Unknown Unknown Nomor 20 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL (berlaku Unknown)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN TANGGAL : 2017

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI SYAHIRSAH SY

Penandatangan: PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR : 34 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI, Menimbang - a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal maka perlu diatur mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;

Penandatangan: - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.Undang-Undang. . . . . . . . .

Distribusi: SALINAN 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Distribusi: 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); MEMUTUSKAN. . . . . . . . . Menetapkan : ## MEMUTUSKAN

Penandatangan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Penandatangan: Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;

Penandatangan: 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Penandatangan: 3. Bupati adalah Bupati Batang Hari; 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari;

Penandatangan: 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari; 6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Penandatangan: 7. Kepala Terminal adalah Pegawai Dinas Perhubungan yang diangkat oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari dengan memperhatikan usulan Kepala Bidang yang bersangkutan; 8. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 9. Retribusi terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 10. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud jaringan transportasi; 11. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum; 12. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau moda transportasi; 13. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; 14. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi; 15. Bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 orang dengan ukuran dan jarak antartempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter; 16. Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 9 sampai dengan 16 orang dengan ukuran dan jarak antartempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 4 sampai dengan 6,5 meter; 17. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus; 18. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi selanjutnya disebut AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antardaerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dengan trayek; 19. Angkutan Kota Dalam Provinsi selanjutnya disebut AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antardaerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terkait dengan trayek; 20. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibu kota kabupaten dengan menggunakan bus umum atau mobil penumpang yang terikat dengan trayek; 21. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dengan trayek; 22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu; 23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas retribusi; 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang; 25. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah; 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang merupakan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang; 27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; 28. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari pada Bank Jambi Cabang Muara Bulian dengan nomor rekening 501500011; 29. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya; 30. JBI adalah jumlah berat yang diperbolehkan dimiliki oleh setiap kendaraan bermotor. ## BAB II ## TATA CARA PEMUNGUTAN ## Pasal 2 - (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborong. - (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. - (3). Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan. - (4). Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 3 x 24 jam.

Penandatangan: - (5). Retribusi dipungut oleh Petugas Retribusi Terminal yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Bidang.

Penandatangan: - (6). Petugas Retribusi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyetorkan hasil pungutan kepada Bendahara Penerimaan Dinas. - (7). Pemungutan Retribusi untuk kendaraan angkutan orang (AKAP/AKDP) dilakukan pada saat kendaraan akan berangkat/keluar terminal. - (8). Pemungutan Retribusi untuk angkutan kota (angkot) dilakukan pada saat kendaraan masuk ke terminal. - (9). Pemungutan Retribusi untuk kendaraan angkutan barang termasuk kendaraan angkutan batu bara . - (10). Baik kendaraan angkutan barang maupun orang wajib masuk terminal. - (11). Dokumen berupa karcis dipergunakan untuk : - a. Tempat parkir kendaraan penumpang umum dan bus, dan - b. Pemakaian kamar mandi/WC. - (12). Tanda bukti pembayaran retribusi karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sebagai berikut : - a. Bentuk - empat persegi panjang - b. - Bahan - kertas HVS atau sejenis - c. Ukuran : panjang 19 cm dan lebar 7 cm - d. Warna : hijau, merah, kuning, putih, merah dengan tulisan hitam

Verifikasi: - (13). Tanda bukti pembayaran retribusi karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap sah apabila telah diverifikasi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari. (13).Dokumen. . . . . . . . .

Penandatangan: - (14). Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pemungutan sewa toko/kios yang dipergunakan untuk kantor/loket dan tempat berjualan berupa nota perhitungan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Penandatangan: - (15). Setiap orang pribadi/badan yang menempati toko/kios di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (14) sebelum menempati kios mengajukan permohonan yang telah ditandatangani oleh pemohon kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan persyaratan : - a. Untuk perusahaan angkutan/badan : 1. Surat Penunjukkan Perusahaan.

Distribusi: 2. Fotocopy Izin Usaha Angkutan.

Distribusi: 3. Fotocopy Izin Trayek.

Distribusi: 4. Fotocopy KTP Pemohon. 5. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar. - b. Untuk orang pribadi :

Distribusi: 1. Fotocopy KTP Pemohon. 2. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Distribusi: 3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK). - (16). Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan diberi tanda bukti penerimaan berkas.

Penandatangan: - (17). Kepala Dinas melalui Kepala Bidang/Kasi yang bersangkutan memproses permohonan yang telah memenuhi persyaratan.

Penandatangan: - (18). Kepala Dinas melalui Kepala Bidang/Kasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (17) membuat Surat Perjanjian tentang Sewa Menyewa Toko/Kios paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap.

Penandatangan: - (19). Setelah Surat Perjanjian Sewa Menyewa toko/kios ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Bidang maka pemohon diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta diberi tanda bukti pembayaran. - (20). Wajib Retribusi membayar retribusi untuk sewa menyewa toko/kios kepada Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk berdasarkan tarif retribusi di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal. - (21). Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk memberikan SSRD atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (20) kepada Wajib Retribusi sebagai tanda terima pembayaran retribusi. ## BAB III TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 3 - (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. - (2). Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. - (3). Wajib Retribusi melakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan Dinas atau petugas yang ditunjuk. ``` (4).Wajib . . . . . . . . . . ```

Verifikasi: - (4). Wajib Retribusi melakukan pembayaran sewa kios/toko setiap tanggal 5 awal tahun, sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah ditandatangani. - (5). Apabila petugas yang ditunjuk yang melakukan pemungutan retribusi, maka dalam waktu 1 x 24 jam telah menyetorkan hasil pemungutan retrubusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas. - (6). Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selanjutnya disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah Kabupaten Batang Hari dalam 3 x 24 jam.

Penandatangan: - (7). Daftar rekapitulasi realisasi penerimaan dan penyetoran dilaporkan kepada Bupati oleh Kepala Dinas melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari. ## BAB IV ## PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI ## Pasal 4

Penandatangan: - (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi. - (2) Wajib retribusi melakukan pembayaran sewa toko/kios sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko/Kios yang ditetapkan pembayaran setiap bulan tanggal 5 (lima) atau awal tahun. ## BAB V ## TATA CARA PENAGIHAN ## Pasal 5 - (1) Penagihan Retribusi yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. - (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan surat teguran. - (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. - (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Penandatangan: - (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas. - (6) Wajib retribusi apabila tidak memenuhi kewajibannya membayar uang sewa hingga jumlahnya mencapai 3 (tiga) bulan, maka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu secara sepihak membatalkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko/Kios dan menunjuk penyewa lain atas toko/kios tersebut dan wajib melunasi semua tunggakannya. ## BAB VI ## PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 6 - (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. - (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : - a. diterbitkan surat teguran; atau - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. - (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. - (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengakuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. ## Pasal 7 - (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Penandatangan: - (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penandatangan: - (3) Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas akan mengusulkan berupa Nota Dinas kepada Bupati Batang Hari untuk meminta persetujuan penghapusan piutang retribusi tersebut. ## BAB VII

Distribusi: ## INSENTIF PEMUNGUT Pasal 8

Distribusi: - (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Distribusi: - (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Distribusi: - (3) Pemberian insentif pemungut sebesar 3% dari Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertuang dalam DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari.

Penandatangan: - (4) Pemberian insentif berpedoman pada Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. ## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 9

Penetapan: Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Ditetapkan di : Muara Bulian

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI SYAHIRSAH SY

Penetapan: Diundangkan di : Muara Bulian

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI ## BAKHTIAR BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR : 34