PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Nomor 8 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 28 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 201 TENTANG 5
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,
bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 316 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ; -Undang
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Indonesia Tahun 1945 ; -Undang Dasar Negara Republik
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19650 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Negara Republik Indonesia -Undang
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; g
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negar Nomor 4355) ; a Republik Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351 ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
27. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Seri E) ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 3) ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4) ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 9) ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) ;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 2 Seri C);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) ;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri D) ;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 6) ;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 18);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 18);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 7);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan
BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang semula berjumlah Rp. 1.864.220.756.197,46 bertambah sejumlah Rp. 121.353.050.320,49 sehingga menjadi Rp. 1.985.573.806.517,95 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
- a. Semula ...
Rp. 1.636.702.212.920,85
- b. Bertambah ...
Rp. 31.680.032.235,44
- Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan ... Rp. 1.668.382.245.156,29
2. Belanja Daerah
- a. Semula ...
Rp. 1.864.220.756.197,46
- b. Bertambah ...
Rp. 121.353.050.320,49
- Jumlah Belanja Setelah Perubahan ... Rp. 1.985.573.806.517,95
Defisit Setelah Perubahan ..... Rp. 317.191.561.361,66
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
- 1) Semula ...
Rp. 243.018.543.276,61
- 2) Bertambah ...
Rp. 92.166.218.085,05
- Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan ... Rp. 335.184.761.361,66
- b. Pengeluaran
- 1) Semula ...
Rp. 15.500.000.000,00
- 2) Bertambah ...
Rp.
2.493.200.000,00
- Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan .....
Rp. 17.993.200.000,00
Pembiayaan Netto setelah Perubahan ...
Rp. 317.191.561.361,66
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan
Rp. 0,00
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula ...
Rp. 125.125.996.935,85
- 2) Bertambah ...
Rp. 19.162.158.400,77
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Setelah Perubahan ... Rp. 144.288.155.336,62
- b. Dana perimbangan
- 1) Semula ...
Rp.1.095.304.082.000,00
- 2) Berkurang ...
Rp. 26.641.297.000,00
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan ... Rp.1.068.662.785.000,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 1) Semula ...
Rp. 416.272.133.985,00
- 2) Bertambah ...
Rp. 39.159.170.834,67
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 2) Bertambah ...
Rp. 39.159.170.834,67
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Setelah Perubahan ...
Rp. 455.431.304.819,67
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- 1) Semula ...
Rp. 15.268.620.000,00
- 2) Bertambah ...
Rp. 4.214.637.995,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan ... Rp. 19.483.257.995,00
- b. Retribusi daerah
- 1) Semula ...
Rp.
13.336.416.654,00
- 2) Berkurang ...
Rp. 79.896.947,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan ... Rp. 13.256.519.707,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1) Semula ...
Rp.
1.772.989.806,00
- 2) Bertambah ...
Rp.
74.305.160,08
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Setelah Perubahan Rp. 1.847.294.966,08
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Semula ... ... Rp. 94.747.970.475,85
Bertambah ... ... Rp. 14.953.112.192,69
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah Setelah Perubahan... Rp. 109.701.082.668,54
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
Semula ... ... Rp. 134.031.359.000,00
Berkurang ... ... Rp. 26.641.297.000,00
- Jumlah Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan
Pajak Setelah Perubahan... Rp. 107.390.062.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
- 1) Semula ... ...
Rp.
446.630.000,00
- 2) Bertambah ... ...
Rp.
1.800.000.000,00
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan Rp. 2.246.630.000,00
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
- 1) Semula ... ...
Rp.
61.699.945.985,00
- 2) Bertambah ... ...
Rp.
16.621.313.834,67
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan Rp. 78.321.259.819,67
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Semula ... ... Rp. 275.933.965.000,00
- 2) Bertambah ... ...
Rp.
737.857.000,00
- Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 276.671.822.000,00
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
- 1) Semula ... ...
Rp.
78.191.593.000,00
- 2) Bertambah ... ...
Rp.
20.000.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
Setelah Perubahan Rp. 98.191.593.000,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- a. Belanja Tidak Langsung
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja Hibah
5. Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp. 153.012.549.300,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
Semula ... ... Rp. 1.006.387.646.782,46
- 2) Bertambah ... ...
Rp.
11.637.679.054,80
- Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 1.018.025.325.837,26
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula ... ...
Rp.
857.833.109.415,00
- 2) Bertambah ... ... Rp.
109.715.371.265,69
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan...Rp. 967.548.480.680,69
- 1) Semula ...
Rp. 30.497.775.000,00
- 2) Bertambah ...
Rp. 4.600.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan ... Rp. 35.097.775.000,00
- b. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Semula ...
Rp. 26.336.970.000,00
- 2) Bertambah ...
Rp. 250.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan ... Rp. 26.586.970.000,00
- c. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- 1) Semula ... Rp.
2.178.702.315,40
- 2) Bertambah ...
Rp.
1.554.275.454,80
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan.. ...Rp. 3.732.977.770,20
- d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- 1) Semula ...
Rp. 147.779.145.700,00
- 2) Bertambah ...
Rp.
5.233.403.600,00
- 1) Semula ...
Rp. 21.794.044.508,00
- 2) Bertambah ...
Rp. 494.713.000,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan ... Rp. 22.288.757.508,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula ...
Rp. 385.789.003.522,00
- 2) Bertambah ...
Rp. 24.941.109.207,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan..... Rp. 410.730.112.729,00
- c. Belanja modal
- 1) Semula ...
Rp. 450.250.061.385,00
- 2) Bertambah ...
Rp. 84.279.549.058,69
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan ... Rp. 534.529.610.443,69
Pasal 4
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- a. Penerimaan
- 1) Semula ...
Rp. 243.018.543.276,61
- 2) Bertambah ...
Rp. 92.166.218.085,05
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan ... Rp. 335.184.761.361,66
- b. Pengeluaran
- 1) Semula ...
Rp.
15.500.000.000,00
- 2) Bertambah ...
Rp.
2.493.200.000,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan ... Rp. 17.993.200.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- 1) Semula ...
Rp. 243.018.543.276,61
- 2) Bertambah ...
Rp. 88.135.357.855,23
- Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
Setelah Perubahan ... Rp. 331.153.901.131,84
- b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1) Semula ...
Rp.
0,00
- 2) Bertambah ...
Rp.
3.414.746.729,82
- Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Setelah Perubahan ...
Rp. 3.414.746.729,82
- c. Penerimaan Kembali Investasi
- 1) Semula ...
Rp.
0,00
- 2) Bertambah ...
Rp.
22.000.000,00
- Jumlah Penerimaan Kembali Investasi
Setelah Perubahan ...
Rp. 22.000.000,00
- d. Penerimaan Dana Titipan
- 1) Semula ...
Rp.
0,00
- 2) Bertambah ...
Rp.
594.113.500,00
Jumlah Penerimaan Dana Titipan
Setelah Perubahan ...
Rp. 594.113.500,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah
- 1) Semula ...
Rp.
10.500.000.000,00
- 2) Bertambah ...
Rp.
2.493.200.000,00
Jumlah Penyertaan Modal Investasi
Pemerintah Daerah Setelah Perubahan ...
Rp. 12.993.200.000,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahaan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Diundangkan di Pamekasan, pada tanggal 28 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,


A L W I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 14

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan. ini

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 28 Oktober 2015

BUPATI PAMEKASAN,