PERATURAN BUPATI MA Nomor 5 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG (berlaku 29 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, kewibawaan dan motivasi kerja serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur kembali pedoman pakaian dinas;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, terakhir kali dengan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2013 Nomor 286);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);
5
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2 seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 2 seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Bupati Malang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malang.
4. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II dan Pejabat Administrator/Pejabat Eselon IIIa selaku unsur pimpinan.
5. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sebagai identitas.
9. Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama Pemerintah Kabupaten Malang, unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan, golongan darah, alamat kantor dari pegawai dan masa berlaku, dalam bentuk kartu.
10. Tanda Pangkat adalah kelengkapan pakaian dinas ## BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah daerah, terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
- 1) PDH Bupati dan Wakil Bupati;
- 2) PDH Pejabat dan Pegawai; dan
- 3) PDH Camat dan Lurah.
- b.
- Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU terdiri dari: 1) PDU Bupati dan Wakil Bupati; dan 2) PDU Camat dan Lurah.
- c.
- Pakaian Sipil Harian disingkat PSH terdiri dari: 1) PSH Bupati dan Wakil Bupati; dan 2) PSH Pejabat.
- d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
- f. Pakaian Dinas Khusus Lengan Panjang;
- g. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- h. Pakaian Linmas;
- i. Pakaian KORPRI;
- j. Pakaian Olahraga; dan
- k. Pakaian Dinas Harian Khusus;
- (2) Jenis Pakaian Dinas Harian Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan oleh pegawai yang diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menunjukkan identitas dan sarana pengawasan;
- b. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps;
- c. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian; dan
- d. pemantapan, wewenang dan tanggungjawab.
Bagian Kedua Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati Paragraf Kesatu Pakaian Dinas Harian
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) PDH Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. PDH warna khaki, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
- 2) celana panjang warna khaki;
- 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu hitam;
- 4) papan nama;
- 5) lencana KORPRI; dan
- 6) tanda jabatan.
- b. PDH kemeja putih dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) kemeja lengan panjang/pendek;
- 2) celana panjang hitam atau gelap;
- 3) sepatu;
- 4) papan nama;
- 5) lencana KORPRI; dan
- 6) tanda jabatan.
- c. PDH Batik, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) kemeja lengan panjang/pendek;
- 2) celana panjang hitam atau gelap;
- 3) sepatu hitam;
- 4) papan nama;
- 5) lencana KORPRI; dan
- 6) tanda jabatan.
Paragraf Kedua Pakaian Dinas Upacara
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
PDU Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1, dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kemeja putih, dasi hitam polos dan jas putih dengan kancing warna kuning emas;
- b. celana panjang putih;
- c. sepatu kulit dan kaos kaki semua putih;
- d. topi hitam;
- e. tanda pangkat upacara;
- f. tanda jasa;
- g. papan nama;
- h. tanda jabatan; dan
- i. lencana KORPRI.
Paragraf Ketiga Pakaian Sipil Harian
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) PSH Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1, digunakan untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
- b. leher berdiri dan terbuka;
- c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
- d. kancing lima buah;
- e. tanda jabatan;
- f. papan nama; dan
- g. lencana KORPRI.
Paragraf Keempat
Pakaian Sipil Resmi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) PSR Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai pada malam hari.
E:\pemkab\2016\Perbup Pakaian Dinas\Peraturan Bupati.doc
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
- b. leher berdiri dan terbuka;
- c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
- d. kancing lima buah;
- e. tanda jabatan; dan
- f. papan nama.
Paragraf Kelima Pakaian Sipil Lengkap
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) PSL Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jas warna gelap;
- b. celana panjang warna sama;
- c. kemeja dengan dasi.
Bagian Ketiga Pakaian Dinas Pejabat dan Pegawai Paragraf Kesatu Pakaian Dinas Harian
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) PDH Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
- c. PDH batik.
- (3) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PDH pria dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- 2) celana panjang warna khaki;
- 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua hitam;
- 4) tanda pengenal;
- 5) lencana KORPRI; dan
- 6) papan nama.
- b. PDH wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- 2) rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
- 3) sepatu fantovel hitam;
- 4) tanda pengenal;
- 5) lencana KORPRI; dan
- 6) papan nama.
- c. PDH wanita berkerudung dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) kemeja lengan panjang, warna khaki lengkap dengan atributnya;
- 2) rok panjang warna khaki;
- 3) sepatu fantovel hitam;
- 4) tanda pengenal;
- 5) lencana KORPRI;
- 6) papan nama; dan
- 7) kerudung tidak bermotif, tidak melebihi panjang badan, warna serumpun (krem/coklat muda).
- d. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PDH pria dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) kemeja lengan panjang/pendek putih;
- 2) celana panjang hitam atau gelap;
- 3) sepatu hitam;
- 4) papan nama;
- 5) lencana KORPRI; dan
- 6) tanda pengenal.
- b. PDH wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) kemeja lengan panjang/pendek putih;
- 2) rok hitam atau gelap 15 cm dibawah lutut;
- 3) sepatu fantovel hitam;
- 4) lencana KORPRI;
- 5) papan nama; dan
- 6) tanda pengenal.
- c. PDH wanita berkerudung dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) kemeja lengan panjang, putih lengkap dengan atributnya;
- 2) rok panjang warna gelap;
- 3) sepatu fantovel hitam;
- 4) tanda pengenal;
- 5) lencana KORPRI;
- 6) papan nama; dan
- 7) kerudung tidak bermotif, tidak melebihi panjang badan, warna menyesuaikan.
- d. PDH bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (5) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek motif bebas;
- b. pria menggunakan celana panjang dan wanita menggunakan rok;
- c. sepatu fantovel hitam;
- d. lencana KORPRI;
- e. papan nama;
- f. tanda pengenal; dan
- g. bagi wanita hamil dan berkerudung menyesuaikan.
Paragraf Kedua
Pakaian Sipil Harian
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) PSH Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, digunakan untuk bekerja sehari-hari atau untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
E:\pemkab\2016\Perbup Pakaian Dinas\Peraturan Bupati.doc
- (2) PSH pria dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
- b. leher berdiri dan terbuka;
- c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
- d. kancing lima buah;
- e. sepatu hitam;
- f. lencana KORPRI;
- g. papan nama; dan
- h. tanda pengenal.
- (3) PSH wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
- b. leher berdiri dan terbuka;
- c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
- d. kancing lima buah;
- e. sepatu fantovel hitam;
- f. lencana KORPRI;
- g. papan nama; dan
- h. tanda pengenal.
- (4) PSH wanita yang berkerudung dan atau wanita hamil, menyesuaikan.
Paragraf Ketiga
Pakaian Sipil Resmi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR pria dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jas warna gelap;
- b. celana panjang warna sama;
- c. kemeja dengan dasi panjang;
- d. lencana KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. tanda pengenal.
- (3) PSR wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jas warna gelap;
- b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
- c. kemeja dengan dasi;
- d. lencana KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. tanda pengenal
- (4) PSR wanita yang berkerudung dan atau wanita hamil, menyesuaikan.
Paragraf Keempat Pakaian Sipil Lengkap
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL pria dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jas warna gelap;
- b. celana panjang warna sama;
- c. kemeja dengan dasi;
- d. lencana KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. tanda pengenal.
- (3) PSL wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jas warna gelap;
- b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
- c. kemeja dengan dasi;
- d. lencana KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. tanda pengenal.
- (4) PSL wanita yang berkerudung dan atau wanita hamil, menyesuaikan.
Paragraf Kelima
Pakaian Dinas Khusus Lengan Panjang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Pakaian Dinas Khusus Lengan Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II dan Pejabat Administrator/Pejabat Eselon IIIa selaku unsur pimpinan dalam menjalankan tugas/acara tertentu.
E:\pemkab\2016\Perbup Pakaian Dinas\Peraturan Bupati.doc
- (2) Pakaian Dinas Khusus Lengan Panjang pria dan wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan panjang dan celana panjang terdiri dari:
- 1) Kemeja lengan panjang, krah berdiri dan celana panjang warna khaki;
- 2) Kemeja putih lengan panjang, krah berdiri dan celana panjang warna hitam/gelap;
- 3) Kemeja lengan panjang, krah berdiri dan celana panjang warna coklat tua; dan
- 4) Kemeja lengan panjang, krah berdiri dan celana panjang warna abu-abu.
- b. sepatu kulit hitam;
- c. lencana KORPRI;
- d. papan nama; dan
- e. tanda pengenal.
- (3) Pakaian Dinas Khusus Lengan Panjang wanita yang berkerudung dan atau wanita hamil, menyesuaikan.
Paragraf Keenam Pakaian Dinas Lapangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL pria dan wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
- b. celana panjang semata kaki warna khaki;
- c. sepatu kulit hitam;
- d. lencana KORPRI;
- e. papan nama; dan
- f. tanda pengenal.
- (3) PDL wanita yang berkerudung dan atau wanita hamil, menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
Paragraf Ketujuh Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3, terdiri dari:
- a. PDH Camat dan Lurah pria dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- 2) celana panjang warna khaki;
- 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu hitam, tanda jabatan, dan tanda pangkat;
- 4) tanda pengenal atribut;
- 5) lencana KORPRI;
- 6) papan nama; dan
- 7) tanda pengenal.
- b. PDH Camat dan Lurah wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- 2) rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
- 3) sepatu hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat;
- 4) tanda pengenal atribut;
- 5) lencana KORPRI;
- 6) papan nama; dan
- 7) tanda pengenal.
- c. Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf b yang memakai kerudung atau hamil, menyesuaikan.
Paragraf Kedelapan Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
E:\pemkab\2016\Perbup Pakaian Dinas\Peraturan Bupati.doc
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. PDU Camat dan Lurah pria dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) kemeja putih, dasi hitam polos dan jas putih dengan kancing warna kuning emas;
- 2) celana panjang putih;
- 3) kaos kaki dan sepatu kulit, semua putih;
- 4) lencana KORPRI;
- 5) papan nama; dan
- 6) tanda jabatan.
- b. PDU Camat dan Lurah wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) kemeja putih, dasi hitam polos dan jas putih dengan kancing warna kuning;
- 2) rok putih 15 cm dibawah lutut;
- 3) sepatu fantovel putih;
- 4) lencana KORPRI;
- 5) papan nama; dan
- 6) tanda jabatan.
- c. Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf b yang memakai kerudung atau hamil, menyesuaikan.
Paragraf Kesembilan
Pakaian Linmas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- a. Pakaian Linmas pria dengan ketentuan sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
2. celana panjang warna hijau;
3. ikat pinggang dari kanvas hitam pada timang bertuliskan linmas, kaos kaki dan sepatu semua hitam;
4. tanda pengenal atribut dan topi dari kain berwarna hijau;
5. lencana KORPRI;
6. papan nama; dan
7. tanda pengenal.
- b. Pakaian Linmas wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
2. rok 15 cm dibawah lutut warna hijau;
3. sepatu fantovel hitam;
4. tanda pengenal atribut dan topi dari kain berwarna hijau.
5. lencana KORPRI;
6. papan nama; dan
7. tanda pengenal.
- c. Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud pada huruf b yang memakai kerudung atau hamil, menyesuaikan.
Paragraf Kesepuluh Pakaian KORPRI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, terdiri dari:
- a. Pakaian KORPRI pria dengan ketentuan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang dengan motif dan warna sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. celana panjang warna biru dongker;
3. songkok hitam;
4. sepatu dan kaos kaki hitam;
5. lencana KORPRI;
6. papan nama; dan
7. tanda pengenal.
- b. Pakaian KORPRI wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang dengan motif dan warna sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. rok warna biru dongker 15 cm dibawah lutut;
3. songkok hitam; dan
4. sepatu hitam.
- c. Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada huruf b yang memakai kerudung atau hamil, menyesuaikan.
Paragraf Kesebelas Pakaian Olah Raga
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, terdiri dari:
- a. Pakaian olah raga bagi pria dengan ketentuan sebagai berikut:
1. kaos dengan krah;
2. kaos lengan pendek/panjang;
3. kaos dengan warna dasar bebas;
4. celana panjang berbahan kaos (training) bukan jenis jeans.
- b. Pakaian olah raga bagi wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
1. kaos dengan krah;
2. kaos lengan pendek/panjang;
3. kaos dengan warna dasar bebas;
4. celana panjang berbahan kaos (training) bukan jenis jeans; dan
5. kerudung warna menyesuaikan.
- c. Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud pada huruf b yang memakai berkerudung atau hamil, menyesuaikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 22

Atribut pakaian dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;

b. tanda pangkat;

- c. tanda jabatan;

- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Kabupaten Malang;
- h. nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- i. lambang daerah; dan
- j. tanda pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 23

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri dari:

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain hitam;
- b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. topi lapangan.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

## Pasal 24

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas;
- b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas;
- c. tanda pangkat dipakai di atas bahu.

## Bagian Keempat

## Tanda Jabatan

## Pasal 25

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam dan dipakai di dada sebelah kanan.

## Bagian Kelima Lencana KORPRI

## Pasal 26

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dipakai untuk semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas;
- b. PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai di dada sebelah kiri.

## Bagian Keenam Tanda Jasa

## Pasal 27

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dipakai Pejabat dan Pegawai yang merupakan atribut kehormatan atas jasa dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pita Tanda Jasa;
- b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai sesuai dengan jenis pakaian dinas;

- (4) Pita Tanda Jasa dan/atau Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku dengan jarak disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa.

## Bagian Ketujuh Papan Nama

## Pasal 28

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f menunjukkan nama Pejabat atau Pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bahan dasar ebonit/plastik, hitam, tulisan putih dengan huruf kapital untuk PDH dan PDU;
- b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir hitam untuk PDL.
- (3) Penulisan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak menggunakan gelar akademis atau lambang daerah dan dapat menggunakan gelar agama, gelar kebangsawanan.

## Bagian Kedelapan Nama Pemerintah Daerah

## Pasal 29

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan bahan dasar kain warna kuning dengan jahitan bordir hitam.

## Bagian Kesembilan

## Lambang Daerah

## Pasal 30

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, menggambarkan landasan filosofis, semangat pengabdian dan ciri khas daerah.
- (2) Lambang daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten Malang.
- (3) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan bahan dasar kain, gambar dan tulisan dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan.

## Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

## Pasal 31

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j, berfungsi sebagai identitas Pegawai.
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai dan dipasang pada saku kemeja sebelah kiri.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuat dari bahan PVC plastik with glossy, bentuk persegi dengan panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.
- (4) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Bagian depan:
1. Foto pegawai dengan memakai PDH;
2. Lambang Daerah;
3. Nama Pemerintah Daerah;
4. Nama unit organisasi.
- b. Bagian belakang:
1. Nama pegawai;
2. Nomor Induk Pegawai (NIP);

3. Jabatan;
4. Golongan darah;
5. Alamat kantor;
6. Tanggal dikeluarkan;
7. Pejabat yang mengeluarkan;
8. Tanda tangan, nama, pangkat, NIP dan pejabat yang mengeluarkan.

## Pasal 32

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a angka 1 berdasarkan jabatan.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. Warna Dasar Merah bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Eselon II;
- b. Warna Dasar Biru bagi Pejabat Administrator atau Pejabat Eselon III;
- c. Warna Dasar Hijau bagi Pejabat Pengawas atau Pejabat Eselon IV;
- d. Warna Dasar Kuning bagi Pejabat Pelaksana atau Pejabat Eselon V;
- e. Warna Dasar Orange bagi Pegawai Fungsional Umum;
- f. Warna dasar abu-abu bagi Pegawai Fungsional Tertentu.
- g. Dasar putih bagi Pegawai dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Pegawai Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

## Pasal 33

Bentuk dan model Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

## Pasal 34

- (1) Atribut PDH Bupati, Wakil Bupati terdiri dari Nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Lencana KORPRI, Papan Nama, Mutz, Tanda Jabatan dan Tanda Pangkat.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri dari Nama Pemerintah Daerah, nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah, Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Mutz, Tanda Jabatan dan Tanda Pangkat.
- (3) Atribut PDH Pejabat dan Pegawai terdiri dari Nama Pemerintah Daerah, Nama Pemerintah Provinsi Lambang Daerah, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.

## Pasal 35

- (1) Atribut PSH Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari Papan Nama, Lencana KORPRI dan Tanda Jabatan.
- (2) Atribut PSH Pejabat dan Pegawai terdiri dari Papan Nama, Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal.

## Pasal 36

- (1) Atribut PSR Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari Papan Nama dan Tanda Jabatan;
- (2) Atribut PSR Pejabat dan Pegawai menggunakan papan nama.

## Pasal 37

Atribut PDL terdiri dari nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Nama Pemerintah Provinsi, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.

## Pasal 38

Atribut PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah terdiri dari topi upacara, lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, tanda pangkat dan tanda jasa.

## BAB V

## PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

Pasal 39

- (1) Pemakaian PDH dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PDH warna khaki pada hari Senin dan Selasa;
- b. PDH kemeja putih pada hari Rabu;
- c. PDH batik pada hari Kamis dan Jum'at.
- (2) Pemakaian pakaian KORPRI pada saat peringatan hari KORPRI, hari-hari besar nasional dan tanggal 17 pada setiap bulan dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (3) Pemakaian PSL atau PSR sesuai ketentuan acara.
- (4) Pemakaian Pakaian Linmas pada peringatan hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (5) Pemakaian Pakaian olah raga setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (6) Bagi SKPD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja pakaian dinas pada hari Sabtu menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan tersebut, bagi guru menggunakan pakaian organisasi/PGRI.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Unit Kerja yang menangani urusan Pemerintahan di bidang Perlindungan Masyarakat pakaian linmas dipakai pada hari Senin dan Selasa, selanjutnya sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

## BAB VI

## PAKAIAN DINAS HARIAN KHUSUS

Pasal 40

- (1) PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k, dipakai oleh Pejabat dan Pegawai pada SKPD atau Unit Kerja tertentu.
- (2) PDH Khusus pada SKPD atau Unit Kerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaan publik seperti pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, perizinan, rumah sakit/kesehatan;

E:\pemkab\2016\Perbup Pakaian Dinas\Peraturan Bupati.doc

- b. Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan;
- c. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan;
- d. Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keprotokoleran.
- e. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- f. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban; dan
- g. Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran.

## Pasal 41

- (1) Pemakaian PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dipakai dalam memberikan pelayanan langsung atau front office .
- (2) Pemakaian PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, dipakai pada hari Senin dan Selasa, selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Pemakaian PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c dipakai pada hari tertentu/insidentil.
- (4) Pemakaian PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, dipakai pada kegiatan penerimaan tamu dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau ditentukan lain.
- (5) Pemakaian PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemakaian PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f, dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemakaian PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g, dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 42

Model PDH Khusus dan penempatan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 43

Bupati dan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian pakaian dinas.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Ketentuan Pakaian Dinas Kepala Desa tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan yang mengatur tentang Pakaian Dinas Kepala Desa;
2. Pakaian Dinas Khusus pelayanan langsung atau front office tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan yang mengatur tentang Pakaian Dinas khusus pelayanan langsung atau front office .

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 11/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 15/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

E:\pemkab\2016\Perbup Pakaian Dinas\Peraturan Bupati.doc

## Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 29 Februari 2016

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen

Pada tanggal 29 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016 Nomor 2 Seri D