PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 55 Tahun 2001 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (berlaku 3 Juli 2001)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
-
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pengendalian fungsi kawasan Kepulauan Seribu, dipandang perlu meningkatkan status Kecamatan Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. bahwa untuk melaksanakan butir a di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peningkatan Status Kecamatan Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
3. : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 38 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
- b. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- d. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi.
- e. Kabupaten Administrasi adalah wilayah kerja perangkat Provinsi yang terdiri atas wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
- f. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Pasal 2
Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam wilayah Provinsi.
MEMUTUSKAN : ________________
Pasal 3
Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut :
- a. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara;
- b. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.
Pasal 4
Dengan dibentuknya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kotamadya Jakarta Utara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Pasal 5
- (1) Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempunyai batas-batas sebagaimana batas wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu, yaitu :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kotamadya Jakarta Utara, wilayah Provinsi Banten, dan wilayah Provinsi Jawa Barat;
- d. sebelah barat berbatasan dengan wilayah Provinsi Lampung dan Laut Jawa.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti batas wilayah yang ada
Pasal 6
Ibukota Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berkedudukan di Pulau Pramuka Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.
KEPALA PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI
BAB III - KEPALA PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI
Pasal 7
- (1) Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dipimpin oleh Bupati yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier di lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
BAB III - KEPALA PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI
Pasal 8
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Bupati.
- (2) Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan karier di lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
BAB III - KEPALA PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI
Pasal 9
- (1) Bupati diangkat oleh Gubernur dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Wakil Bupati diangkat oleh Gubernur.
ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN PEMBIAYAAN
BAB IV - ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN PEMBIAYAAN
Pasal 10
Susunan Organisasi Pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB IV - ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN PEMBIAYAAN
Pasal 11
Pengaturan mengenai kepegawaian dan pembiayaan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ## BAB V KETENTUAN PERALIHAN ## Pasal 12

Penandatangan: - (1) Gubernur dapat menunjuk Pelaksana Tugas Bupati sebelum pejabat Bupati definitif diangkat. - (2) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kotamadya Jakarta Utara tetap berlaku bagi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebelum diubah atau dicabut berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. ## Pasal 13 Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku. BAB VI PENUTUP Pasal 14 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID BAB V ...

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: -6 - ttd MUHAMMAD M. BASYUNI

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2001 TENTANG
## PEMBENTUKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
## II. UMUM
Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Untuk itu dalam membangun masyarakat Jakarta yang sejahtera dan mewujudkan citra Bangsa Indonesia, Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahannya diberikan kedudukan sebagai Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibagi dalam Kotamadya dan Kabupaten Administrasi. Otonomi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diletakkan pada lingkup Provinsi dan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Kotamadya dan Kabupaten Administrasi merupakan wilayah administrasi dan bukan Daerah Otonom. Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, Kabupaten Administrasi yang merupakan bagian dari Administrasi Pemerintah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum terbentuk.
Sesuai dengan
PENJELASAN
Pasal 32
Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999, Kecamatan Kepulauan Seribu yang merupakan bagian dari Kotamadya Jakarta Utara ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta pengelolaan Kepulauan Seribu yang terdiri