PERATURAN BUPATI RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang GARA PERATURANBUPATIKOLAKAUTARA NOMOR.9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMANPENGENDALIANGRATIFIKASI DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENKOLAKAUTARA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIKOLAKAUTARA - a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu memberikan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu (berlaku 3 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang
BUPATIKOLAKAUTARA
PROVINSI SULAWESITENGGARA
PERATURANBUPATIKOLAKAUTARA
NOMOR.9
TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMANPENGENDALIANGRATIFIKASI DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENKOLAKAUTARA
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIKOLAKAUTARA
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu memberikan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
I
c
c
,
I"
-,
Il'
Memperhatikan:
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2~14 tentan~ Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dalam Perpu No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 20 ~4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub~ Indonesia No. 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5589); 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449); 7.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembengunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Me1ayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KeIja Inspektorat Daerah, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2013;
14. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara. .
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061 /4550/S7 Tanggal4 September 2014 Penegasan Larangan Gratifikasi;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061 / 7737/ S7 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
C·
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFlKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
9. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya disebut PejabatjPegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai tidak tetap, Pegawai harlan, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara,
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peIjanjian kerja yang diangkat .oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disingkat UPG adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya.
12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
13. Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/pegawai Pemerintah Daerah, yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
14. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pejabatjpegawai Pemerintah Daerah yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi danjabatannya.
15. Pedoman Pengendalian Gratifikasi adalah acuan untuk melaksanakan pengendalian gratifikasi dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
..,
.
\
16. Pihak. Ketiga adalah orang, badan atau lembaga lainnya yang akan danjatau sedang menjalin hubungan kerja dengan Penyelenggara Negaraj Aparatur Sipil Negara.
::
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
- a. meningkatkan kepatuhan Pejabat dan Zatau Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;
- b. menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang bersih dan melayani;
- c. membangun integritas pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
Bagian Kedua Prinsip Dasar
Pasal 3
Prinsip dasar dalam Pedoman pengendalian gratifikasi yaitu:
- a. setiap pejabatjpegawai dilarang menerima danjatau memberikan Gratifikasi yang dianggap suap;
- b. setiap pejabatjpegawai bertanggungjawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan danj atau pemberian Gratifikasi,
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. Pengendalian Gratifikasi;
- b. Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. Sosialisasi;
- d. Perlindungan Pelapor Gratifikasi;
- e. Pengawasan;
- f. Pembiayaan;
- g. Sanksi.
.
.
,!.,
III
...
PENGENDALIAN GRATIFlKASI
Bagian Kesatu Klasifikasi Gratifikasi
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFlKASI
Pasal 5
Gratifikasi terdiri atas:
- a. Gratifikasi yang dapat dianggap suap; dan
- b. Gratifikasi yang tidak dianggap suap.
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFlKASI
Pasal 6
- (1) Gratifikasi yang dapat dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
- a. uang terima kasih dari Pihak Ketiga setelah proses le1ang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- b. hadiah dalam arti luas misaInya uang, fasilitas, akomodasi dari Pihak ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- c. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan;
- d. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Pejabatj pegawai dari Pihak Ketiga sebagai hadiah atas Perjanjian Kerjasama yang tengah dijalin;
- e. fasilitas perjalanan wisata oleh Pejabatjpegawai dari Pihak Ketiga;
- f. fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Pejabatjpegawai Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dari Pihak ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- g. potongan harga khusus (diskon) pada saat Pejabatjpegawai membeli barang dari Pihak Ketiga yang sedang bermitra dengan Pemerintah Daerah;
- h. parcel yang diterima oleh pejabatjpegawai dari pihak ketiga pada saat Hari raya Keagamaan dan atau;
- i. sumbangan berupa katering dari pihak ketiga pada saat pejabatjpegawai melaksanakan pesta pemikahan; dan I atau
- j. penerimaan dalam bentuk lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pejabatjpegawai wajib menolak gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
- a. penerimaan tidak diketahui proses pemberiannya; danjatau
- b. tidak diketahui identitas pemberi.
- (3) Setiap Pejabatjpegawai wajib melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada KPKatau melalui UPG.
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFlKASI
Pasal 7
- (1) Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan terkait dengan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari namun tidak terbatas pada:
- a. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas atau kewajiban Pejabatjpegawai Pemerintah Daerah dari instansi atau lembaga
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFlKASI
Pasal 12
- (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan teIjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi dibentuk UPG.
- (2) Susunan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- (3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- a. Penanggungjawab
- Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Ketua
- Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka Utara
- Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka
- c. Sekretaris
- Utara;
- d. Anggota
- Inspektur Pembantu wilayah/ Auditor / Pejabat
- Pengawas Urusan Pemerintah Daerah / Staf
Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
Bagian Kedua Kewajiban dan Tugas
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFlKASI
Pasal 13
UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkewajiban:
- a. rnelakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan' dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG;
- b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK;
- c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan;
- d. merahasiakan Pe1apor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan perundang-undangan.
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFlKASI
Pasal 14
Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPG mempunyai tugas :
- a. menerima laporan gratifikasi dari pejabat/pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/ pegawai;
- b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- c. menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara maupun oleh penerima;
- d. meminta data dan informasi kepada SKPD terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
,
I
!
I
1 '·III!
- e. memberikan rekomendasi kepada Tim Pemeriksa Internal jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini oleh Pejabatj'pegawai.
BABV SOSIALISASI
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFlKASI
Pasal 15
- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi perlu dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat:
- a. pencantuman ketentuan larangan penerimaan, gratiflkasi pada setiap SKPD yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;
- b. pemberian informasi kepada seluruh Pejabat./pegawai dan pihak ketiga oleh UPO;
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media elektronik maupun media non elektronik.
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFlKASI
Pasal 16
- (1) Dalam hal penerimaan gratifikasi ditetapkan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah, maka UPO dapat:
- a. mengembalikan kepada pemberi gratifikasi;
- b. menyumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya danj atau dimusnahkan;
- c. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pemanfaatan penerimaan gratifikasi diatur lebih lanjut oleh Inspektur Daerah selaku Ketua UPG.
BABVI
PERLINDUNGANPELAPORGRATIFIKASI
Pasa117
- (1) Pelapor gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan berupa:
- a. perlindungan dari tindakaD. balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas /rnutasi atau hambatan karir lainnya;
- b. pemindahtugasanjmutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
- c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. kerahasiaan identitas.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam hal:
- a. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya atas dampak pelaporan tersebut dari pihak internal;
- b. pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua UPG.
•
•
PENGAWASAN
BAB VII - PENGAWASAN
Pasal 18
- (1) Inspektur Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di SKPD.
- (2) Inspektur Daerah melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 19
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini elibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
BABIX SANKSI
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 20
- Setiap Pejabat/Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana climkasud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasa! 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan /atau Pasal 10, clikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABX
KETENTUANPENUTUP'
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 21
Peraturan 'Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Lasusua Pada tanggal 3- 8- 2015

Penandatangan: BUPATIKO/TARA, ~ RUSDAMAHMUD Diundangkan eli Lasusua pada tanggal :; - 8..: . 2015

Penandatangan: SEKRETARISDAERAH KABUP N KOLAKAUTARA, TADAERAHKABUPATENKOLAKAUTARATAHUN2015 NOMOR .9 H. ISKANDAR