PERATURAN BUPATI MA Nomor J30TAHUN Tahun 2012 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH JENIS PAJAK AIRTANAH DENGAN RAHMAT TUI - IAN YANG MAIIA ESA BUPATI SIMALUNGUN, - a. bahvva pajak dacrah merupakan salah satu sumbcr pcndapalan dacrah yang pcnling guna membiayai pclaksanaan pcmerintahan dacrah dalam mclaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mcvvujudkan kcmandirian daerah; - b. bahvva scbagai pclaksanaan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mcngingat
:
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR J30TAHUN 2012
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR: TAHUN 20I2
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH JENIS PAJAK AIRTANAH
DENGAN RAHMAT TUI - IAN YANG MAIIA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,
- a. bahvva pajak dacrah merupakan salah satu sumbcr pcndapalan dacrah yang pcnling guna membiayai pclaksanaan pcmerintahan dacrah dalam mclaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mcvvujudkan kcmandirian daerah;
- b. bahvva scbagai pclaksanaan Pasal 48 Pcraturan Dacrah Kabupai .cn Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Dacrah, perlu dialur pctunjuk pclaksanaan mcngcnai Pajak Air Tanah;
- c. bahvva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf . b perlu menetapkan Pcraturan Bupati Simalungun leniang Pctunjuk Pclaksanaan Pcraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tcnlang Pajak Daerah Jcnis Pajak Air Tanah.
1.
- Undang - Undang Nomor 7 Drl Tahun 1956, tcnlang Pcmbentukan Dacrah Otonom Kabupatcn-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 lentang ITukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 ' rahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan ' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daaya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang . Pajak Daerah dan Retribu - si Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
0. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- LI . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kwalitas Air dan Pengembalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Mcnctapkan
:
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tumbaha-n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20.10 tentang Tata Cara ' Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungul berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17. Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahup 2008 Nomorl7 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan . Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah -. Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten- . Simalungun Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten ; Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 7 Seri A Nomor 7);
:
21. Peraturan Menton Dalam Negcri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum;
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH JEN1S PAJAK. AIR TANAH
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
1
!
i
:
'
'
4. Pcmcrinlahan Daerah adalah Penyelcnggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Simalungun oleh Pemerintah Dacrah dan Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah BupaLi Simalungun.
6. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah yang - selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga pcrwakilan rakyat daerah Kabupaten Simalungun sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kcuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kcuangan dan Aset Kabupaten Simalungun
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kcuangan dan Aset Kabupaten Simalungun .
10. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan untuk mengatuV Peraturan Daerah.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
Pasal 2
i
-
Setiap penggambilan dan / atau pemanfaatan ' air tanah dipungut pajak . d©iagafi nama Pajak Air Tanah.
Pasal 3
Qbjek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.
iPikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, instansi pemerintah serta peribadatan.
Pasal 4
- ( 1 ) Subjek Air Tanah adalah orang pribadi atau badan y ^ang melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.
- Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan ' yang melakukcin pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah. ( 2 )
DASAR PENGENAAN, TAR1F DAN CARA PERH1TUNGAN N1LA1 AIR TANAH DAN PAJAK
:
Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Tarif
1
.
- ( 1 ) Dasar Pcngcnaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- ( 2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau scluruh faktor-faktor - beerikut :
- a. jenis sumbcr air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan / atau pemaniaatan air;
- d. volume air yang diambil dan / atau dimanfaatkan;
,
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat , kerusakan lingkungan . yang diakibatkan oleh pengambilan dan / atau pemaniaatan air.
- (3) NPA sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dihitung dengan cara mengalikan , antara volume air yang diambil dan / atau dimanfaatkan dengan HDA.
4. [ A ) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3)- dihkung dengan cara ' mengalikan FNA dengan I - 1AB.
- (5) FNA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) dengan cara memberikan bobot niiai Lertcntu pada masing-masing komponennya.
- (6) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati dan dapat menghunjuk Kadis Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset yang secara langsung dioperasionalkan kedalam penentuan ketetapan pajak.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TAR1F DAN CARA PERH1TUNGAN N1LA1 AIR TANAH DAN PAJAK
Pasal 5
- ( 1 ) NPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mengandung 2 (clua) komponen yaitu volume dan HDA.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TAR1F DAN CARA PERH1TUNGAN N1LA1 AIR TANAH DAN PAJAK
Pasal 6
- ( 1 ) NPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mengandung 2 (clua) komponen yaitu volume dan HDA.
- . +2 } · Komponen yang berupa Volume sebagaimana dimaksud pada ' t ayht (1) adalah besarnya pengambilan air.
- (3) Kctmponen HDA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) besarnya . utSentukan dari :
- at Komponen Sumber Daya Alam, komponen ini meliputi faktor jenis sumber air, lokasi sumber air dan faktor kualitas air tanah;
- b. ' Komponen Kompensasi pemulihan, komponen ini merupakan bobot "komponen kompensasi untuk usaha pemulihan, , . peruntukan dan pengelolaan air yang meliputi volume air ' yang diambil, musim pengambilan, luas areal tempat ' pemanfaatan air dan faktor kerusakan lingkungan.
- (4) Setiap Komponen Harga Dasar Air dihitung dalam satuan rupiah yang memuat 2 ( dua) komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan presenta.se 60% (enam puluh per seratus) untuk komponen sumber daya alam dan 40% (empat puluh per seratus) untuk komponen kompensasi.
- (5) Peruntukan. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. adalah pengelolaan wajib pajak dari segi usaha dan kegiatan yang dilaksanakan :
- a. Golongan Industri; dan
- b. Golongan Non Industri.
- (6) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) digolongkan
BAB III - DASAR PENGENAAN, TAR1F DAN CARA PERH1TUNGAN N1LA1 AIR TANAH DAN PAJAK
Pasal 7
Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal (3) hu ' ruf a uniuk perhiiungan NPA ditentukan oleh faktor : a. Jenis Air Tanah terdiri dari :
- 1) Air tanah dangkal, jika kedalaman sumur air tanah lebih kecil dari 20 M;
- 2) ' Air Tanah Dalam, jika kedalaman sumur air tanah lebih dari 20 M: dan
- 3) Mala Air.
- b. Lokasi Sumber Air Tanah meliputi :
5. 1 ) Adanya sumber daya air alternatif seperti jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); dan
- 2) Tidak adanya sumber daya air alternatif.
- c. Kualitas Air Tanah, terdiri dari :
- 1) Kualitas baik; dan
- 2) Kualitas cukup baik.
Bagian Kedua
.
Cara Penghitungan
Niiar Air Tanah dan Pajak
BAB III - DASAR PENGENAAN, TAR1F DAN CARA PERH1TUNGAN N1LA1 AIR TANAH DAN PAJAK
Pasal 8
- fata cara penghitung faktor besaran NPA, tiap-tiap komponen fang diberi bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Perbup ini.

£ 2)

- Tata cara penghitungan besaran pajak bagi wajib pajak berdasarkan Golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) tercantum dalam lampiran II Perbup ini.
- VS ) Dan dasar perhitungan Harga Dasar Air berdasarkan volume air, jenis sumber air dan golongan wajib pajak berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran III Perbup ini.

## Pasal 9

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus).

## Pasal J 0

Besarnya Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya Pajak Air Tanah=NPA x 20%

NPA

HDA

= FNA x HAB

= Volume x HDA

- ( 1 ) -Cara .penghitungan Harga Air Baku unl.uk Air Tanah sebagai berikut :
- a. Biaya investasi mulai dari standar minimal disusun secara propcsiorval kctingkat investasi Rp. 150.000.000,-;
- b. Biaya operasional dan biaya investasi ditetapkan dengan perbandingan 1 : 2,5 ( satu berbanding dua koma lima );
- c. Umur teknis dan umur ckonomis mcsin, instulasi ditetapkan 10 (sepuluh) tahun;dan
- d. Volume air yang dihasilkan rata-rata seetiap hari 50 (lima puluh) M 3 selama umur teknis dan umur ekonomis mesin diinstalasi.
- (2) Tata cara penghitungan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagaimana dalam Lampiran II Perbup ini.

## BAB IV

## WLLAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 12

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di vvilayah dacrah tempat air ' diambil.

## Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemungutan Pajak Air Tanah dilakukan pendataan ·jobjekdan subjek pajak.
2. (ji ^ . -bada prinsipnya pemungutan Pajak Air Tanah tidak dapat diborongkan mcliputi seluruh proses kegiatan pemungutan pajak dir tanah tidak dapat diseerahkan kepada pihak ketiga yaitu kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, # engawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak, ( jlimungkinkan adanya keerjasama dengan pihak ketiga antara Jain dalam pencctakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak Air Taanah.

## BAB V

## MASA PAJAK, SAAT TERUTANGNYA PAJAK

## Pasal 14

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

## Pasal 15

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.

## BAB VI

## PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Surat

Bagian Kcsalu Pcmbcritahuan Pajak Dacrah (SPTPD)

## Pasal 16

- ( 1) Seliap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- ( 2) . SPTPD sebagaimana climaksud pada ayal ( 1 ) , harus diisi dcngan jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak ai.au Kuasanya discrlui dcngan lampiran-iampiran yang diperlukan.
- (3) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar unluk wajib pajak 1 (satu) lembar untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan - Asel.

## Bagian Kedua

## Tata Cara Pcmungulan

## Pasal 17

- ( 1 ) Pcmungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang bcrdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak bcrdasarkan peraturan perundang-undagan perpajakan.
- 43 ) W e ^ jib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasrkan . ' binetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau Jdoj(. &lt;umen lain yang dipersamakan.
- &amp;tjkumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayjut (3) berupa karcis atau nota perhitungan.
- W&amp;jib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan / atau SKPDKBT. K

## Pasal 18

Pajak Air Tanah merupakan jenis pajak yang dibayar wajib pajak berdasarkan penetapan Bupati.

## Pasal 19

- ( 1 ) Dalam jangka waktu 5 ( l i ma ) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dalam hal ini Kepala Dinas dapat menerbitkan :
- a. SKPDJB dalam hal :
- 1) .Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
- 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
- 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan / atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jurnlah pajak yang terutang; dan

.

i

i

- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama bcsarnya dcngan jumlah kreciil pajak aiau pajak tidak terutang dan tidak ada krcdit pajak.
- (2) Jumlah . kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empal ) bulan dihitung scjak saat terulangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagai mana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% ( sefatus persen ) dari jumlah kekurangan tersebul.
- (4) Kenaikan sebagaimana dikmaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mclaporkan scndiri scbclum dilakukan tindakan pemeriksaa ' n.
- (3) . Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang · kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( sua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

## Pasal 20

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPD atau dokumen lain yang dipcrsamakan. SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran Bupati ini.

## Bagian Ketiga

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

## Pasal 21

- Bupati atau pejabat vang dihunjuk dalam hal ini Kepala dinas dapat menerbitkan SPTD jika : ( 1 )
- a. Pajak dalam tahun bcrjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil pcnclitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan / atau salah hitung; dan
- c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
- Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a san huruf b ditambah dengan sanksi adminidtratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 ( lima belas) bulan scjak saat terutangnya pajak. ( 2 )
- SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakans anksi administratif berupa bungan sebesar 2% ( dua persen) sebulan san ditagih melalui STPD. (3)

## Bagian Keempal

## TATA ' CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

## Pasal 22

- ( 1 ) Bupati atau pejabat yang dihunjuk dalam hai ini Kcpala Dinas menentukan tanggai jatuh tempo pembayaran dan penyetoran · pajak yang terutang paling .lama 30 ( tiga puluh ) hari kerja sclelah saat tcruLangnya pajak clan paling lama 6 (cnam) bulan sejak tanggai diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetuian, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam -jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggai siterbitkan.
- (3) Bupati atau pejabat yang dihunjuk dalam hal ini Kepala Dinas atas permobonan wajib Pajak setclah mcmenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan pc ' rsctujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

## Pasal 23

Tata cara pembayaran, tempat pembayaran diatur sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak mclakukan pembayaran pajak ke tempat pembayaran yang ditetapkan atau kepada Bendahara Pcnerima Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan aset;
- b. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke tempat pembayaran yang ditetapkan, bukti pembayaran pajak disampaikan / ditembuskan ke Bendahara Penerima Dinas f ^njidapatan Pengelolaan, Keuangan dan aset; dan
3. a ' pfibila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Pejierima Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan aset, adjam jangka waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam tbhdahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai pejraturan perundang- undangan yang berlaku.

5.

## Pasal 24

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati atau pejabat yang dihunjuk dalam hal ini Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; a.
- b. berdasarkan. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala dinas selaku pejabat yang dihunjuk Bupati melakukan penelitian kepada Wajib Pajak;
- c. selambat-lumbatnya 12 ( dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas ' harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;
- d. apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan

.

:

&lt;

,

c .

apabila pcrmohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan kctclapan Kcpala Dinas.

## Pasal 2D

- SKPD, SKPDKB, ( 1 ) Pajak yang terutang berdasarkan SP.PT, SKPDKBT, STPD, Surat Kepulusan Pembcl ulan, Surat Kcpul usan Keberatan dan Pulusan banding yang Lidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada wakLunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kelima

## KEBERATAN DAN BANDING

.

## Pasal 26

- ( 1) Wajib Pajak dapat mcngajukan kcbcratan hanya kepada Bupati atau Pcjabat yang dihunjuk dalam hal ini Kcpala Dinas atas suatu :
- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDLB;
- f. SKPDN; dan
- g. Pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
- . l ' Jebcratan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan discrtai alasan- alasan yang jclas.
- Weberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X ^ iga.) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pjemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disctujui oleh Wajib Pajak.
- Keberatan vang tidak memenuhi persayaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) , ayat (3) , dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat. Keberatan schingga tidak dipertimbangkan. (5)
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk dalam. hal ini Kepala Dinas atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai bukti penerimaan surat keberatan.

## Pasal 27

- ( 1 ) Bupati atau pejabat yang dihunjuk dalam hal ini Kepala dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau pejabat yang dihunjuk dalam hal ini Kepala Dinas atas keberatan dapat bcrupa menerima seluruhnya al. au scbagian, mcnolak alau mcnambah besarnya pajak yang lerulang
- (3) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Iclah lewat dan Bupati atau pejabat yang dihunjuk dalam. hal ini Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang ' diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 28

- ( 1 ) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang dihunjuk dalam hal ini Kepala Dinas.
- (2) Permohonan banding scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pcngajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak penerbitan Putusan Banding.

## Pasal 29

- ( 1 ) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua Person) scbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! ) dihitung · ? ejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- flfy Jpalarn hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan Sebagian, wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda fcebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan · Jceputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar ^ ebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi .. administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## Bagian Keenam

## PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

## Pasal 30

- ( 1 ) Bupati atau pejabat yang dihunjuk dalam hal ini Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut:

a .

- Per mononan pengurangan clan keringanan pajuk cJisumpaikan secara Lertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati atau Pcjabat yang dihunjuk dalam hal ini Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Berdasakan permohonan sebagaimana pada huruf a, Kepala Dinas sebagaimana diamaksud pada huruf a melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;
- c. Apabila alasan permohonan pengurangan atau. keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
- d. Apabila permohonan pengurangan atau keringananpajak ' ditolak, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
- c. Keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak langgal permohonan ditcrima.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggitingginya sampai dengan 25 "/ &gt; ( dun puluh lima person).

## BAB Vll

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PEGURANGAN SAKS! ADMINISTRATE

## Pasal 31

- ( 1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang dihunjuk dalam hal ini Kepala Dinas dapat mimbctulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, GNPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kcfcalahan tulis dan / atau kesalahan hitung dan / atau kekeliruan jisj - verapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangrjdangan perpajakan daerah. 1 1
- Kejpala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
- a. 5 Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif . berupa bunga, denda dan kenaikan pajak. yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan. karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. Mengurangkan atau rnembatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau rnembatalkan STPD;
- d. Membutalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. MengurAngkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu oleh objek pajak.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan saksi administratif dan pengurangan. atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) diatur sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati atau pejabat yang dihunjuk dalam hal ini Kepala Dinas, dengan alasan yang jelas;

'

- b. Berdasarkan permohonan sebagaiman dimaksud pada huruf a, Kepala dinas melakukan pengkajian dan penelitian;
- c. Paling lambat 1 ( satu) bulan kerja setelah mcnerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
- d. Apabila setelah lev : at v/ akiu 1 (satu) bulan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
4. Apabila setelah lewat wktu I (satu) bulan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaiman dimaksud huruf a, dianggap dikabulkan; dan e.
- f. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pcmbatalan ketetapan pajak.

## BAB XI

## KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

## Pasal 32

- (1 ) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah rnclampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat tcrutangnya pajak, kecuali apabila wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tertangguh apabila:
- (3 ^ - Diterbitkan Surat teguran dan / atau Surat Paksa; dan / atau jPJf Kda pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung ' ' maupun tidak langsung.
- "Dalam hal diterbitrkan Surat Teguran dan Surat paksa . 'feebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut
- (6). Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adaiah wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah.
- (7) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pcmbayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

## Pasal 33

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaiuarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati atau pejabat yang dihunjuk dalam hal ini Kepala Dinas menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah · kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan pajak yang sudah kadaluwarsa diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kadaluwarsa;
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupali menerbitkan Keputusan pcnghapusan piutanng pajak yang . sudah kadjaluwarsa;
- c. Kcpala Dinas memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa kepada wajib pajak dan perangkat duerah lain yang torkail.

## BAB XII

## PEMERIKSAAN

## Pasal 34

- ( 1 ) Bupati atau pejabat yang dihunjuk dalam hal ini Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dacrah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- ( 2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. Mempcrlihalkan dan / aiau mcminjamkan buku alau Catalan , dokumcn yang menjadi dasurnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang;
- b. Memberi kesempatan uni.uk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan ' guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau Memberikan kctcranga.n yang dipcrlukan.

## BAB XU1

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 35

- ( . 1) Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset selaku perangkat dacrah yang melaksanakan tugas joemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pcncapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai

## BAB XIV

## PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 36

- ( 1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Air Tanah ditugaslcan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkaii.

*

i

## TATA CARA MENGHITUNCI FAKTOR BESARAN NPA, TIAP-TIAP KOMPONEN YANG DIBERI BOBOt SEBAC . AI BERIKUT :

## bohot komponcn sumbcr daya alam; a.

i

| NO | KRITERIA | PERINGKAT | BOBOT |
|------|---------------------------------------------|-------------|---------|
| 1 | KRITERIA I | | |
| | Sumbcr Air Tanah | | |
| | Icrdapal sumbcr _ aU . crnatif " " _ | 2 | 4 |
| 2 | KRITERIAIT : _ Air Tanah i . | | |
| | Sumber idak j Icrdapal . sumbcr allcrnalif. | I ,5 | 2,25 |

## b. bobol komponcn harga dasar air;

| NO | KOMPONEN | PERSENTASE | BOBOT |
|------|----------------------------------------------------------|--------------|---------|
| ' 1 | Sumber Daya Alam | 60% | 0,6 |
| 2 | Pcmuliun , Kornpcnsasi , peruntukan dan pcngelolaan |Air | 40% | 0,4 |

## c. bobot komponcn kompensasi industri;

: 1

| LLQ 1 | 4 PE{PI NTUKAN T KkflTi- lRiA 1 | 0 sd 50 nr ' | . 51 scl 500 nr 1 | 500 1001 sd sd 1000 2500 nr ' nr' | >2500 m 3 |
|---------|--------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| 2 | Industri 4 KRITERIA li Industri 2,50 | 4,40 2,75 | i 4,80 | 5.20 3.00 3,25 | 5,60 3,50 |

n -

## d. Bobot komponen non industri

| NO | PERUNTUKAN | 0 sd 50 | 51 sd 500 | 500 sd 1000 | 3001 sd 2500 m 3 | >2500 nr 1 |
|------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| 1 | KRITERIA i | | | | | |
| | Non Industri | 2 | 2,20 | 2 ,40 | 2,60 | 2 , 80 |
| 2 | KRITERIA II | T | | | | |
| | Non Industri | 1 | . 1 ,10 | 1 ,20 | 1 ,30 | 1 ,40 |

1

j

!

!

ll

;

;

## U. TATA CARA MENGHITUNG FNA SEBAGAI BERiKUT :

## A. Faktor Nilai Air Tanah (FNA) dekat dengan Sumber Alternatif.

Faktor Nilai Air Tanah vang berlokasi dekat dengan untuk wajib pajak golongan lndustri Kriteria 1 sebagai Perhitungan Faktor Nilai Air (FNA) untuk lndustri Kriteria I dengan : sumber alternatif berikut :

## 1. Volume 0 - 50 m 3 :

= 2,40

= 0.80 2 x 0.4

Komponen Sumber Daya Alain

Komponen Kompensasi

4 x 0,6

= 3,20

Jurnlah FNA

## 2. Volume 51-500 m ^ -

Komponen Sumberelaya Alam

Kom ponen Kompcnsasi

4 x 0,6

2,2 x 0,4

= 2,40

= 0.88

Jurnlah FNA

= 3,28

## 3. Volume 501-100 m ^ :

Komponen Sumbcrdaya Alam

Komponen Kompensasi

4 x 0,6

2,4 x 0,4

= 2,40

= 0.96

Jurnlah FNA

= 3,36

## ftteStjme 1001-2500 m 3:

Komponen Sumbcrdaya Alam

JKomionen Kompensasi

4 x 0,6

2,6 x 0,4

= 2,40

= 1.04

Jurnlah FNA

= 3,44

## Volume &gt; 2500m ^ :

Komponen Sumbcrdaya Alam

Komponen Kompensasi

4 x 0,6

2,8 x 0,4

= 2,40

= 1. 1 2

Jurnlah FNA

= 3,52

## B. Faktor Nilai Air Tanah ( FNA ) tidak dekat Sumber Alternatif.

Faktor Nilai Air Tanah tidak dekat Sumber Alternatif untuk wajib pajak Golongan lndustri Kriteria II sebagai berikut :

Perhitungan Faktor Nilai Air (FNA) untuk lndustri Kriteria II dengan :

## 1. Volume 0-50 m ^ :

Komponen Sumberdava Alam

Komponen Kompensasi

2,25 x 0,6

= 1,35

1 x 0,4

= 0, 40

Jurnlah FNA

= 1 ,75

## 2. Volume 51-500 m ^ :

2,25 x 0,6

= 1,35

Komponen Sumberdaya Alam Komponen Kompensasi

1,1 x 0,4

- 0.44

vJumlah FNA

= 1 ,79

## 3. Volume 501-1000 m 3:

2,25

x 0,6

- 1 ,35

1 ,2 x 0,4

= 0.48

Komponen Sumberdaya Alain Komponen Kompensasi

= 1,83

Jumlah FNA

## 4. Volume 1001-2500 m 3:

2.25 x 0 , 6

= 1,35

1 , 3 x 0,4

= 0,52

- Komponen Sunibcrdayu Alam Komponen Kompensasi

Jumlah FNA

= 1 ,87

## 5. Volume &gt; 2500m ^ :

Komponen Sumberdava Alam

Komponen Kompensasi

2,25 x 0,6

= - 1 ,35

1, 4 x 0,4 . = 0.56

• Jumlah FNAt\

= 1 ,91

## C. Faktor Nilai Air Tanah (FNA) dekat dengan Sumber Alternatif

Faktor Nilai Air Tanah dekat dengan Sumber Alternatif untuk Wajib Pajak Golongan Non Industri Kriteria 1 sebagai berikut :

FNA untuk Non Industri Kriteria I dengan :

## i.. : : Volumes0-50 m 3:

Jfemmr n Sumberdava Alam

^ • Bfcbmprmpn Kompensasi

4 x 0,6

= 4 x 0,4

Jumlah FNA

= 2,4

= 1 ,6

= 4,0

## 2. Volume 51-500 m 3:

Komponen Sumberdaya Alam

Komponen Kompensasi

4 x 0,6

4,4 x 0,4

Jumlah FNA

= 2,4

= 1 , 76

= 4, 16

## 3. Volume 501-1000 m 3:

Komponen Sumberdaya Alam Komponen Kompensasi

4 x 0,6

4,8 x 0,4

Jumlah FNA

= 2,4

= 1.92

. = 4,32

## 4. Volume 1001-2500 m 3:

Komponen Sumberdaya Alam Komponen Kompensasi

4 x 0,6

5,2 x 0,4

Jumlah FNA

= 2,4

= 2,08

= 4,48

## TABEL II WAJIB PAJAK GOLONGAN : INDUSTRI KRITERIA I SUMBER AIR : AIR TANAH

i

| NO I | VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR L : - - | FAKTOR NILAI AIR (FNA) | JUMLAH FNA . | I HARGA ! AIR BAKU/M 3 ; (Rp) - | HARGA DASAR AIR MENURUTSEGMEN KUBIKASI ' (Rp) | VOLUME AIR (M 3 ) | NILAI PEROLEHAN AIR (6 x 7) (Rp) |
|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| : : i 4 _ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0 50 M 3 | (2,25 x 0,6) + (2,50 x 0,4) | 2,3.5 | 525, - | 1.233,75 , - | 50 | 61.687,50,- |
| . 2 i i | • 5 « : - .1 * - . -500 M 1 | (2 ,25 x 0 , 6) + (2 ,75 x 0,4) | 2,45 | 525,- | 1.286,25,- | 450 | 78.812,50, - |
| i • I - T . r } \ | r - . - T " 5 o ^ . * ^ jLoao M- ! -w - -- t | (2 ,25 x 0,6) + (3,0 x 0,4) | 2,55 | 525, - | 1.338,75, - | 500 | 669.375 , - |
| 4 | 1U01 - 2-500 M \\ | (2,25 x 0, 6) + (3,25 x 0,4) | : 2,65 | 525, - ' | 1.391 , 25, - | 1500 | 2.086.875, - |
| ; 5 | Lebih > 2500 M- ! | (2,25 x 0, 6) + (3,50 x 0,4) | 2, 75 | 525 | L .443, 75, - | 500 | 721.875 , - |
| Jumlah Nilai Perolehan Air | Jumlah Nilai Perolehan Air | Jumlah Nilai Perolehan Air | Jumlah Nilai Perolehan Air | Jumlah Nilai Perolehan Air | Jumlah Nilai Perolehan Air | Jumlah Nilai Perolehan Air | 4.118. 625,- |

- J Rp.

1. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s / d 3.000 M 3 besar Pajak

2. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s / d 2.500 M 3 besar Pajak

3. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s / d 1.000 M 3 besar Pajak

4. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s / d 500 M 3 besar Pajak

5. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s / d 50 M :i besar Pajak

- 823.725, -

- Rp. 679.350,-

- Rp. 261.975, -

- Rp.

- 128.100,-

- 12.337,50 Rp.

823.725 ^

LAMPIRAN IV :

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH JENIS PAJAK AIRTANAH.-

## TABEL I WAJIB PAJAK GOLONGAN : INDUSTRI KRITERIA I SUMBER AIR : AIR TANAH

| NO | . VOLUME PENGAMB1LAN DAN PEMANFAATAN AIR | FAKTOR NILAI AIR ' (FNA) | JUMLAH FNA | HARGA AIR BAKU/M 3 (Rp) | I SUMBER AIR : HARGA DASAR AIR MENURUTSEGMEN KUBIKASI ( RP ) | TANAH VOLUME AIR (M 3 ) | NILAI PEROLEHAN AIR (6 x 7) (Rp) |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | 7 | 8 |
| 1 | 0 50 M 3 (4 x 0,6) + (4,0 x | 0,4). 1 | 4,0 | 525,- | 2.100 , - | 50 | 105.000, - |
| HP | ' 31 - 400 M - > (4 x 0,6) | + (4,4 x 0,4) | 4 ,16 | 525, | 2.184,- | 450 | 932.800 , - |
| 8 ~ " | - 504 - 10| )0 M 3 (4 x 0,6) + (4,8 x 0,4) | 4 | ,32 | 525, - | 2.268,- | 500 | 1.134.000,- |
| 4 | 1001 - 2500 M - (4 x 0,6) + (5,2 x 0,4) | 4,48 | | 525,- | 2.352 , - | 1500 | 3.528.000 |
| 5 | Lebih > 2500 M ; i (4 x 0,6) + (5,6 x 0,4) | | 4,64 | 525,- | 2.436,- | 500 | 1.218 . 000,- |
| J | J | J | J | Jumlah | Jumlah Nilai Perolehan Air . Pajak Terutan | 20% | 6.967.800, - 1.393.560, - |

1. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s / d 3.000 M 3 besar Pajak

^

2. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s / d 2.500 M 3 besar Pajak
2. = Rp. = Rp. 1.393.560, 1.149.000,-
4. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s / d 500 M 3 besar Pajak =

Rp.

3. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s / d 1.000 MJ besar Pajak =

444.360, -

5. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s / d 50 M 3 besar Pajak =

Rp.

Rp.

217.560,-

21.000

, -

## BAB XV

## KKTKNTUAiN PKNUTUP

## Pasal 11

Peraluran Bupati ini nuilai berlakupada langgal dilclapkan.

Agar SL -iiap orang mcngciahuinya. mcmcriniahkan pcngundangan Peraluran Bupali mi dengun pcncmpalannya dalam Bcrila Dacrah Kuhupalen Simalungun.

Dilclapkan di Pamaiang Raya pada langgal Q 1 ^ J u n ' i 2012

BUPATI SIMALUNCUN, dlo

•J . R SARAGIH

Diundangkan di Pamaiang Raya pada langgal J ] * » ; " 20 12

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN


BHRITA DAKRAI l KABUPATI N SIMALUNGUN NOMOR 130 TAIIUN 2012.

!

LAMPIRAN III

:

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH JENIS PAJAK AIR TANAH.TAHUN 2012 TENTANG

## TATA CARA PENGHITUNGAN HARGA AIR BAKU

| NO | INVESTASI | OPERASIONAL | JUMLAH | HARGA AIR BAKU |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | 126.000.000,- s / d 150.000.000 | 60.000.000,- | 210.000. 000,- | 1.150,6.8 |
| 2 | 101.000.000 s / d 125.000.000 | 50.000. 000, | 175.000. 000,- | 958,90 |
| 3 | 86.000.000,- s / d 100.000.000 | 40.000 . 000,- | 140.000. 000,- | 767,12 |
| 4 | 70.000.000 s / d 85.000 . 000, | 34.000 . 000,- | 119.000.000, - | 652,05 |
| 5 | 56.000.000,- s / d 70.000 .000 | 28.000.000,- | 98.000.000,- | 536,99 |
| 6 | 41.000.000,- s / d 55.000.000 | 22.000.000,- | 77.000.000, - | 421,92 |
| 7 | 31.000.000 s / d 40.000.000,- | 16.000.000,- | 56.000.000,- | 306,85 |
| 8 | 21.000.000,- s / d 30.000.000 | 12.000.000,- | 42.000.000,- | 230,14 |
| 9 | 11.000 . 000 ,- s / d 20.000.000,- | 8.000.000 | 28.000.000,- | 153,42 |
| 10 | 5.000 .000,- s / d 10.000 .000 | 4.000.000,- | 14.000.000,- | 76,61 |
| Jumlah Investasi + Operasional | Jumlah Investasi + Operasional | | 959.000.000 | 5.245,78 |
| Harga rata-rata Air Baku/M 3 | Harga rata-rata Air Baku/M 3 | | | |

## BUPATI SIMALUNGUN,

die

J.R SARAGIH

## TABEL III WAJIB PAJAK GOLONGAN : NON INDUSTRI KRITERIA I SUMBER AIR : AIR TANAH

| NO 1 | ' VOLUME PENGAMBILAN ' DAN PEMANFAATAN AIR 2 | FAKTOR NILAI AIR (FNA) 3 | JUMLAH FNA 4 | | HARGA AIR BAKU/M 3 5 | HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMEN KUBIKASI LM __ 6 | VOLUME AIR (M 3 ) 7 | NILAI PEROLEHAN AIR (6 x 7) LRpJ_ . _ - 8 |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 0 50M 3 | (4 x 0, 6) + (2,0 x 0,4) | 3,20 | 525,- | 1.680,- | o0 | 84.000,- |
| 2 | 51 500 M- ' | (4 x 0, 6) + (2 ,2 x 0,4) | 3,28 | 525,- | 1.722 | 450 | 774.800,- |
| 3 | 501 - 1000 M 3 | (4 x 0,6) + (2,4 x 0,4) | 3,36 | 525,- | 1.764,- | 500 | 882.000,- |
| 4 | 1001 - 2500 Vi - 3 | (4 x 0, 6) + (2 ,6 x 0,4) | 3,44 | 525,- | 1.806,- | I 500 | 2.709.000 |
| 5 | Lebih > 2500 M 3 | (4 x 0,6) + (2,8 x 0, 4) | 3,52 | 525, - | 1.848 | 500 | 924.000, |
| | | | | | Jumlah Nilai Perolehan Air Jumlah Pajak Terutang 20% | Jumlah Nilai Perolehan Air Jumlah Pajak Terutang 20% | 5.373 . 900, - 1.074.780,- |

1. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s / d 3.000 M 3 besar Pajak

2. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s / d 2.500 M 3 besar Pajak

3. . Pengambilan dan Pemanfaatan Air s / d 1.000 M 3 besar Pajak

4. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s / d 500 M 3 besar Pajak

5. Pengambilan dan ' Pemanfaatan Air s / d 50 M 3 besar Pajak

1.074.780,-

- 889.000 348.180,- Rp Rp

171.780,-

16.800,-

Rp

Rp

Rp

## BUPATI SIMALUNGUN,

dto

## J.R SARAGIH

I

1

## 5. Volume &gt; 2500m ^ :

Komponen Sumberdaya Alam

Komponen Kompensasi

= 4 x 0.6

2,8 x 0.4

J ' umlah FNA

= 2,4

.

= 2.24

= 4,64

## D. Faktor Nilai Air Tanah (FNA) tidak ada Sumber Alternatif.

Faktor Nilai Air Tanah tidak ada Sumber Alternatif untuk Wajib Pajak Golongan Non Industri Kriteria II sebagai berikut :

Perhitungan FNA untuk Non Industri Kriteria Il dengan :

## 1. Volume 0-50 m ^ :

Komponen Sumberdaya Alum Kompone