PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 10 Tahun 2009 tentang lzin Gangguan; 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa
a.
b.
bahwa pengaturao tempat usaha sebagalmana diatur dalam Peraruran Oaerah Nomor 7 Tahun 2001 tentaog Retribusf lzin Gangguan tldak sesuai lagl, aehingga pertu digantl;
c.
2
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b petiu membentuk Peraturan Daerah tentang lzin Gangguan;
1. Mengingat
- Undang - Undang Gangguan Nomor 226 Tahun 1926 yang dlubah dan dlsempumakan dengan stbl, Nomor 450 Tahun 1940;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah dilbah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pelak Oaerah dan Retribusl Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomof 23 Tahun 1997 tentang Pengelo&amp;aan llngkungan Hldup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupateo Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambl dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (lembaran Negara Republitc Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana tetah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Tlrnur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peral1Jran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4389);
7. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubh1t Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerlntah Nomor 27 Tohun 1999 tentang Analisis Mengenal Dampak Ungkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republt1t Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4139);
6
10. Peraturan Pemertntah N&lt;&gt;mOf 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerlotahan antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah Provinsi dan Pemerintah Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Peoyidik Pegawai Negeri Sipil dl/ingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Men1eri Ungkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan L.ingkungan Hidup. dan Upaya Pemantauan Ungkungan Hidup;
7
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUAROJAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUT\JSKAN :
MENETAPKAN PERATURAH DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN. 2
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di s.ng.tl p8da tanggal 18 llel 2009 SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Oto. H. SYAIFUOOIN ANA.NG LEIEARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 10