PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 9 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat :
BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 9 TAIiUN 201£
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 / PMK.07 / 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa, Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai lcegiatan yang tidalc termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;
2. 1.
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia - Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
1
' 4
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor telah diubah dengan Peraturan 5587), sebagaiman ; Pemerintahan Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
%
Menetapkan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan ICeuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 / PMK.07 / 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang diserahkan Kepada Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Keija Pemerintahan Desa;
19. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2015.
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal I
r
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
1
Pasal 5
- (1) Dana Desa dapat digunakan urituk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memastikan pengalokasian Dana
6. Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan / atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan permohonan dari Kepala Desa yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Keija Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) BAB, yakni
Pasal 5
- (1) Dana Desa dapat digunakan urituk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memastikan pengalokasian Dana
6. Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan / atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan permohonan dari Kepala Desa yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Keija Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
Pasal 16
BAB IVA
EVALUASI
- (1) Kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi oleh Bupati.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (ij dilakukan terhadap :
!
•
- t. Pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan / atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- a. Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. '
«
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan oleh Bupati melalui Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Batu Bara.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam. Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Penetapan: Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal is aanuan 2 Q{Q

Penandatangan: BUPATI BATU BARA, OK ARYA ZULKARNAIN

Penetapan: - f Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal 18 Ufloittirt i0 ( &amp;

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA, ERWIN BERITADAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2015 NOMOR 9

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM RENOLD ASMARA, AP, SH NIP. 19751010 199603 1 002