PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 12 Tahun 2016 tentang INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 7~ TAHUN 2016
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Memperhatikan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8).
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ~.:i.1i yang dimaksud dengan :
1. Dacrah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati a.dalah Bu.pa~:: Situbondo.
3. Pemerin tah Daer:J.h adalah kepala daerah se bagai unsur penyele!lggm a\_ Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat . . Jl Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5. Indikator .Kin.erja U':ama yang selanjutnya disebut IKU a.C.:\ila:h ulturan keberhasilan dari suatu tujuan dan sasai-an strategls organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selarijutnya disebut RPJMD adalah Rencana PembaYfgunati · Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sib.iboriao.
9. Kinerja · Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Tujuan penetapan IKU adalah :
- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
- a. IKU Pemerintah Daerah; dan
- b. IKU SKPD
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
5. a.
6. b.
7. Indikator Kinerja Daerah; dan Indikator Kinerja Sasaran Daerah.
- (3) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan format Keputusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

## Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

## BAB IV

## PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

## Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021.
- (3) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), Juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
- a. bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya;
- b. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- c. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- d. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

## BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7

- (1) Pembinaan terhadap penyusunan IKU dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.

Diundangkan di Situboni9',4B Pada tanggal 1 8 NOV LU 1

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 71

6

- (2) Pengawasan penyusunan IKU dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Peraturan Bupati 1n1 berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Ka bu paten penempatannya Situbondo. dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal , 1 8 NOV 2016

BUPATI SITUBONDO,


DADANG WIGIARTO

LAMPIRAN

Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

1 8 NOV 2016

Nomor :

10 Tahun 2016 ·

## BAB I

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (good governance) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegia.tan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena pnns1p dasar manajemen berbasis kinerja adalah apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran (no performance, no money).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan good governance dan result oriented government. Perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja . Dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaultan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran minerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian Pemerintah Ka bu paten Situbondo · menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta mewujudkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

## 1.2 Maksud dan tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) m1 adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kineja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

## BAB II

## PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahuan tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

## BAB III

## PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dan seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Situbondo, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para p1mpman SKPD tidak hanya mengelola anggaran saja akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

## 11 .. 1 Iudikator Kinerja Daerah Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Situbondo

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Rumus Perhitungan | Pengertian |
|------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Indeks Pembangunan• Manusia | % | Dimensi Kesehatan : AHH-AHHmin I - kesshatan - AHH -AHH _ maks mm Dimensi Pendidikan : HLS-HLSmin lnIS= HLSmaks - HLSmin RLS-RLSmi.n IRLS = RLSmaks - RLSmin JHLS + ]RLS lpendidikan = z Dimensi Pengeluaran: ln(pengeluaran) - ln(pengeluaran,n,in) 1 pengsluaran = ln(pengeluara11maics)- ln(pengeluara11,nin) 1PM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran : 1PM = ~lkesehatan X lpmufidikan X lpengeluaran | 1PM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Kemanfaatan 1PM sebagai indikator adalah: a. Indikator penting mengukur keberhasilan upaya membangun hidup (masyarakat/penduduk); untuk dalam kualitas manusia b. 1PM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/ negara. |

| 3 | I Pertumbuhan Ekonomi | | Rumus menghitung pertumbuhan PDRB: PDRB(t+lJ-PDRB(t} PDRB(t} X 100% dimana: t+l t = tahun pengamatan PDRB = tahun pengamatan PDRB sebelumnya | Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) Jen1s penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan. |
|-----|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Indeks Gini Ratio | Nilai Koefisien | Rumus menghitung gini ratio : k G=l- LP;<Q +Q_l) i=l | Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. |

| | | | dimana: Pi: persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 :s; G :s; 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi | Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. |
|----|------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | Rumus menghitung Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja . x100% JumJah penduduk angkatan kerJa . | Penganggur terbuka adalah: a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencan pekerjaan; b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; C. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencan pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; |

| | | | | d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Indikator m1 bermanfaat untuk melihat ketersediaan tenaga kerja dan mengevaluasi struktur ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. |
|----|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Skala | Rumus menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : IKLH = 30% IPA + 30% IPU + 40% ITV dimana: IPA = Indeks Pencemaran Air IPU = Indeks Pencemaran Udara ITV = Indeks Tutupan Vegetasi | Indek kualitas lingkungan hidup adalah parameter kualitas lingkungan di suatu daerah tertentu, indeks m1 digunakan untuk mengontrol kualitas lingkungan dan mengendalikan kerusakan dan polusi yang diakibatkan oleh pembangunan yang mengganggu ekosistem lingkungan. Indeks kualitas lingkungan hidup mengambil tiga indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air, kualitas udara, dan tutupan vegetasi. |
| 7 | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | Juta | Rumus menghitung pertumbuhan PDRB: PDRB(t+ 1 )-PDRB(t} PDRB(t} X 100% Dimana: t+ l = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya | |

| 8 | PDRB Perkapita | Juta Rumus menghitung PDRB perkapita: | Juta Rumus menghitung PDRB perkapita: | Juta Rumus menghitung PDRB perkapita: | Juta Rumus menghitung PDRB perkapita: | Juta Rumus menghitung PDRB perkapita: | |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai/ skala | Indeks yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat, dengan interval nilai | Indeks yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat, dengan interval nilai | Indeks yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat, dengan interval nilai | Indeks yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat, dengan interval nilai | Kepuasan masyarakat adalah salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja atau layanan sebuah organisasi |
| | | | | Nilai Interval IKM | Nilai Interval Konversi IKM | Kinerja Unit Pelayanan | Kepuasan masyarakat adalah salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja atau layanan sebuah organisasi |
| | | | | 1,00-1,75 | 25,00-43,75 | Tidak Baik | |
| | | | | 1,76- 2,50 | 43,76-62,50 | Kurang Baik | |
| | | | | 2,51 -3,25 | 62,51 - 81,25 | Baik | |
| | | | | 3,26-4,00 | 81,26 - 100,00 | Sangat Baik | |

## 11.2 lndikator Sasaran (Impact) Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Situbondo

| NO | NO | NO | TUJUAN | SASARAN | | INDIKATOR SASARAN | RUMUS PERHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MISI 1: MEWUJUDKAN SDM YANG BERIMAN, BERKUALITAS, BERPRESTASI DAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN | MISI 1: MEWUJUDKAN SDM YANG BERIMAN, BERKUALITAS, BERPRESTASI DAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN | MISI 1: MEWUJUDKAN SDM YANG BERIMAN, BERKUALITAS, BERPRESTASI DAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN | MISI 1: MEWUJUDKAN SDM YANG BERIMAN, BERKUALITAS, BERPRESTASI DAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN | MISI 1: MEWUJUDKAN SDM YANG BERIMAN, BERKUALITAS, BERPRESTASI DAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN | MISI 1: MEWUJUDKAN SDM YANG BERIMAN, BERKUALITAS, BERPRESTASI DAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN | MISI 1: MEWUJUDKAN SDM YANG BERIMAN, BERKUALITAS, BERPRESTASI DAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN | MISI 1: MEWUJUDKAN SDM YANG BERIMAN, BERKUALITAS, BERPRESTASI DAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN | MISI 1: MEWUJUDKAN SDM YANG BERIMAN, BERKUALITAS, BERPRESTASI DAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Meningkatkan kualitas keimanan, pendidikan, nilai- nilai budaya pada masyarakat dan pemuda. | Meningkatnya aktifitas keagamaan masyarakat | Persentase fasilitasi aktifitas keagamaan masyarakat | Jumlah aktifitas keagamaan yang difasilitasi ---------------------------------- x 100% Jumlah seluruh aktifitas keagamaan | Bagian Kesra, Sekretariat Daerah |
| 1 | 1 | 2 | 1 | | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan formal, informal dan non formal | APK PAUD 4-6 tahun | Jumlah siswa TK/RA pada tempat penitipan anak ---------------------------------- X 100% Jumlah Seluruh Penduduk Usia 4 - 6 tahun | Dinas Pendidikan |
| 1 | 1 | 2 | 2 | | | APK SD/MI/Paket A | Jumlah Seluruh Murid sedang Sekolah di SD/Sederajat ------------------------ ---------- X 100°/o Jumlah Seluruh Penduduk Usia 7 - 12 Tahun | Dinas Pendidikan |
| 1 | 1 | 2 | 3 | | | APK SMP/MTs/Paket B | Jumlah Seluruh Murid sedang Sekolah di SMP/Sederajat --------------------------------- X 100°/o Jumlah Seluruh Penduduk Usia 13 - 15 Tahun | Dinas Pendidikan |

| 1 | 1 | 2 | 4 | APM SD/MI/Paket A Jumlah Seluruh Murid Usia Tahun di SD/Sederajat ---------------------------------- Jumlah Seluruh Penduduk | Dinas Pendidikan |
|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | 2 | 5 | APM SMP/ MTs/ Paket B Jumlah Seluruh Murid Usia Tahun di SMP/Sederajat ---------------------------------- Jumlah Seluruh Penduduk - 15 Tahun | Dinas Pendidikan |
| 1 | 1 | 2 | 6 | Angka rata-rata lama sekolah Jumlah Penduduk 15 keatas sedang sekolah / telah berijazah Lama Pendidikan -----------------------------------x | Dinas Pendidikan |
| 1 | 1 | 2 | 7 | Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 59 tahun Jumlah Seluruh Penduduk Huruf Usia 15 s/d 59 Tahun th. n --------------------------------- X Jumlah Seluruh Penduduk | Dinas Pendidikan |
| 1 | 1 | 2 | 8 | Angka kelulusan SD/MI s/d 59 Tahun Jumlah lulusan padajenjang ---------------------------------- Jumlah siswa tingkat tertinggi | Dinas Pendidikan |

| 1 | 1 | 2 | 9 | | Angka kelulusan SMP/MTs | Jumlah lulusan pada JenJang SMP/MTs --------------------------------- X 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada JenJang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya | Dinas Pendidikan |
|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 10 | | Jumlah Lembaga SD yang terakreditasi A | Jumlah SD/MI yang terakreditasi A -------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh SD/MI | Dinas Pendidikan |
| 1 | 1 | 2 | 11 | | Jumlah Lembaga SMP yang terakreditasi A | Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi A -------------------------------- X 100 % Jumlah seluruh SMP/MTs | Dinas Pendidikan |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan | IKM Perpustakaan | Nilai IKM Perpustakaan hasil survey pada tahun n | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 1 | 1 | 3 | 1 | Meningkatnya kualitas pelestarian budaya lokal dan sen1 | Persentase Seni dan budaya lokal yang diakui tingkat regional | Jumlah seni dan budaya lokal yang Diakui tingkat regional ----------------------------------- X 100% Jumlah seluruh seni dan budaya lokal | Dinas Pendidikan |
| 1 | 1 | 4 | 1 | Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga | Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif | Jumlah organ1sas1 pemuda yang aktif ----------------------------------- X 100% Jumlah organisasi pemuda | Dinas Pariwisata |
| 1 | 1 | 4 | 2 | | Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif | Jumlah cabang olah raga yang berprestasi ----------------------------------- X 100°/o Jumlah cabang olah raga | Dinas Pariwisata |

| 2: MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG STABIL DAN DINAMIS BERBASIS POTENSI LOKAL | 2: MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG STABIL DAN DINAMIS BERBASIS POTENSI LOKAL | 2: MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG STABIL DAN DINAMIS BERBASIS POTENSI LOKAL | 2: MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG STABIL DAN DINAMIS BERBASIS POTENSI LOKAL | 2: MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG STABIL DAN DINAMIS BERBASIS POTENSI LOKAL | 2: MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG STABIL DAN DINAMIS BERBASIS POTENSI LOKAL | 2: MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG STABIL DAN DINAMIS BERBASIS POTENSI LOKAL | 2: MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG STABIL DAN DINAMIS BERBASIS POTENSI LOKAL | 2: MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG STABIL DAN DINAMIS BERBASIS POTENSI LOKAL |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 . | 1 | 1 | Meningkatkan daya saing pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta ketahanan pangan. | Meningkatnya produksi produktivitas pertanian | Produksi dan Pertanian Komoditas | Jumlah produksi pertanian per per komoditas = Produktifitas x luas panen | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| 2 | 1 | 2 | 1 | | Meningkatnya produksi produktivitas perkebunan | dan Produksi Perkebunan | Jumlah Produksi Perkebunan pada tahun n | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| 2 | 1 | 3 | 1 | | Meningkatnya produksi produktivitas peternakan | dan Populasi Ternak | Jumlah Produksi Peternakan pada tahun n | Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan |
| 2 | 1 | 4 | 1 | | Meningkatnya produksi produktivitas perikanan kelautan | Jumlah Produksi dan Perikanan Tangkap dan | Jumlah Produksi Tangkap pada tahun n Perikanan | Dinas Perikanan |
| 2 | 1 | 4 | 2 | | | Jumlah produksi perikanan Budidaya | Jumlah Produksi Budidaya pada tahun n Perikanan | Dinas Perikanan |
| 2 | 1 | 4 | 3 | | | Jumlah produksi olahan | Jumlah Produksi Olahan pada tahun n | Dinas Perikanan |

| 2 | 1 | 5 | 1 | | Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat (food availability) | 1. Angka Pola Pangan Harapan | Nilai cap. Peningkatan skor PPH = %AKG bobot . . X masmg-masmg kelompok pangan Persentase AKG = Energi masing- masing komoditas ---------------------------------- X 100% Angka kecukupan gizi | Dinas Ketahanan Pangan |
|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | 1 | 5 | 2 | | | 2. Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Beras) | Rata2 jumlah stock pangan (beras) per tahun (kg) ----------------------------------- X 1000 Jumlah penduduk | Dinas Ketahanan Pangan |
| 2 | 2 | 6 | 1 | Mengembangkan lndustri pariwisata dan ekonomi produktif dan kreatif lainnva | Meningkatnya daya saing usaha pariwisata | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Jumlah wisatawan pada tahun n | Dinas Pariwisata |
| 2 | 2 | 6 | 2 | | | Persentase Destinasi wisata baru yang terintegrasi | Jumlah destinasi wisata baru yang terintegrasi ----------------------------------- X 100% Jumlah destinasi wisata baru | Dinas Pariwisata |
| 2 | 2 | 7 | 1 | | Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian | Persentase Pertumbuhan Industri | Jumlah industri tahun (n) - Jumlah industri tahun (n-1) ----------------------------------- X 100% Jumlah industri sampai dengan tahun (n) | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |

| 2 | 2 | 8 | 1 | | Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Mikro | •• Persentase Koperasi Aktif | Jumlah koperasi aktif ----------------------------------- X 100% Jumlah koperasi yang terdata | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 8 | 2 | | | Jumlah Mikro Usaha | Jumlah Usaha mikro pada tahun n | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 2 | 2 | 9 | 1 | | Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap pembangunan | Nilai Ekspor bersih perdagangan | Jumlah ekspor bersih perdagangan pada tahun n | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP YANG SEHAT, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN | MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP YANG SEHAT, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN | MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP YANG SEHAT, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN | MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP YANG SEHAT, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN | MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP YANG SEHAT, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN | MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP YANG SEHAT, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN | MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP YANG SEHAT, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN | MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP YANG SEHAT, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN | MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP YANG SEHAT, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN |
| 3 | 1 | 1 | 1 | Meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan sosial, partisipasi angkatan kerja serta pemberdayaan perempuan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Angka kematian Ibu (AKI) | Banyaknya Kematian Ibu saat hamil, melahirkan dan nifas) pada th. n -------------------------------- x 100.000 Jumlah kelahiran hidup pada th. n | Dinas Kesehatan |
| 3 | 1 | 1 | 2 | | | Angka kematian Bayi (AKB) | Banyaknya Kematian Bayi (dibawah 1 Tahun) -------------- • ---------------------xl .000 | Dinas Kesehatan |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Angka Prevalensi Gizi Buruk | Hidup Jumlah balita g1z1 buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ---------------------------------- X 100% Jumlah balita yang diukur di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | Dinas Kesehatan |

| 3 | 1 | 1 | 4 | | IKM Pelayanan Kesehatan | pelayanan Kesehatan Nilai IKM (akumulatif) hasil survey pada tahun n | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 3 | 1 | 2 | 1 | Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk | Angka Laju Pertumbuhan penduduk | Jumlah pe nd uduk pada tahun n ----------------------------x jangka waktu Jumlah penduduk pada tahun dasar | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana | dan |
| 3 | 1 | 3 | 1 | Meningkatnya layanan perlindungan sosial kesejahteraan sosial dan | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun n | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| 3 | 1 | 4 | 1 | Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan menurunya angka pengangguran | Persentase Pencari kerja yang ditempatkan | Jumlah pencan kerja yang ditempatkan ----------------------------------- X 100% Jumlah pencan kerja yang mendaftar | Dinas Kerja | Tenaga |
| 3 | 1 | 4 | 2 | | Persentase Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun | Jumlah sengketa pengusaha - pekerja _____________________ .------------- x 1.000 Jumlah perusahaan | Dinas Kerja | Tenaga |
| 3 | 1 | 5 | 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan Transmigrasi | Jumlah Transmigran terlatih yang ditempatkan | Jumlah transmigran terlatih yang ditempat | ni•nas Kerja | Tenaga |

| 3 | 1 | 6 | 1 | | Menurunnya Jumlah Desa Yang Berstatus Kurang Berkembang | Menurunnya Jumlah Desa Yang Berstatus Kurang Berkembang | Jumlah Desa Yang Berstatus Kurang Berkembang | Jumlah desa yang berstatus kurang berkembang pada tahun n | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------