PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 45 Tahun 1992 tentang PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TITIK BERAT PADA DAERAH TINGKAT II (berlaku 19 Agustus 1992)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan Otonomi Dacrah secara berdayaguna dan berhasilguna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka titik berat Otonomi Daerah perlu diletakkan di Daerah Tingkat II yang kedudukannya lebih langsung berhubungan dengan masyarakat;
- b. bahwa asas desentralisasi dalam penyclenggaraan pemerintahan di Daerah dilaksanakan dengan penyerahan urusan pemerintahan kepada Daerah dengan memperhatikan kemampuan, keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab;
- c. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka peletakkan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TITIK BERAT PADA DAERAH TINGKAT II.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Daerah, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Otonomi Daerah, Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Instansi Vertikal, Otonomi yang nyata dan bertanggungjawab adalah sama dengan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II adalah terwujudnya sebagian besar penyelenggaraan urusan otonomi pada Daerah Tingkat II, dengan perimbangan yang dinamis antara hak, wewenang dan kewajiban bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.
3. Penyerahan urusan adalah tindakan pemberian otonomi kepada Daerah dalam bentuk hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan dan atau kegiatan-kegiatan pemerintahan tertentu oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat
- II, dan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di lingkungannya.
4. Penarikan kembali urusan adalah tindakan yang mengubah status urusan rumah tangga Daerah Tingkat II menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat I atau urusan Pemerintah, dan atau urusan rumah tangga Daerah Tingkat I menjadi urusan Pemerintah ## BAB II
TITIK BERAT OTONOMI DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Titik berat otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dilaksanakan dengan menyerahkan sebagian besar urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Penyerahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, didasarkan pada hasil penelitian dan penilaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan, keadaan dan kebutuhan Daerah setelah mendengar pertimbangan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan, serta pendapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.
PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Bagian Pertama Penyerahan, Penambahan dan Penarikan
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 4
- (1) Dalam rangka pemberian otonomi kepada Daerah, Pemerintah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah dengan mengutamakan penyerahannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II untuk diatur dan diselenggarakan sebagai urusan rumah tangganya.
- (2) Urusan-urusan yang dapat diserahkan adalah semua urusan pemerintahan, kecuali:
- a. Bidang pertahanan keamanan;
- b. Bidang peradilan;
- c. Bidang luar negeri;
- d. Bidang moneter;
- e. Sebagian urusan pemerintahan umum yang menjadi wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah; dan
- f. Urusan pemerintahan lainnya yang secara nasional lebih berdayaguna dan berhasilguna jika tetap diurus oleh Pemerintah.
- (3) Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 5
- (1) Dalam hal sesuatu urusan pemerintahan telah menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat I menyerahkan lebih lanjut kepada Daerah Tingkat II di lingkungannya.
- (2) Urusan-urusan yang dapat tetap menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat I adalah:
- a. Urusan-urusan yang dalam penyelenggaraannya bersifat lintas Daerah Tingkat II;
- b. Urusan-urusan yang kurang menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu Daerah Tingkat II;
- c. Urusan-urusan yang penyelenggaraannya lebih berdayaguna dan berhasilguna apabila diurus oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.
- (3) Penyerahan urusan dan penambahan penyerahan urusan kepada Pemerintah Dacrah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 6
- (1) Selambat-lambatnya dua tahun setelah suatu urusan diterima secara nyata oleh Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan, menyerahkan lebih lanjut semua atau sebagian urusan tersebut kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dilingkungannya.
- (2) Apabila penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum atau tidak dilaksanakan, Pemerintah Daerah Tingkat I wajib menyampaikan alasan-alasan dan hambatan-hambatan yang dihadapinya kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Apabila dalam waktu dua tahun sebagaimana dimaksud dalam
- ayat (1), Pemerintah Daerah Tingkat I ternyata tidak melaporkan dan tidak menyampaikan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Menteri Dalam Negeri mengambil langkah-langkah untuk dapat terlaksananya penyerahan urusan pemerintahan tersebut dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 7
- (1) Penyerahan urusan dan penambahan penyerahan urusan dari Pemerintah dan atau dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II disertai dengan perangkat, alat perlengkapan dan sumber pembiayaannya.
- (2) Dalam penyerahan dan penambahan penyerahan urusan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I atau kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, tata cara pengalihan perangkat, alat perlengkapan dan sumber pembiayaannya diatur oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi urusan dimaksud bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam penyerahan urusan dan penambahan penyerahan urusan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di lingkungannya, tata cara pengalihan perangkat, alat perlengkapan, dan sumber pembiayaannya, dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 8
- (1) Pemerintah dapat menarik kembali sesuatu urusan yang telah discrahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah Tingkat II dengan peraturan perundangan yang setingkat setelah mendengar pendapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menarik kembali sesuatu urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dengan Peraturan Dacrah Tingkat 1.
- (3) Peraturan Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negari.
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 9
Penarikan kembali sesuatu urusan hanya dapat dilakukan apabila:
- a. Dalam rangka menjalankan suatu kebijaksanaan nasional;
- b.
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 10
- (1) Tata cara penyerahan atau penambahan penyerahan urusan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, atau penarikan kembali urusan oleh Pemerintah dari Pemerintah Dacrah, ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- (2) Tata cara penyerahan atau penambahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Dacrah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II atau penarikan kembali urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dari Pemerintah Daerah Tingkat II diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Bagian Kedua Dinas Daerah
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 11
- (1) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dinas Daerah.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Formasi Kepegawaian Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Daerah
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 12
- (1) Guna meningkatkan mutu pelayanan dan pembangunan Daerah Tingkat II, suatu Dinas Daerah yang melaksanakan lebih dari satu jenis kegiatan dapat dimekarkan menjadi dua atau lebih Dinas Daerah.
- (2) Pemekaran Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- 10 - dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
Bagian Ketiga Sumber Pembiayaan
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 13
- (1) Setiap penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II disertai dengan penyerahan sumber pembiayaan dan anggaran sekurang-kurangnya sebesar anggaran yang disediakan untuk urusan itu dalam APBN/APBD Tingkat I tahun yang bersangkutan.
- (2) Penyerahan sumber pembiayaan dan anggaran untuk melaksanakan urusan yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (1) diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mampu membiayai urusan yang telah diserahkan, maka kepada Daerah yang bersangkutan diberikan subsidi yang dicantumkan dalam APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 14
Pemerintah Daerah Tingkat II wajib menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dari urusan-urusan yang diserahkan, yang dapat atau mungkin memberikan pendapatan karena penyelenggaraan urusan tersebut.
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 15
Pemerintah dapat membatalkan atau mencabut sumber-sumber pendapatan yang telah digali atau dikembangkan oleh Daerah Tingkat I dan atau Daerah Tingkat II, apabila:
- a. Pungutan itu dinilai tidak sejalan lagi dengan kebijaksanaan nasional;
- b. Sumber pembiayaan itu dinilai lebih berdayaguna dan berhasilguna jika dipungut oleh Pemerintah.
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 16
Terhadap pembatalan atau pencabutan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah memberikan konpensasi
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 17
- (1) Pemerintah Daerah Tingkat II mempunyai wewenang mengatur dan mengurus Pegawai Negeri Sipil Dacrah Tingkat II.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat II sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 18
- (1) Penempatan dan penugasan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I pada Daerah Tingkat II dengan status diperbantukan atau dipekerjakan, disesuaikan dengan kebutuhan Dacrah Tingkat II.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas permintaan atau setelah memperoleh persetujuan Kepala Daerah Tingkat II bersangkutan.
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 19
Pembinaan Pegawai Daerah Tingkat II Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah Tingkat I yang diperbantukan atau dipekerjakan kepada Daerah Tingkat II, dilaksanakan oleh Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima Pembinaan
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 20
- (1) Pembinaan umum penyclenggaraan urusan rumah tangga Daerah Tingkat II, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan pembinaan teknis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
- (2) Pembinaan operasional penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah Tingkat II dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I selaku Kepala Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Daerah Tingkat II.
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 21
- (1) Untuk dapat melaksanakan pembinaan penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 secara berdayaguna dan berhasilguna, Daerah Tingkat II dikelompokkan ## BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 22
- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menugaskan Pemerintah Daerah Tingkat II untuk melaksanakan sesuatu urusan sebagai tugas pembantuan.
- (2) Pemberian suatu tugas pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Dacrah Tingkat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II dilakukan dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pendapat Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pemberian urusan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dilakukan setelah
- 14 - mendengar pendapat Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
- (4) Pembiayaan untuk pelaksanaan urusan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I sesuai dengan kebutuhan yang nyata.
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 23
Selambat-lambatnya empat tahun sejak berlakunya pemberian sesuatu urusan sebagai tugas pembantuan, pemberi tugas mempertimbangkan pengubahan status urusan itu menjadi urusan rumah tangga Daerah apabila Daerah yang bersangkutan dilihat dari kemampuan, keadaan dan kebutuhannya telah memungkinkan untuk itu.
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 24
- (1) Syarat-syarat dan tata cara pembinaan tugas pembantuan diatur oleh Menteri Dalam Negeri bersama Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen yang memberikan tugas.
- (2) Syarat-syarat penarikan tugas pembantuan adalah sama dengan syarat-syarat penarikan kembali urusan rumah tangga Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Penarikan suatu tugas pembantuan dapat dilakukan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen pemberi tugas dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
BAB III - PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 25
- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Dacrah Tingkat II terhadap pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah disampaikan kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non Departemen yang memberikan tugas dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tingkat II terhadap pelaksanaan urusan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah Tingkat I disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1.
BAB V - KOORDINASI DAN PENGAWASAN
Pasal 26
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Dacrah Tingkat II mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan urusan rumah tangga Dacrah dan tugas pembantuan agar peletakan titik berat otonomi pada Dacrah Tingkat II dapat terlaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut olch Menteri Dalam Negeri atau bersama-sama dengan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1992

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1992

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TITIK BERAT PADA DAERAH TINGKAT II
## I. UMUM
Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan
PENJELASAN
Pasal 11
Titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II mengandung arti bahwa sebagian besar dari jumlah dan jenis urusan otonomi berada pada Daerah Tingkat II untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangganya. Kebijaksanaan untuk meletakkan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II didasarkan pada pertimbangan bahwa Daerah Tingkat II merupakan Daerah Otonom yang lebih langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga dapat diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat di daerahnya. Adanya keselarasan dan keserasian antara kegiatan-kegiatan pemerintahan di Daerah terutama dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah dengan kebutuhan masyarakat, merupakan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dihubungkan dengan isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya, Garis-garis Besar Haluan Negara, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pengaturan dan pelaksanaan kebijaksanaan untuk meletakkan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerah yaitu: - a. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada Daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya; - b. Pemberian otonomi kepada Daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab; - c. Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan; - d. Pemberian otonomi kepada Daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian; - e. Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Sebagai pelaksanaan asas desentralisasi, dibentuk dan disusun Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya. Kepada Daerah-daerah tersebut, diserahkan berbagai urusan pemerintahan untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangganya sendiri, baik sebagai urusan pangkal maupun sebagai urusan tambahan. Urusan pangkal diserahkan pada saat pembentukan suatu Daerah dan ditetapkan di dalam Undang-undang Pembentukan Daerah yang bersangkutan, sedangkan urusan tambahan diserahkan kemudian sesuai dengan peningkatan kemampuan, perkembangan keadaan dan kebutuhan masing-masing Daerah. Penyerahan urusan-urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II, dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau secara - 19 - bertingkat oleh Pemerintah Daerah Tingkat I. Sebagai konsekuensi dari prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, maka di samping penambahan penyerahan urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangga Daerah, juga dimungkinkan penarikan kembali urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dengan syarat-syarat dan kriteria tertentu. Dengan demikian, maka kebijaksanaan peletakan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II tidak terhambat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi dilaksanakan secara bersama-sama, karena kedua asas itu sama pentingnya. Di samping itu untuk kesempurnaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, dimungkinkan pula pelaksanaan asas tugas pembantuan. Dalam pelaksanaannya, diantara ketiga asas tersebut akan terjalin suatu hubungan yang sangat erat dan harus diarahkan ke dalam pola hubungan yang saling menunjang dan saling melengkapi secara dinamis. Untuk melaksanakan kebijaksanaan pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, keterkaitan diantara ketiga asas tersebut harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut: - a. Pelaksanaan asas desentralisasi akan lebih banyak diarahkan ke Daerah Tingkat II, sehingga pelaksanaan asas dekonsentrasi lebih ditekankan pada wilayah Propinsi. Untuk wilayah Kabupaten/Kotamadya, pelaksanaan asas dekonsentrasi perlu dib