UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 1958 tentang URUSAN PERUMAHAN (berlaku 30 April 1958)
Pembukaan
Menimbang : baru
- a. Bahwa dipandang perlu mengadakan peraturan-peraturan tentang urusan perumahan, yang berlaku untuk seluruh Indonesia.
- b. Bahwa oleh karena keadaan-keadaan yang mendesak, urusan pemakaian perumahan perlu diatur dengan secara;
- Mengingat :
- a. Mencabut :
- a. Pasal-pasal 26, 33 dan 96 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
- b. Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 (Undang-undang No.74 tahun 1957, Lembaran-Negara tahun 1957 No.160); Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya yang ke-97 pada tanggal 15 April 1958.
MEMUTUSKAN:
Semua peraturan-peraturan yang bertentangan dengan-Undangundang Darurat ini.
- b. Menetapkan
2. : Undang-undang Darurat tentang Urusan Perumahan ,
PERATURAN UMUM
Pasal 1
- (1) Dalam Undang-undang Darurat ini diartikan dengan perumahan ialah bangunan-bangunan atau bagian-bagiannya, yang diperuntukkan bagi atau dapat dipergunakan oleh seseorang dan/atau perusahaanperusahaan, jawatan-jawatan, lembaga-lembaga dan badan-badan lain yang serupa dengan itu, untuk didiami atau untuk ditempati.
Undang-undang Darurat ini tidak berlaku untuk:
- a. Bangunan-bangunan atau bagian-bagiannya yang menurut atau
Pasal 2
- (1) Urusan perumahan diurus oleh Menteri Sosial selanjutnya dalam Undang-undang Darurat ini disebut Menteri kecuali apabila urusan itu atau sesuatu tugas yang khusus dalam urusan perumahan oleh Menteri diserahkan kepada pejabat lain dibawahnya.
- (2)
Pasal 3
- (1) Ditempat-tempat yang dipandang perlu oleh Menteri, setelah mendengar pertimbangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, didirikan Kantor-kantor Urusan Perumahan Setempat.
- (2) Menteri mengangkat seorang Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat.
- (3) Dewan Pemerintah Daerah c.q. Kepala Daerah yang bersangkutan adalah Pengawas atas Kantor Urusan Perumahan Setempat,
- (4) Pengawas yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini selanjutnya dalam Undang-undang Darurat ini disebut Pengawas dalam menjalankan kewajibannya berpedoman kepada petunjuk-petunjuk, yang diberikan oleh atau atas nama Menteri, untuk menyelenggarakan isi Undangundang Darurat ini.
- (5) Apabila antara Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dan Pengawas terjadi perselisihan faham tentang sesuatunya mengenai urusan perumahan, maka Mentri Sosial memberi keputusan terakhir; sementara putusan Menteri Sosial belum diterima, maka putusan Pengawas boleh dijalankan.
Pasal 4
Guna pelaksanaan kebijaksanaan Menteri mengenai urusan perumahan dan untuk koordinasi penyelenggaraan urusan perumahan seumumnya di seluruh Indonesia, maka di Kementerian Sosial diadakan Kantor Pusat Urusan Perumahan.
Tugas Kantor Pusat Urusan Perumahan diatur oleh Menteri,
Pasal 5
- (1) Ditempat-tempat dimana ada Kantor Urusan Perumahan Setempat, diadakan Panitia Perumahan Setempat, yang terdiri dari sekurangkurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya lima anggota, yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah c.q. Kepala Daerah pada tempat itu.
- (2) Panitia Perumahan Setempat umumnya berkewajiban memberi nasehat dan pertimbangan kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat.
- (3) Cara kerja serta penggantian ongkos-ongkos dari pekerjaan-pekerjaan Panitia Perumahan Setempat diatur dengan peraturan dalam surat keputusan Menteri.
TENTANG PEMAKAIAN PERUMAHAN
BAB II
Pasal 6
- (1) Pemakaian sesuatu perumahan hanya sah, apabila untuk itu lebih dulu diberikan sehelai surat ijin oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat menurut bentuk yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Ijin dimaksud dalam ayat 1 dapat diberikan kepada perseorangan atas namanya dan/atau atas nama perusahaan-perusahaan, jawatanjawatan, lembaga-lembaga dan badan-badan lain serupa dengan itu.
BAB II
Pasal 7
- (1) Surat ijin perumahan tidak berlaku lagi, apabila tidak dipergunakan dalam 30 hari sesudah hari tanggalnya, kecuali apabila di dalam surat ijin itu dicatat batas waktu yang lain, atau dalam waktu tersebut batas waktu itu sudah diperpanjang; dalam hal ini maka surat ijin itu tidak berlaku lagi sesudah dalam batas waktu yang telah diperpanjang itu, ijin itu tidak juga dipergunakan. Surat ijin itu juga tidak berlaku lagi, apabila yang diberi ijin telah mengakhiri penempatan perumahan yang bersangkutan, sebagai yang dimaksud dalam pasal-pasal 39 dan 40, kecuali apabila oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat sudah diberi keputusan lebih dahulu dengan tertulis, yang menyimpang dari ketentuan dalam pasal-pasal 39 dan 40 itu.
BAB II
Pasal 39
- (2) Pada surat ijin dapat dicantumkan syarat-syarat tentang lamanya, sifat dan luasnya pemakaian.
- (3) Yang berhak atas surat ijin tidak boleh memindahkan haknya berdasarkan surat ijin itu kepada orang lain.
- (4) Surat ijin dapat dicabut atau diubah apabila ternyata bahwa :
- a. Bahan-bahan yang dipergunakan untuk mendapatkan surat ijin itu, sesudahnya surat ijin itu diberikan, ternyata tidak benar atau kurang lengkap.
- b. Kenyataan-kenyataan yang berisi bahan-bahan itu kemudian sedemikian rupa berubahnya sehingga pengeluaran surat ijin itu tidak akan terjadi, apabila perubahan-perubahan dari kenyataankenyataan itu sudah diketahui pada saat mengeluarkan surat ijin itu.
Perubahan itu tidak boleh dipandang satu perubahan umum dengan arti yang luas, tetapi hanya yang dapat dipandang ialah perubahan yang nyata dan langsung bersangkutan :
- a. dengan pemegang ijin yang sah;
- b. Dengan status dari bangunan;
- c. Dengan pemilik dari bangunan menurut hukum perdata.
- (5) Ijin perumahan tidak dapat dicabut dengan tidak ada persetujuan dari sipemegang ijin yang sah, kecuali dalam hal-hal yang tersebut di dalam ayat 4, dengan tidak mengurangi apa yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di dalam bab III. - (6) Surat ijin untuk menempati perumahan tidak boleh dicabut, sebelumnya untuk pemegang yang sah dari surat ijin itu tersedia atau telah disediakan oleh Kantor Urusan Perumahan Setempat satu perumahan lan yang layak baginya. ## Pasal 8.

Penandatangan: Yang tersebut dalam pasal 6 dan 7 tidak berlaku untuk pemakaian ruangan-ruangan dirumah-rumah penginapan, yang ditunjuk dengan surat keputusan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat, apabila pemakaian itu lamanya tidak lebih dari empat belas hari terus-menerus, atau di dalam satu bulan takwin tidak melebihi jumlah empat belas hari. Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dapat memperpanjang batas waktu untuk pemakaian yang dimaksud di atas, apabila ada alasan yang cukup. ## TENTANG PENGUASAAN SEMENTARA ## BAB III ATAS PERUMAHAN Pasal 9.

Penandatangan: - (1) Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dapat melakukan penguasaan sementara supaya; - a. Sesuatu perumahan diserahkan kepadanya untuk dikuasainya sesuai dengan aturan-aturan dalam Undang-undang Darurat ini; - b. Sesuatu perumahan diserahkan langsung kepada orang yang ditunjuk olehnya;

Penandatangan: - (2) Penguasaan sementara dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat; sebelum surat keputusan itu ditetapkan, Kepala tersebut meminta nasehat secara tertulis kepada Panitia Perumahan Setempat,.

Penandatangan: Dalam keadaan amat luar biasa dan dalam keadaan menjalankan penguasaan itu tidak dapat dipertangguhkan lagi, maka permintaan nasehat lebih dulu itu dapat diabaikan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat karena : - a. Mengingat akan waktu yang bersangkutan dengan permintaan nasehat lebih dulu itu, dan

Distribusi: - b. Mengingat akan maksud tujuan penguasaan itu. Hal serupa itu dicantumkan dalam surat keputusan; sehelai salinan surat keputusan itu disampaikan dengan segera kepada Panitia Perumahan Setempat.

Penandatangan: - (3) Untuk mendapat nasehat yang dimaksudkan dalam ayat di muka ini, maka Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat mengirimkan kepada Panitia Perumahan Setempat rencana tuntutan yang akan dijalankannya disertai dengan keterangan-keterangan yang beralasan. Rencana dan keterangan-keterangan itu harus sedemikian adanya, sehingga Panitia dapat kesempatan meninjau serta mempertimbangkan semua hal seperti dimaksud dalam ayat 5 dari pasal ini.

Penandatangan: Dalam hal yang mendesak, Kepala dimaksud dalam ayat 3 di atas, dapat segera mengemukakan rencana itu beserta keteranganketerangan dengan lisan kepada Panitia. Nasehat dari Panitia harus selalu dikeluarkan secara tertulis.

Penandatangan: - (4) Kepada mereka yang, menurut hukum perdata, berhak atas sesuatu perumahan yang dituntut itu dan kepada mereka yang mempergunakannya, atau jika perlu kepada kuasanya, diberi kesempatan dengan secara lisan mengemukakan dan memberi keterangan dari keberatan-keberatan mereka kepada Panitia; dalam hal-hal yang luar biasa seperti dimaksudkan dalam ayat 2, maka Kepala Kantorlah yang memberi kesempatan serupa itu kepada mereka. Tiap-tiap penguasaan sementara atas perumahan batal, apabila dilakukan dengan tidak memenuhi penetapan termaksud dalam ayat ini.

Penandatangan: - (5) Keputusan untuk menguasai sementara sesuatu perumahan dan keputusan untuk memberi nasehat serta pertimbangan, yang bertujuan supaya penguasaan sementara itu dijalankan, hanya boleh diambil apabila Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dan Panitia Perumahan Setempat berpendapat bahwa kepentingan yang bersangkutan dengan penguasaan sementara itu lebih berat dari pada - 9 - kepentingan dan keberatan-keberatan mereka yang terkena oleh penguasaan itu, yaitu mereka yang menurut hukum perdata mempunyai sesuatu hak atas atau mereka yang mempergunakan perumahan yang bersangkutan. ## Pasal 10. - (1) Sesuatu penguasaan sementara hanya dapat dijalankan untuk waktu yang ditentukan; batas waktu tersebut dapat diperpanjang dengan surat keputusan satu atau beberapa kali lagi. - (2) Sesuatu penguasaan sementara diakhiri, setelah dipandang dalam melaksanakan urusan perumahan tidak perlu lagi diteruskan. ## Pasal 11. Surat keputusan penguasaan sementara sekurang-kurangnya berisi : - a. Nama orang atau mereka c.q. perusahaan-perusahaan, lembagalembaga dan lain-lain badan yang serupa dengan itu, dari siapa perumahan itu dituntut; - b. Nama orang atau mereka c.q. perusahaan-perusahaan, jawatanjawatan, lembaga-lembaga dan badan-badan lain yang serupa dengan itu, untuk siapa perumahan itu dituntut; - c. Sebuah keterangan seksama tentang perumahan yang dituntut; - d. Jika perlu, juga apa yang dimaksudkan dalam kalimat penghabisan dari ayat kedua dari pasal 9; - e. Syarat-syarat yang khusus, yang dipandang perlu, asal saja tidak bertentangan dengan hukum atau dengan peraturan-peraturan dalam bab IV dari.Undang-undang Darurat ini. Pasal 12.

Penandatangan: Mereka yang mempunyai sesuatu hak atau mereka yang mempergunakan perumahan seperti dimaksud dalam pasal 9 ayat 5, dalam seminggu sesudah surat keputusan itu diberitahukan dengan resmi kepada mereka, dapat memasukkan permohonan, yang disertai dengan keteranganketerangan, kepada Pengawas untuk membatalkan atau mengubah surat keputusan penguasaan sementara; pengawas melanjutkan permohonan itu, disertai dengan pertimbangan, dalam empat belas hari kepada Menteri untuk diambil keputusan. Pasal 13. Penguasaan sementara tidak boleh dijalankan sebelumnya kepada mereka yang memakai perumahan yang dituntut, dapat disediakan satu perumahan lain yang layak baginya. ## Pasal 14. - (1) Surat keputusan tuntutan untuk menguasai sementara diberitahukan dengan surat juru sita kepada - a. Pemakai perumahan; - b. Mereka yang dengan sesuatu cara mempunyai hak atas perumahan itu atau kepada kuasanya yang diketahui; dengan pemberitahuan itu, maka tuntutan itu sudah selesai. Untuk caracara pemberitahuan itu berlaku peraturan-peraturan yang harus dituruti untuk persengketaan di muka pengadilan. - (2) Surat keputusan mengandung perintah, supaya penghuni menyerahkan perumahan yang dituntut kepada mereka untuk siapa penguasaan sementara itu dilakukan dalam waktu yang ditetapkan dalam surat keputusan itu.

Penandatangan: - (3) Karena ada permohonan seperti dimaksud dalam pasal 12, maka pelaksanaan Surat keputusan tuntutan itu diundurkan, kecuali apabila Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat telah memerintahkan supaya segera dijalankan, dalam hal-hal yang mendesak. ## BAB IV TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA MEREKA UNTUK SIAPA PENGUASAAN SEMENTARA DIJALANKAN DAN MEREKA YANG MEMPUNYAI SANGKUTAN HAK PADA PERUMAHAN YANG DIKUASAI Pasal 15. - (1) Pada saat penguasaan sementara mulai berlaku, maka berlaku antara orang yang berhak menyewakan perumahan penyewaan turutan tidak termasuk dalam orang untuk siapa penguasaan sementara itu dilakukan, hubungan hukum yang diatur oleh peraturan hukum mengenai sewa-menyewa, apabila tidak ada penyimpangan tentang hal itu dalam atau oleh sebab Undang-undang Darurat ini.

Penandatangan: - (2) Jumlah sewa, yang harus dibayar untuk perumahan yang dikuasai sementara, ditetapkan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dengan surat keputusan; apabila ada Panitia sewamenyewa, maka jumlah sewa ditetapkan oleh Panitia tersebut. ## Pasal 16. Seseorang, untuk siapa sesuatu perumahan dikuasai sementara, berhak memakai perumahan itu, maupun jalan masuk keperumahan dan bangunan turutan, sesuai dengan kebiasaan pemakaian perumahan setempat dan sesuai pula dengan sifat serta tujuan pemakaian dari perumahan yang serupa itu menurut kebiasaan setempat. ## Pasal 17.

Penandatangan: - (1) Atas permintaan seseorang yang berhak menerima sewa berdasarkan penetapan dalam pasal 15. Kepala Kantor Urusan Perusahaan Setempat akan mengakhiri penguasaan sementara apabila : - a. Penyewa memakai perumahan yang disewanya tidak sebagaimana sepatutnya; - b. Penyewa tidak dengan teliti memenuhi kewajibannya tentang pembayaran-pembayaran terhadap yang menyewakan; - c. Penyewa amat lalai memenuhi kewajibannya yang berdasarkan atas pasal 36 harus dipenuhinya; - d. Penyewa amat mengganggu kepada yang menyewakan atau kepada sesama penghuni rumah.

Penandatangan: - (2) Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat memberikan keputusannya dalam surat keputusan dengan menyebutkan alasanalasannya. Pasal 18.

Penandatangan: Apabila sesuatu penguasaan sementara dimaksudkan supaya perumahan itu diserahkan kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat, maka hubungan hukum yang dimaksudkan dalam pasal 15 dan 16 berlaku antara orang yang berhak menyewakan perumahan itu penyewa turutan tidak termasuk disatu pihak dan Pemerintah dilain pihak. Pasal 19. - (1) Apabila penguasaan sementara diakhiri maka seseorang, untuk siapa penguasaan itu telah dijalankan, wajib mengembalikan perumahan yang telah dikuasai sementara itu dalam keadaan baik kepada yang berhak menyewakan penyewaan turutan tidak termasuk-; semua ongkos-ongkos kerusakan dan sebagainya, yang dipandang sebagai akibat kelalaian penyewa didalam pemeliharaan perumahan itu, harus diganti oleh penyewa. - (2) Ketentuan dalam ayat 1 berlaku juga dalam hal tersebut dalam pasal 18. ## PENETAPAN-PENETAPAN BERHUBUNG DENGAN ## BAB V RUMAH-RUMAH PENGINAPAN Pasal 20.

Penandatangan: - (1) Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat memberikan ijin kepada pengurus rumah penginapan, yang ditunjuknya menurut peraturan dalam pasal 8, untuk memberikan pemondokan kepada tamu yang

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 14 - belum mempunyai ijin tersebut dalam pasal 6 ayat 1, selama batas waktu yang disebutkan dalam surat ijin; waktu itu dapat diperpanjang sesuai dengan ketetapan dalam pasal 8. Pada surat ijin dapat dicantumkan syarat-syarat. - (2) Memberikan dan memakai pemondokan dalam rumah penginapan seperti tersebut dalam ayat dimuka ini tidak sah dengan tidak ada ijin. - (3) Ketentuan-ketentuan tentang penguasaan sementara dalam bab III dan bab IV, berlaku pula untuk rumah-rumah penginapan. ## BAB VI ## PENETAPAN-PENETAPAN UNTUK MENCEGAH HILANGNYA RUANG PERUMAHAN ATAU SUPAYA PEMAKAIANNYA LEBIH BERGUNA Pasal 21.

Penandatangan: - (1) Untuk mencegah hilangnya perumahan, Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dapat memerintahkan supaya memperbaiki sesuatu bangunan; sebelumnya mengeluarkan perintah itu ia harus lebih dahulu memperhatikan nasehat dari Panitia Perumahan Setempat. Apabila telah disetujui oleh Pengawas, maka perintah itu disampaikan kepada yang berhak menyewakan seluruh bangunan bersangkutan.

Penandatangan: - (2) Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dapat memerintahkan supaya mengadakan perbaikan-perbaikan, penambahan-penambahan atau perubahan-perubahan dari suatu bangunan atas ongkos Pemerintah. - (3) Penambahan atau perubahan sesuatu bangunan tidak boleh sedemikian rupa adanya sehingga semuanya merupakan bangunan baru; penambahan atau perubahan itu hanya boleh berarti mengerjakan pekerjaan pada bangunan yang telah ada dengan maksud supaya ruangan yang telah ada dalam bangunan itu dapat dipergunakan lebih sesuai dengan kebijaksanaan penyelenggaraan dalam urusan perumahan.

Penandatangan: - (4) Hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan ketentuan dalam ayat-ayat 1, 2 dan 3, diantaranya mengeluarkan perintah yang termaksud,cara membiayai pekerjaan-pekerjaan yang telah diperintahkan, cara mengeluarkan biaya dari Kas Negara sebagai persekot-pinjaman dan lain sebagainya diatur dengan peraturan Menteri. ## Pasal 22.

Penandatangan: - (1) Tiap-tiap orang diwajibkan menyetujui supaya oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat atau atas perintahnya diadakan pekerjaan-pekerjaan penambahan, perubahan atau perbaikan pada sesuatu bangunan, sesuai dengan penetapan-penetapan di dalam pasal dimuka ini. - (2) Pemakai bangunan tersebut diwajibkan memelihara penambahanpenambahan, perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan itu, sebagai juga terhadap bagian lain dari bangunan itu yang dipakainya. - (3) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diatur cara membebankan ongkos-ongkos mengadakan perbaikan-perbaikan, penambahanpenambahan, atau perubahan-perubahan yang dikerjakan oleh Pemerintah kepada pemilik rumah atau yang menyewakan rumah dalam hal perintah yang tersebut dalam pasal 21 dilalaikan oleh yang bersangkutan. ## BAB VII KETENTUAN-KETENTUAN GUNA MELINDUNGI ## PERUMAHAN BAGI PENYEWA Pasal 23. - (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan menurut hukum untuk mengakhiri suatu perjanjian sewa-menyewa, maka, apabila sesuatu perjanjian sewa-menyewa diakhiri dengan tidak persetujuan fihak penyewa, Pengawas setelah mendengar Panitia Setempat, dapat bertindak seperti tersebut didalam pasal-pasal berikut guna melindungi perumahan bagi penyewa. - (2) Yang ditetapkan dalam ayat dimuka berlaku pula: - a. Apabila sesuatu perjanjian sewa-menyewa akan diakhiri karena hukum atau diakhiri karena batas waktunya sudah habis; - b. Apabila perumahan yang bersangkutan dijual dengan membawa akibat bahwa penyewa wajib meninggalkan perumahan yang disewanya; - c. Apabila perjanjian sewa-menyewa itu dilakukan karena penyewa bekerja pada yang menyewakan, atau perjanjian sewa-menyewa adalah sebagian dari kontrak pekerjaan, pada hal hubungan kerja antara kedua belah fihak sudah berakhir. Pasal 24. Untuk melaksanakan pengusiran seorang penyewa dari perumahan yang dipakainya dalam hal-hal seperti termaksud didalam pasal 23 diperlukan lebih dahulu persetujuan dari Pengawas dengan syarat-syarat seperti termaktub dalam pasal berikut ; ## Pasal 25. Pengawas akan memberikan persetujuan yang dimaksudkan dalam pasalpasal dimuka ini, apabila ternyata kepadanya bahwa; - a. Penyewa memakai perumahan yang disewanya tidak sebagaimana sepatutnya; - b. Penyewa tidak dengan teliti memenuhi kewajibannya tentang pembayaran-pembayaran terhadap yang menyewakan; - c. Penyewa amat lalai memenuhi kewajibannya yang berdasarkan atas pasal 36 harus dipenuhinya; - d. Penyewa amat menganggu kepada yang menyewakan atau kepada sesama penghuni rumah. Pasal 26. Yang ditetapkan dalam bab ini tidak berlaku untuk perumahan yang dipergunakan menurut penetapan-penetapan dalam bab V. ## BAB VIII ## TENTANG BEBERAPA HAL YANG KHUSUS A. Mengenai rumah-rumah instansi. Pasal 27.

Penandatangan: - (1) Sesuatu bangunan atau bagian-bagianya dapat dinyatakan sebagai rumah instansi dengan surat keputusan dari Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat; sebelumnya surat keputusan itu dikeluarkan, Kepala Kantor tersebut harus lebih dulu mendengar Panitia Perumahan Setempat. - (2) Sesuatu bangunan atau bagian-bagiannya dapat dinyatakan sebagai rumah instansi guna perumahan untuk pegawai-pegawai dari jawatan-jawatan, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga dan badan-badan lain yang serupa dengan itu; pernyataan itu hanya diadakan atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan.

Penandatangan: - (3) Atas penolakan dari Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat terhadap permohonan itu yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya kepada Menteri melalui Pengawasi dalam 8 hari setelah penolakan itu diberitahukan kepadanya dengan resmi. Pasal 28. Penyataan bahwa satu bangunan atau bagian-bagiannya adalah perumahan instansi memberi akibat seperti berikut :

Penandatangan: - a Ruangan-ruangan perumahan didalam bangunan itu atau bagianbagiannya dapat dipergunakan oleh jawatan-jawatan, lembagalembaga, atau perusahaan-perusahaan dan sebagainya menurut kehendaknya masing-masing untuk perumahan pegawai-pegawainya beserta keluarga-keluarganya dengan mengindahkan peraturanperaturan yang akan diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;

Penandatangan: - b Pemakaian persil yang bersangkutan atau bagian-bagiannya, sebagai tersebut dalam sub a, adalah terlepas dari pengurusan Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat. ## Pasal 29.

Penandatangan: Surat pernyataan, yang dimaksudkan dalam ayat 1 dari pasal 27, hanya dapat ditarik kembali atau diubah dengan surat keputusan baru dari Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dengan alasan bahwa keterangan-keterangan yang dijadikan bahan untuk mengeluarkan surat keputusan itu kemudian ternyata tidak benar, atau tidak lengkap, atau sedemikian rupa berubahnya, sehingga surat keputusan itu tidak akan dikeluarkan atau tidak dengan bentuk serupa itu dikeluarkannya, apabila kenyataan-kenyataan itu telah diketahui lebih dulunya; sebelumnya menjalankan penarikan atau perubahan itu, Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat harus lebih dahulu mendengar Panitia Perumahan Setempat. ## B. Tentang bangunan-bangunan baru. Pasal 30. - (1) Seseorang, yang mendirikan bangunan baru setelah Undang-undang Darurat ini berlaku, berhak menjadi penghuni dari bangunan itu. - (2) Apabila ia sendiri tidak hendak menjadi penghuni maka ia dapat menunjuk penghuni yang dikehendakinya. - C. Tentang surat-surat perintah untuk mengosongkan sesuatu perumahan. Pasal 31.

Penandatangan: - (1) Apabila sesuatu perumahan tidak ditempati menurut peraturanperaturan dari Undang-undang Darurat ini, maka Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat karena jabatannya, atau atas permohonan orang yang menurut hukum perdata berhak mempergunakan perumahan itu, sesudahnya mendapat persetujuan dari Pengawas, dapat memerintahkan dengan surat perintah supaya perumahan itu dikosongkan dalam batas waktu yang disebutkan dalam surat perintah itu. - (2) Surat perintah untuk mengosongkan sesuatu perumahan tidak dikeluarkan sebelum tersedia perumahan lain, yang layak untuk penghuni yang harus mengosongkan perumahan itu, kecuali apabila ada hal-hal seperti dimaksud dalam pasal 25 sub a sampai dengan d atau penghuni memang dari semula adalah penghuni tidak sah. - (3) Surat perintah untuk mengosongkan dijalankan seperti diuraikan dalam pasal 33. ## D. Tentang surat-surat perintah untuk membayar sewa rumah. Pasal 32

Penandatangan: - (1) Apabila seseorang, untuk siapa dijalankan penguasaan sementara atas sesuatu perumahan berdasarkan atas penetapan didalam ayat pertama dari pasal 9, selalu tidak membayar harga sewa yang harus dibayarnya menurut pasal 15, walaupun telah diperingatkan dengan surat dikirim tercatat, maka Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat akan memperingatkan dengan surat perintah supaya membayar hutangnya itu.

Penandatangan: - (2) Surat perintah itu ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dan diserahkan dengan secepat mungkin kepada yang berhak menerima sewa atau kepada kuasanya dengan surat perintah yang mempunyai bentuk dan sifat eksekutur. - (3) Surat perintah, yang dimaksud dalam ayat dimuka ini, akan dijalankan dengan cara seperti ditetapkan untuk menjalankan keputusan-keputusan Hakim Sipil biasa. ## E. Tentang bantuan Polisi Pasal 33.

Penandatangan: - (1) Apabila sesuatu surat perintah untuk pengosongan seperti dimaksud dalam pasal 31 tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan dalam batas waktu yang telah ditentukan, Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dapat menyuruh menjalankan perintah itu dengan bantuan Polisi, atas ongkos dari yang melalaikan perintah. - (2) Polisi berwajib memenuhi permintaan bantuan itu, jika surat perintah itu turut ditanda-tangani oleh Pengawas sebagai pernyataan setuju akan bantuan Polisi itu. ## Pasal 34.

Penandatangan: - (1) Jika dalam batas waktu yang telah ditetapkan perumahan yang dituntut berdasarkan pasal 9 tidak diserahkan, Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dapat menyuruh menjalankan tuntutan itu dengan bantuan Polisi atas ongkos yang mengabaikan tuntutan itu.

Penandatangan: - (2) Dalam menjalankan tuntutan dengan bantuan Polisi untuk mendapat kekuasaan atas perumahan yang dituntut, termasuk pula pengusiran pemakaian dari perumahan yang dituntut serta mengeluarkan barangbarang bergerak yang terdapat didalamnya, Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat tidak perlu mengindahkan dengan dasar apa pemakai tersebut masuk ke dalam perumahan itu atau dengan alasan apa barang-barang itu terdapat dalam perumahan itu. - (3) Ketentuan-ketentuan dalam ayat kedua dari pasal 33 berlaku pula untuk pasal ini. ## Pasal 35.

Penandatangan: - (1) Apabila tuntutan yang dimaksudkan dalam pasal 20 ayat 3 tidak dipenuhi dengan rela. Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat, atas ongkos yang mengabaikan perintah itu dapat memaksakan dengan bantuan Polisi supaya mereka, untuk siapa tuntutan itu dilakukan, dapat masuk kedalam rumah penginapan itu dan mendapat

Penandatangan: - 23 - ruangan penginapan yang dituntut dan seterusnya mengambil tindakan-tindakan untuk mendapat semua keperluan-keperluan, yang menurut timbangan Kepala tersebut untuk memenuhi tuntutan itu. - (2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 dari pasal 33 berlaku pula untuk pasal ini. - F. Tentang kewajiban penghuni-penghuni satu sama lain mengenai pemakaian listrik, air dan gas. ## Pasal 36. - (1) Penghuni yang langsung berlangganan listrik, air dan gas diwajibkan membolehkan pemakaian listrik; air dan gas itu oleh penghunipenghuni yang lain, kalau pada ruangan perumahan, penghunipenghuni yang lain itu ada instalasi pemakaian.

Penandatangan: - (2) Jika terjadi perselisihan tentang pemakaian dan/atau pembayaran, antara mereka yang dimaksudkan dalam ayat 1, maka atas permohonan salah satu pihak, pembayaran itu ditetapkan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Menteri. - G. Tentang kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan Pasal 37.

Penandatangan: - (1) Tiap-tiap orang diwajibkan supaya memberikan keteranganketerangan yang diminta oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat atau pegawai yang khusus dikuasakannya tentang pemakaian ... - 24 - pemakaian sesuatu perumahan, jika memang nyata diperlukan untuk melakukan tugasnya.

Penandatangan: - (2) Seseorang yang diminta keterangan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat, yang dimaksud didalam ayat 1, berhak meminta supaya pegawai tersebut lebih dahulu memperlihatkan kepadanya surat kekuasaannya.

Penandatangan: - (3) Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat berhak meminta supaya seseorang, yang diminta keterangan-keterangan itu, datang sendiri di kantornya pada waktu yang ditetapkannya. Pasal 38.

Penandatangan: - (1) Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat berhak meminta supaya kepadanya diperlihatkan surat-surat, yang dipandangnya perlu untuk memeriksa keterangan-keterangan yang diberikan. - (2) Jika surat-surat yang dimaksudkan berisi juga keterangan-keterangan lain, maka hak yang dimaksudkan dalam ayat dimuka ini hanya meliputi bagian-bagian dari surat-surat itu yang diperlukan untuk pemeriksaan. - H. Tentang kewajiban penghuni dalam mengakhiri pemakaian perumahan Pasal 39. - (1) Apabila seseorang hendak mengakhiri pemakaian sesuatu perumahan, maka ia diwajibkan memberitahukan maksudnya itu

Penandatangan: - 25 - lebih dahulu kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat empat belas hari sebelumnya pengakhiran itu akan terjadi dan kalau itu tidak mungkin secepat-cepatnya. - (2) Kewajiban yang disebutkan dalam ayat dimuka ini beriaku pula untuk mereka yang berhak menyewakan perumahan itu, setelah mereka mengetahui agak pasti, bahwa pemakaian akan diakhiri. Pasal 40.

Penandatangan: Dalam Undang-undang Darurat ini diartikan sama dengan mengakhiri pemakaian sesuatu perumahan itu, apabila pemakai meninggalkan perumahan itu terus-menerus sekurang-kurangnya selama satu bulan dengan tidak mendapat ijin tertulis lebih dulu dari Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat. - I. Tentang kewajiban pengurus rumah penginapan. Pasal 41. Pengurus-pengurus rumah-rumah penginapan, selainnya berkewajiban sesuai dengan ketetapan dalam bab ini, pula berkewajiban sesuai dengan ketetapan dalam bab ini, pula berkewajiban memberikan keteranganketerangan tentang kemampuan memberikan pemondokan, tentang orangorang yang menginap di rumah penginapan dan tentang penyelenggaraan penginapan. - J. Tengang kewajiban pegawai untuk merahasiakan keterangan-keterangan. Pasal 42. Tiap-tiap pegawai diwajibkan merahasiakan segala yang dapat diketahuinya pada waktu menjalankan Undang-undang Darurat ini, atau waktu menjalankan pegawasan berdasarkan Undang-undang Darurat ini, kecuali berdasarkan sesuatu ketentuan hukum, atau karena pekerjaan dan jabatannya, ia diwajibkan memberitahukan tentang hal itu. ## K. Tentang penggantian kerugian Pasal 43.

Penandatangan: Dalam hal-hal yang akan ditentukan dengan peraturan dalam keputusan Menteri oleh Negara dapat diberikan penggantian kerugian, apabila kerugian itu diderita sebagai akibat dari sesuatu tindakan guna penglaksanaan peraturan-peraturan dalam Undang-undang Darurat ini. ## BAB IX ## TENTANG MEMAJUKAN KEBERATAN Pasal 44.

Penandatangan: - (1) Tiap-tiap orang, yang mempunyai kepentingan langsung disebabkan oleh tiap-tiap perbuatan atau kealpaan dari Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dalam menjalankan Undang-undang Darurat ini dapat mengemukakan keberatannya kepada Menteri dengan melalui

Penandatangan: Pengawas, tetapi tidak berakibat bahwa dengan demikian penglaksanaan keputusan Kepala Kantor Urusan Perumah Setempat dengan sendirinya dipertangguhkan; Menteri dapat segera memerintahkan supaya mempertangguhkan berlakunya keputusan yang bersangkutan, jika ia, sesudah menerima pernyataan keberatan itu memandang ada alasannya.

Penandatangan: - (2) Apabila Menteri menerima baik sesuatu pernyataan keberatan seperti dimaksudkan di dalam bab ini atau bab lain di dalam Undang-undang Darurat ini, maka, jika keputusan sebermula telah dijalankan seluruhnya atau sebagiannya, Menteri mengatur juga akibat-akibat dari keputusannya itu. - (3) Penetapan-penetapan dalam Undang-undang Darurat ini, yang bertujuan melindungi hak-hak dan kepentingan seseorang, tidak mengurangi hak dari yang bersangkutan untuk memajukan keberatankeberatannya kepada pengadilan biasa untuk diadili dalam hal-hal yang memang masuk tugas kewajiban pengadilan itu. ## BAB X ## TENTANG PERBUATAN-PERBUATAN YANG BOLEH DIHUKUM DAN PENGUSUTAN PERBUATAN-PERBUATANITU. Pasal 45. - (1) Dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah dapat dihukum barang-siapa : - a. Menempati satu perumahan bertentangan dengan ketetapan dipasal 6 ayat 1; - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hal-hal yang telah ditetapkan dalam surat ijin tentang pemakaian perumahan yang diberikan berdasarkan atas pasal 6 ayat 1; - c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan yang telah ditetapkan dalam surat penguasaan sementara, tentang pemakaian perumahan menurut ketetapan-ketetapan dalam pasal 9 atau dalam pasal 20 ayat 3; - d. Memberikan pemakaian sesuatu perumahan bertentangan dengan pasal 6 ayat 1, kecuali kalau bersifat sementara selama tidak lebih dari empat belas hari; - e. Sebagai pengurus suatu rumah penginapan melakukan yang bertentangan dengan yang telah ditetapkan dalam pasal 20 ayat 1;

Distribusi: - f. Tidak memenuhi tuntutan penguasaan sementara yang disampaikan kepadanya seperti dimaksudkan dalam pasal-pasal 9 dan 20 ayat 3 atau bertindak, atau mengalpakan sesuatunya sehingga tuntutan itu tidak dapat dipenuhi, atau menghalangi mereka, guna siapa tuntutan itu dijalankan, untuk memakai perumahan yang dituntut; - g. Tidak pada waktunya atau tidak secukupnya memenuhi kewajiban-kewajiban yang diberikan kepadanya untuk memberi keterangan-keterangan seperti dimaksudkan di dalam pasal-pasal 37 ayat 1 dan 2, 38 dan 41 atau untuk menjalankan pemberitahuan seperti dimaksudkan dalam pasal 39; - h. Memberi keterangan atau pemberitahuan seperti yang dimaksud dalam huruf g, sedangkan ia tahu atau patut harus disangkanya bahwa keterangannya atau pemberitahuannya itu bertentangan dengan yang sebenarnya; - i. Tidak memenuhi panggilan seperti dimaksudkan di dalam pasal 37 ayat 3; - j. Menyebabkan tindakan-tindakan berdasarkan Undang-undang Darurat ini tidak dapat dilaksanakan, merintangi, atau menghalangi penyelenggaraannya. - (2) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dimaksud dalam ayat 1, dipandang sebagai pelanggaran. ## Pasal 46. - (1) Jika perbuatan-perbuatan yang tersebut dalam huruf f, g dan h dari pasal dimuka ini dilakukan dengan sengaja, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga puluh ribu rupiah. - (2) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dimaksud dalam ayat 1 dipandang sebagai kejahatan. ## Pasal 47. - (1) Jika sesuatu perbuatan, yang menurut bab ini dapat dihukum, dilakukan oleh badan-hukum maka dakwaan dijalankan dan hukuman dijatuhkan kepada anggota-anggota pengurusnya.

Penandatangan: - (2) Jika badan-hukum itu berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka dakwaan dijalankan dan hukuman dijatuhkan kepada wakilnya setempat ditempat perbuatan itu telah dilakukan.

Penetapan: - (3) Yang ditetapkan di dalam ayat-ayat di muka ini berlaku pula pada badan-hukum, yang bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan-hukum yang lain. Pasal 48. Selainnya pegawai-pegawai yang pada umumnya sudah ditugaskan untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang menurut Undang-undang Darurat ini dapat dihukum, maka pengusutan perbuatan-perbuatan, yang dapat dihukum berdasarkan Undang-undang Darurat ini, ditugaskan pula kepada pegawai-pegawai menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perintah. Pasal 49. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum, maka pegawaipegawai, yang ditugaskan untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang menurut Undang-undang Darurat ini dapat dihukum, berhak pula untuk : - I. Menuntut supaya diperlihatkan kepadanya semua surat-surat yang bersangkutan, apabila langsung dibutuhkan guna menjalankan tugasnya dengan baik. - II. Memasuki tempat-tempat, termasuk juga ruangan tempat kediaman apabila langsung diperlukan untuk memenuhi tugas kewajibannya, akan tetapi tidak boleh memasuki sesuatu ruangan tempat kediaman antara jam 18 dan jam 6, kecuali : - a. Kalau mereka berdasarkan pangkatnya masing-masing memang sudah berhak bertindak sedemikian; - b. Dengan seijin orang yang mendiaminya. - c. Dengan disertai oleh seorang jaksa yang berhak untuk masuk di dalam batas waktu yang tersebut, atau seorang diri, tetapi berdasarkan sehelai surat kuasa dari jaksa dimaksud di atas, ## BAB XI PERATURAN PERALIHAN Pasal 50. - (1) Pejabat-pejabat atau badan-badan, yang pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini memangku jabatan yang sama atau hampir sama dengan jabatan-jabatan yang tersebut dalam Undangundang Darurat ini, terhitung mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, dipandang sebagai telah diangkat dalam jabatannya masing-masing, berdasarkan Undang-undang Darurat ini dan menjalankan jabatannya sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam Undang-undang Darurat ini. - (2) Yang ditetapkan dalam ayat pertama tidak berlaku untuk Dewandewan Penasehat Setempat; dewan-dewan itu tetap menjalankan jabatannya, asalkan tidak bertentangan dengan peraturanperaturan dalam Undang-undang Darurat ini; dewan-dewan itu selambatlambatnya dalam tempo 3 bulan setelah berlakunya Undang-undang Darurat ini harus diganti dengan Panitia seperti dimaksud dalam pasal 5. Pasal 51. - (1) Perbuatan-perbuatan, keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini dengan sah telah dikerjakan, atau sedang dikerjakan, diambil atau sedang diambil dan dijalankan atau sedang dijalankan oleh yang berkuasa dan berhak, tetap berlaku sesudah saat yang tersebut, tetapi semenjak saat itu akibat-akibatnya diatur berdasarkan peraturan-peraturan yang termaktub di dalam Undang-undang Darurat ini.

Penandatangan: - (2) Didalam hal-hal dimana peraturan-peraturan di dalam ayat di muka ini menyebabkan kesulitan-kesulitan, maka Menteri, atas permohonan yang bersangkutan. atau karena jabatannya, akan memberi keputusan dalam hal-hal itu sedapat-dapatnya sesuai dengan peraturan-peraturan dalam Undang-undang Darurat ini. ## BAB XII ## PERATURAN PENUTUP Pasal 52. Hal-hal lain, yang bersangkutan dengan Undang-undang Darurat ini dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 53. Peraturan-peraturan tentang urusan perumahan yang kini berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Darurat ini bila berlakunya masih dirasa perlu, didalam tempo tiga bulan sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, harus ditetapkan lagi berdasarkan peraturanperaturan dari Undang-undang Darurat ini. Pasal 54. - (1) Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 17 April 1958. - (2) Undang-undang Darurat ini dapat disebut "Undang-undang Darurat Perumahan".

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: pada tanggal 17 April 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO

Penandatangan: Menteri Sosial, MULJADI DJOJOMARTONO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG DARURAT No. 3 TAHUN 1958. tentang
## URUSAN PERUMAHAN.
## A. UMUM.
Urusan perumahan di dalam Negara kita dewasa ini diatur dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat Pusat maupun pejabat-pejabat setempat sipil, ataupun militer.
Peraturan-peraturan itu dikeluarkannya berangsur-angsur menurut kebutuhan dalam praktek dan sampai sekarang ini belum ada Undang-undang yang meliputi segala lapangan urusan perumahan yang luas itu, dimaksudkan di atas, mengingat kenyataan kekurangan perumahan dimana-mana supaya pembagian perumahan dapat diatur sebaik-baiknya.
Undang-undang tentang urusan perumahan itu harus mempunyai corak nasional dengan memperhatikan faham-faham hukum umum dan tidak didasarkan kepada keadaan darurat seperti S.O.B.
Dengan pengalaman dalam beberapa tahun belakangan ini sudah diketahui kebutuhan-kebutuhan dalam praktek sehingga dapat diharapkan bahwa Undangundang Darurat ini akan dapat mencapai hasil yang baik.
Pemerintah merasa perlu memegang beberapa kekuasaan yang mempengaruhi hak-hak seseorang dilapangan perumahan selama tidak ada keseimbangan antara banyaknya perumahan dan kebutuhan akan perumahan. Pada dewasa ini kebutuhan jauh lebih besar dari pada adanya perumahan, sehingga Pemerintah harus dapat mengatur supaya perumahan yang ada dapat dipergunakan menurut pembagain yang layak dan adil. Untuk dapat menjalankan maksud-maksud itu Pemerintah perlu mempunyai kekuasaan-kekuasaan yang sah berdasarkan Undang-undang, sehingga dapat melaksanakan dan dimana perlu melaksanakan maksud itu.
Sebaliknya sebagai imbangan dari kekuasaan Pemerintah itu harus pula ada jaminan yang melindungi umum; terutama kekuasaan yang mempengaruhi hak-hak seseorang, hanya dapat dijalankan apabila sudah dipenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Darurat ini.
Pemerintah beranggapan bahwa Undang-undang Darurat ini akan memberikan kesempatan kepadanya untuk menghadapi sebak-baiknya kesulitankesulitan dalam perumahan; seterusnya Undang-undang Darurat ini memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk mengatur perumahan dengan cukup jaminan hukum.
Dengan keluarnya Undang-undang Darurat ini maka akan tercapai kepastian hukum dan dapat melenyapkan kegelisahan dan kebimbangan yang dewasa ini sering sekali ternyata dalam masyarakat, yaitu apakah sesuatu tindakan dari Pemerintah yang diambilnya dalam lapangan perumahan itu sah dan dipertanggungjawabkan.
Undang-undang Darurat ini menguraikan cukup jelas kekuasaan-kekuasaan serta batas-batas dan syarat-syaratnya.
Hal itu dapat dilihat antara lain dalam bab II, III, IV, VII, VIII dan IX dari Undang-undang Darurat ini.
Undang-undang Darurat ini terutama mengatur pembagian perumahan yang telah ada. Tentang pembangunan baru diadakan ketentuan-ketentuan dalam bab VIII
PENJELASAN
Pasal 1
. ## Ayat 1: Di dalam pasal ini dipergunakan istilah perumahan dengan maksud untuk mengganti istilah akomodasi yang biasa dipakai dalam penyelenggaraan urusan perumahan. Mengingat bahwa dalam pemakaian perumahan sering terbit perselisihan tentang pekarangan dan jalan keluar masuk, maka baiknya dinyatakan disini bahwa dalam arti perumahan termasuk juga pekarangan dan jalan keluar masuk yang sungguh-sungguh merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perumahan yang dipergunakan, dalam hal ini menurut pertimbangan Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat. ## Ayat 2a: "Yang menurut atau berdasarkan peraturan-peraturan dari Undang-undang ini masuk dalam lingkungan pengurusan dari Kantor Urusan Perumahan Setempat" adalah pertama berhubungan dengan penetapan Menteri Sosial tentang wilayah Kantor Urusan Perumahan Setempat. Sesuatu bangunan barulah masuk dalam pengurusan Urusan Kantor Perumahan Setempat, apabila bangunan itu terletak dalam lingkungan b
PENJELASAN
Pasal 30
untuk mendorong pembangunan rumah-rumah baru, dengan memberi kelluasan kepada pemilik yang mendirikan rumah itu untuk menetapkan sendiri penghuni-penghuni. ## B. PEMBAGIAN UNDANG-UNDANG. Bab pertama dari Undang-undang Darurat ini berisi peraturan umum dan mengatur organisasi dinas perumahan, seterusnya dadalam sebelas bab lainnya mengatur penyelenggaraan urusan perumahan, kekuasaan dan kewajiban pegawai, beberapa hal khusus dan akhirnya memuat peraturan-peraturan peralihan dan penutup. ## SEPASAL DEMI SEPASAL. ## BAB I.