PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Nomor 6 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN PROVINSI SULAWESI SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, telah dibentuk perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. bahwa sehubungan telah efektifnya jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), maka berdasarkan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penataan kelembagaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga penyelenggaraan pengawasan dapat mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa beban tugas Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat saat ini sudah sedemikian besar dan padat, tidak seimbang lagi dengan perangkat organisasi yang mewadahinya, akibatnya fungsi menajemen rumah sakit tidak dapat berjalan secara efektif dan optimal, karena itu dipandang perlu dilakukan peningkatan status kelembagaan rumah sakit dari Unit Pelaksana Teknis Dinas menjadi Lembaga Teknis Daerah;
- d. bahwa untuk mengakomodasi ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat tersebut dan penataan kelembagaan Inspektorat Provinsi, maka dilakukan dengan membentuk peraturan daerah yang materi muatannya merubah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Menetapkan :
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 6).
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 5 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 247);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN PROVINSI SULAWESI SELATAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 6) mengalami perubahan, sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) Lembaga Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat yang ditempatkan pada poin o, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (3) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:
- a. Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- d. Badan Ketahanan Pangan Daerah;
- e. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
- f. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- g. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- h. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- j. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- k. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- l. Badan Lintas Kabupaten dan Kota;
- m. Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji;
- n. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar;
- o. Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat;
- p. Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi;
- q. Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah;
- r. Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi;
- s. Satuan Polisi Pamong Praja;
- t. Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi.
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi terdiri atas:
- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu;
- d. Sub Bagian;
- e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
3. Pasal 9 dihapus.
4. Pasal 10 dihapus.
5. Pasal 11 dihapus.
6. Pasal 12 dihapus.
7. Antara BAB XVA dan BAB XVI ditambahkan Bab XVB tentang Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat, dan antara pasal 127 G dan Pasal 128 ditambahkan 8 Pasal, sehingga selengkapnya berbunyi :

## BAB XVB

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG RAKYAT

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 127 H

Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf o, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

## Pasal 127 I

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 H , Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan, penunjang pelayanan, dan pengembangan dan pemeliharaan;
- b. penyelenggaraan urusan pelayanan, penunjang pelayanan, dan pengembangan dan pemeliharan.
- c. pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pelayanan, penunjang pelayanan, dan pengembangan dan pemeliharaan; dan
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

## Pasal 127 J

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat terdiri atas :
- a. Direktur;
- b. Bidang;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Seksi;
- e. Sub Bagian;
- f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 127 K

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 J ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Bidang Pelayanan;
- b. Bidang Penunjang Pelayanan; dan
- c. Bidang Pengembangan dan Pemeliharaan.

## Pasal 127 L

Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 K huruf a, terdiri atas :

- a. Seksi Pelayanan Medik;
- b. Seksi Pelayanan Keperawatan.

## Pasal 127 M

Bidang Penunjang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 K huruf b, terdiri atas:

- a. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
- b. Seksi Logistik Medik dan Non Medik.

## Pasal 127 N

Bidang Pengembangan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 K huruf c, terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

## Pasal 127 O

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 J ayat (1) huruf c , terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program.

- 4 Ketentuan BAB XXV Pasal 155 diubah, dengan menambahkan 1 ayat yaitu ayat (4), sehingga selengkapnya berbunyi :

## BAB XXV

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 155

- (1) Pemangku jabatan pada Lembaga Teknis Daerah tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemangku jabatan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar;
- c. Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah; dan
- d. Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 141 A, berlaku efektif paling lambat tanggal 31 Desember 2011.
- (4) Pemangku jabatan pada Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat yang ada, tetap menjalankan tugas dan fungsi jabatannya sampai dengan dilakukan pengangkatan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat (RSUSR) Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

## A. MUALLIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 6

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT PROVINSI PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN IA PERATURAN DAERAH PROV. SULSEL

NOMOR

:

TANGGAL

:


GUBERNUR SULAWESI SELATAN,