Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Sckretariat Dewan Pcr (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonorni Dacrah scrta unruk 'imbane
- 1. mernaksimalkan kinerja unsur Pernbantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, rnaka perlu menata Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo;
- b, bahwa Pcnataan Kclembagaan Sekreta.riat Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah dirnaksud didasarkan pada kebutuhan dan kcwenangan yang ada dcngan mernperhatikan personil, perlcngkapan dan pernbiayaan dcngan prinsip-prinsip cfisiensi, efektifitas dan rasional;
- c. bahwa bcrdasarkan pcrrimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu rnernbcntuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Sckretariat Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Tebo;
- i , Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembcntukan Kabupatcn Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Iambi di Kabupaten Tanjung J a bung Timur (Lem baran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tam bahan Lem bar an Negara Nornor 3903);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lcrnbaran Negara Tahun 1974 Nomor SS, Tambahan Lcrnbaran Negara Nomor 3041), Juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kcpegawaian (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan · Lcrnbaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah (Lernbaran Nczarn Tahun 1999 Nornor 60, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3839);
- J. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perirnbangan Keuangan Antara Pcmcrintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lcrnbaran Negara Nomor 3848);
- &lt; Pcraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah clan Kcwcnangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lernbaran Negara Tahun 2000 Nornor 54, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Nomor 3952);
4-
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPA TEN TEBO
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUP ATEN TEBO.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dim.aksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Tebo;
- f. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan Administratif kepada Anggota DPRD da1am penyelenggaraan sidang-sidang serta pengurusan rumah tangga dan keuangan DPRD.
.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Unruk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 3 Peraturan Daer ah ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
- a. Kcordinasi dalarn arti mengatur dan mernbina kerjasama, pengintegrasian dan rnensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; · ·
- b. Fasilitasi rapat Anggota DPRD Kabupaten;
- c. Pelaksanaan urusan rurnah tangga dan perjalanan clinas anggota DPRD Ka bu paten;
- d. Pengelolaan Tata Usaha DPRD Kabupaten;
- c. Pcrencanaan dalarn arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan Perumusan Kebijaksanaan Pirnpinan DPRD;
- f. Pernbinaan administrasi dalam arti rnembina urusan tata usaha, mengolah keuangan dan perbekalan DPRD; -·
- g. Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan DPRD;
- h. Memclihara dan membina ketertiban serta keamanan ke dalarn.
SUSUNAN ORGANISASI
Pa.sat 5
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD :
- b. Bagian Tata Usaha :
- 1) Sub Bagian Um um dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Rumah Tangga;
- 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bagian Persidangan :
- 1) Sub Bagian Risalah, Notulen dan Dokumentasi;
- 2) Sub Bagian Protokol;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercanturn dalarn Larnpiran Peraturan Daerah ini dan rncrupakan bagian yang tidak terpisahkan;
PENGANGKATAN DAN PEMilERHENTIAN DALAM JABATAN
Pnsal 6
- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan olch Bupati dari Pegawai Ncgcri Sipil yang rncmenuhi syarat atas persetujuan pimpinan DPRD;
- (2) Kcpala Bagian, Kcpala Sub Bagian diangkat clan dibcrhcntikan olch Bupati atas usul Sckrctaris DPRD mclalui Sekretaris Daerah: ~
- (3) Kepala Sub Bagi an diangkat dan diberhentikan oleh Sekrctaris Daerah atas pclimpahan wewenang olch Bupati Bupati;
ESELON DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD
BAB V - ESELON DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD
Pasal 7
: Eselon Ill.a
: Eselon IV.a
- b. Kepala Bagian
- c. Kcpala Sub Bagian
Eselon Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD
: Esclon II.b
TATA KER.TA
BAB VI - TATA KER.TA
Pasal 8
Dalarn melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD wajib rnenerapkan prinsipprinsip koordinasi, Intcgrasi dan Sinkronisasi baik dalarn Iingkungan maupun antar saruan unit kerja sesuai dengan rugas clan fungsi rnasing-masing.
BAB VI - TATA KER.TA
Pasal 9
- (I) Sekretaris DPRD dalarn melaksanakan tugasnya bcrdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang relah ditetapkan oleh Pirnpinan DPRD;
- (2) Sekretaris DPRD berkewajiban mernberikan petunjuk, pcrnbinaan, bimbingan dan rnengawasi tugas-tugas para unsur pembantu dan pclaksana yang bcrada dalam lingkungan Sekretariat DPRD;
- (3) Setiap Pejabat dalarn lingkungan Sekretariat DPRD harus rncningkatkan profesionalisrne dan dalarn menjalankan tugasnya wajib mcrnpclajari, mernahami dan rnclaksanakan Uraian Tugas rnasing-masing sebagai kerangka acuan dalarn rnclaksanakan tugasnya
KETENTUANPERALll-f.AN
BAB VII - KETENTUANPERALll-f.AN
Pasal 10
Uraian tugas dari rnasing-rnasing Jabatan Struktural pada Sckretariat DPRD akan disusun dan ditctapkan kcrnudian dcngan Keputusan Bupati,
KETENTI.JAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTI.JAN PENUTUP
Pasal 11
I lal-hal yan2 bclurn diatur dalarn Peraturan Daerah ini scpanjang rncngenai pcl;1ksana.1nny.1 akan diatur lcbih lanjut dcngan Keputusan Bupaii.
,.
l'asa I I~
i\:r:11ur:1n l):1cr:1h i11i rnul.ii bcrlaku p:iclii 1:111gg:il di1,:i.i.1::;·i .. ,·:
.-\g:1r sctiap or:1ng d:1p:11 mc.:ngd:1hui11y:i, mL·111ni111:tld .,,1 1 ... w,::i.!.11,:.'.111 i\·1.,!111.111 D:it.:r:i/1 ini dcngan rc11..:r11p:11;111ny:1 dalnm l.cmbar.u, I ).1,·1.,1: i, .,'"::,.,, .. :: ; .\_.,,. ·
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di l'vluar:1 Tcho Pada tnnggal 7 .Juli 2001 Diumndangkan di Mura 'elo Padla tanggal 9 Juli 2001 Ll~M I3AllAN DA ElV\ H h:,\ BUPATEN TEJlO T1\HUi\1 2001 NO:vfOH 3 .: ,v: ·'.!';( :T,i'."'.i·l'f\ L'OC &gt;-.~\'.I ~I