PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 040 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM UNTUK LINGKUNGAN PERUMAHAN UMUM (berlaku 26 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 040 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM UNTUK LINGKUNGAN PERUMAHAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa urusan pemerintahan yang sebagian menjadi kewenangan dan tugas daerah dalam penyelenggaraan pembantuan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. bahwa untuk mempercepat akses masyarakat untuk mendapatkan lingkungan rumah hunian yang layak, diperlukan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum mengakomodir kebutuhan pembangunan lingkungan perumahan masyarakat secara umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Lingkungan Perumahan Umum;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1216);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Menetapkan:
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM UNTUK LINGKUNGAN PERUMAHAN UMUM.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Lingkungan Perumahan Umum yang selanjutnya disebut Bantuan PSU adalah pemberian komponen PSU bagi perumahan yang sudah dibangun oleh pelaku pembangunan di lingkungan perumahan umum yang PSU nya tidak ditangani baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Perumahan adalah kumpulan beberapa rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan, yang di lengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
10. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
11. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
12. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
13. Site plan yang selanjutnya disebut rencana tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas lahan luas tertentu.
14. Verifikasi pra konstruksi Bantuan PSU adalah kegiatan penilaian terhadap usulan Bantuan PSU yang meliputi pengecekan administrasi, teknis, dan lokasi.
15. Verifikasi paska konstruksi Bantuan PSU adalah kegiatan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU oleh kelompok sasaran yang meliputi pengecekan administrasi dan pengecekan teknis.
16. Pelaku pembangunan perumahan umum yang selanjutnya disebut pelaku pembangunan adalah setiap orang atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
18. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
19. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan atau berasal dari perolehan lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.
20. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
21. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
22. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
23. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
24. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIUJK adalah izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi (konsultan), pelaksana konstruksi (kontraktor) adalah sebagai pengawas dan perencana konstruksi (konsultan).
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Pedoman ini bertujuan agar pemberian Bantuan PSU dapat dilakukan secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memperoleh lingkungan hunian perumahan yang layak.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Lingkup peraturan Bantuan PSU meliputi:
- a. kelompok sasaran dan persyaratan pemberian Bantuan PSU;
- b. tahapan pemberian Bantuan PSU; dan
- c. pendanaan.
KELOMPOK SASARAN DAN TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN PSU
Bagian kesatu Kelompok sasaran
BAB III - KELOMPOK SASARAN DAN TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN PSU
Pasal 4
- (1) Kelompok sasaran dan pemberian Bantuan PSU adalah masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan umum.
- (2) Pemberian Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelaku pembangunan yang membangun perumahan umum atau pihak lain yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan.
- (3) Bantuan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang diberikan untuk lingkungan perumahan umum, jenis komponen pembangunan fisik Bantuan PSU antara lain meliputi:
- a. jalan;
- b. jaringan listrik;
- c. penerangan Jalan Umum (PJU);
- d. air minum;
- e. sanitasi;
- f. rumah ibadah; dan
- g. ruang terbuka non hijau.
- (4) Penetapan jenis komponen Bantuan PSU untuk lingkungan perumahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi
BAB III - KELOMPOK SASARAN DAN TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN PSU
Pasal 5
Persyaratan Administrasi yang wajib dipenuhi antara lain:
- a. surat permohonan pemberian Bantuan PSU dari pelaku Pembangunan kepada Bupati/Walikota.
- b. surat usulan pemberian Bantuan PSU dari Bupati/Walikota, yang menyatakan lokasi yang diusulkan tidak ditangani melalui dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. status tanah sudah menjadi milik Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. setelah komponen Bantuan PSU selesai dibangun, Pemerintah Kabupaten/Kota bersedia menerima penyerahan aset, memanfaatkan, dan memelihara agar fasilitas tetap berfungsi dengan nyaman.
Bagian Ketiga Persyaratan Teknis
BAB III - KELOMPOK SASARAN DAN TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN PSU
Pasal 6
- (1) Persyaratan teknis yang wajib dipenuhi antara lain:
- a. penyediaan tanah untuk pembangunan PSU;
- b. memilki DED ( Detailed Engineering Design );
- c. memiliki spesifikasi teknis;
- d. memiliki Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- e. sertifikasi lahan harus milik Pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. lokasi lahan harus siap bangun;
- g. memiliki Site Plan yang sudah disahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota;
- h. surat pernyataan dari Bupati/Walikota yang berisi kesediaan/kesanggupan untuk menerima aset apabila komponen Bantuan PSU selesai dilaksanakan;
- i. memiliki Surat Keputusan Penunjukan Lokasi dari Bupati/Walikota; dan
- j. data dukung lainnya.
- (2) Ketentuan persyaratan teknis Bantuan PSU adalah lingkungan perumahan umum yang dibangun oleh pelaku pembangunan dan tidak ditangani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Bagian Keempat Persyaratan lokasi
BAB III - KELOMPOK SASARAN DAN TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN PSU
Pasal 7
Persyaratan Lokasi yang wajib dipenuhi antara lain:
- a. lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- b. status tanah tidak dalam sengketa; dan
- c. lokasi merupakan lingkungan perumahan umum yang sudah dihuni pemiliknya atau masyarakat pada umumnya.
BAB IV TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN PSU Bagian Kesatu Umum
BAB III - KELOMPOK SASARAN DAN TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN PSU
Pasal 8
Tahapan Pemberian Bantuan PSU terdiri atas:
- a. usulan Permohonan pemberian Bantuan PSU;
- b. penetapan lokasi adalah lingkungan perumahan umum yang menerima Bantuan PSU;
- c. pelaksanaan pembangunan komponen fisik Bantuan PSU;
- d. Pelaporan.
Bagian Kedua Usulan Permohonan pemberian Bantuan PSU
BAB III - KELOMPOK SASARAN DAN TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN PSU
Pasal 9
Usulan Permohonan pemberian Bantuan PSU dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pelaku pembangunan mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan lokasi Bantuan PSU kepada Pemerintah Provinsi; dan
- c. pemerintah Provinsi melakukan konsolidasi atas usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan Penerima Bantuan PSU
BAB III - KELOMPOK SASARAN DAN TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN PSU
Pasal 10
- (1) Penetapan lokasi lingkungan perumahan penerima Bantuan PSU didahului verifikasi prakonstruksi meliputi:
2. pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis; dan
- a. b. pemeriksaan lokasi.
- (2) Pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (3) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kesesuaian lokasi dengan persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
BAB III - KELOMPOK SASARAN DAN TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN PSU
Pasal 11
Pelaksanaan verifikasi pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi pra konstruksi yang keanggotaannya terdiri atas pejabat dan/atau staf di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Penyedia Barang/Jasa Konsultansi.
BAB III - KELOMPOK SASARAN DAN TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN PSU
Pasal 12
- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang telah memenuhi syarat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan lokasi.
- (2) Seluruh lokasi yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar lokasi lingkungan perumahan umum yang akan mendapatkan Bantuan PSU.
BAB III - KELOMPOK SASARAN DAN TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN PSU
Pasal 13
Penetapan lokasi lingkungan perumahan umum penerima Bantuan PSU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PRKP atas nama Gubernur.
BAB III - KELOMPOK SASARAN DAN TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN PSU
Pasal 14
Pelaksanaan pemberian Bantuan PSU dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk oleh Gubernur.
Bagian Keempat
Pelaksanaan Pembangunan Fisik Bantuan PSU
BAB III - KELOMPOK SASARAN DAN TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN PSU
Pasal 15
- (1) Pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU melalui Penunjukan Langsung dilakukan oleh pelaku pembangunan yang memiliki SBU dan SIUJK.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan fisik sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
BAB III - KELOMPOK SASARAN DAN TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN PSU
Pasal 16
- (1) Pelaksanaan Pembangunan fisik Bantuan PSU melalui pelelangan umum diperuntukkan bagi pelaku pembangunan yang tidak memiliki SBU dan SIUJK.
- (2) Pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia Barang/Jasa Konstruksi dimulai setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
BAB III - KELOMPOK SASARAN DAN TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN PSU
Pasal 17
Pelaksanaan Pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi proses penunjukan langsung atau pelelangan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - KELOMPOK SASARAN DAN TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN PSU
Pasal 18
- (1) Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan tugas dan wewenangnya melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU.
- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU dilakukan pengawasan lapangan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi, Pengawas Lapangan, dan Direksi Teknis yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan.
Bagian Kelima Pelaporan
BAB III - KELOMPOK SASARAN DAN TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN PSU
Pasal 19
- (1) Dalam pengawasan lapangan pembangunann fisik Bantuan PSU, konsultan manajemen konstruksi menyampaikan laporan secara berkala dengan disetujui pengawas lapangan dan direksi teknis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK).
- (3) Pengguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberian Bantuan PSU.
BAB V - PENDANAAN
Pasal 20
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan Bantuan PSU.
BAB V - PENDANAAN
Pasal 21
- (1) Pelaksanaan Bantuan PSU melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) pembayaran dilakukan ## BAB VI
HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
Pasaal 22
- (1) Pengadaan barang yang menggunakan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi untuk pembangunan Bantuan PSU wajib melakukan pengalihan Bantuan PSU kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau instansi penerima Bantuan PSU melalui hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah dilakukan untuk pengalihan komponen Bantuan PSU.
3. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
- (3) a. permohonan hibah dari calon penerima;
- b. pembentukkan tim internal;
- c. pengajuan surat pernyataan menerima barang;
- d. pengajuan usulan;
- e. persetujuan;
- f. serah terima; dan
- g. penghapusan dari daftar BMD Provinsi.
- (4) BMD Provinsi komponen Bantuan PSU yang telah dihibahkan tidak dapat:
- a. dialihfungsikan;
- b. dimanfaatkan oleh pihak lain; dan/atau
- c. dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (5) Pelaksanaan hibah komponen Bantuan PSU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hibah BMD.
BAB VII PENUTUP
BAB V - PENDANAAN
Pasal 23
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 26 Mei 2017

Penandatangan: GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. SAHBIRIN NOOR

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 26 Mei 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd ## H. ABDUL HARIS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 40