PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI Nomor 15 Tahun 2016 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 7 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2016, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 11 );
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.2.564.346.771.000,00 bertambah sejumlah Rp.247.100.971.000.000,00 sehingga menjadi Rp.2.811.447.742.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp 2.377.821.008.000,00
- b. Bertambah Rp
86.957.814.000,00
Jumlah Pendapatan setelah
Perubahan
Rp. 2.464.778.882.000,00
2. Belanja
- a. Semula
Rp 2.554.346.771.000,00
- b. Bertambah Rp
227.476.705.000,00
Jumlah Belanja setelah
Perubahan
Rp.2.781.823.476.000,00
Defisit setelah Perubahan
(Rp 317.044.654.000,00)
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp186.525.763.000,00
Bertambah Rp160.143.157.000,00
Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan
Rp. 346.668.920.000,00
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp 10.000.000.000,00
- 2) Bertambah Rp 19.624.266.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah
Rp.
29.624.266.000,00
Perubahan
Jumlah Pembiayan Netto setelah Rp. 317.044.654.000,00 Perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan
Rp 0,00
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula Rp
267.966.240.000,00
- 2) Bertambah Rp
22.503.041.000,00
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
Rp 1.394.275.829.000.00
- 2) Bertambah Rp 241.282.053.000,00
2. Jumlah Dana Perimbangan
3. setelah Perubahan
Rp 1.635.557.882.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- 1) Semula Rp. 715.578.939.000,00
- 2) Berkurang Rp 176.827.280.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp 538.751.659.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula
Rp 53.410.000.000,00
- 2) Bertambah Rp 3.255.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah
Perubahan
Rp
56.665.000.000,00
Rp 290.469.281.000,00
- b. Retribusi Daerah
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- 1) Semula Rp 33.094.866.000,00
Berkurang Rp 18.074.476.000,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah
Perubahan
Rp 15.020.390.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 1) Semula Rp
11.878.421.000,00
- 2) Bertambah Rp 1.000.000.000,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan setelah
Perubahan
Rp 12.878.421.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- 1) Semula Rp 169.582.953.000,00
- 2) Bertambah Rp
36.322.517.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah setelah perubahan Rp 205.905.470.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- 1) Semula Rp
35.271.502.000,00
- 2) Berkurang
Rp
703.000.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/
Bagi Hasil Bukan Pajak setelah
Perubahan
Rp 35.974.502.000,00
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula Rp 1.207508.997.000,00
- 2) Bertambah
Rp
0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum
setelah Perubahan
Rp 1.207508.997.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula Rp
151.495.330.000,00
- 2) Bertambah Rp 240.579.053.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus
setelah Perubahan
Rp
392.074.383.000,00
- a. Hibah
- 1) Semula Rp
2.063.018.000,00
- 2) Bertambah Rp 19.624.266.000,00
Jumlah pendapatan Hibah
setelah Perubahan
Rp
21.687.284.000,00
- b. Dana Darurat
- 1) Semula Rp
0,00
- 2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah pendapatan Dana Darurat
setelah Perubahan
Rp
0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- 1) Semula Rp110.505.280.000,00
- 2) Bertambah Rp 20.395.996.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
setelah Perubahan
Rp
130.901.276.000,00
- d. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus
- 1) Semula Rp603.010.641.000,00
- 2) Berkurang
Rp316.987.942.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus setelah
Perubahan
Rp
286.022.699.000,00
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- 1) Semula Rp
0,00
- 2) Bertambah Rp 100.140.400.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau setelah
Perubahan
Rp 100.140.400.000,00
- f. Daerah Lainnya
- Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi atau Pemerintah
- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Berkurang Rp 0,00
Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah
Perubahan
Rp
0,00
Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari :
- a. Belanja Tidak Langsung.
- 1) Semula Rp 1.745.966.702.000,00
- 2) Bertambah Rp 66.148.760.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah perubahan
Rp 1.812.115.462.000,00
- b. Belanja Langsung.
- 1) Semula Rp 808.380.069.000,00
Bertambah Rp 161.327.945.000,00
Jumlah Belanja Langsung
setelah perubahan
Rp 969.708.014.000,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula Rp 1.232.199.052.000,00
- 2) Berkurang
- Rp 8.590.099.000,00
Jumlah Belanja Pegawai
setelah perubahan
Rp 1.223.608.953.000,00
- b. Belanja Bunga
- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan
Rp
0,00
- c. Belanja Subsidi
- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Bertambah Rp
0,00
Jumlah Belanja Subsidi
setelah perubahan
Rp
0,00
- d. Belanja Hibah
- 1) Semula Rp 37.527.202.000,00
- 2) Bertambah Rp 29.056.912.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan
Rp
66.584.114.000,00
Belanja Bantuan Sosial
- 1) Semula Rp
6.284.000.000,00
- 2) Bertambah Rp 702.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial
setelah perubahan
Rp
6.986.000.000,00
- f. Belanja Bagi Hasil
- 1) Semula Rp
8.700.487.000,00
- 2) Bertambah Rp setelah perubahan
902.419.000,00
- Jumlah Belanja Bagi Hasil
Rp
9.602.906.000,00
- g. Belanja Bantuan Keuangan
- 1). Semula Rp
456.255.961.000,00
- 2). Bertambah Rp 45.986.518.000,00
Jumlah Belanja Pegawai
setelah perubahan
Rp
502.242.479.000,00
Belanja Tidak Terduga.
- 1). Semula Rp
5.000.000.000,00
- 2). Berkurang Rp
1.908.990.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah perubahan
Rp 3.091.010.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula Rp
25.027.425.000,00
- 2) Bertambah Rp 338.812.000,00
Jumlah Belanja Pegawai
setelah perubahan
Rp 253.366.237.000,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula Rp
466.836.389.000,00
- 2) Bertambah Rp 34.588.761.000,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah perubahan
Rp
501.425.150.000,00
Belanja Modal
- 1). Semula Rp
316.516.255.000,00
. Bertambah Rp 126.075.372.000,00
Jumlah Belanja Modal
setelah perubahan
Rp
442.591.627.000,00
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :
- a. Penerimaan.
- 1) Semula Rp 186.525.763.000,00
- 2) Bertambah Rp 160.143.157.000,00
Jumlah penerimaan setelah
perubahan
Rp
346.668.920.000,00
- b. Pengeluaran.
- 1) Semula Rp
10.000.000.000,00
- 2) Bertambah Rp 19.624.266.000,00
Jumlah pengeluaran setelah
Perubahan
Rp
29.624.266.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
- 1) Semula Rp
186.525.763.000,00
- 2) Bertambah Rp 159.941.935.000,00
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran
sebelumnya setelah perubahan
Rp
346.467.698.000,00
- b. Pencairan Dana Cadangan
- 1) Semula Rp
0,00
- 2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan
setelah perubahan
Rp 0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 1) Semula Rp
0,00
- 2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah perubahan
Rp
0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- 1) Semula Rp
0,00
- 2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah
setelah perubahan Rp
0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- d. Pemberian pinjaman daerah.
- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Bertambah Rp 0,00
- 1) Semula Rp 0,00
- 2) Bertambah Rp 201.222.000,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian
pinjaman setelah perubahan
Rp
201.222.000,00
- f. Penerimaan piutang daerah.
- 1) Semula Rp
0,00
- 2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah penerimaan piutang daerah
setelah perubahan
Rp
0,00
- g. Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah.
- 1) Semula Rp
0,00
- 2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah penerimaan kembali
penyertaan modal (investasi)
daerah setelah perubahan
Rp
0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan.
- 1) Semula Rp
0,00
- 2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan
setelah perubahan
Rp
0,00
- b. Penyertaan modal (investasi) daerah.
- 1) Semula Rp 10.000.000.000,00
- 2) Bertambah Rp 19.624.266.000,00
Jumlah penyertaan modal (invesatsi) daerah
setelah perubahan
Rp
29.624.266.000,00
- c. Pembayaran pokok utang.
- 1) Semula Rp
0,00
- 2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah pembayaran pokok utang
setelah perubahan
Rp
0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp
0,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II

## 3. Lampiran III

4. Lampiran IV

## 5. Lampiran V

6. Lampiran VI

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

## Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila terjadi perubahan akibat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis yang mempengaruhi program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan atau belum dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran dengan cara :
- a. Menetapkan peraturan bupati tentang perubahan Peraturan Bupati Pati tentang penjabaran Perubahan APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. Menyusun RKAP-SKPD dan mengesahkan DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. Dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati pada tanggal 7 Oktober 2016 BUPATI PATI, ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 7 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd.

## DESMON HASTIONO

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 15


Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SITL SUBIATI SH MM Pembina NIP 19720424 199703 2 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 11/2016).