PERATURAN BUPATI MA Nomor 2 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa agar pengelolaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 68);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat dan belanja tak terduga.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa adalah :
- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
BAB III - PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 4
- (1) Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa lainnya yang diatur melalui APBDes.
- (2) Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, terutama untuk belanja pemberdayaan masyarakat, direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan secara musyawarah untuk mufakat yang melibatkan Pemerintahan Desa dan masyarakat serta dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDes.
- (3) Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dilaksanakan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (4) Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
PENENTUAN BESARAN ADD
BAB IV - PENENTUAN BESARAN ADD
Pasal 5
- (1) Bupati menetapkan besaran ADD untuk setiap desa di wilayah Daerah.
- (2) ADD dibagikan kepada seluruh Desa di wilayah Daerah secara proporsional dan merata.
BAB IV - PENENTUAN BESARAN ADD
Pasal 6
Besaran ADD untuk setiap Desa merupakan hasil penjumlahan antara ADD Merata (ADDM) dengan ADD Proporsional(ADDP).
BAB IV - PENENTUAN BESARAN ADD
Pasal 7
Besarnya persentase antara ADD Proporsional dan ADD Merata ditetapkan sebagai berikut :
- a. ADD Proporsional ditetapkan sebesar 40% dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut akan dibagi
BAB IV - PENENTUAN BESARAN ADD
Pasal 8
- (1) Besaran ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung ## BAB V
BAB IV - PENENTUAN BESARAN ADD
Pasal 9
ADD bersumber dari dana perimbangan Pusat dan Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dikalikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus)
PENENTUAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
BAB VI - PENENTUAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
Pasal 10
- (1) Bupati menetapkan besaran Bagi Hasil Pajak Daerah untuk setiap desa di wilayah Daerah.
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah dibagikan kepada seluruh Desa di wilayah Daerah secara merata dan proporsional.
BAB VI - PENENTUAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
Pasal 11
Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa merupakan hasil penjumlahan antara Bagi Hasil Pajak Daerah Merata dengan Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional.
BAB VI - PENENTUAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
Pasal 12
Besarnya persentase antara Bagi Hasil Pajak Daerah Merata dan Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional ditetapkan sebagai berikut :
- a. bagi Hasil Pajak Daerah Merata ditetapkan sebesar 60% dari jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah keseluruhan. Dana tersebut akan dibagi sama besar untuk semua Desa ; dan
- b. bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional ditetapkan sebesar 40% dari jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah keseluruhan. Dana tersebut akan dibagi
BAB VI - PENENTUAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
Pasal 13
- (1) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihitung ## BAB VII PENENTUAN BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
BAB VI - PENENTUAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
Pasal 14
- (1) Bupati menetapkan besaran Retribusi Daerah untuk setiap desa di wilayah Daerah.
- (2) Retribusi Daerah dibagikan kepada seluruh Desa di wilayah Daerah secara merata.
BAB VIII - SUMBER ANGGARAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
Pasal 15
Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa bersumber dari Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah dikalikan 10% (sepuluh per seratus)
BAB IX - PENGGUNAAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 16
- (1) ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa digunakan untuk Belanja Desa terdiri dari :
1. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. bidang pembangunan;
3. bidang pembinaan kemasyarakatan;
4. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
5. bidang tak terduga.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk :
- a. belanja penghasilan tetap aparat pemerintah Desa (Pambakal dan Perangkat Desa) dan tunjangan pokok anggota BPD;
- b. belanja Operasional Perkantoran antara lain terdiri dari :
1. biaya rapat;
2. biaya perjalanan dinas;
3. biaya pembelian alat tulis kantor;
4. biaya listrik, air dan langganan telepon Kantor Desa;
5. biaya langganan internet;
6. Biaya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pambakal);
7. Biaya penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD;
8. Biaya pengadaan inventaris Kantor Desa (komputer, mesin tik, meubeler, papan nama kantor desa, papan nama BPD, papan nama LPM, papan nama Perangkat Desa, papan nama Balai Dusun, papan nama RT/RW); dan
9. Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.
- c. belanja Operasional BPD;
- d. penetapan dan penegasan batas Desa;
- e. pendataan Desa;
- f. penyusunan tata ruang Desa;
- g. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- h. pengelolaan informasi Desa;
- i. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- j. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- k. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- j. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- l. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (3) Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
1. tambatan perahu;
2. jalan pemukiman;
3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
2. pendidikan anak usia dini;
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Desa;
2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung Desa;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. pengelolaan usaha hutan Desa;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. kapal penangkap ikan;
11. cold storage (gudang pendingin);
12. tempat pelelangan ikan;
13. tambak garam;
14. kandang ternak;
15. instalasi biogas;
16. mesin pakan ternak; dan
17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
4. perlindungan mata air;
5. pembersihan daerah aliran sungai;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk :
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk :
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan;
4. kelompok tani;
5. kelompok masyarakat miskin;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok pengrajin;
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- (6) Bidang tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan untuk :
- a. belanja penanggulangan bencana alam dan sosial; dan
- b. belanja penyelenggaraan pemilihan pambakal.
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
BAB X - MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
Pasal 17
- (1) Penyaluran dan pencairan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dilakukan melalui Bank yang ditunjuk dengan rekening khusus.
- (2) Pencairan dana pada rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Pambakal telah mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati c.q. Kepala BPMPD melalui Camat dan telah mendapat pemberitahuan tertulis.
- (1) Syarat umum penyaluran dan pencairan ADD , Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa adalah Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut:
- a. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
- b. Peraturan Desa tentang APBDes;
- c. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Sebelumnya;
- d. Peraturan Pambakal tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes); dan
- e. Peraturan Pambakal tentang Penjabaran APBDes;
- (2) Peraturan Desa dan Peraturan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q Kepala BPMPD melalui Camat paling lambat 1 bulan setelah APBD ditetapkan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, setelah mendapat persetujuan bersama Pambakal dan BPD, disampaikan Bupati c.q Kepala BPMPD melalui Camat untuk dievaluasi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Camat.
- (5) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, Pambakal bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Setelah Pambakal bersama BPD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
BAB X - MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
Pasal 18
- (1) Peraturan Desa tentang RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun Anggaran sepanjang tidak terdapat perubahan.
BAB X - MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
Pasal 19
- (1) Peraturan Desa tentang RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun Anggaran sepanjang tidak terdapat perubahan.
- (2) Peraturan Pambakal tentang RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c disusun oleh Pambakal dengan pertimbangan BPD.
BAB X - MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
Pasal 20
Penyaluran dan pencairan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dilaksanakan secara bertahap tiap tiga bulan (Triwulan), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
- b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
- c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
- d. Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
BAB X - MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
Pasal 21
- (1) Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD dan atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa adalah sebagai berikut:
- a. Pambakal mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pambakal kepada Bupati c.q.Kepala BPMPD melalui Camat dengan dilampiri :
1. Rencana Penggunaan ADD dan atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
2. pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD dan atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
3. laporan Penggunaan ADD dan atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa; dan
4. surat pertanggungjawaban (SPJ).
- b. Camat melalui Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Kecamatan memeriksa kelengkapan permohonan penyaluran dan pencairan;
- c. ## BAB XI DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
BAB X - MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
Pasal 22
Untuk efektifitas pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dibentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan Tim Pengelola Kegiatan.
BAB X - MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
Pasal 23
- (1) Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan tentang pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dan pemanfaatannya;
- b. menentukan besarnya ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa yang diterima oleh Desa
BAB X - MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
Pasal 24
- (1) Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi tentang ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- b. membina dan mengoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
- c. mengumpulkan data dan menginventarisasi rencana penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa untuk dicek silang dengan APBDes yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
- d. membantu Tim Pelaksana Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa beserta kelengkapannya;
- e. memfasilitasi Tim Pelaksana Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, termasuk di dalamnya memonitor pembukuan dan administrasi ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dan Keuangan Desa;
- f. melakukan pemeriksaan pekerjaan dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- g. merekomendasikan usulan pencairan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dari Desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati c.q. Kepala BPMPD; dan
- h. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
BAB X - MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
Pasal 25
- (1) Dalam rangka pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Desa dikoordinir oleh Sekretaris Desa selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat dibantu oleh Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang ditetapkan dengan Keputusan Pambakal, dengan susunan keanggotannya sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab Program I (Pambakal);
- b. Penanggung Jawab Program II (Sekretaris Desa);
- c. Penangung Jawab kegiatan (Kepala Urusan);
- d. Ketua (Perangkat Desa Lainnya atau Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terkait);
- e. Sekretaris (Perangkat Desa Lainnya atau Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terkait); dan
- f. Anggota (Perangkat Desa Lainnya dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terkait).
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja yang akan dilaksanakan dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Desa untuk mendapat persetujuan melalui Kepala Urusan yang terkait.;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja; dan
- c. menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pambakal melalui Sekretaris Desa
selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Kepala Urusan yang terkait.
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB XII - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 26
- (1) Setiap Desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27
Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dilaksanakan oleh :
- a. Bupati dan Camat yang melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Inspektorat Daerah melakukan pengawasan intern yang merupakan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Pambakal setiap 3 (tiga) bulan sekali melakukan pemeriksaan penatausahaan administrasi dan keuangan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas; dan
- d. masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura... pada tanggal 11 Januari 2015 BUPATI BANJAR, H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 11 Januari 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 2