PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1996 tentang KEBANDARUDARAAN (berlaku 4 Desember 1996)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, telah diatur ketentuan-ketentuan Kebandaraudaraan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Kebandarudaraan dengan Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510);
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEBANDARUDARAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi;
2. Pangkalan udara adalah kawasan di daratan dan/atau diperairan dalam wilayah Republik Indonesia yang dipergunakan untuk kegiatan penerbangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
3. Kawasan Lingkungan Kerja bandar Udara adalah wilayah darat dan/atau perairan Republik Indonesia, termasuk wilayah udara diatasnya yang dipergunakan untuk pelayanan kegiatan operasi penerbangan maupun penyelenggaraan bandar udara di luar kegiatan operasi penerbangan;
4. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.
5. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang penggunaannya hanya untuk menunjang kegiatan tertentu dan tidak dipergunakan untuk umum.
6. Badan usaha Kebandarudaraan adalah badan usaha milik Negara yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kebandarudaraan;
7. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi;
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang penerbangan.
TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL
BAB II - TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL
Pasal 2
- (1) Bandar udara sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan penerbangan, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kebandarudaraan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata dalam satu kesatuan tatanan kebandarudaraan nasional guna mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
BAB II - TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL
Pasal 3
- (1) Penyusunan tatanan kebandarudaraan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan
BAB II - TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL
Pasal 4
- (1) Bandar udara menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan :
- a. simpul dalam jaringan transportasi udara sesuai dengan hirarkhi fungsinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian nasional dan internasional;
- c. tempat kegiatan alih moda transportasi.
- (2) Bandar udara menurut penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan atas :
- a. bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri;
- b. bandar udara yang tidak terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri.
- (3) Bandar udara menurut klasifikasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan dalam beberapa kelas ## BAB III
PENETAPAN LOKASI, PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH, PERAIRAN SERTA RUANG UDARA DI BANDAR UDARA UMUM
BAB II - TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL
Pasal 6
- (1) Penetapan lokasi tanah dan/atau perairan, serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan
- (1) Tanah yang terletak di daerah lingkungan kerja bandar udara umum diberikan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang agraria/pertanahan kepada instansi atau Badan Usaha Kebandarudaraan dengan hak pengelolaan.
- (2) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menteri menunjuk Pejabat tertentu untuk memberikan izin membuat bangunan kepada pihak ketiga sesuai dengan standar bangunan yang berlaku dengan
BAB II - TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL
Pasal 8
- (1) Tanah dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara umum yang merupakan kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat dipergunakan oleh umum dengan memenuhi persyaratan keselamatan operasi penerbangan.
BAB II - TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL
Pasal 10
- (1) Tanah yang terletak di daerah lingkungan kerja bandar udara umum diberikan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang agraria/pertanahan kepada instansi atau Badan Usaha Kebandarudaraan dengan hak pengelolaan.
- (2) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL
Pasal 11
Menteri menunjuk Pejabat tertentu untuk memberikan izin membuat bangunan kepada pihak ketiga sesuai dengan standar bangunan yang berlaku dengan
BAB II - TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL
Pasal 12
- (1) Tanah dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara umum yang merupakan kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat dipergunakan oleh umum dengan memenuhi persyaratan keselamatan operasi penerbangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB II - TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL
Pasal 13
- (1) Perencanaan dan penetapan penggunaan tanah yang terletak di sekitar bandar udara umum dilakukan dengan ## BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DI BANDAR UDARA UMUM
BAB II - TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL
Pasal 14
- (1) Pelaksanaan kegiatan di bandar udara umum terdiri dari pelaksanaan fungsi Pemerintah, penyelenggara bandar udara dan Badan Hukum Indonesia, yang memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan berkaitan dengan lalulintas pesawat udara, penumpang, kargo dan pos.
- (2) Pelaksana fungsi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pemegang fungsi :
- a. keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan;
- b. bea dan cukai;
- c. imigrasi;
- d. karantina;
- e. kemanan dan ketertiban di bandar udara.
- (3) Penyelenggara bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan :
- a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja bandar udara, pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- b. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Kebandarudaraan, pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan.
- (4) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Badan Hukum Indonesia yang melakukan kegiatan di bandar udara umum.
BAB II - TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL
Pasal 15
- (1) Pelaksanaan kegiatan fungsi pemerintah dan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dikoordinasikan oleh Kepala Bandar Udara.
- (2) Pelaksanaan kegiatan fungsi pemerintah dan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan dikoordinasikan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri.
- (3) Pejabat pemegang fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan kegiatan fungsi Pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan jasa bandar udara guna menjamin kelancaran kegiatan operasional di bandar udara;
- b. menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional bandar udara yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi Pemerintah, badan usaha kebandarudaraan dan Badan Hukum Indonesia atau unit kerja terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan kegiatan di bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Pertama Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara
BAB V - PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA UMUM
Pasal 16
Dalam penyelenggaraan bandar udara umum, Menteri menetapkan :
- a. rencana induk bandar udara setelah mendapat pertimbangan Pemerintah Daerah setempat dan instansi terkait lainnya;
- b. standar rancang bangun dan/atau rekayasa fasilitas dan peralatan bandar udara;
- c. standar operasional bandar udara.
BAB V - PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA UMUM
Pasal 17
- (1) Pembangunan bandar udara umum dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
- a. administrasi;
- b. memiliki penetapan lokasi bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- c. memiliki rencana induk bandar udara;
- d. rancangan teknis bandar udara umum meliputi pembuatan rancangan awal dan rancangan teknik terinci yang mengacu pada standar yang berlaku; dan
- e. kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dipenuhi, Menteri menetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB V - PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA UMUM
Pasal 18
- (1) Pengoperasian bandar udara umum dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
- a. bandar udara umum telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. keamanan dan keselamatan penerbangan;
- c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang, kargo dan pos;
- d. pengelolaan lingkungan; dan
6. e, tersedia pelaksana kegiatan di bandar udara.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dipenuhi, Menteri menetapkan keputusan pelaksanaan pengoperasian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB V - PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA UMUM
Pasal 19
Penyelenggara bandar udara umum dalam melaksanakan pembangunan bandar udara umum diwajibkan :
- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kebandarudaraan, lalu lintas angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan serta pengelolaan lingkungan;
- b. bertanggungjawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan bandar udara umum yang bersangkutan;
- c. melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara umum paling lambat 1 (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan pembangunan ditetapkan.
- d. melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara umum sesuai jadwal yang ditetapkan; dan
- e. melaporkan kegiatan pembangunan bandar udara umum secara berkala kepada Menteri.
BAB V - PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA UMUM
Pasal 20
- (1) Penyelenggara bandar udara umum dalam melaksanakan pengoperasian bandar udara umum diwajibkan :
- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang penerbangan serta kelestarian lingkungan;
- b. bertanggungjawab sepenuhnya atas pengoperasian bandar udara umum yang bersangkutan; dan
- c. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kedua
Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Umum
BAB V - PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA UMUM
Pasal 21
- (1) Pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara umum dilakukan untuk kepentingan pelayanan umum, guna menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas pesawat udara, penumpang dan/atau kargo dan pos.
- (2) Pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh :
- a. Unit Pelaksana Teknis/satuan kerja bandar udara, pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- b. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Kebandarudaraan, pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan.
BAB V - PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA UMUM
Pasal 22
Jenis pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :
- a. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, parkir dan penyimpanan pesawat udara;
- b. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos;
- c. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas elektronika, navigasi, listrik, air dan instalasi limbah buangan;
- d. penyediaan jasa pelayanan penerbangan;
- e. jasa kegiatan penunjang bandar udara;
- f. penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara;
- g. penyediaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan; dan
- h. penyediaan fasilitas dan usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang pengusahaan jasa kebandarudaraan.
BAB V - PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA UMUM
Pasal 23
- (1) Pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara umum yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis/satuan kerja bandar udara umum dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Kebandarudaraan.
- (2) Pelimpahan pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah memenuhi kriteria yang meliputi :
- a. aspek keuangan;
- b. aspek fasilitas bandar udara; dan
- c. aspek operasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pertimbangan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang keuangan.
KEGIATAN PENUNJANG BANDAR UDARA
BAB VI - KEGIATAN PENUNJANG BANDAR UDARA
Pasal 24
- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa untuk kepentingan umum dibandar udara umum, dapat dilakukan kegiatan penunjang bandar udara.
- (2) Kegiatan penunjang bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. pelayanan jasa yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan, dapat meliputi :
- 1) penyediaan hanggar pesawat udara;
- 2) perbengkelan pesawat udara;
- 3) pergudangan;
- 4) jasa boga pesawat udara;
- 5) jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat;
- 6) jasa pelayanan penumpang dan bagasi;
- 7) jasa penanganan kargo;
- 8) jasa penunjang lainnya yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan.
- b. pelayanan jasa yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara, dapat meliputi :
- 1) jasa penyediaan penginapan/hotel;
- 2) jasa penyediaan toko dan restoran;
- 3) jasa penempatan kendaraan bermotor;
- 4) jasa perawatan pada umumnya;
- 5) jasa lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penunjang bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB VI - KEGIATAN PENUNJANG BANDAR UDARA
Pasal 25
Kegiatan penunjang bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilaksanakan oleh :
- a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja bandar udara, pada bandar udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- b. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Kebandarudaraan, pada bandar udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan; atau
- c. Badan Hukum Indonesia atau perorangan atas persetujuan penyelenggara bandar udara umum.
BAB VI - KEGIATAN PENUNJANG BANDAR UDARA
Pasal 26
- (1) Pelaksana kegiatan penunjang bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diwajibkan;
- a. menjaga ketertiban dan kebersihan wilayah bandar udara yang dipergunakan;
- b. menghindarkan terjadinya gangguan keamanan dan hal lain yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan serta mengganggu kelancaran kegiatan operasional bandar udara;
- c. menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB VII - KERJASAMA
Pasal 27
- (1) Dalam penyelenggaraan bandar udara umum, Badan Usaha Kebandarudaraan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia lainnya melalui kerjasama.
- (2) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan Usaha Kebandarudaraan harus
BAB VII - KERJASAMA
Pasal 28
- (1) Kerjasama dalam penyelenggaraan bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan untuk kegiatan :
- a. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, parkir dan penyimpanan pesawat udara;
- b. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos;
- c. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas elektronika, navigasi, listrik, air dan instalasi limbah buangan;
- d. penyediaan, bangunan, lapangan dan kawasan industri atau perdagangan di atas tanah dalam daerah lingkungan kerja bandar udara;
- e. penyediaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis kegiatan atau lebih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TARIF JASA KEBANDARUDARAAN
BAB VIII - TARIF JASA KEBANDARUDARAAN
Pasal 29
Tarif jasa kebandarudaraan di bandar udara umum ditetapkan
BAB VIII - TARIF JASA KEBANDARUDARAAN
Pasal 30
- (1) Struktur tarif jasa kebandarudaraan merupakan kerangka tarif yang dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis jasa yang diberikan oleh penyelenggara bandar udara.
- (2) Golongan tarif jasa kebandarudaraan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan
BAB VIII - TARIF JASA KEBANDARUDARAAN
Pasal 31
- (1) Besarnya tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggungjawab di bidang keuangan.
- (2) Besarnya tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan ditetapkan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.
BANDAR UDARA KHUSUS
BAB IX - BANDAR UDARA KHUSUS
Pasal 32
- (1) Pengelolaan bandar udara khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Badan Hukum Indonesia untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- (2) Pengelolaan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan apabila :
- a. bandar udara umum yang ada tidak dapat melayani sesuai dengan yang dibutuhkan karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
- b.
BAB IX - BANDAR UDARA KHUSUS
Pasal 33
- (1) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b harus berada di luar kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara ummum dana pangkalan udara.
- (2) Wilayah bandar udara khusus meliputi daratan dan/atau perairan dan ruang udara.
- (3) Penggunaan wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara pada bandar udara khusus dilaksanakan oleh pengelola bandar udara khusus sesuai ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan.
- (4) Pengelola bandar udara khusus wajib menyediakan dan memelihara;
- a. fasilitas pendaratan, lepas landas dan parkir pesawat udara;
- b. fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan; dan
- c. fasilitas lainnya yang sesuai dengan kebutuhan operasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemeliharaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB IX - BANDAR UDARA KHUSUS
Pasal 34
- (1) Dilarang menggunakan bandar udara khusus untuk melayani kepentingan umum, selain dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
- a. dalam hal bandar udara umum tidak dapat melayani permintaan jasa kebandarudaraan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
- b. terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya bandar udara umum;
- c. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat bandar udara umum dan belum ada moda transportasi lain yang memadai.
- (3) Izin penggunaan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan apabila fasilitas yang terdapat di bandar udara tersebut dapat menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan.
- (4) dalam hal bandar udara khusus digunakan untuk pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan ketentuan tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (5) Penggunaan bandar udara khusus untuk pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat sementara dan apabila bandar udara umum telah dapat berfungsi untuk memberikan pelayanan umum, izin penggunaan bandar udara khusus untuk pelayanan umum dicabut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bandar udara khusus untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB IX - BANDAR UDARA KHUSUS
Pasal 35
- (1) Pembangunan bandar udara khusus dilakukan setelah mendapat izin Menteri.
- (2) Izin pembangunan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- a. administrasi;
4. b memiliki penetapan lokasi bandar udara khusus;
- c. memiliki rencana induk bandar udara;
- d. rancangan teknis bandar udara khusus yang meliputi rancangan awal dan rancangan teknik terinci, yang mengacu pada standar yang berlaku; dan
- e. kelestarian lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB IX - BANDAR UDARA KHUSUS
Pasal 36
- (1) Pengoperasian bandar udara khusus dilakukan setelah mendapat izin operasi dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh izin operasi bandar udara khusus harus memenuhi persyaratan :
- a. pembangunan bandar udara khusus telah selesai dilaksanakan sesuai izin pembangunan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
- b. keamanan dan keselamatan penerbangan;
- c. tersedia pelaksana kegiatan di bandar udara khusus.
- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama penyelenggara bandar udara khusus masih menjalankan usaha pokoknya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB IX - BANDAR UDARA KHUSUS
Pasal 37
- (1) Permohonan izin pembangunan dan izin operasi bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin pembangunan dan izin operasi bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan permohonan izin pembangunan dan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
BAB IX - BANDAR UDARA KHUSUS
Pasal 38
Pemegang izin pembangunan bandar udara khusus dalam melaksanakan pembangunan bandar udara khusus diwajibkan :
- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kebandarudaraan, keamanan dan keselamatan penerbangan serta pengelolaan lingkungan;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas/usaha pokoknya;
- c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan bandar udara khusus yang bersangkutan;
- d. melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara khusus paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin pembangunan diterbitkan;
- e. melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara khusus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; dan
- f. melaporkan kegiatan pembangunan bandar udara khusus secara berkala kepada Menteri.
BAB IX - BANDAR UDARA KHUSUS
Pasal 39
- (1) Pemegang izin operasi bandar udara khusus diwajibkan :
- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang penerbangan serta kelestarian lingkungan;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas/usaha pokoknya;
- c. bertanggungjawab sepenuhnya atas pengoperasian bandar udara khusus yang bersangkutan; dan
- d. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB IX - BANDAR UDARA KHUSUS
Pasal 40
Dalam hal usaha pokok tidak lagi dilaksanakan oleh pengelola bandar udara khusus, izin bandar udara khusus dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IX - BANDAR UDARA KHUSUS
Pasal 41
- (1) Izin operasi bandar udara khusus dapat dialihkan kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya.
- (2) Pengalihan izin operasi bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB IX - BANDAR UDARA KHUSUS
Pasal 42
- (1) Izin pembangunan bandar udara khusus dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Izin operasi bandar udara khusus dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41.
- (3) Pencabutan izin pembangunan dan/atau izin operasi bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengelola bandar udara khusus tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, maka izin pembangunan dan/atau izin operasi bandar udara khusus dicabut.
BAB IX - BANDAR UDARA KHUSUS
Pasal 43
Izin pembangunan dan izin operasi bandar udara khusus dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal pengelola bandar udara khusus yang bersangkutan terbukti.
- a. melakukan kegiatan yang membahayakan pertahanan keamanan negara; atau
2. b memperoleh izin pembangunan atau izin operasi bandar udara khusus dengan cara tidak sah.
BAB X - PELAYANAN BANDAR UDARA KE/DARI LUAR NEGERI
Pasal 44
- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus dapat ditetapkan sebagai bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri;
- (2) Kegiatan pada bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan pos.
- (3) Bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri dapat disinggahi pesawat udara berkebangsaan Indonesia atau asing yang melakukan kegiatan angkutan udara ke/dari luar negeri.
BAB X - PELAYANAN BANDAR UDARA KE/DARI LUAR NEGERI
Pasal 45
- (1) Penetapan bandar udara umum dan bandar udara khusus yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. pertumbuhan dan perkembangan pariwisata serta ekonomi daerah yang mengakibatkan meningkatnya mobilitas orang, kargo dan pos ke/dari luar negeri;
- b. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan udara nasional yaitu dengan meningkatnya kerjasama antara perusahaan penerbangan nasional dengan perusahaan penerbangan asing dalam rangka melayani angkutan udara ke/dari luar negeri;
- c. pengembangan ekonomi nasional yang telah meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga menurut pengembangan pelayanan angkutan udara yang memiliki jangkauan pelayanan yang lebih luas dengan kualitas yang makin baik.
- d. keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancaran operasi penerbangan; dan
- e. kepentingan nasional lainnya yang mendorong sektor pembangunan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagai bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
BAB X - PELAYANAN BANDAR UDARA KE/DARI LUAR NEGERI
Pasal 46
- (1) Menteri menetapkan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Penetapan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang perindustrian dan perdagangan serta Menteri yang bertanggungjawab di bidang keuangan.
BAB XI - FASILITAS PENGELOLAAN LIMBAH DI BANDAR UDARA
Pasal 47
- (1) Pada setiap bandar udara wajib disediakan fasilitas pengelolaan limbah sebagai akibat pengoperasian bandar udara dan/atau pesawat udara untuk mencegah terjadinya pencemaran.
- (2) Fasilitas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disediakan oleh penyelenggara bandar udara umum atau pengelola bandar udara khusus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia dapat melaksanakan usaha pengelolaan limbah dengan persetujuan penyelenggaraan bandar udara umum atau pengelola bandar udara khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pengelolaan limbah di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
PENGGUNAAN BERSAMA BANDAR UDARA ATAU PANGKALAN UDARA
BAB XII - PENGGUNAAN BERSAMA BANDAR UDARA ATAU PANGKALAN UDARA
Pasal 48
- (1) Bandar udara atau pangkalan udara dapat digunakan secara bersama untuk penerbangan sipil dan penerbangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan bersama suatu bandar udara atau pangkalan udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
BAB XII - PENGGUNAAN BERSAMA BANDAR UDARA ATAU PANGKALAN UDARA
Pasal 49
- (1) Penggunaan bersama bandar udara atau pangkalan udara untuk penerbangan sipil dan penerbangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ditetapkan bersama oleh Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertahanan Keamanan.
- (2) Dalam penetapan pengguna bersama bandar udara atau pangkalan udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. hak, kewajiban, tanggungjawab dan wewenang dari masing-masing pihak;
- b. status kepemilikan/penguasaan aset pada bandar udara atau pangkalan udara yang digunakan bersama;
- c. sistem dan prosedur penggunaan bersama bandar udara atau pangkalan udara .
BAB XII - PENGGUNAAN BERSAMA BANDAR UDARA ATAU PANGKALAN UDARA
Pasal 50
Dalam hal suatu bandar udara atau pangkalan udara tidak digunakan bersama untuk penerbangan sipil dan penerbangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka status bandar udara atau pangkalan udara yang digunakan bersama kembali kepada status sebelum digunakan secara bersama.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua bandar udara umum dan bandar udara khusus yang telah ada dan beroperasi tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52
Semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kebandarudaraan dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah serta Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3343), dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1996

Penandatangan: ## MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR71 TAHUN 1996
## TENTANG
## KEBANDARUDARAAN
## UMUM
Bandar udara sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan penerbangan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan berdayaguna, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional.
Pembinaan kebandarudaraan meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan harus ditujukan untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut diatas. Di samping itu untuk melakukan pembinaan kebandarudaraan juga harus memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umuum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan wewenang daerah serta antar instansi, sektor, dan antar unsur terkait serta pertahanan keamanan negara, sekaligus dalam rangka mewujudkan tatanan kebandarudaraan nasional dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang andal dan terpadu.
Dalam rangka pembinaan dimaksud diperlukan penetapan pengaturan mengenai kebandarudaraan yang berlaku secara nasional dengan tetap mempertimbangkan norma-norma kebandarudaraan yang berlaku secara internasional.
Untuk kepentingan tersebut diatas maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur ketentuan-ketentuan mengenai tatanan kebandarudaraan nasional, penetapan lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara, pelaksanaan kegiatan di bandara, penyelenggaraan bandar udara umum yang meliputi perencanaan, pembangunan dan pengoperasian, usaha penunjang kegiatan bandar udara, tarif jasa pelayanan kebandarudaraan, pengelolaan bandar udara khusus, pelayanan bandar udara ke/dari luar negeri, fasilitas pengelolaan limbah, dan penggunaan bersama bandar udara atau pangkalan udara, dimana keseluruhannya merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan bandar udara yang berdayaguna dan berhasilguna.
## PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud dengan "Rencana Tata Ruang" adalah tata ruang wilayah nasional, tata ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan tata ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, termasuk tata ruang pertahanan keamanan negara dan kelestarian lingkungan hidup. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud sesuai dengan hirarkhi fungsinya ialah penataan bandar udara yang didasarkan pada fungsinya, yaitu sebagai pusat penyebaran dan bandar udara bukan pusat penyebaran. Huruf b Dengan ketentuan ini pada lingkungan kerja bandar udara dapat pula berlangsung kegiatan ekonomi. ## Huruf c Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan bandar udara sebagaimana dalam ketentuan ini adalah bandar udara internasional. ## Huruf b Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan bandar udara sebagaimana dalam ketentuan ini adalah bandar udara domestik. ## Ayat (3) Yang dimaksud dengan "fasilitas antara lain berupa prasarana banar udara, prasarana alat bantu navigasi penerbangan, dan prasarana alat bantu pendaratan. Yang dimaksud dengan "kegiatan operasional" antara lain kegiatan pelayanan pergerakan pesawat udara, penumpang, dan kargo. Ayat (4) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas ## Huruf b Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu dalam ketentuan ini antara lain meliputi kegiatan di bidang pertambangan, perindustrian, pertanian, pariwisata, atau yang secara khusus digunakan untuk kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan latihan kerja sosial. Ayat (5) Cukup jelas. ## Huruf a Penyelenggaraan bandar udara oleh badan usaha kebandarudaraan didasarkan pada pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan bandar udara, kecuali aspek pengendalian serta pengawasan yang tetap dilaksanakan oleh Pemerintah. Huruf b Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas. Pada saat ditetapkan Peraturan Pemerintah ini bandar udara sebagai tempat pendaratan dan lepas landas helikopter disebut sebagai heliport, helipad, dan helideck. Ayat (7) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan lokasi bandar udara adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara dengan b