UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 25 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR (berlaku 7 Desember 1956)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa, mengingat perkembangan ketata-negaraan serta hasrat rakyat di Kalimantan dianggap perlu untuk membagi daerah otonom Propinsi Kalimantan sementara dalam tiga bagian, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, masing-masing dalam batas-batas yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan masingmasing berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri sebagai daerah otonom Propinsi-pula;
- b. bahwa, berhubung dengan pertimbangan ad a materi yang diatur dalam Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 8) tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Kalimantan perlu diganti dengan undang-undang dimaksud di bawah ini.
Mengingat : 1. Pasal-pasal 89, 131, 132 dan 142 Undang-undang Dasar sementara;
2. Undang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia,
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
Memutuskan :
- I. Mencabut Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1953 tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Kalimantan (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 8).
- II. Menetapkan : Undang-undang Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom
Propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan-Selatan Dan KalimantanTimur.
Pasal 1
Daerah otonom Propinsi Kalimantan sebagai dimaksud dalam Undangundang Darurat No. 2 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 8) dibubarkan dan wilayahnya dibagi untuk sementara waktu menjadi tiga daerah tingkatan ke-I, yang berhak mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas sebagai berikut:
1. Propinsi Kalimantan-Barat, yang wilayahnya meliputi daerahdaerah otonom Kabupaten Sambas,Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapuas-Hulu dan Kota BesarPontianak, tersebut dalam pasal 1 ad. I No. 9 sampai dengan 15 Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 9);
2. Propinsi Kalimantan-Selatan, yang wilayahnya meliputi daerahdaerah otonom Kabupaten Banjar, Hulusungai-Selatan, HulusungaiUtara, Barito, Kapuas, Kotawaringin, Kotabaru, dan Kota Besar Banjarmasin, tersebut dalam pasal 1 ad. I No. 1 sampai dengan 8 undang-undang darurat tersebut ad 1 di atas;
3. Propinsi Kalimantan-Timur, yang wilayahnya meliputi Daerahdaerah Istimewa Kutai, Berau dan Bulongan tersebut dalam pasal I ad. II No.1 sampai dengan 3 undang-undang darurat tersebut ad 1 di atas.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 2
Pemerintah daerah otonom:
1. Propinsi Kalimantan -Barat berkedudukan di Pontianak,
2. Propinsi Kalimantan-Selatan di Banjarmasin dan
3. Propinsi Kalimantan-Timur di Samarinda.
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang bersangkutan dengan keputusan Presiden tempat kedudukan pemerintah daerah tersebut dalam ayat 1 di atas dapat dipindahkan ke lain tempat dalam lingkungan daerahnya.
- (3) Dalam keadaan darurat tempat kedudukan pemerintah daerah untuk sementara waktu oleh Gubernur yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain tempat.
Pasal 3
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan-Selatan dan Kalimantan-Timur masing-masing terdiri dari 30 anggota.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah masing-masing Propinsi yang tersebut dalam pasal 1 adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang, dengan ketentuan bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi, yang menjabat ketua merangkap anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi,
BAB II.
Tentang Urusan Rumah-Tangga dan Kewajiban-Kewajiban Propinsi.
Bagian I.
Urusan Tata-Usaha Daerah.
Pasal 4
- (1) Propinsi dengan
Pasal 5
- (1) Dengan tidak mengurangi kewenangan, hak, tugas dan kewajiban daerah-daerah otonom bawahan, Propinsi mendirikan dan menyelenggarakan rumah-sakit umum dan balai pengobatan umum untuk kepentingan kesehatan dalam lingkungan daerahnya.
- (2) Rumah-sakit umum tersebut dalam ayat 1 dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan orang-orang sakit, terutama yang kurang mampu dan yang tidak mampu.
- (3) Jika dipandang perlu Propinsi dapat mendirikan dan menyelenggarakan rumah-sakit dan balai pengobatan khusus.
Pasal 6
- (1) Rumah-sakit dan balai pengobatan termaksud dalam pasal 5 diwajibkan memberi pertolongan kedokteran dan kebidanan kepada orang-orang sakit, yang menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, berhak menerima pertolongan tersebut dengan percuma, kecuali di tempat-tempat yang tertentu dimana oleh Pemerintah Pusat diberikan pertolongan yang dimaksud.
- (2) Pemerintah Pusat tidak memberikan penggantian kerugian kepada Propinsi untuk pertolongan yang diberikan oleh rumah-sakit dan balai pengobatan menurut ayat 1 di atas.
- (3) Untuk pertolongan klinis yang diberikan kepada anggota- anggota Angkatan Perang di tempat-tempat dimana tidak ada rumah sakit tentera atau orang-orang hukuman, Kementerian Pertahanan dan/atau Kementerian Kehakiman membayar pengganti kerugian untuk pertolongan menurut tarip yang berlaku di rumah sakit Propinsi.
Pasal 7
Propinsi mengadakan pengawasan atas rumah-rumah-sakit partikelir dalam lingkungan daerahnya dan rumah-rumah sakit sipil yang diselenggarakan oleh suatu Kementerian kecuali Kementerian Pertahanan, menurut petunjuk dari menteri Kesehatan.
Pasal 8
Untuk kepentingan urusan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi membeli obat-obatan, vaccin dan alat-alat kedokteran yang diperlukan terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.
II. Tentang pencegahan penyakit.
Pasal 9
Dengan tidak mengurangi kekuasaan daerah otonom bawahan untuk menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air minum dan pembuangan kotoran, maka:
- a. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dapat menentukan, bahwa penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan yang mengenai hal tersebut di atas dijalankan oleh dinas (urusan) Propinsi yang bersangkutan, dengan biaya Daerah otonom bawahan yang berkepentingan;
- b. dalam keadaan istimewa Propinsi - jika perlu dengan bantuan Pemerintah Pusat - dapat menyelenggarakan sendiri pekerjaanpekerjaan mengenai hal yang dimaksud sub a di atas;
- c. untuk penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud dalam sub a dan b, Propinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.
Pasal 10
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengawasi, memimpin dan membantu daerah otonom bawahan dalam usahanya untuk menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air minum dan pembuangan kotoran, dan pada umumnya dalam segala halhal yang bersangkutan dengan usaha daerah-daerah otonom yang dimaksud tentang pencegahan penyakit dalam lingkungan daerahnya masing-masing.
Pasal 11
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menyelenggarakan pencacaran menurut peraturan-peraturan Pemerintah Pusat.
- III. Tentang urusan mengenai pemeliharaan kesehatan.
Pasal 12
- (1) Propinsi menyelenggarakan usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat, kecuali usaha-usaha yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan mengenai:
- a. pencegahan masuknya penyakit menular melalui darat, laut dan udara (kerantina);
- b. pemberantasan dan pencegahan penyakit pes;
- c. pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat, yang oleh Menteri Kesehatan ditentukan sebagai tugas Kementerian Kesehatan.
- (2) Daerah otonom bawahan dapat diwajibkan oleh Propinsi untuk turut menyelenggarakan usaha Propinsi dalam hal-hal yang termaksud dalam ayat 1 di atas.
- (3) Propinsi mengatur caranya pegawai-pegawai ahli keselamatan Propinsi memberikan pimpinan kepada pegawai-pegawai daerah otonom bawahan, dengan ketentuan bahwa Propinsi untuk pimpinan tersebut tidak dapat meminta ganti kerugian dari daerah otonom yang bersangkutan.
Pasal 13
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengawasi, memimpin dan membantu daerah otonom bawahan dalam usahanya untuk menyelenggarakan penyelidikan atau pemeriksaan tentang kesehatan rakyat, dalam hal mana termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik tentang soal-soal yang bersangkutan dengan kesehatan rakyat.
IV. Tentang pendidikan tenaga-ahli kesehatan.
Pasal 14
- (1) Propinsi dengan izin Menteri Kesehatan dapat menyelenggarakan pendidikan tenaga-ahli kesehatan, baik tenaga menengah maupun rendah, untuk mendapat ijazah Pemerintah menurut peraturanperaturan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Propinsi dapat menyerahkan urusan pendidikan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini kepada daerah otonom bawahan dalam lingkungan daerahnya.
V. Tentang kesehatan lain-lain.
Pasal 15
- (1) Jika disesuatu tempat atau daerah timbul bencana alam, penyakit menular atau penyakit yang membahayakan, Menteri Kesehatan dapat-meminta kepada Pemimpin Dinas Kesehatan Propinsi, agar pegawai-pegawai Propinsi yang dibutuhkan diperintahkan untuk membantu tempat atau dimana peristiwa yang dimaksud di atas terjadi.
- (2) Biaya guna keperluan tersebut dalam ayat 1 itu menjadi beban Kementerian Kesehatan.
BAGIAN III.
Urusan Pekerjaan Umum.
1. Tentang urusan jalan-jalan, bangunan-bangunan
2. dan gedung-gedung.
Pasal 16
- (1) Dengan tidak mengurangi kewenangan, hak, tugas dan kewajiban daerah otonom bawahan dalam hal ini, Propinsi:
- a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum, beserta bangunan-bangunan turutannya dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu-lintas di atas jalanjalan tersebut;
- b. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunanbangunan penjahatan, seperti pembuluh air-minum, pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya;
- c. membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah-tangga Propinsi:
Pasal 17
- (3) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengawasi, memimpin dan membantu daerah otonom bawahan dalam usahanya untuk menyelenggarakan urusan jalan-jalan umum, bangunan-bangunan penjahat-dan gedung-gedung dari daerah otonom termaksud.
- (4) Propinsi membikin memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan untuk kepentingan umum, seperti untuk pertanian, perindustrian, lalu-lintas di air dan lain-lain sebagainya.
- II. Tentang perairan umum, pengairan dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu.
- (1) Propinsi menguasai perairan umum, seperti sungai, danau, sumber dan lain-lain sebagainya.
- (2) Propinsi membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan untuk pengairan, pembuangan dan penahan air.
- (3) Daerah otonom bawahan dapat diwajibkan oleh Propinsi untuk turut menyelenggarakan hal-hal yang bersangkutan dengan urusan-urusan termaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini.
- (4) Propinsi mengatur caranya pegawai-pegawai ahli Propinsi memberikan pimpinan kepada pegawai-pegawai daerah otonom termaksud dalam ayat 3 pasal ini dengan ketentuan bahwa Propinsi untuk pimpinan tersebut tidak dapat meminta ganti kerugian dari daerah otonom yang bersangkutan.
III. Ketentuan-ketentuan mengenai pekerjaan umum.
Pasal 18
Hal-hal mengenai:
- a. urusan sungai yang terbuka untuk pelajaran internasional;
- b. urusan pembikinan dan exploitatie bangunan-bangunan pembangkitan tenaga-air diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 19
Ketentuan yang dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan umum dan Tenaga untuk mengadakan pengawasan, serta merancangkan dan menyelenggarakan pekerjaanpekerjaan dalam lingkungan daerah Propinsi guna kemakmuran umum, tentang hal mana Menteri tersebut dapat mengadakan peraturanperaturannya.
Pasal 20
- (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki atau memperluas pekerjaan-pekerjaan, yang menurut ketentuan pasal 16 dan pasal 17 termasuk urusan rumah-tangga Propinsi, yang biayanya melebihi jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, tidak boleh dijalankan sebelum proyek-proyek yang bersangkutan disetujui oleh Menteri tersebut.
- (2) Dalam hal-hal istimewa Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan
Pasal 21
Dalam melaksanakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga Propinsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga tiap-tiap tahun dapat memberikan sokongan sebesar jumlah yang ditetapkan oleh Menteri (Kementerian) itu.
Pasal 22
- (1) Jika dalam sesuatu daerah terjadi bencana alam, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dapat menarik untuk sementara waktu pegawaipegawai Dinas Pekerjaan Umum Propinsi guna membantu daerah yang terancam.
- (2) Biaya untuk tindakan yang dimaksud dalam ayat 1 ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari daerah yang menerima bantuan tersebut.
BAGIAN IV. Urusan Pertanian
I. Tentang penyuluh pertanian rakyat.
Pasal 23
- (1) Propinsi menyelenggarakan usaha penyuluh pertanian rakyat yang tidak diurus oleh Pemerintah Pusat, dengan
Pasal 24
Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi dengan bantuan Dewan- dewan Pemerintah Daerah dari daerah otonom bawahan, membantu Pemerintah Pusat dalam mengumpulkan catatan-catatan dan angka-angka dari pertanian dan dari percobaan-percobaan pemotong padi (proefsnitten) untuk kepentingan statistik pertanian atau politik penetapan harga-harga pasar dari hasil pertanian.
II. Tentang hal penyelidikan dan percobaan pertanian.
Pasal 25
Dengan persetujuan Menteri Pertanian, Propinsi dapat mengadakan percobaan-percobaan untuk memecahkan soal-soal dalam lapangan teknik-pertanian.
Pasal 26
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi melaksanakan percobaan- percobaan dan penyelidikan-penyelidikan tentang perusahaan dan cultuur pertanian (bedrijfs -en cultuur-ontledingen) dalam lapangan pertanian yang dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, menurut petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri tersebut.
Pasal 27
- (1) Jika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, maka Propinsi memberikan bantuannya terhadap segala penyelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal pertanian.
- (2) Pembiayaan usaha-usaha dan tindakan-tindakan khusus berkenaan dengan ketentuan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan pasal 24 ditanggung oleh Kementerian Pertanian.
III. Tentang persediaan alat-alat pertanian bibit dan lain-lain sebagainya.
Pasal 28
Dengan tidak mengurangi kewenangan, hak, tugas dan kewajiban daerah otonom bawahan, maka untuk kepentingan pertanian rakyat dalam lingkungan daerahnya, Propinsi mengadakan kebun-kebun, pupuk-buatan serta bibit dan biji tanaman yang terbaik.
IV. Tentang pemberantasan dan pencegahan penyakit
dan gangguan tanaman.
Pasal 29
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengawasi, memimpin dan membantu daerah otonom bawahan dalam usahanya untuk memberantas dan mencegah penyakit dan gangguan tanaman.
Pasal 30
Untuk keperluan pemberantasan dan pencegahan penyakit dan gangguan tanaman dalam lingkungan daerahnya, Propinsi membeli obat-obatan dan lain-lain sebagainya terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.
Pasal 31
Bilamana berjangkit penyakit atau gangguan tanaman, sehingga sangat dikuatirkan akan membahayakan keadaan makanan rakyat, maka Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dengan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian, selekas-lekasnya mengadakan tindakan-tindakan untuk memberantas dan mencegah penyakit atau gangguan tersebut.
V. Tentang pendidikan pertanian.
Pasal 32
Propinsi menyelenggarakan pendidikan pertanian dengan mendirikan sekolah-sekolah perusahaan pertanian (landbouwbedrijfescholen), sekolah-sekolah pertanian rendah dan kursus-kursus tani menurut pedoman yang diberikan oleh Menteri Pertanian.
BAGIAN V.
Urusan Kehewanan.
- I. Tentang memajukan peternakan.
Pasal 33
- (1) Propinsi menyelenggarakan usaha memajukan peternakan dalam lingkungan daerahnya, terkecuali hal-hal yang mengenai:
- a. usaha memasukkan bibit ternak dari luar daerah Propinsi;
- b. usaha menternakkan atau menyediakan bibit ternak untuk dibagibagikan dalam lingkungan di luar daerah Propinsi;
- c. mengadakan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan lain dalam urusan peternakan yang mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dari daerah, Propinsi.
- (2) Daerah otonom bawahan dapat diwajibkan oleh Propinsi untuk turut menyelenggarakan usaha-usaha Propinsi termaksud dalam ayat 1 pasal ini.
- (3) Propinsi mengatur caranya pegawai-pegawai ahli kehewanan Propinsi memberikan pimpinan kepada pegawai-pegawai daerah otonom termaksud dalam ayat 2 dengan ketentuan, bahwa Propinsi untuk pimpinan tersebut tidak meminta ganti kerugian dari Daerah otonom yang bersangkutan.
Pasal 34
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dengan bantuan Dewan-dewan Pemerintah Daerah dari daerah otonom bawahan, membantu Pemerintah Pusat dalam usahanya mengumpulkan keterangan-keterangan dan angkaangka untuk kepentingan kehewanan dan memberi laporan-laporan tentang keadaan daerahnya kepada Menteri Pertanian.
- II. Tentang urusan kesehatan hewan ternak dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu.
Pasal 35
- (1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengawasi, memimpin dan membantu daerah otonom bawahan dalam usahanya untuk menyelenggarakan urusan kesehatan hewan ternak dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu.
- (2) Dalam peraturan-peraturan daerah yang ditetapkan oleh Propinsi berkenaan dengan ketentuan dalam ayat 1 pasal ini, dapat diadakan ketentuan tentang penggantian biaya oleh daerah otonom bawahan yang menerima bantuan itu.
Pasal 36
- (1) Propinsi dengan
Pasal 37
Usaha untuk mencegah penyakit hewan menular, penjagaan menjalarnya penyakit hewan tersebut sewaktu mengadakan pengangkutan hewan melalui laut ke dalam Negeri, atau bahan-bahan yang berasal dari hewan, demikian pula segala macam rumput dan rumput kering untuk hewan, usaha mencegah penyakit ternak jenis unggas yang menular dan penyakit gila pada anjing, kucing dan kera, adalah semata-mata urusan Pemerintah Pusat.
Pasal 38
- (1) Selama Pemerintah Pusat tidak menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang dimaksud dalam pasal 37, maka propinsi dapat mengadakan peraturan-daerah atau mengambil tindakantindakan tentang:
- a. pemberantasan penyakit hewan dan ternak jenis unggas yang menular, penyakit gila pada anjing, kucing dan kera;
- b. pemberantasan penyakit lain pada hewan dan ternak jenis unggas.
- (2) Peraturan daerah Propinsi yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak berlaku sebelum disahkan oleh Presiden.
- (3) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menjalankan dan memerintahkan supaya dijalankan petunjuk-petunjuk teknis, yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian tentang usaha-usaha yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini jo 37.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang dimaksud dalam ayat 1 di atas Propinsi berusaha agar daerah otonom bawahan turut menyelenggarakannya.
- (5) Propinsi mengatur caranya pegawai-pegawai ahli kehewanan Propinsi memberikan pimpinan kepada pegawai-pegawai daerah otonom termaksud dalam ayat 3 pasal ini, dengan ketentuan bahwa Propinsi untuk pimpinan tersebut tidak dapat meminta ganti kerugian dari daerah otonom yang bersangkutan.
Pasal 39
- (1) Jikalau dalam sesuatu daerah berjangkit penyakit hewan menular dengan hebat, Menteri Pertanian dapat menarik untuk sementara waktu pegawai-pegawai ahli Propinsi guna membantu daerah yang terancam.
- (2) Biaya untuk tindakan yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ditanggung oleh Kementerian Pertanian, dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari daerah yang menerima bantuan.
Pasal 40
Untuk keperluan pemberantasan dan pencegahan penyakit hewan Propinsi membeli obat-obat, sera, vaccin dan lain-lain sebagainya terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.
- IV. Tentang pendidikan pegawai-ahli.
Pasal 41
Propinsi yang mempunyai dokter hewan, dengan persetujuan Menteri Pertanian dapat mengadakan pendidikan pegawai-pegawai ahli, yaitu mantri hewan dan juru-pemeriksa hewan,daging dan susu.
- V. Tentang penyelidikan hewan.
Pasal 42
- (1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberikan bantuannya yang diminta oleh Menteri Pertanian guna penyelidikan hewan dan sebab-sebabnya yang mempengaruhi keadaan hewan.
- (2) Biaya untuk usaha istimewa yang diperlukan guna memberikan bantuan itu, ditanggung oleh Kementerian Pertanian.
BAGIAN VI.
Urusan Perikanan.
A. Perikanan Darat.
1. Tentang memajukan perikanan darat.
Pasal 43
- (1) Propinsi menyelenggarakan usaha memajukan perikanan darat di dalam lingkungan daerahnya, menurut rencana tahunan yang telah disetujui dan menurut petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Untuk kepentingan kemajuan dan perbaikan mutu perikanan darat di dalam lingkungan daerahnya, Propinsi mengadakan penerangan, demonstrasi, propaganda dan lain-lain usaha yang tidak termasuk urusan Pemerintah Pusat.
- (3) Peraturan-daerah Propinsi yang mengandung hal-hal yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak berlaku sebelum disahkan oleh Presiden.
Pasal 44
- (1) Daerah otonom bawahan dapat diwajibkan oleh Propinsi untuk turut menyelenggarakan usaha-usaha Propinsi termaksud dalam pasal 43.
- (2) Propinsi mengatur caranya pegawai-pegawai ahli perikanan Propinsi memberikan pimpinan kepada pegawai-pegawai daerah otonom termaksud dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa Propinsi tidak dapat meminta ganti kerugian dari daerah otonom yang bersangkutan.
Pasal 45
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dengan bantuan Dewan-dewan Pemerintah Daerah dari daerah otonom bawahan, membantu Pemerintah Pusat dalam usahanya mengumpulkan keterangan-keterangan dan angkaangka untuk kepentingan perikanan darat, dan memberi laporan tentang keadaan perikanan darat dalam lingkungan daerahnya kepada Menteri Pertanian, menurut petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri tersebut.
II. Tentang penyelidikan dan percobaan.
Pasal 46
Segala penyelidikan dalam lapangan perikanan darat adalah semata-mata urusan Pemerintah Pusat.
Pasal 47
Dengan persetujuan Menteri Pertanian, Propinsi dapat mengadakan percobaan-percobaan dalam lapangan teknik perikanan darat.
Pasal 48
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi melaksanakan percobaan- percobaan dan penyelidikan perusahaan (bedrijfsontledingen) dalam lapangan perikanan darat, yang ditentukan oleh Menteri Pertanian dengan
Pasal 49
- (1) Jika dipandang perlu Propinsi memberi bantuan dalam segala penyelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pembiayaan usaha-usaha dan tindakan-tindakan khusus berkenaan dengan ketentuan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan pasal 48 ditanggung oleh Kementerian Pertanian.
III. Tentang bibit ikan, bahan-bahan dan alat-alat perikanan darat.
Pasal 50
- (1) Propinsi mengatur dan mengurus persediaan dan peredaran bibit ikan dengan bantuan Daerah otonom bawahan.
- (2) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menyediakan bahan- bahan dan alat-alat untuk kepentingan perikanan darat dalam lingkungan daerahnya, bilamana perlu dengan bantuan Menteri Pertanian.
IV. Tentang pemberantasan dan pencegahan penyakit ikan dan gangguan ikan.
Pasal 51
Propinsi menyelenggarakan usaha-usaha memberantas dan mencegah penyakit ikan dan gangguan ikan dengan bantuan daerah otonom bawahan.
Pasal 52
Untuk kepentingan perikanan darat dalam lingkungan daerahnya Propinsi membeli obat-obat dan lain-lain sebagainya terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.
V. Tentang pendidikan pegawai-ahli.
Pasal 53
- (1) Propinsi dengan persetujuan Menteri Pertanian mengadakan pendidikan pegawai-pegawai ahli rendahan yaitu mantri-perikanan untuk kepentingan urusan perikanan darat dalam lingkungan daerahnya.
- (2) Propinsi dapat mengadakan kursus perikanan dalam tingkatan rendahan dalam lingkungan daerahnya.
B. Perikanan Pantai.
Pasal 54
Propinsi menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban mengenai penangkapan ikan di pantai, yang menurut ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 dari "Kustivisscherijordonnantie" (Staatsblad 1927 No. 144 yang diubah dengan Staatsblad 1928 No. 185) dapat diatur dengan "gewestelijke keuren".
Bagian VII.
Urusan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan.
- I. Tentang hal sekolah, kursus dan perpustakaan.
Pasal 55
- (1) Propinsi menyelenggarakan dan mendirikan sekolah-sekolah rakyat, kecuali sekolah rakyat latihan, dan memberi subsidi kepada sekolah rakyat partikelir dalam lingkungan daerahnya.
- (2) Yang dimaksud dengan sekolah rakyat tersebut dalam ayat 1 pasal ini ialah sekolah, yang memberikan pelajaran umum tingkatan rendah, seperti dimaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara tahun 1954 No. 38) termasuk sekolah rakyat peralihan, yaitu sekolah rakyat warga-negara Indonesia keturunan bangsa asing.
Pasal 56
Propinsi mendirikan dan menyelenggarakan kursus pengetahuan umum (K.P.U.) tingkatan B dan C dan memberi subsidi kepada kursus partikelir semacam itu dalam lingkungan daerahnya.
Pasal 57
Propinsi menyelenggarakan usaha mengadakan perpustakaan rakyat tingkatan menengah dan atas.
Pasal 58
- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, tugas hak dan kewajiban termaksud dalam pasal 55, 56, 57 dan 60, Propinsi
Pasal 59
Kepada Propinsi diserahkan pula:
- a. tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan sebagai penghubung antara Pemerintah dengan gerakan pemuda;
- b. urusan-urusan yang sampai kini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan sebagai akibat daripada penunaian tugasnya tersebut pada a.
II. Tentang kesenian daerah.
Pasal 60
Propinsi menyelenggarakan usaha memajukan kesenian daerah dalam lingkungan daerahnya dengan
Pasal 61
Untuk kepentingan penyelenggaraan sekolah-sekolah yang diurus oleh Propinsi, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dapat meminta laporan kepada Kepala Kantor Inspeksi Sekolah Rakyat Daerah Propinsi tentang keadaan sekolah-sekolah rendah dalam lingkungan Propinsi dan tentang pemeriksa yang dilakukan oleh Kantor Inspeksi Sekolah Rakyat Daerah Propinsi sendiri atau oleh Inspeksi Sekolah Rakyat dibawahnya.
IV. Tentang bantuan mengenai penyelidikan dan percobaan
Pasal 62
- (1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberikan segala bantuan yang diminta oleh atau atas nama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan guna mengadakan penyelidikan dan percobaan dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
- (2) Biaya untuk keperluan tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditanggung oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
BAGIAN VIII.
Urusan Sosial.
Pasal 63
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan
Pasal 64
- (1) Dengan
Pasal 65
Propinsi dapat mengadakan kursus praktek untuk kepentingan perkembangan perindustrian-kecil dalam lingkungan daerahnya.
Pasal 66
- (1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi diwajibkan menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban mengenai urusan pembatasan perusahaan (bedrijfs-reglementering) yang tersebut dalam:
- a. pasal 3 ayat 5, dan pasal 6 ayat 1 dari Staatsblad 1935 No. 127 (Bedrijfs-reglementeringsverordening Drukkerijen 1935);
- b. Pasal 3 ayat 5, pasal 4 ayat 2 dan pasal 6 ayat 1 dari Staatsblad 1935 No. 313 (Bedrijfs-feglementeringsverordening Veembedrijven 1935-II);
- c. pasal 3 ayat 5, dan pasal 6 ayat 1 dan Staatsblad 1935 No. 427 (Bedrijfs-reglementeringsverordening Sigarettenfabriek 1935);
- d. pasal 3 ayat 5, pasal 4 ayat 2 dan pasal 6 ayat 1 dari Staatsblad 1935 No. 459 (Bedrijf-reglementerigsverordening Metaalgietenejen 1935);
- e. pasal 3 ayat 5, pasal 4 ayat 2 dan pasal 6 ayat 1 dari Staatsblad 1935 No. 568 (Bedrijfs-reglementeringsverordening Ysfabriek 1935);
- f. Peraturan Pemerintah 42/1954, Lembaran Negara tahun 1954 No. 73 (Peraturan pembatasan perusahaan penggilingan padi dan penyosohan beras);
- g. pasal-pasal 2, 3 dan 6 dari Staatsblad 194O.No. 451 (Bedrijfsreglemeneneringsverordening Rubberherberoiding 1940);
- h. pasal-pasal 2, 4, 8 ayat-ayat 3, 4 dan 5 dan pasal 9 dari Staatsblad 1940 No. 452 (Bedrijfsreglementeringsverordening Rubberrookhuizen);.
- i. pasal-pasal 3, 5 dan 7 dari Staatsblad 1940 No. 518 (Bedrijfsreglementeringsverordening Textielbedrijven 1940);
6. a sampai dengan i untuk daerah-hukum yang dahulu ditugaskan masing-masing kepada Gubernur, Residen dan Hoofd van Gewestelijk Bestuur.
- (2) Pendapatan retribusi yang dipungut dari perusahaan-perusahaan yang mendapat izin atau lisensi, yang dikeluarkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menurut peraturan-peraturan tentang pembatasan perusahaan tersebut di atas, dimasukkan dalam kas Daerah Propinsi.
Pasal 67
- (1) Propinsi memberi bantuan yang diminta oleh atau atas nama Menteri Perekonomian untuk kepentingan perkembangan perindustrian dalam daerah Propinsi.
- (2) Biaya khusus untuk keperluan itu ditanggung oleh Kementerian Perekonomian.
Pasal 68
Pemerintah Daerah Propinsi dengan persetujuan Menteri Perekonomian berkuasa untuk menyerahkan sebagian dari kekuasaan tersebut dalam pasal 64 sampai dengan pasal 67 kepada Daerah otonom bawahan dalam daerahnya.
Pasal 69
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi membantu Daerah-daerah otonom bawahan dalam daerahnya dalam menyelenggarakan tugas kewajiban mengenai urusan perindustrian-kecil yang telah diserahkan kepadanya.
Pasal 70
- (1) Menteri Perekonomian menyelenggarakan pengawasan serta memberi nasihat dan dorongan mengenai penyelenggaraan urusanurusan perindustrian yang telah diserahkan
Pasal 71
- (1) Dengan tidak mengurangi kewenangan, hak, tugas dan kewajiban daerah otonom bawahan, Propinsi berhak mengatur dalam peraturan daerah Propinsi hal-hal yang telah diatur dalam ordonansi tentang penguburan mayat, tanggal 15 Desember 1964 (Staatsblad 1864 No. 196 sebagaimana ordonansi ini berbunyi sekarang sesudah beberapa kali diubah dan ditambah).
- (2) Jika Propinsi mempergunakan haknya yang tercantum dalam ayat 1 di atas, maka bagi daerah Propinsi yang bersangkutan ordonansi tersebut berhenti berkekuatan pada waktu peraturan daerah Propinsi yang dimaksud itu mulai berlaku.
Tentang pembikinan sumur-bor.
Pasal 72
- (1) Propinsi dengan peraturan daerah berhak mengatur hal pembikinan sumur-bor oleh fihak lain dari Negara, sebagaimana telah diatur dalam ordonansi tanggal 10 Agustus 1912 (Staatsblad No. 430, sebagaimana ordonansi ini berbunyi sekarang sesudah diubah).
- (2) Pada waktu berlakunya peraturan daerah.Propinsi yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, ordonansi yang disebut dalam ayat itu berhenti berkekuatan bagi Propinsi yang bersangkutan.
- (3) Oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi tidak diberi izin untuk membikin sumur-bor, sebelum tentang hal itu diperoleh pertimbangan dari Jawatan "Geologi".
- (4) Peraturan daerah Propinsi termaksud dalam ayat 1 di atas tidak berlaku sebelum disahkan oleh Presiden.
III. Kewajiban yang bersangkutan dengan peraturan "Hinder ordonnantie".
Pasal 73
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menjalankan kekuasaan yang menurut ketentuan pasal 10 ayat 2 sub b "Hinder-ordonnantie" (Staatsblad 1926 No. 226, sejak telah diubah dan ditambah) dijalankan oleh "Gouverneur".
- IV. Tentang pemasangan dan pemakaian kawat guna pengangkutan (transportakabel).
Pasal 74
- (1) Propinsi dengan peraturan daerah berhak mengatur hal-hal yang telah diatur dalam keputusan tanggal 9 Juli 1871 (Staatsblad 1871 No. 102, sejak telah diubah dan ditambah) tentang pemasangan dan pemakaian kawat guna pengangkutan.
- (2) Pada waktu berlakunya peraturan daerah Propinsi yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, keputusan yang disebut dalam ayat 1 itu berhenti berkekuatan dalam Propinsi itu.
V. Tentang pengawasan pengangkutan di air dalam Propinsi.
Pasal 75
Propinsi dengan peraturan daerah berhak mengatur hal-hal yang menurut pasal 2 ayat 2 "Binnenschepen-ordonnantie" tahun 1927 (Staatsblad 1927 No. 289, sejak telah diubah dan ditambah) dapat diatur oleh "Hoofd van Gewestelijk Bestuur", satu dan lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ordonnantie tersebut.
VI. Tentang urusan lalu-lintas jalan.
Pasal 76
Pemerintah Daerah Propinsi diwajibkan menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban mengenai urusan lalu-lintas jalan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam 'Wegverkeers-ordonnatie" (Staatsblad 1933 No. 86) dan 'Wegverkeers-verordening" (Staatsblad 1936 No. 451, sejak telah diubah dan ditambah), yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah otonom setingkat dengan Propinsi.
VII. Tentang pengambilan benda-tambang yang tidak disebut dalam pasal 1 "Indische Mijnwet".
Pasal 77
- (1) Propinsi berhak menguasai benda-tambang (delfstoffen) yang tidak disebut dalam pasal I ayat I "Indische Mijnwet" (Staatsblad 1899 No. 214, yang sejak telah diubah antara lain dengan Staatsblad 1919 No. 4) yang terdapat di tanah-tanah Negeri bebas (vrij Staatsdomein), dengan
Pasal 78
- (1) Dalam hutan-hutan yang tidak ditunjuk oleh Menteri Pertanian sebagai hutan-hutan Yang dipertahankan untuk kepentingan tata-air dan pemeliharaan tanah, Pemerintah Daerah Propinsi menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban tentang pemberian izin menebang kayu hutan dan memungut lain-lain hasil hutan, yang dahulu dijalankan oleh"Hoofd van Gewestelijk Bestuur"
Pasal 79
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menjalankan kekuasaan Yang menurut ketentuan pasal 7 dan 8 peraturan "Nieuw reglement op het maken en verkrijgbaar stellen van ijs en koolzuurhoudende wateren" (Staatsblad 1922 No. 678, sejak telah beberapa kali diubah dan ditambah) dahulu dijalankan oleh "Gouverneur".
BAGIAN XI.
Ketentuan Lain-lain.
Pasal 80
Hal-hal lain yang dalam ketentuan-ketentuan undang-undang ini belum dapat dinyatakan sebagai tugas-tugas termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi-propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan-Selatan atau Kalimantan-Timur, seperti yang mengenai misalnya:
1. urusan agraria,
2. urusan perburuhan,
3. urusan penerangan dan seterusnya.
pun pula yang mengenai urusan-urusan tersebut dalam Bagian-bagian II sampai dengan IX, Bab II Undang-undang ini, dan perubahan- perubahan ketentuan-ketentuan dalam Bagian-bagian tersebut tadi, dapat ditambahkan atau diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 81
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bab II undang-undang ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal, yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, kecuali apabila kemudian oleh peraturanperundangan yang lebih tinggi diadakan ketentuan lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan hal-hal termaksud dalam ayat 1 Propinsi mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 82
Berhubung dengan keadaan setempat, Propinsi dengan persetujuan Kementerian. yang bersangkutan dapat menyerahkan sebagian dari kewenangan, hak, tugas dan kewajibannya termaksud dalam Bab II Bagian II sampai dengan Bagian IX undang-undang ini kepada daerah otonom bawahan dalam lingkungan daerahnya.
Pasal 83
Selain daripada hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal dari Bab II undang-undang ini, maka Pemerintah Daerah Propinsi diwajibkan menjalankan kewenangan, hak, tugas dari kewajiban, yang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan undang-undang lain ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Otonom setingkat dengan Propinsi.
BAB III.
Tentang Hal Yang Berhubungan Dengan Penyerahan Urusan Dan Kewajiban Kepada Propinsi Dan Penyerahan Obyek-obyek lainnya.
- I. Tentang pegawai daerah otonom Propinsi.
Pasal 84
- (1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai daerah otonom termaksud dalam pasal 21 Undang-undang No. 22 tahun 1948, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:
- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Propinsi;
- b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Propinsi.
- (2) Dengan
Pasal 85
- (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah, yang dibutuhkan oleh Propinsi yang bersangkutan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajibannya menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, diserahkan kepada Propinsi dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna kepentingannya, terkecuali tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya, yang dikuasai oleh Kementerian Pertahanan.
- (2) Barang inventaris dan barang bergerak lainnya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi diserahkan kepada Propinsi dalam hak milik.
- (3) Segala utang-piutang yang bersangkutan dengan urusan rumahtangga yang diserahkan kepada Propinsi, pada waktu penyerahan menjadi tanggungan Propinsi yang bersangkutan, dengan ketentuan, bahwa soal-soal yang timbul mengenai hal ini dapat diminta penyelesaiannya kepada Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk penyelenggaraan urusan atau kewajiban termaksud dalam undang-undang ini, Kementerian yang bersangkutan menyerahkan kepada Propinsi uang sejumlah yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan, sekedar perbelanjaan urusan atau kewajiban yang dimaksud itu sebelum diselenggarakannya oleh Propinsi, termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan.
BAB IV.
Ketentuan Peralihan.
Pasal 86
- (1) Peraturan-peraturan daerah Propinsi Kalimantan dahulu berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan-peraturan daerah Propinsi yang tersebut dalam pasal 1 undang-undang ini dan dapat diubah ditambah, diganti atau ditarik kembali oleh Propinsi yang bersangkutan untuk daerah hukumnya masing-masing.
- (2) Keputusan-keputusan lain dari Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan dahulu dijalankan terus untuk masing-masing lingkungan daerahnya sampai keputusan-keputusan itu ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah Propinsi yang bersangkutan atau dibatalkan oleh Menteri yang bersangkutan.
Pasal 87
- (1) Pegawai-pegawai daerah otonom Propinsi Kalimantan dahulu pada saat pembentukan ketiga Propinsi tersebut menjadi pegawai daerah otonom Propinsi di wilayah mana mereka berkedudukan.
- (2) Pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan pada daerah otonom Propinsi Kalimantan dahulu, mulai saat berlakunya undang-undang ini diperbantukan pada daerah otonom Propinsi di wilayah mana mereka berkedudukan.
- (3) Menyimpang dari ketentuan dalam ayat 1 dan 2, maka pegawai daerah otonom Propinsi atau pegawai Negara yang diperbantukan di pusat Propinsi Kalimantan dahulu di Banjarmasin, untuk sementara waktu diperbantukan kepada ketiga Propinsi tersebut dalam pasal 1 undang-undang ini. Menteri Dalam Negeri ditugaskan bersamasama dengan Menteri yang bersangkutan untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mengatur lebih lanjut tentang penempatan pegawai tersebut dalam ayat ini untuk diangkat menjadi atau diperbantukan kepada masing-masing daerah otonom Propinsi itu.
Pasal 88
- (1) Segala benda yang tidak bergerak, baik yang dalam hak milik, maupun dalam pengelolaan Propinsi Kalimantan dahulu, serta perusahaan-perusahaan yang berada dalam Propinsi masingmasing, serta hak dan kewajiban di atas perusahaan tersebut beralih dalam tangan Propinsi yang bersangkutan.
- (2) Mengenai benda bergerak termasuk barang inventaris dari Propinsi Kalimantan dahulu diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 89
- (1) Buku-buku pengeluaran dan penerimaan dari Propinsi Kalimantan dahulu ditutup pada waktu yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Segala utang-piutang dari Propinsi Kalimantan dahulu beralih kepada masing-masing Propinsi yang bersangkutan menurut petunjuk Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penyelesaian saldo keuangan daerah Propinsi Kalimantan dahulu diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 90
Penyelesaian hal-hal yang timbul sebagai akibat pembentukan Kalimantan menjadi tiga daerah otonom Propinsi diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.
Pasal 91
- (1) Urusan-urusan rumah-tangga swapraja-swapraja yang ada dalam wilayah daerah otonom Propinsi Kalimantan-Barat, KalimantanSelatan atau Kalimantan-Timur, yang menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini adalah termasuk urusan rumah-tangga Propinsi, dengan sendirinya beralih dalam tangan pemerintah daerah otonom Propinsi yang bersangkutan.
- (2) Dengan tidak mengurangi kekuatan hukum daripada ketentuan pasal 132 ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara, maka kesulitankesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam ayat 1 di atas, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB V.
Ketentuan Penutup.
Pasal 92
Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan- Selatan dan Kalimantan-Timur."
Pasal 132
BAB V.
Ketentuan Penutup.
Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan- Selatan dan Kalimantan-Timur."
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
Diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956. Menteri Kehakiman, ttd. MULJATNO.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 65 TAHUN 1956
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1956. Presiden Republik Indonesia. ttd. SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri Dalam Negeri, ttd. SUNARJO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1956 ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
TENTANG
## PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPISI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR
## A. PENJELASAN UMUM
1. Pada waktu membentuk daerah otonom Propinsi Kalimantan yang meliputi seluruh daerah kekuasaan Republik Indonesia di Kalimantan, pulau yang terbesar di Indonesia itu, Pemerintah menginsafi benar, bahwa pembentukan Propinsi otonom tersebut tidak dimaksudkan untuk a priori membendung hasrat dan keinginan rakyat Kalimantan meninjau kembali soal memecah Propinsi Kalimantan tersebut lebih lanjut dalam beberapa daerah-daerah yang bertingkat Propinsi, apabila keadaan sudah mengizinkan.
2. Satu setengah tahun sesudah terbentuk Propinsi Kalimantan dan setelah mengikuti perkembangan politik di daerah ini, serta memperhatikan berbagai keinginan rakyat, baik yang telah dilahirkan dalam resolusi-resoluisi, mosi-mosi atau yang telah disiarkan melalui surat-kabar oleh partai-partai politik dan organisasi-organisasi masyarakat setempat maupun yang dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin rakyat yang terkemuka di pusat, maka Pemerintah berpendapat bahwa kini telah tiba saatnya untuk meninjau kembali pembagian Kalimantan lebih lanjut dalam beberapa daerah otonom Propinsi, dan Kabinet dalam rapatnya tanggal 4 Oktober 1956 ke-33 pada prinsipnya telah memutuskan untuk memecah Propinsi Kalimantan yang sekarang ini menjadi tiga Propinsi otonom, sedang untuk memudahkan dibentuknya Propinsi Kalimantan Tengah di kelak kemudian hari secara administratip Kalimantan Selatan segera sesudah berlakunya undang-undang ini akan dibagi menjadi dua Keresidenan.
3. Soal pembagian Kalimantan menjadi tiga Propinsi otonom itu telah ditinjau dari pelbagai sudut, misalnya dari segi sejarah, administrasi, ekonomi, perhubungan, geografi, pembangunan, pendidikan, pun pula dari segi keuangan dan kepegawaian dan segala faktor yang dapat mempengaruhi maju-mundurnya daerah dan penduduknya telah diperhatikan ditimbang semasak-masaknya serta turut diperhitungkan pula.
4. Tidak dapat disangkal bahwa Kalimantan itu adalah suatu daerah yang amat luasnya yakni -- 539.460 km2 sedangkan Jawa luasnya hanya 131.523 km akan tetapi penduduknya masih sangat tipis: bandingannya ialah Kalimantan 3.674.240 jiwa dan Jawa kurang lebih 50.000.000, (padatnya penduduk tidak lebih dari 7 orang tiap-tiap km2 - Jawa 389 orang tiap-tiap km2), keadaan ekonomis Kalimantan dewasa ini pada umumnya belum dapat dipandang kuat, karena sebagian besar dari Kalimantan masih merupakan daerah yang tertutup yaitu hutan, rimba-raya, rawa, sedangkan perhubungan amat sukar karena belum ada jalan-jalan yang baik serta sebagian besar penduduk belum mencapai tingkat kemajuan sedemikian, hingga merupakan faktor yang menguntungkan bagi pembangunan Kalimantan. Faktor tipisnya penduduk dan tingkat kemajuan ekonomis rakyat dan daerah Kalimantan itu, walaupun umum memandang Kalimantan sebagai suatu pulau yang kaya buminya, sehingga diumpamakan sebagai gudang emas atau gudang deviezen, namun nyata sekali bahwa faktorfaktor tersebut akan mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan daerahdaerah otonom Propinsi yang akan dibentuk.
Sudah barang tentu untuk mendorong Kalimantan ke arah kemajuannya yang pesat akan dibutuhkan beaya yang besar terutama dalam fase pertama pembangunan ini dan harus dikerahkan pula tenaga-tenaga manusia yang diperlukan bagi penyusunan aparatur daerah nanti.
Mungkin sekali dalam jangka waktu permulaan segala usaha itu belum dapat memberikan hasil yang memuaskan sebagaimana diharap-harapkan. Pemerintah yakin, bahwa usaha untuk memajukan Kalimantan itu semata-mata bukanlah soal yang harus ditanggung sendiri oleh rakyat Kalimantan, baik ditinjau dari sudut keuangan daerah maupun ditinjau dari sudut kesediaan potensi rakyatnya.
Walaupun demikian, Pemerintahan tidak segan-segan untuk memberikan keluasaan kepada rakyat Kalimantan yang sebanyak-banyaknva. Dalam batasbatas kemungkinan yang ada, dengan tidak melupakan beban yang pasti akan lebih memberatkan keuangan Negara, Pemerintah berpendapat, bahwa kini satu Propinsi otonom yang meliputi seluruh Kalimantan itu tidaklah dapat dipertahankan lagi dan maksudkan untuk dibagi menjadi empat Propinsi otonom akan tetapi dengan mengingat akan keadaan keuangan Negara, besarnya penghasilan yang dapat dipungut oleh Propinsi sendiri di daerahnva masingmasing serta keadaan peralatan pemerintah pada umumnya dan khususnya kekurangan akan tenaga-tenaga tehnis yang cakapbel, pada ini waktu belum dapat dipertanggung-jawabkan untuk membagi Kalimantan dalam lebih dari pada tiga Propinsi otonom. Adapun pembentukan Propinsi keempat, yang akan meliputi Kabupaten-kabupaten Barito, Kapuas dan Kota Waringin, ditangguhkan selambat-lambatnya 3 tahun.
5. Ditinjau dari sudut tekhnis pemerintahan maka pembagian Kalimantan menjadi tiga Propinsi akan dapat menjamin kelancaran jalannya pemerintahan di daerahdaerah masing-masing. Menurut keadaan sekarang maka berdasarkan organisasi pemerintahan Keresidenan di tiap-tiap ibukota ketiga Propinsi yang akan dibentuk, kini terdapat jaw atan-jawatan Pusat tingkat Keresidenan, hal mana sudah barang tentu akan memudahkan usaha pemerintah daerah otonom Propinsi untuk menyusun dinas-dinasnya masing-masing yang akan mengoper pekerjaanpekerjaan dari jawatan-jawatan Pusat itu.
6. Banyaknya penduduk ketiga-tiga Propinsi otonom yang dibentuk itu serta ibukota adalah sebagai berikut :
- A. Propinsi Kalimantan Barat meliputi
- B. Propinsi Kalimantan Timur meliputi:
- C. Propinsi Kalimantan Selatan meliputi:
1. Daerah Kabupaten Sambas
penduduknya ...304.995 orang
2. Daerah Kabupaten Pontianak
penduduknya ...386.460 orang
3. Daerah Kabupaten Ketapang
penduduknya ...120.152 orang
4. Daerah Kabupaten Sanggau
penduduknya ...165.770 orang
5. Daerah Kabupaten Sintang
penduduknya ...202.444 orang
6. Daerah Kabupaten Kapuas hulu
penduduknya ...30.229 orang
7. Daerah Kota Besar Pontianak
penduduknya ...160.000 orang
Ibukota Pontianak :
1.370.050 orang
1. Daerah Istimewa Kutai
penduduknya ...
265.443 orang
2. Daerah Istimewa Berau
penduduknya ...
23.310 orang
3. Daerah Istimewa Bulongan
penduduknya ...
82.813 orang
Ibukota Samarinda:
371.566 orang
1. Daerah Kabupaten Banjar
penduduknya ...415.007 orang
2. Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
penduduknya ...472.755 "
3. Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
penduduknya .. 351.340 "
4. Daerah Kabupaten Barito
penduduknya ...130.515 "
5. Daerah Kabupaten Kapuas
penduduknya ...104.763 orang
6. Daerah Kabupaten Kotawaringin
penduduknya ...164.334 "
7. Daerah Kabupaten Kotabaru
penduduknya ...153.334 "
8. Daerah Kota Besar Banjarmasin
penduduknya ...140.568 "
Ibukota Banjarmasin :
1.932.616 orang
Jumlah penduduk seluruh Kalimantan :3.674.240 orang
Tentang dasar-dasar menentukan banyaknya wakil-wakil rakyat dalam Dewandewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ini lihat ad 16 di bawah.
7. Dalam undang-undang ini telah diusahakan untuk mencari suatu cara yang tegas mengenai penetapan batas-batas kewenangan, hak, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah Propinsi, sehingga pada waktu berlakunya undang-undang ini sudah dapat diketahui dengan jelas hal-hal apa yang termasuk urusan rumahtangga dan kewajiban Propinsi, agar pemerintahan daerah otonom Propinsi seketika itu juga dapat berjalan.
2. Volume urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi adalah sesuai dengan isi rumah-tangga daerah otonom Propinsi Kalimantan dahulu dan dalam undangundang ini ditetapkan dalam Bab II.
8. Sudah barang tentu cara-cara menentukan batas-batas kewenangan, hak, tugas dan kewajiban dari pemerintah daerah Propinsi-propinsi seperti dimaksud dalam undang-undang ini masih belum sempurna dan lengkap meliputi seluruh urusanurusan dan kewajiban-kewajiban yang dapat dijalankan oleh Propinsi menurut kemungkinan yang disebut dalam Undang-undang Dasar Sementara (
PENJELASAN
Pasal 131
ayat 2). Akan tetapi Pemerintah yakin bahwa dasar-dasar yang ditetapkan dalam undang-undang ini (Bab 11) cukup memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Propinsi untuk menyelenggarakan hak otonominya itu dengan sebaikbaiknya. Di samping itu terbuka kemungkinan bagi daerah swatantra untuk perkembangan otonominya ke arah yang lebih luas sesuai dengan cita-cita Undang-undang Dasar Sementara dan sesuai dengan faktor nyata di daerah-daerah itu masingmasing. hal-hal yang belum dapat ditetapkan dalam peraturan Pembentukan ini pada waktunya berangsur-angsur menurut keadaan akan dapat ditetapkan dengan Mudah... ## PRESIDEN ## REPUBLIK INDONESIA - 6 - mudah dalam Peraturan-peraturan Pemerintah (lihat pasal 80). Kelonggaran yang diberikan dalam undang-undang ini menurut praktek desentralisasi hingga kini di Jawa dan Sumatera ternyata perlu, agar penyerahan praktis dari hak-hak dan tugas-tugas termaksud dapat dilaksanakan dengan lancar
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran A Undang-undang Pembentukan Kabupaten/Kota Besar di Jawa. Pengawasan dan Pimpinan oleh Propinsi ini juga dijalankan terhadap usaha-usaha yang diselenggarakan oleh fihak partikelir.


## Pasal 64 s/d 70

Urusan Pemerintah Pusat dalam lingkungan Kementerian Perekonomian yang dapat diserahkan kepada daerah otonom Propinsi pada masa sekarang ini sebagai langkah pertama hanyalah terbatas yakni hanya urusan-urusan dalam lapangan "perindustrian kecil" berhubung dengan beberapa faktor:

- a. beberapa kekuasaan Pemerintah Pusat tidak mungkin didesentraliseer. karena beleid dan penyelenggaraan kekuasaan yang pengaruhnya tidak terbatas pada sesuatu atau beberapa daerah saja, tetapi mengenai Indonesia seumumnya dan mungkin mengenai dunia international juga (misalnya hubungan ekonomi dengan luar Negeri, perdagangan, pertambangan, dan sebagainya).
- b. mengenai kekuasaan yang dapat didesentraliseer, apakah Pemerintah Pusat terhadap urusan itu sudah dapat menentukan beleid yang tegas dan tertentu.
- c. di samping itu perlu ditinjau apakah organisasi pemerintahan daerah sudah siap untuk menerima penyerahan itu.

Dalam menyelenggarakan urusan memperkembangkan perindustrian kecil dan kerajinan rumah-tangga (pasal 64), Propinsi antara lain memberi bimbingan dan penyuluhan serta bantuan-bantuan untuk kemajuan usaha-usaha dari rakyat di daerahnya, serta mencapai usaha baru di lapangan tersebut,yang dapat dikerjakan oleh penduduk. Dimana perlu Propinsi dapat didirikan "modelbedrijven".

Dengan ketentuan dalam pasal 66, hak, tugas dan kewajiban dari Gubernur, Residen dan "Hoofd van gewestelijk Bestuur" dahulu seperti dimaksud dalam peraturan pembatasan perusahaan (Bedrijfsreglementeringsverordening) yang berlaku dalam daerah hukumnya, beralih kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi yang bersangkutan. Lain dari pada itu hal tersebut dalam pasal 67 itu pada umumnya bersifat memberi bantuan dalam pelaksanaan dan pengawasan atas penyelenggaraan peraturan tentang "pembatasan perusahaan". Akan tetapi di dalam hal pembatasan:


- a. penggilingan padi,
- b. rumah-rumah asap karet dan
- c. pertenunan dengan tidak lebih dari empat buah alat-tenun tangan.

Propinsi bertindak penuh dalam urusan-urusan tersebut, dan uang retribusi yang didapat dari perusahaan-perusahaan tersebut dalam a, b dan c di atas dimasukkan dalam kas propinsi.

Bantuan yang dimaksud dalam pasal 67 tidak hanya mengenai urusan perindustrian kecil saja, tetapi urusan perindustrian pada umumnya.

Dalam pasal 68 propinsi diberi kelonggaran untuk menyerahkan sebagian dari kekuasaannya mengenai urusan perindustrian itu kepada daerah otonom bawahan dalam lingkungan daerahnya. Jika Propinsi mempergunakan kekuasaan yang dimaksud dalam pasal 68 itu dan menyerahkannya (atau sebagian) seperti ditentukan dalam pasal 66 kepada daerah otonom bawahan, maka pendapatan retribusi yang bersangkutan harus juga diserahkan.

Pasal 71 s/d 76

Cukup jelas

## Pasal 77

Menurut pasal ini Propinsi diberi hak untuk menguasai benda-benda tambang yang terdapat pada tanah "vrijlandsdomein" dan yang tidak tersebut dalam pasal 1 dari Mijnwet (Staatsblad 1899 No. 214, sejak telah diubah dan ditambah paling akhir dengan Staatsblad 1938 No. 618, 652).

Penguasaan benda-benda tambang ini mengandung kewenangan untuk melarang seseorang untuk mengambil benda-benda tambang tersebut dengan tidak seijin dari Dewan Pemerintah Daerah Propinsi yang bersangkutan.



Dalam hal memberi ijin mengambil benda-tambang itu Dewan Pemerintah Daerah Propinsi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dahulu di Jawa telah diadakan untuk Propinsi Jawa-Barat, dengan peraturan dalam Staatsblad 1926 No. 219.

Sebelum hak penguasaan benda-tambang seperti dimaksud itu diberikan kepada Propinsi di Kalimantan, hak tersebut menurut peraturan Staatsblad 1926 No. 137 jo Staatsblad 1935 No. 42 untuk Kalimantan dahulu di jalankan oleh "Gouverneur" sebagai "Hoofd van het Gewest Borneo", dan untuk tempat-tempat yang luasnya kurang dari 3 hectare oleh "Inlandsche rechtsgemeenschappen" dan "Hoofd van plaatsehjk bestuur", sekedar apabila pengambilan yang tersebut di belakang ini dijalankan dengan kekuatan tenaga tangan serta atas tanggungan dan untuk keperluan sendiri.

Oleh karena dengan dibentuknya daerah otonom Propinsi, hak penguasaan tersebut diberikan kepada Propinsi, maka perlu dinyatakan dalam pasal 77 ayat 3 undangundang pembentukan ini,

Bahwa ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Staatsbalad 1926 No. 37 dan Staatsblad No. 42 tersebut di atas tidak berlaku lagi di dalam wilayah-wilayah Propinsi yang bersangkutan di Kalimantan.

Untuk mencegah jangan sampai penduduk asli yang hingga pada ini waktu boleh mengambil benda-benda tambang dimaksud dengan izin dari "Inlandsche rechtsgemeenschappen" dan "Hoofd van plaatselijk bestuur" kemudian dengan berlakunya peraturan baru ini mendapat banyak rintangan, maka dalam ayat 2 pasal 77 kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengenai izin bagi penduduk asli yang mempergunakan kekuatan tenaga untuk tempat-tempat yang luasnya tidak lebih dari 3 hectare itu diberi kelonggaran untuk memberikan izin dengan syarat-syarat yang tidak perlu dimintakan pertimbangan terlebih dahulu dari Kepala Jawatan Pertambangan.

Pasal 78 dan 79

Cukup jelas

## Pasal 80

Lihat penjelasan umum sub 8

## Pasal 81

Ketentuan ini mempunyai hubungan erat dengan sistematik undang-undang ini. Seperti telah dijelaskan di atas maka cara-cara menentukan isi otonomi Propinsi adalah sebagai berikut:

Dalam Bab 11 telah ditentukan secara positief urusan-urusan mana yang termasuk rumah-tangga propinsi otonom dengan menyebutkan satu demi satu macam urusan itu.

Sudah barang tentu hal-hal yang disebut dalam Bab 11 itu belum semua meliputi seluruh urusan-urusan yang seharusnya termasuk rumah-tangga daerah propinsi, mungkin pula akan ternyata kemudian, bahwa ada beberapa hal yang ditentukan dalam Bab 11 itu kurang tepat apabila penyelenggaraannya terus dijalankan oleh Propinsi dan perlu diserahkan kemudian kepada daerah otonom lain tingkat bawahan yang, ada dalam lingkungan daerah-daerahnya.

Karena itu maka perlu dibuka kemungkinan untuk mengada koreksi yakni dengan jalan memberi kekuasaan kepada Peraturan-Pemerintah untuk menambah urusanurusan tersebut dalam Bagian-bagian II s/d IX dengan urusan lain atau mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bagian tersebut agar diberikan kepada daerah otonom lain.



Di samping urusan-urusan Propinsi yang secara positief telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan Bagian II s/d IX undang-undang ini dan yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah itu, masih terbentang suatu lapangan pekerjaan yang bersamasama dapat dimasuki baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah daerah tingkat bawahan di dalam Propinsi itu. Pada pokoknya, Pemerintah daerah Propinsi atas inisiatief sendiri dapat mengatur dan mengurus sesuatu kepentingan rakyat di dalam lingkungan daerahnya yang dipandangnya layak, asal saja urusan itu tidak diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat. Di samping itu sudah barang tentu urusan itu kemudian dengan Undang-undang Pembentukan Kabupaten atau atas kuasa undang-undang pembentukan itu dapat diserahkan kepada Kabupaten itu.

Pokok prinsip ini adalah sesuai dengan pasal 28 ayat 2 dan 3 Undang-undang No.22 tahun 1948.

Akan tetapi bisa terjadi bahwa andai kata oleh Pemerintah Daerah Propinsi diadakan pengaturan mengenai suatu urusan yang dipandangnya termasuk rumah-tangga Propinsi, kemudian ternyata bahwa kepentingan yang diaturnya itu mengenai juga kepentingan rakyat dilain-lain Propinsi, Pemerintah Pusat terpaksa mengadakan tindakan sendiri untuk mengaturnya secara lain, sehingga peraturan propinsi tersebut perlu dihentikan dan diganti dengan peraturan Pusat itu.

Soal-soal yang dimaksud itu diatur dalam pasal 81 undang-undang pembentukan ini (lihat juga pasal 28 ayat 4 Undang-undang No.22 tahun 1948).

## Pasal 82

Menurut ketentuan ini, maka jika keadaan daerah menghendakinya, Propinsi dengan persetujuan Kementerian yang bersangkutan dapat menyerahkan sebagian dari tugas kewajibannya yang termasuk urusan rumah-tangganya menurut undang-undang pembentukan kepada daerah otonom bawahan yang ada dalam lingkungan daerahnya. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 Undang-undang No.22 tahun 1948 maka dalam Bab II. Bagian II sampai dengan bagian IX undang-undang pembentukan ini telah ditetapkan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga Propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.


Lebih lanjut dalam pasal 24 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948 ditentukan, bahwa sesuatu daerah otonom dapat menyerahkan kewajibannya kepada Dewan Pemerintahan Daerah dibawahnya untuk dijalankan dengan perkataan lain Propinsi berhak menyerahkan untuk memberi perintah kepada misalnya Kabupaten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan mengenai urusan-urusan yang termasuk rumahtangga Propinsi. Karena urusan rumah-tangga Propinsi itu dapat dibagi dalam dua jenis yaitu rumah-tangga yang otonom dan urusan rumah-tangga yang berupa menjalankan kewajiban Pemerintah Pusat di daerah yang diperintahkan menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, yaitu urusan medebewind", maka timbul pertanyaan urusan rumah-tangga mana yang dapat diserahkan oleh Propinsi itu kepada misalnya Kabupaten yang ada dalam lingkungan daerahnya.

Mengingat sifatnya Propinsi adalah bebas untuk mengatur dan mengurus urusan rumah-tangga yang otonom itu. Tentang cara-caranya untuk memelihara kepentingan otonom itu Propinsi adalah bebas dan tidak terikat, Propinsi dapat memerintahkan pegawainya sendiri untuk mengerjakan, tetapi Propinsi berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 2 dapat pula meminta bantuan kepada daerah-daerah otonom bawahan yang ada dalam lingkungan daerahnya, dengan pengertian bahwa daerah otonom yang diminta bantuannya itu tidak boleh menolak permintaan bantuan tersebut.

Lain halnya terhadap urusan-urusan yang oleh Pemerintah Pusat telah diserahkan kepada Propinsi "in medebewind". Dalam hal ini Propinsi hanya bebas dalam cara menjalankannya tetapi Propinsi tidak bebas untuk menyerahkan urusan "in medebewind" ini lebih lanjut kepada daerah otonom bawahan atau kepada instansi lain, kecuali apabila di dalam peraturan-peraturan yang mengatur urusan-urusan "in medebewind" kepada Propinsi itu sendiri telah membuka kemungkinan-kemungkinan untuk menyerahkan lebih lanjut kepada daerah otonom bawahan dan sebagainya itu.

Adapun maksud daripada ketentuan pasal 82 itu ialah untuk membuka kemungkinan bagi Propinsi untuk menyerahkan lebih lanjut kepada daerah otonom bawahan dalam lingkungan daerahnya sesuatu urusan "in otonomi" yang berdasarkan ketentuanketentuan dalam undang-undang pembentukannya telah diserahkan kepada Propinsi.


Kemungkinan ini dirasa perlu untuk dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dalam proses membikin undang-undang yang menurut jalannya praktek berlaku sangat lambat jika dibandingkan dengan perkembangan ketatanegaraan, sehingga perkembangan itu yang berjalan sangat cepat, dapat diikuti dengan melalui saluransaluran yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Pasal 83 s/d 92

Cukup jelas

Pasal 93

Tentang berlakunya undang-undang ini lihat penjelasan Umum ad II (lihat ad II).

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1106