PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 15 Tahun 2014 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH I(ABUPATEN SELUMA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang ; a.
- bahwa tugas pokok, fungsi dan uraian tugas merupakan pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja dalam melaksanakan peran dan kedudukan sebagai pembantu kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Seiuma;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 tahun 2OO7 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati;
- berdasarkan pertimba.ngan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang T\rgas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seluma; c.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun Lg74 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 2.
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a266)';
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a\; 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4I Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2QO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7aIl; 5.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 6.
- Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 9 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2Ol3 Nomor 9). 7.
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SELUMA.
t--
\_
I
pFMr Rrr..tr4.,r xaB rll:::i.,t't
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Seluma; Daerah
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Selama;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seluma;
7. Sekretaris adalah kepala sekretariat pada badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seluma;
8. Kepala bidang adalah kepala bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seluma.
9. Kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seluma.
10. Kepala sub bidang adalah kepala sub bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seluma.
11. 1 1. Jabatan struktural adalah satuan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
12. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Kelompok jabatan fungsional lainnya adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 2
Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati serta mendapatkan pembinaan secara teknis administrastif dari Sekretaris Daerah.
| '
-
-^ -{'
trr-Crrr. {UFtr\.,1
pEvFRlA,tTl{.i r{aqt i!
iJi,r:
/r.
\_,. j{j,
Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian
BAB II - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 3
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
BAB II - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
- a. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian;
- b. Menyelenggarakan mutasi promosi pegawai
3. sehubungan dengan mutasi pegawai;
- c. Menyelenggarakan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil pada unit-unit kerja;
- d. Menetapkan kebutuhan pegawai negeri sipil dari satuan/unit kerja guna penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil;
- e. Menyelenggarakan kearsipan dibidang pensiun pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Menyelenggarakan pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. Menyelenggarakan pengawasan perilaku dan budaya kerja Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- c. Bidang Mutasi dan Fungsional;
- b. Sekretariat;
- d. Bidang Formasi dan Pengembangan Karier;
- f. Bidang Informasi Kepegawaian; dan
- e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Monev; dan
6
- (3) Bidang Mutasi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
- a. Sub Bidang Mutasi; dan b. Sub Bidang Jabatan Fungsional;
- (4) Bidang Formasi dan Pengembangan Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
- a. Sub Bidang Formasi dan Analisis Jabatan; dan b. Sub Bidang Pengembangan Karier;
5. (s) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
- a. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai;
- b. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun; dan
- (6) Bidang Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi::
- a. Sub bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian; dan
- b. Sub bidang Kearsipan dan Pelaporan;
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Sub Bagian dan Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang;
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Kepala
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 7
- Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 8
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, penyusunan program, perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dalam lingkungan Badan Kepegawaian Daerah.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 9
Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Perumusan program kerja sekretariat pedoman pelaksanaan tugas; sebagai
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan perlengkapan Badan;
- d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan organisasi;
- e. Pelaksanaan Monitoring kegiatan bidang-bidang dilingkungan badan;
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan-kegiatan dilingkungan badan;
- g. Penganalisisan bahan-bahan dari bidang sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan teknis badan;
- h. penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran;
- i. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perbendaharaan, akuntansi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan surat menyurat.
Pt Mt-klrrIAl{ Kl'6'
.1r et.tA
I
tsAGiAh xl F U!\A :! I
'
"51'
i
rq1
. ',r'
Sl
- j. Pengumpulan bahan rencana kegiatan anggaran satuan dari bidang-bidang di lingkungan Badan;
- k. Pelaksanaan urusan administrasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat);
1. Pengkoordinasian bidang-bidang agar terjalin kerjasama yang baik di lingkungan Badan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 1O
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menghimpufl, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. Mempersiapkan pen1rusunan rencana kebutuhan perlengkapan rumah tangga badan;
- c. Menyediakan, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan dan kebutuhan badan;
- d. Membuat daftar inventaris barang dan pemeliharaan perlengkapan badan;
- e. Melakukan pencatatan, pengagendaan, pengekspedisian surat masuk dan surat keluar;
- f. Melakukan koordinasi dalam mengagendakan konsep nota Badan dan/atau konsep surat/keputusan beserta verbal dan berkas pendukung yang disampaikan oleh Sub Bagian atau Bidang guna penataan dan kerapian proses penyelesaian surat;
- g. Melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan pada Badan;
8. Menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin, pemberian tanda penghargaanf tanda jasa; h.
1. Menyiapkan dan memproses permohonan tzin dan cuti, tugas belajar, perpindahan (mutasi), perkawinan dan perceraian;
10. Mengusulkan penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan (Askes); J.
11. Melakukan koordinasi pembuatan dan penatausahaan konsep surat, nota Badan dan persuratan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Tata Usaha; k.
1. Melakukan urusan kepegawaian dilingkungan Badan;
- m. Membuat laporan dan analisis kepegawaian;
- n. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; dan
- o. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
Patagraf 2 Sub Bagian Keuangan
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 11
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja anggaran Badan yang dihimpun dari rencana kerja anggaran bidang-bidang yang ada;
- b. menghimpufl, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- c. Mengumpulkan dan menyusun bahan perencanaan atau Rencana Kerja Anggaran dari bidang-bidang dilingkungan badan;
- d. Menyiapkan dan men5rusun anggaran badan;
- f. Menganalisis pedoman dan memfasilitasi penyusunan RKA, DPA, Pergeseran dan DPPA kegiatan tahunan;
- e. Men5rusun Renstra dan Renja;
- g. Melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai;
- h. Melaksanakan pembukuan, perbendaharaan dan pertanggungj awaban keuangan ;
- i. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan;
- j. menyiapkan bahan usulan perencanaan anggaran dan verifikasi pelaksanaan anggaran;
- k. Menyiapkan pengajuan surat permintaan pembayaran;
1. Melaksanakan pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan;
- m. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; dan
- n. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan dan Monev
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 12
Sub Bagian Perencanaan dan Monev mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kerja Sekretariat;
I
ptltEt&lt;lNraH KA'i
.'i r"!.
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. Menghimpun dan menyusun data pendidikan dari bidang untuk selanjutnya menjadi data pendidikan Kabupaten;
- e. Menghimpun Program dan Rencana Kerja bidang untuk selanjutnya disusun menjadi program dan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungj awaban (LKPJ) Badan;
- g. Menyusun TAPKIN, LAKIP, LPPD dan LKPJ Badan;
- h. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan dari bidang untuk dibuat laporan Badan secara keseluruhan dan disampaikan ke Bupati Seluma:
- i. Menganalisis laporan bulanan baik keuangan maupun fisik;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- l. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; dan
- m. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Ketiga
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 13
Bidang Mutasi dan Jabatan Fungsinal mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi, promosi, demosi, urusan kepangkatan, pemindahan Pegawai Negeri Sipil dan penempatan dalam jabatan fungsional.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 14
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 13, bidang Mutasi dan Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
- a. Pengelolaan administrasi mutasi kepangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Mengumpulkan data Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pembinaan, mutasi dan promosi Pegawai Negeri Sipil;
- c. menghimpufl, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur;
- e. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang mutasi dan jabatan fungsional;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- g. Mengkoordinasikan Sub bidang dalam melaksanakan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 15
Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas :
- a. men)rusun rencana kerja sub bidang mutasi
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 16
Sub Bidang Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sub bidang jabatan fungsional
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 17
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 17, Bidang Formasi dan Pengembangan karier mempunyai fungsi :
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 18
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 17, Bidang Formasi dan Pengembangan karier mempunyai fungsi :
- a. merumuskan bahan kebijakan perencanaan pengadaan formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. merumuskan bahan kebijakan, kreteria, prosedur penetapan pengangkatan dalam jabatan struktural;
- c. merumuskan Kebijakan sistem pengembangan karier
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 19
Sub Bidang formasi dan analisis jabatan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja sub bidang formasi dan analisis jabatan
Sub Bidang Pengembangan Karier mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengembangan Karier
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 23
Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai mempunyai tugas :
- a. Men5rusun rencana kerja sub bidang pembinaan dan disiplin Pegawai Negeri Sipil
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 25
Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan informasi kepegawaian serta pelayanan administrasi informasi kepegawaian.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 26
Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 25, Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. Perumuskan perencanaan operasional urusan informasi dan administrasi kepegawaian;
- b. Pengelolaan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pengelolaan arsip kepegawaian dan informasi kepegawaian;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan informasi dan administrasi kepegawaian;
- d. Koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma terhadap pengelolaan kebutuhan data Pegawai Negeri Sipil;
- e. Pengkoordinasi Sub bidang terkait dalam melaksanakan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsional;
Paragraf 1
Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian Pasal2T
Sub bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas :
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 30
- Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsipprinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan badan maupun dengan Badan/badan/ lembaga I instansi lainnya. (1)
- Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 31
- (1) Kepala badan berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan badan.
- (2) Sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.
BAB V - KETENTUAI{ LAIN.LAIN Pasal 32
Pasal 32
Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pej abat Pembina Kepegawaian.
BAB VII - PENUTUP Pasal 33
Pasal 33
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2OIO tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati dan pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada kepala badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - PENUTUP Pasal 33
Pasal 34
Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita,Daerah Kabupaten Seluma.

Penetapan: Diundangkan di Tais pada tanggal ..7... P|7l:.!... 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH H. SYAFRUDIN, DA BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2014 NOMOR