UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1999 tentang PARTAI POLITIK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran sebagaimana diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia;
- b. bahwa usaha untuk menumbuhkan dan memperkokoh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran, merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan berdasarkan atas hukum;
- c. bahwa partai politik merupakan sarana yang sangat penting arti, fungsi, dan perannya sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sudah tidak dapat menampung aspirasi politik yang berkembang sehingga kehidupan demokrasi di Indonesia tidak dapat berlangsung dengan baik;
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk memberi landasan hukum yang lebih baik bagi tumbuhnya kehidupan partai politik yang dapat lebih menjamin peran serta rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dipandang perlu mengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dengan sebuah Undang-undang Partai Politik yang baru.
6. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- (1) Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
- (2) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggotanya.
- (3) Setiap Partai Politik mempunyai kedudukan, fungsi, hak, dan kewajiban yang sama dan sederajat.
- (4) Partai Politik bersifat mandiri dalam mengatur rumah tangga organisasinya.
BAB II - SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN
Pasal 2
- (1) Sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat membentuk Partai Politik.
- (2) Partai Politik yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam anggaran dasar partai;
- b. asas atau ciri, aspirasi dan program Partai Politik tidak bertentangan dengan Pancasila;
- c. keanggotaan Partai Politik bersifat terbuka untuk setiap warga negara Republik Indonesia yang telah mempunyai hak pilih;
- d. Partai Politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama
- 3 - dengan lambang negara asing, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia Sang Merah Putih, bendera kebangsaan negara asing, gambar perorangan dan nama serta lambang partai lain yang telah ada.
BAB II - SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN
Pasal 3
Pembentukan Partai Politik tidak boleh membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.
BAB II - SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN
Pasal 4
- (1) Partai Politik didirikan dengan akte notaris dan didaftarkan pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- (2) Departemen Kehakiman Republik Indonesia hanya dapat menerima pendaftaran pendirian Partai Politik apabila telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang ini.
- (3) Pengesahan pendirian Partai Politik sebagai badan hukum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
TUJUAN
BAB III - TUJUAN
Pasal 5
- (1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
- a. mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengembangkan kehidupan demokrasi
BAB III - TUJUAN
Pasal 6
Setiap Partai Politik wajib mencantumkan tujuan umum dan tujuan khusus seperti tercantum dalam Pasal 5 undang-undang ini di dalam anggaran dasarnya.
FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN
BAB III - TUJUAN
Pasal 7
Partai Politik berfungsi untuk:
- a. melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan permusyawaratan/perwakilan rakyat;
- c. mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.
- (2) Partai Politik sebagai lembaga demokrasi merupakan wahana guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik.
BAB III - TUJUAN
Pasal 8
Partai Politik mempunyai hak:
- a. ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
- b. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.
BAB III - TUJUAN
Pasal 9
Partai Politik berkewajiban:
- a. memegang teguh serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. menyukseskan pembangunan nasional;
- e. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis, jujur, dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
BAB V - KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 10
- (1) Anggota Partai Politik adalah warga negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
- b. dapat membaca dan menulis;
- (2) Partai Politik mendaftar dan memelihara daftar anggota.
BAB V - KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 11
Partai Politik dapat membentuk kepengurusan di:
- a. ibukota negara Republik Indonesia untuk Pengurus Tingkat Pusat;
2. b Ibukota propinsi untuk Pengurus Daerah Tingkat I;
- c. ibukota kabupaten/kotamadya untuk Pengurus Daerah Tingkat II;
- d. kecamatan untuk Pengurus Tingkat Kecamatan;
- e. desa/kelurahan untuk Pengurus Tingkat Desa/Kelurahan.
KEUANGAN
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 12
- (1) Keuangan Partai Politik diperoleh dari:
- a. iuran anggota;
- b. sumbangan;
- c. usaha lain yang sah.
- (2) Partai Politik menerima bantuan tahunan dari anggaran negara yang ditetapkan
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 13
- (1) Partai Politik merupakan organisasi nirlaba.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan.
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 14
- (1) Jumlah sumbangan dari setiap orang yang dapat diterima oleh Partai Politik sebanyak-banyaknya adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam waktu satu tahun.
- (2) Jumlah sumbangan dari setiap perusahaan dan setiap badan lainnya yang dapat diterima oleh Partai Politik sebanyak-banyaknya adalah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam waktu satu tahun.
- (3) Sumbangan yang berupa barang dinilai menurut nilai pasar yang berlaku dan diperlakukan sama dengan sumbangan yang berupa uang.
- (4) Partai Politik memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangannya serta terbuka untuk diaudit oleh akuntan publik.
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 15
- (1) Partai Politik wajib melaporkan daftar sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4) beserta laporan keuangannya setiap akhir tahun dan setiap 15 (lima belas) hari sebelum serta 30 (tiga puluh) hari sesudah pemilihan umum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sewaktu-waktu dapat diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
BAB VII - PENGAWASAN DAN SANKSI
Pasal 16
Partai Politik tidak boleh:
- a. menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme/Leninisme dan ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila;
- b. menerima sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung;
- c. memberi sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apapun kepada pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara;
- d. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam memelihara persahabatan dengan negara lain.
BAB VII - PENGAWASAN DAN SANKSI
Pasal 17
- (1) Pengawasan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Dengan kewenangan yang ada padanya, Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat membekukan atau membubarkan suatu Partai Politik jika nyata-nyata melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 16
- 7 - undang-undang ini.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari Pengurus Pusat Partai Politik yang bersangkutan dan setelah melalui proses peradilan.
- (4) Pelaksanaan pembekuan atau pembubaran Partai Politik dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
BAB VII - PENGAWASAN DAN SANKSI
Pasal 18
- (1) Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian bantuan dari anggaran negara apabila suatu Partai Politik nyata-nyata melanggar Pasal 15 undang-undang ini.
- (2) Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mencabut hak suatu Partai Politik untuk ikut pemilihan umum jika nyata-nyata melanggar Pasal 13 dan Pasal 14 undang-undang ini.
- (3) Pencabutan hak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu mendengar pertimbangan pengurus pusat Partai Politik yang bersangkutan dan setelah melalui proses peradilan.
BAB VII - PENGAWASAN DAN SANKSI
Pasal 19
- (1) Barangsiapa dengan sengaja memberikan sumbangan kepada Partai Politik melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja memberikan uang atau barang kepada orang lain dengan maksud agar orang tersebut menyumbangkannya kepada Partai Politik sehingga melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja menerima uang atau barang dari seseorang untuk disumbangkan kepada Partai Politik dengan maksud agar orang tersebut dapat menyumbang melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja memaksa seseorang atau badan untuk memberikan sumbangan kepada Partai Politik dalam bentuk apapun diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Pada saat berlakunya undang-undang ini maka Organisasi Peserta Pemilihan Umum Tahun 1997, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia sebagai organisasi kekuatan sosial politik ## BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
- (1) Sejak mulai berlakunya undang-undang ini maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AKBAR TANDJUNG
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PARTAI POLITIK
UMUM
Pembentukan Partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sesuai dengan
PENJELASAN
Pasal 28
Undang-Undang Dasar 1945. Melalui Partai Politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Keragaman pendapat di dalam masyarakat akan melahirkan keinginan untuk membentuk berbagai Partai Politik sesuai dengan ragam pendapat yang hidup. Dengan demikian, pada hakekatnya, negara tidak memb