PERATURAN BUPATI MA Nomor 28 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT (berlaku 6 April 2017)
Pembukaan
Menimbang , bahwa Peraturan Bupati Lahat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, perlu dilakukan perubahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b huruf &amp;, menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat. perlu
Mengingat 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nqmor 4286);
2. 3 . Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4 . Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Lahat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;
ME MU TU $ KA N :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT .
Pasal [
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lahat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, diubah sebagai berikut Biaya
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut
Pasal 4
- (1) perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibagi dalam 3 (tiga) wilayah yaitu Biaya
Pasal 8
- (1) perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibagi dalam 3 (tiga) wilayah yaitu Biaya
- a. Wilayah [
- b. Wilayah II, dan
4. c Wilayah III
- (2) Rincian besaran perjalanan dinas dalam daerah dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran V dan uang representasi keluar daerah sebagaimana tercantumn dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. biaya
- (3) perjalanan dinas bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang auditnya dalam lokasi perkantoran yang sama dapat dibayarkan uang saku pemeriksa sebesar 100.000,(seratus ribu rupiah) per hari dari komponen uang harian dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Biaya Rp
3. 2 . Satuan penginapan perjalanan dinas ke luar Daerah dalam Provinsi bagi Bupati Wakil Bupati, Sekda dan Pimpinan / Anggota DPRD Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. biaya pada
3. representasi ke luar Daerah dalam Provinsi bagi Bupati dan Ketua DPRD , Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD serta Sekda dan Anggota DPRD pada Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. Uang
4. Satuan uang harian perjalanan dinas ke luar Daerah dalam Provinsi bagi Bupati dan Wakil Bupati, Sekda dan Pimpinan / Anggota DPRD pada Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini. biaya

## Pasal II


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat pada tanggal 36 April 2017

H. SAIFUDIN ASWARI RIVAI

Diundangkan di Lahat tanggal 26 April 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT, pada



BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 28

| | | HOIEL | HOIEL | HOIEL | HOIEL | HOIEL | HOIEL | HOIEL |
|------------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------|------------------------|---------|
| PROVINSI | GATUAN | EUPATI VAKIL (Rp) | | (pi | (Rp) | (p) | | |
| | Hari Orang | 7.500.000,00 | 5.000.000,00 | 1.600.000,00 950.000,00 | 1300.000,00 | | 000,00 500.000,00 600. | |
| LUAR PROVINSI DALAM PROVINSI | Orang Hari | | | | | | | |


Lampiran II

Peraturan Bupati Lahat

Nomor

22

Tahun 2017

Tanggal

26

April 2017

## UANG REPRESENTASI BAGI BUPATI/ WAKIL BUPATI, KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD / ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II

| NO | SATUAN | NAMA JABATAN | UANG REPRESENTASI (KELUAR DAERAH LUAR PROVINSI) | UANG REPRESENTASI (KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI) |
|------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | Orang Hari | Bupati Ketua DPRD | Rp 1.750.000,00 | 1.600.000,00 Rp |
| 2 | Hari Orang | Wakil Bupati Wakil Ketua DPRD | Rp 1.600.000,00 | Rp 1.500.000,00 |
| 3 | Orang Hari | Sekretaris Daerah Anggota DPRD | 1.500.000,00 Rp | Rp 1.500.000,00 |
| | Orang Hari | | Rp 1.000.000,00 | Rp 500.000,00 |

Uang Representasi diberikan sejumlah hari perjalanan dinas.

BU PATI

LAHAT,


Scanned by CamScanner