PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 3 Tahun 2016 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (berlaku 1 Maret 2016)
Pembukaan
Mengingat :
SALINAN
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan hukum di Daerah telah diatur keberadaan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan Peraturan Perundang-undangan serta guna mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.HH.01.AH.09.0 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 360);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
9. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurutcara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
13. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
14. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2
Peraturan daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil dibentuk dengan tujuan untuk:
- a. menegakkan Peraturan Daerah; dan
- b. menciptakan keadilan, ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG
Pasal 3
- (1) PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui masing-masing Kepala SKPD yang bersangkutan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku koordinator PPNS.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG
Pasal 4
PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan dasar pengangkatannya.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG
Pasal 5
PPNS berfungsi sebagai penyidik tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
Bagian ketiga Wewenang
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG
Pasal 6
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPNS mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. melakukan penghentian penyidikan;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG
Pasal 7
PPNS dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) berkoordinasi dengan penyidik Polri.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8
- (1) PPNS disamping memperoleh hak sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat diberikan uang insentif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah dengan
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
PPNS mempunyai kewajiban:
- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
- b. membuat Berita Acara untuk setiap tindakan yang telah dilakukan;
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukumnya;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS;
- e. Mematuhi kode etik PPNS.
PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS
Bagian Kesatu Pengangkatan
BAB V - Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 10
Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V - Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 11
Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III.a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
BAB V - Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 12
- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, calon PPNS harus mendapat pertimbangan dari kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia telah diterima maka Bupati menyampaikan surat pertimbangan beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Bupati menyampaikan permohonan pertimbangan kepada kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia
BAB V - Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 13
Usul pengangkatan pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal memuat:
- a. Nomor, tahun, dan nama Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai pejabat PPNS;
- b. Wilayah kerja pejabat PPNS yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bertugas;
- c. Foto copy surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan pejabat PPNS yang dilegalisir;
- d. Surat pertimbangan dari kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
- e. Pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
Bagian Kedua
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji
BAB V - Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 14
- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum menjalankan jabatannya wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pengangkatan Pejabat PPNS diterima oleh pimpinan SKPD.
- (3) Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut.
4. 'Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :
Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya'.
Bagian Ketiga Mutasi
BAB V - Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 15
- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau pembinaan karier, Bupati dapat melakukan mutasi PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
BAB V - Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 16
- (1) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan mutasi antar SKPD, Bupati melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur organisasi atau mutasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati juga mengajukan usul pengangkatan kembali PPNS dimaksud
- (3) Usul pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampikan:
- a. Fotokopi surat keputusan pengangkatan PPNS;
- b. Fotokopi surat keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil terakhir yang dilegalisir;
- c. Fotocopi kartu danda pengenal PPNS; dan
- d. Pas foto terbaru ukuran 2x3 cm (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar
BAB V - Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 17
- (1) Apabila terjadi mutasi wilayah kerja PPNS Bupati melalui Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat mutasi tersebut kepada Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk ditertibkan Keputusan tentang Mutasi PPNS.
- (2) Usul penertiban keputusan tentang Mutasi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
- a. Foto copi keputusan tentang pengangkatan PPNS;
- b. Foto copi keputusan tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;dan
- c. Foto copi surat keputusan mutasi wilayah kerja
Bagian Keempat
Pemberhentian
BAB V - Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 18
Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PPNS diberhentikan apabila :
- a. berhenti sebagai PNS;
- b. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan
- e. atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (1) Pengangkatan, pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, mutasi dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Pasal 14 dan Pasal 15, dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (1) PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan.
- (3) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal PPNS dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KODE ETIK PPNS
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Penyidik, PPNS wajib mentaati kode etik, meliputi :
- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempubiikasikan tata cara taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
BAB V - Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 20
- (1) Pengangkatan, pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, mutasi dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Pasal 14 dan Pasal 15, dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - KARTU TANDA PENGENAL
Pasal 21
- (1) PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan.
- (3) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal PPNS dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KODE ETIK PPNS
BAB VI - KODE ETIK PPNS
Pasal 22
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Penyidik, PPNS wajib mentaati kode etik, meliputi :
- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempubiikasikan tata cara taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan,kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.
BAB VI - KODE ETIK PPNS
Pasal 23
- (1) Untuk pelaksanaan penegakan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik PPNS, yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas:
1. (satu) orang Ketua merangkap anggota;
2. (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
3. (satu) atau 3 (tiga) orang anggota
- (3) Keanggotaan Tim Kode Etik PPNS terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu, unsur Dinas PPNS yang bersangkutan, Unsur Inspektorat dan Unsur Bagian Hukum.
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - KODE ETIK PPNS
Pasal 24
Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
- b. memeriksa pelanggaran PPNS;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.
BAB VI - KODE ETIK PPNS
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.
PELAKSANAAN PENYIDIKAN
BAB VII - PELAKSANAAN PENYIDIKAN
Pasal 26
- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan harus :
- a. sudah dilantik dan mengangkat sumpah atau janji sebagai PPNS;
- b. dilengkapi kartu tanda pengenal PPNS; dan
- c. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik .
- (3) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai dengan bidangnya, PPNS di lingkungan SKPD berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
- (4) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI selaku Koordinator Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS di lingkungan SKPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.
SEKRETARIAT PPNS
BAB VIII - SEKRETARIAT PPNS
Pasal 27
- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberdayaan PPNS dibentuk Sekretariat PPNS dengan Keputusan bupati.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex officio diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat dan dibantu pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala SATPOL PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PPNS
BAB IX - PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PPNS
Pasal 28
- (1) PPNS dalam menjalankan tugas mengenakan pakaian seragam dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penggunaan pakaian seragam dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BAB X - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 29
- (1) Untuk peningkatan kompetensi, PPNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan.
- (2) Pengiriman PPNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) SKPD dapat menyelengarakan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30
- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS, meliputi:
- a. pembinaan dan pengawasan umum;
- b. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
- c. pembinaan dan pengawasan operasional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bupati bersama dengan instansi vertikal terkait di daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XII - KERJASAMA
Pasal 31
- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMBIAYAAN
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 32
Pembiayaan untuk operasional dan penyelenggaraan pembinaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 33
- (1) Setiap PPNS yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Liwa, pada tanggal 1 maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, dto NIRLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 386 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT :03/LB/2016 ## BAB XV ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 34 Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Liwa, pada tanggal 1 maret 2016 BUPATI LAMPUNG BARAT, dto MUKHLIS BASRI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2016
## TENTANG
## PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
## I. UMUM
Dalam rangka penegakan peraturan daerah di Kabupaten Lampung Barat, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, selain Penyidik POLRI.
Pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 menjadi sebuah pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk didalamnya terdapat tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dengan terbentuknya Undang-Undang baru tentang Pemerintahan Daerah ini secara otomatis menggantikan posisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentnag pemerintahan daerah.
PPNS sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu peraturan daerah dan peraturan perundangundangan lain sesuai kewenangannya dalam melaksanakan tugas harus profesional, jujur, berwibawa, dan bermartabat serta wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah ( presumption of innocence ), etika dan moral serta mengedepankan hak asasi manusia.
Sehubungan dengan pokok pikiran yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah yang dapat mengakomodasi kebutuhan operasional PPNS dalam menegakkan peraturan daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
PPNS yang tersebar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai kewenangannya menurut Undang-Undang. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagai pejabat penyidik bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang bersangkutan. Pertanggungjawaban PPNS tersebut antara lain meliputi hasil koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP sebagai Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS.
PENJELASAN
Pasal 4
penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukumnya adalah perundang-undangan di bidang kehutanan, lingkungan hidup atau Peraturan daerah yang memuat sanksi.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Huruf a Cukup Jelas Huruf b Berita Acara antara lain meliputi pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, konfrontasi, penyumpahan saksi, penyegelan, penyitaan barang bukti, dan pemeriksaan tempat kejadian. Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Legalisir dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf e Yang dimaksud dengan 'surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah' adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter pada rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah atau rumah sakit pemerintah kabupaten/kota, pusat kesehatan masyarakat, atau klinik pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota. Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas | Pasal 12 | Cukup Jelas | | | |------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------| | Pasal 13 | Cukup Jelas | | | | Pasal 14 | Cukup Jelas | | | | Pasal 16 | Cukup Jelas | | | | Pasal 17 | Cukup Jelas | | | | Pasal 18 | Cukup Jelas | | | | Pasal 19 | Cukup Jelas | | | | Pasal 20 | Cukup Jelas | | | | Pasal | | | | | 21 | | | | | Pasal | Cukup Jelas | | | | | Cukup Jelas | | | | 22 Pasal | 23 Cukup Jelas | | | | Pasal 26 | Cukup Jelas | | | | Pasal | Cukup Jelas Cukup Jelas | | | | 27 | | | | | Pasal 28 | Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'pihak lain' adalah antara lain instansi vertikal yang berada di daerah. | | | | | Ayat (2) Cukup Jelas | | | | Pasal | Cukup Jelas | | | | | Cukup Jelas | | | | Pasal 32 | Cukup Jelas | | | | 31 | | | | | | | 30 | Pasal 29 | TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 386