PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
[ SALINAN )
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
No.22,2014
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa pengaturan mengenai pakaian dinas telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan saat ini sebagai upaya untuk mewujudkan tersedianya Pegawai yang rapih, sopan, integritas dalam disi plin dan terti b serta memiliki melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan;
Mengingat
- 1 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 6 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departeman Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departeman Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 0610);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Sela tan Nomor 0811);
10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
5. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam yang digunakan oleh Pegawai pada SKPD yang memiliki fungsi khusus.
6. Pegawai adalah Pegawai Pemerintah Kata Tangerang Selatan.
7. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin kecamatan.
8. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin kelurahan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor dan badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. 1 0 . Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas
11. 1 1 . Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
Pasal 3
Pasal3
- ( 1 ) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat POL;
- f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;dan
- g. Pakaian Dinas Khusus.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdiri atas:
- a. PDH warna khaki;
- b. PDH Camat dan Lurah; dan
- c. PDH Batik.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi:
Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) , jenis Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
- a. pakaian seragam LINMAS;
- b. pakaian kemeja lengan panjang;
- c. Pakaian Seragam Batik KORPRI; dan
- d. pakaian khas daerah.
Pasal 4
Bagian Kedua
PDH Warna Khaki
Pasal4
- ( 1 ) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas pada hari dan jam kerja.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai pria terdiri atas:
- a. kemeja lengan pendek wama khaki berlidah bahu;
- b. celana panjang warna khaki;
- c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
- d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hi tam/ gelap;
- e. lencana/logo KORPRI;
- f. nama Pemerintah Daerah;
- g. lambang Daerah;
- h. papan nama; dan
1. kartu tanda pengenal.
- (3) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai wanita terdiri atas:
- a. baju lengan panjang warna khaki berlidah bahu;
- b. celana panjang atau rok paling rendah 15 centimeter dibawah lutut warna khaki tidak berbahan jeans/ corduray;
- c. sepatu pantofel warna hitam berhak;
- d. lencana/logo KORPRI;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Daerah;
- g. papan nama; dan
- h. kartu tanda pengenal.
- (4) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan setiap hari selasa dan hari rabu.
- (5) Dalam hal PDH warna khaki digunakan oleh Pegawai wanita hamil dan berjilbab, maka model PDH warna khaki yang selaras.
- (6) Selain menggunakan PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bagi kepala SKPD dalam melaksanakan tugas tertentu dapat menggunakan PSH dan/ atau Pakaian Dinas Khusus.
- (7) Model PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal SA sehingga berbunyi:

## Pasal 5A

- ( 1 ) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, bagi Pegawai pria terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang/ lengan pendek bermotif batik bebas;
- b. celana panjang warna hitam/gelap tidak berbahan jeans/ corduray;
- c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
- d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hi tam/ gelap;
- e. lencana/logo KORPRI;
- f. papan nama; dan
- g. kartu tanda pengenal.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, bagi Pegawai wanita terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang/ blus bermotif batik;
- b. celana panjang atau rok paling rendah 20 centimeter dibawah lutut warna hi tarn/ gelap tidak berbahan jeans/ corduray;
- c. sepatu pantofel warna hitam berhak;
- d. lencana/logo KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. kartu tanda pengenal.
- (3) Dalam hal PDH Batik digunakan oleh Pegawai wanita hamil dan berjilbab, maka model PDH batik yang selaras.
- (4) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan setiap hari kamis bagi SKPD atau unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja serta setiap hari kamis dan sabtu bagi SKPD atau unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja.

- (5) Model PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Pasal 1 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Pakaian Dinas Khusus

Paragraf 1

Umum

## Pasal 12

- ( 1 ) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, merupakan Pakaian Dinas yang digunakan Pegawai pada:
- a. SKPD yang memiliki pengaturan mengenai pakaian dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. SKPD yang memiliki fungsi melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat; dan/ atau
- c. jabatan fungsional tertentu yang memiliki pengaturan mengenai pakaian dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD yang memiliki pengaturan mengenai pakaian dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika;
- b. Satuan Palisi Pamong Praja;
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- d. Kantor Pemadam Kebakaran.
- (3) SKPD yang memiliki fungsi melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, terdiri atas:
- a. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
- c. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (4) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, antara lain:
- a. Auditor;
- b. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
- c. Pengawas ketenagakerjaan;
- d. Guru;
- e. Dokter;
- f. Dokter Gigi;
- g. Perawat;
- h. Perawat Gigi; dan
1. Bidan.
- (5) Ketentuan penggunaan, atribut dan model Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan lima (lima) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D dan Pasal 12E sehingga berbunyi:

## Paragraf 2

Pakaian Dinas Khusus pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

## Pasal 12A

- ( 1 ) Pakaian Dinas Khusus yang digunakan setiap hari senin bagi Pegawai pria pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang memberikan pelayanan terpadu satu pintu, terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang warna toska dan dasi;
- b. celana panjang warna hitam;
- c. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hi tam/ gelap;
- d. lencana/logo KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. kartu tanda pengenal.

- (2) Pakaian Dinas Khusus yang digunakan setiap hari senin bagi Pegawai wanita untuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang memberikan pelayanan terpadu satu pintu, terdiri atas:
- a. blazer warna toska;
- b. rok paling rendah 20 centimeter dibawah lutut warna toska;
- c. sepatu pantofel warna hitam berhak;
- d. lencana/logo KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. kartu tanda pengenal.
- (3) Pakaian Dinas Khusus yang digunakan setiap hari selasa bagi Pegawai pria pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang memberikan pelayanan terpadu satu pintu, terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang warna krem dan dasi;
- b. celana panjang warna abu-abu;
- c. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hi tam/ gelap;
- d. lencana/logo KORPRI;
- g. papan nama; dan
- h. kartu tanda pengenal.
- (4) Pakaian Dinas Khusus yang digunakan setiap hari selasa bagi Pegawai wanita untuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang memberikan pelayanan terpadu satu pintu, terdiri atas:
- a. blazer warna abu-abu;
- b. celana panjang warna abu-abu;
- c. sepatu pantofel warna hitam berhak;
- d. lencana/logo KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. kartu tanda pengenal.

- (5) Pakaian Dinas Khusus yang digunakan setiap hari rabu bagi Pegawai pria pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang memberikan pelayanan terpadu satu pintu, terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang warna coklat muda dan dasi;
- b. celana panjang warna coklat tua;
- c. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam/ gelap;
- d. lencana/logo KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. kartu tanda pengenal.
- (6) Pakaian Dinas Khusus yang digunakan setiap hari rabu bagi Pegawai wanita untuk Sadan Pelayanan Perizinan Terpadu yang memberikan pelayanan terpadu satu pintu, terdiri atas:
- a. blazer warna coklat muda;
- b. rok paling rendah 20 centimeter dibawah lutut wama coklat muda;
- c. sepatu pantofel wama hitam berhak;
- d. lencana/logo KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. kartu tanda pengenal.
- (7) Model Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sampai dengan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 3 Pakaian Dinas Khusus pada Pusat Kesehatan Masyarakat

## Pasal 12B

- ( 1 ) Pakaian Dinas Khusus bagi Pegawai pria untuk tempat pendaftaran dan pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
- a. kemeja lengan pendek warna biru muda berlidah bahu, pada kerah dan lengan bawah bergaris warna motif songket;
- b. lambang bhakti husada pada lengan kanan dan nama Puskemas pada lengan kiri;
- c. celana panjang warna biru tua tidak berbahan jeans/ corduroy;
- d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hi tam/ gelap;
- e. lencana/logo KORPRI;
- f. papan nama; dan
- g. kartu tanda pengenal.
- (2) Pakaian Dinas Khusus bagi Pegawai wanita untuk tempat pendaftaran dan pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
- a. baju lengan panjang warna biru muda kerah sanghai, bergaris motif batik pada kerah dan lengan bawah kiri serta kanan;
- b. lambang bhakti husada pada lengan kiri dan nama Puskemas pada lengan kanan;
- c. celana panjang atau rok paling rendah 20 centimeter dibawah lutut warna biru tua tidak berbahan jeans/ corduray;
- d. sepatu pantofel warna hitam berhak;
- e. lencana/logo KORPRI; dan
- f. papan nama.
- (3) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) digunakan setiap hari senin, hari selasa, hari rabu, hari jum'at dan hari sabtu.

- (4) Dalam hal Pakaian Dinas Khusus pada Pusat Kesehatan Masyarakat digunakan oleh Pegawai wanita hamil dan berjilbab, maka model Pakaian Dinas Khusus pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang selaras.
- (5) Model Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 4

Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 12C

Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, terdiri atas:

- a. pakaian pelayanan; dan
- b. pakaian lapangan.

## Pasal 12D

- ( 1 ) Pakaian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C huruf a, bagi Pegawai pria terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang warna biru muda dan dasi warna biru tua;
- b. celana panjang warna biru tua tidak berbahan jeans/ corduroy; dan
- c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam; dan
- d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam/gelap;
- e. lencana/logo KORPRI;
- f. kartu tanda pengenal;
- g. papan nama.
- (2) Pakaian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C huruf a, bagi Pegawai wanita terdiri atas:
- a. blouse warna biru muda dan blazer warna biru tua;
- b. celana panjang atau rok paling rendah 20 centimeter dibawah lutut warna biru tua tidak berbahan jeans/ cordurayy; dan

- c. sepatu pantofel warna hitam berhak;
- d. lencana/ logo KORPRI;
- e. kartu tanda pengenal; dan
- f. papan nama.
- (3) Pakaian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan setiap hari senin sampai dengan rabu.

## Pasal 12E

- ( 1 ) Pakaian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C huruf b, bagi Pegawai terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang warna abu-abu tua berlidah bahu;
- b. celana panjang warna abu-abu tua tidak berbahan jeans/corduroy;dan
- c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
- d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hi tam/ gelap.
- e. lambang daerah;
- f. tulisan PETUGAS PAJAK DAERAH;
- g. lencana/ logo KORPRI;
- h. kartu tanda pengenal; dan
1. papan nama.
- (2) Pakaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan setiap hari senin sampai dengan hari rabu.
- (3) Model Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C tercantum dalam Lampiran ID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan BAB II ditambahkan 3 (tiga) Bagian, yakni Bagian Kesepuluh, Bagian Kesebelas, Bagian Keduabelas dan Pasal 13 diubah serta diantara Pasal 13 dan 14 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 138 dan Pasal 13C sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Bagian Kesembilan Pakaian Seragam LINMAS

## Pasal 13

- ( 1 ) Pakaian seragam LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf a, bagi Pegawai pria terdiri atas:
- a. kemeja lengan pendek warna hijau LINMAS berlidah bahu;
- b. celana panjang warna hijau LINMAS;
- c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
- d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hi tam/ gelap;
- e. tanda LINMAS;
- f. lencana/logo KORPRI;
- g. papan nama; dan
- h. kartu tanda pengenal.
- (2) Pakaian seragam LINMAS Pakaian seragam LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf a, bagi Pegawai wanita terdiri atas:
- a. baju lengan panjang warna hijau LINMAS berlidah bahu;
- b. celana panjang atau rok paling rendah 20 centimeter dibawah lutut warna hijau LINMAS;
- c. sepatu pantofel warna hitam berhak;
- d. tanda LINMAS;
- e. lencana/logo KORPRI;
- f. papan nama; dan
- g. kartu tanda pengenal.
- (3) Dalam hal Pakaian seragam LINMAS digunakan oleh Pegawai wanita hamil dan berjilbab, maka model pakaian seragam LINMAS yang selaras.
- (4) Pakaian seragam LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) digunakan setiap hari senin di minggu pertama setiap bulan.

- (5) Model Pakaian seragam LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kesepuluh Pakaian Kemeja Lengan Panjang

## Pasal 13A

- ( 1 ) Pakaian Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf b, digunakan untuk melaksanakan tugas pada hari dan jam kerja.
- (2) Pakaian Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai pria yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang warna lembut polos/bergaris halus dengan dasi;
- b. celana panjang warna hi tam/ gelap tidak berbahan jeans/ corduray;
- c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
- d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hi tam/ gelap;
- e. lencana/logo KORPRI;
- f. papan nama; dan
- g. kartu tanda pengenal.
- (3) Pakaian Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bagi Pegawai pria jabatan fungsional umum terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang warna lembut polos/bergaris halus;
- b. celana panjang warna hi tam/ gelap tidak berbahan jeans/ corduray;
- c. ikat pinggang nilon/ kulit warna hi tam;
- d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam/ gelap;
- e. lencana/logo KORPRI;
- f. papan nama; dan
- g. kartu tanda pengenal.

- (4) Pakaian Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai wanita terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang/blus warna lembut polos/bergaris halus;
- b. celana panjang atau rok paling rendah 20 centimeter dibawah lutut warna hitam/gelap tidak berbahan jeans/ corduray;
- c. sepatu pantofel warna hitam berhak;
- d. lencana/logo KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. kartu tanda pengenal.
- (5) Pakaian Kemeja Lengan Panjang yang menduduki jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (6) Dalam hal Pakaian Kemeja Lengan Panjang digunakan oleh Pegawai wanita hamil dan berjilbab, maka model Pakaian Kemeja Lengan Panjang yang selaras.
- (7) Pakaian Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) digunakan setiap hari senin di minggu kedua sampai dengan kelima.
- (8) Model Pakaian Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kese be las Pakaian Seragam Batik KORPRI

## Pasal 13B

- ( 1 ) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf c merupakan pakaian dengan motif, corak dan ungkapan makna filosofi desain serta spesifikasi teknis, warna kain/bahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai pria terdiri atas:
- a. kemeja batik lengan panjang dengan motif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. celana panjang warna biru dongker tidak berbahan jeans/ corduray;
- c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
- d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam/ gelap;
- e. lencana/logo KORPRI;
- f. songkok hitam polos;
- g. papan nama; dan
- h. kartu tanda pengenal.
- (3) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai wanita terdiri atas:
- a. blus batik dengan motif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. celana panjang atau rok paling rendah 20 centimeter dibawah lutut warna biru dongker tidak berbahan jeans/ corduray;
- c. sepatu pantofel warna hitam berhak;
- d. lencana/logo KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. kartu tanda pengenal.
- (4) Dalam hal Pakaian Seragam Batik KORPRI digunakan oleh Pegawai wanita hamil dan berjilbab, maka model Pakaian Seragam Batik KORPRI yang selaras.
- (5) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan pada setiap tanggal 1 7 atau pada kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.

- (6) Dalam hal tanggal 17 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hari libur atau hari minggu, maka Pakaian Seragam Batik KORPRI digunakan pada hari kerja pertama setelah tanggal 1 7.
- (7) Model Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Keduabelas Pakaian Khas Daerah/Busana Muslim

## Pasal 13C

- ( 1 ) Pakaian khas daerah/busana muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d bagi Pegawai pria, terdiri atas:
- a. baju koko;
- b. celana panjang warna hitam/gelap tidak berbahan jeans/ corduray;
- c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
- d. sepatu pantofel dan kaos kaki;
- e. lencana/logo KORPRI;
- f. papan nama; dan
- g. kartu tanda pengenal.
- (2) Pakaian khas daerah/busana muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, bagi Pegawai wanita terdiri atas:
- a. kebaya encim/busana muslim;
- b. celana panjang atau rok paling rendah 20 centimeter dibawah lutut tidak berbahan jeans/ cordurayy;
- c. sepatu pantofel;
- d. lencana/logo KORPRI; dan
- e. papan nama.
- (3) Dalam hal Pakaian khas daerah/busana muslim digunakan oleh Pegawai wanita hamil dan berjilbab, maka model pakaian khas daerah yang selaras.
- (4) Pakaian khas daerah/busana muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan pada setiap hari jum'at.

- (5) Model Pakaian khas/busana muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
9. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf g dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

## Pasa125

- ( 1 ) Warna dasar foto Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) terdiri dari:
- a. wama merah untuk pejabat eselon II;
- b. warna biru untuk pejabat eselon III;
- c. wama hijau untuk pejabat eselon IV;
- d. warna kuning untuk pejabat eselon V;

e.

- f. warna abu-abu untuk Pegawai/pejabat fungsional.
- g. dihapus.
10. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal29

Ketentuan lebih-lanjut mengenai Pakaian Dinas Non Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Kepala SKPD.

- 1 1 . Diantara Lampiran I dan Lampiran II disisipkan 8 (delapan) Lampiran, yakni Lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IC, Lampiran ID, Lampiran IE, Lampiran IF, Lampiran IG dan Lampiran IH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

Diundangkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 22 September 2014. SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

## ttd/cap

## DUDUNG E. DIREDJA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum,

## ttd/cap

## Ir. H. Nur Selamet, MM.

Pembina Tk. I IV /b Nip. 19630215 199601 1 001

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 22 September 2014. WALIKOTA

TANGERANG SELATAN, ttd/cap

AIRIN RACHMI DIANY