PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 13 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017 DEN GAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, a. - bahwa standar belanja tahun anggaran 2017 telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017; - b. bahwa dalam rangka penyesuaian honorarium non PNS pada Perangkat Daerah yang mempunyai pertimbangan objektif lainnya selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, Perencanaan Daerah, Pengawas Internal Pemerintah dan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Bagian Hukum dan Pegawai Non PNS/Tidak tetap yang memiliki keahlian khusus pada Sekretariat Daerah atas beban kerja yang melampaui beban kerja normal, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah; KEPALA BPKAD PARAF HIRARKI ] ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA KEPALA BAGIAN H~KUM SETDA PARAF KOORDJNASI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017
DEN GAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN, a.
- bahwa standar belanja tahun anggaran 2017 telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian honorarium non PNS pada Perangkat Daerah yang mempunyai pertimbangan objektif lainnya selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, Perencanaan Daerah, Pengawas Internal Pemerintah dan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Bagian Hukum dan Pegawai Non PNS/Tidak tetap yang memiliki keahlian khusus pada Sekretariat Daerah atas beban kerja yang melampaui beban kerja normal, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
KEPALA BPKAD
I
PARAF HIRARKI
I
] ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA
I
•
T
l
}
KEPALA BAGIAN H~KUM SETDA
I
.
T
4
l
I
PARAF KOORDJNASI
- Mengingat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
1 D
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Sarang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
I
PARAF HIRARKI
I
PARAF HIRARKI
I ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA
I
KEPALA BAGIAN HUKVM SETDA
I
KEPALA BPKAD
PARAF KOORDINASI
l WAKIL WALIKOTA
I
I
:
SEKRETARJS DAERAH
I
:
HARMONISASI DAN SIKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
I
I
:
:
I
I
I
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 ten tang S tandar Sia ya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
2. 1 1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Sela tan Tahun 2011 Nomor 1 2 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017 (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017 (Serita Daerah Kota Tangerang Sela tan Tahun 2017 Nomor 4);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
1 D
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Sarang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
I
PARAF HIRARKI
I
PARAF HIRARKI
I ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA
I
KEPALA BAGIAN HUKVM SETDA
I
KEPALA BPKAD
PARAF KOORDINASI
l WAKIL WALIKOTA
I
I
:
SEKRETARJS DAERAH
I
:
HARMONISASI DAN SIKRONISASI
KASUBAG PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
I
I
:
:
I
I
I
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 ten tang S tandar Sia ya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
2. 1 1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Sela tan Tahun 2011 Nomor 1 2 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017 (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017 (Serita Daerah Kota Tangerang Sela tan Tahun 2017 Nomor 4);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal I
- 1 . Beberapa ketentuan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017 (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017 (Serita Daerah Kota Tangerang Sela tan Tahun 2017 Nomor 4) diubah sebagai berikut:
- a. Diantara angka (1) dan angka (2) dalam huruf B angka 1 huruf b angka 1) huruf b) disisipkan 1 (satu) angka yakni angka (la);

## PARAF HIRARKI

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA


PARAF KOORDINASI

KEPALA BPKAD


- b. Ketentuan hurufB angka 1 huruf bangka 1) huruf b) angka (2) huruf (d), huruf (e), dan huruf (f) diubah.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan Pada tanggal: 2 Mei 2017

k


/7

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal

Mei 201 7

SEKREARI

2

KOTA TANGERANG SELATAN,


BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 13

I

KASUBAG PPHD

ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 1 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEOUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

## STAN OAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

## 8. BELANJA LANGSUNG

- 1 . Belanja Pegawai.
- b. Honorarium Non PNS.
- 1) Honorarium Pegawai Non PNS/Tidak Tetap.
- b) Honorarium Pegawai Non PNS/Tidak adalah sebagai berikut:
- ( 1 ) Pegawai Non PNS/Tidak tetap yang ditugaskan di Perangkat Daerah:
- (la) Pegawai Non PNS/Tidak tetap yang ditugaskan pada Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Oinas Pekerjaan Umum dan Oinas Bangunan dan Penataan Ruang serta Bagian Hukum pada Sekretariat Oaerah sebagai berikut :
- (2) Pegawai Non PNS/Tidak tetap yang ditugaskan di Sekretariat Oaerah dan memiliki keahlian khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Jenjang pendidikan paling rendah strata satu (Sl).

| No | Uraian | Satuan | Biaya (Rp) |
|------|-------------------|----------|--------------|
| 1 | SLTA/D1/sederajat | OB | 1.700.000 |
| 2 | 03 | OB | 1.900.000 |
| 3 | $s1/D4 | OB | 2.150.000 |
| 4 | S2 | OB | 2.350.000 |

| No | Uraian | Satuan | Biaya (Rp) |
|------|--------------------|----------|--------------|
| 1 | SLTA/D1/ sederajat | OB | 2.550.000 |
| 2 | D3 | OB | 2.850.000 |
| 3 | s1/D4 | OB | 3.225.000 |
| 4 | S2 | OB | 3.525.000 |

'


I

## PARAF HIRARKI

] WAKIL WALIKOTA

I SEKRETARIS DAERAH

:

]

I

l

## HARMONISASI DAN SIKRONISASI

I

KASUBAG PPHD

[

:

ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH

[

.

]

t « J

[.NJ

J

]


¢

I

- (b) Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 20 (duapuluh) tahun.
- (c) Mempunyai kemampuan atau menguasai disiplin ilmu tertentu yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Walikota atau Wakil Walikota.
- (d) Diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota.
- (e) Dapat diperbantukan pada Perangkat Daerah yang membutuhkan.
- (f) Honorarium diberikan per-bulan yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota, serta dapat menerima honorarium lain sesuai peraturan perundang­ undangan.

f


b'

c

f