Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN AFGHANISTAN (berlaku 24 April 1955)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa perlu Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Afghanistan disetujui dengan Undang-undang;
Mengingat
: a.
Pasal VI Perjanjian tersebut;
b. Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Undang-undang tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Afghanistan.
Pasal 1
Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Afghanistan tertanggal 24 April 1955, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini dengan ini disetujui.
Pasal 2
Perjanjian tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal pertukaran suratsurat pengesahan di Kabul.
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Nopember 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 16 Nopember 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM

Penandatangan: MENTERI LUAR NEGERI, a.i. ttd HARDI LEMBARAN NEGARA NOMOR 143 TAHUN 1957

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
## USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN AFGHANISTAN
Sesuai dengan politik luar negerinya, Republik Indonesia bersahabat dengan berbagai negara di Asia dan Afrika dan perhubungan persahabatan ini telah terwujud dalam bentuk perjanjian-perjanjian persahabatan dengan Suria, Mesir, India, Birma, Pakistan, Philipina dan Thailand. Di dalam perjanjian-perjanjian tersebut tertera maksudnya, yaitu mempererat perhubungan yang telah ada dan memajukan kerja-sama antara Republik Indonesia dan negara-negara peserta.
Di antara negara-negara di Asia dan Afrika yang mempunyai perhubungan yang baik dan nyata dengan Republik Indonesia adalah Kerajaan Afghanistan. Hal ini terbukti sewaktu bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Kerajaan Afghanistan adalah salah satu negara yang terdahulu mengakui Republik Indonesia dan selanjutnya Kerajaan tersebut dan rakyatnya telah pula membantu perjuangan Indonesia untuk mendapat pengakuan dunia atas kemerdekaan dan kedaulatannya. Mengingat jasa-jasa ini Pemerintah Indonesia dengan gembira telah menanda-tangani satu Perjanjian Persahabatan dengan Kerajaan Afghanistan, sebagai tanda yang nyata daripada perhubungan persahabatan antara kedua negara. Penanda-tanganan ini dilakukan pada saat yang tepat, yaitu ketika sedang adanya Konperensi Asia Afrika di Bandung, sehingga Perjanjian ini mengandung arti suatu perwujudan dari maksud utama dari Konperensi tersebut, yaitu mempererat persahabatan antara Negara-negara Asia Afrika.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1463
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 1951 tentang PENCABUTAN KEMBALI GAJI MILITER TAHUN 1950 (berlaku 1 Januari 1951)
Pembukaan
Menimbang
- 1. bahwa Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nr 5 tahun 1950 perlu dicabut kembali;
2. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak pencabutan kembali itu perlu segera ditetapkan;
Mengingat :
- pasal-pasal 142 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENCABUTAN KEMBALI PERATURAN GAJI MILITER 1950.
Pasal 1
Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 5 tahun 1950 tentang Peraturan Gaji Militer 1950 dicabut kembali.
Pasal 2
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.
PERDANA MENTERI,
SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.
MENTERI PERTAHANAN,
SEWAKA.
MENTERI KEUANGAN,
JUSUF WIBISONO.
Diundangkan pada tanggal 24 Juli 1951. MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
M.A. PELLAUPESSY.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1951. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD HATTA. LN 1951/69
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1956 tentang PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA KERJA DEWAN PER (berlaku 11 Mei 1957)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa jangka waktu masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 Undang-undang No. 14 tahun 1956 sudah akan berakhir pada tanggal 17 Juli 1957;
- b. bahwa sampai dewasa ini pelaksanaan pemilihan UMUM tidak memberi harapan dapat menghasilkan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan menggantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan sebelum tanggal 17 Juli 1957;
- c. bahwa untuk menghindarkan kekosongan demokrasi dalam pemerintahan daerah perlu segera jangka waktu masa kerja Pemerintah Daerah Peralihan sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 Undangundang No. 14 tahun 1956 diperpanjang sampai dengan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru berdasarkan pemilihan umum;
- d. bahwa oleh karena keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat :
a. Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 1 tahun 1957;
- c. Undang-undang No. 14 tahun 1956;
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 29 April 1957;
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN SEBAGAI BERIKUT:
Pasal 1
"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan bubar sesudah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar pemilihan umum dilantik".
Pasal 8
"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan bubar sesudah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar pemilihan umum dilantik".
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 11 Mei 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd GA.MAENGKOM.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 51 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: pada tanggal 7 Mei 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.

Penandatangan: MENTERI DALAM NEGERI, ttd SANUSI HARDJADINATA.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1957 TENTANG
## PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN
## UMUM
Pembatasan masakerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan termaktub dalam
PENJELASAN
Pasal 8
Undang-undang No. 14 tahun 1956 dimaksudkan untuk menjamin supaya pemilihan umum tidak diperlambat pelaksanaannya. Dalam kenyataan, harapan supaya paling lambat pada tanggal 17 Juli 1957 semua daerah swatantra di seluruh Indonesia sudah dapat membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru yang tersusun
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 25 Tahun 2012 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); L 3. Undang-Undang ... .\_ PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 4. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional; (berlaku 3 September 2012)
Pembukaan
Menimbang :
PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENT ANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA
THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS SUPREME AUDIT INSTITUTIONS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a.
bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Badan Pemeriksa Keuangan dan menjalin kerja sama antarbadan pemeriksa keuangan seluruh negara anggota ASEAN melalui pertukaran pengetahuan dan keahlian di bidang audit sektor publik, pada tanggal 16 November 2011, Indonesia telah menjadi anggota pada the Association of Southeast Asian Nations Supreme Audit Institutions (ASEANSAI);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mcnetapkan Keanggotaan Indonesia pada ASEANSAI dengan Keputusan Presiden;
Mengingat 1. Pasal ayat Dasar Negara Republik
4 (1) Undang-Undang Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); L
3. Undang-Undang ...
.\_
PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA
2
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
4. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;
MEMUTUSKAN
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1953 tentang MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN MILITER MILITER TERMAKSUD DALAM (berlaku 7 Juli 1953)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa perlu memperpanjang waktu berlakunya beberapa peraturan militer tentang urusan perumahan sampai melampaui waktu satu tahun tersebut dalam Pasal 34 ayat 5 Staatsblad 1939 Nr 582 sebagaimana telah diubah dan/atau ditambah kemudian;
bahwa oleh karena keadaan mendesak, Undang-undang untuk memperpanjang waktu itu perlu segera diadakan;
Mengingat
:
Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Mendengar
:
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-108 pada tanggal 29 Mei 1953;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN MILITER TERMAKSUD DALAM PASAL 34 AYAT 5 STAATSBLAD 1939 Nr 584 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN/ATAU DITAMBAH KEMUDIAN SEPANJANG MENGENAI URUSAN PERUMAHAN.
Pasal 1
Waktu satu tahun tersebut dalam Pasal 34 ayat 5 Staatsblad 1939 Nr 582 sebagaimana telah diubah dan/atau ditambah kemudian, sepanjang mengenai peraturan-peraturan perumahan, diubah dan diganti menjadi waktu yang akan ditentukan.
Pasal 34
Presiden Republik Indonesia,
Pasal 96
Mendengar
:
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-108 pada tanggal 29 Mei 1953;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN MILITER TERMAKSUD DALAM PASAL 34 AYAT 5 STAATSBLAD 1939 Nr 584 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN/ATAU DITAMBAH KEMUDIAN SEPANJANG MENGENAI URUSAN PERUMAHAN.
Waktu satu tahun tersebut dalam Pasal 34 ayat 5 Staatsblad 1939 Nr 582 sebagaimana telah diubah dan/atau ditambah kemudian, sepanjang mengenai peraturan-peraturan perumahan, diubah dan diganti menjadi waktu yang akan ditentukan.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 29 Mei 1953.
Diundangkan pada tanggal 7 Juli 1953.
Menteri Kehakiman, ttd
LOEKMAN WIRIADINATA.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 54 TAHUN 1953
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 7 Juni 1953. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.

Penandatangan: Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, a.i., ttd WILOPO.

Penandatangan: Menteri Sosial, ttd SOEROSO. ## RALAT Dalam Undang-undang Darurat Nomor 8 tahun 1953 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 54 tahun 1953, halaman 2, terdapat kesalahan, yaitu kata-kata yang berbunyi:

Penetapan: "Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 1953" seharusnya menjadi:

Penetapan: "Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni. 195 3" Diketahui,

Penandatangan: Sekretaris Kementerian,

Verifikasi: Kehakiman, ttd Mr. SOEDARJO. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 432
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1948 tentang POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH (berlaku 18 Januari 1957)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan maka Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, perlu diperbaharui sesuai dengan Negara Kesatuan;
- b. bahwa pembaharuan itu perlu dilakukan dalam suatu Undang-undang yang berlaku untuk seluruh Indonesia;
Mengingat : Pasal-pasal 89, 131 jo. 132 Undang-Undang Dasar Sementara; dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
- I.Mencabut : a. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948
- b. Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;
- c. Peraturan-perundangan lainnya mengenai Pemerintahan Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
II.Menetapkan
: UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- (1) Yang dimaksud dengan Daerah dalam Undang-undang ini ialah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, yang disebut juga "Daerah Swatantra" dan "Daerah Istimewa".
- (2) Jika dalam Undang-undang ini disebut "setingkat lebih atas" maka yang dimaksudkan ialah:
- a. Daerah tingkat ke I (termasuk Daerah Istimewa tingkat I) bagi Daerah tingkat ke II (termasuk Daerah Istimewa tingkat II), yang terletak dalam wilayah Daerah tingkat I itu;
- b. Daerah tingkat ke II (termasuk Daerah Istimewa tingkat II) bagi Daerah tingkat ke III (termasuk Daerah Istimewa tingkat III) yang terletak dalam wilayah Daerah tingkat II itu.
- (3) Jika dalam Undang-undang ini di belakang perkataan "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" atau "Dewan Pemerintah Daerah" disebut suatu "tingkat", maka dengan "tingkat" itu dimaksudkan tingkat dari Daerah yang disebut dalam hubungan itu.
- (4) Jika dalam Undang-undang ini di belakang perkataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah tidak disebut sesuatu
PENJELASAN
Pembukaan
, maka yang dimaksud ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah dari Daerah Swatantra dan Daerah Istimewa.
- (5) Dalam Undang-undang ini dengan istilah keputusan dapat diartikan juga peraturan.
## BAB II
## PEMBAGIAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DALAM DAERAH SWATANTRA
##
PENJELASAN
Pasal 2
- (1) Wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil, yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dan yang merupakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) tingkat yang derajatnya dari
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 2012 tentang PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA CONSUMERS INTERNATIONAL (KONSUMEN INTERNASIONAL) (berlaku 5 Maret 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA CONSUMERS INTERNATIONAL (KONSUMEN INTERNASIONAL)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen dan kerja sama dengan organisasi konsumen internasional, Indonesia perlu menjadi anggota pada Consumers International (Konsumen Internasional);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA CONSUMERS INTERNATIONAL (KONSUMEN INTERNASIONAL).
PERTAMA
: Menetapkan keanggotaan Indonesia pada Consumers International (Konsumen Internasional).
KEDUA
KETIGA
- Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tunduk pada ketentuan konstitusi Consumers International (Konsumen Internasional).
: Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
KEEMPAT : ________________
KEEMPAT : Keputusan tanggal
Presiden ini mulai berlaku pada ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet, Agus Sumartono, S.H., M.H.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN IBW I (JAWATAN PEGADAIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal I dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian IBW I (Jawatan Pegadaian) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal I Januari 1954.

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM

Menteri Keuangan, ttd

SUTIKNO SLAMET

LEMBARAN NEGARA NOMOR 125 TAHUN 1957



Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd

SOEKARNO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1954 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN II DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 (berlaku 8 April 1957)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa Bagian II dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 39 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 110), perlu diubah dan ditambah;
Mengingat
:
Pasal 1
Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 39 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 110), diubah dan ditambah sebagai berikut:
BAB I (Pengeluaran)
1953
- 2.1. Kementerian dan Pengeluaran Umum,
ditambah dengan ...
Rp.
80.000,-
- 2.2. Perwakilan di luar negeri, ditambah
dengan ...
Rp.
10.767.500,-
Pasal 113
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 39 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 110), diubah dan ditambah sebagai berikut:
BAB I (Pengeluaran)
1953
- 2.1. Kementerian dan Pengeluaran Umum,
ditambah dengan ...
Rp.
80.000,-
- 2.2. Perwakilan di luar negeri, ditambah
dengan ...
Rp.
10.767.500,-
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1 953.
Diundangkan pada tanggal 8 April 1957.
MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd
SUNARJO
MENTERI LUAR NEGERI, ttd RUSLAN ABDULGANI
LEMBARAN NEGARA NOMOR 25 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN IBW IX (PELABUHAN BELAWAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku 1 Januari 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IBW IX (Pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman, ttd

G.A. MAENGKOM

Menteri Perhubungan, ttd SUKARDAN

LEMBARAN NEGARA NOMOR 133 TAHUN 1957



Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd

SOEKARNO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN IBW II (PERUSAHAAN GARAM DAN SODA NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku 26 Oktober 1957)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IBW II (Perusahaan Garam dan Soda Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal I Januari 1954.



Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd

SOEKARNO

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman, ttd

G.A. MAENGKOM

Menteri Keuangan,


SUTIKNO SLAMET

LEMBARAN NEGARA NOMOR 126 TAHUN 1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 1962 tentang PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAMBAHAN DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja dari Republik Indonesia untuk tahun 1960 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 6 Prp tahun 1960, perlu ditambah;
Mengingat
: pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
- Undang-undang tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tambahan dari Republik Indonesia untuk tahun 1960.
Pasal 1
Anggaran Belanja dari Republik Indonesia untuk tahun 1960 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 6 Prp tahun 1960 ditambah menurut daftar I dari Undang-undang ini.
Pasal 2
Sumber-sumber Anggaran Pendapatan dari Republik Indonesia untuk tahun 1960 seperti diuraikan dalam Undang-undang No. 6 Prp tahun 1960 ditambah menurut daftar II dari Undang-undang ini.
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1960.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1962. Sekeretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN, LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 4
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang BIAYA LEGALISASI TANDA TANGAN (berlaku 13 Agustus 1954)
Pembukaan
Menimbang :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR28 TAHUN 1954 TENTANG
BIAYA LEGALISASI TANDA TANGAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa perlu diadakan pemungutan biaya untuk keperluan legalisasi tandatangan-tandatangan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman yang berhak untuk itu berdasarkan Gouvernementasbesluit tanggal 25 Mei 1909 No. 32 (Staatsblad 1909 No. 291) yang masih berlaku;
Mengingat
: pasal-pasal 89, 117 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG BIAYA LEGELISASI TANDA TANGAN.
Pasal 1
Untuk setiap legalisasi tandatangan yang dilakukan oleh atau atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Menetapkan :
Diundangkan pada tanggal 13 Agustus 1954.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd
DJODY GONDOKUSUMO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 82 TAHUN 1954
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR28 TAHUN 1954 TENTANG
## BIAYA LEGALISASI TANDA TANGAN
Setiap tahun Sekretaris Jenderal pada Kementerian Kehakiman, oleh atau atas namanya, melegaliseer tanda tangan-tanda tangan pejabat-pejabat yang dikenal olehnya sebanyak 3 sampai 4000 buah (lihat
PENJELASAN
Pasal 4
Gouvernementsbesluit tanggal 25 Mei 1909 Nr 32, Staatsblad 1909 Nr 291). Sampai sekarang legalisasi ini dilakukan dengan percuma. Rasanya adalah pada tempatnya, untuk keperluan negara, jika yang berkepentingan membayar ongkos selayaknya guna pekerjaan yang tersangkut pada legalisasi ini, seperti juga telah dilakukan oleh Centraal Testamentenregister guna pemberian keterangan sebagai yang dimaksud dalam Ordonnantie Centraal Testamentenregister (lihat pasal 4 Ordonnantie tersebut),
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 132 Tahun 2000 tentang PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN (berlaku 1 Januari 2001)
Pembukaan
Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak khususnya pajak atas hadiah undian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian;
- Mengingat : (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
1. Pasal 5 ayat Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN.
Pasal 1
Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final.
Pasal 2
Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah undian.
Pasal 3
Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan
Pasal 5
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3575) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2000 a.n PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd DJOHAN EFFENDI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR 132 TAHUN 2000
## TENTANG
## PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN
## UMUM
Berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 4
Untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan orang pribadi atau badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, pengenaan Pajak Penghasilan
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN BONE BOLANGO, KABUPATEN GORONTALO, KABUPATEN GORONTALO UTARA, KABUPATEN POHUWATO, KABUPATEN PEMALANG, KABUPATEN CIANJUR, KABUPATEN LANGKAT, KOTA PADANG PANJANG, KOTA BEKASI, KOTA PEMATANGSIANTAR, DAN KOTA SALATIGA (berlaku 8 April 2013)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Langkat, Kota Padang Panjang, Kota Bekasi, Kota Pematangsiantar, dan Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN BONE BOLANGO, KABUPATEN GORONTALO, KABUPATEN GORONTALO UTARA, KABUPATEN POHUWATO, KABUPATEN PEMALANG, KABUPATEN CIANJUR, KABUPATEN LANGKAT, KOTA PADANG PANJANG, KOTA BEKASI, KOTA PEMATANGSIANTAR, DAN KOTA SALATIGA.
Pasal 1
Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Langkat, Kota Padang Panjang, Kota Bekasi, Kota Pematangsiantar, dan Kota Salatiga.
Pasal 2
Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.
Pasal 3
Biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Perekonomian, ttd.
Ratih Nurdiati
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang MENAMBAHUNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO.78 TAHUN 1952) TENTANG (berlaku 29 Mei 1957)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952) tentang Menetapkan "Undang-undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-undang Darurat Republik Indonesia, perlu segera ditambah;
Mengingat
:
Pasal 1
Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 21 tahun 1952 ditambah sub g, yang berbunyi:
Pasal 86
Mendengar
:
Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 10 Mei 1957;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAMBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA NOMOR 78 TAHUN 1952) SEBAGAI BERIKUT:
Pasal I
Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 21 tahun 1952 ditambah sub g, yang berbunyi:
"Ketua Konstituante: yang mengenai pegawai yang dipekerjakan pada Konstituante itu, kecuali yang tersebut dalam huruf a di atas ini".
Diundangkan pada tanggal 29 Mei 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM
LEMBARAN NEGARA NOMOR 58 TAHUN 1957
Pasal II
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: WAKIL PERDANA MENTERI I, ttd HARDI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVIII (PENATARAN ANGKATAN LAUT) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian IBW. XVIII (Penataran Angkatan Laut)dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO.

MENTERI PERTAHANAN, ttd

IWA KUSUMA SUMANTRI.

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 145 TAHUN 1954
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 53 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XIII (PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG TIMAH BANGKA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat : pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 113
Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Undag-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. ttd SOEKARNO.

Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958,

Menteri Kehakiman, ttd

G.A. MAENGKOM.

Menteri Perindustrian, ttd

F.J. INKIRIWANG.


CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956
Unknown PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 27 Tahun 1950 tentang MENGUBAH PERATURAN GAJI MILITER 1950 (P.G.M. 1950) (berlaku 26 Januari 1950)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa perlu diadakan perubahan dalam "Peraturan Gaji Militer" termaksud dalam Undang- undang Darurat No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 6);
Mengingat
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 NO. 11);
Mengingat pula
: Pasal 68, 139 dan 140 ayat 4 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;
Mendengar :
Senat;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENGUBAH "PERATURAN GAJI MILITER 1950".
Pasal 1
1. Kepada Anggota Angkatan Perang diberikan tunjangan-tunjangan menurut tabel di bawah ini :
Rayon: Persentasi untuk tiap-Paling rendah Paling tinggi tiap anak dari gaji buat 1 anak: buat 1 anak:
- I 3% f l0.-f 25.-
II
50%
" 12.-" 30.-
- III 7%
" 14.-" 35.-
IV 9%
" 16.-" 40.-
V
10%
" 18.-" 45.-
- VI 11% " 20.-" 50.-
2. Tunjangan keluarga ini hanya dapat diberikan buat anak yang termaksud dalam Pasal 3 "B.A.G. 1949", dengan ketentuan bahwa buat anak-anak lebih dari sepuluh anak dan buat anak-anak angkat tidak diberikan tunjangan keluarga.
Pasal 2
2. Tunjangan keluarga ini hanya dapat diberikan buat anak yang termaksud dalam Pasal 3 "B.A.G. 1949", dengan ketentuan bahwa buat anak-anak lebih dari sepuluh anak dan buat anak-anak angkat tidak diberikan tunjangan keluarga.
Pasal 3
2. Tunjangan keluarga ini hanya dapat diberikan buat anak yang termaksud dalam Pasal 3 "B.A.G. 1949", dengan ketentuan bahwa buat anak-anak lebih dari sepuluh anak dan buat anak-anak angkat tidak diberikan tunjangan keluarga.
Pasal 10
1. Kepada Anggota Angkatan Perang diberikan tunjangan-tunjangan menurut tabel di bawah ini :
Rayon: Persentasi untuk tiap-Paling rendah Paling tinggi tiap anak dari gaji buat 1 anak: buat 1 anak:
- I 3% f l0.-f 25.-
II
50%
" 12.-" 30.-
- III 7%
" 14.-" 35.-
IV 9%
" 16.-" 40.-
V
10%
" 18.-" 45.-
- VI 11% " 20.-" 50.-
2. Tunjangan keluarga ini hanya dapat diberikan buat anak yang termaksud dalam Pasal 3 "B.A.G. 1949", dengan ketentuan bahwa buat anak-anak lebih dari sepuluh anak dan buat anak-anak angkat tidak diberikan tunjangan keluarga.
Penetapan termaksud dalam ayat (2) Bab A dari P.G.M. 1950 dihapuskan.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran A "Peraturan Gaji Militer 1950" diubah sehingga menjadi seperti terlampir pada Undang-undang Darurat ini.

Pasal 4.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 1950.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

HAMENGKU BUWONO IX.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

SUPOMO.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 45 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. V (JAWATAN POS TELEGRAP DAN TELEPON) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat : pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.):
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 113
Anggaran dari bagian I.B.W. V (Jawatan Pos. Telegrap dan Telepon) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia. ttd SOEKARNO.

Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958.

Menteri Kehakiman, ttd

G.A. MAENGKOM.

Menteri Penerangan.


SUKARDAN.


CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 2015 tentang PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA THE WORLD ROAD ASSOCIATION-PERMANENT INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ROAD CONGRESS (berlaku 10 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa jalan merupakan prasarana transportasi penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, fungsi masyarakat, serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa the World Road Association-Permanent International Association of Road Congress merupakan organisasi internasional yang didirikan di Puteaux, Perancis pada tahun 1909 dengan tujuan untuk mempromosikan kerja sama internasional mengenai isu-isu yang berkaitan dengan jalan dan angkutan jalan guna tercapainya keamanan bagi para pengguna jalan dan mobilitas yang berkelanjutan, serta ramah lingkungan;
- c. bahwa dalam rangka memperluas komunikasi dan hubungan internasional terkait pembangunan jalan, serta meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Indonesia perlu ikut serta dan terlibat aktif dalam keanggotaan the World Road Association-Permanent International Association of Road Congress ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA THE WORLD ROAD ASSOCIATION-PERMANENT INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ROAD CONGRESS .
PERTAMA: ________________
PERTAMA : the World Road Road
Menetapkan keanggotaan Indonesia pada Association-Permanent International Association of Congress.
KEDUA
- Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tunduk pada ketentuan yang berlaku pada the World Road Association-Permanent International Association of Road Congress dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.
KETIGA
- Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumbersumber keuangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT : tanggal
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bistok Simbolon
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 52 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XII (PELABUHAN PALEMBANG) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat :
Pasal 113
Bagian I.B.W. XIIA (Pelabuhan Palembang) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Undang-undang ini.

## Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 23 Maret 1955.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia. ttd SOEKARNO.

Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958.

Menteri Kehakiman, ttd

G.A. MAENGKOM.

Menteri Penerangan.


SUKARDAN.


CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 56 Tahun 1958 tentang PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1950 TENTANG SUSUNAN, KEKUASAAN DAN JALAN PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 30) (berlaku 26 Juli 1958)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
bahwa jumlah Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat 3 Undang-undang tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950, Lembaran Negara tahun 1950 No. 30) adalah sangat kurang untuk mengerjakan segala pekerjaan, yang harus dikerjakan oleh Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung, sehingga jumlah itu perlu diperluas;
- a. pasal 78 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 1 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 30),
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANGUNDANG NO. 1 TAHUN 1950 TENTANG SUSUNAN, KEKUASAAN DAN JALAN PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 No. 30).
Diundangkan pada tanggal 26 Juli 1958. MENTERI KEHAKIMAN, ttd.
G.A. MAENGKOM.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd.
G.A. MAENGKOM.
Pasal 1
Presiden Republik Indonesia,
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd. SUKARNO. ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
## UNDANG-UNDANG No. 56 TAHUN 1958
## TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1950 TENTANG SUSUNAN, KEKUASAAN DAN JALAN PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 No. 30).
Undang-undang No. 1 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 30) mengenai susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia menentukan dalam
PENJELASAN
Pasal 2
ayat 3, bahwa pada Mahkamah Agung adalah seorang Jaksa Agung dan dua orang Jaksa Agung Muda. Praktek telah membuktikan, bahwa tenaga dua orang Jaksa Agung Muda itu tidak cukup untuk mengerjakan segala pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung. Berdasarkan itu Pemerintah menganggap pada tempatnya, jika jumlah Jaksa Agung Muda itu diperluas dengan dua orang lagi. Perluasan itu diadakan dengan Undang-undang ini, yakni dengan mengubah kata "dua" menjadi kata "empat" dalam pasal 2 ayat 3 Undang-undang No. 1 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 30), sehingga dengan perubahan itu dapat diangkat empat orang Jaksa Agung Muda. ## TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1641 CATATAN Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-76 pada tanggal 24 Juni 1958, pada hari Selasa, P.328/1958