PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Nomor 24 Tahun 2017 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR � TAHUN 2017 . TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DENGAN RABMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA TENGGARA, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, · ' penentuan status pribadi dan status hukum atau setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk daerah Kabupaten Minahasa Tenggara perlu dilakukan pengaturan tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
, ,
- Mengingat
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7.
/
• •
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 736);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 ten tang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis .. Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10.
4. 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Dan
BUPATI MINAHASA TENGGARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
•
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan penting pedoman kependudukan dan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan,
7. Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resrm yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. 1 1 . Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa
-
•
•
19. Anggota keluarga adalah orang yang menjalin hubungan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
20. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara.
21. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang­ orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
22. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
23. WNI tinggal sementara adalah setiap warga negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggalnya.
24. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izm tinggal terbatas dari Instansi yang berwenang.
25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asmg yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari lnstansi yang berwenang.
27. Izin tinggal tetap adalah izin yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang
•
•
Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
14. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti ' diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
6. 1 7. Peristiwa Pen ting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan.
18. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ undangan.
dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
29. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTI adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh lnstansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mendapat izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan/Desa.
31. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
32. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
33. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
34. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
35. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari
•
- tempat lama ke tempat yang baru.
36. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
37. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
38. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari Akta­ akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
39. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada akta pencatatan sipil sebagai akibat dari perubahan data.
40. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta­ akta Pencatatan Sipil kedua dan sterusnya yang dapat diterbitkan oleh lnstansi pelaksana karena kutipan akta pertama hilang, · rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
41. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi pelaksana atas permintaan pemohon.
42. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
43. Pengangkatan anak adalah perbuatan untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya ## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 2
Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/ atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan Nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh dinas.
Pasal 3
Setiap penduduk wajib melaporkan perstiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
BAB III - PEYELENGGARA
Pasal 4
- ( 1) Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Ka bu paten adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan meliputi:
- a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa pen ting;
- c. Menerbitkan dokumen kependudukan;
- d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatatan pada KUA Kecamatan.
- (4) Kewajiban sebagaimana pada ayat (2) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
BAB III - PEYELENGGARA
Pasal 5
- (1) Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut:
- a. Biodata penduduk, KK, KTP-el, KIA, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar
Kabupeten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas:
- b. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- c. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Kelurahan/Desa, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kelurahan/Desa dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah/Hukum Tua atas nama Kepala Dinas.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lam.bat 30 (tiga puluh) hari sejak
•
•
tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat­ syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BABIV PEJABAT PENCATATAN SIPIL
BAB III - PEYELENGGARA
Pasal 6
- ( 1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PEYELENGGARA
Pasal 7
- ( 1 ) Petugas Registrasi membantu Lurah/Hukum Tua dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi peryaratan.
BABV PENDAFfARAN PENDUDUK
bagian kesatu Nomor Induk Kependudukan
BAB III - PEYELENGGARA
Pasal 8
- ( 1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur
hidup dan selamanya yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.
bagian kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Perubahan Alamat
BAB III - PEYELENGGARA
Pasal 9
Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan Pendaftaran Penduduk. perubahan dokumen
bagian ketiga
Pendaftaran Perpindahan Penduduk
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
paragraf kesatu
Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Kabupaten
BAB III - PEYELENGGARA
Pasal 10
- ( 1) Penduduk WNI yang pindah dalam atau keluar kabupaten wajib melapor kepada Dinas di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 [satu) tahun atau
- ( 1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas a tau yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam dan luar Kabupaten melaporkan kepada Dinas.
- (2)
BAB III - PEYELENGGARA
Pasal 12
- ( 1 ) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2)
BAB III - PEYELENGGARA
Pasal 13
- ( 1) Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar N egeri Wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2)
BAB III - PEYELENGGARA
Pasal 14
- ( 1) Orang Asing pemilik izin tinggal terbatas yang datang dari Luar Negeri atau Orang Asing Pemilik lzin Lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Kabupaten wajib meloporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2)
BAB III - PEYELENGGARA
Pasal 15
- ( 1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2)
BAB III - PEYELENGGARA
Pasal 16
- ( 1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2}
BAB III - PEYELENGGARA
Pasal 17
Penduduk yang · tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
bagian keempat
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
BAB III - PEYELENGGARA
Pasal 18
- ( 1 ) Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan meliputi:
- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial;
- c. Orang terlantar; dan
- d. Komunitas terpencil.
- (2} Ketentuan mengenai pendataan Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
bagian kesatu Data Kependudukan
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 19
- ( 1) Data Kependudukan terdiri dari data perorangan dan/ atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Nama Lengkap;
- d. Jenis Kelamin;
- e. Tempat Lahir;
- f. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir;
- g. Golongan Darah;
- h. Agama/Kepercayaan;
1. Status Perkawinan;
- J. Status Hubungan Dalam Keluarga;
- k. Cacat Fisik dan/ atau Mental;
- I. Pendidikan Terakhir;
- m. Jenis Pekerjaan;
- n. NIK Ibu Kandung;
- o. Nama Ibu Kandung;
- p. NIKAyah;
- q. Nama Ayah;
- r. Alamat Sebelumnya;
- s. Alam.at Sekarang;
- t. Kepemilikan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
- u. Nomor Akta Kelahiran/Nomor Surat Kenal Lahir;
- v. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
- w. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
- x. Tanggal Perkawinan;
- y. Kepemilikan Akta Perceraian;
- z. Nomor Akta Perceraian/Surat Cerai; dan
- aa. Tanggal Perceraian.
- (3) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.
- (4) Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus mendapatkan Izin dari Bupati.
- (5) Agama/Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 20
- ( 1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP-el;
- d. KIA;
- e. Surat Keterangan Kependudukan; dan
- f. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dokumen menerbitkan dalam KIA meliputi :
- a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
- b. KK asli orang tua/wali;dan
- c. KTP-el asli orang tua/wali.
- (3) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud
e
pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. Surat Keternagan Pindah dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Lahir Mati;
7. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; g.
8. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; h.
9. Surat Keterangan Kematian; 1.
10. Surat Keterangan Pengangkatan Anak; J.
11. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah; k.
12. Kewarganegaraan Pelepasan Surat Keterangan Indonesia; 1.
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
paragraf kesatu
Biodata Penduduk
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 21
Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 22
- ( 1) Dinas melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutahiran Biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran yang dimiliki penduduk.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 23
Penyampaian Informasi untuk Pencatatan Biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 24
Perubahan Biodata Penduduk WNI, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi diluar Negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 25
- ( 1) Kartu Keluarga memuat keterangan mengenai :
- a. nomor KK;
- b. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
- c. nik;
- d. jenis kelamin;
- e. alamat;
- f. tempat lahir;
- g. tanggal lahir;
- h. agama;
1. pendidikan;
- J. pekerjaan;
- k. status perkawinan;
- I. status hubungan dalam keluarga;
- m. kewarganegaraan;
- n. dokumen imigrasi; dan
- o. nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai Kolom Agama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut perundang­ undagan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) KK di terbitkan oleh Dinas kepada WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tempat tinggal tetap.
- (4) Setiap Penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki nomor yang tediri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel Kode Wilayah, · tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Dinas setelah biodata Kepala keluarga direkam dalam database kependudukan.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 26
- ( 1 ) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), berlaku selamanya kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.'
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
3.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 27
- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 1 7 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP­ el.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 1 7 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP-el.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 28
- (1) KTP-el untuk WNI berlaku seumur hidup kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Dinas menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP-el.
- (3) Penerbitan KTP-el bagi WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar negeri oleh Dinas.
- (4) Masa berlaku KTP-el untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan berlakunya Izin tinggal tetap.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 29
- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan dengan permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilakukan oleh Dinas.
paragraf keempat
Surat Keterangan Kependudukan
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 30
Surat Keterangan Kependudukan memuat keterangan tentang:
- a. nama lengkap;
nik;
- c. jenis kelamin;
- d. tempat tanggal lahir;
- e. agama;
- f. alamat;
- g. peristiwa penting; dan
- h. peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang.
paragraf kelima
Akta Pencatatan Sipil
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 31
- ( 1 ) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 32
- ( 1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. Jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. Nam.a dan identitas pelapor;
- e. Tempat dan tanggal peristiwa;
- f. Nam.a identitas saksi;
- g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta; dan
- h. Nama dan tandatangan pejabat yang berwenang.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 33
- ( 1 ) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta:
- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian; dan
- e. Pengakuan Anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. Jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. Nama dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
- f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- g. Pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.
bagian kesatu
Persyaratan paragraf kesatu
AnakWNI
BAB VII - KARTU IDENTITAS ANAK
Pasal 34
- ( 1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
- b. KK asli orang tua/wali;dan
- c. KTP-el asli orang tua/wali.
- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk usia 5 tahun sampai dengan usia 1 7 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan :
- a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan
kutipan akta kelahiran asli;
- b. KK asli orang tua/wali;
- c. KTP-el asli orang tua/wali; dan
- d. Pas foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- e. Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.
BAB VII - KARTU IDENTITAS ANAK
Pasal 35
Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan pen er bi tan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
BAB VII - KARTU IDENTITAS ANAK
Pasal 36
Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA rusak.
BAB VII - KARTU IDENTITAS ANAK
Pasal 37
Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang.
BAB VII - KARTU IDENTITAS ANAK
Pasal 38
- ( 1 ) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 1 7 tahun kurang satu hari.
paragraf kedua Anak Orang Asing
BAB VII - KARTU IDENTITAS ANAK
Pasal 39
- (1) Dinas menerbitan KIA baru dilakukan setelah permohonan memenuhi persyaratan: a. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
- b. KK asli orang tua; dan c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 1 7 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.
BAB VII - KARTU IDENTITAS ANAK
Pasal 40
Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.
BAB VII - KARTU IDENTITAS ANAK
Pasal 41
- Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon dengan
mengajukan permohonan penerbitan KIA melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
BAB VII - KARTU IDENTITAS ANAK
Pasal 42
Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.
BAB VII - KARTU IDENTITAS ANAK
Pasal 43
Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat ( 1 ) , ayat (2) dan ayat (3) disertai surat
•
. \_.
. ,.,
keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang.
paragraf ketiga AnakWNI
BAB VII - KARTU IDENTITAS ANAK
Pasal 44
- ( 1) Pemohon a tau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) ke Dinas.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan .
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan carajemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.
paragraf keempat Anak Orang Asing
BAB VII - KARTU IDENTITAS ANAK
Pasal 45
- (1) Terhadap anak yang telah memiliki passport, orang tua anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) untuk menerbitkan KIA,
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA,
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas,
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.
•
•
BAB VIII - PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 46
- ( 1 ) Petugas tertentu pada Dinas diberi hak akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (2) Petugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan:
- a. memiliki pangkat/ golongan paling rendah pengatur (11/c);
- b. memiliki Sarana Kinerja Pegawai (SKP) dengan predikat baik;
- c. memiliki kompetensi yang cukup dibidang pranata komputer; dan
- d. memiliki dedikasi dan tanggungjawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dicabut karena :
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
- d. tidak cakap menjalankan tugas dengan baik; dan
- e. membocorkan data dan dokumen .kependudukan.
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB VIII - PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 47
- ( 1) Data dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (2) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau
mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.
BAB VIII - PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 48
- ( 1) Pengguna data pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas Dinas yang memiliki hak akses.
- (2) Permintaan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), atas izin pengguna mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk.
- (3) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
bagian kesatu Pencatatan Kelahiran
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 49
- ( 1) Dinas melakukan pencatatan setiap kelahiran
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 50
- ( 1) Dalam hal tern pat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), bertanggung jawab memberitahukan hal tersebut kepada Dinas di daerah asal.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui .asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil di daerah ditemukannya anak,
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 51
Anak Penduduk WNI atau orang asing tinggal terbatas atau tinggal tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 52
- ( 1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Dinas
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 53
- ( 1 ) Perkawinan yang sah
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 54
Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, berlaku pula bagi:
- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan WNA yang dilakukan di daerah atas permintaan yang bersangkutan.
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 55
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan.
paragraf kedua Pencatatan Perkawinan di Luar negeri
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 56
- ( 1) Pencatatan Perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, .dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negen.
- (3) Tanda bukti pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai data kependudukan.
bagian keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 57
- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 [sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Register Perkawinan.
bagian kelima Pencatatan Perceraian
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 58
- ( 1 ) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah Putusan Pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2)
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 59
- ( 1) Pencatatan Perceraian di luar negeri, dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perceraian di luar negeri.
- (3) Tanda bukti pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai data kependudukan.
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 60
Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Dinas yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Dinas yang mencatat peristiwa perkawinan.
bagian keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 61
- ( 1 ) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2)
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 62
- ( 1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 63
- ( 1 ) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak
yang bersangkutan kepada Dinas dan dicatat pada Regsiter Akta Pengakuan Anak kemudian diterbitkan kutipan Akta pengakuan Anak.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan sah.
bagian kesembilan Pencatatan Pengesahan Anak
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 64
- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan kepada Dinas dan dicatat pada Register Akta Pengesahan Anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada kutipan Register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
bagian kesepuluh Pencatatan Kematian
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 65
- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai Catatan Pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta
diterbitkan kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 66
- ( 1) Dinas
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 67
- ( 1) Dinas mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan di daerah paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
bagian kedua belas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 68
- (1) Dinas mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada register dan Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk ca ta tan Pinggir.
bagian ketiga belas Pembatalan Akta
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 69
- ( 1) Akta pencatatan Sipil dapat dibatalkan
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 70
- ( 1 ) Pembetulan Akta pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana pada ayat ( 1 ) , dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek Akta.
- (3) Pembetulan Akta pencatatan Sipil sebagaimana pada ayat ( 1), dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil sesuai dengan kewenangannya.
bagian kelima belas Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan paragraf kesatu Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Orang Asing menjadi WNI
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 71
- ( 1) Dinas mencatat perubahan status kewarganegaraan orang asing yang telah menjadi WNI serta sudah mendapatkan penetapan/ pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan/ pengesahan.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dicatat oleh Pejabat Pencatat pada Regsiter Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.
paragraf kedua Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi OrangAsing
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 72
- ( 1 ) Dinas
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 73
- ( 1 ) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 {tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
BABX BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
bagian pertama
Pengadaan
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 74
- { 1) Pengadaan blanko dilakukan oleh Dinas dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas yang membutuhkan blanko dokumen penduduk harus mengajukan nomor registrasi blanko dari Kementerian Dalam Negeri sebelum melakukan pengadaan.
e
- (3) Blanko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.
bagian kedua
Pengisian Data
BAB IX - PENCATATAN SIPIL
Pasal 75
Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP-el, KIA, SKTS, SKTT, Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak SIAK.
BAB XI - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 76
Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan aplikasi SIAK.
BAB XI - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 77
SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :
- a. database;
2. perangkat teknologi informasi dan komunikasi; b.
3. sumber daya manusia; c.
4. pemegang hak akses; d.
5. lokasi database; e.
6. pengelolaan database; f.
7. pemeliharaan database; g.
8. pengamanan database; h.
9. pengawasan database; dan 1.
10. data cadangan. J.
BAB XI - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 78
- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf (a), merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan
tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Dinas.
BAB XI - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 79
- ( 1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan secara tersambung, semi elektronik atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik atau manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas.
BAB XI - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 80
Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf (d), adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat ( 1).
BAB XI - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 81
- ( 1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf (g), huruf (h) dan huruf (i) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat ( 1 ) , meliputi dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, pusat data dan data cadangan.
BAB XI - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 82
- ( 1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (2) Biaya pelaksana penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
BAB XII - PELAPORAN
Pasal 83
- ( 1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari kelurahan/ desa ke kecamatan kepada Dinas.
- (2) Pelaksanaan pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas register yang ada di kelurahan/ desa dan kecamatan.
- (3) Petugas Register yang ada di kelurahan/desa dan kecamatan status kepegawaiannya melekat pada Dinas.
BAB XIII - KEPENDUDUKAN DALAM KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEURE)
Pasal 84
- ( 1 ) Dalam hal terjadi keadaan darurat (force majeure), maka Dinas wajib melakukan pendataan penduduk.
- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil ## BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XIII - KEPENDUDUKAN DALAM KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEURE)
Pasal 85
- ( 1 ) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- b. memeriksa laporan atau keterangan atas · adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan:
- c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan,
- d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan ## BAB XV SANKS! ADMINISTRATIF
BAB XIII - KEPENDUDUKAN DALAM KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEURE)
Pasal 86
- ( 1) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :
- a. penduduk luar daerah yang lebih dari 1 (satu) tahun sudah pindah fisik di Kota dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan Pindah dari tempat asalnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (3) dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000 ,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk WNI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1 ) dikenakan denda administratif se besar Rp 50. 000, 00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. pindah datang bagi orang asmg yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp 1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah);
- d. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) dikenakan denda administratif sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tinggal tetap yang akan tinggal di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat ( 1) dikenakan denda administratif sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. perubahan Kartu Keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000,00
(lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp 1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
BAB XIII - KEPENDUDUKAN DALAM KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEURE)
Pasal 87
- ( 1 ) Setiap Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat ( 1 ) , ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau Pasal 52 ayat (1) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat ( 1) a tau Pasal 56 ayat ( 1) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asmg dikenakan denda administratif sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
•
ayat ( 1) a tau Pasal 59 ayat ( 1) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat ( 1) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asmg dikenakan denda administratif sebesar Rp 1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah);
- h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat ( 1) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat ( 1) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 ayat (1) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat ( 1 ) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
1. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif se besar Rp 50. 000, 00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp 1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administrasi sebagai dimaksud dalam ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
BAB XIII - KEPENDUDUKAN DALAM KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEURE)
Pasal 88
- ( 1) Setiap Penduduk, yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), yang berpergian tidak membawa SKTT dikenakan denda administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
i
•
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 89
Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/ atau dokumen dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 90
Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 91
Setiap penduduk yang sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam melaporkan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 93
Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Setiap penduduk yang sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam melaporkan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat ( 1 ) , dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang­ Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu
KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), atau untuk memiliki KTP-el lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 94
- ( 1 ) Dalam hal pejabat dan petugas Penyelenggara pada Dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 atau Pasal 90, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga};
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas Penyelenggara dan Dinas membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 95
- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa denda merupakan penerimaan daerah.
- (4) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung disetor ke kas negara.
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 96
•
•
pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 97
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara .

Penetapan: Ditetapkan di Ratahan pada tanggal I Y"' Atlt12-:&amp; 1 201 7

Penandatangan: ## BUPATI MINAHASA TENGGARA, JAMES SUMENDAP

Penetapan: Diundangkan di Ratahan Pada tanggal \i{p �1,T 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAl:I KABUPATEIJINAHASA TENGGARA, . yb,/ FARRY FREYKE LIWE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 . . . . . . . . . NOMOR 110 NOMOR REGISTRASI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA l 3 /2-0rf j .