Unknown Unknown Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pe1aksanaan dan Penatausahaen Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberiaan Hibah, bantuan sosial, bantuan Keuangan , belanja tidak terduga dan Pengeluaran dan Penmbiayaan Yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan ~lanja Pae~ Tahun Angg&amp;l11.Il Tahun 2013 serta gtµt~ kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan keuangan Khusus Pelaksanaan pemilihan kepala desa. di Kabupaten Situbondo Tahun anggaran 2013 sebegai bantuan dari pemerintah kabupaten situbondo kepada desa di kabupaten situbondo yang menyelenggarakan pemilihan ~ desa tahun 2013 dipandang perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 Ayat (4) Peraturan Bupati Sltubondo Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pe1aksanaan dan Penatausahaen Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberiaan Hibah, bantuan sosial, bantuan Keuangan , belanja tidak terduga dan Pengeluaran dan Penmbiayaan Yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan ~lanja Pae~ Tahun Angg&amp;l11.Il Tahun 2013 serta gtµt~ kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan keuangan Khusus Pelaksanaan pemilihan kepala desa. di Kabupaten Situbondo Tahun anggaran 2013 sebegai bantuan dari pemerintah kabupaten situbondo kepada desa di kabupaten situbondo yang menyelenggarakan pemilihan ~ desa tahun 2013 dipandang perlu menetapkan Pcraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Khuaua Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun AnBPfllll 2013.
1. Undang-QQdjmg Republik -Indonesia NomQr 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia · Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Negara (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagairnana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerint.ah Pusat dengan Pem.erintahan Daerah (Lem.baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang› undangan {Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nam.or 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pcmerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pcmerintahan gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Bara.ng/Jasa Pemerint.ah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Pcraturan Menteri Dalmn Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3
15. Pcraturan Daerah Kabupa.ten Situlxmdo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Dess. dan Perangkat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa seba.gaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situ.bondo Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Dess..
IIBIIUTUSKAll:
lleaetaplma : PBRATURA.11 BUPATI DA.LAIi lfBGBRI TBIITAll'G PBDOIIAII PBLAKMIIAAII BAIITU.All KBUAIIGAII KBU8U8 PBlrAKSAIIAAII NMO,:(RAlf KBPALA DBSA DI KABUPATD SITlJBOIIDO.
Pasal 6
- (3) Dalam hal penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) lebih sedikit dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka sisa Bantuan Keuangan hams disetor kembali ke rekening Kas Daerah;
Pasal 43
1. Undang-QQdjmg Republik -Indonesia NomQr 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia · Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Negara (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagairnana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerint.ah Pusat dengan Pem.erintahan Daerah (Lem.baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang› undangan {Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nam.or 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pcmerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pcmerintahan gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Bara.ng/Jasa Pemerint.ah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Pcraturan Menteri Dalmn Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3
15. Pcraturan Daerah Kabupa.ten Situlxmdo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Dess. dan Perangkat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa seba.gaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situ.bondo Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Dess..
IIBIIUTUSKAll:
lleaetaplma : PBRATURA.11 BUPATI DA.LAIi lfBGBRI TBIITAll'G PBDOIIAII PBLAKMIIAAII BAIITU.All KBUAIIGAII KBU8U8 PBlrAKSAIIAAII NMO,:(RAlf KBPALA DBSA DI KABUPATD SITlJBOIIDO.
BABI -u--TBll--1'0-:AJI
1JIIUII
Puall
Dalam Peraturan Bupati ini yang djmak$ud dengan :
1. Daerah, adalah Kabupaten Situ.bondo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Inspektorat Kabupaten adalsh Inspekt.orat Kabupaten Kabupaten Situbondo;
5. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo.
7. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD~ adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
4
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati di Kabupaten Situbondo.
10. Pemerintah Desa. adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa ad.alah Kepala Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
12. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades, adalah suatu kegiatan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa untuk memilih Kepala Desa secara. langsung.
13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
14. Bantuan Keuangan Khusus Pe1aksanaan Pemilihan Kepala Desa, adalah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Dess. yang bersumber dari Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
BABB
IIAK8UD DAIi TUJUAII
Paul2
Maksud pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades adalah:
- (1) mendukung terlaksananya proses Pilkades bagi Desa yang melaksanakan Pilkades sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) terlaksananya penyelenggaraan otonomi desa yang lebih baik.
Pua13
Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades adalah membantu Desa dalaro pembiayaan pelaksanaan Pilkades.
BABm
PRlll81P PBIIGBLOLAAII BAJITUAII KBUAJIGAII KIIUBUS PBLAKSA1IAAll PBIIILIIIAII KBPALA. DB8A.
Pual4
Bantuan Keuangan Khusus pelaksanaan Pilkades dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, terkendali clan dapat dipertanggungiawabkan secara administratif, t.eknis dan hukum
"
BABIV S1JIIBBR PBIIGARGGARAII
PualS
Alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus penyelenggaran Pilkades Tahun 2013 bersumber dari APBD Kabupaten Talum Anggaran 2013.
BABV
BB8ARAll AIIGGARAII
Paal6
- (I) Pcnentuan besaran anggaran Bantuan Keuangan Khusus penyelenggaraan Pilkades berdasarkan asas adil dan merata.
- Pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) ditetapkan
- (2} Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan dengan Keputusan Bupati.
BABVI
PBIIGGUIIAAII AIIGGARAII
Pual7
- (1) Bantuan Keuangan Khusus penyelenggaraan Pilkadcs dipergunakan untuk :
- a. belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan;
- b. belanja alat rulis kantor;
- C. belanja sewa;
- d. belanja dekorasi;
- e. belanja makanan dan minuman rapat.
- (2) Untuk setiap penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pelaksana Pilkades wajib menyampaikan tanda bukti pengeluaran antara lain kuitansi, nota atau tanda bukti lainnya yang sah;
- (3) Dalam hal penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) lebih sedikit dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka sisa Bantuan Keuangan hams disetor kembali ke rekening Kas Daerah;
- (4) Pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat ( I) berpedoman pada standarisa.si biaya kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6
BABVD
IIBKAll1SIIB PB1IOUSULAll DAIi PBRCAIRAII DAll'A
Pual8
- (1) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk untuk dapat menerima Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.
- (2) Kepala Desa mengajukan pennohonan penyaluran dana kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Camat setempat untuk di verifikasi kelengkapannya dengan syarat- syarat sebagai berikut :
- a. sura.t pennohonan pencairan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades yang ditandatangani Kepala Desa.
- b. melampirkan fotokopi Surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pilkades.
- c. melampirkan fotokopi jadwal pelaksanaan Pilkades.
- d. melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB} biaya Pilkades dari Panitia pelaksana pilkades yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- e. melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) biaya Pilkades dari Panitia (yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten) diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa
- f. melampirkan Berita Acara Penetapannya.
- g. mela.mpirkan fotokopi Surat Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa yang dapat mengikuti Pilkades.
- h. mencantumkan dan melampirkan fotokopi nomor rekening kas desa.
- (3) Setelah dila.kukan verifikasi kelengkapan oleh Camat maka permohonan penyaluran clana yang diajukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah meJalui Kepala Bagian Pemerintahan untuk di verifikasi u1ang kelengkapannya.
- (4) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menyalurkan dana langsung dari kas daerah ke rekening Kas Pemerintah Desa.
BABVDI
PBIIGBLOLAAR DARA
Pual9
Bantuan Keuangan Khusus penyelenggaraan Pilkades dikelola oleh Panitia Pilkades selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan.
Pual 10
Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Penmdang - undangan.
7
Semua penerimaan dan pengeluaran k.euangan dana harus dicatat dan dibukukan dalam buku Administrasi Keuangan Desa.
BABIX
PBLAPORAII' DAlf PBRTAIIOGUROJAWABAII' DA11A
Pual 12
Pelaporan Bantuan Keuangan Khusus penyelenggaraan Pilkades, diperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan pengguna dana.
Pual 13
- (1) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus penyelenggaraan Pilkades merupakan bantuan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pilkades kepada Pemerintah Desa karena terintegrasi dengan pert.anggungiawaban APBDesa dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan bantuan keuangan khusus.
- (2) Apabila terjadi penundaan jadwal pelaksanaan Pilkades karena sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pertanggungjawaban panitia Pilkades atas penggunaan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades disampaikan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pelaksanaan Pilkades.
- (3) Pertanggungjawaban sehagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) d.ituangkan daJam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) selanjutnya disampaikan kepada Bagian Pemerintahan Kabupaten Situbondo untulc diteruskan Bupati melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Paal 14
Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgun.aan Bantuan Keuangan Khusus penyelenggaraan Pilkades, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecarnatan dan Kabupaten.
BABX PBll'GAWASAJI'
Pua.I 15
Pengawasan pcmberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
BABXI PBKGEIO)ALIAlf, MORITOamtO DAIi BVALUASI
Pual 16
- (l} Camat memfasilitasi Desa. untuk mengajukan pencair-an, pengendalian penggunaan clan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades Tahun Anggaran 2013.
- (2) Bagian Pemerintahan melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penyaluran Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilka.des Tahun Anggaran 2013.
BABXII 'DJCE'..\_t·M-TU"AII PEIIUTUP
Pual 17
~tumn Bupati ini mulai be:Flaku pa.da tangge.l ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen\_\_gt,Uldangan Peraturan Bupati mi denpn. pe.n.empatannya da1ain Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo r'"' -••••, 2°13 pada tanggaI l .~.: &gt; '. - J BUPAfl SITUBOIIDO, DAD.ARO WIOIARTO

Penetapan: Diundangkan di Situboqqq pada tanggal 2 'J · \_; \_\_ , c. J i 3 SBKRBTARIS DAERAII KABUPATEII SITUBONDO, ~ BBRITA DABRAII KABUPATBII SITUBOIIDO TAHOII •13 IIOIIOR c;»Q