PERATURAN BUPATI ROTE NDAO Nomor 3 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR t.f lf TAHUN 2016 TENT ANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SADAN DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
w
'
BUPATI ROTE NDAO PROVJNSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR t.f lf TAHUN 2016
TENT ANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SADAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,
- bahwa untu.k melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao perlu membcntuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah;
- I. Undang-Undang Noroor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Noroor 4148);
- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ten tang Republik 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
3. Peraturan Perncrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia .S Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Ncgar~ Republik Indonesia Nomor 5887);
!
Menetapkan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Dacrah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nornor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);
MEMUTUSKAN :
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAII
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- l . Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pcmcrintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rote Ndao.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan tek.nis penunjang tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
BABII PEMBENTUKAN
Pasal 2
Oengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja V Badan Daerah.
.
'
Pasal 3
Sadan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
- a. Sadan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Sadan Keuangan dan Aset;
- c. Badan Pendapatan; dan
- d. Sadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan
Paragraf 1 Kedudukan
BAB Ill - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan clan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf2 Tugas dan Fungsi
BAB Ill - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan § teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; tv/
'
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Susunan Organisasi
BAB Ill - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
- a. Kepala Bad an.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
1. Sub Bidang Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha;
2. Sub Bidang Pertanian dan Pangan; dan
3. Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan.
- d. Bidang Peznerintahan, Sosial Budaya, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;;
2. Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan, dan
3. Sub Bidang Pemerintahan.
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
1. Sub Bidang Infrastrukt.ur dan Penataan Ruang;
2. Sub Bidang Prasarana Wilayah, Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
3. Sub Bidang Perbatasan, Perhubungan, Komuni.kasi dan Informatika.
19. £. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian;
2. Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi Daerah; dan
3. Sub Bidang Data, Informasi dan Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian { dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalarn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan .J merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ~

## Bagian Kedua Badan Keuang an dan Aset

Paragraf I Kedudukan

Pasal 7

Badan Keuangan dan Aset merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah, dipim.pin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Paragraf 2 Togas dan Fungsi

- (1) Sadan Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perurnusan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset dacrah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, cvaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 9

- ( 1 J SUsunan Organisasi Keuangan dan Aset terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

J

~

- c. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
1. Sub Bidang Perbendaharaan;
2. Sub Bidang Kas Daerah; dan
3. Sub Bidang Pengelolaan Gaji.
- d. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
- l. Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pembinaan Akuntansi;
2. Sub Bidang Akuntansi Bendahara Umum Daerah; dan
3. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
2. Sub Bidang Kebijakan dan Pembinaan Anggaran; dan,
3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.
- f. Bidang Asel Daerah, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pengadaan dan Pengamanan Aset;
2. Sub Bidang Penilaian, Penghapusan dan Pemberdayaan Asel; dan
3. Sub Bidang Penatausahaan Aset.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sadan Keuangan dan Aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Badan Pendapatan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 10

Sadan Pendapatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 11

j

- (1) Sadan Pendapatan mempunyai tugas membanru Bupati dalam~ melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah.

.:.

- (2) Untuk melak:sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- b. pelak:sanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-f ungsi penunjang bidang pendapatan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3 Susunan Organisasi

## PasaJ 12

- ( l J Susunan Organisasi Badan Pendapatan terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, tcrdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
2. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah; dan
3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah.
- d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain-Jain, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pendataan Retribusi dan Pendapatan Daerah Lain-lain;
2. Sub Bidang Pcnerimaan Retribusi; dan
3. Sub Bidang Penerimaan Pendapatan Daerah Lain-lain.
- e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan; dan
3. Sub Bidang Verifikasi dan Kebcratan.
- f. Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Penyuluhan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pembukuan;
2. Sub Bidang Pclaporan; dan
3. Sub Bidang Penyuluhan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan sebagaimana § tercantum dalam Lampiran Ill dan merupakan bagian yang tidakl'v terpisah kan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Badan Kepegawaian , Pend.idikan clan Pelatihan

## Paragraf 1 Kedudukan

## Pasal 13

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bcrtanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah.

Paragraf2 Tugas dan Fungsi

## Pasal 14

- tu gas bi dang mempunyai penunjang (I) Badan Kepcgawaian, Pendidikan dan Pelatihan mcmbantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- dan pelatihan; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidik.an dan pelatihan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiriJ,vvdari:
- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengembangan dan Mutasi, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pengelolaan Data, Pengadaan dan Formasi;
2. Sub Bidang Penempatan, Kepangkatan dan Kesejahteraan; dan
3. Sub Bidang Pembinaan, Disiplin dan Pemberhentian.
- d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan;
2. Sub Bidang Teknis Fungsional; dan
3. Sub Bidang Pengajaran, Perpustakaan, Pengelolaan Arsip Kepegawaian dan Dokumentasi.
- e. Kelompok Jabatan F'ungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABIV

## UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAl'f

## Pasal 16

- (1) UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang yang melaksanakan kegiatan tcknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang terlcntu.
2. (2} UPTB di pimpin oleh Kepala UPTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPTB dapat di bentuk setelah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPrB yang sudah ierbentuk tetap S mclaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pcraturan Bupati tentang pembentukan UPI'B yang baru. tr'/

.

.

## BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIO.NAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 19

- {l) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BABV TATAKERJA

Pasal 20

Da1am melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

## Pasal 21

- (J) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing\ dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan masing-masing Badan Daerah. "'Y"

-,

## Pasal 22

- (I) Sekrctariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kcpada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bad an.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan masing-masing Badan Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi pcnyimpangan agar mengarnbil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BABVI PEl'fGANGKATAN DAN PEMBERBE!ITIAN

## Pasal 24

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

## BAB VII

## KETENTUANPERALIHAN

Pasal 25

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya pejabat ~ yang barn berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

## KETENTUANPENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rote Ndao. ~


Diundangkan pada tanggal,

i

Baa

AERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

SEb

Ro

TONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016 NOMOR O~ 0'2.

/J