PERATURAN BUPATI RI Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pimpinan dan Anggota Dewan Per (berlaku 8 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang
2. Pembiayaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Pembiayaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197 4 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye\enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan. Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
SERI: E
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah;
Menetapkan
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Beritan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Sefatan Provinsi Sumatera Utara;
30. Keputusan Menteri Dafam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakif Bupati Nias Sefatan Provinsi Sumatera Utara;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengefofaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011 Nomor 04);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
33. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
34. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP 01 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Nias Selatan ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Sefatan;
- c. Bupati adalah Bupati Nias Selatan;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias Selatan;
- f. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Galon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Nias Selatan dan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan/diperbantukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- e. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur Legislatif Kabupaten Nias Selatan;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- h. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- i. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat melalui Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan/atau Keputusan Bupati untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi, termasuk Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sadan Permusyawaratan Desa yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- j. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- k. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA Adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
- I. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- m. KPA Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- n. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam kerja dan dilakukan dalam wilayah Kabupaten Nias Selatan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan atas Perintah Pejabat yang Berwenang;
- o. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang tujuannya adalah Kabupaten atau kota diluar wilayah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan dalam wilayah provinsi Sumatera Utara untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan atas Perintah Pejabat yang Berwenang;
- p. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang tujuannya adalah Provinsi, Kabupaten atau kota diluar wilayah provinsi Sumatera Utara yang dilakukan dalam Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan atas Perintah Pejabat yang Berwenang;
- q. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan Perjalanan/Kunjungan kerja ke Negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabaUpegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintah;
- r. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus;
- s. Biaya Riil/at cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
- t. Surat Tugas Selanjutnya disingkat ST adalah surat untuk melaksanakan tugas kedinasan;
- u. Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dan Pegawai Tidak Tetap;
- w. Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan desa di Kabupaten Nias Selatan.
- v. Biaya transportasi adalah biaya perjalanan dari tempat kedudukan/kantor satuan kerja ke tempat tujuan dan/atau terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan sampai tempat tujuan.
- x. Sadan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa ## BAB II
JENIS PERJALANAN DINAS
Pasal 2
## Pasal2
BAB Ill - PEMBIAYAAN
Pasal 3
- (1) Pembiayaan perjalanan dinas terdiri dari :
- a. uang harian meliputi uang makan, uang saku, dan transportasi lokal;
- b. biaya transportasi;
4. (dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan)
5. (termasuk pajak, retribusi masuk terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan sesuai peraturan yang berlaku untuk itu);
- biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam kota (khusus pejabat negara).
- (2) Pembiayaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dibebankan pada APBD Kabupaten Nias Selatan dan APB Desa, sebagaimana rincian dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas harus dianggarkan pada anggaran satuan kerja perangkat daerah yang mengeluarkan SPD;

Jenis perjalanan dinas Jabatan meliputi :

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- a. Dalam Provinsi;
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah :
- b. Luar Provinsi.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas supaya memperhatikan kelayakan, kepatutan dan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah.

## Pasal5

Perjalan Dinas Dalam Daerah antar pulau yang pelaksanaanya wajib menggunakan kapal laut/angkutan sungai, dalam hal kondisi tidak tersedianya kapal laut yang diperuntukan untuk mengangkut penumpang (orang), maka dapat diperkenankan untuk melakukan penyewaan kapal/perahu nelayan dengan pembiayaan yang tidak melebihi harga yang ditetapkan dan dilengkapi alat bukti pembayaran yang sah.

## Pasal6

Perjalanan Dinas dalam daerah dari ibu kota kabupaten (Teluk Dalam) menuju kecamatan yang disebutkan dibawah ini tidak diberikan biaya penginapan, yaitu :

- a. Kecamatan Teluk Dalam;
- b. Kecamatan Fanayama;
- c. Kecamatan Toma;
- d. Kecamatan Luahagundre Maniamolo;
- e. Kecamatan Maniamolo;
- g. Kecamatan Mazino.
- f. Kecamatan Lahusa;

## Pasal7

Untuk keperluan penjemputan/mengantarkan jenazah pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dalam melakukan perjalanan dinas, Pegawai yang melaksanakan tugas untuk itu diberikan biaya perjalanan dinas.

## BABIV

## PEMBAYARAN

## Pasal8

- (1) Perjalanan dinas yang biaya akomodasi penginapan, transportasi dan makan ditanggung pihak lain atau penyelenggara maka uang harian dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus);
- (2) Pejabat Negara dan/atau pelaksana perjalanan dinas yang menyewa kendaraan di tempat tujuan tugas, maka uang harian dibayarkan sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
- (3) Perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya dan/atau tidak dapat menunjukkan bukti yang sah, maka yang dibayarkan secara lumpsum maksimal sebesar 30% dari biaya penginapan sesuai tingkat perjalanan dinas yang telah ditetapkan;

## Pasal9

Uang Representasi diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Eselon II apabila memberikan presentasi/ekspos dalam kegiatan perjalanan dinas atau setelah kembali melakukan perjalanan dinas.

## Pasal 10

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima pembiayaan perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD, maka diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota, setelah PPK memberikan persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas;

## BABV

## TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas digolongkan beberapa klasifikasi, yakni:
- d. golongan D : Pejabat Eselon IV I PNS Golongan Ill;
- e. golongan E Perangkat Desa serta Sadan Permusyawaratan Desa (BPD).

- a. golongan A : Bupati I Wakil Bupati, Ketua I Wakil Ketua DPRD;

- b. golongan B

: Pejabat Eselon II / Anggota DPRD;

- c. golongan C

: Pejabat Eselon Ill I PNS Golongan IV;

: PNS Golongan II, Golongan I, Pegawai Tidak Tetap, Kepala Desa, dan

- (2) Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas, yang didampingi oleh Suami/lsteri dapat dibiayai berdasarkan Peraturan Bupati ini apabila perjalanan dinas dimaksud dilengkapi dengan undangan resmi untuk itu.
- (4) Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan/atau TNI yang melaksanakan tugas pengawalan dan protokoler bagi pejabat negara, diberikan biaya perjalanan dinas sesuai penggolongan/tingkatan sebagaimana pada ayat (1 ).
- (3) lstri/Suami Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan uang harian sesuai dengan besaran uang harian bagi pejabat yang didampingi.

## Pasal12

- (1) Pegawai Tidak Tetap diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam daerah apabila bersamasama dengan Pejabat yang melakukan perjalanan Dinas;
- (2) Pegawai Tidak Tetap hanya dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam hal khusus dan/atau berdasarkan undangan atau panggilan resmi dari lembaga pemerintah;
- (3) Pegawai Tidak Tetap tidak diperkenankan melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang pembiayaannya berasal dari APBD, terkecuali karena penugasan langsung oleh Bupati.

## BABVI

## SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS

## Pasal13

Perjalanan dinas, harus dilaksanakan setelah mendapatkan Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD).

## Pasal 14

- (1) Penerbitan Surat Tugas (ST) Perjalanan Dinas:
- a. Bupati dan (suami/isteri) ditandatangani oleh Bupati;
- c. Wakil Bupati dan (suami/isteri) ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, setelah mendapat persetujuan Bupati;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua setelah mendapatkan persetujuan Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan;
- d. Sekretaris Daerah dan (suami/isteri) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penerbitan Surat Tugas (ST) Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi:
- a. Eselon II, Kepala SKPD, Kepala Bagian, Kepala Sub bagian, Staf dan Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Daerah ditandatangani ofeh Sekretaris Daerah;
- b. Eselon Ill, Eselon IV, staf dan Pegawai Tidak Tetap pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- (3) Penerbitan Surat Tugas (ST) Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi:
- c. Lurah Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD ditandatangani oleh camat.
- a. Eselon 11, Kepala SKPD, Kepala Bagian, Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap Sekretariat Daerah ditandatangani ofeh Sekretaris Daerah;
- b. Eselon 111, Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- c. Camat ditandatangani oleh Camat atas nama Sekretaris Daerah;
- d. Lurah ditandatangani oleh lurah;
- e. Kepala Desa dan Perangkat Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;
- f. Sadan Permusyawaratan Desa (BPD) ditandatangani oleh Ketua BPD.
- (4) Apabila Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas tidak berada ditempat maka Surat Tugas (ST) dapat ditandatangani oleh Pejabat yang telah menerima pendelegasian tugas.
- (5) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri mempedomani ketentuan yang berlaku.

## Pasal 15

- (1) Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani ofeh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai PPK.
- (2) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melaksanakan tugas perjalanan dinas, wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Pejabat yang memberi perintah selambat-lambatnya 5 hari setelah melakukan perjalanan dinas.

Diundangkan di Teluk Dalam pada tanggal 19 Mei 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,


F

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 27

## BAB VII

## PENUTUP

## Pasal16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, tetap mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

## Pasal17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 18

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI NIAS SELATAN, ttd

IDEALISMAN DACHI

Diundangkan di Teluk Dalam

pada tanggal 19 Mei 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NIAS SELATAN,


SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 27

BAB VII

## PENUTUP

## Pasaf 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, tetap mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

## Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 18

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI NIAS SELATAN, ttd

IDEALISMAN DACHI

Diundangkan di Teluk Dalam pada tanggal 19 Mei 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NIAS SELATAN,

SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 27


## BAB VII

## PENUTUP

## Pasal16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, tetap mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Namer 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

## Pasal17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak T etap di Lingkungan Pemerintah Ka bu paten Nias Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 18

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di T eluk Dalam pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI NIAS SELATAN, ttd

IDEALISMAN DACHI

Diundangkan di Teluk Dalam pada tanggal 19 Mei 2015 Pit. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NIAS SELATAN, ttd

FADUHUSI DAEL Y

SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 27

ANUEL H. TELAUMBANUA, SH PEMBINA NIP. 19730413 200112 1 003

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPA NIAS SELAT

Salinan sesuai dengan aslinya

BAB VII

## PENUTUP

## Pasal16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, tetap mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

## Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal18

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI NIAS SELATAN, ttd

IDEALISMAN DACHI