PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 03 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Nomor :02 Tahun 2009
T ENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Menimbang:
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PADANG PARIAMAN N
- a. bahwa beberasa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariarnan Namar 63 Tahun 2096 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat Iniantukitu perludilakukan perubahannya: 1g
2. Cc hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf adan bh diatas, perlu membentuk Peratwan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomer 03 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 angka 2 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nornor 12Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor, untuk uji berkala kedua, ketiga 'dan seterusnya dilaksanakan olsh Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangitugas Perhubungan: ir
1
2. Undarg- Undang Nomor 8 Tahun
2. Undang-Undang Nomor Tahun 19565 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Ingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomer 20)
3. 1981 tentang
Hukum Acara Pidana: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3260):
- Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lemkaran Negara RepublikIndonesia Nornor 3406): Ih
A4
- Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior 2699): T IN 5
- Undang-Undang Nomor18 Tahun 1997 tentang Palak. Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2625) sebagaimana diubah dengan Undang Undang. Nomor 34 tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4048): W N
- . UndangUndang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 6 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898): E
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Keta otonom Pariaman di Propinsi 1. Sumatera Barat( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor4137):
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389): 8
- Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9,
Nomar 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Jndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
- 19, Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2604 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusar dan Pemerintah Daerah (| Lembaran Negara Republik Indonesis tahun 2604 Nomor 1265, Tambahan Lembaran Negar4 Republik Indenasia Nomor 4438): £
12. Peraturan Pemerintah Nemor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Dati HN Kodya Padang ( Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik ladanesia Nomor 3164):
11. Undang-Undang Mamer 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Nagara Republik Indonesia tahun 2004 Nomar 132 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444):
- 13 Peraturan Pemeriatah Narnor 42 Tahun 1993 tentang Perneriksaan Kenderaan Bermotori Lembaran Negara Republ'k Indonesia tahun 1993 Nomer 60, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nornor 3528),
- 15, 3530): Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tarabahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor115), £ -1
- 14, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kenderaan an Pengemudi ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 64,Tarabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot N
16. Peraturan Pemerintah Nomor 59Tahun 2005 tentang Pengefolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Namor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia homor4578)
- 17, Peraturan Pemerintah Nomer 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593):
dangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku:
- (3) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
Pasal 5
1
2. Undarg- Undang Nomor 8 Tahun
2. Undang-Undang Nomor Tahun 19565 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Ingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomer 20)
3. 1981 tentang
Hukum Acara Pidana: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3260):
- Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lemkaran Negara RepublikIndonesia Nornor 3406): Ih
A4
- Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior 2699): T IN 5
- Undang-Undang Nomor18 Tahun 1997 tentang Palak. Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2625) sebagaimana diubah dengan Undang Undang. Nomor 34 tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4048): W N
- . UndangUndang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 6 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898): E
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Keta otonom Pariaman di Propinsi 1. Sumatera Barat( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor4137):
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389): 8
- Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9,
Nomar 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Jndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
- 19, Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2604 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusar dan Pemerintah Daerah (| Lembaran Negara Republik Indonesis tahun 2604 Nomor 1265, Tambahan Lembaran Negar4 Republik Indenasia Nomor 4438): £
12. Peraturan Pemerintah Nemor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Dati HN Kodya Padang ( Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik ladanesia Nomor 3164):
11. Undang-Undang Mamer 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Nagara Republik Indonesia tahun 2004 Nomar 132 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444):
- 13 Peraturan Pemeriatah Narnor 42 Tahun 1993 tentang Perneriksaan Kenderaan Bermotori Lembaran Negara Republ'k Indonesia tahun 1993 Nomer 60, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nornor 3528),
- 15, 3530): Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tarabahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor115), £ -1
- 14, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kenderaan an Pengemudi ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 64,Tarabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot N
16. Peraturan Pemerintah Nomor 59Tahun 2005 tentang Pengefolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Namor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia homor4578)
- 17, Peraturan Pemerintah Nomer 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593):
dangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku:
- (3) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariman. Ditetapkandi : Partaman PedaTanggal - 18Mei2009

Penandatangan: ## BUPATI PADANG PARIAMAN, ## MUSLIM KASIM

Penetapan: Diundangkan di Pariaman PadaTanggai 18 Mei2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, ## H.YUEN KARNOVA,SE. Pernbina Utama Muda, NIP 196301711988031603: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN2009 NOMOR 92 1