Unknown WALIKOTA BITIJNG Nomor 11 Tahun 1990 tentang KEBU'ruHAN DAN HARGA ECERAN TER'llNGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG
PERATI.JRAN WALIKOTA BITIJNG NOMOR 11 TAHUN2014
TENTANG
KEBU'ruHAN DAN HARGA ECERAN TER'llNGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting da!aro peningkatan produktivitas dan produksi korooditas pertanian da!aro rangka mewujudkan Ketabanan Pangan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Benmbsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan pctani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- l. Undang-Undang Noroor 7 Tahun 1990 tentang Pembentnkan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 1990 Noroor 52, Tambahan Lerobaran Negara Noroor3421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lerobaran Negara Republik: Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tabun 2008 tentang Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Peroerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nnmor 126, Tambaban Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200 l ten tang Pupuk Budidaya Tanaroao (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambaban Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4079);\.lz
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Pennentan/ITT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada padi sawah spesifik lokasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 7.7 Tahun 2005 ten tang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2010 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Pengbitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
11. Peratura.n Menteri Pertaoian Nomor 43/Pennentan/SR.140/ 8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 /MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Pennentan/SR.140/ 10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
14. Peraturan Gubemur Nomor 47 Tahun 2013 tentang Kebutuban dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Pennentan/SR.130/11/2013 tentang Kebun1ban dan Harga Eceran Tertinggi (HETl Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertaniao Tahun Anggaran 2014;
MEMlITUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN WAIJKITTA TENTANG KEBlITUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UN1'1K SEKTOR PERTANlAN TAHUN ANGGARAN 2014.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan dipenyalur ream.I di Lini N. 9. Peroupukan Berirobang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanab dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan. · 11. Kcbutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejurolah Pupuk Bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubemur atau Dinas yang merobidangi sektor pertanian di provinsi. 7. Harga Eceran Tertinggi, yang selanjutnya disingkat HET adal?h harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/keloropok- tani di Penyalur Lini N yang ditetapkan oleh Mcnteri Pertanian. 8. Harga Pokok Penjualan, yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsi\_di yang diproduksi oleh Produsen Pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Mcnteri Pertanian. 9. Sektor Pertanian adalah Sektor yang berkaitan denga budidaya tanaroan pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan temak dan budidaya ikan dan atau udang. 10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan dan hortikultura dengan Iuasan tertentu. 11. Peke bun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mcngusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura. dengan Iuesan tertentu. 12. Petemak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanarnan hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu. 13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang roengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk hudidaya ikan dan/ atau udang yang tidak merolliki izin usaha.. 12. 14.Petamhak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusabakan lahan untuk budidaya ikan dan/ atau udang dengan luasan tertentu. 13. 15.Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Anorganik dan pupuk Organik

Penandatangan: 14. 16.Penyalur di Lini m adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektnr Pertanian yang berlaku.

Penandatangan: 15. 17 .Penyalur di Lini N adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektnr Pertanian yang berlaku.

Penandatangan: 16. 18.Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam mernanf.aatkan sumberdaya pertanian untuk bek.erjasama meningkatkan produktivitas nsabatani dan kesejahteraan anggotanya daJam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukubkan oleh Walikota atau Pejahat yang ditunjuk. 17. 19.Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani, yang selanjutnya disingkat RDKK adaJah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, petemak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berirobang spesifik lokasi. 18. 20.Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh W alikota.. ## BAB II ## PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 2 - (11 Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun dan petemak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dual hektar atau petamhak dengan luasan 1 (satu) hektar setiap musim taoam per keluarga. - (2) Pupuk bersubsidi sehagaimaoa dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan hagi perusahaan taoaman pangan, hortilrultura, perkebunan. petcrnakan atau pcrusahaan perikanan budidaya. ## BAB ID ALOKASI PUPUK BERSUBSIDl ## Pasal 3 - (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan bcrimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kota. - (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurnt Kota, jenis dan jaunlah, sub sektor dan sebaran bulanan Keeamatan; - (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimakeud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurnt kecamatan, jeriis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tcrcantum datam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.
4. (41 Alokasi Pupuk Bersubsidi sehagairoana diroaksud pada ayat (31 agar mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertaniao, Perikanan dan Kchutanan Kota Bitung.
5. (51 Dinas bersama Lembaga Penyuluh Pertanian dan/ atau Perikanan setempat wajib melaksanakan pembioaan kepada kelompok tani dalaro penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau lremaropuan penyerapan pupuk di tingkat Petani di wilayahnya.

## Pasal 4

- (1) Dalam bal kebutuhan pupuk bersubsidi aotar Kecamatan dalaro wilayah Kota. dapat dipenuhi melalui realokasi, maka realokasi dimaksud ditetapkan oleh Walikota..
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kota dao Kc:caroalan pada bulan berjaJan tcrnyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurlcan alokasi pupuk bersubsidi diwilayah bersaogkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulao-bulan berikutnya dao atau sisa alokasi bulan scbclumnya scpanjang tidak mclampaui alokasi 1 (satu) ta.bun.

## BABlV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalaro Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakao oleh produsen. Y"-

,-c-

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilalrukan sesuai dengan ketentuan Pemturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlalru.
- a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian dipenyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut : ·
- b. penyaluran pupuk bersudeidi scbagairnana dimaksud p&amp;da huruf a memperbatikan kebutuban kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
- (3) Untuk kelancamn penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), Pemerintah Kata melalrukan pendataan RDKK di wilayahnya. sebagai dasar pertimbangan dalarn pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana diroaksud dalaro Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5).
- c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip 6 (cnam) tepat:. yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tcpat waktu dan tepat mutu. '·
- (4) Optimalisasi peroanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilalrukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleb penyulub.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi dipenyalur Lini IV ke petani dilalrukan oleb petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP Kota.

## Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 harus diberi label tambahan berwama merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan : �������������

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah" Barang Oalam Pengawasan

## PasaJ 8

- (!) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutubkan petani, pekebun, peternak dan Pembudidaya ikan dan/ atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketcrsediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas untuk penyerapan Pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## PasaJ 9

- ( l) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan sebagai berikut :
- b. pupukZA
- a. pupuk Urea
- Rp. l.800,per Kg;
- c. pupuk SP-36
- Rp. l.400,per Kg;
- d. pupukNPK
- Rp. 2.000,- per Kg;
- Rp. 500,- per Kg.
- Rp. 2.300,- per Kg;
- -&gt;, e. pupuk organik
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, petemak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur IV secara tunai da]am kemasan sebagai berikut :

- a. pupuk Urea

- 50 Kg;

- b. pupuk ZA

- 50 Kg;

- c. pupuk SP-36

- 50 Kg;

- d. pupuk NPK

- = 50 Kg atau 20 Kg;

- e. pupuk organik

- 40 Kg atau 20 Kg;

## BABV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terlladap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebapimaoa diatur dalaro Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaiuran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

## Pasal 11 '

- (1) KPPP Kata wajib melakukan pemantauan dan pengawasen terbadap penyaluran, penggunaan dan harg;a pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pcnyuluh.

## Pasal 12

- (1) KPPP Kata wajib menyampaikaa laporan pemantauan dan penga.wasan pupuk bersubsidi di wilayab kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan basil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Guberaur.

## BABVI KETEN1UAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Walikota ini dengan penempataanya da]am Berita Daerah Kata Bitung. Peraturan

Ditetapkan di Bitung

2014 Pada tanggal 3 Januari



'saunen sesuai dengan aslinyal KEPALA BAGIAN HUKUM , SETOA KOTA BITUNG,

�

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH

PEMBINA

NIP: 19741118 2001121 003

BERITA DAERAH KOTA BmJNG TAHUN 2014 NOMOR :1 :22