PERATURAN BUPATI MA Nomor 18 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJENE (berlaku 18 April 2016)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 21 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu di tinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 21 Tahun 2015 Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2013 Nomor 11);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PERUBAHAN ATASS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN MAJENE.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 21 Tahun 2015 Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 21), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Judul
Pasal 11
PROPORSI BESARAN JASA PELAYANAN
Proporsi pembagian besaran jasa pelayanan ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen), dengan pembagian 44% (empat puluh empat persen) untuk jasa pelayanan ruangan dan maksimal 6% (enam persen) untuk jasa pelayanan penunjang (Instalasi farmasi, instalasi gizi, unit transfusi darah, dan pemulasaran jenazah).
BAB VII - PROPORSI BESARAN JASA PELAYANAN
Pasal 21
- (1) Proporsi pembagian jasa tidak langsung setelah dijadikan 100 % ditetapkan jasa manajemen 33 % (tiga puluh tiga persen) dan jas tidak langsung medis dan non medis sebesar 67 % (enam puluh tujuh persen).
- (2) Proporsi jasa manajemen setelah dijadikan 100 % ditetapkan sebagai berikut:
- a. Direktur (Pemimpin BLUD) = 10 % (sepuluh persen)
- b. Pejabat BLUD
5. = 20 % (dua puluh persen)
- c. Dewan Pegawas
7. = 15 % (lima belas persen)
- d. Satuan Pengawas Internal = 9 % (sembilan persen)
9. e.
10. Biaya Umum/Reward belas
11. = 19 % (sembilan persen)
- f. Pengelola JKN
- = 12 % (dua belas persen)
- g.
- Pengelola remunerasi = 9 % (sembilan persen)
- h. Pengelola Keuangan BLUD = 6 % (enam persen)
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Penetapan: Ditetapkan di Majene pada tanggal 18 April 2016

Penandatangan: BUPATI MAJENE,

Verifikasi: CAP/TTD H. KALMA KATTA

Penetapan: Diundangkan di Majene pada tanggal 18 April 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Verifikasi: CAP/TTD ## H. SYAMSIAR MUCHTAR M. BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016 NOMOR 18.