PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 64 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BALANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Kesehatan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/64/Kum Tahun 2010 tentang Peningkatan Puskesmas Pembantu Uren Menjadi Puskesmas perlu ditindaklanjuti dengan penetapannya sebagai Unit Pelaksana Teknis Puskesmas melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dinilai perlu untuk meningkatkan Puskesmas Pembantu Tanah Habang menjadi Puskesmas;
Mengingat
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Balangan;
- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 144,
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi; dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Menetapkan
Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kota;
- 9 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES / SK/I/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan; Yang
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan; Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan; Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 2;
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
- 2 Bupati adalah Bupati Balangan.
- 3 . Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
- 4 Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara mandiri dan mempunyai kewenangan mengelola sumber merencanakan dan mendesain bentuk pembangunan kesehatan di wilayahnya sesuai dengan situasi, kondisi; kultur dan potensi setempat. pada daya,
- 5 Tenaga Fungsional adalah tenaga fungsional sebagai inti pelaksana pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian pada UPT Puskesmas .
6. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan tempat perawatan, yang selanjutnya disebut Puskesmas Rawat adalah puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat dengan jumlah tempat tidur minimal 10 unit. Inap inap
- 7 Pusat kesehatan masyarakat Pembantu adalah unsur pelaksana UPT Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu.
- Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi (private goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.
- 9 Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik (public goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- 10 Pelayanan kesehatan dasar /wajib adalah jenis pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai jenis pelayanan yang mutlak dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Puskesmas; meliputi pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, gizi, pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan, pengobatan; promosi kesehatan, hygiene sanitasi dan penyehatan makan minuman.
- Pelayanan kesehatan pengembangan adalah jenis pelayanan kesehatan yang merupakan jenis pelayanan yang dikembangkan oleh Puskesmas sesuai dengan situasi dan kondisi serta budaya masyarakat setempat.
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama Pembentukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Balangan.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
UPT Puskesmas yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut
- a UPT Puskesmas Paringin di Kecamatan Paringin;
- b UPT Puskesmas Awayan di Kecamatan Awayan;
- C UPT Puskesmas Tebing Tinggi di Kecamatan Tebing Tinggi;
- d UPT Puskesmas Batumandi di Kecamatan Batumandi;
- e UPT Puskesmas Rawat Halong di Kecamatan Halong; Inap
- f. UPT Puskesmas Juai di Kecamatan Juai;
- g UPT Puskesmas Pirsus di Kecamatan Juai;
- h UPT Puskesmas Lokbatu di Kecamatan Batumandi;
- i. UPT Puskesmas Uren di Kecamatan Halong;
- UPT Puskesmas Paringin Selatan di Kecamatan Paringin Selatan;
- UPT Puskesmas Lampihong di Kecamatan Lampihong;
- 1 UPT Puskesmas Tanah Habang di Kecamatan Lampihong.
Bagian Kedua
Kedudukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
- (1) UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu kecamatan, tetapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas; maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas; dengan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5
UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan kesehatan tingkat pertama/dasar secara menyeluruh dan terpadu meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Bagian Keempat
Fungsi
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPT Puskesmas mempunyai fungsi
- pelayanan kesehatan masyarakat, dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan secara memadai dan pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya sehingga berwawasan dan mendukung pembangunan kesehatan;
- b masyarakat, Puskesmas melakukan upaya agar masyarakat dan perorangan terutama pemuka masyarakat memiliki kesadaran dan kemauan serta kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk sehat dan berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan; hidup
- C. pemberdaya masyarakat;, dalam arti membuat masyarakat tahu, mau dan mampu menjaga dan mengatasi masalah kesehatan; pemberdaya keluarga secara proaktif agar keluarga tahu, mau dan mampu menjaga kesehatan serta mengatasi masalah kesehatan keluarga;
- d pusat pelayanan kesehatan strata pertama, Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang dikelompokkan menjadi upaya kesehatan wajib dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya;
- e pelaksana pelayanan kesehatan dasar antara lain kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan termasuk peningkatan kesehatan institusi dan kesehatan lingkungan, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan makanan dan minuman,
- f pengobatan umum dan pertolongan gawat darurat serta pengembangan Puskesmas sesuai situasi dan kondisi di wilayah kerja Puskesmas;
- g. penggerak pembangunan yang berwawasan kesehatan;
- h. pengembang budaya masyarakat dan keluarga di bidang kesehatan;
- 1 penganalisa dampak kesehatan pada setiap pembangunan secara proaktif;
- j pelaksana pembinaan teknis puskesmas pembantu, polindes, unit pelayanan kesehatan swasta, tenaga kesehatan serta kader pembangunan kesehatan; dan pada
- k pelaksanaan urusan ketatausahaan.
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
BAB III - ORGANISASI
Pasal 7
- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari
2. Unit Pelaksana Teknis;
3. b Sub Bagian Tata Usaha ;
4. C Kelompok Jabatan Fungsional/ Tenaga Ahli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Puskesmas adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Bagian Pertama
Unit Pelaksana Teknis Puskesmas
BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 8
Uraian tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah sebagai berikut
- a menyelenggarakan upaya promosi kesehatan;
- b menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan;
- C. menyelenggarakan upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- d menyelenggarakan upaya perbaikan gizi;
- e menyelenggarakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
- f. menyelenggarakan upaya pengobatan;
- menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan Puskesmas yang ditetapkan
BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 9
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan; kepegawaian, dan keuangan.
BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 10
Uraian tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 adalah sebagai berikut
- a menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b melaksanakan urusan surat-menyurat; kearsipan, dan pelengkapan;
- C melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d melaksanakan administrasi keuangan;
- e mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 11
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Puskesmas.
Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional/ Tenaga Ahli
BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 12
Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai keahlian dan kebutuhan
BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 13
Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Puskesmas.
BAB IV - URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 14
Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dengan Keputusan Bupati.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/ Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 16
Kepala UPT Puskesmas wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB V - TATA KERJA
Pasal 17
Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 18
Kepala UPT Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat waktunya. pada
BAB V - TATA KERJA
Pasal 19
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Puskesmas dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 20
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. pula
BAB V - TATA KERJA
Pasal 21
Dalam rangka pelaksanaan tugas, Kepala UPT Puskesmas beserta bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 22
- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional / Tenaga Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, ketentuan dalam Pasal 3 huruf b angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap Peraturan m1 Balangan. orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: diundangkan di Paringin pada tanggal 24 Nopember 2014

Penetapan: Ditetapkan di Paringin pada tanggal 24 Nopember 2014 \

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, ~ H. SEFEK EFFENDIE . \ AERAH ALANGAN)\ BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 64
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BALANGAN

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BALANGAN

| KELOMPOK |
|--------------------|
| JABATAN FUNGSIONAL |