PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor 12 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 3' TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
.•
:
•
•
-
•• ·.111- •• ,\_
�
,
·
BUPATI BUTON UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 3' TAHUN 2016
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
a.
- b. bahwa dengan terbentuknya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara, maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diganti;
bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 24A dan pasal 248 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara, maka dipandang perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan . Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara; ·
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara;
.
•
•·
·•
•
\_,. ·
�
·I'
·I
... ,
.,
-.
�
..
-
,.
�
-.· \_\_ ,
,
·
�
'·""·"·'·····"'+"''""'··,i,
,
�
.,·-•·····
�
'-"
�
• '•
'·····r···"''""',..,,\_.,,,.,
.
I
I
I
i
l
i
.:.r,u&gt;,l. ·ILi-Li
,.cu .•...
,.
Mengingat
1. UndangUndang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008n Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3949) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan · Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4065);
... ·--········-···-
�
\_\_J\_\_
\_J\_ \_\_
.
... ,
-----··-·-··
�
·"·4··--·······-·· ... :, .•.•.
,M ...••. , ...
.J.,M·l&lt;e-···-'--
�
·
�
,., . .;,.;.
�
.----····-··
;
---·-r
�
-J·"-·---'-···-··
I
\_
I
�
·!*" ...
,1t .. :
.
,\_\_
\_\_\_\_\_
----
•
.•
�
-
,. ••
�
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Pelayanan Standar Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); '
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 18);
· ---&lt;,-,••·•'• •••
...
•-•"•
•
I•
I
-
I,.:;,.,,.,
..
e• •'••••'
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN· PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Euton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 2
- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Badan Penanaman Modal dart Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 3
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta tugas lain yang dilimpahkan/ delegasikan oleh Bupati.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
..
.. . ... .
..
..
...
-
-·I
•
.J
•
I
•
•· •
.. ., ·
·
I
··1·""'
.
"
- a. Pelaksanaan Penyusunan Program Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan. non perizinan daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan daerah;
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 5
Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 7
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian perumusan perencanaan program Badan ;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan, · perbendaharaan dan penyusunan anggaran;
- c. Pengelolaan administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan urusan administrasi ketatalaksanaan, hukum, pendidikan dan pelatihan, serta pelaksanaan kearsipan dan perpustakaan;
- d. Penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sadan ; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 9
- (1) Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 10
- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program, melakukan pengolahan data pelaporan internal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran Badan;
·····--···1
.. ,
-,.,.,\_, .. \_
,o ••••. ,.,
.,
,.
--l
'
•.•
I
I,' .,.1·, ,,
.. .;1
�
••w•,•.;H.:-1.tl.
�
-
�
·-"'I'"""-.;,,
.. \_ ...
�
.• ,,1 . . ..
�
�
... . .- ..
..i.. ••
,-1,.
�
1·
J.J..;; i.
��
·
�
k, ...
-
�
i-·., ...
.::.t.
�
L. .. -"-.:. .•
;,:
�
;,-,,
�
·.:•."·#
�
..
1-·-'"''·"
1 .. ;;,.;..,. ••
�
1
r
q\_;.'.
...
�
;.,
.
11:.;...
I
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf b mempunyai. tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan arsip, perlengkapan dan rumah tangga, urusan kehumasan dan protokol, pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, pendidikan dan pelatihan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 11
Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang penanaman modal daerah.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 12
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :
- b. Pelaksanaan dan pengkoodinasian kegiatan bidang penanaman modal;
- a. Pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman penanaman modal daerah;
- c. Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengembangan kelembagaan penanaman modal;
- e. Pelaksanaan pengendalian penanaman modal;
- d. Pengembangan Sistem Informasi penanaman modal;
- f. Pelaksanaan pembinaan penanaman modal; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 13
- (1) Bidang Penanaman Modal terdiri atas 2 (dua) Seksi yaitu
- b. Seksi Promosi dan Kerjasama;
- a. Seksi Kebijakan dan Pengembangan; dan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 14
- ( 1) Seksi Kebijakan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengembangan program pelayanan informasi dan pengembangan penanaman modal
- (2) Seksi Promosi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiap � an bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan promosr dan penyebarluasan informasi penanaman modal, pengembangan penanaman modal serta pengelolaan teknologi informasi.
L---=-------·- - - .
'
'
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 15
Bidang Pelayanan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pemberian pelayanan administrasi dan informasi, pelaksanaan survey perizinan dan penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal serta perizinan daerah lainnya
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 16
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :
- b. Penyiapan kelengkapan prasarana dan sumberdaya dalam pelayanan perizinan terpadu baik penanaman modal maupun perizinan daerah lainnya;
- a. Pengkajian, penyusunan serta perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- c. Penyelenggaraan adminstrasi pendaftaran perizinan dan non perizinan penanaman modal serta perizinan daerah lainnya;
- e. Penerbitan perizinan dan non perizinan;
- d. Pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan dalam perlzinan maupun non perizinan;
- f. Penyelenggaraan sistem pelayanan perizinan investasi secara elektronik;
- h. Pengelolaan arsip/dokumen perizinan dan non perizinanj
- g. Pemberian dan penyelenggaraan layanan informasi dan pengaduan;
- i. Penyusunan program kerja bidang pelayanan;
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- j. Pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pelayanan; dan
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 17
- (1) Bidang Pelayanan terdiri atas 2 (dua) Seksi yaitu:
- b. Seksi Pengolahan.
- a. Seksi Pendaftaran ;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 18
- (1) Seksi Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat ( 1} huruf a mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan pedoman tata cara, prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan pe!lanaman modal dan perizinan daerah lainnya serta menyiapkan sarana dan prasarana dan kelengkapan administrasi pemberian layanan perizinan.
- (2) Seksi Pengolahan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menganalisa serta melaporkan data perizinan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 19
Bidang Pengendalian mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis serta pelaksanaan pengendalian penanarnan modal dan usaha lainnya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 20
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengendalian mempunyai fungsi:
- a. Pengumpulan dan pengolahan data, pengkajian, penyusunan serta perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penanaman modal dan perizinan usaha Iainnya;
- b. Penyusunan rencana pengendalian penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan usaha lainnya; .
- c. Pembentukan tim pengendalian dan penanganan masalah penanaman modal dan perizinan usaha lainnya;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan penanaman modal dan perizinan usaha lainnya;
- d. Pelaksanaan survey dan verifikasi atas permohonan perizinan/non perizinan;
- f. Pengkajian dan perumusan penyelesaian masalah penanaman modal dan perizinan usaha lainnya;
- h. Pembuatan evaluasi dan pelaporan pelak.sanaan tugas Bidang Pengendalian;dan
- g. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian;
- i. Pelaksar .. aan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 21
- (1) Bidang Pengendalian terdiri atas 2 (dua) Seksi yaitu a. Seksi Pengawasan dan Pengaduan; dan
- (2) Seksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian.
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 22
- ( 1) Seksi Pengawasan dan Pengaduan sebagaiamana dimak.sud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, melakukan pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan izin usaha lainnya serta pemberian sanksi pelanggaran perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
.,
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melakukan pengkajian dan perumusan kebijakan dan peraturan dalam rangka evaluasi perizinan penanaman modal dan izin usaha lainnya serta mengkoordinasikan, menginventarisasi, mengkaji dan menyiapkan rumusan solusi penanganan dan pemecahan masalah penanaman modal dan izin usaha lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 23
- (1) Dilingkungan Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan ## BAB III
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 24
KETENTUAN LAIN-LAIN
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 25
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
... , .. •··-···
•'•
�
·-•·'-""' .,, ... , ... •'
'.
; ,, , ., .•• ··''·-"-•·
�
�
-··· ..•
,,..,...;.,\_,,,,&lt;,t:,U..j,-' , ...
-..-.1 •.
,0,1'°"1·,sa
�
·h..J •••
.:.,;:.1-,,t...
�
.•-"'·' .• :, ...•.
··TcSI&amp;=·,.,,
\
\
I
·,L·r·"
�
u,...:..
�
.
�
\
:
··•"·•!'"' ·•
..
�
11&lt;.1
..
LI..LI :,.;, •-
l
I
\
.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 26
Pada saat .. Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bu ton Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Penetapan: Diundangkan di Buranga pada tanggal 10- J2016 BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR 3