PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 3 Tahun 2017 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (berlaku 18 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa pembangunan merupakan upaya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang perlu dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat;
- b. bahwa perusahaan mempunyai peranan dan tanggung jawab dalammempercepatterlaksananya pembangunan daerah sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan daerah, diperlukan pengaturan sebagai pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Penetapan Undang-undangDarurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT dan
BUPATI PASAMAN BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIALDAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
5. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum baik milik swasta, milik Negara, milik asing atau milik Pemerintah Daerah yang berstatus pusat, cabang atau yang berkedudukan di Kabupaten Pasaman Barat.
6. Kemitraan adalah Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan ## BAB II ASAS, RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN, DAN BESARAN TJSLP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyelenggaraan TJSLP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Ruang lingkup pengaturan TJSLP meliputi :
- a. Maksud, Tujuan, Besaran Dana TJSLP
- b. Perusahaan pelaksana TJSLP, Hak dan Kewajiban Perusahaan Pelaksana TJSLP;
- c. Program dan Bidang TJSLP;
- d. Mekanisme Dan Prosedur Penyelenggaraan Program TJSLP;
- e. Forum TJSLP;
- f. Tata Cara Perekrutan Forum TJSLP;
- g. Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP;
- h. Sistem Informasi;
- i. Penghargaan;
- j. Pelaporan, Pengawasan dan Evaluasi;
- k. Sanksi;
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secaralangsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasianal Perusahaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :
- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan Program TJSLP di Kabupaten Pasaman Barat
- b. Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan Program TJSLP sehingga bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Tujuan umum Program TJSLP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Tujuan khusus program TJSLP meliputi :
- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. Terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang
- e. Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. Terwujudnya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Penentuan besaran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan
- kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembiayaan pelaksanaan TJSLP dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada biaya perusahaan;
- (3) Bagi perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan ## BAB III PERUSAHAAN PELAKSANA TJSLP, HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PELAKSANA TJSLP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam atau bidang lainnya wajib sebagai pelaksana TJSLP;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak termasuk perusahaan yang merugi, dan Usaha Kecil dan Menengah;
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah Perusahaan berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pasaman barat;
- (4) Perusahaan pelaksana TJSPL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara, asing, dan/atau milik pemerintah daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Dalam melaksanakan TJSLP perusahaan berhak :
- a. Menyusun program TJSLP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan;
- b. Mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan
- c. Mendapatkan fasilitas promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Dalam melaksanakan TJSLP perusahaan wajib :
- a. Menyusun rencana penyelenggaraan program TJSLP dengan ## BAB IV PROGRAM DAN BIDANG TJSLP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Program TJSLP dapat berupa :
- a. Pemberdayaan masyarakat;
- b. Kemitraan;
- c. Bina lingkungan;
- d. Investasi; dan/atau
- e. Sumbangan atau donasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Program TJSLP meliputi bidang :
- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Infrastruktur;
- d. Olahraga, seni dan budaya;
- e. Sosial dan keagamaan;
- f. Pelestarian lingkungan hidup;
- g. Usaha ekonomi kerakyatan
- h. Kebencanaan; dan
- i. Bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan oleh perusahaan kepada pemerintah Daerah dan/atau melalui Forum TJSLP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Program TJSLP bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dapat berupa bantuan untuk pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan yang diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa untuk peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Program TJSLP bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b dapat berupa bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Program TJSLP bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang berdasar untuk kepentingan umum, baik berupa jalan, jembatan, perumahan, MCK dan irigasi untuk kebutuhan masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Program TJSLP bidang olahraga, seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf d dapat berupa bantuan pelatihan dan/atau fasilitas olahraga, seni dan budaya, yang dapat diberikan dalam bentuk dana barang dan/atau jasa, serta sarana dan prasana untuk menunjang peningkatan kegiatan olahraga, seni dan budaya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
Program TJSLP bidang sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf e dapat berupa bantuan pelayanan dan/atau fasilitas kegiatan sosial dan keagamaan yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
Program TJSLP bidang pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf f dapat berupa upaya atau kegiatan dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta upaya untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
Program TJSLP bidang usaha ekonomi kerakyatan sebagaiman dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf g dapat berupa bantuan dana, barang dan/atau jasa untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
Program TJSLP bidang kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf h dapat berupa bantuan yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau fasilitas secara langsung kepada masyarakat sebagai akibat atau peristiwa tertentu, misalnya karena bencana alam, atau wabah penyakit.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
Bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf i merupakan bidang yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan perusahaan dan masyarakat.
MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM TJSLP
BAB V
Pasal 22
- (1) Penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui TJSLP;
- (2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Pengisian formulir pernyataan sebagai pelaksana TJSLP;
- b. Penyusunan rencana dan menentukan program TJSLP;
- c. Penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP apabila melibatkan pihak ketiga;
- d. Pelaksanaan program TJSLP;
- e. Monitoring dan evaluasi program TJSLP; dan
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP.
- (3) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP Kabupaten Pasaman Barat sekurang-kurangnya sekali setiap tahun.
FORUM TJSLP
BAB VI - FORUM TJSLP
Pasal 23
- (1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibentuk Forum TJSLP;
- (2) Forum TJSLP beranggotakan Unsur Akademisi sebanyak 1 (satu) orang, Unsur Tokoh Masyarakat sebanyak 1 (satu) orang, Unsur Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) orang, dan Unsur Perwakilan Perusahaan sebanyak 3 (tiga) orang;
- (3) Forum TJSLP dibentuk
BAB VI - FORUM TJSLP
Pasal 24
- (1) Susunan Keanggotaan Forum TJSLP terdiri dari:
- a. Ketua 1 (satu) orang;
- b. Sekretaris 1 (satu) orang;
- c. Bendahara 1 (satu) orang;
- d. Anggota 4 (empat) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Bendahara dipilih dari/dan oleh anggota Forum TJSLP dengan pimpinan rapat sementara dari anggota yang secara umur paling tua di antara anggota yang lain.
- (3) Setelah terpilih Ketua, Sekretaris dan Bendahara, maka rapat selanjutnya dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris.
BAB VI - FORUM TJSLP
Pasal 25
- (1) Pengambilan keputusan dalam LPTJSL dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat diambil keputusan, maka dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak
BAB VI - FORUM TJSLP
Pasal 26
- (1) KeanggotaanForum TJSLP dinyatakan berhenti apabila :
- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturutturut;
- d. Melakukan tindak pidana dan telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- (2) Keanggotaan Forum TJSLP diberhentikan sementara apabila disangkakan melakukan tindak pidana;
- (3) Apabila Keanggotaan Forum TJSLP yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terbukti, maka pemberhentian sementara akan dicabut;
- (4) Pemberhentian Keanggotaan Forum TJSLP oleh Bupati.
BAB VI - FORUM TJSLP
Pasal 27
- (1) Bupati membentuk tim seleksi calon Anggota Forum TJSLP;
- (2) Tim seleksi terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu :
- a. Ketua 1 (satu) orang dari Pemerintah Daerah;
- b. Sekretaris 1 (satu) orang dari Akademisi;
- c. Anggota 1 (satu) orang dari DPRD.
- (3) Tugas pokok dan fungsi tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Seleksi calon KeanggotaanForumTJSLP dilakukan
BAB VII - TATA CARA PEREKRUTAN FORUM TJSLP
Pasal 28
- (1) Apabila Ketua atau Sekretaris atau Bendahara TJSLP berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka dipilih kembali oleh anggota Forum TJSLP;
- (2) Apabila anggota Forum TJSLP berhenti maka akan diangkat kembali anggota pengganti ## BAB VIII
TIM PENASEHAT DAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM TJSLP
BAB VII - TATA CARA PEREKRUTAN FORUM TJSLP
Pasal 29
- (1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP, Pemerintah Daerah membentuk Tim Penasehat dan Koordinasi Pelaksanaan ProgramTJSLP.
- (2) Keanggotaan Tim Penasehat dan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP sebagai dimaksud pada ayat (1) bersifat adhoc yang terdiri dari Bupati selaku Penasehat, dan SOPD terkait sebagai anggota.
- (3) Pembiayaan kegiatan operasional Tim Penasehat dan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLPdibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat;
- (4) Tim Penasehat dan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Membantu pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP
- b. Melakukan koordinasi dengan forum TJSLP dalam rangka sinergitas program pembangunan daerah dengan program TJSLP
- c. Memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP; dan
- d. Melaksanakan tugas lain dalam rangka koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program TJSLP.
SISTEM INFORMASI
BAB IX - SISTEM INFORMASI
Pasal 30
- (1) Forum TJSLP menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSLP, yang memuat pemutakhiran data perusahaan yang sudah melaksanakan program, buletin serta sosialisasi Program TJSLP, secara lengkap dan periodik
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan TJSLP sebagaimana yang dimaksud ayat (1), harus terintegrasi dengan sistem informasi sejenismdi Pemerintah Daerah.
PENGHARGAAN
BAB X - PENGHARGAAN
Pasal 31
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PELAPORAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
BAB XI - PELAPORAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 32
- (1) Perusahaan mendokumentasikan dan menyusun laporan pelaksanaan program TJSLP secara terukur dan transparan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada forum TJSLP, Bupati dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat setiap bulannya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
- a. Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
- b. Realisasi penggunaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
- d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
- e. Rencana tindak lanjut.
- (4) Laporan pelaksanaan TJSLP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum;
- (5) Tata cara dan format laporan pelaksanaan TJSLP akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XI - PELAPORAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 33
- (1) DPRD Pasaman Barat dan/atau Komisi dan/atau gabungan Komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP dalam bentuk dengar pendapat dengan Forum TJSLP;
- (2) Pelaksanaan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
BAB XI - PELAPORAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 34
- (1) DPRD Pasaman Barat dan/atau Komisi dan/atau gabungan Komisi, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP;
- (2) Evaluasi dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
BAB XII
SANKSI
BAB XI - PELAPORAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 35
- (1) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 8 dapat dikenai sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali
- b. pembatasan kegiatan usaha
- c. pembekuan kegiatan usaha
- d. pencabutan izin kegiatan usaha
- (2) ketentuan snksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - PELAPORAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 36
- (1) Apabila ditemukan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya sebagai Forum TJSLP dan Tim Koordinasi Pelaksana TJSLPmaka keanggotaannya dapat diberhentikan dan tidak dapat dipilih kembali.
- (2) Apabila ditemukan tindakan penyelewengan keuangan maka harus mengembalikan semua kerugian akibat tindakan penyelewengan;
- (3) Memproses yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang berlaku.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37
Pengelolaan TJSLP yang sudah berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Forum TJSLP ## BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Derah ini diundangkan.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Penetapan: Ditetapkan diSimpang Empat

Penandatangan: Pada tanggal 31 Maret 2017 BUPATI PASAMAN BARAT, Dto SYAHIRAN

Penetapan: Diundangkan di Simpang Empat Pada tanggal 31 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, Dto MANUS HANDRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT : (3/18/2017) | No | Pejabat | Tanggal | Paraf | |------|--------------|-----------|---------|

Penandatangan: | 1 | Wakil Bupati | | | | 2 | Sekda | | | | 3 | Asisten I | | | | 4 | Kabag Hukum | | |
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 3 Tahun 2017 TENTANG
## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
## 1. UMUM
Sesuai Ketentuan
PENJELASAN
Pasal 74
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terb