PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 25 Tahun 2003 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI (berlaku 15 Desember 2003)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 25 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Perencanaan dan Pembangunan maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Badan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
MENETAPKAN :
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI.
KETENTUAN UMUM
BAB I - Pasal I
Pasal 2
- (1). Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah adalah:
- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi;
- -Sub Bagian Keuangan;
- -Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang Perekonomian, membawahi;
- -Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan, Pertambangan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup;
- -Sub Bidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Penanaman Modal;
- d. Bidang Sosial Budaya, membawahi;
- -Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Mental spititual;
- -Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Budaya, Kependudukan dan Tenaga Kerja;
- e. Bidang Prasarana Fisik dan Pengembangan Wilayah, membawahi;
- -Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi dan Pemukiman;
- -Sub Bidang Pengairan dan Bina Marga;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
BAB I - Pasal I
Pasal 3
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dalam rangka mempercepat laju pembangunan
BAB I - Pasal I
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- c. Perencanaan pembangunan perekonomian daerah;
- d. Perencanaan pembangunan sosial budaya;
- e. Perencanaan pembangunan prasarana fisik daerah;
- f. Pengelolaan tata usaha;
BAB I - Pasal I
Pasal 5
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah.
BAB I - Pasal I
Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan perencanaan umum;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Pengelolaan surat menyurat;
- f. Pengelolaan kearsipan.
BAB I - Pasal I
Pasal 7
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan/mengelola urusan keuangan, meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pembukuan serta pembuatan laporan keuangan sesuai dengan peraturan, pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan.
BAB I - Pasal I
Pasal 8
Sub Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, meyelenggarakan administrasi kepegawaian, dan mengelola perlengkapan serta arsip.
BAB I - Pasal I
Pasal 9
Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan sektor perekonomian.
BAB I - Pasal I
Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :
- a. Perumusan program;
- b. Perencanaan pembangunan sektor pertanian dan kehutanan;
- c. Perencanaan pembangunan sektor pertambangan, pariwisata dan lingkungan hidup;
- d. Perencanaan pembangunan sektor industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. Pendataan dan pelaporan.
BAB I - Pasal I
Pasal 11
Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan, Pertambangan, Pariwisata dan lingkungan hidup mempunyai tugas menghimpun dan mempelajari data serta merumuskan perencanaan kegiatan pembangunan sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan dan pertambangan, pariwisata dan lingkungan hidup dengan
BAB I - Pasal I
Pasal 12
Sub Bidang Industri Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menghimpun dan mempelajari data serta merumuskan perencanaan kegiatan pembangunan sektor industri Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Penanaman Modal dengan
BAB I - Pasal I
Pasal 13
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:
BAB I - Pasal I
Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:
- a. Perumusan program;
- b. Perencanaan pembangunan sektor sumber daya manusia dan mental spiritual;
- c. Perencanaan pembangunan sektor kesejahteraan rakyat dan budaya;
- d. Perencanaan pembangunan sektor kependudukan dan tenaga kerja;
- e. Pendataan dan pelaporan.
BAB I - Pasal I
Pasal 15
Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Mental Spiritual mempunyai tugas menghimpun, mempelajari data dan merumuskan perencanaan pembangunan sektor pendidikan, aparatur pemerintah dan agama dengan
BAB I - Pasal I
Pasal 16
Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Budaya mempunyai tugas menghimpun, mempelajari data dan merumuskan perencanaan pembangunan sektor kesehatan, keluarga berencana, pemuda, olah raga, kebudayaan dan pemberdayaan perempuan, kependudukan, catatan sipil, ketenagakerjaan dan transmigrasi.
Bagian Keempat
BAB I - Pasal I
Pasal 17
Bidang Prasarana Fisik dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah dalam rangka penyelenggaraan perencanaan di bidang prasarana fisik dan pengembangan wilayah.
BAB I - Pasal I
Pasal 18
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 di atas, Bidang Prasarana Fisik dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
- a. Perumusan Program;
- b. Perencanaan Pembangunan prasarana fisik di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
- c. Perencanaan Pembangunan prasarana fisik di bidang pemukiman dan pengembangan wilayah;
- d. Perencanaan Pembangunan prasarana fisik di bidang pengairan;
- e. Pendataan dan pelaporan.
BAB I - Pasal I
Pasal 19
Sub Bidang Perhubungan, telekomunikasi dan Pemukiman mempunyai tugas menghimpun, mempelajari data dan merumuskan perencanaan pembangunan prasarana jalan, jembatan, terminal, dermaga, telekomunikasi dan pembangunan pemukiman dan penyehatan lingkungan perumahan dengan
BAB I - Pasal I
Pasal 20
Sub Bidang Pengairan dan Bina Marga mempunyai tugas menghimpun, mempelajari data dan merumuskan perencanaan pembangunan prasarana pengairan berupa irigasi dan jaringannya, cek dan drainase kota, air bersih dan pengendalian banjir serta bina marga dengan
BAB I - Pasal I
Pasal 22
- (1). Kelompok jabatan fungsional peneliti mempunyai tugas melakukan kegiatan penelitian ilmiah dalam rangka pengembangan guna percepatan, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.
- (2). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dalam melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
BAB I - Pasal I
Pasal 23
Setiap pejabat dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas serta membuat laporan tertulis sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada pimpinan.
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB IV - Pasal 24
Pasal 24
Tingkatan eselonering jabatan struktural dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah adalah :
- a. Kepala Badan eselon II.b;
- b. Kepala Bagian/Kepala Bidang eselon III.a.
- c. Kepala Sub Bagian/Kepala sub bagian eselon IV.a.
BAB IV - Pasal 24
Pasal 25
Pejabat dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - Pasal 24
Pasal 26
Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 25 di atas harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 27
Pasal 27
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 27
Pasal 28
Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 27
Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 15 Desember 2003

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. AS'AD SYAM

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Februari 2004

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto ## MUCHTAR MUIS ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 15 SERI D NOMOR 15 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI LAMPIRANAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 25 TAHUN 2003 TANGGAL : 15 DESEMBER TAHUN 2003 ## DTO ## H. AS'AD SYAM
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG
## ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
## I. PENJELASAN UMUM
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah sebagai lembaga teknis perangkat daerah Pemerintah Kabupaten yang merupakan unsur penunjang kegiatan penyelenggaraan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup Jelas