PERATURAN BUPATI MA Nomor 6 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN (berlaku 12 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 9 Seri C);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat UPT BBI merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Benih Ikan pada Dinas.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
9. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat BBI adalah sarana pemerintah untuk menghasilkan benih ikan dan untuk membina usaha pembenihan rakyat.
10. Usaha Pembenihan Rakyat yang selanjutnya disebut UPR adalah usaha pembenihan ikan yang dilakukan oleh masyarakat.
11. Pengendalian mutu benih adalah suatu upaya untuk mempertahankan kualitas benih.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT BBI pada Dinas.
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3
- (1) UPT BBI merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang pembenihan ikan pada Dinas.
- (2) UPT BBI dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi UPT BBI terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT BBI sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu UPT Balai Benih Ikan

## Pasal 5

UPT BBI mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan pembenihan ikan dan membantu bimbingan langsung kepada UPR dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknik pembenihan;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT BBI mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kewenangan operasional Dinas di bidang perbenihan ikan;
- b. penghasil induk bermutu dalam rangka menunjang UPR dan pengendalian mutu benih;

- c. penghasil benih untuk keperluan budidaya ikan dan penebaran benih ikan di perairan umum;
- d. penyediaan fasilitasi tempat melaksanakan adopsi dan adaptasi teknik pembenihan;
- e. penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan BBI;
- f. pengawasan dan pengendalian mutu induk dan benih ikan dalam rangka penerapan sertifikasi di Daerah;
- g. penyebaran benih hasil teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan kepada UPR;
- h. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi atas kegiatan tugas untuk mengarahkan kepada sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kepala UPT

## Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan benih ikan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPT;
- b. menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Keempat

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT BBI sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

## Pelaksana Urusan

## Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan.
- (2) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

(1)

- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 11

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT BBI yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 14

Pembiayaan UPT BBI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 15

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor Seri

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 11/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen Pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MALANG, ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERIKANAN

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN


Keterangan:

:

:

Garis Komando

Garis Koordinasi

## BUPATI MALANG,

ttd.

## H. RENDRA KRESNA