PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH Nomor 10 Tahun 2016 tentang PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENANAMAN MODAL (berlaku 16 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA TENGAH,
- a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk menumbuhkan dan mengembangkan iklim penanaman modal yang kondusif perlu diciptakan kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di daerah;
- c. bahwa upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan iklim penanaman modal yang kondusif memerlukan landasan dan kerangka hukum dalam wujud Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 7 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 007 Seri E Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0032);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH dan
BUPATI SUMBA TENGAH
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang penanaman modal
7. Kepala dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang dan/atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha dalam negeri, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di Daerah.
13. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di daerah.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ## BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penanaman Modal diselenggarakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan untuk:
- a. menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. membantu pembiayaan daerah;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah;
- e. mendorong pengembangan UMKM, koperasi dan/atau BUM Desa;
- f. mengolah potensi ekonomi daerah; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Sasaran Penanaman Modal meliputi :
- a. terciptanya iklim usaha yang kondusif;
- b. meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
- c. meningkatnya jumlah penanam modal;
- d. meningkatnya realisasi penanaman modal;
- e. meningkatnya lapangan kerja baru; dan
- f. terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
BAB III - KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal demi penguatan daya saing dalam perekonomian daerah, nasional, dan global; dan
- b. meningkatkan dan mempercepat realisasi penanaman modal; dan
- c. mendorong penanaman modal pada UMKM, koperasi dan BUM Desa.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. memberikan perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal dengan tetap ## BAB IV
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
BAB III - KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
Pasal 6
- (1) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dilaksanakan dengan sistem PTSP untuk percepatan penanaman modal.
- (2) Sistem PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan proses, waktu penyelesaian perizinan yang singkat dan bentuk pelayanan lainnya yang mendukung percepatan penanaman modal.
- (3) Untuk penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas.
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu Ruang Lingkup
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 7
Penyelenggaraan penanaman modal meliputi:
- a. Perencanaan penanaman modal
- b. Kerjasama penanaman modal
- c. Promosi penanaman modal
- d. Pelayanan penanaman modal
- e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- f. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, dan
- g. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
Bagian Kedua
Perencanaan Penanaman Modal
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 8
- (1) Perencanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan merumuskan kebijakan dan menyusun kebutuhan bidang-bidang usaha untuk penanaman modal.
- (2) Dalam perencanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah lain, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui rapat koordinasi perencanaan penanaman modal.
Bagian Ketiga
Kerjasama Penanaman Modal
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 9
- (1) Kerja sama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah atau pihak swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama penanaman modal dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas meliputi:
- a. perencanaan penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengembangan penanaman modal;
- e. pengendalian penanaman modal; dan
- f. kegiatan penanaman modal lainnya.
Bagian Keempat Promosi Penanaman Modal
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 10
- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan:
- a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaaan promosi penanaman modal;
- b. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal; dan
- c. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pemerintah daerah lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah, dan pihak swasta.
Bagian Kelima Pelayanan Penanaman Modal
Paragraf 1
Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 11
Ruang lingkup pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi :
- a. jenis bidang usaha dan bentuk badan usaha
- b. penanam modal;
- c. perizinan;
- d. jangka waktu penanaman modal;
- e. hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
- f. lokasi penanaman modal; dan
- g. PTSP.
Paragraf 2
Jenis Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 12
- (1) Semua jenis bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan dinyatakan terbuka dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 13
- (1) Penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 14
- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas, Commanditaire Vennotschap , firma, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan penanam modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) Penanaman modal asing dapat dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau penanam modal asing yang berpatungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
Paragraf 4 Perizinan
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 15
- (1) Setiap penanam modal wajib memiliki izin dari Bupati, kecuali penanaman modal usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Izin Prinsip, dan
- b. Izin Usaha.
- (3) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan bagi:
- a. Penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatan di Daerah;
- b. Penanaman Modal yang dipertugasbantukan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan dan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.
- (5) Penanam modal yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi perizinan lain yang terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang usahanya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 19, dikenakan
- (8) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau didelegasikan kepada Dinas, dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 5 Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 16
Setiap penanam modal berhak mendapatkan :
- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di daerah; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan dan/atau insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 17
Setiap penanam modal berkewajiban :
- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Dinas;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 18
Setiap penanam modal bertanggung jawab :
- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 19
- (1). Penanaman Modal yang melanggar ketentuan pasal 18 dan pasal 19, dikenakan sanksi administratif;
- (2). Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan Kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan / atau fasilitasi penanaman modal; atau
- d. Pencabutan izin usaha dan/atau fasilitasi penanaman modal.
- (3). Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 6
Lokasi Penanaman Modal
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 20
Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 21
- (1) Pelayanan PTSP meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan PTSP diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 22
- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:
- a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal.
- b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui:
- a. pemantauan,
- b. pembinaan; dan
- c. pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. kompilasi;
- b. verifikasi;
- c. evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dari sumber informasi lainnya yang terkait.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dilakukan dengan cara:
- a. sosialisasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
- b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
- c. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
- b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanam modal; dan
- c. tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan penanaman modal.
- (6) Dalam rangka membantu kelancaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, Bupati dapat membentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang beranggotakan instansi sektoral dan SKPD terkait.
- (7) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh
Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 23
- (1) Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintergrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengelolaan data di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengumpulan;
- b. pengolahan; dan
- c. penyajian.
- (3) Pengembangan sistem informasi di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan website;
- b. pengembangan database; dan
- c. sistem informasi yang terintegrasi
Bagian Kedelapan
Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 24
- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi :
- a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di bidang sistem informasi penanaman modal;
- b. koordinasi pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha; dan
- c. koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAB VI - INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Pasal 25
Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan
BAB VI - INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Pasal 26
Jenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal adalah:
- a. peternakan;
- b. pertanian;
- c. perkebunan;
- d. kelautan dan perikanan;
- e. pariwisata;
- f. perhotelan dan rumah makan;
- g. pendidikan; dan
- h. kesehatan.
BAB VI - INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Pasal 27
Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat diberikan kepada penanam modal yang memenuhi salah satu kriteria berikut:
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- l. bermitra dengan UMKM atau koperasi; atau
- m. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi lokal.
BAB VI - INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Pasal 28
- (1) Insentif yang dapat diberikan kepada penanam modal bisa berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian dana stimulan; dan/atau
- d. pemberian bantuan modal.
- (2) Kemudahan yang dapat diberikan kepada penanam modal bisa berbentuk:
- a. penyediaan data informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan dan lokasi;
- d. penyediaan bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan proses perizinan secara paralel.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
BAB VI - INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Pasal 29
Tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.
KEMITRAAN
BAB VII - KEMITRAAN
Pasal 30
- (1) Kemitraan dalam penanaman modal dilaksanakan antara penanam modal dengan UMKM, koperasi dan/atau BUM Desa ## BAB VIII KETENAGAKERJAAN
BAB VII - KEMITRAAN
Pasal 31
- (1) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja penanam modal wajib mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan penanam modal memfasilitasi usaha-usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.
- (3) Penanam modal yang memperkerjakan tenaga asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penanam modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan dan keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien.
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 32
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
- a. menyampaikan saran;
- b. menyampaikan informasi tentang penyimpangan dalam penanaman modal; dan
- c. menyampaikan informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
- b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
- c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
- d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
PENYELESAIAN SENGKETA
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 33
- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan Izin Usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izinnya.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Penetapan: Ditetapkan di Waibakul Pada tanggal 16 November 2016

Penandatangan: BUPATI SUMBA TENGAH, cap/ttd UMBU S. PATEDUK

Penetapan: Diundangkan di Waibakul Pada tanggal 17 November 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Verifikasi: cap/ttd UMBU SAWOLA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 10

Penandatangan: Mengesahkan Salinan foto copy ini sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, UMBU KARUDI, SH NIP. 19640410 199004 1 001 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 08 /2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2016
## TENTANG
## PENANAMAN MODAL
## I. UMUM
Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi yang antara lain dapat didorong oleh kegiatan penanaman modal. Aktivitas penanaman modal di dalam iklim usaha yang kondusif akan memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dinamis, yang kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja baru dan pengolahan sumber daya ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi nyata.
Dengan demikian, upaya untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan mampu menstimulasi aktivitas penanaman modal sudah semestinya menjadi salah satu langkah penting bagi pemerintah daerah, khususnya pada era di mana daerah memiliki ruang yang cukup besar untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Terkait dengan hal tersebut, salah satu instrumen penting untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif adalah dengan regulasi. Dengan regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasikan dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas penanaman modal juga dapat diseimbangkan dan dipadu-serasikan. Dari perspektif penanam modal, keberadaan regulasi tentang penanaman modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modal serta menjalankan usaha mereka.
Sebagai kabupaten yang relatif masih muda, Kabupaten Sumba Tengah juga berkepentingan untuk mendorong penanaman modal di wilayahnya sebagai upaya untuk menghidupkan dinamika ekonomi daerah yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Namun, sejauh ini Kabupaten Sumba Tengah belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur aspek-aspek penanaman modal
secara komprehensif. Dengan latar belakang tersebut, Peraturan Daerah tentang penanaman modal menjadi komponen penting yang perlu dibuat dalam upaya mendorong kegiatan penanaman modal di Kabupaten Sumba Tengah.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimaksud dengan 'asas kepastian hukum' adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. ## Huruf b Yang dimaksud dengan 'asas keterbukaan' adalah asas yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas, benar dan jujur tentang kegiatan penanaman modal. ## Huruf c Yang dimaksud dengan 'asas akuntabilitas' adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## Huruf d Yang dimaksud dengan 'asas non-diskriminasi' adalah asas perlakuan pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak membedabedakan asal dan latar belakang penanam modal. ## Huruf e Yang dimaksud dengan 'asas kemitraan' adalah asas yang menghendaki peran penanam modal bersama-sama dengan pelaku usaha lokal, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. ## Huruf f Yang dimaksud dengan 'asas efisiensi' adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. ## Huruf g Yang dimaksud dengan 'asas kemandirian' adalah asas yang tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. ## Huruf h 'Asas berwawasan lingkungan' adalah asas yang menghendaki agar penanaman modal dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. ## Huruf i Yang dimaksud dengan 'asas berkelanjutan" adalah asas yang menghendaki penanaman modal sebagai bagian dari proses pembangunan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang. ## Huruf j Yang dimaksud dengan 'asas keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah' adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD)' adalah perencanaan penanaman modal secara makro yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah maupun RUPMD provinsi, yan disusun melalui mekanisme Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah. RUPMD mencakup perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan skala daerah; pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala daerah; penyusunan peta sumberdaya daerah dan peta investasi; usulan pemberian fasilitas bagi penanam modal diluar fiskal dan non fiskal nasional. ```
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud pemerintah daerah lain yaitu pemerintah daerah kabupaten atau kota lain di Indonesia Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Kriteria usaha mikro dan kecil mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang UMKM. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. ``` Ayat (5) Cukup jelas. ``` Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) ``` Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud dengan 'inti-plasma' adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara penanam modal sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti. ## Huruf b Yang dimaksud dengan 'subkontrak' adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan penanam modal sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan, dan sistem pembayaran. ## Huruf c Yang dimaksud dengan 'waralaba' adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha