PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor 10 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN (berlaku 8 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,
- a. bahwa pembangunan di bidang ketenagakerjaan diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dengan tidak mengesampingkan keberadaan perkembangan dunia usaha di daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkayang perlu diatur, sehingga terpenuhinya hakhak dan perlindungan yang mendasar bagi Tenaga Kerja guna mewujudkan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha;
- c. bahwa untuk mewujudkan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya perlu melakukan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan pemberian jaminan perlindungan atas hak-hak tenaga kerja dengan tidak mengesampingkan keberadaan perkembangan dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
24. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perusahaan adalah:
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pengusaha adalah:
- a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
- c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
8. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
9. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
11. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
12. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin yang diberikan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
15. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
16. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang telah dikembangkan secara tradisional, sederhana dan proses pengenalannya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan dan mata pencaharian pokok masyarakat tertentu.
17. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bursa kerja di satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan yang melakukan kegiatan memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, memberi penyuluhan dan bimbingan jabatan serta pengaturan dan penempatan pencari kerja.
18. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang memperoleh izin tertulis dari Menteri yang membidangi tenaga kerja untuk melaksanakan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar Negeri.
19. Upah adalah Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut Perjanjian Kerja, kesepakatan atas peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan agi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah/akan dilakukan.
ASAS DAN TUJUAN
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan ketenagakerjaan berasaskan:
- a. keterbukaan;
- b. kekeluargaan;
- c. keadilan;
- d. terpadu;
- e. persamaan tanpa diskriminasi; dan
- f. kepastian hukum.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Penyelenggaraan ketenagakerjaan bertujuan:
- a. melaksanakan perencanaan tenaga kerja secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan;
- b. mewujudkan tenaga kerja yang produktif dan memiliki kompetensi kerja agar mampu berkompetisi dalam bursa tenaga kerja;
- c. menetapkan kebijakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri secara terpadu;
- d. mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dalam dunia usaha di Daerah;
- e. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja; dan
- f. memberikan jaminan kepastian hukum pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup penyelenggaraan ketenagakerjaan meliputi:
- a. perencanaan dan sistem informasi terpadu ketenagakerjaan;
- b. pelatihan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja;
- c. pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- d. pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
- e. pengawasan ketenagakerjaan.
HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA
Pasal 5
Tenaga kerja berhak:
- a. penghormatan atas martabatnya;
- b. perlindungan hukum;
- c. mendapatkan upah yang layak;
- d. tidak diskriminasi; dan
- e. mendapatkan peningkatan keterampilan dan keahlian.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA
Pasal 6
Tenaga kerja berkewajiban:
- a. menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibanya;
- b. menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi; dan
- a. bekerja keras sesuai dengan bidang dan kemampuannya untuk perusahaan.
PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI TERPADU KETENAGAKERJAAN
BAB V - PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI TERPADU KETENAGAKERJAAN
Pasal 7
- (1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Tenaga Kerja Daerah.
- (2) Rencana Tenaga Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui Perencanaan Tenaga Kerja.
- (3) Rencana Tenaga Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. persediaan tenaga kerja;
- b. kebutuhan tenaga kerja;
- c. neraca tenaga kerja; dan
- d. arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan.
- (4) Perencanaan Tenaga Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi vertikal dan lembaga terkait.
- (5) Rencana Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana jangka menengah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
- b. rencana jangka pendek disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
BAB V - PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI TERPADU KETENAGAKERJAAN
Pasal 8
- (1) Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun ## BAB VI PELATIHAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Bagian Kesatu Peserta Pelatihan
BAB V - PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI TERPADU KETENAGAKERJAAN
Pasal 9
- (1) Setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
- (2) Untuk dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis dan tingkat program yang akan diikuti.
- (3) Peserta pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental tertentu dapat diberikan pelayanan khusus sesuai dengan derajat kecacatannya.
- (4) Peserta pelatihan kerja yang telah menyelesaikan program pelatihan dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat pelatihan.
Bagian Kedua Lembaga Pelatihan
BAB V - PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI TERPADU KETENAGAKERJAAN
Pasal 10
- (1) Lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan berbagai macam latihan kerja bagi masyarakat dengan
BAB V - PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI TERPADU KETENAGAKERJAAN
Pasal 11
- (1) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dilaksanakan oleh perorangan atau badan hukum diluar Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang sudah mendapatkan izin dapat menambah dan/atau mengurangi program.
- (4) Penambahan dan pengurangan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin penambahan dan/atau pengurangan program dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian izin Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dan Swasta sebagaimana pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI TERPADU KETENAGAKERJAAN
Pasal 12
- (1) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib mendaftarkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dan Swasta didirikan dan diselenggarakan di Daerah.
- (3) Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan program pelatihan yang diselenggarakan dalam satu tahun kepada SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dan Swasta yang telah menyelenggarakan pelatihan wajib memberikan sertifikat kepada peserta pelatihan yang dinyatakan lulus sesuai dengan program yang diikuti.
- (5) Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dan Swasta dilarang memberikan sertifikat pelatihan tanpa melalui mekanisme pelatihan kerja.
- (6) Setiap SKPD yang melaksanakan pelatihan kerja wajib dilaksanakan di Lembaga Pelatihan Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang terdaftar.
BAB V - PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI TERPADU KETENAGAKERJAAN
Pasal 13
- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan sementara pelaksanaan program pelatihan kerja apabila:
- a. menggunakan instruktur yang tidak bersertifikat sesuai dengan program;
- b. Lembaga Pelatihan Swasta yang tidak memiliki izin penyelenggaraan pelatihan;
- c. menggunakan tenaga pelatihan yang tidak memiliki kualifikasi kompetensi sesuai dengan program;
- d. melaksanakan pelatihan tidak sesuai dengan program;
- e. substansi materi pelatihan kerja tidak seimbang antara teori dan praktek;
- f. jangka waktu pelatihan kurang dari 120 jam pelajaran per program pelatihan; atau
- g. menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja tidak sesuai dengan program.
- (2) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan disertai alasan dan saran perbaikan.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saran perbaikan tidak dipenuhi dan dilengkapi, maka dikenakan sanksi penghentian program pelatihan.
- (4) Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah daerah dan Swasta yang tidak mentaati dan tetap melaksanakan program pelatihan kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberhentian sementara hingga pencabutan izin sebagaimana pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI TERPADU KETENAGAKERJAAN
Pasal 14
- (1) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
BAB V - PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI TERPADU KETENAGAKERJAAN
Pasal 15
- (1) Setiap pengusaha memberikan kesempatan kepada pekerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas dan bidangnya.
- (2) Setiap Perusahaan wajib melaksanakan pelatihan kepada pekerja atau buruh, apabila jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan melebihi 100 orang.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Bagian Keempat Pendanaan Pelatihan Kerja
BAB V - PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI TERPADU KETENAGAKERJAAN
Pasal 16
- (1) Pendanaan sistem pelatihan kerja, baik menyangkut pembinaan maupun penyelenggaraanya dilaksanakan ## BAB VII
PENEMPATAN TENAGA KERJA
Bagian Kesatu Informasi Pasar Kerja
BAB V - PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI TERPADU KETENAGAKERJAAN
Pasal 17
- (1) SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan melaksanakan pengumpulan informasi pasar kerja untuk disebarluaskan ke masyarakat.
- (2) Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan dianalisa serta disebarluaskan melalui:
- a. lembar bursa tenaga kerja yang dipasang pada papan bursa kerja atau papan pengumuman lainnya pada SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan;
- b. pasar bursa kerja (job fair);
- c. media cetak/elektronik; dan/atau
- d. pameran kesempatan kerja.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang kebutuhan tenaga kerja dan persediaan tenaga kerja serta keterangan lain yang berkaitan dengan pasar kerja.
- (4) Publikasi tentang informasi bursa tenaga kerja dan pameran kesempatan kerja dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan swasta yang berbadan hukum.
- (5) Informasi bursa tenaga kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan izin dari SKPD yang terkait dengan ketenagakerjaan.
- (6) Untuk dapat melaksanakan kegiatan pameran kesempatan kerja, penyelenggara wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. penyelenggara kegiatan berbadan hukum;
- b. peserta kegiatan adalah perusahaan pemberi kerja;
- c. melampirkan data jumlah dan syarat lowongan pekerjaan serta rencana penempatan dari pemberi kerja; dan
- d. tidak memungut biaya kepada pencari kerja dengan cara apapun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan publikasi informasi bursa tenaga kerja yang diselengarakan oleh pemerintah daerah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja
BAB V - PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI TERPADU KETENAGAKERJAAN
Pasal 18
- (1) Perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja dapat merekrut sendiri atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.
- (2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan;
- b. LPTKS; dan/atau
- c. BKK.
BAB V - PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI TERPADU KETENAGAKERJAAN
Pasal 19
LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, wajib memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB V - PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI TERPADU KETENAGAKERJAAN
Pasal 20
- (1) LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, hanya dapat memungut biaya penempatan dari pengguna dan dari tenaga kerja untuk golongan dan jabatan tertentu.
- (2) Golongan dan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. golongan pimpinan dengan jabatan manajer atau yang sederajat;
- b. golongan supervisi dengan jabatan supervisor atau yang sederajat;
- c. golongan pelaksana dengan jabatan operator atau yang sederajat;
- d. golongan profesional dengan syarat pendidikan strata satu (SI) ditambah pendidikan profesi; dan
- e. golongan pekerja atau penata laksana rumah tangga,
- (3) Golongan dan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerima upah sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali upah minimum.
- (4) Besarnya biaya penempatan tenaga kerja yang dipungut dari perusahaan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dengan LPTKS.
- (5) Besarnya biaya penempatan tenaga kerja yang dipungut dari tenaga kerja ditetapkan
BAB V - PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI TERPADU KETENAGAKERJAAN
Pasal 21
- (1) Setiap pimpinan satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja dapat mendirikan BKK.
- (2) Penempatan tenaga kerja wajib diselenggarakan bagi alumni satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja.
- (3) Untuk mendirikan BKK, pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) BKK wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan kepada SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan.
5. (5)
6. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan: a. struktur organisasi dan nama pengelola BKK;
- b. keterangan atau
PENJELASAN
Pembukaan
tentang sarana kantor untuk melakukan kegiatan antar kerja;
- c. rencana penyaluran tenaga kerja selama 1 (satu) tahun;
- d. izin pendirian dan operasional satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi swasta serta lembaga pelatihan kerja dari instansi yang berwenang; dan
- e. fotokopi sertifikat pemandu bursa kerja.
##
PENJELASAN
Pasal 22
- (1) Pelayanan penempatan tenaga kerja pada SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan dilakukan oleh pengantar kerja. - (2) Petugas pelayanan penempatan pada LPTKS dan BKK, wajib memiliki kemampuan teknis di bidang penempatan tenaga kerja yang dibuktikan dengan pemandu bursa kerja. ## Bagian Ketiga Lowongan Pekerjaan
PENJELASAN
Pasal 23
- (1) Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara tertulis kepada SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan. - (2) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: - a. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan; - b. jenis pekerjaan; - c. jabatan; - d. syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian, dan pengalaman kerja; - e. b