PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, per1u membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Kabupaten Sabu Raijua; - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259); - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;rentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran .. Negara Republik Indonesia Nomor 4389); · · - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomnr 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 · tentanq Pertmbanqan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); - Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten SabuRaijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936); - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4578}; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tabun 201 O Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan lnsentif · Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran r Jegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonior 11 ~. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); · . : · · · 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega"S Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepada Daerah atau dihitung sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171); · · · 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.712010 tentang Badan atau Lembaga lntemasional yang tidak dikenakan BPHTB 15. Peraturan Menterl Keuangan Nemer 148/PMK.7/2010 tentang Badan atau Lembaga lntemasional yang tidak dikenakan PBB Perkotaan dan Pedesaan. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Keuangan Daenth sebagaiamana telah diubah dengan 21/2011 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang MenJadl Kewen~,:agan Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupatei'I° · Sabu Raijua Tahun 201 O Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 ); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sabo Raijua Nomor 5 Tahun 201 O tentang Organisasi dan Tata Ke~a Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua T3hun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Ral)ua). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 24 T AHUN 2011
TENT ANG PAJAK DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA,
- bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; a.
b.
- bahwa berdasarkan Undanq-Undanq Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, per1u membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;rentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran .. Negara Republik Indonesia Nomor 4389); · ·
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomnr 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 · tentanq Pertmbanqan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten SabuRaijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
-
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4578};
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tabun 201 O Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan lnsentif · Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran r Jegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonior 11 ~. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); · . : · · ·
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega"S Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepada Daerah atau dihitung sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171); · · ·
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.712010 tentang Badan atau Lembaga lntemasional yang tidak dikenakan BPHTB
15. Peraturan Menterl Keuangan Nemer 148/PMK.7/2010 tentang Badan atau Lembaga lntemasional yang tidak dikenakan PBB Perkotaan dan Pedesaan.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Keuangan Daenth sebagaiamana telah diubah dengan 21/2011
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang MenJadl Kewen~,:agan Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupatei'I° · Sabu Raijua Tahun 201 O Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sabo Raijua Nomor 5 Tahun 201 O tentang Organisasi dan Tata Ke~a Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua T3hun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Ral)ua).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA DAN
BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan SABU RAIJUA.
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bldang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ber1aku;
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajlb kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang berslfat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sabu Raijua atau Badan yang dlserahi wewenang dan tanggungjawab sebagal pemegang kas Kabupaten Sabu Raijua;
·•
•
i
•
•
't
•
•
8. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuanr balk yang melakukan usaha ·maupun yang tidak melakukan useha yang'. meliputi .perseroen terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha mmk·negara·.(BUMN), atau badan usaha milik daerah (SUMO) dengan nama dan· dalam bentukoapapun,'.'firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, ;yayasan,: organlsasi 'massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan· bentuk ··badar, · lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; . ·
·
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel; .
.
.
·. i ·
- 1 O. Hotel adatah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk · Jasa. terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakupjuga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenlsnya, serta rumah,· kos .. · dengan Jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh); · . ·',. · .i · ····
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh·restoram
:
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau 'mlnuman -: dengan· dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, · kantin, waning,: ··bar, dan sejenisnya termasuk jasa bogalkatering: : :
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, pennainan,ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau :dlnlkmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran; · : ,· ,,., ·
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggc1raan reklame;
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga. listrfk, balk yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain; ii .·.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk .dan corak.·ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengarl dirasakan dan/atau dinikmati oteh umum; ·
18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak· :atas kegiatan· pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam · dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir dlluar baden jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu useha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bennotor; ·
19. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagalmana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
21. Par1dr adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tldak berslfat ·sementara;
23. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah pennukaan tanah;
22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air·tanah;
24. Pajak Sarang Burung · Walet adalah pajak atas keglatan pengambilan .. dan/atsu pengusahaan sarang burung walet; ..
25. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collacalla, yaltu collacalla ·fuchliap haga, co11ocalia maxlna, co11ocalia esculanta, dan co11aca1ia Hnchl;
26. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadl atau Sadan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan;, perhutanan dan pertambangan; ·· · ,
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan peralran ·pedalaman serta taut wilayah kabupaten Sabu Raijua; 27.
17. Nilai Jual Objek pajakl yang selanjutnya disingkat NJOP, odalah harga, .rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan · bilamana. tldak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek 1.aln yang sejenisnya, atau nilai perolehan baru, atau NJOP penggantii r, t: · 29.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dUekatkan ·secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/ atau taut . 28.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan · Bangunan yang selanjutnya disingkat- .BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan; ··.i. :::i · 30.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau;peristlwa· hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau Sadan: 31.
21. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak; 33.
22. Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dlmaksud dalam undang-undang· di bidang pertanahan dan bangunan; 32.
\_
.
- Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah; · 34.
:.,
35. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu:1aln yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadl dasar bagi Wajlb Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang:
36.
37.
38.
39.
- Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender; kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender; · ·.. "
- Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dlbayar pada suatu aaat, ·dalam··Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun · Pajak sesuai dengan -ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; . · ,
- Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD,· adalah' surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan danfatau ~mbayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajlban. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah: .. ·i . · i r·;,: ; -: ·
- Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP,· adalah .aurat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan · data subjek dan Objek Pajak· Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah;
40.
- Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya dislngkat SSPD, : adalah·: bukti pembayaran atau ·penyetoran pajak yang telah dilakukan d~ngan menggunakan fonnulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati ; . . v.' ~ ~
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat: SKPD,: adal~h:: surat . ketetapan pajak yang menentukan besamya jum1ah pokok pa]ak yang ·terutang: .
42. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya dislngkat SPPT,: adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan ·Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dislngkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok: pajak, jumlah · kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak-, besamya sa~ksl adn:tlnlstratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, · selanjutnya dislngkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan· atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;· . ..
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; , · ·.·.. ·
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selan)utnya·disingkat SKPDLB,·adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran· pajak ·karen·a jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang; ...
47. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, .adalah surat 1 untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bungs dan/atau. denda;
48. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan. yang. membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, danJatau keke11ruan dalam penerapan ketentuan· tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat.Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayer, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
- Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan~ atau Surat Keputusan Keberatan; 49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas· keberatan .terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah,.·Surat Ket~pan··Pajak daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar :Tambahan; i Surat Ketetapan. Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak . Daerah-\_Leblh Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga· yang· dlajukan oleh Wajib Pajak; · ~·.·.~
50. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap. surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
51.
.
- Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara . teratur: · untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban; -modal., penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan·.barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugl untuk periode tahun pajak tersebut; . . . . . ... ·: .
52.
- Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data .objek dan subjek pajak, penentuan besamya pajak terutang sampai kegtatan penagihan .· pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya tambahan NPOP. dan NTPOP;
53. Biaya Pemungutan adalah lnsentif yang diberikan pada Aparat Pelaksana ·Pemungutan dan Penanggung Jawab pemungutan Pajak Daerah; .
54. Aparat Pelaksana Pemungutan adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan instansi terkait dalam pemungutan pajak daerah;
·-
"
;.,
•
•
..
•
55. Penanggung Jawab Pemungutan pajak daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Oaerah; · , . ·
2. 56.
57. NPOP adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak;
4. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah,ini;
58. NPOPTKP adalah Nnllai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak;
BAB Ill - PAJAK HOTEL
Pasal 2
## Pasal2
BAB Ill - PAJAK HOTEL
Pasal 3
Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel.
BAB Ill - PAJAK HOTEL
Pasal 4
- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. ·
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan. dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
BAB Ill - PAJAK HOTEL
Pasal 5
- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang prfbadi atau Sadan yang mengusahakan Hotel · · ...
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel·
,•l
:
Baglan Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
BAB Ill - PAJAK HOTEL
Pasal 6
Dasar pengenaan Pajak Hotel adafah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel
BAB Ill - PAJAK HOTEL
Pasal 7
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% {sepuluh persen)
Pasal2
BAB Ill - PAJAK HOTEL
Pasal 8
.:
···•
.:
:,;·.
Besaran Pokok Pajak Hotel yang · terutang dihitung dengan .· cara: -mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 deng1:1n dasar pengenaan. ·; pajak .sebagalmana dimaksud dalam pasal 6. . ... ;
Baglan Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 9
Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas seliap pelayanan restoran.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 10
- ( 1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat · (1) meliputi pelayanan penjualan makanan danlatau minuman yang dikonsum\_si ·oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak terrnasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).; adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 11
- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adafah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran .
Baglan Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhltungan Pajak Restoran
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 12
Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. atau rumah makan
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 13
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen):
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 14
Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan .cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
PAJAK HIBURAN
Baglan Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 15
Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap jasa penyelanggaraan hiburan.
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 16
.
- (1) Objek Pajak Hiburan adalah Jase Penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, danlatau busana ;
- c. Kontes Kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke. klub malam ,bar, pub dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat, dan sutap;
- g. Perrnainan bilyard, golf, dan baling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan berrnotor. permainan ketangkasan dan internet;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebug~ran (fitness center); dan
- j. Pertandingan olahraga.
,
...
•
•
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 17
•
..
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Sadan yang menyelenggarakan hiburan
- (1) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau Sadan yang menikmati hiburan.
Baglan Kedua
Casar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhltungan Pajak Hlburan
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 18
- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan .. adalah jumlah. uang yang .diterimEt atau· yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksu1 pada ayatr(1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa·hiburan.
Pasa~19
Besamya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :
- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk; · ·
- c. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa show. pergelaran musik, pergelaran busana, kontes kecantikan, dan sejenisnya adalah 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk;
- b. Penyelenggaraan pertandingan olah raga· adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- d. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;
- f. Permainan ketangkasan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga=tanda masuk;
- e. Penyelenggaraan klub malam, diskotik, karaoke, lounge, cave, bar, pub·dan sejenlsnya adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah yang dibayar konsumen;
- g. Permainan bilyard dan sejenisnya adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dart pendapatan kotor;
- i. Penyelenggaraan permalnan bowling adalah sebesar 5% (lima persen) darf pendapatan kotor;
- h. Untuk padang golf dipungut pajal&lt; setiap pemain dan atau perorang adalah sebesar 5% (lima persen) dari green fee, cady fee, buggy dan member fee;
- j. Penyelenggaraan hiburan berupa · panti pljat sebeser 15% (lima belas persen) dari pendapatan kotor;
- I. Panggung terbuka dipungut pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- k. Mandi uap (steambath) mandi sauna dan sejenisnya sebesar 15% (llma belas persen) dari pendapatan kotor;
- m. Panggungg tertutup dipungut pajaknya sebesar 15% (lima betas persen) dart harga tanda masuk;
- n. Pasar seni dan pameran dipungut pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen) · dari harga tanda masuk.
Pasal20
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 19
Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan · .cara mengallkan tarff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 20
Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan · .cara mengallkan tarff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 21
Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 22
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame
- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- d. reklame selebaran;
- c. reklame melekat, stiker;
.
·.:
:·:
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- i. reklame film/slide; dan
- h. reklame suara;
- j. reklame peragaan.
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulananan dan sejenis'lya;
- (3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah :
- ··i ,. ·: =· .. l
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang ·,diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis ·Jainnya; : · · ·· · · · · . : . ~· . . ..
- c. nama pengenal usaha atau profesi- yang dipasang melekat pada· bangunan tempat usaha atau profesi dengan ukuran tidak melebihi panjang 15x 10 cm; · = ·
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 23
- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Sadan yang menggunakan Rektame
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan .yang menyelenggarakan reklame
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga teraebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang prlbadl· atau Sadan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Sadan tersebut
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 24
.
··.
.
Setiap penyelenggaraan· Reklame, baik permohonan baru atau perpanjangan tiarus · . .. memperoleh lzin Penyelenggaraan Reklame yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, . Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati. . . .
- ( 1) lzin Penyelenggaraan Reklame dapat dlterbitkan apabila telah memenuhl persyaratan penyelenggaraan Reklame atau membayar pajak reklame terutang, jamlnan asuransl dan jaminan bongkar serta mendapat rekomendasi dinas terkalt. · . = , ·: · , · ·
- (2) Tata cara permohonan lzin Penyelenggaraan Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
..,·
Bag Ian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarlf dan Cara Perhitungan Pajak Reklame· ·. · .. ·
·
;
:, ·
·
··
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 26
···
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh · pihak ketiga; Nilai .Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ## BAB VII
PAJAK PENERANGAN JALAN
Baglan Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 28
•
,
•·':"::' ~! •.'")'
·
..
... , . Dengan nama Pajak· Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggµnaan tenaga ·listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. · ·. r-:&lt;: 1 .-~. ·. , .
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 29
- ( 1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, balk yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. . ., · ·:',.\_;r:
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ·ayat (1) rmeliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah: ,
- a. penggunaan tenaga listrik oleh lnstansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- d. tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, soslal dan keagamaan.
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan yang menggunakan pembangkit tenaga listrik dengan jumlah total daya terpasang dibawah 200 KVA (Kilo Volt Amper).
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 30
- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Ba~an yang menggunakan tenaga listrik. .
Baglan t&lt;.edua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhltungan Pajak Penerangan Jalan
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 31
- (1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Ustrik.
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dart sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Ustrik adalah jumlah tagihan biaya bebanltetap ditambah dengan biaya pemakaian KWH (Kilo Watt Hour)/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (~} ditetapkan:
- b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai JuaJ Tenaga Lisbik dihitung ## BAB VIII
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 34
Oengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut .pajak· atas setlap ·kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber· alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 36
..
'.
·.,
.i::!·:•·"
- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan:.Mlneral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi : a. asbes
.
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- e. · batu apung;
- d. batu kapur;
- f. batu permata;
- h. dolomit;
- g. bentonit;
- i. feldspar;
- k. grafit;
- j. garam batu (halite)
- I. granit/andesit;
- m. gips;
- o. kaolin;
- n. kalsit;
- p. leusit;
- r. mika;
- q. magnesit;
- s. marmer;
- u. opsidien;
- t. nitrat;
- v. oker;
- x. pasir kuarsa;
- w. pasir dan kerikil;
- y. perlit;
25. aa. talk;
- z. phospat;
27. bb. tanah serap (filler earth);
- dd. tanah liat;
- cc. tanah diatome:
30. ee. · tawas (alum);
31. gg. yarosit;
ff.
tras;
- hh. zeolit;
- ll, trakkit; dan
- ii. basal;
- kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan; .. ,
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana·dfmaksud pada ayat (1) adalah : .: :. : : '·: :
- a. kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam &lt;Jan Batuan yang nyata-nyata tldak dimanfaatkan secara komersil, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga·, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman -kabel. listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; ..
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meruP.akan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dirr.anfaatkan secara komersial; dan ... .. t ... ,
- c. kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dikelola oleh perorangan yang dimanfaatkan untuk keper1uan hidup sehari-hari.
·.
·
.
·
':'
..
•
,.
..
- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang prlbadi·atau Sadan .yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan
- (2) Wajib Pajak Mineral Buka'1 Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Sadan. yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. · · · · . . , . . : . , .
Baglan· Kedua ·
Dasar Pengenaan, Tarlf dan Cara Perhltungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan '.
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 37
\_
- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan -adalah: Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengallkan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-maslng jenis Mineral Bukan Logam dan Bantuan. ·. · .
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan. harga standar. yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 38
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 20% (Dua ·puluh persen):", ..
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 39
Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang. dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan dasar. pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Passi 37 ayat (1 ). ·
Baglan Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB IX - PAJAK PAKIR
Pasal 40
Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat .Parklr~
BAB IX - PAJAK PAKIR
Pasal 41
- ( 1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Park.tr di luar badan jalan, balk yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan :sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
-.
- b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya · digunakan untuk karyawannya sendiri;
- a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan . perwakilan negara asing dengan asas timbal baiik.
BAB IX - PAJAK PAKIR
Pasal 42
- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parklr kendaraan bermotor. ·. . . . = 1 ·
- (2) Wajlb Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir
Baglan Kedua
Dasar Pengenaan, Tarlf dan Cara Perhltungan Pajak Parklr
·
BAB IX - PAJAK PAKIR
Pasal 43
!.··
- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir
•
BAB IX - PAJAK PAKIR
Pasal 44
Tarif Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen)
BAB IX - PAJAK PAKIR
Pasal 46
Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengallkan tartf sebagimana dalam Pasal 44 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Passi 43.
PAJAK AIR TANAH
. Baglan Kesatu . Nama, Objek dan· Subjek Pajak
Pasal ti.6
Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau·pemanfaatan air tanah.
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 47
- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemdnfaatan Air"Tanah
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah :
.
.
·:
..
j,
- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk kepertuan · dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan ; · ·· : .: ..
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
- c. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan · usaha eksploitasi dan pemeliharaan serta pengusahaan .air dan sumber-sumber air. . .. . ·. . · ·
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 48
- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Sadan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
Baglan Kedua
Dasar Pengenaan, Tarlf dan Cara Perhltungan Pajak AlrTanah
.
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 49
- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan:
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang dlakibatkan : oleh. pengambllan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dlsesualkan dengan kondisi Daerah.
- (4) Besamya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ·ayat (1) dltetapkan dengan Peraturan Bupati
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 50
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 51
Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan dasar pengenaan pajak sebagalmana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
•
•
•
..
•
•
•
PAJAK SARANG BURUNG WALET
Bagian Kesatu · Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 52
Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet diJ?ungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 53
- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau :pengusahaan Sarang Bu rung Walet , ...
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penertmaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 54
·
:.
- ( 1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang ·melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Sadan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walat .
- (3) Setiap orang, perusahaan, Badan yang melakukan penampungan/pembersihan wajib melaporkan sumber dan jumlah sarang burung walet secara triwulan kepada Pemerintah Daerah .
Bag Ian Kedua
...
Dasar Pengenaan, Tarlf dan Cara Perhltungan Pajak Sarang Burung Walet
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 55
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebaqaimam dimaksud pada · ayat (1) dlhitung
.,.
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 56
Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara· mengallkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 57
.,.
Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara· mengallkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak
't:
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 58
Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh· orang prlbadi. atau badan.
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 59
- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah · Bumi ·dan I atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau·Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan . · kompleks Bangunan tersebut;
- (2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
- b. jalan tot;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olahraga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, plpa mlnyak; dan
menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang : · · .1 . \_ ·,
.. ·:.-
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk panyelenggaraan pemerintahan;,:
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenls dengan ltu;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bldang lbadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; :: :i': !
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan·wisata, taman naslonal, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah. negara yang belum ·dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat ## BAB XIII
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 68
Dengan nama BPHTB dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 69
- {2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- (1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah danlatau Bangunan.
- a. Pemindahan hak karena :
- 1) jual beli;
- 2) tukar menukar;
- 3) hibah;
- 4) hibah wastat;
- 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
- 5) waris;
- 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
- 10) penggabungan usaha;
- 11) peleburan usaha;
- 12) pemekaran usaha; atau
- 13) hadiah.
- 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
- b. Pemberian hak baru karena :
- 2) di luar pelepasan hak.
- a. hak milik;
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- b. hak guna usaha;
- d. · hak pakai;
- c. hak guna bangunan;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 71
.
':
- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada·ayat (1) dalam hal:
- a. jual beli adalah harga transaksi;
- b. tukar menukar adalah nilai pasar;
- c. hibah adalah nilai pasar
- d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. waris adalah nilai pasar;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilal pasar;
- h. peralihan· hak karena pelaksanaan putusan· hakim yang :"tnempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- I. peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
- o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi :yang tereantum ,dalam · risalah lelang. · · · . , , ., · ·
- (3) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan. dasar pengenaan yang dlpakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimakstid pads ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB. Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan., ·
- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana. dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dap at diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang.
- (7) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh :juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (8) Besarnya NPOPTKP untuk perolehan hak waris atau hibah wasiat yang dlterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi. hibah wasiat, termasuk suami/isteri, ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 72
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 73
- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat {7) danlatau ayat (8).
\
- . ~ .. (2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat ·(3). tidak ·diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB · pada· tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang · .dinilai. dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan : NJOP -PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud·dalam Passi 71 · ayat(7) atau ayat (8).
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 74
- ( 1) Saat terutangnya pajak BPHTB ditetapkan untuk :
- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
.
,
·
.
:
.1: .,
!
. ·
.
--
•
..
•
•
•
..
- d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;·,.
·
- e. warts adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan; ..
- f. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah ·seJak:· tanggal dibuat dan ditan 'datanganinya akta; · · · . ·,.
- g. pemlsahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyal kekuatan hukum yang tetap;
- j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal dlterbitkannya surat keputusan pemberian hak; '.;.: : -, : ________________ · ·,
- i. pemberian hak baru alas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberiar, hak;
- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganlnya akta;
- I. peleburan usaha adalah · sejak tanggal dibuat dan ditandatanganlnya akta;
hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan .dltandatanganinya akta; dan
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
·,:.·
Pasa175
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatanganl akta pemlndahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib 'Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD. ,; ..
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menand.nganl risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau. Bangunan . setelah. ·Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya -dapat melakukan pendaftaran. Hak .atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa.SSPD.
Pasal76
.
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi· pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah danlatau Bangunan kepada Bupatl paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)·dlatur dengan Peraturan Bupati;
Pasal77
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana · dimaksud dalam Pasal · 75 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda Kbeaar·Rp. ·7:.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. · ·
- (2) Pejabat Pembuat Alda Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membfdangfiipelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Passi 76 ayat (1) dlkenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan . , , · ·. ' · :i · ·:.::
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 75
- (3) Kepala kantor bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan. sebagal~ana~ ·c11maksud dalam Pasal 75 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 76
.
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi· pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah danlatau Bangunan kepada Bupatl paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)·dlatur dengan Peraturan Bupati;
BAB XII - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 77
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana · dimaksud dalam Pasal · 75 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda Kbeaar·Rp. ·7:.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. · ·
- (2) Pejabat Pembuat Alda Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membfdangfiipelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Passi 76 ayat (1) dlkenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan . , , · ·. ' · :i · ·:.::
- (3) Kepala kantor bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan. sebagal~ana~ ·c11maksud dalam Pasal 75 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
:.·
..
...
Baglan Kesatu Tata Cara Pemungutan Pajak
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 78
- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (3) Janis pajak yang dipungut
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 83
:··
...
..
- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran-··pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan.paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPToleh Wajib Pajak .. 1''.:)( 1" '.:
- (2) -SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dllunast:dalam waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran; angsuran dan penundaaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi . persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau, menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan. , &lt;
Baglan Keempat Wllayah Pemungutan
·,.
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 84
Pajak terutang dipungut di wilayah Daerah
Baglan Lima Masa Pajak
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 85
,
:
.
- (1) Masa pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, .Pajak Reklame·~ Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parklr, · Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walat adalah jangka I waktu yang Jamanya· 1: (satu) bulan kalender. . · ..
- (2) Tahun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jangka waktu 1 (satu) Tahun Kalender.
Baglan Keenam
Keberatan dan Banding
··'
.•.•.•.
t r ••
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 86
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SPPT;
- b. SKPD;
- d. SKPDKBT ;
- c. SKPDKB;
- e. SKPDLB;
·.
-.
- f. SKPDN ; dan
·.
·.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia -dengan disertakan alasanalasan yang jelas. · .. · ··.
- g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 87
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 . (dua · betas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebaglan, menolak, atau menambah besamya pajak yang terutang.. . ,. ,. »:
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pads ayat-(1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan. keberatan yang diajukan tersebut dianggap·dikabulkan ·
•
:
• ~
"t
(
••
•
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 88
·
··:
·
:
:;.
.
- ·:.
··
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan pennohonan banding hanya ·kepada: Pengadilan: Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh·Bupati.i&gt;: :: ________________
- (3) · Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban;· membayar,:pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding· ':
- (2) Permohonan banding sebagaimana dlmaksud pada ayat · (1 )·. dlajukan.; eecara: tertulls dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam. Jangka waktu · 3 (tlga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat ke~n keberatan tersebut.
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 89
- ( 1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan· sebaglan atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah lmbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. · , · -. . .
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lime puluh persen) dari Jumlah pajak
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 90
..
:.
- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat' membetulkan SPPT, SKPD. SKPDKB. SKPDKBT atau STPD. SKPDN atau SKPDtB .yang. dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung daf'.1/ataiJ kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan :perpajakan daerah. (2) Bupati dapat : · '! ·
- b. mtJngurangkan atau membatalkan SPPT. SKPD, SKPDKB. S~DKBT atau .STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; · . . · · ·
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksl administratif berupa bUnga~ denda, dan · kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan · perundang-undangan i perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dlkenakan karena kekhilafan Wajlb, Pajak atau bukan karena kesalahannya; ::. · · · ·\_. .. .: :·~ ·. . ..
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang .: dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; · · :\_. · ..
- d. mengurangkan ketetapan pajak terutang ## BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
·
- .:
:
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 91
.
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang· ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. Masa Pajak;
- c. Besamya kelebihan pembayaran pajak;
- d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 . (dua belas) bulan, sejak diterlmanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagalmana dimaksud pada ayat (1 ), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan· Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran1 Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dlperhitungkan untuk melunasi·.ter1ebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian keleblhan pembayaran Pajak sebagaimana ·.dimaksud pada;·ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan· setelah :Jewat· waktu ,2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberlkan lmbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan at?s keterlambatan pembayaran keleblhan Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - KEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 92
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluarsa setelah .melampaut.· jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak,. kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah. · ··
- (2) Kedaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pacia ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa terse but.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. ·
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB XVI - KEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 93
- ( 1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk nielakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati
BAB XVII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 94
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
'
···.
'·.
':·
·.
BAB XVII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 95
:~.
·:~
.:
..
- (1) Wajib Pajak wajib meyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip· pembukuan yang berlaku umum, sekurang-kurangnya menyelenggarakan· pe.ncatatan ! '. nllai1 peredaran usaha atau nilai penjualan atau nUai yang menjadi dasar pengenaan pajak~ · '.· · ..
- (2) Pembukuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat · (1) . · diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan ~eadaan atau kegiatan usaha sebenamya.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan. dengan keglatan · usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan sekurang-kurangnya 5 (llma) tahun.
- (4) Tata cara pembukuan, pengenaan bill/bon penjualanltanda terima/invoice dan pelaporan usaha ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 96
- ( 1) Bupati berwenang menunjuk petugas untuk melakukan · pemeriksaan untuk·: mengujl kebenaran pembukuan dan kepatuhan Wajib Pajak · dalam . rangka , melaksanakan ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah. .; ·, · ··.·
- (2) Untuk keperluan· pemeriksaan, petugas pemeriksa dilengkapi dengan tanda ··pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan. · · , · .· i , . · : ! , .·
- a. · Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau, catatan, dokumen yang terkalt yang berhubungan dengan objek Pajak terutang; · , · 1 : · ·
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya W$3jlb:
- ·
·.
·: ,.: .
- b. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki tempat atau · ruangan yang dianggap perlu dan mAmberikan bantuan .guna kelancaran pemeriksaan;
- c. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas, bon/bill penjualan ataupun sistem pembukuan; ·
- d. Memberikan keterangan yang diperlukam secara benar, lengkap dan jelas;
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebaglamana dimaksud. pada ayat (3) maka pajak ditetapkan secara jabatan.
- e. Memenuhi ketentuan lain yang dltetapkan oleh Kepala Dlnas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna menunjang kelengkapan pemeriksaan.
- (5) Petugas pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan data dan infonnasi Wajib Pajak..:
- (6) Tata cara pemeriksaan dan pelaporan diatur dengan Peraturan Bupatt:
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XVIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 97
- (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dapat dtberikan · insentif pemungutan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif ·sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.. · . . . ..
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud .pada ayat (1) dlatur dengan Peraturan Bupati ## BAB XIX
KETENTUAN KHUSUS
BAB XVIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 98
...
- ( 1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala .. sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak. dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan .perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ber1aku juga terhadap tenaga ahll yang ditunju" oteh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
•
d
•
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. Pejabat dan tanaga ahli yang· bertindak sebagai · saksi atau saksi ahll dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwen~mg melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. · J:&gt;',: ·.:,.:·· .
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertuliS··kepada· pejabat sebagaimana dimaksud pada.ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberlkan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya. . . : · ·
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum: · Acara Perdata, Bupati da;&gt;at memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang dimlnta, serta · kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang· diminta tersebut.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 99
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.diberl wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan · tindak. pidana = di · bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang · Hukum Acara Pidana. ;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh ·pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau . laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar· keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pritladi atau Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan . dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- t. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyldlkan tlndak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memerlksa ldentltas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. me,akukan tindakan ,ain yang per\u untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulalnya penyldikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyldik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang dlatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
.
BAB XX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 100
·
·:
,
,;·.;i:.
~.;,.
·
·
,·::·
- (1) Wajib Pajak yang· karena· kealpaannya. tidak menyampaikan~·SPTPC1hatau :mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangail ·yang tidak, benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana· kurungan: 'pali~1g lama 1-(satu) tahunatau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang · yang·tidak atau kurang dibayar. ·. ··, ::.·.,.: ________________
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD.:atau·mengisi:dengan tidak benar atau tidak Jengkap atau melampirkan keterangan,yang.tidak benar sehlngga merugikati keuangan daerah dapat dipidana dengal') pidana penjara-palingilama 2:(dua) tahun atau pidana denda·paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang:yang·.tidak atau kurang dibayar. : r ~ ... ~-. ·
': : : .•
J
;
~
. .
•
BAB XX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 101
.
&lt; ..
1.·,,.r.,:i-~~
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jaligka :waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau ber~khimya Masa Pajak .:atau . berakhlmya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB XX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 102
- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal·s·ebagaimaria dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat'juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak,memenuhi kewajlbannya atau seseorang yang menyebabkan tidak ·dipenuhinya ,kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud· dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat(2) dipidana ·dengan ·ptdana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 10i000.000,00 (sepuluh juta rupiah).. · · ,:,;·. :·,:J.:,,: ,; :): :! .-~ 1 :1 · ~:·
- (3) Penuntutan terhadap ·tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. · h · · r
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai· dilngan slfatnya adalah menyangkut · kepentingan pribadi seseorang atau Baden· selaku ,Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. ·
BAB XX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 103
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan pasal 102 ayat (1) ··dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.
· BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 104
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang. ·
!
:.
\_
•
•
BABXXIII KETENTUAN PENUTUP
BAB XX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 105
Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal 1 Januari 2014.
BAB XX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 108
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah Jni dengan .penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua:. · · ··· · Dltetapkan di· Seba Pada tanggal 14 Noyember 2011

Penandatangan: ## BUPATI SABU RAIJUA .

Verifikasi: TTD· ## MARTHEN L DIRA TOME,&lt;

Penetapan: Diundangkan di Seba Pada tanggal 15 November.2011

Penandatangan: ## Pit SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, ## JULIUS ULY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUATAHUN 2011 NOMOR24
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN.SABU RAIJUA NOMOR 24 T AHUN 2011
## TENT ANG
## PAJAK DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
## I. UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan pemarintahan, Negara Kesatuan Republlk Indonesia ·:d.ibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada undang-undang. Setama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan·Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah.dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik · lndoneslS:.:JTahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048). Dengan berlakunya undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Daerah diberikan kewenangan untuk memungut 16 (sebelas) jenis pajak, yaitu 5 (lima) jenls Pajak Provlnsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten .. Seisin itu, Kabupaten juga masih diberi · kewenangan :-untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UndangUndang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maximum untuk kesebelas jenis pajak tersebut. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) [enls pajak tersebut yang dapat dipungut oleh daerah serta menetapkan tarif pajak yang tidak melebihi sesuai dengan undang-undang tersebut.
Hasil penerimaan pajak tersebut diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten sabu raijua. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Oalam banyak hal, dana alokasi dart pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah .. Pengaturan kewenangan perpajakan yang ada saat inl kurang mendukung pelaksannaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah diikuti pula dengan semakin besamya anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, seharusnya diikutl pula dengan pemberlan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan. Basis pajak kabupaten sabu raijua yang sangat terbatas dalam menetapkan tarif pajaknya mengakibatkan daerah selalu mengalami kekurangan dan bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Kabupaten Sabu Raijua yang baru saja dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 masih sangat memerlukan perhatian dan dukungan penuh pemerintah dalam hal memberikan bantuan dana
Untuk daerah Kabupaten Sabu Raijua, jenis pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diharapk.an dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap APBD, namun k.arena terbatasnya kewenangan kabupaten sabu raijua dalam menetapkan tarif pajak, kabupaten sabu raijua belum dapat menyesueikan penerimaan pajaknya. Dengan demikian maka ketergantungan kabupaten sabu raijua terhadap dana alokasi dari pusat ma~ih sangat tlnggi. Kabupaten Sabu Raijua yang baru saja dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 pada dasamya mempunyai niat baik untuk menclptakan berbagal pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan umum serta tetap melakukan kontrol dan pengawaaan dalam pelaksanaannya melalui Peraturan Daerah yang menpatur tentang pajak daerah tersebut.
•
•
•
•
Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaran otonomi daerah, Pemerintah: Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan. Berkaltan :dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor · ·32· · Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah · Daerah, · perluasan kewenangan perpajakan tersebut dilakukan dengan mempertuas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. Penuasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang balk. Pajak tidak pendu~uk, · lalulintas cara menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau penghematan mobilitas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor. Berdasarkan pertlmbangan sebagalmana tersebut, perluasan basis pajak daerah segera dilakukan dengan memperluas basis pajak yang telah ada berdasarkan potensi yang tersedia yang dllakukan secara arif dan biajksana (Kearifan local)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah, Pengaturan kewenangan perpajakan, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Seiring dengan Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Oaerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut pula untuk dapat bekerja keras agar dalam mengatur dan menentukan besamya tarif pajak daerah harus dipikirkan dan dilakukan secara bijak sehingga tidak memberatkan masyarakat.
Terhadap dana perimbangan dari pusat diharapkan Pemerintah Oaerah terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan efektif dengan harapan masyarakat setempat ikut serta mengontrol pemanfaatan dana dimaksud.
Perluasan basis pajak kiranya dapat dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang balk; Pajak tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut pertuasan Jenis pajak Daerah dilakukan dengan mempertuas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah Jenis pajak baru. Pertuasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Pendaerahan pajak pusat yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaen, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah yang merupakan pajak provinsi, dan jenis Pajak Sarang Burung Walet.
Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam Peraturan Daerah ··ini sebagian hasil penertmaan Pajak dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan Pajak tersebut. Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokaslkan untuk membiayai penerangan jalan. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Oaerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Peraturan Daerah tentang Pajak sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terleblh dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan ·kebfjakan di bldang·pajak daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dlkenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal2 Cukup jelas. ## Pasal3 Yang termasuk Hotel adalah penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk ja·sa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenlsnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Huruf Cukup jelas. a Huruf b ... ,. . Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan