SE RI Nomor 0 Tahun 2012 tentang pgTUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PER (berlaku 1 Juli 2012)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa kesehatan merupakan hak fundamental setiap Warga Negara, karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh pemenuhan akan kesehatan secara optimal, dan pemerintah berlanggung jawab atas keschatan dan kesejahteraan penduduknya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, dan dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada tingkat dasar pada program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012, maka perlu Pengaturan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan .Jaminan Persalinan pada Tingkat Pelayanan Dasar di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa untuk melauksanakan maksud terscbut pacda huruf a dan b diatas, dibentuk dengan Peraturan Bupati Sintang;
- I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia T: 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara aun · 352) Seb: · Republik Indonesia Nomor cb agai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang...
00818
2
2. Undang-Undang Nomor 28 Penyelenggaraan N Tahun 1999 tentang egara yan B ih d Korupsi, Kolusi dan ' ersil dan Bebas lar blik Nepotisme (Lembaran Negara Repui Iii Indonesia Tahun 1999 N Lembaran Ne ara . omor 75, Tambahan g Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nor 3 mor 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidans Ko ·· (Ler 1b · a .orupsi m aran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktck Kcdokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3
10. Undang-Undang Nomor 33 T Perimbangan Kahun 2004 tentang P . tah. 'CUangan Antara Pemerintah Pusat Dan emenn an Daerah (Le b ik Indonesia Tahi :mparan Negara Republ un 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
12. UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kcsehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. eraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 22005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Pcraturan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Pcraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupatcn/ Kata (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan...
4
19. Peraturan Pemerintah N Organisasi Pe · 'Omor 41 Tahun 2007 tentang ranglat De Republik Indonesi Ta,,'crah. (Lembaran Negara a atun 2007 Lembaran Negara Re i., Nomor 89, Tambahan publik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Daerah K; Tahun 2006 t%, ·aDupaten Sintang Nomor 25 cntang Pengelol Ke D: ch ( Lcmbara11 0 . . h Iaan euangan aera acrah Kabupat Si 2006 Nomor 25, T aten intang Tahun 2 S . t N,.' nmbahan umbaran Daerah Kabupaten inang tomor 25);
21. Peraturan Dacrah Kb : a upaten Smtang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Dacrah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 ten tang Retribusi Jasa umum (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4);
MEMUTUSK.AN :
menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAK.AT DAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN SINTANG
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan :
- I. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyclenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kcpala...
/
'
5
4. Kcpala Daerah adalah .. · Bupati Sintang;
- s. Dinas Kesehatan d Sintang; a«lalah Dinas Kesehatan Kabupaten
6. Pejabat adalah Pee . bidang Retribus,3?a yang diberi tugas tertentu di Kesehatan Masyar:;Yanan Kesehatan Dasar Jaminan Kabupaten Sina,"" Dan Jaminan Persalinan di perundang-undan%.' sesuai dengan peraturan an yang berlaku: '
7. Rumah Sakit adalah R D . s· umah Sakit Ade Muhammad Joen antang;
8. Pelayanan rawat jal d t k b . a. an alalah pelayanan kepada pasien unu, oservasi, di . medik dz \_ " agnosis, pengobatan, rehabilitasi d . \_an pe ayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap;
9. Pelayanan Gawat Darurat adalah memerlukan tindakan segera secepatnya kepada pasien; pelayanan yang yang diberikan
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pclayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada kelas perawatan pada Puskesmas Rawat Inap;
8. 1 I. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses kcperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
12. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, dan atau tanpa pembiusan;
13. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan mobilisasi rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke puskesmas dan atau pelayanan rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit yang lebih mampu;
14. Bahan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan I ng dalam rangka observas1, d1agnos1s, angsu bili' · dik d pengobatan, perawatan, rehabilitasi medk lan atau pelayanan kesehatan lainnya%
6
15. Tindakan medik adalah o ; . pcngobatan de perasi, anestesi, tindakan khusus; cngan menggunakan alat dan tindakan
16. Tindakan keperawatan dalah dakan dilakukan b d a tin yang . . er asarkan penilaian dan pengetahuan klinis yang dilkuk . 1 a an oleh perawat untuk meningkatkan status kesehatan kli / &lt; · en pas1en;
17. Jenis tindakan medik:
- a. ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (I) Maksud diselenggarakan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada tingkat pelayanan keschatan dasar adalah meningkatkan akses dan pcmcrataan pclayanan keschatan dasar pada masyarakat.
- 2) Tujuan diselenggarakan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada tingkat pclayanan kesehatan dasar adalah :
- a. untuk meningkatkan visit rate Puskesmas dan jaringannya;
- b. meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak;
- c. meningkatkan angka hunian rawat inap;
- d. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Puskesmas dan Jaringannya.
Pasal 3
- ) Maksud diselenggarakan Jaminan Persalinan pada tingkat pelayanan csehatan dasar adalah meningkatkan akses terhadap pelayanan Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dalam rangka menurunkan AKI dan AKB melalui jaminan Pembiayaan untuk pelayanan persalinan.
Tujuan...
\
an diselenggarakan Jaminan Persali : fl' an dasar adalah: unan pada tingkat pelayanan l ~esch8
- eningkatnya cakupan pemeriksaan . ~rsalinan, dan pelayanan nifas it, kehamilan, pertolongan � ornpeten, u oleh tenaga kesehatan yang
- meningkatnya cakupan pelayanan bay; " sehatan yang kompeten, ayi baru lahir oleh tenaga
- meningkatnya cakupan pelayanan KB "naga kesehatan yang kompeten, pasca persalinan oleh
- meningkatnya cakupan penanganan kor lika · ib he ·il d. , ;f. de be mplilasi ibu 1amil, persalin, nutas, Ian ayi baru lahir oleh t k · ten enaga csc atan yang kompe
LINGKUP, PESERTA, DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN
BAB Ill - QUANG
Pasal 4
pRuang lingkup penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan Jaminan eschatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan meliputi pclayanan kesehatan dasar pada jenjang :
- Puskesmas Pembantu;
- Puskesmas dan Puskesmas Rawat !nap; a.
- Pondok Bersalin Desa; c.
- d. Pos Kesehatan Desa;
- e. Puskesmas Keliling.
BAB Ill - QUANG
Pasal 5
Selain ruang lingkup pclayanan keschatan dasar scbagaimana dimaksud dalam pasal d, untuk penyelenggaraan pclayanan keschatan pada jaminan persalinan pada Fasilitas Keschatan swasta yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Tim Pengelola Program Jaminan Persalinan Kabupaten Sintang.
BAB Ill - QUANG
Pasal 6
- l) Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah seluruh masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Sintang sesuai dengan kuota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. ) Peserta Jaminan Persalinan adalah Ibu hamil, Ibu bersalin, Ibu nifas sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca melahirkan, Bayi baru lahir Sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari yang belum emiliki jaminan persalinan lainnya.
BAB Ill - QUANG
Pasal 7
l) %~.. .:. Ke ·hatan M is pelayanan kesehatan program Jaminan esehat lasyarakat meliput:
pelayanan...
- Pciayanan kesehatan perorangan / a. pengobatan dan tindakan ringan
- pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- aromosi kesehatan;
- " encegahan (imunisasi);
- j~boratorium; d
- " ~enambalan gigi;
- ~encabutan gigi;
- embersihan karang gigi;
- bantuan transportasi rujukan gawat darur t, k li ke t J ike ·&gt; · urau, :ecual zasus gawa darurat / kompikasi pada ibu hamil, bersalin, dan nifas termasuk bayi baru lahir;
- � -perawatan inap pada puskesmas perawatan·
- tindakan medis lainnya. k.
- ) Jenis pelayanan kesehatan program Jaminan Persalinan meliputi :
- b. pertolongan persalinan normal;
- a. pemeriksaan kehamilan;
- c. pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan;
- d. pelayanan bayi baru lahir;
- e. penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.
BAB IV - PERSYARATAN
Pasal 8
- (I) Peserta daminan lKeschatan Masyarakat mendapatkan pelayanan keschutan scbagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (l) huruf a sampai dengan huruf k, dcngan menunjukan kartu peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat tau terdaftar dalam daftar peserta Jaminan Keschatan Masyarakat.
- (2) Untuk peserta gelandangan, pengemis, anak/ orang terlantar dan masyarakat miskin penghuni panti sosial, dengan menunjukan surat rekomendasi dinas /instansi setempat.
- (3) Penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, cukup dengan surat rekomendasi dari Kepala lembaga pemasyarakatan / kepala rumah tahanan setempat.
- 4) Masyarakat BAB V...
11
Pasal
9
garaan Jaminan Kesehatan M; e ~ycle"";tah Kabupaten Sin asyarakat dan Jaminan Persalinan Pemcr tang atas beban Anggaran Pendapatan o! :. Negara. gelan
BAB VI - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 10
- () Komponen retribusi pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah jasa pelayanan kesehatan bagi Pemberi Peiayanan Kesehatan (PPK).
- (2) Komponen retribusi pelayanan kesehatan Jaminan Persalinan adalah jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan yaitu dokter, bidan dan perawat, yang membcrikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Penetapan besaran retribusi jasa pelayanan kesehatan Jaminan Keschatan Masyarakat ## BAB VII KOMPOSISI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
BAB VI - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 11
- l) Retribusi yang diterima oleh pemberi pelayanan kesehatan beserta Jajarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah klaim jasa Sarana dan jasa pelayanan yang diajukan oleh pemberi pelayanan kesehatan.
2. ) Retribusi yang diterima olch Pemberi Pelayanan Kesehatan Peruntukannya adalah sebagai berikut:
- D. Jasa pelayanan dapat dipergunakan langsung untuk pemberi Pelaya ·b: '' sa pemberi pelayanan kesehatan. nan seo raga1jas
- a. Jasa sarana wajib disetorkan ke kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
Pemanfaatan...
12
anfaatan dari jasa pelayanan keseh P"",,tan scbagaimana dimaksua tan oleh Pemberi Pelayanan " " cnaga kcsehatan paaa "[,""vat ( urur a, ibagian "j~sarkan persentase dan berbasr. ""i Pelayanan Kesehatan bef Is nerja.
BAB VIII - . EKANISME, DAN TATA CARA PELAPORAN, DAN SE PELAYANAN '' RTA WAKTU
Pasal 12
yekanisme penyaluran dana kepada PPK atau Puskesmas dan Puskesmas ~awat inap, untuk kegiatan pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan dengan sistim klaim melalui Dinas gesehatan.
Bagian Kesatu Pengajuan Klaim klairn Jaminan Kcsehatan Masyarakat
BAB VIII - . EKANISME, DAN TATA CARA PELAPORAN, DAN SE PELAYANAN '' RTA WAKTU
Pasal 13
PPK atau Puskesmas mengajukan klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat kepada Dinas Kesehatan scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 12, secara retrospcktif sesuai dengan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Jaminan Keschatan Masyarakat.
BAB VIII - . EKANISME, DAN TATA CARA PELAPORAN, DAN SE PELAYANAN '' RTA WAKTU
Pasal 14
- (l) Pengajuan klaim yang dimaksud dalam Pasal 13 terhadap kunjungan rawat jalan Jaminan Kcsehatan Masyarakat dari PPK atau Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap ke Dinas Kesehatan, dilengkapi dengan bukti kunjungan rawat jalan, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan ini, yang mnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- dl Pengajuan klaim scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terhadap unjungan rawat inap Jaminan Kesehatan Masyarakat dari PPK atau 'uskesmas dan Puskesmas Rawat Inap ke Dinas Kesehatan, lengkapi dengan bukti sebagai berikut: .

b.fotocopy...

- surat keterangan dirawat yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas rawat inap dan pasien yang dirawat dengan contoh lormat sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini )Jang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati nj; a

ptocopy Kartu Jaminan Kcsehatan M b. , wat. tasyarakat, pasien yang dira ·

- ajuan klaim biaya transportasi : """aat dari PPK ke Dinas K \_,"ukan Jaminan Kesehatan � as � ai berikut: ese atan, d1lengkapi dengan bukti (9)
- "Zyet pembelian BBM atau bukt yar c. Ka ti J :. ngsat sewa kendaraan;
- seb ,Tugas dari Puskesmas d a. sura" ts, tengan paraf dari ihak ah sakit; rat rujukan; pr rume
4. fotocoPY aruu amman Kesehatan Masyarakat, pasein dirujuk. yang pengajuan klaim biaya persalinan Jaminan Kesehatan Masyarakat l" ~ PPK ke Dinas Kesehatan, dilengkapi dengan bukti sebagai berikut:
- p. fotocopy Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat atau kartu identitas lain, ibu bersalin.
- a. partograf;

## Bagian Kedua Pengajuan Klaim Jaminan Persalinan

## Pasal 15

pPK atau Puskesmas dan Puskesmas rawat inap mengajukan klaim Jaminan Persalinan ke Dinas Kesehatan secara retrospektif sesuai dengan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Jaminan Persalinan.

## Pasal 16

- (I) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terhadap biaya pemeriksaan kehamilan Jaminan Persalinan dari PK ke Dinas Kesehatan, dilengkapi dengan bukti sebagai berikut :
- a. fotocopy Kartu tanda penduduk / surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy lembar pelayanan pada Buku KIA dan apabila tidak memiliki Buku KIA pada daerah tertentu, dapat digunakan kartu ibu atau keterangan pelayanan lainnya pengganti Buku KIA yang ditanda tangani ibu hamil / bersalin dan petugas yang mrenangani;
- ) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terhadap Olaya pertolongan persalinan normal Jaminan Persalinan dari PPK ke Dinas Kesehatan, dilengkapi dengan bukti sebagai berikut :
- a. fotocopy Kartu tanda penduduk / surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; b. partograf,

I

I

\

i

l

,

I

;an klaim sebagaimana dimaksud pen6"jeyanan nifas, termasuk KB 5.. lalam Pasal 15, terhadap " bay",{'tahir Jaminan Persana,";""?P;;alinan dan pelayanan baY'pi dengan bukti scbagai b -.," 'K ke Dinas Kesehatan, lengll er:ut. ",(ocopy Kartu tanda penduduk/ surat ,

- copy lembar pelayanan pada Bl .Io",je Buku KIA pada daera 'Uu KIA dan apabila tidak meml al tertentu, dapat digunakan kartu ;bu atau keterangan pelayanan lainnya .. ', de tangani ibu ha il pengganti Buku KIA yang itanda · ml / bersalin dan petugas yang mrenangan
- a.I",,,Arkan oleh pejabat yang be keterangan domisili yang dikelua 'g erwenang;
- ajuan klaim biaya penanganan k like · .: Peng"" .r. . ~,: 'b' ompliiasi pada kehamilan, (t) ~salinan, nifas dan bayi baru lahir Jaminan P ii. de · PPK k pc" dil ' . ersahmnan tar :e pinas Kcschatan, hlengkapi dengan bukti scbagai berikut:
- p. fotocopy lembar pelayanan pada Buku KIA dan apabila tidak memiliki Buku KIA pada daerah tertentu, dapat digunakan kartu ibu atau keterangan pelayanan lainnya pengganti Buku KIA yang ditanda tangani ibu hamil / bersalin dan petugas yang mrenangani, pada kehamilan, nifas dan bayi baru lahir;
- «. fotocopy Kartu tanda penduduk/ surat ketcrangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. partograf,

## Pasal 17

Klaim persalinan Jaminan Persalinan ini tidak harus dalam paket/menyeluruh, tetapi dapat dilakukan klaim terpisah, contoh dalam Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan saja, pertolongan Persalinan saja atau pelayanan nifas saja.

Bagian Ketiga Pelaporan

## Pasal 18

Pelaporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat dari PPK, kepada Dinas Kesehatan dilaksanakan setiap bulan dengan contoh format Japoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran lll Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Waktu Pelayanan

## Pasal 19

j%,"Pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada setiap adalah sebagai

Waa, k ii;&amp; pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kut.

W

'

- n rawat jalan·diselenggaraka . ~laya Gan setiap jam kerja dan setiap hari " per)a»
- nan rawat inap, persalinan, do ··k eY" ' an ruukan berlaku 24 (dua puluh "~oat jam) el

## Pasal 20

~ pelayanan kesehatan Jaminan Persalinan pada setiap jenjang Wa ~n sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah : lama"

- mneriksaan kehamilan diselenggarakan setiap jam kerja dan setiap hari · P' kerja
- ertolongan persalinan normal, pclayanan nifas, termasuk KB pasca "~ersalinan, pelayanan bayi baru lahir, penanganan komplikasi pada jehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir berlaku 24 (dua puluh empat) jam yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Sintang.

## BABIX KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 21

- (I) Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan jaminan Persalinan, sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sintang Nomor 27 Tahun 2011 ten tang Petunjuk Teknis Pelaksanaan daminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2011 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

15

00832

,

\/

Diundangkan di Sintang pada tanggal 4 0A11 2012

4/SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SIN

d


G

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 48S

## BAB X KETENTUAN PENUTUp

Pasal 22

ran ini berlaku pada tanggal 1 Juli 2012 pera! '

setiap orang mengctahuinya, memerintahkan A!" ~~an Bupati ini dengan penempatan dal perat :. nya lalam abupaten Sintang. pengundangan Berita Daerah

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 4 uN1 2012

UPATI SINTANG,

B

k

$/

/

M ILTON CROSBY

00833