PERATURAN BUPATI RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang G� PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGAR1j NOMOR '2 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA PEMBERlAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERl SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGfRI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERlNTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASATENGG� PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGAR1j NOMOR '2 TAHUN 2016 TENTANG
TATACARA PEMBERlAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERl SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGfRI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERlNTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan fungsi pelayanan kepada masyarakat maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- I. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo1esia Nomor 5494);
. . . . .
,
..
•,
, .
. ..
I
· · I . . ·
. � . . ' :
i , \ I . · . . · . � I; , - : . , .
..•
J . · . · . . . : : . ' \_ .. � . -. . · . . . . · . ' . .
� . . .
. . ' . , , : , . · , . . . . � · ; · � . ; : � , · · t r · . : : � -� 1 , · · i . � . . � -. : · : ; · · , · · : . i, . . . . . . ' " r : : · · · 1, · . : : ' . . : : · . · ; l ; . � : ( / f j \. I ' . � � : : . &gt; , -�
- .: -,
:i. �
i • ·
.
• . 1 . •
.
• , ' i "
'
,
·
. ·
.
.
.
' · ·
.•
. :
·
· · ·
·
·
· . :
,
• 1 , .
- 1 r · . .. . ·.; � ·· ! .. , · · : · -.·· . I � i ·, . � : a ' · : ',; 'I : . . ·� .::��.-. . · r � . . · . . . . . , . J · . ! · ·
:
.
·
, ,
.
,
, .
.
: .
; - � - - - . ·
: : '
. .
�
� , : � . :
.
,
.
.
· \_. . \_ 1 . '
, ,
,
�
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ten tang Peraturan Gaji PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Menetapkan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2015 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 92);
13. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 276).
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Badan/Dinas/Inspektorat/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/ Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan.
5. Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil ## BAB ID
TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
I
Pasal 4
- ( 1) PNS dan CPNS berhak menerima Tambahan Penghasilan secara penuh apabila memenuhi komponen disiplin dengan bobot sebesar 75% dan komponen kinerja dengan bobot sebesar 25%.
- (2) Komponen disiplin sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini diukur berdasarkan kehadiran secara fisik yang dibuktikan dari absensi sidik jari PNS dan CPNS sebanyak 4 (empat] kali dalam 1 (satu) hari sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan.
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud diatas diatur sebagai berikut:

## Senin Kam.is

Apel Pagi

: 07.45 Wita

Keluar lstirahat

Masuk Istirahat

Apel Sore

Jumat

Apel Pagi

Apel Siang

: 12.00 Wita

: 13.00 Wita

: 16.15 Wita

: 06.45 Wita

: 1 2 . 1 5 Wita

- (4) Berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) khusus yang beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan jam kerja dan untuk tenaga medis berdasarkan jam kerja yang diatur oleh UPTD Puskesmas.
- (5) Absensi manual diberlakukan apabila mesin sidikjari mengalami kerusakan dan terjadi pemadaman listrik dengan ketentuan dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala SKPD.
- (6) Untuk pelaksanaan Upacara Hari-hari Besar Nasional, Apel Korpri, Apel Perdana diberlakukan absensi manual dari Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat.
- (7) Komponen kinerja diukur berdasarkan laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada atasan langsung setiap hari sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

...

,.;

- ' · .. ! . · . · ,. · · . . : . . · ! . · ·. :,.
- . . : i , · i � :, ; i � . .. : . . . . - ; · . : ' · ! · ; . · . . . r . . · · ! . ... . . . , . .. . . s . : · : 1;;
- · , : .·. : . · · i . · . � I · ! I · . · · r ·· c . (" · , : ( . .

.

�


.

z .

.

.

.

.

! : ., . ·

•

�

I . •

- . . . , · ... . ; . . � . 1Hf:·· . . · : ' . . ·
- . . � . .. · , · · � . . '
- , . I · ' . · \ t · .,·! 1,·,; . : I I . . . .
- . - : u· . . :


·

.

:

:

:


. · : . ; · ; .

.

,

•


- (8) Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS berkurang apabila terdapat komponen pengurangan disiplin dan komponen pengurangan kinerja.
- (9) Komponen pengurangan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
- a. Sakit dengan pemotongan sebesar 3% per hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- b. ljin dengan pemotongan sebesar 7% per hari yang dibuktikan dengan surat keterangan ijin atasan;
- c. Alpa/tidak masuk kerja dengan pemotongan sebesar 15% per hari;
- d. Terlambat Datang dengan pemotongan 5% per apel;
- e. Pulang Cepat dengan pemotongan 4% per apel;
- f. Tidak absen keluar istirahat 3%;
- g. Tidak absen masuk istirahat 3%;
- h. Cuti dan Tugas Belajar tidak menenma Tambahan Penghasilan.
11. ( 1 0) Berdasarkan Pasal 4 ayat (6) apabila tidak mengikuti apel dengan pemotongan 20 % sedangkan tidak mengikuti apel perdana awal t.ahun pemotongan 50%.
12. ( 1 1 ) Rapat koordinasi dan evaluasi dibuktikan dengan daftar hadir rapat, dan yang tidak mengikuti rapat pemotongan 15% sedangkan untuk ijin rapat pemotongan 3%.
- (12) Surat Ijin Keluar Kantor Sementara berlaku apabila PNS dan CPNS mendapat tugas mendadak dari atasan dengan ketentuan wajib kembali bekerja dan mengikuti apel pagi dan sore.
- (13) Apabila PNS dan CPNS tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat ( 12) yaitu tidak kembali bekerja sebagaimana mestinya maka berlaku pemotongan tidak apel pagi dan/atau tidak apel sore.
- (14) Dalam hal penghitungan rumus pemotongan komponen penilaian disiplin (sakit, ijin, alpa, cuti, terlambat datang, pulang cepat, tidak absen istirahat, tugas luar, tidak ikut rapat, tidak ikut upacara) kurang dari O (nol), maka bobot disiplin dalam daftar TP sama dengan O (nol).
16. ( 15) Komponen Penilaian Kinerja dibuat oleh masing-masing SKPD dan ditandatangani oleh pejabat penilai yang merupakan atasan langsung dan disetujui oleh pejabat penanggungjawab dengan



..

kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Larnpiran III Peraturan Bupati ini.

- (16) Khusus untuk penilaian terhadap PNS yang menduduki jabatan diatur se bagai berikut :
- a. Untuk jabatan Eselon Ila, pejabat penilai adalah Wakil Bupati;
- b. Untuk jabatan Eselon llb, pejabat penilai adalah Sekretaris Daerah dan pejabat penanggungjawab adalah Wakil Bupati;
- c. Untuk jabatan Eselon IIIA, pejabat penilai adalah Asisten sesuai bidang tugasnya dan/ atau pejabat Eselon II, dan pejabat penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah;
- d. Untuk Jabatan Eselon IIIB, pejabat penilai adalah Kepala SKPD dan pejabat penanggungjawab adalah Asisten sesuai bidang tugasnya;
- e. Untuk jabatan Eselon IVA, pejabat penilai adalah Pejabat Eselon III, dan pejabat penanggungjawab adalah Kepala SKPD dan/ atau Asisten sesuai bidang tugasnya;
- f. Untuk jabatan Eselon IVB, pejabat penilai adalah Pejabat Eselon IVA, dan pejabat penanggungjawab adalah pejabat Eselon III dan/atau Kepala SKPD.
8. ( 17) Untuk jabatan fungsional umum, pengawas, penjaga sekolah, tata usaha, paramedis dan penyuluh, pejabat penilai adalah Pejabat Eselon IV, dan pejabat penanggungjawab adalah pejabat Eselon III.
- (18) Bagi PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Togas dan/atau yang diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi diatur sebagai berikut :
- a. Bagi PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Togas (Plt) dan pengangkatannya sebelum atau pertengahan masa kinerja, maka Tambahan Penghasilan dibayarkan sesuai jabatan Pit yang diberikan kepadanya;
- b. Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi dan pengangkatannya sebelum atau pada pertengahan masa kinerja, maka Tambahan Penghasilan dibayarkan sesuai jabatan baru yang diberikan kepadanya;
- c. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas apabila pengangkatannya setelah pertengahan masa kinerja, maka pembayaran Tambahan Penghasilan dalam pengangkatan/ jabatan barunya diperhitungkan mulai bulan berikutnya.

· ' ... : ·· # ... . ,, y T:, � " ' · ! 1 , l . · . - 1 . . , : /1

- 3
- Js;
- . i ; , · , :t:.�·�: &lt;.J ; � . ' . . . .,, , ; � . . . · . . . · . . . , · . - 1 , .-i , 1 P :�·-1· . . -, rv .: ··! : I · · . ' · 1 ,, 1· . . f ... I , � I t t �:, .. · i ··· I.\
- . . / , . . ' . , . · , · · · , J
- , ! ····tet"-: / \ . . . . ,-. . . . ii · · · · , · :l
- ,. , .:'�.·. t : . . · . r · . · ) . .. ! . f . 1 . , \_ · · . :.:\_ , : , ·.,1 1 · · · . · . I . · , , \_ . · , · t · · · t - · · ... . . ... · .-;:;.,. " ... .. . . . .. : ________________ r:· t · ··· -=·.�'
- I I·� � 1 , -.::.1 .r··.11 .. \ : ·' f
- 1 ' . � . · ; � · e : . . . 3 . � · · ' / . , , &lt;. . " ! · · : . . . .. , J. , : ! . . : � ; . , . ·:; · . : : · � · : J ·l.n � ; · · . i) ti: ::�t� L�·.: � · . ,, � . � :· . ' · ,(. · . i . ·
- ), . - · , .
- ! ··1,·· ·. ·.·,:·,·\_!.,.,·,'. '. , . · ' . ,,.,\_. · . . \_ . , . . . · . . . · · . . , . t ' t ' J - · 1 · , .c.; . . . . /.1 ' � . · . ' ·.J' I · . : , . : t " . · . .. . . . ' . ' , ·.;�\ · ' � ':.
- . . , . ! '!·.' l , ; \_ tl::(J;�":-:"! ':
- . · ... .. ... L;) · . ,·I,;, t'· : ) &lt;'; · ' :;, l(� · . , .., l!l:\_;·:��: , \_ i- ; t � , :- � � : · : ; .:�.f.i �-�l

I





,,

Tata cara penyampaian komponen disiplin dan kinerja dalam rangka Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan dokumen dijilid yang berisi tentang laporan penilaian komponen kinerja dengan memperhatikan tupoksi jabatan dalam 1 {satu) bulan kerja, dan rekapitulasi kehadiran PNS dan CPNS yang diambil dari Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat yang didapat dari hasil absensi sidik jari.
- b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a kemudian disampaikan kepada Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan melalui Bagian Organisasi dan Ta-ta -Lakeana selaku Sekretariat Tim Penilai dan Evaluasi;
- c. Sekretariat Tim Penilai dan Evaluasi melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a maupun dokumen pendukung lainnya untuk kemudian ditetapkan sebagai dasar pemberian TP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- d. Hasil penetapan Tim Penilai dan Evaluasi seperti tersebut pada huruf c di atas disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan untuk menjadi dasar permintaan pembayaran TP SKPD;
- e. Apabila terjadi keterlambatan pemasukan dokumen pendukung penilaian komponen disiplin (surat sakit, surat ijin, surat cuti, dan surat tugas) sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan rekapitulasi kehadiran dan/ atau Daftar Penerima TP SKPD, maka Kepala SKPD wajib membuat Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
- f. Keabsahan perubahan rekapitulasi kehadiran pegawai menjadi tanggungjawab Kepala SKPD.

## BABIV

## B I A Y A

## Pasal 6

- ( 1) Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dibiayai melalui

� -

·

- ;-,,,-1! 1 U'J' 1 h rt;..,rr·,,. ·· l.' 1 '''/·''lr·r, u.:: J , ,·,: l .·:&gt;ri , ... \.! , , , , .-1· . , , "'� ,.:-.r1,· ·,I rterroo ·1·rc.··· 1 1 �-, c·: · ··1·' ·, -, · · · · , QL,J · . , . · . ' · "'" - , 1 .i ,., .. . a: » . , · . l · � · · · . :1, . - · ; ! , � · " . : : 1 Utl3V bifirii) .\_ I · · nsli:;d fr.ns;�} I � ·ir-:: 1:;b ns . . :�; 1 v h.i::h Hdmr.Hb y,iifi,,i ?�'!1:i'.J n , · · , ·'.:i-i:.. , . ... ... ... J ; � ,;; ··I i·�oh h:.,...,� Li i; &lt;.\rt·:·:.· , . ;: · , ' t , · · i ,.(':. , ·. �·· · . . t..&gt;... .Li.··,! 1:..,1 ) .. "--&lt;1) . . · ' , n : . . . · 1 · · . · ,.. · · ·.r , t s &gt; t,. ·-�· 1 · · · . · · · · .: 1 l ... · J'J , .. Jr.t ! · . ;9
- ~
- . . . . . : . . � ' . . . . � . . . . . . ·� · t i ; 3,
- ur1r · ·'·· 1 ··�,r'·Jq ,.,.,,...,.,: · ·. \_,\ � r- :;,i . , , t � . ,. ,. .. . J . '1 J J. i ... .. . ··1 f; ;·,,.:. ; .· ... : !'. ' : . ;
- \ i.'·· · 1 · · &gt; · , : ·J,··11,--l· 1:" 1 n · 1 0 °' 1 i f ' ' 1 ·t , . ' �-'· .,. . � ... · . · � ..o n.

i ,

( I n · t c f ·\_:.\_rli.tl'".'"'. · " · , r . , l -, · 1 nB�. HJ.;. ."'ru,.r L) cv, ,J ... ,.,



..

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016.

- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS ini berlaku mulai ' tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
- (3) Proses pembayaran Tambahan Penghasilan paling lambat minggu pertama masa kinerja dan khusus Bulan Desember paling lambat minggu terakhir Bulan Desember 2015.
- (4) Penetapan besaran Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

## PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EV¥UASI I

## Pasal 7

Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS dilaksanakan oleh masing-masing Kepala

- Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## Pasal 8

Pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS dinilai, dimonitor dan dievaluasi oleh Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara.

## Pasal 9

Setiap penerimaan pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS berdasarkan data yang benar dan akurat dan apabila ditemukan terjadi pemalsuan data dokumen akan mendapat sanksi administrasi

- dan tidak menerima TP selama 6 (enam) bulan.

## BAB VI

## KETENTUANPENUTUP

## Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dinyatakan tidak berlaku.

...

f 1 '\·h:('lf °1 1 :1,· ·,: �·. . . t .. \ '!, · ·

- . . � 't f · : r � : . . :
- ' I ; ' · · r.. .. " .' I � 0 , , , ( &lt;': .. , ; : ' I ; · . : ; .·ft,·!,· · .! 1\_· . : , ' ' J &lt; i � · , .. , ( · .., · · ! . r;·d.· t . , !

. . . . :.: : � . : ;(l ! : . · \,: . - �

l ; : - ; . , · · .. . · : · i · s »:, ' · · " . ' ' . : � . I · · � · ' � . . ; . � ; ' ' ·'·:: r · ·

.. . · . . : . . j; 4:

(., i : : - · : : : :

i:1-&gt;,(ti.;t: r!·�·�1:t�;11-�({ ; � � t · &lt; � : , � : · · � t ( j : · � ! f ; , ! } { f . f H 1 ! ' � i � · . ' · � I,,.· -. . !.' : :r.'J .. . . ' I . I J · ji.-,f;;&gt; 1'-,w,,, ·. , � · · ' · { · · ' I -I d · " · · X:

'

· �

:�,:.'

..

;

e.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

| ,o | PE1100LAH PA RAF |
|------|---------------------------------------------------------------|
| '- | KASUDAO KEPEQAW� ,g. |
| a. | KJCPIUA BAGIA1f ORQANIIIASI D AN TATA v �A |
| a. | KEPIUA BAOL\.11' HUKU• D J\.111 i P&RUlfl>AffO-U!lllAl'IG/l11 |
| ,. | KEPALABKDD ' |
| e. | JU:l' AI.a\ l'IPKJIJll) |
| ,. | ' - |
| ,. | i\lJIBTU l.llllIBIBT'RA.lll UIIUII - · OEKRJtTAR.18 DAERAH ' |
| •• | WIJ[IL BUl'ATI I |
| , . | DI!, llohon BUPATI """'" dit..n<a•··--· |

0


Diundangkan di Ratahan Pada tanggal If '.)4/'Jl&gt;ARI

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA T GGARA,


BERITA DAERAH KABUPATEN NOMOR 278 MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016

' . ' ' . !



## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

2 TAHUN 2016

4

:JA10U

A RI 2016

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

## CONWH


## PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

REKAPITULASI KEHADIRJ\N PNS DAN CPNS BERDASARKAN ABSENSI FINGER PRINT

NAMA SKPD

BULAN

| NO | NAMA | JABATA N | HARi KICRJ A | KOMPONEN PENGURANGAN DISIPLIN | KOMPONEN PENGURANGAN DISIPLIN | KOMPONEN PENGURANGAN DISIPLIN | KOMPONEN PENGURANGAN DISIPLIN | KOMPONEN PENGURANGAN DISIPLIN | KOMPONEN PENGURANGAN DISIPLIN | KOMPONEN PENGURANGAN DISIPLIN | KOMPONEN PENGURANGAN DISIPLIN | KOMPONEN PENGURANGAN DISIPLIN | KOMPONEN PENGURANGAN DISIPLIN | KOMPONEN PENGURANGAN DISIPLIN | KOMPONEN PENGURANGAN DISIPLIN |
|------|--------|------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| NO | NAMA | JABATA N | HARi KICRJ A | s | I | A | c | TD | P C | Kl | Ml | TL | Tm | JR | TIU |

Kepala Sadan,

Nama NIP

Ket:

S

A

C

TD

PC

Kl

Ml

TL

T!R

IR

TIU

: Sakit

: ljin

: Alpa

: Cuti

: Terlambat Datang

; Pulang Cepat

: Keluar lstirahat

: Masuk lstirahat

: Tugas Luar/Dinas

: Tidak fkut Rapat

: Ijin Rapat

: Tidak Ikut Upacara/Apel Hari Besar/Korpri

.,

..

...\_

..

�--··

.-

.

\_

,.

'·�

,

-

..

-

--

,.

..••

.

\_

-�

·-·

1t��i,;\{.'}·kJi.,t��'r J;.:��s� .;-r:�.-��!rtt1{ �1�:t·r /&gt;;��{:.r.:1,�.:!&gt;z. r . . c . ::.'�;')�}::1,··1:\�.:p3 . �:

·f)\.J)(jf( �·t /i..ft �· �S\.!�!.::{ ;., ·:: �· t!t1:1.1&gt;.\� 1 : 5 · , i.i:::;�ts::.J ;'Lt .. � i::,�;,J:1

• ; . �

I

\�,

.

.

.

.

'

.

" • :

: .


:

�

.

·-··--··----·

I�f��H�


�

I . t , .r,

- I · ( '

.

'

·

»,

.

..



..

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR :

1. TABUN2016

TANGGAL

4 2016 JANUARI

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

CONTOH

## LEMBAR KOMPONEN PENILAIAN KINERJA

Waktu Penilaian

Nam.a

Nip

Pangkat/ Gol.Ruang

Jabatan

: Bulan

2016

| No. | KOMPONEN PENILAIAN | NILAI |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | ORIENTASI PELAYANAN - Menyeiesaikan tugas peiayanan internal maupun ekstemal organisasi sebaik­ bailcnya denrran sikap sooa.n dan sammt memuaskan. | |
| 2 | INTEGRITAS - Meiaksanakan tugas dengan bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pemah menyalahgunakan wewenangnya serta berani menangung resiko dari tindakan yang dilakukannva. | |
| 3 | KERJA SAMA - Kerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargaj dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang teiah menjadi keputusan bersama. | |
| 4 | KOMITMEN - Berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi Negara Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika, dan Rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai unsur aoaratur Nee:ara terhadan oraanisasi ternoat dimana ia bekeria, | |
| 5 | KEPEMIMPINAN (Khusus Pejabat Struktural) - Bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang balk, kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu menzambil keputusan denzan cenat dan tepat, | |
| 6 | TUGAS TAMBAHAN DI LUAR TUPOKSI a. Membuat Iaporan-Iaporan/SPJ b. Efisiensi waktu penyelesaian kerja. c. Mengikuti kegiatan rapat bagi pejabat eselon II, III dan IV. d. Melaksanakan tuzas-tuzas Iain yang diberikan | |
| a. | oleh pimpinan, JUMLAH | U+:;t+3+4+S+6l |
| b. | BOBOT PROSENTASE | a I 6 x 25% |
| c. | JENIS PENJLAIAN Saneat Baik/Baik/Sedan11/Cukun/Tidak Baile | JENIS PENJLAIAN Saneat Baik/Baik/Sedan11/Cukun/Tidak Baile |
| d. | BOBOT KINER.IA TER11NGOI | 25% |

PEJABAT PENANGGUNG JAWAB,

Nama NIP

PEJABAT PENILAI,

Nama NIP

.

r··

, o , · ,

· ·�·?;·

-�·

..: 1

�

•r .

r:

' I , : · •

t:,

, .•.•.

:-�

. .

.·:1.fh•t'

, •

. .

.

:.£

I • � • .

...

.

'

.

... t,

\�

�;· i . .

- r .

...

�

.

.

s . ' �'


. \

,.

· · • .

·

.

'::"·

. .

•

.

..

. , ,

::,1

t:

· : • .

: ; {

.

· · = · · ·


.

.

. i · 1

·.•:

·:J·.

� .

. .

.

·

, · ,

.

.

· , .

·:�:

.

�

.

.

r

- . :,.

'° 1, J )

I

.

, J

•

...\_

•

. -, ' l· .. L r·.; l;� /,"f ";. i � 1 .. �t ·

.

j

...

,:

• ,,:·,;

: · : · ·

'&gt;� ·

.

· , h

r

,

�

; .

•

�

,:::-:J�I;.�

· � · f � : · n f

, , ' , . •

d�� . �

· 1 , ; : ·

:.;,�

�:;-I;

, � ! ( " �J

.

t

·,

"

)

. - j;

'. 1;�1.&gt;.-,.··.·1

.:

: J ;

·.;;.•

r-

C · /

· ,r·,·.:.1�··

,1·;;r.;l,,,d

�- r. : 1 i : · i , . J ! f ' � : : ! f

•• : •

:H·.;f

Ct\��· .. H.J:·.

• J

· J . 1 ! � : ,. :

! f ! , : . , .ii : f ' ( ,

.,

! .

...

:

•

•

t

. ,

• , - . ! r

)

0

d1• . ; ·

r.�(;11

,:..,;f, ...

. i . « , «

, 1 :

· . ! •fit

�

.

,:-:

i

:

.. . .

l

: : , ..

1 '. .

l.c.:·

1 ·

.

:

;1.\_�� ,oic •'.

1

•

:Hi��

, : '. � l /

)i,J

! .·.

t ...

.

�' ,' • ' : I I : Ir,:,;•

,\_. · : , ,

.

:

.

i,,

,-

, i f-

.

,.,\


!

v.: •

· · ; ., . . • )····1--·,.·1

1 : 1 ·

; , :

: r J

!··. · ; 1 : -

•

;

: -!

i.' :·�

..

.

1r,r:.;·

1 . , , . . .

· · : r · � � � �

·�:���-- .

1

'.-'. I · , •

. ! � I . ·

r:

1 T

•.Jr.:

{a

,Nl'i:.?1!Jj

•.. � : : ., �

•'·l

,·,,

.

... 1�","l·:,

. T

·

.d

·�:·:��-

·'.·!'

•

!

.

s ;

'

.

· �·

"&gt; • • ,

.

; , : . :�\_,,.

. ; :

/ ·

. :-1

·

�

.

,·J

II.

.s;O£.i�

er Vi

i

�

I

- ,

!



..

## LAMPIRAN ID PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

'2 TAHUN2016

4 2016

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH K.ABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

## 1. KRITERIA PENILAIAN KINERJA (ORIENTASI PELAYANAN)

| NO | KRITERIA PENILAIAN KINERJA BOBOT PENILAIAN TERTINGGI 100% | PENILAIAN KINERJA NILAI | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | SELALU DAPAT | 91-100% | SANGATBAIK |
| 2 | PADA UMUMNYA DAPAT | 76-90% | BAIK |
| 3 | ADA KALANYA DAPAT | 61-75% | CUKUP |
| 4 | KURANG DAPAT | 51-60% | KURANG |
| 5 | TIDAK PERNAH DAPAT | 0-50% | BURUK |

## 2. KRITERIA PENILAIAN KINERJA (INTEGRITAS)

| NO | KRITERIA PENILAIAN KINERJA BOBOT PENILAIAN TERTINGGI 100% | PENII..AIAN KINERJA NILAI | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | SELALU JUJUR, IKHLAS DAN BERANI MENANGGUNG RESIKO | 9 1 - 100% | SANGATBAIK |
| 2 | PADA UMUMNYA JUJUR, IKHLAS DAN BERANI MENANGGUNG RESIKO | 76-90% | BAIK |
| 3 | ADA KALANYA CUKUP JUJUR, IKHLAS DAN CUKUP BERANI MENANGGUNG RESIKO | 6 1 - 75% | CUKUP |
| 4 | KURANGJUJUR,KURANGIKHLAS DAN KURANG BERANI MENANGGUNG RESIKO | 51-60% | KURANG |
| 5 | TIDAK PERNAH JUJUR, TIDAK IKHLAS DAN TIDAK BERANI MENANGGUNG RESIKO | 0-50% | BURUK |

## 3.KRITERIA PENILAIAN KINERJA (KERJASAMA)

| NO | KRITERIA PENILAIAN KINERJA BOBOT PENILAIAN TERTINGGI 100% | PENILAIAN KINERJA NILAI | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| I | SELALU MAMPU BEKERJA SAMA | 91-100% | SANGATBAIK |
| 2 | PADA UMUMNYA MAMPU BEKERJA SAMA | 76-90% | BAIK |
| 3 | ADA KALANYA MAMPU BEKERJA SAMA | 61-75% | CUKUP |
| 4 | KURANG MAMPU BEKERJA SAMA | 51-60% | KURANG |
| 5 | TIDAK PERNAH MAMPU BEKERJA SAMA | 0 - 50% | BURUK |

,

| | J.. . t | �rr1q:,< �:':,:· � | |
| | : . | | |
| | . · . I . | | |

,·

.

.

-


...

..

.

| | : j i i | . . ··· ... . . | ; | . -: . . |
|--------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | ·.j . • . | :·i . . . |
| • ·.1 . | | | - .:·· J : ; . •' | |
| • • • . '. l | . , | :.: . . . | • � . :! . . . . ,·.· ·: . ; . _ . . , . . . . . . · . · • · | i!": "· : . , • · i ·.� • • �-�}· |

... ; . . t . i : � .

.

...

.

..

.

| -.\l·�·i. · ! · ./:; · � · ;,. ! · · · · · . . · · . · . . ! . · • , , | ··:; �-� ···tTt�?.: . . : ; ·.' i'O�i·. A, . . |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | . , · ,:•., -." · . · . . ;··· � .. · : · · . : :"·.·:�� ; J" ,' : (! . .�. /- , ! t;" . • · |
| | • • • • r -•·.!· : · · ... i ·. . . ' · . � . |



## 4.KRITERIA PENILAIAN KINERJA (KOMITMEN)

| NO | KRITERIA PENILAIAN KINERJA BOBOT PENILAJAN TERTINGGI 100% | PENILAIAN KINERJA NILAI | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | SELALU BERUSAHA | 91-100% | SANGATBAIK |
| 2 | PADA UMUMNYA BERUSAHA | 76-90% | BAIK |
| 3 | ADA KALANYA BERUSAHA | 61-75% | CUKUP |
| 4 | KURANG BERUSAHA | 51-60% | KURANG |
| 5 | TIDAK PERNAH BERUSAHA | 0-50% | BURUK |

## 5.KRITERIA PENILAIAN KINERJA (KEPEMIMPINAN)

| NO | KRITERIA PENILAIAN KINERJA BOBOT PENILAIAN TERTINGGI 100% | PENILAIAN KINERJA NILAI | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | SELALU | 91-100% | SANGATBAIK |
| 2 | PADA UMUMNYA | 76-90% | BAIK |
| 3 | ADAKALANYA | 61-75% | CUKUP |
| 4 | KURANG | 51-60% | KURANG |
| 5 | TIDAK PERNAH | 0-50% | BURUK |

## 6. KRITERIA PENILAIAN KINERJA (TUGAS TAMBAHAN DI LUAR TUPOKSI)

| NO | KRITERIA PENILAIAN KINERJA BOBOT PENILAIAN TERTINGGI 100% | PENILAIAN KINERJA NILAI | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | SELALU | 91-100% | SANGATBAIK |
| 2 | PADA UMUMNYA | 76-90% | BAIK |
| 3 | ADAKALANYA | 61-75% | CUKUP |
| 4 | KURANG | 51-60% | KURANG |
| 5 | TIDAK PERNAH | 0 - 50% | BURUK |

•

z

a

s;

&gt;

I "

"

&gt;

"

0

"

"

"

�

�

a

0

z

&gt;

�

•

-

;::

"

-

6

•

•

| z 0 • " • a • |
|----------------------------------------------------|
| 0 0 I |
| • "• �· |
| S! • > ... ,., "o Ea |
| • " ! |
| " • e • |
| • 0 - • > |
| 0 0 ' |
| " " " • 0 • |
| 6 • 0 |
| • 0 0 • � " � t 0 t 0 8 0 I - a • • |
| g � • 0 • a • • |
| " 2 • s |
| - ' • |
| " g 0 |
| • S! g " �� - c ;! •• " |
| � l,ll'ldl8IO J.OIIOH |
| ., dJ. 'l8VJ.N'l80�,1 0 == • • ·� • |
| " " � i � i • ' • • * ! � ('l a � - a � � |
| • !: " � • ;:,; �,,, � " - - ... |
| • " " •• •• 0 ·� |
| !:! Cl 2 � .. a ::i � "' " � � i � � i " e > - ... |

1

1

~LN

I

8

## 1

## 1 1 1 1 1 9

## 2 1 1

,

•



## LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR

'2 TAHUN 2016

TANGGAL

4 J4Nl&gt;.4RI 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI N�ERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

Contoh

## KOPSURAT

## SURAT PERNYATMN TANGGUNG JAWAB MUTLAK I (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA

NIP

JABATAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1 . Perhitungan yang terdapat pada Rekapitulasi Kehadiran PNS dan CPNS dan Daftar Penerima Tambahan Penghasilan pada SKPD... Kabupaten Minahasa Tenggara Bulan Tahun 2016, telah dibuat dengan benar berdasarkan daftar hadir finger print PNS dan CPNS dan telah melalui uji keabsahan.
2. Keabsahan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Daftar Penerima Tambahan Penghasilan menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian Negara, maka kami bersedia menyetorkan kembali ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Ratahan, 2016

KEPALA SKPD/PEJABAT YANG DITUNJUK,

I �' I

NAMA

NIP

..

• , , I


-

. ... . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. .. . . .. . . �······

l •

.

.

1

, ·

::. ; , ' ·

'

, • • .

•

.

.

:·.

' : ' · · . . . ; · .

- . :· i :-: . . � ! . . · · : . -; .. · � - . : · . . . · � , . ,. . . . . . · , r . , · · i " · l .!',."' : -... ; . : . · · : · . :. . . ;.'·' ' . . : .. :.' . . . ... ,·. ' , ; ! ' . , . ' · � ! · .. o ' I ! · � ' o .. �'&gt;0: . · � . ; . . · I · · · : . . ' . . , . . .· ;·i · , . ' t · = . · · 1: · , · · , · � .· : .. \ i t\_. · � ...
- ,:J.w!r.;,:f:: n, ... .-; . , : · , . ; , :.·-.�···.� . · : , : , : · . 1 r : · 1 - : i 1 , ; \ , , · · . , rtt1{ . . . . ' : "' \_ : .
- . . . -: : :. ;·' . · .

. . :·,: ·'.. · : . · · -&gt; , , . ... . . · , , I : , ' . · , .' r:··:'1,

... r

.,. \_\_