PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 45 Tahun 1998 tentang TENTANG RETRIBUSI DAERAH (berlaku 23 Maret 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang fungsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, terutama dalam upaya menanggulangi masalah kemacetan lalu lintas, dipandang perlu menetapkan jenis retribusi perizinan tertentu di daerah tersebut;
- b. bahwa retribusi tersebut dikenakan atas penggunaan prasarana jalan tertentu di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang merupakan salah satu cara dalam pengelolaan lalu lintas;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
Mengingat : 1.
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
Menetapkan
:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiataan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah:
- a. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- d. Retribusi Izin Gangguan;
- e. Retribusi Izin Trayek;
- f. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.
- (3) Selain jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka upaya menanggulangi kemacetam lalu lintas dapat pula diberlakukan Retribusi Izin Penggunaan Prasarana Jalan, yang pemberlakuan dan kepastian objeknya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang ruang lingkup masing-masing jenis Retribusi Perizinan Tertentu secara rinci dan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan."
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SAADILLAH MURSJID

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1998 ## SOEHARTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1998
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
## UMUM
Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta memiliki status khusus sebagai pusar pemerintahan negara maupun pusat kegiatan bisnis, serta penyelenggaraan kegiatan kenegaraan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Namun demikian, dari waktu ke waktu, kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jakarta telah semakin menjadi permasalahan yang tidak kecil bagi kelancaran fungsi Jakarta sebagai di atas.
Salah satu upaya menanggulangi kemacetan lalu lintas di Jakarta khususnya pada jalan atau ruas jalan tertentu, adalah dengan menerapkan sistem pengendalian lalu lintas, melalui pengenaan jenis retribusi perizinan atas penggunaan jalan atau ruas jalan tertentu tersebut.
Langkah tersebut sudah barang tentu tidak akan mengatasi problema kemacetan secara keseluruhan. Tetapi melalui langkah pengendalian lalu lintas pada jalan atau ruas jalan tertentu pada waktu tertentu. setidaknya dapat mengurangi kemacetan dan mewujudkan kelancaran pada jalan atau ruas jalan tertentu yang penting peranannya di Ibukota Negara. Pengenaan retribusi tersebut dilakukan terhadap izin untuk menggunakan prasarana dimaksud, dan dipungut sebagai sarana pengendalian lalu lintas tadi. Sudah barang tentu, karena adanya manfaat yang diperoleh karena berkurangnya kepadatan dan kemacetan di jalan atau ruas jalan tersebut, adalah wajar bilamana pihak yang memetik manfaat tersebut dikenakan kewajiban membayar retribusi.
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diadakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
## PASAL DEMI PASAL
## Pasal I
##
PENJELASAN
Pasal 4
## Ayat (1) Mengingat fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan tidak harus dipungut retribusi. Namun demikian karena untuk melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah memerlukan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum, maka