PERATURAN BUPATI MA Nomor 5 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH LAPORAN HARTA KEKAYAAN KABUPATEN MAMUJU UTARA (berlaku 15 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN HARTA KEKAYAAN KABUPATEN MAMUJU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU UTARA,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, maka diwajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
- 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar Seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Pejabat wajib LHKPN adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 2
Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut:
- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Eselon II;
- d. Pejabat Eselon III;
- e. Pejabat Eselon IV; dan
- f. Pejabat Eselon V.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 3
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Daerah.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 4
Tanda terima Penyampaian LHKPN disampaikan kepada:
- a. Asli untuk Wajib LHKPN; dan
- b. Foto copy untuk Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana selaku Administrator LHKPN Pemerintah Daerah.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 5
Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 ( dua ) bulan setelah :
- a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya
- b. Mengalami promosi atau Mutasi; dan
- c. Pensiun
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 6
- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN model KPK-A.
- (2) Wajib LHKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN model KPK-B apabila;
- a. Selama 2 ( dua ) tahun menduduki jabatan yang sama;
- b. Mengalami Promosi atau Mutasi; dan
- c. Pensiun.
TIM PENGELOLA LHKPN
BAB III - TIM PENGELOLA LHKPN
Pasal 7
- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Kordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara
2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju Utara
- b. Administrator LHKPN : dan Kabupaten
- 1 Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Mamuju Utara
- c. User Aplikasi LHKPN : Kepala Sub Bagian Kepegawaian di Tiap SKPD
Koordinator LHKPN
1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
- a. Penyampaian dan Pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada wajib LHKPN yang bersangkutan;
- b. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; dan
- c. Pemberian Sosialisasi Kewajiban LHKPN.
2.
BAB III - TIM PENGELOLA LHKPN
Pasal 8
Penyampaian Formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN model KPK-B kepada KPK dapat dilaksanakan dengan cara :
- a. Disampaikan langsung kepada KPK; atau
- b. Dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK.
BAB IV - PENGAWASAN
Pasal 9
- (1) Atasan Langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) Inspektur merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi Pengawasan dan Pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah.
BAB IV - PENGAWASAN
Pasal 10
Inspektur bertugas :
- a. Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta Kepatuhan pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. Berkoordinasi dengan kordinator pengelola LHKPN dalam rangka Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
1. Data mengenai kepatuhan pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada KPK;
2. Hasil pemeriksaan LHKPN; dan
3. Hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator, kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi , dan KPK.
BAB V - SANKSI
Pasal 11
- (1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaiaan Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 15 Februari 2016

Penandatangan: Pj. BUPATI MAMUJU UTARA, H. M. NATSIR

Penetapan: Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 15 Februari 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA, H. ABDUL WAHID BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 5