Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2006 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah; 4 . Undang -Undang Nemer 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat I Bak, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( t.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor '11 S, Tambahan Lembaran Negara Republik .\_Indonesia Nomor 1649); - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik In onesia Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lembaran 1--... ara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Und~ng - Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentLian Umum dan Tata Cara Perpajakan ( Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahu n 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undanq-Undanp Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( Lembaran neqara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 126, Tambahan . l-ernbaran negara Republik Indonesia Nomor 3984) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebaqairnana telah diubah c!engan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046); ... - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19~7 tentang Penagihan Pajak denqan Sutat Paksa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 19~fi' Nemer 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndortssta Nornor 3686) sebagaimana telah diubah denqan Undang -= Undang Nomor 19 Tahun 2000 rentang Perubahan €1tas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1@97 tthtt-Jng Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas .(jari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841 ); .. 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456); - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 9. Nornor 4286); 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Damhantulan Daraturan Darundana ... (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
·A~;
~
PEMERINiAH KABUPAiE:N ROTE NDAO
•
~
,
t}l;RJ\iURAN OAERAH KABUPATEN ROTEN-DAO NOMOR 6 TAHUN 2006
TENT ANG
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
..
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,
- bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan motivasi pemungutan Pajak Daerah, rnaka perlu memberikan biaya pemungutan kepada lnstansi Pemungut guna menunjang kelancaran pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah; a.
- b.
bahwa berdasarkan pert1mbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
1.
2.
3.
4 .
Undang -Undang Nemer 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat I Bak, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( t.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor '11 S, Tambahan Lembaran Negara Republik .\_Indonesia Nomor 1649);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik In onesia Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lembaran 1--... ara Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Und~ng - Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentLian Umum dan Tata Cara Perpajakan ( Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahu n 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undanq-Undanp Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( Lembaran neqara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 126, Tambahan . l-ernbaran negara Republik Indonesia Nomor 3984)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebaqairnana telah diubah c!engan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
•
•
.;
~-
...
5.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19~7 tentang Penagihan Pajak denqan Sutat Paksa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 19~fi' Nemer 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndortssta Nornor 3686) sebagaimana telah diubah denqan Undang -= Undang Nomor 19 Tahun 2000 rentang Perubahan €1tas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1@97 tthtt-Jng Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas .(jari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841 ); ..
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
9. Nornor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Damhantulan Daraturan Darundana
..
...
Menetapkan i 5.·
..
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Oaerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
17. Keputusan Menteri Dal am Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain - lain;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Seri D Nomor qo·1 ).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .. KABUPATENROTENDAO dan BUPATI ROTE NDAO
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG BIAVA PEMUNGUTAN PAJAK DAE RAH
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Oalam Peraturan Oaerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. lnstansi Pemungut adalah lnstansi yang melaksanakan pemudgutan Pajak Daerah.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao. ..
6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah luran wajib yang dilakukan oleh Pribadi atau Sadan kepada Pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan ## BAB II PEMBERIAN BIAVA PEMUNGUTAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
•
•
•
...
...
...
- ( 1) Penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah dari instansi pemungut disetor brute ke Kas Daerah.
- {J) iaig)yt1 pi11'1k1rl~Ut~n ~tt:&gt;ossr 5%, sel::Jagaimana dlmaksud pada ayat (2) dibayarkan pada setiap akhir tahun.
- (2) Besarnya biaya pemungutan ditetapkan sebesar 5% (li7Tia persen) yang diperhitungkan dari realisasi penerirnaan Pajak Daerah .
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut denqan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
BAB Ill - KETENTUAN PENUTUP Pasal4
Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan.
Agar" setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanga'n Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao
..
CHRISTIAN NEHEMIA DIL
pada tanggal 6 Mei 2006
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Baa pada tanggal 6 Mei 2006 DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO . f / / JOEL IDO HENDRICUS JACOB LErv} Al={AN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2006 NOMOR 006 SERI B !OMOR 001 , . " ..