PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 1/E Tahun 2011 tentang ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku 3 Januari 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa yang Beredar di Pasar;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan, Formula Pupuk Anorganik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/ OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/MDAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 7/MDAG/PER/2/2009;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 28/Permentan/ SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
Menetapkan :
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
25. Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Malang.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV. 9. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan. 10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang. 11. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura termasuk usaha perkebunan rakyat, usaha budidaya tanaman hijauan makanan ternak dan usaha budidaya ikan atau udang yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan ijin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 13. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak. 14. Pembudidaya Ikan atau Udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang. 15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA, SP 36) dan pupuk organik di dalam negeri.

Penandatangan: 16. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Penandatangan: 17. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian. 18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak dan/atau pembudidaya ikan atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial, ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

Penandatangan: 20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota di tingkat Kota.

Distribusi: 21. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini-1 sampai dengan ke Lini IV (pengecer resmi). ## BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 2 - (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar. - (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. ## BAB III ## ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 3 Alokasi kebutuhan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal 4

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dipenuhi realokasi antar wilayah.

- (2) Realokasi antar kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Ketua KP3 Kota Malang.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Ketua KP3 Kota Malang, sambil menunggu penetapan Walikota guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

## Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di daerah pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan KP3 Kota Malang, produsen pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

## BAB IV

## PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas pupuk an-organik (Urea, ZA, SP-36, NPK) dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Petrokimia Gresik.

## Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan : Pupuk Bersubsidi Pemerintah

## Barang dalam Pengawasan

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
- a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;

- b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota Malang melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pupuk berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

## Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Ketentuan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam kemasan 50 kg, dan 40 kg atau 20 kg yang dibeli petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai.

- a.

- Pupuk Urea

- Rp. 1.600,00/kg

- b. Pupuk SP-36

: Rp. 2.000,00/kg

- c.

- Pupuk ZA

: Rp. 1.400,00/kg

- d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) :

Rp. 2.300,00/kg

- e.

- Pupuk Organik

- 

Rp. 500,00/kg

## Pasal 10

Produsen sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

## BAB V

## PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Diundangkan di Malang pada tanggal 3 Januari 2011

## SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580415 198403 1 012

## BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003

## Pasal 12

- (1) KP 3 Kota Malang wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP 3 Kota Malang dalam melaksanakan pengawasan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

## Pasal 13

KP 3 Kota Malang wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur.

## BAB VI PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA MALANG, ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP