PERATURAN BUPATI SITUBOND0 Nomor 12 Tahun 2014 tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBOND0 N0M0R ~ TAHUN 2014
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUB0ND0,
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2014, pcrlu mcnctapkan Pcraturan Bupati Situbondo tcntang Pcnjabaran Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah Tahun Anggaran 2014.
- l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan l3angunan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor l 2 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang Penyclcnggara8n Negara yang Bcrsih dan Bcbas dari Korupsi, Kolusi dan Ncpotismc (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemba:--an Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Kcuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara 1 Tahun 2004 tentang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Si stern Perencanaan Pernbangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor442 l);
- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8 Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pcmcrintah Pusat clan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5409 );
- 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);.
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Pernbahan Nama dan Pcmindahan Tempat Kedudukan Pcmerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
- 12 Peraturan Pemcrintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kcuangan Kcpala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 13 Peraturan Pemcrintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
•
19
20
21
22
23
24
25
26
,4
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pcnyclcnggaraan Pcmerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pcmerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 27 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 28 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah;
- 29 Peraturan Pemcrintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
- 30 Pcraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
- 31 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa;
- 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 33 Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 34 Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
36
- Pcraturan Menteri Kcuangan Nomor 84/PMK.07 /2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
- 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
6
- 38 Peraturan Menteri Dalam 2013 tcntang Pedoman Pendapatan dan Belanja 2014; Negcri Nomor 27 Tahun Penyusunan Anggaran Daerah Tahun Anggaran
- 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07 /2013 tentang Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 40 Pcraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tcntang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 41 Peraturan Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Pcrseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);
- 42 Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 5);
- 43 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2);
- 44 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 03);
- 45 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 17);
..
7
- 46 Pcraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007 tcntang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupatcn Situbondo Tahun 2007 Nomor 6);
- 4 7 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
- 48 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tah un 2008 ten tang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
- 49 Pcraturan Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4);
- 50 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 ten tang Retribusi Persampahan/ Kebersihan (Lcmbaran Nomor 5 Pelayanan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 5);
- 51 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 6);
52
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 7);
53
54
55
56
57
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lcmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Rctribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 11);
- Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 12);
•
•
8
- 58 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Ka bu paten Situbondo Tahun 2011 Nomor 13);
- 59 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 ten tang Rctribusi Tempat Pelelangan lkan (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 14);
- 60 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 15);
- 61 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 20 I 1 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang lnvestasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 18);
- 62 Pcraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 20);
63
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 23);
- 64 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24);
- 65 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Situbondo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 4);
- 66 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
- 67 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pcmbcntukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 7);
•
9
- 68 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Situ bondo Tahun 2014 Norn or 2);
- 69 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 18);
70
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2014 ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 17);
- 71 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 21);
- 72 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011 2015 (Berita Daerah Ka bu paten Situbondo Tahun 2010 Nomor 85);
- 73 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 23);
- 74 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 3);
- 75 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pertanggungajawaban Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 23).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN· ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan sebagai berikut:
1. Pendapatan
| a. Semula | Rp. l .320.543.066.160,50 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 23.213.119.354,57 |
| Belanja a. Semula | Rp. 1.343.756.185.515,07 |
| 2. | Rp. 1.381.317.983.574,97 Rp. 37.800.457.508,91 |
| b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan | |
| Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan | Rg. l .4 l 9.118.441.083,88 |
| | Rp. (75.362.255.568,81) |
| 3. Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula | Rp. 66.841.625.624,82 |
| 2) Bertambah/(bcrkurang) Jumlah Penerimaan setclah Perubahan | Rp. 15.921.168.144,50 |
| b. Pengeluaran | Rp. 82.762.793.769.,32 |
| 1) Semula | Rp. 6.066.708.210,35 .: ________________:R:.s::P~•-------=-1 =•3=3=3;.:.:.8=2:: ________________:9: ________________:.•.: ________________99:: ________________0e:<...,=1=6 |
| 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran Perubahan | |
| sctclah | ~R=P~ •-------'7~•~4=0=0~.5~3~8~•=2=0=0=,5=--=-1 |
| Jumlah Pembiayaan ncto setelah Perubahan | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan | Rp. 75.362.255.568,8l |
| Rp. | 0,00 |
Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Pen1bahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati 1n1.

## Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari Peraturan Bupati.

## Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

pad a tanggal 2 1 t, U G : .~ : •:

BUPATI SITUBONDO,


Diundangkan di Situbondo pada tanggal 2 " , .\_ ' ~: ,• 11

1


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

~~-

~s -Ill,

(1

~- O~ftit&gt; Q

~9-~

~~. v.2.0 \sl

~

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR ~7