PERATURAN BUPATI MA Nomor 11 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KANTOR DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG BUPATI MALANG, (berlaku 12 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 21 Seri C).
MEMUTUSKAN:
BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KANTOR DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN
Menetapkan : PERATURAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
7. Unit Pelaksana Teknis Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disingkat UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang pendidikan paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang di tempuh dalam waktu 6 tahun.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelanggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 3
UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
1. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Ampelgading;
2. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Bantur;
3. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Bululawang;
4. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Dampit;
5. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Dau;
6. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Donomulyo;
7. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Gedangan;
8. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Gondanglegi;
9. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Jabung;
10. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Kalipare;
11. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Karangploso;
12. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Kasembon;
13. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Kepanjen;
14. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Kromengan;
15. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Lawang;
16. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Ngajum;
17. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Ngantang;
18. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Pagak;
19. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Pagelaran;
20. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Pakis;
21. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Pakisaji;
22. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Poncokusumo;
23. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Pujon;
24. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Singosari;
25. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Sumbermanjing;
26. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Sumberpucung;
27. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Tajinan;
28. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Tirtoyudo;
29. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Tumpang;
30. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Turen;
31. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Wagir;
32. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Wajak; dan
33. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosari.
KEDUDUKAN
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 11
- (1) UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional bidang pelayanan administrasi pendidikan pada Dinas.
- (2) UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12
- (1) Susunan Organisasi UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksana urusan
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu

## Pasal 13

UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan

UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian serta pelayanan administrasi pendidikan di UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan, mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan PAUD, SD dan Pendidikan Non Formal;
- b. pelayanan administrasi PAUD, SD dan Pendidikan Non Formal; dan
- c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan PAUD, SD dan dan Pendidikan Non Formal.

Bagian Kedua Kepala UPT

## Pasal 15

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. memimpin, merencanakan dan mengoordinasikan teknis di bidang pelayanan administrasi PAUD, SD dan dan Pendidikan Non Formal;
- b. mengawasi dan melaporkan kondisi aset Dinas secara berkala; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 16

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan UPT;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT;
- c. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Keempat

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.

(2)

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Pelaksana Urusan

## Pasal 18

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan.
- (2) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 19

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

## BAB VII

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 20

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT yang memiliki pangkat tertinggi atau personil lain yang mampu melaksanakan tugas.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 2/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MALANG, ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 11 Seri C

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KANTOR DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG.

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KANTOR DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG


H. RENDRA KRESNA