PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 18 Tahun 2007 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK KALIMANTAN BARAT BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMORIB TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK KALIMANTAN BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a Peraturan Daerah Kabupaten Malawi;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 3 diatas , ditetapkan Peraluran Daerah Kabupaten Melawi tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi Pada Perseroan Terbatas Bank Kalímantan Barat. perlu
- Mengingat 1 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865);
- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Yang
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republík Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di provinsi Kalimantan Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- 6 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7 Undang
- Uncang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7 Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
- 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 8 Tahun 2005x tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Pemerintahan Daerah menjadi Undang undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN
Venevaokan
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK KALIMANTAN BARAT
BAB | KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Melawi;
- 2 Bupati adalah Bupati Melawi;
- 3 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
- 4 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 5 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD; adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut
- 7 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, daerah.
- 8 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
- 9 Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Lembaga atau Badan Usaha yang dapat dinilai dengan uang .
- Barat.
11. Deviden adalah jasa penyertaan modal yang dapat dinilai saham yang ditanamkan dihitung secara tahunan .
12 Rapat
Pasal 2
PT Bank Kalimantan Barat, adalah pada
- Fo 200000.000.000- ( Dua ratus milyard rupiah)
- membantu meningkatkan daya Bank Kalbar dalam mengembangkan dan mendukung saing
- mendapatkan keuntungan berupa deviden tahunan yang dihitung secara proratelpresentase saham sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 0 ikut serta dalam membantu Bank Kalbar dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah.
JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Bagian Kesatu
Jumlah Penyertaan Modal
BAB III - JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah PT Bank Kalimantan Barat yang harus dipenuhi sampai dengan Tahun 2010 sebesar 2 % dari Rp. 200.000.000.000,- (dua raius milyard rupiah) atau sebesar Rp.4.000.000.00O, (empat milyardr rupiah) . pada
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun 2007 telah disetor sebesar Rp; 1.000.000.000,- (satu milyardr rupiah).
- (3) Sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyardr rupiah) akan dipenuhi paling lama sampai dengan tahun anggaran 2010.
BAB III - JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
Deviden yang diterima dari hasil penyertaan modal dimasukan ke Kas Daerah Kabupaten Malawi sebagai Penerimaan Daerah.
Bagian Kedua
Tata Cara Penyertaan Modal
BAB III - JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Kalimantan Barat dapat dilaksanakan dengan cara:
- Pembelian sejumlah Saham yang sesuai dengan jumlah penyertaan modal sebagaimana cimaksud Pasal 3 pada
- Terjadinya keikutserlaan penyertaan modal dalam bentuk saham; diikuti dengan penilaian presentase nilai saham dari penyertaan modal oleh pemegang saham lainnya.
- C. Penyertaan modal saham dilandasi dengan ikatan perjanjian tersendiri antara pihak Pemerintah Kabupaten Malawi dengan PT Bank Kalbar .
BAB III - JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 6
- (1) Kesediaan Modal sebagai keikutsertaan permodalan di Bank Kalbar dalam bentuk saham; ditetapkan terlebih dahulu dalam mata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh tanggal 2 Oktober 2007 pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI , MARTIN LUTHER D. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 18 ## Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupalen Malawi. Diletapkan di Nanga Pinoh tanggal + oktober 2007 pada

Penandatangan: BUPATI MELAWI, A. SUMAN KURIK
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dala dan iníormasi yang diperoleh dari Bank Kalbar setelah ditelili oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati , sebagai dasar dilaksanakannya penyetoran keikutsertaan modal.
- (3) jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2), harus mendapat persetujuan DPRD dan pelaksanaan pembelian saham tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Bupati dalam proses pembelian saham Bank Kalbar, dapat menunjuk Pejabat yang bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan MOU, kontrak; penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan kapasitas pembelian saham Bank Kalbar .

## BAB IV

## PENGAWASAN

## Pasal 7

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum terhadap Penyertaan Modal Caerah PT Bank Kalimantan Barat. pada
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (4) harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala setiap 4 (empat) bulan lembusan DPRD. pada
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil Penyertaan Modal Daerah PT Bank Kalimantan Barat kepada DPRD. pada
- 4) Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi berhak menarik, menjual dan mengalihkan saham yang selelah mendapatkan persetujuan DPRD.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Hal-hal yang Daerah ini; sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan ketentuan tidak berakibat menambah atau mengurangi jumlah penyertaan modal yang ditetapkan dalam APBD.

Diundangkan di Nanga Pinoh tanggal 2 Oktober 2007 pada

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI ,


MARTIN LUTHER D.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 18

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupalen Malawi.

Diletapkan di Nanga Pinoh tanggal + oktober 2007 pada

BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 18 TAHUN 2007

## TENTANG

## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK KALIMANTAN BARAT

## PENJELASAN UMUM.

Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Guna mencapai sasaran PT Bank Kalimantan Barat untuk masuk kedalam kelompok Bank Regional dan sekaligus Bank Devisa dimaksud , perlu mengatur penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Melawi yang ditetapkan dan dianggarkan setiap tahun dalam APBD Kabupaten Melawi mulai Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2010.

## IL, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 jelas Cukup

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 44