PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 06 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 201 5
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR ,
- a.bahwa dengan telah ditetapkannya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah.
1. Un dang- Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Negara Nomor 3427);
2. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timu r, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350 );
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pem erintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubah an atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 200 9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
7. Keputusan Ment eri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 Tentang Kom ponen Penetapan Tarif Retribusi;
9. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerint ah kepada masyarakat;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 / Kep/Mpan/2003 tentang ped oman umum Penyelengaraan Publik;
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah kabupaten Seram Bagian Timur ;
- 12.Peraturan Bupati N omor 26 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Dinas Parawisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Timur;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
MEMUTUSK AN :
Menetapkan :RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.
Pasal 1
Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- a. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- c. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi da er h sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- d. Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olah Raga adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persero komanditer, perseroan lainnya, badan usaha m ilik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi y ang sejenis, lembaga dana pensiu n, bentuk usaha tetap sert a bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jas a yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip - prinsip komersial karena pada dasarny a dapat pula disediakan oleh sek tor swasta;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi ada pembayaran atas pelayanan rek reasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- h. Jasa adalah kegiatan Pemerintah kabupaten berupa usaha dan pelayanan menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmat i oleh o rang pribadi atau badan ;
yang
- i. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untu tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi at badan;
- j. Wisata, Wis atawan, Kepariwisatawan, Usaha P ariwisata , Obyek dan Daya tarik Wisata, Kawasan Pariwisata adalah sebagaimana dimaksud dalam undang - undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
- k. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelengngarakan usaha, jenis at menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pari wisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut;
- l. Pengusahaan obyek dan daya tarik w isata adalah usaha pemanfaatan sumberdaya alam dan tata lingkungan untuk dijadikan sasaran wisata y ang terdiri dari :
pemanfaatan
1. Pengusaha obyek dan daya tarik usaha alam adalah kegiatan sumberdaya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata;
2. Pengusaha obyek dan daya tarik wisata budaya adalah usaha pemanfaatan seni budaya bang sa untuk dijadikan sasaran wisata;
3. Pengusahaan obyek dan daya tarik minat khusus adalah kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus untuk sasaran wisata;
- m. Usaha s arana pariwisata ad alah kegiatan usaha pembangunan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwis dengan jenis - jenis usaha terdiri dari :
1. Usaha penyediaan akomodasi adalah kegiatan usaha penyediaan kamar dan fasilita serta pelayanan yang diperlukan;
2. Usaha penyediaan makan minum adalah kegiatan usaha pengelolaan, penyediakan pelayanan makan dan minum;
3. Usaha angkutan wisata adalah kegiatan usaha khusus atau sebagian dari usaha adal dalam rangka penyediaan angkutan khus us wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan wisata;
4. Usaha penyediaan jasausaha tirta adalah kegi atan usaha yang menyediakan dan mengelola sarana dan pras arana serta jasa -j sa lain yang berkaitan dengan wisata tirta;
5. Usaha kawasan pariwisata adalah kegiatan usaha membangunan atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
- n. Usaha penyewaan peralatan pesta dan atau pertemua n adalah kegiatan usaha penyewaan alat serta perlengkapan untuk penyelenggaraan acara atau pertemuan;
- o. Usaha rekreasi dan hiburan umum adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkupnya kegiatannya dimaksud untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang terdiri dari jenis jenis usaha antara lain ;
1. Taman rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha poko k disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman;
2. Teater panggung terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan a la t dan fasilitas untuk pertunjukan seni dan budaya di tempat terbuka ( tanpa atap ) dan dapat dile ngkapi dengan penyediaan makanan dan minuman;
3. Teater panggung tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilit untuk pertunjukan ( pentas ), seni, budaya dan dapat dilengkapi dengan penyedi jasa makan dan minum dalam gedung tertutup;
4. Pentas pertunjukan satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilit untuk pertunjukan permainan dan ketangkasan satwa;
16. 5.Usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air adalah suatu usaha yang menyed perlengkapan untuk rekreasi air yang dikel ola secara komersial;
17. 6.Usaha sarana dan fasilitas olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan peralat dan perlengkapan untuk berolahraga serta ketangkasan baik darat, air dan udara dikelola secara komersial;
18. 7.Balai pertemuan umum adalah suatu usaha pe nyediaan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan rapat, pesta dan pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum;
19. 8.Gedung Lapangan Olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahragasebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan minum;
20. 9.Gelanggang olahraga tertutup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilita untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengka dengan jasa pelayan an makan dan minum dalam gedung tertutup;
21. 10.Pemandian alam adalah suatu usaha yang menyediakan air panas dan atau air terj sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
22. 11.Pasar Seni (Art Market ) adalah suatu usaha yang men ediakan cendramata, benda seni dan budaya serta tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di terbuka ( tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
23. 12.Sircuit Motor Cross adalah suatu usaha komersial yang ruang lin gkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan ketangkasan kendaraan roda dua da roda empat sebagai suatu usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayana makan dan minum;
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menuru t Peraturan Perundang - Undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi;
- q. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi waji retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daera h ya g bersangkutan;
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayara atas pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan tau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3
- (1).Obyek Retribusi Tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan 0lahraga yang disediakan dimiliki dan /atau dikelola o Pemerintah Daerah ;
- (2). Tidak termasuk obyek retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan ditempat rekreasi dan pariwisata se tempat olahraga yang disediakan, dimiliki dan / atau dik elola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 4
- (1). Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan ya mengunakan / menikmati pelayanan jasa us aha tempat rekreasi, pariwisata dan Olah raga ;
- (2).Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan Rekreasi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 5
Tempat Rekreasi dibuka setiap hari yang waktunya ditetapkan oleh Bupati.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 6
Setiap orang yang berada di obyek - obyek tempat rekreasi dilarang :
- a. Berburu, memancing, menangkap ikan, memainkan api, menjual makanan minuman dan barang dagangan skala besar, membawa /menjual minuman keras dan narkoba, mendirikan kios dan bangunan lainnya dengan tidak seizin Bupati ;
- b. Mengganggu binatang - binatang, mengambil, merusak tanaman - tanaman dan sarana wisata lainnya ;
- c. Mengganggu keamanan dan ketertiban pen gunjung lain dengan cara apapun ;
- d. Berenang diluar batas yang telah ditentukan.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebaga i Retribusi jasa -usaha.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
Tingkat penggunaan /pemanfaatan jasa tempat rekreasi dan olahraga dihitun
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9
- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retr tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2). Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada har pasar.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB V - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 10
- (1). Struktur tarif digolongkan
BAB V - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 11
- (1) . Tarif retribusi ditinjau kemb ali paling lama 3 ( tiga ) tahun sekali ;
2. (2)Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuka dengan ## BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB V - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 12
Retribusi tempat rekr easi dan olahraga dipungut di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 13
- (1). Pemungutan re tribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2). Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dip ersamakan atau SKRDKBT.
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 14
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 15
Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau doku men lain yang dipersamakan.
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
BAB IX - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 16
- (1)Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi s ekaligus sebelum izin diberikan ;
- (2)Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambtn ya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yan g dipersamakan SKRDKBT dan STRD ;
- (3)Tata cara pembayaran , penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17
Dalam hal wajib Ret ribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) setiap bulan d retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
TATA CARA PENAG IHAN
BAB XI - TATA CARA PENAG IHAN
Pasal 18
- (1)Pengeluaran Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tin pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak j tempo; .
- (2)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / perin gatan / surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3)Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelua rkan oleh pejabat yang ditunjuk.
KEBERATAN
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 19
- (1)Wajib retribusi dapat mengajukan kebera tan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang d ipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bah asa Indonesia dengan disertai alasan -alasan yang jelas ;
- (3). Dalam hal wajib retribusi me ngajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut ;
- (4)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD a tau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan , kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi kar ena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (3). Keberatan harus diajukan dalam jangka w aktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan , kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka wakt itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20
- (1)Bupati dapat memberikan pengurangan, keri nganan dan pembebasan retribusi ;
- (2)Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasa l ini dengan ## BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 21
- (1)Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila retribusi melakukan ti ndak pidana di bidang retribusi ;
- (2)Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
1. Diterbitkan surat teguran, atau
2. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3)Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakuka penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
KETENTUAN PIDANA
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 22
- (1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2)Tindak pidana ya ng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
P E N Y I D I K A N
BAB XVI - P E N Y I D I K A N
Pasal 23
- (1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil terte tu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seran Bagian Timur diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk mel akukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Ac ara Pidana yang berlaku ;
- (2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan ata laporan tersebut menja di lengkap dan jelas ;
2. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan seh ubungan dengantindak pidana Retribusi Daerah ;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak p idana dibidang retribusi daerah ;
4. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak p idanadibidang retribusi Daerah ;
5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaa n terhadap bahan bukti tersebut ;
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
7. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaansedang berlangsung d an memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
8. Me motret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. Menghentikan penyidikan;
- 11.Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan ya ng diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setia p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di B u l a Pada tanggal 18 Mei2015

Penandatangan: BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR , ABDULLAH VANATH

Penetapan: Diundangkan di B u l a padatanggal 18 Mei2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, SYARIF MAKMUR LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 160 TAHUN 2015 NOREG PERATURAN DAER AH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU .../TAHUN 2015