PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinery'a Instansi Pemerintah, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
WALIKOTA PAYAKUMBT'H PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH noMoR e TAIIUN 2016
TEI{TAJTG PETX)}IAN EVALUASI ATAS IUPLEMEIYTASI SISTEM AKT'ITTABILITAS XTI{ER.'A SATUAN XER^'A PERAITGKAT DAERAII
PEUERIITTAII KOTA PAYAI('UBTIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
trIALIKOTA PAYAKUMBUH,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3O Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinery'a Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan
\
\-
Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tar;lbal;.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aaoo\
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentarrg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia
\,
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan l,embaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporal Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peratural Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota.
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Talaun 2OO7 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
U
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAJ{UMBUH TENTANG PEDOMAN ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAII KOTA PAYAKUMBUH
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
- l. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Inspektorat Kota Payakumbuh adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahal di daerah.
5. Satuan Kerl'a Pcrangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPD ada-lah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
6. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah l"aporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, a1at, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungrawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kine{a Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah evaluasi dengan melihat sejauh mala SKPD mengimplementasikan SAKIP nya, dan mendorong SKPD untuk secara konsisten meningkatkan Implementasi SAKIP nya untuk mewujudkan capaian kinerja SKPD.
8. Evaluator adalah Auditor dan Staf Inspektorat Kota Payakumbuh yang ditugaskan melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kine{a SKPD.
Pasal 2
- (1) Peraturan Walikota ini merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan kebijakan teknis Evaluasi atas Implementasi SAKIP secara berkala yang mencakup antara lain :
- a. Fokus Evaluasi
- b. Waktu Pelaksanaan Evaluasi
- c. Penugasan Evaluasi
- d. Hal-hal lain yang dianggap perlu
- (2) Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Penetapan: Ditetapkan di : Payakumbuh . pada tanggal : 4 JanUoci ?r(6 L|,/**ora PAYAKUMBUH, o -\,tML U RIZAFALEPI

Penetapan: Diundangkan di pada tanggal :Payakumbuh : 4 Sanuan 2o(6 StrKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBU BENNI WARLIS BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR A LAM PIRAN

Penandatangan: PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 7 TAHUN 2016 TANGGAL : 4 SnUOct 2076 TENTANG : PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH ## BAB I PENDAHULUAN ## 1 1 I,ATAR BELAKANG Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2Ol4 tentang SAKIP. Untuk mengetahui sejauh mana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kine{a Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/ RPJMD. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP yang dapat dijadtkan panduan bagi evaluator. Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP ini, disusun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). U, Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi atas implementasi SAKIP. Karena sifatnya umum pedoman ini berisi tentang perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan evaluasi. Pada setiap penugasan evaluasi atas implementasi SAKIP perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan untuk memenuhi tujuan evaluasi yang ditetapkan. ## 1.2 PEITGERTIA.IT EVALUASI Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberial solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, namun adakalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada pada instansi. Data dari luar instansi/unit ke4'a juga sangat penting sebagai bahan analisis. Evaluasi dapat dilakukan dengan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, alalitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya. ## 1.3 TUWAN EVALUASI T\rjuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. T\rjuan darl Sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk: 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP. 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAK]P. 4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. ## 1.4 RUANG LIITGKT'P EVALUASI Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kine{a termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kine{a. Informasi kineq'a yang dipertanggunglawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup: 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kine{a, dan sistem pengukuran kinerja 2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja 3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan 4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan. Untuk keberhasilan pelaksanaan evaluasi, terlebih dahulu perlu didefinisikan kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi. Informasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi yang dapat diakses antara lain mencakup: 1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/ perkembangan (progres); L 2. Informasi untuk membantu agar kegiatan tetap berada dalam alurnya; dan 3. Informasi untuk meningkatkan elisiensi. Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi terhadap kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan didukung oleh sumber daya yang tersedia. Perlimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya. ## BAB II ## PEREITCANAAN EVALUASI ## A. Desain Evaluasi Dalam melakukan evaluasi, perlu diperhatikan beberapa kendala (constraint) yang secara umum dihadapi oleh evaluator. Kendala-kendala tersebut adalah waktu, dala, orang/personil yang kompeten dalam melakukan evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaal evaluasi. Persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi dapat dilakukal dengan men5,'usun desain evaluasi yang baik agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Desain evaluasi merupakan kegiatan yang pada intinya mengidentifikasikan: 1. Jenis informasi evaluasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnya: deskripsi, pertimbangan profesional fiudgement), dan interpretasi; 2. Jenis pembandingan yang akan dilakukan, sesuai dengan jenis evaluasi (evaluasi kelayakan, evaluasi efisiensi, dan evaluasi efektivitas) yang masing-masing memerlukan jenis pembandingan yang berbeda, sehingga memerlukan desain yang berbeda. Elemen-elemen desain yang harus dipertimbangkan secara spesifik sebelum pengumpulan informasi adalah: 1. Jenis informasi yang akan diperoleh; 2. Sumber informasi (misalnya, tipe responden); 3. Metode yang akan digunakan dalam melakukan uji petik (misalnya, random sampling); 4. Metode pengumpulan informasi (misalnya, struktur wawancara dan pembuatan kuesioner); 5. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi; 6. Dasar untuk membandingkan hasil dengan atau tanpa program (untuk pertanyaan tentang dampak atau hubungan sebab-akibat); dan 7. Analisis perencanaan. u' Kegiatan penJrusunan desain evaluasi pada akhirnya akan menentukan metodologi evaluasi dan teknik evaluasi. ## l. Metodologi Evaluasi Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaiuator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunalan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. ## 2. Teknik Evaluasi Berbagai teknik evaluasi yang digunakan oleh evaluator tergantung pada: - a. Tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang (content) permasalahan yang dievaluasi. - 1) Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. - 2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. b. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin dapat diperoleh. Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan, namun y€rng terpenting adalah dapat memenuhi tujuan evaluasi. Teknik-teknik tersebut antara lain adalah telaah sederhana, survei sederhana sampai survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (applied research), berbagai analisis dan pengukuran, survei target evaluasi (target group), metode statistik, metode statistik nonparametrik, pembandingan (benchmarking), analisa lintas bagian (cross section analysis), analisa kronologis (time series analysis), tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/ icon/ simbolsimbol, dan sebagainya. V ## B. Pengorganisasian Draluasi Pengorganisasian evaluasi merupakan aktivitas yang dimulai sebelum pelaksanaan evaluasi yang bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam melakukan evaluasi. Secara garis besar, kegiatan pengorganisasian evaluasi ini meliputi kebutuhan sumber daya manusia evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan evaluasi. ## 1. Kebutuhan SDM Evaluator Hal terpenting dalam pelaksanaan evaluasi adalah ketersediaan SDM sebagai evaluator. Kualitas SDM evaluator menjadi pemicu utama keberhasilan pelaksanaan evaluasi yang berkualitas. Persyaratan evaluator mencakup : - a) Telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang Sistem AKIP. b) Telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP. Kedua jenis persyaratan tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat telah mengikuti pelatihan atau setidaknya surat tugas untuk mengikuti (dan telah mengikuti) kedua pelatihan tersebut. Dalam hal kedua persyaratan tersebut belum terpenuhi, maka sampai tahun 2016 setidaknya evaluator yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi SAKIP (mulai dari anggota tim sampai dengan penanggung jawab evaluasi) telah mengikuti pelatihan di kantor sendiri (in house training) di masing-masing APIP. ## 2. Perencanaan Evaluasi Perencanaan evaluasi merupakan bagian yang penting dalam proses evaluasi, karena keberhasilan dalam melaksanakan evaluasi sangat tergantung kepada perencanaan evaluasi. Di samping itu, perencanaan evaluasi akan memberikan kerangka kerja (framework) bagi seluruh tingkatan manajemen pihak evaluator dalam melaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, terdapat beberapa ha1 penting dalam merencanakan evaluasi, yaitu: - a. Pengidentilikasian pengguna hasil evaluasi, - b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting, - c. Pengidentifikasian informasi yang akan dihasilkan, dan - d. Sistem komunikasi dengan pihak yang terkait dalam kegiatan evaluasi. Perencanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat dikategorikan ke dalam berbagai tingkatan evaluasi, yaitu: \- - a Evaluasi Sederhana (desk evaluation), yaitu evaluasi yang dilakukan di kantor tanpa menguji kebenaran dan pembuktian di lapangan, reviu, dan telaahan atas SAKIP (reviu dokumen Renstra dan Laporan Kine{a). Evaluasi ini dapat meliputi evaluasi atas pengungkapan dan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja, misalnya: keselarasan antar komponen dalam perenc€rnaan strategis, logika program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan / diusulkan. - o Evaluasi terbatas, misalnya untuk mengetahui kemajuan dalam implementasi SAKIP atau untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi/unit kerja yang terbatas pada penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja program tertentu. Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah evaluasi sederhana ditambah berbagai konfirmasi dan penelitian, pengujian, dan penelitian terbatas pada program/ kegiatan tertentu. - a Evaluasi Mendalam (in-depth evaluation atau disebut evaluasi saja), sama seperti evaluasi pada butir a. dan b. ditambah pengujian dan pembuktian di lapangan tentang beberapa hal yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja. Walaupun evaluasi ini tidak dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, atau kebijakan, program, dan kegiatan instansi/ unit kerja, namun dari uji petik (sampling) atau pemilihan beberapa elemen yang dilaporkan dalam Laporan Kine{a dapat dilakukan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam. ## 3. Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan pelalsanaan evaluasi meliputi beberapa tahap, yaitu: - a. Pengumpulan, analisis, dan interpretasi data 2. Kegiatan utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya. Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi atas evaluasi yang dilakukan oleh instansi /unit kerja telah memadai 3. implementasi SAKIP, yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa dan memberikal saran atau rekomendasi guna peningkatan J akuntabilitas kinerja. Ketersediaan data sebagai bahal evaluasi sangat membantu evaluator dalam menjalankan tugas. Namun, dalam kenyataannya dapat terjadi data yang diperlukan oleh evaluator tidak seluruhnya tersedia di instansi/unit keda yang dievaluasi. Dengan kata lain, evaluator harus melakukan kerja ekstra untuk memperoleh data yang diperlukan. Apabila hal ini te{adi, evaluator harus pandai menggunakan waktu agar tidak terfokus pada satu kegiatan, sehingga kegiatan yang lain yang diperlukan tidak dilaksanakan. - b. Penyusunan draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Penyusunan draft LHE biasanya dilakukan oleh ketua tim evaluasi. Sebelum menyusun draft LHE evaluator, pengendali teknis, pegendali mutu, dan penanggung jawab evaluasi telah menyetujui permasalahal yang diperoleh tim.

Penandatangan: - c. Pembahasan dan reviu draft LHE Meskipun sebelum penyusunan draft LHE telah diadakan pertemuan antara pihak yang terlibat dalam tim evaluasi dengan pihak yang dievaluasi, dalam penerapannya sering terjadi pembahasan draft LHE secara bersama. Draft LHE yang disusun oleh Pemerintah Provinsi termasuk KKEnya direviu terlebih dahulu oleh Kementerian PANRB sebelum disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota. ## d. Finalisasi LHE Finalisasi LHE merupakan tahap akhir dalam penulisan laporan. Hal ini dilakukan setelah adanya reviu dari pihak-pihak yang berwenang terhadap draft LHE yang telah disusun sebelumnya. - e. Penyebaran dan Pengomunikasian LHE Penyebaran LHE sebaiknya dilakukan secara lalgsung dengan mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak. Untuk mendapatkan respon atau tindakan dari para pengambil keputusan pada instansi/unit kerja yang dievaluasi. ## 4. PengendalianEvaluasi Pengendalian evaluasi dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya. Mekanisme pengendalian yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: - a. Melakukan pertemuan berkala antara antara sesama tim pelaksana evaluasi (misalnya mingguan, dua mingguan, atau bulanan). - b. Melakukan pertemuan dengan pihak lain yang terlibat dalam evaluasi (misalnya pengendali teknis, pengendali mutu, dan penanggung jawab evaluasi). Biasanya frekuensi pertemuan dengan pelaksana evaluasi lebih sering dibandingkan dengan pertemuan dengan pihak yang lebih tinggi di luar pelaksanan evaluasi.

Penandatangan: Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti: penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB. Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut: - a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim. - b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori (rating) hasil evaluasi. il ## BAB NI ## PEL,III(SAI|AAI| ET'ALUASI ATAS IUPLEUENTASI SAXIP ## A. Survei Pendahuluan ## 1. Tujuan &amp;n Manfaat Survei Pendahuluan Survei pendahuluan dilakukan untuk memahami dan mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan/unit ke{a yang akan dievaluasi. T\-rjuan dan manfaat survei pendahuluan antara lain adalah untuk: - a. Memberikan pemahaman mengenai instansi/unit kerja yang dievaluasi. - b. Memberikan fokus kepada hal-hal yang memerlukan perhatian dalam evaluasi. - c. Merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi. ## 2. Jenis data dan Informasi yarg Dlkumpulkan pada Sursei Pendahuluan Sesuai dengan tujuan dan manfaat survei pendahuluan, beberapa data/informasi yang diharapkan diperoleh antara lain mengenai: - a. Tugas, fungsi, dan kewenangan instansi/unit kerja; - b. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan instansi/unit ke{a; - c. Kegiatan utama instansi/unit kerja; - d. Sumber pembiayaan instansi/unit kerja; - e. Sistem informasi yang digunakan; - f. Keterkaitan instansi/unit ke{a atau instansi/unit kery'a atasannya; - g. Perencanaan Strategis, Rencana Kine{a, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Perjanjian Kineq'a yang dimiliki instansi/unit kerja atau instansi/unit kerja atasannya; - h. Laporan Kine{a instansi/unit kerja; - i. Sistem pengukuran kinerja dan manajemen kinerja pada umumnya; - j. Laporan Keuangan dan pengendalian; serta - k. Hasil evaluasi dan reviu periode sebelumnya. Dalam tahapan survei pendahuluan para evaluator hendaknya tidak terjebak pada pengumpulan data yang mendetail, karena pada dasarnya survei pendahuluan dititikberatkan untuk memahami instansi/unit kerja yang akan dievaluasi secara umum dan hasilnya digunalan sebagai data awal dalam merencanakan atau melakukan kegiatan evaluasi. ## 3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Sunrei Pendahuluan Pengumpulan data dan informasi pada survei pendahuluan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui angket (kuesioner), wawancara, observasi, studi dokumentasi, atau kombinasi diantara beberapa cara tersebut. Sedangkan teknik analisis data altara lain: telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, pembandingan, analisis logika program dan sebagainya. - a. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data/informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar pertanyaan yang akan diisi oleh instansi/unit kerja secara mandiri. Daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam angket dapat bersifat terbuka maupun tertutup. Pertanyaan terbuka merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya tidak disediakan, sehingga responden secara mandiri mengisi jawabannya. Pertanyaan tertutup merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya telah disediakan, sehingga tinggal memilih jawaban yang telah disediakan. - b. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, dan jawaban yang diterima dari responden dicatat secara langsung. Dalam hal ini, seorang pewawancara sebaiknya menyiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan oleh pewawancara adalah sikap, penampilan dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama dengan calon responden. Untuk itu seorang pewawancara hendaknya bersikap netral dan tidak berusaha untuk mengarahkan jawaban atau tanggapan responden. - c. Observasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan suatu organisasi. Observasi dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi rangka mengamati proses dan jalannya kegiatan. - d. Studi Dokumentasi merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada instansi/unit kerja dan organisasi yang dievaluasi. Dokumen yang digunakan dalam tahapan survei dapat berupa catatan, laporan, maupun informasi lain yang berkaitan dengan instansi/unit kerja yang dievaluasi. ## B. Evaluasi Atas Implementasl Sakip 1. Evaluasi atas komponen SAKIP Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut: - a. Instansi pemerintah/unit ke{a/SKPD dalam men)rusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kineda berfokus pada hasil; - b. Pembangunan sistem pengukuran dal pengumpulan data kine{a; - c. Pengungkapan informasi pencapaian kine{a; - d. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis; - e. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya; - f. Capaian kinerja utama dari masing-masing Instansi pemerintah/ unit kerja/ SKPD ; - g. Tingkat implementasi SAKIP instansi pemerintah/unit kerja/SKPD; - h. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti. Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan pen1rusunan dokumen penetapan kineda dan indikator kinerja utama (lKU) sampai saat dilakukan evaluasi. Kriteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi AKIP ini dituangkan dalam lrmbar Kerja Evaluasi (LKE). LKE ini menyajikan komponen, bobot, sub-komponen dan butir-butir penilaian. LKE ini juga dilengkapi dengan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian. (Ilustrasi LKE terdapat pada anak lampiran pedoman ini) Selanjutnya setiap petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh KemenPANRB dan setiap instansi pemerintah menjabarkan lebih rinci butir-butir penilaian tersebut sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup evaluasi. ## 2. Penilaian dan Penyimpulan 1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kineda sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. 2. l,angkah penilaian dilakukan sebagai berikut: - a. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria. - b. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut: | No. | Komponen | Bobot | Sub Komponen | Sub Komponen | Sub Komponen | |-------|-------------|---------|----------------|----------------------------|----------------------------| | 1 | Perencanaan | 3OV. | a. | Rencana | Strategis (lo%l, | | | Kine{a | | | meliputi: Pemenuhan | meliputi: Pemenuhan | | | | | | Renstra | (2%1, Kualitas | | | | | | Renstra | (5%) dan | | | | | | Implementasi Renstra (3%o) | Implementasi Renstra (3%o) | | | | | b. | Perencanaan | Kinerja | | | | | | Tahunan | l2OVo), meliputi | | | | | | Pemenuhan | RKT (4%1, | | | | | | Kualitas RKT | (lO%) dan | | | | | | Implementasi RKT (6%). | Implementasi RKT (6%). | | 2 | Pengukuran Kinerja | 25'y. | a. Pemenuhan pengukuran (5%l b. Kualitas Pengukurar (12,5%l c. Implementasi pengukuran (7,5o/ol | |-----|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Pelaporan Kinerja | 75o/" | a. Pemenuhan pelaporan (3o/o) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,57o) | | 4 | Eva-luasi Internal | | a. Pemenuhan evaluasi (27o) b. Kualitas evaluasi (57o) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3',/,) | | 5. | Capaian Kinerja | 2j,yo | c. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) d. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) e. Kinerja tahun berja-lan (benchmark) (5%) | | | Total | lOOo/o | | Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem AKIP pada instansi pemerintah, sedangka-n butir 5 terkait dengan pencapaian kine{a, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporal Kinerja maupun dalam dokumen lainnya. Penilaian atas butir 5a, b dan c didasarkan pada pencapaian kine{a yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kine{a. - C Penilaian atas komponen dan sub komponen pada poin b, terbagi atas dua entitas yaitu:

Penandatangan: 1. Pemerintah Pusat meliputi Kementerian dan Lembaga dan unit organisasi; unit organisasi yang disampling, setidaknya terdiri dari Inspektorat ffenderal) dan unit kerja teknis yang menggambarkan kinerja utama (core business) K/L tersebut. / 2. Pemerintah Daerah meliputi entitas Pemda (Provinsi, Kabupaten, Kota) dan entitas SKPD; SKPD yang disampling terdiri dari Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dan satuan kerja teknis yang menggambarkan kinerja utama (core business) atau prioritas Pemerintah Daerah tersebut. - d. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan disediakan pilihan jawaban yaltidak atau alblcldle. Jawabab yaltidak diberikan untuk peftanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengar pemenuhan kriteria. Jawaban albl cl d/ e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan 'judgements" dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas dan pemanfaatan suatu sub-komponen tertentu. - e. Setiap jawaban "y* akan diberi nilai 1, sedangkan jawaban "tidak" diberi nilai O. - f. Pemilihan jawaban alblcld/e, didasarkan pada kriteria tertentu dan judgement evaluator. Kriteria sebagaimana tertera dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

## Pasal 3

Pedoman Umum Evaluasi atas SAKIP digunakan sebagai acuan untuk melakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Satuan Keq'a Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.


V

## Pasal 4

- (1) Evaluasi atas Implementasi SAKIP SKPD dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Payakumbuh.
- (2) Hasil evaluasi SAKIP digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kine{a khususnya kine{a pelayanan publik di SKPD secara berkelanjutan.

## Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh




Ditetapkan di

: Payakumbuh

.

pada tanggal : 4 JanUoci ?r(6

L|,/**ora

PAYAKUMBUH, o

-\,tML

U

RIZAFALEPI


Diundangkan di

pada tanggal

:Payakumbuh

: 4 Sanuan 2o(6

StrKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBU



BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR A


LAM PIRAN

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 7 TAHUN 2016

TANGGAL :

4 SnUOct

2076

TENTANG :

PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

## BAB I PENDAHULUAN

## 1 1 I,ATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2Ol4 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kine{a Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/ RPJMD.

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP yang dapat dijadtkan panduan bagi evaluator.

Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP ini, disusun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

U,

Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi atas implementasi SAKIP. Karena sifatnya umum pedoman ini berisi tentang perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan evaluasi. Pada setiap penugasan evaluasi atas implementasi SAKIP perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan untuk memenuhi tujuan evaluasi yang ditetapkan.

## 1.2 PEITGERTIA.IT EVALUASI

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberial solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, namun adakalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada pada instansi. Data dari luar instansi/unit ke4'a juga sangat penting sebagai bahan analisis. Evaluasi dapat dilakukan dengan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.

Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, alalitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.

## 1.3 TUWAN EVALUASI

T\rjuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. T\rjuan darl Sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja


yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAK]P.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## 1.4 RUANG LIITGKT'P EVALUASI

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kine{a termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kine{a. Informasi kineq'a yang dipertanggunglawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kine{a, dan sistem pengukuran kinerja
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Untuk keberhasilan pelaksanaan evaluasi, terlebih dahulu perlu didefinisikan kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi.

Informasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi yang dapat diakses antara lain mencakup:

1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/ perkembangan (progres);


L

2. Informasi untuk membantu agar kegiatan tetap berada dalam alurnya; dan
3. Informasi untuk meningkatkan elisiensi.

Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi terhadap kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan didukung oleh sumber daya yang tersedia. Perlimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya.


## BAB II

## PEREITCANAAN EVALUASI

## A. Desain Evaluasi

Dalam melakukan evaluasi, perlu diperhatikan beberapa kendala (constraint) yang secara umum dihadapi oleh evaluator. Kendala-kendala tersebut adalah waktu, dala, orang/personil yang kompeten dalam melakukan evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaal evaluasi. Persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi dapat dilakukal dengan men5,'usun desain evaluasi yang baik agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil.

Desain evaluasi merupakan kegiatan yang pada intinya mengidentifikasikan:

1. Jenis informasi evaluasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnya: deskripsi, pertimbangan profesional fiudgement), dan interpretasi;
2. Jenis pembandingan yang akan dilakukan, sesuai dengan jenis evaluasi (evaluasi kelayakan, evaluasi efisiensi, dan evaluasi efektivitas) yang masing-masing memerlukan jenis pembandingan yang berbeda, sehingga memerlukan desain yang berbeda.

Elemen-elemen desain yang harus dipertimbangkan secara spesifik sebelum pengumpulan informasi adalah:

1. Jenis informasi yang akan diperoleh;
2. Sumber informasi (misalnya, tipe responden);
3. Metode yang akan digunakan dalam melakukan uji petik (misalnya, random sampling);
4. Metode pengumpulan informasi (misalnya, struktur wawancara dan pembuatan kuesioner);
5. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
6. Dasar untuk membandingkan hasil dengan atau tanpa program (untuk pertanyaan tentang dampak atau hubungan sebab-akibat); dan
7. Analisis perencanaan.

u'

Kegiatan penJrusunan desain evaluasi pada akhirnya akan menentukan metodologi evaluasi dan teknik evaluasi.

## l. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

Dalam hal ini, evaiuator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunalan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## 2. Teknik Evaluasi

Berbagai teknik evaluasi yang digunakan oleh evaluator tergantung pada:

- a. Tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang (content) permasalahan yang dievaluasi.
- 1) Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program.
- 2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

b. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin dapat diperoleh.

Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan, namun y€rng terpenting adalah dapat memenuhi tujuan evaluasi. Teknik-teknik tersebut antara lain adalah telaah sederhana, survei sederhana sampai survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (applied research), berbagai analisis dan pengukuran, survei target evaluasi (target group), metode statistik, metode statistik nonparametrik, pembandingan (benchmarking), analisa lintas bagian (cross section analysis), analisa kronologis (time series analysis), tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/ icon/ simbolsimbol, dan sebagainya.


V

## B. Pengorganisasian Draluasi

Pengorganisasian evaluasi merupakan aktivitas yang dimulai sebelum pelaksanaan evaluasi yang bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam melakukan evaluasi. Secara garis besar, kegiatan pengorganisasian evaluasi ini meliputi kebutuhan sumber daya manusia evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan evaluasi.

## 1. Kebutuhan SDM Evaluator

Hal terpenting dalam pelaksanaan evaluasi adalah ketersediaan SDM sebagai evaluator. Kualitas SDM evaluator menjadi pemicu utama keberhasilan pelaksanaan evaluasi yang berkualitas. Persyaratan evaluator mencakup :

- a) Telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang Sistem

AKIP.

b) Telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP. Kedua jenis persyaratan tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat telah mengikuti pelatihan atau setidaknya surat tugas untuk mengikuti (dan telah mengikuti) kedua pelatihan tersebut. Dalam hal kedua persyaratan tersebut belum terpenuhi, maka sampai tahun 2016 setidaknya evaluator yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi SAKIP (mulai dari anggota tim sampai dengan penanggung jawab evaluasi) telah mengikuti pelatihan di kantor sendiri (in house training) di masing-masing APIP.

## 2. Perencanaan Evaluasi

Perencanaan evaluasi merupakan bagian yang penting dalam proses evaluasi, karena keberhasilan dalam melaksanakan evaluasi sangat tergantung kepada perencanaan evaluasi. Di samping itu, perencanaan evaluasi akan memberikan kerangka kerja (framework) bagi seluruh tingkatan manajemen pihak evaluator dalam melaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, terdapat beberapa ha1 penting dalam merencanakan evaluasi, yaitu:

- a. Pengidentilikasian pengguna hasil evaluasi,
- b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting,
- c. Pengidentifikasian informasi yang akan dihasilkan, dan
- d. Sistem komunikasi dengan pihak yang terkait dalam kegiatan evaluasi. Perencanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat dikategorikan ke dalam berbagai tingkatan evaluasi, yaitu:


\-

- a Evaluasi Sederhana (desk evaluation), yaitu evaluasi yang dilakukan di kantor tanpa menguji kebenaran dan pembuktian di lapangan, reviu, dan telaahan atas SAKIP (reviu dokumen Renstra dan Laporan Kine{a). Evaluasi ini dapat meliputi evaluasi atas pengungkapan dan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja, misalnya: keselarasan antar komponen dalam perenc€rnaan strategis, logika program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan / diusulkan.
- o Evaluasi terbatas, misalnya untuk mengetahui kemajuan dalam implementasi SAKIP atau untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi/unit kerja yang terbatas pada penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja program tertentu. Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah evaluasi sederhana ditambah berbagai konfirmasi dan penelitian, pengujian, dan penelitian terbatas pada program/ kegiatan tertentu.
- a Evaluasi Mendalam (in-depth evaluation atau disebut evaluasi saja), sama seperti evaluasi pada butir a. dan b. ditambah pengujian dan pembuktian di lapangan tentang beberapa hal yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja. Walaupun evaluasi ini tidak dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, atau kebijakan, program, dan kegiatan instansi/ unit kerja, namun dari uji petik (sampling) atau pemilihan beberapa elemen yang dilaporkan dalam Laporan Kine{a dapat dilakukan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam.

## 3. Pelaksanaan Evaluasi

Kegiatan pelalsanaan evaluasi meliputi beberapa tahap, yaitu:

- a. Pengumpulan, analisis, dan interpretasi data
2. Kegiatan utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya. Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi atas evaluasi yang dilakukan oleh instansi /unit kerja telah memadai
3. implementasi SAKIP, yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa dan memberikal saran atau rekomendasi guna peningkatan


J

akuntabilitas kinerja. Ketersediaan data sebagai bahal evaluasi sangat membantu evaluator dalam menjalankan tugas. Namun, dalam kenyataannya dapat terjadi data yang diperlukan oleh evaluator tidak seluruhnya tersedia di instansi/unit keda yang dievaluasi. Dengan kata lain, evaluator harus melakukan kerja ekstra untuk memperoleh data yang diperlukan. Apabila hal ini te{adi, evaluator harus pandai menggunakan waktu agar tidak terfokus pada satu kegiatan, sehingga kegiatan yang lain yang diperlukan tidak dilaksanakan.

- b. Penyusunan draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Penyusunan draft LHE biasanya dilakukan oleh ketua tim evaluasi. Sebelum menyusun draft LHE evaluator, pengendali teknis, pegendali mutu, dan penanggung jawab evaluasi telah

menyetujui permasalahal yang diperoleh tim.

- c. Pembahasan dan reviu draft LHE Meskipun sebelum penyusunan draft LHE telah diadakan pertemuan antara pihak yang terlibat dalam tim evaluasi dengan pihak yang dievaluasi, dalam penerapannya sering terjadi pembahasan draft LHE secara bersama. Draft LHE yang disusun oleh Pemerintah Provinsi termasuk KKEnya direviu terlebih dahulu oleh Kementerian PANRB sebelum disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota.

## d. Finalisasi LHE

Finalisasi LHE merupakan tahap akhir dalam penulisan laporan. Hal ini dilakukan setelah adanya reviu dari pihak-pihak yang berwenang terhadap draft LHE yang telah disusun sebelumnya.

- e. Penyebaran dan Pengomunikasian LHE Penyebaran LHE sebaiknya dilakukan secara lalgsung dengan mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak. Untuk mendapatkan respon atau tindakan dari para pengambil keputusan pada instansi/unit kerja yang dievaluasi.

## 4. PengendalianEvaluasi

Pengendalian evaluasi dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini dilakukan agar proses


evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya. Mekanisme pengendalian yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan pertemuan berkala antara antara sesama tim pelaksana evaluasi (misalnya mingguan, dua mingguan, atau bulanan).
- b. Melakukan pertemuan dengan pihak lain yang terlibat dalam evaluasi (misalnya pengendali teknis, pengendali mutu, dan penanggung jawab evaluasi). Biasanya frekuensi pertemuan dengan pelaksana evaluasi lebih sering dibandingkan dengan pertemuan dengan pihak yang lebih tinggi di luar pelaksanan evaluasi.

Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti: penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB.

Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim.
- b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori (rating) hasil evaluasi.


il

## BAB NI

## PEL,III(SAI|AAI| ET'ALUASI ATAS IUPLEUENTASI SAXIP

## A. Survei Pendahuluan

## 1. Tujuan &amp;n Manfaat Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan dilakukan untuk memahami dan mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan/unit ke{a yang akan dievaluasi. T\-rjuan dan manfaat survei pendahuluan antara lain adalah untuk:

- a. Memberikan pemahaman mengenai instansi/unit kerja yang dievaluasi.
- b. Memberikan fokus kepada hal-hal yang memerlukan perhatian dalam evaluasi.
- c. Merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi.

## 2. Jenis data dan Informasi yarg Dlkumpulkan pada Sursei Pendahuluan

Sesuai dengan tujuan dan manfaat survei pendahuluan, beberapa data/informasi yang diharapkan diperoleh antara lain mengenai:

- a. Tugas, fungsi, dan kewenangan instansi/unit kerja;
- b. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan instansi/unit ke{a;
- c. Kegiatan utama instansi/unit kerja;
- d. Sumber pembiayaan instansi/unit kerja;
- e. Sistem informasi yang digunakan;
- f. Keterkaitan instansi/unit ke{a atau instansi/unit kery'a atasannya;
- g. Perencanaan Strategis, Rencana Kine{a, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Perjanjian Kineq'a yang dimiliki instansi/unit kerja atau instansi/unit kerja atasannya;
- h. Laporan Kine{a instansi/unit kerja;
- i. Sistem pengukuran kinerja dan manajemen kinerja pada umumnya;
- j. Laporan Keuangan dan pengendalian; serta
- k. Hasil evaluasi dan reviu periode sebelumnya.

Dalam tahapan survei pendahuluan para evaluator hendaknya tidak terjebak pada pengumpulan data yang mendetail, karena pada


dasarnya survei pendahuluan dititikberatkan untuk memahami instansi/unit kerja yang akan dievaluasi secara umum dan hasilnya digunalan sebagai data awal dalam merencanakan atau melakukan kegiatan evaluasi.

## 3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Sunrei Pendahuluan

Pengumpulan data dan informasi pada survei pendahuluan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui angket (kuesioner), wawancara, observasi, studi dokumentasi, atau kombinasi diantara beberapa cara tersebut. Sedangkan teknik analisis data altara lain: telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, pembandingan, analisis logika program dan sebagainya.

- a. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data/informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar pertanyaan yang akan diisi oleh instansi/unit kerja secara mandiri. Daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam angket dapat bersifat terbuka maupun tertutup. Pertanyaan terbuka merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya tidak disediakan, sehingga responden secara mandiri mengisi jawabannya. Pertanyaan tertutup merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya telah disediakan, sehingga tinggal memilih jawaban yang telah disediakan.
- b. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, dan jawaban yang diterima dari responden dicatat secara langsung. Dalam hal ini, seorang pewawancara sebaiknya menyiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan oleh pewawancara adalah sikap, penampilan dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama dengan calon responden. Untuk itu seorang pewawancara hendaknya bersikap netral dan tidak berusaha untuk mengarahkan jawaban atau tanggapan responden.
- c. Observasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan suatu organisasi. Observasi dalam pengertian sempit, yaitu observasi


dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi rangka mengamati proses dan jalannya kegiatan.

- d. Studi Dokumentasi merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada instansi/unit kerja dan organisasi yang dievaluasi.

Dokumen yang digunakan dalam tahapan survei dapat berupa catatan, laporan, maupun informasi lain yang berkaitan dengan instansi/unit kerja yang dievaluasi.

## B. Evaluasi Atas Implementasl Sakip

1. Evaluasi atas komponen SAKIP

Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:

- a. Instansi pemerintah/unit ke{a/SKPD dalam men)rusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kineda berfokus pada hasil;
- b. Pembangunan sistem pengukuran dal pengumpulan data kine{a;
- c. Pengungkapan informasi pencapaian kine{a;
- d. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis;
- e. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
- f. Capaian kinerja utama dari masing-masing Instansi pemerintah/ unit kerja/ SKPD ;
- g. Tingkat implementasi SAKIP instansi pemerintah/unit kerja/SKPD;
- h. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan pen1rusunan dokumen penetapan kineda dan indikator kinerja utama (lKU) sampai saat dilakukan evaluasi.

Kriteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi AKIP ini dituangkan dalam lrmbar Kerja Evaluasi (LKE). LKE ini menyajikan komponen, bobot, sub-komponen dan butir-butir penilaian. LKE ini juga dilengkapi dengan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian. (Ilustrasi LKE terdapat pada anak lampiran pedoman ini) Selanjutnya setiap petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh KemenPANRB dan setiap instansi pemerintah menjabarkan lebih rinci butir-butir penilaian tersebut sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup evaluasi.

## 2. Penilaian dan Penyimpulan

1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kineda sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
2. l,angkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
- a. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria.
- b. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

| No. | Komponen | Bobot | Sub Komponen | Sub Komponen | Sub Komponen |
|-------|-------------|---------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Perencanaan | 3OV. | a. | Rencana | Strategis (lo%l, |
| | Kine{a | | | meliputi: Pemenuhan | meliputi: Pemenuhan |
| | | | | Renstra | (2%1, Kualitas |
| | | | | Renstra | (5%) dan |
| | | | | Implementasi Renstra (3%o) | Implementasi Renstra (3%o) |
| | | | b. | Perencanaan | Kinerja |
| | | | | Tahunan | l2OVo), meliputi |
| | | | | Pemenuhan | RKT (4%1, |
| | | | | Kualitas RKT | (lO%) dan |
| | | | | Implementasi RKT (6%). | Implementasi RKT (6%). |


| 2 | Pengukuran Kinerja | 25'y. | a. Pemenuhan pengukuran (5%l b. Kualitas Pengukurar (12,5%l c. Implementasi pengukuran (7,5o/ol |
|-----|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Pelaporan Kinerja | 75o/" | a. Pemenuhan pelaporan (3o/o) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,57o) |
| 4 | Eva-luasi Internal | | a. Pemenuhan evaluasi (27o) b. Kualitas evaluasi (57o) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3',/,) |
| 5. | Capaian Kinerja | 2j,yo | c. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) d. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) e. Kinerja tahun berja-lan (benchmark) (5%) |
| | Total | lOOo/o | |

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem AKIP pada instansi pemerintah, sedangka-n butir 5 terkait dengan pencapaian kine{a, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporal Kinerja maupun dalam dokumen lainnya. Penilaian atas butir 5a, b dan c didasarkan pada pencapaian kine{a yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kine{a.

- C Penilaian atas komponen dan sub komponen pada poin b, terbagi atas dua entitas yaitu:
1. Pemerintah Pusat meliputi Kementerian dan Lembaga dan unit organisasi; unit organisasi yang disampling, setidaknya terdiri dari Inspektorat ffenderal) dan unit kerja teknis yang menggambarkan kinerja utama (core business) K/L tersebut.

/

2. Pemerintah Daerah meliputi entitas Pemda (Provinsi, Kabupaten, Kota) dan entitas SKPD; SKPD yang disampling terdiri dari Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dan satuan kerja teknis yang menggambarkan kinerja utama (core business) atau prioritas Pemerintah Daerah tersebut.
- d. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan disediakan pilihan jawaban yaltidak atau alblcldle. Jawabab yaltidak diberikan untuk peftanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengar pemenuhan kriteria. Jawaban albl cl d/ e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan 'judgements" dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas dan pemanfaatan suatu sub-komponen tertentu.
- e. Setiap jawaban "y* akan diberi nilai 1, sedangkan jawaban "tidak" diberi nilai O.
- f. Pemilihan jawaban alblcld/e, didasarkan pada kriteria tertentu dan judgement evaluator. Kriteria sebagaimana tertera dalam penjelasan template, merupakan acuan dalam menentukan jawaban a I b I c I d I e.
- g. Penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang terdiri dari beberapa sub-kriteria dilakukan berdasarkan banyaknya jawaban "ya" atau "tidak" pada masing-masing sub kriteria tersebut. (Misalnya untuk menyimpulkan kondisi sasaran atau indikator kinerja, dimana berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau lebih dari satu indikator kinerja, maka penilaian ja" atau "tidak dilakukan atas masing-masing sasaran dan/atau masing-masing indikator kineda, baru kemudian ditarik simpulan secara menyeluruh).
- h. Dalam memberikan penilaian "ya" atalu "tidak" maupun "alb/cldle", selain mengacu pada kriteria yang ada, evaluator juga harus menggunakan professional


judgements-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.

- i. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: n
2. o Tahap pertarna dijumlahkaa nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu. Misalnya: sub-komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 1O% dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari 1O pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban "ya" maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: [3 / 10 ]x 10 = 3!
3. o Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa subkriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata; Il
4. o Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d 100.
- j. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
6. o Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. f
7. o Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukal tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

| No. | Kategori | Nilai Angka | Interpretasi |
|-------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| I | AA | >90 -100 | Salgat Memuaskan, |
| 2 | A | >80 - 90 | Memuaskan, berkinerja akuntabel Memimpin perubahan, tinggi, dan sangat |

\l

)

| BB | >70 - 80 | Sangat Baik, Akuntabel, baik, memiliki sistem kinerja yang andal. berkineq'a manajemen |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B | >60 - 70 | Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat diguna,kan untuk manajemen kine{a, dan perlu sedikit perbaikan |
| CC | >50 - 60 | Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. |
| C | >30 - 50 | Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kineq'a tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. |
| D | 0-30 | Sangat Kurang, Sistem dan 15 No Kategori Nilai Angka Interpretasi tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar. |

- k. Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:
- 1) Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim.
- 2) Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi.

\/

## BAB IV PELAFORAI{ HASIL EVALUASI

Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam KKE.

Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam KKE. Kertas kerja tersebut berisi fal&lt;ta dan data yang dianggap reTevatt dan berarti untuk perumusan temuan permasa-lahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan pen)'usunan argumentasi), sampai pada simpulannya.

Bagi instansi pemerintah yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (tentative hnding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi pemerintah yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.

Penulisan LHE mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain: Penggunaan ka-limat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.

Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkalnya dalam laporan.

LHE atas implementasi SAKIP Unit Kerja/SKPD yang dievaluasi APIP kementerian/ lembaga/