Unknown Unknown Nomor 15 Tahun 2009 tentang SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 15 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,
:
a.
- bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan kewenangan dalam hal penyelengaraan pendidikan, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan PemerintahanDaerahKabupaten/Kota;
- bahwa kewenangan penyelenggaraan pendidikan, dilaksanakan menurut norma-norma pada program pembangunannasional; b.
- bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat yang diarahkan untuk mewujudkanmanusia seutuhnya; c.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagaitentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; D.
- Mengingat 1.
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4301);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4346); 2.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389); 3.
4.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2004Nomor125,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4844);
5.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4586);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 6 .
- 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaandanPengawasanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan PendidikandanKomite Sekolah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : P E R A T U R A N DAERAH T E N T A N G S I S T E M PENYELENGGARANPENDIDIKAN.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;
1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelengara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-UndangDasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah.
4. BupatiadalahBupati SerdangBedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalahDewanPerwakilanRakyatDaerahKabupaten SerdangBedagai.
6. DinasPendidikan adalahDinasPendidikanKabupaten SerdangBedagai.
7. Kantor DepartemenAgama adalah Kantor DepartemenAgama Kabupaten SerdangBedagai.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yangdiberitugas tertentu dibidang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Penyelenggara Pendidikan adalah Pengelolaan Satuan Pendidikan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, BadandanPerorangan.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Satuan pendidikan adalah bentuk layanan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan proses pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ataumasyarakat.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dandiangkatuntukmenunjangpenyelenggaraanpendidikan.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapaitujuantertentu.
15. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusunolehdandilaksanakandimasing-masingsatuanpendidikan.
16. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga independen yang keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat, ulama, wali murid, birokrat, cendikiawan dan kelompok profesi dan perwakilan siswa yang berbasis pada satuan pendidikan atau gabungan beberapa satuan pendidikan, dalam rangka membantu meningkatkan mutu dan layanan pendidikan di tingkatsatuanpendidikan.
17. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam penyelenggaraanpendidikan.
18. Penilaian dan evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaibentuk pertanggungjawabanpenyelenggaraanpendidikan.
19. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan
Pasal 2
Maksud penyelenggaraan pendidikan adalah memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, efektivitas dan efisiensi serta meningkatkanmutudanrelevansi.
Pasal 3
Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah terciptanya pendidikan yang merata, berkeadilan, bermutu, relevan, efektif dan efisien dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman danbertaqwaakepadaTuhanYangMahaEsa,berakhlakmulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi masyarakat yang Pancasilais, Religius, ModemdanKompetitif.
JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
BAB III - JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Pasal 4
Jalur pendidikan mencakup pendidikan formal, non formal dan informal.
BAB III - JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Pasal 5
Jenjangpendidikan formal mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah danpendidikantinggi.
BAB III - JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Pasal 6
Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasikeagamaandankhusus.
BAB III - JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Pasal 7
Jalur, jenjang dan jenis pendidikan diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
PROGRAM WAJIB BELAJAR
BAB IV - PROGRAM WAJIB BELAJAR
Pasal 8
- (1) Anakyangberusia6(enam)tahundapatmengikutipendidikandasar.
- (2) Anak yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun wajibmengikuti pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Pelaksanaan program wajib belajar merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar palingrendahpada jenjang pendidikandasar 12 (dua betas ) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAHASA PENGANTAR
BAB V - BAHASA PENGANTAR
Pasal 9
- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara digunakan sebagai bahasa pengantardalamprosespenyelenggaraanpendidikan.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atauketerampilantertentu.
- (3) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing , peserta didik.
PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB VI - PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10
Pendirian, pengelolaan dan pertanggungjawaban pada setiap satuan pendidikan berpedoman pada Sistem Pendidikan Nasional, Standar Nasional Pendidikandanperaturanperundang-undangan yangberlaku.
BAB VI - PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11
- (1) Pendirian satuan pendidikan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan olehTim.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan KeputusanBupati.
BAB VI - PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12
Pengelolaan pendidikan mencakup semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan dasar dan menengah
BAB VI - PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 13
- (1) Pengelola satuan pendidikan wajib mempertanggungjawabkan secara transparan penyelenggaraan pendidikan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan yang dikelola oleh organisasi atau kelompok masyarakat, maka wajib bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah, MasyarakatdanOrganisasi Induk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban sebagaimanadimaksudpadaayat(1),diatur denganPeraturanBupati.
KURIKULUM
BAB VII - KURIKULUM
Pasal 14
- (1) Kurikulum untuk jenis dan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah,dilaksanakan sesuaidenganStandar Nasional Pendidikan.
- (2) Kurikulum Pendidikan dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/ madrasah di bawahkoordinasidan supervisi:
- a. Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten SerdangBedagai, untukpendidikandasar.
- b. Dinas Pendidikan atau Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi SumateraUtara, untuk pendidikanmenengah.
BAB VII - KURIKULUM
Pasal 15
Kurikulum program paket A, paket B dan paket C serta pengembangan silabusnya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama
BAB VII - KURIKULUM
Pasal 16
- (1) Setiap satuan pendidikan untuk masing-masing jenis dan jenjang, wajib melaksanakankurikulumnasional.
- (2) Jumlah jam pelajaran untuk Pendidikan Agama Islam pada pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Dinas Pendidikan sebanyak 4 (empat)jam.
- (3) Peserta didik non muslim berhak mendapatkan Pendidikan Agama sesuaidenganagama yangdianutnya.
BAB VII - KURIKULUM
Pasal 17
- (1) Setiappesertadidik muslimpada jenjangpendidikandasardanmenengah, wajibberkemampuanmembacadanmenulishuruf Al-qur'an.
- (2) Alokasi waktu penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)danayat(2), dilaksanakanpada kegiataanekstrakurikuler.
- (3) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan Masyarakat dapat membantu ketercapaian berkemampuanmembacadanmenulishurufAl-qur'an.
BAB VII - KURIKULUM
Pasal 18
Pengembangankurikulumdansilabusharus mengintegrasikanhal-hal sebagai berikut:
- a. imandantaqwa(imtaq)serta akhlakmulia;
- b. kewarganegaraan dan kepribadian;
- c. ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek);
- d. estetika, jasmani, olah raga dan kesehatan;
- e. potensi daerah dan kecakapan hidup;
- f. tuntutan dunia usaha dan lapangan kerja.
BAB VII - KURIKULUM
Pasal 19
Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat menambah bahan ajar sesuai dengan ciri khas masing-masing dengan tidak mengurangi jumlah mata pelajaran yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan dantetap
BAB VII - KURIKULUM
Pasal 20
Bahasa, sejarah dan seni budaya daerah diajarkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai mata pelajaran muatan lokal dalam rangka pelestariandanpengembanganbudayadaerah.
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BAB VIII - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pasal 21
- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal,nonformaldan/atauinformal.
BAB VIII - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pasal 22
- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) dan/atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipaan Anak (TPA), Taman PendidikaanQur'an(TPQ),PAUDdan/ataubentuklainyangsederajat.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikankeluarga ataupendidikanyangdiselenggarakanlingkungan.
BAB VIII - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pasal 23
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyusunan program pengembangan kegiatan belajar bagi pendidik anak usia dini pada masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pelaksanaan pengembangan kegiatan belajar bagi pendidikan anak usia dini pada masing - masingsatuanpendidikan.
PENDIDIKAN FORMAL
Bagian Pertama
Pendidikan Dasar
BAB IX - PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 24
- (1) JenjangPendidikanFormalterdiridari:
- a. pendidikan dasar:
- b. pendidikanmenengah:dan
- c. pendidikan tinggi.
- (2) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi,vokasi,keagamaandankhusus.
- (3) Jaiur , jenjang dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/ataumasyarakat.
Bagian Kedua
Pendidikan Menengah
BAB IX - PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 25
- (1) Pendidikanmenengahmerupakanlanjutanpendidikandasar.
- (2) Pendidikanmenengahterdiridari:
- a. pendidikan menengahdanumum;dan
- b. pendidikanmenengahkejuruan.
- (3) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuklainyangsederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalamayat(1)danayat(2)diaturlebihlanjut denganperaturanBupati.
PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
BAB X - PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
Pasal 26
- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukungpendidikansepanjanghayat.
- (2) Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan, keterampilan fungsionaldanpengembangansikapserta pendidikannasional.
BAB X - PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
Pasal 27
Pendidikan Non Formal, terdiri atas ;
- a. Kelompok Belajar, meliputi :
1. pendidikan kesetaraan
2. pendidikan anak usia dini
3. keaksaraan fungsional
- b. Pendidikan Kecakapan Hidup, meliputi :
1. pendidikan pemuda dan pramuka
2. pendidikan khusus
3. pemberdayaan perempuan ( gender )
4. keterampilan dan pelatihan kerja
5. pendidikan jasmani
- c. Kelembagaan, meliputi :
1. lembaga kursus
2. pusat kegiatan belajar masyarakat ( pkbm )
3. yayasan
4. pendidikan lain yang diajukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik
Pendidikan Informal terdiri dari :
- a. pendidikan keluarga; dan
- b. majelis taqlim.
BAB X - PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
Pasal 29
- (1) Kursus dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf (b) diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkanprofesi,bekerja,usaha mandiri.
- (2) Izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan mengacu kepada peraturan danperundang-undanganyangberlaku.
BAB X - PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
Pasal 30
Pemerintah Daerah memfasilitasi penyusunan program dan kegiatan proses belajar mengajar pada setiap satuanpendidikannon formal
PENDIDIKAN KEAGAMAAN
BAB XI - PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 31
- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau kelompok masyarakat , sesuai dengan peraturan perundang undanganyangberlaku.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ( Allah SWT ) , berakhlak mulia ( berbudi pekerti luhur ) yang tercermin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memahami , menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya, serta mampu menghormati agama lain dalamkerangkakerukunanantarumatberagama.
- (3) Pendidikankeagamaandapatdiselenggarakanpada:
- a. jalur pendidikan formal;
- b. jalur pendidikan non formal;dan
- c. jalur pendidikaninformal.
- (4) PemerintahDaerahdapatmembantupembiayaanpendidikankeagamaan
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
BAB XII - PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
Pasal 32
- (1) Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasandanbakatistimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yangputussekolaholehkarena kurangperhatiandandukungandariorang tua serta peserta didik yang kurang berminat melanjutkan ke jenjang pendidikanyanglebihtinggi.
- (3) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil, terbelakang dan/atau mengalami bencana alam, bencanasosial,serta tidakmampusecaraekonomi.
- (4) Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat peduli pendidikan, kalangan dunia usaha dan dunia industri berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraanpendidikanlayanankhusus.
SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Bagian Pertama
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Paragraf 1
Tugas, Hak dan Kewajiban
BAB XIII - SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 33
- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdiankepadamasyarakat.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang prosespendidikanpadasatuan pendidikan.
BAB XIII - SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 34
- (1) PendidikdanTenagaKependidikanberhakmemperoleh:
- a. penghasilan yang pantas dan layak serta jaminan kesejahteraan sosial;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. periindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
- e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) PendidikdanTenagaKependidikanberkewajiban:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif dinamis dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- d. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku , ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keiuarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. menunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai -nilai agama dan etika; dan
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Paragraf 2
Periindungan
BAB XIII - SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 35
- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan periindungan terhadap guru dalam pelaksanaantugas.
- (2) Perlindungansebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi:
- a. perlindunganhukum;
- b. perlindunganprofesi;serta
- c. perlindungankeselamatandankesehatankerja.
BAB XIII - SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 36
Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik,masyarakatdanpihak-pihaklain.
BAB XIII - SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 37
Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf b mencakup:
- a. perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
- c. pembatasan dalam penyampaian pandangan;
- d. pelecehan terhadap profesi; dan
- e. pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
BAB XIII - SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 38
Perlindungankeselamatandankesehatan kerja sebagaimanadimaksuddalam Pasal 35 ayat (2) huruf c mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam,kesehatanlingkungankerja dan/atauresikolain.
Paragraf 3
Standar dan Sertifikasi Pendidik
BAB XIII - SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 39
- (1) Standar Pendidik untuk pendidikanusia dini,pendidikandasar,pendidikan menengah SDLB/ SMPLB/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan Standar NasionalPendidikan.
- (2) Proses standarisasi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuanKeuanganDaerah.
BAB XIII - SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 40
Komposisi dan ketentuan kualifikasi, kompetensi serta sertifikasi tenaga pendidik pada TK/RA atau bentuk lain yang sederajat, disesuaikan dengan StandarNasionalPendidikan.
Bagian Kedua
Sarana Prasarana
BAB XIII - SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 41
- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana prasarana yang meliputi: lahan, ruang, perabot, alat dan media pendidikan, buku serta perlengkapanlainyangdiperlukan.
- (2) Setiap satuan pendidikan harus memenuhi standar minimal prasarana satuan pendidikan yang meliputi lahan, ruang pendidikan, ruang administrasi, ruang penunjang, perabot, alat, media pendidikan dan buku serta perlengkapanlain yangdiperlukan.
- (3) Standar minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan mengacukepada Standar PelayananMinimal yang ditetapkanolehBadan StandarNasionalPendidikan(BNSP).
- (4) Komite Sekolah/Madrasah wajib membantu pengadaan sarana dan prasaranasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan(2).
- (5) Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah dimaksud pada ayat (4) mengacukepadaPeraturanMenteriPendidikan.
BAB XIII - SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 42
Pengadaan buku pelajaran pokok, bahan ajar, fasilitas laboratorium/bengkel kerja dan media pendidikan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga swasta serta organisasi profesi.
Pengadaan danpemanfaatansarana danprasaranapendidikan dilaksanakan dengan
BAB XIII - SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 44
Aset satuan pendidikan yang berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak merupakan prasarana yang dimilikinya untuk kepentingan pendidikan.
Bagian Ketiga
PENDANAAN
BAB XIII - SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 45
- (1) Dana pendidikan dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perorangan, Masyarakat, Dunia Usaha, Dunia Industri, dan pihak lain yangtidakmengikat.
- (2) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidik kedinasan, dialokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang Undang Dasar RepublikIndonesia1945.
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangundanganyangberlaku.
BAB XIII - SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 46
- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pendanaannyamenjaditanggungjawabmasyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan pendanaan untuk pembinaandanpengembangansatuanpendidikanyangdiselenggarakan olehmasyarakat.
BAB XIII - SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 47
Alokasi bantuan Pemerintah Daerah ditetapkan
BAB XIII - SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 48
Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan untuk mengembangkan kegiatan unit produksi dan jasa yang dapat menghasilkan pendapatan guna pengembangan pendidikan bagi satuan pendidikan dimaksud.
PESERTA DIDIK
Bagian Pertama
Hak
BAB XIV - PESERTA DIDIK
Pasal 49
Peserta didik berhak:
- a. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman;
- b. pindah ke program pendidikan sesuai pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara menurutperaturanperundang-undangan yangberlaku.
- c. mendapatkan pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama yangdianutnya dan diajarkanoleh tenaga pendidik yang seagama;
- d. mendapatkan beasiswa bagi peserta didik yang tidak mampu dan bagi siswa yangberbakatdanberprestasi.
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB XIV - PESERTA DIDIK
Pasal 50
Peserta didik wajib mematuhi tata tertib dan norma-norma yang berlaku di lingkungan satuanpendidikanmasing-masing.
PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN
Bagian Pertama
Kewajiban dan Kewenangan
BAB XV - PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN
Pasal 51
PemerintahDaerahwajib :
- (1) MeningkatkanMutuPendidikan,bersama samamasyarakatdanlembaga lembagalainnya.
- (2) Melakukan pembinaan dan pengendalian Mutu Pendidikan yang mencakupinput,proses,outputdanoutcome.
BAB XV - PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN
Pasal 52
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengambil tindakan sesuai dengan peraturanperundang undangan yangberlakuterhadapadanyapenyimpangan dan/ataupelanggaran.
Bagian Kedua
Evaluasi
BAB XV - PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN
Pasal 53
- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara maksimalsebagaibentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikankepada pihak pihakyangberkepentingan.
- (2) Evaluasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
- a. evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantauproses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan
- b. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas kepada pihak pihak yang berkepentingan.
- c. evaluasi kinerja pendidikan oleh pemerintah pusat , pemerintah provinsi,dan pemerintahdaerah.
- d. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesiuntukmenilaipencapaianStandarNasionalPendidikan.
- (3) Standar evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) mengacupada StandarNasionalPendidikan.
Bagian Ketiga
Akreditasi
BAB XV - PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN
Pasal 54
- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan,setiap jalur,jenjang dan jenispendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk melakukan akreditasi terhadap pendidikandasar.
- (3) Kewenangan akreditasi dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud padaayat(1),dilaksanakanolehBAS/M.
- (4) Pendanaanpelaksanaanakreditasi sebagaimana dimaksudpadaayat( 2) dibebankanpadaAPBD. t
- (5) Akreditasi juga dapat dilaksanakan oleh lembaga lain
BAB XV - PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN
Pasal 55
- (1) BAS/M memiliki keanggotaan yang terdiri dari unsur praktisi pendidikan, pakar pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dunia usahadanindustri serta asosiasiprofesipendidikan.
- (2) AnggotaBAS/MdiangkatdandiberhentikandenganKeputusanBupati.
- (3) Masa kerja BAS/M adalah 2 ( dua ) periode, yang masing masing periode selamalimatahun.
BAB XV - PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN
Pasal 56
- (1) BAS/M membentuk tim asesor untuk melakukan penilaian terhadap satuanpendidikan.
- (2) Hasil penilaian tim asesor dipertanggung jawabkan oleh BAS/M kepada Bupati.
- (3) Keputusan status satuan pendidikan hasil akreditasi ditetapkan dengan KeputusanBupati.
- (1) Sertifikasi berbentuk ijazah dan/atau Sertifikat Kompetensi.
- (2) Ketentuan mengenai Sertifikasi disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
Sertifikasi
BAB XV - PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN
Pasal 57
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Pertama
Kewajiban dan Kewenangan
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 58
- (1) Masyarakat wajib berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraanpendidikan.
- (2) Masyarakat wajib memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan PeraturanBupati.
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 59
Pemerintah Daerah memberikan motivasi dan memfasilitasi peran serta masyarakatdalampenyelenggaraanpendidikan.
Bagian Kedua
Dewan Pendidikan, Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah (BMPM) dan Komite Sekolah
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 60
Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk lembaga independen yang berbentuk Dewan Pendidikan , Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah ( BMPM ) dan Komite Sekolah atau bentuk lain yang menjalankan fungsi kemitraandalampenyelenggaraanpendidikan.
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 61
- 1) Dewan Pendidikan , Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah ( BMPM ) bersifat mandiri, Akomodatif, dan aspiratif terhadap prakarsa masyarakat dalamupayameningkatkanmutulayananpendidikan.
- 2) Kepengurusan dan keanggotaan Dewan Pendidikan dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya ditetapkan denganKeputusanBupati.
- 3) Kepengurusan dan Keanggotaan Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah ( BMPM ) dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya ditetapkan oleh Departemen Agama Provinsi SumateraUtara.
- 4) Biaya Operasional Dewan Pendidikan, Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah ( BMPM ) bersumber dari partisipasi masyarakat dan dana lain yangtidakmengikat.
- 5) Pemerintah Daerah dan Departemen Agama dapat memberi bantuan pembiayaan Dewan Pendidikan dan Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah ( BMPM ).
- 6) DewanPendidikanmempunyaiperandanfungsisebagaiberikut:
- a. peranmeliputi:
1. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakanpendidikan;
2. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenagadalampenyelenggaraanpendidikan;
3. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraandan keluaranpendidikan;
4. mediator dalam Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (Legislatif) dengan masyarakat.
fungsi meliputi:
1. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraanpendidikan yangbermutu;
2. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi), Pemerintah Daerah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yangbermutu;
3. menampungdanmenganalisaaspirasi, ide tuntutandariberbagai kebutuhanpendidikan yangdiajukanolehmasyarakat;
4. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada PemerintahDaerahdanDPRDmengenai:
- a. kebijakandanprogrampendidikan;
- b. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
- c. kriteria tenaga pendidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuanpendidikan;
- d. kriteria fasilitas satuan pendidikan;
- e. hal- hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan ;
6. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraandankeluaranpendidikan.
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 62
- (1) Komite Sekolah / Madrasah atau nama lain yang sejenis bersifat mandiri, akomodatif, tanggap ## BAB XVII
KERJA SAMA PENDIDIKAN
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 63
- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai pihak , termasuk Perguruan Tinggi dan Satuan Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan di Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan ketentuanperundang undanganyangberlaku.
- (2) Pemerintah Daerahdan/atau satuan pendidikan memiliki wewenang untuk menjalin kerja sama bidang pendidikan dengan pihak ketiga di Luar Daerah.
BAB XVIII - SATUAN PENDIDIKAN ASING DAN LUAR DAERAH Pasal 64
Pasal 64
- (1) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama Intemasional dan/atau diselenggarakan oleh badan penyelenggara pendidikan yang berpusat di Negara lain , dapat dilakukan di Kabupaten SerdangBedagaidenganpersetujuan/izinBupati.
- (2) Tata cara pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
BAB XVIII - SATUAN PENDIDIKAN ASING DAN LUAR DAERAH Pasal 64
Pasal 65
- (1) Kegiatan Kerja sama pendidikan dapat diselenggarakan selama jangka waktu yangdisepakatibersama.
- (2) Pemerintah Daerah di luar Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, badan dan atau perorangan dapat mendirikan satuan pendidikan atau filial di KabupatenSerdangBedagaiatasprinsipkerja sama.
PENGAWASAN
BAB XIX - PENGAWASAN
Pasal 66
Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikanditugaskankepada :
- a. kordinatorpengawas(Korwas )PendidikanKabupatenSerdangBedagai.
- b. pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh Pengawas Satuan Pendidikan.
- c. pengawasan pada pendidikan non formal dilakukan oleh Penilik Satuan Pendidikan.
BAB XX
SANKSI
BAB XIX - PENGAWASAN
Pasal 67
- 1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat ( 2 ) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuanperaturanperundang undangan yangberlaku.
- 2) Tlngkatansanksisebagaimana dimaksudpada ayat ( 1 )berupa:
- a. Teguran ;
- b. peringatan tertulis ;
- c. penundaanpemberianhakpendidikdantenaga kependidikan ;
- d. penurunanpangkat;dan
- e. pemberhentiandenganhormat;atau
- f. pemberhentiandengantidakhormat.
BAB XIX - PENGAWASAN
Pasal 68
- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalampasal34 ayat(2 ), dikenakansanksisesuaidenganperjanjian kerja ataukesepakatankerjapada masing masingsatuanpendidikan.
- (3) Perjanjian kerja atau kesepakatan keija dimaksud pada ayat ( 1 ) , tidak bertentangandenganperaturandanperundang undanganberlaku.
BAB XIX - PENGAWASAN
Pasal 69
- (1) Penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan tingkatan sanksi yang ditetapkan.
- (2) Tingkatan sanksi sebagaimana dimaksudpada ayat( 1 )berupa :
- a. teguran;
- b. peringatan tertulis ;
- c. pembatasankegiatanpenyelenggaraan satuanpendidikan ;atau
- d. pembekuankegiatanpenyelenggaraan satuanpendidikan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 70
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan , perlu diadakan penyesuaian.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilaksanakan paling lambat 1 (satu)tahun sejakdiberlakukannya Peraturan Daerahini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
;
DiundangkandiSeiRampah padatanggal17Desember2009
SEKRETARISDAERAHKABUPATENSERDANGBEDAGAI
dto
H. HARISFADILLAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2009 NOMOR 15
BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72
PeraturanDaerahinimulaiberiakupadatanggaldiundangkan,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten SerdangBedagai. DitetapkandiSeiRampah padatanggal17Desember2009

Penandatangan: BUPATISERDANGBEDAGAI, dto H.T. ERRY NURADI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
## NOMOR 15 TAHUN 2009
## TENTANG
## SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
## I. PENJELASANUMUM
Bangsa Indonesia telah memiliki peraturan sistem pendidikan yang menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pendidikan , baik yang tercantum dalam Undang Undang Dasar maupun peraturan perundang undangan yang lebih rendah , diantaranya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur penyelenggaraanpendidikansecaraotonom.
Berpedoman pada seluruh peraturan perundang undangan yang berlaku, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Daerah ini pada dasamya mengatur secara umum penyelenggaraan pendidikan di Daerah sebagai dasar dan sekaligus rujukan dalam menentukan kebijakan pengembangan pendidikan dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan masyarakat, baik dalam ruang lingkup daerah , regional, nasionalmaupunintemasional.
Pengelolaan pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai diselenggarakan dengan dilandasi demokratisasi sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan , serta diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak hak azasi manusia. Beberapa hal penting yang mengemuka dalam Peraturan Daerah ini meliputi tanggung jawab , corak keagamaan , corak kedaerahan , peran serta masyarakat ,kerja samapendidikan danpendanaan.
Peraturan Daerah ini memuat arti penting peran serta masyarakat dalam membangun pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah , Orang Tua dan Masyarakat. Optimalisasi peran serta masyarakat ini menjadi kunci keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah. Wujud peran serta masyarakat secara kelembagaan adalah Dewan
k
Pendidikan di tingkat kabupaten dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Di samping itu , dalam Peraturan Daerah ini pun masih disediakan kesempatan untuk membentuk organisasi lain apabila dibutuhkandi masa depan.
Serdang Bedagai sebagai Daerah mayoritas penduduknya beragama Islam, dan sebagai daerah yang mencanangkan gerakan Pembangunan swadaya masyarakat yang dikenal dengan GERBANG SWARA serta membangun masyarakat yang Pancasilais dan Religius , maka corak keagamaan ( religiusitas ) tersebut diatur di dalam Peraturan Daerah ini. Selain itu ditegaskan pula adanya penghapusan dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Hal ini tampak dengan ditempatkannya pendidikankeagamaandalampasaltersendiri.
Untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah, Peraturan Daerah ini menetapkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan diajarkannya sebagai muatan lokal padajenjangpendidikandasardanmenengah.
Pada era otonomi daerah ini, sangat diperlukan adanya kerjasama antar daerah. Sejalandenganhal ini , maka Peraturan Daerah ini mengatur dan memberikan peluang adanya kerjasama antar badan yang bersifat lintas daerah, baik pihak luar mengadakan kegiatan di Kabupaten Serdang Bedagai atau sebaliknya. Bahkan satuan pendidikan asing pun diberikan kesempatan untuk membuka satuan pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk pengendalian kegiatan tersebut, diatur dalam bentuk kerjasama danperizinan.
Pendirian dan proses pendidikan di setiap satuan pendidikan perlu mendapatkanpengendalianmutu. Karena itu diperlukan akreditasi sekolah untuk memberikan jaminan mutu plulusan bagi pengguna lulusan. Lembaga yang berwenang melakukan akreditasi adalah Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAS/M )danlembagadaripihakberwenang.
Aspek pendanaan tetap mengacu pada Ketetapan MPR. Dalam Peraturan daerah ini diatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana pendidikan dalam APBD sebesar 20 % dari Biaya TakLangsungdiluargajidanhonor.Sedangkandana yangberupabantuan kepada satuan pendidikan , diatur dalam block grant maupun Hibah yang lebih memberikan keleluasaan kepada pengelola satuan pendidikan untuk memanfaatkan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan nyata. Disamping itu , setiap satuan pendidikan juga didorong untuk memiliki jiwa entrepreneurship dengan mengembangkan kegiatan produksi dan jasa yang dapat menghasilkan pendapatan, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan pengembangan pendidikan di setiap satuan pendidikan .
## II. PENJELASANPASALDEMIPASAL
## PasaMangka 13
Keterlibatan perwakilan siswa dalam keanggotaan Komite Sekolah / Madrasah dibatasipada jenjangpendidikan menengah
PENJELASAN
Pasal 2
sampaidenganpasal3 :cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 4
Pedidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri