PERATURAN BUPATI BOMBANA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakat bi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200:J Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 te tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 on or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara l epublik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub · Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemer 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik .netapkan Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Noma 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangks t Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BOMBA.i~ PROVINSI SULAWESI Tl.
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMORSbTAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 te tang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah abupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakat bi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200:J Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 te tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 on or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara l epublik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub · Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemer 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
.netapkan
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Noma 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangks t Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SU BER D YA MANUSIA KABUPATEN BOMBANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Ka.bupaten Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Dinas adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana.
7. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pernerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pel sanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyara at.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oeh pejabat pembina kepegawaian.
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPB: PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPB: PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pernerintahan
.netapkan
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Noma ~~ ahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah K, bupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDlJKAJ , ~. SUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TA TP. KE JA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SU B8R D YA MANUSIA KABUPATEN BOMBANA.
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabup ten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabups ten Bombana.
6. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana.
7. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan ,\_ umber Daya Manusia Kabupaten Bombana.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pernerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pe I sanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan peny Jenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, rnelayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyara at.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pf merintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat te entu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oeh pejabat pembina kepegawaian.
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pernerintahan
bidang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana diwadahi dalam ben tuk Bada .
Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana
Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe C.
- (2) Penentuan tipe Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana s bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS[
Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggun.g jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Da a Manusia Kabupaten Bombana mempunyai tugas membantu Bu ati melaksanakan urusan pemerintahan yang menja ii kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kepegawaia .
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak ·ud dalam Pasal 6, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Surnber Daya
Manusia Kabupaten Bombana menyelenggarakan fu gsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- b. Penyiapan Pelaksanaan kegiatan perencanaan, data dan informasi, mutasi pegawai, kinerja dan keseiahteraan pegawai dan jabatan Fungsional;
- c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang tugasnya;
- d. Penyiapan penyusunan perundang-undangan c aera di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- e. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian aerah;
- f. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan epegawaian daerah;
- g. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan Uji Kompetensi se: uai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
1. Pelayanan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- J. Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai nege ipil daerah sesuai dengan norma, standar clan prosedur yang ditetapkan dengan paraturan perundang-und igan;
- k. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan ke sejahteraan pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
1. Penyelenggaraan administrasi pegawai negeri si il daerah;
- m. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian Da rah;
- n. Penyiapan informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olel Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana merniliki ewenangan sebagai berikut :
- a. Penyusunan Formasi;
- c. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil me jadi PNS;
- e. Pendidikan dan Pelatihan;
- g. Pengangkatan, Pemindahan dan Pember hen · an dalam dan dari J abatan;
- f. Kenaikan Pangkat;
- h. Perpindahan PNS antar Instansi;
1. Pemberhentian PNS;
- J. Pelaksanaan Uji Kompetensi PNS;
1. Pemutakhiran Data PNS;
- k. Pelaksanaan Sidang Kode Etik PNS;
- m. Pengawasan dan Pengendalian;
- n. Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen PN ·.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi Badan Kepegaws ian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana Kabupaten Bombana, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
- c. Bidang Pengadaan, Pensiun, Infonna i dan Kesejahteraan Aparatur;
- b. Sekretariat;
- d. Bidang Diklat, Mutasi, Promosi, dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupate n Bombana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Sadan

## Pasal 10

Kepala Badan mempunyai tugas Melaksanakan rnanajemen kepegawaian daerah dalam bidang penyiapan pernbinaan administrasi kepegawaian, penyusunan program, pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai, m tasi pegawai dan tata usaha kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pelaksa aan tugas melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dan ketatausahaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badon.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Aparatur;
- b. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan serta melaksanakan kegiatan badan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan dan program, administrasi umum, ketetausahaan dan ketatalaksanaan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan pelaya an teknis administratif;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pernberian bimbingan penyelenggaraan tugas kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan perumusan program kerja antar bidang dan jabatan fungsional;dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh k pala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- ( 1) Sekretariat terdiri atas : a. sub Bagian Umurn, Perlengkapan dan Kepegawaian; b. sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian ya g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekreta ris,

## Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan K pegawaian mempunyai tugas Menyusun rencana kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, urusan kerumah tanggaan, perelengkapan/ pe bekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memp nyai tugas Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan.

## Bagian Ketiga

Bidang Pengadaan, Pensiun, Informasi dan Kesejahteraan Aparatur

## Pasal 15

- (1) Bidang Pengadaan, Pensiun, Informasi dan Ke sejahteraan Aparatur mempunyai tugas Menyiapkan bahan dan merumuskan program formasi pegawai, mengelola administrasi pengadaan, pemberhentian dan mutasi pegawai serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Bidang Pengadaan, Pensiun, Informasi dan Ke eiahteraan Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimak ·w dalam Pasal 15, Bidang Pengadaan, Pensiun, Informasi dan Kesejahteraan Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pengadaan, pemberhe tian dan informasi;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
- c. Penyelenggaraan pengadaan Calon Aparatur den PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak);
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi pem erhentian;
- e. Verifikasi dokumen administrasi pemberhentian;
- f. Verifikasi database informasi Aparatur;
- g. Pengkoordinasian penyusunan informasi A para tu
- h. Perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);
- J. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi;
1. Fasilitator lembaga profesi ASN;
- k. Perumusan kebijakan penilaian kinerja dan peng argaan;
1. Perencanaan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;
- n. Verifikasi usulan pemberian penghargaan;
- m. Pengkoordinasian kegiatan penilaian kinerja;
- o. Pengkoordinasian usulan pemberian penghargaan;
- p. Evaluasi dan pelaporan Penilaian Kinerja dan Pengb.argaan;
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## Pasal 17

- (1) Bidang Pengadaan, Pensiun, Informasi dan Ke .ejahteraan Aparatur terdiri atas:
- a. Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun Aparatur
- b. Sub Bidang Informasi Aparatur;
- c. Sub Bidang Evaluasi Kinerja dan Penghargaan;
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan b rtanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pensiu , Informasi dan Kesejahteraan Aparatur.

## Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun Aparatur mempunyai tugas Merencanakan kegiatan, melaksanakan 1. embagi tugas dan mengontrol urusan formasi dan pengadaan pegawai serta membuat keputusan pemberhentia pegawai.
2. (3} Sub Bidang Evaluasi Kinerja dan Penghargaan mempunyai tugas Menyusun program dan melaksanakan monitoring pelaksanaan tugas harian dan merumusk n bentuk penghargaan Aparatur.
3. (2} Sub Bidang Informasi Aparatur mernpunvai tugas Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengcndalian, pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakai teknis penyusunan informasi Data Aparatur Daerah.

...

## Bagian Keempat

Bidang Diklat, Mutasi, Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

## Pasal 19

- (1) Bidang Diklat, Mutasi, Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan Menyusun analisis kebutuhan diklat, penyelenggaraan mutasi serta merumuskan kebijakan prornosi jabatan dan pengembangan Aparatur.
- (2) Bidang Diklat, Mutasi, Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sadan.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak sud dalam Pasal 19, Bidang Diklat, Mutasi, Promosi dan Penge bangan Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi ·

- a. Perencanaan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi;
- b. Fasilitator pelaksanaan diklat teknis fungsional;
- c. Perumusan kebijakan mutasi dan prornosi;
- d. Verifikasi dokumen mutasi dan promosi;
- f. Penyelenggaraan proses mutasi dan promosi;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan mutasi dan promosi;
- g. Perumusan kebijakan pengembangan kornpetensi:
- h. Pengkoordinasian dan kerja sama pelaksanaar seleksi jabatan;
- J. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan diklat, mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi;
1. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ke ala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

- (1) Bidang Diklat, Mutasi, Promosi dan Pengembangar Sumber Daya Aparatur terdiri atas :
- b. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan;dan
- a. Sub Bidang Diklat Aparatur;
- c. Sub Bidang Promosi dan Pengembangan Aparatur;
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipirnpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Diklat, Mutasi, P omosi dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.

## Pasal 22

- (1) Sub Bidang Diklat Aparatur mempunyai tugas Menyusun, merumuskan kebijakan analis kebutuhan pen idikan dan pelatihan dalam jabatan, pendidikan teknis serta pendidikan dan pelatihan fungsional lainnya.
- (3) Sub Bidang Promosi dan Pengembangan Aparatur mempunyai tugas Menyusun dan merumuskan kebijakan promosi jabatan dan pengembangan karir sesuai kompetensi Aparatur.
- (2) Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan memp nyai tugas Merumuskan pelaksanaan mutasi pegawai dari dun dalam jabatan, pengusulan kenaikan pangkat pegawai.

...

## Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana climaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur , ~ip1l Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanaka tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABV

## TATA KERJA

## Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun an tar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah l)~~f.&lt;;\ sertah dengan i stansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masingmasmg.
2. masmg, (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sadan, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-
3. dilingkungan pengawasan orgarusasi melaksanakan satuan wajib (3) Setiap pemimpin Pemerintah Daerah melekat.

## Pasal26

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan erundangundangan yang berlaku.

## Pasal27

Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal28

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang/ .epala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggug jawab pada atasannya masing-masing dan menyampai an laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal29

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bad an dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk mernberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan Perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Ke ala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib rnengadakan rapat berkala.

## Pasal 32

- ( 1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelak. ana e ala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan,

## Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil gu a masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daer: h dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan terten tu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONI:~A .. 'I DA PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 34

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pernberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Badan Kepeg· waian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perui danganundangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh 13 .pati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengernbangan S mber Daya Manusia Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon III a.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon II b.
- (5) Kepala Bidang lingkup Badan Kepegaw aian dan

'

f•

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon III b.

- (5) Kepala Sub Bidang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IV a.
- (6) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pe oman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB VII

## PENUTUP

## Pasal35

Dengan berlakunya peraturan mi, maka peratu an Bupati Bombana Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan irri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.


Pj. BUPATI BOMBANA,

Hj.SlhEHA

Ditetapkan di Rumbia

pada tanggal !'2.. Oc:,su11~t1:z 2016


Diundangkan di Rumbia pada tanggal i. '!&gt; ')(:.S \:-t-1\ ~\:~ 20 16

SEKRETARIS DAERAH,


~$t \_\_

H.BURHANUDDIN A.HS NOY

BERITA DAERAH KABUPATENBOMBANA TAHUN 2016 NOMOR ~~

f

•

LAMPIRAN

: PERATURAN BLPATIBOMBANA

NOMOR

.

11~ TAHUN 2016

TANGGAL :

2..1-

Oe:St;t1,{l,~\2..

2-~t

r.,

## AN USIA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY KABUPATEN BOMBANA



Pj. BUPATI BOMBAI\A,


Hj. SITTI SALEHA