PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 1 Tahun 2016 tentang DESA (berlaku 25 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa desa sebagai satuan wilayah otonomi terdepan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih terkait dengan kewenangan dalam pengelolaannya dalam rangka
- dalam usaha-usaha pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa di Kabupaten Malang terdapat desa yang perlu mendapatkan perhatian dan pengaturan demi mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
1. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Menteri adalah Menteri yang menangani Desa.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Bupati adalah Bupati Malang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang.
8. Bagian Tata Pemerintahan Desa adalah Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
9. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2
Pengaturan desa
Pasal 3
Pengaturan Desa bertujuan:
- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Desa ini meliputi:
- a. penataan desa;
- b. kewenangan desa;
- c. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. pemilihan Kepala Desa;
- e. BPD dan Musyawarah Desa;
- f. pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
- g. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- h. peraturan di desa;
- i. pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- j. BUM Desa;
- k. kerjasama desa;
- l. hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa;
- m. pembinaan dan pengawasan; dan
- n. sanksi administratif.
PENATAAN DESA
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PENATAAN DESA
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan desa.
- (2) Penataan desa dilaksanakan
BAB IV - PENATAAN DESA
Pasal 6
- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan desa.
E:\pemkab\2016\bayu\SETELAH EVALUASI\PERDA.doc
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. batas usia desa induk paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENATAAN DESA
Pasal 7
- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan desa harus
BAB IV - PENATAAN DESA
Pasal 8
Pembentukan desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.
Paragraf 1 Pemekaran Desa
BAB IV - PENATAAN DESA
Pasal 9
Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.
BAB IV - PENATAAN DESA
Pasal 10
- (1) Rencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibahas oleh BPD induk dalam Musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
BAB IV - PENATAAN DESA
Pasal 11
- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) membentuk Tim Pembentukan Desa Persiapan.
- (2) Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari Bagian Tata Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Bagian Hukum;
- b. Camat; dan
- c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim Pembentukan Desa Persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan desa persiapan.
BAB IV - PENATAAN DESA
Pasal 12
Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya sebagai desa persiapan.
BAB IV - PENATAAN DESA
Pasal 13
- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) kepada Gubernur, untuk mendapatkan surat Gubernur yang memuat kode register desa persiapan.
- (2) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (4) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
- a. batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
- b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
- c. pembentukan struktur organisasi;
- d. pengangkatan Perangkat Desa;
- e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
- f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan dan pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, serta kesehatan; dan
- h. pembukaan akses perhubungan antar desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa.
BAB IV - PENATAAN DESA
Pasal 14
- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) kepada:
- a. Kepala Desa induk; dan
- b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa persiapan menjadi desa.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRD.
- (7) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.
BAB IV - PENATAAN DESA
Pasal 15
- (1) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), Bupati dapat mengesahkan rancangan Peraturan Daerah tersebut serta Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.
BAB IV - PENATAAN DESA
Pasal 16
- (1) Peraturan Daerah tentang pembentukan desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode desa dari Menteri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan calon Kepala Desa. - (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. ## Pasal 104

Penandatangan: - (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri. - (2) Apabila terjadi pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka secara administratif tidak dianggap terjadi pengunduran diri.

Penandatangan: - (3) Dalam hal calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan dukungan suara terbanyak, maka dianggap batal dan selanjutnya calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih. Bagian Keenam Kampanye Pasal 105

Penandatangan: - (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa. - (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. - (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. ## Pasal 106

Penandatangan: - (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.

Penandatangan: - (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa. - (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. ## Pasal 107 Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: - a. pertemuan terbatas; - b. tatap muka; - c. dialog; - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum; - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. ## Pasal 108 - (1) Pelaksana kampanye dilarang: - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain; - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat; - e. mengganggu ketertiban umum; - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain; - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon; - h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. - (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

Penandatangan: - a. Kepala Desa; - b. Perangkat Desa; dan - c. Anggota BPD. ## Pasal 109 Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dikenai sanksi: - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain. ## Pasal 110 - (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Penandatangan: - (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Bagian Ketujuh Pemungutan dan Penghitungan Suara ## Pasal 111 - (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat. - (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. ## Pasal 112

Penandatangan: Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. ## Pasal 113 - (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan. - (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. - (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. E:\pemkab\2016\bayu\SETELAH EVALUASI\PERDA.doc ## Pasal 114 - (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih. - (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. ## Pasal 115 Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus. ## Pasal 116 - (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan: - a. pembukaan kotak suara; - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. - (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

Verifikasi: - (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon. ## Pasal 117 - (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), panitia memberikan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peta batas wilayah desa.

## Pasal 17

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) menyatakan desa persiapan tersebut tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Penggabungan Desa

## Pasal 18

Ketentuan mengenai pembentukan desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan desa melalui penggabungan bagian desa dari 2 (dua) desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) desa baru.

## Pasal 19

- (1) Pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
- a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah desa;
- b. hasil musyawarah desa dari setiap desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan desa;
- c. hasil musyawarah desa ditetapkan dalam kesepakatan bersama BPD;
- d. kesepakatan bersama BPD ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan; dan
- e. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.

E:\pemkab\2016\bayu\SETELAH EVALUASI\PERDA.doc

- (3) Penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Penghapusan Desa

## Pasal 20

- (1) Penghapusan desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Perubahan Status Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Perubahan status desa meliputi:

- a. Desa menjadi Kelurahan;
- b. Kelurahan menjadi Desa;
- c. Desa Adat menjadi Desa; atau
- d. Desa menjadi Desa Adat.

Paragraf 2

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

## Pasal 22

sebagaimana

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dimaksud dalam Pasal 21 huruf a harus memenuhi syarat: a. luas wilayah tidak berubah;

- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;

- c. sarana dan prasarana Pemerintahan bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

## Pasal 23

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk Keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 24

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengisian jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Paragraf 3

Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

## Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (3) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
- (4) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana yang ada menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- (5) Pendanaan perubahan status Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Paragraf 4 Perubahan Desa Adat Menjadi Desa

## Pasal 26

- (1) Status Desa Adat dapat diubah menjadi Desa.
- (2) Perubahan status Desa Adat menjadi Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana Pemerintahan bagi terselenggaranya Pemerintahan Desa;
- d. potensi ekonomi yang berkembang;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

## Pasal 27

- (1) Perubahan status Desa Adat menjadi Desa dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Adat.
- (3) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk Keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa Adat kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa.

E:\pemkab\2016\bayu\SETELAH EVALUASI\PERDA.doc

- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa Adat menjadi Desa kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

## Pasal 28

Ketentuan mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa Adat menjadi Desa, pemberian Nomor Register, dan pemberian Kode Desa.

Paragraf 5

Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat

## Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status desa menjadi Desa Adat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Penetapan Desa dan Desa Adat

## Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan Kode Desa.
- (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan Desa dan Desa Adat.
- (3) Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 31

- (1) Desa Adat dilakukan dengan mekanisme:
- a. pengidentifikasian Desa yang ada; dan
- b. pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi Desa Adat.
- (2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Majelis Adat atau lembaga lainnya yang sejenis.

## Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan Desa Adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register dan kepada Menteri untuk mendapatkan Kode Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register dan Kode Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

## Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V KEWENANGAN DESA

## Pasal 34

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E:\pemkab\2016\bayu\SETELAH EVALUASI\PERDA.doc

## Pasal 35

a

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf paling sedikit terdiri atas:
- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan Tanah Kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung desa;
- j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

## Pasal 36

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh Desa Adat paling sedikit meliputi:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan Tanah Kas Desa adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- g. pengisian jabatan Kepala Desa adat dan Perangkat Desa Adat; dan

h. masa jabatan Kepala Desa Adat.

## Pasal 37

- (1) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.
- (2) Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 serta fungsi dan kewenangan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Adat atau sebutan lain dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada Perangkat Desa Adat atau sebutan lain.

## Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan melibatkan desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

## Pasal 39

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

## PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Umum

## Pasal 41

- (1) Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

## Pasal 42

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

## Bagian Kedua Kepala Desa

## Pasal 43

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan APB Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan aset desa;
- j. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;

- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

## Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

## Pasal 45

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## Paragraf 1 Masa Jabatan Kepala Desa

## Pasal 46

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

## Paragraf 2 Laporan Kepala Desa

## Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

## Pasal 48

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

## Pasal 49

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

## Pasal 50

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

## Pasal 51

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa.

## Paragraf 3 Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 52

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan BPD kepada Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 53

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Pasal 54

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

## Pasal 55

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Pasal 56

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

## Pasal 57

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.

## Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah.

## Pasal 59

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis Pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

## Pasal 60

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perangkat Desa

Paragraf 1 Umum

## Pasal 61

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
- a. Sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

## Pasal 62

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 63

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

## Pasal 64

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Paragraf 2 Pengangkatan Perangkat Desa

## Pasal 65

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Republik Indonesia;
- c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat yang sekurang-kurangnya dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus dari instansi yang berwenang;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- f. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polsek setempat;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas setempat;
- j. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

E:\pemkab\2016\bayu\SETELAH EVALUASI\PERDA.doc

## Pasal 66

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh tim;
- c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

## Pasal 67

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Malang yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## Paragraf 3

## Larangan Perangkat Desa

## Pasal 68

## Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang mengun