PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan disesuaikan dengan dinamika perkembangan beban tugas sehingga perlu diganti; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu (berlaku 15 September 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2014
T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN,
:
- a. bahwa dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh satuan kerja perangkat daerah agar dapat menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan dan penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan disesuaikan dengan dinamika perkembangan beban tugas sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25 ) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829 );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman adalah Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki klasifikasi A.
Bagian Kedua
Kedudukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan
Pasal 3
- (1) BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala BPBD yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala BPBD membawahi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (4) BPBD merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan
Pasal 4
BPBD mempunyai tugas pokok:
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana ## BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan
Pasal 5
Susunan organisasi BPBD terdiri atas :
- a. Kepala BPBD;
- b. Unsur Pengarah; dan,
- c. Unsur Pelaksana;
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan
Pasal 6
- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai susunan organsiasi yang terdiri dari:
2. a.Kepala Pelaksana;
3. b.Sekretariat Unsur Pelaksanan; membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan,
3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang-bidang; membawahi:
1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; membawahi:
- a) Seksi Pencegahan; dan,
- b) Seksi Kesiapsiagaan.
2. Bidang Kedaruratan dan Logistik; membawahi:
- a) Seksi Kedaruratan; dan,
- b) Seksi Logistik.
3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; membawahi:
- a) Seksi Rehabilitasi; dan,
- b) Seksi Rekonstruksi
4. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
- a) Seksi Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran; dan,
- b) Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.
7. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat
- (4) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Painan pada tanggal 15 September 2014

Penandatangan: BUPATI PESISIR SELATAN, DTO NASRUL ABIT

Penetapan: Diundangkan di Painan pada tanggal 15 September 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN, DTO ## E R I Z O N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 NOMOR: 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT: (5/2014)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

## Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Masa jabatan Unsur Pengarah dari masyarakat profesional/tokoh masyarakat selama 5 (lima) tahun, dan masa jabatan Unsur Pengarah dari Instansi/lembaga Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pengarah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 8

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

## Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## Paragraf 2

## Keanggotaan

## Pasal 10

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan anggota.
- (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.
- (4) Pejabat Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
- a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Perhubungan dan Kominfo; dan,
- (5) Unsur masyarakat profesional di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari para pakar/profesional dan / atau tokoh masyarakat yang dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD.

## Bagian Ketiga

## Unsur Pelaksana

## Paragraf 1

## Kedudukan dan Tugas

## Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi:
- a. pra bencana;

- b. saat tanggap darurat; dan,
- c. pasca bencana.

## Paragraf 2

## Fungsi

## Pasal 12

Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan,
- c. pelaksanaan.

## Pasal 13

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

## Pasal 14

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

## Pasal 15

Fungsi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah,instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 16

- (1) Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 , Pasal 14 dan Pasal 15 dapat membentuk Satuan Tugas.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unsur Pelaksana sesuai keahlian dibidang penanggulangan bencana dan sesuai kebutuhan.

## Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Pelaksana.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu

Eselonering

## Pasal 19

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV. a.
- (5) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a

## Bagian Kedua

## Pengangkatan dan Pemberhentian

## Pasal 20

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

## Pasal 21

- (1) Unsur pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPBD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi , baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi.

## Pasal 23

- (1) Kepala BPBD dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala BPBD berkewajiban memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana di lingkungan kerjanya.

## Pasal 24

Kepala BPBD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 25

Pimpinan Unsur Pelaksana bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 26

Pimpinan Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

## Pasal 27

Rapat koordinasi penanggulangan bencana dengan BPBD Provinsi diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 28

Hubungan kerja dengan BPBD Provinsi bersifat memfasilitasi/ koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana ,Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando koordinasi, dan pelaksana.

## Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD diatur oleh Kepala BPBD.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala BPBD setelah berkoordinasi dengan Bupati.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 31

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak mengikat.

## BAB VIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 32

Penjabaran tugas pokok dan fungsi BPBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 33

Pejabat Struktural yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat Struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

## Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan pada tanggal 15 September 2014

BUPATI PESISIR SELATAN,

DTO

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan pada tanggal 15 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

DTO

## E R I Z O N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 NOMOR: 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT: (5/2014)

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG

## SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

## I. UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas`Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dalam artian daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka dalam implementasi kelembagaan setidak- tidaknya terwadahi fungsifungsi Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 di atas, yang mengamanatkan bahwa salah satu tugas pemerintahan umum adalah pencegahan dan

penanggulangan bencana, sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri ini secara tegas menyatakan bahwa disetiap Provinsi dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan disetiap Kabupaten/Kota dapat dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Hal ini menggambarkan bahwa sebagai upaya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pencegahan serta penanggulangan bencana di daerah, diwajibkan bagi pemerintah daerah Kabupaten membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas dasar pertimbangan potensi kerawanan bencana yang terjadi di daerah.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut di atas, agar upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dapat diwujudkan secara optimal dengan adanya penanganan kewenangan yang lebih intensif dan profesional, perlu kiranya dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dengan menetapkannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

## II . PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 208