PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 137 Tahun 2000 tentang TEMPAT DAN TATA CARA PENYANDERAAN, REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK, DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA (berlaku 1 Januari 2001)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana
1. telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TEMPAT DAN TATA CARA PENYANDERAAN, REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
2. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia ## BAB II
TATA CARA DAN TEMPAT PENYANDERAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang:
- a. mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- b. diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang pajak.
- c. Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Pejabat atau atasan Pejabat kepada Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk penagihan pajak daerah.
- (2) Permohonan izin penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:
- a. identitas Penanggung Pajak yang akan disandera;
- b. jumlah utang pajak yang belum dilunasi;
- c. tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan; dan
- d. uraian tentang adanya petunjuk bahwa Penanggung Pajak diragukan itikad baik dalam pelunasan utang pajak.
BAB II ...
- (1) Surat Perintah Penyanderaan diterbitkan oleh Pejabat seketika setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau dari Gubernur untuk penagihan pajak daerah.
- (2) Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:
- a. identitas Penanggung Pajak;
- b. alasan penyanderaan;
- c. izin penyanderaan;
- d. lama penyanderaan; dan
- e. tempat peyanderaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Penanggung Pajak yang disandera ditempatkan ditempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. tertutup dan terasing dari masyarakat;
- b. mempunyai fasilitas terbatas; dan
- c. mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.
- (2) Sebelum tempat penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk, Penanggung Pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyanderaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Jangka waktu penyanderaan selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Jurusita Pajak harus menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada Penanggung Pajak dan salinannya disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan.
- (2) Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, Jurusita Pajak melalui
Pejabat atau atasan Pejabat dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk menghadirkan Penanggung Pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut.
- (3) Penyanderaan mulai dilaksanakan pada saat Surat Perintah Penyanderaan diterima oleh Penanggung Pajak yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
1. Penyanderaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
2. Dalam melaksanakan penyanderaan Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan.
3. Jurusita Pajak membuat Berita Acara Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat penyanderaan, dan Berita Acara Penyanderaan ditandatangani oleh Jurusita Pajak, kepala tempat penyanderaan dan saksi-saksi.
4. Berita Acara Penyanderaan paling sedikit memuat:
- a. nomor dan tanggal Surat Perintah Penyanderaan;
- b. izin tertulis Menteri Keuangan atau Gubernur;
- c. identitas Jurusita Pajak;
- d. identitas
- e. identitas Penanggung Pajak yang disandera;
- f. tempat penyanderaan;
- g. lamanya penyanderaan; dan
- h. identitas saksi penyanderaan.
5. Salinan Berita Acara Penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan, Penanggung Pajak yang disandera, dan Bupati atau Walikota.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
- b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi;
- c.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
1. Penanggung Pajak yang melarikan diri dari tempat penyanderaan dalam masa penyanderaan, disandera kembali
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencegahan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Biaya penyanderaan dibebankan kepada Penanggung Pajak yang disandera dan diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Selama dalam penyanderaan Penanggung Pajak berhak untuk:
- a. melakukan ibadah di tempat penyanderaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman dari keluarga;
- d. menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas;
- e. memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya Penanggung Pajak yang disandera;
- f. menerima kunjungan dari:
-7 - keluarga, pengacara dan sahabat; dokter pribadi atas biaya sendiri; rohaniawan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
1. Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.
2. Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diajukan setelah masa penyanderaan berakhir.
REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK DAN PEMBERIAN GANTI RUGI
BAB III - REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK DAN PEMBERIAN GANTI RUGI
Pasal 16
1. Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi.
2. Permohonan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan.
3. Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh Pejabat dalam bentuk 1 (satu) kali pengumuman pada media cetak harian yang berskala nasional dengan ukuran yang memadai, yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
4. Besarnya ganti rugi yang diberikan Pejabat kepada Penanggung Pajak adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari selama masa penyanderaan yang telah dijalaninya.
5. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
6. Tata cara pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2000

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd DJOHAN EFFENDI Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3727) dinyatakan tidak berlaku. Pasal 18 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2000

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID Pasal 2
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 2000
## TENTANG
TEMPAT DAN TATA CARA PENYANDERAAN, REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK, DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
UMUM
Berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 36
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, maka dengan Peraturan Pemerintah ini diatur tentang tata cara penyanderaan, tempat penyanderaan, rehabilitasi nama baik Penanggung Pajak dan pemberian ganti rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penyanderaan merupakan upaya terakhir dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Agar penyanderaan tidak dilaksanakan sewenang-wenang dan juga tidak bertentangan dengan rasa keadilan bersama, maka diperlukan syarat-syarat tertentu, baik syarat yang bersifat kuantitatif, yakni keharusan memenuhi utang pajak dalam jumlah tertentu, maupun syarat yang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baik Penanggung Pajak dalam melunasi utang pajak, misalnya menyembunyikan harta kekayaan, sehingga tidak cukup harta yang dapat dijadikan jaminan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak, serta kepada Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak sampai dengan penerbitan Surat Paksa. Kepada Penanggung Pajak yang disandera diberikan hak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi apabila gugatannya