PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO Nomor 16 Tahun 2004 tentang JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN (JPP) HASIL HUTAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO, - a. bahwa dalam rangka melindungi hak-hak Negara atas hasil hutan, maka (berlaku 7 Agustus 2004)
Pembukaan
Mengingat
PJEMlEfilNT AJHI KAJBUJP A TIEN TlEIBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG
JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN (JPP) HASIL HUTAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,
- a. bahwa dalam rangka melindungi hak-hak Negara atas hasil hutan, maka Menimbang
2. semua hasil hutan yang berasal dari dalam dan luar kawasan hutan wajib dilakukan pemeriksaan dan pengukuran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP) Hasil Hutan;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lsmbaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); "
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengc.lolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara .Tahun 1997 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang./
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tebo;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG JASA
PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN (JPP) HASIL HUTAN.
BAB II
Pasal 2
Objek Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP) adalah hasil hutan yang berasal dari perizinan yang meliputi :
- a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH/HPH)
- b. Izin Usaha Hutan Tanaman (IUHT/HTI)
- c. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
- d. Izin Pemungutan Kayu Luar Kawasan Hutan (IPK-LKH)
- e. Izin Pengumpulan Kayu dan Non Kayu Lahan Masyarakat (IPNK-LM)
- f. Izin Industri Pengolahan Kayu.
BAB II
Pasal 3
Subjek Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh perizinan sebagimana pasal 2
BAB II
Pasal 4
Besarnya tarif Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB III - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 5
- {l) JPP dipungut ditempat hasil hutan dikeluarkan.
- (2) Pemungutan JPP kayu bulat ## BAB IV
PENYETORAN JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN (JPP)
BAB III - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 6
Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP) sebesar 100 % disetor ke Rekening Ka:; Daerah Kabupaten Tebo melalui BPD Muara Tebo dengan Nomor Rr ikening A/C 201.05.0004.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 27 Agustus 2004