PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 14 Tahun 2016 tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA BIDANG KEUANGAN, PERIZINAN, PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN (berlaku 18 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa beberapa Peraturan Bupati Kayong Utara bidang keuangan, perizinan, pembangunan dan pemerintahan, perlu dengan
- a. dilakukan pencabutan karena bertentangan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kayong Utara Bidang Keuangan, Perizinan, Pembangunan dan Pemerintahan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN BUPATI KAYONG UTARA BIDANG KEUANGAN, PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN.
PERATURAN PERIZINAN,
Pasal 1
Dengan Peraturan Bupati ini, 20 (dua puluh) Peraturan Bupati Kayong Utara Bidang Keuangan, Perizinan, Pembangunan dan Pemerintahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai berikut:
1. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 5.A Tahun 2008 tentang Retribusi Ijin Usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, karena materi muatannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7.A Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Dasar Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
3. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan, karena materi muatannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Industri, karena materi muatannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Ijin Sementara Pemanfaatan Ruko/Bangunan Gedung untuk Budi Daya Sarang Burung Walet di Kabupaten Kayong Utara, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 18.A Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Sensus Barang Milik Daerah, karena materi muatannya bertentangan dan telah diganti dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 28 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Batasan Tertinggi Jumlah Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Kegiatan Bangunan Fisik maupun Pengadaan Barang dan Jasa, karena materi muatannya bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Kemasyarakatan, Hibah dan Subsidi, karena materi muatannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rincian Bidang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, karena materi muatannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
13. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Usaha Perkebunan Kabupaten Kayong Utara, karena materi muatannya bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan.
14. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 66 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksana Pemanfaatan Hutan Hak dan Lahan Masyarakat Kabupaten Kayong Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 66 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksana Pemanfaatan Hutan Hak dan Lahan Masyarakat Kabupaten Kayong Utara, karena materi muatannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 68 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Kabupaten Kayong Utara, karena materi muatannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
16. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, karena materi muatannya bertengangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
17. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pendamping Desa, karena materi muatannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
18. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Perdesaan, karena materi muatannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
19. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, karena materi muatannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
20. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Jaminan Kesungguhan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, karena materi muatannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 18 Mei 2016

Penandatangan: BUPATI KAYONG UTARA, ttd HILDI HAMID

Penetapan: Diundangkan di Sukadana pada tanggal 18 Mei 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, HILARIA YUSNANI BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 14