PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 4 TAHUN 2011
TENT ANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2005 - 2025
DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON,
- a. bahwa Kota Tomohon memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh uniuk mewujudi&lt;an masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan Rencana Pembanqunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta berpedoman pad a Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 20052025;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)}14
3. Undang-Undang Nomor 25 T ahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbarau Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2008 Nomor 21, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 -2025;
13. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 13 Tahun 2Qlj6 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota T omohon Tahun 2006-2016~
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ped om an Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan WALIKOTA TOMOHON
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA TOMOHON T AHUN 2005 - 2025.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Tomohon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota T omohon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya ditulis/disingkat RPJPN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya ditulis/disingkat RPJPD Provinsi Sulawesi Utara, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Utara untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon, yang selanjutnya ditulis/disingkat RPJPD Kota Tomohon, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerat;,,,
untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampa, dengan tahun 2025;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon, yang selanjutnya ditulis/disingkat RPJMD Kota Tomohon, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon, yang selanjutnya ditulis/disingkat RTRW Kota Tomohon, adalah dokumen perencanaan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang Kota Tomohon untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2031;
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
11. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah;
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Strategi adalah !angkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
BAB II - PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2
RPJPD Kota Tomohon merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umurn, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah pembangunan daerah.
BAB II - PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3
- (1) Program Pembangunan Daerah Kota Tomohon periode 2005 - 2025 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kota Tomohon tahun 2005-2025;.,11
- (2) Rincian dari Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), tersusun dan dimuat serta terdapat pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang Oaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal4

Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, rnisi, dan program Kepala Daerah serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## Pasal5

- (1) RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kota Tomohon yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah Kota Tomohon.
- (2) RPJPD Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RTRW Kota Tomohon.

## BAB Ill PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal6

- (1) Pemerintah Kota Tomohon melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Tomohon.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal7

Rencana pembangunan daerah disusun dan berpedoman sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Oaerah.;t0

## BABV KETENTUAN PENUTUP

## Pasai8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Pasal9

Peraturan Daerah ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota T omohon/


Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 1 O.aeaber 2011

TATOMOHON

WALIKOTA,

---

FEIDIE EMAN

JIMM

Diundangkan di Tomohon pada tanggal z D••••b•r 2011

SEKRETARIS DAERAH,


Ors. ARNOLD POLI, SH, MAP PEMBINA UTAMA MUOA NIP. 19630815 198803 1 019

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011 NOMOR 4

•

.

..

I