PERATURAN BUPATI MA Nomor 52 Tahun 2017 tentang URAIAN TUGAS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 18 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
S A L I N A N
B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG
URAIAN TUGAS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT ,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Menetapkan
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 84);
M E M U T U S K A N :
: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
10. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Uraian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. menyusun programa Penyuluh Peternakan;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pengawasan mutu, peredaran pengendalian benih ternak;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pembinaan produksi dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- i. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat Veteriner pasca panen dan pengolahan hasil;
- j. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan mengoordinasikan dan membina bidang perbibitan, Produksi dan Pakan;
- k. mengoordinasikan, membina dan mengawasi bidang Kelembagaan, Usaha, prasarana dan sarana ;
- l. memberikan rekomendasi teknis peternakan dan kesehatan hewan;
- m. memantau dan mengevaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan ;
- o. membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran Dinas;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyaian data dan statistik Dinas;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- j. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- k. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- l. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. melaksanakan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian ;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melaksanakan telahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Ketiga Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Uraian tugas Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan usaha, promosi dan investasi peternakan dan kesehatan hewan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan sumber daya manusia, kelembagaan, data dan informasi peternakan dan kesehatan hewan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 1 Seksi Prasarana dan Sarana
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Uraian tugas Seksi Prasarana dan Sarana sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Prasarana dan Sarana;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan prasarana dan sarana;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang prasarana dan sarana dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
- g. melaksanakan, menyiapkan prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan dalam hal hibah kepada kelompokm tani;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2
Seksi Usaha, Promosi dan Investasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Uraian tugas Seksi Usaha, Promosi dan Investasi sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Usaha, Promosi dan Investasi;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan usaha, promosi dan investasi;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang usaha, promosi dan investasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data usaha, promosi dan investasi;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan usaha, promosi dan investasi;
- f. melaksanakan penyiapan bahan promosi dan investasi peternakan dan kesehatan hewan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan proyeksi peta usaha peternakan dan kesehatan hewan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi usaha, promosi dan investasi; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Seksi Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Data
Paragraf 3 dan Informasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Uraian tugas Seksi Sumber Daya manusia, Kelembagaan, Data dan Informasi sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sumber Daya manusia, Kelembagaan, Data dan Informasi;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sumber daya manusia, kelembagaan, data dan informasi;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang sumber daya manusia, kelembagaan, data dan informasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sumber daya manusia, kelembagaan, data dan informasi;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, data dan informasi;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas penyuluhan;
- g. melaksankan koordinasi penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan;
- h. melaksanakan penyajian data dan informasi peternakan dan kesehatan hewan;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi sumber daya manusia, kelembagaan, data dan informasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Keempat Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Uraian tugas Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang perbibitan, produksi dan pakan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perbibitan, produksi dan pakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perbibitan ternak;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan budidaya ternak;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pakan ternak;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perbibitan, produksi dan pakan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 1
Seksi Perbibitan Ternak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Uraian tugas Seksi Perbibitan Ternak sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perbibitan Ternak;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perbibitan ternak;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perbibitan ternak dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perbibitan ternak;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbibitan ternak;
- f. menyusun rencana koordinasipembinaan metode inseminsai buatan (IB) dengan petugas Inseminasi Buatan;
- g. melaksanakan kegiatan IB, PKB, ATR dan kelahiran yang masuk ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan benih/bibit ternak;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- k. menyiapkan draf dan menerbitkan surat-surat keterangan yang berkenaan dengan perbibitan ternak;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan ternak; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2 Seksi Budidaya Ternak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Uraian tugas Seksi Budidaya Ternak sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Budidaya Ternak;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan budidaya ternak;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang budidaya ternak dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data budidaya ternak;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang budidaya ternak;
- f. melaksanakan identifikasi CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) untuk memperoleh nominasi kelompok tani;
- g. melaksanakan sosialisasi peraturan dan perundangundangan untuk kelompok tani terpilih;
- h. melaksanakan pendistribusian bibit ternak kepada kelompok tani terpilih;
- i. melaksanakan pemantauan dan pelaporan ternak pemerintah;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Budidaya ternak ; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 3
Seksi Pakan Ternak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Uraian tugas Seksi Pakan Ternak sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pakan Ternak;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pakan ternak;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pakan ternak dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pakan ternak;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pakan ternak;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan dan peredaran pakan dan hijauan pakan ternak;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- h. menyiapkan bahan, melaksanakan pengawasan pakan dan benih/bibit HPT;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian benih/bibit HPT;
- j. memverifikasi rekomendasi pengujian sampel pakan dalam rangka uji edar;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pakan Ternak; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Uraian tugas Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang peternakan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Peternakan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kesehatan hewan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pasca panen dan pengolahan hasil;
- f. mengoordinasikan dan mengendalikan penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan obat hewan;
- h. menerapkan dan mengawasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medic veteriner ;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan rekomendasi perizinan di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan memberikan bimbingan pasca panen dan pengolahan hasil di bidang peternakan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 1 Seksi Kesehatan Hewan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Uraian tugas Seksi Kesehatan Hewan sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan hewan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kesehatan hewan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesehatan hewan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- h. menyiapkan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanggulangan, penutupan dan pembukaan darah wabah penyakit hewan menular;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- l. menyiapkan bahan dan menelaah rekomendasi penerbitan izin usaha distributor obat hewan;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2
Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Uraian tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kesehatan masyarakat veteriner dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesehatan masyarakat veteriner;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi produk hewan;
- g. menyiapkan bahan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan penularan zoonis;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 3
Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
Uraian tugas Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pasca panen dan pengolahan hasil;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pasca panen dan pengolahan hasil dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pasca panen dan pengolahan hasil;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pasca panen dan pengolahan hasil;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
7. rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan dan/atau pemasukan produk hewan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan pengembangan unit pengelolahan hasil di bidang peternakan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPBO) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (skkp/skp) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. melaksanakan pelayanan dan pengembagan informasi pasar di bidang pasca panen dan pengolahan hasil;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pasca panen dan pengolahan hasil; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 18 Mei 2017

Penandatangan: BUPATI TANAH LAUT, H. BAMBANG ALAMSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 18 Mei 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ## H. SYAHRIAN NURDIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 52