Unknown Unknown Nomor 28 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa penyelenggara kearsipan di tingkat provmsi merupakan tanggung jawab Gubemur sesuai kewenangannya;
2. perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif; b. bahwa untuk mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan Prinsip, Khaidah, Standar kearsipan dan Peraturan Perundang undangan
- c. bahwa untuk rnelaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperlukan suatu pedoman pengawasan kearsipan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
•
Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 7 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3.
4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 5.
'I
Menetapkan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daeralh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.
- tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 7· Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 38 Tahun 2015 ten tang Pedoman Pengawasan Kearsipan.
MEM'UTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVlNSl SULAWESI TENGGARA.
••
•
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip;
6. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip pada Pemerintah Provinsi;
7. berskala Provinsi, dan Perusahaan Swasta berskala Provinsi; 7. Pencipta arsip tingkat Provinsi adalah Badan Usaha Milik Daerah, organisasi kemasyarakatan berskala Provinsi, Organisasi Politik
8. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut LKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggungjawab di Bidang Pengelolaan Arsip dan Pembinaan Kearsipan;
9. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, orgamsasi politik, orgarusasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
10. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu;
11. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/ atau terus menerus.
12. menurun. 12. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah
13. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
•
14. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/ atau lembaga kearsipan.
15. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/ atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
16. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, khaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.
17. Audit kearsipan adalah proses iden ifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan pengawasan kearsipan dli daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuannya adalah untuk dapat mendorong pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan agar dapat menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan Prinsip, Khaidah, dan Standar Kearsipan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.
RUANG LINGKUP
Pengawasan atas penyelenggaraan dan pengolahan Arsip Dinamis pada SKPD dan Penyelenggaraan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip Statis pada Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang linglrup peraturan Gubernur ini meliputi : · Pasal 4
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5
- {l} Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan dan Pengelolaan AI-sip Dinamis pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara:
- a. audit Kearsipan Dinamis;
- b. monitoring dan Evaluasi;
•
•
- c. penilaian Kinerja Penyelenggara; dan
- d. koordinasi penyediaan fasilitas Sarana Kearsipan.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip Statis di Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara:
- a. audit Kearsipan Statis;
- b. monitoring dan Evaluasi;
- c. penilaian Kinerja Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota;
- d. koordinasi penyediaan fasilitas Sarana pengelolaan Arsip Statis.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis pada SKPD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh LKD dengan lnspektorat Daerah Provinsi .
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 6
- Pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) meliputi: (1)
- a. Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggara kearsipan; dan
- b. Pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.
- (2) Pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan oleh LKD.
BAB IV - TIM PENGAWAS KEARSIPAN
Pasal 7
- Pengawasan Kearsipan dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan. (1)
- Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (2)
- a. Tim Pengawas Kearsipan Eksternal; dan
- b. Tim Pengawas Kearsipan Internal.
- mengikuti bimbingan teknis Pengawasan Kearsipan. (3) Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
- (4) Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
..
,•
•
•
Bagian Kesatu
Tim Pengawasan Kearsipan Eksternal
BAB IV - TIM PENGAWAS KEARSIPAN
Pasal 8
Tim Pengawas Kearsipan Daerah dibentuk oleh Gubernur dan bertugas melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Kearsipan pada Pencipta Arsip Provinsi, Pencipta Arsip Kabupaten/Kota dan LKD Kabupaten/Kota.
BAB IV - TIM PENGAWAS KEARSIPAN
Pasal 9
- (1) Tim Pengawasan Kearsipan Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Pengarah;
- b. Penanggung jawab;
- c. Ketua Tim;
5. d . Sekretaris; dan
- e. Anggota.
- (2) Pengarah dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi;
- (3) Penanggung Jawab dijabat oleh Kepala LKD Provinsi;
- (4) Ketua Tim dijabat oleh Pejabat Struktural serendah-rendahnya Eselon III yang membidangi urusan Kearsipan atau Arsiparis Madya;
- (5) Sekretaris Tim dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon IV yang membidangi urusan Kearsipan atau Arsiparis Madya;
- (6) Anggota berjumlah paling kurang 1 (satu) orang pejabat fungsional ·Arsiparis dan 1 (satu) orang pejabat fungsional auditor atau pejabat dibidang pengawasan atau pejabat fungsional tertentu .
Bagian Kedua
Tim Pengawas Kearsipan Internal
BAB IV - TIM PENGAWAS KEARSIPAN
Pasal 10
- (1) Tim Pengawasan Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua Tim; dan
- d. Anggota.
- (2) Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
Tim Pengawas
.
.
,
•
•
- (3) Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungannya.
BAB IV - TIM PENGAWAS KEARSIPAN
Pasal 11
- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi;
- (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala LKD;
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dijabat oleh:
- a. Kepala Bidang/ Seksi yang menyelenggarakan urusan Kearsipan;
- b. Kepala Unit Kearsipan; atau
- c. Pejabat Fungsional Arsiparis serendah-rendahnya Arsiparis Madya .
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d paling kurang 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Arsiparis dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Auditor /Pejabat dibidang Pengawasan atau Pejabat Fungsional tertentu.
BAB IV - TIM PENGAWAS KEARSIPAN
Pasal 12
Dalam hal belum terpenuhinya keanggotaan Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (4) Keanggotaan Tim dapat berasal dari Pejabat Fungsional Arsi aris atau Pejabat Fungsional Auditor atau Pejabat dibidang Pengawasan di luar pencipta Arsip atau Daerah yang telah mengikuti bimbingan teknis Pengawasan Kearsipan .
BABV
JENIS DAN ASPEK PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - TIM PENGAWAS KEARSIPAN
Pasal 13
- (1) Jenis pengawasan kearsipan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
- a. Pengawasan Kearsipan Eksternal; dan
- b. Pengawasan Kearsipan Internal.
~ (
•
•
- (2) Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap beberapa aspek penilaian.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memiliki:
- a. Integritas;
- b. Obyektifitas;
- c. Kompetensi; dan
- d. Kemampuan menjaga kerahasiaan.
- (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jujur, teliti, bertanggungjawab, bersungguh-sungguh, mampu bekerjasama yang sehat, menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi dalam pelaksanaan audit.
- (5) Obyektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan dan menolak suatu pemberian dari obyek pengawasan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
- (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terus menerus meningkatkan kemahiran profesional, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan.
10. menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pengawasan kearsipan dan tidak menggunakan informaasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/ golongan di luar kepentingan organisasi. (7) Kemampuan menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mampu dengan hati-hati menggunakan dan
Bagian Kedua
Pengawasan Kearsipan Eksternal
BAB IV - TIM PENGAWAS KEARSIPAN
Pasal 14
Pengawasan kearsipan eksternal sebagaiman dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh LKD terhadap pencipta arsip tingkat Provinsi dan pencipta. arsip Kabupaten/Kota. dan LKD Kabupaten/ Kota.
•
•
Bagian Ketiga
Pengawasan Kearsipan Internal
BAB IV - TIM PENGAWAS KEARSIPAN
Pasal 15
- (1) Pengawasan kearsipan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 1) huruf b dilaksanakan oleh LKD terhadap SKPD Provinsi.
- (2) Aspek pengawasan kearsipan interned sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas :
- a. Pengelolaan Arsip Dinamis;
- b. SDM Kearsipan;
- c. Prasarana dan sarana.
BAB IV - TIM PENGAWAS KEARSIPAN
Pasal 16
- (1) Aspek pengawasan pengelolaan arsip dinamis oleh pencipta arsip yang memiliki unit kearsipan tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Penciptaan arsip;
- b. Pemberkasan dan penataan arsip aktif;
- c. Program arsip vital;
- d. Pengolahan dan pelaporan arsip terj aga;
- e. Pengolahan arsip Inaktif;
- f. Pemeliharaan arsip Inaktif.
8. yang memiliki unit kearsipan berjenjang meliputi: (2) Aspek pengawasan pengelolaan arsip dinamis oleh pencipta arsip
- a. Penciptaan arsip;
- b. Pemberkasan dan penataan arsip aktif;
- c. Program arsip vital;
- d. Pengolahan dan pelaporan arsip terj aga;
- e. Pengolahan arsip Inaktif;
- f. Pemeliharaan arsip Inaktif;
- g. Layanan dan akses arsip dinamis;
- h. Pemindahan arsip Inaktif.
BAB IV - TIM PENGAWAS KEARSIPAN
Pasal 17
Aspek pengawasan pengelolaan arsip dinamis oleh LKD meliputi:
- a. Penciptaan arsip;
- b. Pemberkasan dan penataan arsip aktif;
•
•
..
- c. Program arsip vital;
- d. Pengolahan dan pelaporan arsip terjaga;
- e. Pengolahan arsip lnaktif;
- f. Pemeliharaan arsip Inaktif;
- g. Layanan dan akses arsip dinamis;
- h. Penyusutan arsip meliputi:
- 1) Pemindahan arsip lnaktif yang mempunyai retensi di atas 10 tahun;
- 2) Pemusnahan arsip Inaktif yang mempunyai retensi di bawah 10 tahun;
- 3) Penyerahan arsip Statis ke Lembaga kearsipan.
BAB IV - TIM PENGAWAS KEARSIPAN
Pasal 18
Aspek pengawasan SDM kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Arsiparis, meliputi:
- 1) Kedudukan hukum dan kewenangan;
- 2) Kompetensi; dan
- 3) Pengangkatan dan Pembinaan karier.
- b. Pengelola Arsip meliputi Kompetensi.
BAB IV - TIM PENGAWAS KEARSIPAN
Pasal 19
- (1) Aspek pengawasan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Gedung;
- b. Ruangan; dan
- c. Peralatan.
- (2) Aspek pengawasan prasarana dan sarana kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pengawasan internal oleh Lembaga Kearsipan.
PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB VI - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 20
Pengawasan kearsipan dilaksanakan melalui tahapan kegiatan dan prosedur sebagai berikut:
Perencanaan program
•
•
- a. Perencanaan program pengawasan kearsipan;
- b. Audit kearsipan;
- c. Penilaian hasil pengawasan kearsipan; dan
- d. Monitoring hasil pengawasan kearsipan.
Bagian Kedua
Perencanaan Program Pengawasan Kearsipan
BAB VI - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 21
- ( 1) Perencanaan pengawasan kearsipan di daerah disusun oleh LKD dengan melibatkan pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan.
- (2} Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun oleh PKPKT.
- (3J PKPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. jadwal waktu pengawasan;
- b. objek pengawasan;
- c. prioritas;
- d. anggaran;
- e. jenis dan metode pengawasan; dan
- f. langkah kerja.
- (4) LKD memberitahukan perencanaan program pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada objek pengawasan.
- (5) Pemberitahuan rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lam bat 1 (satu) bulan sebelum jadwal audit.
- (1) Audit kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan menggunakan instrument audit kearsipan.
- (2) Instrumen Audit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengisian formulir audit kearsipan, wawancara dan verifikasi lapangan.
- (3) Audit Kearsipan sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Audit kearsipan eksternal; dan
- b. Audit kearsipan internal.
BAB VI - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 22
Bagian Ketiga
Audit Kearsipan
Paragraf 1
Umum
•
•
- (4) Audit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan instrument audit yang ditetapkan kepala LKD.
- (5) Audit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan verifikasi lapangan dan wawancara.
Paragraf2
BAB VI - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 23
- (1) Audit kearsipan ekstemal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh LKD.
2. {2} Hasil pelaksanaan audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun dalam LAKE.
- (3) LAKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi:
- a. Dasar hukum pelaksanaan pengawasan kearsipan;
- b. Uraian hasil pengawasan kearsipan; dlan
- c. Kesimpulan dan rekomendasi perbaikan.
BAB VI - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 24
- (1) Tim Pengawas Kearsipan Eksternal menyampaikan LAKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) kepada Kepala LKD.
- (2) Dalam hal pengawasan kearsipan ekstemal pada pencipta arsip tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, LKD menyampaikan LAKE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan pencipta arsip dengan tembusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal pengawasan kearsipan ekstemal pada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, LKD menyampaikan LAKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Gubemur dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (4) LAKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober setiap tahunnya.
- (5) Pimpinan pencipta arsip tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Bupati/Walikota selaku objek pengawasan wajib menindak lanjuti rekomendasi perbaikan dalam LAKE.
•
•
Paragraf 3
Audit Kearsipan Internal
BAB VI - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 25
- (1) Audit kearsipan internal sebagairnana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Tim Penga.was Kearsipan Internal.
- (2) Tim Pengawas Kearsipan Internal bertugas:
- a. menyusun rencana kerja dan jadwa.JI. pengawasan;
- b. melakukan audit kearsipan, wawancara, dan verifikasi lapangan;
- c. menghimpun data/bukti-bukti audit;
- d. melakukan rekapitulasi hasil audit;
- e. menganalisis hasil audit;
- f. melakukan penilaian hasil audit.
- g. menyusun laporan hasil audit; dan
- h. memonitoring hasil pengawasan.
- (3) Hasil pelaksanaan audit kearsipan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam LAKI.
- (4) LAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi:
- a. Dasar hukum pelaksanaan pengawasan kearsipan;
- b. Uraian hasil pengawasan kearsipan; dan
- c. Kesimpulan dan rekomendasi perbaikan.
- (5) Sistematika LAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Kepala LKD.
BAB VI - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 26
- (1) LAKI disampaikan oleh LKD kepada Gubernur.
- (2) LAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (3) LAKI sebagairnana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Agustus setiap tahunnya.
- (4) Kepala SKPD dan pencipta arsip selaku objek pengawasan wajib menindak lanjuti rekomendasi perbaikan dalam LAKI.
Bagian Keempat
Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan
BAB VI - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 27
- ( 1) Tim Pengawas Kearsipan Eksternal dan tim Pengawas Kearsipan Internal memberikan penilaian hasil pengawasan kearsipan
r
I
I
•
•
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f atas hasil pengawasan kearsipan yang dituangkan dalam LAKE dan LAKI.
- (2) Besaran nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
- a. Nilai 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) berkategori sangat baik;
- b. Nilai 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) berkategori baik;
- c. Niali 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) berkategori cukup;
- d. Nilai 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) berkategori kurang; dan
- e. Nilai O (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) berkategori buruk.
BAB VI - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 28
- LKD mengumumkan Penilaian hasil pengawasan kearsipan. ( 1)
- (2) Pengumuman penilaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam website LKD dan Media Cetak.
Bagian Kelima
Monitoring Hasil Pengawasan Kearsipan
BAB VI - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 29
Gubernur melaksanakan Monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 ayat {5} dan Pasal 26 ayat {4} .
BAB VII - PENEGAKANPERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 30
- (1) Dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-undangan, LKD dapat merekomendasikan penerapan sanksi kepada Gubernur terhadap objek pengawasan sesuai ketentuan Perundang-undangan.
BAB VII - PENEGAKANPERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 31
Dalam hal rekomendasi yang mengandung unsur pelanggaran administrasi tidak ditindaklanjuti, Gubernur dapat memberikan sanksi administratif kepada atasan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Kearsipan.
I
'
..
Pasa133
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. NUR ALAM

Penetapan: Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 3 - 4 2017

Penandatangan: GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Penetapan: Diundangkan di Kendari • Pada tanggal .3 4 -201 7

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LUKMAN ABUNAWAS BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 NO MOR .. Jy