PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA Nomor 28 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
1. Mcngingat :
Undang-Undang No. 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Ixmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
f
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tolah diubah beb&lt; rnpa kali U . nkhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang v 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia ; Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara : Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Ugusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 ' Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Bad. n Koordinasi Penanaman Modal, masing cruising N ' o; nor 18 Tahun 2009, Nomor 19 / PER / M.KOMINFO/ 03/ 2009, dan Nomor 3 / P / 2009 tentang Pedoman Peinbangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekon unikasi; 0 7 / PRT / M / 2009, Nomor
14. 20 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman P netapan lzin Gangguan di Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pcmcrintahan yang menjadi Kewenangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Daerah dan Sekretariat DPRD Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12 ) ;
25. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan pada Pemerintahan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008 tenting Organisasi dan Tatakerja Kelurahan pada Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);
*
&gt;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH dan
WALIKOTA SIBOLGA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota, Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pernbantuan dengan prinsip otonomi seluas1 uasnya dalam sistem dan p r i n in Negara hcsatuan Republik Indonesia sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Sibolga.
5. Dewan Perwakiian Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakiian rakyat daerah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai negcri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota. 7.
8. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Sibolga.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orapg pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnva, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, Jcoperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyeoabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dimkmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemeriiitah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkaa untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran ; atau petiyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat KoLetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
Pasal 2
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- ( 1) Peraturan Daerah ini hanya mengatur tentang golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
- ( 2) Golongan retribusi Jasa Umum dan golongan Jasa Usaha diatur dalam Peraturan Daerah sendiri-sendin .
Objelc Retribusi Perizinan Tertentu adalah pemberian perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan urnum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
JEN13-JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Jenis-jenis retribusi yang digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek;
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan .
- ( 1) Besamya Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung
- ( 1 ) Prinsip dan sasaran daiam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- ( 2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi penerbitan dokumen izin , pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- ( 1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11
Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah daerah.
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
- (1) Retribusi Perizinan Tertentu dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu tidak dapat diborongkan.
- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan SKRD sebagai dasar pembayaran retribusi.
- (2) Untuk: menerbitkan SKRD, Walikota atau pejabat yang ditunjuk, melakukan kegiatan penghimpunan data objek dan subjek retribusi.
- (3)
Hasil pemungutan retribusi wajib disetor sepenuhnya ke Kas Daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) kali d ^ lam 24 (dua puluh empat) jam.
Pengawasan penyetoran hasil pemungutan retribusi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai ternpat pembayaran, tata cara pembayaran dan penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran, dan pengawasan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
1
I
r
Bagian Ketiga Penetapan dan Masa Retribusi Pasal 18
Pembayaran Retribusi ditetapkan pada saat diberikannya perizinan tertentu kepada Wajib Retribusi.
Pasai 19
Masa Retribusi adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dengan menggunakan SKRD.
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Bagian Kesatu Ketentuan Umum Pasal 20
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- a. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan Pemerintab Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk bangunan barn atau mengubhi bentuk bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan peruntukan ruang yang berlaku;
- b. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk bangunan baru atau mengubah bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan peruntukan ruang yang berlaku;
- c. Izin Mendirikan Bangunan Berjangka adalah Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan dalam jangka waktu tertentu;
- d. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan pedalaman dan / atau laut;
- e. Bangun-bangunan adalah lingkungan tercipta oleh sebab keija manusia yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya;
- f. Mendirikan bangunan adalah setiap kegiatan membangun, memperbaharui, merubah, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan dan bangun-bangunan;
- g. Bangunan Terlanjur Dibangun adalah bangunan yang sudah berdiri akan tetapi belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
8. h . Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan terhadap bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dan telah terbangun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
9. i . Garis Sempadan adalah garis batas pengaman yang diperbolehkan untuk mendirikan bangunan;
- j. Jarak Garis Sempadan adalah jarak minimal untuk mendirikan bangunan, pagar dan / atau sejenisnya yang diukur dari as jalan atau tepi sungai;
- k. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kavling / pekarangan;
12. l . Koefisien Luas Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kavling yang ada;
- m. Koefisien Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sarnpai dengan ut.ik teratas dari bangunan tersebut.
Bagian Kedua Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Dengan nama Retribusi bin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
Pasai 22
- ( 1 ) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan termasuk bangunan menara telekomunikasi.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- ( 2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai.dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memptrhatikan koefisien dasax bangunan ( KDB), koefisien luas bangunan (KLB), ' koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
Pasai 23
Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
Pasai 24
Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
Bagian Ketiga
Pokok-Pckok Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Paragraf 1 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasai 25
- ( 1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan atau merubah bangunan, termasuk sarana dan prasarana penunjangnya wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Walikota.
- (3) Proses penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) maksimal 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan.
- ( 2) Izin Mendirikan Bangunan diberikan atas permohonan tertulis yang diajukan kepada Walikota melalui Satuan Kexja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk.
- (4) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dianggap diterima / disetujui apabila lev/at dari waktu yang telah ditentukan dalam ayat (3).
!
/
- (5) Setiap pejabat yang karena kelalaiannya mengakibatkan terlambatnya penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
Paragraf 2
Syarat-syarat Pemberian Tzin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasal 26
Syarat-syarat pemberian Izin Mendirikan Bangunan adalah :
- a. mengisi formulir permohonan izin;
- b. foto copy KTP pemohon bagi perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
- c. foto copy status kepemilikan tanah tempat usaha;
- d. foto copy tanda lunas pembayarav Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) tahun terakhir tempat bangunan yang dimohonkan.
- e. perriyataan tidak keberatan dari tetangga sebelah-menyebelah tempat mendirikan bangunan.
- f. pemyataan kesanggupan untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungannya.
Paragraf 3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berjangka
- ( 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berjangka diberikan kepada pemohon yang :
- a. rencana pendirian bangunannya termasuk dalarn renc .ana perluasan atau pelebaran jalan yang telah direncanakan;
- b. rencana pendirian bangunannya berada dalam daerah yang peruntukannya tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berjangka diberikan untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang dengan ketentuan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berjangka berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal (25).
Paragraf 4
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bersyarat
- (1) Bangunan terlanjur djbangun yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tidak memepuhi persyaratan teknis dapat diproses penerbitan IMB.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bersyarat.
- (3) Proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bersyarat berpedormin pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal (25).
-
f
Paragraf 5 Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Setiap bangunan yang sudah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan secara teknis memenuhi persyaratan ketentuan bangunan, wajib melaksanakan pemutihan IMB. ( 1 )
- Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah bangunan dimaksud dihitung secara teknis dan minimal telah berusia 3 (tiga) tahun pada saat permohonan diajukan. (2)
- Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai usia 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izinnya disamakan dengan permohonan izin mendirikan bangunan barn. (3)
- Proses, penerbitctn pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur daiam pasal (25). (41
Paragraf 6
Masa Berlaku Izin Mendirikan Bangunan
- Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri dan tidak aua perubahan bentuk dan / atau fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan peruntukan ruang. ( 1 )
- Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku apabila 1 (satu) tahun sejak Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) diterbitkan tidak ada pelaksanaan pernbangunan. ( 2 )
- Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang atas permohon wajib IMB untilk masa paling lama 1 (satu) tahun. (3)
- Perpanjang Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) diajukan selambatlambatnya 14 (empat belasj hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang tertera pada surat izin. ( 4)
Paragraf 7
Ketentuan Pelanggaran
- Setiap bangunan yang dibangun tan pa izin dari Pemerintah Daerah atau tidak sesuai dengan keteptuan teknis dan peruntukan ruang merupakan pelanggaran dan dikerjakan hukuman berupa sanksi. ( 1 )
- Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut : ( 2 )
- a. teguran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 (tiga) kali, masing-masing dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setiap teguran;
- b. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas tidak diindahkan, maka Walikota dapat memerintahkan penyegelan dan / atau pembongkaran bangunan yang melanggar ketentuan tersebut;
- c. ketentuan penyegelan dan / atau pembongkaran sebagaimana pada poin (b) di atas berlaku juga terhadap bangunan yang telah memiliki IMB sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
Paragraf 8 Ketentuan Pelaksanaan Pasal 32
- (1) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 33
Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditentukan bervariasi
Tata cara perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah
BAB III - OBJEK, SUBJEK DAN WAJ1B RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Pasal 4
Pasal 4
Objelc Retribusi Perizinan Tertentu adalah pemberian perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan urnum dan menjaga kelestarian lingkungan.
BAB III - OBJEK, SUBJEK DAN WAJ1B RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Pasal 4
Pasal 5
Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
BAB III - OBJEK, SUBJEK DAN WAJ1B RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Pasal 4
Pasal 6
Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
JEN13-JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
BAB IV
Pasal 7
Jenis-jenis retribusi yang digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek;
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan .
BAB V - TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI Pasal 8
Pasal 8
- ( 1) Besamya Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung
BAB V - TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI Pasal 8
Pasal 9
- ( 1 ) Prinsip dan sasaran daiam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- ( 2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi penerbitan dokumen izin , pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
BAB Vil - PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 10
Pasal 10
- ( 1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB Vil - PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 10
Pasal 11
Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah daerah.
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 12
- (1) Retribusi Perizinan Tertentu dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu tidak dapat diborongkan.
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 13
- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan SKRD sebagai dasar pembayaran retribusi.
- (2) Untuk: menerbitkan SKRD, Walikota atau pejabat yang ditunjuk, melakukan kegiatan penghimpunan data objek dan subjek retribusi.
- (3)
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 15
Hasil pemungutan retribusi wajib disetor sepenuhnya ke Kas Daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) kali d ^ lam 24 (dua puluh empat) jam.
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 16
Pengawasan penyetoran hasil pemungutan retribusi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai ternpat pembayaran, tata cara pembayaran dan penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran, dan pengawasan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
1
I
r
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 18
Pembayaran Retribusi ditetapkan pada saat diberikannya perizinan tertentu kepada Wajib Retribusi.
Pasai 19
Masa Retribusi adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dengan menggunakan SKRD.
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
BAB X - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Pasal 20
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- a. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan Pemerintab Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk bangunan barn atau mengubhi bentuk bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan peruntukan ruang yang berlaku;
- b. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk bangunan baru atau mengubah bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan peruntukan ruang yang berlaku;
- c. Izin Mendirikan Bangunan Berjangka adalah Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan dalam jangka waktu tertentu;
- d. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan pedalaman dan / atau laut;
- e. Bangun-bangunan adalah lingkungan tercipta oleh sebab keija manusia yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya;
- f. Mendirikan bangunan adalah setiap kegiatan membangun, memperbaharui, merubah, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan dan bangun-bangunan;
- g. Bangunan Terlanjur Dibangun adalah bangunan yang sudah berdiri akan tetapi belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
8. h . Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan terhadap bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dan telah terbangun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
9. i . Garis Sempadan adalah garis batas pengaman yang diperbolehkan untuk mendirikan bangunan;
- j. Jarak Garis Sempadan adalah jarak minimal untuk mendirikan bangunan, pagar dan / atau sejenisnya yang diukur dari as jalan atau tepi sungai;
- k. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kavling / pekarangan;
12. l . Koefisien Luas Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kavling yang ada;
- m. Koefisien Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sarnpai dengan ut.ik teratas dari bangunan tersebut.
Bagian Kedua Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB X - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Pasal 21
Dengan nama Retribusi bin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
Pasai 22
- ( 1 ) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan termasuk bangunan menara telekomunikasi.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- ( 2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai.dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memptrhatikan koefisien dasax bangunan ( KDB), koefisien luas bangunan (KLB), ' koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
Pasai 23
Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
Pasai 24
Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
Bagian Ketiga
Pokok-Pckok Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Paragraf 1 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasai 25
- ( 1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan atau merubah bangunan, termasuk sarana dan prasarana penunjangnya wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Walikota.
- (3) Proses penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) maksimal 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan.
- ( 2) Izin Mendirikan Bangunan diberikan atas permohonan tertulis yang diajukan kepada Walikota melalui Satuan Kexja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk.
- (4) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dianggap diterima / disetujui apabila lev/at dari waktu yang telah ditentukan dalam ayat (3).
!
/
- (5) Setiap pejabat yang karena kelalaiannya mengakibatkan terlambatnya penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
Paragraf 2
BAB X - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Pasal 26
Syarat-syarat pemberian Izin Mendirikan Bangunan adalah :
- a. mengisi formulir permohonan izin;
- b. foto copy KTP pemohon bagi perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
- c. foto copy status kepemilikan tanah tempat usaha;
- d. foto copy tanda lunas pembayarav Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) tahun terakhir tempat bangunan yang dimohonkan.
- e. perriyataan tidak keberatan dari tetangga sebelah-menyebelah tempat mendirikan bangunan.
- f. pemyataan kesanggupan untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungannya.
Paragraf 3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berjangka
BAB X - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Pasal 27
- ( 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berjangka diberikan kepada pemohon yang :
- a. rencana pendirian bangunannya termasuk dalarn renc .ana perluasan atau pelebaran jalan yang telah direncanakan;
- b. rencana pendirian bangunannya berada dalam daerah yang peruntukannya tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berjangka diberikan untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang dengan ketentuan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berjangka berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal (25).
Paragraf 4
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bersyarat
BAB X - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Pasal 28
- (1) Bangunan terlanjur djbangun yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tidak memepuhi persyaratan teknis dapat diproses penerbitan IMB.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bersyarat.
- (3) Proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bersyarat berpedormin pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal (25).
-
f
Paragraf 5 Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
BAB X - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Pasal 29
- Setiap bangunan yang sudah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan secara teknis memenuhi persyaratan ketentuan bangunan, wajib melaksanakan pemutihan IMB. ( 1 )
- Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah bangunan dimaksud dihitung secara teknis dan minimal telah berusia 3 (tiga) tahun pada saat permohonan diajukan. (2)
- Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai usia 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izinnya disamakan dengan permohonan izin mendirikan bangunan barn. (3)
- Proses, penerbitctn pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur daiam pasal (25). (41
Paragraf 6
Masa Berlaku Izin Mendirikan Bangunan
BAB X - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Pasal 30
- Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri dan tidak aua perubahan bentuk dan / atau fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan peruntukan ruang. ( 1 )
- Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku apabila 1 (satu) tahun sejak Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) diterbitkan tidak ada pelaksanaan pernbangunan. ( 2 )
- Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang atas permohon wajib IMB untilk masa paling lama 1 (satu) tahun. (3)
- Perpanjang Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) diajukan selambatlambatnya 14 (empat belasj hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang tertera pada surat izin. ( 4)
Paragraf 7
Ketentuan Pelanggaran
BAB X - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Pasal 31
- Setiap bangunan yang dibangun tan pa izin dari Pemerintah Daerah atau tidak sesuai dengan keteptuan teknis dan peruntukan ruang merupakan pelanggaran dan dikerjakan hukuman berupa sanksi. ( 1 )
- Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut : ( 2 )
- a. teguran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 (tiga) kali, masing-masing dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setiap teguran;
- b. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas tidak diindahkan, maka Walikota dapat memerintahkan penyegelan dan / atau pembongkaran bangunan yang melanggar ketentuan tersebut;
- c. ketentuan penyegelan dan / atau pembongkaran sebagaimana pada poin (b) di atas berlaku juga terhadap bangunan yang telah memiliki IMB sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
BAB X - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Pasal 32
- (1) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat
BAB X - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Pasal 33
Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditentukan bervariasi
BAB X - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Pasal 34
Tata cara perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :
- a. Indeks Lokasi Bangunan :
1. untuk bangunan di Jalan Nasional, Indeks sebesar 1 ,50 (satu koma lima puluh);
2. untuk bangunan di Jalan Provinsi, Indeks sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima);
3. untuk bangunan di Jalan Kabupaten, Indeks sebesar 1,00 (satu koma nol);
4. untuk bangunan di Jalan Desa, Indeks sebesar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima);
5. biaya Izin perombakan / penambahan / perluasan dan atau merubah sifat dan bentuk bangunan semula (bangunan dasar) ditetapkan sebesar 50 % dari Perkalian Tarif Retribusi IMB.
- b. Keterangan. Situasi Bangunan (KSB) dikenakan Retribusi sebesar :
1. luas tanah s.d. 100 m 2
2. luas tanah 101 m 2 s.d. 200 m 2
3. luas tanah 201 rn 2 s.d. 300 m 2
4. luas tanah 301 m 2 s.d. 400 m 2 ..
5. luas tanah 401 m 2 s.d . 500 m 2
.
6. luas tanah 501 m 2 s.d . 1000 rn
7. luas tanah lebib dari 1001 in ' Rp. 3.000.000,-
50.000,-
Rp. 125.000,-
Rp. 200.000,-
Rp. 400.000,-
Rp. 600.000,-
Rp. 1.500.000,-
Rp.
c .
- Khusus Tower / Mcnara Sellular biaya retribusi ' MB ditetapkan sebesar 10 % dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- d. Bagi perusahaan pemilik menara selular / tower diwajibkan memberikan kontribusi kepada masyarakat disekitar berdirinya bangunan / tower dimaksud dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibilities) yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- e. Tarif Dasar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :
| PUNGSI BANGUNAN | vJUMLAH LANTAI | INDUSTRI Rp / in 2 | PERMANEN LUX RP L m | PERMANEN Rp / in 2 | SEMI PERMANEN Rp / m 2 |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Hunian | Tidak bertingkat | 4.000 | 2.500 | 2.250 | 1.125 |
| Hunian | Bertingkat : 1. Lantai 1 | 6.750 | 4.750 | 4.500 | 2.25 |
| Hunian | 2. Lantai 2 | 10.125 | 6.750 | 5.235 | 3.375 |
| Hunian | 3. Lantai 3 | 13.500 | 9.000 | 6.980 | 4.5 |
| Hunian | 4. Lantai 4 dst | 16.875 | 11.250 | 8.725 | 5.625 |
| , lasa Koinerstai | Tidak bertingkat | 5.750 | 4.600 | 3.450 | 2.3 |
| , lasa Koinerstai | Bertmgkat ] 1 | t ! 500 | 9.200 | 6A>00 | 4.6 |
| , lasa Koinerstai | Lantai - t 2. lantai 2 | 17.250 | 13.800 | 10.350 | 6.9 |
| , lasa Koinerstai | 3 . Lantai 3 | 23.000 | 18.400 | 13.800 | 9.2 |
| , lasa Koinerstai | . Lantai 4 dst | 28.750 | 23.000 | 17.250 | 11.5 |
| Walet | Tidak bertingkat | 18.400 | 11.500 | 9.200 | 6.9 |
| | Bertingkat : 1. Lantai 1 | 36.800 | 23.000 | 18.400 | 13.8 |
| | Lantai 2 | 55.200 | 34 , 500 | 27.600 | 20.7 |
| | 2. 3 | 73.600 | 46.000 | 36.800 | 27.6 |
| | 3 Lantai ^ 4. Lantai 4 dst | 92.000 | 57.500 | 46.000 | 34.5 |
| Gudang | Tidak bertingkat | 11.500 | 9.200 | 6.900 | 4.6 |
| Gudang | Bertingkat : 1. Lantai 1 | 23.000 | 18.400 | 13.800 | 9.2 |
| Gudang | 2. Lantai 2 | 34.500 | 27.600 | 20.700 | 13.8 |
| Gudang | 3. Lantai 3 | 46.000 | 36.800 | 27.600 | 18.4 |
| Gudang | 4. Lantai 4 dst | 57.500 | 46.000 | 34.500 | 23 |
| Sosial Profit | Tidak bertingkat | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 2 |
| Sosial Profit | Bertingkat . : 1. Lantai 1 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | 4 |
| Sosial Profit | 2. Lantai 2 | 15.000 | 12.000 | 9.000 | 6 |
| Sosial Profit | 3. Lantai 3 | 20.000 | 16.000 | 12.000 | 8 |
| Sosial Profit | 4. Lantai 4 dst | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 10 |
| Sosial (Non Profit) | Tidak berdngkat | 3.375 | 2.250 | 1.745 | 1.125 |
| | Bertingkat : | 6.750 | [ 4.500 | 3.490 | 2.25 |
| | 1. Lantai 1 2. Lantai 2 | iO.125 | 6.750 | 5.235 | 3.375 |
| | 3. lantai 3 | 13.500 | 9.000 | 6.980 | 4.5 |
| | 4. Lantai 4 d3t | 16.875 | 11.250 | 8.725 | 5.625 |
| Perhotelan | Tidak bertingkat | 11.500 | 9.200 | 6.900 | 4.6 |
| | Bertingkat : 1. Lantai 1 | 23.000 | 18.400 | 13.800 | 9.2 |
| | 2. Lantai 2 | 34.500 | 27.600 | 20.700 | 13.8 |
| | 3. Lar . tai 3 | 46.000 | 36.800 | 27.600 | 18.4 |
| | 4. Lantai 4 | 57.500 | 46.000 | i 34.500 | 23 |
| Pagar | dst | 3.000 | 2.400 | T 1.800 | 1.2 |
Bagian Kelima Ketentuan Pengecualian
BAB X - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Pasal 36
Pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah at.au Pemerintah Daerah tidak termasuk objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Bagian Kesatu Ketentuan Umum
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 37
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- a minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diprcses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara imemberikan perlakuan tetlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;
- b. minuman beralkohol terdiri dari
- 1 . minuman beralkohol goiongan A adalah ranuman beralkohol dengan kadar ethanol 1 % (satu person ) iinpai dengai ; 5% (lima persen)
2. minuman beralkohol goiongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 5% (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
3. minuman beralkohol goiongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)
- c. tempat penjualan minuman beralkohol adaiah tempat yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara &lt; eran di toko / grosir, pasar swalayan atau tempat lainnya dan / atau diminum langsung di tempat
- d . Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin suatu tempat untuk menjual minuman beralkohol, baik untuk diminum di tempat maupun diminum di tempat lain.
Bagian Kedua Nam ^ , Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 38
Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjpalan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 39
Objek Retribusi Izin Tergpat Penjualan Miryuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 40
Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
Bagian Ketiga
Pokok-Pokok Ketentuan Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Paragraf 1
Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Pasai 42
- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan tempat usaha penjualan minuman beralkohol wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Walikota.
- (2) Tempat Penjualan Minunlan Beralkohol terdiri dari :
- a. tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat; b. tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat lain.
- (3) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diberikan atas permohonan tertulis yang diajukan kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk.
5. ( 4) Proses penerbitan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan.
- (5) Permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dianggap diterima / disetujui apabila lewat. dari waktu yang telah ditentukan dalam ayat (4).
- (6) Setiap pejabat yang karena keialaiannya mengakibatkan terlambatnya penerbitan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenaknn sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
Paragraf 2
Syarat-syarat Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 43
Syarat-syarat pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah :
- a. membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota c / q, Dinas / Instansi vang melaksanaknn Peraturan Daerah ini ;
- b. mengisi formulir permohonan izin ,
3. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) leinba.r; c.
- d. foto copy KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
- e. meterai @, Rp.6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar
- f. foto copy status kepemilikan tanah tempat usaha;
- g. foto copy tanda lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) tahun terakhir tempat usaha yang dimohonkan;
r
%
if
- h . khusus untuk tcmpat penjualan minumaa beralkohoi aiminum di tempat ditambah persyaratan :
1. pemyataan tidak keberatan dari tetangga. sebelah-menyebelah tempat usaha, yang diketahui oleh ! urnh setempat;
2. pemyataan kesanggupan untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungannva (· ·cbagai akibat dari usaha penjualan minuman beralkohoi;
3. beijarak 500 meter lebih dari rutnah ibadah atau sekolah;
4. jam buka usaha pada hari biasa maksimal s / d jam 23.00 Wib dan malam libur maksimal s / d jam 01.00 Wib;
5. surat pemyataan pemohon tidak keberatan izin dicabut apabila melanggax ketentuan.
Paragraf 3
Masa Berlaku Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohoi
- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohoi berlaku selama tempat usaha penjualan minuman beralkohoi tersebut berlangsung.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohoi wajib daftar ulang setiap tahun.
- (3) Daftar ulang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohoi diajukan selambatlambatnya 35 (tiga puluh lima) hari kerja sebelum berakhinya jangka waktu yang tertera dalam surat izin.
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 42
- (4) Proses daftar ulang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohoi berpedoman pada ketentuan sebe.gaimana diatur dalam Pasal 42.
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 43
Syarat-syarat pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah :
- a. membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota c / q, Dinas / Instansi vang melaksanaknn Peraturan Daerah ini ;
- b. mengisi formulir permohonan izin ,
3. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) leinba.r; c.
- d. foto copy KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
- e. meterai @, Rp.6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar
- f. foto copy status kepemilikan tanah tempat usaha;
- g. foto copy tanda lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) tahun terakhir tempat usaha yang dimohonkan;
r
%
if
- h . khusus untuk tcmpat penjualan minumaa beralkohoi aiminum di tempat ditambah persyaratan :
1. pemyataan tidak keberatan dari tetangga. sebelah-menyebelah tempat usaha, yang diketahui oleh ! urnh setempat;
2. pemyataan kesanggupan untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungannva (· ·cbagai akibat dari usaha penjualan minuman beralkohoi;
3. beijarak 500 meter lebih dari rutnah ibadah atau sekolah;
4. jam buka usaha pada hari biasa maksimal s / d jam 23.00 Wib dan malam libur maksimal s / d jam 01.00 Wib;
5. surat pemyataan pemohon tidak keberatan izin dicabut apabila melanggax ketentuan.
Paragraf 3
Masa Berlaku Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohoi
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 44
- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohoi berlaku selama tempat usaha penjualan minuman beralkohoi tersebut berlangsung.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohoi wajib daftar ulang setiap tahun.
- (3) Daftar ulang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohoi diajukan selambatlambatnya 35 (tiga puluh lima) hari kerja sebelum berakhinya jangka waktu yang tertera dalam surat izin.
- (4) Proses daftar ulang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohoi berpedoman pada ketentuan sebe.gaimana diatur dalam Pasal 42.
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 45
- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohoi wajib diperbaharui setiap perpindahan tempat / lokasi usaha atau pergantian pemilik usaha.
- (2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohoi Pembaharuan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal teijadinya perubahan tempat / pemilik usaha / kegiatan.
- (3) Proses penerbitan Surat Tempat Penjualan Minuman Beralkohoi Pembaharuan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42.
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 46
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohoi dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. pemegang izin menghentikan perusahaannya;
- b. tempat / pemilik usaha/ kegiatan berubah tanpa mengajukan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohoi Perubahan;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang;
- d. usaha / kegiatan dinentikan karena melanggar peraturan perundangundangan.
1
*
*
Paragraf 4 Ketentuan Pelanggaran
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 47
- ( 1) Setiap usaha tempat penjualan minuman beralkohol yang diselenggarakan ran pa izin dari Pemerintah Daerah atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan peruntukan mang merupakan pelanggaran dan dikenakan hukuman berupa sanksi.
- a. teguran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 (tiga) kali, masingmasing dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setiap teguran;
- ( 2 ) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- b. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas tidak diindahkan, maka Walikota rlapat memerintahkan penyegelan dan / atau prnutupan terhadap tempat ind a penjualan minuman beralkohol yang melanggar ketentuan terse ; mt
- c ketentuan penyegelan dan atau prnutupan sebagaimana pada huruf (b) di alas berlaku juga terhadap usaha tempat penjualan minuman beralkohol yaqg telah memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebelum ditktapkannya Peraturan Daerah ini.
Paragraf 5 Ketentuan Pelaksanaan
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 48
- ( 1) Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diiaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan teknis pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 49
Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditentukan bervariasi
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 50
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 54
- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umurn, memelihara lcetertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Gangguan Berat Tempat Usaha, terdiri dari:
1. Bidang Perdagangan:
- a) Terminr ' Penyaluran BBM
- b) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
- c) Agen Gas / Elpiji
- d) Agen minyak tanah
2. Bidang Perindustrian:
- a) Penumpukan Aspal Cair
- b) Bengkel bubut, galangan kapal (docking)
- c) Kilang kayu
3. Bidang Kesehatan:
13. Rumah Sakit
4. Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan:
15. Penangkaran Burung Walet
5. Bidang Perhubungan:
- a) Bengkel kendaraan bermotor roda empat / karoseri;
- b) Radiasi menara telekomunikasi / menara satelit, Tower PLN, Pcmancar Radio (Broadcasting) dan Televisi;
- c) Usaha Peti Kemas / Container.
- b. Gangguan Sedang Tempat Usaha, terdiri dari:
1. Bidang Perdagangan:
- a) Pasar Modren (Plaza / Swalayan / Super Market / Mini Market)
- b) Toko onderdil
- c) Dagang elektronik / Komppter / Toko Hand Phone
- d) Pedagang grosir
- e) Pergudangan
27. f ) PT dan CV klasifikasi M&lt; i eng ill dan Besar, I vrusahaan asing, BUMD, dan BUMN, Perbankan pemerintah / swasta
2. Bidang Perindustrian:
- a) Usaha pengolahan hasil perikanan
- b) Pertukangan emas dan perak
- c) Pertukangan besi / bengkel las
- d) Pembuatan / penjualan meubiler
- e) Panglong Kayu
3. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:
- a) Warung internet
- b) Bengkel sepeda motor, dan becak bermotor
*
4. Bidang Pariwisata:
2. Hotel, Pub dan Karaoke
5. Bidang Kesehatan:
4. Laboraturium Kesehatan dan Laboraturium Klinik
6. Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan:
6. Penjualan saprodi
7. Bidang Pertambangan:
8. Usaha penambangan bahan galian C
- c. Gangguan Ringan Tempat ( Jsah , t r r d i r i dari :
10. 1 . Bid ; mg Perdagangan :
- a) Toko / Kios kelontong
- b) Toko Penjualan emas dan perak.
- c) Dagang pakaian jadi, tekstil, mainan anak atau sejenisnya
- d) Dagang buku dan perlengkapannya
- e) Restoran, dagang makanan dan minuman
- f) Studio foto dan dagang perlengkapannya
- g) Dagang elektronik second, penjualan barang-barang second dan penampungan barang bekas
- h) Usaha sewa kursi / tenda
- j) skow Room
- i) CV klasifikasi Kl, K2; K3, Firma, Koperasi dan UD
- k) penjualan meubiler
2. Bidang Perindustrian:
- a) Industri pengolahan tahu tempe
- b) Konveksi, loundry
- c) Industri isi ulang air minum,/ mineral
- d) Usaha Percetakan dan Biro reklame
- e) Pencucian Xendaraan bermotor
3. Bidang Perhubungan:
- a) Warung telekomunikasi
- b) Penjualan Tiket Angkutan Laut dan Udara
- c) Percetakan dan Biro reklame
- d) Usaha Angkutan Darat dan Udara:
- 1) Angkutan orang
- 2) Angkutan barang
- 3) Angkutan pax ' iwisata
- 4) Angkutan becak bermotor
- e) Penitipan kilat
4. Bidang Pariwisata:
- b) Tukang pangkas, salon kecantikan dan sanggar kesenian
- a) Wisma, penginapan, cafe, losmen, tempat hiburan, bilyar, rental vcd dan video game
5. Bidang Kesehatan:
- a) Balai Pengobatan, Balai Kescjahteraan Ibu dan Anak (BKIA)
- b) Optikal
- c) Usaha Panti Pijat Modren
- d) Klinik Bersalin
- e) Klinik Kecantikan
- g) Praktek Berkelompok Dokter Umum, Dokter Gigi dan / atau Dokter Spesialis
- f) Praktek Dokter Umum, Dokter Gigi dan / atau Dokter Spesialis
- h) Praktek Bidan, Perawat Gigi dan Tukang Gigi
50. i ) Apotek, Toko Obat dan Pedagang Eceran Oba:
Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah atas tempat usaha / kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan.
PasaJ 56
Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
Bagian Ketiga
Pokok-Pokok Ketentuan Izin Gangguan Paragraf 1
Pemberian Izin Gangguan
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 57
- ( 1 ) Setiap orang piibadi atau balnn yang menyelcriggarakan tempo; usaha / kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan wajib memiliki Izin Gangguan dari Walikota.
- (2) Izin Gangguan diberikan atas permohonan tertulis yang diajukan kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk.
- (3) Proses penerbitan Surat Izin Gangguan maksimal 60 (enam puluhj hari kerja setelah diterimanya permohonan.
- (4) Permohonan Izin Gangguan dianggap diterima / disetujui apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan dalam ayat (3).
- (5) Setiap pejabat yang karena kelalaiannya mengakibatkan terlambatnya penerbitan Surat Izin Gangguan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 58
Dikecualikan dari wajib Izin Gangguan adalah:
- a. usaha / kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
- b. usaha / kegiatan mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
Paragraf 2
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 59
Syarat-syarat pemberian Izin Gangguan terdiri dari :
- a. mengisi formulir permohonan izin;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi usaha perorangan atau foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
- c. surat Keterangan status tanah atau foto copy bukti kepemilikan tanah;
- d. foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan tempat usaha;
- e. pemyataan kesanggupan untuk menjaga kebersihan, keteduhan, keamanan dan ketertiban lingkungan tempat usaha;
- f. foto copy tanda lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) tahun terakhir tempat usaha yang dimohonkan;
- g. surat pemyataan pemohon tidak keberatan izin dicabut apabila melanggar ketentuan.
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 60
- (1) Izin Gangguan berlaku selama tempat usaha / kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan tersebut berlangsung.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, izin Gangguan wajib daftar ulang setiap tahun.
- (3) Daftar ulang Izm Gangguan diajukan selambatlambatnya 1 (satu) buian sebelum berakhimya jangka waktu yang tertera dalam surat izin.
- (4) Proses penerbitan Surat Izin Gangguan daftar ulang berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 59.
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 61
- (1) Izin Gangguan wajib diperbaharui setiap ada perubahan usaha / kegiatan, baik karena penambahan jenis usaha, perluasan tempat usaha, perpindahan tempat / ' okasi usaha atau pergantian pemilik usaha .
2. ( 2) Izin Gangguan Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) buian sejak tanggal terjadinya perubahan usaha / kegiatan.
- (3) Proses penerbitan Surat Izin Gangguan Pembaharuan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 59.
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 62
Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a . pt - megang izin menghentikan perusahaannya;
- b. pemegang izin mengubah usaha / kegiatan tanpu mengajukan Izin Gangguan Perubahan;
- c. tempat usaha / kegiatan pindah lokasi / alamat;
- d. tidak melaksanaka.n daftar ulang;
- e . usaha / kegiatan dihentikan karena melanggar peraturan perundangundangan.
- (1) Setiap tempat usaha / kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan yang diselenggarakan tanpa izin dari Pemerintah Daerah atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan peruntukan ruang merupakan pelanggaran dan dikenakan hukuman berupa sanksi.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a) Teguran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 ( tiga) kali, masingmasing dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setiap teguran;
- b) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak diindahkan, rnaka Walikota dapat memerintahkan penyegelan dan / atau penutupan terhadap tempat usaha / kegiatan yang melanggar ketentuan tersebut;
- c) Ketentuan penyegelan dan / atau penutupan sebagaimana pada poin (b) di atas berlaku juga terhadap usaha yang telah memiliki Izin Gangguan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
Paragraf 4 Ketentuan Pelanggaran
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 63
Paragraf 4 Ketentuan Pelanggaran
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 64
- (1) Pemberian Izin Gangguan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan teknis penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 65
- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 66
- (1) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
1
- b. kawasan perdagangan / pariwisata, indeks
- a. kawasan tangkahan dan pelabuhan, indeks...
2
- c. kawasan peruma ' nan dan pemukiman, indeks.
3
- (2) Penetapan lokasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 67
Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1) adalah :
3
- b. gangguan sedang, indeks
- a. gangguan berat, indeks ..
2
- c. gangguan ringan, indeks.
1
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 68
Besarnya tarif sebagaimapa dimaksud pada pasal 66 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
Tangkahan ikan dan pelabuhan sebesar Rp. 900,- / rm' .
BAB XI - RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 69
Tidak termasuk objek Retribusi Izm Gangguan adalah:
- a. tempat usaha / kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemcrintah Daerah;
- b. tempat usaha / kegiatan yang tidak wajib memiliki izin, sebagaimana di atur dalam pasal (57);
- c. ketentuan lebih lanjut mengenai tempat usaha yang tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada bumf a diatur dengan Peraturan Walikota .
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Bagian Kesatu Ketentuan Umum
BAB XIII - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 70
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- a. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan peijalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
- b. Trayek Insidentiil adalah lintasan kendaraan tertentu untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan peijalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
- c. Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
- d. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan / atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- e. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
- f. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang berada pada kenderaan itu selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
7. Kendaraan t idak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan / atau hewan; g -
- h. Kendaraan Um.um adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- i. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan / atau orang dengan dipungut bayaran;
10. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya uqtuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus; j -
- k. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 ( delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- l. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
;
.
•
- m. Mobil Bus Umum adalah setiap Kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan rnaupun tanpa perlengkapan bagasi yang semata-mata dilengkapi untuk pengangkutan orang yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pengutipan pembayaran;
- n. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan rnaupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi,
- o. Mobil Penumpang Umum adalah setiap Kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan rnaupun tanpa perlengkapan bagasi yang semata - mata dilengkapi untuk pengangkutan orang yang biasanya disediakan tantuk dipergunakan oleh umum dengan pengutipan pembayaran;
<!-- formula-not-decoded -->
Dengan nama Retribusi lain Trayek dipnngut rctribus , atas pemberian izin untuk usaha menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
BAB XIII - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 72
Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk usaha menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu .
BAB XIII - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 73
Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pemberian izin untuk usaha menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
BAB XIII - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 74
Wajib Retribusi Izin Trayek adalah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemupgut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
Bagian Ketiga Pokok-Pokok Ketentuan Izin Trayek
BAB XIII - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 75
- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan usaha pelayanan angkutan penumpang umum wajib memiliki Surat Izin Trayek.
- (2) Surat Izin Trayek diberikan atas permohonan tertulis yang diajukan kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk.
- (3) Proses penerbitan Surat Izin Trayek maksimal 3 (tiga) hari keija setelah diterimanya permohonan.
- (4) Permohonan Surat Izin Trayek dianggap diterima / disetujui apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan dalam ayat (3).
- (5) Retribusi Surat Izin Trayek t . etap dibayar walaupun batas waktu penerbitan izin terlaxnpaui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Setiap pejabat yang karena kelalaiannya mengakibatkan terlambatnya penerbitan Surat Izin Trayek dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
Paragraf 2 S3 rarat-syarat Pemberian Izin Trayek Pastil 76
Syarat-syarat pemberian Izin Trayek terdiri dari :
- a. mengisi formulir permohonan izin;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi usaha perorangan atau foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
- c. foto copy Surat Izin Gangguan bagi yang pengurusan baru;
- d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perorangan / Perusahaan;
- e. foto copy Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK);
- f. foto copy Buku Uji Kenderaan;
- g. surat pemyataan telah menyediakan angkutan minimal 5 (lima) unit kenderaan;
Paragraf 3 Masa Berlaku Izin Trayek
- ( 1 ) Izin Trayek berlaku selama ponyrdiaan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek ter^entu tersebut berlangsung.
- ( 2 ) Dalam rangka pengawasan dan peugendalian, Izin Trayek wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Daftar ulang Izin Trayek diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu yang terteva dalam surat izin berakhir.
BAB XIII - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 76
- (4) Proses penerbitan Surat Izin Trayek daftar ulang berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 76 .
BAB XIII - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 77
- ( 1 ) Izin Trayek berlaku selama ponyrdiaan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek ter^entu tersebut berlangsung.
- ( 2 ) Dalam rangka pengawasan dan peugendalian, Izin Trayek wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Daftar ulang Izin Trayek diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu yang terteva dalam surat izin berakhir.
- (4) Proses penerbitan Surat Izin Trayek daftar ulang berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 76 .
Pa sal 78
Izin Trayek dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. pcmegang izin menghentikan perusahaannya;
- b. tidak melaksanakan daftar ulang;
3. usaha / kegiatan dihentikan karena melanggar peraturan perundangundangan. c.
BAB XIII - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 79
- (1) Setiap usaha penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum yang diselenggarakan tanpa Izin dari Pemerintah. Daerah atau tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan merupakan pelanggaran dan dikenakan hukuman berupa sanksi.
f
I
- ( 2) Pengenaan sanksi dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Teguran secara tertuiis berturut turut maksimal 3 (tiga) kali, masingmasing dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setiap teguran;
- b. Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas tidak diindahkan, maka Walikota dapat memerintahkan pencabutan Izin Trayek yang melanggar ketentuan tersebut ;
- c. Ketentuan penucupan sebagaimana pada huruf ( b) di atas berlaku juga terhadap usaha yang telah memiliki Izin Trayek sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
Paragraf 5 Ketentuan Pelaksanaan
BAB XIII - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 80
- (1) Pemberian Izin Trayek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peiundang - undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan teknis pemberian Izin Trayek diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIII - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 81
Tarif Retribusi Izin Trayek ditentukan
BAB XIII - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 82
Besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk untuk menutup sebahagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagai berikut :
| a. | Mobil Penumpang Umum (MPU) | Rp. 75.000,- untuk setiap Kenaaraan /Tahun |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| b. | Mobil Bus Umum | Rp. 100.000,- untuk setiap Kendaraan /Tahun |
| c. | Pemberian Izin Trayek Insidentil | Rp. 35.000,- untuk sekali jalan |
| d. | Kenderaan Becak Bermotor (Betor) | Rp. 35.000,- untuk setiap Kenderaan / tahun |
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Bagian Pertama Ketentuan Umum
BAB XIV - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 83
Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan :
- a. Usaha Perikanan adalah sc mu mng berhubungan dengan kegiatan \ pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan
- b. sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota laut lainnya;
- c. Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus;
- d. Pemanfaatatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan;
- e. Usaha perikanan adalah semua jenis usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan mcngolah, menyimpan, mendinginkan at. au mengawetkan serta memasarkan ikan untuk tujuan komersil;
- f. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan, dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mengolah atau mengawetkannya;
- g. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan dan memanen hasilnya di perairan laut, payau atau air tawar dengan alat atau cara apapun;
- h. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penagkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau ekspiorasi di bidang perikanan;
6. l . Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikail;
- j. Petani ikan adalah orang yang orang yang mata pencahariannya melakukan perribudidayaan ikan;
- k. Pengolahan ikan adalah kegiatan pengasinan, perebusan, perebusan, penjemuran, pengalengan, pengawctan, pendinginan dan kegiatan lainnya.
BAB XIV - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 84
Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi terhadap pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
BAB XIV - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 85
- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pxibadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi izzin usaha perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bagi nelayan kecil dan / atau pembudidaya ikan kecil sesuai peraturan perupdang -undangan.
BAB XIV - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 86
Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan dari Pemerintah Daerah.
BAB XIV - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 87
Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi. termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
1
«
r
-
i
Bagian Ketiga
Pokok - Pokok Ketentuan Izin Usaha Perikanan
Paragraf 1
BAB XIV - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 88
- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan.
- (3) Proses penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan maksimal 2 (dua ) hari kerja setelah diterimanya permohonan.
- (2) Izin Usaha Perikanan diberikan atas permohonan tertulis yang diajukan kepada Walikota melalui Satuan Keija Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk.
4. ( 4) Permohonan Izin Usaha Perikanan dianggap diterima / disetujui apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan dalam ayat (3).
- (6) Setiap pejabat yang karena kelalaiannya mengakibatkan terlambatnya penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
- (5) Retribusi Izin Usaha Perikanan tctap dibayar walaupun batas waktu penerbitan izin terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) di atas.
<!-- formula-not-decoded -->
Syarat-syarat pemberian Izin Usaha Perikanan terdiri dari :
- a. mcngisi formulir permohonan izin;
- c. fotocopy Pas Kecil dan sertifikat serta lampirannya;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi usaha perorangan atau foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
4. d . pas photo ukuran 3 x 4 cm.
BAB XIV - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 90
- (1) Izin Usaha Perikanan berlaku selama kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan tersebut berlangsung.
- (3) Daftar ulang Izin Usaha Perikanan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu yang tertera dalam surat izin berakhir.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Izin Usaha Perikanan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Proses penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan daftar ulang berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal (89).
BAB XIV - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 91
Izin Usaha Perikanan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- b. Tidak melaksanakan daftar ulang;
- a. Pemegang izin menghentikan perusahaannya;
- c. Usaha / kegiatan dihentikan karena melanggar peraturan perundangundangan.
BAB XIV - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 92
- (1) Setiap kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang diselenggarakan tanpa Izin dari Pemerintah Daerah atau tidak sesuai dengan persyaratan dan peruntukan ruang yang ditentukan merupakan pelanggaran dan dikenakan hukuinan berupa sanksi.
- a. teguran secara tsrtulis berturut-turut maksimal 3 (tiga) kali, masing-masing dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setiap teguran;
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- b. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas tidak diindahkan, maka Walikota dapat memerintahkan pencabutan Izin Usaha Perikanan yang melanggar ketentuan tersebut;
- c. ketentuan penutupan sebagaimana pada huruf ( b) di atas berlaku juga terhadap usaha yang telah memiliki Izin Usaha Perikanan sebelum ditetapkannj ^ Peraturan Daerah ini.
Paragraf 5 Ketentuan Pelaksanaan
BAB XIV - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 93
- (1) Pemberian Izin Usaha Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan teknis pemberian Izin Usaha Perikanan diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB XIV - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 94
Tarif Retnbusi Izin Usaha Perikanan ditentukan
BAB XIV - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 95
Besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk untuk menutup sebahagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan struktur besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
| | Surat Izin Uraian | Tarif | Tarif |
|----|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | Surat Izin Uraian | IUP | SP1 |
| 1 | Kapal Motor -3 GT | Rp . 25.000 Rp . 25.000 | Rp. 25.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000 |
| 1 | ] | | |
| 1 | 4 - 5 GT | Rp . 25.000 | |
| 1 | 6 -7 GT | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
| 2 | 8-10 GT Kapal Motor Ycmpel | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
| 2 | Bermesin Satu | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
| 2 | Bermesin Ganda | Rp. 25.000 | ! Rp. 25.000 |
a. Tarif Surat Izin Usaha Perikanan (SI UP), Surat Izin Penangkapan Ikan Tarif
| Tarif Surat Izin Usaha Perikanan ~ Uraian | Tarif Surat Izin Usaha Perikanan ~ Uraian | Tarif |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| ' No | | Tarif |
| 1 | Budidaya ikan laut . | ^ Rp. 1 500 / m 2 / Tahun |
| 2 | Budidaya rumput laut | Rp. 1.000 / m 2 / Tahun |
| 3 | Budidaya ikan dan udang di tambak | Rp. 1.500/m 2 / Tahun |
f
BAB XV - SOSIALISASI RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Pasal 96
Pasal 96
- ( 1) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerab tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini harus terlebib dahulu disosialisasikan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut. mengenai i.ata cara dan mekanisme pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerab ini diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XVI - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 97
Pasal 97
- Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. ( 1 )
- Pembenan pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi. ( 2 )
- Pembdbasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi. (3)
- Ketentiian lebih lanjut tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. (4)
KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
BAB XVII - Bagian Kesatu
Pasal 98
- Wajib Retribusi tertentu dapat mer\gajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. ( 1 )
- Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. ( 2 )
- Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar Kekuasaannya. ( 3)
- Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (4)
- Pengajuan keberatap tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi ( 5)
- Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harms dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. ( 6 )
%
- Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. ( 1 )
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota . ( 2 )
- Keputusan Walikota atas keberatan dapat bepapa menerirna seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah bcsarnya Retribusi yang terutang. (3)
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah iewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. (4)
BAB XVII - Bagian Kesatu
Pasal 100
- Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembaiikai dengan ditarn bah irnbalan bunga sebesar 2% (dua person) sebulan untuk paling lama 12 (duo belas) bulan. ( 1 )
- Irnbalan bunga scbagarmana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. ( 2 )
Bagian Kedua
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
BAB XVII - Bagian Kesatu
Pasal 101
- Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota. ( 1 )
- Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. ( 2 )
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (3)
- Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih daliulu utang Retribusi tersebut. (4)
- Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB . (5)
- Jika pengembalian kplebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan irnbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keteriambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. ( 6 )
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata eara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagai akibat diterbitkannya SKRDLB, diatur dengan Peraturan Walikota. (7)
*
f
BAB XVIII - PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 102
- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membaynr, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap buian dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
2. ( 2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Peneluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XIX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 103
- ( 1 ) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindalc pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Daiam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
I
i
;
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB XX - P E M E R I K S A A N
Pasal 105
- (1) Walikota atau pejabat yang dihunjuk, berwenang tnelakukan pemeriksaan untuk tnenguji kepat. uhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Pernturan Daerah tentang Retribusi Daerah ini.
- (2) Wajib ' Retribusi yang diperiksa. wajib:
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau
- a. memperlihaF ' .an dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi' dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XXI - PE M A N F A ATA N Pasal 106
Pasal 106
- ( 1 ) Pemanfaatan penerimaan dari masing-masing jenis Retribusi, digunakan sebanagian untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penveienggaraan pelayanan jasa yang bersangkutan.
- ( 2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk:
- b. biaya operasional pengawasan SKPD penegakan Perda sebesar 1 % (dua persen), masing-masing dan target penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Daerah pada setiap tahun.
- a. biaya operasional daTi pengendaiian pada SKPD pengelola sebesar 5 % (lima persen);
- ( 3) Pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Walikota.
4T
;
- (1) Satuan Kerja Perangkal. Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja lertentu.
- (3) Pembcrian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ditetapkan melalui mckenisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah.
- (2) Besamya insentif sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan maksimal sebesar 5 % (lima peroen) ,
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Walikota ## BAB XXIII P E N Y I D I K A N
BAB XXI - PE M A N F A ATA N Pasal 106
Pasal 108
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokuraen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
8. f . meminta bantuan tpnaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen Iain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, bepda, dan / atau dokumen yang dibawa;
- h. i . memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
12. memotret seseorang yang berkaitar . dengan tindak pidana Retribusi;
13. menghentikan penyidikan; dan / atau
- k. pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
15. j . melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
•
BAB XXIV - KETENTUAN PIDANA Pasal 109
Pasal 109
- Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banvak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. ( 1 )
- Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. ( 2 )
Pasa 110
- Dalam hal Wajib Retribusi tertentu t idak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. ( 1 )
- Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengah surat teguran. ( 2 )
- Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh) hari sejak jatuh tempo pcmbayaran. (3)
- Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelali tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4)
- Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk. (5)
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. (6)
BAB XXV - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 111
Pasal 111
## BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 111
BAB XXV - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 111
Pasal 112
- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :
- a. Peraturan Daerah Daerah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Izm Peruntukan Tanah;
- c. Peraturan Daerah Daerah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tettipat PenjUalan Minuman Keras;
- b. PetatUran Daerah Daerah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mehdirikan Bangunan;
- d. Pehaturan Daerah Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- e. Peraturan Daerah Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pendaftaran Break Mesin dan Be ak Dayung;
- g. Peraturan Daernh Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
9. f . Peraturan Daerah Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Izin Mengemudi Becak Dayung;
- h. Peraturan Daerah Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Bidang Kesehatan ;
11. i Peraturan Daerah Daerah Nomm 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin ' 1 ' empat Pi nisa haari ,
12. ] . Peraturan Daerah Daerah Nome: 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Biaya Administrasi Tanda Daftar Perusahaan;
13. l . Peraturan Daerah Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata;
- k. FJeraturan Daerah Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan;
- m. Peraturan Daerah Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Trayek;
- n. Peraturan Daerah Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha,
dicabut dan dinyatakan tjdak berlaku.
A
^
*
BAB XXV - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 111
Pasal 113
Peraturan Daerah ini . nulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, inemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah.

Penetapan: Ditetapkan di Sibolga pada tanggal 13 AP &amp;TL. -2012 M. SYARFI HUTAURUK

Penetapan: Diundangkan di Sibolga pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA, 2012 MOCHAMADSUGENG LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR ...