UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1964 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1962 TENTANG POKOK-POKOK, PERUMAHAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 40) MENJADI UNDANG-UNDANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam tata masyarakat-sosialis-Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila -, perumahan adalah salah satu unsur pokok bagi kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa di dalam negara yang sedang membangun masalah perumahan merupakan salah satu faktor yang sangat penting, dan masalah tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan Pembangunan Nasional Semesta Berencana;
- c. bahwa untuk mencapai masyarakat-sosialis-Indonesia, perlu diusahakan pembangunan perumahan secara teratur dan berencana, sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan perumahan yang ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara;
- d. bahwa Presiden atas dasar ketentuan yang termaktub dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang pokok-pokok perumahan (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 40);
- e. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu ditetapkan menjadi Undang-undang;
Mengingat : ________________
Mengingat : 1. Pasal 5, 20 dan 22 Undang-undang Dasar
2. Pasal 27 ayat (2) dan 33 Undang-undang Dasar.
3. Undang-undang No. 10. Prp. tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 5 tahun 1964.
4. Pasal 3, 7, 8 dan 9 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 40) Menjadi Undang-undang, dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
- (1) Tiap-tiap warga-negara berhak memperoleh dan menikmati perumahan yang layak, sesuai dengan norma-norma sosial, teknik, keamanan, kesehatan dan kesusilaan.
- (2) Tiap-tiap warga-negara berkewajiban ikut serta dalam usaha mencapai tujuan tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan kemampuannya.
Pasal 2
Dalam membangun perumahan lebih diutamakan penggunaan bahanbahan yang terkandung dalam bumi dan kekayaan alam Indonesia.
BAB II.
Tugas dan Wewenang Pemerintah.
Pasal 3
- (1) Pemerintah memberikan bimbingan, berbagai fasilitas, bantuan dan perangsang lainnya, baik dalam pembangunan maupun pembiayaannya, tanpa meninggalkan semangat gotong royong yang hidup di dalam masyarakat.
- (2) Pemerintah mengadakan penelitian dan perencanaan untuk perbaikan dalam pembangunan perumahan dengan mengutamakan usaha memperendah biaya, mempertinggi mutu bangunan dan mempercepat proses pembangunan.
- (3) Pemerintah berusaha membangun perumahan setahap demi setahap bagi keperluan rakyat dan negara, dengan
Pasal 4
- (1) Kebijaksanaan umum Pemerintah dalam urusan perumahan dijalankan oleh Menteri Sosial.
- (2) Dalam menetapkan kebijaksanaannya, Menteri Sosial dibantu oleh sebuah badan yang dibentuk oleh Presiden, dan yang nama, susunan, tugas dan wewenangnya diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinasi pelaksanaan urusan perumahan dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I yang selanjutnya dapat pula diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya itu Pemerintah Daerah dibantu oleh Panitia Perumahan yang susunan anggotanya mencerminkan kegotong-royongan antara Pemerintah dan rakyat.
BAB III.
Usaha dan Kewajiban Masyarakat.
Pasal 5
- (1) Dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Pemerintah, tiap tiapwarga-negara dan badan-badan swasta dapat bebas membangunperumahan untuk keperluannya sendiri atau usahanya.
- (2) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah perusahaan-perusahaan negara dan swasta diwajibkan membangun perumahan bagi pegawai dan buruhnya sesuai dengan kemampuannya.
Pasal 6
Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah:
- a. Perwakilan negara asing, badan atau warga-negara asing dapat membangun perumahan untuk keperluannya.
- b. Perusahaan asing diwajibkan membangun perumahan untuk usahanya, pegawai dan buruhnya.
BAB IV.
Pemakaian dan Persewaan Perumahan.
Pasal 7
- (1) Pemakaian atau penggunaan perumahan adalah sah apabila ada persetujuan pemilik dengan mengutamakan fungsi perumahan bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Hubungan sewa-menyewa dan pedoman harga sewa diatur menurut klasifikasi tempat, jenis perumahan dan penggunaannya serta penggolongan masyarakat yang mempergunakannya dengan mengutamakan perlindungan bagi penyewa dan BAB V.
Ketentuan Peralihan dan Penutup.
Pasal 8
Peraturan perundang-undangan yang mengatur pembangunan perumahan dan pembiayaannya, hubungan sewa-menyewa dan pedoman harga sewa serta peraturan-peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-undang ini dapat menetapkan ancaman pidana penjara/pidana kurungan dan atau denda.
Pasal 9
- (1) Undang-undang No. 3 Drt tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 43) dan Undang-undang No. 25 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 73) serta segala peraturan Perumahan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dicabut.
- (2) Semua peraturan yang dapat menghambat pembangunan perumahan disesuaikan dengan Undang-undang ini.
- (3) Semua akibat hukum yang timbul karena dicabutnya atau dibatalkannya peraturan-peraturan perumahan oleh Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah, dengan
Pasal 10
- (1) Undang-undang ini disebut "Undang-undang Pokok Perumahan".
- (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Agustus 1962.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 1964. Pd. Presiden Republik Indonesia, ttd Dr. J. LEIMENA.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 1964. Wakil Sekretaris Negara, ttd SANTOSO (S.H). LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 3

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG No.1 TAHUN 1964 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 1962 TENTANG POKOK-POKOK PERUMAHAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 No. 40) MENJADI UNDANG-UNDANG.
UMUM.
Dalam tata masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Panca Sila, perumahan merupakan unsur pokok daripada kesejahteraan rakyat, di samping sandang dan pangan.
Untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata dalam keseluruhannya itu, sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 º 385 diperlukan adanya usaha-usaha Pemerintah dengan mengikut sertakan daya dan tenaga yang ada di dalam masyarakat secara gotong royong.
Kebutuhan akan perumahan yang terasa sangat mendesak pada dewasa ini yang menurut perhitungan Dewan Perancang Nasional pada akhir tahun 1960 terdapat kekurangan perumahan sebanyak k.l. 4 juta buah dan kebutuhan setiap tahunnya akan meningkat dengan 1 juta buah sesuai dengan pertumbuhan penduduk (buku I º 385). Selain itu belum diadakan pembangunan secara luas dan merata, dan perumahan yang ada banyak pula yang tidak/belum memenuhi syarat-syarat perumahan yang dicita-citakan, yaitu perumahan yang sehat, nikmat, tahan lama, murah harga dan sewanya, serta memenuhi norma-norma kesusilaan.
Untuk mengatasi kesulitan akan perumahan tersebut tidaklah cukup dengan mengatur pembagian perumahan dan ruangan yang sudah ada, akan tetapi harus menambah jumlah perumahan dengan pembangunan secara berangsur-angsur mengingat prioritas dan urgensinya.
Karena jelas bahwa masalah pembangunan perumahan tidak cukup dengan pengumpulan modal dan tenaga kerja saja, maka pemecahannya memerlukan penelitian dan perencanaan yang amat saksama baik dalam bidang politik urbanisasi dan pembangunan masyarakat, politik penggunaan tanah, teknologi dan pola-pola perumahan yang sesuai dengan keadaan dan selera yang hidup dalam masyarakat, maupun perencanaan dalam faktor pembiayaan dan perencanaan perkembangan kota/daerah dan lain-lain sebagainya.
Aktivitas Pemerintah di bidang perumahan meliputi berbagai lapangan usaha yang luas walaupun hasil-hasilnya masih sangat terbatas dan belum dapat mengimbangi keperluan, maka oleh karena itu perlu diusahakan pengerahan funds and forces yang progressip yang ada di dalam masyarakat dan menyalurkannya melalui Dana-dana Pembangunan baik yang berbentuk bank-bank perumahan, kooperasi-kooperasi ataupun usaha-usaha lainnya kedalam kegiatan pembangunan perumahan. Untuk itu Pemerintahpun perlu mengusahakan adanya iklim yang menarik bagi penanaman modal swasta nasional kedalam pembangunan perumahan ini serta memberikan tambahan fasilitas, bimbingan dan bantuan lainnya disamping usaha lain di bidang keuangan, perdagangan dan industri.
Disamping kegiatan Pemerintah dalam pembangunan- perumahan itu sendiri, pantas kiranya apabila kepada perusahaan-perusahaan nasional dan perusahaanperusahaan asing diwajibkan pula untuk membangun perumahan bagi keperluannya sendiri maupun menyediakan perumahan bagi buruh dan pegawainya, karena perusahaanperusahaan itu mempunyai tanggung-jawab sosial terhadap mereka.
Dengan adanya kesempatan yang luas bagi modal swasta untuk mulai membangun perumahan, maka merekapun perlu diberi kesempatan untuk menentukan penggunaannya dalam batas-batas fungsi perumahan di dalam tata-masyarakat-sosialis Indonesia. Maka untuk dapat mengusahakan agar tiap-tiap warga-negara dapat menikmati perumahan yang layak, perlu adanya ketentuan-ketentuan mengenai hubungan sewa-menyewa dengan harga sewa yang memberikan perlindungan kepada penyewa dengan memperhatikan kepentingan pemilik.
Undang-undang ini adalah sebagai induk dari semua peraturan mengenai perumahan, maka selekas mungkin secara berangsur-angsur akan disusun serangkaian Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, misalnya yang menyangkut: Pembangunan perumahan dan pembiayaannya, persewaan perumahan, pola pola dasar dan norma-norma perumahan dan peraturan-peraturan lain terutama yang mengatur akibat hukum yang timbul karena tidak berlakunya lagi Peraturan-peraturan lama.
## PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
. Perumahan mempunyai arti yang penting dan menentukan bagi kehidupan seseorang dalam membangun dan memperkembangkan pribadinya, oleh karena itu setiap warga-negara perlu diusahakan untuk dapat memperoleh dan menikmati perumahan yang layak sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/ MPRS/1960. Tetapi usaha itu tidak akan tercapai dengan memuaskan, apabila rakyat sendiri tidak turut serta aktif mengusahakannya baik dalam menjaga ketertiban penggunaannya, maupun dalam pemeliharaan kebersihan, kesehatan dan menjaga ketenteraman hidup di dalam lingkungannya.
PENJELASAN
Pasal 2
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
. Ayat 1. Pemberian bimbingan, fasilitas, bantuan-bantuan dan jasa-jasa untuk memperoleh tanah, bahan-bahan bangunan dengan mudah dan semurah-murahnya merupakan dorongan dan perangsang yang dapat memperlancar Usaha-usaha pembangunan