PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 04 Tahun 2014 tentang IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS (berlaku 24 Maret 2014)
Pembukaan
Menimbang pengawasan dan penyosohan beras di Kabupaten Tuban, maka perlu melalui
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan terhadap usaha penggilingan padi, huller adanya pengaturan mengenai penertiban perijinannya agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Hullerdan Penyosohan Beras;
Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 226 Stbl. Tahun 1926 tentang Gangguan (Hinder Ordonantie) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 dan 450 Stbl. Tahun 1940;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Perundang-Undangan Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 2977);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. l 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859 KPTS /TP.250/ 11/ 1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2013 Seri E Nomor 20);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
clan
BUPATITUBAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH PENGGILINGAN PADI, BERAS. TENTANG HULLER DAN IZIN USAHA PENYOSOHAN
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toban.
3. Bupati adalah Bupati Toban.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pertanian.
Menetapkan :
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Pengusaha adalah perorangan atau badan yang melakukan kegiatan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
7. Perusahaan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
8. Penggilingan Padi adalah setiap usaha yang digerakkan oleh tenaga mesin dan digunakan untuk penggilingan padi/ gabah.
9. Huller adalah setiap usaha yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi/gabah menjadi beras pecah kulit.
10. Penyosohan Beras adalah setiap usaha yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan beras pecah kulit menjadi beras sosoh.
11. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang selanjutnya disebut Izin adalah pernyataan tertulis dari Bupati atau pejabat penerbit izin yang memberikan hak kepada orang pribadi atau badan untuk mengusahakan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
12. Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang selanjutnya disingkat TDU adalah pernyataan tertulis dari Bupati atau Pejabat Penerbit Izin yang memberikan hak kepada orang pribadi atau badan untuk mengusahakan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras skala kecil.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan mengenai perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras di Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pelaku usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
PENGGOLONGANUSAHA
BAB III - PENGGOLONGANUSAHA
Pasal 4
Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras digolongkan :
- a. usaha skala kecil; dan
- b. usaha skala besar.
BAB III - PENGGOLONGANUSAHA
Pasal 5
- (1) Usaha skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki kapasitas giling sampai dengan 1.500 Kg (seribu lima ratus kilogram) per jam setara beras per unit.
- (2) Usaha skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki kapasitas giling lebih besar dari 1.500 Kg (seribu lima ratus kilogram) per jam setara beras per unit usaha.
KETENTUAN PERIZINAN
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 6
- ( 1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menjalankan usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Daerah, wajib memiliki Izin atau TDU dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh Izin atau TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Tata cara dan persyaratan penerbitan izin atau TDU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 7
- (1) Usaha skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib memiliki TDU.
- (2) Usaha skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib memiliki Izin.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 8
- ( 1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) berlaku selama usaha berjalan dan wajib daftar u1ang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya masa daftar ulang.
- (3) Perusahaan yang akan melakukan pemindahan lokasi usaha, perluasan, perubahan atau peralihan hak usaha dan/ atau kepemilikan usaha, wajib mengajukan permohonan izin baru.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 9
- (1) Usaha penggilingan padi harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yaitu:
- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari:
- a. memiliki izin lingkungan;
- b. memiliki Izin Gangguan (HO);
- c. jarak paling dekat antara usaha penggilingan padi dengan fasilitas umum adalah 250 m (dua ratus lima puluh meter); dan
- d. jarak paling dekat antar usaha penggilingan padi adalah 700 m (tujuh ratus meter).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peralatan yang dipergunakan harus mendukung upaya peningkatan mutu beras giling dan menekan kehilangan hasil.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BABV
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 10
Pemegang Izin atau TDU berhak :
- a. melakukan kegiatan usaha; dan
memperoleh pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 11
Pemegang Izin atau TDU dalam menjalankan perusahaannya wajib :
- a. menggunakan peralatan yang mendukung upaya menekan kehilangan hasil, meningkatkan rendeman dan meningkatkan mutu beras giling;
- b. menjalankan usaha penggilingan padi mulai jam 07.00 WIB sampai denganjam 17.00 WIB.
- c. memperlihatkan semua surat-surat kepada petugas yang berwenang dalam rangka pembinaan dan pengawasan;
- d. memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan lokasi tempat usaha dan lingkungannya;
- e. menyediakan alat keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. menyampaikan laporan kegiatan operasional penggilingan padi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui kepala SKPD;
- g. menyediakan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran; dan
- h. melaporkan setiap perubahan yang terjadi kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
PERLUASAN USAHA
BAB VI - PERLUASAN USAHA
Pasal 12
- (1) Perusahaan skala besar yang akan memperluas usahanya melebihi 30 % (tiga pulug persen) dari kapasitas yang diizinkan, wajib mengajukan Izin Perluasan Usaha.
- (2) Perusahaan skala kecil yang akan memperluas usahanya mencapai kapasitas skala besar, wajib mengajukan Izin.
PENCABUTAN DAN BERAKHIRNYA IZIN ATAU TDU Bagian kesatu
Pencabutan Izin atau TDU
BAB VII - PENCABUTAN DAN BERAKHIRNYA IZIN ATAU TDU Bagian kesatu
Pasal 13
- (1) Izin atau TDU dapat dicabut apabila:
- a. pemegang Izin atau TDU tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Izin;
- b. tindakan perusahaan bertentangan dengan peraturan perundang› undangan yang berlaku dan ketertiban umum;
- c. dengan sengaja maupun tidak sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan pada saat pengajuan permohonan Izin atau TDU;
- d. memberikan laporan palsu tentang kegiatan dan perkembangan usahanya;
- e. melakukan perubahan data tanpa persetujuan Bupati;
- f. menggunakan Izin atau TDU tidak sesuai dengan peruntukannya;
- g. melakukan kegiatan yang mengakibatkan gangguan serius terhadap lingkungan; dan
- h. tidak melaporkan kegiatan usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturutturut
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pencabutan Izin atau TDU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - PENCABUTAN DAN BERAKHIRNYA IZIN ATAU TDU Bagian kesatu
Pasal 14
Izin atau TDU berakhir apabila:
- a. atas permintaan pemegang Izin atau TDU;
- b. pemegang Izin atau TDU meninggal dunia; dan
- c. selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usahanya;
KETENTUAN LARANGAN
BAB VIII - KETENTUAN LARANGAN
Pasal 15
- (1) Pemegang Izin atau TDU dilarang melakukan tindakan sebagai berikut :
- a. memindahtangankan Izin atau TDU kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- b. melakukan perubahan lokasi dan/ atau perluasan usaha tan pa Izin;
- c. melakukan tindakan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan melanggar peraturan perundang-undangan;dan
- d. menggunakan bahan kimia yang berbahaya.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan dilarang mengoperasikan usaha penggilingan padi, Huller clan penyosohan beras dengan cara keliling.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16
- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggilingan padi, huller dan penyosohan beras dilakukan oleh SKPD.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BABX
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
- a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- b. apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan dikenakan penutupan sementara; dan
- c. apabila penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan dilakukan pencabutan Izin.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18
- (1) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam 17 huruf b diberlakukan kembali apabila pemegang Izin atau TDU mengindahkan' peringatan/ teguran dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Izin yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 huruf c dapat diajukan izin baru.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XI - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 19
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pertanian.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertanian;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertanian;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertanian;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. mengambil barang bukti untuk keperluan penyidikan;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pertanian;
- h. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
1. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pertanian;
- J. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. Menghentikan penyidikan; dan
1. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertanian menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang› Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 20
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
- (1) Izin atau TDU yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang orang pribadi atau Badan yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan sampai berakhirnya masa daftar ulang.
- (2) Terhadap Izin usaha yang masa daftar ulangnya berakhir, Pemegang Izin atau TDU wajib melakukan daftar ulang sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap orang pribadi atau Badan yang belum memiliki Izin atau TDU setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memiliki Izin atau TDU paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
BABXIV
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin U saha Penggilingan, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2002 Seri B Nomor 10) beserta peraturan perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 24 Maret 2014 BUPATI TUBAN, ## H. FATHUL RUDA

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 19 Juni 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, HERi SISWORO ## LEMBARAN DAERAH KABOPATEN TOBAN TAHON 2014 SERI E NOMOR 23

Distribusi: UNTUK SALINAN YANG SAH

Penandatangan: An. SEKRETARIS DAERAH

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM ~Tuoo: ## ARIF HANDOYO, SH Pembina Tingkat 1 NIP. 19661102 199603 1 003
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 04 TAHUN 2014
## TENTANG
## IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS
## A.UMUM
Usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras merupakan salah satu usaha yang mempunyai peran sangat penting terutama dalam rangka penyediaan pangan, sehingga Pemerintah Daerah melalui perizinan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha.
Dalam perkembangan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras yang jumlahnya semakin meningkat, maka dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian diperlukan pengaturan mengenai perizinannya dalam peraturan Daerah.
## B. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas. Daftar ulang dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pengawasan dan pengendalian agar sesuai dengan izin usaha yang telah dikeluarkan. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat3
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
huruf a Yang dimaksud dengan "rendeman" adalah prosentasi gabah menjadi beras. hurufb Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. huruff Cukup jelas. huruf g Cukup jelas. hurufh Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas. .,.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 26