PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 8 Tahun 2017 tentang PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (berlaku 2 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu memberikan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan DaerahDaerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 41);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 82);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pejabat/Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai tidak tetap, Pegawai Harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
- a. meningkatkan kepatuhan Pejabat dan/atau Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;
- b. menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang bersih dan melayani;
- c. membangun integritas pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Bagian Kedua Prinsip
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Prinsip dasar dalam pedoman pengendalian gratifikasi yaitu:
- a. setiap pejabat/pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang dianggap suap; dan
- b. setiap pejabat/pegawai bertanggung jawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
- a. pengendalian gratifikasi;
- b. Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. sosialisasi;
- d. perlindungan pelapor gratifikasi;
- e. pengawasan;
- f. pembiayaan; dan
- g. sanksi.
Bagian Kesatu Klasifikasi Gratifikasi
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 5
Gratifikasi terdiri atas:
- a. Gratifikasi yang dapat dianggap suap; dan
- b. Gratifikasi yang tidak dianggap suap.
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 6
- (1) Gratifikasi yang dapat dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
- a. uang terima kasih dari pihak ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- b. hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari pihak ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- c. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan;
- d. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima pejabat/pegawai dari pihak ketiga sebagai hadiah atas Perjanjian Kerjasama yang tengah dijalin;
- e. fasilitas perjalanan wisata oleh pejabat/pegawai dari pihak ketiga;
- f. fasilitas hiburan, fasilitas wisata, voucher , dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban pejabat/pegawai dari pihak ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. potongan harga khusus (diskon) pada saat pejabat/pegawai membeli barang dari pihak ketiga yang sedang bermitra dengan Pemerintah Daerah;
- h. bingkisan ( parcel ) yang diterima oleh pejabat/pegawai dari pihak ketiga pada saat Hari Raya Keagamaan;
- i. sumbangan berupa katering dari pihak ketiga pada saat pejabat/pegawai melaksanakan pesta pernikahan; dan/atau
- j. penerimaan dalam bentuk lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Setiap pejabat/pegawai wajib menolak gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
- a. penerimaan tidak diketahui proses pemberiannya; dan/atau
- b. tidak diketahui identitas pemberi.
- (3) Setiap pejabat/pegawai wajib melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPK atau melalui UPG.
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 7
- (1) Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan terkait dengan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari namun tidak terbatas pada:
- a. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas atau kewajiban pejabat/pegawai dari instansi atau lembaga
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 8
- (1) Gratifikasi yang tidak dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
- a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan terhadap penerima gratifikasi;
- b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dengan batasan nilai per pemberian dengan total pemberian per orang paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- d. pemberian sesama Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- e. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
- f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
- h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan
- i. kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima gratifikasi dan telah mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang.
- (2) Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilaporkan sepanjang gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas pejabat/pegawai.
Bagian Kedua
Kewajiban Lapor Penerimaan Gratifikasi
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 9
- (1) Setiap pejabat/pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kepada:
- a. KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima; atau
- b. melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.
- (2) Laporan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang melalui alamat, website atau e-mail UPG dan/atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh KPK sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat data sebagai berikut:
- a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
- b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
- d. uraian jenis gratifikasi yang diterima;
- e. nilai gratifikasi yang diterima; dan
- f. kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pelaporan gratifikasi diatur oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah selaku Ketua UPG.

## Bagian Ketiga Kewajiban Lapor Penolakan Gratifikasi

## Pasal 10

- (1) Setiap pejabat/pegawai wajib melaporkan setiap penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kepada:
- a. KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi ditolak; atau
- b. melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.
- (2) Laporan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui alamat, website atau e-mail UPG dan/atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan diatur oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah selaku Ketua UPG sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Laporan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat data sebagai berikut:
- a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
- b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- c. tempat dan waktu penolakan gratifikasi;
- d. uraian jenis gratifikasi yang ditolak;
- e. nilai gratifikasi yang ditolak (jika diketahui); dan
- f. kronologis peristiwa penolakan gratifikasi.

## Pasal 11

- (1) Setiap pejabat/pegawai wajib memenuhi undangan UPG dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk penelaahan gratifikasi.
- (2) Pejabat/pegawai wajib mematuhi Keputusan UPG dan/atau KPK atas kepemilikan gratifikasi.

## BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

## Bagian Kesatu Susunan Organisasi

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi dibentuk UPG.

- (2) Susunan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- (3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- a. Penasihat/Pembina

- Gubernur Kalimantan Tengah

- b. Penanggung jawab

- Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

- c. Ketua

- Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah

- d. Sekretaris

- Sekretaris Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

- e.

- Anggota

- Inspektur Pembantu Wilayah/ Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah/Staf pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

## Bagian Kedua Kewajiban Dan Tugas

## Pasal 13

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkewajiban:

- a. melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG;
- b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK;
- c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Gubernur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan; dan
- d. merahasiakan pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 14

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPG mempunyai tugas:

- a. menerima laporan gratifikasi dari pejabat/pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/pegawai;
- b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini;

- c. menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun oleh penerima;
- d. meminta data dan informasi kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi; dan
- e. memberikan rekomendasi kepada Tim Pemeriksa Internal jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini oleh pejabat/pegawai.

## BAB V SOSIALISASI

## Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi perlu dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pencantuman ketentuan larangan penerimaan, gratifikasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya; dan
- b. pemberian informasi kepada seluruh pejabat/pegawai dan pihak ketiga oleh UPG.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media elektronik maupun media non elektronik.

## Pasal 16

- (1) Dalam hal penerimaan gratifikasi ditetapkan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah, maka UPG dapat:
- a. mengembalikan kepada pemberi gratifikasi;
- b. menyumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya dan/atau dimusnahkan; dan
- c. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pemanfaatan penerimaan gratifikasi diatur lebih lanjut oleh Inspektur selaku Ketua UPG.

## BAB VI PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI

## Pasal 17

- (1) Pelapor gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan berupa:
- a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
- b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
- c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. kerahasiaan identitas.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam hal:
- a. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya atas dampak pelaporan tersebut dari pihak internal; dan
- b. pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Ketua UPG.

## BAB VII PENGAWASAN

## Pasal 18

- (1) Inspektur melakukan pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi pada Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

## Pasal 19

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 22 Maret 2017

## Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


SYAHRIN DAULAY

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, ttd

AGUS RESKINOF NIP. 19601103 199303 1 003

## BAB IX SANKSI

## Pasal 20

Setiap pejabat/pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan/atau Pasal 10, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 22 Maret 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd

SUGIANTO SABRAN

## LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TANGGAL 22 MARET 2017

## FORMULIR PELAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Kepada Yth. TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NAMA

: ________________

ALAMAT : ________________

Jalan ...

PALANGKA RAYA

----------------------

## A. Identitas Pelapor

1. Nama Lengkap/NIP

:

2. Tempat, Tanggal Lahir

:

NIK: ________________

3. Jabatan/Golongan/Pangkat

:

4. Unit Kerja

:

5. Alamat Kantor

:

6.

Alamat Rumah

:

7. Alamat Email

:

8. No. Telepon/HP

:

- a. Rumah:

- b. Kantor :

## B. Data Penerimaan Gratifikasi

Jenis Penerimaan

Harga/Nilai

Nominal/

Taksiran3)

Kode Peristiwa Penerimaan4)

Tempat dan Tanggal Penerimaan5)

Kode1)

Uraian2)

## C. Data Pemberi Gratifikasi

Nama6) /NIP

Pekerjaan dan Jabatan

Alamat/Telepon/Fax/Email

Hubungan dengan Pemberi7)

## D. Alasan dan Kronologi

Alasan Pemberian8)

Kronologi Pemberian9)

Dokumen yang dilampirkan10) :

Tidak ada

Ada, yaitu ...

Catatan tambahan (bila perlu) 11) :

Demikian Laporan Penerimaan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar- benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.

...... , ... ... 20..

Pelapor

...

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


SUGIANTO SABRAN

## LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TANGGAL 22 MARET 2017

## FORMULIR PELAPORAN PENOLAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Kepada Yth. TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NAMA

: ________________

ALAMAT : ________________

Jalan ...

PALANGKA RAYA

----------------------

## A. Identitas Pelapor

1. Nama Lengkap/NIP

:

2. Tempat, Tanggal Lahir

:

NIK: ________________

3. Jabatan/Golongan/Pangkat

:

4. Unit Kerja

:

5. Alamat Kantor

:

- 6.

- Alamat Rumah :

7. Alamat Email

:

8. No. Telepon/HP

:

- a. Rumah:

- b. Kantor :

## B. Data Penolakan Penerimaan Gratifikasi

Jenis Penerimaan

Harga/Nilai Nominal/ Taksiran3)

Kode Peristiwa Penolakan Penerimaan4)

Tempat dan Tanggal Penolakan Penerimaan5)

Kode1)

Uraian2)

## C. Data Pemberi Gratifikasi

Nama6) /NIP

Pekerjaan dan Jabatan

Alamat/Telepon/Fax/Email

Hubungan dengan Pemberi7)

## D. Alasan dan Kronologi Penolakan Penerimaan Gratifikasi

Alasan Penolakan8)

Kronologi Penolakan9)

Dokumen yang

dilampirkan10) :

Tidak ada

Ada, yaitu ...

Catatan tambahan (bila perlu) 11) :

Demikian Laporan Penolakan Penerimaan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.

...... , ... ... 20

Pelapor

...... , ... ... 20

Pelapor

...

## PANDUAN P ENGISIAN

- 1) Diisi dengan kode penerimaan/penolakan :
- a) Uang;
- b) Barang;
- c) Rabat (diskon);
- d) Komisi;
- e) Pinjaman tanpa bunga;
- f) Tiket perjalanan;
- g) Fasilitas penginapan;
- h) Perjalanan wisata;
- i) Pengobatan cuma-cuma;
- j) Fasilitas lainnya.
- 2) Diisi uraian jenis penerimaan/penolakan (bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dll).
- 3) Diisi nilai nominal/taksiran nilai gratifikasi yang diterima/ditolak (harga brosur/internet/perkiraan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan ( appraisal ).
- 4) Diisi kode peristiwa penerimaan/penolakan :
- a) Terkait pernikahan/keagamaan/secara adat;
- b) Terkait mutasi/promosi/pisah sambut;
- c) Terkait tugas pelayanan;
- d) Terkait tugas non pelayanan;
- e) Terkait seminar/workshop/diklat;
- f) Tidak tahu;
- g) Lainnya (tuliskan pada kolom diatas)
- 5) Diisi lokasi (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan/ penolakan :
- 6) Diisi nama Pemberi (perorangan/kelompok/badan usaha).
- 7) Diisi hubungan antara Penerima dengan Pemberi seperti mitra kerja/teman/ rekanan/atasan/bawahan/saudara/dll.
- 8) Diisi alasan pemberian seperti ucapan terimakasih/penghargaan/ kebiasaan/dugaan lainnya.
- 9) Diisi dengan uraian kronologis penerimaan/penolakan (runtutan kejadian penerimaan).
- 10) Diisi dengan tanda ' V ' pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada.
- 11) Diisi dengan catatan khusus seperti permintaan jaminan perlindungan, waktu dan tempat ketika dihubungi UPG/atau KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada UPG/atau KPK.

## GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


SUGIANTO SABRAN