Unknown BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN AHLI Nomor 15 Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN AHLI (berlaku 13 Desember 2010)
Pembukaan
Menimbang a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negaraldaerah;
- b bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli; pada
Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
MEMUTUSKAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG TATA
Menetapkan PERATURAN CARA PEMBERIAN KETERANGAN AHLI.
BAB
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
- 1 Badan Pemeriksa Keuangan; yang selanjutnya disingkat BPK; adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2 Ahli adalah orang yang ditunjuk oleh BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negaraldaerah yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian NegaralDaerah; dalam proses peradilan.
- 3 Proses peradilan adalah proses pemeriksaan atas suatu perkara pidana yang meliputi proses penyidikan dan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4 Pemohon adalah instansi berwenang, yaitu Kepolisian; Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi; dan Badan Peradilan/Peradilan lain (Arbitrase) di dalamlluar negeri yang mengajukan permintaan pemberian Keterangan Ahli kepada BPK.
- 5 Unit Kerja Bidang Hukum adalah Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara pada Kantor BPK Pusat atau unit kerja yang membidangi Hukum pada Perwakilan BPK.
- 6 Auditorat Keuangan Negara; yang selanjutnya disingkat AKN, adalah unit kerja Eselon pelaksana tugas pemeriksaan pada Pelaksana BPK yang Laporan Hasil Pemeriksaannya memerlukan Keterangan Ahli dalam proses peradilan.
- 7 Perwakilan BPK adalah Pelaksana BPK yang membantu pelaksanaan tugas dan wewenang BPK di daerah; yang Laporan Hasil Pemeriksaannya memerlukan Keterangan Ahli dalam proses peradilan.
- 8 Auditor Utama Keuangan Negara; yang selanjutnya disingkat Tortama; adalah pejabat yang memimpin Auditorat Utama Keuangan Negara.
- 9 Kepala Perwakilan BPK adalah pejabat yang memimpin Perwakilan BPK.
- 10 Pelaksana BPK adalah pejabat dan unit kerja di lingkungan BPK yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan; unit pelaksana tugas penunjang, Perwakilan BPK, Pemeriksa; dan pejabat lain yang ditetapkan oleh dengan kebutuhan.
Pasal 2
- (1) BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negaraldaerah.
- (2) BPK dapat menugaskan Anggota BPK, Pejabat Pelaksana BPK, Pemeriksa atau Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK untuk memberikan Keterangan Ahli.
Pasal 3
- Keterangan Ahli diberikan ## BAB III
PERMINTAAN KETERANGAN AHLI
Pasal 4
Pemohon mengajukan permintaan Keterangan Ahli secara tertulis kepada Ketua BPK atau Kepala Perwakilan BPK
Pasal 5
- Ketua BPK meneruskan permintaan Keterangan Ahli kepada Anggota BPK terkait.
- (2) Anggota BPK meminta Tortama terkait untuk mengkaji dan memberikan pendapat mengenai jawaban permintaan Pemohon.
- (3) Jika permintaan Keterangan Ahli didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Tortama dapat meminta Pemohon untuk melakukan pemaparan perkara sebagai dasar pemberian jawaban permintaan Pemohon.
- (4) Jika permintaan Keterangan Ahli didasarkan kepada penilaian dan perhitungan kerugian negaraldaerah, Tortama dapat meminta Pemohon untuk melakukan pemaparan kasus sebagai dasar pemberian jawaban permintaan Pemohon\_
- (5) Pemberian Keterangan Ahli yang dilakukan
Pasal 6
- (1) Kepala Perwakilan BPK meneruskan permintaan Keterangan Ahli secara berjenjang kepada Kepala Sub Auditorat terkait.
- (2) Kepala Perwakilan BPK meminta Kepala Sub Auditorat terkait untuk mengkaji dan memberikan pendapat mengenai jawaban permintaan Pemohon.
- (3) Jika Keterangan Ahli didasarkan kepada Laporan Hasil Pemeriksaan, maka Kepala Perwakilan BPK dapat meminta Pemohon untuk melakukan pemaparan perkara sebagai dasar pemberian jawaban permintaan Pemohon.
- (4) Jika Keterangan Ahli didasarkan kepada penilaian dan penghitungan kerugian negaraldaerah; maka Kepala Perwakilan BPK dapat meminta Pemohon untuk melakukan pemaparan kasus sebagai dasar pemberian jawaban permintaan Pemohon.
- 5) Pemberian Keterangan Ahli yang dilakukan
Pasal 7
Dalam hal Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK tidak dapat memberikan pendapat mengenai permohonan Keterangan Ahli kepada Pemohon; Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK dapat menyampaikan hal tersebut secara berjenjang kepada Anggota BPK untuk memberikan pendapat.
Pasal 8
AKN dan Perwakilan BPK dapat berkoordinasi dengan unit kerja bidang hukum untuk memberikan pendapat mengenai jawaban permintaan Keterangan Ahli.
Pasal 9
- BPK memberikan jawaban permintaan pemberian Keterangan Ahli kepada Pemohon 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan Keterangan Ahliditerima dari Pemohon.
- (2) Dalam hal permintaan Keterangan Ahli dipenuhi; Tortama terkait atau Kepala Perwakilan
BPK menyampaikan jawaban kepada Pemohon disertai nama Ahli.
- (3) Dalam hal permintaan Keterangan Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK menyampaikan jawaban kepada Pemohon disertai alasan.
PENUNJUKAN DAN PENUGASAN AHLI
BAB IV - PENUNJUKAN DAN PENUGASAN AHLI
Pasal 10
- Penunjukan Anggota BPK sebagai Ahli
BAB IV - PENUNJUKAN DAN PENUGASAN AHLI
Pasal 11
Penunjukan dan penugasan yang memiliki pemahaman mengenai
- a. pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
2. b Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait kerugian negaraldaerah yang akan dimintakan Keterangan Ahli.
PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
Bagian Kesatu
Persiapan
BAB V - PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
Pasal 12
- 1) AKN terkait atau Perwakilan BPK dan Ahli mempersiapkan materi dan teknis pemberian Keterangan Ahli.
- (2) AKN terkait atau Perwakilan BPK dan Ahli dapat mengkoordinasikan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan unit kerja bidang hukum.
BAB V - PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
Pasal 13
AKN atau Perwakilan BPK, Ahli, dan unit kerja bidang hukum dapat berkoordinasi dengan Pemohon sebelum pemberian Keterangan Ahli.
BAB V - PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
Pasal 14
- Ahli memberikan keterangan setelah menerima surat panggilan dari Pemohon
BAB V - PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
Pasal 15
Untuk keperluan pembuktian kebenaran identitas diri Ahli yang akan memberikan keterangan; Ahli mempersiapkan dan menunjukan Surat Panggilan, Identitas Diri.
Bagian Kedua
Pelaksanaan
BAB V - PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
Pasal 16
Dalam memberikan keterangan; seorang Ahli harus
- a bersikap obyektif;
- b mematuhi seluruh tata tertib yang berlaku dalam proses peradilan; dan
- memberikan keterangan
BAB V - PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
Pasal 17
Ahli dapat menolak memberikan keterangan apabila
- a pertanyaan yang diajukan diluar keahlian atau kompetensi;
- b terdapat pertanyaan yang menjerat danlatau pertanyaan dengan jawaban pilihan;
- C pertanyaan yang diajukan di luar pokok perkara yang ditangani; danlatau
- d atas peristiwa tindak pidana yang dialami; dilihat; dan didengar sendiri danlatau dari orang lain.
Bagian Ketiga
Pelaporan
BAB V - PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
Pasal 18
- (1) Tortama terkait melaporkan pelaksanaan pemberian Keterangan Ahli kepada Anggota BPK terkait.
- (2) Kepala Perwakilan melaporkan pelaksanaan pemberian Keterangan Ahli kepada Tortama dan Anggota BPK terkait.
- (3) Ahli wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan pemberian Keterangan Ahli kepada pemberi tugas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan pemberian Keterangan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 19

Semua yang diperlukan dalam pemberian Keterangan Ahli oleh BPK dibiayai dengan Anggaran BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. biaya

## BAB VII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 20

- 1) Dalam pemberian keterangan; Ahli dapat memperoleh:
- a. penjelasan mengenai penunjukanlpenugasan sebagai Ahli dari pejabat yang berwenang; danlatau
3. b bantuan hukum berupa pendampingan hukum dan fasilitas perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan.


Pada tanggal 13 Desembe2010

## MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,


PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:

Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada tanggal

13 Desember 2010

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

KETUA,


134

LAMPIRAN

PERATURAN BPK-RI

NOMOR

3 TAHUN 2010

IANGGAL

3DESEMBER 2010

## LAPORAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

'Tempat, Tanggal, bulan dan tahun)

- DASAR PEMBERIAN KETERANGAN AHLI (Surat Tugasllnstruksi Dinas penunjukan Ahli)

- II IDENTITAS AHLI

(diisi identitas Ahli)

- A NAMA

- B. NIP

- C. JABATAN :

- D UNIT KERJA

## PELAKSANAAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

(Diisi hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Keterangan Ahli)

- A HARIITANGGAL

- B. TEMPAT

- PENDAMPING

## IV. KASUS YANG DIBERIKAN KETERANGAN

(Diisi Pokok Kasus yang diberikan Keterangan Ahli sesuai judul Hasil Pemeriksaan)

- V URAIAN SINGKAT KASUS

- A. KASUS POSISI

(Diisi Posisi Kasus singkat sesuai Hasil Pemeriksaan)

- B. INDIKASI JUMLAH KERUGIAN NEGARAIDAERAH

(Diisi indikasi kerugian negara sesuai Hasil Pemerksaan)

- C PENANGGUNGJAWAB KERUGIAN NEGARADAERAH

(Diisi penanggung jawab kerugian negara sesuai Hasil Pemeriksaan)

- D METODE PENGHITUNGAN KERUGIANI NEGARAIDAERAH

(Diisi metode penghitungan kerugian negara sesuai Hasil Pemeriksaan)

- VI. HAL-HAL YANG AKAN DIBERIKAN KETERANGAN AHLI

(Diisi hal-hal yang telah dipersiapkan untuk Keterangan Ahli)

- VII. KETERANGAN SINGKAT YANG DIBERIKAN DALAM PROSES PERADILAN

- A PERMASALAHAN YANG DIUNGKAP DALAM PROSES PERADILAN

- B. POKOK-POKOK KETERANGAN YANG DIBERIKAN DALAM PROSES PERADILAN

- TANGGAPAN DARI INSTANSI PENEGAK HUKUM ATAU PIHAK LAIN

VIII. KENDALAIHAMBATAN DALAM PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PEMBERI KETERANGAN AHLI,

(NAMA)

NIP\_

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,