PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 30 Tahun 2008 tentang PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN (berlaku 11 April 2008)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
1. Penelitian dan Pengembangan Perikanan, yang selanjutnya disebut Litbang Perikanan, adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan perikanan.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengembangan . .
.
3. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
4. Peneliti adalah seseorang yang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Litbang Perikanan bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kemandirian dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan;
- b. mengungkapkan dan memahami potensi dan permasalahan sumber daya ikan dan lingkungannya serta mengembangkan teknologi pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan; dan
- c. menyiapkan dan menyediakan basis ilmiah yang kuat dan teknologi tepat guna sebagai kunci dalam menyusun kebijakan pengelolaan dan pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Dalam menyelenggarakan Litbang Perikanan, Menteri memberikan arah dan urutan prioritas program Litbang Perikanan.
- (2) Arah dan urutan prioritas program Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. rencana strategis pembangunan perikanan; dan dengan
- b. kebijakan pemerintah yang terkait pembangunan perikanan.
- (3) Dalam memberikan arah dan urutan prioritas program Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dan penyerasian Litbang Perikanan dengan pihak terkait.
KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Bagian Kesatu Umum
BAB II - KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 4
- (1) Kegiatan Litbang Perikanan meliputi:
- a. penelitian dasar perikanan;
- b. penelitian terapan perikanan; dan/atau
- c. pengembangan eksperimental perikanan.
- (2) Kegiatan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam wilayah Litbang Perikanan.
BAB II - KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 5
- (1) Penelitian dasar perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penelitian yang bersifat eksploratif dan/atau eksperimental untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru sebagai acuan bagi penelitian terapan perikanan.
- (2) Ilmu pengetahuan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa data dan informasi ilmiah tentang prinsipprinsip dasar dari fenomena atau fakta serta interaksi keduanya yang teramati di bidang perikanan.
BAB II - KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 6
- (1) Penelitian terapan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penelitian yang memanfaatkan hasil penelitian dasar perikanan, dan diarahkan untuk tujuan praktis guna memperoleh pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.
- (2) Pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengetahuan praktis dan teknologi terapan yang langsung dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan usaha perikanan.
BAB II - KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 7
- (1) Pengembangan eksperimental perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan sistematik dengan menggunakan pengetahuan yang sudah ada yang diperoleh melalui penelitian dasar perikanan dan/atau penelitian terapan perikanan, untuk memperoleh sistem teknologi yang lebih efektif dan efisien serta menghasilkan produk unggulan di bidang perikanan.
- (2) Sistem teknologi yang lebih efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teknologi yang sederhana, murah, terjangkau, adaptif, dan ramah lingkungan.
- (3) Produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa produk yang memiliki nilai tambah tinggi, berdaya saing tinggi, dan aman dikonsumsi serta terjangkau masyarakat luas.
BAB II - KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 8
Litbang Perikanan diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan multi disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.
Bagian Kedua Wilayah Penyelenggaraan Litbang Perikanan
BAB II - KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 9
Wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
- a. wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- b. wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/ kota;
- c. landas kontinen Indonesia; dan
- d. laut lepas.
Bagian Ketiga
Penyelenggara Litbang Perikanan
BAB II - KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 10
- (1) Penyelenggara Litbang Perikanan meliputi:
- a. perorangan;
- b. perguruan tinggi;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. lembaga litbang milik pemerintah; dan/atau
- e. lembaga litbang milik swasta.
- (2) Lembaga Litbang milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. lembaga Litbang Perikanan departemen;
- b. lembaga litbang departemen;
- c. lembaga litbang non departemen;
- d. lembaga litbang pemerintah daerah;
- e. lembaga litbang badan usaha milik negara; dan
- f. lembaga litbang badan usaha milik daerah.
Bagian Keempat
Tata Penyelenggaraan Litbang Perikanan
BAB II - KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 11
Penyelenggaraan Litbang Perikanan oleh perorangan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga litbang milik swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf e diutamakan pada penelitian terapan perikanan dan pengembangan eksperimental perikanan.
BAB II - KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 12
Penyelenggaraan Litbang Perikanan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diutamakan pada penelitian dasar dan penelitian terapan perikanan.
BAB II - KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 13
- (1) Penyelenggaraan Litbang Perikanan oleh lembaga Litbang Perikanan departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diutamakan pada penelitian terapan perikanan dan pengembangan eksperimental perikanan.
- (2) Penyelenggaraan Litbang Perikanan oleh lembaga litbang departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diutamakan pada pengembangan eksperimental perikanan.
- (3) Penyelenggaraan Litbang Perikanan oleh lembaga litbang non departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c diutamakan pada penelitian dasar perikanan dan penelitian terapan perikanan.
- (4) Penyelenggaraan Litbang Perikanan oleh lembaga litbang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d diutamakan pada penelitian terapan perikanan dan pengembangan eksperimental perikanan.
- (5) Penyelenggaraan Litbang Perikanan oleh lembaga litbang badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dan huruf f diutamakan pada pengembangan eksperimental perikanan.
BAB II - KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 14
Penyelenggaraan Litbang Perikanan mengacu pada standar kelayakan teknis dan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlaku.
BAB II - KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 15
- (1) Dalam penyelenggaraan Litbang Perikanan, penyelenggara Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat bekerja sama dengan:
- a. pelaksana litbang;
- b. pelaku usaha perikanan;
- c. asosiasi perikanan; dan/atau
- d. lembaga litbang milik asing.
- (2) Kerja sama Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan tenaga ahli, asistensi teknis litbang, penyediaan dana dan sarana litbang, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lain yang dapat mempercepat pembangunan perikanan.
- (3) Kerja sama Litbang Perikanan dengan lembaga litbang milik asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan
BAB II - KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 16
Dalam menyelenggarakan Litbang Perikanan, setiap penyelenggara Litbang Perikanan dan/atau peneliti wajib:
- a. menghormati budaya dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat; dan
- b.
BAB II - KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 17
Penyelenggara Litbang Perikanan harus melaporkan kedatangannya kepada pejabat setempat sebelum melaksanakan Litbang Perikanan di wilayah Litbang Perikanan.
PENGGUNAAN BAHAN KIMIA, BAHAN BIOLOGIS, BAHAN PELEDAK, ALAT, DAN/ATAU CARA, DAN/ATAU BANGUNAN YANG DAPAT MERUGIKAN DAN/ATAU MEMBAHAYAKAN
BAB III - PENGGUNAAN BAHAN KIMIA, BAHAN BIOLOGIS, BAHAN PELEDAK, ALAT, DAN/ATAU CARA, DAN/ATAU BANGUNAN YANG DAPAT MERUGIKAN DAN/ATAU MEMBAHAYAKAN
Pasal 18
- (1) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diperbolehkan dalam pelaksanaan penelitian perikanan sepanjang bahan tersebut merupakan obyek penelitian perikanan.
- (2) Bahan kimia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan-bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
- (3) Bahan biologis yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biota asing yang karena sifatnya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
BAB III - PENGGUNAAN BAHAN KIMIA, BAHAN BIOLOGIS, BAHAN PELEDAK, ALAT, DAN/ATAU CARA, DAN/ATAU BANGUNAN YANG DAPAT MERUGIKAN DAN/ATAU MEMBAHAYAKAN
Pasal 19
- (1) Penggunaan alat dan/atau cara dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diperbolehkan sepanjang alat dan/atau cara dan/atau bangunan tersebut merupakan obyek Litbang Perikanan dan/atau digunakan secara terbatas.
- (2) Alat penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua jenis alat yang karena sifatnya apabila digunakan dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- (3) Cara penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua teknik dan/atau metode yang dalam penerapannya tidak
BAB III - PENGGUNAAN BAHAN KIMIA, BAHAN BIOLOGIS, BAHAN PELEDAK, ALAT, DAN/ATAU CARA, DAN/ATAU BANGUNAN YANG DAPAT MERUGIKAN DAN/ATAU MEMBAHAYAKAN
Pasal 20
- (1) Penggunaan bahan, alat, dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten di bidangnya.
- (2) Tenaga ahli yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga yang terlatih dan memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan karakteristik bahan, alat, dan/atau cara, dan/atau bangunan yang akan digunakan dalam Litbang Perikanan.
BAB III - PENGGUNAAN BAHAN KIMIA, BAHAN BIOLOGIS, BAHAN PELEDAK, ALAT, DAN/ATAU CARA, DAN/ATAU BANGUNAN YANG DAPAT MERUGIKAN DAN/ATAU MEMBAHAYAKAN
Pasal 21
- (1) Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilarang digunakan di kawasan konservasi, kawasan budi daya perikanan, dan kawasan pemukiman padat penduduk.
- (2) Alat dan/atau cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilarang digunakan di kawasan konservasi, kawasan budi daya perikanan, alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), alur pelayaran, dan irigasi.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilarang ditempatkan di kawasan konservasi, kawasan budi daya perikanan, alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), alur pelayaran, dan irigasi.
BAB III - PENGGUNAAN BAHAN KIMIA, BAHAN BIOLOGIS, BAHAN PELEDAK, ALAT, DAN/ATAU CARA, DAN/ATAU BANGUNAN YANG DAPAT MERUGIKAN DAN/ATAU MEMBAHAYAKAN
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
PERIZINAN LITBANG PERIKANAN
Bagian Kesatu Perizinan Litbang Bagi Penyelenggara Litbang Milik Asing
BAB IV - PERIZINAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 23
- (1) Perorangan dan/atau lembaga litbang milik asing yang melakukan Litbang Perikanan di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf c wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri dengan
BAB IV - PERIZINAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 24
Perorangan dan/atau lembaga litbang milik asing dalam menyelenggarakan Litbang Perikanan di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf c harus bermitra kerja dengan penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri dan mengikutsertakan peneliti Indonesia.
Bagian Kedua Perizinan Litbang Perikanan bagi
Penyelenggara Litbang Perikanan Dalam Negeri
BAB IV - PERIZINAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 25
- (1) Penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri yang menyelenggarakan Litbang Perikanan di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf c tidak memerlukan izin.
- (2) Penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri yang menyelenggarakan Litbang Perikanan di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri.
- (3) Penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri yang menyelenggarakan Litbang Perikanan di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan dengan obyek Litbang Perikanan yang memiliki karakteristik unik, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara serta syaratsyarat pemberian izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk obyek Litbang Perikanan yang memiliki karakteristik unik, diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.
BAB IV - PERIZINAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 26
- (1) Penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri yang akan melakukan Litbang Perikanan di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan harus melaporkan kedatangannya kepada pejabat yang berwenang, kecuali apabila Litbang Perikanan dilakukan di laboratorium.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Menteri atau pejabat yang ditunjuk, untuk penyelenggaraan Litbang Perikanan di luar 12 mil laut dan/atau lintas provinsi;
- b. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, untuk penyelenggaraan Litbang Perikanan di wilayah perairan di atas 4 mil sampai dengan 12 mil laut dan/atau lintas kabupaten/kota; dan
- c. Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk, untuk penyelenggaraan Litbang Perikanan di wilayah administrasi dan wilayah perairan sampai dengan 4 mil laut.
Bagian Ketiga
Perizinan Penggunaan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat, dan/atau Cara, dan/atau Bangunan Yang Dapat Merugikan dan/atau Membahayakan
BAB IV - PERIZINAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 27
- (1) Penyelenggara Litbang Perikanan yang menyelenggarakan penelitian perikanan dengan menggunakan bahan, alat, dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan/atau Pasal 19 ayat (1), wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Litbang Perikanan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri yang dilengkapi dengan:
- a. informasi dan/atau keterangan mengenai nama bahan kimia dan/atau bahan peledak dan/atau alat dan/atau bangunan yang akan digunakan, termasuk spesifikasi, jumlah, dan sifat bahaya yang ditimbulkan secara jelas;
- b. informasi dan/atau keterangan mengenai cara penggunaan bahan dan/atau alat sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk tindakan pengamanannya;
- c. data tenaga ahli yang akan melaksanakan litbang, disertai riwayat hidup dan sertifikat keahliannya; dan
- d. rekomendasi dan/atau surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal Litbang Perikanan akan dilakukan oleh penyelenggara litbang milik asing, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri yang menjadi mitra kerjanya.
- (4) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima berkas permohonan secara lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syaratsyarat pemberian izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.
Bagian Keempat Perizinan Penggunaan Kapal atau Peralatan Litbang Perikanan Milik Asing
BAB IV - PERIZINAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 28
- (1) Penyelenggara Litbang Perikanan yang menyelenggarakan Litbang Perikanan dengan menggunakan kapal atau peralatan Litbang Perikanan milik asing, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Litbang Perikanan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri yang dilengkapi dengan:
- a. data teknis kapal;
- b. data teknis peralatan di atas kapal; dan
- c. data anak buah kapal.
- (3) Dalam hal Litbang Perikanan akan dilakukan oleh penyelenggara litbang milik asing, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri sebagai mitra kerjanya.
- (4) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima berkas permohonan secara lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syaratsyarat pemberian izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.
HASIL KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
BAB V - HASIL KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 29
- (1) Hasil kegiatan penelitian dasar perikanan dan penelitian terapan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat berupa:
- a. hasil penelitian; dan
- b. hasil samping penelitian.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
- a. data perikanan;
- b. informasi perikanan;
- c. produk biologi perikanan; dan
- d. teknologi perikanan.
- (3) Hasil samping penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. biota;
- b. air tertentu; dan
- c. produk perikanan.
BAB V - HASIL KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 30
Hasil kegiatan pengembangan eksperimental perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa:
- a. produk industri;
- b. rekomendasi kebijakan perikanan; dan
- c. produk rekayasa.
BAB V - HASIL KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 31
- (1) Hasil Litbang Perikanan dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam penyusunan kebijakan pembangunan perikanan.
- (2) Kebijakan pembangunan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan taraf hidup nelayan, pengolah ikan, dan pembudi daya ikan;
- b. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- f. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- g. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
- h. menunjang upaya pelestarian sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan;
- i. mendukung penataan ruang perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- j. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan ilmiah lainnya.
BAB V - HASIL KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 32
Hasil Litbang Perikanan yang diperoleh di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan wajib dilaporkan oleh penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), kecuali apabila Litbang Perikanan dilakukan di laboratorium.
BAB V - HASIL KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 33
- (1) Hasil Litbang Perikanan yang diperoleh di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan wajib dilaporkan oleh perorangan dan/atau lembaga litbang asing kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Hasil Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa data, informasi, dan teknologi perikanan menjadi milik bersama penyelenggara litbang asing dan penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri sebagai mitra kerja.
- (3) Hasil Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa produk biologi perikanan dan hasil samping penelitian menjadi milik bersama Pemerintah dan penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri sebagai mitra kerja.
- (4) Menteri dapat mengambil alih kepemilikan atas hasil Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan dan mengganggu stabilitas ekosistem, keamanan, dan pertahanan di laut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan bersama atas hasil Litbang Perikanan yang berupa produk biologi perikanan dan hasil samping penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.
BAB V - HASIL KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 34
- (1) Hasil Litbang Perikanan bersifat terbuka atau tidak rahasia, kecuali Pemerintah menyatakan hasil tersebut tidak untuk dipublikasikan.
- (2) Pernyataan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dengan pertimbangan apabila hasil Litbang Perikanan diketahui oleh masyarakat umum akan mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau ketertiban umum.
BAB V - HASIL KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 35
- (1) Hasil Litbang Perikanan yang tidak bersifat rahasia dan diperlukan masyarakat, dijamin Pemerintah untuk dipublikasikan dan didiseminasikan guna menunjang pengembangan usaha perikanan.
- (2) Pemerintah mendorong seluruh penyelenggara Litbang Perikanan untuk melaksanakan diseminasi hasil Litbang Perikanan kepada masyarakat.
BAB V - HASIL KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 36
- (1) Pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan di luar negeri wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan tidak dapat dilakukan di Indonesia.
- (3) Jumlah sampel yang dapat dibawa ke luar negeri paling banyak sesuai dengan kebutuhan analisis yang diatur dalam perjanjian pengiriman sampel ( material transfer agreement/MTA ) antar lembaga litbang yang melakukan kerja sama Litbang Perikanan.
- (4) Pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan peneliti Indonesia.
- (5) Setiap orang dan/atau penyelenggara Litbang Perikanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda serta kepemilikan data dan sampel diambilalih oleh negara.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.
BAB V - HASIL KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 37
Menteri menetapkan kebijakan pertukaran data dan informasi dengan penyelenggara litbang asing, dengan prinsip untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa dan negara.
BAB V - HASIL KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 38
Hasil Litbang Perikanan yang berupa data dan informasi Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 33 ayat (2) dikelola oleh unit pengelolaan data yang dibentuk oleh Menteri.
PERLINDUNGAN HKI HASIL LITBANG PERIKANAN
BAB VI - PERLINDUNGAN HKI HASIL LITBANG PERIKANAN
Pasal 39
- (1) Pemerintah mendorong dan memfasilitasi setiap penyelenggara Litbang Perikanan yang menghasilkan invensi untuk mengajukan permohonan HKI.
- (2) HKI yang diperoleh dari penyelenggaraan kerja sama Litbang Perikanan di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan Indonesia dengan mitra kerja asing menjadi milik bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan, pendaftaran, pemeliharaan, dan pemanfaatan HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam perjanjian kerja sama.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LITBANG PERIKANAN
BAB VII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 40
- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Litbang Perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN PENELITI
BAB VIII - PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN PENELITI
Pasal 41
- (1) Setiap peneliti dan penyelenggara Litbang Perikanan yang melakukan invensi yang berdampak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan masyarakat, diberikan penghargaan oleh Menteri.
- (2) Penyelenggara Litbang Perikanan lembaga swadaya masyarakat atau swasta yang melakukan Litbang Perikanan berisiko tinggi untuk kepentingannya harus memberikan jaminan sosial, keamanan, dan keselamatan kepada penelitinya.
- (3) Penyelenggara Litbang Perikanan pemerintah yang melakukan Litbang Perikanan berisiko tinggi untuk kepentingan negara memberikan jaminan sosial, keamanan, dan keselamatan kepada penelitinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - SANKSI
Pasal 42
- (1) Setiap orang dan/atau lembaga litbang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 16 huruf a, Pasal 16 huruf b, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 atau Pasal 33 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. peringatan/teguran tertulis;
- b. penghentian sementara izin Litbang Perikanan;
- c. pencabutan izin Litbang Perikanan; dan/atau
- d. denda.
BAB IX - SANKSI
Pasal 43
- (1) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis dikenakan kepada setiap orang dan/atau penyelenggara Litbang Perikanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, Pasal 32 atau Pasal 33 ayat (1).
- (2) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Setiap orang dan/atau penyelenggara Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dalam hal tidak memenuhi kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan/teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
- a. kegiatan Litbang Perikanannya dihentikan sementara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- b. izin dicabut apabila setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak melaksanakan kewajibannya.
- (4) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dan/atau penyelenggara Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau Pasal 33 ayat (1), dalam hal tidak memenuhi kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan/teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berhak untuk mengakses data hasil Litbang Perikanan dari unit pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
BAB IX - SANKSI
Pasal 44
- (1) Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan Litbang Perikanan dikenakan kepada setiap orang dan/atau penyelenggara Litbang Perikanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), atau Pasal 28 ayat (1).
- (2) Selain sanksi administratif berupa penghentian kegiatan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
- a. setiap orang dan/atau penyelenggara Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), atau Pasal 28 ayat (1), dikenakan sanksi denda; dan
- b. setiap orang dan/atau penyelenggara Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi denda dan/atau pengambilalihan atas hasil Litbang Perikanan oleh Pemerintah.
BAB IX - SANKSI
Pasal 45
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenakan paling banyak 10 (sepuluh) kali dari biaya litbang yang dikeluarkan dan merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke Kas Negara.
BAB IX - SANKSI
Pasal 46
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan litbang, pengambilalihan hasil Litbang Perikanan, dan/atau pengambilalihan data dan sampel perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta instansi lain yang terkait.
BAB IX - SANKSI
Pasal 47
Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan litbang, pengambilalihan hasil Litbang Perikanan, dan/atau pengambilalihan data dan sampel perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 dilaksanakan dengan tidak mengurangi kemungkinan kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan di bidang Litbang Perikanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49
Peraturan pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2008

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO pada tanggal 11 April 2008

Penandatangan: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 20088 TENTANG
## PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN
## I. UMUM
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diatur beberapa hal yang terkait dengan penelitian dan pengembangan perikanan, yaitu dalam
PENJELASAN
Pasal 8
Namun demikian, kekhususan tersebut harus diikuti dengan aturan yang jelas, terutama mengenai subyek penelitian, obyek penelitian, lokasi penelitian, dan perizinan penggunaannya. Oleh karena itu, Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengamanatkan agar ketentuan lebih lanjut mengenai bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang digunakan untuk kegiatan penelitian diatur dengan peraturan pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 52
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan. . . menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.
PENJELASAN
Pasal 53
- a. pelaksana penelitian dan pengembangan; - b. pelaku usaha perikanan; - c. asosiasi perikanan; dan/atau - d. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing. Ketentuan di