Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO (berlaku 2 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian 'l\rgas dan Fungsi, Serta 'Iata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 'lahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi .Janva 'Iimur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara l?epublik Inclonesia Nomor g dan Berita Negara Republik Indonesiai Tahun 1950 Nomor 4Ll sebagaimana telah diubah dengan LJndang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
2. Undang-Undang Nomor t7 'faL:run 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indc&gt;nesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lermtra ran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 'lahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 05, Tambahan Irembaran Negara Republik Indonesia Nornor a355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5%a);
6. tlndang-Unclang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 lahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2014 Norpor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahurr 20 15 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia'lahun L972 Nomor 38);
6. 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2OOO tentang Pengarrgkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam ,Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aLeal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42631 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor r6al;
8. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
- t2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah '(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a59a);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 'lahun 2OLO tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind&lt;,rnesia Nomor 5094) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor tL4);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2OLL tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL1 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2Ol4 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837) ;
- L7 . Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA I(ABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan ' Rakyart Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbonclo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pernerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban Lrmum dan sub Llrusan kebakaran.
9. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional d,anlatau kegiatan teknis penunjang tertentu Satuan Polisi Pamong Praja.
7. 1 1. Unit Pelaksana Satpol PP kecamatan adalah Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo Tingkat Kecamatan.
8. L2. Kepala Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan adalah Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo Tingkat i(ecamatan.
13. Perlindungan masyarakat aclalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat.
14. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/ Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dafr memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
15. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
16. Pemadam Kebakaran, Branwir, PMK, atau Damkar adalah petugas atau anggota satuan yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran;
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
18. Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan non struktural sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan yang penerapannya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
19. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujttan bersama Kepala Daerah..
20. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat/masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penegakan pelanggaran Peraturan Daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya.
21. Patroli adalah mengelilingi suatu wilayah tertentu secara tertentu bersifat rutin.
22. Penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan tertentu (pengamanan) adalah merupakan salah satu tugas melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.
7. 23.Pernbinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk kegiatan koodinasi dan bimbingan te},&lt;nis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapi dan seksama menurut rencan alprogram pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma, sistem dan metode efektif dan efisien untuk mencapai tr-guan dengan hasil yang optimal.
24. Penyuluhan adalah suatu kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dalam rangka melaksanakan pencapaian informasi tentang Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya kepada seluruh masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sehingga tindak pelanggaran menjadi turun
25. Kesamaptaan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan 'Masyarakat dan Pemadam Kebakaran melalui latihan dasar yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. (21 Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketenterarfian dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi : (s)
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; .
- c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman rrasyarakat di daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- f. pelaksarla.an koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, danf atau aparatur lainnya;
- h. pelaksanaan tugas lainnya.
- (6) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h meliputi :
- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundangundangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum .daerah;
- b. membantu perrgamanan,.dan pengawalan tamu WIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; C.
- e. membantu pengamanan' dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah danlatau kegiatan yang berskala massal; dan
- membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala ctraerah; d.
- f. pelaksanaan tugas pen:erintahan u'mum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercliri dari:
- a. KePala Satuan.
1. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
- b. Sekretariat, mem'bawahi :
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman MasYarakat, membawahi :
2. Seksi PembinaarL, Pengawasan dan Penyuluhan'
1. Seksi operasional dan Pengendalian; dan
2. Seksi Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama.
1. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi MasYarakat; dan
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran, membawahi :
2. seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan'
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
16. g.UnitPelaksanaSatpolPPKecamatan;
- h. KelomPok Jabatan Fungsional'
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimanadimaksudpa&lt;laayat(1')'tersebutdalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan BuPati ini' :

## Pasal 4

- Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing beracla di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan' (1)
- Masing.masingSubBagiand.ipimpinolehKepalaSub Bagianyangberacla.cibawahdanbertanggungjawab kepada Sekretaris' (21

8

- (3) Masing-masing Seksi dipinrrpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## ,BAB III

## WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 5

## Satpol PP berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatun, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah danlatau Peraturan Bupati | ,,
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang menggangu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; i
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah danlatau Peraturan Bupati; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah danlatau Peraturan Bupati

## Pasal 5

- (1) Satpol PP mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. (21 Satpol PP dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agalna, hak asasi martusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

9

- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas clitemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepacla Penydik Pegawai Negeri sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah darrlatau Peraturan Bupati'

## Pasal 8

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri sipil sesuai dengan ketentuarr Peraturan Perundang-undangan'
2. (21 Polisi Pamong Praja yang d.itetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum'

## BAB IV

## URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu KEPALA SATUAN

## Pasal 9

Kepala Satuan sebagaimana climaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

## Bagian Kedua SEKRETARIAT

## Pasal 1O

Sekretariat sebagaimana dimaksucr clalam pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Satuan'

## Pasal 1 1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PasallO,Sekretariatmenyelenggarakanfungsi:

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, uru.san rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan Satuan;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Satuan;
- C. pengkoordinasian penyuslllran rencana strategis, program dan kegiatan ctinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpeidu;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Satuan;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
6. pelaksanaan urusan keuangan; f.
7. pelaksanaan urusan umum; o b'
8. pelaksanaan unlsan kePegawaian; h.
9. pelaksanaan urusan aset Satuan; i.
10. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ; j.
11. pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala satuan dan bidang-bidang c1i iingkungan satuan; k.
1. pelaporan hasil pelaksanaan'tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

## Paragraf 1

## Sub Bagian Umum dan KePegawaian

## Pasal L2

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian. (1)
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Satuan;
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : (21
- b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan satuan dan perbekalan lain;
- c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
- d. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Satuart;
- pencatatan dan pelaporan barang inventaris; e.
- pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan; f.
- pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Satuan; o b'
- penyelenggaraan tugas kepegawaian satuan yang meliputi pengumpulan clata kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulanusulan yang menyangk-ut kenaikan gaji berkala, h.

kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/ suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asu.ransi kesehatan;

1. penyelenggaraan kesej ahteraan pegawai;
- j. pen5rusunan Laporan Kepegawaian;
- k. pelaksanaan ketatausahaan ;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragr af 2

## Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

## Pasal 13

- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, ketatausahaan dan tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimarra dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyusunan Renstra dan Renja Satuan;
- b. penyusunan dokumen rencana kegidtan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran satuan;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan Satuan yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja satuan serta pembayaran gaji pegawai;
- e. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Satuan;
- pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Satuan; f.
- pembuatan laporan bulanair realisasi fisik dan keuangan; o b'
- pengkoord,inasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Satuan; h.
- penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkup Satuan; 1.
- penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan ketenteraman dan ketertiban umLlm serta perlindungan masyarakat; J.
- penyusunan evaluasi kegiatan Satuan; k.
- penyelenggaraan sistem pengendalian intern Satuan; 1.

- m. penyusLlnan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- n. pelaksanaan ketatausahaan;
- o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- p. pelaksanaan tugas ked.inasan lain yang cliberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

## BIDANG PENEGAI(AN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

## Pasal 14

Bidang , Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala satuan dalam melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan r:encana dan program kerja di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. perumusan dan pelaksanaan Kebijakan penegakan Perda, Perbup dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
- c. penyusunan prosedur tetap proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda, Perbup dan keputusan bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan dinas dan atau instansi terkait dalam rangka proses penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Perda, Perbup dan keputusan bupati;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka melaksanakan proses penindakan pelanggaran Perda, Perbup dan keputusan bupati;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka proses administrasi penyidikan dan pengiriman berkas perkara pelanggaran Perda, Perbup dan keputusan bupati sampai ketingkat Pengadilan;
7. g.pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi/pihak terkait, dalam rangka pembentukan Tim Pembina PPNS Daerah;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan disiplin anggota Satpol PP;

- i. pelaksanaan dalam membantu pengawalan tamu WIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- j. pelalrsanaan koordinasi dengan unit ketjalinstansi/ lembaga lain di bidang penegakan peraturan perundangundangan daerah;
- k. pelaksanaan kegratan ketatausahaan;
- l. pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinYa;

## Paragraf L

## Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

## Pasal 16

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas men)rusun rencana dan program, melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda, Perbup dan peraturan perundangundangan daerah lainnya serta pengawalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang penyelidikan dan Penyidikan;
- b. penyiapan ba.han perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- d. penghimpunan, pengkajian dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyiapan bahan dan data untuk menyusun pedoman dan petunjuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup;
- f. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda, Perbup dan peraturan perundangundangan daerah lainnya;
- g. pelaksanaan pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, danf atau aParatur lainnYa;

- i. penyiapan bahan pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui kegiatan apel pagi dan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait mengadakan razia terhadap Pegawai Negeri Sipil yang rnelakukan pelanggaran jam kerja;
- j. pembentukan unit Pengawas Tindak Internal dalam rangka penegakan disiplin;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan dalam membantu pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
1. pelaksanaan pengumpulan bahan keterangan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran perda, perbup dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
- m. pelaksanaan pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke pihak/ instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. pelaksanaan pemangilan kepada pelanggar dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran;
7. pelaksanaan penindakan, penyegelan dan pembongkaran terhadap obyek pelanggaran Peraturan Daerah serta peraturan pelaksanaannya; o.
8. pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta anggota masyarakat dengan berdasarkan UndangUndang dan hak asasi mauusia; p.
9. pelaksarroa rl ketatausahaan; q.
10. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan r.
11. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah sesuai dengan tuga.s dan fungsinya; S.

## Paragraf 2

## Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan

## Pasal L7

- Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, kebr3akan dan petunjuk teknis, menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan daerah di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaar,, Pengawasan Dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi : (2)

- pen5rusunan rencana dan program kerja bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; a.
- penyiapan bahan penyusllnan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pembin aan , pengawasan dan penyuluhan untuk penegakan Perd.a, perbup dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya; b.
- penghimpunan dan pengkajian serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya; c.
- d. penyiapan bahan, data untuk menyusun pedoman dan petunjuk kegiatan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap penegakan Perda, perbup dan peraturan perundang-Lrn{angan daerah lainnya;
- e. pelaksanaan mengikuti proses penyusLrnan peraturan perundang-undangan serta pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## Bagian Keempat

## BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAI(AT

## Pasal 18

Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu kepala satuan dalam melaksanakan urLrsan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta sumber daya aparatur.

## Pasal. 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang I(etertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Sumber Daya Aparatur;
- b. penyelenggaraan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Sumber Daya Aparatur;
- c. pelaksanaan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman rnasyarakat;

- d. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- e. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset-aset daerah; f. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah danlatau kegiatan yang berskala massal;
- g. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum d.an' ketentraman masyarakat;
- h. pelaksanaan pengamanan pejabat dan atau tamu resmi daerah dan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah daerah;
- j. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. pelaksanaan kerjasama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban rJmum dan ketentr aman masyarakat;
- l. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- m. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Sumber Daya Aparatur;
- n. pelaksanaan koordr,nasi bidang Sumber Daya Aparatur;
- p. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia satpol PP melalui pendidikan/pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- o. perumusan kebijakan peningkatan kapasitas, kualitas dan kapabilitas sumber daya aparatur/ personil satpot pp;
- q. penyelenggaraan dalam rangka pengembangan kemampuan dan keterampilan personil;
- r. pelaksanaan kesamaptaan dan tata u.pacara pemerintah daerah;
- s. penyusunan analisa kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana teknis serta perlengkapan dan peralatan tugas operasional;
- t. pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan;
- u. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- v. pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Paragraf I-

## Seksi Operasional dan Pengendalian

## Pasal 2O

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalarrr Pasal 3 ayat (1) huruf d angka L, mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana, program, dan koordinasi, men5rusun kebijakan dan petunjuk teknis, melaksanakan ketertiban, pengamanan, dan penertiban di bidang operasional dan pengendalian.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi : (2t
- a. penyiapan bahan penyusunan . rencana dan program operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang operasional dan pengendalian;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. pelaksanaan ketertiban dan penindakan pelanggaran Perda, Perbup dan Keputusan Bupati;
1. patroli ketentraman dan ketertiban umum terutama diwilayah perkotaan, area perkantoran dan komplek rumah dinas pemerintah Kabupaten Situbondo;
- e. penyusunan rencana operasional yang meliputi :
2. menertibkan pedagang dan pemasangan reklame dan lain sejenisnya yang tidak memenuhi ketentuan;
3. menertibkan gelandangan dan pengemis, pengamen, protitusi dan lain-lain yang menggangu ketertiban, ketentraman masyarakat;
4. melaksanakan tugas-tugas operasi lain sesuai hasil koordinasi dengan dinas/instansi terkait.
1. menjaga keamanan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah;
- f. penyusunan rencana pengamanan meliputi :
2. menjaga keamanan rumah dinas bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah;
- g. pelaksanaan tugas operasional dan pengamanan;
3. menjaga keamanan kantor/fasilitas lain milik ' Pemerintah Kabupaten sesuai hasil koordinasi.
- h. penyiapan bahan pgmbinaan operasional dan pengamanan;
- i. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undanghn yang berlakr r;

- j pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan kepala daerah dengan berkerjasama dengan instansi terkait.
- k. pelaksanaan dalam membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/ atau kegiatan yang berskala massal;
- m\_ pelaksanaan ketatausahaan;
- 1 pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan di bidang Operasional dan Pengendalian;
- n pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- 0 pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Seksi Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama

## Pasal 21

- 1) Seksi Sumber Aparatur dan Kerjasama sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, kebijakan dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan komunikasi di bidang kerjasama ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Daya
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang sumber daya aparatur dan kerjasama ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. C pelaksanaan tugas dengan meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga /instansi PP bertindak sebagai koordinator operasi lapangan;
5. b penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang sumber daya aparatur dan kerjasama;
6. d pelaksanaan koordinasi dan komunikasi di bidang sumber daya aparatur dan kerjasama ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
7. e pelaksanaan kerjasama berdasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum, Negara dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi;

- f. pelaksanaan kerjasama dalam rangka sosialisasi bagi elemen masyarakat dalam rangka penyampaian informasi tentang program pemerintah, peraturan perundang-undangan daerah dan produk hukum lainnya yang berlaku;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang manajemen dan pelaksanaan pelatihan serta teknis fungsional;
- i. perumusan pedoman, pelaksanaan dan jadwal latihan;
- j. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis personil Satpol PP;
- k. pelaksanaan peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar anggota Satpol PP yang meliputi pelatihan baris berbaris, kesamaptaan, beladiri, pencarian dan penyelamatan;
- l. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pengamanan, pengawalan, deteksi dini dan cegah dini, intelijen dan PPNS;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis kemampuan dan keterampilan anggota Satpol PP; m.
- n. penyiapan bahan persyaratan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Satpol PP;.
- o. pelaksanaan ketatau sahaan ;
- p. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ketertiban Umurn Dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## Bagian Kelima

:

## BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KEBAI(ARAN

## Pasal 22

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Sa[uan dalam melaksanakan urlrsan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat serta penyelamatan kebakaran.

## Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perlindungan Masyarakat Dan Kebakaran menyelenggarakan fungsi

- b penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis Bidang Perlindungan Masyarakat dan kebakaran;
- a penyusunan rencana dan program kerja bidang Perlindungan Masyarakat dan kebakaran;
- pelaksanaan koordinasi bidang Perlindungan Masyarakat kebakaran;
- d. penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat;
- f pelaksanaan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- e pelaksanaan rekruitmen anggota perlindungan masyarakat;
- penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan perlindungan masyarakat
- i pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
- h pelaksanaan pengorganisasian satuan perlindungan masyarakat untuk menanggulangi dan memperkecil akibat bencana perang, bencana alam dan ulah manusia;
- j. pelaksanaan pendataan, pemetaan dan pengembangan potensi sumber daya perlindungan masyarakat;
- 1 pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- k penyusunan rencana penyelenggaraan penataran /latihan dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat
- m pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan\_
- 0 pembinaan kualitas personil dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan;
- n penyusunan petunjuk teknis lingkup bina kualitas personil, bina keselamatan dan kebakaran, pengembangan sarana dan prasarana;
- p pelaksanaan bimbingan dan koordinasi pemberian perlindungan terhadap korban bencana, kerusuhan dan kecelakaan;
- 9 pengurusan korban bencana, kerusuhan dan kecelakaan;
- pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan;
- pembinaan keselamatan dan kebakaran;
- t. pelaksanaan koordinasi, monitoring evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pembinaan dan pengembangan;
- u pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

- V pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- W dan fungsinya.

## Paragraf 1 Seksi Perlindungan Masyarakat dan

## Bina Potensi Masyarakat

## Pasal 24

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e 1, mempunyai tugas melaksanakan urusan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat. angka
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi
4. b penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Perlindungan Masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- d. penyiapan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat tingkat desa dan kelurahan dalam wilayah Kabupaten;
6. c pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
7. e penggalakan pos keamanan keliling (Poskamling)
8. g pelaksanaan rekruitmen anggota perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem perlindungan masyarakat;
10. h pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat;
- j. penyusunan data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
- i. penghimpun dan penganalisa data bina potensi masyarakat;
- k. penyusunan potensi kerawanan sosial masyarakat; peta
14. m pelaksanaan pengembangan potensi masyarakat;
15. 1 pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi /lembaga / pihak terkait dalam rangka pembinaan pencegahan terjadinya konflik (kerawanan) masyarakat;
16. n pelaksanaan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;

- 0 penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan TNI / Polri dan instansi terkait dalam pembinaan potensi masyarakat;
- 9 pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran; dan
- p pelaksanaan ketatausahaan;
- I. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

## Pasal 25

- (1) Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pecegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. pelaksanaan penilaian teknis ijin bangunan dan pengguna bahan alat pemadam api ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat;
6. pelaksanaan pemetaan dan pendataan titik rawan kebakaran;
7. e pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
8. 8 penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan;
9. f penyiapan bahan pembinaan kualitas personil dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan pengurusan korban bencana, kerusuhan dan kecelakaan;
11. J pelaksanaan ketatausahaan;
12. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
13. k pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran; dan
14. 1 pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

## UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

## Pasal 26

- (1) UPTD sebgaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksapra teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas.
2. (21 Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan sub urLtsan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
3. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. (3)
4. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi: (4)
- a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas.

## Pasal 27

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian T\rgas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Btrpati tersendiri.

## BAB VI

## UNIT PELAKSANA SATPOL PP KECAMATAN

## Pasal 28

- Pada kecamatan dibentuk unit Pelaksana Satpol pp Kecamatan yang pelaksanfrannya cliatur Peraturan Bupati tersendiri. (1)
- Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) clipimpin oleh Kepala Satuan. (2)
- Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di kecamatan. (3)
- Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. (4)

## Pasal 29

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam rnelaksanakan tuga s dibidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat di wilayah Kecamatan

## Pasal 3O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan' ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- b. penyampaian dan pelaporan kegiatan kejadian insidentil penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- d. pelaksanaan tindakan administratif clan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten.
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan

## BAB VII

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 31

- Kelompok Jabatan Fungsionar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hun,f g terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (1)
- setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati . : (2)
- Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban keda sesuai peraturan pei'undang-undangan yang berlaku. (3)
- Pembinaan terhadap tenaga fungsional dr,lakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (41

## BAB VIII

## TATA KERJA

## Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Brdang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok .Iabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas wajitl menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-mhsing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan. (21
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (3)
4. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (41
5. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (s)

## BAB IX

## PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 33

- (1) Kepala Satuan diangkat dan .diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai denga.n Peraturan perundangundangan yang berlaku.

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi s