PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 8 Tahun 2017 tentang BIAYA OPERASIONAL PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN LAMONGAN (berlaku 30 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
BIAYA OPERASIONAL PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- bahwa dalam rangka mendukung keiancaran pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan mensinergikan upaya pemungutan PBB-P2 baik tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/ Kelurahan, perlu menetapkan Biaya Operasional Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang› Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
ISALINANI
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1915 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang› Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. · Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Ka bu paten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2014 Ten tang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 35), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 48).
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN LAMONGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimak:sud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Larnongan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Sadan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Sadan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Sadan Pendapatan Daerah adalah Kepala Sadan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
BIAY A DISTRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Biaya pendistribusian SPPT PBB-P2 sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) perlembar, dengan komposisi pembagian sebagai berikut :
- a. Camat selaku pembina I sebesar Rpl5,00 (lima belas rupiah) perlembar x jumlah SPPT Kecamatan;
- b. Sekcam selaku pembina II sebesar Rpl0,00 (sepuluh rupiah) perlembar x jumlah SPPT Kecamatan;
- c. Kepala Desa/Lurah selaku ketua sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) perlembar x jumalah SPPT Desa/kelurahan;
- d. Sekretaris Desa/Kelurahan selaku sekretaris sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) perlembar x jumlah SPPT desa/kelurahan; dan
- e. Anggota sesuai dengan tanggungjawabnya sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) perlembar xjumlah SPPT Desa/kelurahan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Syarat Pengajuan pencairan biaya pendistribusian SPPT PBB-P2 sebagai berikut :
- a. surat pengantar Camat kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan menjelaskan babwa lembar SPPT PBB-P2 di desa/keluraban sudah disampaikan kepada Wajib Pajak dengan melampirkan jumlah bukti lembar penerimaan SPPT PBB-P2;
- b. batas waktu pengajuan pencairan biaya transport pendistribusian SPPT PBB-P2 paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak (tanggal yang tercantum pada bukti lembar penerimaan SPPT PBB-P2);
- c. apabila melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, dianggap tidak ada pengajuan pencairan biaya transport pendistribusian SPPT PBB-P2.
BAB III - BIAYA PEMUNGUTAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) Biaya pemungutan PBB-P2 untuk kecamatan ditetapkan sebesar 1,17% (satu koma tujuh belas persen) dari realisasi baku PBB-P2 perdesaan tingkat kecamatan dan sebesar 0,90% {nol koma sembilan puluh persen) dari realisasi baku PBB-P2 perkotaan, sedangkan untuk desa/kelurahan ditetapkan sebesar 5,4% (lima koma empat persen) dari realisasi penerimaan PBB-P2 Desa/Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. bagi kecamatan dan desa/kelurahan yang dapat mencapai realisasi diatur sebagai berikut :
- 1) bulan Mei sebesar 25% (dua puluh lima persen) dapat diajukan biaya pemungutan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- 2) bulan Juni sebesar 50% (lima puluh persen) dapat diajukan biaya pemungutan sebesar 50% (lima puluh persen);
- 3) bulan Juli sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dapat diajukan biaya pemungutan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- 4) bulan Agustus sebesar 100% (seratus persen) dapat diajukan biaya pemungutan sebesar 100% (seratus persen).
- b. bagi Kecamatan dan desa/ Kelurahan yang lunas melewati bulan Agustus dapat mengajukan biaya pemungutan mulai bulan September sampai dengan paling lambat minggu pertama bulan Desember tahun berkenaan; dan
- c. bagi kecamatan dan Desa/Kelurahan yang tidak lunas dapat mengajukan biaya pemungutan paling lambat minggu pertama bulan Desember tahun berkenaan sesuai capaian realisasinya.
- (2) Dalam hal pengajuan biaya pemungutan PBB-P2 melewati minggu pertama bulan Desember tahun berkenaan dianggap tidak ada pengajuan biaya pemungutan.
BAB III - BIAYA PEMUNGUTAN Pasal 4
Pasal 5
Pembagian Biaya pemungutan PBB-P2 diatur dengan komposisi pembagian sebagai berikut :
- a. Tingkat Kecamatan
- 1) Carnal selaku Ketua Tim sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- 2) Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris sebesar 20% (dua puluh persen); -
- 3) Anggota tim ijumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan masing masing kecamatan) sebesar 45% (empat puluh lima persen).
- b. Tingkat Desa/ Kelurahan
- 1) Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Tim sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- 2) Sekretaris Desa/ Sekretaris Kelurahan selaku Sekretaris Tim sebesar 15% (lima belas persen);
- 3) Anggota Tim ijumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan masing masing desa/kelurahan ) sebesar 60% (enam puluh persen).
BAB III - BIAYA PEMUNGUTAN Pasal 4
Pasal 6
Syarat pengajuan pencairan biaya pemungutan PBB-P2 adalah surat pengajuan/ permohonan pencairan biaya pemungutan dari Carnat kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan mencantumkan jumlah realisai dan rincian nama penerima dan besaran biaya pemungutan PBB-P2.
•
BAB IV - PEMBENTUKAN TIM
Pasal 7
- I 1 l Kepala Badan Pendapatan Daerah membentuk Tim PBB-P2 Tingkat Pendistribusian SPPT dan Pemungutan Kecamatan, dan Tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendistribusian dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: sebagaimana
- a. Tim Kecamatan
- 1) Ketua
- 2) Sekretaris
- Camat;
Sekretaris Kecamatan;
- 3) Anggota
Pegawai Kecamatan (sesuai kebutuhan di masing-masing Kecamatan).
- b. Tingkat Desa/Kelurahan
- 1) Ketua
Kepala Desa/Lurah;
- 2) Sekretaris
Sekretaris Desa/Kelurahan;
- 3) Anggota
Perangkat Desa/Pegawai Kelurahan (sesuai kebutuhan di masing-masing Desa/ Kelurahan).
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pendistribusian dan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah atas usulan Camat setempat.
BAB IV - PEMBENTUKAN TIM
Pasal 8
Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Penetapan: Ditetapkan di Lamongan Pada tanggal 30 Maret 2017

Penetapan: Diundangkan di Lamongan pada tanggal 30 Maret 2017

Penandatangan: BUPATI LAMONGAN,

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd. YUHRONUR EFENDI BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR8

Verifikasi: ttd. FADEL!