PERATURAN WALIKOTA B!TUNG. Nomor 40 Tahun 2014 tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAM!NAN SOS!AL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PER!ZINAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat:
WALIKOTA B!TUNG
PERATURAN WALIKOTA B!TUNG. NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAM!NAN SOS!AL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PER!ZINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BJTUNG,
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mewajibkan setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewajiban Kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat ll Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 5239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
/
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun '.?003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang selain Pernberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Juran dalam
MENETAPKAN :
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP196/ MEN/ 1999 ten tang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan can Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Koristruksi;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan;
17. lnstruksi Gubernur Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Program .Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
MEMUTUSKAN :
PERA TU RAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
BAB f KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kora Bitung.
/
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Dinas adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan
6. Kepala Dinas adalah kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mer..cari uritung atau tidak, baik milik swasta maupun negara,
9. Izin adalah izin yang diberikan cleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalarr, benruk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan bag: setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
12. Jaminan Sosial adalah salah satu ber.tuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat mernenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningka:kan martaoatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
13. Program Badan Penyelenggara .Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut program BPJS ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang oertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berlcurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialarni oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari rua, dan .neninggal dunia.
14. Peserta adalah perusahaan, pemberi kerja, setiap orang, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah, yang telah membayar iuran.
15. Manfaat adalah faedah jarninan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
16. Iuran adalah sejurnlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/ a tau penyelenggara negara.
/
17. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.
18. Tanda pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut wajib lapor adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kernbali, memindahkan atau membubarkan perusahaan yang d.sampaikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Surat Permintaan Pembayaran, yang se!anjutr:ya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran unruk mengajukan permintaan pembayaran.
20. Surat permintaan pernbayaran langeung, yang selanjutnya disingkat SPPLS adalah dokumen yang diajukan ..:ile:"'"! bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langs'ur.g kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlan tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
BA3 l! TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
Tujuan Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
- b. memberikan manfaat kepada tenaga kerja; dan
- c. menjamin perlindungan dan kesejahreraan tenaga kerja.
Pasal 3
Sasaran Peraturan Walikota ini ada.ah setiap orang atau perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja di daerah.
BAB H:
KEPESERTA.A.N B?-:S KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
rasal c.
- ( 1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan a tau perpanjangan izin pada SKPD di lingkungan pernerintahan daerah wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan B?JS kerenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan seternpat yang telah dilegalisir.
5
/
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin pada SKPD di lingkungan pemerintahan daerah wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir dan telah memiliki wajib lapor.
- (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisikan:
- a. bukti kepesertaan program B?JS ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
- b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.
BABIV SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 4
- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebaga.mana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administrasi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
Pasal 5
- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebaga.mana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administrasi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak meridapat pelayanan publik tertentu sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
- a. permohonan pengurusan atat; pe-panjangan izir; terkait usaha;
- b. izin yang diperlukan dalam rr.er.giki;» terrier proyek,
- c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
- d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; a tau
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IlV.B).
°=-P,.3 \,
PENJA'Jl . .\S. � :--l 0/...K ?3 � !.EK:KS.AJ..N
Pasal 6
- (1) Pengawasan dan pemeriksaan ternadep xepatuhan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun.
- (2) Pengawasan dan perneriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang beranggorakan BP..:S Ketenagakerjaan dan SKPD yang bertanggungjawab di bidarig ketenagakerjaan.
BAB v, KETEKT:JA.)I L,\: � -� . .:..IN
Pasal 7
Setiap orang atau perusahaan yang ·.Je:gerak dibidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan belanja
.
/
'
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan seternpat yang telah dilegalisir.
Pasal 8
Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bersama Kepala SKPD yang memberikan pelayanan perizinan a tau Kepala SKPD yang mern bidangi pengelolaan keuangan daerah dan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Utara.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Pemberian atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh pernerintah daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini tetap berlaku.
BAB Vlll - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal dhmdangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundan � an Peraturan Walikota ini dengan penernpatannya dalam Serita Daerah Kota Bitung.