PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER Nomor 1 Tahun 2015 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015 - 2035 (berlaku 22 April 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 - 2035.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
- telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
22. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
27. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
29. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
30. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
31. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
32. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
33. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).
34. Undang -undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
35. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan kawasan pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5468);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Program Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
61. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;
62. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
63. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;
64. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
65. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 beserta perubahannya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
66. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
67. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019
68. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
69. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
70. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 631/KPTS/M/2009 Tahun 2009 Tentang Status Jalan
Nasional;
71. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
72. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
73. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : Sk.930/AJ.401/DRJD/2007 tentang Penetapan Nomor Rute Jalan Nasional di Pulau Jawa;
74. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
75. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/104/KPTS/ 013/2011 Tahun 2011 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut statusnya sebagai Jalan Provinsi;
76. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 20, Seri E);
77. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
78. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER dan
BUPATI JEMBER
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015 - 2035.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Jember.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
7. Visi adalah pandangan jauh kedepan, kearah mana dan bagaimana Kabupaten Jember akan dibawa dan berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
18. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Jember adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Jember.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan ## BAB II
RUANG LINGKUP, MUATAN DAN FUNGSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Ruang lingkup wilayah yaitu Kabupaten Jember, dengan batas-batas administrasi meliputi :
- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Banyuwangi
- c. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Lumajang
- (2) Muatan RTRW meliputi :
- a. Asas, Visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- g. Hak dan kewajiban dan peran serta masyarakat;
- h. Kelembagaan;
- i. Ketentuan lain - lain;
- j. Ketentuan peralihan; dan
- k. Ketentuan penutup
- (3) Fungsi RTRW Kabupaten Jember sebagai pedoman :
- a. Penyusunan RPJPD;
- b. Penyusunan RPJMD;
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
- d. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kecamatan;
- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. Penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.
ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Asas, Visi dan Misi
Paragraf 1
Asas
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 3
Penataan RTRW diselenggarakan
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 4
Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan wilayah melalui pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal dalam pembangunan berkelanjutan.
Misi
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 5
Misi Penataan Ruang adalah mewujudkan :
- a. Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- b. Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- c. Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- d. Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- e. Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- f. Optimalisasi potensi sumber daya wilayah.
Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 6
Penataan ruang Kabupaten Jember bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal.
Bagian Ketiga
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
Paragraf 1
Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 7
- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :
- a. Pengembangan agribisnis dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- b. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
- d. Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat kegiatan secara berhirarki;
- e. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif;
- f. Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
- g. Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana;
- h. Pengembangan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah;
- i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
- j. Pengelolaan kawasan pesisir.
Paragraf 2
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 8
- (1) Pengembangan agribisnis dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, dengan strategi meliputi :
- a. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi bahan baku lokal;
- b. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian;
- c. Mengembangkan kawasan agropolitan;
- d. Mengembangkan agribisnis pada sentra-sentra produksi;
- e. Mengembangkan pusat pemasaran hasil komoditas kabupaten; dan
- f. Mengembangkan pertanian terpadu ramah lingkungan.
- (2) Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, dengan strategi meliputi :
- a. Mengembangkan kawasan daya tarik wisata unggulan;
- b. Mengembangkan agrowisata;
- c. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
- d. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan; dan
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
- (3) Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c, dengan strategi meliputi :
- a. Mengembangkan jalan penghubung perkotaan dan perdesaan;
- b. Mengembangkan sumberdaya energi listrik dan meningkatkan infrastruktur pendukung;
- c. Meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi;
- d. Mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumberdaya air; dan
- e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
- (4) Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat kegiatan secara berhirarki sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 pada ayat (2) huruf d, dengan strategi meliputi :
- a. Mengembangkan pusat kegiatan yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran produk pertanian dan pariwisata;
5. b.Meningkatkan peran fungsi kawasan perkotaan;
- c. Mengembangkan kawasan perdesaan sesuai dengan potensi masingmasing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan; dan
7. d.Meningkatkan sinergitas keterkaitan kegiatan ekonomi wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan.
- (5) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf e, dengan strategi meliputi :
- a. Menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
- b. Mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan tidak dan/atau kurang produktif.
- (6) Peningkatan pelestarian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, dengan strategi meliputi :
- a. Mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan;
- b. Memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi; dan
- c. Meningkatkan potensi sumberdaya alam dan buatan di kawasan lindung dengan pengembangan agrowisata, budidaya dan ekowisata.
- (7) Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, dengan strategi meliputi :
- a. Saat prabencana
- b. Saat terjadi bencana tanggap darurat; dan
- c. Saat pasca bencana
- (8) Peningkatan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, dengan strategi meliputi :
- a. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan;
- b. Melestarikan upacara tradisional seni dan budaya; dan
- c. Menjaga dan melestarikan kawasan sosial budaya.
- (9) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i, dengan strategi meliputi :
- a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun;
- c. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
- d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan milik tentara nasional indonesia dan kepolisian.
Pengelolaan kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
- (2) huruf j, dengan strategi meliputi :
- a. Mengembangkan kawasan minapolitan;
- b. Menjaga kelestarian ekosistem kawasan pesisir;
- c. Meningkatkan kegiatan kepariwisataan di kawasan pesisir;
- d. Meningkatkan kegiatan perikanan di kawasan pesisir; dan
- e. Konservasi wilayah pesisir.
BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 9
- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi :
- a. Rencana sistem pusat kegiatan; dan
3. b.Rencana sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Penetapan: Ditetapkan di Jember pada tanggal 22 April 2015

Penandatangan: BUPATI JEMBER, MZA DJALAL

Penetapan: Diundangkan di Jember pada tanggal 14 Juli 2015

Penandatangan: SEKRETARIS KABUPATEN JEMBER, SUGIARTO, SH Pembina Utama Madya NIP. 19580609 198603 1 013 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 098 - 1/2015

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: a.n. SEKRETARIS KABUPATEN ASISTEN PEMERINTAHAN u.b.

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, HARI MUJIANTO, SH.,MSi Pembina Tingkat I NIP. 19610312 198603 1 014
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

## Rencana Sistem Pusat Kegiatan

## Pasal 10

- (1) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Sistem perkotaan; dan
- b. Sistem perdesaan.
- (2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. PKW;
- b. PKLp; dan
- c. PPK.

## Pasal 11

- (1) PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi :
- a. Pusat pemerintahan;
- b. Pusat perdagangan dan jasa;
- c. Pusat pendidikan; dan
- d. Pusat kesehatan.
- (2) PKW Jember meliputi :
- a. Kecamatan Kaliwates
- b. Kecamatan Patrang
- c. Kecamatan Sumbersari.

## Pasal 12

- (1) PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi :
- a. Pemerintah kecamatan;
- b. perdagangan dan jasa;
- c. Pendidikan menengah;
- d. Jasa pariwisata;
- e. Pertanian;
- f. Pelayanan sosial;
- g. Pelayanan ekonomi skala regional;
- h. Pengembangan permukiman; dan / atau

- i. Peruntukan industry.
- (2) PKLp meliputi :
- a. Perkotaan Balung;
4. b.Perkotaan Ambulu;
- c. Perkotaan Tanggul; dan
6. d.Petaan Kalisat.

## Pasal 13

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (2) huruf c mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi :
- a. Pemerintah kecamatan;
- b. Pertanian;
- c. Pendidikan dasar;
- d. Peternakan;
- e. Pariwisata;
- f. Perkebunan;
- g. Pelayanan sosial; dan/atau
- h. Pelayanan ekonomi skala kecamatan atau beberapa desa.
- (2) PPK meliputi:
- a. Perkotaan Kencong;
12. b.Perkotaan Rambipuji;
- c. Perkotaan Mayang; dan
14. d.Perkotaan Arjasa.

## Pasal 14

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b berupa PPL.
- (2) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi :
- a. Pemerintah kecamatan;
4. b.Pusat pemerintahan desa;
- c. Pusat permukiman desa;
6. d.Pertanian;
- e. Agropolitan;
- f. Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar desa; dan
- g. Pendukung aktivitas wisata.

## (3) PPL meliputi :

- a. Perdesaan Puger Kecamatan Puger;
- b. Perdesaan Gumukmas Kecamatan Gumukmas;
- c. Perdesaan Jombang Kecamatan Jombang;
- d. Perdesaan Umbulsari Kecamatan Umbulsari;
- e. Perdesaan Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari;
- f. Perdesaan Tempurejo Kecamatan Tempurejo;
- g. Perdesaan Wuluhan Kecamatan Wuluhan;
- h. Perdesaan Jenggawah Kecamatan Jenggawah;
- i. Perdesaan Sumberbaru Kecamatan Sumberbaru;
- j. Perdesaan Semboro Kecamatan Semboro;
- k. Perdesaan Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari;
- l. Perdesaan Sukowono Kecamatan Sukowono;
- m. Perdesaan Ledokombo Kecamatan Ledokombo;
- n. Perdesaan Sumberjambe Kecamatan Sumberjambe;
- o. Perdesaan Jelbuk Kecamatan Jelbuk;
- p. Perdesaan Silo Kecamatan Silo.
- q. Perdesaan Panti Kecamatan Panti;
- r. Perdesaan Sukorambi Kecamatan Sukorambi;
- s. Perdesaan Ajung Kecamatan Ajung; dan
- t. Perdesaan Pakusari Kecamatan Pakusari.

## Pasal 15

- (1) Untuk pelaksanaan RTRW Kabupaten Jember disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa (RDTR) untuk seluruh Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) di Kabupaten Jember.
- (2) Penyusunan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

## Bagian Ketiga

## Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

## Pasal 16

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. Sistem jaringan prasarana lainnya.

## Paragraf 1

## Sistem Jaringan Prasarana Utama

## Pasal 17

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas :

- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. Sistem jaringan transportasi udara.

## Pasal 18

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi :

- a. Sistem jaringan jalan;
- b. Sistem jaringan Perkeretaapian; dan
- c. Sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan.

## Pasal 19

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas :

- a. Jaringan jalan nasional;
- b. Jaringan jalan provinsi;
- c. Jaringan jalan kabupaten;
- d. Jalan dan jembatan;
- e. Rencana pengembangan jaringan jalan desa;
- f. Lokasi terminal; dan
- g. Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum.

## Pasal 20

- 1). Sistem Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas :
- a. Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer 1 meliputi : ruas jalan batas Kabupaten Lumajang - Pondokdalem; Pondokdalem - Tanggul; Tanggul -Gambirono; Gambirono -Rambipuji; Rambipuji -Mangli; Jalan Brawijaya; Jalan Hayam Wuruk; Jalan Gajah Mada; Jalan Sultan Agung; batas Kabupaten Jember -Mayang Jalan A. Yani; Jalan

Panjaitan; Jalan S. Parman; Jalan MT. Haryono; dan Jalan Brigjen Katamso; Mayang -Sumberjati/Sempolan; Sumberjati/Sempolan -batas Kabupaten Banyuwangi;

- b. Jalan Nasional sebagai jalan kolektor primer berupa jalan strategis nasional rencana (jalan lintas selatan) meliputi : ruas jalan Batas Jember -Puger; Puger -Sumberejo; Sumberejo -Tengkinol (batas Banyuwangi);
- c. Rencana pengembangan jalan Nasional meliputi : Jalan Ajung -Gladakpakem (Jln. MH. Thamrin); Jalan W. Mongisidi; dan Jalan Yos Sudarso.
3. 2). Sistem Jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas :
- a. Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer (K2) meliputi : Batas Kabupaten Lumajang - Kencong; Kencong -Kasian; Kasian -Puger; Kasian -Balung; Balung -Ambulu; Ambulu -Batas Kota Jember (Mangli); Jalan Otto Iskandardinata; Arjasa - Batas Kota Jember; Jalan Supriadi; Jalan Slamet Riyadi; Jalan Moh. Seruji; Jalan PB. Sudirman; dan batas Kabupaten Bondowoso - Arjasa;
- b. Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer (K3) meliputi : ruas jalan Batas Kab. Lumajang -Pondokdalem; Balung -Rambipuji; batas Kabupaten Bondowoso - Kalisat; dan Kalisat - Sempolan.
6. 3). Sistem Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas :
- a. Jaringan jalan lokal primer terdiri atas :
1. Jaringan jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
2. Jaringan jalan yang menghubungkan antar ibu kota kecamatan dan antar desa ; dan
3. Jaringan jalan yang meghubungkan ibu kota kecamatan atau pusat perdesaan dengan kawasan pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pariwisata.
- b. Jaringan jalan lokal sekunder didalam kawasan perkotaan;
- c. Pengembangan jalan lingkar selatan perkotaan Jember berada di Kecamatan Sumbersari, Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Ajung;
- d. Pengembangan jalan lingkar Utara perkotaan Jember berada di Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Pakusari;

- e. Sistem jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Gubernur untuk penetapan nama ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dalam Surat Keputusan Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
2. 4). Sistem jaringan Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas :
- a. Pengembangan jembatan yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan berada di Kabupaten Jember.
- b. Pengembangan jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud huruf a dicantumkan lebih detail dalam rencana rinci tata ruang.
5. 5). Rencana jaringan jalan desa/jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e berupa rencana peningkatan dan pengembangan sistem jalan desa/jalan lingkungan di Kabupaten yang diatur dalam rencana rinci tata ruang.

## Pasal 21

- (1) Lokasi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f berupa :
- a. Terminal penumpang, meliputi :
1. Terminal penumpang tipe A;
2. Terminal penumpang tipe B; dan
3. Terminal penumpang tipe C.
- b. Terminal barang;
- (2) Pengembangan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Pengembangan terminal penumpang tipe A berupa Terminal Tawang Alun berada di Kecamatan Rambipuji;
- b. Peningkatan terminal penumpang tipe B meliputi :
1. Sub Terminal Ambulu berada di Kecamatan Ambulu;
2. Sub Terminal Pakusari berada di Kecamatan Pakusari; dan
3. Sub Terminal Arjasa berada di Kecamatan Arjasa.
- c. Pengembangan terminal penumpang tipe C meliputi :
1. Terminal Balung berada di Kecamatan Balung;
2. Terminal Puger berada di Kecamatan Puger;
3. Terminal Kencong berada di Kecamatan Kencong;
4. Terminal Kalisat berada di Kecamatan Kalisat;
5. Terminal Sukowono berada di Kecamatan Sukowono;

6. Terminal Ajung berada di Kecamatan Ajung; dan
7. Terminal Tanggul berada di Kecamatan Tanggul.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Terminal Cargo; dan
- b. Terimnal Agribisnis.
- (4) Terminal Cargo sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, rencana pembangunan berada di Kecamatan Ajung (eks. islamic center).
- (5) Terminal Agribisnis sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, rencana pembangunan berada di Kecamatan Sukorambi.

## Pasal 22

1. Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g terdiri atas : a. Jaringan trayek angkutan penumpang; dan
- b. Jaringan lintas angkutan barang.
2. Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan meliputi :
- a. Peningkatan jaringan trayek angkutan antar kota antar provinsi (AKAP);
- b. Peningkatan jaringan trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP);
- c. Peningkatan jaringan trayek angkutan perkotaan;
- d. Peningkatan jaringan trayek angkutan perdesaan; dan
- e. Pengembangan jaringan trayek angkutan perintis.
3. Peningkatan jaringan trayek angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Jember - Surabaya - Jakarta - Bogor;
- b. Jember - Bali - Mataram;
- c. Jember - Surabaya - Solo - Jogjakarta - Bandung; dan
- d. Jember - Jakarta - Sumatra.
4. Peningkatan jaringan trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Jember - Lumajang - Probolinggo - Surabaya - Madura;
- b. Jember - Balung- Kencong - Lumajang - Probolinggo - Malang;
- c. Ambulu - Balung - Kencong - Lumajang - probolinggo - Surabaya Madura;
- d. Ambulu - Balung - Kencong - Lumajang - probolinggo - Surabaya Ponorogo;
- e. Kalisat - Jember - Lumajang - Probolinggo - Surabaya - Madura;

- f. Jember - Banyuwangi; dan
- g. Jember - Bondowoso - Situbondo;
5. Peningkatan jaringan trayek angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. Terminal Tawang Alun - Terminal Arjasa;
- b. Terminal Tawang Alun - Terminal Pakusari; dan
- c. Terminal Tawang Alun - Terminal Ajung.
6. Peningkatan jaringan trayek angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. Arjasa - Kalisat - Sukowono;
- b. Arjasa - Jelbuk;
- c. Ajung - Ambulu;
- d. Pakusari - Silo - Garahan;
- e. Tawang Alun - Rambipuji - Balung - Puger - Kencong;
- f. Tawang Alun Rambipuji - Tanggul;
- g. Tawang Alun - Sukorambi - Panti; dan
- h. Pakusari - Silo.
7. Pengembangan jaringan trayek angkutan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berada di seluruh kecamatan.
8. Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan melalui jalur lingkar perkotaan, meliputi :
- a. Lingkar selatan perkotaan : Jalan Yos Sudarso, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Basuki Rahmat, Ruas Jalan Ajung - Gladak Pakem, Ruas Jalan Otto Iskandar Dinata.
- b. Lingkar utara perkotaan : Ruas Jalan Sempusari-Sukorambi, ruas Jalan Arwana, Jalan Cempaka, Jalan Merak, Jalan Cendrawasih, Jalan Dr. Soebandi, Jalan Supriyadi, Tampak Siring, Sarangan, Ruas Jalan Kertosari, Antirogo, Terminal Pakusari.

## Pasal 23

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dalam rangka untuk menunjang kegiatan yang meliputi :

- a. Pengembangan jalur ganda yaitu Surabaya -Bangil -Pasuruan -Probolinggo - Jember - Banyuwangi;
- b. Optimalisasi fungsi dry port yaitu terminal angkutan barang kereta api di Kecamatan Rambipuji;
- c. Menghidupkan kembali jalur perkeretaapian yang mati yaitu jalur Jember - Kalisat - Bondowoso - Situbondo - Panarukan;
- d. Peningkatan keamanan jalur perlintasan kereta api di perlintasan kereta api yang berada di Kecamatan Sumberbaru, Kecamatan Tanggul,

Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Pakusari, Kecamatan Kalisat dan Kecamatan Silo;

- e. Pengembangan stasiun kereta api di Kecamatan Tanggul, Kecamatan Bangsalsari, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Patrang, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kalisat, Kecamatan Ledokombo, dan Kecamatan Silo.

## Pasal 24

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c sebagai angkutan wisata berupa perahu dan kapal laut antara Papuma Wuluhan, Kecamatan Puger, dan Pulau Nusa Barong.

## Pasal 25

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi :

1. Rencana pengembangan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus
2. Rencana pengembangan pelabuhan umum dikembangkan dalam rangka :
- a. Melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas untuk angkutan laut.
- b. Untuk menjangkau wilayah pelayanan yang lebih luas.
- c. Menjadi simpul jaringan transportasi laut.
3. Rencana pengembangan pelabuhan umum dan khusus dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan teknis, ekonomi dan lingkungan.

## Pasal 26

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi :
- a. Tatanan kebandaraan; dan
- b. Ruang udara.
- (2) Tatanan kebandaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Pengembangan transportasi udara berupa Bandara Notohadinegoro di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung sebagai bandara pengumpan (spoke); dan
- b. Pengembangan rute Jember - Surabaya dan sebaliknya, serta Jember - Denpasar dan sebaliknya.

- (3) Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Peningkatan pelayanan bandar udara dengan perbaikan lingkungan sekitar; dan
- b. Menetapkan kawasan keselamatan operasi dan penerbangan (KKOP) sebagai kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatasan ketinggian bangunan disekitar bandar udara.

## Paragraf 2

## Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

## Pasal 27

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi :

- a. Sistem jaringan prasarana energi;
- b. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- c. Sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
- d. Sistem jaringan prasarana lingkungan.

## Pasal 28

- (1) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dimaksudkan untuk menunjang penyediaan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya terdiri atas :
- a. Jaringan transmisi energi listrik;
- b. Pengembangan jaringan energi alternatif;
- c. Pengembangan sumber prasarana minyak dan gas bumi; dan
- d. Pengembangan panas bumi.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Pengembangan Gardu Induk 150/20 (GI) yang berada di Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Tanggul;
- b. Peningkatan kapasitas dan pelayanan distribusi melalui sistem interkoneksi Jawa - Bali;
- c. Pengembangan jaringan listrik perdesaan distribusi tegangan 220 (dua ratus dua puluh) volt untuk menjangkau seluruh wilayah dusun; dan
- d. Pembangunan Gardu Induk 150/20 ( GI ) berada di Kecamatan Puger dan Kecamatan Arjasa.

- (3) Pengembangan jaringan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pengembangan sumber energi alternatif; dan
- b. Pengembangan desa mandiri energi.
- (4) Pengembangan sumber energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
- a. Pengembangan PLTA Antrokan berada di Desa Manggisan, di Kecamatan Tanggul;
- b. Pengembangan pembangkit listrik mikro hidro (PLMTH);
- c. Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berada di wilayah perdesaan dan terpencil; dan
- d. Pengembangan energi panas bumi pada Pegunungan Argopuro yang berada di Kecamatan Panti, Sukorambi dan Bangsalsari.
- (5) Pengembangan PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
- a. Kecamatan Silo;
11. b.Kecamatan Sumberbaru;
- c. Kecamatan Sumberjambe;
13. d.Kecamatan Jelbuk;
- e. Kecamatan Kalisat;
- f. Kecamatan Sukowono;
- g. Kecamatan Ledokombo; dan
17. h.Kecamatan Bangsalsari.
- (6) Pengembangan PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi :
- a. Kecamatan Silo;
20. b.Kecamatan Kalisat;
- c. Kecamatan Jelbuk;
22. d.Kecamatan Arjasa;
- e. Kecamatan Sukorambi;
- f. Kecamatan Panti;
- g. Kecamatan Bangsalsari;
26. h.Kecamatan Tanggul; dan
- i. Kecamatan Sumberbaru.
- (7) Pengembangan Desa Mandiri Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo dalam bentuk pengembangan energi Mikro Hidro.
- (8) Sistem jaringan transmisi listrik dan energi berupa PLTM Balelo Jember
- (9) Pengembangan sumber dan prasarana minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai

pendukung sistem pasokan energi nasional sesuai dengan hasil eksplorasi ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi.

- (10) Pengembangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Pegunungan Argopuro meliputi :
- a. Kecamatan Panti;
- b. Kecamatan Sukorambi; dan
- c. Kecamatan Bangsalsari.

## Pasal 29

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana
2. dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi : a.Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi; dan b.Pengembangan jaringan teknologi informatika.
- (2) Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pengembangan jaringan telepon kabel; dan
5. b.Pengembangan jaringan telepon nirkabel.
- (3) Pengembangan jaringan telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (4) Pengembangan jaringan telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan pembangunan menara telekomunikasi.
- (5) Pembangunan menara telekomunikasi dan/atau Base Transceiver Station (BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penggunaan menara telekomunikasi bersama.
- (6) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Daerah.
- (7) Pengembangan jaringan teknologi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pengembangan sistem jaringan teknologi informasi pendukung kinerja pemerintahan; dan
- b. Optimalisasi pusat data sebagai media informasi publik.

## Pasal 30

- (1) Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas :
- a. Wilayah sungai (WS);

- b. Waduk dan embung;
- c. Jaringan irigasi;
- d. Pengendalian banjir; dan
- e. Cekungan air tanah.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengelolaan wilayah sungai Bondoyudo -Bedadung merupakan lintas Kabupaten Jember dan Lumajang sebagai wilayah sungai strategis propinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi.
- (3) Waduk, dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Waduk Antrokan berada di Kecamatan Tanggul;
- b. Embung meliputi :
1. Embung berada di Kecamatan Panti;
2. Embung berada di Kecamatan Sukorambi;
3. Embung berada di Kecamatan Bangsalsari;
4. Embung berada di Kecamatan Tanggul;
5. Embung berada di Kecamatan Arjasa;
6. Embung berada di Kecamatan Jelbuk;
7. Embung berada di Kecamatan Sumberjambe;
8. Embung berada di Kecamatan Silo;
9. Embung berada di Kecamatan Sumberbaru;
10. Embung berada di Kecamatan Ledokombo;
11. Embung berada di Kecamatan Sukowono;
12. Embung berada di Kecamatan Tempurejo;
13. Embung berada di Kecamatan Ajung; dan
14. Embung berada di Kecamatan Mumbulsari.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat berupa daerah irigasi (DI) meliputi 4 (empat) DI dengan luas kurang lebih 39.510 (tigapuluh sembilan ribu lima ratus sepuluh) hektar.
- b. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa daerah irigasi (DI) meliputi 8 (delapan) DI dengan luas kurang lebih 13.587 (tiga belas ribu lima ratus delapan puluh tujuh) hektar; dan
- c. Sistem jaringan irigasi kewenangan utuh kabupaten meliputi 448 (empat ratus empat puluh delapan) DI dengan luas kurang lebih 33.501 (tiga puluh tiga ribu lima ratus satu) hektar.
- (5) Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) huruf c dilakukan dalam upaya mendukung kebutuhan air baku

- pertanian yang dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan kebersamaan hak antar wilayah.
- (6) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Pengembangan sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunanbangunan pengendali banjir; dan
- b. Pengembangan sistem peringatan dini banjir.
- (8) Pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunanbangunan pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi :
1. Dam Talang, di Kecamatan Ajung;
2. Dam Bedadung, di Kecamatan Rambipuji; dan
3. Dam Pondok Waluh, di Kecamatan Kencong;
- (9) Kawasan cekungan air tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah berupa CAT Kabupaten Jember meliputi :
- a. Kecamatan Sukorambi;
- b. Kecamatan Panti;
- c. Kecamatan Jelbuk;
- d. Kecamatan Arjasa;
- e. Kecamatan Bangsalsari;
- f. Kecamatan Silo;
- g. Kecamatan Sumberjambe;
- h. Kecamatan Tanggul; dan
- i. Kecamatan Sumberbaru.

## Pasal 31

- (1) Sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi :
- a. Prasarana pengelolaan sampah;
- b. Prasarana pengelolaan limbah;
- c. Prasarana jaringan drainase;
- d. Prasarana jaringan air minum; dan
- e. Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana.
7. (2)Prasarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Sistem pengelolaan sampah dilakukan dengan prinsip 4 R yaitu mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse), mendaur ulang

(recycle) dan mengganti kembali (replaced) meliputi :

1. Rencana lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA);
2. Rencana lokasi tempat penampungan sementara (TPS); dan
3. Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.
- b. Rencana lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 berupa optimalisasi TPA, peningkatan pengelolaan TPA, dan pengembangan lokasi TPA;
- c. Optimalisasi TPA sebagaimana dimaksud huruf b sebagai TPA regional dengan pengelolaan sistem sanitary landfill di Kecamatan Pakusari;
- d. Peningkatan pengelolaan TPA sebagaimana dimaksud huruf b dengan sistem sanitary landfill di Kecamatan Tanggul, Kencong, Ambulu, dan Rambipuji.
- e. Pengembangan lokasi TPA sebagaimana dimaksud huruf b di Kecamatan Sukowono, Puger, dan Silo;
- f. Rencana lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 meliputi :
- 1) Mengurangi timbunan sampah di lokasi-lokasi TPS melalui pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST); dan
- 2) Mengembangkan pemilahan awal sampah pada masing-masing pusat pelayanan lingkungan (PPL).
- g. Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 berupa peningkatan partisipasi pengelolaan sampah setiap rumah tangga.
- (3) Prasarana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pengelolaan limbah rumah tangga;
- b. Pengelolaan limbah industri; dan
- c. Pengelolaan limbah rumah sakit.
- (4) Pengelolaan limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Penanganan limbah secara on site dengan pembangunan jamban keluarga, jamban komunal dan Mandi Cuci Kakus umum;
- b. Penanganan limbah secara off site dengan sistem perpipaan dengan membangun Instalasi Pengolah Air limbah (IPAL) Komunal;
- c. Penanganan limbah padat dengan incenerator dan limbah tinja dengan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT); dan
- d. Menyediakan sarana pengangkutan limbah ke lokasi pengolahan limbah.

- (5) Pengelolaan Limbah Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) di setiap lokasi industri.
- (6) Pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. Peningkatan akses Pengembangan Sistem (PS) air limbah baik sistem on site maupun off site (terpusat) di perkotaan maupun di perdesaan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah; dan
- c. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah
- d. Peningkatan akses pengembangan sistem (PS) air limbah baik sistem on site maupun off site (terpusat) dengan penyediaan IPAL di masing - masing Rumah Sakit;
- e. Pengolahan limbah padat rumah sakit dilaksanakn dengan sistem incinerator
- (7) Prasarana jaringan pengelolaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Peningkatan saluran drainase kawasan perkotaan kabupaten pada kawasan permukiman padat, kumuh, dan kawasan sekitar pasar tradisional;
- b. Pengembangan saluran drainase pada kawasan-kawasan terbangun; dan
- c. Pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan pada ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (8) Prasarana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Pengelolaan air baku untuk air bersih; dan
- b. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna;
- (9) Sistem pengelolaan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi pemanfaatan sumber-sumber air baku permukaan dan air tanah mencakup pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air bersih melalui :
- a. Pelestarian mata air berada di seluruh kecamatan; dan
- b. Pemanfaatan air tanah secara terkendali.
- (10) Sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri atas :
- a. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum perpipaan;
- b. Peningkatan pelayanan air minum non perpipaan berbasis masyarakat; dan

- c. Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaannya.
- (11) Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berupa peningkatan kapasitas sambungan langganan di seluruh kecamatan.
- (12) Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berupa peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum berbasis masyarakat di seluruh kecamatan.
- (13) Sistem jalur dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. Jalur evakuasi bencana; dan
- b. Ruang evakuasi bencana.
- (14) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a terdiri atas :
- a. Jalur evakuasi bencana tanah longsor;
- b. Jalur evakuasi bencana letusan gunung api;
- c. Jalur evakuasi bencana angin kencang dan puting beliung;
- d. Jalur evakuasi bencana tsunami;
- e. Jalur evakuasi bencana banjir; dan
- f. Jalur evakuasi bencana gempa bumi.
- (15) Jalur evakuasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a meliputi :
- a. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Sumberjambe menuju ruang evakuasi terdekat;
- b. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Sukowono menuju ruang evakuasi terdekat;
- c. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Jelbuk menuju ruang evakuasi terdekat;
- d. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Arjasa menuju ruang evakuasi terdekat;
- e. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Sukorambi menuju ruang evakuasi terdekat;
- f. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Panti menuju ruang evakuasi terdekat;
- g. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Bangsalsari menuju ruang evakuasi terdekat;
- h. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Tanggul menuju ruang evakuasi terdekat;
- i. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Silo menuju ruang evakuasi terdekat;

- j. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Tempurejo menuju ruang evakuasi terdekat;
- k. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Mumbulsari menuju ruang evakuasi terdekat;
- l. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Patrang menuju ruang evakuasi terdekat; dan
- m. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Sumberbaru menuju ruang evakuasi terdekat.
- (16) Jalur evakuasi bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b meliputi :
- a. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Suberjambe menuju ruang evakuasi terdekat;
- b. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Ledokombo menuju ruang evakuasi terdekat;
- c. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Sumberbaru menuju ruang evakuasi terdekat;
- d. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Tanggul menuju ruang evakuasi terdekat;
- e. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Bangsalsari menuju ruang evakuasi terdekat;
- f. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Sukorambi menuju ruang evakuasi terdekat;
- g. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Arjasa menuju ruang evakuasi terdekat;
- h. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Mayang menuju ruang evakuasi terdekat;
- i. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Tempurejo menuju ruang evakuasi terdekat; dan
- j. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Jelbuk menuju ruang evakuasi terdekat;
- (17) Jalur evakuasi bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c meliputi :
- a. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Patrang menuju ruang evakuasi terdekat;
- b. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Sukorambi menuju ruang evakuasi terdekat;
- c. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Panti menuju ruang evakuasi terdekat;
- d. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Pakusari menuju ruang evakuasi terdekat;

- e. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Mayang menuju ruang evakuasi terdekat;
- f. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Silo menuju ruang evakuasi terdekat;
- g. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Arjasa menuju ruang evakuasi terdekat;
- h. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Jenggawah menuju ruang evakuasi terdekat;
- i. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Ajung menuju ruang evakuasi terdekat;
- j. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Tempurejo menuju ruang evakuasi terdekat; dan
- k. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Jelbuk.
- (18) Jalur evakuasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d meliputi :
- a. Jalan sirip selatan - jalan lingkungan - jalan lokal - jalan kolektor di Kecamatan Kencong menuju ruang evakuasi terdekat;
- b. Jalan sirip selatan - jalan lingkungan jalan lokal - jalan kolektor di Kecamatan Gumuk Mas menuju ruang evakuasi terdekat;
- c. Jalan sirip selatan - jalan lingkungan jalan lokal - jalan kolektor di Kecamatan Puger menuju ruang evakuasi terdekat;
- d. Jalan sirip selatan - jalan lingkungan jalan lokal - jalan kolektor di Kecamatan Tempurejo menuju ruang evakuasi terdekat;
- e. Jalan sirip selatan - jalan lingkungan - jalan lokal - jalan kolektor di Kecamatan Wuluhan menuju ruang evakuasi terdekat;dan
- f. Jalan sirip selatan - jalan lingkungan jalan lokal - jalan kolektor di Kecamatan Ambulu menuju ruang evakuasi terdekat.
- (19) Jalur evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf e meliputi :
- a. Jalan lingkungan -jalan desa -jalan lokal -jalan kolektor di Kecamatan Tempurejo menuju ruang evakuasi terdekat;
- b. Jal