UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1987 tentang KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (berlaku 28 Januari 1987)
Pembukaan
Menimbang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan di bidang ekonomi pada khususnya, diperlukan langkah-langkah untuk terus mengembangkan iklim usaha yang sehat, meningkatkan pembinaan dunia usaha, mengembangkan dan mendorong pemerataan kesempatan yang seluasluasnya bagi masyarakat pengusaha untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;
- b. bahwa pembinaan dunia usaha Nasional diarahkan untuk menciptakan iklim dan tata hubungan yang mendorong kerja sama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta agar mampu memegang peranan sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang sehat dan sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan ketahanan nasional;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan adanya Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah pembinaan untuk meningkatkan kemampuan profesi pengusaha Indonesia dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional, dan sebagai wadah penyaluran aspirasi dalam rangka keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- d. bahwa Kamar Dagang dan Industri juga merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa;
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya Undang-undang tentang Kamar dagang dan Industri;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
- a. Kamar Dagang dan Industri adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian;
- b. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
- c. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- e. Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu;
- f. Organisasi Perusahaan adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan, atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Kamar Dagang dan Industri berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
- (2) Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam Pasal Anggaran Dasar.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Kamar Dagang dan Industri bertujuan :
- a. membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib beradasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- b. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya secara efektif dalam Pembangunan Nasional.
BAB III - BENTUK DAN SIFAT
Pasal 4
Dengan Undang-undang ini ditetapkan adanya satu Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan.
BAB III - BENTUK DAN SIFAT
Pasal 5
Kamar Dagang dan Industri bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik serta dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan.
BAB IV - FUNGSI DAN KEGIATAN
Pasal 6
Kamar Dagang dan Industri merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.
BAB IV - FUNGSI DAN KEGIATAN
Pasal 7
Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kamar Dagang dan Industri melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain, sebagai berikut :
- a. penyebarluasan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha Indonesia;
- b. penyampaian informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia, yang dapat berpegaruh terhadap kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha;
- c. penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi;
- d. penyelenggaraan pdndidikan, latihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia;
- e. penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antarpengusaha Indonesia, termasuk pengembangan keterkaitan antarbidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya;
- f. penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan di satu pihak serta upaya mencegah yang tidak sehat di pihak lain di antara pengusaha Indonesia, dan mewujudkan kerjsama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha;
- g. penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama antara pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional;
- h. penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri, analisis statistik, dan pusat informasi usaha;
- i. pembinaan hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha;
- j. penyelenggaraan upaya menyeimbangkan dan melestarikan alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup;
BAB IV - FUNGSI DAN KEGIATAN
Pasal 8
Selain kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia dan penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib, Kamar Dagang dan Industri dapat pula melakukan :
- a. jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrasi dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya;
- b. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah.
ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
BAB V - ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
Pasal 9
Organisasi yang dibentuk oleh pengusaha Indonesia yang memenuhi ketentuan untuk disebut Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
BAB V - ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
Pasal 10
- (1) Bentuk dan susunan organisasi, keanggotaan dan lain-lainnya yang berkaitan dengan organisasi Kamar Dagang dan Industri, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Ruang lingkup keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta.
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 11
Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Kamar Dagang dan Industri mengenai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pembangunan ekonomi.
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 12
Apabila kemudian hari ternyata terjadi penyimpangan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini; Pemerintah dapat mencabut Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 33
- b. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya secara efektif dalam Pembangunan Nasional.
Dengan Undang-undang ini ditetapkan adanya satu Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan.
Kamar Dagang dan Industri bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik serta dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan.
Kamar Dagang dan Industri merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.
Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kamar Dagang dan Industri melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain, sebagai berikut :
- a. penyebarluasan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha Indonesia;
- b. penyampaian informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia, yang dapat berpegaruh terhadap kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha;
- c. penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi;
- d. penyelenggaraan pdndidikan, latihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia;
- e. penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antarpengusaha Indonesia, termasuk pengembangan keterkaitan antarbidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya;
- f. penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan di satu pihak serta upaya mencegah yang tidak sehat di pihak lain di antara pengusaha Indonesia, dan mewujudkan kerjsama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha;
- g. penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama antara pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional;
- h. penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri, analisis statistik, dan pusat informasi usaha;
- i. pembinaan hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha;
- j. penyelenggaraan upaya menyeimbangkan dan melestarikan alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup;
Selain kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia dan penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib, Kamar Dagang dan Industri dapat pula melakukan :
- a. jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrasi dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya;
- b. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah.
ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
Organisasi yang dibentuk oleh pengusaha Indonesia yang memenuhi ketentuan untuk disebut Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (1) Bentuk dan susunan organisasi, keanggotaan dan lain-lainnya yang berkaitan dengan organisasi Kamar Dagang dan Industri, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Ruang lingkup keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta.
Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Kamar Dagang dan Industri mengenai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pembangunan ekonomi.
Apabila kemudian hari ternyata terjadi penyimpangan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini; Pemerintah dapat mencabut Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini, Kamar Dagang dan Industri yang berdasarkan Undang-undang ini telah dibentuk oleh pengusaha Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 1987

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd SUDHARMONO, S.H. - (2) Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1973 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) tetap berlaku sampai dibentuknya Kamar Dagang dan Industri berdasarkan Undang-undang ini. ## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 14 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 1987

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
## UMUM
Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara telah ditegaskan bahwa pelaksanaan Pembangunan Nasional ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dasar Demokrasi Ekonomi sebagamana tercantum dalam
PENJELASAN
Pasal 33
dan Penjelasannya. Untuk mewujudkan tujuan di