UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 39 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTERIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian XI, bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Kesehatan ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN XI
KEMENTERIAN KESEHATAN.
BAB I (Pengeluaran).
- 11.1 Kementerian dan pengeluaran umum ...
18.856.000
- 11.2
- Luar Negeri ...
11.411.000
- 11.3 Pendidikan ...
50.000.000
- 11.4 Rumah-rumah Sakit dan Balai-balai Peng-
obatan ...
43.355.000
- 11.5 Kedokteran Sosial ...
280.000
- 11.6 Usaha Hygiene dan Pendidikan Kesehatan
kepada rakyat ...
2.639.000
- 11.7
- Penyakit jiwa ...
21.720.000
- 11.8 Pemberantasan Penyakit Menular dan Ka-
rantina ...
1.835.000
- 11.9 Pemberantasan Pes ...
14.371.000
- 11.10 Pemberantasan Tuberculose ...
8.034.000
- 10.10APemberantasan Penyakit Mata Buta ...
2.998.000
- 11.11 Kesejahteraan lbu dan Anak ...
1.202.000
- 11.12
- Kesehatan Gigi ...
667.000
- 11.13 Teknik Perbaikan Kesehatan Rakyat ...
752.000
- 11.14 Statistik Perpustakaan, Publikasi dan Do-
kumentasi ...
225.000
- 11.15 Direktorat Pharmasi ...
42.568.000
- 11.16
- Lembaga-lembaga ...
18.305.000
- 11.17 Laboratoria ...
5.133.000
- 11.18 Subsidi dan bantuan ...
7.271.000
- 11.19
- Persekot-persekot ...
1.000.000
- 11.20
- Pengeluaran tak tersangka ...
800.000
Jumlah ...
253.422.000
(Duaratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
Pasal 2
Bagian XI, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:
11.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.
- 11.1.1 Dinas Umum.
- 11.1.1.1. 1 Penerimaan dari mess-mess dan asrama-asrama Kementerian Kesehatan.
- 2 Penerimaan berhubung dengan pembayaran kembali dari penjualan kendaraan bermotor.
- 3 Penerimaan kembali dari penjualan barang-barang berhubung dengan pemusatan pembelian barang-barang.
11.2 PENDIDIKAN.
- 11.2.1 Pendidikan.
- 11.2.1.1 Penerimaan dari uang penjualan buku-buku pelajaran.
- 2 Penerimaan uang sekolah/kursus pendidikan.
- 3 Pembayaran kembali dari biaya-biaya berhubung dengan pemutusan perjanjian ikatan dinas oleh pelajar-pelajar dalam ikatan dinas.
11.3 RUMAH-RUMAH SAKIT DAN BALAI-BALAI PENGOBATAN.
- 11.3.1 Rumah-rumah Sakit.
- 11.3.1.1 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Jakarta.
- 2 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Semarang.
- 3 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Surabaya.
- 4 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat "Rancabadak" di Bandung.
- 5 Penerimaan Rumah Sakit M.C.H. di Yogyakarta.
- 11.4 RUMAH-RUMAH SAKIT JIWA PUSAT, RUMAH-RUMAH SAKIT JIWA, RUMAH-RUMAH PERAWATAN ORANG SAKIT JIWA DAN KOLONI.
- 11.4.1 Rumah-rumah Sakit Jiwa Pusat.Rumah-rumah Sakit Jiwa, Rumahrumah Perawatan Orang Sakit Jiwa dan Koloni.
- 11.4.1.1 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Pusat "Cilendek" di Bogor.
- 2 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Pusat "Kramat" di Magelang.
- 3 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Pusat "Sumberporong" di Lawang.
- 4 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Grogol" di Jakarta.
- 5 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Tawang" di Semarang.
- 6 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Mangunjayan" di Surabaya.
- 7 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Medan annex Pematangsiantar" di Pematangsiantar.
- 8 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa di Menado.
- 9 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa di Makassar. 10Penerimaan Rumah-rumah Perawatan Orang Sakit Jiwa dan Koloni.
- 11.5 PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN KARANTINA.
- 11.5.1 Penerimaan berhubung dengan peraturan-peraturan orang naik haji dan peraturan-peraturan karantina.
- 11.5.1.1 Bermacam-macam penerimaan berhubung dengan peraturanperaturan orang naik haji dan peraturan-peraturan karantina.
- 2 Penerimaan berhubung dengan "uitzwaveling" dari kapal- kapal. 11.5.2 Penerimaan berhubung dengan perbaikan perumahan rakyat dalam daerah pes.
- 11.5.2.1 Penerimaan menurut kekuatan penduduk dalam perbaikan perumahan rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah berhubung dengan pemberantasan pes.
- 11.5.3 Penerimaan dari Konsultasi Biro, Sanatoria dari Pemberantasan Tuberculose.
- 11.5.3.1 Penerimaan dari pemeriksaan dan perawatan dari orang sakit tubercolose.
- 11.5.4 Penerimaan dari Pemberantasan Patek.
- 11.5.4.1 Penerimaan dari Pemberantasan Patek.
- 11.5.5 Penerimaan dari Pemberantasan Penyakit Rakyat lainnya.
- 11.5.5.1 Penerimaan Rumah-rumah Sakit Mata.
11.6 DIREKTORAT PHARMASI.
- 11.6.1 Pusat Persediaan Obat-obat, Alat-alat Kedokteran, Depot-depot dan Sub-depot-depot Pharmasi dari Kementerian Kesehatan.
- 11.6.1.1 Penerimaan dari Pusat Persediaan Obat-obat, Alatalat Kedokteran, Depot-depot dan Sub-depot-depot Pharmasi.
11.7 LEMBAGA-LEMBAGA.
- 11.7.1 Penerimaan Lembaga-lembaga.
- 11.7.1.1 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Pusat di Jakarta.
- 2 Penerimaan Gedung Cacat dan Lembaga Pasteur di Bandung.
- 3 Penerimaan dari Pemberantasan Kusta.
11.8 LABORATORIA.
- 11.8.1 Penerimaan Laboratoria.
- 11.8.1.1 Penerimaan Pusat Laboratorium Pemindahan Darah di Jakarta.
- 2 Penerimaan Laboratorium Kesehatan di Yogyakarta.
- 3 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Yogyakarta.
- 4 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Semarang.
- 5 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah Di Surabaya.
- 6 Penerimaan Laboratorium Ilmu Kesehatan Teknik di Bandung.
- 7 Penerimaan Laboratoium Kesehatan Daerah di Medan.
- 8 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Makasar.
11.9 PERSEKOT-PERSEKOT.
- 11.9.1 Persekot-persekot.
- 11.9.1.1 Penerimaan kembali persekot-persekot gaji.
11.10 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 11.10.1 Penerimaan lain-lain.
- 11.10.1. 1 Penjualan barang-barang yang dapat digunakan dan dipakai oleh Pemerintah.
- 2 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan tidak berguna lagi.
- 3 Penerimaan lain-lain.
BAB II - (Penerimaan).
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia. ttd SOEKARNO Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958.

Penandatangan: Menteri Kehakiman. G.A. MAENGKOM.

Penandatangan: Menteri Kesehatan. A. SALEH. CATATAN

Verifikasi: Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956