PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 13TAHUN Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 13TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 / PMK.07 / 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa, Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Mengingat
'
- 1. . TShuft 1200 ** -·
Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerinfahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ! * ** " ^ ** * ^ z ; N ' omor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
;
2. Undang - Undang ' Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
i
- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 3. Undang Pembentukan Peraturan Perundangan - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahn Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. 14.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi . Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usui dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. 15.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1934);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hulcum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang diserahkan Kepada Desa;
.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 40 lahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
23. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
4. 24.Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016;
25. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016;
26. Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 119 / BPMPD / 2016 tentang Penetapan Besaran dan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa di Kabupaten Batu Bara;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
Menetapkan : BELANJA DESA.
Pasal 23
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Mengingat
'
- 1. . TShuft 1200 ** -·
Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerinfahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ! * ** " ^ ** * ^ z ; N ' omor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
;
2. Undang - Undang ' Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
i
- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 3. Undang Pembentukan Peraturan Perundangan - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahn Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. 14.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi . Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usui dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. 15.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1934);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hulcum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang diserahkan Kepada Desa;
.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 40 lahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
23. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
4. 24.Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016;
25. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016;
26. Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 119 / BPMPD / 2016 tentang Penetapan Besaran dan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa di Kabupaten Batu Bara;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
Menetapkan : BELANJA DESA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Bagian III huruf b tentang Belanja Desa di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

b. Belanja Desa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembagunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara dan tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar . lingkungn dan kegiatan pemberdayaan masyrakat desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk kebutuhan sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai bidang :
- a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain kegiatan :
- 1) Penetapan dan penegasan batas Desa;
- 2) Pendataan Desa;
- 3) Penyusunan tata ruang desa;
- 4) Penyelenggaraan Musyawarah desa;
- 5) Pengelolaan informasi desa;
- 6) Penyelenggaraan perencanaan desa;
- 7) Penyelenggaraan evaluasi tingkat
10. perkembangan pemerintahan desa;
- 8) Penyelenggaraan kerjasama antara desa;
- 9) Pembangunan sarana. dan prasarana kantor desa; dan
- 10) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain kegiataan :
- 1) Pembagunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan desa, antara lain :
16. -Tambatan perahu ;
17. -Jalan permukiman;
18. -Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
19. -Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

.

'

- -Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
- -Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi desa.
- 2) Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain :
- -Air bersih berskala desa;
- -Sanitasi lingkungan;
- -Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu; dan
- -Sarana dan prasarana kesehatan lainya sesuai kondisi desa.
- 3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain:
- -Taman bacaan masyarakat;
- -Pendidikan anak usia dini;
- -Balai pelatihan / kegiatan belajar masyrakat;
- -Pengembangan dan pembinaan sanggar seni;
- -Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
- 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain :
- -Pasar Desa;
- -Pembentukan dan pengembangan BUMDesa;
- -Penguatan permodalan BUMDesa;
- -Pembibitan tanaman pangan;
- -Penggilingan padi;
- -Lumbung padi;
- -Pembukaan lahan pertanian;
- -Pengelolaan usaha hutan Desa;
- -Kolam ikan dan pembenihan ikan;
- -Kapal penangkap ikan;
- -Cold storage (gudang pendingin);
* Tempat pelelangan ikan;
- -Tambalc garam;

' !

- -Kandang temak;
- -Mesin pakan temak; dan
- -Instalasi biogas;
- -Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- 5) Pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
- -Penghijauan;
- -Pembuatan terasering;
- -Pemeliharaan hutan bakau;
- -Perlindungan mata air;
- -Pembersihan daerah aliran sungai;
- -Perlindungan terumbu karang; dan
- -Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain kegiatan :
- 1) Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- 2) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- 3) Pembinaan kerukunan umat beragama;
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- 5) Pembinaan lembaga adat;
- 6) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- 7) Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain kegiatan :
- 1) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- 2) Pelatihan teknologi tepat guna;
- 3) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa; dan
- 4) Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
- -Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- -Kelompok usaha ekonomi produktif;
- -Kelompok perempuan;
- -Kelompok tani;

»

i

- -Kelompok masyarakat miskin;
- -Kelompok nelayan;
- -Kelompok pengrajin;
- -Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- -Kelompok pemuda; dan
- -Kelompok lain sesuai kondisi Desa.
2. Anggaran Belanja Desa juga digunakan untuk membiayai :
- a) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan jenis belanja :
- 1) Belanja Pegawai, yang terdiri dari :
- -Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- -Tunjangan Kepala Desa; dan
- -Tunjangan BPD.
- 2) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa diberikan per triwulan.
- b) Operasional Perkantoran, dengan jenis belanja :
- 1) Belanja Barang dan Jasa
- -Alat tulis kantor;
- -Benda pos;
- -Cetak dan penggandaan;
- -Sewa kantor desa;
- -Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- -Makanan dan minuman rapat;
- -Makanan dan minuman kegiatan;
- -Pakaian dinas dan atribut;
- -Alat dan bahan kebersihan;
- -Perjalanan dinas, terdiri dari :
- a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan
- b. Peijalanan dinas luar daerah.
- -Pemeliharaan, terdiri dari :
- a. Pemeliharaan peralatan kantor;
- b. Pemeliharaan perlengkapan kantor; dan
- c. Pemeliharaan kendaraan dinas.

r '

;

- -Biaya air, listrik dan telepon;
- -Honor,
- -Belanja barang dan jasa lainnya yang berkaitan dengan Operasional Perkantoran, apabila dana mencukupi.

## 2) Belanja modal

- -Komputer;
- -Meja dan kursi;
- -Mesin tik;
- -Kendaraan dinas;
- -Belanja modal lainnya yang berkaitan dengan Operasional Perkantoran, apabila dana mencukupi.

## c) Operasional BPD dengan jenis belanja :

- 1) Belanja barang dan jasa
2. -Alat tulis kantor;
3. -Cetak dan penggandaan;
4. -Makanan dan minuman rapat;
5. -Perjalanan dinas;
6. -Belanja barang dan jasa lainnya yang berkaitan dengan Operasional BPD, apabila dana mencukupi.

## d) Opqrasional RT / RW

- 1) Belanja barang dan jasa
2. -Alat tulis kantor;
3. -Cetak dan penggandaan;
4. -Makanan dan minuman rapat;
5. -Perjalanan dinas;
6. -Belanja barang dan jasa lainnya yang berkaitan dengan Operasional RT/ RW, apabila dana mencukupi.

2. Ketentuan Lampiran II Bagian I tentang Biaya Pelaksanaan di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## I. BIAYA PELAKSANAAN

Pedoman biaya pelaksanaan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi :

- a. Tunjangan dan operasional BPD dialokasikan setahun sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- b. Tunjangan dan operasional PKK dialokasikan setahun sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- c. Tunjangan dan operasional LPM dialokasikan setahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- d. Honorarium operator komputer dialokasikan setahun sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- e. Honorarium bendahara desa dialokasikan setahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- f. Honorarium pelayan masyarakat terdiri dari : Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Guru Mengaji, Penggali Kubur, Bilal Mayat, Imam Masjid / Imam Desa, Pendeta, Pemimpin Ibadah Hindu dan Budha, Tutor PAUD dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pelayan masyarakat lainnya, dialokasikan paling tinggi per - bulan per - orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- g. Dana Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa terdiri dari :
1. Biaya makan dan minum kegiatan Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,-.
2. Biaya makan dan minum kegiatan Pelantikan Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,-.
3. Biaya sewa perlengkapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000, -
4. Biaya sewa perlengkapan kegiatan Pelantikan Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000, -.
- h. Dana Operasional TPK sebesar 2 % (dua per seiatus) dari alokasi dana kegiatan fisik di setiap Desa.

i

Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal

\

7 .

AVr \ ^

7 O\0&gt;

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,


BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 1 3

Salinan sesuai dengan aslinya

## KEPALA BAGIAN HUKUM

## TTD

## RAHMAD SIRAIT, SH NIP. 19660707 198602 1 001

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal n 70 * G

BUPATI BATU BARA,


OK ARYA ZULKARNAIN