PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Nomor 35 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR ζtt TAHUN 2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/」ASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR ζtt TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/」ASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
- bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka diperlukan Standar Operasional prosedur pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; a.
- bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2Ol2 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi pemerintahan, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepata Daerah dapat menetapkan standar operasional prosedur Administrasi Pemerintahan pada Kementerian / Lembaga/ pemerintah Daerah dengan Peraturan Menteri/pimpinan Lembaga /KepaJ;a Daerah; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur (SOp) Unit Layanan pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur; C.
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 195g tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gS8 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor t64e); 1.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2OlS tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SOZO); l\_ 2.
Menetapkan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2Ol2 tefiang Pedoman Penyusunaa Standar Operasionai Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 649); 3
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2A12 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 20 l2 Nomor 043); 4
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 116/KEP/HKl2016 tentang Pengangkatan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), Sekretaris, Kepala Seksi dan Staf Pendukung serta Anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016; 5
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERAS10NAL PROSEDUR PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN(ULP)BARANG/」 ASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta,h yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikaanya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satual Kerja Perangkat Daerah.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjalankan sebagian kewenangan Penggu na Anggaran. f
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP ada-1ah Unit Layanan Pengadaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Kepala ULP ada.lah Kepala ULP Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Sekretaris ULP adalah Sekretaris ULP Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut POKJA adalai Kelompok Kerja yang ditunjuk oleh Kepala ULP untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
10. Dokumen Pengadaan adaiah dokumen yang ditetapkan oleh POKJA ULP yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah apa.rat yang melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
12. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan y€rng menyediakan barang/peker.1'aan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
13. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14. Rencana Umum Pengadaan selanjutnya disingkat RUP adalah informasi umum yang berisi uraian nama pekerjaan pengadaan barang/jasa, besaran pagu, sumber dana dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
15. Rencana Pelaksanaan Pengadaan selanjutnya disingkat RPP adalah dokumen yallg berisi hasil kajian ulang terhadap RUP, kebijakan umum pengadaan, rencana pengangga-ran biaya pengadaan, Kerangka Acuan Kerja yang sudah dilaksanakan.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOp adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. L
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
- P  ¡  Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
- a. sebagai pedoman bagi ULP Provinsi NTT dalam melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungar Pemerintah Provinsi NTT; dart
- b. sebagai pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan hak dan kew4iibannya yang berkaitan dengan proses pengadaaa barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
- Â  S  Tujuan ditetapkaanya Peraturan Gubernur ini adalah:
- a. memberikan deskripsi dan instruksi tentang proses pelayanan pengadaan barang/jasa secara efisien dan efektif;
- b. memberikan layanan pengadaan barang/jasa yang berkualitas;
- c. memberikan kejelasan dan kepastian persyaratan dart tahapan proses pengadaan barang/jasa kepada pengguna dan penyedia baralg/jasa;
- d. memberikan jaminan terhadap ketepatan waltu pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- e. menyediakan informasi prosedur pengadaan barang/jasa yang transparan dan dapat dipercaya, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan selesainya proses pengadaan barang/jasa.
Pasa1 3
- (1)SOP SCb電 」mana dimaksud dalarn Pas」 l terdiH atas:
- a. SOP Internal; dan
- b. SOP External.
- SOP internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah SOP yang mengatur proses pengadaan barang/jasa yang sebagia-n besar tahapan prosesnya berada dalam batas kewenangan ULP Provinsi NTT. (2)
- SOP external sebagaimana dimal&lt;sud pada ayat (1) huruf b, ada-lah SOP yang mengatur proses pengadaan barang/jasa yang sebagian besar prosesnya berada diluar batas kewenangan ULP Provinsi NT.t dan melibatkaa para pemangku kepentingan, baik pengguna maupun pelanggan pengadaan I barang/Jasa. L (3)
BAB II - JENIS SOP
Pasal 4
- (1) SOP internal terdiri dari:
- a. SOP Pengelolaan Jawaban Sanggah;
- b. SOP Penerimaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan Penetapan Kelompok Kerja;
- c. SOP Pengumuman Lelang dan Penerimaan Dokumen Penawaran;
- d. SOP Pemelihan Peyediaan Barang/Jasa metode Pascakualifikasi 1 Sampul;
- e. SOP Permintaan User ID Anggota POKJA ULP;
- f. SOP Setting Paket Lelang;
- g. SOP Manajemen Risiko; dan
- h. SOP Pengelolaal Arsip.
10. (2\ SOP eksternal terdiri dari:
- a. SOP Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa; b. SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Baraag/Jasa; dal
- c. SOP Penyerahaa Hasil Proses Lelang.
- (3) SOP Interna-l dan SOP Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiral I sampai dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran XI Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 5

- (1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan untuk pengadaan langsung yang niiainya di bawai dua ratus juta rupiah (Rp 200.000.000,-) dan untuk paket pekerjaan swakelola menggunakan SOP ini.
- (2) Proses Pengadaan melalui sistem Pembelian Langsu ng (e-purchasing), sayembara dan kontes yang tidak diatur dalam SOP ini menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f,

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengeta,huinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang pada tanggal l5 dATi*&lt; 2016

TIMUR, GUBERNIRNUSATE〕

^ 

E 

‖

FRANS LEBU

BXYA


Diundargkan di Kupang pada tan[ga1 te a&lt;tu&amp; 2016

SEKRETARIS DAERAH

L PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR ■















## ュ j   h ¿ O ± é[ ﹁ R ¬  R g ² O ﹁  g O R    ﹃ R e d    ê  m     b e ¬ d O O  O ê

﹁