PERATURAN BUPATI PROVINSISULAWESITENGGARA  KOLAKA UTARA Nomor 2 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR &lt;a TAHUN 2016 TENT&amp;~G PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLARA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA DI Y.ABUPATEl'J KOLA.&amp;Y{A UTAP~ BUPATi KOLAKA UTARA, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, dan sinkronisasi: peraturan rnenteri desa, daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 21 tahun 2015 dan Peraturan Menteri keuangan nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara nomor 2 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 33" Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun '2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara \_Nomor 5587 ) sebagaimana telah -diubah dalam perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan aras undang-undang tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 246 , Tambahan lembaran Negara Republik indonesia nomor 5589 ) Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657};
6. Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1\Tn-rnn-r dt:;7~\' ,L'Cv.a. ... V.L · ..." ...",
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4fi14);
8. Peraturan Pemerintah Nomor38 Tab.un 2007 tentang Pembaglan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4737);
9. Peraturan Pemerintab Nomor 43 'rabun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 123); Negara
8. 10.Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Repobiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang
1"' '
-I'
Menetapkan perubahan Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2014, ten tang dana desa yang bersumber dati anggaran pendapatan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, rr"... bahan T embaran Negara P"" ... Ub 1 1· 1 ... I... donesia .£.&lt;..LI..L.L .£.~.L.LI"'.L U(...U. .£. 1..."" C.A..L&lt;..t. .L~""'p ... .L"L .L.L\..I.V .L"'~.t. Nomor 5698) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang dana desa yang bersumber rln""; n ...ggn.,..,., ..."" ...da... atan belania 1\T""...nT"'" tt embara ... '-£CLL.I. CLL.I. CLLCLL.I. 'p"'.I..I. Cl..pCl. CLL '" .l.JCl. J.;''''5CLLCl. l.lJ\..,.I..I. CLL.I. Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
11. Peraturan Presiden Nemer 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaanj Jasa Pemerintah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 ten tang Peraturan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun tentang ... , reUOlnan 114 2014 Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
18. Peraturan :e&gt;~ Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALU~\_A~; PENCorGUNAl\W; PElVIA1\JTAU.A~ DA.\_~ EVALUASI ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA.
r-
'.
.,
~
:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang tentang Tata Cara· Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara ( berita daerah kabupaten kolaka utara tahun 2016 nomor 2) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan pasal2
2. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
3. Maksud diberikan Alokasi Dana Desa (ADD)adalah untuk membaritu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dimiliki dalarn bidang pernerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
2. Ketentuan pasal 9 ayat (2)diubah, sehingga berbunyi sebagai berilrut :
Pasal 9
Pasal9
- (2) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari :
- a. Tahap I pada bulan maret sebesar 600/0 (enam puluh perseratus)
- b. Tahap II pada bulan agustus sebesar 400/0· (empat puluh perseratus) .
Pasai 2
Peraturan Bupati itii mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah V"'~'l1"\"'+"""" V"l,..,l-,., IT+,.,,.,., .1,lIo.CA.U \d. PCA."''-'.L.I. .I.:"'V.L~3r..CA. '-' 1l.&lt;A..I. CA..

Penetapan: Ditetapkan di Lasusua Padatanggal 2016

Penandatangan: BUPATI KOLAKXUTARA, RUSDA MAHMUD

Penetapan: Diundangkan di Lasusua pada tanggal, 2016 SEKRETft..RIS DAEP\_lli KABUPATEN KOLAKA UTARA, Drs, H, ISKANDAR, MM BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR