PERATURAN BUPATI KABUPATEN SINTANG TENTANG Nomor 27 Tahun 2017 tentang PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG (berlaku 3 April 2017)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 25 TAHUN 2017
TENTANG
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI SINTANG,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan akselerasi tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan berupa layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi, perlu membentuk adanya Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa guru optimalisasi, koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, maka perlu terbentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) seabagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahtraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3141);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDANGAN ANAK KABUPATEN SINTANG
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang menangani pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah merupakan wahana operasional pemberdayaan perempuan dan anak dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan perlindungan perempuan dan anak yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan, pengaduan, pendampingan, rujukan kasus dan advokasi, serta membantu penyelesaian permasalahan kekerasan yang dihadapi perempuan dan anak, baik medis, psikologis bantuan hukum, pemulangan dan integrasi.
BAB II - PEMBENTUKAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk P2TP2A Kabupaten Sintang.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan ini.

## BAB III VISI, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 3

Visi P2TP2A adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan peran, kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.

## Pasal 4

1. Tujuan umum dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya pembinaan pelayanan yang cepat, tepat lagi terpadu dalam Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Tujuan khusus dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pembrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(P2TP2A)adalah:
- a. Menyediakan sarana yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah bagi prempuan dan anak yang membutuhkan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- b. Meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah,menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Terbebasnya perempuan dan anak dari berbagai tinadk kekerasan berbasis gender pada berbagai aspek kehidupan;

## Pasal 5

## Sasaran dibentuknya P2TP2A yaitu:

- a. Terlayaninya perlidungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tidak kekerasan;
- b. Terlayaninya perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang keretampilan, kesehatan, politik, dan hukum;
- c. Terfasilitasinya pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Tersedianya data dan informasi tentang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- e. Terlaksananya penanganan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak; dan
- f. Terbangunnya jejaringan, kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, pemerintahan daerah, dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;

## BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 6

- (1) P2TP2A merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendukung dan memperkuat pemberdayaan perempuan serta mempercepat upaya perlindungan perempuan dan anak dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di kabupaten sintang.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sintang.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI Pasal 7

- (1) P2TP2A mempunyai tugas memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu pada pemulihan fisik, informasi, rujukan dan konseling serta membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak yang berbasis gender, serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P2TP2 mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan instansi terkait di tingkat pusat, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten, serta P2TP2A Kecamatan wilayah Kabupaten Serang dan/atau lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- b. Penyusunan Rencana Aksi/Rencana kerja;
- c. Penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. Penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. Penyelenggaraan fasilitas rehabilitas sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- g. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- h. Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender;
- i. Penyelenggaraan koordinasi dan pembangunan jejaring kerja; dan
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 8

- (1) Susunan organisasi P2TP2A terdiri dari:
- a. Penasehat;
- b. Koordinator;
- c. Ketua Umum;
- d. Ketua I;
- e. Ketua II;
- f. Ketua III;
- g. Sekretaris;
- h. Bendahara;
- i. Divisi Pelayanan dan Pemulihan;
- j. Divisi Pemberdayaan dan Pendampingan / Advokasi;
- k. DIvisi Pencegahan dan Jaring Informasi/Dokumentasi.
- l. Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan reintegrasi.
- (2) Bagian struktur organisasi P2TP2A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Susunan keanggotaan P2TP2A tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas P2TP2A dapat dibentk Sekretariat yang berkedudukan pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh sekretaris.
- (3) Sekretaris dapat ditentuoleh Staf Sekretariat.

Bagian Kedua

Uraian Tugas Pasal 10

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. memberikan nasehat, pembinaan dan petunjuk kepada personil P2TP2A khususnya kepada koordinator dan Ketua Umum atas kelancaran pencapaian tugas P2TP2A sesuai tugas dan fungsinya;

b. mendapatkan laporan pelaksana kegiatan dan perkembangan P2TP2A.

- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A.

## Pasal 11

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan berbagai tugas dan fungsi dan pelaksanaan program kerja P2TP2A agar dapat berjalan dengan efektif;
- b. selaku mediator dan katalisator dalam mensinergikan antar instansi pemerintah terkait;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana serta membantu pendanaan/budgeting;
- d. mendapatkan laporan berbagai kegiatan pelaksanaan perkembangan P2TP2A.

## Pasal 12

- (1) Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memimpin, menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasi dan mempertanggungjawabkan kegiatan secara umum berdasarkan ketentuan peraturan perUndangUndangan.
- (2) Ketua Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
- b. Melakukan fungsi koordinasi dengan divisi-divisi;
- c. Menyusun rencana rancangan program dari divisi-divisi untuk diajukan kepada koordinasi lembaga;
- d. Menjalin hubungan dengan mengembangkan dengan pihak-pihak lain dalam upaya penguatan kapasitas lembaga;
- e. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja divisi-divisi program, serta menyusun laporan berkala atas evaluasi tersebut untuk dilaporkan kepada koordinator lembaga sebagai bahan rapat pleno;
- f. Mewakili lembaga dalam aktivitas menjalin kemitraan, menghadiri undangan dari pihak luar serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tujuan lembaga;
- g. Mengkoordinasikan anggota divisi dalam pelaksanaan dan penempatan rencana kerja.
- (3) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator.

## Pasal 13

- (1) Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
- a. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas pada divisi pelayanan dan pemulihan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Ketua Umum dalam menetapkan kebijakan dan setrategi program P2TP2A;
- c. Mengarahkan jajarannya dalam menetapkan kebijakan dan menyusun strategi P2TP2A.

## Pasal 14

- (1) Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:
- a. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas pada divisi Pemberdayaan dan Pendampingan /advokasi;
- b. Melakukan koordinasi dengan Ketua Umum dalam menetapkan kebijakan dan strategi program P2TP2A;
- c. Mengarahkan jajarannya dalam menetapkan kebijakan dan menyusun strategi P2TP2A.

## Pasal 15

- (1) Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas pada Divisi Pencegahan dan Jaringan Informasi/Dokumentasi;
- b. melakukan Koordinasi dengan Ketua Umum dalam memutuskan kebijakan dan strategi program P2TP2A;
- c. mengarahkan jajarannya dalam menetapkan kebijakan dan menyusun strategi P2TP2A.

## Pasal 16

- (1) Sekretaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, mendistribusikan laporan-laporan terhadap kasus yang masuk berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan fungsi kesekertariatan dan fungsi administrasi P2TP2A agar dapat berjalan dengan baik;
- b. pendistribusian laporan kasus yang masuk kepada ketua-ketua dan divisi-divisi;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

## Pasal 17

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan fungsi-fungsi administrasi, dan penatausahaan keuangan dan bertanggung jawab terhadap keuangan P2TP2A;
- b. Melaksanakan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan P2TP2A secara periodik kepada koordinator dan ketua umum;
- c. Membantu Ketua Umum untuk memfasilitasi oprasional kegiatan dari setiap divisi di dalam P2TP2A.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

## Pasal 18

- (1) Divisi Pelayanan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan rujukan dan tindakan medis terhadap para korban kekerasan baik dalam fisik maupun non fisik, melalui kerja sama dengan berbagai rumah sakit dan Pusat Krisis Terpadu lainnya;
- b. Memberikan pelayanan konseling dan psikologis melalui tatap muka, telpon, surat maupun media lainnya;
- c. Memberikan pelayanan pemulihan terhadap korban tindak kekerasan paksa terapi pengobatan.
- (2) Divisi Pelayanan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

## Pasal 19

- (1) Divisi Pemberdayaan dan Pendampingan /Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, mempunyai tugas:
- a. Memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- b. Melakukan dan melaksanakan pendamping ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LHB), Kepolisian, Pengadilan, Hukum dan psykososial;
- c. Melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak lain;
- d. Mengupayakan dan mempengaruhi respon aparat penegak hukum sehingga dapat membantu sensitivitas gender dalam kebijakankebijakan yang dilahirkan terutama materi-materi hukum yang tidak merugikan hak-hak perempuan;
- e. Meningkatkan kemampuan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak korban ketidak keadilan secara optimal dan menjawab perkembangan persoalan-persoalan ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan yang muncul di tengah-tengah masyarakat;
- f. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penyuluhan-penyuluhan yang memuat berbagai peningkatan pengetahuan tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender;
- g. Melakukan serta melaksanakan riset/penelitian untuk memperkuat data serta pengembangan lebih lanjut tentang P2TP2A.
- (2) Divisi Pemberdayaan dan Pendampingan/Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

## Pasal 20

- (1) Divisi Pencegahan dan Jaring Informasi/Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k, mempunyai tugas:
- a. Pengelolaan pemberdayaan dan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media informasi dalam bentuk Visual dan cetak;
- b. Memberikan informasi dan data tentang segala sesuatu yang dibutuhkan bagi perlindungan perempuan dan anak dan bagi perempuan korban kekerasan;
- c. Mencari informasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan baik di lingkungan rumah maupun diluar rumah untuk ditindaklanjuti;
- d. Mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga menjadi sebuah persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama melalui penyebarluasan informasi dan media massa;
- e. Membuat booklet tentang pendidikan , penyembuhan dan pencegahan dari kekerasan dan penganiayaan terhadap perempuan dan anak;
- f. Membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak/stakeholder lainnya.
- (2) Divisi Pencegahan dan Jaring Informasi/Dokumentasi sebagaimana dimasud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

## Pasal 21

Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf L, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pemfasilitasian dan penyediaan pelayanan rumah aman (shelter) bagi korban kekerasan;
- b. pemfasilitasian pemulihan sosial bagi korban tindak kekerasan;
- c. pemberian bimbingan rohani, bimbingan sosial bagi korban;
- d. pemfasilitasian dan pelaksanaan pemulangan korban ke daerah asal;
- e. memfasilitasi reintegrasi sosial;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

## BAB VII KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN Pasal 22

- (1) Keanggotaan P2TP2A bersifat sukarela dan terbuka untuk masyarakat baik atas nama individu ataupun institusi atau lembaga kemasyaratan,
- (2) organisasi profesi dan badan usaha yang mempunyai kepedulian terhadap tindak kekerasan atau permasalahan perempuan dan anak.
- (3) Anggota P2TP2A berkewajiban untuk dapat memberikan kontribusinya sesuai dengan kemampuan dan profesionalitasnya.
- (4) Pengurus P2TP2A berasal dari unsur organisasi masyarakat peduli perempuan dan anak, aparat pemerintah, organisasi profesi dan lainlain.
- (5) Masa bakti kepengurusan P2TP2A adalah 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.
- (6) Kepengurusan P2TP2A diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan keputusan Bupati.

## BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 23

- (1) Biaya pelaksanaan tugas P2TP2A berasal dari bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Dalam jangka menengah dan jangka panjang biaya pelaksanaan P2TP2A swadaya dan mandiri dari usaha-usaha kerjasama serta sumbangan yang sah dan tidak mengikat dari perorangan, swasta, pemerintah, dari dalam negeri maupun luar negeri.

## BAB IX KETENTUAN Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sintang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal, 3 April 2017

BUPATI SINTANG

## JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang pada tanggal, 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 25 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 April 2017

TENTANG

:PUSAT

PELAYANAN

TERPADU

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

DAN

PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN SINTANG


reintegrasi

BUPATI SINTANG

JAROT WINARNO

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

TENTANG

: PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG

## SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SINTANG

| NO | JABATAN DALAM P2TP2A | JABATAN POKOK |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Penasehat | - Bupati Sintang - Ketua Polres Sintang - Kepala Kejaksaan Negeri Sintang - Kepala Pengadilan Negeri Sintang - Komandan Kodim 1205 Sintang |
| 2. | Koordinator | Wakil Bupati Sintang |
| 3. 4. | Ketua Umum Ketua I | Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten |
| 5. | Ketua II | Sintang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. |
| 6. | Ketua III | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang |
| 7. | Sekretaris | Kepala Seksi Data dan Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang |
| 8. | Bendahara | Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang |
| 9. | Divisi-divisi | |
| | 1. Divisi Pelayanan dan Pemulihan | a. Direktur RSUD Ade Mohammad Djoen Kabupaten Sintang (Koordinator) b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang |

| | c. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sintang d. Psikolog Dinas Kesehatan Kabuaten Sintang e. Psikolog RSUD Ade Mohammad Djoen Kabupaten Sintang f. Kepala Bapas Kabupaten Sintang g. Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Kabupaten Sintang |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Divisi Pemberdayaan, Pendampingan/Advokasi | a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang (Koordinator) b. Kepala Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. c. Kepala Bidang Pelayananan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sintang. d. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sintang. e. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sintang f. Kepala Pisum Kejaksaan Negeri Sintang. g. Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. h. Kepala Seksi Kesejahteraan Anak Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. i. Staf Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sintang. j. Kepala Radio Republik Indonesia Pratama Sintang. |
| | a. Sekretaris Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan |
| 3. Divisi Pencegahan dan Jaringan Informasi/Dokumentasi | |

| | Anak Kabupaten Sintang (Koordinasi). b. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. c. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Sintang. d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang. e. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. f. Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Polres Sintang. g. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sintang. h. Kepala Satuan Samapta bhayangkara Polres Sintang. i. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sintang. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan reintegrasi | Keluarga Kabupaten Sintang. a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. b. Kepala Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. c. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial. d. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial. e. Kepala Seksi Jaminan Sosial. |

BUPATI SINTANG

JAROT WINARNO