PERATURAN BUPATI PANDEGLANG Nomor 1 Tahun 2014 tentang PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK REKLAME DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa Penetapan Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan guna untuk meningkatkan target optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada sektor Pajak Daerah jenis Pajak Reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3);
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK REKLAME DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disingkat DPKPA adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan pajak penerangan jalan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
Pasal 2
NJOR dan NSPR adalah merupakan Dasar Perhitungan Pajak Reklame di Wilayah Kabupaten.
Pasal 3
Dasar Perhitungan Nilai Jual Pajak Reklame adalah sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dikalikan dengan nilai sewa reklame.
Pasal 4
Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah NJOR ditambah NSPR.
Pasal 5
- (1) NJOR adalah harga dasar ukuran reklame dikalikan ukuran reklame (luas) ditambah harga dasar ketinggian reklame dikalikan ketinggian reklame per titik pemasangan dan per batas minimal masa pajak.
- (2) Objek Pajak reklame terdiri dari :
- a. Reklame Papan/Bilboard/Megatron/Videotron dan Media Reklame elektronik lainnya.
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat (Sticker);
- d. Reklame Selebaran (brosur);
- e. Reklame Berjalan pada kendaraan;
- f. Reklame Udara/Balon;
- g. Reklame Suara;
- h. Reklame film/Slide;
- i. Reklame Peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :
- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. Penyelenggaraan Reklame yang sifatnya sosial dan nirlaba;
- c. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, Televisi, Radio, Warta harian, Warta Mingguan, Warta bulanan dan sejenisnya;
- d. Papan Nama yang nyata-nyata digunakan sebagai identitas/pengenal yang melekat pada lokasi tempat usaha dan tanpa adanya sponsor (yang melekat pada lokasi penggunaan tempat usaha).
- (4) Masa Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
Pasal 6
- (1) NSPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4 adalah Nilai Klasifikasi Jalan ditambah Nilai Lokasi Penempatan (Kawasan) dikali Nilai Sudut Pandang (skor).
- (2) Yang dimaksud dengan Nilai Klasifikasi jalan adalah jalan raya yang secara pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat serta Jasa Marga.
- (3) Klasifikasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Jalan Arteri Primer (Toll);
- b. Jalan Arteri Primer/Jalan Negara;
- c. Jalan Arteri Sekunder/Provinsi;
- d. Jalan Arteri Kolektor/Jalan Kabupaten;
- e. Jalan Arteri Lokal/Jalan Desa.
Pasal 7
Tabel NJOR dan Tabel NSPR adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

Untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok dan minuman beralkohol, NJOR ditambah 25 % (dua puluh lima per seratus) dari NJOR sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Reklame Dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala DPKPA.

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 2 Januari

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

## Cap/ttd

## DODO DJUANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 1