PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH Nomor 06 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN KELURAHAN SAWAHPADANG AUA KUNIANG DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAYAKUMBUH, - a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan mempakan pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat; - b. bahwa agar kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan; - c. bahwa berdasarkan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 06 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN SAWAHPADANG AUA KUNIANG
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan mempakan pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- b. bahwa agar kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor O8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (kmbaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 5234);
d
Memperhatikan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 159 Tambahan lembaran Negara Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 165 Tambahan lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahwt 2OO7 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2O08 tentang Organisasi Tata Keq'a Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor 05);
8. 1O. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor O7).
Berita Acara Masyarakat Kelurahan Aur Kuning dan Kelurahan Sawah Padang tentang Kesepakatan Penggabungan Kelurahan Aur Kuning dan Kelurahan Sawah Padang menjadi Kelurahan Aua Kuniang tanggal Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Aula Kantor Camat Payakumbuh Selatan dan Berita Acara Kesepakatan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Aua Kuniang Pada Tanggd Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas Bertempat di Aula Pertemuan Kerapatan Adat Nagari Aua Kuniang tentang Penamaan Kelurahan Hasil Penggabungan Antara Kelurahan Sawah Padang darr Kelurahan Aur Kuning Menjadi Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SAWAHPADANG AUA KUNIANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Kota adalah Kota Payakumbuh;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Perangkat Daerah adalah Pembantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Payakumbuh;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat;
8. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau baglan kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada;
9. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang.
OU
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
- a. melaksanakan fungsi pemerintahan;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mengembangkan potensi wilayah kelurahan;
- d. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
BAE} III
PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH
Bagian Pertama
Pembentukan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
- (2) Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang sebagaimana dimaksud ayat (l) merupakan penggabungan dari Kelurahan Aur Kuning dan Kelurahan Sawah Padang dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Selatan.
Bagian Kedua
Luas Wilayah
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
Luas wilayah Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang secara administrasi pemerintahan adalah 2,72 Kfif .
Bagian Ketiga
Batas Wilayah
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6
Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur;
- b. sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur;
- c. sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Kapalo Kntn Arn narr qa n Kc.-q rne ta n Pawa kr rrnhr rh Selaten'
- d. sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan.
&amp;u
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7
Peta Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang tercantum pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh pada tangga SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMB ## BENNI S LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 06. ## BAB VII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku diundangkan. pada tanggal

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Daerah penempatannya dalam Lembaran Payakumbuh. memerintahkan ini dengan Daerah Kota Di kan di Payakumbuh tangga KOTA PAYAKUMBUH ^ FALEPI g
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran sebagai satu kesatual yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## PEMBIAYAAN

## Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebaeai akibat terjadinya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

## BAB V

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan pembentukan Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, sosialisasi, arahan dan supervisi.

## Pasal 10

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata ke{a, penjabaran tugas dan fungsi, jabatan fungsional tertentu untuk kelurahan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.

## BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 11

- (1) Sebelum Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang diadakan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi kelurahan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan;
- (2) Sebelum lembaga kemasyarakatan Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang dibentuk, maka pelaksanaan penataan lembaga kemasyarakatan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan.

## Pasal 12

Pusat pelayanan pemerintahan untuk sementara berada di kantor lurah yang berada di Aur Kuning sampai ditetapkan kantor lurah yang definitif.


I

Diundangkan di Payakumbuh pada tangga SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMB


## BENNI S

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 06.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku diundangkan. pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Daerah penempatannya dalam Lembaran Payakumbuh. memerintahkan ini dengan Daerah Kota

Di kan di Payakumbuh tangga KOTA PAYAKUMBUH


^ FALEPI

g



## PENJELASAN

## ATAS

## RANCANGAN

## PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

## NOMOR06 TAHUN2016

TENTANG

## PEMBENTUKAN KELURAHAN SAWAHPADANG AUA KUNIANG

## I. UMUM

Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih atau pembentukan kelurahan di luar kelurahan yang telah ada. Pembentukan dan penggabungan kelurahan bertujuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan potensi wilayah kelurahan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ralyat.

Bahwa jumlah penduduk, luas wilayah, sarana prasarana kelurahan dan kompetensi aparatur kelurahan di Kota Payakumbuh tidak berimbang atau tidak proporsional, sehingga hal ini mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Payakumbuh berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2O13 merasa perlu melakukan penggabungan Kelurahan Aur Kuning dan Kelurahan Sawah Padang menjadi kelurahan barrr yaitu Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasa1 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1O

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

(1) Cukup Jelas

(2) Cukup Jelas

(3) Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Tata Ke{a Kecamatan dan Kelurahan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor


v


5 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 20O8 Nomor O5).

- (1) Cukup Jelas

Pasal l1

Pasal 12

Pasal 13

- (21 Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas


?-,