Unknown Unknown Nomor 25 Tahun 2017 tentang PENINGKATAN KEWENANGAN STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSINYA (berlaku 2 Mei 2017)
Pembukaan
Mengingat
:
1
B U P A T I T A N A H L A U T PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
PENINGKATAN KEWENANGAN STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSINYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
- Menimban g : a.
- bahwa dengan belum optimalnya kewenangan staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia di dalam menghimpun data, fakta, keterangan, dan informasi menyebabkan rendahnya intensitas pemberian saran dan masukan kepada Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli;
- c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamh uruf a dan huruf b, perlumenetapkanPeraturanBupatitentang peningkatan kewenangan Staf Ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia di dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonnesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimanatelahdiubahdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahankedua atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2016Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. 10 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. 11 . Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
9. 12 . Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 62);
10. 13 . Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 20016 Nomor 63);
11. 14 . Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 20016 Nomor 91);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN KEWENANGAN STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSINYA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud peningkatan kewenangan Staf Ahli adalah agar Staf Ahli dimaksud mampu menghimpun data, fakta, keterangan, dan informasi sebanyak mungkin dalam menunjang tugas dan fungsinya.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan peningkatan kewenangan Staf Ahli adalah untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam hal pemberian saran dan / atau masukan kepada Bupati, baik diminta maupun tidak diminta.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup peningkatan kewenangan Staf Ahli adalah :
1. Penyampaian saran dan / atau masukan kepada Bupati lebih menekankan kepada dimensi strategi dan kebijakan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
2. Penghimpunan data, fakta, keterangan, dan informasi dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, sampai dengan evaluasi program dan / atau kegiatan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
3. Penyampaian saran dan / atau masukan kepada Bupati terkait dengan pengawalan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
4. Penyampaian saran dan / atau masukan kepada Bupati terkait dengan program dan / atau kegiatan strategis nasionaldi bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
5. Penyampaian saran dan / atau masukan kepada Bupati terkait dengan program dan / atau kegiatan strategis provinsi dan / atau kearifan lokal provinsi.
6. Penyampaian saran dan / atau masukan kepada Bupati terkait dengan program dan / atau kegiatan strategis kabupaten dan / atau kearifan lokal kabupaten.
7. Penyampaian saran dan / atau masukan kepada Bupati terkait dengan isu strategis dan / atau isu aktual yang berdampak terhadap daerah.
8. Lebih banyak mengkaji dan / atau menganalisis inovasi daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) Penyampaian saran dan / atau masukan kepada Bupati, meliputi :
- a. mengintensifkan penyampaian saran dan / atau masukan yang lebih strategis untuk kepentingan organisasi maupun masyarakat; dan
- b. mengintensifkan penyampaian saran dan / atau masukan berupa pilihan kebijakan yang lebih komprehensip dan implementatif.
- (2) Penghimpunan data, fakta, keterangan, dan informasi pada saat penyusunan perencanaan, meliputi :
- a. mengintensifkan hadir pada saat penyusunan perencanaan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten untuk mengumpulkan data, fakta, keterangan, dan informasi yang diperlukan;
- b. mengintensifkan berkoordinasi dengan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau sebutan lainnya;
- c. mengkompilasi bahan-bahan yang sudah terkumpul pada huruf a di atas dengan rapi dan terstruktur; dan
- d. mengolah bahan-bahan tersebut pada huruf c agar bisa dikonversi menjadi bahan penyusunan kebijakan daerah.
- (3) Penghimpunan data, fakta, keterangan, dan informasi pada saat pengorganisasian kegiatan, meliputi :
- a. mengintensifkan berkoordinasi dengan susunan organisasi perangkat daerah (SOPD) lingkup kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
- b. Mengolah bahan-bahan tersebut pada huruf a di atas agar bisa dikonversi menjadi bahan penyusunan kebijakan daerah.
- (4) Penghimpunan data, fakta, keterangan, dan informasi pada saat pelaksanaan kegiatan, meliputi :
- a. mengintensifkan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau sebutan lainnya; dan
- b. mengolah bahan-bahan tersebut pada huruf a di atas agar bisa dikonversi menjadi bahan penyusunan kebijakan daerah.
- (5) Penghimpunan data, fakta, keterangan, dan informasi pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi, meliputi :
- a. mengintensifkan berkoordinasi dengan Tim Monitoring dan Evaluasi Program dan / atau Kegiatan Pemerintah Daerah atau sebutan lainnya;
- b. dalam batas-batas tertentu atas izin Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris Daerahmemonitor suatu kegiatan atau beberapa kegiatan yang ada di susunan organisasi perangkat daerah(SOPD) maupun di lapangan ( on the spot ) lingkup kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- c. mengintensifkan berkoordinasi dengan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) atau sebutan lainnya; dan
- d. mengolah bahan-bahan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas agar bisa dikonversi menjadi bahan penyusunan kebijakan daerah.
- (6) Penyampaian saran dan / atau masukan kepada Bupati terkait dengan pengawalan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, meliputi :
- a. mengintensifkan berkoordinasi dengan Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- b. mengintensifkan penyampaian saran dan / atau masukan berupa strategi pencapaian atau penyuksesan realisasi RPJPD dan RPJMD.
- (7) Penyampaian saran dan / atau masukan kepada Bupati terkait dengan program dan / atau kegiatan strategis nasional di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, meliputi :
- a. mengintensifkan berkoordinasi dengan susunan organisasi perangkat daerah (SOPD) dan / atau tim pengawalan program dan / atau kegiatan strategis nasional; dan
- b. mengintensifkan penyampaian saran dan / atau masukan berupa strategi pencapaian atau penyuksesan realisasi program dan / atau kegiatan strategis nasional dimaksud.
- (8) Penyampaian saran dan / atau masukan kepada Bupati terkait dengan program dan / atau kegiatan strategis provinsi dan / atau kearifan lokal provinsi di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, meliputi :
- a. mengintensifkan berkoordinasi dengan susunan organisasi perangkat daerah (SOPD) dan / atau tim pengawalan program dan / atau kegiatan strategis provinsi dan / atau kearifan lokal provinsi; dan
- b. mengintensifkan penyampaian saran dan / atau masukan berupa strategi pencapaian atau penyuksesan realisasi program dan / atau kegiatan strategis provinsi dan / atau kearifan lokal provinsi.
- (9) Penyampaian saran dan / atau masukan kepada Bupati terkait dengan program dan / atau kegiatan strategis kabupaten dan / atau kearifan lokal kabupaten di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, meliputi :
- a. mengintensifkan berkoordinasi dengan susunan organisasi perangkat daerah (SOPD) dan / atau tim pengawalan program dan / atau kegiatan strategis kabupaten dan / atau kearifan lokal kabupaten; dan
- b. mengintensifkan penyampaian saran dan / atau masukan berupa strategi pencapaian atau penyuksesan realisasi program dan / atau kegiatan strategis kabupaten dan / atau kearifan lokal kabupaten.
6. (10)Penyampaian saran dan / atau masukan kepada Bupati terkait dengan isu strategis dan / atau isu aktual yang berdampak terhadap daerah, meliputi :
- a. mengintensifkan membaca dan / atau menonton berita yang tersedia di masmedia lokal maupun nasional, baik cetak maupun elektronik; dan
- b. mengintensifkan penyampaian saran dan / atau masukan berupastrategi menyikapi adanya isu strategis dan / atau isu aktual dimaksud.
- (11) Lebih banyak mengkaji dan / atau menganalisis inovasi daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, meliputi :
- a. mengintensifkan berkoordinasi dan / atau berkonsultasi kepada susunan organisasi perangkat daerah (SOPD), baik di kabupaten, provinsi, maupun instansi vertikal, baik di daerah, provinsi, maupun pusat yang melakukan penelitian dan pengembangan (litbang); dan
- b. mengintensifkan berkoordinasi dan / atau berkonsultasi dengan Perguruan Tinggi Lokal, Regional, maupun Pemerintah Pusat untuk melakukan analisis yang tajam agar tercipta inovasi daerah yang selalu menyesuaikan perkembangan jaman ( update ).
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 6
- (1) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kewenangan Staf Ahli dilakukan oleh :
- a. Staf Ahli itu sendiri; dan
- b. untuk mendukung kegiatan Staf Ahli, dibantu oleh pelaksana (staf) dan / atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang berkompeten di bidangnya.
- (2) Untuk menghindari tumpang tindihnya kegiatan staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya agar berkoordinasi dengan staf ahli yang lain, yaitu staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik serta staf ahli bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan.
- (3) Setiap susunan organisasi perangkat daerah (SOPD) lingkup kemasyarakatan dan sumber daya manusia ataususunan organisasi perangkat daerah (SOPD) lainnya bila diperlukan agar memberikan dukungan sepenuhnya dan bekerja sama dalam peningkatan kewenangan staf ahli.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 7
- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan peningkatan kewenangan Staf Ahli.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan peningkatan kewenangan Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 8
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kewenangan staf ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Tanah Laut.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 2 Mei 2017

Penandatangan: BUPATI TANAH LAUT, ttd ## H. BAMBANG ALAMSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 2 Mei 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ## H. SYAHRIAN NURDIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 25