PERATURAN BUPATI SALINAN  BANYUWANGI Nomor 61 Tahun 2011 tentang RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D).
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- a. Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi;
- f. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
BPMPD mempunyai tugas pokok melaksanakan peyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
Pasal 3
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 2, BPMPD mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) BPMPD terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya;
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- f. Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Penyusunan Program;
- (3) Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
- a. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat;
- b. Sub Bidang Sosial Budaya.
- (4) Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
- a. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
- b. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- (5) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
- a. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
- b. Sub Bidang Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan.
- (6) Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi:
- a. Sub Bidang Pemerintahan Desa;
- b. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3), (4), (5) dan (6) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3), (4), (5) dan (6) huruf a dan b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala BPMPD
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
Kepala Badan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- e. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa;
- f. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- g. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana sekretariat
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan badan;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan badan;
- e. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- f. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai badan;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan program sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran badan;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan badan;
- d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9
- (1) Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan serta pengembangan sosial budaya masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakatdan Sosial Budaya mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
- b. pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat;
- c. pengkajian bersama dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan dan pelestarian program bantuan kepada desa, Kelompok masyarakat dan anggota masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta pemberdayaan kesejahteraan sosial;
- e. pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program danperlindungan tenaga kerja pedesaan;
- f. pelatihan ekonomi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
- g. pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan monitoring, evaluasi kegiatan pembangunan partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
- i. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
- j. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan partisipasi masyarakat dalam perlombaan desa/kelurahan serta fasilitasi kegiatan perpustakaan desa/kelurahan.
- k. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Kepala Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
- (1) Kepala Sub Bidang Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bidang Partisipasi Masyarakat sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan pedoman teknis pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan partisipasi masyarakat dalam perlombaan desa/kelurahan;
- e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bidang Sosial Budaya sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. melaksanakan penyusunan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pelestarian sosial budaya;
- c. menyusun pedoman teknis pemberdayaan perempuan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan kesejahteraan sosial;
- d. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja pedesaan;
- e. menyusun pedoman teknis pembinaan, pengembangan dan pelestarian sosial budaya;
- f. melaksanakan pelatihan ekonomi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan, pengembangan dan pelestarian sosial budaya;
- h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11
- (1) Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok di bidang pemanfaatan dan pengembangan Sumber Daya Alam serta pengkajian teknologi tepat guna sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;
- b. perumusan program dan penyusunan pedoman pemanfaatan lahan, pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya alam;
- c. pengkajian bersama dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan, dan pelestarian program bantuan kepada desa, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat;
- d. pengkajian terhadap teknologi tepat guna sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat;
- e. pembinaan, fasilitasi dan koordinasi dengan pihak ketiga dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Tehnologi Tepat Guna sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. mendata sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang dikelola oleh masyarakat;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan, dan pelestarian program bantuan kepada desa, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat;
- d. merumuskan program dan penyusunan pedoman pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam;
- e. melaksanakan pengkajian terhadap teknologi tepat guna sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat;
- f. membina, fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- g. monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12
- (1) Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Alam mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bidang Pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. melaklukan pendataan terhadap potensi dan pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat;
- c. merumuskan program dan menyusun pedoman pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat dengan
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13
- (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok di bidang pemberdayaan Usaha Ekonomi sektor informal, pemanfaatan program bantuan Usaha Ekonomi sebagai usaha bersama dan upaya penanggulangan serta pengentasan kemiskinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan pedoman dan fasilitasi pengembangan perekonomian masyarakat;
- b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan desa;
- c. pengkajian bersama dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan dan pelestarian program bantuan kepada desa, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat;
- d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penguatan, pemanfaatan lembaga keuangan mikro terhadap pelayanan usaha kecil sektor informal;
- e. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam revitalisasi lumbung desa, pasar desa dan badan usaha milik desa;
- f. perumusan kebijaksanaan dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. merumuskan program dan petunjuk teknis penumbuhan, penguatan dan pengembangan usaha ekonomi desa sektor informal;
- c. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan dan pelestarian lembaga keuangan mikro terhadap pelayanan usaha kecil sektor informal;
- d. mengkoordinasikan denganinstansi terkait, dalam rangka penumbuhan embrio BUMDes dan Penguatan BUMDes;
- e. merumuskan kebijaksanaan dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan sesuai dengan indikator kemiskinan;
- f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14
- (1) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman teknis penumbuhan, penguatan dan pengembangan usaha ekonomi desasektor informal;
- c. merumuskan bahan koordinasi program penumbuhan, penguatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan;
- d. merumuskan bahan koordinasi program penumbuhan, penguatan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat desa;
- e. merumuskan bahan koordinasi program penumbuhan, penguatan dan pengembangan pasar desa;
- f. merumuskan bahan koordinasi program penumbuhan, penguatan dan pengembangan BUMDes;
- g. merumuskan bahan koordinasi pemberdayaan terhadap usaha ekonomi sektor informal;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat;
- a. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- b. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (2) Kepala Sub Bidang Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bidang Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana tahunan pelaksanaan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan;
- d. melaksanakan koordinasi identifikasi tingkat kemiskinan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan anggota keluarga;
- e. merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan program kemiskinan tingkat pusat dan tingkat propinsi;
- f. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan daerah;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Bagian Keenam
Bidang Pemerintahan Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15
- (1) Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok di bidang pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:
- a. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan program ADD;
- b. pengkajian dan pengembangan desa (pemecahan dan penggabungan desa, penetapan batas desa serta penginventarisasian kekayaan desa);
- c. pengkajian dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan dan pelestarian program
- bantuan kepada desa, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat;
- d. penyusunan, pengolahan perkembangan desa, dan profil desa/kelurahan;
- e. fasilitasi pelaksanaan program TMMD/TMMK;
- f. peningkatan kemampuan perangkat desa, lembaga pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- g. fasilitasi pelaksanaan pilkades;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. mengumpulkan, mengolah data monografi desa, potensi desa, tingkat perkembangan desa dan profil desa dan kelurahan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan dan pelestarian program bantuan kepada desa, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat;
- d. memfasilitasi pelaksanaan program TMMD/TMMK;
- e. memfasilitasi pelaksanaan program ADD;
- f. memfasilitasi pelaksanaan Pilkades;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. meningkatkan kemampuan perangkat desa, lembaga pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- i. memfasilitasi dan koordinasi dengan satker/instansi terkait tentang pengaduan masyarakat desa;
- j. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- l. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16
- (1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan Rencana kerja Badan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan program ADD;
- c. meningkatkan kemampuan perangkat desa, lembaga pemerintahan desa;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi dengan satker/instansi terkait perihal pengaduan masyarakat;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Kepala Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- c. mengkaji pengembangan desa (pemecahan, penggabungan desa, kekayaan desa) dan penetapan batas wilayah desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan program TMMD/TMMK;
- e. mengumpulkan, mengolah data potensi desa, tingkat perkembangan desa, dan profil desa/kelurahan;
- f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17
- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan ## BAB V
TATA KERJA
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18
- (1) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Badan maupun dengan lembaga teknis lainnya;
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19
- (1) Kepala Badan wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya ## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20
Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 21
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati dan pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Kepala Badan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi. Pada Tanggal 26 Agustus 2011

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI

Verifikasi: Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 26 Agustus 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Verifikasi: Ttd. Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M. Pembina Utama Madya NIP. 19560225 198212 1 002 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 61