PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 16 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 (berlaku 21 April 2014)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
- b. bahwa agar penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah terselenggara dengan efektif, efesien dan berkesinambungan diperlukan pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Negara Repoblik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan :
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Perjanjian Kerjasama selanjutnya disingkat PKS adalah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan pihak ketiga yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu.
7. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Program Jamkesda adalah program bantuan sosial dalam bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak memiliki jaminan asuransi kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Penyelenggara Program Jamkesda adalah satuan unit kerja yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Program Jamkesda.
9. Bantuan Dana adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu yang dipergunakan sebagai pembayaran sebagian atau keseluruhan iuran peserta Program Jamkesda.
10. Masyarakat miskin yang selanjutnya disebut Maskin adalah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang terdaftar sebagi masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat JPK adalah salah satu manfaat Jaminan Sosial berupa Pelayanan Kesehatan yang diperlukan dalam upaya pencegahan, penanggulangan, pengobatan dan pemulihan gangguan kesehatan yang dialami peserta.
12. Kartu Peserta Jamkesda adalah bukti identitas sebagai peserta Program Jamkesda yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai haknya.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta yang terdiri dari puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.
14. PPK Tingkat Lanjutan adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan pihak pelaksana Program Jamkesda yang memberikan pelayanan bagi peserta atas dasar rujukan PPK tingkat pertama maupun gawat darurat.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Bergerak, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pos Kesehatan Desa, Pos Bersalin Desa dan Puskesmas Pembantu.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat.
17. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit organisasi kesehatan yang merupakan penunjang kegiatan puskesmas.
18. Puskesmas keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah pelayanan kesehatan secara keliling pada wilayah kerja puskesmas.
19. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah tempat pelayanan kesehatan ibu hamil, Persalinan, nifas, keluarga berencana dan pelayanan kesehatan dasar yang merupakan bagian dari kegiatan puskesmas.
20. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
21. Rumah Sakit Umum Daerah adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan (sarana pelayanan) medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, instalasi farmasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap yang dimiliki Pemerintah Daerah yang merupakan rumah sakit kelas C.
22. Rumah Sakit Bergerak adalah rumah sakit bergerak milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang terletak di Kecamatan Badau yang merupakan rumah sakit kelas D.
23. Kapitasi adalah suatu pembayaran kepada PPK dengan perhitungan ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud diselenggarakannya Program Jamkesda adalah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan diselenggarakannya Program Jamkesda adalah untuk menjamin agar masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan masyarakat dan badan asuransi kesehatan lainnya, dapat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN
BAB III - ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN
Pasal 4
Program Jamkesda diselenggarakan
BAB III - ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN
Pasal 5
Penyelenggaraan Program Jamkesda bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta Program Jamkesda.
BAB III - ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN
Pasal 6
Program Jamkesda diselenggarakan dalam mekanisme asuransi kesehatan sosial dengan menggunakan prinsip sebagai berikut :
- a. dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk sematamata peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik;
- c. pelayanan terstruktur dan berjenjang dengan portabilitas ;
- d. transparan dan akuntabilitas.
RUANG LINGKUP PENYELANGGARAAN
BAB IV - RUANG LINGKUP PENYELANGGARAAN
Pasal 7
- (1) Ruang lingkup kepesertaan Program Jamkesda hanya berlaku bagi pendudukKabupaten Kapuas Hulu yang belum memiliki jaminan asuransi kesehatan lainnya.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi peserta hanya berlaku pada Pemberi Pelayanan Kesehatan yang sudah ditunjuk sebagai jaringan program Jamkesda baik di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Penunjukan Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ## BAB V
TATA CARA PENGELOLAAN
BAB IV - RUANG LINGKUP PENYELANGGARAAN
Pasal 8
- (1) Pengelolaan penyelengaraan Program Jamkesda dapat dilakukan dengan cara:
- a. dikelola sendiri oleh Pemerintah Kabupaten, dan/atau;
- b. bekerja sama dengan pihak lain yang memenuhi syarat dengan system asuran sisosial kesehatan.
- (2) Pengelolaan penyelenggaraan Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta tetap ## BAB VI
PENGORGANISASIAN
BAB IV - RUANG LINGKUP PENYELANGGARAAN
Pasal 9
Untuk menjamin terselenggaranya Program Jamkesda secara merata, bermutu dan berkesinambungan dilakukan pengendalian oleh tim yang terdiri dari tim koordinasi dan tim pengelola tingkat kabupaten serta tingkat puskesmas dan rumah sakit.
TIM KOORDINASI PROGRAM JAMKESDA
BAB VII - TIM KOORDINASI PROGRAM JAMKESDA
Pasal 10
- (1) Tim koordinasi berada di tingkat kabupaten melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Program Jamkesda yang melibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait dalam berbagai kegiatan, antara lain koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengendalian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pelindung, Ketua Pelaksana, Sekretaris dan beberapa anggota ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim koordinasi Program Jamkesda mempunyai tugas antara lain:
- a. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program Jamkesda;
- b. melaksanakan pertemuan berkala dalam rangka evaluasi kebijakan;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi Program Jamkesda;
- d. mengidentifikasi permasalahan lintas program dan lintas sektor serta menyampaikan usulan penyelesaian kepada tim pengelola Program Jamkesda.
TIM PENGELOLA PROGRAM JAMKESDA
BAB VIII - TIM PENGELOLA PROGRAM JAMKESDA
Pasal 11
- (1) Tim pengelola Program jamkesda bersifat internal lintas program dilingkungan Dinas Kesehatan dan tiap-tiap PPK dengan susunan tim terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab;
- b. Koordinator Operasional;
- c. Staf Koordinator Bidang Kepesertaan;
- d. Staf Koordinator Bidang Pelayanan dan staf Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan.
- (2) Struktur tim pengelola Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ## BAB IX
SUMBER DAN LOKASI DANA JAMKESDA
BAB VIII - TIM PENGELOLA PROGRAM JAMKESDA
Pasal 12
- (1) Sumber dana Program Jamkesda berasal dari APBD, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu atau pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Alokasi dana Program Jamkesda Kabupaten Kapuas Hulu diperhitungkan
BAB VIII - TIM PENGELOLA PROGRAM JAMKESDA
Pasal 13
Alokasi dana Program Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), adalah dana kapitasi sebagai jasa pelayanan di tempat pelayanan kesehatan dasar sedangkan di fasilitas kesehatan lanjutan
BAB VIII - TIM PENGELOLA PROGRAM JAMKESDA
Pasal 14
Dana Kapitasi di puskesmas Program Jamkesda diperuntukkan sebagai jasa rawat jalan;
BAB VIII - TIM PENGELOLA PROGRAM JAMKESDA
Pasal 15
Dana Kapitasi Program Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah jasa pelayanan kesehatan Program Jamkesda di pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar dengan komposisi sebagai berikut:
- a. 40% jasa pelayanan Kesehatan di Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar;
- b. 60% Jasa Sarana yang terdiri dari:
1. 20% jasa pelayanan kesehatan dipergunakan untuk sarana dan operasional Puskesmas;
2. 40% Jasa pembelian Obat dan Alat Kesehatan Habis Pakai (AKHP).
BAB VIII - TIM PENGELOLA PROGRAM JAMKESDA
Pasal 16
Dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah alokasi dana yang diperhitungkan sesuai dengan kapitasinya sehingga dana tersebut setelah dibayarkan oleh Tim pengelola Program Jamkesda ke Puskesmas maka dana tersebut merupakan pendapatan Puskesmas/Penerimaan Fasilitas Kesehatan Pemerintah, sehingga dana tersebut belum dapat digunakan langsung Puskesmas dan wajib disetorkan ke Kas Daerah dan pemanfaatannya dana tersebut tahun berikutnya melalui Dokumen Penguna Anggaran.
BAB VIII - TIM PENGELOLA PROGRAM JAMKESDA
Pasal 17
Jasa Pelayanan Kesehatan di rumah sakit adalah jasa pelayanan di fasilitas kesehatan lanjutan yang tidak diperhitungkan dalam kapitasi.
BAB VIII - TIM PENGELOLA PROGRAM JAMKESDA
Pasal 18
Jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah jasa pelayanan kesehatan peserta Program Jamkesda dan pemanfaatan atau pengunaannya
BAB VIII - TIM PENGELOLA PROGRAM JAMKESDA
Pasal 19
Pemanfaatan jasa pelayanan Kesehatan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan komposisi sebagai berikut:
- a. 40% jasa pelayanan Kesehatan.
- b. 60% dipergunakan sebagai jasa sarana yang terdiri dari:
1. 20% dipergunakan untuk jasa sarana dan Oprasional Rumah Sakit;
2. 40% untuk pembelian obat dan Alat Kesehatan Habis Pakai (AKHP).
BAB VIII - TIM PENGELOLA PROGRAM JAMKESDA
Pasal 20
Jasa pelayanan kesehatan peserta Program Jamkesda di rumah sakit umum Achmad Diponegoro Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu dan Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Kapuas Hulu atau Rumah Sakit diluar Kabupaten Kapuas Hulu yang telah melakukan PKS dengan penyelenggara Program Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah jasa pelayanan kesehatan yang dapat diklaim pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai penyelenggara jaminan kesehatan daerah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
PELAKSANA PROGRAM JAMKESDA
BAB X - PELAKSANA PROGRAM JAMKESDA
Pasal 22
- (1) Pelaksana Program Jamkesda adalah lembaga yang ditunjuk dan/atau ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Keputusan Bupati yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk PKS.
- (2) Pelaksana Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan secara berkala tentang penyelenggaraan Program Jamkesda kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Pelaksana Program Jamkesda wajib memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta untuk mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 23

- (1) Pembiayaan Program Jamkesda diperuntukan bagi pembayaran iuran/premi untuk peserta maupun untuk kegiatan operasional penyelenggaraan lainnya berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Penyaluran dana kepada pihak pelaksana Program Jamkesda diatur berdasarkan PKS dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu atau yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai penyelenggara Program Jamkesda.
- (3) Pembayaran dana ke PPK lanjutan sebagai akibat pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta berdasarkan sistem klaim melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Pelaksana Program Jamkesda.

## BAB XII

## BESARAN TARIF

## Pasal 24

Tarif jasa pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro Putusibau dan Rumah Sakit Bergerak di Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu mengikuti tarif berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 atau INA-CBG 2013 Reginal IV.

## Pasal 25

Tarif jasa pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan tingkat pertama atau Puskesmas berdasarkan tarif Peraturan Daerah Kabupatern Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

## BAB XIII

## KEPESERTAAN PROGRAM JAMKESDA

## Pasal 26

- (1) Peserta Program Jamkesda adalah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang dibuktikan dengan KTP atau KK atau surat keterangan berdomisili dari kepala desa yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS.
- (2) Peserta Program Jamkesda ditetapkan status kepesertaannya berdasarkan Keputusan Bupati yang selanjutnya akan dijadikan database sebagai quota peserta Program Jamkesda.
- (3) Bayi yang terlahir dari keluarga peserta Program Jamkesda otomatis menjadi peserta Program Jamkesda dan berhak mendapatkan hak kepesertaan sepanjang orang tua bayi tersebut sebagai peserta Program Jamkesda dan bila membutuhkan pelayanan kesehatan dapat langsung diberikan, dengan menggunakan kartu Program Jamkesda orang tuanya.
- (4) Setiap peserta Program Jamkesda akan diberikan kartu peserta Program Jamkesda.
- (5) Kartu peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dipergunakan oleh pemiliknya dan tidak dapat dipergunakan bagi orang lain kecuali bagi bayi yang terlahir dari pemilik kartu tersebut.

- (6) Kartu peserta hanya berlaku dan dapat dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu serta rawat inap Kelas III (tiga) Rumah sakit yang ditunjuk dalam jaringan Program Jamkesda.
- (7) Bila terjadi kehilangan kartu Program Jamkesda, peserta tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan dilakukan pengecekan database kepesertaan dan selanjutnya dilaporkan kepada pelaksana Program Jamkesda untuk mendapatkan penggantian kartu baru dan kartu yang hilang dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (8) Bagi peserta yang pindah domisili antar desa dan/atau kecamatan, hak kepesertaan masih dimiliki dengan melaporkan kepindahannya kepada aparat/pengelola/PPK setempat dan pelaksana Program Jamkesda.
- (9) Hak kepesertaan peserta Program Jamkesda akan hilang atau gugur dengan sendirinya apabila:
- a. peserta meninggal dunia;
- b. pindah tempat tinggal dan/atau domisili ke luar Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB XIV

## VERIFIKASI KEPESERTAAN

## Pasal 27

- (1) Verifikasi merupakan kegiatan menguji kebenaran administrasi dan pertanggungjawaban atas klaim biaya pelayanan yang telah dilaksanakan oleh PPK.
- (2) Pelaksana Program Jamkesda bertugas melakukan verifikasi kepesertaan dengan mencocokkan KTP, KK atau Surat Keterangan berdomisili dari Kepala Desa setempat dari peserta yang berobat dengan kepesertaan untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) terhadap peserta yang memanfaatkan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam verifikasi kepesertaan harus dilengkapi dengan dokumen berupa KTP atau KK untuk pengecekan kebenarannya.
- (4) Verifikasi atas pelayanan kesehatan dalam Program Jamkesda meliputi:
- a. verifikasi administrasi kepesertaan meliputi KTP atau KK atau Kartu Peserta, nomor SKP dan surat rujukan;
- b. administrasi pelayanan meliputi: nama pasien, nomor SKP, nama dan tanda tangan dokter penanggung jawab, surat rujukan, tanda tangan komite medik atau direktur pelayanan atau supervisor yang ditunjuk untuk dan yang diberi tanggung jawab oleh PPK.

## BAB XV

## PELAYANAN KESEHATAN

## Pasal 28

- (1) Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta bukan berupa uang tunai melainkan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin.
- (2) Setiap peserta Program Jamkesda mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan pada rawat inap di puskesmas dan rawat inap kelas III (tiga) Di Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit yang telah melakukan PKS dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kesehatan di PPK berdasarkan paket pelayanan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan PKS dengan pihak Pelaksana Program Jamkesda.
- (4) Pelayanan kesehatan dalam Program Jamkesda menerapkan pelayanan kesehatan terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan.
- (5) Pelayanan tingkat lanjutan dan rawat inap kelas III (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah dilaksanakan berdasarkan rujukan yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah.
- (6) Pelayanan rawat inap diberikan di Puskesmas Perawatan dan ruang inap kelas III (tiga) di Rumah Sakit yang telah ditunjuk sebagai PPK Dasar dan PPK Lanjutan.
- (7) Pada keadaan gawat darurat ( emergency ) seluruh PPK wajib memberikan pelayanan penanganan pertama keadaan gawat darurat kepada peserta Program Jamkesda walaupun tidak sebagai PPK jaringan Program Jamkesda sebagai bagian dari fungsi sosial PPK dan selanjutnya PPK tersebut segera merujuk ke PPK jaringan Program Jamkesda untuk penanganan lebih lanjut.
- (8) Prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jamkesda mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- (9) Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta tidak dikenakan biaya oleh PPK dengan alasan apapun, kecuali atas biaya pelayanan kesehatan yang dibatasi dan tidak dijamin berdasarkan PKS dengan pihak pelaksana Program Jamkesda.

- (10) Pemberian obat di PPK Dasar dan PPK lanjutan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu DPHO (Formularium Generik).

## BAB XVI

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 29

- (1) Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi:
- a. database kepesertaan, kepemilikan kartu Program Jamkesda, dokumentasi dan penanganan keluhan;
- b. pelaksanaan pelayanan kesehatan meliputi jumlah kunjungan Program Jamkesda ke Puskesmas dan Rumah Sakit, jumlah kasus rujukan, pola penyakit rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui:
- a. pertemuan dan koordinasi;
- b. pengelolaan pelaporan program (pengolahan dan analisis);
- c. kunjungan lapangan dan supervisi;
- d. penelitian langsung (survey/kajian).

## BAB XVII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 30

- (1) Pembinaan dilakukan oleh tim koordinasi dan tim pengelola sesuai tugas dan fungsinya secara berjenjang.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Program Jamkesda dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

## BAB XVIII

## PELAPORAN

## Pasal 31

- (1) Puskesmas dan rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang penyelenggaraan Program Jamkesda secara rutin setiap bulan kepada tim pengelola kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Pelaksana Program Jamkesda wajib menyampaikan pelaporan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Jamkesda setiap Bulan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melaui tim pengelola Program Jamkesda Kabupaten Kapuas Hulu dengan alamat sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, jalan Diponegoro Nomor 27 Putussibau.

BAB XIX

## SANKSI

## Pasal 32

Penyelenggara Program Jamkesda, PPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan atau teguran tertulis;
- b. pembekuan sementara kegiatan usaha kesehatan;
- c. pencabutan izin usaha kesehatan.

## BAB XX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 33

Petunjuk teknis penyelenggaraan Program Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 34

Petunjuk teknis keuangan penyelenggaraan Program Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 35

Jenis pelayanan kesehatan dan tarif pelayanan kesehatan peserta Program Jamkesda di Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Diponegoro Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Kapuas Hulu sesuai tarif Peraturan Menteri Kesehatan Repoblik Indonesia nomor 69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

## Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 21 April 2014

BUPATI KAPUS HULU, ttd

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 22 April 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


YOHANA ENDANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 16

B