Unknown BUPATI BANGKALAN Nomor 5 Tahun 2014 tentang PENGELOLMN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
J:S u .t" a· r 1 J:SAN \i .KAJ.,A1'1 PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLMN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
a. bahwa pertambangan mineral bukan logam dan batuan merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa yang merupakan potensi sumber daya alcim yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan tentunya harus memperhatikan akan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat ( 1) huruf a, Pasal 26, Pasal 72, dan Pasal 143 ayat (2) Undang› Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah perlu menyusun kebijakan daerah mengenai pengaturan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, khususnya mineral bukan logam dan batuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
4. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 );
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang› Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 :tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
4
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Pertambangan;
23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Miniral dan Batubara;
24. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1204 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2004 tentang lzin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2004 Nomor 10/C);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1/E;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2/B, Tambahan Daerah Nomor 18);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurusi urusan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
7. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KPPT, adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang menangani pengurusan perijinan.
8. Pertambangan adalah sebagian a tau seluruh ta hapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan,serta kegiatan pasca tambang.
9. Pertambangan mineral bukan logam adalah pertambangan mineral bukan logam yang meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluospar, krioloi, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu , : clay dan batu gamping untuk industri semen.
10. Pertambangan batuan adalah pertambangan batuan yang meliputi pumice, tras, toseki, obsidian,marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkresikan, garnet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil, galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pa sir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, dan pasir yang tidak mengandung mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
11. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta pasca tambang.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Asas pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah:
- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan masyarakat;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk:
- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan baku untuk kebutuhan daerah;
- d. mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
..
PENGUASAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
BAB III - Pasal 4
Pasal 4
- ( 1) Mineral bukan logam dan batuan yang ada di Daerah sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan mefupakan kekayaan Nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan Mineral bukan logam dan batuan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang -undangan.
BABIV
BAB III - Pasal 4
Pasal 5
Dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan pemerintah daerah memiliki kewenangan antara lain untuk:
- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang kegiatannya berada di wilayah daerah;
- c. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral bukan logam dan batuan;
- d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral bukan logam dan batuan, serta informasi pertambangan pada wilayah daerah;
- e. penyusunan neraca sumber daya mineral bukan logam dan batuan pada wilayah daerah;
- f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan
- (1) Untuk menetapkan WUP, WPR, dan WPN sesuai kewenangannya Bupati dapat melakukan eksplorasi.
- (2) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
3. memperoleh data dan informasi berupa: a. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/ a tau b. peta geokimia dan peta geofisika. c. perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (3) Bupati dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur.
- (4) Data clan informasi hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pacla ayat (3) wajib cliolah menjadi peta potensi/ cadangan mineral bukan logam clan batuan.
- (5) Peta potensi/ cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana climaksud pada ayat (4) paling seclikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (6) Bupati wajib menyampaikan potensi/ cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri.
- (7) Peta potensi/ cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.
- (8) Setiap data yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan merupakan milik Pemerintah Daerah.
- (9) Pengelolaan data diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan data.
- (10) Tata cara pengelolaan data diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (11) Pemanfaatan data, antara lain digunakan untuk :
- a. penetapan klasifikasi potensi dan WP;
- b. penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral bukan logam dan batuan; atau
- c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan mineral bukan logam dan batuan.
- (12) Data dan/atau informasi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi.
Bagian Ketiga Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat Paragraf 1 Wilayah U saha Pertambangan Pasal 8
BAB III - Pasal 4
Pasal 6
- (1) WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan disampaikan secara tertulis kepada DPR RI.
BAB III - Pasal 4
Pasal 7
- (1) Untuk menetapkan WUP, WPR, dan WPN sesuai kewenangannya Bupati dapat melakukan eksplorasi.
- (2) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
3. memperoleh data dan informasi berupa: a. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/ a tau b. peta geokimia dan peta geofisika. c. perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (3) Bupati dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur.
- (4) Data clan informasi hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pacla ayat (3) wajib cliolah menjadi peta potensi/ cadangan mineral bukan logam clan batuan.
- (5) Peta potensi/ cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana climaksud pada ayat (4) paling seclikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (6) Bupati wajib menyampaikan potensi/ cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri.
- (7) Peta potensi/ cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.
- (8) Setiap data yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan merupakan milik Pemerintah Daerah.
- (9) Pengelolaan data diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan data.
- (10) Tata cara pengelolaan data diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (11) Pemanfaatan data, antara lain digunakan untuk :
- a. penetapan klasifikasi potensi dan WP;
- b. penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral bukan logam dan batuan; atau
- c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan mineral bukan logam dan batuan.
- (12) Data dan/atau informasi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi.
BAB III - Pasal 4
Pasal 8
- (1) WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan disampaikan secara tertulis kepada DPR RI.
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. memiliki formasi batuan pembawa batubara, formasi batuan pembawa mineral logam, dan/ a tau formasi batuan pembawa mineral radioaktif, termasuk wilayah lepas pantai ## BAB VI
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - Pasal 4
Pasal 10
- ( 1) Kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dilaksanakan di WIUP atau WPR setelah mempunyai IUP atau IPR dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat WIUP.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau bantuan, badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Badan Usaha, Koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas koordinat WIUP mineral bukan logam dan/ a tau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati.
BAB III - Pasal 4
Pasal 11
- ( 1) IUP terdiri atas dua tahap:
- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemumian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB III - Pasal 4
Pasal 12
IUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada di dalam satu wilayah daerah.
BAB III - Pasal 4
Pasal 13
IUP diberikan kepada:
- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.
BAB III - Pasal 4
Pasal 14
IUP diberikan melalui tahapan:
- a. Pemberian WIUP; dan
- b. Pemberian IUP
BAB III - Pasal 4
Pasal 15
- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
- (1) huruf a wajib memuat ketentuan paling sedikit:
3. a . nama perusahaan;
- b. lokasi dan luas wilayah;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
1. jenis usaha yang diberikan;
5. j . rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dan penyelesaian masalah pertanahan termasuk status pengolahan hak atas tanah;
- k. perpajakan;
- I. penyelesaian perselisihan;
- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. AMDAL atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peruntukkannya.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan paling sedikit:
- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;
- d. rencana umum tata ruang;
- e. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- f. pengangkutan dan penjualan;
- g. modal investasi disertai dengan la poran keuangan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik;
- h. jangka waktu berlakunya IUP;
- i. jangka waktu tahap kegiatan;
- J. penyelesaian masalah pertanahan;
- k. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang;
1. dana jaminan reklamasi dan pasca tam bang;
- m. perpanjangan IUP;
- n. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- o. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- p. perpajakan;
- q. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- r. penyelesaian perselisihan;
- s. keselamatan dan kesehatan kerja;
- t. konservasi mineral bukan logam dan batuan;
- u. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- v. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- w. pengembangan tenaga kerja;
- x. pengelolaan data mineral bukan logam dan batuan;
- y. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertarnbangan mineral bukan logam dan batu; dan
- z. memiliki kepala teknik tambang yang bersertifikasi dan memperoleh pengesahan Badan teknis.
BAB III - Pasal 4
Pasal 16
- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral bukan logam dan batuan disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membentuk badan usaha baru &lt;lan wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
BAB III - Pasal 4
Pasal 17
IUP tidak dapat digunakan untuk kegiatan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.
BAB III - Pasal 4
Pasal 18
- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat d.iberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertarnbangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayaan, pemegang IUP Eksplorasi mendapatkan mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan 1zm sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kepada Bupati.
- (5) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 1 (satu) hektare dan paling banyak 25 (dua puluh lima) hektare.
- (6) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 1 ( satu) hektare dan paling ban yak 10 (sepuluh) hektare.
- (7) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (8) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (9) Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka rencana pemberian IUP Eksplorasi dan WIUP secara terbuka kepada masyarakat di daerah.
BAB III - Pasal 4
Pasal 19
- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan, dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing› masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun , dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5 (lima) hektare.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 5 (lima) hektare.
BAB III - Pasal 4
Pasal 20
- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/ a tau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/ atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yangmemiliki:
- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/ a tau
- c. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Operasi Produksi Khusus pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Bupati apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam lingkup Kabupaten.
- (3) IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan oleh Bupati apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari satu wilayah kabupaten dan/ atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada satu wilayah kabupaten.
BAB VII - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 21
Pasal 21
- (1) IPR dikelompokkan sebagai berikut: a. IPR mineral bukan logam; b. IPR batuan.
- (2) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan, kelompok masyarakat dan/ atau koperasi.
- (3) IPR diberikan setelah WPR ditetapkan dan usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan setelah mendapat IPR.
- (4) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau lebih IPR.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui SKPD.
- (7) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
- a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
- b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare;
- c. Koperasi dan/ a tau badan usaha paling ban yak 10 (sepuluh) hektare.
- (8) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
BAB VII - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 21
Pasal 22
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan pengamanan teknis terhadap usaha pertambangan rakyat, Bupati wajib mengangkat pejabat fungsional lnspektur Tambang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 21
Pasal 23
Setiap usaha pertambangan dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IUP atau IPR.
Bagian Kedua Persyaratan IUP Pasal24
- (1) Persyaratan memperoleh IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1 ) meliputi persyaratan:
- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan;dan
- d. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf a untuk badan usaha meliputi:
- a. surat permohonan;
- b. profil badan usaha;
- c. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. nomor pokok wajib pajak;
- e. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
- f. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf auntuk koperasi meliputi:
- a. surat permohonan;
- b. profil koperasi;
- c. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. susunan pengurus; dan
- f. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a untuk orang perseorangan meliputi:
- a. surat permohonan;
- b. kartu tanda penduduk;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- d. surat keterangan domisili.
- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
27. ( 1) huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
- a. surat permohonan;
- b. profil perusahaan;
- c. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan f. surat keterangan domisili.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b untuk:
- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/ atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintangdan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. laporan lengkap eksplorasi;
3. laporan studi kelayakan;
4. rencana reklamasi dan pasca tambang;
5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/ a tau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (7) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf cmeliputi:
- a. untukIUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bi dang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d untuk:
- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
2. bukti pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 21
Pasal 25
- (1) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan:
- a. administratif;
- b. teknis; dan
- c. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf a untuk:
- a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
1. surat permohonan;
2. kartu tanda penduduk;
3. komoditas tambang yang dimohon; dan
4. surat keterangan dari kelurahan/ desa setempal.
- b. Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
1. surat permohonan;
2. komoditas tambang yang dimohon; dan
3. surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat.
- c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
1. surat permohonan;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. komoditas tambang yang dimohon; dan
5. surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat!.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
- c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.
- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara dan Persyaratan Pemberian IPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keem pat Permohonan IUP dan IPR Pasal26
- (1) Surat permohonan untuk mendapatkan IUP atau IPR disampaikan kepada Bupati melalui KPPT.
- (2) Bupati wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap serta telah memenuhi persyaratan.
- (3) Apabila Bupati tidak memberikan jawaban atas permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemohon dapat melakukan upaya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasa127
Bupati harus menyampaikan laporan tertulis mc,ngena1 pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya kepada Gubernur dan Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 28
Pasal 28
Pemegang IPR berhak:
- a. mendapatkan keselamatan pembinaan dan dan kesehatan pengawasan di kerja, lingkungan, bidang teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesua1 dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 28
Pasal 29
Pemegang IUP berhak:
- a. melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan usaha produksi;
- b. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk kepentingan pertambangan setelah memenuhi peraturan perundang-undangan,
- c. memiliki mineral bukan logam dan batuan yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi dan iuran produksi.
- d. mengalihkan kepemilikan dan/ a tau saham di bursa saham Indonesia setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu dengan syarat:
1. harus memberitahukan kepada Bupati; dan
2. tidak bertentangan dengan peraturan perundang› undangan.
- e. melakukan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 28
Pasal 30
Pemegang IPR wajib:
- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama dengan pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap, iuran produksi, dan pungutan pajak;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui BPPT dan/ atau SKPD; dan
- f. mentaati persyaratan teknis pertambangan.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 28
Pasal 31
Pemegang IUP wajib:
- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, yang menyangkut:
1. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
2. keselamatan operasi pertambangan;
3. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dai;i. pasca tambang;
4. upaya konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
5. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
- b. mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- f. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah;
- g. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan iup operasi produksi;
1. menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;
- J. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan batuan dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan;
- k. melakukan pengolahan dan pemurman hasil penambangan di dalam negeri;
1. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. mengikut sertakan pengusaha lokal yang ada di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- o. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati;
- p. memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) bulan atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada Bupati;
- q. setelah 5 (lima) tahun melakukan divestasi saham pada Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah apabila pemegang IUP sahamnya dimiliki oleh asing;
- r. memberikan tanda batas WIUP dengan memasang patok pada WIUP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP operasi produksi dan harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi dan setiap terjadi perubahan batas wilayah;
- (2) Badan U saha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati.
- (4) Mineral bukan logam dan batuan yang tergali yang akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai m ran produksi.
- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib untuk menyampaikan la poran hasil penjualan mineral bukan logam dan batuan yang tergali kepada Bupati.
- (6) Ketentuan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan PeraturanBupati.
BABX
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN Pasal32
- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikankepada Pemegang IUP apabila terjadi:
- a. keadaan kahar;
- b. keadaan yang menghalangi sehingga menimhulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertam bang an;
- c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati oleh pemegang IUP.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Inspektur Tambang atau dilakukan
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 28
Pasal 32
- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan , dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 28
Pasal 33
- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan , dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir Pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 28
Pasal 34
- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, kewajiban Pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan atau karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dan huruf c, kewajiban Pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.
BAB XI - DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 35
- ( 1) IUP a tau IPR berakhir karena:
- a . dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.
- (2) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR dengan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah pemegang IUP atau IPR telah memenuhi kewajibannya.
- (4) IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila:
- a. pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang› undangan dan/ atau Peraturan Daerah ini; atau
- c. pemegangIUP atau IPR dinyatakan pailit.
- (5) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP atau IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP atau IPR terse but berakhir.
- (6) Pemegang IUP atau IPR yang IUP atau IPR berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kewajiban pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (8) IUP atau IPR yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Bupati.
- (9) WIUP a tau WPR yang IUP a tau IPR berakhir se bagaimana dimaksud pada ayat (8) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan melalui mekanisme : sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG Bagian Kesatu Prinsip Reklamasi Dan Pascatambang
Pasal 36
Setiap kegiatan usaha pertambangan wajib melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang.
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG Bagian Kesatu Prinsip Reklamasi Dan Pascatambang
Pasal 37
- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi clan pasca tambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi clan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) clilakukan terhaclap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem clan metode: a. penambangan terbuka; clan b. penambangan bawah tanah.
- (5) Pasca tambang wajib clilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut konclisi lokal di seluruh wilayah penambangan
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG Bagian Kesatu Prinsip Reklamasi Dan Pascatambang
Pasal 38
- (1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
- a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertam bangan yaitu:
1. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, pertambangan mineral, air laut, dan tanah serta udara sesuai dengan standart baku mutu lingkungan;
2. perlindungan keanekaragaman hayati;
3. penciptaan stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (man-made structure) lainnya;
4. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;dan
5. penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya setempat;
6. pemulihan lingkungan hidup.
- b. Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja yaitu:
1. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan
2. perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja c. Prinsip-Prinsip konservasi mineral bukan logam dan batuan, yaitu:
1. penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;
2. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan;
3. pendataan sumberdaya cadangan mineral yang tidak tertambang serta sisa pengolahan atau pemurnian.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP OperasiProduksi wajib memenuhi prinsip:
- a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertam bang an;
- b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- c. konservasi mineral bukan logam dan batuan.
Bagian Kedua Tata Laksana Reklamasi dan Pasca tambang Pasal39
BAB XII - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG Bagian Kesatu Prinsip Reklamasi Dan Pascatambang
Pasal 42
- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan daerah dan/ a tau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Khusus perusahaan jasa pertambangan nasional dan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan nukum Indonesia harus memperoleh persetujuan dari Dinas/ Instansi yang membidangi pertambangan.
- (4) Jenis usaha pertambangan meliputi:
- a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan dibidang:
1. penyelidikan umum;
2. eksplorasi;
3. studi kelayakan;
4. konstruksi pertambangan;
5. pengangkutan;
6. lingkungan pertambangan;
7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
8. keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
1. penambangan; atau
2. pengolahan dan pemurnian.
- (5) Dalam hal Pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada IUP.
- (6) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesua1 dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (7) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja daerah.
- (8) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/ a tau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
- (1) Pemegang IUP atau IPR wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan Daera.h sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. pendapatan lain yang sah ## BAB XV
BAB XIV - PENDAPATAN DAERAH Pasal43
Pasal 44
- (1) Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesua1 dengan peraturan perundang› undangan.
BAB XIV - PENDAPATAN DAERAH Pasal43
Pasal 45
- ( 1) Pemegang IUP hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- (2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operas1 produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan peraturan perundang› undangan.
- (3) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.
- (4) Pemegang IUP telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak atas IUP bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pembinaan
BAB XVI
Pasal 46
- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh Pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap:
- a. pengadministrasian pertambangan;
- b. teknis operasional pertambangan; dan
- c. penerapan standar kompetensi per tam bangan. tenaga kerja
- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh Pemegang IUP dan IPR.
Bagian Kedua
Pengawasan
Paragraf 1
Umum
BAB XVI
Pasal 47
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan terhadap:
- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengolahan data mineral bukan logam dan batuan;
- e. konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang;
1. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- J. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
1. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; m. pengelolaan IUP dan IPR ;dan
- n. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertarn bangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf 1 dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVI
Pasal 48
Pemegang IUP atau IPR wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati.
<!-- formula-not-decoded -->
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan IUP dan IPR diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Perlindungan Masyarakat PasalSO
- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengajukan gugatan kepada kerugian akibat pengusahaan menyalahi ketentuan. Pengadilan terhadap pertambangan yang
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ## BAB XVII
BAB XVI
Pasal 51
Pemerintah Daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/ a tau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral bukan logam dan batuan.
Bagian Ked ua Pendidikan dan Pelatihan Pasal52
Pemerintah Daerah wajib mendorong, melaksanakan ,dan/ atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral bukan logam dan batuan.
BAB XVIII - PENYIDIKAN Pasal 53
Pasal 53
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menenma, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan agar keterangan atau laporan terse but menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan pertambangan mineral tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen› dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- g. menyuruh berhenti dan/ a tau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan/ a tau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XIX - SANKS! ADMINISTRATIF Pasal 54
Pasal 54
- (1) Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan› ketentuan administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
4. penghentian sementara seluruh kegiatan ; dan
- b. c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (6) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi pencabutan izin.
BAB XX - KETENTUAN PIDANA Pasal 55
Pasal 55
Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
BAB XXI - KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 56
Pasal 56
- (1) Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP atau IPR yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
- (2) Dalam hal memenuhi kebutuhan daerah dan/ a tau pelestarian lingkungan yang berkelanjutan Operasi produksi khusus tidak dibenarkan diangkut dan dijual keluar daerah kecuali mendapat izin dari Bupati atas rekomendasi Tim Teknis
BAB XXII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 57
Pasal 57
Terhadap penJman, rekomendasi dan dikeluarkan sebelum ditetapkannya dinyatakan masih berlaku sampai persetujuan yang telah peraturan daerah ini dengan berakhirnya perizinan, rekomendasi dan pesetujuan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XXII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 57
Pasal 58
Dalam hal Inspektur tambang belum terbentuk, tugas, fungsidan tanggung jawab Inspektur Tambang dilaksanakan oleh Tim Teknis Pertambangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 59
Pasal 59
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2004 Nomor 10/C)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 59
Pasal 60
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundapgkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Penetapan: Ditetapkan di Bangkalan

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2014 NOMOR 3/€.·
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
## NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
## I. Umum
Bahan pertambangan yang terkandung di dalam bumi merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdayaguna, berhasilguna, bertanggung jawab dan berkelanjutcm serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Bahwa berdasarkan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayah kabupaten dan merupakan kekayaan Daerah sepenuhnya dapat dikelola langsung oleh Daerah Kabupaten/ Kota.
Seiring dengan semangat Undang-Undang di atas maka Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Undang› Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana dengan keberadaan Undang-Undang m1 diharapkan agar sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilc!-n agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka daerah diberi kewenangan untuk mengelola bahan pertambangan yang tersedia di wilayahnya termasuk pengawasan dan pengendalian.
PENJELASAN
Pasal 1
Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian diharapkan: dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas Pasal3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 ayat (1) Cukup Jelas ayat (2) Cukup Jelas ayat (3) Cukup Jelas ayat (4) Cukup Jelas ayat (5) Cukup J elas ayat (6) Cukup Jelas ayat (7) Huruf a Yang dimaksud tepi sungru adalah daerah aku mulasi pengayaan mineral sekunder (pay s treak) dalam suatu meander sungai. Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup Jelas Pasal29 Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 32
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud keadaan kahar (force majeur) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia. Huruf b Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, perselisihan perburuhan diluar kesalahan pemegang IUP dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang antara lain, blokade, pemogokan, dan berjalan. ## Huruf c Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/ a tau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (6) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (7) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup Jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas Pasal38 Cukup Jelas Pasal 39 Cukup Jelas Pasal 40 Cukup Jelas Pasal 41 Cukup Jelas Pasal 42 Cukup Jelas Pasal 43 Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45 Cukup Jelas Pasal 46 Cukup Jelas Pasal 47 Cukup Jelas Pasal 48 Cukup Jelas Pasal 49 Cukup Jelas Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 51 Cukup Jelas Pasal 52 Cukup Jelas Pasal 53 Cukup Jelas Pasal 54 Cukup Jelas Pasal 55 Cukup Jelas Pasal 56 Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 57
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 58
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 59
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 60
Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR ,l~.
PENJELASAN
Pasal 72
Undang› Undang ini merupakan perintah untuk membentuk produk hukum Daerah (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang pengelolaan usaha pertambangan rakyat didaerah. ## II. PASAL DEMI PASAL