PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 10 Tahun 2015 tentang PEDOMAN UMUM PROGRAM ANTI KEMISKINAN (ANTI POVERTY PROGRAM) KABUPATEN TRENGGALEK (berlaku 2 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang :a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dimana strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengurangi beban masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan, perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Kabupaten Trenggalek;
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupetan Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM ANTI KEMISKINAN (ANTI POVERTY PROGRAM) KABUPATEN TRENGGALEK.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola, yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang mendapat alokasi dana program anti kemiskinan (anti poverty program).
6. Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) adalah program pemberdayaan ekonomi produktif kelompok masyarakat miskin (revitalisasi bina usaha pada gerakan terpadu pengentasan kemiskinan) yang difasilitasi pendamping dan mitra usaha sebagai penampung/pembeli hasil produksi dari kelompok masyarakat.
7. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari keluarga miskin calon penerima program anti kemiskinan (anti poverty program).
8. Berbasis Cluster adalah pengelompokan berbasis kawasan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program).
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menangani penduduk miskin agar memiliki pendapatan dan daya beli melalui pemberdayaan usaha Kelompok Masyarakat dengan pola kemitraan yang Berbasis Cluster .
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. bidang yang ditangani melalui Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program);
- b. tujuan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) ;
- c. sasaran Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) ;
- d. pengelolaan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) ;
- e. mekanisme pelaksanaan kegiatan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) ;
- f. pembiayaan;
- g. pemantauan;
- h. pelaporan; dan
- i. pengawasan dan pengendalian.
BIDANG YANG DITANGANI MELALUI PROGRAM ANTI KEMISKINAN (ANTI POVERTY PROGRAM)
BAB IV - BIDANG YANG DITANGANI MELALUI PROGRAM ANTI KEMISKINAN (ANTI POVERTY PROGRAM)
Pasal 4
Bidang yang ditangani melalui Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) meliputi :
- a. bidang pertanian;
- b. bidang perkebunan;
- c. bidang kehutanan;
- d. bidang peternakan;
- e. bidang perikanan; dan
- f. bidang industri.
BAB V - TUJUAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN (ANTI POVERTY PROGRAM) Pasal 5
Pasal 5
Tujuan Program Anti Kemiskinan ( Anti Poverty Program) adalah:
- a. meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan secara transparan, demokratis dan bertanggung jawab;
- b. mengembangkan kemampuan dan peluang usaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin; dan
- c. mengembangkan Kelompok Masyarakat yang berpotensi melalui usaha produktif.
BAB VI - SASARAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN (ANTI POVERTY PROGRAM) Pasal 6
Pasal 6
- (1) Sasaran Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) adalah Kelompok Masyarakat rumah tangga miskin dan/ atau rumah tangga hampir miskin ## BAB VII
PENGELOLAAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN ( ANTI POVERTY PROGRAM)
BAB VI - SASARAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN (ANTI POVERTY PROGRAM) Pasal 6
Pasal 7
- (1) Pengelolaan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Bappeda dengan keanggotaan tim dari SKPD Teknis terkait.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
BAB VIII - MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 8
- (1) Sosialisasi dilakukan pada setiap tahapan program baik secara formal maupun informal.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa/ Kelurahan dengan menggunakan berbagai media yang sesuai dengan karakteristik lokal.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyatukan persepsi para Stakeholders dalam memahami Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) dengan jalan memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
tentang Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) dan tindak lanjut
pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) , yang diikuti oleh Stakeholders terkait.
## Bagian Kedua Musyawarah Perencanaan
##
PENJELASAN
Pasal 9
Musyawarah perencanaan meliputi kegiatan : - a. Musyawarah Desa perencanaan Kelompok Masyarakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, kelompok masyarakat, Wakil Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan dihadiri oleh Tim Koordinasi Kabupaten; - b. kegiatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi : 1. pemaparan hasil identifikasi kebutuhan dari Kelompok Masyarakat; 2. kesepakatan Kelompok Masyarakat tentang kepengurusan; 3. sistem pengelolaan/pengembangan; 4. perguliran; 5. pemberian sanksi kepada Kelompok Masyarakat yang tidak mematuhi hasil kesepakatan; dan 6. penetapan rencana usulan kegiatan dari masing-masing Kelompok Masyarakat. ## Bagian Ketiga Perencanaan Pasal 10 Perencanaan merupakan tahapan kegiatan yang dilaksanakan setelah sosialisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) , bertujuan untuk menyusun rencana usulan kegiatan secara partisipatif dan menetapkan alokasi anggaran. ## Bagian Keempat Identifikasi Pasal 11 Untuk mengetahui hasil dari kegiatan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) dilakukan identifikasi pendapatan anggota Kelompok Masyarakat sebelum dan sesudah dibantu Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) . ## Bagian Kelima ## Pelaksanaan Pasal 12 Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) meliputi: - a. pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana produksi kepada Kelompok Masyarakat dilaksanakan oleh SKPD pengelola mengikuti Pedoman Pelaksanaan APBD; - b. pelaksaaan kegiatan oleh Kelompok Masyarakat disesuaikan dengan rencana usulan kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam hasil Musyawarah Desa perencanaan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) dengan melibatkan Kelompok Masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki; - c. pertanggungjawaban kegiatan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) dilakukan dalam bentuk laporan kegiatan; dan - d. pelestarian program dilaksanakan melalui pelestarian program/kegiatan dan pelestarian program/ kegiatan usaha dengan sistem pengguliran pada anggota Kelompok Masyarakat lainnya. ## BAB IX ## PEMBIAYAAN
PENJELASAN
Pasal 13
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) di Daerah bersumber dari APBD. ## BAB X ## PEMANTAUAN
PENJELASAN
Pasal 14
Pemantauan dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten dan S takeholders terkait secara berkala maupun insidentil, baik formal maupun informal secara berjenjang dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya diambil langkah tindakan secara berjenjang guna memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran. ## BAB XI PELAPORAN Bagian Kesatu Jalur Pelaporan Struktural Pasal 15 Pelaporan struktural dilakukan secara periodik dari Ketua Tim Koordinasi Kabupaten kepada Bupati. ## Bagian Kedua Jalur Pelaporan Fungsional Pasal 16 Jalur pelaporan fungsional dilakukan setiap bulan dan berjenjang dari: - a. PKM kepada KTK; dan - b. KTK kepada Ketua Tim Koordinasi Kabupaten dengan tembusan SKPD teknis yang bersangkutan. ## PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ## BAB XII Pasal 17 - (1) Pengawasan dilakukan secara periodik oleh Tim Koordinasi Kabupaten. - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan