PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP Nomor 12 Tahun 2015 tentang PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2014 (berlaku 06 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 1 TAHUN 2015 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP,
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2014, perlu dilakukan perhitungan terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
3. Mengingat 1.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4614);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2014 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2014 Nomor 05).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENSUMENEP dan BUPATI SUMENEP
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan arus kas; dan
- d. catatan atas laporan keuangan.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:
- a. Pendapatan
Rp. 1.647.362.227.719,17
- b. Belanja
Rp. 1.607.328.844.636,22
Surplus
Rp.
40.033.383.082,95
- c. Pembiayaan
1. Penerimaan
2. Pengeluaran
Pembiayaan Netto
Rp. 290.885.683.089,53
Rp. 55.184.340.000,00
- d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp. 235.701.343.089,53
- Rp. 275.734.726.172,48
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
- ( 1).
- Selisih target dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 41.158.579.065,17 dengan rincian sebagai berikut:
Anggaran Pendapatan setelah Perubahan
Rp.1.772.227.628.190,00
- b. Realisasi
Rp.1.647.362.227.719,17
Kelebihan Target Pendapatan
Rp.
41.158.579.065,17
- (2). Selisih anggaran dengan realisasi Rp. 164.898.783.553,78 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Belanja setelah Perubahan b. Realisasi
belanja
sejumlah
Rp.1.625.305.835.296,00 Rp.1.607 .328.844.636,22
Efisiensi Belanja
Rp.
164.898.783.553,78
.
Selisih
anggaran
dengan
realisasi
surplus/ defisit
sejumlah
Rp. 206.057.362.618,95 dengan rincian sebagai berikut:
Surplus/defisit setelah Perubahan
Rp. (166.023.979.536,00)
- b. Realisasi
Rp.
40.033.383.082,95
Selisih Lebih
Rp. 206.057.362.618,95
- (4). berikut:
- Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan dengan rincian sebagai
- a. Penerimaan
1. Setelah Perubahan
2. Realisasi
Selisih Le bih
- b. Pengeluaran
1. Setelah Perubahan
2. Realisasi
Selisih Kurang
Rp.
290.441.139.725,00
Rp. 290.885.683.089,53
Rp.
444.543.364,53
Rp. 124.417.160.189,00
Rp.
55.184.340.000,00
Rp.
69.232.820.189,00
\_
- (5). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan Rp. 69.677.363.553,53 dengan rincian sebagai berikut: Neto sejumlah
- a. Anggaran pembiayaan neto Setelah Perubahan
- b. Realisasi
Selisih Le bih
Rp. 166.023.979.536,00
Rp. 235.701.343.089,53
Rp.
69.677.363.553,53
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 se bagai berikut :
- a. Jumlah Aktiva
- b. Jumlah Utang
- c. Jumlah Ekuitas Dana
Rp.3.321. 728.558. 719, 16
Rp.
2.383.667.886,80
Rp.3.319.344.890.832,36
Pasal 5
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:
- a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2014
Rp. 284.611.987.513,22
- b. Arus Kas dari aktivitas Operasi
Rp. 309.015.869.150,07
- c. Arus Kas dari aktivitas Investasi Aset non Keuangan
- d. Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan
Rp. (276.074.332.206,54)
Rp.
(54.739.796.636,00)
Rp.
0,00
- Rp. f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2014
275.763.227.732,02
- e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran
Pasal 6
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.
Pasal 7
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijelaskan lebih lanjut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

Lampiran I. 1

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

Lampiran I.5

Lampiran I.6

Ringkasan Laporan Realisasi APBD;

Ringkasan laporan realisasi angggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Daftar Piutang Daerah

Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)

Lampiran I.7

Lampiran I.8

Lampiran I.9

Lampiran I.10 :

Lampiran I.11 :

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya.

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.

Daftar Dana Cadangan Daerah

Daftar Penjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

## Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep



BUP MENEP

••

--~ RO KARIM, MSi

Diundangkan di : Sumenep

pada tanggal

: 5 Agustus 2015

SEKRETARIS DA

H KABUPATEN

SU EP

Drs. H I OETARTO M.Si

Pembin

Ut ma Madya

NIP

580 18 198107 1 002

LEMBARA DA RAH KABUPATEN SUMENEP TAHON 2015 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 206-1/2015

## LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

NOMOR

TANGGAL

Tahun 2015

05 AUG 2015

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | JUMLAH REALISASI | LEBIH / (SISA) | % |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.606.203.648.654,00 | 1.647.362.227.719,17 | 41.158.579.065,17 | 102,56 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 143.671.121.947,00 | 162.371.865.154,17 | 18.700.743.207,17 | 113,02 |
| 4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 17.616.525.497,00 | 14.513.053.554,55 | (3.103.471.942,45) | 82,38 |
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 17.079.119.550,00 | 15.794.071.399,00 | (1.285.048.151,00) | 92,48 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 14.264.500.000,00 | 11.907.362.458,91 | (2.357.137.541,09) | 83,48 |
| 4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 94.710.976.900,00 | 120.157.377.741,71 | 25.446.400.841,71 | 126,87 |
| 4.2 | DANA PERIMBANGAN | 1.193.856.290.082,00 | 1.219.793.909.333,00 | 25.937.619.251,00 | 102,17 |
| 4.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 145.446.645.082,00 | 171.384.264.333,00 | 25.937.619.251,00 | 117,83 |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 984.839.445.000,00 | 984.839.445.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 63.570.200.000,00 | 63.570.200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 268.676.236.625,00 | 265.196.453.232,00 | (3.479.783.393,00) | 98,70 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 859.840.000,00 | 1.098.027.925,00 | 238.187.925,00 | 127,70 |
| 4.3.3 | Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya | 45.963.272.625,00 | 44.641.376.307,00 | (1.321.896.318,00) | 97,12 |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 175.635.664.000,00 | 173.152.039.000,00 | (2.483.625.000,00) | 98,59 |
| 4.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 46.047.460.000,00 | 46.305.010.000,00 | 257.550.000,00 | 100,56 |
| 4.3.6 | Bantuan Keuangan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Kelompok Masyarakat/ individu | 170.000.000,00 | 0,00 | (170.000.000,00) | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | JUMLAH REALISASI | LEBIH / (SISA) | % |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4- 3 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 1.772.227.628.190,00 | 1.607.328.844.636,22 | (164.898.783.553,78) | 90,70 |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.082.550.852.763,00 | 1.021.300.512.004,20 | (61.250.340.758,80) | 94,34 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 895.110.589.919,00 | 848.364.146.944,20 | (46.746.442.974,80) | 94,78 |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 93.643.250.000,00 | 83.214.089.100,00 | (10.429.160.900,00) | 88,86 |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 4.688.400.000,00 | 3.820.550.000,00 | (867.850.000,00) | 81,49 |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 85.108.612.844,00 | 83.979.354.960,00 | (1.129.257.884,00) | 98,67 |
| 5.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 4.000.000.000,00 | 1.922.371.000,00 | (2.077.629.000,00) | 48,06 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 689.676.775.427,00 | 586.028.332.632,02 | (103.648.442.794,98) | 84,97 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 54.060.611.919,00 | 48.470.492.942,00 | (5.590.118.977,00) | 89,66 |
| 5.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | 310.844.134.092,00 | 259.772.481.458,48 | (51.071.652.633,52) | 83,57 |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 324.772.029.416,00 | 277.785.358.231,54 | (46.986.671.184,46) | 85,53 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (166.023.979.536,00) | 40.033.383.082,95 | 206.057.362.618,95 | (24,11) |

\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_j

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | JUMLAH REALISASI | LEBIH / (SISA) | % |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4- 3 | 6 |
| 6 6.1 | PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 290.441.139.725,00 | 290.885.683.089,53 | 444.543.364,53 | 100,15 |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 290.441.139.725,00 | 290.441.139.725,53 | 0,53 | 100,00 |
| 6.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 0,00 | 444.543.364,00 | 444.543.364,00 | 100,00 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 124.417.160.189,00 | 55.184.340.000,00 | (69.232.820.189,00) | 44,35 |
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 31.884.340.000,00 | 31.884.340.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal {lnvestasi) Pemerintah Daerah | 92.532.820.189,00 | 23.300.000.000,00 | (69.232.820.189,00) | 25,18 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 166.023.979.536,00 | 235.701.343.089,53 | 69.677.363.553,53 | 141,97 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN T AHUN BERKENAAN | 0,00 | 275.734.726.172,48 | 275.734.726.172,48 :. '. -.,...,,_ | 100,00 |

LAMPIRAN 1.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

~~:i:AL

\ 1 Tabub2°iu G 2015

## PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

| NO | Uraian Rincian Piutang | Tahun Pengakuan Piutang | Saldo Awai Piutang (Rp) | Penambahan Piutang (Rp) | Pengurangan Piutang (Rp) | Saldo Akhir Piutang (Rp) |
|------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5-6 |
| 1 | Piutang Pajak | 2014 | 793.386.276,00 | 12.580.890.333,00 | 881.639.602,58 | 12.492.637.006,42 |
| 2 | Piutang Retribusi | 2014 | 56.284.000,00 | 15.015.000,00 | 18.861.600,00 | 52.437.400,00 |
| 3 | Piutang Dana Bagi Hasil | 2014 | 10.549.871.933,33 | 6.917.027.409,81 | 3.085.867.026,03 | 14.381.032.317,11 |
| 4 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 2014 | 193.936.250,00 | 7.000.000,00 | 114.402.924,00 | 86.533.326,00 |
| 5 | Piutang Lain-lain | 2014 | 11.860.585.413,21 | 1.030.460.010,64 | 0,00 | 12.891.045.423,85 |
| | JUMLAH | | 23.454.063.872,54 | 20.550.392.753,45 | 4.100.771.152,61 | 39.903.685.473,38 |


BUPATI SUMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

## PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH


## TAHUN ANGGARAN 2014

| NO | Tahun Penyertaan Modal | Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga | DasarHukum Penyertaan | Bentuk Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah | Jumlah Penyertaan Modal Daerah | Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun (Rp) | Penyertaan Modal Tahun ini | Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini | Sisa Modal yang belum disertakan | Hasil Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah Tahun ini | Jumlah Modal (lnvestasi) yang diterima kembali tahun ini | Jumlah Sisa Modal (lnvestasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini (Rp) |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | (Rp) | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8 | 10 = 6 • 9 | 11 | 12 | 13=9-12 |
| 1 | 2014 | Bank Jalim Cab. Sumenep | Perda No. 7Th. 2012 | SAHAM | 36.057.107.750,00 | 36.057.107.750,00 | 0,00 | 36.057.107.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.057.107.750,00 |
| 2 | 2014 | PT. Sumekar Lines | Perda No. 7Th. 2003 | PENYERTAAN MODAL | 15.500.000.000,00 | 15.500.000.000,00 | 0,00 | 15.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500.000.000,00 |
| 3 | 2014 | BPRS | Perda No. 6Th. 2003 | PENYERTAAN MODAL | 83.300.000.000,00 | 60.000.000.000,00 | 23.300.000.000,00 | 83.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.300.000.000,00 |
| 4 | 2014 | PD. Sumekar | Perda No. 15 Th. 2003 | PENYERTAAN MODAL | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000.000,00 |
| 5 | 2014 | PDAM | Perda No. 21 Th. 1974 | PENYERTAAN MODAL | 15.782.796.883,00 | 15.782.796.883,00 | 0,00 | 15.782.796.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.782.796.883,00 |
| 6 | 2014 | PT. Wira Usaha Sumekar | | SAHAM | 7.453.692.348,40 | 7.453.692.348,40 | 0,00 | 7.453.692.348,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.453.692.348,40 |
| 7 | 2014 | BRI, BPRS, BNI, BTN, Bank JATIM Cab. Sumenep dan Cab. Kangean | Perda No. 19 Th. 2013 | (DEPOSITO) | 66.535.000.000,00 | 66.535.000.000,00 | 0,00 | 66.535.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.535.000.000,00 |
| | | JUMLAH | | | 224.682.596.981,40 | 201.382.596.981,40 | 23.300.000.000,00 | 224.682.596.981,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.682.596.981,40 |

BUP~ENEP

••r

Dr. KH. A. BUS O KARIM, M.Si


LAMPIRAN 1.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

=~~N=MiG=RAL~~==

1Taon 55 AUG 20,s

NOMOR

LAMPIRAN 1.7

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

NOMOR

: 1 Tahun 2015

-'-'-'-TAN'-'-=G-=-cGA=--L \_...,\_:

0 5 AUG 2015

## PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

| NO | Uraian | Saldo Awai (Rp) | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | Saldo Akhir (Rp) |
|-------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4-5 |
| I | Tanah | 288.666.234.922,00 | 19.927.605.233,00 | 0,00 | 308.593.840.155,00 |
| 1.1 | Tanah | 288.666.234.922,00 | 19.927.605.233,00 | 0,00 | 308.593.840.155,00 |
| II | Peralatan dan Mesin | 267.279.246.700,25 | 39.867.599.012,00 | 2.283.795.163,00 | 304.863.050.549,25 |
| 11.1 | Alat-alat Berat | 28.823.431.501,00 | 2.482.243.805,00 | 0,00 | 31.305.675.306,00 |
| 11.2 | Alat-alat Angkutan | 64.979.714.413,00 | 11.774.684.308,00 | 535.327.000,00 | 76.219.071.721,00 |
| 11.3 | Alat Bengkel | 6.713.562.600,00 | 907.662.500,00 | 24.177.500,00 | 7.597.047.600,00 |
| 11.4 | Alat Pertanian dan Petemakan | 7.279.519.650,00 | 242.399.000,00 | 3.750.000,00 | 7.518.168.650,00 |
| 11.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 93.322.211.487,75 | 14.500.693.710,00 | 1.444.824.663,00 | 106.378.080.534,75 |
| 11.6 | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 12.208.767.752,00 | 1.132.814.390,00 | 275.346.000,00 | 13.066.236.142,00 |
| II.7 | Alat Ukur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.8 | Alat-alat Kedokteran | 23.311.954.201,50 | 4-.791.837.849,00 | 0,00 | 28.103.792.050,50 |
| 11.9 | Alat Laboratorium | 30.450.555.095,00 | 4.025.063.450,00 | 0,00 | 34.475.618.545,00 |
| 11.10 | Alat Keamanan | 189.530.000,00 | 10.200.000,00 | 370.000,00 | 199.360.000,00 |
| Ill | Gedung dan Bangunan | 553.705.211.288,02 | 64.314.253.887,52 | 965.800.849,83 | 617.053.664.325,71 |
| 111.1 | Bangunan Gedung | 542.629.980.478,32 | 56.939.442.287,52 | 965.800.849,83 | 598.603.621.916,01 |
| 111.2 | Bangunan Monumen | 11.075.230.809,70 | 7.374.811.600,00 | 0,00 | 18.450.042.409,70 |

| NO | Uraian | Saldo Awai (Rp) | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | Saldo Akhir (Rp) |
|--------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4-5 |
| IV | Jalan, lrigasi, dan Jaringan | 1.325.612.142.426,91 | 156.080.815.030,40 | 11.238.636.920,00 | 1.470.454.320.537,31 |
| IV.1 | Jalan dan Jembatan | 1.032.923.554.301,13 | 100.206.677.610,40 | 9.477.277.520,00 | 1.123.652.954.391,53 |
| IV.2 | Bangunan Air (lrigasi) | 198.365.053.458,29 | 22.628.968.420,00 | 5.592.000,00 | 220.988.429.878,29 |
| IV.3 | lnstalasi | 17.741.919.509,00 | 8.821.752.000,00 | 0,00 | 26.563.671.509,00 |
| IV.4 | Jaringan | 76.581.615.158,49 | 24.423.417.000,00 | 1.755.767.400,00 | 99.249.264.758,49 |
| V | Aset Tetap Lainnya | 29.841.358.418,80 | 2.933.403.525,00 | 1.776.339.800,00 | 30.998.422.143,80 |
| V.1 | Buku dan Perpustakaan | 26.536.289.746,00 | 2.854.707.525,00 | 2.494.800,00 | 29.388.502.471,00 |
| V.2 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan | 540.826.450,00 | 7.000.000,00 | 15.000,00 | 547.811.450,00 |
| V.3 | Hewan/Ternak dan Tumbuhan | 994.312.222,80 | 71.696.000,00 | 3.900.000,00 | 1.062.108.222,80 |
| V.4 | Lainnya | 1.769.930.000,00 | 0,00 | 1.769.930.000,00 | 0,00 |
| VI | Konstruksi dalam Pengerjaan | 11.196.510.214,00 | 3.743.667.450,00 | 5.402.026.975,00 | 9.538.150.689,00 |
| Vl.1 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 11.196.510.214,00 | 3.743.667.450,00 | 5.402.026.975,00 | 9.538.150.689,00 |
| VII | Akumulasi Penyusutan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vll.1 | Akumulasi Penyusutan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH | JUMLAH | 2.476.300.703.969,98 | 286.867.344.137,92 | 21.666.599.707,83 | 2.741.501.448.400,07 |


Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

BUPATISUMENEP

LAMPIRAN 1.8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

NOMOR

: Z015

1 Ta1Jktn,.201~UG : U:) A

TANGGAL

## DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA

## PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2014

| NO | Uraian Aset Lainnya | SaldoAwal (Rp) | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | Saldo Akhir (Rp) |
|------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4-5 |
| 1 | Tagihan Penjualan Angsuran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Tuntutan Perbendaharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tuntutan Ganti Rugi | 62.530.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 52.530.000,00 |
| 4 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 14.230.429.653,00 | 0,00 | 0,00 | 14.230.429.653,00 |
| 5 | Aset Tak Berwujud | 14.904.506.600,00 | 2.223.039.000,00 | 0,00 | 17.127.545.600,00 |
| 6 | Aset Lain-Lain | 8.763.486.103,00 | 0,00 | 172.873.500,00 | 8.590.612.603,00 |
| 7 | Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi | (62.530.000,00) | 0,00 | (10.000.000,00) | (52.530.000,00) |
| | JUMLAH | 37.898.422.356,00 | 2.223.039.000,00 | 172.873.500,00 | 39.948.587.856,00 |


Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

BUPATLSUMENEP

LAMPIRAN 1.9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

NOMOR

TANGGAL

## DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2014

| | JUMLAH REALISASI TAHUN N•2, TAHUN N-1, TAHUN N | | JUMLAH AKUMULASI REALISASI s.d | JUMLAHYANG DIANGGARKAN DALAMAPBD |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| KODE REKENING | REALISASI REALISASI TAHUN TAHUN N-2 N-1 | REALISASI TAHUN N | AKHIR TAHUN N | TAHUN BERIKUTNYA |
| 1 | 3 4 | 5 | 6=3+4+5 | 7 |


BUP~ENEP

-~

Dr. KH. A. BUS RO KARIM, M.Si

LAMPIRAN 1.10

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

~f:i:AL

==

1Ta055 AUG 201~

## PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

| NO | Tujuan Pembentukan Dana Cadangan | DasarHukum Pembentukan Dana Cadangan | Jumlah Dana Cadangan yang direncanakan (Rp) | SaldoAwal (Rp) | Transfer dari Kas Daerah (Rp) | Transfer ke Kas Daerah (Rp) | Saldo Akhir (Rp) | Sisa Dana yang belum dicadangkan (Rp) |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pilkada Tahun 2015 | Perda | 20.000.000.000,00 | 16.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | | 20.000.000.000,00 | 0,00 |
| | | No. 03 Tahun 2010 | | | | | | |
| 2 | Pengadaan Kapal Motor | Perda | 31.000.000.000,00 | 0,00 | 27.844.340.000,00 | | 27.844.340.000,00 | 3.155.660.000,00 |
| 2 | Penumpang 2016 | No. 02 Tahun 2014 | | | | | | |
| JUMLAH | JUMLAH | | 51.000.000.000,00 | 16.000.000.000,00 | 31.844.340.000,00 | | 47.844.340.000,00 | 3.155.660.000,00 |


BUP~ENEP

•

•r

Dr. KH. A. BU YRO KARIM, M.Si

LAMPIRAN 1.11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

NOMOR

: 1Tahun 2015

TANGGAL

=

0 5 AUG 201~

## PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

| NO | Pinjaman Daerah | DasarHukum Pinjaman/Obligasi | Tanggal/TahunPerjanjian Pinjaman/Obligasi | Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (RpNalas) | Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) | Persentase Sunga Pinjaman % | Penggunaan Pinjaman | Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun lni | Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun lni | Jumlah Sisa Pembayaran | Jumlah Sisa Pembayaran |
|--------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sumber | Pinjaman Daerah | DasarHukum Pinjaman/Obligasi | Tanggal/TahunPerjanjian Pinjaman/Obligasi | Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (RpNalas) | Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) | Persentase Sunga Pinjaman % | Penggunaan Pinjaman | Pokok Pinjaman Daerah (Rp) | Bunga(Rp) | Pokok Pinjaman Daerah | Bunga(Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | |