PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TEBO Nomor 5 Tahun 2004 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TEBO (P[g[:Ra)~OOD~'v'&amp;D=O ~000:D!P&amp;'v'~~ 'v'~l:ID@ 'v'&amp;D=OO:D~ ~@~ (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TEBO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,
a.
bahwa sesuai dengan pasal 34 A Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu dibentuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Organisasi dan Tata Kerja Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah 2000 (Lembaran Negara Mengingat
3. Tanjung Jabung Timur (embaran Negara Tahun dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974. tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
6. Peratura/. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organsasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14,Tambaran Negara Nomor 4262 );
··'"'~
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
7. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TEBO Menetapkan :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
- g. Badan kepegawaian Daerah (BKD) adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri sipil Daerah dalam membantu tugas pokok pejabat Pembina kepegawaian daerah.
- h. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang Gajinya dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
- i. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo.
- j. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Tebo.
- k. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo.
- I. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo.
- m. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo. n. Kepala.~
- n. Kepala Sub Sidang adalah Kepala Sub Sidang pada Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo.
- o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo.
- p. Eselon adalah Tingkatan dalam jabatan Struktural.
KEDUDUKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
BAB II - KEDUDUKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 2
Sadan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Supati melalui Sekretaris Daerah.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo terdiri dari 1 (satu Kepala Sadan, 1 (satu) Sagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Sidang, dan dibantu Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :
- a. Kepala Sadan;
- b. Sagian Tata Usaha.
- c. Sidang Pengangkatan dan Mutasi.
- d. Sidang Pendidikan dan Pelatihan.
- e. Sidang Pembinaan dan Pengembangan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sadan Kepegawaian Dae rah
- (3) Masing-masing Sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dipimpin oleh kepala Sidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Sadan Daerah;
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Sagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Sub Sagian yaitu :
- a. Sub Sagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Sagian Keuangan;
- (2) Sidang Pengangkatan dan Mutasi Pegawai terdiri dari 2 (dua) Sub Sidang, yaitu :
- a. Sub Sidang Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai;
- b. Sub Sidang Mutasi dan Pensiun.
.
- (3) Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
- a. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Diklat;
- b. Sub Bidang Diklat Struktural, Teknis, dan Fungsional.
4. Bidang Pembinaan dan Pengembangan terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
- a. Sub Bidang Pembinaan Disiplin Aparatur;
- b. Sub Bidang Pendataan dan Pengembangan Karier Pegawai
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) pasal ini dipimpin oleh Kepal Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Organisasi Sadan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian pertama

## Badan Kepegawaian Daerah

## Pasal 5

- (1) Sadan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sadan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kepegawaian.
- b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian.

## Bagian Kedua

## Pasal 6

Bagian Tata Usaha

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan keuangan dibidang Kepegawaian serta menyusun kebijakan teknis perencanaan Kepegawaian dan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. mengumpulkan dan mengelola data serta mempersiapkan pembinaan kedudukan hukum, menghimpun peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Teknis dan bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan urusan umum kepegawaian serta menyusun program perencanaan dan pelaporan dibidang kepegawaian.
- b. Melaksanakan dan mengelola urusan administrasi keuangan dan mengumpulkan serta menyusun kebijakan teknis yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai.


## Bagian Ketiga

## Bidang Pengangkatan dan Mutasi Pegawai

Pasal 7

- (1) Bidang Pengangkatan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi yang berhubungan dengan kepangkatan pegawai serta urusan administrasi mutasi pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Pengangkatan dan Mutasi Pegawai mempunyai fungsi :
- a. Menyusun Program dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala serta pengelolaan administrasi yang berhubungan dengan pengangkatan pegawai.
- b. Menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan adminstrasi mutasi pegawai dan pengelolaan adminstrasi pensiun pegawai.

## Bagian Keempat

## Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 8

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan aparatur/kepegawaian dan penyelenggaraan pelatihan pengajaran ujian dinas dan latihan prajabatan,
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
- a. Menyusun dan merumuskan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan diklat pegawai.
- b. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian bagi pelaksanaan diklat struktural, teknis dan fungsional serta pelaksanaan ujian dinas dan prajabatan.
- c. Menyelesaikan urusan adminstrasi pemberian izin/tugas belajar pegawai.

## Bagian Kelima

## Bidang Pembinaan dan Pengembangan

## Pasal 9

- (1) Bidang Pembianaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program dan petunjuk teknis bagi pembinaan disiplin dan pengembangan karier pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bidang Pembinaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. Merumuskan dan melaksanakan program pembinaan disiplin dan mental pegawai termasu\_k pengelolaan adminstrasi pemberian hukuman disiplin dan pembe;zhentia peqawar,

b. Merumuskan

..

- b. Merumuskan dan melaksanan program dan pengembangan karier pegawai, formasi, pemberian penghargaan dan tanda jasa serta menyelesaikan urusan administrasi bagi pendataan pegawai secara berkala.

## BAB V

## ESELON DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

## Pasal 10

Eselon Jabatan Struktural Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut :

- Eselon II.b a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

: Eselon III.a

: Eselon IV .a

- b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang

- c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang

## BABVI

## TATA KERJA

## Pasal 11

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Sadan Kepegawaian Daerah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala-kepala Bidang, Kepala-kepala Sub Bagian dan Kepala-kepala sub Bidang wajib menerapkan prinsp-prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi baik dilingkungan unit kerjanya maupun instansi terkait lainnya.

## Pasal 12

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala-kepala Bidang sesuai dengan Ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas sub bagian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Masing-masing Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. ( 4) Masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

## Pasal 13

Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan yang b::ku~·



## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo \_ pada tanggal 12 Januari 2004


H. A. MADJID MU'AZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2004 NOMOR -5-

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

~~~

.i-&gt;

H.DARKUTNI

Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal-16 Januari 2004-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR

5 TAHUN 2004

TANGGAL

: 12 JANUARI 2004

LAMPI RANI


~

I

~