PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor MOR Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2014; 3. 1 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '�20\; 2. Undang-Undarl:g 1 · -, .'mun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun �009 tentang Kesejahteraan. Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 6.Undang-Undang ... .. oooou :. .\_... (berlaku 2 Januari 2014)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2014;
3. 1 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '�20\;
2. Undang-Undarl:g 1 · -, .'mun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun �009 tentang Kesejahteraan. Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang ...
.. oooou :.
1
1
I
.\_...
Menetapkan
6. Tah 2011 ten tang Undang-Undang Nornor 12 un Lembaran Pembentukan Peraturan Perundang-Undang� 2 �ambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 234 · . Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor' 5 ),
7. Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2012 tentang Pangan . · T hun 2012 Nomor (Lembaran Negara Repubhk Indonesia a . 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Tahun 2002 tentang Republik Indonesia Lembaran '.'legara Peraturan Pemerintah Nomor 68 Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4254); 8.
4. ten tang Negara 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 8);
5. IO. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara8:n Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4593);
6. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan];
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang.
-
...
- 2 d !ah B ti dan Perangkat . Pemerintah Kabupaten a a upa I b I P erintah Ka upaten Daerah sebagai Unsur Penye enggara em Sin tang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Beras Untuk Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat RASKJN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
5. RTS-PM Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS Biro Pusat Statistik Tahun 2008 di desa/kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawa\_rah desa/kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penenma Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah yang disahkan oleh Camat.
6. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah mertrpakari forum musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang mehbatkan aparat desa/kelurahan, kelompok . mas;(ara�at desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
7. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada pelaksana distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pernerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG.
8. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
9. Kelompok Kerja adalah sekelompok masyarakat desa/kelurahan yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
10. Warung Desa yang selanjutnya disingkat Wardes adalah lembaga ekonomi di tingkat desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin.
- 1 1 . Kelompok Masyarakat yang selanjutnya ,disingkat Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat di desa/.kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
12. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-\_PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HPB Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
13. Satk�r Ras� adalah satuan kerja pelaksana distribusi Ras� yang di'�entuk oleh Divisi Regional (Divre)/Sub Divisi Regional (S��vr�)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG b:rdin dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat �enntah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog.
"
- b medium kondisi baik 14. Kualitas Beras Bulog adalah k ert":as beras sebagaimana sesuai dengan persyaratan u K a lb··akan Perberasan yang k ; Pres1den e · J dialur dalam lnstru 8
- berlaku. f pertemuan I K I han adalah orurn 1 5. Musyawarah Desa e ura /k I han yang melibatkan musyawarah di tingkat desa e �-t RTS-PM Raskin dari aparat desa/kelurahan dan perwa 1 an t (SLS) setingkat L. kungan Setempa setiap satuan mg d ftar narna RTS-PM. dusun/RW untuk menetapkan a
- ) d lah forum pertemuan 16. Musyawarah K�camatan (Muscaro :eli�atkan camat, kepala musyawarah di kecamatan yang! . untuk melakukan desa/lurah dan aparat terkait amnya tidak mengubah koordinasi penyesuaian pagu dengan jumlah pagu kecamatan. R kin
- . t m penyaluran as 17. Padat Karya Raskin adal� sis e an pemberdayaan kepada RTS-PM yang dikaitkand. de�fkan bekerja untuk masyarakat dimana par9: �TS-PM ;;:JI dengan diberikan meningkatkan produktivitas dae T bus Raskin oleh kompensasi pembayaran. harga e Pemerintah Daerah melalui APBD. .
- . Manfaat adalah kegiatan 18. Pemutakhiran daftar �enenma d Basis Data Terpadu validasi RTS-PM yang didasarkan h p a - � k RTS-PM Raskin oleh Mudes/Muskel untuk meng asi an yang tepat dan dituangkan dalam DPM - l.
- ( J klak) adalah panduan 19. Petunjuk Pelaksanaan . u di ti kat provinsi yang pelaksanaan Program Raskin I mg b . disusun sesuai dengan situasi dan ko':1disi setempat se agar penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
20. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelak�anaan Program Raskin di tingkat kabupa�e.n/�ota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi di kabupaten/kota sebagai penajaman dari Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Umum Raskin.
21. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindu�g�n Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.P.
22. RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disyahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI dan data Rumah Tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan. Kepesertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014 bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin Tahun 2014.
23. Satker Raskin adalah Satuan Kerja Pelaksana Penyaluran Ras�n yang di�ntuk oleh Divisi Regional (Divre) Sub Divisi Regional (Su�1vre)/. Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri ?an Ketua dan Anggota yang diangkat dengan Surat Penntah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kansilog.
24. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014 adalah Surat yang diberikan kepada' Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel Tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
...
25. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
26. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau Jokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/ kelurahan, a tau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Divre/ Subdivre/ Kansilog Perum BULOG.
27. Warung Desa (Wardes) adalah Jembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin.
Pasal 2
- ( 1 ) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sintang Tahun 2014 mengacu kepada Pedoman Umum Raskin 2014 dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Raskin Kabupaten Sintang Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2014 mengacu pada Pedoman Umum Raskin Tahun 2014, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Raskin Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.


Ditetapkan di Sintang pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI SINTANG,

� /

MILTON CROSBY


## t,; ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DABRAII KABUPATEN SINTABG TABUN 2014 NOIIOR 1

""

r

:

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

1 TAHUN 2014

TANGGAL

2 JANUARI 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KABCPATEN SINTANG TAHUN 2014

LAMPIRAN

## PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN� DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014

## BAB. I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu universal Declaration of Human Right 1948, Rome of Declaration food Security and World Food Summit 1996, Millenium Development Goals (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada Tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan rnasyar'akat dan memberikan ...\_...\_..\_ '-' .\_ f:&gt;o--.,. J ...,. f:, &amp;ol.&amp;. V&amp; .. ,6. ..., ...,...\_.\_ V t"'"' ..\_ \_ ..., -'-",., U,A..&amp;. &amp;·J-· n ... ...l,.. 1-.. 1 - 'l,f,.. \_ + f") () 1 ? ,.. ,... 1 t .. ..-.. -: 1 .. : ________________J: T ..J ,.. ... ! + -�,...+ · 1 1 .., '7 0/ ,... + ,... , , c 1 : :+ .. , ,..1 ,.., \_ \_ ..\_ :1,... t:,. tJ"'l 01. \_.,... ,.., ,.. . . . . · · . . . . . . · · ,=. · . . . · . . . ·.::,-··-�JV· . . . . . . . . . . . . . · . ; . -·. \.. , ., 1 n,..1,... \_: r, n , ,.., n ... \_; ..-1 ... + 1 : ________________ 1 .. : + 1,... .. , 1 i... o · rr ... ... ...,. -\_..,, -· --: ""'""''" '"' ...,. c;-::;c...,"..l ..., �:.:1 .. � �;;:.G.::. �-:.gg�

n ... \_..J .. .. ..J .. .. 1 .. ,\_...1 ... - ... ! ... nC' n, - ... ... :1,.. ---.-::-,1---- ... - ... : 1... - - -- --\... ... ... ... · -------·-- ... \_ -!-'---- -.J .. .. \_ : \_ IJ\,,J.CA...&gt; Ut...tJ.J.J.CA. '----- --'----­ ·.··.·· , ...· · · "···.'·.··"·· 1 ... \_ \_ .. .. \_ \_ · n..v.a.J...&gt;YJ.J.J...&gt;J. "-""---·­ .a. ,u'-.c.4-£C41.U ... � , . . ; . , , , �-.···f',·."·' . · . · �'-· . , . . 7 ·.. �·.,., . . . . , . .. . . . ::;: ,nnc, ,..." 1 1 , ,..., ... u,..c..v.1.. .,. , . n.r,:.,/ J.LVVO../ LQ..l..&amp;.U.L.L, .&amp;. .L.L�Cl.J.tU. , v Af"./ .1.Ln'Cl./ 1.,GU.1., .. .. u.1., V\.,..,Cl.J..Lf:; vu �,: ________________,· i�ona..,· �.LY.L.L. �\.,.L.&amp;.r,:.,c::u.a. L------!-..J! 1 .. ---..l!·----!---1 1 .. -L!..J ·· L-!1 .. - - - ! - 1 --1!·!1 .. ----· 1 · n,\.,J..I.J.UYtJGU.L UGUA i&gt;V.-:t.lCU.t tJV.LJ.UA .L.LJ.O..UtJu.J.J. \.,n,V.LJ.VJ..LJ.i, ---L--------·---1 -1--r -" . .. ·.·· ... i.· · ..:&lt;'-· · .i.· ... a.,: . ..\_.\_,.;..;.-c.:-l. i.U"a.-i.-...i..i. \_\_\_\_\_ 1 .. :1.. ... 1 --!-1-1 .. J..i..i.'.·.i.i.j.:.,'C-U 0 "-.i·.i-'.I.I.J...\_.:.,...i.L j.:,, ' . ;·.· . . ..: . · · r ,.\_ .J \_ , \_\_ ·.t.v .. .. , :. ... .. &amp; .. L--L---! ,\_. · -.. , · . '-"·r"'I'·""-- -- \_,\_ i.·. � · 1-"- ... 0/ adalah ckaa ual u aunUla

Du.·n ... \_ ..., \_\_: \_ ... n ... ... , .. !\_ 'T" ... 1... . .. \_ LC..4.. .I. \.o.L.1.\.,J. .lJ.J...Ll.4 .l'-.U.."".l.\,...L.L..L .L U.L.LUJ...L ··---.. ... , .. .. ----------... ... . . . . . , ' �'"'·-' , · \ 1 -. 1 A --- ... --...1 ... 1,..., ... -.. 1 l i i U "--. ... 1,.., ., ,. \_ ; ti I i . -. ... .. ... \_ ... , ... , .. .. � ;;\_ ... \_ ... \_ a..n.cu..&amp;. u..l.lJQ.fl',.&amp;.n,CI...L.l V.L\.,.LJ. J. .U..lJ. 4\.VVJ. \.U.J.4Cl.li&gt;.L A\.,f,,ICI.\..LQ. J.UJ.J. .a.,c;&amp;..:,.n,.u4 .l.�U\A...,Q.L\.,44/·��VLQ. --1·---··--- ""----- n--1 .. !-""-1... .. . \_ l"\ n , "" .L \.Q.J.J..L.&amp;..LQ..L J. LC4.&amp;' ..\_.,CA.J. Q.L f,,I CA. \ ,. u ; ..t. Uc.t..L CA.\. �CA.CA.L 201 ^ 722

Program Raskin merupakan implementasi dari lnstruksi Presiden tentang kebijakan Perberasan menginstruksikan menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian tertentu, serta gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Di samping itu program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat rnaupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

## BAB II

## TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

## A.Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS-PM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras

## B. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2013 di Kabupaten Sintang adalah berkurangnya beban pengeluaran 25.149 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 4,526.820 kg selama 12 bulan dengan harga tebus Rp 1.600 per kg netto di TD.

## C. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah :

1. Stabilisasi harga beras di pasaran;
2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600 / kg dan menjaga stok pangan nasional;
3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran sek8;1i�s mekanisme perlindungan sosial dan penanggulang� kemiskinan;
4. Peningkatan aks�s pang?-° baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS·

'

6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Sebagai pasar bagi basil tani padi;

## BABW

## PENGELOLAAN DAN' PENGORGAN'ISASIAN'

## 1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin . memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landa� ata� acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian ke�atan, yang �iy�ni mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun pnns1p-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

·

- a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Saaaran Penerima Manfaat (RTSPM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
- b. Tranaparanai, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. Partiaipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.
- d. Akuntabilitaa, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

## 2. Pengorganiaaaian · : -.

program dan Raskin mulai tingkat Pelaksana Distribusi pelaksanaan Tim Koordinasi kecamatan dan Untuk mengefektifkan pertanggungjawabannya, dibentuk pusat, provinsi, kabupaten/kota, Raskin di tingkat desa/kelurahan.

Penanggung jawab pelaksanaan program Raskin di provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

- a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Bupati Sintang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sintang dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut:

## 1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang adalah pelaksana program Raskin di Kabupaten Sintang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sintang.

## 2) Tugaa

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.

## 3) Fungal

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi perencanaan dan penganggaran program Raskin di Kabupaten Sintang.
- b) Penetapan Pagu Raskin Data RTS-PM.
- c) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program Raskin.
- d) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi program Raskin di Kabupaten Sin tang.
- e) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Sin tang.

...

"

4)

- Koordinasi Raskin Koordina·i Raskin Kabupaten kepada Tim Raskin g) Pelaporan pelaksanaan Provinsi Kalimantan Baral.
- fungsi Tim Koordinasi Distribusi Raskin d elaksanaan tugas dan f) Pembinaan terha ap P p 1 ksana dan e a Raskin Kecamatan Desa/ Kelurahan.

Struktur dan

Keanggotaan

Tim

Sin tang

Sintang terdiri dari Penanggung Tim Koordinasi Raskin Kabupate� W kl Sekretaris dan beberapa Jawab, Pengarah, Ketua, Sekr:tar��dan a 'Perencanaan, Pelaksanaan koordinator bidang antara lam J arakat yang ditetapkan Distribusi, Monev dan Pengaduaan asy ' dengan Keputusan Bupati Sintang. . b t Sintang terdiri dari K di · Raskin Ka upa en Keanggotaan Tim oar masi K b t O Sintang antara lain · · t k it di tingkat a upa e unsur-unsur mstans1 er ai b rwenang dalarn Setda, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga I y;1�an e Pusat Statistik, pernberdayaan masyarakat, Dinas Sos1�, I a ketahanan pangan, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang a am b lain sesuai Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG dan lem aga dengan kondisi dan kebutuhan .

## b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

di Camat bertanggung jawab atas Pelaksanaan Program . Ra�kin wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai benkut:

## 1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah Pelaksana Program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## 2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di wilayahnya serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang.

## 3) Fungal

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan distribusi program Raskin di Kecamatan.
- b) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
- c) Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan.
- d) Penyediaan dan distribusi Raskin.
- e) Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin.
6. ij Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/ Kelurahan.
7. di Raskin Distribusi g) Pembinaan terhadap pelaksanaan Desa/ Kelurahan.
8. kepada Tim Koordinasi Raskin h) Pelaporan pelaksanaan Raskin Kabupaten Sintang.

Struktur dan Ke&amp;Jlllotaan Tim Koordinaal Raald

K

n

ecflDlatan

Tim ...

4)

..

z

Tim Koordinasi Raskin di Kecamatan terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa bidang antara lain Bidang Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Distribusi, Monitoring dan Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin kecamatan terdiri. dari unsur­ unsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lam Sekretans Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan dan Satker Raskin dan pihak terkait yang dipandang perlu.

## c. Pelaksana Diatribuai Raskin di Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk pelaksana penyaluran Raskin tingkat desa/kelurahan.

## l} Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

## 2} Tugaa

Pclaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan Raskin, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi Raskin.

## 3} Fungal

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker di Titik Distri busi.
- b) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).
- c) Penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Sub Divre/Kansilog Perum Bulog atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin.
- d) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Serita Acara Serah terima (BAST) dan Daftar Beras sesuai model DPM-2.
- e) Pengadministrasian distribusi Raskin kepada RTS-PM Raskin.

## d.Satker Rukin

## n Kedudubn

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab ke ada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatanny:. ·

## 21 Tupa

Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima/menolak, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana D' trib · I ik d · · · . IS USI, men�e esai an a mmistrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB Raskin serta menyetorkan HPD apabila dibayar tunai.

## 3) Funpi

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/ penolakan Raskin dari Gudang Bulog.
- b) Pengantaran dan penyerahan Raskin ke Pelaksana Distribusi di TD.
- c) Penggantian Raskin yang tidak · . memenuh1 standar (mutunya kurang batk).

- k · t bank dari d) Penerimaan HPB Raskin uang HPB atau bu ti se or HPB Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke Rekening Bulog.
- e) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di Kec�mat�n (model . MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima/kmtans1 dan Bukt1 Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
- f) 1 I k rugas antara Jain realisasi jumlah distribusi Pe aporan pe a sanaan , . d beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerJanya . kep� a Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum Bulog secara penodik setiap bulan.

## BAB IV

## PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan Penganggaran Program Raskin Tahun 2014 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Khusus untuk program Raskin, proses perencanaan dan penganggarannya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

## A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan Pagu Raskin dan RTS-PM Nasional hingga Desa/ Kelurahan.

- 1 . Penetapan RTS-PM.
- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTM yang terdaftar dalam PPLS - 1 1 BPS sebagai RTS di Desa/Kelurahan.
- b. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS­ PM setelah penetapan pagu Raskin oleh Tim Raskin Pusat, Gubernur dan Bupati/Walikota, rnaka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Mu scam.
2. Penetapan Titik Distribusi.
- Titik Distribusi ditetapkan di Kabupaten/Kota atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum Bulog setempat.
3. Penetapan Titik Bagi (TB)

Titik Bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepak.atan Kabupaten/Kota (Pelaksana Distribusi) dengan RTS PM antara Pemerintah -setempat.

## B.KebijakanPenganggarau.

Program Raskin merupakan Program Perlindun an . kluster I Program Penanggulangan Kemiski B g Sosial yang termasuk Nomor 23 Tahun 2013 tentang A:a;· erdasarkan Undang-Undang mengalokasikan dana Subsidi Pangan den an Tahun .. 2014, Pemerintah sebagai berikut : g kebiJak.an penganggaran

1. Anggaran Subsidi Raskin 2014 disediak. d Kementerian Keuangan kebiiak.an p � alam APBN Tahun 2014 DIPA . ' � emenntah Pu d ' Program Raskin hanya untuk peng d sat alam penganggaran di TD. a aan beras dan penyalurannya sampai

- Pangan Pasal 18 dan 58). Sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2012.t�:::� 900/2634/SJ tanggal �7 2. Dan Surat Edaran Ment�ri Dalame�:;e�rovinsi, kabupaten) antara. lam Mei 2013, maka pemermt� da. a an kut Raskin dari TD ke TB hingga untuk biaya operasional Raskin, bta� dg talangan Raskin, tambahan · · t b s Raskin, ana . un RTS-PM subs1d1 harga e u yang dttetapkan maup ' . d RTS PM di luar pagu . k alokasi Raskin kepa a -M di dalam pagu yang d1tetap an . . R ki ntuk RTS-P t tambahan alokast as in u . . I h Pemerintah
- BD ang d1sed1akan o e . . 3. Apabila dukungan dana AP k y p i maka diperlukan partis1pas1 Kabupaten/Kota belum mencu u , b Raskin di Titik Distribusi bah harga te us masyarakat tanpa me.nam J klak dan Juknis Kabupaten/Kota. kepada RTS-PM yang diatur dalam u

## BABV

## MEKANISME PELAKSANAAN

## A. Panduan Pelabanaan Program Raskin

- . di 1 k panduan pelaksanaan 1. Dalam pelaksanaan Program Raskm iper u an . ih k baik kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pi a d . Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa an Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan program Raskin.
2. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umuz:n (Peduz:n) Raskin, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin dan Petunjuk Tekms (Jukms) Raskin.
3. Pedoman Umum Raskin adalah panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedoman Umum Raskin berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program Raskin yang berlaku secara nasional. Tim Koordinasi Raskin Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun Pedoman Umum yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4. Untuk pelaksanaan di kabupaten diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang disebut' Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin). Ruang lingkup Juklak Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum Raskin. Juklak Raskin bersifat spesifik untuk ... + ; , .r \... 1 .,.,1 ; ...1 1,.. \_\_ =p l-.. \_; ;1 1 \...;; 1 .. - -· -· · - � ..\_ ... ... . \_\_ ..\_,.. ... ; ... ,..,. O,..\_...,..\_.: ________________,+...,\.. T?,..l,..,. .. ,-. ... +,... .,.J ., , l r, , ... ,... '-1 + · 1 , � � J. t...U,J.\.,J.J.J..I.LGI..J.J. J.�GLUUtJC.U .. lw.t.J., U.Un.u..1..1.5C: ________________n ... c: ________________nLo-... ,... ,... ., ...,, \... ., , ,...,1 ,.. .,. .,. ,,... ...,1 1 ' f' · . . . · · · . . . · ? . . · ? : ? · . . ? . . . . · · , J. �U-.&gt;J.GU, UUYc.&amp;.JC4. ucln .a:�Cart .. n.n lccal J "4H,f, -- ... \,,.t,.&amp;. .1. .. ... ...,'-4..,;'4'-�.i..i., '-"jj'4j''4 \.4.i..i.;..'-".i. .. .i..i..i.�.i..i.&amp;...,�-v: .i..i..i.V.V'-':V.l.i. �i...u. · '! · · · 1 ·· · ! · · · · spesifik kabupaten dalam pelaksanaan program R k. : ·· � ·· ·�-� ·· d as m, seperti dukungan sarana an prasarana serta masalah alam vaitu izeoiz fi ikli . . r . . , . , \_ , . n--'·'- ..J'-··-··- \_,\_ i, .,,. 0 , · -.. \_ra 1 , 1 1m dan lam-lam . . .\_... ... ... .. . \_ n- ... ; \_,.. ;
- 5 Untuk panduan pelaksanaan program Raskin di kabupaten / diperlukan yang dinamakan Petunjuk Teknis Program Raskin {Juknis Raskin} . Juklak Raskin. Juknis Raskin bersifat kota Rrang

'

..

.4.§!tJJ.

da di dalamnya berisikan Spesifik untuk kabupaten/kota tertentu yangt a /Kata Dukungan budaya . p intah Kabupa en · kebijakan masing-masmg emeri m Raskin upaya untuk I d I peleksanaan progra ' . dan kearifan loka a am d di masing-masmg . I budaya yang a a mengatasi hambatan sosia . . I h dan hambatan U t k mengatas1 berbagru masa a kabupaten/kota. paya un u t masalah alam juknis kurangnya dukungan sarana dan prasarana ser a ' Raskin disusun oleh Tim Raskin Kabupaten/Kota.

## B. Pagu Raskin

## 1. Pagu Raskin Nasional

- a. Pagu Raskin Nasional Tahun 2014 merupakan besaran jumlah · R kin Tahun 2014 atau Rumah Tangga Sasaran yang menenma as . · ik t k RTS-PM Raskm secara jumlah beras yang dialokasi an un u nasional pada Tahun 2014.
- b. Pagu Raskin 2014 ditentukan berdasarkan Basis Data Terpa�u untuk Program Perlindungan Sosial, yang pemutakhirannya telah dilaJc\_ukan berdasarkan updating penerima KPS yang tercatat pada sistern elektronik pada bulan Nopember 2013. Basis Data Terpadu bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola TNP2K.
- c. Pagu Raskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014.
- d. Besaran pagu Raskin nasional Tahun 2014 yaitu 2,79 juta ton beras selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/RTS/Tahun.
- e. Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah atas persetujuan DPR dapat menambah alokasi pagu Raskin nasional pada Tahun 2014.
- f. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2014 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2015.
- g. Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, maka Menko Kesra, atau Gubernur atau Bupati/Wal·k ta al k · ' 1 o segera �eng o as1�8:1 pa� Raskin sesuai dengan alamat RTS- PM di wilayah adrninistras] yang baru; dan melaporkan ke Tim K . . Raskin secara berjenjang. oordmas1

## 2. Pagu Raskin Provinai

- a. Pagu Raskin Provinsi Tahun 2014 merupakan besar . Tangga Sasaran yang menerima Raski d T an Jumlah Rurnah beras yang dialokasikan untuk RTS-;�a � �un 2014 atau jumlah sesuai dengan Basis Data T d askin pada Tahun 2014 . erpa u untuk Pro p . Sosial yang bersumber dari PPLS 201 . gram erhndungan dikelola TNP2K. 1 hasil pendataan BPS dan
- b. Pagu Raskin Provinsi Kalimantan 8 Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI. arat ditetapkan oleh Menteri

- k b . . kan untuk menambah d t membuat e ija d tid k Pemerintah Provi�si apa a ang dianggap miskin a� a c. pagu Raskin bagi rurnah tangg y . B . Data Terpadu hasil PPLS d t RTS PM dan asis APBD termasuk di dala� a a -P2K Kebijakan ini didanai oleh 2011 BPS yang dikelola oleh TN . . . daerah masmg-masmg. sesuai dengan kemampuan

## 3 Pa Raskin Kabupaten/Kota .

- 111 T h 2014 merupakan besaran Pagu Raskin Kabupaten/Kota a un irna Raskin pada Tahun a. ah T Sasaran yang menen jumlah Rum angga . 1 k ik untuk RTS-PM Raskin · . 1 h b yang dia o asi an 2014 atau JUID a eras . T du untuk Program · dengan Basis Data erpa pada Tahun 2014 sesuai d . PPLS 2011 hasil pendataan Perlindungan Sosial yang bersumber an ..\_ BPS clan dikelola oleh TNP2K.
- se Kalimantan Barat ditetapkan oleh b. Pagu Raskin Kabupaten/Kota Gubernur.
- I . 8 rat dapat membuat c. Pemerintah Kabupaten/Kota se Ka imantan a kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangg� ya�g dianggap miskin dan tidak termasuk di dalam data RTS-PM dan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dike Iola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan k�mampuan daerah masing-masing.

## 4. Pagu Raskin Kecamatan dan Deaa/Kelurahan

- a. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada Tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada Tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari data PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
- b. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kalimantan Barat ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- c. P�gu Ra�kin di suatu desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi k� desa/kelurahan kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permmtaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih s b · · dakl · e agai R ti n ki and \_ J u t �udes/�uskel yang memerlukan penyesuaian pagu as n 1 masmg-masmg desa/kelurahan.

## C. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya bah ka PM di Desa/Kelurahan. dimungkinkan pelaks peru Man rakteristik RTS­ Penerima manfaat yaitu: anaan usdes/Muskel Daftar

- l.Musdes/Muskel melakukan pemutakhiran daftar . 2014 dengan menetapkan Rumah T RTS-PM Raskin Tahun menetapkan Rumah Tangga Pengganti. angga yang akan diganti dan

2.RTS-PM yang Kepala Rumah Tanggan a su . Tangga tersebut tetap memperoleh �akn dah menmggal maka Rumah Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT ya. Raskin diberikan kepada (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM) atau Anggota Rumah Tangga (KPS). atau Kartu Perlindungan Sosial

- . al pindah alamat ke luar sudah memngg ' · ki 3.Bagi RTS-PM Raskin tunggal y�g. tidak layak sebagai penenma Ras n'. desa/kelurahan atau yang d1mlai a Jainnya yang dinilai Jayak rnelalui k di tikan oleh Rumah Tangg ma a igan mekanisme Mudes/Muskel. . RTS-PM pada butir
- . k k n satu kali pada awal tahun 5.Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dila u ab . w1·1ayah yang belum . k b t h terutama agi sesuai dengan e u u an, khi KPS pada Tahun melaksanakan Mudes/Muskel untuk pemuta iran 2014.
- ik . ·1 . I ak untuk menggantl an 4.Rumah Tangga yang �m.1 a'. ay ke ada Rumah Tangga Miskin yang 3 di atas adalah d1pnontaskan b·� besar terdiri dari balita dan anak memiliki anggota Rumah Tangga le I an kondisi fisik rumahnya al h tangganya perempu , usia sekolah, kep a rum� . dan tidak tetap. tidak layak huni, penghas1lan paling rendah
- lah melalui pemutakhiran oleh 6.Daftar akhir RTS-PM Raskin yang te Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
- al · dah alamat ke luar 7. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah rnerungg , p11: . . desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penenma Raskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterimakan kepada RTS-�M tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Ti� Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskm Kecamatan.
8. Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel diterbitkan SKRTM Tahun 2014 oleh Kepala Desa/Lurah.
- 9.Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Serita Acara pemutakhiran Data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam formulir Rekapitulasi pengganti (FRP) Tahun 2014.
- 10.FRP 2014 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- 11.FRP beserta KPS yang ditarik dari Mudes/Muskel 0 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Maret 2014 untuk kemudian diserahkan kepada pihak pelaksana perekaman data basil pemutakhiran secara elektronik yang ditunjuk.

## D. Peluncuran dan Soaialiaaai Program Raskin

- l .Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Pr ki . ogram Ras n untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh pejabat terkait tin kat pusat dan daerah. g
2. Peluncuran Program Raskin Nasional dapat diikuti p 1 Raskin di Provinsi oleh Gubemur. e uncuran Program
3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaks ak Peluncuran Sosialisasi dilakukan oleh T' K an . an . pada saat acara b . . rm oordiriasj Raskin secara erjenjang,

## E. Monitoring dan Evaluaai

1. Dalam rangka meningkatkan efektivita PM Raskin di berbagai daerah . s. penyaluran Raskin kepada RTS-. · maka Tim Koordinas · R ki monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin., 1 as n melakukan

F

P

Raskin penyaluran

2. oalam kegiatan monitoring aJ&lt;an dievatuasi ,ealisasi penyatucan Raskin

- dan identifikasi pennasalahan yang menghambat pdaksanaan penyaluran, Kemudian akan dilal&lt;Ukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencarikan solusi untuk memecahkan permasa1ahan. 3. Monev dilaJ&lt;ukan '''"''° berjenjang, Tim kOordinasi Raskin metaJ&lt;ukaO permasalahan. melakukan
- mono, ke jenjang yang tobih «ndah atau ke R'fS-PM bila dipertukaO· --,...,... -Tltlk otatrlbual (TDJ menjadi

Penyediaan dan penyatu.-an Raskin ,a,npal ke titik distribusi menjadi dan

penyaluran

Penyediaan

- tugas Perum Bulog. 1. Penyediaan Beras Raskin Penyediaan Raskin untuk RTS-PM Raskin oleh penun soics b«asal dari berns hasil Pengadaan oatam Negeri dan bila tidak mencukupi maka dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas Raskin sesuai dengan tnpres Kebijakan Pe,be.-asan yang berlaku, dengan kemasan b«logo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung. berasal

## 2. Rencana Penya1uran

.

Untuk \_menjamin ketancacan prnses penyatucan Raskin, Petum Bulog bersarna Tim Ko

d'

·

or ma» ms in menyusun ,encana penyalucan bulanan ki

yang akan dituangkan da1am bentuk SPA.

- Surat berdasarkan Pagu 3.Mekanisme Penya1uran a. Bupati/Wa1ikota/Ketua Koordinasi Raskin K b pej b t . a upaten/Kota atau p 1a � yang d,tunjuk oleh Bupati/Walikota mene&lt;bitkan errn'.ntaan Alokasi (SPA) kepada. Perum Bul Raskin. og atau
- b. Berdasarkan SPA Perum Bul . masing-masing ke�amatan ta ogKmbenerb1tkan SPPB/DO beras untuk a u a upaten/Kota. ras
- c. Sesuai dengan SPPB/DO ak · . m a Perum Bulog al sarnpai ke titik distribusi. merry urkan beras bers sampai
- d. Di titik Distribusi serah t . k di . enma beras antara p oor mast Raskin/Pelaksana D' t ib . \_erum Bulog dengan Tim tangani oleh kedua belah pihak.1s n usi dan dibuat BAST yang ditanda

## G. Penyaluran Raskin.

- Penyaluran Raskin dari TD ke TB 1.
- a. Penyaluran Raskin dari TD k . . b P e T B s am ' RT jawa emerintah Daerah K b pai S-PM menjadi t . . a upaten/Kota. ' anggung
- b. Tim Koordmasi/Pelaksana di . . dan kuantitas . istribusi melakukan yang diserahkan oleh p pemeriksaan k r c. Apabila dalam . erum Bulog di TD ua itas
- pemenksaan dit · dengan kualitas dan ku . l emukan Raskin an . Raskin/Pelaksana 0. antitas �\_ang ditetapkan ak y g tidak sesuai istribusi h · m a Tim K · mengembalikan kepada Perum arus menolak d oordinasi yang sesuai, dan menambah k Bulog untuk diganti dem langsung ekuran 1 engan kuali . Penyaluran R kin . gan kuantita itas C. sesuai
- d as dan TD k s. secara regular oleh k l e TB sampai RTS Kelompok Masya,-aka: :mpok kerja (PokjaJ ata -PM dapat dilakukan an Padat Kary R ' u melalui Warun O a askin. g esa,

2. Penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM a. Untuk meminimalkan biaya «anspo«asi penyalu.-an Raskin dari TB ke
2. RfS-PM malra TB ditetapkan di lokasi yang s«ategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM. b. Pelaksanaan penyaiman Raskin dari TB kepada RfS-PM dilakukan a.
3. oleh Pelaksana Distribusi dengan menye&lt;ahkan Raskin kepada RfS· PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan. b.

## H. Pembayaran Harga Tebu• Raskin (HTR)

2. Pembaya.-an HTR dari RfS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin 1 . Harga Tebus Raskin sebesar Rp. 1.600,- /kg netto di TD.
2. dari RTS-PM dilakukan secara tunai. Pelaksana distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan kondisi setempat. 2

## I. Pembiayaaa.

- Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara peny�d'.aan, Penghitungan, Pembayaran dan pertanggung jawaban Subs1d1 Beras bagi Masyarakat berpendapatarl rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin. 1.
2. B�ay� pe�yele�gg\_ara� dan pelaksanaan Program Raskin, seperti biaya !""'bus,, �swhsas,, kootdinasi, monev. dan pengaduan beraumbet an APBN, APBD dan/atau Perum Bulog. '

## BABVI

## PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

## A. Pengawaaan

Pengawasan pelaksanaan Program Raskin dilak Kemenko Kesra, Kementerian Dalam Ne . �akan oleh BPKP, perundang-undangan yang berlaku. gen, sesuai dengan peraturan 0 eh BPKP ,

## B. Penpwaaan

1. Pelaksana Distribusi Raski l . n me aporkan pelak kepada Tim Koordinasi Raski K sanaan Program Raskin bulan. , n ecamatan secara periodik setiap bulan
2. Tim Koordinasi Raskin K R ki ecamatan melapo kan a� n �epada Tim Koordinasi Ra kin r pelaksanaan Program setiap tnwulan. s Kabupaten/Kota secara periodik
3. Tim Koordinasi Raskin Kab Pro\_gran Raskin kepada Tim K:p:�en/�ota melaporkan pelak setiap triwulan r mast Raskin Provin . sanaan . · " secata. periodik
4. Tim Koordinasi Raskin Pr . . Raskin kepada Tim Koo di ov\_ms1 melaporkan Pelak wakil ketua pelak r mas, Raskin Pusat den sanaan Program setiap semester. sana Tim Koordinasi Raskin � ternbusan seluruh sat secara periodik setiap semester.

\

- R ki Tahun 2012 dibuat oleh 5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program bas in I K ta pada akhir tahun Tim Koordinasi Pusat, Provinsi dan Ka upaten o ·
- Raskin kepada 6. Perum Bulog melaporkan Pelaksanaan Pendislribusian Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.

## BAB VII

## PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Obyek pengaduan dapat berupa p