PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 22 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2 0 1 1 ten tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa sebagai akselerasi peningkatan pelayanan yang berlandaskan asas umum pengelolaan keuangan . I daerah dan ketentuan perpajakan daerah perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud huruf a;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Mengingat
1.
Pasal 1
PARAF HIERARKI
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF HIERARKI
e
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) scbagaimana tclah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
PARAF HIERARKI
]
PARAF HIERARKI
ASISTEN A])MINISTRASI U),,llJM . , er. sci
no w s ' ,
'er aw
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
6. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemcriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik I n d o nesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 1 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
5. 1 0 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang t Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I n d o n e s i a Tahun 2004 Nomor 1 25, Tambahan I Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir i dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 I tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 ! Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik I n d o n e s i a Nomor 4844);
PAR~FH[ERARK
- 1 1 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik I n d o nesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 1 2 . Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pcmbentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
- 1 3 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak I Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049);
- 1 4 . Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang i I Pcmbentukan Peraturan Perundang Undanigan (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik I I n d o n e s i a Nomor 5234);
- 1 5 . Pcraturan Pemerintah Nornor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Alas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia ! Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara ! Republik Indonesia Nomor 3643);
- I 1 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang i Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik I n d o n e s i a Tahun 1 9 9 7 Nomor 59, Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
]
asisrey jpwysrisi uit [QI
KEPALA BAGIAN HU KUM SETDA
PAR:F KOORDINASI
KEPALA | DPPKAL)
IL
t
+
PARAF HIERARK
Tisi sisr~ owns
owcw abrews@i.5e
- 1 7 . Pcraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pcraturan Jabatan Penjabat Pembuat Akta Tanah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
- 1 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 3 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
- 1 9 . Pcraturan Pemerintah Nomor 1 3 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pcnjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, I Tambahan Lembaran Negara Nomor 4050);
- I 20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 3 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik I Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam ! Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4051);
- 2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang ! Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut
- ( 1 ) Dalam hal orang pribadi atau Badan akan melakukan peralihan kepemilikan atas bid~ng tanah sedangkan data fisik/alat bukti tertulis yang dimiliki berupa girik, petuk D, leter I C, kekitir, atau sejenisnya, maka penetapan ! peralihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PARAF HIERARKI
v i i issTr@ is;is
ei~sci tux seo'A
1 '
- () Bcrdasarkan penctapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) , maka sesuai ketentuan perundang­ undangan perpajakan daerah atas pemindahan H ak atas tanah dan / a tau bangunan, terutang BPHTB.
- ( 3) Dinas melakukan validasi terhadap Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
2. Kctentuan BAB III ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kelima, dan di antara Pasal 20 dan Pasal 2 1 disisipkan l (satu) Pasal, yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kelima Pcngenaan BPHTB Karena Tukar Menukar
Pasa120A
- ( I ) Dasar pcngenaan objek BPHTB karena tukar menukar ditetapkan
Pasal 9
- ( 1 ) Dalam hal orang pribadi atau Badan akan melakukan peralihan kepemilikan atas bid~ng tanah sedangkan data fisik/alat bukti tertulis yang dimiliki berupa girik, petuk D, leter I C, kekitir, atau sejenisnya, maka penetapan ! peralihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PARAF HIERARKI
v i i issTr@ is;is
ei~sci tux seo'A
1 '
- () Bcrdasarkan penctapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) , maka sesuai ketentuan perundang­ undangan perpajakan daerah atas pemindahan H ak atas tanah dan / a tau bangunan, terutang BPHTB.
- ( 3) Dinas melakukan validasi terhadap Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 20
Bagian Kelima Pcngenaan BPHTB Karena Tukar Menukar
Pasa120A
- ( I ) Dasar pcngenaan objek BPHTB karena tukar menukar ditetapkan
- ( l ) Dinas melakukan Penelitian terhadap SSPD I BPHTB yang sudah tertera nomor transaksi I I penerimaan Kas Daerah atau bukti penerimaan , oleh Bank tempat pembayaran yang disampaikan olch Wajib Pajak atau kuasanya untuk keperluan Penelitian SSPD BPHTB.
T @ ,
· '
-
- ( 2) Dalam hal BPHTB Terutang Nihil, Penelitian SSPD B PHTB se bagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan setelah SSPD BPHTB ditandatangani oleh PPAT / Pejabat Lelang/ Pejabat Kantor Pclayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Kepala Kantor Pertanahan yang berkaitan dengan perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- ( J ) Pcnyampaian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk kcperluan Penelitian SSPD BPHTB dilakukan dengan:
- a. SSPD BPHTB elektronik melalui daring (dalarn jaringan/ online); dan/ atau
- b. rnenggunakan forrnulir sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari I Pcraturan Walikota ini.
- (4) Penyampaian SSPD BPHTB sebagaimana ! dimaksud pada ayat (3) dilampirkan dengan:
- a. fotokopi SPPT atau Surat Tanda Terima I Setoran (STTS)/Struk ATM bukti pembayaran I PBB atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya;
- b. fotokopi identitas Wajib Pajak;
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) i dalam hal Wajib Pajak sudah memiliki NPWP; dan/atau
- d. fotokopi dokumen bukti kepemilikan obyek pajak yang dialihkan/diperoleh haknya/dokumen lain yang dipersamakan.


-------

TC


•

## PARAF HIERARKI

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA


•

- (5) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) dilaksanakan apabila atas tanah dan/ atau bangunan yang diperoleh haknya telah dibayar semua tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 63

- ( 1 ) Walikota dapat menunjuk bank sebagai tempat pembayaran untuk penerimaan BPHTB.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memindahbukukan seluruh penerimaan BPHTB ke rekening Kas Daerah pada setiap hari kerja dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak diterimanya pembayaran dari Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal bank terlambat atau memindahbukukan penerimaan BPHTB terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota melalui Kepala Dinas menyampaikan surat teguran kepada bank disertai tembusan ke kantor pusat/kantor cabang utama bank terse but. tidak
5. Ketentuan Pasal 92 huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal92

Besarnya pengurangan BPHTB ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a angka 3;

[ -.



·

t


/

## PARAF HIERARKI

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA


- b. sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Pajak Yang Terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a angka 2 dan angka 4, huruf b angka 1 , angka 2, angka 4, angka 5, dan angka 8, serta huruf c;
- c. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Yang Terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a angka 1 dan angka 5, huruf b angka 3 dan angka 6; dan
- d. se besar 100 % ( seratus persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b angka 7.
6. Di antara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 92A yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 92A

- ( 1 ) Kriteria atas dasar pengurangan terhadap Rumah I sakit swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal ! 91 huruf c yang harus dipenuhi: I
- a. 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah I tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu; dan
- b. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang digunakan untuk reinvestasi Rumah Sakit dalam rangka I pengembangan Rumah Sakit dan tidak ! digunakan untuk investasi di luar Rumah I Sakit. l

I

PARAF HIERARKI

WAKIL WALIKOTA

SEKRETARIS DAERAH


✓

.

' ,

.

Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 1 5 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,

•


BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 22

KEPALA DPPKAD

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran Walikota 1m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal15 November 2013

V

WALIKOTA

'vrANGERANG SELATAN,

ell-

4

ARIN RicHM DIAN/