PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI SULAWESI SELATAN  LUWU PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN Nomor 3 Tahun 2005 tentang PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR
TAIUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,
- bahwa dalam upaya pencapaian baik jasmani, rohani serta sebagai upaya peningkatan kebugaran dan kesehatan serta dalam rangka pencapaian prestasi bagi masyarakat Kabupaten Luwu maka pembangunan di bidang keolahragaan merupakan bagian pembangunan di daerah;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Kabupaten Luwu. perlu
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kabupaten Luwu perlu dilaksanakan secara terpadu, bersinergi dan berkesinambungan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Mengingat :
BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR :
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani, rohani serta sebagai upaya peningkatan kebugaran dan kesehatan serta dalam rangka pencapaian prestasi bagi masyarakat Kabupaten Luwu maka pembangunan di bidang keolahragaan merupakan bagian pembangunan di daerah;
3
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kabupaten Luwu perlu dilaksanakan secara terpadu, bersinergi dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Kabupaten Luwu.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU dan BUPATI LUWU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekertaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Inspektorat Kabupaten Luwu selanjutnya disebut Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengawasan Fungsional.
8. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI Luwu adalah komite olahraga yang dibentuk oleh organisasi cabang olahraga dan organsisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten Luwu.
9. Komite Olahraga Daerah yang selanjutnya disebut KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Luwu.
10. Olahraga amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan terjadual dalam mengikuti
kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
11. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
12. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
13. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
14. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
15. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
16. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
17. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
19. Keolahragaan Daerah adalah keolahragaan yang ## BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyelenggaraan keolahragaan daerah diselenggarakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penyelenggaraan keolahragaan daerah bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportifitas, disiplin, mempercepat dan membina persatuan dan kesatuan, serta mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa.
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4
Setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga;
- f. mengembangkan industri olahraga;
- g. menggunakan sarana dan prasarana olahraga.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
Setiap masyarakat berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara sarana dan prasarana olahraga serta lingkungan.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Orang tua memberikan dorongan dan dukungan kepada anaknya untuk aktif berprestasi dalam olahraga
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8
Pelaku olahraga mempunyai hak:
- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional; dan
- e. pengolahraga dapat beralih status menjadi olahragawan profesional.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
Kewajiban pelaku olahraga menjujung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan bangsa, mengedepankan sikap sportifitas dan mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku.
Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10
Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11
Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
RUANG LINGKUP OLAHRAGA
BAB IV - RUANG LINGKUP OLAHRAGA
Pasal 12
Ruang lingkup olahraga meliputi :
- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi.
BAB IV - RUANG LINGKUP OLAHRAGA
Pasal 13
- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (3) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
BAB IV - RUANG LINGKUP OLAHRAGA
Pasal 14
- (1) Pemerintahan Daerah dan/atau masyarakat Luwu berkewajiban menggali, membina, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.
- (2) Setiap penyelenggara olahraga rekreasi yang mengandung resiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan mempunyai kewajiban:
- a. mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
- b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga yang bersifat rekreasi dilakukan dengan menggali, mengembangkan dan melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat dan berbasis masyarakat dengan prinsip, mudah, murah, menarik dan bersifat massal.
BAB IV - RUANG LINGKUP OLAHRAGA
Pasal 15
- (1) Pemerintahan Daerah dan/atau masyarakat Luwu berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.
- (2) Pemerintahan Daerah dan/atau masyarakat Kabupaten Luwu dapat mengembangkan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membentuk:
- a. perkumpulan olahraga;
- b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
- d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
- e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
- f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
- g. sistem informasi keolahragaan; dan
- h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk keselamatan dan kesehatan pada tiap penyelenggara olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedik sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan olahragawan.
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
BAB V - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 16
Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip:
- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan suku bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. menjunjung tinggi sportifitas, nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.
BAB V - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 17
Setiap Penduduk mempunyai hak yang sama untuk:
- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga; dan
- f. mengembangkan industri olahraga.
BAB V - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 18
Setiap warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.
BAB V - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 19
Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara sarana danprasarana olahraga serta lingkungan.
BAB V - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 20
- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua memberikan dorongan dan dukungan kepada Anak untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga.
BAB V - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 21
- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.
BAB V - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 22
- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN
Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 23
- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan dasar dan menengah, melalui koordinasi antar instansi terkait.
Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 24
- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun sarana dan prasarana olahraga rekreasi sesuai potensi dan kemampuan sumber daya yang ada di Kabupaten Luwu.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah lokal dan regional yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan festival dan perlombaan olahraga rekreasi nasional dan internasional.
Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 25
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.
- (2) Pelayanan dan pemberian kemudahan meliputi :
- a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga prestasi;
- b. penyediaan sistem informasi keolahragaan; dan
- c. pemberian dan pengalokasian dana untuk pengembangan olahraga prestasi.
Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 26
- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan Prestasi Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga Disabilitas pada tingkat Kabupaten Luwu.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga Disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga Disabilitas di Kabupaten Luwu.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga Disabilitas diselenggarakan
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
BAB VII - PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 28
- (1) Pemerintah Daerah membuat perencanaan keolahragaan Daerah.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan daerah dan rencana operasional keolahragaan daerah.
- (3) Rencana strategis keolahragaan daerah antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, penganggaran, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
BAB VII - PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 29
- (1) Pemerintah daerah wajib mengelola sekurang-kurangnya 1 (satu) cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Penentuan cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati ## BAB VIII PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA
Bagian Kesatu Umum
BAB VII - PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 30
Penyelenggaraan kejuaran olahraga daerah meliputi:
- a. pekan olahraga; dan
- b. kejuaraan olahraga.
Bagian Kedua Pekan Olahraga
BAB VII - PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 31
Pekan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
- a. pekan olahraga wilayah;
- b. pekan olahraga kabupaten;
- c. pekan olahraga pelajar dan Mahasiswa; dan
- d. pekan olahraga disabilitas.
Paragraf 1
Pekan Olahraga Wilayah
BAB VII - PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 32
- (1) Pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
- a. wilayah satu yang terdiri dari Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, dan Kecamatan Suli Barat;
- b. wilayah dua yang terdiri dari Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Bassesangtempe dan Kecamatan Bassesangtempe Utara;
- c. wilayah Tiga yang terdiri dari Kecamatan Ponrang Selatan, Ponrang, Kecamatan Bua Ponrang, dan Kecamatan Bua; dan
- d. wilayah Empat yang terdiri dari Kecamatan Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi dan Kecamatan Lamasi Timur.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali sebelum pelaksanaan pekan olahraga daerah.
Paragraf 2
Pekan Olahraga Kabupaten
BAB VII - PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 33
- (1) Pekan olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, berlangsung di Ibukota Kabupaten setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Peserta pekan olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pemegang medali pada pekan olahraga wilayah.
BAB VII - PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 34
Ketentuan mengenai tujuan Pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) berlaku secara umum terhadap tujuan pekan olahraga Kabupaten.
BAB VII - PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 35
Ketentuan mengenai jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada pekan olahraga Kabupaten.
BAB VII - PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 36
- (1) Pemegang medali pada pertandingan pekan olahraga Kabupaten dibina oleh induk organisasi cabang olahraga bersama KONI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka persiapan mengikuti pekan olahraga provinsi.
Paragraf 3
Pekan Olahraga Pelajar/Mahasiswa
BAB VII - PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 37
- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olahraga pelajar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekan olahraga pelajar diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 38
Pelaksanaan pekan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf d mengikuti pekan pelaksanaan Pekan Olahraga.
Bagian Ketiga Kejuaran Olahraga
BAB VII - PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 39
- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, menjadi tanggung jawab KONI sebagai induk organisasi cabang olahraga dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta kejuaraan olahraga terdiri dari perkumpulan atau klub cabang olahraga.
- (3) Perkumpulan atau klub cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari perwakilan Kecamatan.
BAB VII - PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 40
Cabang olahraga yang dipertandingkan dalam kejuaraan olahraga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 41
- (1) Tempat penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlangsung di Ibukota Kabupaten atau tempat lain.
- (2) Waktu penyelenggaraan kejuaraan olahraga disesuaikan dengan kejuaraan olahraga tingkat Provinsi.
- (3) Jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan disesuaikan dengan ketentuan cabang olahraga masing-masing.
BAB VII - PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 42
Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga wajib melakukan kemitraan dengan induk organisasi cabang olahraga.
BAB VII - PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 43
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan olahraga daerah.
- (2) Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (3) Organisasi olahraga Disabilitas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga diatur dalam Peraturan Bupati.
ORGANISASI
BAB IX - ORGANISASI
Pasal 44
Organisasi keolahragaan di daerah terdiri dari :
- a. KONI; dan
- b. Organisasi cabang olahraga.
BAB IX - ORGANISASI
Pasal 45
KONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dibentuk oleh organisasi cabang olahraga dan merupakan wadah berhimpun organisasi cabang olahraga.
BAB IX - ORGANISASI
Pasal 46
- (1) KONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai tugas :
- a. mengusulkan kepada Bupati rencana program mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
- b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
- c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KONI wajib :
- a. membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- b. mengkoordinasikan organisasi cabang olahraga;
- (3) melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; dan
- (4) menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga tingkat provinsi.
BAB IX - ORGANISASI
Pasal 47
- (1) Pengurus KONI bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas, pengurus KONI harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.
- (3) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan militer serta lembaga penegak hukum.
- (4) Jabatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jabatan yang diperoleh melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat antara lain Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD.
BAB IX - ORGANISASI
Pasal 48
Organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga berbadan hukum yang berkedudukan di daerah.
BAB IX - ORGANISASI
Pasal 49
- (1) Organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai tugas:
- a. membina dan mengembangkan cabang olahraga dan perkumpulan atau klub olahraga;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
- c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
- d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
- e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
- h. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi cabang olahraga wajib :
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan KONI;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga kepada KONI dan Bupati secara berkala;
- e. mempersiapkan tim untuk mengikuti pekan olahraga dan kejuaraan olahraga tingkat provinsi;
- f. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- g. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- h. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi organisasi cabang olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu; dan
- i. mengelola dana sesuai program dan sasarannya ## BAB X
PELAKU
BAB IX - ORGANISASI
Pasal 50
Pelaku olahraga meliputi :
- a. olahragawan;
- b. pembina olahraga; dan
- c. tenaga keolahragaan.
Bagian Kedua
Olahragawan
Paragraf 1
Umum
BAB IX - ORGANISASI
Pasal 51
- (1) Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi :
- a. olahragawan amatir; dan
- b. olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Olahragawan
BAB IX - ORGANISASI
Pasal 52
- (1) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai hak :
- a. meningkatkan prestasi melalui perkumpulan olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi; dan
- d. beralih status menjadi olahragawan profesi.
- (2) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai hak :
- a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog dan ahli hukum;
- b. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan sesuai ketentuan;
- c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari organisasi cabang olahraga; dan
BAB IX - ORGANISASI
Pasal 53
Olahragawan amatir dan olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), berkewajiban :
- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah;
- b. mengedepankan sikap sportifitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan; dan
- c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti.
```
Bagian Ketiga Pembina Olahraga Paragraf 1 Umum
```
BAB IX - ORGANISASI
Pasal 54
Pembina olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi olahraga.
Paragraf 2 Hak dan kewajiban
BAB IX - ORGANISASI
Pasal 55
- (1) Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, ketrampilan, penghargaan dan bantuan hukum.
- (2) Pembina olahraga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
Bagian Keempat
Tenaga Keolahragaan
Paragraf 1
Umum
BAB IX - ORGANISASI
Pasal 56
- (1) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, terdiri atas :
- a. pelatih, guru/dosen;
- b. wasit;
- c. juri;
- d. manajer;
- e. promotor;
- f. administrator;
- g. pemandu;
- h. penyuluh;
- i. instruktur;
- j. tenaga medis dan paramedis;
- k. ahli gizi;
- l. ahli biomekanika; dan
- m. psikolog.
- (2) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan dan/atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian serta kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.
- (3) Pengadaan tenaga keolahragaan dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan tenaga keolahragaan.
Paragraf 2
Hak dan Kewajiban
BAB IX - ORGANISASI
Pasal 57
- (1) Tenaga keolahragaan berhak atas :
- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan ketrampilan melalui pelatihan;
- b. jaminan keselamatan; dan
- c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum dan/atau penghargaan.
- (2) Tenaga keolahragaan berkewajiban :
- a. memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi;
- b. mendapatkan rekomendasi dari organisasi cabang olahraga; dan
- c. mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
BAB IX - SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
Pasal 58
- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah dan Pemerintah daerah.
- (3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus
BAB IX - SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
Pasal 59
Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.
BAB X - PENDANAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 60
- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui APBD setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - PENDANAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 61
- (1) Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana keolahragaan dilaporkan dan/atau diumumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN
BAB XI - PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN
Pasal 62
- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional.
- (3) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama antarlembaga penelitian, baik nasional maupun internasional yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga.
BAB XI - PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN
Pasal 63
- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi:
- a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian;
- b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
- c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
- d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi.
BAB XII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 64
- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan berperan aktif dalam melakukan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan kelembagaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan keolahragaan yang berkaitan antara lain :
- a. organisasi keolahragaan;
- b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
- c. peraturan permainan dan pertandingan;
- d. perlombaan dan pertandingan;
- e. penataran dan pelatihan keolahragaan;
- f. pengenalan, pemantauan tenaga pengembangan bakat, pemanduan dan keolaragaan;
- g. peningkatan prestasi;
- h. penyediaan tenaga keolahragaan;
- i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
- j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
- k. penyediaan informasi keolahragaan;
- l. pemberian penghargaan;
- m. industri olahraga; dan
- n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN
BAB XIII - PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN
Pasal 65
- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan Swasta masyarakat dalam bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
BAB XIII - PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN
Pasal 66
- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan keolahragaan baik pada tingkat kota, provinsi maupun nasional.
- (2) Pemerintah Daerah ## BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA
BAB XIII - PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN
Pasal 67
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri olahraga melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentrasentra pembinaan dan pengembangan industry olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pewujudan kemitraan pelaku industri olahraga dengan media cetak, elektronik dan media lainnya.
BAB XV - PENGHARGAAN
Pasal 68
- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan :
- a. tingkat prestasi yang dicapai;
- b. kemampuan pemberi penghargaan;
- c. tahapan pembinaan; dan/atau
- d. kebutuhan penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
PEMBINAAN, PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAN PERPINDAHAN ATLET
BAB XVI - PEMBINAAN, PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAN PERPINDAHAN ATLET
Pasal 69
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dan perpindahan atlet dari satu daerah ke daerah lain dan/atau dari satu cabang olahraga ke cabang olahraga lain.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan, pengawasan penyelenggaraan keolahragaan dan perpindahan atlet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB XVI - PEMBINAAN, PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAN PERPINDAHAN ATLET
Pasal 70
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan;
- b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intra sektoral, lintas sektoral, dan instansional multi sektoral;
8
1 1 0 7 @
1
1
1 1 44 1 1 90
1 1 H
1 2 ilh 1 1 2 8 1
1 48 2 71 1
3
0
1
1
1
1
g
8
8
2
1
1
1
3
1
1 1 1 8
1
1
7 1 NH
0
8 2
1
|
- c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
- e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Penetapan: Ditetapkan di Belopa pada tanggal

Penandatangan: BUPATI LUWU, A. MUDZAKKAR

Penetapan: Diundangkan di Belopa pada tanggal

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU ## SYAIFUL ALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2015 NOMOR NOMOR REGISTRASI Lenovoputih/E/Tian/Ranperda/Revisitigaprovinsi
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR
## TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
## I. UMUM
Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dalam bidang keolahragaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, penyelenggaraan keolahragaan di Daerah diatur dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam sistem keolahragaan nasional.
Penyelenggaraan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan berbagai aspek dan tuntutan perubahan global, sehingga sudah saatnya Pemerintah memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematik, holistik, dan berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional sebagai strategi nasional untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Penyelenggaraan keolahragaan sebagai bagian dari suatu bangunan sistem keolahragaan nasional mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional, dan olahraga bagi penyandang cacat, sarana olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi.
Dilandasi semangat otonomi daerah diharapkan Peraturan daerah ini bisa menjadi upaya Pemerintah Daerah dalam upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani, rohani serta sebagai upaya peningkatan kebugaran dan kesehatan dalam rangka pencapaian prestasi bagi masyarakat Kabupaten Luwu kedepannya. Dengan adanya peraturan ini maka pembangunan di bidang keolahragaan merupakan bagian pembangunan di daerah yang meliputi pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang pemerintah kabupaten (Bupati) dengan induk organisasi cabang olahraga kabupaten serta masyarakat umum. Dengan adanya kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Induk Organisasi Olahraga Kabupaten Luwu dalam hal ini KONI Luwu maka diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi
penyelenggaraan urusan pemerintahan, mutu pelayanan publik di bidang keolahragaan, dan pembinaan dan pengembangan potensi unggulan daerah melalui partisipasi aktif masyarakat. Peraturan daerah ini diarahkan untuk adanya pembinaan dan pembibitan atlet-etlet daerah yang dimulai dari daerah-daerah (desa, kelurahan dan kecamatan) dengan adanya Pekan Olahraga yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan serta mencegah penyelenggaraan industri olahraga profesional berorientasi pada bisnis semata (business-oriented) yang mengabaikan kepentingan olahragawan, pelaku olahraga, dan masyarakat luas.
Peraturan daerah ini meletakkan landasan pengaturan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga yang meliputi pembinaan, pengembangan serta pengawasan pelaksanaan keolahragaan di Kabupaten Luwu disertai dengan adanya pemberian dana hibah dari Pemerintah Daerah.
Bahwa sumber daya manusia dan sarana prasarana keolahragaan baik itu olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi yang berada di Daerah belum dikelola secara baik, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pelaku olahraga, organisasi olahraga, peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan keolahragaan di Daerah.
```
II. Pasal Demi Pasal
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas ```
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak khususnya dalam hal keolahragaan.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 41
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 42
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 43
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 44
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 45
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 46
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 47
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 48
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 49
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 50
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 51
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 52
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 53
Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 70
Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR ... Lenovoputih/E/Tian/Ranperda/Revisitigaprovinsi