PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (berlaku 21 April 2014)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri;
Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
SALINAN
Menetapkan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
16. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkulu Utara;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dinas Pertambangan dan Energiadalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
7. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
8. Sumber Energi adalah segala energi yang dimanfaatkan menjadi tenaga listrik.
9. Tenaga Listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronik, atau isyarat.
10. Penyediaan Tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai titik pemakaian.
11. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
12. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
13. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkit kekonsumen.
14. Instalasi ketenagalistrikan selanjutnya disebut instalasi adalah bangunanbangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan,saluran-saluran dan perlengkapan yang digunakan untuk pembangkit, konversi,transformasi,pendistribusian dan pemanfaatan tenaga listrik.
15. Pembangkit adalah setiap pembangkit termasuk Gedung dan Perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan.
16. Uji Laik Operasi yang selanjutnya disebut ULO adalah hasil uji instalasi ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh lembaga yang dianggap mampu dan dapat ditunjuk oleh Pemerintah.
17. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap Orang Pribadi atau Koperasi atau Badan Usaha yang melakukan Usaha dan atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan atau Kegiatan.
18. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatannya di luar usaha dan atau kegiatan yang wajib Amdal dan atau UKLUPL.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan atau Kegiatan.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan atau Kegiatan.
21. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan kepada Orang Pribadi atau Koperasi atau Badan Usaha untuk mendirikan suatu bangunan.
22. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan kepada setiap Orang Pribadi atau Koperasi atau Badan Usaha yang melakukan Usaha dan atau Kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan, termasuk
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
23. Ruang Sungai adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan mengenai tata cara pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri yang menjadi kewenangan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri yang menjadi kewenangan Bupati sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri yang fasilitas instalasinya berada dalam Daerah.
USAHA PEYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Bagian Kesatu
BAB II - USAHA PEYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Pasal 4
- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri terdiri atas jenis usaha:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenagalistrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh:
- a. instansi pemerintah;
- b. pemerintah daerah;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik daerah;
- e. badan usaha swasta;
- f. koperasi;
- g. perseorangan; dan
- h. lembaga/badan usaha lainnya.
- (3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilakukan
BAB II - USAHA PEYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Pasal 5
Pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat berasal dari sumber energi :
- a. pembangkit listrik tenaga uap;
- b. pembangkit listrik tenaga gas;
- c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
- d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
- e. pembangkit listrik tenaga air;
- f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
- g. pembangkit listrik tenaga diesel;
- h. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan
- i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
Bagian Kedua Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Dengan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik di Atas 200 kVA
BAB II - USAHA PEYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Pasal 6
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Operasi dari Bupati.
BAB II - USAHA PEYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Pasal 7
Izin Operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, sebagai berikut:
- a. penggunaan utama, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan secara terusmenerus dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- b. penggunaan cadangan, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya sewaktu-waktu untuk menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- c. penggunaan darurat, apabila pembangkit tenaga listrikdioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik setempat;
- d. penggunaan sementara, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah-pindahkan (mobile dan portable).
BAB II - USAHA PEYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Pasal 8
- (1) Permohonan Izin Operasi diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan harus dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identitas pemohon;
- b. profil pemohon; dan
- c. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. izin prinsip dan izin lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
- b. diagram satu garis;
- c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
- d. jadwal pembangunan;
- e. jadwal pengoperasian;
- f. izin gangguan;
- g. izin pelaksanan konstruksi pada ruang sungai dan atau izin pelaksanaan konstruksi yangmengubah aliran dan atau alur sungai dan atau izin pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air apabila pembangkitan tenaga listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga air;
- h. Laporan Hasil ULO; dan
- i. IMB.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Izin Lingkungan atau SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Permohonan Izin Operasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
BAB II - USAHA PEYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Pasal 9
- (1) Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian dan evaluasiterhadap permohonan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2)
BAB II - USAHA PEYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Pasal 10
Izin Operasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
BAB II - USAHA PEYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Pasal 11
Izin Operasi harus diubah apabila terdapat perubahan:
- a. peruntukan; atau
- b. kapasitas pembangkit tenaga listrik.
BAB II - USAHA PEYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Pasal 12
Izin Operasi berakhir karena:
- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang Izin Operasi; atau
- c. dicabut oleh Bupati .
BAB II - USAHA PEYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Pasal 13
- (1) Permohonan perpanjangan Izin Operasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 diajukan secara tertulis palinglambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Operasiberakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Operasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
- a. persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan; dan
- b. laporan pelaksanaan Izin Operasi.
BAB II - USAHA PEYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Pasal 14
Pemegang Izin Operasi wajib menyampaikan laporanmengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam)bulan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Dengan Kapasitas
Pembangkit Tenaga Listrik di Atas 25 kVA Sampai Dengan 200 kVA
BAB II - USAHA PEYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Pasal 15
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendirisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)dengankapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 kVA sampaidengan 200 kVA, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan SuratKeterangan Terdaftar dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
BAB II - USAHA PEYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Pasal 16
- (1) Permohonan Surat Keterangan Terdaftar oleh Pemohonsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)harusdilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis, danlingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identitas pemohon;
- b. profil pemohon; dan
- c. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. izin prinsip dan izin lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
- b. diagram satu garis;
- c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
- d. Izin Gangguan;
- e. izin pelaksanan konstruksi pada ruang sungai dan atau izin pelaksanaan konstruksi yangmengubah aliran dan atau alur sungai dan atau izin
pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air apabila pembangkitan tenaga listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga air;
- f. Laporan Hasil ULO; dan
- g. IMB.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Izin Lingkungan atau SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Permohonan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
BAB II - USAHA PEYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Pasal 17
- (1) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi menetapkan Surat KeteranganTerdaftar.
- (2) Pemberian atau penolakan Surat Keterangan Terdaftardiberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerjasetelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan Surat Keterangan Terdaftarditolak, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi memberitahukan secaratertulis kepada pemohon disertai dengan alasanpenolakannya.
BAB II - USAHA PEYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Pasal 18
Pemegang Surat Keterangan Terdaftar wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 12(dua belas) bulan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
Bagian Keempat Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Dengan Kapasitas
Pembangkit Tenaga Listrik Sampai Dengan 25 kVA
BAB II - USAHA PEYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Pasal 19
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25 kVA, dapat dilaksanakan setelah menyampaikanLaporan kepadaKepala Dinas Pertambangan dan Energi.
BAB II - USAHA PEYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Pasal 20
- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari Data Administrasi, Data Teknis, Data Lokasi, Izin Gangguan, dan IMB.
- (2) Data Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Nama Badan Usaha/Pemohon
- b. Alamat Badan Usaha/Pemohon
- c. Nomor Telepon/Nomor HP/Nomor Faksimile.
- d. Akta Pendirian (untuk badan usaha)/Keterangan Pemohon :
7. -Nomor/Tanggal Akta Pendirian
- -Notaris yang menerbitkan Akta Pendirian
- e. Akta Perubahan (untuk badan usaha), apabila terdapat perubahan
- -Nomor/Tanggal Perubahan Akta
- -Notaris yang menerbitkan Perubahan Akta
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak
- (3) Data Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Data Mesin Penggerak (Jenis, Merek, Tipe, Negara Pembuat/Tahun Pembuatan, dan Daya yang dihasilkan);
- b. Data Generator (Merek, Tipe, Negara Pembuat/Tahun Pembuatan, Fasa, Frekuensi, kVa, kW, dan Voltase);
- c. Data Jaringan Distribusi (Panjang Saluran dan Tegangan); dan
- d. Data Sambungan Listrik dari dan ke Pihak Lain (Ada atau Tidak Ada).
- (4) Data Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data Lokasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi)
Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemegang Izin
Hak
BAB II - USAHA PEYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Pasal 21
Pemegang Izin Operasi atau Surat Keterangan Terdaftar atau Laporan berhak untuk melakukan penyediaan tenaga listrikuntuk kepentingan sendiri.
Kewajiban
BAB II - USAHA PEYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Pasal 22
Pemegang Izin Operasi atau Surat Keterangan Terdaftar atau Laporanberkewajiban
:
- a. Menanggung segala akibat yang timbul dari kegiatan penyediaan tenaga listrikuntuk kepentingan sendiri.
- b. Melaksanakan ketentuan teknis keselamatan, keamanan, kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melakukan pemeriksaan secara berkala.
- d. Melaporkan setiap rencana perubahan yang berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebelum melaksanakan perubahan tersebut untuk mendapatkan persetujuan.
- e. Melaksanakan perubahan dokumen apabila terdapat perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- g. Memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara untuk melaksanakan
- fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri.
- h. Memperpanjang perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- i. Membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundangundangan.
- j. Menanggung segala biaya yang timbul dalam rangka pengurusan Izin Operasi atau Surat Keterangan Terdaftar atau Laporan.
BAB III - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23
- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi dapat berkoordinasi dengan Instansi Terkait.
Pasa1 24
Pemegang Izin Operasi atau Surat Keterangan Terdaftar atau Laporan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Izin Operasi atau Surat Keterangan Terdaftar atau Laporan dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan kegiatan sementara;atau
- c. pencabutan Izin Operasi atau Surat Keterangan Terdaftar atau Laporan.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Usaha ketenagalistikan untuk kepentingan sendiri yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
BAB VI KETENTUAN LAIN
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
- (1) Pemberian Izin Operasi atauSurat Keterangan Terdaftar atau Laporan dapat dilimpahkan atau didelegasikan atau diserahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dalam Hal Pemberian Izin Operasi atau Surat Keterangan Terdaftar atauLaporan dilimpahkan atau didelegasikan atau diserahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
- a. Permohonan pemberian Izin Operasi atau Surat Keterangan Terdaftar atau Laporan termasuk permohonan perpanjangannya diajukan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
- b. Pemberian Izin Operasi atau Surat Keterangan Terdaftar atau Laporan termasuk pemberian perpanjangannya dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
- (1) Pemegang Izin Operasi atau Surat Keterangan Terdaftar atau Laporan yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28
Dikecualikan dari kepemilikan atau persyaratan Izin Operasi atau Surat Keterangan Terdaftar atau Laporan adalah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang termasuk dalam kategori :
- a. untuk keperluan rumah tangga, rumah pribadi, rumah dinas, dan rumah jabatan termasuk untuk keperluan penerangan halaman rumah;
- b. untuk keperluan penerangan jalan bagi masyarakat;
- c. untuk keperluan Kantor milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka memperlancar pelayanan kepada masyarakat;
- d. untuk keperluan usaha atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Kecil atau Usaha Perseorangan Skala Kecil dengan kekayaan bersih kurang dari Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan dengan penghasilan bersih (netto) kurang dari Rp. 100.000.000,- per tahun;
- e. untuk keperluan usaha atau kegiatan yang sifatnya tidak menetap atau sementara; dan
- f. apabila pembangkit tenaga listrik telah terpasang menyatu dengan atau dalam suatu alat atau mesin dari pabrik pembuat alat atau mesin dimaksud.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Hal-hal yang bersifat teknis dalam rangka pelaksanaanPeraturan Bupati ini diatur oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Ditetapkan di Argamakmur Pada tanggal 21 April 2014 BUPATI BENGKULU UTARA H.M.IMRON ROSYADI

Penetapan: Diundangkan di Argamakmur Pada tanggal 21 April 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA SAID IDRUS ALBAR BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 7

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab. Bengkulu Utara ## ZULKARNAIN Pembina Tingkat I (IV/b) NIP.19640705 198803 1 010