UNDANG-UNDANG RI Nomor 26 Tahun 1960 tentang PERUBAHAN (berlaku 9 Juni 1960)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa perlu sekali kepada Jaksa diberikan wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang segera terhadap pelanggarpelanggar ekonomi sebelum perkaranya diputus Pengadilan.
- b. bahwa kewenangan-kewenangan pengadilan yang tersebut pada pasal 28 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 dapat menjamin tindakan-tindakan yang segera, akan tetapi mengingat prosedurenya yang melalui pengadilan agak memakan waktu;
- c. bahwa tindakan-tindakan akan lebih cepat diambil apabila kewenangan tersebut pada pasal 28 ayat (1 ) diberikan juga kepada Jaksa;
- d. karena keadaan memaksa, maka soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;
Mengingat
: 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
Memutuskan:
...
Menetapkan
:
Memutuskan:
"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan pasal 27 dan pasal 28 Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti No. 1 tahun 1960".
Pasal 1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 6
"Jika ada hal-hal yang dirasa sangat memberatkan sitersangka dan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang disangka telah dilanggar, memerlukan tindakan-tindakan dengan segera, maka Jaksa berwenang dalam segala perkara mengenai tindak pidana ekonomi, kecuali yang tersebut pada pasal 6 ayat (3). selama pemeriksaan dimuka pengadilan belum dimulai; untuk memerintahkan kepada sitersangka sebagai tindakan sementara;
Pasal 27
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
"Jika ada hal-hal yang dirasa sangat memberatkan sitersangka dan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang disangka telah dilanggar, memerlukan tindakan-tindakan dengan segera, maka Jaksa berwenang dalam segala perkara mengenai tindak pidana ekonomi, kecuali yang tersebut pada pasal 6 ayat (3). selama pemeriksaan dimuka pengadilan belum dimulai; untuk memerintahkan kepada sitersangka sebagai tindakan sementara;
- a. penutupan sebagian atau seluruh perusahaan sitersangka, dimana tindak ekonomi itu disangka telah dilakukan;
- b. penempatan perusahaan sitersangka, dimana tindak pidana ekonomi itu disangka telah dilakukan, dibawah pengampunan;
- c. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada sitersangka berhubung dengan perusahaan itu;
- d. supaya sitersangka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu;
- e. supaya tersangka berusaha supaya barang-barang tersebut dalam perintah itu yang dapat disita, dikumpulkan dan disimpan ditempat yang ditunjuk dalam perintah itu.
Pasal II.
Pasal 28
Pasal III.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1960. Menteri Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 74.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1960 Pejabat Presiden Republik Indonesia, DJUANDA.