PERATURAN BUPATI MA Nomor 35 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (berlaku 13 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan masyarakat, guna memenuhi kebutuhan, mengantisipasi keadaan darurat transien dan gejolak harga pangan, perlu mengalokasikan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dari Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan, maka perlu diatur ketentuan tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
Memperhatikan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 69).
13. : Panduan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian Tahun 2015.
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas Pangan adalah Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perairan baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan pangan tambahan Pangan, bahan baku pangan Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
8. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk pangan.
9. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk di konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai cadangan/stok pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
11. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
12. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
13. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
14. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
15. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat bencana yang berdampak luas dan tidak dapat diatasi.
16. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan /atau ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
17. Gejolak Harga Pokok (beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) ditingkat pasar yang mencapai 10 % (sepuluh per seratus) atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
18. Kerawanan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi dan sebab lainnya.
19. Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
20. Tim Pelaksana Cadangan Pangan adalah tim cadangan pangan pemerintah daerah yang dibentuk ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud pengelolaan cadangan pangan adalah persediaan pangan disuatu daerah wilayah untuk dikonsumsi manusia, pengendalian dan stabilisasi harga pangan, dan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan.
- (2) Tujuan pengelolaan cadangan pangan adalah untuk menanggulangi masalah kerawanan pangan Transien, Pasca Bencana dan akibat gejolak harga pangan yang bersifat spesifik lokal.
SASARAN
BAB III - SASARAN
Pasal 3
Sasaran Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan untuk menanggulangi :
- a. Kekurangan pangan;
- b. Gejolak harga pangan;
- c. Bencana Alam;
- d. Bencana Sosial; dan/atau
- e. Keadaan Darurat.
ORGANISASI PELAKSANA
BAB IV - ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 4
- (1) Pengurus gudang cadangan pangan terdiri dari :
- a. Kepala Gudang;
- b. Staf Operasional; dan
- c. Staf Administrasi.
- (2) Pengurus gudang cadangan pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan melalui Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (3) Penunjukan Personil sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan.
Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab
BAB IV - ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 5
Tugas dan tanggungjawab pengurus gudang cadangan pangan sebagai berikut:
- a. Merawat, memelihara bangunan fisik gudang dan lantai jemur serta menyimpan peralatan dan bahan pangan dengan baik;
- b. Melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan dan pengeluaran barang komoditi pangan;
- c. Menyalurkan cadangan pangan sampai ke lokasi daerah bencana atau rawan pangan sesuai rekomendasi yang telah ditetapkan Bupati;
- d. Melakukan administrasi keuangan, sumber daya manusia dan ketatausahaan gudang;
- e. Penggantian dan peremajaan cadangan pangan secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan gabah / beras; dan
- f. Membuat laporan perkembangan cadangan pangan yang ada di gudang setiap bulannya ke Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
Tim Pelaksana Cadangan Pangan
BAB IV - ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 6
- (1) Tim Pelaksana Cadangan Pangan terdiri dari unsur Dinas Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Inspektorat dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Jumlah Personil Tim Pelaksana Cadangan Pangan ditunjuk minimal 7 (tujuh) orang.
- (3) Tugas dan Tanggungjawab Tim Pelaksana Cadangan Pangan sebagai berikut:
- a. Melakukan identifikasi rumah tangga sasaran;
- b. Melakukan investigasi ke lokasi sasaran;
- c. Memberikan rekomendasi penetapan jangka waktu, volume bantuan, lokasi sasaran dan pelepasan atau peremajaan cadangan pangan; dan
- d. Bertanggungjawab dalam proses penyaluran cadangan pangan.
- (4) Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
Pasal 7
- (1) Pengadaan cadangan pangan merupakan pangan pokok tertentu seperti Beras minimal kualitas medium yaitu dengan kadar air maksimal 14% (empat belas perseratus),butir patah maksimal 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimal 25 (dua perseratus) dan derajat sosoh minimal 95% (sembilan puluh lima perseratus).
- (2) Proses pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pangan yang bekerjasama dengan badan usaha milik negara dan / atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan dan dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB V - PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
Pasal 8
- (1) Cadangan pangan pemerintah kabupaten disimpan pada gudang cadangan pangan pemerintah daerah.
- (2) Cadangan pangan pemerintah kabupaten yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan cadangan pangan atau peremajaan cadangan pangan ## BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB V - PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
Pasal 11
Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pangan dengan melibatkan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
Monitoring dan Evaluasi
BAB V - PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
Pasal 12
- (1) Pelaporan pelaksanaan cadangan pangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan dan atau sesuai kebutuhan kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
PEMBIAYAAN
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 13
- (1) Sumber dana untuk pengelolaan cadangan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Sumber dana yang dimaksud pada ayat (1) adalah dana untuk penyediaan sarana dan prasarana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sedangkan untuk pengelolaan cadangan pangan pokok berasal dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pasal 14
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penetapan: Ditetapkan di Sarilamak Pada tanggal 13 Juli 2017

Penandatangan: BUPATI LIMA PULUH KOTA, dto IRFENDI ARBI