PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
"
· WALIKOTA TOMORON PROVJNSISULAWESIUTARA
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 11 TAHUN 2014
TENT ANG
DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2015 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN,YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON,
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Ta.hun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 129 ayat (2): Peraturan Mcnteri Dalam Negerl Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomcr 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pcmbangunan Daerah, serta Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pernbangunan Daerah Kota Tomohon Tahun 2015;
- J \_ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nornor 30, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor ,12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor · 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan. Kedua Atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da~
Meaetaplmn
- (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia T'ahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844};
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahun Lembaran"N egara Republik\_ Indonesia N ornor 4 700); ·
5. Undang-Ul)dang Nornor 12 Tahun ?,Q 11 tentang Pembcntukan . . Peraturan · Perundang-undangan {Lernbaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ·
6. Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pernbangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor '1817); ·
7. Peraturan Presiden Nomor 5 .Tahun 2010 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Mcncngah Nasional 2010 - 2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah:
9. . Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pclaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tcntang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraruran Mentcri Dalarn Negeri Nomor l Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Deerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 27 Tahun 2014 rentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasl Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kota Tornohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 1'omohon Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 201 I - 2015;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALJKOTA TENTANG RENCANA KERJA P~ANGUliAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2015.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- I. Daerah adalah Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pernerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistcm dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undung Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pernerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.
5. o, Walikota adalah Walikota Tomohon.
6. Satuan Kerja Perangkat Daergh yang sclanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah Kota Tornchon, .
7. Badan Pere::icanaan. Pemba,pgunan Daerah Kota Tomohon yang selanjutnya discbut dengan Bappeda ada!ah · uneur perencana penyelenggaraan pcmerintahan yang · melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pclaksanaan rencana pernbangunan daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 jsatu) tahun. .
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2011-2015 yang sclanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pernbangunan daerah untuk periode 5 {lima) tahun.
10. Rcncana Strategis SKPD Kota Tomohon Tahun 2011-2015 yang selanjutnya disebut dengan Rcnstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Dacrah Kota Tomohon Tahun 2015 yang selanjutnya disingkat dengan . RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode I (satu] tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunandaerah.
12. Rencana Kerja SKPD Kata Tomohon Tahun 2015 yang selanjutnya disebur dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satuJ tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkar dengan KUA adalah dokumen yang rnemuat kebijakan bidang pend~patan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat dcngan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPO untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan OPRD.
15. Rencana Kcrja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rcncana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. 16, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rcncana keuangan tahunan pemenntahan daerah
()
yang dibahae dan disetujui bersama o1eh Pemcriritah Daer-ah dan DPRD yang ditetapkan dcngan Peraturan Daerah,
BABil SISTEMATIKA RKPD
Pasal 2
RKPD disusun dengan sistematika sebagairnana tercantum dalam Buku
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak rerpisahkan dari Peraturan Walikota ini,

## BAB III MASA BERLAKU RKPI)

## Pasal 3

RKPD terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desernber 2015.

## BAB IV FUNGSIRKPD

## Pasal 4

- (1) ~D menjadi landasan penyusunan rancangan KUA clan PPAS untuk menyusun rancangan APBD Tahun Anggaran 2015.
2. (2} RKPD dijadikan pcdoman peny~mpurnaan rancangan Renja SKPD.

"

## BABV . PERUBAHAN RKPD

## Pasal 5

- (I) RKPD dapat diubah · dalam ha! tidak sesuai dengan perkemhangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Pcrubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota clan menjadi landasan penyusunan rancangan KUA dan P~AS Perubahan untuk menyusun rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

## Pasal 6

- (1) Penambahan program baru dalarn RKPD · dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan dan/atau penarnbahan program dalam RP.JMD.
- (2) Dalam ha! penambahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, tidak perlu merubah RPJMD,
- (3) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjun dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra SKPD, sebagai acuan penyusunan Renja SKPD. ·

t)


## Pasal 7

- (11 Pcrubahan d.u1/ alau penambahan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Daerah tcntang RPJMD.
- Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (II ditindak!anJuti dengan Perubahan Renstra SKPD. (2)

## BAB VI PENGENDALIAN DAN EVAI.UASI RKPD

## Pasal 8

- (1) Bappeda melakukan pengcndalian dan evaluasl RKPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rneliputi:
- a. pengendalian kebijakan;
- b. pengendalian pelaksanaan; don
- c. evaluasi hasil.

## Pasa19

- {l) Pengendalian kebijakan scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 ayar (2) huruf a, untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun scsuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalarn peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan prioritas dan sasaran pcmbangun.an daerah . yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKP.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiacan pricritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalarn pcnyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2015.
- (3) Evaluasi hasil acbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja progrwn/kegiata.Jl n1eucakup masukan litiput), keluaran (output), dan hasil (outcomej yang tclah ditetap.kan dalam RKPD.

## Pasal 10

- (I) Pengendalian kebijakan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan bersamaan denggn penyusunan RKPD.
- (2) Pengendalian pelakaanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan 1·ancangan KUA dan PPAS.

BAB VII PEMSINAAN DAN PENGAW.AS.AN

## Paaa111

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD.

## BAB VIII KETENTUANPENUTUP

## . Paslll 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon. t:J.


Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 1 9 Mei 2·::l 1,t

JIMMY EIOIE EMAN


Diundangkan di Tornohon pada tanggal 1 S Hei 20i ,t SEKRETARIS DAERAH,

ARNOLD POLI

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2014 NOMOR

90