PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah› Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5877); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Republik Tambahan 6. Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Lembaran Negara Nomor 4 756); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas Wira Usaha Sumekar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 16); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SUMENEP PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 3 TAHUN 2016
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP KEPADA PT. WIRA USAHA SUMEKAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP,
bahwa sebagai upaya · untuk menambah pendapatan daerah dengan memperhatikan faktor pengamanan kekayaan daerah, perlu mengatur ketentuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada PT. Wira U saha Sumekar dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah› Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5877);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Republik Tambahan
6. Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Lembaran Negara Nomor 4 756);
r.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas Wira Usaha Sumekar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15).
r
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan
BUPATI SUMENEP
MEMUTUSKAN
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ke tiga dengan suatu imbalan tertentu;
4. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sumenep sebagai tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
PENYERTAAN MODAL
BAB II - PENYERTAAN MODAL
Pasal 2
- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Wira Usaha Sumekar sampai dengan Tahun Anggaran 2013 secara kumulatif adalah sebesar Rp. 7.453.692.348,40 (Tujuh miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah empat puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
- a. 2008 Rp. 4. 194.366.900,00;
2013 Rp.
1. 100.000.000,00;
- c. 2013 Rp. 2. 159.325.448,40.
T
- (2) Penyert~an Modal sebagaimana dimaksud pada ayat . ( 1) huruf a adalah merupakan penyertaan modal dalam bentuk aset terletak di Jalan Wiraraja Sumenep sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas Wira Usaha Sumekar yang dibukukan pada Tahun 2011 dengan rincian se bagai berikut :
1. Tanah senilai Rp. 1.190.1 73.200,00 (Satu miliar seratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
2. Bangunan bengkel senilai Rp. 399.900.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Bangunan Porn Ben sin senilai Rp. 2.091.570.000,00 (Dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribui rupiah);
4. Peralatan bengkel senilai Rp. 412.908.500,00 (Empat ratus dua belas juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah);
5. Perencanaan teknis senilai Rp. 99. 725.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
6. Biaya lain-lain senilai Rp. 90.200,00 (Sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah merupakan penyertaan modal dalam bentuk tunai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- (4) Penyertaan Modal sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah merupakan penyertaan modal dalam bentuk konversi atas piutang deviden yang diperoleh PT. Wira Usaha Sumekar pada Tahun 2010 dan Tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut:
1. Piutang deviden atas laba Tahun 2010 sebesar Rp. 1.956.849.452,00 (Satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
2. Piutang deviden atas laba Tahun 2011 sebesar Rp. 202.475.996,40 (Dua ratus dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah empat puluh sen).
7
HASIL USAHA
BAB III - HASIL USAHA
Pasal 3
Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah kepada PT. Wira Usaha Sumekar adalah merupakan pendapatan asli daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Daerah m1 mulai mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran Daerah 1m dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Penetapan: Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 6 September 2016 Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si BUPATL SUMENEP

Penetapan: Diundangkan di : Sumenep pada tanggal : 6 eptember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS D.,..a..llL'-rll.H KABUPATEN S NEP Pembin NIP. 19 a Madya 198107 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 247-4/2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP KEPADA PT. WIRA USAHA SUMEKAR
## I. UMUM
Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah bertujuan untuk menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada Pr. Wira Usaha Sumekar.
Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pr. Wira Usaha Sumekar sampai dengan Tahun Anggaran 2013 secara kumulatif adalah sebesar Rp. 7.453.692.348,40 (Tujuh miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah empat puluh sen).
Sesuai dengan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas penyertaan modal berupa konversi yang dilakukan pada tahun 2013. penyertaan modal yang dimaksud merupakan tambahan penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Tahun Anggaran 2013 untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
## II. PASALDEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
: Cuku p J elas •
PENJELASAN
Pasal 3
: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
: Cukup Jelas