PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 8 TAHUN 2012
TENT ANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
- a .: bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi maka perlu diadakan pengendalian menara telekomunikasi secara tertib, teratur dan serasi dengan lingkungan serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; Menimbang
- b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan menara diperlukan upaya pengendalian menara telekomunikasi secara komprehensif, taat asas, terpadu dan berwawasan ke depan;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 110 ayat (1) huruf n, maka penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan pengaturannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor: 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 1 O. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3930);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Pengamanan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Menteri Komunikasi lnformatika Nomor 02/PER/M.KOMINF0/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan lnformatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PERT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINF0/03/2009, Nomor 3/P/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Seri D Nomor: 1).
Dengan Persetuju an Bersam a
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPAT EN TOBA SAMOSIR dan BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN:
PERA TU RAN DAERAH TENT ANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Menetapkan
SABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Supati adalah Peraturan Supati Toba Samosir.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan.
11. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Sadan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan urnum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Sadan.
15. lnformatika adalah Kumpulan Disiplin llmu (scientific discipline) dan Disiplin Teknik (engineering discipline) yang secara spesifik menyangkut transformasi/pengolahan dari "Fakta Simbolik" (data/informasi), yang terutama menggunakan fasilitas mesin-mesin otomatis/komputer.
16. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
17. Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
18. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
19. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
20. Sadan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa teleomunikasi dan informasi.
21. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
22. Menara Sersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
23. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
24. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
25. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
26. NJOP adalah suatu nilai untuk menetapkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
27. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.
28.
- Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
- lzin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sadan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
- lzin adalah hak yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir atas nama Bupati kepada pemohon dengan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk penyelenggara jasa komunikasi dan informasi, berupa Surat lzin Pengusaha Jasa Komunikasi dan lnformasi yang selanjutnya disebut SIPJKI.
Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus;
Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
- Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untubnemanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. ·'
36.
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLS, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 38.
- Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 2
- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi ## BAB Ill ASAS DAN TUJUAN
Pasal 8
Pengendalian menara berlandaskan asas:
- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan keberlanjutan;
- c. keselamatan;
- d. keselarasan dan keserasian;
- e. kepastian hukum, adil dan merata; dan
- f. estetika.
Pasal 9
Pengaturan pengendalian menara bertujuan untuk :
- a. mengatur/mengendalikan pembangunan menara;
- b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.
BABIV
TATA CARA PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 10
- (1) Pembangunan menara harus didasarkan pada adanya:
- a. rekomendasi peruntukan ruang;
- b. izin mendirikan bangunan menara.
- (2) Permohonan rekomendasi peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Bupati melalui lnstansi yang membidangi tata ruang dengan melampirkan:
- a. titik koordinat;
6. b.denahlokasi.
7. (3)Rekomendasi peruntukan ruang diterbitkan berdasar penetapan zona\ pembangunan menara telekomunikasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Permohonan lzin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Daerah tentang lzin Mendirikan Bangunan.
Pasal 11
- (1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan
Pasal 16
Menara wajib dimanfaatkan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara dengan tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
Bagian Kedua Program Pertanggu ngan
Pasal 17
Pengelola menara wajib mengikuti program pertanggungan (asuransi) kepada masyarakat sekitar terhadap kemungkinan kegagalan menara selama pemanfaatan menara.
Bagian Ketiga Pemeliharaan , Perawata n, dan Pemeriksaan Menara
Pasal 18
- (1) Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara secara berkala setiap tahun.
- (2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui instansi teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 19
- (1) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya ## BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 24
- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara telekomunikasi.
- (2) Oalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 25
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa Urn um.
BABIX WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VIII - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 26
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
BABX
MASA RETRIBUSI DAN SAA T RETRIBUSI TERUTANG
BAB VIII - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 27
- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu 1 (satu) tahun bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BABXI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB VIII - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 28
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retrbusi yang terhutang harus dibayar sekaligus
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan Jebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 29
- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Teguran
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
BAB XIII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 30
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksu pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XIII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 31
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PEMANFAATAN
Pasal 32
- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diatur den~~n Peraturan Bupati.
BAB XV - KEBERATAN
Pasal 33
- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XV - KEBERATAN
Pasal 34
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 35
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan pennohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
BAB XVI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 36
- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
~
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XVI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 37
- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahanbukuan juga berlaku sebagi bukti pembayaran.
BAB XVII - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 38
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan ## BAB XVIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
BAB XVII - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 39
- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan dengan ## BAB XIX PEMERIKSAAN
BAB XVII - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 40
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XX - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 41
- (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemungutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
BAB XXI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 42
- (1) Setiap pemilik dan/atu pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
- b. denda administratif;
- c. sanksi polisional.
- a. pemberian teguran tertulis pertama;
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
- c. pemberian teguran tertulis ketiga;
- d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah.
- (5) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
- a. penyegelan;
- b. pembongkaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XXI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 43
- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masingmasing peringatan selama 5 (lima) hari kalender.
BAB XXI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 44
- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diatur dengan Peraturan Bupati.
o
BAB XXII - PENYIDIKAN
Pasal 45
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Sadan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 46
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Oaerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Kabupaten, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 47
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan penerimaan Negara.
BABXXIV KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 48
- (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki lzin Mendirikan Menara dan membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki lzin Mendirikan Menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BABXXV KETENTUAN PENUTUP
Pasal48
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 49
Peraturan Bupati mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 50
## Pasal50
BAB XVI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 66
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan ## BAB XVIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan dengan ## BAB XIX PEMERIKSAAN
Pasal40
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal41
- (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemungutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
Pasal42
- (1) Setiap pemilik dan/atu pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
- b. denda administratif;
- c. sanksi polisional.
- a. pemberian teguran tertulis pertama;
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
- c. pemberian teguran tertulis ketiga;
- d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah.
- (5) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
- a. penyegelan;
- b. pembongkaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal43
- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masingmasing peringatan selama 5 (lima) hari kalender.
Pasal44
- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diatur dengan Peraturan Bupati.
o
Pasal45
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Sadan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Pasal46
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Oaerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Kabupaten, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal47
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan penerimaan Negara.
BABXXIV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal48
- (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki lzin Mendirikan Menara dan membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki lzin Mendirikan Menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BABXXV KETENTUAN PENUTUP
Pasal48
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal49
Peraturan Bupati mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal50
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir. Ditetap kan di Balige pada tangga l 28 Pebruari 2012 '

Penandatangan: BUPATI TOBA SAMOSIR, Cap/dto PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK OBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR .. f

Penetapan: Diundangkan di Balige pada tanggal 2.'1 f~ 2012 SEKRET ARIS D NEN TOBA SAMOSIR, Q
PENJELASAN
Pembukaan
·
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPA TEN TOBA SAMOSIR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENT ANG
## RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
## I. UMUM
Perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi yang demikian cepat dewasa ini, perlu diimbangi dengan langkah-langkah kebijakan yang antisipatif dan akomodatif. Dengan kondisi tersebut, kebijakan yang harus ditempuh Pemerintah Daerah adalah dengan mengakomodasi perkembangan teknologi telekomunikasi dalam pengaturanpengaturan yang sesuai dan diharapkan tidak mengekang perkembangan teknologi tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
Sedapat mungkin kebijakan yang ditempuh mempunyai daya dukung bagi kita semua untuk bergerak maju dalam kerangka hukum dan kerangka pengaturan yang sama. Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dibidang telekomunikasi yang perlu segera ditempuh adalah pengaturan dalam hal pengendalian pembangunan menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi merupakan salah satu kelengkapan perangkat telekomunikasi yang pembangunan dan pemanfaatannya akan berkaitan erat dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, sehingga terhadap kegiatan tersebut perlu dilakukan pembinaan, pengendallan dan pengawasan melalui mekanisme perizinan pembangunan menara telekomunikasi .
Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaanya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan.
Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini mampu rnemberil-sn keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian menara telekomunikasi.
Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas ## Pasal2 Cukup jelas. ## Pasal3 Cukup jelas Pasal4 Cukup jelas ## Pasal5 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas. Pasal7 Cukup jelas Pasal8 Cukup jelas ## Pasal9 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas Pasal22 Cukup jelas. Pasal23 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas. Pasal25 Cukup jelas Pasal26 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41
Pasa142 Cukup jelas. Paal 43 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45
Cukup jelas. Pasal46 Cukup jelas. Pasal47 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 48
Cukup jelas. Pasal49 Cukup jelas Pasal50 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR 8.