PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA Nomor 14 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA (berlaku 27 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama;
- b. bahwa pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua dilaksanakan secara demokrasi, transparan, akuntabel dan menjunjung tinggi rasa solidaritas di antara sesama orang asli Papua serta menjaga integritas keutuhan bangsa dan negara;
- c. bahwa Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, maka perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
1. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang .../2
OK
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Daerah Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Provinsi adalah PemerintahProvinsi Papua.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
4. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7. Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan adalah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai daerah pemilihan.
8. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
9. Bupati/Walikota Penyelenggara Pemilihan ialah Bupati/Walikota yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai penanggungjawab pemilihan anggota MRP pada Daerah Pemilihan.
10. Wilayah Pemilihan Tahap Pertama adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan anggota MRP untuk wakil adat dan wakil perempuan di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
11. Wilayah Pemilihan Tahap Kedua adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan anggota MRP untuk wakil adat dan wakil perempuan yang terdiri atas gabungan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai wilayah pemilihan.
12. Wilayah Pemilihan Untuk Wakil Agama adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan anggota MRP di tingkat Provinsi.
13. Pemilih Wakil Adat Dan Wakil Perempuan adalah utusan masyarakat adat dan utusan masyarakat perempuan dari Kabupaten/Kota.
14. Pemilih Wakil Agama adalah utusan lembaga keagamaan di tingkat Provinsi.
15. Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi adalah panitia penyelenggara pemilihan anggota MRP untuk wakil adat dan wakil perempuan, dan pemilihan anggota MRP wakil agama di provinsi yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
16. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota adalah panitia penyelenggara pemilihan anggota MRP tahap pertama dan tahap kedua untuk wakil adat dan wakil perempuan yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
17. Panitia Pengawas adalah panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan anggota MRP di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi yang anggotanya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan dan masyarakat.
18. Masyarakat Adat adalah orang asli Papua yang hidup dalam 5 (lima) wilayah adat dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
19. Kelompok Masyarakat Adat adalah kelompok yang terdiri suku-suku bangsa dalam satu wilayah adat di Provinsi Papua.
20. Masyarakat Agama adalah semua penduduk orang asli Papua pemeluk agama di provinsi Papua yang diakui oleh negara.
21. Lembaga keagamaan adalah organisasi yang ada di dalam lembaga agama dan berada di tingkat Provinsi.
22. Masyarakat Perempuan ialah perempuan asli Papua yang hidup dalam 5 (lima) wilayah adat di Provinsi Papua.
Pasal 2
- (1) Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari :
- a. rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua; dan/atau
- b. orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
- (2) Orang asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berhak dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota MRP.
BAB II - KEANGGOTAAN MRP Pasal 3
Pasal 3
- (1) MRP beranggotakan Orang Asli Papua, yang terdiri atas wakil adat, wakil perempuan, dan wakil agama.
- (2) Jumlah Anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 51 (lima puluh satu) orang terdiri atas wakil adat, wakil perempuan, dan wakil agama yang masing-masing berjumlah 17 (tujuh belas) orang.
- (3) Keanggotaan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan.
- (4) Jumlah anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perhitungan ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRP.
BAB II - KEANGGOTAAN MRP Pasal 3
Pasal 4
- (1) Setiap orang yang dicalonkan sebagai anggota MRP adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :
- a. Orang Asli Papua;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang sah;
- e. mengetahui dan memahami adat istiadat kelompok masyarakat adat yang diwakili;
- f. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- g. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- h. memiliki keteladanan moral dan menjadi panutan masyarakat;
- i. memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak orang asli Papua;
- j. tidak berstatus sebagai anggota legislative dan anggota partai politik;
- k. berdomisili di Provinsi Papua paling kurang 10 (sepuluh) tahun berturutturut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon anggota MRP;
BAB II - KEANGGOTAAN MRP Pasal 3
Pasal 5
- (1) Anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan mempunyai hak memilih.
- (2) Untuk dapat melaksanakan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
- a. Orang Asli Papua yang berdomisili paling kurang 6 (enam) bulan di wilayah Provinsi Papua;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB II - KEANGGOTAAN MRP Pasal 3
Pasal 6
Setiap orang asli Papua yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan/atau di wilayah pemilihan lainnya mempunyai hak untuk dipilih.
BAB V - WILAYAH PEMILIHAN DAN KUOTA Pasal 7
Pasal 7
- (1) Wilayah pemilihan anggota MRP tahap pertama untuk wakil adat dan wakil perempuan meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
- (2) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gabungan beberapa Kabupaten/Kota yang ditetapkan
BAB V - WILAYAH PEMILIHAN DAN KUOTA Pasal 7
Pasal 8
- (1) Wilayah pemilihan anggota MRP tahap kedua untuk wakil adat dan wakil perempuan meliputi 5 (lima) wilayah adat di Provinsi Papua.
- (2) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi wilayah adat Tabi, Saireri, Ha Anim, La Pago dan Mee Pago.
BAB V - WILAYAH PEMILIHAN DAN KUOTA Pasal 7
Pasal 9
- (1) Setiap wilayah pemilihan memiliki kuota untuk wakil masyarakat adat dan wakil masyarakat perempuan.
- (2) Wilayah pemilihan dan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar dalam masing-masing wilayah adat meliputi :
- a. Wilayah adat Tabi terdiri atas 2 (dua) wilayah pemilihan :
1. Wilayah Pemilihan I meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom, memiliki kuota 2 (dua) kursi untuk wakil adat dan 2 (dua) kursi untuk wakil perempuan;
2. Wilayah Pemilihan II Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi memiliki kouta 1 (satu) kursi untuk wakil adat dan 1 (satu) kursi untuk wakil perempuan.
- b. Wilayah adat Saireri terdiri atas 2 (dua) wilayah pemilihan :
1. Wilayah Pemilihan III meliputi Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, memiliki kuota 1 (satu) kursi untuk wakil adat dan 1 (satu) kursi untuk wakil perempuan;
2. Wilayah Pemilihan IV meliputi Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen, memiliki kuota 2 (dua) kursi untuk wakil adat dan 1 (satu) kursi untuk wakil perempuan.
- c. Wilayah adat Ha Anim terdiri atas 2 (dua) wilayah pemilihan :
1. Wilayah Pemilihan V meliputi Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel,memiliki kuota 1 (satu) kursi untuk wakil adat dan 1 (satu) kursi untuk wakil perempuan;
2. Wilayah Pemilihan VI meliputi Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi,memiliki kuota 1 (satu) kursi untuk wakil adat dan 1 (satu) kursi untuk wakil perempuan.
- d. Wilayah adat La Pago terdiri atas 4 (empat) wilayah pemilihan :
1. Wilayah Pemilihan VII meliputi Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Lanny Jaya memiliki, kuota 2 (dua) kursi untuk wakil adat dan 2 (dua) kursi untuk wakil perempuan;
2. Wilayah Pemilihan VIII meliputi Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak memiliki, kuota 1 (satu) kursi untuk wakil adat dan 2 (dua) kursi untuk wakil perempuan;
3. Wilayah Pemilihan IX meliputi Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki, kuota 2 (dua) kursi untuk wakil adat dan 2 (dua) kursi untuk wakil perempuan;
4. Wilayah Pemilihan X meliputi Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yahukimo, memiliki kuota 1 (satu) kursi untuk wakil adat dan 1 (satu) kursi untuk wakil perempuan.
- e. Wilayah adat Mee Pago terdiri atas 2 (dua) wilayah pemilihan :
1. Wilayah Pemilihan XI meliputi Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Intan Jaya memiliki kuota 1 (satu) kursi untuk wakil adat dan 1 (satu) kursi untuk wakil perempuan;
2. Wilayah Pemilihan XII meliputi Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai memiliki kuota 2 (dua) kursi untuk wakil adat dan 2 (dua) kursi untuk wakil perempuan.
- (3) Penunjukan Kabupaten/Kota sebagai koordinator wilayah pemilihan ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan tingkat Provinsi.
BAB VI - Bagian Kesatu Panitia Pemilihan
Pasal 10
- (1) Penyelenggara pemilihan anggota MRP dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan anggota MRP.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Panitia pemilihan anggota MRP Tingkat Provinsi; dan
- b. Panitia pemilihan anggota MRP Tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing berjumlah 5 (lima) orang dan anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang unsur pemerintah dan 2 (dua) orang unsur masyarakat.
BAB VI - Bagian Kesatu Panitia Pemilihan
Pasal 11
- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi dengan berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Peraturan Daerah Khusus ini ditetapkan.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tugas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir masa tugasnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelantikan anggota MRP.
BAB VI - Bagian Kesatu Panitia Pemilihan
Pasal 12
- (1) Panitia Pemilihan anggota MRP tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Provinsi sebagai tempat penyelenggaraan pemilihan.
BAB VI - Bagian Kesatu Panitia Pemilihan
Pasal 13
- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota bertugas :
- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP untuk wakil adat, dan wakil perempuan tahap pertama dan tahap kedua;
- b. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan pelaksanaan pemilihan anggota MRP di Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. meneliti dan memverifikasi kelompok masyarakat adat dan organisasi perempuan;
- d. meneliti dan memverifikasi persyaratan bakal calon anggota MRP wakil adat, dan wakil perempuan;
- e. menetapkan bakal calon anggota MRP wakil adat, dan wakil perempuan menjadi calon tetap;
- f. mengajukan hasil pemilihan calon tetap anggota MRP wakil adat, dan wakil perempuan kepada Panitia Pemilihan tingkat Provinsi untuk ditetapkan menjadi calon terpilih; dan
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan tingkat Kabupaten/Kota dapat ditunjuk sebagai koordinator atau pelaksana pemilihan tahap kedua di Kabupaten/Kota.
- (3) Penunjukan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi bertugas :
- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP;
- b. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan anggota MRP;
- c. menetapkan waktu dan tanggal pelaksanaan tahapan pemilihan anggota MRP;
- d. meneliti dan memverifikasi lembaga keagamaan yang berhak mengusulkan bakal calon wakil agama;
- e. meneliti dan memverifikasi persyaratan bakal calon anggota MRP wakil agama;
- f. menetapkan perimbangan jumlah wakil masing-masing agama;
- g. menetapkan calon anggota MRP dalam daftar calon tetap wakil agama, wakil adat dan wakil perempuan;
- h. menetapkan calon tetap menjadi calon terpilih;
- i. mengajukan calon terpilih hasil pemilihan anggota MRP kepada Gubernur untuk mendapatkan penetapan.
- j. mengambil alih proses pemilihan tahap pertama dan tahap kedua yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat Kabupaten/Kota dan gabungan Kabupaten/Kota apabila batas waktu tahapan seleksi tidak diselesaikan atau ada kejadian istimewa lainnya; dan
- k. apabila panitia pemilihan tingkat provinsi tidak selesai dalam melaksanakan tahap seleksi maka tugasnya dapat diambil alih oleh Gubernur; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
BAB VI - Bagian Kesatu Panitia Pemilihan
Pasal 14
- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi berkewajiban :
- a. memperlakukan calon anggota MRP secara adil dalam pelaksanaan pemilihan;
- b. memelihara arsip dan dokumen pemilihan anggota MRP;
- c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan pemilihan anggota MRP dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- f. melaporkan setiap tahapan dan hasil pemilihan anggota MRP kepada Gubernur.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota berkewajiban :
- a. memperlakukan calon anggota MRP secara adil dalam pelaksanaan pemilihan;
- b. memelihara arsip dan dokumen pemilihan anggota MRP;
- c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat; dan
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan pemilihan anggota MRP dengan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota; dan
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.
BAB VI - Bagian Kesatu Panitia Pemilihan
Pasal 15
- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas panitia pemilihan dibentuk sekretariat Panitia Pemilihan yang berasal dari pegawai negeri sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Sekretariat panitia pemilihan tingkat Provinsi; dan
- b. Sekretariat panitia pemilihan tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Sekretariat panitia pemilihan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, di ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Sekretariat panitia pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (5) Sekretariat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari, 1 (satu) orang sekretaris selaku pimpinan sekretariat, 1 (satu) orang bendahara, dan 3 (tiga) orang staf.
- (6) Sekretariat panitia pemilihan tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta menghimpun semua dokumen proses pemilihan.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh sekretariat Kabupaten/Kota kepada sekretariat Provinsi dan sekretariat Provinsi kepada Gubernur.
BAB VI - Bagian Kesatu Panitia Pemilihan
Pasal 16
- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan anggota MRP dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Provinsi; dan
- b. Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, masing-masing berjumlah 3 (tiga) orang yang anggotanya terdiri dari 1 (satu) orang unsur kepolisian, 1 (satu) orang unsur kejaksaan dan 1 (satu) orang unsur masyarakat.
BAB VI - Bagian Kesatu Panitia Pemilihan
Pasal 17
- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
BAB VI - Bagian Kesatu Panitia Pemilihan
Pasal 18
- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota sebagai tempat penyelenggaraan pemilihan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk dan melaksanakan tugas setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini dan berakhir 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota MRP.
BAB VI - Bagian Kesatu Panitia Pemilihan
Pasal 19
Panitia Pengawas, bertugas :
- a. mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan;
- c. menyelesaikan sengketa yang bersifat administrasi dalam pelaksanaan pemilihan; dan
- d. meneruskan temuan yang berindikasi tindak pidana kepada pihak yang berwenang.
BAB VII - PENCALONAN Bagian Kesatu Tata Cara Pencalonan Pasal 20
Pasal 20
- (1) Kelompok masyarakat adat di tingkat Kabupaten/Kota berhak mengajukan bakal calon anggota MRP wakil adat.
- (2) Kelompok masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki wilayah adat;
- b. memiliki strukur dan tatanan adat yang jelas;
- c. memiliki norma hukum yang disepakati dan ditaati bersama; dan
- d. aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir.
- (3) Panitia Pemilihan anggota MRP tingkat Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap masyarakat adat yang mengusulkan bakal calon anggota MRP dengan
BAB VII - PENCALONAN Bagian Kesatu Tata Cara Pencalonan Pasal 20
Pasal 21
- (1) Organisasi perempuan di tingkat Kabupaten/Kota berhak mengajukan bakal calon anggota MRP wakil perempuan.
- (2) Organisasi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
- a. melakukan kegiatan kelembagaan paling kurang 3 (tiga) tahun;
- b. memiliki kepengurusan organisasi yang jelas dan sah;
- c. memiliki sekretariat dengan alamat yang jelas dan tetap;
- d. terdaftar di Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
- e. aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat perempuan asli di Provinsi Papua paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Khusus ini.
- (3) Panitia Pemilihan MRP tingkat Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap organisasi perempuan.
- (4) Organisasi perempuan yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai pengusul wakil perempuan oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota.
- (5) Jumlah bakal calon yang diusulkan oleh masing-masing organisasi perempuan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kuota wilayah adat.
BAB VII - PENCALONAN Bagian Kesatu Tata Cara Pencalonan Pasal 20
Pasal 22
- (1) Komposisi jumlah anggota MRP untuk masing-masing wakil agama ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi
BAB VII - PENCALONAN Bagian Kesatu Tata Cara Pencalonan Pasal 20
Pasal 23
- (1) Lembaga keagamaan di tingkat Provinsi berhak mengajukan bakal calon anggota MRP wakil agama.
- (2) Pengajuan bakal calon anggota MRP wakil agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga keagamaan yang terhimpun dalam lembaga agama Kristen Protestan, Katholik, dan Islam tingkat Provinsi.
- (3) Lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan :
- a. melakukan kegiatan keagamaan paling kurang 50 (lima puluh) tahun;
- b. berbadan hukum;
- c. memiliki kantor pusat atau sekretariat berkedudukan di Provinsi Papua;
- d. memiliki jemaat yang tersebar paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota di provinsi Papua; dan
- e. terdaftar di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua.
- (4) Panitia Pemilihan anggota MRP tingkat Provinsi melakukan verifikasi terhadap lembaga keagamaan yang mengusulkan bakal calon anggota MRP.
- (5) Lembaga keagamaan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai pengusul wakil agama oleh Panitia Pemilihan tingkat Provinsi.
- (6) Setiap lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan paling banyak 6 (enam) orang bakal calon anggota MRP dari kuota masing-masing lembaga agama.
- (7) Penetapan calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat oleh pimpinan lembaga keagamaan.
- (8) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada panitia pemilihan provinsi melalui surat pencalonan yang ditanda tangani oleh pimpinan lembaga keagamaan yang bersangkutan.
- (9) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilampiri dengan dokumen persyaratan calon.
BAB VII - PENCALONAN Bagian Kesatu Tata Cara Pencalonan Pasal 20
Pasal 24
- (1) Bakal calon anggota MRP yang telah ditetapkan
BAB VII - PENCALONAN Bagian Kesatu Tata Cara Pencalonan Pasal 20
Pasal 25
- (1) Panitia Pemilihan anggota MRP tingkat Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap bakal calon anggota MRP wakil adat dan wakil perempuan.
- (2) Bakal calon wakil adat dan wakil perempuan yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon tetap dengan keputusan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota, dan diumumkan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan anggota MRP tingkat Provinsi melakukan verifikasi terhadap bakal calon anggota MRP wakil agama.
- (4) Bakal calon wakil agama yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai calon tetap dengan keputusan Panitia Pemilihan tingkat Provinsi.
- (5) Panitia Pemilihan anggota MRP tingkat Provinsi menetapkan calon tetap menjadi calon terpilih wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama.
BAB VII - PENCALONAN Bagian Kesatu Tata Cara Pencalonan Pasal 20
Pasal 26
- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota melakukan pendaftaran dan verifikasi kelompok masyarakat adat, dan organisasi perempuan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terbentuk Panitia Pemilihan Kabupaten/ Kota.
- (2) Penetapan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kalender terhitung sejak berakhir pendaftaran dan verifikasi.
- (3) Pendaftaran bakal calon anggota MRP wakil adat dan wakil perempuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terselenggara musyawarah masing-masing kelompok masyarakat.
- (4) Penetapan calon wakil adat, dan wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 4 (empat) hari kalender terhitung sejak berakhir pendaftaran dan verifikasi.
BAB VII - PENCALONAN Bagian Kesatu Tata Cara Pencalonan Pasal 20
Pasal 27
- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi melakukan pendaftaran dan verifikasi lembaga keagamaan paling lama 14(empat belas) hari kerja terhitung sejak terbentuk Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi.
- (2) Penetapan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kalender terhitung sejak berakhir pendaftaran dan verifikasi.
- (3) Musyawarah lembaga keagamaan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi.
- (4) Penetapan calon anggota MRP dilakukan paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak berakhir pengumuman pendaftaran bakal calon wakil agama.
BAB VII - PENCALONAN Bagian Kesatu Tata Cara Pencalonan Pasal 20
Pasal 28
- (1) Bakal calon dari wakil adat dan wakil perempuan yang memenuhi syarat ditetapkan dalam daftar calon tetap oleh panitia pemilihan Kabupaten/Kota.
- (2) Calon tetap dari wakil adat dan wakil perempuan yang terpilih pada pemilihan tahap pertama di tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai peserta pemilihan tahap kedua ditingkat wilayah adat oleh panitia pemilihan Kabupaten/Kota.
- (3) Bakal calon wakil agama yang memenuhi syarat ditetapkan dalam daftar calon tetap
BAB VII - PENCALONAN Bagian Kesatu Tata Cara Pencalonan Pasal 20
Pasal 29
- (1) Penetapan calon dalam daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya pengajuan bakal calon.
- (2) Penetapan calon peserta pemilihan tahap kedua dalam daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya pengajuan dari panitia pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Penetapan calon dalam daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal (28) ayat (3) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya pengumuman pengajuan bakal calon.
BAB VIII - TATA CARA PEMILIHAN Bagian Kesatu Tahapan Pemilihan Pasal 30
Pasal 30
- (1) Pemilihan anggota MRP wakil adat dan wakil perempuan, dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu :
- a. pemilihan tahap pertama di tingkat Kabupaten/Kota; dan
- b. pemilihan tahap kedua di tingkat gabungan Kabupaten/Kota.
- (2) Pemilihan anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Pemilihan anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat Provinsi sebagai penyelenggara pemilihan tingkat wilayah pemilihan.
BAB VIII - TATA CARA PEMILIHAN Bagian Kesatu Tahapan Pemilihan Pasal 30
Pasal 31
- (1) Pemilihan tahap pertama calon anggota MRP wakil adat dan wakil perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dilakukan secara musyawarah di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil pemilihan anggota MRP tahap pertama menghasilkan calon wakil adat dan wakil perempuan, dan diajukan oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemilihan tahap kedua.
- (3) Pemilihan anggota MRP tahap kedua di tingkat gabungan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b serta penetapan hasil pemilihannya diajukan oleh Panitia Pemilihan tingkat gabungan Kabupaten/Kota kepada Panitia Pemilihan tingkat Provinsi untuk ditetapkan menjadi calon terpilih.
- (4) Pemilihan calon anggota MRP pada tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat antara calon terpilih pada pemilihan tahap pertama.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.
BAB VIII - TATA CARA PEMILIHAN Bagian Kesatu Tahapan Pemilihan Pasal 30
Pasal 32
- (1) Pemilihan anggota MRP wakil agama, dilakukan di tingkat Provinsi.
- (2) Pemilihan calon anggota MRP wakil agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara musyawarah untuk mufakat di tingkat Provinsi dengan
BAB VIII - TATA CARA PEMILIHAN Bagian Kesatu Tahapan Pemilihan Pasal 30
Pasal 34
- (1) Hasil pemilihan anggota MRP yang berasal dari unsur agama dibuat dalam daftar urut calon tetap oleh panitia pemilihan tingkat Provinsi.
- (2) Panitia pemilihan tingkat Provinsi mengajukan daftar urut calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada Gubernur untuk ditetapkan/disahkan.
- (3) Gubernur menetapkan Daftar Urut Calon Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
BAB VIII - TATA CARA PEMILIHAN Bagian Kesatu Tahapan Pemilihan Pasal 30
Pasal 35
- (1) Anggota MRP terpilih dari unsur adat, unsur perempuan dan unsur agama ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan anggota MRP terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan.
BAB VIII - TATA CARA PEMILIHAN Bagian Kesatu Tahapan Pemilihan Pasal 30
Pasal 36
Apabila panitia pemilihan tingkat provinsi tidak menetapkan calon terpilih anggota MRP melebihi batas waktu yang ditetapkan, Gubernur dapat mengambil alih proses selanjutnya.
BAB IX - PELANTIKAN Pasal 37
Pasal 37
- (1) Anggota MRP dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota MRP dilaksanakan di Ibukota Provinsi.
- (3) Tatacara pengambilan sumpah/janji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- 'Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :
- bahwa saya sanggup melaksanakan tugas dan kewajiban saya selaku Anggota Majelis Rakyat Papua dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
- bahwa saya sanggup memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
bahwa saya sanggup menegakkan kehidupan demokrasi serta setia dan berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.'
BAB X - PENGGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 38
Pasal 38
- (1) Penggantian antar waktu anggota MRP dilakukan untuk mengisi kekosongan anggota MRP.
- (2) Penggantian antar waktu anggota MRP didasarkan Daftar Urut Calon Tetap.
- (3) Kekosongan anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
- a. meninggal dunia;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota MRP;
- c. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- d. berdomisili diluar wilayah propinsi;
- e. melanggar kode etik MRP;
- f. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota MRP;
- g. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah khusus ini;
- h. melanggar sumpah/janji anggota MRP; dan
- i. dijatuhi pidana penjara
BAB X - PENGGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 38
Pasal 39
Penggantian antar waktu anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan.
BAB X - PENGGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 38
Pasal 40
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Anggota MRP pengganti antar waktu dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua MRP.
BAB XI - PEMBIAYAAN Pasal 41
Pasal 41
Segala pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 42
Pasal 42
- (1) Petunjuk teknis pemilihan anggota MRP ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Khusus ini.
- (2) Bentuk formulir untuk penetapan calon, surat pernyataan calon, formulir pengajuan calon, formulir calon terdaftar, berita acara penetapan perimbangan wakil agama, formulir penetapan hasil pemilihan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Provinsi.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 42
Pasal 43
Pada saat Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 42
Pasal 44
Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Penetapan: Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 27 Januari 2016

Penandatangan: GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Penetapan: Diundangkan di Jayapura pada tanggal 28 Januari 2016 CAP/TTD

Penandatangan: Sekretaris Daerah Provinsi Papua T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 17/119 TAHUN 2016

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM, MARTHIN ST. TUHULERUW, SH., M.Si NIP. 19630307 199203 1 016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA
## NOMOR 14 TAHUN 2016
## TENTANG
## TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA
## I. UMUM
Pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan suatu bentuk pemilihan yang secara khas dilakukan di Papua, melalui suatu bentuk pemilihan yang memberi ruang kebebasan bagi setiap orang asli Papua yang telah memiliki hak untuk memilih dan dipilih sekaligus sebagai ruang untuk mengekspresikan hak-hak dasarnya yang dilakukan melalui suatu kompetisi yang adil, sehingga yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki kepemimpinan politik berkualitas dan akuntabilitas tinggi.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemilihan anggota MRP yang berkualitas, maka harus diaktualisasikan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, sejak tahap pendaftaran pemilih, sampai pada pelantikan anggota MRP.
Pemilihan anggota MRP juga merupakan sarana untuk memperdalam dan memperluas proses konsolidasi antar orang asli Papua, dan sebagai instrumen untuk mendapatkan kepemimpinan politik yang lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi warga-masyarakat di Papua.
Dalam konteks ini, maka keberhasilan pelaksanaan pemilihan anggota MRP tidak sekedar hanya berhenti sampai dengan terpilihnya anggota MRP, melainkan sampai pada ditemukannya pemimpin terpilih yang mempunyai kesadaran dan kemauan untuk berperilaku memimpin dan melayani kepentingan masyarakat yang telah memilihnya. Oleh karena itu peran anggota MRP yang dipilih melalui suatu pemilihan yang demokratis dan bertugas membawa amanat dan harapan masyarakat yang memilihnya, dapat dinilai kurang berhasil, apabila wakil tersebut perilakunya bersifat oligarkhis, atau hanya merepresentasikan kepentingan sekelompok orang dengan kepentingan politik jangka pendek yang berorientasi pada hal-hal pragmatis.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
| Pasal 4 Cukup | jelas | |-----------------|---------| | Pasal 5 Cukup | jelas | | Pasal 6 Cukup | jelas | | Pasal 7 Cukup | jelas | | Pasal 8 Cukup | jelas | | Pasal 9 Cukup | jelas | | Pasal 10 Cukup | jelas | | Pasal 11 Cukup | jelas | | Pasal 12 Cukup | jelas | | Pasal 13 Cukup | jelas | | Pasal 14 Cukup | jelas | | Pasal 15 Cukup | jelas | | Pasal 16 Cukup | jelas | | Pasal 17 Cukup | jelas | | Pasal 18 Cukup | jelas | | Pasal 19 Cukup | jelas | | Pasal 20 Cukup | jelas | | Pasal 21 Cukup | jelas | | Pasal 22 Cukup | jelas | |------------------|---------| | Pasal 23 Cukup | jelas | | Pasal 24 Cukup | jelas | | Pasal 25 Cukup | jelas | | Pasal 26 Cukup | jelas | | Pasal 27 Cukup | jelas | | Pasal 28 Cukup | jelas | | Pasal 29 Cukup | jelas | | Pasal 30 Cukup | jelas | | Pasal 31 Cukup | jelas | | Pasal 32 Cukup | jelas | | Pasal 33 Cukup | jelas | | Pasal 34 Cukup | jelas | | Pasal 35 Cukup | jelas | | Pasal 36 Cukup | jelas | | Pasal 37 Cukup | jelas | | Pasal 38 Cukup | jelas | | Pasal 39 Cukup | jelas |
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 41
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 42
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 43
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 44
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 16