PERATURAN BUPATI MA Nomor 42 Tahun 2017 tentang IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET (berlaku 25 September 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta untuk menjaga kelestarian lingkungan usaha sarang burung adanya Dan walet di kabupaten Majene, dipandang perlu pedoman dalam pemberian Izin Pengelolaan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Majene tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Burung Walet.
Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4268);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahahn Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Burung Walet adalah Satwa Liar yang termasuk marga Collocalia yaitu Collocalia Fuchiaphaga, Collocalia Maxima, Collocalia Esculenta dan Collocalia Linchi.
6. Pengelolaan Burung Walet adalah Rangkaian Pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan luar habitat alami.
7. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di Habitat alami dan luar habitat alami.
8. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan Hukum untuk mengusahakan Pengelolaan Burung Walet dalam Daerah Kabupaten Majene sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Habitat Alam Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami.
10. Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
11. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
12. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada Habitat Alami maupun diluar Habitat alami.
13. Kawasan Pelestraian Alami adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu,baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah Sistem Penyangga Kehidupan.
14. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan Negara ciri khas tertentu, baik didarat maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekositemnya yang juga berfungsi sebagai Wilayah Penyangga Kehidupan.
15. Kawasan Konversi adalah Kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
16. Penyindikan Tindak Pidana di Bidang Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan menemukan tersangkanya.
17. Bangunan Gedung dan Rumah adalah Bangunan tempat digunakan untuk bersarangnya Burung Walet.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Pemberian izin Pengelola dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan saling pengawasan atas kegiatan pengelolaan dan pegusahaan atas kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung Walet oleh Orang Pribadi atau Badan Hukum.
- (2) Tujuan Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah untuk melindungi kepentingan umum
LOKASI DAN TEMPAT SARANG BURUNG WALET
BAB III
Pasal 3
- (1) Sarang Burung Walet yang berada dihabitat Alami meliputi Kawasan Hutan Negara dan Kawasan Konversi dan/atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau adat.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada diluar Habitat Alami meliputi Bangunan Rumah dan atau bangunan lain yang dipergunakan untuk usaha Burung Walet.
BAB III
Pasal 4
- (1) Penemu Sarang Burung Walet di Habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati/Pejabat yang ditunjuk untuk itu dengan disertai surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas Penemuannya.
- (2) Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang Burung Walet.
- (3) Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain dengan persetujuan Bupati/Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
BAB III
Pasal 5
- (1) Perubahan dan atau penambahan bentuk bangunan atau rumah sebagai tempat pengelolaan dan penguasaan sarang burung walet harus mendapat persetujuan/Izin dari Bupati/Pejabat yang berwenang di bidang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Perubahan dan atau penambahan bangunan sebagaimana di maksud ayat (1) harus mendapat persetujuan dari tetangga disebelah kiri dan kanan (sepadan) atau belakang bangunan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
BAB III
Pasal 6
Bangunan sebagai tempat pengelolaan Sarang Burung Walet hanya di perbolehkan paling tinggi 4 (empat) lantai dengan ketentuan:
- a. Lantai pertama dan kedua di peruntukan sebagai tempat tinggal atau usaha rumah atau ruko;
- b. Bentukbangunan di buat sedemikian rupa sehingga menyerupai bangunan rumah tempat tinggal/ruko;
KETENTUAN PERIZINAN
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 7
- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pengolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet baik yang berada di Habitat Alami dan di luar Habitat Alami harus memiliki Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 8
Untuk memperoleh Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet seperti dimaksud pasal 7 Peraturan Bupati ini, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
- b. Melampirkan foto copy atau tanda bukti diri lainnya;
- c. Proposal pengusahaan atau pengelolaan Sarang Burung Walet;
- d. Rekomendasi dari Camat Setempat;
- e. Surat pernyataan sanggup mentaati persyaratan teknis yang di tetapkan oleh kepala Daerah maupun instansi/Departemen Teknis;
- f. Khusus pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet di luar Habitat Alami harus di lengkapi Izin Usaha/Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Lingkungan.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 9
- (1) Pemberian atau penolakan Izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, diberikan oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap .
- (2) Penolakan atas permohonan Izin sebagaimana di maksud ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 10
Pemegang Izin pengusahaan dan pengelolaan Sarang Burung Walet di wajibkan untuk;
- a. Memenuhi kewajiban yang telah di tetapkan dalam Izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet;
- b. Melakukan kegitan usaha pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin di berikan;
- c. Mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 11
- (1) Izin Pegelolalaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet diberikan selama 5 (Lima) tahun sekali
- (2) Untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian pengawasan , maka kepada pemegang izin pengelolaan diwajibkan melakukan pendaftaran ulang setiap satu tahun sekali
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 12
- (1) Izin pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
- b. Pemegang izin melanggar atau tidak mentaati ketentuan ketentuan yang berlaku lainnya.
- (2) Pencabutan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 ( tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu;
- (3) Apabila peringatan sebagaiman dimaksud ayat (2) tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Jika pembekuan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagai pengusahaan dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 13
Izin pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal pemegang izin :
- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Memiliki izin pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan cara tidak sah.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 14
Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dialihkan kepada pihak lain apabila mendapatkan persetujuan Bupati.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 15
Pemegang izin pengelolaan dan Pengusahan sarang burung walet dilarang :
- a. Melakukan kegiatan usaha lain pada tempat yang sama kecuali apa yang telah disebut dengan jelas dalam pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- b. Melakukan kegiatan usaha yang membahayakan keamanan Negara;
- c. Melakukan penyimpanan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umumyang berada disekitar lokasi atau tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- d. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Dilarang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet pada kawasan Pusat Kota kabupaten Majene dan di tempat yang berdekatan dengan tempat peribadatan, perkantoran pemerintah, prasarana pendidikan, hotel/penginapan dan fasilitas umum lainnya.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16
- (1) Dalam rangka pembinaan Bupati/Pejabat yang ditunjuk untuk itu memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- (2) Fasilitasi yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penyuluhan, bimbingan tekhnis dan pemasaran.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17
Pemerintah Daerah melakukan pengawasan sejak izin pengeloaan dan pengusahaan sarang burung walet diberikan
SANKSI ADMINISTRASI
BAB VI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18
- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 15, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - PENYIDIKAN
Pasal 19
Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas pelanggaran perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati ini dapat juga dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PENYIDIKAN
Pasal 20
Dalam melakukan tugas penyidik pelanggaran perizinan pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 peraturan Bupati ini berwenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka dari perbuatannya;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara;
- h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dalam penyidik bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana Umum dan Selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahu hal tersebut kepada Penuntut Umum,tersangka arau keluarganya.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene;

Penetapan: Ditetapkan di Majene Pada tanggal 25 September 2017

Penandatangan: BUPATI MAJENE

Verifikasi: CAP/TTD H.FAHMI MASSIARA

Penetapan: Diundangkan di Majene pada tanggal 25 September 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Verifikasi: CAP/TTD ## H. BURHANUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 42.