PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO Nomor 13 Tahun 2002 tentang IZIN PEMAKAIAN GERGAJI PIRING, GERGAJI PITA DAN CHAIN SAW PADA INDUSTRI PERKAYUAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
·
·
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG
IZIN PEMAKAIAN GERGAJI PIRING, GERGAJI PITA DAN CHAIN SAW PADA INDUSTRI PERKAYUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITEBO,
- . a. bahwa dalarn rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang bergerak dibidang lndustrt perkavuan, khususnya dalam pemakaian gergaji piring, gergaji pita, dan chain saw, maka untuk pengoperasian perlu diberikan lzin terlebih dahulu;
- b. bahwa untuk menunjang Otonomi Daerah, perlu didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesual dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka untuk pemberian izin tersebut dapat dikenakan biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemakaian . Gergajl Plrlng, Gergaj! Pita dan Chain Saw pada Industrl Perkayuan;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjunq Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 );
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3839 );
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negarn Nomor 3724 );
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3419 );
6. Undang-undang
.
"",,~·
6. Undang-Undang Nornor 23 T ahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 );
7. Undang - undanq Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perlmbanqan Keuanqan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
9. Undanq-undanq Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peleksanaan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (Lernbaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengeloiaan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pernermtah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54! Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. 13, Pereturan Pemerintah Nomor 66 Tehun 2001 tentang Retrlbusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nornor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundanq-undanqan, Bentuk Rancangan Undang-Undng Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILA.N RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
TT .u. BAB
·········
- n. Penyidikan adaiah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan buktl itu membuat teranq pelanqqaran yang terjadl serta menemukan tersanqkanya
- m. Pemeriksaan edaleh serangkaian untuk mencertrnenqurnpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban ## BAB II
OBlEK DAN SUBlEK IZIN
Pasal 2
- (1) Dengan nama izin pemakatan gergajl plrlng , gergajl pita dan chain saw dlpungut biaya sebagai pembayaran atas pemberian izln pemakaian gergaji piring, gergaji pita dan chain saw.
- (2) Subjek izin adalah perorangan I Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan industri pekayuan dengan menggunakan gergaji piring dan gergaji pita serta chain saw
TATA CARA PEMBERIAN IZIN
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 3
- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melakukan kegiatan pemakaian gergaj! pir!ng dan gergaji pita serta chain saw di daerah wa\_jib terlebih dahulu melaporkan dan mendapatkan izin dart Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemohon menyampaikan perrnohonan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Persyaratan admlnlstrasl yang perfu dl!ampirkan dalam permohonan sebaqatmana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
- a. Foto copy KTP.
5. b, Fote copy akt.a Badan Usaha dan Koperasi/KUD.
- c. Foto copy NPWP bagi pemohon Koperasi/KUD 1 CV, PT dan Badan Usaha lainnya.
- d. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
8. e.Foto copy H.O
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
Pasal 4
- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan rnenqqunakan/rnenqoperasikan gergaji piring dan gergaji pita serta chain saw dipungut biaya atas izin yang diberikan.
- (2) Hasii pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disetor setiap bulan ke Kas Daerah mela!ui Bendaherawan khusus penerlma pada Dlnas Pendapaten Daerah.
..
BABV
SESARNYA SIAYA PERIZif'.JAN
Pasa! S
- (1) Besarnya biaya pertzman adalah sebaqat benkut:
- (2) Pemberian izin dengan kapasitas terpasang maksimal 5.500 M 2 /tahun
Rp. 60.000/Unlt/bln
- n. Planner
Rp, 65.000/Unit/bln
- m. Rotary
Rp. 50.000/Unit/bln
- I. Cliper/Hand Cliper
Rp, 45,000/Unit/bln
Rp. 45.000/Unlt/bln
- k. Mesln Moulding
- I. Rift Saw
Rp.
25.000/unit/bln
- j. Cross Cut
Rp. 65.000/unit/bln.
- i. Gergaji pita ukuran 44 ind keatas
Rp. 60.000/unit/bln.
- h. Gergaji Pita ukuran 44 inci
Rp. 55.000/unit/bln
- g. Gergaji pita ukuran 42 inci
- f. Gergaji Pita ukuran 36 inci
Rp. 30.000/unit/bln
Rp.
35.000/unit/bln
Rp. 45.000/unit/bln
- e. Gergaji Pita ukuran 28 inci
- d. Gergaji Pita ukuran 26 inci
Rp. 30.000/Unit/bln.
- c. Gergaji Plrlnq diameter
- 60 cm keatas
Rp. 20.000/Unit/bln.
- b. Gergaji Piring diameter 60 cm kebawah
Rp. 5.000/Unit/bin.
- a. Chain Saw
PENGENDAUAN DAN PEMERIKSAAN
BAB VI - PENGENDAUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 6
Pengendalian dan pemeriksaan dllaksanakan secara terpadu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta Instansi terkait.
SAS VII
KETENTUAN PIDANA
BAB VI - PENGENDAUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 7
- (1) Barang slapa meianggar ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana ..
Pasal
.
Hal-hal yang beium diatur dalam Peraturan Daerah, ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.
Pasal9
KETENTUAN PENUTUP
- i. Mengadakan tindakan ldain rnenurut hukurn yang dapat dipettanggung jawabkan;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum r tersangka dan keluarganya;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan ditanyai sebagai tersangka atau saksi;
- e. Mengambil sidik jari;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan perneriksaan;
- a. Menerima laporan akan pengaduan den seseoranq tentang adenva tindak pidana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
- (1) Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pldana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dapat juga dilakuk.an oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber!aku.
BAB VIII - Pasal8
Pasal 8
## Pasal8
BAB VI - PENGENDAUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP
- i. Mengadakan tindakan ldain rnenurut hukurn yang dapat dipettanggung jawabkan;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum r tersangka dan keluarganya;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan ditanyai sebagai tersangka atau saksi;
- e. Mengambil sidik jari;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan perneriksaan;
- a. Menerima laporan akan pengaduan den seseoranq tentang adenva tindak pidana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
- (1) Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pldana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dapat juga dilakuk.an oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber!aku.
Pasal8
KETENTUAN PENYIDIKAN
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB VIII
Pasal 10
Peratunm Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setJap orang menget.ahulnya, memerlntahkan pengundangan Peraturan Daerah lnl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupat.en Tebo.
Dttet.apkan di MuaraTebo Pada tanggal 18 Nopember 2002
H.A. MADJID MU'AZ
LEMBARAN DAERAH ~8!JPATEN TEBO TAHUN 2002 NOMOR 13
H •• DARKUTNI, SH
SEKRETARIS DAI UPATENTEBO
~
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Muara Tebo Pada tanggal 21 r 2002 •..