UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1960 tentang PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA (berlaku 17 April 1959)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu tertanggal 17 April 1959 telah diperbaharui dengan Perjanjian Persahabatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tertanggal 17 Maret 1970;
- b. bahwa Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Malaysia yang baru perlu disetujui dengan Undang-undang;
- c. bahwa dengan mulai berlakunya Undang-undang tentang Perjanjian Persahabatan yang baru, maka Undang-undang tentang Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu tertanggal 17 April 1959 perlu dicabut.
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar
5. Mengingat : 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/1960.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN
Pasal 5
5. Mengingat : 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/1960.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN:
Dengan mencabut Undang-undang No. 4 Tahun 1960 tentang Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 15; Tambahan Lembaran-Negara No. 1936).
Menetapkan :
Jenderal T.N.I.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 10 Maret 1971. Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH Letnan Jenderal T.N.I. Undang-undang tentang Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Malaysia. ## Pasal 1

Verifikasi: Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Malaysia tertanggal 17 Maret 1970, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui. ## Pasal 2 Perjanjian tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal pertukaran Piagam Pengesahan yang akan dilakukan di Jakarta. ## Pasal 3 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta, pada tanggal 10 Maret 1971, Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
No. 1 TAHUN 1971
TENTANG
## PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA.
## I. UMUM.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XII/MPRS/1966, menegaskan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia yang berpokok antara lain sebagai berikut :
1. Landasan politik luar negeri dalah Pancasila sebagai dasar idiil dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusionil-strukturil;
2. Sifatnya ialah bebas-aktif, anti imperialisme dan kolonialisme serta mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
3. Tujuannya ialah mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme sebagai negara kesatuan yang demokratis dengan keutuhan wilayah dari Sabang sampai Merauke;
4. Membentuk masyarakat yang adil dan makmur; menciptakan persahabatan yang baik dengan semua negara di dunia atas dasar kerja sama membentuk dunia yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna.
4. Pedoman perjuangan politik luar negeri didasarkan atas Dasa Sila Bandung, prinsip kerjasama regional, pemulihan kembali kepercayaan luar negeri dan pelaksanaan kebijaksanaan yang luwes serta pengarahannya untuk kepentingan nasional dengan prioritas kepentingan ekonomi rakyat.
Di samping itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara menegaskan dalam Notanya No. NOTA I/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong bahwa yang dimaksud dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif bukanlah politik yang netral atau isolasionis, tetapi "politik luar negeri yang tidak mengikatkan diri pada salah satu blok dunia atau ikatan yang bersifat militer dan sekaligus aktif berjuang untuk hapusnya kolonialisme dalarn segala bentuk dan manifestasinya demi tercapainya perdamaian dunia."
Selanjutnya dalam nota tersebut ditegaskan pula bahwa prinsip hidup berdampingan secara damai dan politik tetangga baik harus ditegaskan dan dilaksanakan sesuai dengan keinginan Indonesia untuk bersahabat dengan negara mana pun tanpa memandang sistim sosial yang berbeda atas dasar saling harga-menghargai secara sama derajat, saling menguntungkan, saling menghormati kedaulatan masing-masing dan bersih dari setiap kemungkinan saing intervensi.
Dengan demikian jelaslah bahwa hidup berdampingan secara damai dan bertetangga baik adalah salah satu unsur penting dalam politik luar negeri kita.
Malaysia adalah salah satu negara tetangga kita yang terdekat. Antara kedua bangsa ini sudah terjalin ikatan-ikatan sejarah, persamaan rumpun bangsa dan persamaan kebudayaan sejak dahulu kala. Di samping itu Indonesia dan Malaysia mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dalam bidang perdagangan karena kedua negara merupakan penghasil karet dan timah terbesar di dunia.
Dengan demikian Indonesia dan Malaysia mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dalam berbagai lapangan hidup, baik yang berhubungan dengan soal-soal internasional maupun yang berhubungan dengan soal-soal nasional dalam negeri.
Bagi kepentingan pembangunan nasional di segala bidang dengan titik berat pada usaha menyukseskan dan mengamankan pelaksanaan pelita, kita senantiasa berusaha menciptakan suatu "area of goodwill, of friendship and cooperation" paling sedikit yang meliputi negaranegara tetangga di Asia Tenggara. Usaha kita untuk menciptakan kerjasama regional di Asia Tenggara lebih jauh lagi ditujukan pada terciptanya suatu Asia Tenggara yang kedudukan ekonominya cukup kuat dan stabil, hal mana akan merupakan senjata yang berharga untuk membersihkan wilayah Asia Tenggara dari pengaruh-pengaruh negatif dari luar.
Mengingat faktor-faktor tersebut di atas, Pemerintah Republik Indonesia merasa perlu meletakkan suatu dasar yang kuat untuk lebih memperkokoh persahabatan, perdamaian serta kerjasama mengenai berbagai masalah yang dihadapi kedua negara, sesuai dengan jiwa dan azasazas Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa. Dasasila Konperensi Bandung dan Deklarasi Bangsabangsa Asia Tenggara bulan Agustus 1967.
Sehubungan dengan hal-hal di atas maka Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah menandatangani Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Malaysia di Kualalumpur pada tanggal 17 Maret 1970, yaitu pada waktu kunjungan kenegaraan Bapak Presiden Soeharto ke Malaysia.
Adapun Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Malaysia ini pada dasarnya merupakan pembaharuan dari Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu yang juga ditandatangani di Kualalumpur, pada tangal 17 April 1959. Oleh karena itu isinya pada pokoknya adalah sama.
Untuk mencapai kerjasama yang seerat-eratnya dan seluas-luasnya dalam bidang-bidang kebudayaan, kecendekiawanan, ilmu pengetahuan pendidikan dan lain-lainnya, Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Malaysia memuat pasal-pasal yang memungkinkan kedua belah pihak, jika dianggap perlu untuk mengadakan persetujuan tersendiri.
Demikian pula Perjanjian Persahabatan tersebut memuat pasal-pasal yang memungkinkan kedua belah pihak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan tersendiri atas dasar timbal-balik mengenai masalah-masalah hubungan konsuler, perdagangan, ekonomi, komunikasi dan masalah-masalah lainnya yang menyangkut kepentingan bersama.
Sekiranya perlu dikemukakan bahwa Malaysia telah meratifisi perjanjian persahabatan di atas pada permulaan Agustus 1970.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Cukup jelas.
(Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 15). Di dalam dokumen ini terdapat
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dalam format gambar.

Kutipan:

LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG