PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 89 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN (berlaku 8 November 2013)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa guna mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2011 ten tang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa dalam rangka menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan perlu menyempurnakan Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
t
I
[
l
KEPALA DPPKAD
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF KOORDINASI
I
PA.RAF KOORDINASI
Mengingat
- 2 ­
- 1 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. 1 1 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
KEPALA DPPKAD
I
PARAF KOORDINASI
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811);
22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Sela tan Nomor 1 2 1 1 ) ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 89 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
KEPALA DPPKAD
PARAF HIERARKI
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
I
PARAF KOORDINASI
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Tangerang Selatan

Penandatangan: Pada tanggal 18 November 2013 WALIKOTA -TANGERANG SELATAN%l

Penetapan: Diundangkan di Tangerang Selatan Pada tanggal 18 November 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 23 I

Penandatangan: LAMPIRAN B II PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 89 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN ## KEBIJAKAN AKUNTANSI 02 ## PENDAPATAN $ ## KEBIJAKAN AKUNTANSI 02 AKUNTANSIPENDAPATAN Paragraf-paragraf gang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, gang hars dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran B.II, Lampiran B.111, Lampiran B.IV, Lampiran B.IX dan Lampiran B.XIII dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 89 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.11, Lampiran B.III, Lampiran B.IV, Lampiran B.IX dan Lampiran B.XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2013.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 18 November 2013 WALIKOTA -TANGERANG SELATAN%l



Diundangkan di Tangerang Selatan Pada tanggal 18 November 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,


BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 23

I


LAMPIRAN B II PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 89 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

## KEBIJAKAN AKUNTANSI 02

## PENDAPATAN

$


## KEBIJAKAN AKUNTANSI 02 AKUNTANSIPENDAPATAN

Paragraf-paragraf gang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, gang hars dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan gang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptal Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

## PENDAHULUAN

## Tujuan

- 1 . Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya terkait dengan pendapatan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang­ undangan.
2. Akuntansi pendapatan disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan perolehan pendapatan terse but.
3. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi mengenai realisasi sumber daya ekonomi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam periode yang bersangkutan.
4. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran pendapatan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kata Tangerang Selatan dalam hal efesiensi dan efektifitas perolehan pendapatan serta kesesuaiannya dengan APBD dan peraturan perundang-undangan.

T l


## Ruang Lingkup

5. Kebijakan ini diterapkan untuk penyajian infonnasi pendapatan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan beserta entitas akuntansinya, mencakup pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan daerah.

6. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diatur dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

## UMUM

7. Pendapatan meliputi sema penerimaan kas melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Ekuitas Dana Lancar dalam perl.ode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibagar kembali.

8. Anggaran Pendapatan Daerah disusun menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dengan klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), kelompok Pendapatan Dana Perimbangan, dan kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
9. Kelompok PAD, di antaranya terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- d. Lain-Lain PAD Yang Sah
10. Kelompok Dana Perimbangan, di antaranya terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

I


- 1 1 . Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, di antaranya terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Hibah;
- b. Dana Darurat;
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya;
- d. Dana Penyesuaian; dan
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

## KONVERSI

12. Berdasarkan format SAP, Pendapatan disajikan menurut klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Transfer menampung akun Pendapatan yang merupakan penerimaan pada rekening kas umum daerah yang menjadi hak Pemerintah Kota Tangerang Selatan dari entitas pelaporan lain karena ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, pendapatan dana perimbangan, dana penyesuaian, dan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi disajikan dalam kelompok Pendapatan Transfer.

## PENGAKUAN

13. Pengakuan Pendapatan meliputi:
- a. Penerimaan Daerah yang disetor Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Penerimaan Kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang dicatat sebagai Pendapatan Daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Penerimaan Kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai Pendapatan Daerah.

I


- d. Penerimaan Kas yang berasal dari hibah langsung yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai Pendapatan Daerah.
- e. Penerimaan Kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai Pendapatan Daerah.
14. Dalam. kriteria pengakuan Pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam. pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos Pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

## PENGUKURAN

15. Pendapatan dikur dan dicatat berdasarkan asas bruto, gaitu dengan membukukan penerimaan bruto (aitu jumlah sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran), dan tidak mencatat Jumlah netonya.
16. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disajikan sebesar jumlah yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di wilayah Kota Tangerang Selatan.
17. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyeknya dan disajikan sebesar bagian laba atas modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN), dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat yang diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

I


18. Lain-Lain PAD Yang Sah dirinci menurut obyeknya dan disajikan sebesar hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan /atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan.
19. Pendapatan Hibah disajikan sebesar hibah yang diterima dari Pemerintah Pusat/provinsi, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang bersifat tidak mengikat.
20. Dana Darurat disajikan sebesar dana dari Pemerintah Pusat/provinsi untuk digunakan dalam penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
21. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya disajikan sebesar dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.
22. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau pemda lainnya disajikan sebesar Bantuan Keuangan Dari Provinsi/pemerintah daerah lainnya.

## PENGUNGKAPAN

23. Informasi mengenai pendapatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan disajikan dalam :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Arus Kas; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan.

I


24. Dalam Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan disajikan menurut kelompok pendapatan sebagaimana dinatakan dalam paragraf 12, dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

25. Dalam lembar muka Laporan Arus Kas, Pendapatan disajikan dalam arus kas masuk dari aktivitas operasi dan arus kas keluar dari aktivitas investasi aset nonkeuangan. Arus kas masuk dari aktivitas operasi berupa Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sedangkan arus kas masuk dari aktivitas investasi aset nonkeuangan berupa basil penjualan Aset Tetap Dan Aset Lainnya.

26. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tambahan tentang pendapatan yang tidak diungkapkan dalam lembar muka laporan keuangan, di antaranya adalah:
- a. Obyek pendapatan disertai penjelasan yang diperlukan;
- b. Penerimaan pendapatan tahun berkenan setelah tanggal berakhimya tahun anggaran;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya anggaran pendapatan Kota Tangerang Selatan;
- d. Konversi; dan
- e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

## TANGGAL EFEKTIF

27. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif mulai Laporan Keangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2013.

WALIKOTA &lt;;,;\_. TANGERANG SELAT�

RI,

/ AIRIN RACMI DIANYi


L

]


I

LAMPIRAN B III PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 23TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 89 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

## KEBIJAKAN AKUNTANSI 03

## BELANJA


## KEBIJAKAN AKUNTANSI 03 AKUNTANSIBELANJA

Paragraf-paragraf ang ditulis dengan hurf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, ang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan gang ditulis dengan hurf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

## PEND AHULUAN

## Tujuan

- 1 . Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya terkait dengan belanja dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

## Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan untuk penyajian informasi belanja daerah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan beserta entitas akuntansinya, mencakup pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan belanja daerah.
4. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

I


## UMUM

5. Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah gang mengurangi ekuitas dana lancar Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam periode tahun anggaran gang bersangkutan tang tidal akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah, termasuk Belanja yang langsung menggunakan Pendapatan yang diterima langsung oleh SKPD.
6. Anggaran belanja Pemerintah Kota Tangerang Selatan diklasifikasikan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 atas dasar :
- a. Fungsi untuk tujuan manajerial Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dibedakan berdasarkan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, terbagi atas belanja urusan wajib dan belanja menurut urusan pilihan.
- b. Fungsi untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- c. Organisasi yang disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.
7. Untuk keperluan informasi dan pengendalian pencapaian tujuan dari belanja, klasifikasi belanja menurut urusan dirinci atas program yang terdiri dari beberapa kegiatan. Berdasarkan hubungannya dengan pelaksanaan program dan kegiatan, belanja dikelompokkan atas belanja tidak langsung dan belanja langsung yang terinci atas jenis belanja (klasifikasi ekonomi).
8. Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain terdiri dari :
- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Bunga;
- c. Belanja Subsidi;

I


I

- d. Belanja Hibah;
- e. Belanja Bantuan Sosial;
- f. Belanja Bagi Hasil;
- g. Belanja Bantuan Keuangan; dan
- h. Belanja Tidak Terduga.
9. Belanja langsung, yaitu belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain terdiri dari :
- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang Dan Jasa;
- c. Belanja Modal.

## KONVERSI

10. Klasifikasi belanja yang digunakan dalam penganggaran perlu dikonversi agar sesuai dengan format SAP untuk keperluan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran.
2. 1 1 . Sesuai dengan format SAP, belanja diklasifikan menjadi:
- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan/ atau
- d. Belanja Transfer.
12. Pengelompokan pada paragraf 1 1 tersebut tidak memperhatikan hubungannya dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
13. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri d ari :
- a. Belanja Pegawai, baik untuk yang terkait langsung maupun yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Belanja Barang dan Jasa, baik untuk yang terkait langsung maupun yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;


[

- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah;
- f. Belanja Bantuan Sosial;
14. Belanja Transfer menampung pengeluaran berupa bantuan keuangan atau pengeluaran lain kepada entitas pelaporan lain sebagaimana diatur dengan peraturan perundangan. Termasuk dalam Belanja Transfer di antaranya adalah Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

## PENGAKUAN

15. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dart Rekening Kas Umum Daerah. Khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran SKPD, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD.
16. Belanja yang dibiayai dart Pendapatan yang langsung diterima oleh SKPD diakui sepanjang Pendapatan dan Belanja tersebut dilaporkan kepada BUD.

## PENGUKURAN

17. Belanja pegawai disajikan sebesar belanja kompensasi baik dalam bentuk uang atau barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
18. Belanja bunga disajikan sebesar pengeluaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk pembayaran bunga (interest) atas pokok pinjaman (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek ataujangka panjang.


19. Komponen pembayaran pokok pinjaman dan bunganya harus dipisahkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pembayaran pokok pinjaman dicatat sebagai pos pembiayaan, sedangkan pembayaran bunga dicatat dalam sub kelompok belanja bunga sebagai bagian dari kelompok belanja operasi.
20. Belanja subsidi disajikan sebesar pengeluaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada pihak gang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa ang memenuhi hajat hidup orang banaki sehingga harga yang dibayarkan oleh masarakat menjadi lebih terjangkau.
21. Belanja hibah disajikan sebesar pemberian uang/barang/jasa dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, mastarakat dan organisasi kemasarakatan, gang secara spesifik telah ditetapkan peruntukanna, bersifat tidal wajib dan tidal mengikat, serta tidal secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
22. Belanja bantuan sosial disajikan sebesar pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masarakat gang sifatna tidak secara terus menerus dan selektif tang bertjuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinga risiko sosial.
23. Belanja bagi hasil disajikan sebesar pengeluaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk entitas lain disebabkan adanya proporsi entitas lain tersebut atas pendapatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sesuai dengan perundangan gang berlaku.

I


24. Belanja bantuan keangan disajikan sebesar pengeluaran gang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnyya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keangan dan kepada partai politik.
25. Belanja tidak terduga disajikan sebesar pengeluaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk kegiatan yang sifatna tidak biasa dan tidal diharapkan berulang termasuk pengeluaran tidal terduga tang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
26. Belanja barang dan jasa disajikan sebesar pengeluaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk pengadaan barang dan jasa ang habis pakai atau ang memiliki nilai manfaat kurang dari 12 (da belas) bulan, pengadaan barang ang tidak memenuhi nilai satan minimum kapitalisasi, pengadaan barang ang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijal kepada masarakat, dan belanja perjalanan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
27. Belanja barang dan jasa di antaranya meliputi pengeluaran untuk belanja perlengkapan, belanja pemeliharaan, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makan dan minum, pakaian dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejen1s.
28. Belanja modal disajikan sebesar pengeluaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait dengan aset tetap dan aset lainnya ang memenuhi seluruh kriteria berikut :

I


- a. pengeluaran tersebut mengakibatkan penambahan nilai aset tetap dan aset lainnya milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan, baik akibat perolehan aset baru maupun bertambahnga masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset gang telah ada;
- b. pengeluaran tersebut untuk aset tetap dan aset lainnya gang memberikan kemanfaatan lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. pengelaran tersebut memenuhi kriteria nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap ang ditetapkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
- d. perolehan aset tersebut diniatkan untuk digunakan dalam operasional Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan tidak untuk dialihkan kepada pihak lain.
29. Belanja modal meliputi tidal hanya harga beli dari aset tetap dan aset lainnya melainkan seluruh pengeluaran gang bersifat menunjang kegiatan penambahan nilai aset tersebut, termasuk di antaranya biaya tender, biaa konsultan perencanaan/pengawasan, atau pun perjalanan dinas ang terkait.

30. Belanja pemeliharaan yang memberikan kemanfaatan lebih dari satu tahun atau meningkatkan kapasitas/volume aset dan memenuhi batas minimal kapitalisasi harus diakui sebagai belanja modal dan menambah nilai aset di neraca (dikapitalisasi).

## PENGUNGKAPAN

31. lnformasi mengenai belanja Pemerintah Kota Tangerang Selatan disajikan dalam :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Arus Kas;
- c. Catatan atas Laporan Keuangan.

I


I

32. Dalam lembar muka Laporan Realisasi Anggaran, belanja disajikan menurut jenisna ang dikelompokkan atas belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidal terduga.
33. Dalam lembar muka Laporan Arus Kas, belanja disajikan dalam arus kas keluar dari aktivitas operasi terkait dengan belanja operasi dan arus kas keluar dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terkait dengan belanja modal.
34. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tambahan tentang belanja yang tidak diungkapkan dalam lembar muka laporan keuangan, antara lain:
- a. Pengeluaran belanja tahun berkenan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

## TANGGAL EFEKTIF

35. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif mulai Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2013.

WALIKOTA

c;; TANGER.ANGSELATANt,

Re

/ AIRIN RACHMI DIAifY


'6


T l

LAMPIRAN B IV PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 89 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

## KEBIJAKAN AKUNTANSI 04

## PEIBIAY AAN

}

\_FARRO~RDuEI

l

\_ KEPALADPPKAD

[

:

T

g


## KEBIJAKAN AKUNTANSI 04 AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, ang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

## PEND AHULUAN

## Tujuan

- 1 . Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pembiayaan dan informasi lainnya terkait pembiayaan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan untuk penyajian informasi pembiayaan daerah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan beserta entitas akuntansinya, mencakup pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pembiayaan daerah.

## UMUM

3. Pembiaaan (financing) adalah seluruh transaksi keuuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupa penerimaan gang perl dibaar kembali atau pengeluaran gang akan diterima kembali, gang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.


4. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan SiLPA, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemda, basil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah, pemberian pinjaman kepada entitas lain, pembayaran kembali pokok pinjaman, dan pembentukan dana cadangan.
5. Akuntansi pembiaaan dilaksanakan berdasarkan asas brto, gaitu dengan membukukan penerimaan brto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiaaan dan pusat pertanggungjawaban terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

## PENGAKUAN

7. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah kecuali untk SLLPA.
8. Penerimaan pembiayaan juga diakui pada saat:
- a. Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang;
- b. Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.
9. Pengelaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.
10. Pengeluaran pembiayaanjuga diakui pada saat:
- a. Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD;
- b. Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

[

T ]


## PENGUKURAN

- 1 1 . Penerimaan pembiayaan disajikan sebesar jumlah yang diterima melalui rekening kas umum daerah yang akan dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
12. Pengeluaran pembiayaan disajikan sebesar jumlah yang dikeluarkan melalui rekening kas umum daerah ang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
13. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tang bersangkutan.

## PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

14. Dana bergulir merupakan bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemda apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masarakat lainnya.
15. Pengeluaran untuk dana bergulir merupakan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran invesatasi jangka panjang, begitu pula dengan penerimaan kembali dana bergulir dari masyarakat disajikan sebagai penerimaan pembiayaan investasi jangka panjang yang bersifat nonpermanen dan disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang.
16. Adapun pemberian bantuan Pemerintah Kata Tangerang Selatan kepada masyarakat dengan maksud agar kehidupan kelompok masyarakat tersebut lebih baik dan tidak dimaksudkan untuk diminta kembali oleh Pemerintah Daerah merupakan belanja bantuan sosial dan tidak tergolong pembiayaan.

## PENGUNGKAPAN

17. Informasi mengenai pembiayaan Pemerintah Kata Tangerang Selatan disajikan dalam :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Arus Kas; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan.

I

18. Dalam Laporan Realisasi Anggaran, pembiaaan disajikan menurut jenis pembiayaan dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keangan.
19. Dalam lembar muka Laporan Arus Kas, pembiayaan disajikan dalam arus kas dari aktivitas pembiayaan.
20. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tambahan tentang pembiayaan yang tidak diungkapkan dalam lembar muka laporan keuangan, di antaranya adalah :
- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembetukan/ pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

## TANGGAL EFEKTIF

21. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif mulai Laporan Keangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2013.



LAMPIRAN B IX PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 23TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 89 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TANGERANG

TAHUN 2011 TENTANG SELATAN

## KEBIJAKAN AKUNTANSI 09

## ASETTETAP

I


## KEBIJAKAN AKUNTANSI 09 ASETTETAP

Paragraf-paragraf ang ditulis dengan hurf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, ang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptal Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

## PENDAHULUAN

## Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap adalah menetapkan perlakuan akuntansi atas Aset Tetap Pemerintah Kata Tangerang Selatan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan untuk penyajian Aset Tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum oleh Pemerintah Kata Tangerang Selatan beserta entitas akuntansinya termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila pernyataan kebijakan akuntansi Pemerintah Kata Tangerang Selatan yang lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

## UMUM

3. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
4. Aset tetap terdiri dari:
- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;


I

- e. Aset Tetap Lainnya; dan/ atau
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

## TANAH

5. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah dalam kondisi siap digunakan yang dimiliki atau diperoleh untuk digunakan dalam aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, misalnya tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

## PERALATAN DAN MESIN

6. Peralatan dan Mesin mencakup peralatan dan mesin dalam kondisi siap digunakan, yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dimiliki atau diperoleh untuk digunakan dalam aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, misalnya alat berat, alat olahraga, alat musik, alat angkutan, alat bengkel, alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat publikasi, alat komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, unit peralatan proses produksi, dan peralatan lainnya.

## GEDUNG DAN BANGUNAN

7. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan dalam kondisi siap digunakan, yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bu.Ian yang dimiliki atau diperoleh untuk digunakan dalam aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan publik.

## JALAN, IRIGASI, DAN JAR/NGAN

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, rambu-rambu, instalasi listrik, instalasi air, irigasi dalam kondisi siap digunakan, yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dimiliki atau diperoleh untuk digunakan dalam aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan publik.

I


\

## ASET TETAP LAINNYA

8. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, dalam kondisi siap digunakan, yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dimiliki atau diperoleh untuk digunakan dalam aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan publik. Aset Tetap Lainnya antara lain meliputi koleksi perpustakaan baik berupa buku atau nonbuku, barang bernilai seni/budaya, hewan/tanaman, dan Aset Tetap Renovasi.
9. Hewan/tanaman yang dapat dikapitalisasi adalah hewan/tanaman yang digunakan berulang kali dan terus menerus selama lebih dari satu tahun untuk menghasilkan barang/jasa yang terkait langsung dengan aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan publik, misalnya tanaman peneduh jalan, hewan yang digunakan untuk sarana transportasi, atau hewan/tanaman untuk keperluan dikembangbiakkan atau menghasilkan produk agraris seperti ternak, sapi perah, domba untuk diambil bulunya.
10. Aset Tetap Renovasi digunakan untuk mengakui aset yang berasal dari pengeluaran untuk renovasi yang dilakukan terhadap aset yang disewa kepada pihak ketiga atau yang bukan milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan memenuhi kriteria Aset Tetap sebagaimana pada paragraf 15.
4. 1 1 . Aset Tetap Renovasi dihapuskan dari pencatatan dan dihibahkan kepada pemiliknya apabila sewa telah selesai dan tidak diperpanjang kembali.

## KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

12. Konstruksi Dalam Pengerjaan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

I


I

## PENGAKUAN

13. Aset Tetap diakui pada saat potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan diperoleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan atau pada saat hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah dan mempunyai nilai atau biaya gang dapat diukur dengan andal.
14. Pengakuan Aset Tetap dilakukan apabila telah didukung oleh legal document yang membuktikan bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ atau penguasaan secara hukum atas aset terse but, misalnya sertifikat tanah dan bukti pemilikan kendaraan bermotor.
15. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Biaga perolehan aset dapat diukur secara andal dan memenuhi kriteria nilai satan minimum kapitalisast, aitu pengeluaran untk aset