Unknown Unknown Nomor KABUPATEN Tahun 2016 tentang l'embentukan dan Su:suuan Peraugkat Daerah Kabupaten Buton, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Euton Nomor 6 Tahun 2016 tentang l'embentukan dan Su:suuan Peraugkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Pcraturan Bupati Tcntang Kcdudukan, Susunan Organiaasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi Informarika dan Persandian Kabupaten Buton:
- I. Pasal L8 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Mengingat
2. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerlintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
4. Undang-undang Nomor :lo 'ranun '.:lOU'/ tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Irtdorreaia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4725.)
5. Uudaug-Uudang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pcmbenrukan Percturan Perundung-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamh::th,:in Tr.mhl'lmn Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apararur Rpil Negara (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan Oaerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Menetapkan
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tF.!A:, heberapa kali diubah terakhir dengan Lndanz-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
- 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repuoltk Indonesia Tahun 2016 Nornor 114);
8. Pcraturan Prcsiden Nornor 7 Tahun 2015 tcntang Orgarrisasi Kernen terian Neg;,i r&lt;1 (I.em barar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor B Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pernerintahan Daerah bidang Persandian ( Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nouior 1214);
10. l-'erat'.1ran Uaerah Kabupaten Buton Nomor l Tahun 2016 tcntang Uruean Pcmcrintahan yang rncnjadi Kcwcnangan Pemerintah Kabupaten But.on Sebagai Daerah Ot.onom (Lernbaran Daeran Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
- 11.Peraturan Daerah Ka bu paten Bu ton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;
MEMUTUSKAN:
TENTANG KEDUDUKAN. SUSUNAN DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INFORMATIKA DAN PERSANDIAN PERATURAN BUPATl ORGANISASI, TUOAS DINAS KOMUNIKASI KABUPATEN BUTON.
BAB l - KE'TENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati lni, yang dimaksud dengan:
- I. Daera.h adalah xaouparen Buron.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupat; Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat n::ier::ih, y;me selanjurnya disehut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn Buron.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Dina's Komunikasl lnformatika dan Persandian adalah Dinas Komunikaai lnformatika dan Pcrsaridian Kabupatcn Buton.
8. Kepala Dinas Komunikasi Informati.ka dan Persandian adalah Kepala Dinas Kornunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekrctariat Dinas Komunikasi lnformatika dan Persandian Kabupaten Buton.
10. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut St:kretaris adalah Sekretarrs Vinas Kcmunikasi lnformatika dan Persand.ian Kabupaten Euton.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi lnformatika clan Persandian Kabupaten Buton.
12. Kepaln Bidang adalah Kepala Bida.ng pada Dinae Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Komunikasi lnformatika dan Persandian Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalab Kepala Sub Bagian pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton.
15. Scksi adalah Sclcsi pada Oinas Komunikasi Inforrnatika dan Persandian Kabupaten Buton.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton.
17. 1.7. Unit Pclaksana Tcknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD sdalah unsur pelaksana teknis Dinas Kornunikasi lnfonnatika dar: Persandiau Kabupatcu Butouyang melaksanakau kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Kclornpok .Jabatan Fungsional adulah Kelompok Jabutun Fur:gsional di lingkungan Dinas Komunikasi lnformatika clan Persandian Kahupat.en Buron.
~AH U
KEDUDUKAN
BAB l - KE'TENTUAN UMUM
Pasal 2
- ( 1) Dinas Kornunikasi Informatika dan Persandian adalah unsur pelaksana urusan pernerintahan dibidang Kornunikasi lnformatika dan urusan Pernerintahan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kornunikasi Informatika dan Persandian sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yzng berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB Ill - su~;UNAN ORGANISASl
Pasal 3
- ( 11 Dinas Komunikasi Inforrnatika dan Persandian ada lah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Komunikasi Informatika dan Pers-andian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri alas :
- a. Kcpala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengeloiaan Opini, Aspirast dan Layanan Hubungan Media;
- d. Eideng Bidang Infrastruktur dan Informasi Pelayanan Publik;
- e. Bidang Pez-saridian;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (31 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
- a. Subbagian perencanaan, Keuangan dan Evapor; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepega.waian
- (41 Bidang Pengelolaan Opin., Aspirasi dan t.ayanan Hubungan Yledia sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :
- a. ~,eksi Scksi Pcnycdiaan Kontcn dan Pcngclolaan Media Korrnrnikaei Publik.
- b. Seksi Layarian Hubungan MP.rli::1.
- c. Seksi Penguatar. Sumber Daya Komunikasi Publik.
- (5) Bidang Infrastruktur dan Informasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
- a. Seksi Layanan Infrastruktur Dasar, Disaster Recoveri Center danTlK
- b. Seksi .Manajemen Data Inforrnasi Publik
- c. Seksi Layanan Domain dan Sub Domain.
- atas : tcrdiri (6) Bidang Persand.an sebagaimana dimaksuci pada Ayat (2) Huruf c
- a. Seksi 'Tata Kelola Persandian
- b. Seksi Operasional Pengarnanan Persandian
- c. Seksi Pengawasan da.n Evaluasi Penyelenggaran Persandian
- (7) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini

## Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretarrs yang berada dioawah dan bertanggungjawab kepatla Kcpala Dinas.
- (2) Bidang sebagairnana dirnaksud dalarn pasal 3 ayat (2) huruf c,huruf d dan huruf e.dipirnpin oleh seorang Kepala Bidang y;;ng berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Suboagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
4. (41 Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (~) dan Ayat (6), dipirnpin oleh scorang Kepala Seksi y,u1g berada di bawah clan bertanggungjawab kepadu kepala Bidang masing-masing.

## BABIV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Um um

## Pasal 5

- (11 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kcwcnangan Daerah dan Tugas Pembatuan yang dibertkan oleh Kepala Daerah dibidang Komunikasi Inforrnauka dau uru san bidang Persuudian.
- (21 Dinae Komunikasi lnformati.ka dan f'crsandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) rnenyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan aesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan adminsitrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengao tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Kepala Obas

## Pasal 6

- (ll Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah dibidang Kornurukasi 1nformatika dan Pcrsandian berazaskan otonomi daerah dan mengkoordinasikan pcla.ksanaan kcgiatan dibidang Komuniko.si lnforrnatika dan Per-sandiarr serta rnernbina bubungan kerja dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Kernasyarakatan lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) menyelcnggarakan fungsi :
- iil. Mernpelajar-i ::1erah1ran perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
- b, Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan di bidang kornunikasi informatika dan persandian;
- c. Pelaksanaan bimbingan tekn.s di bidang kornunikaasi informatika dan persandian;
- d. Penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidangkomunikasi, informatika dan pcrsandian.
- e. Pembinaan don Penyelenggaruun pengnwnsnn teknis dibidang komun.kasi, informatika dan persandian.
- f. Mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang korrrunikasi, informatika dan persanclian.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan Iungsinya.

## Bagiau Ke'.iga Sekre.tariat Pasal 7

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas Melaksanakan tugas kesekretariatan yang melipuu urtrsan pen::m,;anaan, mcnitoring dan cvaluasi scrta pclaporan, pcngclolaan kcuangan, surat menyurat, kearsipan, dokumenproduk hukum dan kegiatan, rurnah tangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) rnenyelenggarakan fungsi :
- a. Mempelajari peraturar; perundang-undangan, kcbijakan teknis, pedoman teknis rnaupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya,
- b. Pengkoordinasiau pereucauaan masing-rnasing Bidng danUnit Pelakcana Tcknis;
- c. Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi kegiatan masingmasing Bidang dan Unit Pelaksana Teknis;
- d. Pengkoordinasian penyusunan laporan-Iaporan yang dibutuhkan.
- e. Penyusunan rencana anggaran dan melaksanakan pengelolaan administra.si keuangan.
- f. Pengkoordinasian pengelolaan surat menyurat clan kearsipan.
- g. Pengkoorclinasian pengelolaan dokumentasi produk hukum dan kegitan.
- h. Penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang dan perlengkapan rurnah tangga.
- i. Pengkcurdinasian pengelolaau admiriietr'asi kcpegawaian dan pcngcmbangan eumbcr daya rnanusic.
- j. Pengl&lt;oor&lt;lin~siirn monitoring, evaluasi dan pelaporan penvelenggaraan tugas bidang kesekretariatan.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kcpala Sub Bagian pcrcncanaan, Keuangan dan Evapor, uieurpunyai tugas:

1. Melaksanakan tugas perencanaan, pengelolaan keuangan, clan Evaluasi Pelaporan internal satuan kcrja
2. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
3. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan masing-masing Bidang clan Unit Pelaksana Teknis [apabila ada)
4. Penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan pendek Internal SKPD.
5. Pcnyiapan bahan-baban yang dipcrlukan gunakepentinganpcrcncan::ian, pengelolaan keuangan internal satuan kerja.
6. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sernentara (PPAS) internal SKPD.
7. Penyusunan Penetapan Kinerja atau sejenis satuan kerja perangkat daerah.
8. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
9. Penyusunun Luporun Pengencluliun Operueionnl Kegiutan atuu SF.Jr.OIR.
10. Penyusunan bahan laporan Penyelenggaraan Pemerintab Daerah (LPPD) dan suplemennya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, dan Lapora.n Akuntabilitas Kinerja Instansir'emerintah (LAKJ I-') dan laporan sejenis internal SKPD.
11. Menghirnpun dan menyusun Iaporarr-Iaporan rutin, berlaka clan insidentil lainnya.
12. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) penetapan dan perubahan.
13. Penyusunan Dokurnen Pelaksanaan Anggaran (DPA) penetapan maupun perubahan anggaran.
14. Pcngkoordinaeian administrasi pengelolaun keuangan eatuan kerja rrmlai dari pembuatan Surat Perrniriraan Pcrnbayara n (8PP) sampai dcngan pengumpulan bukti pertanggungiawaban keuangan serta pembuatan Buku Kas Umum dan Buku Bantu Keuangan.
16. Penyusunan laporan keuangan dan akuntansi.
15. Penyampaian bahan evaluasi dan laporan perkembangan penyerapan anggaran SKPD.
17. Pelaksanaan monitoring, pengendalian. pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pengelolaan keuangan internal satuan kerja.
18. Penyusunan bahan laporankegiatan perencanaan, pengelolaan keuangan.
19. Pelaksanaan tugas lain yang dibcrikan oleh pimpinan eecuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai rugas:

1. Mcmpclajari pcraruran perundang-undangan, kebijakan tcknis, pcdoman tcknis maupun pcdornan pclaksanaan lainnya yang bernubungan dcngun tugasnya.
2. Melakearrakc n ur'uean surnt menyurat baik suratmaeulc maupun keluar.
3. Melaksanakan sitem jaringan dokurnerrtasi dan inforrnasi hokum dan kearsipan.
4. Melaksanakan pengelolaan adrninistrasi rumah tangga, harang atau perlengkapan.
5. Melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian sumber &lt;lava manusia.
6. Melaksanakan monitoring, pengendalian. pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan surat menyurat, kerasipan dan dokumentasi produk hukum dan kegiazan, rumah tangga dan pcngelolaan kepegawaian.
7. Menyusun bahan laporan kegiatan pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi produk hokum dan kegiatan, rurnah tangga dan pengelolaan kepegawaian.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Layarian Hubungan Media

## Pasal IO

- ( l) Kepala Bidang Pengelolaan Opini, Aspirasj dan t.aya-ran Hnhungan Media mempunyai tugas Melaksanakan sebagaian tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian di bidang Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Layanan Hubungan Media.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Layanan Hubungan Media daJam rr.elaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada. ayat 1 menyelenggarakan fungsi :
- a. .Menyi::ipk:m hahan perurmrsan kebijakan pengelolaan opini, aspirasi dan layanan hubungan media;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini, aspirasi, dan layanan hubungan media,
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma.standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan opini, aspirasi, dan layanan hubungan media;
- cl Menyiapkan bahan pernberian bimbingan teknis pengelolaan opini, aspirasi, dan layanan hubungan media;
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini, aspirasi, dar. layanan hubungan media;
- teknis layanan f. MP-nglrnorrlin;1sikan dan merencanakan kerjasama daJam rangka pengelolaan opini.aspirasi dan hubungan media;
- g. Melaksanakan tngas lain yicrng diber-ikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 11

Kcpala Scksi Pcnycdiaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik mernpunyai tugas Melaksanaan sebagaian tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur clan kriteria, pcmberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi clan pelaporan;

## Pasal 12

Kepala Seksi Layanan Hubungan Media mempunyal rugas Melaksanaau sebagaian tugas penyiapan bahan perumusar; dau pclakeanaan kcbijakan, pcnyusunan nonna, standar, proscdur clan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi dan pelaporan:

## Pasal 13

Kepala Seksi Penguatan Sumberdaya Komunikasi Publik mempunyai tugas Melaksanaan sebagaian tugas penyiapan bahan perumusan clan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

## Bagian Kelirna Bidang Infrastruktur dan lnformasi Pelayanan Publik

## Pdsal 14

- (1) Kepala Bidang Infrastruktur dan Inforrnasi Pelayanan Publik mempunyai tugas Me.aksanakan sebagaian tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian di bidang lnfrastruktur dan lnformasi Pelayanan Publik;
- (2) Dalarn melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam pasal L4, Bidang Infrastruktur dan Informasi Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan layanan infrastruktur dan informasi pelayan publik;
- b. Menyiapkan bahan pclaksanaan kebijakan layanan infrastruktur don inforrnasi pelayanun public;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma.standar, prosedur, dan kriteria layanan infrastrukturdan informasi pelayanan publik;
- d. Menyiapkan bahan pemberian birnbingan teknis layanan infrastrukturdan mforrnasi pelayanan publik;
- e. Melaksanakan pemantauan, evatuasl &lt;ltu1 µc::la.l'oa,n Iayanan infrastruktur dan informasi pclayanan public;
- f. Mengkoordinasikan dan merencanakan kerjasama teknis dalam rangka lavanan infrastruktur dan informasi pelayanan puhlik;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan o!eh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## Pasal 15

Kepala Seksi Lavanan Infrastruktur Dasar dan TIK mernpunyai tugas Melaksanaan sebagaian tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian birnbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

## PasaJ 16

Kepala Seksi Layanan Manajemen Data Inforrnasi Publik mempunyai tugas Melaksanaan sebagaian tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

## Pasal 17

Kepala Sekai I nynn:m nomi:i.in dan S.ub Domain mempunyai tugas Melaksanaan sebagaian tugas penyiapan bahan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norrna, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

## Bagian Keenam

## Bidang Persandian

## Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Persandian mernpunyai tugas Melaksanakan sebagaian tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian di bidang Tara Kelolah Persanclian,Operasional Pengarnanan Persandian, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaran Persandian.
- (2) Dalarn mclaksanakan tugas scbagaimana dimakaud dalarn pasal 18, Bidang Persaridian menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan perurnusan kebijakan layanan i.nfrastruktur dan infonnasi pelayan publik;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan layanan infrastruktur dan informasi pelayanan public;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norrna.standar, prosedur, dan kriteria layanan tnfraatr uki.urdan infurrnasi pelayanau publik;
- d. Penyiapan bahan pcrnborien bimbingan telcnie layanan infrastrukturdan informasi pelayanan publik;
- e. Pelaksanaan pemantauar., evaluasi dan pelaporan layanan infrastruktur dan informasi pelayanan public;
- f. Pengkoordinasian dan merencanakan kerjasama teknis dalam rangka layanan infrastruktur dan informa.si pelayanan publik.;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas Mclaksanakan tata keloJa persandian dalarn rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pernerintah daerah.

## Pasal 20

KepaJa Seksi Operasional Pengamanan Persandian mempunyai tugas Meiaksanakan Penyiapan Peraturan teknis pengelolaan komunikasi sancli antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten,mengukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi,penyiapan peran.gkat lunak dan keras persandian.serta Pernulihan data atau system jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;

## Pasal 21

KepaJa Seksi pengawas dan evaluasi Penyelenggaraan persandian mempunyai rugas Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dilingkungan pemerintah daerah dengan rnelakukan penyusunan peraturan tekn:s pengawasan dan evaluasi persandian serta pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat dae.rah sesuai ketentuan yang berlaku.

## BABY

## 1'A1'A Kl&lt;:R,JA

## Pasal 22

Setiap unsur &lt;.Ii Lingkungan Dinus Kumunikasi Iufurmalika dart Pcraendian dalam mclaksanakan tugas dan fungsi harus mcncrapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Kornunikasi Jr.fonnatika den Persandian sendiri maupun dalam hubungan antar Komunikasi lnformatika dan Persandian dengan Perangkat Daerah dan / a tau lembaga Lain yang terkait.

## Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisaei berta.nggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan mernberikan pengara han serra petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus cliikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

## PasaJ 24

Dalam rnelaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus rnetakukan pembinaan dan pengawasan ternadap unit organisasi di bawahnya.

## Pa sal 2fi

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hnsil gunu setiup pejabat di lingkungan Dinas Komuuikasi Infortnatika dan Persandian dapat mendelegasikan kewenangan lertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB vr ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinasmerupakan jabatan strukural eselon Ula atau jabatan administrator.
3. (:-5) Kepala l:Sidar.g merupakan jabatan struktural eselon lllb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian dan Kepala Seksi raerupakan jabatan struktural eselon !Va atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupokan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

## Bagian Kedua

## Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTDdan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pcngangkatan dan pcmberhentian sebcgaimanu dimaksud pada aya: (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

## BAB VJI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pend apatan dan Belanja Daerah ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam mela.ksanakan tugas dan fungsinya dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB VIII

## KETENTUAN LAIN-L'\ll\

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepaogkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

## Pasal 30

- (1) Di Lingkungan Dinas Komunikasi Inforrnatika dan Persandian dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagatmana dimaksud pada ayat (11 diatur dcngan Pcraturan Bupati tersendu i.

## Pasal 31

- Di lingkungan Dinas Kornunikasi lnformatika dan Persandian dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal32

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagairnana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan rnulai Tahun 2017.

## Pasal 33

- (I) Pada saat peraruran hupati ini mulai berlaku UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pernbentukan UPT yang oaru.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan paling lambat 6 (enami bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

'

## BABX

## PENUTUP

Pada saat Peraturan Bupati ini rnulai berlaku :

Peraruran Bupati Buton Nornor 53 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi clan Tata Kerjo. Badan Kornunikasl lnJormatika PDE,Arsip dan Perpustakaan Kabnpaten Buton, dicabut dan dinyatakcn tidak berlaku

## Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setia.p orang mengetahuinya, memerintahlron Pengundan.gan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Buton

| PARAF | PARAF | PARAF |
|----------|----------|---------|
| ~ | ~ | l - |
| f:.,t :, | f:.,t :, | |
| ~~~ | | |
| ~"3 | ~ | ~ |
| \r~ | ~'""' | t |

Diteto.pkan di P a s a r w a j o pada tanggal t.'&gt; Oktobcr 2016


SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

'

\

•

## BARX

## PENUTUP

Pada saat Peraturan Bupati ini muJaj berlRku :

Peraturnn Bupati Buton Nornor 53 Tahun 20 13 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, F11ngsi dan Tata Kerjn Badan Komun.ikasi Informatika PDE,Arsip dan Perpustakaan Kahupaten Buton, dicabur dan diriye.taknri tidak berlaku

## Paeal 34

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang me.ngetahuinya, memerintnhkan Pengundangan Peraturan Bupati 'ini dengan Penernpatarmya dalam Berita Daere h Kabupaten Buton

| PARAF | PARAF | PARAF |
|-------------|---------------|---------|
| ff:1-,,, ?, | ff:1-,,, ?, | |
| 1 1="0 ~ | ~a\l(~O ,~((' | |
| \\'~. | | . ~ |
| ta~. | 0~.5 | J- |

SAMSU UMAR ABDUL SAIIIIUN

Cap/TID

BUPATI BUTON,

Ditetapkan di Pas a r w a j o pada tangga.1 i&amp; Oktobcr 2016


KAS

M, SH

Pembina Utama Muda, IV /c

Nip. 19580101 198903 1 012

Diundangkan

i Pas a r w a j o

pada tanggal

't i:::!= (0'¢el2- 2016

Pit. SEKRETA

S DAERAH KABUPATEN,

BERlTA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR J~g···