PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Nomor PEMANFAATAN Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR: b TAHON 2017 TENTANG INOVASI PEMANFAATAN SINGKONG MELALUI ALAT PRES TEPUNG PRODUKSI OLER BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSISULAWESITENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
GUBEKNUKSULAWESITENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR: b TAHON 2017
TENTANG
INOVASI PEMANFAATAN SINGKONG MELALUI ALAT PRES TEPUNG PRODUKSI OLER BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSISULAWESITENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNURSULAWESITENGGARA
Menimbang: a. bahwa Singkong sebagai bahan pangan pokok alternativ menjadi salah satu komoditas strategis pangan lokal di
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a maka Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara telah menciptakan alat Pres Tepung berbahan baku Singkong yang merupakan ide kreatif dalam rangka meningkatkan daya saing dan nilai tambah pembangunan daerah;
daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 388 ayat (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang inovasi Pemanfaatan Singkong melalui Alat Pres Tepung Produksi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
1.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 7 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
•
••
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalan Negeri dan Pemerintahan Daerah.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG INOVASI PEMANFAATAN SINGKONG MELALUI ALAT PRES TEPUNG PRODUKSI OLEH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA Menetapkan
BABI
KENTENTUAN UMUM
Pasal l
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Badan Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disingkat Balitbang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. lnovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjU:tnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
•
•
6. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
8. Perekayasaan . adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/ atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/ atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
7. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
9. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/ atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
5. 11 -. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/ program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempumaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
10. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem kerekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempumaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (2) Tujuannya adalah untuk memanfaatkan peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mengakses dan memanfaatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi dari hasil ide kreatif Balitbang.
2. ( 1) Inovasi pemanfaatan Singkong melalui alat Pres Tepung disusun dengan maksud untuk mendukung perkembangan ekonomi dan daya saing daerah.
•
•
BAB III - JENIS, PROSEDUR DAN METODE INOVASI
Pasal 3
- a. Produksi Alat dan Produk olahannya.
Jenis inovasi pemanfaatan Singkong adalah berupa Alat Pres Tepung dan Produk Olahannya meliputi :
- b. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pangan Singkong.
- c. Pemasarari Alat dan Produk olahannya.
BAB III - JENIS, PROSEDUR DAN METODE INOVASI
Pasal 4
- ( 1) Prosedur inovasi Alat Pres Tepung dilaksanakan dengan tata kerja sebagai berikut: 1
- a. Balitbang melakukan eksplorasi ide melalui kegiatan penelitian, pengkajian, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan.
- b. Pelaksanaan Workshop hasil eksplorasi ide inovasi dengan para pihak.
- c. Penyusunan desain/prototipe Alat Pres Tepung dan produk olahan dari ide inovasi.
- d. Uji coba Alat Pres Tepung.
- f. Kampanye Alat Pres Tepung dan produk olahannya.
- e. Pelatihan penggunaan Alat Pres Tepung dan produk olahannya.
- (2) Desain/prototipe Pres Tepung Produksi oleh Balitbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## Pasal 5

- a. Penyedia Iptek pangan Singkong.
2. ( 1) Metode inovasi Alat Pres Tepung Produksi oleh Balitbang, yaitu : 1
- b. Pengguna I ptek pangan Singkong.
- c. Intermediator Iptek.
- (2) Pengguna Iptek pangan Singkong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (1) Penyedia lptek pangan Singkong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Balitbang, Perguruan Tinggi dan lembaga litbang.
- (3) lntermediator Iptek pangan Singkong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Balitbang.

## BABV

PENGGUNAAN ALAT, PRODUK OLAHAN DAN PENGEMBANGANNYA

## Bagian Kesatu Penggunaan Alat

## Pasal 6

Alat pres tepung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum digunakan oleh para pihak wajib diperiksa dan diuji oleh Balitbang sesuai dengan desain dan prototype yang telah distandarisasi oleh Balitbang.

•

•

## Bagian Kedua Produk Olahan Pasal 7

## Produk olahan Singkong dari hasil alat Pres Tepung meliputi:

- b. Krupuk.
- a. Kasoarni.
- c. Minuman Yoghurt.
- d. Wikao Maombo.
- e. Fufu.
- f. Tepung Cassava Termodifikasi.
7. Cheese stik. h.
8. Cookies. g.
9. Telur gabus. 1.
10. Lapis legit. k.
11. Biji ketapang. J.
12. Bolu Beker. 1.
13. BikaAmbon. n.
14. Bolu kukus. m .
15. Cake gula aren. 0.
16. Mie. q.
17. Donat. p.
18. Dadar gulung. r.
19. Bubur candil. t.
20. Dodol. s.
21. Kuco klepon. u.
22. Jongkong. w.
23. Empek-empeng. v.
24. Pastel. x.
- z. Gandus.
26. Martabak telur. y.
27. aa. Roti tawar.
28. bb. Blac tores.
- cc. Cake maharani.

## Bagian Ketiga Pengembangan Produk Olahan

## Pasal 8

- (2) Pengembangan produk olahan menggunakan mentor yang ditunjuk oleh Balitbang.
2. ( 1) Pengembangan produk olahan melitbakan U saha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai tenant incubator.
- (3) Mentor dalam memfasilitasi pembuatan produk olahan Singkong wajib menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) produk.
- (5) Pemasaran produk olahan Singkong dari hasil Alat Pres Tepung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 yang lebih dari 3 (tiga) hari wajib mendapat ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan bersedia diperiksa oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
- (4) Promosi produk alat dan produk olahannya melalui kampanye, eskpo atau pameran produk pada agen-agen pemasaran masyarakat secara berkala.

## Pasal 9

- (1) Balitbang dapat menyediakan Iptek, memberikan pelayanan lptek, dan intermediasi Iptek kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah produsen Singkong.


- (2) U saha Mikro, Kecil dan Menengah produsen Singkong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Balitbang.
- (4) Penyediaan dan pelayanan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dilaksanakan melalui kerjasama para pihak.
- (3) Dalam menyediakan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balitbang dapat menggunakan tenaga ahli di luar Balitang.

BAB VII PENUTUP Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

•

•


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini deng penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi, Sulawesi Tenggara .

LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR:

6 ...


•

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR:

6

TAHUN : ,9-\ -

d-01}

## TENT ANG

## INOVASI PEMANFAATAN SINGKONG MELALUI ALAT PRES TEPUNG PRODUKSI OLEH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSISULAWESITENGGARA

- A. Desain Alat Pres Tepung Produksi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara
- B. Prototipe Alat Pres Tepung Produksi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara


•





Yy