Unknown Unknown Nomor TAHUN2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHANATASKEPUTUSANPRESIDEN NOMOR29 TAHUN2013 TENTANGRINCIANANGGARANBELANJAPEMERINTAHPUSAT TAHUNANGGARAN2014 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan (berlaku 15 Juli 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIKINDONESIA
NOMOR25 TAHUN2014 TENTANG
PERUBAHANATASKEPUTUSANPRESIDEN NOMOR29 TAHUN2013 TENTANGRINCIANANGGARANBELANJAPEMERINTAHPUSAT TAHUNANGGARAN2014
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5545);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91);
10. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014;
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 29 TAHUN2013 TENTANG RINCIANANGGARANBELANJAPEMERINTAHPUSATTAHUN ANGGARAN2014.
PasalI
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
1
- (1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan.
- (2) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
2. Ketentuan angka 3 huruf a ayat (1) Pasal 2 diubah, angka 2 dan angka 4 huruf a ayat (1) dihapus, sehingga Pasa12 berbunyi sebagai berikut :





## Pasa12

- (1) Perubahan rincian lebih lanjut dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:
- a. pergeseran anggaran belanja:
- 1) dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negaraj Lembaga;
- 2) Dihapus;
- 3) antarprogram dalam 1 (satu) Kementerian NegarajLembaga untuk memenuhi kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht); danjatau
- 4) Dihapus;
- 5) antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BABUN);
- b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- c. perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN) sebagai akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan PHDN, termasuk hibah luar negerijhibah dalam negen setelah UndangUndang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan;

d. perubahan ...




- negen; d. perubahan pagu pmjaman proyek luar negen sebagai akibat pengurangan alokasi pinjaman luar
- e. perubahan anggaran belanja bersumber dari penenmaan hibah langsung dalam bentuk uang; dan,
- f. perubahan pagu proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN PBS sebagai akibat percepatan realisasi pelaksanaan proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS setelah Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan;

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- (2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP diatas pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Perubahan rmcian belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih dalam 1 (satu) provinsiykabupateny kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan dan Urusan Bersama (UB) atau dalam 1 (satu) provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsen trasi. 1 1
- (4) Perubahan rmcian belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat dan oleh instansi vertikalnya di daerah.




## Pasal II

1. DIPA dan revisi DIPA pada masing-masing Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga yang telah disahkan, sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden ini tetap dinyatakan berlaku, sampai dengan disahkannya revisi DIPA masing-masing Bagian Anggaran Kementerian/ Lembaga yang baru.
2. Keputusan Presiden Ill! mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DR. H. SUSILO BAMBANGYUDHOYONO

ttd.

PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2014

Salinan sesuai dengan aslinya