PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 10 Tahun 2012 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG (berlaku 6 Februari 2012)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SINTANG,
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sintang, serta agar tercapai tertib administrasi, efesien, efektif, dan akuntabel sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk diatur tentang Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dimaksud;
- a. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelengaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957));
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
25. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
26. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 349/KPTS/M/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan);
Menetapkan :
27. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
28. Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintag Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELALOAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prisip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prisip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sintang;
5. Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang di buat oleh Bupati Sintang;
6. Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum;
7. Pengundangan adalah Penempatan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Acara Republik Indonesia, Tambahan Beritan Negara Indonesia, Lembaran Daerah dan Berita Daerrah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya di sebut APBD adalah Rangcangan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendarawan Umum Daerah;
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran Kementerian/Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah atauPejabat yang disamakan pada Institusi lain Penggunaan APBN/APBD.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk mengggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Pemerintah lainnya yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;
17. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Unit Kerja/Tim untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan berang/jasa secara elektronik;
18. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
19. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
20. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorang yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya;
21. Pemilih Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
BAB II - Makasud Dan Tujuan
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sintang adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan dan sebag upaya untuk mewujudkan kesatuan pemahaman dalam pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efesien.
- (2) Tujuannya dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk :
3. a terciptanya tertib pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
4. b terciptanya tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah;
5. c terciptanya tertib pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan keuangan daerah;
6. d pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
7. e miningkatkan efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan;
8. f meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan kegiatan;
9. g mewujudkan keterpaduan, keserasian, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tertib administrasi dan disiplin anggaran.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan ini, meliputi :
- a. Pejabat Pengelola Kegiatan Pembangunan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa;
- d. Pengendalian administrasi pembangunan;
- e. Syrat-syarat pencairan dana kegiatan pembangunan;
- f. Mekanisme penggunaan dana sisa tender dan pekerjaan tambah kuran (CO);
- g. Masa pemeliharaan dan uang jaminan;
- h. Pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- i. Monitoring dan evaluasi;
- j. Mekanismen penyerahan kegiatan untuk kegiatan fisik dan loporan akhir untuk kegiatan non fisik;
- k. Struktur pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- l. Contoh-contoh dan format.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
- l. Contoh-contoh dan format.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal 6 Februari 2012

Penandatangan: BUPATI SINTANG, MILTON CROSBY

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal 6 Februari 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, ZULKIFLI HAJI AHMAD BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR ## LAMPIRAN

Penandatangan: : PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR : 10 T A H U N 2012 TANGGAL : 6 FEBRUARI 2012 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG ## I. PENGELOLA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN ## 1. Pengelola Kegiatan ## Pengelola Kegiatan dan Pejabat Pelaksanaan Kegiatan Anggaran ## A. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penandatangan: - a. Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. - b. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan: - 1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; - 2) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; - 3) menetapkan pengguna anggaran/pengguna barang; - 4) menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; 5) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; - 6) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; - 7) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan - 8) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Penandatangan: - c. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

Penandatangan: - 1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;

Penandatangan: - 2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD; dan

Penandatangan: - 3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

Penandatangan: - d. Pelimpahan kekuasaan dimaksud ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Penandatangan: - e. Untuk melaksanakan APBD, Bupati menetapkan: - 1) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD); - 2) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM); - 3) Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ); - 4) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); - 5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; - 6) Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu; - 7) Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPD; ## B. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah

Penandatangan: - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Penandatangan: - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang: - 1) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; - 2) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; - 3) penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; - 4) penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; - 5) tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan - 6) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Penandatangan: - c. Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Sekretaris Daerah mempunyai tugas: - 1) memimpin TAPD; - 2) menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; - 3) menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; - 4) memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan

Penandatangan: - 5) melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah

Penandatangan: - d. Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c di atas, kepada Bupati. ## C. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

Penandatangan: - a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD mempunyai tugas: - 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; - 2) menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; - 3) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah di tetapkan dengan Peraturan Daerah; - 4) melaksanakan fungsi BUD; - 5) menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; dan

Penandatangan: - 6) melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. - b. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang : - 1) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; - 2) mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; - 3) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; - 4) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; - 5) melaksanakan pemungutan pajak daerah; - 6) menetapkan SPD; - 7) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; - 8) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; - 9) menyajikan informasi keuangan daerah; dan - 10) melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. - c. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Iingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.

Penandatangan: - d. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. ## D. Kuasa Bendahara Umum Daerah :

Penandatangan: - a. Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati. - b. Kuasa BUD mempunyai tugas: - 1) menyiapkan anggaran kas; - 2) menyiapkan SPD; - 3) menerbitkan SP2D; - 4) menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; - 5) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; - 6) mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; - 7) menyimpan uang daerah; - 8) melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah Kabupaten Sintang; - 9) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; - 10) melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang; - 11) melakukan pengelolaan utang dan piutang Pemerintah Kabupaten Sintang; dan - 12) melakukan penagihan piutang Pemerintah Kabupaten Sintang. - c. Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD. - d. PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan DPKAD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: - 1) menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; - 2) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; - 3) melaksanakan pemungutan pajak daerah; - 4) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; - 5) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; - 6) menyajikan informasi keuangan daerah; dan - 7) melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. ## E. Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang (PA/PB) - a. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran belanja daerah, yang terdiri dari para SKPD yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran.

Penandatangan: - b. Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada satuan kerja yang dipimpinnya, termasuk melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara. - c. Dalam konteks pelaksanaan dan penatausahaan, Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain : - 1) menyusun RKA-SKPD ; - 2) menyusun DPA-SKPD ; - 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ; - 4) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ; - 5) menetapkan Rencana Umum Pengadaan ; - 6) mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I ; - 7) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); - 8) menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; 3. 9) 4. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; - 10) menetapkan: - (1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau - (2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). - 11) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, dalam hal diperlukan, Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang dapat: - (1) menetapkan tim teknis; dan/atau - (2) menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes. - 12) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; - 13) menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - 14) menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan - 15) mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. - 16) menetapkan Tim teknis antara lain terdiri atas tim uji coba, panitia/ pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak, dan lain-lain. - 17) mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; - 18) mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya - 19) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

Penandatangan: - 20) melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepala daerah.

Penandatangan: - 21) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Penandatangan: - 22) merekapitulasi laporan dari PPK dan melampirkan laporan dari masing-masing PPK, yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Sintang cq. Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang yang tindasannya ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, Kepala DPPKA Kabupaten Sintang dan Inspektur Kabupaten Sintang.

Penandatangan: - 23) menyerahkan hasil kegiatan yang telah selesai dilaksanakan berikut seluruh kekayaan kepada Bupati Sintang dan selanjutnya Bupati Sintang akan menyerahkan kepada Unit Pengelola. - d. Dalam rangka Pengadaan Parang/Jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Peraturan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ## F. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Barang :

Penandatangan: - a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugastugas sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) sampai dengan angka 23) di atas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. - b. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Penandatangan: - c. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD. - d. Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, meliputi : - 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; - 2) melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; - 3) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; - 4) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; - 5) menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; - 6) mengawasi pelaksanaan unit kerja yang dipimpinnya; dan - 7) melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. - e. pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; - f. Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ## G. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Apabila diperlukan Pejabat yang ditunjuk sebagai PPK diutamakan Pejabat yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah Pengguna Anggaran. - a. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : - 1) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: - (1) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa; - (2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan - (3) Rancangan Kontrak. - 2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; - 3) menandatangani Kontrak; - 4) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; - 5) mengendalikan pelaksanaan Kontrak; - 6) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; - 7) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; - 8) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap bulan; dan - 9) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. b. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dalam hal diperlukan, PPK dapat : - 1) mengusulkan kepada PA/KPA : - (1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau - (2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan; - 2) menetapkan tim pendukung yang terdiri atas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, Tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain - 3) menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai hal-hal atau materi muatan yang sama dengan yang diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sintang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2012.

## BAB V PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 6 Februari 2012

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang pada tanggal 6 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR

## LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

: 10 T A H U N 2012

TANGGAL

: 6 FEBRUARI 2012

TENTANG

: PETUNJUK

TEKNIS

PELAKSANAAN

PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

DI KABUPATEN SINTANG

## I. PENGELOLA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

## 1. Pengelola Kegiatan

## Pengelola Kegiatan dan Pejabat Pelaksanaan Kegiatan Anggaran

## A. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:
- 1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- 2) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- 3) menetapkan pengguna anggaran/pengguna barang;
- 4) menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

5)

menetapkan pejabat

yang bertugas

melakukan pemungutan

penerimaan daerah;

- 6) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- 7) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
- 8) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- c. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
- 1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- 2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD; dan
- 3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
- d. Pelimpahan kekuasaan dimaksud ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
- e. Untuk melaksanakan APBD, Bupati menetapkan:
- 1) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD);
- 2) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- 3) Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- 4) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- 6) Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu;
- 7) Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPD;

## B. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah

- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang:
- 1) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- 2) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- 3) penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- 4) penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- 5) tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- 6) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- c. Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Sekretaris Daerah mempunyai tugas:
- 1) memimpin TAPD;
- 2) menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- 3) menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- 4) memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
- 5) melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
- d. Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c di atas, kepada Bupati.

## C. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

- a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD mempunyai tugas:
- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- 2) menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- 3) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah di tetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 4) melaksanakan fungsi BUD;
- 5) menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; dan
- 6) melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- b. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
- 1) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- 2) mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- 3) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- 4) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- 5) melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- 6) menetapkan SPD;
- 7) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- 8) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- 9) menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- 10) melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

- c. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Iingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- d. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## D. Kuasa Bendahara Umum Daerah :

- a. Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- b. Kuasa BUD mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan anggaran kas;
- 2) menyiapkan SPD;
- 3) menerbitkan SP2D;
- 4) menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- 5) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- 6) mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- 7) menyimpan uang daerah;
- 8) melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah Kabupaten Sintang;
- 9) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- 10) melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang;
- 11) melakukan pengelolaan utang dan piutang Pemerintah Kabupaten Sintang; dan
- 12) melakukan penagihan piutang Pemerintah Kabupaten Sintang.
- c. Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.
- d. PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan DPKAD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
- 1) menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- 2) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- 3) melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- 4) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- 5) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- 6) menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- 7) melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

## E. Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang (PA/PB)

- a. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran belanja daerah, yang terdiri dari para SKPD yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran.
- b. Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada satuan kerja yang dipimpinnya, termasuk melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara.
- c. Dalam konteks pelaksanaan dan penatausahaan, Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain :
- 1) menyusun RKA-SKPD ;
- 2) menyusun DPA-SKPD ;
- 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
- 4) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- 5) menetapkan Rencana Umum Pengadaan ;
- 6) mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I ;

- 7) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 8) menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
3. 9)
4. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- 10) menetapkan:
- (1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- (2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 11) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, dalam hal diperlukan, Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang dapat:
- (1) menetapkan tim teknis; dan/atau
- (2) menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.
- 12) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 13) menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 14) menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- 15) mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- 16) menetapkan Tim teknis antara lain terdiri atas tim uji coba, panitia/ pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak, dan lain-lain.
- 17) mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- 18) mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
- 19) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- 20) melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepala daerah.
- 21) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- 22) merekapitulasi laporan dari PPK dan melampirkan laporan dari masing-masing PPK, yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Sintang cq. Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang yang tindasannya ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, Kepala DPPKA Kabupaten Sintang dan Inspektur Kabupaten Sintang.
- 23) menyerahkan hasil kegiatan yang telah selesai dilaksanakan berikut seluruh kekayaan kepada Bupati Sintang dan selanjutnya Bupati Sintang akan menyerahkan kepada Unit Pengelola.
- d. Dalam rangka Pengadaan Parang/Jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Peraturan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

## F. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Barang :

- a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugastugas sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) sampai dengan angka 23) di atas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- b. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- c. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.

- d. Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, meliputi :
- 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 2) melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- 3) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 4) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- 5) menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- 6) mengawasi pelaksanaan unit kerja yang dipimpinnya; dan
- 7) melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- e. pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- f. Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## G. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Apabila diperlukan Pejabat yang ditunjuk sebagai PPK diutamakan Pejabat yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah Pengguna Anggaran.

- a. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- 1) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
- (1) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
- (2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- (3) Rancangan Kontrak.
- 2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 3) menandatangani Kontrak;
- 4) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- 5) mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- 6) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- 8) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap bulan; dan
- 9) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

b. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- 1) mengusulkan kepada PA/KPA :
- (1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
- (2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- 2) menetapkan tim pendukung yang terdiri atas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, Tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain
- 3) menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP/Pejabat Pengadaan ; dan
- 4) menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- c. PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan Barang/jasa.
- d. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus menuhi persyaratan sebagai berikut :
- 1) memiliki integritas;
- 2) memiliki disiplin tinggi;
- 3) memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
- 4) mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
- 5) menandatangani Fakta Integritas;
- 6) tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
- 7) memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- e. Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3) di atas, adalah:
- 1) berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
- 2) memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- 3) memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- f. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

## H. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

- a. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- b. PPK-SKPD mempunyai tugas:
- 1) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen
- 2) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPPLS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- 3) melakukan verifikasi SPP;
- 4) menyiapkan SPM;
- 5) melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- 6) melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- 7) menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- c. Karena beban tugasnya, PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen
- d. Dalam melaksanakan tugasnya PPK-SKPD dibantu oleh Pembantu PPK-SKPD yang melaksanakan fungsi :
- 1) Verifikasi;
- 2) Pembuatan SPM;
- 3) Akuntansi dan pelaporan.

## I. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara

- a. Bupati atas usul Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
- b. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat a adalah pejabat fungsional.
- c. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- e. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

## J. Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Pejabat Pengadaan

- a. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja.
- b. Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :
- 1) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. ULP mempunyai tugas utama sebagai berikut :
- 1) melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pelelangan/seleksi sampai dengan ditandatanganinya kontrak oleh PA/KPA/PPK;
- 2) membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA/PPK dan/atau laporan mengenai pelaksanakan tugas ULP kepada Bupati;
- 3) melaksanakan pengadaan beang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (website sintang.go.id);
- 4) melaksanakan penyebar luasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 5) melaksanakan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan;
- 6) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- 7) melaksanakan pembinaan sumber daya menusia bidang pengadaan;
- 8) mengembangan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- 9) menetapkan penyedia barang/jasa yang melakukan penipuan/ pemalsuan danpelanggaran lainnya seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 ke dalam Daftar Hitam serta melaporkannya kepa LKPP.
- d. Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan yang mempunyai tugas :
- 1) menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;

- 2) menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk ditetapkan oleh PA/KPA/PPK;
- 3) menyiapkan dokumen pengadaan untuk ditetapkan oleh PA/KPA/PPK;
- 4) mengumumkan rencana seluruh pengadaan di website pengadaan nasional;
- 5) mengumumkan pengadaan barang/jasa disurat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diumumkan di website pengadaan nasional;
- 6) menilai kualifikasi penyedia melalui kualifikasi atau prakualifikasi;
- 7) melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- 8) mengusulkan calon pemenang kepada PA/KPA/PPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- 9) membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA/PPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- e. Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer).
- f. Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa antara lain :
- 1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
- 2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
- 3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
- g. Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- 1) memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 2) memiliki pendidikan menimal S1;
- 3) memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
- 4) memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;
- 5) memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- 6) memiliki pengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 7) memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja Pengadaan;
- 8) memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang menjadi tugas Pokja Pengadaan;
- 9) memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 10) tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan sebagai kepala ULP; dan
- 11) syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara.

- h. Tugas pokok dan kewenangan ULP meliputi:
- 1) melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pelelangan/seleksi sampai dengan ditandatanganinya kontrak oleh PA/KPA/PPK;
- 2) membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA/PPK dan/atau laporan mengenai pelaksanakan tugas ULP kepada Bupati;
- 3) melaksanakan pengadaan beang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (website sintang.go.id);
- 4) melaksanakan penyebar luasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 5) melaksanakan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan;
- 6) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- 7) melaksanakan pembinaan sumber daya menusia bidang pengadaan;
- 8) mengembangan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- 9) menetapkan penyedia barang/jasa yang melakukan penipuan/ pemalsuan danpelanggaran lainnya seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 ke dalam Daftar Hitam serta melaporkannya kepa LKPP.
- i. Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas, dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
- 1) perubahan HPS; dan/atau
- 2) perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
- j. Anggota ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
- k. Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (8), anggota ULP/Pejabat Pengadaan pada instansi lain Pengguna APBN/APBD selain K/L/D/I atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dapat berasal dari bukan pegawai negeri.
- l. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.
- m. Anggota ULP dilarang duduk sebagai:
- 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 2) Pengelola Keuangan; dan
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/Anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.
- n. Ketentuan mengenai personil dan tugas ULP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Sintang.

## K. Pengadaan Secara Elektronik.

- a. Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik.
- 1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang dapat dilakukan secara elektronik.
- 2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing.
4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang secara elektronik bertujuan untuk:
- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
- d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

## b. E-Tendering.

- 1) Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang.
- 2) Para pihak yang terlibat dalam e-tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa.
- 3) E-tendering dilaksanakan dengan menggunakan system pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.
- 4) Aplikasi e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasian dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.
- 5) Sistem e-tendering yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
6. (a) mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
7. (b) mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; dan
8. (c) tidak terikat pada lisensi tertentu (free license).
- 6) ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE Kabupaten Sintang.

## c. E-Purchasing.

- 1) Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik (ECatalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa.
- 2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1) diselenggarakan oleh LKPP.
- 3) Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu.

## d. Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

- 1) Unit LPSE mempunyai tugas :
- a) Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
- b) Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelasanaan pengadaan;
- c) Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
- d) Memfasilitasi Penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna LPSE;
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diteruskan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi.
- 2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi Non Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Sintang melalui website Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang lpse.sintang.go.id
- 3) LPSE sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa Pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman isian data klarifikasi dan penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran,hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung,penetapan pemenang atau pengumuman serta isi sanggahan dan jawaban.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1) LPSE menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

- 1) Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- 2) Pengelolaan SPSE dan Infrastrukturnya;
- 3) Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;
- 4) Pelaksanan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

## L. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- a. Pengguna Anggaran menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- b. Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
- c. Dikecualikan dari ketentuan pada huruf b di atas, anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.
- d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- 2) memahami isi Kontrak;
- 3) memiliki kualifikasi teknis;
- 4) menandatangani Fakta Integritas; dan
- 5) tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

- e. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pada huruf d di atas mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
- 1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- 2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
- 3) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- f. Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- g. Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, ditetapkan Pengguna Anggaran.
- h. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

## M. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

- a. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. Penunjukan pejabat dimaksud pada huruf a di atas, berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- c. PPTK mempunyai tugas mencakup:
- 1) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- 2) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- 3) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :
- a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
10. Dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d) membantu PPK dalam melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- e) menyampaikan laporan bulanan kepada PPK langsung atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- f) membuat, Meneliti dan mengkoreksi dokumen-dokumen kegiatan yang akan ditandatangani PPK dan PA ;
- g) menyusun rencana jadwal dan target pelaksanaan kegiatan bersangkutan;
- h) memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perjanjian/kontrak.

## N. Pembantu Teknis/Administrasi PPTK.

Pembantu Teknis PPTK hanya untuk kegiatan-kegiatan fisik (konstruksi dan non konstruksi) sedangkan Pembantu Administrasi PPTK dapat untuk kegiatan fisik maupun non fis