PERATURAN DAERAH PROVINSI GUBERNUR Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali . diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa]jan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 3851);
2. Undang-Undang -Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpirian dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan d -an Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik.Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016);
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (3) laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantu -m dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah

Rp 53.784.706.312.513,00

- b. Belanja Daerah Surplus

Rp 47.128.810.245.854,00

- c. Pembiayaan Daerah

Rp 6.655.896.066.659,00

- Penerimaan Pembiayaan

Rp 5.607.751.958.338,00

- Pembiayaan Neto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

- Pengeluaran Pembiayaan Rp 4.557.358.688.274,00

Rp 1.050.393.270.064,00

Rp 7.706.289.336.723,00

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 3.376.542.153.219 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pendapatan setelah Rp 57.161.248.465.732,00 perubahan b. Realisasi

Rp 53.784.706.312.513,00 Selisih kurang (Rp 3.376.542.153.219,00)

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 10.236.230.069.512,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran · belanja setelah Rp 57.365.040.315.366,00 perubahan b. Realisasi

Rp 47.128.810.245.854,00

Selisih kurang (Rp 10.236.230.069.512,00)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 6.859.687.916.293,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 141.037.891.296,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran penerimaan pembiayaar setelah perubahan Rp 5.748.789.849.634,00
- b. Realisasi

- a. Anggaran Surplus/defisit

setelah perubahan

- b. Realisasi

Selisih lebih Rp

(Rp

203.791.849.634,00)

Rp 6.655.896.066.659,00

6.859.687.916.293,00

Rp 5.607.751.958.338,00

Selisih kurang (Rp 141.037.891.296,00)

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 987.639.311.726,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 846.601.420.430,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pembiayaan netto setelah Rp 203.791.849.634,00 perubahan b. Realisasi Rp1.050.393.270.064,00

- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 5.544.998.000.000,00

- b. Realisasi

Rp 4.557.358.688.274,00

Selisih kurang (Rp 987.639.311.726,00)

Selisih lebih Rp 846.601.420.430,00

- (7 ) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2016 terdiri dari:

- a. Saldo Kas di B\_UD per 31 Desember

- 2016

(Termasuk Piutang kelebihan pembayaran pihak ketiga tahun Rp 7.684.220.074.755,00 2016)

- b. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran (Sisa Uang Persediaan dan piutang kelebihan pembayaran pihak ketiga tahun 2016

Rp 22.069.261.968,00

SiLPA Tahun 2016 Rp 7.706.289.336.723,00

## Pasal 4

Neraca sebagaimana- dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Jumlah aset Rp 442.977.223.000.927,00;

b. Jumlah kewajiban Rp 1.485.383.731.060,00; dan

- c. Jumlah ekuitas Rp 441.491.839.269.867,00.

## Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2016

- b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi

- c. Arus kas dari aktivitas investasi

- d. Arus kas dari aktivitas pendanaan

- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran

- f. Saldo kas althir per 31 Desember tahun 2016 Rp 8.701.388.553.769,00.

- Rp 5.465.117.048.170,00;

- Rp 14.114.505.482.024,00;

(Rp 11.342.242.354.562,00);

Rp 793.385.876.504,00;

(Rp 329.377.498.367,00); dan

## Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

## Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I. 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

- Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

b. Lampiran II : Laporan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

- e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. LampiranVII : Catatan atas Laporan Keuangan;

h. LampiranVIII : baftar rekapitulasi piutang daerah;

i. LampiranIX : Dffiar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

- j. LampiranX

- k. LampiranXI

1. LampiranXII

- m.Lampiran XIII

- n. Lampiran XIV

- o. Lampiran XV

- p. Lampiran XVI

- q. Lampiran XVII

- Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

- Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

: Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;

: Daftar rekapitulasi asset tetap;

: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

: Daftar rekapitulasi asset Lainnya;

: Daftar dana cadangan daerah;

: Daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya; dan

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

## Pasal 8

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta -pada tanggal 18 September 2017

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2017

· SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;


## SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KH S IBUKOTA JAKARTA,

YA AN YUHANAH • NIP 196508241994032003\_