PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 10 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN SAMPAH (berlaku 15 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
- Pasal 18 Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah BPPT Kabupaten Tuban.
5. Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis dan/atau pemeriksaan lokasi terhadap permohonan izin.
6. Izin adalah izin untuk melakukan usaha pengelolaan sampah di Daerah yang diterbitkan oleh Bupati melalui Instansi Perizinan.
7. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
8. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap di wilayah Kabupaten Tuban.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
11. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/gabus, dan sejenisnya.
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
18. Tempat pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan dampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan Lingkungan.
19. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
20. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makluk hidup lain.
21. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang diatasnya terdapat bangunan atau tidak terdapat bangunan dengan fungsi apapun juga.
22. Pengguna Persil adalah setiap orang atau Badan yang menggunakan dan/atau memiliki persil.
23. Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakat Kelurahan pada Desa atau Kelurahan di Kabupaten Tuban.
24. Jalan umum, adalah jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum.
25. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan sungai, saluran terbuka atau kanal, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu airnya.
26. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah di Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
- a. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan didaerah;
- b. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampahdi Daerah.
BAB III - JENIS SAMPAH
Pasal 4
- (1) Jenis sampah meliputi:
- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sampah yang mengandung B3;
- b. sampah yang mengandung limbah B3;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH
BAB IV - KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
- b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Program pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat:
- a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
- b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
BAB IV - KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 6
- (1) Kebijakan dan strategi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 7
- (1) Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah;
- c. pemanfaatan kembali sampah;
- d. pemilahan sampah;
- e. pengumpulan sampah;
- f. pengangkutan sampah;
- g. pengolahan sampah;
- h. pemrosesan akhir sampah; dan
- i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu
Tugas Pemerintah Daerah
BAB V - TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 8
Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di Daerah.
BAB V - TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 9
Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di Daerah dalam pengelolaan sampah;
- b. meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah di Daerah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah di Daerah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah di Daerah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah di Daerah.
Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah
BAB V - TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 10
- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah
BAB V - TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 11
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Daerah meliputi:
- a. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. menyediakan TPS dan TPA di tempat yang telah ditentukan;
- c. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS ke TPA;
- d. membersihkan sampah yang ada di jalan dan tempat umum serta mengumpulkannya ke TPS;
- e. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari TPS ke TPA; dan
- f. memroses sampah di TPA.
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 12
- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. setiap orang dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD.
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diteliti atau diperiksa oleh petugas dengan melakukan pemeriksaan lokasi oleh petugas teknis dari SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kebersihan dan persampahan atau Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati;
- c. dari penelitian/pemeriksaan lokasi, petugas teknis atau Tim Teknis merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak;
- d. permohonan yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.
- e. Permohonan yang diterimakan ditindaklanjuti oleh Bupati berupa pelayanan pengelolaan sampah kepada pemohon melalui SKPD terkait.
- (3) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. setiap orang dapat menyampaikan usul, saran dan/atau pendapat baik melalui surat tertulis maupun dengan cara menyampaikan aspirasi kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kebersihan dan persampahan;
- b. usul, saran dan/atau pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati atau SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kebersihan dan persampahandalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
- (4) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. setiap orang dapat memperoleh informasi penyelenggaraan pengelolaan sampah dari Pemerintah Daerah dan/atau sumber informasi lainnya;:
- b. informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diakses melalui media cetak, elektronik dan/atau melalui informasi langsung di SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kebersihan dan persampahan.
- (5) Tata Cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut:
- a. setiap orang dapat memperoleh pembinaan pengelolan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai program dan kegiatan pada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kebersihan dan persampahan.
Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 13
Dalam pengelolaan sampah masyarakat wajib berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungannya.
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 14
- (1) Setiap orang yang memanfaatkan persil untuk kegiatan/usaha yang menimbulkan sampah yang mengadung B3 atau limbah B3, wajib mengelola Sampah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan persil sebagai tempat usaha /fasilitas umum, wajib memasang plakat, spanduk atau stiker yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan.
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 15
- (1) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pariwisata, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan tempat sampah sesuai jenis sampah.
- (2) Pengelola dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumpulkan dan memilah semua sampah yang dihasilkan di tempat sampah dan membuangnya di TPS.
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 16
- (1) Setiap pemilik kendaraan umum yang beroperasi di Daerah, wajib melengkapi kendaraannya dengan tempat sampah untuk menampung sampah dan/atau kotoran yang ditimbulkan dari kegiatan operasional kendaraan tersebut.
- (2) Setiap PKL wajib menyediakan melengkapi area berdagangnya dengan tempat sampah.
Bagian Ketiga
Peran serta masyarakat
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 17
Setiap orang pribadi atau badan agar mengupayakanpengurangan dan penanganan sampah di daerah dengan prinsip 3R ( Reduce, Reuse dan Recycle ).
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 18
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. menjaga kebersihan bangunan, halaman, saluran air dan jalan lingkungan serta lingkungan/tempat sekitarnya;
- b. menyediakan tempat sampah di lingkungan persilnya dan membuang sampah di tempat sampat yang telah tersedia; dan
- c. membantu memelihara kebersihan berm dan/atau trotoar yang berada di sepanjang persil jalan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui upaya antara lain:
- a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
- b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; dan/atau
- c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
PERIZINAN
BAB VIII - PERIZINAN
Pasal 19
- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. usaha pengangkutan sampah skala besar;
- b. usaha pengolahan sampah skala besar;
- (3) Tata cara dan peryaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Umum
BAB IX - PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu
Pasal 20
Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:
- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.
Bagian Kedua
Pengurangan Sampah
BAB IX - PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu
Pasal 21
- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. target pengurangan sampah;
- b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurngan dan penanganan sampah, mulai dari sumber sampah sampai ke TPA;
- c. pola pengembangan kerjasama Daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
- d. kebutuhan pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.
BAB IX - PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu
Pasal 22
- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia uasaha dalam meemngembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
BAB IX - PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu
Pasal 23
Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan cara:
- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.
BAB IX - PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu
Pasal 24
- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik pada:
- a. setiap rumah tangga;
- b. kawasan permukiman;
- c. kawasan komersial;
- d. kawasan industri;
- e. kawasan khusus;
- f. fasilitas umum;
- g. fasilitas sosial; dan
- h. fasilitas lainnya.
BAB IX - PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu
Pasal 25
Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
BAB IX - PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu
Pasal 26
- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
- b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
- d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.
BAB IX - PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu
Pasal 27
- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
BAB IX - PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu
Pasal 28
Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
BAB IX - PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu
Pasal 29
- (1) Sampah hanya boleh dibakar di tempat pembakaran sampah yang telah memenuhi persyaratan teknis dengan menggunakan alat pembakar sampah .
- (2) Khusus sampah yang dihasilkan oleh kawasan dan/atau lingkungan tertentu di Daerah, pengelolaannya diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu
Pasal 30
- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
BAB IX - PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu
Pasal 31
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.
BAB IX - PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu
Pasal 32
Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pegelolaan sampah, TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dapat ditingkatkan menjadi TPST.
BAB X - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 33
- (1) Pembiayaan pengelolaan sampah di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
3. a.
4. b.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan pengelolaan sampah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggarkan secara rutin pada SKPD terkait.
BAB X - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 34
- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
- a. pencemaran air;
- b. pencemaran udara;
- c. pencemaran tanah;
- d. longsor;
- e. kebakaran;
- f. ledakan gas metan; dan/atau
- g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif lainnya.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi penduduk;
- b. pemulihan lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan;
- d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
- e. kompensasi dalam bentuk lain.
BAB X - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 35
- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Tata cara pemberian kompensasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
- c. Pemerintah Daerah menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan ## BAB XI
LARANGAN
BAB X - PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 36
Setiap orang atau badan dalam pengelolaan sampah dilarang:
- a. memasukan sampah dari luar Daerah ke dalam wilayah Daerah;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah B3;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. membuang pecahan kaca, zat-zat kimia atau zat lain yang membahayakan diluar tempat yang telah ditentukan dan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- g. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir;
- h. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- i. membuang sampah di sungai, selokan atau got, saluran, danau, jalan umum, tempat umum, berm/trotoar atau ditempat umum lainnya;
- j. membuang kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk kecuali ditempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. mengubur sampah anorganik; dan/atau
- l. buang air besar dan/atau buang air kecil di sungai, jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
BAB XII - PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Pasal 37
- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan dengan fasilitasi dari Pemerintah.
- (2) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
- a. perguruan tinggi;
- b. lembaga penelitian dan pengembangan;
- c. badan usaha; dan/atau
- d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.
SISTEM INFORMASI
BAB XIII - SISTEM INFORMASI
Pasal 38
- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
- a. sumber sampah;
- b. timbulan sampah;
- c. komposisi sampah;
- d. karakteristik sampah;
- e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar dapat diakses oleh setiap orang.
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
BAB XIV - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 39
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah atau bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
BAB XIV - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 40
- (1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat melibatkan dua atau lebih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada satu provinsi atau antarprovinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
BAB XIV - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 41
- (1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk, antara lain:
- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan persampahan lainnya
BAB XIV - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 42
Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XV - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 43
Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada Orang atau Badan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.
BAB XV - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 44
- (1) Insentif kepada Orang atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berupa:
- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. penyertaan modal daerah; dan/atau
- d. pemberian subsidi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XV - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 45
Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada Orang atau Badan yang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
BAB XV - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 46
- (1) Disinsentif kepada Orang atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa:
- a. penghentian subsidi; dan
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XV - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 47
- (1) Bupati melakukan penilaian kepada Orang atau Badan terhadap:
- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;
- d. tertib penanganan sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.
BAB XV - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 48
Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 45 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
BAB XVI - PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 49
- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Umum
BAB XVII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 50
- (1) Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah dapat berupa:
- a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat; dan c. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan melalui upaya penyelesaian melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
BAB XVII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 51
- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan ke pengadilan.
Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa di dalam Pengadilan
BAB XVII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 52
- (1) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XVIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 53
- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. paksaan Pemerintah; dan/atau
- d. denda.
- (3) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa paksaan untuk melakukan tindakan tertentu guna memulihkan keadaan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan nilai paling tinggi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
BAB XVIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 54
- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan/usaha pengelolaan sampah skala besar yang tidak mempunyai izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. paksaan Pemerintah; dan
- d. pembongkaran.
- (3) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa:
- a. penghentian kegiatan/usaha untuk jangka waktu tertentu;
- b. menutup kegiatan/usaha;
- c. paksaan untuk melakukan tindakan tertentu guna memulihkan keadaan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.
BAB XIX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 55
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Pengelolaan Sampah;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti terkait tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyelidikan dalam hal tidak cukup bukti terkait tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah.
- (3) Terhadap tersangka pelanggaran Peraturan Daerah ini, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kuasa penuntut umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan dengan tembusan kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 205 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 205 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 56
- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 36 huruf a dan huruf f sampai dengan huruf k, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 57
- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 36 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58
Pengelola fasilitas umum, pengguna persil, pemilik kendaraan umum atau pedagang kaki lima yang belum menyediakan tempat sampah dan/atau fasilitas pengelolaan sampah agar mengadakan atau menyediakan tempat sampat dan/atau fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59
Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah yang telah memiliki izin dari Bupati, maka izin tersebut dianggap tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 60
Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah yang belum memiliki izin dari Bupati, wajib mengajukan permohonan izin paling lambat1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61
Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 15 Juni 2016

Penandatangan: BUPATI TUBAN, ttd. H. FATHUL HUDA

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 16 Oktober 2016

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ttd. BUDI WIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 51 ## NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 145-10/2015

Penandatangan: UNTUK SALINAN YANG SAH An. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM Setda Kabupaten Tuban ARIF HANDOYO, SH Pembina Tingkat 1 NIP. 19661102 199603 1 003
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 10 TAHUN 2015
## TENTANG
## PENGELOLAAN SAMPAH
## I. UMUM
Bahwa pengelolaan sampah adalah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Daerah. Penanganan Persampahan tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaannya saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.
Pengelolaan sampah yang tidak sesuai metode dan teknik pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.
Paradigma pengelolaan Sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan Sampah. Pengurangan Sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan Sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir.
Di samping itu untuk menumbuhkan motivasi kepada seluruh lapisan masyarakat guna meningkatkan penanaman disiplin dan kadar kesadaran serta sikap hidup/perilaku setiap anggota masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan Sampah di Daerah dan sebagai upaya pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan partisipasi masyarakat serta dalam rangka pelaksanaan wewenang kewajiban dan tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan sampah, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan sampah di Daerah.
Pengaturan Pengelolaan Sampah di daerah dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini merupakan ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi Daerah dalam kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Tuban dan menjadi bagian integral dari pengelolaan kebersihan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
```
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (l) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) ``` - -Yang dimaksud dengan 'sampah sejenis rumah tangga' adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya - -Yang dimaksud dengan 'kawasan komersial' adalah kawasan perdagangan antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel perkantoran, restoran dan tempat hiburan. - -Yang dimaksud dengan 'kawasan industry' adalah kawasan atau tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memliki Izin Usaha Kawasan Industri. - -Yang dimaksud dengan 'Kawasan khusus' adalah kawasan yang bersifat khusus, yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi. - -Yang dimaksud dengan 'Fasilitas Sosial' adalah tempat pelayanan dan / atau penyelenggaraan kegiatan sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial - -Yang dimaksud dengan 'fasilitas umum' adalah tempat pelayanan dan / atau penyelenggaraan kegiatan untuk masyarakat umum antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kerata api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar. - -Yang dimaksud dengan 'Fasilitas lain' adalah fasilitas atau kawasan yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial atau, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'Kendaraan Umum' adalah kendaraan umum penumpang meliputi Mobil Penumpang Umum (MPU), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP). Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan tempat sampah yang memadai adalah tempat sampah yang mampu menampung sampah yang ditimbulkan dari kegiatan pedagang kaki lima sehari hari, berupa tempat sampah untuk sampah organik dan tempat sampah untuk sampah anorganik.
PENJELASAN
Pasal 17
Yang dimaksud dengan 'prinsip 3R' adalah Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang). 3R ini meliputi lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
PENJELASAN
Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan berm adalah tepi sempadan tanah (biasanya beraspal) di sepanjang sisi jalan. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud dengan 'pengangkutan sampah skala besar' adalah pengangkutan sampah paling sedikit 30 M 3 (tiga puluh meter kubik) per hari. Huruf b Yang dimaksud dengan 'pengolahan sampah skala besar' adalah pengolahan sampah paling sedikit 30 M 3 (tiga puluh meter kubik) per hari. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud dengan 'pemb