PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI Nomor 11 Tahun 2013 tentang RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA (berlaku 18 Oktober 2013)
Pembukaan
Menimbang :
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 716, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -2-
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 );
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan
BUPATI SINJAI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH TENTANG PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.
RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, serta Kecamatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penggatian biaya cetak peta oleh Pemerintah Daerah.
7. Peta adalah gambaran bentuk permukaan bumi yang bulat digambarkan pada bidang datar, dilengkapi informasi luasan lahan, batas lahan, posisi lahan, dan perencanaan teknis pemanfaatan lahan sesuai Rencana Tata Ruang Kabupaten, tetapi bukan menunjukkan bukti kepemilikan lahan seseorang atau Badan Usaha.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sinjai.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas jasa penggantian biaya cetak peta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Peta Tutupan Lahan Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/ Kelurahan;
- b. Peta Kontur;
- c. Peta Kelerengan;
- d. Peta Jaringan Jalan dan Sungai;
- e. Peta selebaran Fasilitas Pendidikan;
- f. Peta Selebaran Fasilitas Kesehatan;
- g. Peta Fasilitas/ Kawasan Pariwisata;
- h. Peta Kawasan Hutan;
- i. Peta Kawasan/ Areal Pertanian;
- j. Peta Kawasan/ Areal Perkebunan dan Hortikultura; dan
- k. Peta Sebaran Permukiman.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
-6- pemungut atau pemotong retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung ## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan ## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan berdasarkan jenis pelayanan percetakan, ukuran, serta bahan cetakan yang digunakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Penetapan: ditetapkan di Sinjai pada tanggal 18 Oktober 2013

Penandatangan: BUPATI SINJAI, ttd H. SABIRIN YAHYA

Penetapan: Diundangkan di Sinjai pada tanggal 26 Nopember 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 11 ## LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 11 TAHUN 2013 ## TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA ## STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA ## a. Cetak Peta Tidak Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) : 1. Ukuran Ao (1 x 1,2 m) Rp. 250.000,-/lembar 2. Ukuran A1 (1 x 0,6 m) Rp. 200.000,-/lembar 3. Ukuran A2 (0,5 x 0,5 m) Rp. 150.000,-/lembar 4. Ukuran A3 (0,5 x 0,3 m) Rp. 100.000,-/lembar 5. Ukuran A4 (0,25 x 0,3 m) Rp. 75.000,-/lembar ## b. Cetak Peta Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) : 1. Ukuran Ao (1 x 1,2 m) Rp. 300.000,-/lembar 2. Ukuran A1 (1 x 0,6 m) Rp. 250.000,-/lembar 3. Ukuran A2 (0,5 x 0,5 m) Rp. 200.000,-/lembar 4. Ukuran A3 (0,5 x 0,3 m) Rp. 150.000,-/lembar 5. Ukuran A4 (0,25 x 0,3 m) Rp. 100.000,-/lembar ## c. Cetak Peta Tidak Berwarna, Jenis Kertas Glossy Papper : 1. Ukuran Ao (1 x 1,2 m) Rp. 350.000,-/lembar 2. Ukuran A1 (1 x 0,6 m) 3. Ukuran A2 (0,5 x 0,5 m) 4. Ukuran A3 (0,5 x 0,3 m) Rp. 250.000,-/lembar Rp. 200.000,-/lembar Rp. 150.000,-/lembar 5. Ukuran A4 (0,25 x 0,3 m) Rp. 100.000,-/lembar ## d. Cetak Peta Berwarna Jenis Kertas Glossy Papper : 1. Ukuran Ao (1 x 1,2 m) Rp. 450.000,-/lembar 2. Ukuran A1 (1 x 0,6 m) 3. Ukuran A2 (0,5 x 0,5 m) 4. Ukuran A3 (0,5 x 0,3 m) 5. Ukuran A4 (0,25 x 0,3 m) Rp. 400.000,-/lembar Rp. 350.000,-/lembar Rp. 300.000,-/lembar Rp. 250.000,-/lembar ## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -16- ## e. Cetak Digitasi Peta : - -Ukuran Peta Topografi/Rupa Bumi (60x60 cm) Minimal 5 Layer Rp. 350.000,-/file - -Tambahan per Layer Rp. 50.000,-/file - -Editing peta yang sudah ada Rp. 50.000,-/file

Penandatangan: BUPATI SINJAI, H. SABIRIN YAHYA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terp[isahkan dari Peraturan daerah ini.


## BAB VII PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

## Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nota perhitungan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Sinjai.

## BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG


## Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retrubusi Terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

## BAB XII

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang dapat diangsur atau ditunda dalam jangka waktu tertentu atas persetujuan dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII

## TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -9-

dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIV

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV KEBERATAN

## Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -10-

wajib retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XVI

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.



- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII

## KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran; atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
- b. maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-12- pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVIII

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIX PELAKSANA PELAYANAN

## Pasal 24

- (1) Pelayanan penyediaan peta dilaksanakan oleh SKPD yang terkait dengan pemetaan.
- (2) SKPD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diatas diatur dengan Peraturan Bupati

## BAB XX


## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 25

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA



## Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

## BAB XXII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

ditetapkan di Sinjai pada tanggal 18 Oktober 2013

BUPATI SINJAI, ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal 26 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 11


## LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 11 TAHUN 2013

## TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

## STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

## a. Cetak Peta Tidak Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) :

1. Ukuran Ao (1 x 1,2 m)

Rp. 250.000,-/lembar

2. Ukuran A1 (1 x 0,6 m)

Rp. 200.000,-/lembar

3. Ukuran A2 (0,5 x 0,5 m)

Rp. 150.000,-/lembar

4. Ukuran A3 (0,5 x 0,3 m)

Rp. 100.000,-/lembar

5. Ukuran A4 (0,25 x 0,3 m)

Rp. 75.000,-/lembar

## b. Cetak Peta Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) :

1. Ukuran Ao (1 x 1,2 m)

Rp. 300.000,-/lembar

2. Ukuran A1 (1 x 0,6 m)

Rp. 250.000,-/lembar

3. Ukuran A2 (0,5 x 0,5 m)

Rp. 200.000,-/lembar

4. Ukuran A3 (0,5 x 0,3 m)

Rp. 150.000,-/lembar

5. Ukuran A4 (0,25 x 0,3 m)

Rp. 100.000,-/lembar

## c. Cetak Peta Tidak Berwarna, Jenis Kertas Glossy Papper :

1. Ukuran Ao (1 x 1,2 m)

Rp. 350.000,-/lembar

2. Ukuran A1 (1 x 0,6 m)
3. Ukuran A2 (0,5 x 0,5 m)
4. Ukuran A3 (0,5 x 0,3 m)

Rp. 250.000,-/lembar

Rp. 200.000,-/lembar

Rp. 150.000,-/lembar

5. Ukuran A4 (0,25 x 0,3 m)

Rp. 100.000,-/lembar

## d. Cetak Peta Berwarna Jenis Kertas Glossy Papper :

1. Ukuran Ao (1 x 1,2 m)

Rp. 450.000,-/lembar

2. Ukuran A1 (1 x 0,6 m)
3. Ukuran A2 (0,5 x 0,5 m)
4. Ukuran A3 (0,5 x 0,3 m)
5. Ukuran A4 (0,25 x 0,3 m)

Rp. 400.000,-/lembar

Rp. 350.000,-/lembar

Rp. 300.000,-/lembar

Rp. 250.000,-/lembar


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -16-

## e. Cetak Digitasi Peta :

- -Ukuran Peta Topografi/Rupa Bumi (60x60 cm) Minimal 5 Layer Rp. 350.000,-/file
- -Tambahan per Layer

Rp. 50.000,-/file

- -Editing peta yang sudah ada

Rp. 50.000,-/file

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA



## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

## NOMOR 11 TAHUN 2013

## TENTANG

## RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

## I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf i, UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi penggantian biaya cetak peta merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan penyediaan peta.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di wilayah Kabupaten Sinjai serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah adalah peta garis yang diproses secara digital yang dilengkapi dengan tematik dengan skala tertentu.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -18-

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.

## Pasal 10

Ayat (1) Retribusi dipungut oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Umum

Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Kabupaten Sinjai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya adalah


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-19- wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Ketentuan ini memberikan suatu kepastian hukum yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya pembayaran kelebihan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -20-

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyatanyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

## Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 53