Unknown Unknown Nomor 2. Tahun 2016 tentang Keuangan Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2O04 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (l,embaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38\; 5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2O09 Nomor 157, tentang kmbaran negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); (berlaku 1 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
PERATT'RA.IT WALIKOTA PAYNIIIMBUH
lYomor: 10 TAHUII 2016
TEICTAIYG
TA.UBAHAIT PEI{GIIASILAI| BERDASARI(AIT XTI"AITGI(AAIT PROFESII BAGI DOKTER SPESIALIS DILDIGKUI{GAI{ RSUD dr. ADIIAAII WD PAYN(IMBITH
DEI{GAN RAHMAT TUHAIT YAIIG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKT'MBUH,
- a bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan kelangkaan profesi bagi Dokter Spesialis di lingkungan RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh.
- 1 Undang-Undang Nomor i7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2O04 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (l,embaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38\;
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2O09 Nomor 157, tentang kmbaran negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
(
Menetapkan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuan 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2OO7 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan kmbaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O08 Nomor 04, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomot 04 Tahun 20O8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2O16 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 91).
MEMUTUSI(AN
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN RSUD
dT.ADNAAN WD PAYAKUMBUH
BAB I - KETENTUAIC T'UUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh
4. Dokter Spesialis adalah dokter spesialis RSUD dr.Adnaan wD Payakumbuh yang berstatus PNS maupun CPNS yang bertugas purnawaktu di RSUD dr.Adnaan WD Payakumbuh.
5. Kelangkaan profesi ditujukan untuk tenaga fungsional khusus dibidang medis yang dinilai masih langka dan terbatas.
6. Purna waktu adalah tenaga yang bekeda penuh di RSUD dr.Adnaan WD Payakumbuh sesuai dengan aturan kepegawaian.
7. Tambahan penghasilan ## BAB II
RUANG LIIYGKUP TAMBAIIAN PEIYGHASILAIY BERDASARI(AN XTLANGKAAN PROFESI
BAB I - KETENTUAIC T'UUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Tambahan penghasilan ## BAB III
KRITERIA PEMBERIAI{ DAIT PELAI(SAIYAAIT PEMBAYARAJT TAMBAHAIT PENGHASILAN
BERDASARXAN KELANGKAA PROFESI
BAB I - KETENTUAIC T'UUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Pemberian tambahan penghasilan
BAB I - KETENTUAIC T'UUM Pasal 1
Pasal 4
Pelaksanaan Pembayaran ?ambahan Penghasilan
BAB I - KETENTUAIC T'UUM Pasal 1
Pasal 5
Besaran pemberian tambahan penghasilan ## BAB V SANKSI
BAB I - KETENTUAIC T'UUM Pasal 1
Pasal 6
Tambahan penghasilan tidak dibayarkan apabila dokter yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VI - PENUTT'P Pasal 7
Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan
BAB VI - PENUTT'P Pasal 7
Pasal 8
Peraturan Walikota Payakumbuh ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Payakumbuh ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Penetapan: Ditetapkan di Payakumbuh Pada tanggal x7 ?eb3u.ari ?-otb \#,," OTA PAYAXUMBUH, *fu,., 1 I ,

Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh Pada tanggal : 17 lebqafi 2-alb

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH s BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR:2o \,