PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274); 3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3330); 4. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611); 5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839); 6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848); 7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( Lembaran Negera RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 ) ; 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3596); 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952); 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang - Undangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 05 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 05) ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka Pengembangan Usaha Industri perlu memberikan pembinaan melalui perizinan bagi setiap orang, badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Industri ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto.
- 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
1
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3330);
4. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( Lembaran Negera RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 ) ;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3596);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang - Undangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 05 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 05) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 Nomor 01).
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 589/MPP/KEP/1999 Tentang Penetapan Jenis - Jenis Industri dalam Pembinaan Masing masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 590/MPP/KEP/10/1999 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri ;
16. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/ M/SK/10/1994 Tentang Penetapan Pedoman Tehnik Pengawasan Pengendalian Dampak Lingkungan Pada Sektor Industri.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Jeneponto.
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Jeneponto ;
- e. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri ;
- f. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
- g. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri ;
- h. Izin Usaha Industri selanjutnya disebut ( IUI ) adalah izin yang diberikan oleh pengusaha / usaha industri untuk melakukan kegiatan industri ;
- i. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto
<!-- formula-not-decoded -->
- (1). Izin Usaha Industri (IUI) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberikan wewenang oleh Bupati ;
- (2). Tata cara pemberian izin sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - OBYEK DAN SUBYEK IZIN USAHA INDUSTRI
Pasal 3
Obyek Izin Usaha Industri adalah setiap pendirian Perusahaan Industri baru maupun perluasan.
BAB III - OBYEK DAN SUBYEK IZIN USAHA INDUSTRI
Pasal 4
Subyek Izin Usaha Industri adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha industri.
BAB IV - JENIS GOLONGAN USAHA INDUSTRI Pasal 5
Pasal 5
Yang termasuk dalam jenis golongan Usaha Industri dalam Peraturan Daerah ini adalah :
Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dengan modal disetor atau kekayaan bersih ( Netto ) seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan Rp. 200.000.000,- ke bawah ;
Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dengan modal disetor atau kekayaan bersih ( Netto ) seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan Rp. 500.000.000,- ke atas.
- a. Golongan Kecil :
- b. Golongan Menengah :
Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dengan modal disetor atau kekayaan bersih ( Netto ) seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-
- c. Golongan Besar :
BAB V - MASA IZIN USAHA INDUSTRI (IUI ) Pasal 6
Pasal 6
- (1). Izin Usaha Industri (IUI) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (2). Izin Usaha Industri (IUI) wajib diperbaharui 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7
Pasal 7
- (1). Struktur tarif digolongan
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7
Pasal 8
Penerimaan pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) seluruhnya disetor ke Kas Daerah secara Bruto sesuai ketentuan Perundang Undangan yang berlaku.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7
Pasal 9
Kepada petugas pemungut diberikan upah pungut / Insentif 5 % (lima Persen ) dari jumlah penerimaan.
BAB VII - WILAYAH PUNGUTAN Pasal 10
Pasal 10
Ritribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Jeneponto.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 11
Pasal 11
- (1). Pungutan Retribusi Izin Usaha Industri tidak dapat diborongkan ;
- (2). Pungutan menggunakan surat penetapan tagihan atau Dokumen lain yang di persamakan.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12
Pasal 12
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang, dikenakan sanksi administrasi berupa 5 persen setiap bulan dari pungutan yang terutang dan ditagih dengan menggunakan surat penetapan Retribusi.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB X - Pasal 13
Pasal 13
- (1). Pembayaran pungutan Retribusi Izin Usaha Industri harus dilunasi sekaligus dimuka ;
- (2). Tata cara penagihan, pembayaran, penyetoran dan pemungutan diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA Pasal 14
Pasal 14
- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XII - PENYIDIKAN Pasal 15
Pasal 15
- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan, dan Dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah menurut hukum yang dipertanggung jawabkan.
4. (3). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Pasal 16
- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku ;
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penetapan: Ditetapkan di : Jeneponto Pada tanggal : 28 Agustus 2003.

Penandatangan: BUPATI JENEPONTO ## BAHARUDDIN BASO TIKA

Penetapan: Diundangkan di : Jeneponto Pada tanggal : 1 September 2003

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO ## H. SYAHRIR WAHAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 95