PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 12 Tahun 2016 tentang KERJA SAMA DAERAH (berlaku 16 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KERJA SAMA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi potensi daerah, mempercepat pembangunan daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah, daerah dapat melakukan Kerja Sama Daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan dan mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah, perlu dibentuk pengaturan tentang Kerja Sama Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Paraf Koordinasi
Kabag
Hukum
Setda
Ketua Pansus I
ANIK
SUWARNI,
SH., M.Si.
Dr. MOH. HUSNI
TAHIR
HAMID,
SH., MH
- Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.
Paraf Koordinasi
Kabag
Hukum
Setda
Ketua Pansus I
ANIK
SUWARNI,
SH., M.Si.
Dr. MOH. HUSNI
TAHIR
HAMID,
SH., MH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kerja Sama Daerah dilaksanakan dengan prinsip:
Paraf Koordinasi
Kabag
Hukum
Setda
Ketua Pansus I
ANIK
SUWARNI,
SH., M.Si.
Dr. MOH. HUSNI
TAHIR
HAMID,
SH., MH
- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan antar daerah;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta teknologi yang dimiliki untuk dimanfaatkan bersama;
- d. mempercepat pertukaran dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- f. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- g. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK Pasal 4
Pasal 4
Para pihak yang menjadi subjek dalam Kerja Sama Daerah adalah:
Paraf Koordinasi
Kabag
Hukum
Setda
Ketua Pansus I
ANIK
SUWARNI,
SH., M.Si.
Dr. MOH. HUSNI
TAHIR
HAMID,
SH., MH
- a. Bupati;
- b. gubernur/bupati/walikota di dalam provinsi;
- c. gubernur/bupati/walikota lain; dan
- d. pihak ketiga.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK Pasal 4
Pasal 5
- (1) Objek Kerja Sama Daerah adalah:
- a. Kerja Sama seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah; dan
- b. Kerja Sama penyediaan pelayanan publik.
- (2) Penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelayanan administratif;
- b. pelayanan barang; dan/atau
- c. pelayanan jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah yang akan di Kerja Samakan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK Pasal 4
Pasal 6
- (1) Kerja Sama Daerah terdiri dari:
- a. Kerja Sama antar daerah;
- b. Kerja Sama dengan pihak ketiga; dan
- c. Kerja Sama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri.
- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
Paraf Koordinasi
Kabag
Hukum
Setda
Ketua Pansus I
ANIK
SUWARNI,
SH., M.Si.
Dr. MOH. HUSNI
TAHIR
HAMID,
SH., MH
Kerja Sama Antar Daerah
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK Pasal 4
Pasal 7
- (1) Kerja Sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dilakukan antara:
- a. Daerah dengan Provinsi Jawa Timur;
- b. Daerah dengan kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
- c. Daerah dengan provinsi di luar Provinsi Jawa Timur.
- d. Daerah dengan kabupaten/kota di luar wilayah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas Kerja Sama wajib dan Kerja Sama sukarela.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK Pasal 4
Pasal 8
- (1) Kerja Sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain yang berbatasan langsung dengan Daerah.
- (2) Kerja Sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan:
- a. yang memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
- b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK Pasal 4
Pasal 9
Kerja Sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain, baik yang berbatasan maupun tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
Paraf Koordinasi
Kabag
Hukum
Setda
Ketua Pansus I
ANIK
SUWARNI,
SH., M.Si.
Dr. MOH. HUSNI
TAHIR
HAMID,
SH., MH
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK Pasal 4
Pasal 10
- (1) Bentuk Kerja Sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah:
- a. Kerja Sama pelayanan bersama;
- b. Kerja Sama pelayanan antar daerah;
- c. Kerja Sama pengembangan sumber daya manusia;
- d. Kerja Sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. Kerja Sama perencanaan dan pengurusan;
- f. Kerja Sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
- g. Kerja Sama pertukaran pelayanan;
- h. Kerja Sama pemanfaatan peralatan;
- i. Kerja Sama kebijakan dan pengaturan;
- j. Kerja Sama pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Daerah untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; dan
- k. Kerja Sama lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengelolaan bersama.
Bagian Ketiga
Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK Pasal 4
Pasal 11
- (1) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dilakukan antara:
- a. Daerah dengan pihak swasta;
- b. Daerah dengan organisasi kemasyarakatan;
- c. Daerah dengan lembaga non-pemerintah lainnya.
- (2) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan Daerah, pembinaan kemasyarakatan Daerah, dan pemberdayaan masyarakat Daerah.
Paraf Koordinasi
Kabag
Hukum
Setda
Ketua Pansus I
ANIK
SUWARNI,
SH., M.Si.
Dr. MOH. HUSNI
TAHIR
HAMID,
SH., MH
- (3) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus didahului dengan :
- a. pra studi kelayakan;
- b. rencana bentuk Kerja Sama;
- c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
- d. rencana penawaran Kerja Sama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK Pasal 4
Pasal 12
- (1) Bentuk Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah:
- a. Kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. Kerja Sama pemanfaatan aset Daerah;
- c. Kerja Sama investasi;
- d. Kerja Sama infrastruktur; dan
- e. Kerja Sama lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:
- a. hak dan kewajiban para pihak;
- b. jangka waktu kerja sama;
- c. penyelesaian perselisihan; dan
- d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK Pasal 4
Pasal 13
- (1) Kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan Kerja Sama antara Daerah dengan pihak
Paraf Koordinasi
Kabag
Hukum
Setda
Ketua Pansus I
ANIK
SUWARNI,
SH., M.Si.
Dr. MOH. HUSNI
TAHIR
HAMID,
SH., MH
ketiga untuk penyediaan fasilitas yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. Kerja Sama operasional/pemeliharaan;
- b. Kerja Sama pengelolaan; dan
- c. Kerja Sama sewa menyewa.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK Pasal 4
Pasal 14
- (1) Kerja Sama pengelolaan dan pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan Kerja Sama antara Daerah dengan pihak ketiga untuk meningkatkan nilai tambah aset Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Kerja Sama pemanfaatan aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK Pasal 4
Pasal 15
Pengelolaan dan pemanfaatan aset selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK Pasal 4
Pasal 16
Kerja Sama investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan Kerja Sama antara Daerah dengan pihak ketiga untuk melaksanakan usaha patungan.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK Pasal 4
Pasal 17
- (1) Kerja Sama infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan Kerja Sama antara Daerah dengan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur.
Paraf Koordinasi
Kabag
Hukum
Setda
Ketua Pansus I
ANIK
SUWARNI,
SH., M.Si.
Dr. MOH. HUSNI
TAHIR
HAMID,
SH., MH
- (2) Kerja Sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
- a. aset Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada pengelola barang/pengguna barang;
- b. aset Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; atau
- c. aset Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Kerja Sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
- (4) Jenis infrastruktur yang dapat dikerja samakan oleh Daerah dengan badan usaha adalah:
- a. infrastruktur jalan;
- b. infrastruktur pengairan;
- c. infrastruktur air minum;
- d. infrastruktur air limbah;
- e. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- f. infrastruktur ketenagalistrikan;
- g. infrastruktur transportasi; dan
- h. sarana dan prasarana perkeretaapian dan angkutan darat lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Kerja Sama infrastruktur sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK Pasal 4
Pasal 18
Kerja Sama antara Daerah dengan pihak ketiga dalam Kerja Sama penyediaan pelayanan publik, Kerja Sama pengelolaan dan pemanfaatan aset Daerah, dan Kerja Sama infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), wajib dilakukan melalui lelang sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Paraf Koordinasi
Kabag
Hukum
Setda
Ketua Pansus I
ANIK
SUWARNI,
SH., M.Si.
Dr. MOH. HUSNI
TAHIR
HAMID,
SH., MH
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK Pasal 4
Pasal 19
- (1) Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat dilakukan antara:
- a. Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri;
- b. Daerah dengan perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan-badannyadan organisasi/lembaga internasional lainnya;
- c. Daerah dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri;
- d. Daerah dengan badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri; dan
- e. swasta di luar negeri.
- (2) Bentuk Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Kerja Sama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Kerja Sama pertukaran budaya;
- c. Kerja Sama sosial;
- d. Kerja Sama promosi potensi Daerah; dan
- e. Kerja Sama lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK Pasal 4
Pasal 20
- (1) Dalam hal Bupati menerima tawaran Kerja Sama dari lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri, maka Bupati melaporkan dan mengkoordinasikan tawaran tersebut kepada kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri untuk memperoleh persetujuan.
Paraf Koordinasi
Kabag
Hukum
Setda
Ketua Pansus I
ANIK
SUWARNI,
SH., M.Si.
Dr. MOH. HUSNI
TAHIR
HAMID,
SH., MH
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi penandatangan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri.
BAB V - PERSETUJUAN DPRD
Pasal 21
- (1) Rencana Kerja Sama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat wajib mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya Kerja Sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib terhadap Kerja Sama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
BAB V - PERSETUJUAN DPRD
Pasal 22
- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap Kerja Sama Daerah yang membebani daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan Perjanjian Kerja Sama kepada Ketua DPRD dengan memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai:
- a. tujuan Kerja Sama;
- b. objek yang akan diKerja Samakan;
- c. hak dan kewajiban meliputi:
1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kerja Sama; dan
2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
- d. jangka waktu Kerja Sama; dan
Paraf Koordinasi
ANIK
SUWARNI,
SH., M.Si.
Dr. MOH. HUSNI
TAHIR
HAMID,
SH., MH
Kabag
Hukum
Setda
Ketua Pansus I
- e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur dan menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri serta menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.
##
PENJELASAN
Pasal 23
- (1)