Unknown Unknown Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Sarolangun (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATISAROLANGUN
PROVINS! JAMBI
PERATURAN BUPATISAROLANGUN NOMOR ;J.:2. /BPMPD/ 2016
TENT ANG
PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN SAROLANGUN
BUPATI SAROLANGUN,
a.
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Sarolangun menetapkan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Sarolangun;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dalam Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir tP-nt--::,-nrr dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 56);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5234);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2015 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 11).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK
TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN SARO LANG UN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
3
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Sarolangun dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
MAKSUD DAN TUJUAN DANA DESA
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN DANA DESA
Pasal 2
Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN DANA DESA
Pasal 3
Tujuan Dana Desa adalah untuk
- a. Untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya;
- b. Meningkatkan peran desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
PENENTUAN BESARNY A DANA DESA
BAB III - PENENTUAN BESARNY A DANA DESA
Pasal 4
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:
- a. W = (0,25 * Zl) + (0,35 * Z2) + (0, 10 * Z3) + (0,30 * Z4) Keterangan:
2. Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
3. W = Dana Desa setiap Desa
- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- c. Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB III - PENENTUAN BESARNY A DANA DESA
Pasal 5
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa.
PENERIMAAN DANA DESA
BAB IV - PENERIMAAN DANA DESA
Pasal 6
- ( 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahun 2016 dilakukan sebanyak III Tahap atau dilakukan sebanyak II Tahap :
- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40°/o (empat puluh perseratus); dan
- c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20o/o (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk Tahap II dapat dilakukan sebagai berikut :
- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (empat puluh perseratus);
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- d. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa semester I.
Rincian
Dana
Desa vano diterima Desa
cetian tahun
BAB V - PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 7
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pelaksanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) sebagai berikut:
- a. Tipologi: Desa Daratan/Hamparan, Industri &amp; Perkebunan, Berkembang
1. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. a). Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/saranaprasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman:
4. 1). Pembangunan rabat beton/ pengerasan jalan desa
5. 2). Pemeliharaan saluran irigasi tersier
6. 3). Pembangunan pusat pembibitan desa
7. b). Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
8. 1). Pembangunan / pemeliharaan Poskesdes / Polindes
9. 2). Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes / Polindes.
10. c). Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan:
11. 1). Pembangunan gedung PAUD/TK;
12. 2). Pembangunan sanggar belajar / perpustakaan untuk anak dan remaja.
13. 3). Pembangunan gedung/taman seni/musium desa.
14. 4). Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)
15. d). Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi :
16. 1). Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/ jagung hasil pertanian desa.
17. 2). Pengadaan kompos/pupuk kandang.
18. e). Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup :
19. 1). Membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari.
20. 2). Membangun sumur resapan/embung.
21. 3). Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.
22. f). Program kegiatan lain ya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa
24. a). Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alatalat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan membuat barangbarang kerajinan
- c). Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa :
- 1). Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.
- 2). Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- d). Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan
- 1). Pelatihan paralegal desa.
- 2). Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.
- e). Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.
- 1). Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok.
- 2). Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga.
- 3). Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga.
- f). Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup seperti Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.
- g). Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Tipologi: Desa Dataran tinggi/Pegunungan, Pertanian dan Tertinggal 1. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- a). Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur / sar ana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman :
- 1). Pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air
- 2). Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.
- b). Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat :
- 1). Pembangunan balai posyandu
- 2). Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).
- c). Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan
- 1). Pembangunan gedung PAUD/TK;
- 2). Pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja.
- 3). Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepan, rebana, dll).
- 4). Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)
- d). Pembangunan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi :
- 1). Pembangunan layanan penggilingan padi/ jagung hasil pertanian desa.
- f). Program kegiatan lain ya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a). Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- 1). Pelatihan membuat barangbarang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)
- 2). Bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat ten un tradisional
- b). Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa- BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
- 1). Musyawarah insiatif pembentukan BUMDes
- 2). Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (home industry)
- c). Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa
- 1). Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.
- 2). Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- d). Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa :
- 1). Pelatihan paralegal desa. -melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
- 2). Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.
- e). Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.
- 1). Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan
- 2). Bazar jamu dan obat tradisional desa.
- f). Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup
- 1). Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan
- 2). Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percon tohan
- g). Program kegiatan lain ya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.
BAB V - PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 8
- (1) Kepala Desa bersama BPD membuat peraturan Desa tentang Komitmen Penggunaan Dana Desa Yang dijalankan secara partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa masyarakat dapat mengetahui secara terbuka semua informasi yang berkaitan dengan perencanaan, penggunan dan pelaporan Dana Desa;
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa setiap dana yang diperoleh dan dipergunakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
BAB V - PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 9
- ( 1) Penggunaan Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan.
Penggunaan Dana Desa
- a. Penggunaan Dana Desa harus ## BAB VI MEKANISME PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA DESA
BAB V - PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 10
- ( 1) Mekanisme pengajuan dan pencairan Dana Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Masing-masing Pemerintah desa mengajukan semua berkas yang harus dipenuhi guna pencairan Dana Desa kepada Camat selaku Tim Pendamping dan Pembina Dana Desa Tingkat Kecamatan guna diverifikasi kelengkapan berkas sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Verifikasi berkas di lakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan meliputi:
1. Memastikan bahwa usulan kegiatan sudah tercantum dalam RKPDesa.
2. Mengkoreksi kesesuaian antara besaran biaya rencana kegiatan dengan harga yang berlaku di desa yang bersangku tan.
3. Memastikan kelengkapan komponen pembiayaan untuk merampungkan kegiatan yang diusulkan.
- c. Setelah semua berkas Dana Desa menurut Tim Pendamoinz
- d. Selanjutnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ka bu paten Sarolangun segera menyalurkan/mentransfer Dana Desa dari rekening kas umum Daerah (RKUD) ke rekening kas Pemerintah Desa masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Persyaratan Penerimaan Dana Desa
- a. Dana Desa diterima oleh Pemerintah Desa untuk kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan melampirkan persyaratan;
1. Menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Desa yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya;
2. Rekomendasi dari Camat dan bukti verifikasi dari Tim Pendamping Dana Desa tingkat Kecamatan;
3. Foto copy rekening Desa tentang Pengelolaan Dana Desa;
4. Daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
5. Berita acara dan daftar hadir musyawarah tentang penggunaan Dana Desa;
6. Foto kegiatan awal Oo/o.
INSTITUSI PENGELOLAAN DANA DESA
BAB VII - INSTITUSI PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 11
Dalam pengelolaan Dana Desa dibentuk institusi yang mempunyai tugas untuk melakukan fasilitasi di Tingkat Kabupaten, Pendanping ditingkat Kecamatan dan Pelaksanaan ditingkat Desa.
BAB VII - INSTITUSI PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 12
Pembentukan susunan Organisasi dan tugas Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - INSTITUSI PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 13
- (1) Tim fasilitasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pengelolaan Dana Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Dana Desa;
- b. Membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung teknis pelaksanaan Dana Desa.
- e. Melaksanakan pembinaan, Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa
- (2) Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Keanggotaannya terdiri dari :
- a. Camat sebagai Ketua
- b. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris
- c. Anggota terdiri dari:
6. Kasi Pemerintahan
7. Kasi PMD
8. Kasi Kesejahteraan Sosial
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas se bagai beriku t:
- a. Membantu melaksanakan pelatihan/orientasi kepada Tim pelaksana Dana Desa Tingkat Desa.
- b. Memberikan laporan kemajuan desa secara berkala dalam mengelola Dana Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- c. Melakukan Verifikasi kebenaran atas Daftar Usulan Rencana Kegiatan dan Surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) pada setiap tahapan.
- d. Melakukan pendampingan dan mengarahkan pelaksanaan musyawarah kegiatan Dana Desa.
- e. Menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan di wilayahnya dan melaporkan perkembangan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa tingkat Kabupaten.
- (4) Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kabupaten, susunan organisasi dan Tata Kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud ayat (4) mempunyai tugas antara lain se bagai beriku t:
- a. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa dalam setiap proses tahapan.
- b. Melakukan pemecahan masalah
BAB VII - INSTITUSI PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 14
- ( 1) Pengelolaan Dana Desa dikelola dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dari aparat pemerintahan desa.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
- a. Sebagai penanggungjawab kesuksesan dan keseluruhan pelaksanaan Dana Desa pada Desa masing-masing.
- b. Penanggungjawab administrasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa yang lain sesuai dengan Kepu tusan Kepala Desa.
- (3) Tugas dan tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa diantaranya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa, selain itu juga berperan dalam membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bersama Kepala Desa, Tugas dan tanggungjawab BPD meliputi:
- a. Membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan Dana Desa kepada masyarakat Desa.
- b. Memberikan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Dana Desa.
- c. Memberikan saran-saran terhadap pelaksanaan Dana Desa.
- d. Memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan.
- e. Membangun kerjasama yang sinergi dengan Kepala Desa dalam rangka menyukseskan keberhasilan pelaksanaan Dana Desa.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa:
- a. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dokumen tersebut mencakup dokumen dminiatrac; keoiatan
r=&gt;.
- b. Membuat laporan tingkat kesiapan pelaksana kegiatan dan tingkat penyelesaian pekerjaan kepada Kepala Desa sebagai dasar pembayaran sesuai dengan termin pembayaran yang ditetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
BAB VII - INSTITUSI PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 15
- (1) Mekanisme Penyusunan Patokan Harga dan Standar Harga Bahan Bangunan dan Upah Pekerja, Kepala Desa membuat Keputusan tentang patokan harga satuan pekerjaan per kegiatan dan standar harga satuan bahan bangunan serta upah pekerja di desa:
- a. Pemerintah Desa melakukan survey harga dengan mengirim draft standar harga kosong/tanpa nilai pada beberapa toko terdekat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) toko.
- b. Hasil survey (draft yang sudah diisi toko-toko) dibahas dalam Musyawarah Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, LPM Desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk mengambil harga rata-rata atau termahal dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Keputusan Kepala Desa tersebut dipergunakan sebagai pedoman pembuatan perencanaan semua kegiatan fisik di Desa.
- d. Adapun teknis lebih rinci yang berkaitan dengan penyusunan patokan harga satuan pekerjaan per kegiatan dan standar harga satuan bahan bangunan serta upah pekerja di desa dapat dikoordinasikan dengan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun.
BAB VII - PELAKSANAAN DANA DESA Pasal 16
Pasal 16
- ( 1) Tahap Perencanaan, Perencanaan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat. Perencanaan ini diawali dengan identifikasi kebutuhan Desa yang sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- (2) Tenaga Pendamping Dana Desa membantu mencari pemecahan permasalahan dengan cara mengembangkan potensi Desa, juga harus membantu menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan berpedoman standar harga yang telah ditetapkan oleh Kepala desa.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam segala bentuk kegiatan harus dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes).