PERATURAN BUPATI MA Nomor 12 Tahun 2017 tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN STAF PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TUNJANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, TUNJANGAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN TUNJANGAN PENGELOLA ASET DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 25 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN STAF PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TUNJANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, TUNJANGAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN TUNJANGAN PENGELOLA ASET DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 78, Pasal 81 ayat (5), dan Pasal 82 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan ketentuan Pasal 13 ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Staf Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Tunjangan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Dan Tunjangan Pengelola Aset Di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 ;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Menetapkan :
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 523);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN STAF PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TUNJANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, TUNJANGAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN TUNJANGAN PENGELOLA ASET DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa dalam Kabupaten Tanah Laut;
10. Badan Permusyawaran Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD dalam Kabupaten Tanah Laut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN Bagian Kesatu Besaran Penghasilan Tetap
BAB II - BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN Bagian Kesatu Besaran Penghasilan Tetap
Pasal 2
- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp. 1.250.000,(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- (2) Dalam hal Kepala Desa belum menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang besaran penghasilan tetap staf perangkat Desa, besaran penghasilan tetap Staf Perangkat Desa ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
BAB II - BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN Bagian Kesatu Besaran Penghasilan Tetap
Pasal 3
- (1) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa belum menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang besaran tunjangan Staf Perangkat Desa, besaran tunjangan Staf Perangkat Desa paling tinggi sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa belum menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang tunjangan BPD, besaran tunjangan BPD sebagai berikut :
- a. Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Wakil Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- c. Sekretaris BPD paling tingg sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
- d. Anggota BPD paling tinggi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (4) Besaran tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.
- (5) Besaran tunjangan Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri dari :
- a. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa paling tinggi sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Pelaksana Kegiatan paling tinggi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan/kali, disesuaikan dengan waktu pelaksanaan atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan; dan
- c. Bendahara Desa yang diangkat dari staf pada Urusan Keuangan paling tinggi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Bendahara Desa yang diangkat dari warga desa bersangkutan yang dipandang mampu paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (6) Besaran tunjangan Pengelola Aset Desa, terdiri dari :
- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa paling tinggi sebesar Rp. 750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Pembantu Pengelola Aset Desa paling tinggi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
- c. Petugas/Pengurus Aset Desa paling tinggi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA STAF PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA, PENJABAT KEPALA DESA, PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN PERANGKAT DESA SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA
BAB III - PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA STAF PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA, PENJABAT KEPALA DESA, PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN PERANGKAT DESA SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA
Pasal 4
Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Staf Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sesuai ketentuan yang berlaku, tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Staf Perangkat Desa sampai dengan yang bersangkutan diaktifkan kembali.
BAB III - PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA STAF PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA, PENJABAT KEPALA DESA, PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN PERANGKAT DESA SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA
Pasal 5
- (1) Penjabat Kepala Desa, Pelaksana Tugas Perangkat Desa atau Pelaksana Harian Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sesuai ketentuan yang berlaku, tidak menerima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Staf Perangkat Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sesuai ketentuan yang berlaku, menerima Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Staf Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa yang menjadi Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian Perangkat Desa, memilih menerima salah satu Tunjangan Perangkat Desa.
BAB III - PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA STAF PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA, PENJABAT KEPALA DESA, PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN PERANGKAT DESA SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA
Pasal 6
Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan/atau Penjabat Perangkat Desa sesuai ketentuan yang berlaku yang berasal dari selain Perangkat Desa, tidak menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7
Pasal 7
Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Staf Perangkat Desa sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap sah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 8
Pasal 8
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 138 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 8
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 25 Januari 2017

Penandatangan: ## BUPATI TANAH LAUT, ## H. BAMBANG ALAMSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 25 Januari 2017

Penandatangan: Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ttd ## H. SYAHRIAN NURDIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 12