Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2005 tentang RETIUISNI PELA YANAN PASAR DENGAN RAIHMAT TUMAN YANG MAHA ESA BUA'TI MELA WI, - a. bahwa, berdusurkun pasal I8 uyat (2) huruf au Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubuhun Atus Undang-undang Nomor I8 Tahun 1997 tentang Pajak Dueruh dan Retribusi Daerah, mak Retribui leluyanan l'ear merupal jenis retribui Luerah ubupaten; - b. bahw untuk pemgutan retribusi bagamuna dimaloud puda huruf a di atas per lu diutur dengan perturun Daerah nbputen Melawi. - I. Undang-thndang Noor 8 Tubun 19! tentang Huk Acuna lidana (Lemburun Negara Republik Indonesia Tahu I98 Nor 76, Tambuhun Lemburun Negara Republik Indonesia Nor 209; 2. Lndang-lhndang Nonu 14 [uhun 200 tentang Perubuhan tns Undang-hndang Nomor I8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dun Retribusi Dueruh (Lembarun Neguru Republik ludonesia Tulun 2000 Nomor 246, 'Tambahun Lemburun Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahuan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 7. $. Ullang-dang Noor I Tahun 2004 tentang Perbendaharan Neguru (Lcmburun Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noor 5, Tambuluan Lemburun Negara Republik Indonesia Nome 4355); 6. Undung-Undang Nomor I0 Tuhun 2004 tentang embentukan lerturn l'erunlang-undawan (Lcmbarun Negara Republik Indonesia Tubun 2004 Not S3, Tarn.bahan Lem.bear Negara Republik Indonesia Noor 4349 4% Md Di t 2. T o 4417 e kcpbl ledonces T ahn 2O0-4 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tntang Perhbungan Keuangan Antara Pemerintuh Pusat dan Daerah (Lnbarm Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tunbuhun Lemburun Negara Republik Indonesia Namer 4438); 9. Peraturan Pennerintuh Noor 27 [ulun 1983 tenting Pelak wan lndan-dang Noor M Tahun 198I entang lulu Acuna Piduna (Lemburun Nagura Republik ludoneiu Tahu I9 Noor , Tambuhun Lemburn Negara Republik Indonesia Noor 121), - [0, Peratuan l'emetintuh Nomor 66» Tahun 2604 tentang 4etnibusi Daerah (Lcmburn Negara Republik Indonesia Tah 200l Non 11, Tubuhan Lemburun Negaru Republik lone»ia Nono 419; Dengun Peretujun eram DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa, berdusurkun pasal I8 uyat (2) huruf au Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubuhun Atus Undang-undang Nomor I8 Tahun 1997 tentang Pajak Dueruh dan Retribusi Daerah, mak Retribui leluyanan l'ear merupal jenis retribui Luerah ubupaten;
- b. bahw untuk pemgutan retribusi bagamuna dimaloud puda huruf a di atas per lu diutur dengan perturun Daerah nbputen Melawi.
- I. Undang-thndang Noor 8 Tubun 19! tentang Huk Acuna lidana (Lemburun Negara Republik Indonesia Tahu I98 Nor 76, Tambuhun Lemburun Negara Republik Indonesia Nor 209;
2. Lndang-lhndang Nonu 14 [uhun 200 tentang Perubuhan tns Undang-hndang Nomor I8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dun Retribusi Dueruh (Lembarun Neguru Republik ludonesia Tulun 2000 Nomor 246, 'Tambahun Lemburun Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahuan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
7. $. Ullang-dang Noor I Tahun 2004 tentang Perbendaharan Neguru (Lcmburun Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noor 5, Tambuluan Lemburun Negara Republik Indonesia Nome 4355);
6. Undung-Undang Nomor I0 Tuhun 2004 tentang embentukan lerturn l'erunlang-undawan (Lcmbarun Negara Republik Indonesia Tubun 2004 Not S3, Tarn.bahan Lem.bear Negara Republik Indonesia Noor 4349
'
4% Md Di t 2. T o 4417 e kcpbl ledonces T ahn 2O0-4
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tntang Perhbungan Keuangan Antara Pemerintuh Pusat dan Daerah (Lnbarm Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tunbuhun Lemburun Negara Republik Indonesia Namer 4438);
9. Peraturan Pennerintuh Noor 27 [ulun 1983 tenting Pelak wan lndan-dang Noor M Tahun 198I entang lulu Acuna Piduna (Lemburun Nagura Republik ludoneiu Tahu I9 Noor , Tambuhun Lemburn Negara Republik Indonesia Noor 121),
- [0, Peratuan l'emetintuh Nomor 66» Tahun 2604 tentang 4etnibusi Daerah (Lcmburn Negara Republik Indonesia Tah 200l Non 11, Tubuhan Lemburun Negaru Republik lone»ia Nono 419;
Dengun Peretujun eram
DEWAN PER WAKILAN RAKYAT DAERAH KAIUPATEN MELA WI
dun
BUPATI MELA WI
MEMU'TUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG RETRIBUSI PELA YANAN PASAR Menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi. ' LEMBAKAN DAERAH KABUATEN MELA WI TAHUN 2006 NOMOR 5
PENJELASAN
Pembukaan
NT'ASN
## PERATURAN DAE&amp;AI! KAIIUIATEN MELA WI NOMOR { 'TAIUIN 200S
## TEN TAN(
## RETINISNI PELA YANAN PAAR
## ENIEL ASAN UMUIM
'
Dengan berlal unya Undang-dung Nomar 4 'Tahun 2000 tentung Perubalun atne Undang-undang Nomor I8 Tahun 1997 tentung Pajak Daeruh dun Retribusi dneruh d Undang-undang Nomor 4 Tuhun 2001 tentung lembentukun Kabupaten Melwi d Kabupaten Sekadau di propinsi Kalinantan lurat, pujauk daeruh dan retribusi derah ditetapkan dengan perturan dacrah.
Dlam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan asli Daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah hors dikelola lebih bertanggang jawab, disamping itu lebih meningkatnya pertumbuhan pembangunan didaerah pada dewasa ini maka baik pelayanan maupun elielei fitas dan efisiensi yang berkaitan dengan retribusi perlu meningkatkan mutu jenis pelayanan kepada masyarakat.
titan dengan perihual terscbut sualuh sat sumber kcuangan yang dapat digali oleh eerintah Daerah adalah Retribusi Pelayanan Pusar karena itu Pemerintah paten Melawi menstapkun peraturan Dueruh tcntang Retribusi Pelayanan asar rangka menggali umber-sumber pcndaputan dacruh guna menunjang i gunan.
## ASAN PASAL DEMI PASAL
pasal demi pasal dianggap tidauk perlu karena suduh cukup jlas.
d AMAN LEMBARAN DAERAIH KABUPATEN MELA WI NOMOR (J
I
'