PERATURAN BUPATI SALINAN  JEMBER Nomor 24 Tahun 2012 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERIJINAN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN JEMBER (berlaku 2 April 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan sumberdaya ikan pemberdayaan serta perlindungan nelayan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan, perlu melakukan pendataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui Perijinan ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi ijin usaha perikanan, perlu Petunjuk Pelaksanaan Perijinan Usaha Perikanan di Kabupaten Jember.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1997 tentang Perikanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun !997 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
11. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perijinan usaha Penangkapan Ikan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2003 tentang Perijinan Usaha Penangkapan Ikan;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2004 Tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Menetapkan
Nomor KEP.30/MEN/2004 Tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon;
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember ( Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 No 15);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 55);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERIJINAN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN JEMBER.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember.
4. Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
8. Lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
9. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
10. Pengendalian adalah suatu kegiatan dan/atau perlakuan yang tetap menjamin kelestarian sumberdaya secara berkesinambungan.
11. Pengawasan adalah suatu kegiatan dan/atau perlakuan yang dapat menjaga segala usaha pengelolaan sumberdaya berjalan sesuai ketentuan untuk kesejahteraan masyarakat.
12. Usaha Perikanan adalah semua Usaha Perorangan atau Badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, memungut atau mengarahkan ikan untuk tujuan komersial.
13. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.
14. Usaha Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendiginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya .
15. Penanganan dan/atau pengolahan ikan adalah usaha/perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain maupun secara modern seperti pembekuan dan pengalengan.
16. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Indonesia.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan persatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
18. Rumpon adalah salah satu alat bantu penangkap ikan yang ditempatkan pada koordinat tertentu secara menetap atau sementara diperairan laut.
19. Pengujian Kapal Perikanan adalah segala kegiatan penilikan atau pengukuran terhadap besaran, jenis, tipe dan mesin kapal termasuk peralatan bantu dan alat penangkap ikan yang ada di kapal.
20. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkut ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ eksplorasi perikanan .
21. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran &lt;10 GT dan mesin berkekuatan &lt; 30 PK.
22. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
23. Surat Ijin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Ijin tertulis yang harus dimiliki oleh Perseorangan atau Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut.
24. Surat Ijin Usaha Kelautan yang selanjutnya disingkat SIUK adalah ijin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut non ikan.
25. Surat Ijin Pemanfaatan Jasa Kelautan yang selanjutnya disingkat SIPJK adalah surat yang harus dimiliki oleh orang atau badan yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi laut, termasuk pemasangan rumpon dan penanaman atau pemancangan sarana di laut.
26. Surat Ijin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah ijin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Ijin Usaha Perikanan.
27. Surat ijin kapal pengangkut ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan di wilayah perairan Kabupaten Jember.
28. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjut disebut SPI, adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap unit pembudidayaan ikan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan di wilayah Kabupaten Jember.
29. Surat Ijin Pemasangan Rumpon, yang selanjutnya disingkat SIPR adalah surat yang harus dimiliki oleh orang atau korporasi memasang Rumpon, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan/atau produksi perikanan.
30. Surat Penanganan Pengolahan Hasil Perikanan, yang selajutnya disebut SPPHP adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap unit penanganan dan/atau pengolahan hasil perikanan untuk melakukan penanganan dan/atau pengolahan hasil perikanan di wilayah Kabupaten Jember.
BAB II - JENIS USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN
Pasal 2
- (1) Jenis Usaha Perikanan terdiri dari :
- a. usaha penangkapan ikan;
- b. usaha pengangkutan ikan; dan
- c. usaha pembudidayaan ikan;
- d. usaha pengolahan hasil perikanan.
- (2) Jenis Usaha Kelautan terdiri dari :
- a. usaha eksplorasi kelautan;
- b. usaha eksploitasi kelautan;
- c. usaha pemasangan rumpon; dan
- d. usaha penanaman atau pemancangan sarana di laut.
- (3) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah usaha penangkapan ikan di laut dengan alat tangkap ikan seperti:
- a. payang;
- b. jaring ( gillnet, setet ); dan
- c. pancing ( long line, rawai ).
- (4) Usaha pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah usaha pengangkutan ikan di laut yang menggunakan kapal pengangkut ikan.
- (5) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah usaha pembudidayaan ikan yang meliputi :
- a. pembenihan ikan;
- b. pembudidayaan ikan air tawar;
- c. pembudidayaan ikan air payau;
- d. pembudidayaan ikan laut;dan
- e. budidaya rumput laut.
PERIJINAN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN Bagian Kesatu Jenis Perijinan
BAB III
Pasal 3
Setiap orang atau Badan dapat melakukan Usaha Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.
BAB III
Pasal 4
Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pengangkutan, pembudidayaan, pengolahan ikan dan pemanfaatan jasa kelautan di wilayah Kabupaten wajib memiliki SIUP dan SIUK.
BAB III
Pasal 5
Setiap orang atau Badan yang memiliki SIUP dan/atau SIUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melakukan kegiatan usaha perikanan dan/atau usaha kelautan harus dilengkapi dengan surat ijin sebagai berikut :
- a. SIPI bagi usaha penangkapan ikan;
- b. SIKPI bagi usaha kapal pengangkut ikan;
- c. SPI bagi usaha pembudidayaan ikan;
- d. SPPHP bagi usaha penanganan pengolahan hasil perikanan;
- e. SIPJK bagi usaha eksplorasi kelautan, eksploitasi kelautan, pemasangan rumpon dan penanaman atau pemancangan sarana di laut.
BAB III
Pasal 6
Surat ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan kepada setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan dan kelautan di wilayah pengelolaan perikanan dan kelautan Kabupaten, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga asing.
Bagian Kedua Tanda Pendaftaran
BAB III
Pasal 7
Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perikanan dengan kriteria tertentu harus mendaftarkan kegiatan usahanya atau wajib memiliki tanda pendaftaran.
BAB III
Pasal 8
Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu :
- a. usaha penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan/atau kapal perikanan dengan tonase &lt; 5 GT;
- b. usaha pembudidayaan ikan di air tawar meliputi :
1. pembenihan dengan kapasitas produksi &lt; 1 juta ekor per tahun; dan
2. pembesaran dengan kapasitas produksi &lt; 1 ton per panen.
- c. usaha pembudidayaan ikan di air payau meliputi :
1. pembenihan dengan kapasitas produksi &lt; 1 juta ekor per tahun; dan
2. pembesaran dengan kapasitas produksi &lt; 1 ton per panen.
- d. usaha pembudidayaan ikan di laut meliputi :
1. pembenihan dengan kapasitas produksi &lt; 1 juta ekor per tahun; dan
2. pembesaran dengan kapasitas produksi &lt; 1 ton per panen.
- e. budidaya Rumput laut dengan kapasitas produksi &lt; 1 ton/panen atau menggunakan metode :
1. lepas dasar &lt; 8 (delapan) unit (1 unit berukuran 100 x 5 m);
2. rakit &lt; 20 (dua puluh) unit ( 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m); dan
3. long line &lt; 2 (dua) unit (1 unit berukuran 1Ha).
- f. usaha penanganan dan/atau pengolahan hasil perikanan secara tradisional dan tidak menggunakan mesin atau kapasitas produksi &lt; 1 ton/panen.
BAB III
Pasal 9
SIPI, SIKPI, SPI, SIPJK dan SPPHP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, yang perpanjangannya diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum surat-surat terdahulu berakhir.
BAB III
Pasal 10
Tanda Pendaftaran berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, yang perpanjangannya diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanda pendaftaran berakhir.
BAB III
Pasal 11
SIPI, SIKPI, SPI, SPPHP, SIPJK dan Tanda Pendaftaran tidak berlaku lagi apabila Ijin/Tanda Pendaftaran dicabut oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
BAB III
Pasal 12
Penerbitan SIUP atau SIUK, SIPI, SIKPI, SPI, SPPHP, SIPJK dan Tanda Pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap.
Bagian Kelima Hak dan Kewajiban
BAB III
Pasal 13
- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhak :
- a. mendapatkan pelayanan perijinan; dan
- b. mendapatkan bimbingan dan pembinaan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat yang dimiliki;
- b. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian usaha perikanan dan kelautan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan usaha penangkapan, usaha pengangkutan ikan, usaha pembudidayaan ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan; dan
- d. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP atau SIUK, SIPI, SIKPI, SPI, SPPHP dan SIPJK kepada Kepala Dinas dalam hal hilang atau rusak atau akan dilakukan perubahan data.
TATA CARA MEMPEROLEH SIUP, SIUK, SIPI, SIKPI, SPI, SPPHP, SIPJK DAN TANDA PENDAFTARAN
BAB IV - TATA CARA MEMPEROLEH SIUP, SIUK, SIPI, SIKPI, SPI, SPPHP, SIPJK DAN TANDA PENDAFTARAN
Pasal 14
- (1) Untuk memperoleh SIUP setiap orang atau badan usaha wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas, dilengkapi dengan:
- a. untuk SIUP bidang perikanan tangkap :
1. mengajukan permohonan dan mengisi data isian sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan ini;
2. rencana usaha;
3. fotocopy akta pendirian perusahaan (kecuali bagi usaha perorangan);
4. surat keterangan domisili usaha;
5. fotocopy KTP pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha; dan
6. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm.
- b. untuk SIUP bidang perikanan budidaya:
1. mengajukan permohonan dan mengisi data isian sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
2. rencana usaha;
3. fotocopy akta pendirian perusahaan (kecuali bagi usaha perorangan) ;
4. surat keterangan domisili usaha;
5. fotocopy tanda kepemilikan lahan budidaya bagi usaha budidaya milik sendiri atau fotocopy surat perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan penyewa jika lahan budidaya statusnya sewa;
6. fotocopy KTP pemohon atau penanggung jawab badan usaha; dan
7. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm.
- c. Untuk SIUP bidang Pengolahan Hasil Perikanan:
1. mengajukan permohonan dan mengisi data isian sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
2. rencana usaha;

3. fotocopy akta pendirian perusahaan (kecuali bagi usaha perorangan);
4. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (kecuali bagi usaha perorangan);
5. surat keterangan domisili usaha;
6. fotocopy KTP pemohon atau penanggung jawab badan usaha; dan
7. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6cm.
- d. Untuk SIUK Pemasangan Rumpon:
1. mengajukan permohonan dan mengisi data isian sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
2. rencana usaha;
3. fotocopy akta pendirian perusahaan (kecuali bagi usaha perorangan);
4. surat keterangan domisili usaha;
5. fotocopy KTP pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha; dan
6. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm.
- (2) Permohonan SIPI diajukan kepada Kepala Dinas, dilengkapi dengan :
1. mengajukan permohonan dan mengisi data isian sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
2. fotocopy SIUP;
3. fotocopy Dokumen kapal (surat ukur, pas kecil, pas tahunan, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal);
4. fotocopy akta kepemilikan kapal ( Grosse Akte );
5. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dari pejabat yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
6. fotocopy KTP atau Kartu Nelayan pemohon; dan
7. fotocopy SIPI terakhir bagi yang melakukan perpanjangan.
- (3) Permohonan SIKPI diajukan kepada Kepala Dinas, dilengkapi dengan :
- a. mengajukan permohonan dan mengisi data isian, sebagaimana pada form 1 dan form 4
- b. fotocopy SIUP dan SIPI;
- c. fotocopy KTP atau Kartu Nelayan pemohon; dan
- d. fotocopy SIKPI terakhir bagi yang melakukan perpanjangan.
- (4) Permohonan SPI diajukan kepada Kepala Dinas, dilengkapi dengan :
- a. mengajukan permohonan dan mengisi data isian, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- b. fotocopy SIUP;
- c. fotocopy KTP pemohon; dan
- d. fotocopy SPI terakhir bagi yang melakukan perpanjangan.

- (5) Permohonan SPPHP diajukan kepada Kepala Dinas, dilengkapi dengan :
- a. mengajukan permohonan dan mengisi data isian, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- b. fotocopy SIUP;
- c. fotocopy KTP pemohon;dan
- d. fotocopy SPPHP terakhir bagi yang melakukan perpanjangan.
- (6) Permohonan SIPJK diajukan kepada Kepala Dinas, dilengkapi dengan :
- a. mengajukan permohonan dan mengisi data isian, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- b. fotocopy SIUK dan SIPI;
- c. fotocopy KTP pemohon atau Kartu Nelayan;dan
- d. fotocopy SIPJK terakhir bagi yang melakukan perpanjangan.
- (7) Permohonan Tanda Pendaftaran usaha penangkapan ikan, kapal pengangkut ikan, pembudidayaan ikan, penanganan dan pengolahan hasil perikanan diajukan kepada Kepala Dinas, dilengkapi dengan :
- a. mengajukan permohonan dan mengisi data isian sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini ;
- b. fotocopy KTP pemohon atau fotocopy Kartu Nelayan; dan
- c. fotocopy Tanda Pendaftaran terakhir bagi yang melakukan perpanjangan

## BAB V

## PENCABUTAN SIUP, SIUK, SIPI, SIKPI, SPI, SPPHP, SIPJK DAN TANDA PENDAFTARAN

## Pasal 15

- (1) Ijin dapat dicabut apabila :
- a. syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat ijin tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi;
- b. dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak surat ijin diberikan, pemegang ijin tidak melakukan kegiatan usahanya ; dan
- c. kegiatan usaha perikanan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta melarang adanya kegiatan di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Tata cara Pencabutan SIUP atau SIUK, SIPI, SIKPI, SPI, SPPHP, SIPJK dan Tanda Pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. diberikan surat peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- b. apabila peringatan/teguran ketiga diabaikan, diberikan

- surat pembekuan SIUP atau SIUK, SIPI, SIKPI, SIPJK, SPI, SPPHP dan Tanda Pendaftaran paling lama 3 (tiga) bulan;dan
- c. apabila masa pembekuan telah habis dan perusahaan perikanan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan, diberikan surat pencabutan SIUP atau SIUK, SIPI, SIKPI, SPI, SPPHP, SIPJK dan Tanda pendaftran.

## BAB VI

## PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 16

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Perijinan Usaha Perikanan meliputi iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

## BAB VII SANKSI

## Pasal 17

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
2. (2)
3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan/teguran tertulis;
- b. pembekuan SIUP dan/atau SIUK, SIPI, dan/atau SIKPI, SPI, SPPHP, SIPJK;dan
- c. pencabutan SIUP dan/atau SIUK, SIPI, dan/atau SIKPI, SPI, SPPHP, SIPJK.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pemberi ijin usaha perikanan tangkap sesuai dengan kewenangannya.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 18

Terhadap orang pribadi atau Badan yang telah melakukan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetapi belum mempunyai ijin dan/atau memiliki ijin yang tidak sesuai dengan Peraturan ini wajib mengajukan ijin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pengundangan Peraturan ini.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 2 April 2012

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL. 2 - 4 -2012 NOMOR 24

BUPATI JEMBER, ttd MZA DJALAL