Unknown BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN INVESTASI DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Nomor 3 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN INVESTASI DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (berlaku 21 September 2015)
Pembukaan
Menimbang : a.bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang pedoman
pengelolaan keuangan
Daerah.
Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah perlu
membentuk
Peraturan
Daerah tentang
Investasi
Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Investasi Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan;
Mengingat:1.Udang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentuukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400)
6. Undang-Undanng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812),sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua PERaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN dan
BUPATI HALMAHERA SELATAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN INVESTASI DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
4. Surat Berharga adalah saham dan surat utang;
5. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha;
6. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan;
7. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara;
8. Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman;
9. Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
11. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya;
12. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya;
13. Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
14. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN BENTUK Pasal 2
Pasal 2
- (1) Investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis, sosial dan/atau manfaat lainnya
- (2) Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN BENTUK Pasal 2
Pasal 3
- (1) Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk :
- a. Investasi Surat Berharga dan/atau
- b. Investasi Langsung
- (2) Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, meliputi :
- a. Investasi dengan cara pembelian saham dan/atau
- b. Investasi dengan cara Pembelian Surat Utang
- (3) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, meliputi :
- a. Penyertaan Modal dan/atau;
- b. Pemberian Pinjaman;
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN BENTUK Pasal 2
Pasal 4
- (1) Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), huruf a, dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi
- (2) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), huruf b, dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, social dan/atau manfaat lainnya.
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
BAB III - KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5
- (1)Kepala daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. regulasi;
- b. operasional; dan
- c. supervisi.
BAB III - KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6
Pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sejalan dengan kebijakan pengelolaan investasi secara nasional.
BAB III - KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 7
Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki kepala daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah;
- b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanakan investasi pemerintah daerah; dan
- c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.
BAB III - KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 8
- (1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
- b. mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka investasi pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang pemerintah daerah;
- e. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
- f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
- g. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
- h. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi;dan
- i. melaksanakan investasi dan divestasi pemerintah daerah.
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pengelola investasi.
BAB III - KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 9
- (1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. melakukan monitoring pelaksanaan investasi pemerintah daerah yang terkait dengan dukungan pemerintah daerah;
- b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung.
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi pengawasan.
PENGELOLAAN
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 10
Pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi:
- a. perencanaan investasi;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah;
- d. divestasi; dan
- e. pengawasan.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 11
Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Bagian Kesatu
Perencanaan
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 12
- (1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.
- (2) Perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah.
- (3) Rencana kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 13
- (1) Pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi.
- (2) Analisis investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.
- (3) Penasihat investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Bagian Kedua
Pelaksanaan
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 14
Investasi surat berharga dengan cara pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilaksanakan atas saham yang diterbitkan perseroan terbatas.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 15
- (1) Investasi surat berharga dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (2) Pembelian surat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.
- (3) Opsi pembelian surat utang kembali merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut apabila pemerintah daerah akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 16
Investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 17
- (1) Investasi surat berharga dan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 18
- (1) Pelaksanaan investasi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Badan Layanan Umum Daerah .
- (2) Pelaksanaan Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (4) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 19
- (1) Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan investasi pemerintah daerah.
- (2) Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan posisi portofolio investasi; dan
- b. laporan hasil investasi.
- (3) Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah.
Bagian Ketiga
Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran Dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 20
Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Divestasi
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 21
- (1) Dalam hal investasi pemerintah daerah diperkirakan rugi, pemerintah daerah melakukan divestasi.
- (2) Divestasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 22
- (1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. penjualan saham; dan/atau
- b. penjualan surat utang.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (3) huruf b, berupa kepemilikan atas:
- a. penyertaan modal; dan/atau
- b. pemberian pinjaman.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 23
- (1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, berupa modal dan/atau saham.
- (2) Kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 24
- (1) Penjualan surat berharga berupa penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan surat berharga.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 25
Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan apabila:
- a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;
2. b.terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 26
Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:
- a. imbal hasil (yield) diperkirakan turun;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terdapat kemungkinan gagal bayar.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 27
- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh penasihat investasi.
- (2) Analisis kelayakan oleh penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal :
- a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
- b. tidak sesuai dengan strategi investasi pemerintah daerah.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 28
- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.
- (2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 29
- (1) Hasil divestasi atas seluruh jenis investasi pemerintah daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan divestasi
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 30
- (1) Pengelola Investasi bertanggungjawab dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Hasil pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah dan dilaporkan kepada kepala daerah.
Bagian Kelima
Pengawasan
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 31
- (1) SKPD yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada kepala daerah.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
- (1) Dalam rangka administrasi, investasi Pemerintah Daerah yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati
- (2) Investasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih dahulu dicamtumkan dalam APBD
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Penetapan: Ditetapkan di Labuha Pada tanggal 21 September 2015

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA SELATAN, MUHAMMAD KASUBA

Penetapan: Diundangkan di Labuha Pada tanggal 16 November 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, HELMI SURYA BOTUTIHE, SE. MM NIP. 195650609 198603 1001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 3

Distribusi: Salinan Sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA ( NOMOR 1 TAHUN 2015 ) Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5

Penandatangan: ## BUPATI HALMAHERA SELATAN ## PROVINSI MALUKU UTARA
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2015
ATAS
TENTANG
## PEDOMAN PENYELENGGARAAN INVESTASI DAERAH
## DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
## I. UMUM
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan investasi yaitu penggunaan asset Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, manfaat social maupun manafaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat
Demi kelancaran investasi di Daerah dan berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR ...
PENJELASAN
Pasal 71
ayata ( 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pelaksanaan investasi perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. ## II. PASAL DEMI PASAL