PERATURAN BUPATI SAROLANGUN Nomor 20 Tahun 2009 tentang SJSTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAJ-IMA T TU HAN YANG MAHA ESA, BUPATI SAROLANGUN, - a. bahwa untu.k melaksanakan ketentuan (berlaku 2 Januari 2009)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG
SJSTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAJ-IMA T TU HAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SAROLANGUN,
- a. bahwa untu.k melaksanakan ketentuan Pasal 330 ayat (2) Peraturan
2. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa sistem dan Prosedur Pengelo1aan Keuangan Daerah mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, Penatausahaan dan Akuntansi, pelaporan, Pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta memuat tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan bendahara Pengeluaran yang berhalangan;
- c. bahwa untuk memenu.hi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sarolangun.
l. Mengingat
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diu
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
- l. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalab Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik. Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintahan Daerab adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya daJam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Ne$.ara Republik Indonesia tahun 1945~
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyeleoggara pemerintahan daerah;
4. Gubemur adaJah Gubemur Jambi;
5. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalab Bupati Sarolangun;
6. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun;
7. Desa adalah kesatuan masyarakai hukum yang mem.iliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat bab lainnya yang sah;
61. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
62. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatk.an kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
63. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
64. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya. disingkat DPPASKPD adaJah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, beJanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleb pengguna anggaran;
65. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegab dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
66. Anggaran Kas adalah do.kumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerirnaan dan perk.iraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
67. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang rnenyatakan tersedianya dana untuk meJaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
68. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disiogk.at SPP adalab dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/beodahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
69. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adaJah dokumen yang ajukan oleh bendahara pengeluaran untuk perrnintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
70. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalab dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
71. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SK.PD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung clan uan~ persediaan;
72. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pennintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak: kerja atau surat perintah kerja lainya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
73. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokwnen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
74. Surat Perintah Membayar Uang Pe.rsediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DP A-SKPD yang clipergunakan sebagai uang persediaan' untuk mendanai kegiatan;
75. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk men~~anti u~ persediaan yan~ telah dibelanjakan;
76. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan;
77. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbit:an SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;
78. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokurnen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD
Pasal 2
- (1) Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewa.kili pemerintab daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku PPKD;
- c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
Pasal 3
- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan peran. dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakao dan mengkoordioasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah;
- (2) PPKD dan atau pelaksaoa fungsi BUD dilaksanakan oleh:
- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun;
- b. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerab Kabupaten Saro langun;
- c. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- d. Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Sarolangun.
Pasal 4
- (1) Bupati atas usu] Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD;
- (2) Bendabara Penerimaan dan atau Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Pasal 5
Penatausahaan, pengakuntansian dan pelaporan pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun TahW1 Anggaran 2009 sebagaimana te:rcantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini. 8\·

## Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati iru sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melaJui Surat Edaran Bupati.

## Pasal 7

Pada saat peraturan ini ditetapkan, semua peraturan Bupati yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

I

•

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.


Ditetapkan di

Sarolangun

Pada tanggal

2. -~ore1~&lt; zm,

BUPATI SAROLANGUN,

89

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Sarolangun Pada tanggal z\_ ('-'lle\_('fv'bcr ~

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENSAROLANGUN

M BASYARI


SERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2009 NOMOR

.