PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP Nomor 2 Tahun 2014 tentang P&amp;MIUilHTUKAN DANA OA:OANOAN PENGADAAN KAPAL MOTOR PENUMPANG TAHUN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SUMENEP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR: 2 TAHUN 2014 TENTANG
P&amp;MIUilHTUKAN DANA OA:OANOAN PENGADAAN KAPAL MOTOR PENUMPANG TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP,
- a. bahwa untuk kelancaran pengadaan Kapal Motor Penumpang Tahun 2016, perlu disediakan dana yang cukup dan penganggarannya dilakukan secara bertahap setiap tahun ke dalam Dana Cadangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur ketentuan Pernbentukan Dana Cadangan Pengadaan Kapal Motor Penumpang dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang~Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun . 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembarp11 Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahari Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Ind\_\_onesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
/
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang . Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pernerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nornor 123,Tambahan Lembaran Negara Nornor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP
MEMUTUSKAN.
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENGADAAN KAPAL MOTOR PENUMPANG TAHUN 2016.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
•
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Kapal Motor Penumpang adalah Kapal Motor Penumpang yang akan digunakan sebagai alat transportasi laut di Kabupaten Sumenep;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang mernerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke 'Kas Daerah; . .,.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;
9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah Yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan Daerah;
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun angaran berikutnya;
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
12. Dana Darurat adalah dana yang diberikan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang peruntukannya sudah ditentukan untuk digunakan dalam hal keadaan memaksa (Force Majeure);
13. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sumenep.
PRINSIP DAN TUJUAN PEMBENTUKAN
BAB II - PRINSIP DAN TUJUAN PEMBENTUKAN
Pasal 2
- (1) Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan tercuku pi.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB II - PRINSIP DAN TUJUAN PEMBENTUKAN
Pasal 3
Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kapal Motor Penumpang yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
BAB III - SUMBER DAN PENETAPAN BESARAN DANA CADANGAN
Pasal 4
Pembentukan Dana Cadangan bersumber dari konstribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu
BAB III - SUMBER DAN PENETAPAN BESARAN DANA CADANGAN
Pasal 5
- (1) Besarnya Dana Cadangan ditetapkan, sebesar Rp. 31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah).
- (2) Penyediaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bertahap dalam APBD Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2015.
BAB III - SUMBER DAN PENETAPAN BESARAN DANA CADANGAN
Pasal 6
Pembentukan\_ l?ana Cadangan sebagaimana dimaksud dalaril. Pasal 5 diatur sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp. 27.844.340.O00,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp. 3.155.660.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
BAB III - SUMBER DAN PENETAPAN BESARAN DANA CADANGAN
Pasal 7
Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam Tahun Anggaran yang berkenaan.
PENEMPATAN DANA
BAB IV - PENEMPATAN DANA
Pasal 8
- (1) Bentuk Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa deposito dan disimpan pada Bank Umum Pemerintah yang ada di Kabupaten Surrienep.
- (2) Hasil dari bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan atas dana pelaksanaan Pengadaan Kapal Motor Penumpang Tahun 2016.
BABV PENGGUNAAN DANA CADANGAN
BAB IV - PENEMPATAN DANA
Pasal 9
- ( 1) Dana Cadangan digunakan apabila dana cadangan yang disisihkan telah tercapai dengan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah dengan surat. perintah pemindahbukuan oleh Kuasa Bendahara Umum · Daerah dengan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penarikan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) untuk di transfer ke rekening Kas Um urn Daerah melalui penerimaan pembiayaan pada pencairan Dana Cadangan.
BAB IV - PENEMPATAN DANA
Pasal 10
Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dianggarkan dalam belanja langsung atau tidak langsung disesuaikan dengan program dan kegiatan.
BAB IV - PENEMPATAN DANA
Pasal 11
Penatausahaan penggunaan Dana Cadangan dilakukan sesuai dengan ketentuan · peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENGAWASAN DANA CADANGAN
BAB VI - PENGAWASAN DANA CADANGAN
Pasal 12
Pengawasan ,{tas pelaksanaan Dana Cadangan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran D~erah Kabupaten Sumenep.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2014 NOMOR 8
5