengatur masalah ini dengan tidak menunggu sampai dikeluarkan Undang-undang pokok tentang pemerintahan daerah yang baru karena keadaan di beberapa daerah sudah sangat mendesaknya. Bahkan ada beberapa daerah seperti Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara di mana karena desakan keadaan Gubernur, Kepala Daerah telah menjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah dengan menetapkan juga peraturan-peraturan daerah, hal mana telah mendapat persetujuan Pemerintah. Untuk memberikan dasar hukum dan memberikan legalisasi pada keadaan tersebut di atas, maka masalah tersebut perlu segera diatur oleh Pemerintah dengan Undang-undang Darurat.
Dalam Undang-undang Darurat ini ditetapkan, bahwa:
- a. apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu belum dapat dibentuk seperti misalnya di Propinsi Jawa-Timur, Sumatera Utara dan lain-lain maka hak tugas dan kewajiban pemerintah daerah untuk sementara dilakukan oleh Kepala Daerah, sedang
- b. apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sudah dibentuk, akan tetapi karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, maka hak kekuasaan pemerintah daerah ini untuk sementara terpaksa dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah dari daerah yang bersangkutan (seperti telah pernah terjadi misalnya di beberapa daerah). Akan tetapi apabila Dewan Pemerintah Daerah ini pun tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, maka berlakulah ketentuan termaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 1
sub c. Ketentuan tersebut dalam sub a dan b di