PERATURAN BUPATI SALINAN  BANYUWANGI Nomor 1 Tahun 2016 tentang STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 8 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan akuntabel sesuai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( good government ) dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, maka perlu ditetapkannya Standar Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi;
- b. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- c. Bahwa Standar Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi merupakan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi.
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
21. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia);
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2011 Seri D);
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2010 Seri E1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 6/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B);
Menetapkan :
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2015;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015;
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;
32. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpangpitu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2035;
33. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan di Kabupaten Banyuwangi;
34. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi;
35. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reklame;
36. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
5. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;
6. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
7. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
8. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
9. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan;
10. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di bidang tertentu di Kabupaten Banyuwangi;
12. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut BPPT adalah SKPD yang mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan dan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah, sesuai program pebangunan daerah serta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;
13. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
14. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan;
15. Pelayanan Perizinan adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen dilakukan oleh BPPT;
16. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang memperbolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
17. Non Perizinan adalah segala bentuk fasilitas fiskal, insentif, kemudahan lainnya dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
19. Non Izin adalah suatu jenis pelayanan publik yang memberikan legalitas kepada seseorang atau Badan hukum diluar perizinan bisa berupa tanda daftar;
20. Sistem dan prosedur adalah tata urutan pelaksanaan pekerjaan dalam suatu kegiatan, serta hubungannya dengan kegiatan lain dalam suatu proses berkesinambungan dalam suatu fungsi, untuk menghasilkan sesuatu yang akan menjadi masukan bagi pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan pada fungsi lain sebagai suatu kelanjutan dalam proses;
21. Sistem Informasi Manajemen adalah sistem manusia/mesin yang terpadu ( intregeted ) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras ( hardware ) dan perangkat lunak ( software ) komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan serta sebuah ' data base ' ;
22. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi Antara BKPM dengan Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal (PDPPM), Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
23. Tim Pertimbangan Teknis Perizinan adalah Tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis administrasi dan pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis dan memberikan rekomendasi/ pertimbangan mengenai sesuatu perizinan kepada Bupati melalui kepala BPPT;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
25. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan/permohonan dan keabsahan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 8 Januari 2016

Penandatangan: Pj. BUPATI BANYUWANGI Ttd. Z A R K A S I

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 8 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Verifikasi: Ttd. Drs. H. SLAMET KARIYONO, M. Si Pembina Utama Madya NIP. 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 1 21 20 NOMOR TANGGAL

Penandatangan: ## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI : 1 TAHUN 2016 : 8 JANUARI 2016 ## I. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANYUWANGI ## A. Standar Pelayanan Izin Prinsip | NO. | KOMPONEN | URAIAN | |-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Penandatangan: | 1 | Dasar Hukum | - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria; - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032; - Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Banyuwangi |

Penandatangan: | 2 | Persyaratan Pelayanan | - Mengisi blanko permohonan: - Fotokopi KTP yang masih berlaku; - Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (untuk Badan Usaha); - Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM (untuk PT); - Fotokopi NPWP; - Proposal rencana proyek yang akan dibangun; - Surat keterangan anggota asosiasi (untuk perumahan); - Advice Planning dari Dinas Teknis terkait; - Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin selain pemilik). | | 3 | Sistem, mekanisme dan prosedur | - Pemohon mendapat formulir dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya;
26. Advice Planning adalah informasi peruntukan lahan untuk izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan rencana tata ruang;
27. Rekomendasi Teknis, Kajian Teknis atau bentuk lain yang sejenis adalah rekomendasi, kajian atau bentuk lain yang dikeluarkan oleh SKPD teknis melalui Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
29. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
30. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan baik secara langsung maupun tidak langsung;
31. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi milik negara perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

32. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
33. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi dalam rangka pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis dan sosial budaya sebagai dasar pemberian izin lokasi;
34. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;
35. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT, adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada usaha perorangan, badan hukum dan atau badan usaha untuk menggunakan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah (RTRD), yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK);
36. Izin Gangguan yang selanjutnya disingkat HO ( Hinder Ordonantie ) adalah Izin yang diberikan bagi semua usaha/perusahaan yang karena sifatnya dapat mendatangkan kerugian atau gangguan bagi masyarakat sekitarnya serta kelestarian lingkungan hidup;
37. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus;
38. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil andalalin;
39. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
40. Kawasan Pengendalian Ketat ( High Control Zone ) merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin proses pembangunan berkelanjutan;
41. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;
42. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasar surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi daerah milik jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan;
43. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah Izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mengadakan suatu bangunan yang direncanakan agar gambar rencana, rencana tapak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditentukan dan rencana konstruksi bangunan dapat dipertanggungjawabkan sesuai persyaratan teknis yang berlaku dengan maksud untuk melindungi

kepentingan penghuninya, kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan;

44. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
45. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal;
46. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran;
47. Retribusi IMB adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi dan atau Badan;
48. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP, adalah surat tanda pengesahan yang diberikan kepada perusahaan untuk mendapatkan tanda daftar perusahaan;
49. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;
50. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
51. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
52. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
53. Izin Usaha Industri adalah izin yang wajib dimiliki setiap Perusahaan Industri, kecuali bagi Industri Kecil wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI);
54. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
55. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau Badan hokum yang berkedudukan di Indonesia;
56. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat;

57. Izin Usaha Angkutan adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum yang melakukan kegiatan angkutan dalam trayek maupun tidak dalam trayek;
58. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
59. Izin Trayek/Operasional adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum yang melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tertentu;
60. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
61. Retribusi Izin Trayek adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum;
62. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada untuk menjadi rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri;
63. Izin Operasional Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Izin Operasional adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai kelas rumah sakit kepada penyelenggara/pengelola rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit setelah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri;
64. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
65. Izin Puskesmas adalah izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
66. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
67. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis;
68. Setiap penyelenggaraan Klinik wajib memiliki Izin Mendirikan Klinik dan Izin Operasional Klinik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
69. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
70. Instalasi Farmasi adalah bagian dari Klinik yang bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di Klinik;
71. Surat Izin Apotik atau SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotik disuatu tempat tertentu;
72. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat Apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional dan menyalurkan perbekalan kesehatan kepada masyarakat;

73. Surat Izin Praktik Bidan, selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk mejalankan praktik bidan mandiri;
74. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah terregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
75. Setiap optikal yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan, rehabilitasi penglihatan, pelatihan penglihatan serta pelayanan estetika dibidang refraksi, kacamata atau lensa kontak harus memperoleh izin penyelenggaraan dari Pemerintah Daerah;
76. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak;
77. Refraksionis Optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamataatau lensa kontbak, termasuk pelatihan ortoptik;
78. Izin Usaha Obat Hewan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada perorangan WNI atau Badan usaha untuk melakukan usaha pembuatan, penyediaan, peredaran, pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan;
79. Toko Obat Hewan yang selanjutnya disebut Toko adalah badan usaha atau perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha penyediaan dan peredaran obat hewan selain obat keras dari distributor.
80. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak melakukan usaha perternakan;
81. Usaha Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya melebihi jumlah yang ditetapkan untuk jenis tiap ternak pada peternakan rakyat;
82. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
83. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
84. Usaha Jasa Konstruksi adalah salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan atau pelaksanaan dan atau pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain yang dalam pelaksanaan penggunaan atau pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pemakai/pemanfaat bangunan tersebut, tertib pembangunannya serta kelestarian lingkungan hidup;
85. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disebut SIPPAT adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk bergerak dalam bidang pengeboran air bawah tanah;
86. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi;

87. Reklame adalah media periklanan besar, biasa ditempatkan pada area yang sering dilalui, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat, berisi iklan yang ditujukan untuk dilihat pejalan kaki maupun pengendara kendaraan yang melewatinya dan pada umumnya berisi ilustrasi yang besar dan menarik, disertai dengan slogan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Standar Pelayanan Perizinan dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar diaplikasikan oleh seluruh aparatur BPPT dalam melaksanakan kewenangannya sesuai tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas serta memberikan kepastian hubungan antara BPPT dengan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Perizinan ini adalah untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas serta kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan penyelenggara, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

## BAB III PRINSIP STANDAR PELAYANAN Pasal 4

Penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Perizinan pada BPPT dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. sederhana, yakni Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara;
- b. partisipatif, yakni Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
- c. akuntabel, yakni hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
- d. berkelanjutan, yakni Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan;
- e. transparansi, yakni Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat; dan
- f. keadilan, yakni Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

## BAB IV

## KOMPONEN STANDAR PELAYANAN Pasal 5

Komponen Standar Pelayanan Perizinan pada BBPT dikelompokan menjadi 2 (dua) bagian, terdiri dari:

- (1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan ( service delivery ) meliputi:
- a. persyaratan;
- b. sistem, mekanisme dan prosedur;
- c. jangka waktu pelayanan;
- d. biaya/tarif;
- e. produk pelayanan;
- f. penanganan pengaduan, saran dan masukan.
- (2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi ( manufacturing ) meliputi:
- a. dasar hukum;
- b. sarana dan prasarana dan/atau fasilitas;
- c. kompetensi pelaksana;
- d. pengawasan internal;
- e. jumlah pelaksana;
- f. jaminan pelayanan;
- g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
- h. evaluasi kinerja pelaksana.

## BAB V JENIS PELAYANAN PERIZINAN Pasal 6

- (1) Jenis perizinan yang menjadi kewenangan BPPT, meliputi :
- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
- d. izin gangguan (HO);
- e. izin mendirikan bangunan (IMB);
- f. tanda daftar perusahaan (TDP);
- g. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- h. izin usaha industri (IUI);
- i. tanda daftar industri (TDI);
- j. izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP)/pasar tradisional (IUP2T)/toko modern (IUTM);
- k. izin usaha angkutan;
- l. izin trayek/izin operasional;
- m. izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas c/d;
- n. izin puskesmas;
- o. izin mendirikan dan izin operasional klinik;
- p. izin apotik;
- q. izin praktik bidan;
- r. izin optik;
- s. izin usaha obat hewan;
- t. izin usaha peternakan;
- u. izin usaha jasa konstruksi (IUJK);

- v. izin perusahaan pengeboran air bawah tanah; dan
- w. izin penyelenggaraan reklame;
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e dan l dipungut retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain huruf d,e dan l tidak dipungut retribusi.
- (4) Komponen Standar Pelayanan Perizinan untuk jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## PROSES, MEKANISME DAN KOORDINASI PELAYANAN Pasal 7

- (1) BPPT sebagai penyelenggara PTSP mengolah dokumen persyaratan perizinan dan Non Perizinan mulai dari tahap pengajuan permohonan sampai dengan terbitnya dokumen izin.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan oleh BPPT wajib menggunakan PSE (Pelayanan Secara Elektronik).
- (3) Pelayanan Perizinan pada BPPT diproses melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) terintegrasi, sedangkan untuk Pelayanan Perizinan Penanaman Modal diproses melalui SPIPISE.
- (4) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu dan atau perizinan paralel.
- (5) Pemrosesan suatu izin dilakukan apabila persyaratan perizinan dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana tercantum dalam Standar Pelayanan Perizinan.
- (6) Dalam hal pemberian izin yang mengharuskan persyaratan teknis tertentu oleh SKPD berwenang dalam bentuk rekomendasi, kajian teknis, pengesahan atau bentuk lain yang sejenis harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dokumen perizinan diproses, antara lain : Advice Planning , Site Plan /Rencana Tapak, Perhitungan Konstruksi, Gambar dan Sempadan Bangunan, Penelitian Tanah (Sondir), ANDALALIN/MRLT, AMDAL/UKLUPL/SPPL, Alih Fungsi Lahan, Uji Laboratorium Kesehatan, Sempadan Sungai dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundanganundangan.
- (7) Persyaratan teknis tertentu yang dikeluarkan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dikeluarkan oleh SKPD berwenang maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima atau Tinjau Lapang dilaksanakan.

## BAB VII PEMERIKSAAN TEKNIS DI LAPANGAN Pasal 8

- (1) Beberapa perizinan tertentu selain membutuhkan pemeriksaan administrasi juga dilakukan pemeriksaan teknis di lapangan oleh Tim Pertimbangan Teknis Perizinan di bawah koordinasi Kepala Bidang Perizinan.
- (2) Tim Pertimbangan Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari petugas BPPT sebagai koordinator dan perwakilan SKPD teknis yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengambil keputusan

dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan atau non perizinan;

- (3) Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pertimbangan Teknis Perizinan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tinjau Lapang.
- (4) Tim Pertimbangan Teknis Perizinan yang tidak dapat hadir pada saat tinjau lapang, tetap diwajibkan untuk mengisi BAP Tinjau Lapang selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tinjau lapang dilakukan agar proses perizinan dapat terus dilaksanakan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pertimbangan Teknis Perizinan melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati melalui Kepala BPPT.
- (6) Tim Pertimbangan Teknis Perizinan dimaksud ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.
- (7) Jenis perizinan yang membutuhkan tinjau lapang dan tidak membutuhkan tinjau lapang tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## PRODUK PELAYANAN, PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN

## BAB VIII NON PERIZINAN Pasal 9

- (1) Produk pelayanan perizinan yang akan diterima oleh pemohon berupa dokumen izin berbentuk Surat Keputusan.
- (2) Dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan bahan kertas berkualitas dengan ukuran F4 minimal 80 gram, berlogo warna, nomor registrasi, tanda tangan dan cap stempel basah serta tanda barkode.
- (3) Produk pelayanan non perizinan merupakan pelayanan segala bentuk fasilitas fiskal, insentif, kemudahan lainnya dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BPPT.

## BAB IX KETERBUKAAN INFORMASI Pasal 10

- (1) Basis pengolahan data pada BPPT menggunakan Sistem Informasi Manajemen.
- (2) Data dari setiap perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh SKPD teknis terkait dalam rangka koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tujuan tertentu.

## Pasal 11

- (1) BPPT menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat dan dunia usaha.

- (2) Penyebarluasan informasi yang berbasis web, dikoordinasikan dengan SKPD pengelola website Pemerintah Daerah.

## BAB X SARANA DAN PRASARANA (FASILITAS) Pasal 12

Sarana dan prasarana/fasilitas yang disediakan di BPPT meliputi :

- a. ruangan:
2. ruang tunggu:
1. ruang tunggu dalam ;
2. ruang tunggu luar:
- a) F ront Office ( FO ), terdiri dari :
- 1) loket pembayaran ( payment point);
- 2) loket penerimaan berkas;
- 3) loket pemberian informasi;
- 4) loket penyerahan surat izin; dan
- 5) loket perbantuan / instansi lain.
3. back office (ruang proses);
4. ruang kepala badan;
5. ruang sekretariat;
6. ruang penanaman modal;
7. help desk;
8. presentation room;
9. cafe investasi;
10. gudang/ruang arsip;
11. musholla;
12. tempat parkir;
13. toilet;
14. tempat bermain anak; dan
15. garden.
- b. sarana kerja

komputer, laptop, printer, scanner, telepon, faximile, ponsel pelayanan, GPS ( Global Positioning System ), Wi Fi, CCTV ( Closed Circuit Television ), TV, lemari arsip, kursi, meja, tape recorder/ sound system, pengharum ruangan, ATK, perlengkapan kantor, instrumen perizinan.

- c. media informasi
1. talk (tanda arah lokasi kantor);
2. papan nama kantor;
3. petunjuk/panduan pelayanan perizinan;
4. website;
5. papan identitas pelaksana/karyawan;
6. lay out kantor;
7. kotak saran;
8. leaflet, brosur, baliho perizinan, e-book , buku profil, buku profil investasi;
9. talk Show.
10. fasilitas pendukung
11. nomor atrian digital;
12. pojok anak;
13. mobil pelayanan keliling; dan
14. mobil dinas.

## BAB XI SUMBERDAYA MANUSIA Pasal 13

- (1) Pegawai/pelaksana yang ditugaskan di lingkungan BPPT di utamakan mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai/pelaksana di BBPT berdasarkan penugasannya terdiri dari :
- a. petugas customer service (CS);
- b. petugas front office (FO);
- c. petugas proses/ back office (BO);
- d. petugas tinjau lapang;
- e. petugas pengaduan;
- f. petugas mobile Service ;
- g. petugas arsip.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kompetensi sebagai berikut:
- a. petugas customer service (CS);
1. jumlah petugas minimal 2 orang;
2. pendidikan minimal sarjana atau sederajat;
3. mempunyai kemampuan verifikasi dengan baik;
4. mempunyai kemampuan komunikasi dengan baik;
5. menguasai komputer;
6. berpenampilan rapi dan ramah.
- b. petugas front office (FO);
1. jumlah petugas minimal 3 orang;
2. pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
3. mempunyai kemampuan verifikasi dengan baik;
4. mempunyai kemampuan komunikasi dengan baik;
5. menguasai komputer;
6. mampu mengoperasikan internet;
7. berpenampilan rapi dan ramah.
- c. petugas proses/ back office (BO);
1. jumlah petugas minimal 20 orang;
2. pendidikan minimal diploma atau sederajat;
3. mempunyai kemampuan verifikasi dengan baik;
4. menguasai komputer;
5. mempunyai kemampuan pengelolaan database ;
6. mampu mengoperasikan internet;
7. bekerja keras.
- d. petugas tinjau lapang;
1. jumlah petugas minimal 7 orang;
2. pendidikan minimal sarjana atau sederajat;
3. mempunyai kemampuan verifikasi dengan baik;
4. mempunyai kemampuan komunikasi dengan baik;
5. mempunyai kemampuan kepemimpinan yang baik;
6. mempunyai kemampuan menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;
7. mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan baik;
8. mempunyai kemampuan menggunakan teknologi informasi komunikasi;
9. menguasai komputer;
10. mampu mengoperasikan internet;
11. bekerja keras.

- e. petugas pengaduan;
1. jumlah petugas minimal 2 orang;
2. pendidikan minimal Sarjana atau sederajat;
3. mempunyai kemampuan komunikasi dengan baik;
4. menguasai komputer;
5. mampu mengoperasikan internet;
6. mampu menganalisa dan merangkum masalah;
7. mampu berkoordinasi dengan baik.
- f. petugas mobile service .
1. jumlah petugas minimal 2 orang;
2. pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
3. mempunyai kemampuan verifikasi dengan baik;
4. mempunyai kemampuan komunikasi dengan baik;
5. menguasai komputer;
6. mampu mengoperasikan internet;
- g. petugas arsip
1. jumlah petugas minimal 2 orang;
2. pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
3. menguasai komputer;
4. mampu mengoperasikan internet;
5. mempunyai kemampuan pengelolaan database ;

## BAB XII MAKLUMAT PELAYANAN Pasal 14

- (1) Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban BPPT untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang berisikan:
- a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- b. pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
- c. pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan harus dipublikasikan secara jelas dan luas.

## BAB XIII KOMPENSASI DAN PEMBATALAN IZIN Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadinya keterlambatan penyelesaian izin dari waktu yang sudah dijanjikan dalam Standar Pelayanan Perizinan, maka dokumen izin akan diantar ke alamat pemohon.
- (2) Ketidaksesuaian produk pelayanan perizinan yang sudah dikeluarkan akan dilakukan penarikan, pembatalan/pencabutan, serta perbaikan atas ketidaksesuaian dimaksud.

BAB XIV MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 16

- (1) Kepala BPPT wajib melakukan monitoring pelaksanaan Standar Pelayanan Perizinan secara regular tiap 6 (enam) bulan sekali dengan melakukan pertemuan disertai pengumpulan informasi dan/atau data dari pelaksana dan pengguna layanan dan secara insidentil dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelaksana dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan.
- (2) Monitoring pelaksanaan Standar Pelayanan Perizinan secara umum melekat pada saat Standar Pelayanan Perizinan dilaksanakan melalui penerapan kartu kontrol dokumen permohonan perizinan dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen.
- (3) Penilaian terhadap kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan perizinan, dapat dilakukan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 bulan sekali, kotak penilaian kepuasan dan konten testimoni pada website resmi BPPT maupun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

## Pasal 17

Standar Pelayanan Perizinan dievaluasi oleh Tim Penyusun yang telah dibentuk oleh Kepala BPPT.

## BAB XV PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN Pasal 18

Setiap hasil penyusunan, revisi dan evaluasi Standar Pelayanan Perizinan pada BPPT akan dilaporkan kepada Bupati.

## Pasal 19

Semua pengeluaran keuangan yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 42 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 8 Januari 2016

Pj. BUPATI BANYUWANGI Ttd. Z A R K A S I

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 8 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M. Si Pembina Utama Madya NIP. 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 1

21

20

NOMOR

TANGGAL

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

: 1 TAHUN 2016

: 8 JANUARI 2016

## I. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANYUWANGI

## A. Standar Pelayanan Izin Prinsip

| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Dasar Hukum | - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria; - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032; - Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Banyuwangi |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | - Mengisi blanko permohonan: - Fotokopi KTP yang masih berlaku; - Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (untuk Badan Usaha); - Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM (untuk PT); - Fotokopi NPWP; - Proposal rencana proyek yang akan dibangun; - Surat keterangan anggota asosiasi (untuk perumahan); - Advice Planning dari Dinas Teknis terkait; - Surat Kuasa bermaterai (permohonan izin selain pemilik). |
| 3 | Sistem, mekanisme dan prosedur | - Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Customer Service di Front Office ; - Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Customer Service ; - Cust