PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 23 Tahun 2015 tentang PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA JAMBI (berlaku 15 September 2015)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
2. dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Angota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dawan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalm APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1744);
Menetapkan :
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 03);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :
1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ## BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD diberikan oleh Pemerintah Kota Jambi setiap tahun.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Jambi.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Besarnya bantuan keuangan yang di berikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penghitungannya ## BAB III PENGHITUNGNAN BANTUAN KEUANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBD Kota Jambi ditetapkan sebagai berikut:
- a. Walikota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kota Jambi yang mendapatkan kursi di DPRD Kota.
- b. Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan secara proporsional yang penghitungannya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 penghitungan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Besarnya nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dan pasal 4 huruf d
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD Kota Jambi dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil pemilu DPRD Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kota Jambi periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. untuk periode pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a;
- b. untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikali dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b.
BAB IV - PENGANGGARAN DALAM APBD
Pasal 8
Bantuan keuangan Kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.
BAB IV - PENGANGGARAN DALAM APBD
Pasal 9
- (1) Bantuan keungan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Jambi dianggarkan dalam APBD setiap tahun oleh pemerintah Kota Jambi.
- (2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik dengan ## BAB V
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
BAB IV - PENGANGGARAN DALAM APBD
Pasal 10
- (1) Pengurus partai politik tingkat Kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesbangpol Kota Jambi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pengajuan permohonan bantuan keuangan dari Kaban Kesbangpol Kota;
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainya;
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
- a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat Kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua umum dan Sekretaris Jendral DPP partai Politik atau sebutan lainya; atau dilegalisir
BAB IV - PENGANGGARAN DALAM APBD
Pasal 11
Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 12

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

## BAB VI

## VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

## Pasal 13

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kota Jambi.
- (2) Tim verifikasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi atau sebutan lainnya.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota, Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Inspektur Kota dan KPU Kota.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Biaya kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota Jambi.

## Pasal 14

- (1) Setelah menerima surat permohonan dari masing-masing partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Tim Verifikasi melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila persyaratan belum terpenuhi, maka berkas permohonan dikembalikan kepada partai politik yang bersangkutan untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Tim Verifikasi akan memproses berkas permohonan sampai persyaratan terpenuhi.

## Pasal 15

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dibuat dalam berita acara;
- (2) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan
- (3) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VII

## PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

## Pasal 16

Penyaluran bantuan keuangan ditransfer ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Kota di laksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Kota dalam hal ini Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi atas persetujuan Walikota.

## Pasal 17

- (1) Ketua partai politik atau sebutan lainnya tingkat Kota menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi;
- (2) Penyampaian tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan;
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VIII

## PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 18

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik;
- (2) Penggunaan utuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima;
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

## Pasal 19

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- a. Pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

## Pasal 20

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, antara lain berupa :

- a. Seminar;
- b. Lokakarya;
- c. Dialog interaktif;
- d. Sarasehan; dan
- e. Workshop.

## Pasal 21

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) berkaitan dengan:

- a. Administrasi umum;
- b. Berlangganan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

## BAB IX

## LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUANAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## Pasal 22

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

## Pasal 23

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan; dan
- (3) Laporan pertanggungjawaban harus melampirkan bukti pendukung yang sah terhadap setiap pembayaran/pengeluaran dana bantuan keuangan yang diterima partai politik.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 24

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran keuangan yang bersumber dari dana APBD disampaikan oleh pimpinan partai politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi Untuk Dilakukan Pemeriksaan.

## Pasal 25

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali disampaikan oleh ketua atau sebutan lainnya partai politk kepada Walikota Kota Jambi setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

## Pasal 26

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 disampaikan oleh ketua partai politik atau sebutan lain kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi selaku pejabat pengelola keuangan Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi.

## Pasal 27

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 terbuka untuk diketahui masyarakat.

## Pasal 28

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dikenakan saksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Walikota.

## Pasal 29

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Jambi hasil pemilu tahun 2009, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Jambi hasil pemilu 2014;
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Jambi hasil pemilu tahun 2014, diberikan terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Jambi hasil pemilu tahun 2014;
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kota Jambi hasil pemilu tahun 2009 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2014;
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Jambi hasil pemilu tahun 2014 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2014.

## Pasal 30

Penghitungan penganggaran dalam APBD Pengajuan, Penyaluran, Penggunaan dan pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang bantuan keuangan kepada partai politik dan ketentuan dalam peraturan Walikota ini.

## Pasal 31

- (1) Dalam hal partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Jambi hasil pemilu tahun 2014 tetapi tidak mendapatkan kursi di DPRD Kota Jambi tahun 2009 atau partai politik yang baru memperoleh kursi di DPRD Kota Jambi hasil pemilu tahun 2014 di tahun anggaran 2014 mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10;
- (2) Surat permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan administrasi;
- (3) Kelengkapan administrasi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) kecuali laporan realisasi penerimaan dan penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Jambi tahun anggaran sebelumnya.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 32

- (1) Untuk tertib administrasi penggunaaan bantuan keuangan partai politik dibentuk :
- a. kelompok kerja yang melakukan menginventanisasi permasalahan, pembinaan admiinistrasi dan pemantauan/monitoring kepada partai politik dalam pengelolaan penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik;
- b. Panitia pelatihan administrasi pertanggujawaban bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan memberikan pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran partai politik dalam pengelolaan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi;
- (3) Panitia pelatihan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan Walikota.

## Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 15 September 2015

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal 15 September 2015

## SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

## DARU PRATOMO