PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (berlaku 5 September 2017)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung Jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai bagian dari wujud akses keadilan dan pemenuhan hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum;
- b. bahwa bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin yang selama ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan belum dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat Miskin di Kota Sungai Penuh;
Mengingat :
- c. bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Daerah dapat mengalokasikan dana bagi penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.
4. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Sungai Penuh yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah, Kepala Desa atau Kepala Dusun.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu atau hidup dalam kemiskinan, sehingga tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Bantuan Hukum dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:
- a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
- c. menjamin penyelenggaraan bantuan hukum dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat dan terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 6
- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Walikota dan dilaksanakan melalui Pemberi Bantuan Hukum yang harus memenuhi persyaratan akreditasi dan verifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Untuk dapat menyelenggarakan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus :
- a. berdomisili dan/atau berwilayah kerja di Kota Sungai Penuh; dan
- b. memiliki sertifikat tentang penetapan Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang masih berlaku.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 7
Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Walikota bertugas untuk :
- a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
- c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efesien, transparan dan akuntabel;
- d. menyampaikan laporan penggunaan anggaran dan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran;dan
- e. menyampaikan laporan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 8
- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) mengajukan permohonan penggunaan anggaran Bantuan Hukum kepada Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan penggunaan anggaran Bantuan Hukum kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 9
- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Walikota menjalin kerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi dan terverifikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu Penerima Bantuan Hukum
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10
Penerima Bantuan Hukum berhak:
- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11
Penerima Bantuan Hukum wajib:
- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
Bagian Kedua Pemberi Bantuan Hukum
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12
Pemberi Bantuan Hukum berhak:
- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 13
Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana berkaitan dengan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya, yang dilakukan dengan itikat baik didalam maupun diluar sidang pengadilan sesuai dengan Standar Bantuan Hukum ## BAB VI SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu Syarat Pemberian Bantuan Hukum
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 14
Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. merupakan warga Kota Sungai Penuh.
- b. mengajukan permohonan secara tertulis yang paling sedikit memuat :
1. identitas pemohon;
2. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
3.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 5 September 2017

Penandatangan: WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd ## ASAFRI JAYA BAKRI

Penetapan: Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 5 September 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, ## PUSRI AMSYI LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 5; NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR 5, 5/2017;
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dokumen yang berkenaan dengan perkara;dan
4. lampiran surat keterangan miskin dari lurah, Kepala Desa atau Pejabat setempat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

## Pasal 15

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 1 dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi BantuanHukum.

## Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 4, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan :
- a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
- b. kartu bantuan langsung tunai;
- c. kartu beras miskin; atau
- d. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

## Bagian Kedua

## Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

## Pasal 17

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum yang persyaratannya telah dilengkapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b kepada Pemberi Bantuan Hukum
- (2) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum menginformasikan dan meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Pemohon Bantuan harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka permohonan tersebut dapat ditolak.

## Bagian Ketiga Tata Kerja

## Pasal 18

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan alasan penolakan secara tertulis kepada pemohon Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum yang tidak mencantumkan alasan penolakan akan dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa :
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;dan
- c. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 19

- (1) Dalam hal berkas permohonan Bantuan Hukum telah lengkap dan diterima oleh Pemberi Bantuan Hukum, Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Koordinasi pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dinyatakan diterima.

## BAB VII PENDANAAN

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
- a. hibah atau sumbangan sukarela; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Dalam mengajukan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum kepada Walikota.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
- b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD; dan
- c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Non litigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII LARANGAN

Pasal 22

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menyalahgunakan pemberian dana bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum; dan
- b. menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 25

Pemberi Bantuan Hukum terbukti menerima atau meminta bayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

## BAB XII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;dan
- c. dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 5 September 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd

## ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 5 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

## PUSRI AMSYI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 5;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR 5, 5/2017;

## PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 5 TAHUN 2017

## TENTANG

## BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

## A. UMUM

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga akan kebutuhan akses terhadap keadilan ( access to justice ) dan kesamaan di hadapan hukum ( equality before the law ). Karena itu, tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk melindungi dan menjamin akses masyarakat miskin atas keadilan perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah agar terdapat pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Adapun ruang lingkup yang diatur meliputi: Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi termasuk menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

## B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

## Huruf a

Yang dimaksud dengan 'asas keadilan' adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan 'asas persamaan kedudukan di dalam hukum' adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan 'asas perlindungan terhadap hak asasi manusia' adalah memberikan perlindungan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan 'asas keterbukaan' adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan 'asas efisiensi' adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f Yang dimaksud dengan 'asas efektivitas' adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat. Huruf g Yang dimaksud dengan 'asas akuntabilitas' adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 24;