PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 6 Tahun 2016 tentang URAIAN TUGAS PERSONIL KECAMATAN PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEKADAU, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan (berlaku 1 April 2016)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SEKADAU PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
URAIAN TUGAS PERSONIL KECAMATAN PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas PersoniJ Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerinta.han Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecarnatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PeJayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau ( Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2);
6. 1 I. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau. Serita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 3 );
MEMUTUSKAN :
PERATURAN KECAMATAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARA URAIAN TUGAS PERSONIL PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- I. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani. memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaaraan pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai pada tahap terbitnya dokumen dalam satu tern pat.
10. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.
PENYELENGGARA PATEN
BAB ll - PENYELENGGARA PATEN
Pasal 2
- ( 1) Penyelenggara PATEN terdiri atas :
- a. Pejabat Penyelenggara PATEN; dan
- b. Pelaksana Teknis PATEN.
- (2) Pejabat Penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, terdiri atas:
- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan; dan
- c. Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi
- (3) Pelaksana Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. petugas informasi;
- b. petugas loket/ penerima berkas;
- c. petugas operator komputer;
- d. petugas pemegang kas; dan
- e. petugas survey /lapangan
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu Camat
BAB Ill - URAIAN TUGAS
Pasal 3
Camat adalah penanggung jawab penyelenggaraan PATEN di Kecamatan
BAB Ill - URAIAN TUGAS
Pasal 4
Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a bertugas:
- a. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
- b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
- c. menetapkan pelaksana teknis;
- d. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- e. menandatangani perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan atas nama Bupati; dan
- f. mengkoordinasikan penanganan pengaduan/keluhan masyarakat.
Bagian Kedua Sekretaris Kecamatan
BAB Ill - URAIAN TUGAS
Pasal 5
- (I) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, bertugas :
- a. melaksanakan penatausahaan administrasi PATEN;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan PATEN;
- c. melaksanakan pembinaan petugas teknis PATEN;
- d. memberikan saran/pertimbangan; dan
- e. merumuskan tindak lanjut pengaduan/keluhan masyarakat.
- (2) Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sebagai penanggungjawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN.
- (3) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) bertanggungjawab kepada Camat.
Bagian ketiga
Kepala Seksi Yang Membidangi Pelayanan Administrasi
BAB Ill - URAIAN TUGAS
Pasal 6
- ( !) Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, bertugas:
- a. melaksanakan teknis pelayanan;
- b. mempelajari berkas dan melakukan validasi;
- c. memberikan saran/pertimbangan;
- d. melaksanakan koordinasi dan supervisi teknis pelayanan PATEN; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan PATEN
- (2) Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Camat.
BAB Ill - URAIAN TUGAS
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugasnya pejabat penyelenggara PATEN melakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel.
Bagian Ketiga Petugas Informasi
BAB Ill - URAIAN TUGAS
Pasal 8
Petugas informasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf a, bertugas:
- a. memberi infonnasi yang akurat dan jelas kepada pengguna layanan;
- b. meminta pengguna layanan untuk mengisi buku tamu;
- c. mengarahkan/mempersilahkan pengguna layanan yang akan mengurus surat menuju loket/ meja pelayanan;
- d. mengarahkan/ mempersilahkan pengguna layanan yang ingin bertemu pejabat dan pegawai kecamatan untuk konsultasi khusus;
- e. membawa surat yang telah diproses diloket/meja pelayanan untuk diparaf oleh Kepala Seksi dan Sekretaris Kecarnatan serta membawa ke Camat untuk di tanda tangani;
- f. memperbaharui semua inforrnasi di papan informasi kecamatan;
- g. menerima pengaduan/ keluhan; dan
- h. melaporkan hasil kerja kepada Camat secara berkala.
Bagian Kelima Petugas Loket
BAB Ill - URAIAN TUGAS
Pasal 9
Petugas loket/penerima berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, bertugas :
- a. menerima dan memeriksa berkas persyaratan pelayanan yang diajukan oleh pengguna layanan;
- b. mengarnbil/memberi
PENJELASAN
Pembukaan
kepada pengguna layanan apabila berkas tidak lengkap;
- c. membuat dan memberikan tanda terima berkas kepada pengguna layanan apabila berkas sudah lengkap;
- d. menyerahkan berkas penguna layanan kepada kepala seksi dengan membuat serah terima berkas;
- e. menerima berkas yang telah selesai di proses;
- f. menyerahkan berkas yang telah selesai diproses kepada pengguna layanan dengan membuat tanda terima berkas;
- g. mengagendakan surat masuk dan surat keluar;
- h. menyusun berkas surat masuk dan surat keluar di meja/ loket pelayanan;
1. menjaga serta bertanggungjawab terhadap arsip PATEN; dan
- J. melaporkan hasil kerja kepada Camat secara berkala.
## Bagian Keenam Petugas Operator Komputer
##
PENJELASAN
Pasal 10
Petugas operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, bertugas: - a. mengetik dan mencetak surat pengguna layanan yang akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan; - b. memasukan/ menginput data pengguna layanan dan pelayanan yang dimohonkan; - c. mengumpulkan data yang diperlukan dalam data base kecamatan; - d. memasukan data yang diperlukan dalam format data base PATEN; - e. memperbaharui perkembangan data kecamatan dan PATEN; - f. mengamankan data yang ada di data base ke dalam media penyimpanan data atau komputer lainnya secara berkala; dan - g. melaporkan hasil kerja kepada Camat secara berkala. ## Bagian Ketujuh Petugas Pemegang Kas
PENJELASAN
Pasal 11
Petugas pemegang kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, bertugas: - a. berperan sebagai kasir pada meja/ loket pelayanan; - b. menetima pembayaran tatif pelayanan dan membetikan tanda terima pembayaran kepada penerima layanan; - c. membukukan setiap uang yang masuk dan keluar dari proses pelaksanaan PATEN; - d. menyusun laporan keuangan secara berkala; - e. menyetorkan uang ke kas daerah melalui Bank yang ditunjuk; dan - f. melaporkan hasil kerja kepada Camat secara berkala. ## Bagian Kedelapan Petugas Survey/ lapangan
PENJELASAN
Pasal 12
Petugas survey /lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, bertugas: - a. melakukan peninjauan kelapangan