PERATURAN WALIKOTA RI Nomor T Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Thun Anggar~n 2015. PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
( SALINAN
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELAT AN
No.10,2015
BEMETITNTAIT KOT 7TNOEANG SELRTAN. Perubahan tas Peraturan Walikota Nomor T Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Thun Anggar~n 2015.
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat ( 1 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam hal Pemerintah Daerah belum menganggarkan pendanaan kegiatan pemilihan dalam APBD atau telah menganggarkan dalam APBD tetapi belum sesuai dengan standar kebutuhan, Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan kegiatan pemilihan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
l
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
2. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 680);
2. 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
3. 1 2 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 1 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang SelatanNomor 48);
Menetapkan
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 58);
2. 1 7 . Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomorl);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatari Tahun 2015 Nomorl) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 28, sehingga Pasal 1 berbunyi se bagai beriku t:
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja.
9. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah, yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. 1 1. Pengeluaran Daerah yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. 1 2 . Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih le bih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
Pasal 2
| APBD | Tahun | Anggaran | 2015 sejumlah | | Rp2,903,837,253,385.00 sebagai |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| berikut: | berikut: | berikut: | berikut: | berikut: | berikut: |
| a. | Pendapatan, | meliputi: | | | |
| | 1. | Pendapatan Asli Daerah | Pendapatan Asli Daerah | Rp | 963,221,584,973.00 |
| | 2. | Dana Perimbangan | Dana Perimbangan | Rp | 744,344,030,000.00 |
| | 3. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp | 614,076,835,125.00 |
| | | JumlahPendapatan | JumlahPendapatan | Rp | 2,321,642,450,098.00 |
| b. | Belanja, meliputi: | | | | |
| | 1 . | Belanja Tidak Langsung terdiri atas: | Belanja Tidak Langsung terdiri atas: | | |
| | | a) | Belanja Pegawai | Rp | 640,991,173,388.57 |
| | | b) | Belanja Hibah | Rp | 89,517,207,318.00 |
| | | c) | Belanja Bantuan Sosial | Rp | 1,944,000,000.00 |
| | | d) | Belanja Bantuan Keuangan KepadaProvinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | Rp | 416,319,293.00 |
| | | e) | Belanja Tidak Terduga | Rp | 9,356,747,940.00 |
| | Jumlah Belanja Tidak Langsung | Jumlah Belanja Tidak Langsung | Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp | 742,225,447,940.00 |
| 2. | | Belanja Langsung, terdiri atas: | | | |
| | a) | Belanja Pegawai | Belanja Pegawai | Rp | 284,273,457,184.00 |
| | b) | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Barang dan Jasa | Rp | 720,808,518,772.00 |
| | c) | Belanja Modal | Belanja Modal | Rp | 1,156,529,829,489.00 |
| | Jumlah Belanja Langsung | Jumlah Belanja Langsung | Jumlah Belanja Langsung | Rp | 2,161,611,805,445.00 |
| Jumlah Belanja Daerah | Jumlah Belanja Daerah | Jumlah Belanja Daerah | Jumlah Belanja Daerah | Rp | 2,903,837,253,385.00 |
| | Surplus/Defisit | Surplus/Defisit | Surplus/Defisit | Rp | (582,194,803,287.00) |
| | 3. Pembiayaan, terdiri atas: | Penerimaan | Pembiayaan Daerah | Rp | 582,194,803,287.00 |
| SiLPA tahun berkenaan | SiLPA tahun berkenaan | SiLPA tahun berkenaan | SiLPA tahun berkenaan | Rp | 0.00 |
3. Ketentuan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I pada kode jenis Belanja Hibah 5.1.4 dan kode objek Belanja Hibah Kepada Pemerintah 5.1.4.01 diubah.
4. Ketentuan Lampiran I pada kode jenis Belanja Hibah 5.1.4 ditambahkan 1 (satu) kode objek Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5.1.4.08 dan 1 (satu) rincian objek belanja yaitu Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum 5.1.4.08.01.
5. Ketentuan Lampiran I pada kode jenis Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 6.1.1 diubah.
6. Ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 1. 2 0 . 1 3 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah diubah.
7. Ketentuan Lampiran III diubah.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 7 sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 30 April 2015. WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd/cap

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.

Pada tanggal 30 April 2015. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,

## ttd/cap

## DUDUNG E. DIREDJA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 10. Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum,

## ttd/cap

Dra. Kunti Bratajaya Atmajaningsih, S.Ip.

Pembina Tingkat I IV /b Nip. 19680410 199403 2 009