PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 70 Tahun 2013 tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pedoman bagi pengelola dan wajib pajak dalam pengajuan dan penyelesaian keberatan terhadap penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Sintang; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sintang; 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lerobaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyc'denggaraan N:gara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3851); 3. Tah un 1999 tentang Undang-Undang Nomor 31 · (Lembaran P T dak Pidana xorupsi emberantasan in . 1999 Nomor 140, Negara Republik Indonesia Tahun J'k I donesia Nomor Tambahan Lembaran Negara R � pub I n n an Undang3874) sebagaimana telah diubah de ; an Negara Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lem ar Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13 4 , Tam bahan 5 0 · N 41 )' Lembaran Negara Republik Indonesia omor ' 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Repubhk lndon �� 1 � Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Repu I Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jaw";b Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturar:i Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republ'k Indonesia Nomor 5234); 1 12. Undang-Undang ... 12. Peraturan Pemerintah. Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pernberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ten tang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 70 TAHUN 2013
TENT ANG
TATA CARA PENCU DAN PEMBET ' RANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRTIF, ULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SlNTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalarn rangka pelaksanaan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pedoman bagi pengelola dan wajib pajak dalam pengajuan dan penyelesaian keberatan terhadap penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lerobaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyc'denggaraan N:gara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3851);
3. Tah un 1999 tentang Undang-Undang Nomor 31 · (Lembaran P T dak Pidana xorupsi emberantasan in . 1999 Nomor 140, Negara Republik Indonesia Tahun J'k I donesia Nomor Tambahan Lembaran Negara R � pub I n n an Undang3874) sebagaimana telah diubah de ; an Negara Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lem ar Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13 4 , Tam bahan 5 0 · N 41 )' Lembaran Negara Republik Indonesia omor '
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Repubhk lndon �� 1 � Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Repu I Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jaw";b Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturar:i Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republ'k Indonesia Nomor 5234); 1
12. Undang-Undang ...
.
·
12. Peraturan Pemerintah. Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pernberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ten tang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
Menetapkan
- 21, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRTIF, DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. 4 . Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sin tang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
2. 8.
6. 7. Desa adalah Desa di Kabupaten Sintang. . Pemerintah Desa atau yang disebut dengan narna lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. .
9. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Sintang.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Smtang.
10. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Bupati ini merupakan pedoman pelaksanaan pengelolaan Pajak yang meliputi:
- a. Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; dan
- b. Tata cara pembetulan, pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- ( 1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat:
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga, denda, dan kenaikan PBB-P2 yang terutang yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, atau karena hal-hal tertentu; dan/atau
- b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, atau STPD yang tidak benar;
- c. membetulkan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB PBB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah.
- (2) Adanya kekh!!afan. Wajib P � jak atau bukan karena kesalahan w\_aJ1b PaJak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a disebabkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak tidak menerima SPPT;
- b. terdapat kesalahan penghitungan dalam penetapan
3. SPPT; atau k k liruan c. terdapat kesalahan tulis, hitung, dan/atau e e dalam SPPT. t
- (1) (3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada � ya huruf a adalah Wajib Pajak orang proba � 1 yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- ( 1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) h uruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercan tum dalam STPD.
- (2) Pengurangan SPPT, SKPD, atau STPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:
- a. luas objek pajak bumi dan/atau bangunan;
- c. ke salahan hitung/t: 'i � yang tidak sesuai dengan ran, ran perundan .dangan.
- b. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau
- (3) Pe italan SPPT, se: � aimana dimaksud d. . Lt dilakukan apal SKPDLB tersebut sehar
- 0, STPD, atau SKPDLB ilarn Pasal 3 ayat (1) huruf b L srrv:·, SKPD, STPD, atau .nya tidak diterbitkan.
- (4) Pembetulan S' KPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana di dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf c dapat dilakuk-' dalam penerbitannya terdapat , , kesalahan ti. .LI kesalahan hi tung dan / a tau kekcliruan , . , � .i ketentuan tertentu dalam peruturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah.
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRTIF, DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Bagian Kesatu Sanksi Administrtif
BAB III - TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRTIF, DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 5
- ( 1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, atau STPD;
- bahasa Indonesia b. diajukan secara tertulis dalam endukung dengan mencantumkan alasan yang m permohonannya; . .
- d. dilampiri asli STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrtif;
- c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- e. dilampiri asli SPPT atau SKPD yang di":1o?on �� pengurangan atau penghapusan sanksi adrninistr'tif;
- g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administratif yang dimin ta disertai alasan yang jelas;
- h. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan a tau · penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD;
- j. Surat permohonan .utandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib p,, � .-' . maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- i. V-'·1jib Pajak telah mr ' · nasi pokok PBB-P2 yang tidak L iu kurang dil elf yang menjadi dasar penghitung: sanks administratif yang tercantum dalam SKPL .itau ST - O; dan
- 1) Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk :
- a) Wajib pajak badan; atau
- b) Wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang bayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administrtif lebih dari Rp. 2.000.000,00 (duajuta rupiah);
- 2) Harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dianggap bukan sebagai permohonan sthingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada � ajib Pajak atau kuasanya diberitahu\_kan sec � a tertulis disertai alasan yang mendasari dalam. jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terh1tung sejak permohonan tersebut diterima,
- (3) Permohonan pengurangan 'sanksi administratif harus disertai dengan bukti pcndukung.
an sanksi Bukti pendukung permintaan pengurang t ( 3) administratif sebagaimana dimaxsud dalam Pasal 5 aya untuk:
2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 5 [Iirna] rahun sebelurnnya, atau bukti pelunasan. tahun-tah\_u? sebelumnya dalam hal Wajib PaJ\_ak merniliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun; .
- a. Wajib Pajak orang pribadi : . . 1. fotokopi SPPT/SKPD dan STPD yang d1mmtakan pengurangan sanksi administratif; .
3. fotokopi bukti pelunasan pokok PBB-\_P2 tah � n be � J � lan yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
5. fotokopi Jdentitas berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor wajib pajak dan/atau kuasanya dalam hal dikuasakan ;
4. fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang sejerus atau surat keterangan penghasilan dari pejabat yang berwenang;
6. Surat pernyataan sanggup membayar sisa denda setelah peng: ·-angan.
Waj: Pajak or .. pribad cara k.ilektif :
2. fc kopi bukti pelurvisan PBB-P2 5 (lima) tahun sei. lurnnya at. u · .ikti pelunasan tahun-tahun sebelumnya d&gt; hal Wajib Pajak memiliki, mt" :,;uasai an, c; ,u.u .i.emanfaatkan Objek Pajak yang be .mgkut.,n kurang dari 5 (lima) tahun;
- l. fc .okopi S /f/SKPD an S'I i-D yang dimintakan pengurang, .. sanksi a, .. iinistratif;
3. fo .opi bukti pelunasan pokok PBB-P2 tahun berjalan y: \_; dirnintakan pengurang-m sanksi administratif;
4. fo · kopi slip gaji atau dokumen lain yang sejenis atau su rat keterangan penghasilan dari pejabat yang berwenang;
5. fotokopi fotokopi ldentitas berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat lzin Mengemudi/Paspor Wajib Pajak dan/atau kuasanya dalam hal dikuasakan;
6. Surat pernyataan sanggup membayar sisa denda setelah pengurangan.
Wajib Pajak badan:
1. iotokopi SPPT / SKPD dan STPD yang dim in takan pengurangan sanksi administratif;
2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam ha! Wajib Pajak memiliki menguasai dan/atau mema!l.faatkan objek pajak yan � bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
4. fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;
'
3. fotokopi � ukti pelunasan pokok PBB-P2 tahun berjalan yang d1mmtal{an pengurangan sanksi administratif·
5. fotokopi arus kas (cash flow) Perusahaan yang telah diaudit akuntan publik;
7. Surat pernyataan sanggup membayar sisa denda setelah pengurangan.
6. keputusan Mahkarnah Agung atas kerugian dan/atau kesulitan likuiditas;
BAB III - TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRTIF, DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 6
- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan sanksi administrtif tidak memenuhi persyaratan sebagairrtana dimaksud dalam Pasal s dan Pasal 6, Bupati melalui Kepala Dinas dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
BAB III - TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRTIF, DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 7
- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan sanksi administrtif tidak memenuhi persyaratan sebagairrtana dimaksud dalam Pasal s dan Pasal 6, Bupati melalui Kepala Dinas dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (3) Permintaan pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pa! ,l 6, dan t--lah melampaui waktu 1 (satu) hula" sebaga· ,ana di aksud pada ayat (2), tidak dian, ·rap seba ..i surat .errnintaan pengurangan sanksi adrnl. .istratif s .. ungga 1 · .ik dapat dipertimbangkan.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama ( 1) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan sanksi administratif oleh Bupati.
BAB III - TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRTIF, DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 8
Terhadap STPD yang telah diajukan pengurangan sanksi administratif tidak dapat permintaan pengurangan sanksi administratif. permintaan lagi diajukan
Bagian Kedua
Pembetulan, Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan Pajak
BAB III - TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRTIF, DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 9
- (1) Permohonan pembetulan atas SPJYI', SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf c harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPJYI', SKPD, atau STPD;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- d. dilampiri asli SPJYI', SKPD, atau STPD yang dimohonkan pengurangan;
- e. fotokopi kartu identitas Wajib Pajak;
- I. bukti kepemilikan hak atau surat keterangan penguasaan dari Kepala Desa/Lurah.
- (2) Permohonan pengurangan atas SPPT, SKPD, atau STPD s � bagaimana din � aksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b harus memenuh1 persyaratan:
- u) SPPT SKPD, a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (sat '
2. atau STPD; . Indonesia b. diajukan secara tertuhs dalam bahasa yang dengan mencantumkan besarnya ketetapan . ct· tai alasan yang dimohonkan pengurangan iser mendukung permohonannya; . . .
- d. dilampiri asli SPPT, SKPD, atau STPD yang dimohonkan pengurangan;
- c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dmas,
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, atau mengajukan keberatan tetapi tidak dapat dipertimbangkan atas SPPT atau SKPD, dalarn hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT atau SKPD;
- g. Surat permohonan ditandatangani oleh WaJtb. PaJak dan dalam hal permohonan ditandatangant ole � bukan Wajib Pajak, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan. keberatan, atau mengajukan keberatan tetapi tidak dapat dipertimbangkan atas SPPT, SKPD yang terkait dengan STPD, ctalarn hal yang diajukan pengurangan adalah STPD; .. .
8. 1; Surat permohona, iarus dilarnpiri dengan Surat -� uasa Khusus un
- 1) Wajib pajak o ng pribadi dengan pajak yang tidak atau ki .mg bayar yang menjadi dasar perhitunga.. : ________________nksi administrtif lebih dari Rp. 2.0C ,o,oo (duajuta rupiah);
10. .1) Wajib pajak ba LO; atau
- 2) Harus c, .ipiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak 01, .i .g pribadi dengan PBB-P2 yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif paling banyak Rp. 2.000.000,00 (duajuta rupiah).
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (4) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, atau STPD yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
BAB III - TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRTIF, DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 10
- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat ( 1) huruf b diajukan secara perseorang'.311, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif,
...
- diajukan secara (2) Permohonan pembatalan . yang a at (1) harus perseorangan sebagaimana dimaksud pada Y
- memenuhi persyaratan: ) SPPT SKPD a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu ' '
- atau STPD; . Indonesia b. diajukan secara tertuhs dalam bahasa dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya; . . .
- d. dilampiri asli SPPT, SKPD, atau STPD yang dimohonkan pembatalan; dan . ..
- c. diajukan kepada Bupati rnelalui kepala Dmas,
- p iak e. Surat permohonan ditandatangan1 oleh wajro aj dan dalam hal permohonan ditandatangan1 oleh bukan Wajib Pajak, maka berlaku ketentuan sebagru berikut:
- a) Wajib pajak badan; atau
- 1) Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk :
- b) Wajib pajak orang pribadi dengan PB � -1:2 yang tidak atau kurang bayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif lebih dari Rp. 2.000.000,00 (duajuta rupiah); ..
- (3) Permohonan pe.obata' ·1 untuk SPPT yang diajukan secara kolektif nana dimaksud pad a ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan :
- 2) Harus d -npiri dt-··: � an surat kuasa, untuk wajib pajak o. � prib .i dengan PBB-P2 yang tidak atau k ng yar yang menjadi dasar penghitui ill sai si administratif paling banyak Rp. 2.00C 00,00 uajuta rupiah).
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); '
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
- c. disampaikan kepada Bupati melalui kepala Dinas.
- d. permohonan diajukan melalui Lurah atau Kepala Desa setempat; dan
- e. dilampiri asli SPPT 1ang dimohonkan pembatalan;
- (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sehagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahu\_kan sec � ra tertulis disertai alasan yang mendasan\_ dalam. jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (5) Pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD dapat dilakukan apabila\_ SPf:, SKPD, atau STPD tersebut seharusnya tidak d1terb1tkan karena buk3:11 rr:erupakan objek pajak burni dan bangunan, yang meliput] :
- . Pusat/Pemerintah a. digunakan oleh Pemenntah n elenggaraan Daerah/Pemerintah Desa untuk pe y
- pemerintahan; untuk melayani b. digunakan semata-m\_ata . ibadah, sosial, kepentingan umum di bidang ·onal k budayaan rra st ' kesehatan, pendidikan dan e k memperoleh yang tidak dimaksudkan untu keuntungan; .
- ak d. merupakan hutan lindung, nutan su a ' hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; .
- al purbakala c. digunakan untuk kuburan, pemngg an atau yang sejenis dengan itu; alam
- e. digunakan oleh perwakila..'1 diplomat1k dan konsulat
BAB III - TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRTIF, DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 11
- ( 1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administ:tif, dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan pertama.
- (3) Permohonan ked � a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mernenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagai � ana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahu\_kan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- ( 1 1 Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalarn jangka waktu Paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima harus memberikan keputusan atas permohonan wajib Pa.Jak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8.
- ( 2 ) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( � ) terlampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan wajib Pajak dianggap dikabulkan dan segera diterbitka � eputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam � angka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Jangka waktu dimaksud berakhir.
BAB III - TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRTIF, DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 13
- {1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, dan permohonan pengurangan SPPT, SKPD atau STPD.
- (3) Keputusan P' gurangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dill .ipkan
BAB III - TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRTIF, DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 14
- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan sanksi administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 dan Pasal 6.
2. ( 2 ) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas pembetulan ketetapan pajak.
- ( 3 ) KepaJa Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puiuh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
- (S) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.
- ( 4) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
- ( 6 ) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada Hasil Pemeriksaan Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan di lapangan.
- ( 7 ) P � meriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) d � lakukan
BAB III - TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRTIF, DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 15
- ( 1) Bentuk Sura: permohonan, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, Surat Tugas Pemeriksaan Laµangan, Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor, Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan, dan Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipertimbangkan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Bentuk Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati mengenai:
- a. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas SKPD atau STPD;
- b. pengurangan ketetapan Pajak yang tidak benar atas SPPT atau SKPD atau STPD;
- c. pembatalan ketetapan Pajak yang tidak benar atas SPPT atau SKPD atau STPD;
- d. pembatalan ketetapan Pajak yang tidak benar atas SPPT yang secara kolektif;
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
�
·
BABVI KETENTUANPENUTUP
BAB III - TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRTIF, DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
· tahkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memenn pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya da!am Serita Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal 31 t),c;, � b·r 2013 (YTANG,1 � ILTON CROSBY

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal 31 oec,..,b,r 2013 SEK ARI DAERAH KAP.· rPATEN SINTANG, ., \/z LKIFLI HAJI AHMAD SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 9 d--0 0905