PERATURAN BUPATI MA Nomor 62 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 (berlaku 30 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 62 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
- a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 beserta perubahannya tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah LautTahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas PeraturanBupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun2017;
3. : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapindan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggarakan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
2
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Stándar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Stándar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Stándar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Stándar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/ 2008 tentang Stándar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Stándar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang PekerjaanUmum;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Stándar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan;
25. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informasi;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunganDaerah;
4
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/ 2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 58);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksanaan Musya warah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 8, Tentang Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
34. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 106/HK.501/MKP/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang SPM BidangKesenian;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang PerangkatDaerah;
36. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55/Hk-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
37. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 26);
38. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut
Menetapkan :
Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 57);
39.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 57);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHANKETIGAATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017.
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017, diubah sebagai berikut :
1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1(satu) Pasal baru, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2A
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
Pasal 2
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN TANAH LAUT SAMPAI DENGAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2017
BAB III : RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN TANAH LAUT
BAB IV : PENUTUP
Pasal 3
Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ttd


## H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 62

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI TANAH LAUT, ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH