PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 3 Tahun 2014 tentang PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, perlu dilakukan Relokasi dan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan sebagai Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa upaya percepatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan dilakukan melalui Pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan perjanjian pinjaman antara Pemerintah Daerah dengan Pusat Investasi Pemerintah berdasarkan Akta Notaris Ujang Iskandar, SE, SH, M.Kn Nomor 127 Tanggal 23 Juli 2014, perlu di bentuk Peraturan Daerah sebagai salah satu syarat pinjaman dan jaminan pengembalian pinjaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Kepada Pusat Investasi Pemerintah.
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repuhrlik lndonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 Nomor 5).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAN
BUPATI PESISIR SELATAN MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Pusat lnvestasi Pemerintah selanjutnya disingkat PIP adalah lnstansi Pemerintah dibawah Kementerian Keuangan Republik lndonesia yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
7. Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu Tahun Anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
8. Pengembalian Pinjaman adalah kewajiban untuk membayar kembali semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima mamfaat yang bernilai uang dari pihak lain.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Dana Alokasi umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi .
13. Pemberi Pinjaman adalah Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan Badan Layanan Umum pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengelola pembiayaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14. Kegiatan adalah pembangunan relokasi RSUD Tipe C dr. Muhammad Zein Painan di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan pengadaan alat kesehatan RSUD Tipe C dr. Muhammad Zein Painan.
15. Perjanjian Investasi adalah pemberian bantuan dalam bentuk pinjaman daerah dari Pusat Investasi Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Pinjaman daerah bermaksud untuk membiayai pekerjaan konstruksi fisik gedung dan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Pinjaman Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan.
SUMBER DAN JENIS PINJAMAN
BAB III - Pasal 4
Pasal 4
Sumber pinjaman daerah berasal dari Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
BAB III - Pasal 4
Pasal 5
Jenis pinjaman daerah adalah pinjaman jangka panjang.
JUMLAH, JANGKA WAKTU, DAN KEWAJIBAN PINJAMAN
BAB IV - JUMLAH, JANGKA WAKTU, DAN KEWAJIBAN PINJAMAN
Pasal 6
- (1) Jumlah Pinjaman Daerah adalah sebesar Rp. 99.000.000.000,(sembilan puluh sembilan milyar rupiah);
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pekerjaan konstruksi fisik sebesar Rp. 96.000.000.000,(sembilan puluh enam milyar rupiah) dan untuk pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
BAB IV - JUMLAH, JANGKA WAKTU, DAN KEWAJIBAN PINJAMAN
Pasal 7
- (1) Jangka waktu pinjaman adalah 5 (lima) tahun yaitu dimulai sejak tanggal pencairan Tahap I, dengan masa tenggang (grace period) pembayaran pokok pinjaman selama 18 (delapan belas) bulan;
- (2) Masa penarikan Dana Investasi adalah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pencairan Tahap I;
- (3) Apabila jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, namun masih ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah tetap harus memenuhi seluruh kewajibannya kepada PIP.
Bagian Ketiga Kewajiban Pinjaman
BAB IV - JUMLAH, JANGKA WAKTU, DAN KEWAJIBAN PINJAMAN
Pasal 8
- (1) Pemerintah Daerah wajib membayar pokok dan bunga pinjaman sesuai tempo terutang serta denda pinjaman sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pinjaman;
- (2) Bunga Pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) efektif per tahun. Bunga pinjaman dihitung dari jumlah dana yang dicairkan;
- (3) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (2) akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan per tanggal 25 (dua puluh lima) dihitung sejak pencairan Tahap I;
- (4) Pemerintah daerah berkewajiban menganggarkan dalam APBD selama masa pinjaman pengalokasian kegiatan peningkatan jalan akses menuju RSUD dr. Muhammad zein painan yang mengarah pada jalan kabupaten maupun jalan nasional dalam bentuk peningkatan menjadi hotmix;
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PINJAMAN Bagian Kesatu Pencairan Pinjaman
BAB V - PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PINJAMAN Bagian Kesatu Pencairan Pinjaman
Pasal 9
- (1). Pencairan pinjaman dilaksanakan secara bertahap setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2). Persyaratan pencairan pinjaman untuk tahap pertama (tahap I) sebagai berikut :
- a. ditandatanganinya perjanjian pinjaman;
- b. telah dipenuhinya syarat efektif Perjanjian;
- c. surat Permohonan pencairan dana Tahap I;
- d. copy kontrak pembangunan konstruksi dan copy kontrak pengawasan pekerjaan antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kontraktor;
- e. Detailed Engineering Design (DED) konstruksi dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) atas Kegiatan;
- f. dalam hal pencairan untuk pengadaan alat kesehatan wajib melampirkan copy kontrak pengadaan alat kesehatan;
- g. rencana penggunaan dana pinjaman Tahap pertama beserta
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penetapan: Diundangkan di Painan

Penandatangan: Pada Tanggal 21 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN ## ERIZON LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 NOMOR: 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (9/2014)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang menyertainya;
- h. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bupati Pesisir Selatan (dalam penggunaan pinjaman yang ditarik);
- i. asli kuitansi penarikan Dana Investasi Tahap I;
- j. jadwal rencana penarikan Dana Investasi Tahap II dan Tahap selanjutnya sesuai kontrak antara Pemerintah Daerah dengan

- Pelaksana Kegiatan;
- k. Copy Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- (3). Persyaratan Pencairan Pinjaman Tahap Kedua (Tahap II) dan selanjutnya ditentukan sebagai berikut :
- a. surat permohonan Pencairan Dana Investasi Tahap II atau tahap selanjutnya;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bupati Pesisir Selatan (dalam penggunaan pinjaman yang ditarik);
- c. rencana penggunaan dana Pinjaman yang akan ditarik beserta lampiran yang menyertainya;
- d. asli kuitansi penarikan Dana Investasi tiap tahap penarikan;
- e. laporan penggunaan penarikan dana tahap sebelumnya;
- f. laporan progres proyek terakhir dan sertifikat bulanan/ monthly certificate (MC) yang telah disahkan oleh Konsultan Pengawas;
- g. terpenuhinya semua kewajiban PIP yang telah jatuh tempo kepada Pemerintah Daerah;
- h. asli rekening koran RKUD sejak tanggal transaksi pencairan Pinjaman tahap sebelumnya sampai dengan pembayaran kepada Pelaksanan Kegiatan;
- (4). Persyaratan Pencairan Pinjaman Tahap Akhir ditentukan sebagai berikut:
- a. surat permohonan Pencairan Dana Investasi dari Bupati;
- b. asli kuitansi penarikan Dana Investasi;
- c. rencana penggunaan dana Pinjaman yang akan ditarik beserta lampiran yang menyertainya;
- d. laporan penggunaan penarikan dana tahap sebelumnya;
- e. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bupati Pesisir Selatan (dalam penggunaan pinjaman yang ditarik);
- f. asli rekening koran RKUD sejak tanggal transaksi pencairan Pinjaman tahap sebelumnya sampai dengan pembayaran kepada pelaksana Kegiatan;
- g. laporan progres proyek terakhir dan sertifikat bulanan/ monthly certificate (MC) yang telah disahkan oleh Konsultan Pengawas beserta laporan konsultan pengawas;
- h. terpenuhinya semua kewajiban Pemerintah Daerah yang telah jatuh tempo kepada PIP;
- i. melampirkan desain sistem pelayanan dan sistem manajemen Rumah Sakit yang dibuat dengan didampingi oleh tenaga ahli;
- j. menyampaikan laporan akhir, berita acara serah terima, dan hasil commissioning test pemasangan jaringan listrik, air, dan komunikasi;
- k. menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. Muhammad Zein Painan;

- l. melampirkan Surat Pengangkatan atau Copy Kontrak tenaga dokter spesialis Radiologi, Rehabilitasi Medik dan Dokter spesialis gigi dan mulut;
- m. Copy Sertifikat Hak atas Tanah Lokasi Pembangunan RSUD dr. Muhammad Zein Painan;
- n. berita acara serah terima pekerjaan Peningkatan Jalan Menjadi Hotmix akses menuju RSUD dr. Muhammad Zein Painan baik yang mengarah jalan Kabupaten maupun jalan Nasional.

## Bagian Kedua

## Pertanggungjawaban Pengelolaan Pinjaman Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan membuat pertanggungjawaban pengelolaan pinjaman;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bagian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (3) Pertanggungjawaban pengelolaan pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat membentuk tim yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## BAB VI PEMBAYARAN KEWAJIBAN Pasal 11

Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah kepada PIP adalah :

- a. Pokok pinjaman;
- b. Bunga pinjaman;
- c. Biaya administrasi;
- d. Biaya manajemen;
- e. Biaya kesepakatan;
- f. Biaya-biaya dan/atau Denda (apabila ada).

## BAB VII CARA PEMBAYARAN Pasal 12

Pemerintah Daerah wajib menganggarkan pembayaran angsuran pinjaman dalam APBD setiap tahunnya selama jangka waktu pinjaman.

## BAB VIII WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 13

- (1) Waktu pelaksanaan Kegiatan Pembangunan RSUD dr. Muhammad Zein Painan dilakukan secara tahun jamak;
- (2) Waktu pelaksanaan pengawasan Kegiatan Pembangunan RSUD dr. Muhammad Zein Painan oleh konsultan manajemen konstruksi dilakukan secara tahun jamak;

## BAB IX PEMBUKUAN DAN PELAPORAN Pasal 14

- (1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman Pemerintah Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Pemerintah;
- (2) Keterangan tentang semua pinjaman jangka panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD;
- (3) Bupati Pesisir Selatan melaporkan kepada DPRD dengan tembusan kepada Menteri Keuangan tentang Realisasi Pinjaman Daerah dan Penggunaan Dana.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15

Syarat dan ketentuan terkait pelaksanaan pinjaman daerah dan pengembaliannya berpedoman pada perjanjian investasi antara Pemerintah Daerah dengan PIP berdasarkan Akta Notaris Ujang Iskandar, SE, SH, M.Kn Nomor 127 Tanggal 23 Juli 2014 dalam bentuk pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.


Diundangkan di Painan

Pada Tanggal 21 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

## ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 NOMOR: 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (9/2014)

## PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

## NOMOR 3 TAHUN 2014

## TENTANG

## PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

## I. Umum

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pinjaman daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan dsentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pinjaman Daerah ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat untuk pelayanan bagi masyarakat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk melakukan pinjaman daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan. Adapun salah satu syarat dari PIP adalah adanya Peraturan Daerah tentang pinjaman pemerintah kabupaten pesisir selatan kepada pusat investasi pemerintah. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Kepada Pusat Investasi Pemerintah.

## II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Biaya administrasi (Administration Fee) adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada PIP sebagai biaya administrasi pemberian pinjaman yang dibayarkan selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah penandatanganan perjanjian sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari jumlah total dana investasi.

Huruf d

Biaya manajemen (Management Fee) adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada PIP sebagai biaya pengelolaan dana investasi yang dibayarkan selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah penandatanganan perjanjian sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari jumlah total dana investasi. Huruf e

Biaya kesepakatan (Upfront Fee) adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada PIP sebagai biaya atas penyediaan dana investasi yang dibayarkan selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah penandatanganan perjanjian sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari jumlah total dana investasi.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 204