PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 13 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 / PMK. 07 / 2017 Tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dan / Atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Non Tunai;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 176 / PMK.05 / 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara Nomor S - 0000521 / WPB.02 / BD.0302.2017, Tanggal 24 Pebruari 2017 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Negara pada Pemerintah Daerah;
- e. bahwa adanya Pengalihan Pegawai Negeri Sipil dari UPT Meteorologi Provinsi Sumatera Utara ke Pemerintah Kota Pematangsiantar;
- f. bahwa berdasarkan Surat Gubemur Sumatera Utara Nomor 903 / 1443, tanggal 1 Maret 2017, Perihal Pemberitahuan Alokasi Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten / Kota pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017;
- g. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Perihal Permohonan Pergeseran / Perubahan Anggaran atas beberapa Program dan Kegiatan;


i

:

Mengingat



- h. bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan tersebut diatas merupakan kegiatan yang dikategorikan kriteria belanja untuk keperluan mendesak yang anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dapat ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- j. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Perubahan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir




rM


dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-2058 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah



^

'

,



Menetapkan :

dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
40. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
41. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
42. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017;
43. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
44. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
45. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
46. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
47. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
48. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017.

## MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Pendapatan :

- a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula
2. Bertambah

Rp. 116.508.915.582,40

Rp ^ .

0

,-

Jumlah Pendapatan Asli

Daerah Setelah Perubahan

Rp. 116.508.915.582,40,-

- b. Dana Perimbangan
- c. Lain - Lain Pendapatan Yang Sah

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Dana Perimbangan

Setelah Perubahan

Rp. 766.128.238.000,-

488.000, -

Rp,

Rp. 766.128.726.000,-

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Pendapatan Asli

Daerah Setelah Perubahan

Rp. 41.259.137.549,-

Rp . 5.675.634.822, -

Rp. 46.934.772.371

Jumlah Pendapatan

Setelah Perubahan

Rp. 929.572.413.953.40

## 2. Belanja :

- a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Belanja Tidak

Langsung Setelah Perubahan

Rp. 541.321.285.182,42

Rp.

5.206.409.822, -

Rp. 546.527.695.004,42

## b. Belanja Langsung

1. Semula

2. Bertambah

- Jumlah Belanja Langsung

Setelah Perubahan

Jumlah Belanja

Setelah Perubahan

Rp. 522.148.735.257,98

Rp.

469.713.000.-

Rp. 522.618.448.257.98

Rp. 1.069.146.143.262.40



Defisit

3. Pembiayaan :
- a. Penerimaan
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal barn yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Semula

2. Bertambah Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

- b. Pengeluaran

1. Semula .

2. Bertambah Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran

$$Rp. 148.130.590.445,- 0 ,- Rp$$

Rp. 148.130.590.445, -

$$Rp. 8.556.861.136,- EEL 0,-$$

Rp . 8.556.861.136.-

Rp. 139.573.729.309

Rp . N I H I L

## Pasal 2A

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal 2B

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Peraturan Walikota ini.

## Pasal 2C

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2A Peraturan Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(Rp. 139.573.729.309,-)


## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.


Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal \ " J M ^ lve + 2.01 /

Plh.WALIKOTA PEMATANGSIANTAR WAKLL WALIKOTA,

HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal 17 W&amp;rVi 20i 7

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,


REIN ^ ARD SIMANJUNTAK BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR :


13