Unknown Unknown Nomor 24 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan...
SALINAN
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis Peraturan di desa meliputi:
- a. peraturan Desa;
- b. peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. peraturan Kepala Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
PERATURAN DESA
Bagian Kesatu
Perencanaan
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 5
- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
Bagian Kedua
Penyusunan
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 6
Penyusunan rancangan Peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa atau BPD.
Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 7
- (1) Rancangan Peraturan Desa yang diprakasai oleh Pemerintah Desa, setelah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (3) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 8
- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk :
- a. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
- d. rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (6) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
Bagian Ketiga
Pembahasan
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 9
- (1) BPD harus melakukan pembahasan rancangan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat usulan dari Kepala Desa diterima.
- (2) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (4) Pembahasan rancangan Peraturan Desa oleh BPD dilaksanakan dengan musyawarah yang dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (5) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (6) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (7) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan Kesepakatan Bersama antara BPD dan Kepala Desa.
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 10
- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
BAB III - PERATURAN DESA
Pasal 11
- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD.
- (3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama dengan format sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Bulian : Muara Bulian

Penetapan: Ditetapkan di Pada tanggal : 15 Maret 2017 Pada tanggal

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI BUPATI BATANG HARI SYAHIRSAH SY SYAHIRSAH SY

Penetapan: Diundangkan di Muara Bulian

Penetapan: Diundangkan di : Muara Bulian Pada tanggal : 15 Maret 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI BAKHTIAR BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR: 24

Penandatangan: lt. SEKRETARIS DAERAH KABUATEN BATANG HARI S N BATANG HARI S Y A H I R S A H S Y . B U P A T I

Distribusi: SALINAN

Penandatangan: TAHUN 2017 NO LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR : 24 TAHUN 2017 TANGGAL : 15 Maret 2017 TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA ## BENTUK KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA DAN KESEPAKATAN BERSAMA ## 1. Format Keputusan BPD : ## KOP BPD BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... ..... KECAMATAN ... ... ..., KABUPATEN BATANG HARI ## KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... ... ..... NOMOR ... TAHUN .... ## TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ..... MENJADI PERATURAN DESA ## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA... ... ..., Menimbang ## Mengingat - a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang ...., telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa; - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawartan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang ... ... ... menjadi Peraturan Desa. - 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Penandatangan: 3. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor ..... Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor.....); 4. Peraturan Desa ..... Nomor .... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... .. (Lembaran Desa ... ... ... Tahun ... .... Nomor ...) ( apabila sudah ada ); 5. Peraturan Desa ... ... .... Nomor ..... Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran ..... (Lembaran Desa ... Tahun .... Nomor ...) ; Catatan : Dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan. ## MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA .... MENJADI PERATURAN DESA. KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang ..., untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Ditetapkan di .... Pada tanggal KETUA BPD ... ... ...., ...

Distribusi: Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Penandatangan: 1. Bupati Batang Hari ;

Penandatangan: 2. Kepala Dinas PMD Kab. Batang Hari ;

Penandatangan: 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Batang Hari ; 4. Camat ....

Penandatangan: ## 1. Contoh Format Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa : ## KESEPAKATAN BERSAMA Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan..., tahun ..., yang

Verifikasi: bertanda tangan di bawah ini : - 1. - Nama : ... Jabatan : Ketua BPD Desa ... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa ..., selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. Nama : ... Jabatan :

Penandatangan: Kepala Desa ... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ..., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa ... tentang : 1. ... 2. ... dst (apabila Raperdes lebih dari satu) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penandatangan: PIHAK KEDUA KEPALA DESA... ... PIHAK KESATU KETUA BPD... ...

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI SYAHIRSAH SY

Distribusi: SALINAN

Penandatangan: LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR : 24 TAHUN 2017 TANGGAL : 15 Maret 2017 TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Penandatangan: ## TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ## I. UMUM

Penandatangan: Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi desa, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, BPD bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa, dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Penandatangan: Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. ## II. TEKNIK PENYUSUNAN

Penandatangan: Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dari : - A. Penamaan/Judul; - B. Pembukaan; - C. Batang Tubuh; - D. Penutup; dan - E. Lampiran (bila diperlukan).

Penandatangan: Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, sebagai berikut : ## A. Penamaan/Judul

Penandatangan: 1. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ditulis dalam kertas ukuran folio, pada halaman pertama dengan lambang Garuda cetakan warna Emas, jenis huruf bookman old style, ukuran huruf 12, dengan jarak baris 1.

Penandatangan: 2. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa mempunyai penamaan/judul.

Penandatangan: 3. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur.

Penandatangan: 4. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi

Penandatangan: Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa. - Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca. 5. Contoh Penulisan Penamaan/Judul : - a. Jenis Peraturan Desa

Penandatangan: ## KEPALA DESA BENTENG RENDAH KABUPATEN BATANG HARI ## PERATURAN DESA BENTENG RENDAH NOMOR 5 TAHUN 2017 ## TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BENTENG RENDAH

Penandatangan: ## b. Jenis Peraturan Kepala Desa

Penandatangan: ## KEPALA DESA BENTENG RENDAH KABUPATEN BATANG HARI

Penandatangan: PERATURAN KEPALA DESA BENTENG RENDAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG DISIPLIN PERANGKAT DESA

Penandatangan: - c. Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa ## KABUPATEN BATANG HARI

Penandatangan: PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA BENTENG RENDAH DAN KEPALA DESA MERSAM NOMOR 1 TAHUN 2016 NOMOR 2 TAHUN 2016 ## TENTANG ## PENGELOLAAN MATA AIR UNTUK IRIGASI DI DESA BENTENG RENDAH DAN MERSAM. ## B. Pembukaan 1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari : - a. Frase " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";

Penandatangan: - b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa : 'KEPALA DESA ... ..'; - c. Konsiderans; - d. Dasar Hukum;

Penandatangan: - e. Frase "Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA"; - f. Memutuskan; dan - g. Menetapkan.

Penandatangan: 2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dari : - a. Frase " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";

Penandatangan: - b. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa : 'KEPALA DESA .... ..'; - c. Konsiderans; - d. Dasar Hukum; - e. Memutuskan; dan - f. Menetapkan.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat

## Penetapan

## Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

## Bagian Kelima

## Pengundangan

## Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

## Bagian Keenam

## Penyebarluasan

## Pasal 14

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

## Bagian Ketujuh

## Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa

## Paragraf 1

Evaluasi

## Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Camat.
- (3) Dalam hal Camat telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (4) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam...

## Pasal 16

- (1) Kepala Desa memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.

## Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 18

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Paragraf 2

## Klarifikasi

## Pasal 19

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dengan membentuk Tim Klarifikasi.
- (3) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur-unsur :
- a. bagian hukum Sekretariat Daerah;
- b. dinas pemberdayaan masyarakat desa;
- c. camat;
- d. organisasi perangkat daerah terkait; dan
- e. pihak-pihak terkait.
- (4) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat yang berada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (5) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemeriksaan Peraturan Desa yang telah disampaikan kepada Tim;
- b. melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan pihak Pemerintah Desa;


- c. melakukan penelitian kesesuaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- d. melaporkan hasil klarifikasi Peraturan Desa kepada Bupati;
- e. menyampaikan Surat Bupati tentang hasil klarifikasi Peraturan Desa kepada Kepala Desa;
- (6) Susunan Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 20

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) huruf e dapat berupa:
- a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

## PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

## Bagian Kesatu

## Perencanaan

## Pasal 21

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

## Bagian Kedua

## Penyusunan

## Pasal 22

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.


## Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancanan Peraturan Bersama Kepala Desa.

## Bagian Ketiga

## Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

## Pasal 24

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

## Pasal 25

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa, menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

## Bagian Keempat

## Penyebarluasan

## Pasal 26

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

## BAB V

## PERATURAN KEPALA DESA

## Pasal 27

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## Pasal 28

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 29

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APBDesa.


## BAB VII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 30

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

## Pasal 31

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian : Muara Bulian

Ditetapkan di

Pada tanggal

: 15 Maret 2017

Pada tanggal

BUPATI BATANG HARI BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian

Diundangkan di

: Muara Bulian

Pada tanggal

: 15 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR: 24

lt. SEKRETARIS DAERAH KABUATEN BATANG HARI

S

N BATANG HARI

S

Y

A

H

I

R

S

A

H

S

Y

.

B

U

P

A

T

I

SALINAN

TAHUN 2017 NO LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR

: 24 TAHUN 2017

TANGGAL

: 15 Maret 2017

TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN

PERATURAN DI DESA

## BENTUK KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA DAN KESEPAKATAN BERSAMA

## 1. Format Keputusan BPD :

## KOP BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... .....

KECAMATAN ...

...

...,

KABUPATEN BATANG HARI

## KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

...

...

.....

NOMOR ...

TAHUN ....

## TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ..... MENJADI PERATURAN DESA

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA... ... ...,

Menimbang

## Mengingat

- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang ...., telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawartan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang ... ... ... menjadi Peraturan Desa.
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor ..... Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor.....);

4. Peraturan Desa ..... Nomor .... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... .. (Lembaran Desa ... ... ... Tahun ... .... Nomor ...) ( apabila sudah ada );

5. Peraturan Desa ... ... .... Nomor ..... Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran ..... (Lembaran Desa ... Tahun .... Nomor ...) ;

Catatan : Dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA .... MENJADI PERATURAN DESA.

KESATU :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang ..., untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA :

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ....

Pada tanggal

KETUA BPD ...

... ....,

...

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Batang Hari ;
2. Kepala Dinas PMD Kab. Batang Hari ;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Batang Hari ;
4. Camat ....

## 1. Contoh Format Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa :

## KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan..., tahun ..., yang

bertanda tangan di bawah ini :

- 1.

- Nama :

...

Jabatan :

Ketua BPD Desa ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan

Permusyawaratan

Desa ..., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :

...

Jabatan :

Kepala Desa ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ..., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa

... tentang :

1. ...

2. ... dst (apabila Raperdes lebih dari satu)

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA KEPALA DESA...

...

PIHAK KESATU KETUA BPD...

...

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

SALINAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR

: 24 TAHUN 2017

TANGGAL

: 15 Maret 2017

TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN

PERATURAN DI DESA

## TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

## I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi desa, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, BPD bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa, dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

## II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, sebagai berikut :

## A. Penamaan/Judul

1. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ditulis dalam kertas ukuran folio, pada halaman pertama dengan lambang Garuda cetakan warna Emas, jenis huruf bookman old style, ukuran huruf 12, dengan jarak baris 1.
2. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa mempunyai penamaan/judul.
3. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur.
4. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

- Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
5. Contoh Penulisan Penamaan/Judul :
- a. Jenis Peraturan Desa


## KEPALA DESA BENTENG RENDAH KABUPATEN BATANG HARI

## PERATURAN DESA BENTENG RENDAH NOMOR 5 TAHUN 2017

## TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BENTENG RENDAH

## b. Jenis Peraturan Kepala Desa


## KEPALA DESA BENTENG RENDAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN KEPALA DESA BENTENG RENDAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG DISIPLIN PERANGKAT DESA

- c. Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa


## KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA BENTENG RENDAH DAN KEPALA DESA MERSAM NOMOR 1 TAHUN 2016 NOMOR 2 TAHUN 2016

## TENTANG

## PENGELOLAAN MATA AIR UNTUK IRIGASI DI DESA BENTENG RENDAH DAN MERSAM.

## B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
- a. Frase " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa : 'KEPALA DESA ... ..';
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Frase "Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA";
- f. Memutuskan; dan
- g. Menetapkan.
2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dari :
- a. Frase " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa : 'KEPALA DESA .... ..';
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Memutuskan; dan
- f. Menetapkan.

## PENJELASAN

- a. Frase "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";

Kata frase yang berbunyi "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

## Contoh :

1. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

KEPALA DESA BENTENG RENDAH,

2. Peraturan Bersama Kepala Desa

KEPALA DESA BENTENG RENDAH DAN

## KEPALA DESA MERSAM,

## c. Konsideran

Konsideran harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Jika konsideran terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap- tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a.

.....;

b.

.....;

c.

.....;

## d. Dasar Hukum

- 1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundangundangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
- 2) Dasar Hukum dapat dibagi 2 (dua), yaitu :
- a. Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- b) Landasan yuridis substansi materi yang akan diatur.
- 3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan peraturan di desa yang dibuat.
6. Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.
- 4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- 5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, Lembaran Desa, dan Berita Desa (kalau ada).
- 6) Apabila dasar hukum lebih dari satu peraturan perundangundangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 6);
6. Dan seterusnya.
- e. Frase "Dengan Kesepakatan bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA" Frase ini merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :
- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN ;
- 2) Kata "Dengan Kesepakatan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3) Kata "dan" semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- 4) Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

## Dengan Kesepakatan Bersama

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENTENG RENDAH dan

## KEPALA DESA BENTENG RENDAH

## f. Memutuskan

Kata "MEMUTUSKAN" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : ). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

## g. Menetapkan

Kata " Menetapkan : " dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ________________ dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "Menetapkan" dan Cara penulisannya adalah :

1. Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
2. Nama tersebut diatas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
3. Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

- a) Jenis Peraturan Desa

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BENTENG RENDAH.

- b) Jenis Peraturan Kepala Desa

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN UANG SAMPAH.

- c) Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa

## MEMUTUSKAN :

BERSAMA KEPALA DESA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER AIR UNTUK IRIGASI DI DESA BENTENG RENDAH

Menetapkan : PERATURAN DAN DESA MERSAM.

Catatan :

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

## a. Peraturan Desa

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA,

Menimbang : a. ...;

b. ...;

c. .....dst;

Mengingat :

1. ...;

2. ...;

3. .....dst;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENTENG RENDAH dan KEPALA DESA BENTENG RENDAH

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA BENTENG RENDAH.

- b. Peraturan Kepala Desa ditulis seperti huruf a tapi frase dengan persetujuan bersama tidak perlu dicantumkan.

## MEMUTUSKAN

:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG LOMBA RUKUN TETANGGA.

- c. Peraturan Bersama Kepala Desa

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BENTENG RENDAH DAN KEPALA DESA MERSAM,

Menimbang

:

a. ...;

b. ...;

c. .....dst;

Mengingat :

1. ...;

2. ...;

3. .....dst;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER AIR UNTUK IRIGASI DI DESA BENTENG RENDAH DAN DESA MERSAM.

- C. Batang Tubuh

Batang tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasalpasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasalpasal adalah jenis Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa bersifat mengatur ( Regelling ), sehingga batang tubuhnya dirumuskan dalam pasasl-pasal.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa
- a. Batang Tubuh Peraturan Desa
- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Materi yang diatur;
- 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
- 4) Ketentuan Penutup.
- b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.
- c. Tata cara penulisan Bab, Bagian; Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :
- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

## BAB I KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak tarletak pada awal frase.

Contoh :

## BAB II

...

JUDUL BAB ......

Bagian Kedua

...Judul Bagian...

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul.

Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian Kedua

...

Judul Bagian ...

Paragraf Kesatu

... Judul Paragraf ...

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

(1)

...

(2)

...

(3)

...

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi. Contoh :

Pasal ...

Kartu tanda iuran pedagang paling sedikit harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.

lsi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

## Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

(3) ...

a. .....;

dan

b. .....

- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

```
(4) ... a. ...; b. ...; dan c. ...; 1. ....; 2. ....; dan 3. ....; a) .....; b) .....; dan c) .....;
```

1) ....;

2) ....;

dan

3) ....;

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

## BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 (Isi Pasal 1)

BAB II (Judul Bab)

Pasal ...

(Isi Pasal)

BAB III (Judul Bab) Bagian Kesatu

(Judul Bagian)

Paragraf 1 (Judul paragraf)

Pasal ....

- (1) (Isi ayat).
- (2) (Isi ayat).

a. Perincian ayat ...

b. ......

1. Isi sub ayat ... ;

2. ......

.. ;

3. ....

... :

- a) (perincian sub ayat)... ;

b)

...

... ;

c) ...

... :

- 1) (perincian mendetail dari sub ayat);
- 2) .... ...

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

## a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam BAB I atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

; dan

:

## Contoh :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. ...

.......

..

2. ....

3. ....

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

2. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.
- b. Ketentuan Materi yang akan diatur.
4. Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematik sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar- dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :
1. Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
2. Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
3. Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
4. Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
5. Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
- a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
- b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.

Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

## c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenangwenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi untuk :

1. menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum ( Rechtsvacuum );
2. menjamin kepastian hukum ( Rechtszekerheid ); dan
3. perlindungan hukum ( Rechtsbeseherming ), bagi masyarakat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari ( Necessery evil ) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut