Unknown Unknown Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairnaria telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 39 Tahun 2012, Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah dalam rangka menunjang Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah; - b. bahwa dalam rangka menunjang program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mewujudkan masyarakat yang produktif, berkualitas, sejahtera dan demokrasi melalui pemberdayaan potensi usaha kerakyatan yang mengarah pada kemampuan produksi dan pemasaran serta kemandirian pelaku usaha perkebunan rakyat, maka dipandang perlu memberikan hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang; - c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
O 0322
PERATURAN BUPAT! SINTANG NOMOR \{p TAHUN 2013 TENT ANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA H PERKEBUNAN RAKYAT ATAS ll3AH UNTUK PEMBANGUNAN DAN BELANJA DAE BEBAN i\NGGARAN PENDAPATAN RAH KABUPATEN SJNTANG
DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG
'
- Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairnaria telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 39 Tahun 2012, Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah dalam rangka menunjang Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mewujudkan masyarakat yang produktif, berkualitas, sejahtera dan demokrasi melalui pemberdayaan potensi usaha kerakyatan yang mengarah pada kemampuan produksi dan pemasaran serta kemandirian pelaku usaha perkebunan rakyat, maka dipandang perlu memberikan hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Un � tuk Pembangunan Perkebunan Rakyat Kabupaten \_Smtang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sin tang dengan Peraturan Bupati Smtang;
1. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang p tapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1 ��� ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II Di KaJimantan (Lembaran , Negara Repubbk Indonesia ah !953 Nomor 9, I'ambahan Lembaran Negara T un ,\_..-1 ... ;... 1\1,...\_... ')c:;;t")\ C.a.h ... ,...; l , ... r1 ... 0 ... � � 1,-..1;1 ..
2. Undang-Undan Penyelenggara! N � omor 28 Tahun 1999 tentan � Korupsi K 1 . gara Yang Bersih Dan Bebas Dan . o us1 Dan N . Republik Ind . epat1sme [Lernbaran Negara Lembaran Ne 0 :s·a Tahu\_n 1999 Nomor 75, Tambahan g a Repubhk Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undan N Pemb g ornor 31 Tahun 1999 tentang erantasan T' dak Pi N in dana Korupsi (Lembaran T ��� Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 3874) a: Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor U d se agaimana telah diubah dengan Undangn ang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia T.ihun 2001 Nomor 134 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 4150);
4. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 1
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturai:i Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 N""'"r A') 'T'&lt;&gt;mh&lt;&gt;h&lt;&gt;n l Pmh&lt;&gt;r&lt;&gt;n NPo&lt;&gt;r::\ RPn11hlik
Menetapkan
11. Peraturan p . 0 032 � Pengelolaa ernenntah Nornor 58 Republ'k n Keuangan D Tahun 2005 tentang Le b 1 Indonesia Tahu /erah (Lembaran Negara m aran Negara Republ � I 005 Nomor 140, Tambahan ndones1a Nornor 4578);
13. Peraturan Pemerin Pembagian Urusantah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Pemenntahan Antara Pemerintah, Daerah K b Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Indonesia � ;paten/ Kota (Lembaran Negara Republik N un 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomo; 4737);
12. Peraturan p . P d emenntab N&lt; e ornan Pemb· imo � 79 Tahun 2005 tentang p . Inaan Dan p emenntahan D engawasan Penyelenggaraan I d . aerah (Le b . n onesm Tahur, 2 m aran Negara Repubhk Lembaran Ne ara 005 Nornor 165, Tambahan g Repubhk Indonesia Nornor 4593);
14. Pera � an Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Org · arusasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sir.tang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
RAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PERATU IBAH UNTUK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DANA H TAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN RAKYAT AAERAH KABUPATEN SINTANG. BELANJA D
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
JJl peraturan Bupati ini, yang dimak d pala su dengan :
- pemerintahan Daerah adalah penyel J. p merintah Daerah dan DPRD eggaraan urusan pemerintahan oleh e menurut a . pembantuan dengan prinsip oto . sas otonorni dan azas tugas rinsip Negara Kesatuan Rep �� ;u seluas-!uasnya dalam sistem dan � alam Undang-Undang Dasar N: 1 lndon � sia sebagaimana dimaksud gara Republik Indonesia Tahun 1945.
- pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah K b . 2. a upaten Smtang.
- Bupati adalah Bupati Sintang. 3.
- 4 Perkebunan Rakyat adalah usaha tanaman k b di iliki d n · · I per e unan yang 1m1 1 1 a atau dise enggarakan atau dikelola oleh perorangan/tidak berbadan hukum, dengan luasan maksimal 25 (dua puluh Jima) hektar atau peng � lola tan\_aman. perkebunan yang mempunyai jumlah pohon yang d1pehhara lebih dari batas rmnirnum usaha. Berdasarkan besar kecilnya, usaha perkebunan rakyat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pengelola perkebunan dan pemelihara perkebunan.
5. Petani perkebunan adalah petani yang membudidayakan/mengusahakan tanaman perkebunan dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual atau memperoleh pendapatan/ keuntungan atas resiko sendiri dan mempunyai jumlah pohon lebih besar dari batas minimal usaha.
6. Kelompok sasaran adalah kelompok tani yang telah ada dan menjalankan usaha agribisnis perkebunan, diprioritaskan pada kelompok yang memiliki kendala modal.
7. Pelaku Agribisnis adalah semua pihak yang berperan dan mempengaruhi berfungsinya sistem dan usaha agribisnis, pelaku usaha (yang bergerak dalam usaha produksi dan perdagangan barang dan jasa : input produksi, pengolahan dan pemasaran hasil], kelernbagaan usaha ekonomi dan sosial kemasyarakatan serta instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya secara langsung dan tidak langsung mendorong dan mempengaruhi pembangunan agribisnis.
8. Pemberdayaan masyarakat adalah upayu-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usahanya secara berkelanjutan.
9. Petugas Pendamping adalah petugas yang ditugaskan khusus sebagai pendamping dalam upaya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani.
10. Fasilitator Oaerah adalah petugas yang ditugaskan khusus sebagai pemandu, membantu dan menguatkan masyarakat/petani agar dapat �� pu meng 1 ���� g �� --��� L �� lam \_\_ � = � gu ��� : -���� mb\_a\_ ���� ·-! �� ilit::t\_\_ ��
II
. \_;, adalah pemberian uan /b O 0""6 d1biµ· Si t k g arang ,J .,. P paten m ang epada pern . atau jasa d . P . tah · J{.abU enntah at an emerm r0sahaan daerah, masyarakat dan au pemerintah daerah Iainnva, pe � .-a spesifik telah ditetapkan pe organisasi kemasyarakatan yang 5 ec"" ik . runt\Jka , ·d.ak rneng1 at, serta tidak secara t nnya, bersifat tidak wajib dan u nunjang penyelenggaraan urusan erus, nv:nerus yang bertujuan untuk flle pemenntah daerah.
ggaran Pendapatan Dan BeJan·a O 12· A;BD adalah rencana keuangan t � h aerah Yar\_ig selanjutnya disingkat A ang dibahas dan disetujui bersama �� :° Pernermtah Ka bu paten Sin tang � an DPRD Kabupaten Sintang, dan dite h Pemermtah Kabupaten Sintang tapkan dengan Peraturan Oaerah.
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB 11 - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
·Aaksud ditetapkannya Peraturan ini adalah b ik d b · 1" ib mem en an pe oman agi pengelolaan Dana H, ah Untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat Atas Behan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
BAB 11 - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Tujuan diberikannya Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah untuk:
- a. memperkuat modal pelaku usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha agribisnis perkebunan;
- b. meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku usaha perkebunan;
- c. mengembangkan usaha perkebunan cian agroindustri di kawasan pengembangan perkebunan;
- d. meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok;
- e. mendorong berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis perkebunan dan kelembagaan ekonomi pedesaan lainnya;
- f. mendorong berkembangnya lembaga pendidikan dan pelatihan swadaya masyarakat di bidang perkebunan; dan/ a tau
- g. mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku agribisnis muda dan terdidik dibidang perkebunan.
BAB 11 - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan ini, meliputi Pengelolaan Dana Hibah Untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat, Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Perkebunan, Pem?in:3-an dan Pengendalian, Monitoring, serta Evaluasi dan Pelaporan, dengan rincian seb �� a1mana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal 2013 � SEKR ERAH KABUPATEN SINTANG, BAB III ## KETENTUAN PENUTUP Pasal6 tu ran ini berlaku sejak tanggal diund k pera . . ang an. setJaP orang mengetahumya, memerint h r,.gar · mi dengan penempatannya dal .a kan pengundangan Peraturan l3UPaU am Benta Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal 18 nor-er 2013 )'J ZOLKIFLI HAJI AHMAD SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 1(1

Penandatangan: PERATURAN BUPATI SiNT NOMOR : 1 v ANG TANGGAL: ,'lb !VJ TAHUN 2013 0 0330 TENTANG: PEDOMA � 2013 UNTUK PENGELOLMN DANA HIBAH RAKYAT PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PENDAPATA:TAS BEBAN ANGGARAN KABUPATEN S DAN BELANJA DAERAH INTANG 1 LAMPIRAN ## GELOLAAN DANA HIBAH UNTUK pE � YAT ATAS BEHAN ANGGARAN ::MBANGUNAN PERKEBUNAN DAERAH KABUP NDAPATAN DAN BELANJA ATEN SINTANG i ## ENGERTIAN HIBAH p 'bah adalah bantuan pemerintah d al rh k d k 1 aer 1 -dalarn bentuk uang yang .b ikan epa a e ompok tani . . d1 en . yang secara spesifik telah ditetapkan n tukannya. Hibah untuk pe b . peru . . . m angunan perkebunan rakyat diatur dalam pedo � an 101 yaitu transfer dana dari kas daerah ke rekening kelompok tarn sasaran. ## pENGELOLAAN DANA HIBAH a. ## A, Sasaran dan lndikator Keberhasilan 1. Sasaran penyaluran dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat yaitu : - a. menguatnya modal pelaku usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha agribisnis perkebunan. - b. meningkatnya prcduksi, produktivitas dan pendapatan pelaku agribisnis perkebunan. - c. berkembangnya usaha agribisnis dan agroindustri di kawasan pengembangan perkebunan. - d. meningkatnya kemandirian dan kerjasama kelompok tani perkebunan. - e. tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya. - f. tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan dan pelatihan swadaya masyarakat dibidang perkebunan. - g. tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha muda dan terdidik dibidang perkebunan. 2. Indikator output penyaluran dana Hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat adalah: - a. tersalurnya dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat kepada kelompok tani sasaran. - c. terselenggaranya kegiatan pemberdayaan petani. - b. tersedianya modal pelaku usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha agribisnis perkebunan. 3. Indikator outcome penyaluran dana Hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat, antara lain : - b. meninakatnva oroduktivitfls irsaha kt&gt;lnmnnk t::ini n::in nil::ii - a. meningkatnya usaha kelom � ok yang rnarnpu mengelola permodalan sesuai kaidah - kaidah bisnis melalui pemanfaatan dana Hibah. - c. meningkatnya pemupukan kelompok secara efisien. dan pemanfaatan modal usaha 17. 4 \_ sedangkan indikator impact dari pembangunan perkebunan raky penyaluran dana Hibah untuk ctaerah antara lain : at dalam pembangunan (ekonomi) - a. berkembangnya lapangan . pendapatan daerah. pekerJaan dan usaha, konstribusi 19. b, berkembangnya produksi . . dalam agribisnis perkebun' produktiv1tas, dan nilai tarnbah berkembangnya usaha a rib: - c. . pengembangan perkebun �� 1. isms dan agroindustri di kawasan - d. berkembangnya kemand· · serta kemitraan d man dan kerjasama dalam kelompok engan pemangku kepe tin

Distribusi: - f. berkembangny � sentra-sentra perkebunan. - e. berkembangnya lembaga k n . gan. 1 b k euangan mikro agribisnis dan em aga e onorni perdesaan lainnya. - g. berkurangnya jumlah penduduk . ki d. d · k . mis n 1 pe esaan. - h. m � nmg\_ � tnya jumlah petani yang terdidik, terampil dan berdaya samg dibidang perkebunan. ## B, Kegiatan Dana Hibah Untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat Kegiatan dilaksanakan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang melaksanakan pencairan dana hibah untuk kelompok tani sasaran dengan cara transfer dana dari Kas Daerah ke rekening kelompok tani sasaran sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pembangunan Perkebunan Rakyat pada kelompok tani sasaran penerima dana hibah. ## C. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran yaitu kelompok tani yang telah ada dan menjalankan usaha agribisnis perkebunan dengan prioritas pada kelompok yang memilik.i kendala modal karena terbatasnya akses terhadap sumber pennodalan.

Penandatangan: Proses seleksi kelompok tani sasaran dan calon lokasi dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten Sintang. Proses seleksi dilakukan secara terbuka, ditetapkan secara musvt.1,..·-i,·,Jh atas dasar kepentingan pengembangan perkebunan di pedes.,,,n &lt;J .. ,11 usulan dan masyarakat, serta hasil identiflkasi oleh pr 11, , . ,11 pertanian/ pendamping/ petugas teknis lainnya yang telah d·i,,· ;' K ,1 · 'ului Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan K, � b· ,, · .i. r. ,, ,mg.

Penandatangan: Petani atau warga masyarakat sasaran yang tergabung dalam kelompok tani sebagai penerima dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat yaitu anggota kelompok tani sasaran yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sintang dengan tembusan antara lain disampaikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang, Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, lnspektur Kabupaten Sintang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sin tang. - J{elompok yang bersangkutan O O 3 3 2 1 · t,erpengalaman, dapat diperc: SUdah ada/telah eksis dan aktif. usaha/kegiatan melalui ke aya serta mampu mengembangkan k . IJasama k I anggotanya ma sirnal 25 orang e ompok, dengan jumlah J{elomalpok yan f g \_bl 2. � rsangkutan tidak SPdan d mod atau asi 1tas lain untuk ke. � . g men apatkan penguatan 5aat yang bersamaan. giatan yang sruna/ sejenis pada - 3 J{elompok yang bersangkutan lid k · kredit atau sumber permodaJ I a bermasalah dengan perbankan, kl an wn � a - Anggota kelompok memiliki 5. d I k . kesuhtan dalam mengakses sumber permo a an. omersi\_al, sehingga sulit untuk menerapkan rekomendas1 teknolog1 an· Juran secara penuh dan memanfaatkan peluang pasar. - 4 Anggota e ompok merupaka · · masyarakat yang berpote · d n pelaku usaha atau anggota nsi an berrnin t · di k d I mendorong perkemba a menja 1 penggera a am ngan usaha ibi · -mewujudkan peningkatan . . agn isms perkebunan atau produkuv1tas mas ak t I . yar a secara uas. ## E. Tata Cara Seleksi Calon Kelompok Sasaran 1. Seleksi calon kelompok sasaran didasarkan kepada prioritas pengembangan wilayah perkebunan masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dan usulan/proposal dan kelompok pelaku perkebunan. Proses seleksi calon kelompok sasaran dilakukan secara bertahap dan seyogyanya telah dipersiapkan sebelumnya oleh Penyuluh Pertanian Lapangan. 2. Sebelum dilakukan seleksi calon kelompok terlebih dahulu dilakukan inventarisasi/pendataan (long list) terhadap para petani (masyarakat pedesaan) yang telah ada di daerah tersebut yang meliputi : Nama dan Alamat Kelornpok Tani beserta jumlah anggotanya, lokasi dan luas areal usaha tani yang akan diusahakan. 3. Seleksi calon kelompok sasaran setidaknya dilakukan dalam dua tahap. Seleksi Tahap-1 (short list), dimana aspek penilaian pada tahap ini adalah mengenai kelengkapan persyaratan administrasi kelompok sesuai kriteria yang ditentukan di dalam Pedoman. Seleksi Tahap-11, Tim Teknis Kabupaten melakukan penilaian terhadap usulan/proposal/rencana usaha dari kelompok pelaku usaha. Proposal/rencana usaha setidaknya memuat : diskripsi usaha kelompok saat ini, sumber daya dan sarana yang telah dimiliki kelompok, potensi yang dapat dikembangkan, rencana usaha yang akan dilakukan, kelayakan rencana usaha dan prospek pasarnya, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha kelompok.

Distribusi: 4. Setelah dilakukan seleksi tahap dan II, Tim Teknis menyelenggarakan musyawarah d\_an � emap 1rk\_an hasil seleksinya yang dihadiri oleh stakeholder meliputi : lnstansi Terkait, Perguruan Tinggi, Organisasi Petani, Tokoh Masyarakat dan. pelaku usaha Jainnya. Hasil musyawarah dituarigkan dalam Senta Acara Yang memuat Daftar Kelompok Sasaran Calon Penerima Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat. ## F. Mekanisme Penetapan Kelompok Sasaran Berdasarkan berita acara hasil musyawarah, Tim Teknis Kabupaten mengusulkan calon kelompok sasaran untuk ditetapkan sebagai calon ·----- ·---..l---- Tf;L-1..l------ 1----··----- 11 .. \_ � "'-; c,;\_. l1 \_\_ ;1 --1-1.\_; kanisme seleksi kelompok dan t h O O 3 3 3 �� 0 rnpok ( RUK) secara ringkas da:a: � ;n penyusunan Rencana Usaha e 1 ihat pada bagan dibawah ini. ## r,1ekanisme Seleksi Kelompok 9,gitl· penyaluran Dana Hibah Sasaran, Penyusunan RUK dan ## o. Pengorganisasian kelompok Pengembangan organisasi kelompok diarahkan untuk memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Kelompok usaha/ kegiatan mempunyai struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi secara jelas dan disepakati bersama anggota.

Distribusi: 2. Pengurus dipilih secara demokratis oleh anggota, bertanggung jawab kepada anggota, dan pertanggung jawabannya disampaikan dalam rapat kelompok yang dilakukan secara kelompok. 3. Mekanisme dan tata hubungan kerja antar anggota di dalam kelompok maupun antar kelompok dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) disusun secara partisipatif.

Verifikasi: 4. Proses pengambalian keputusan dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara atau risalah rapat yang ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh unsur pembina atau instansi terkait. 5. Anggota melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha / kegia tan. 7. Pengembangan kelompok/gapoktan diarahkan menuju terbangunnya lernbaga ekonomi seperti koperasi atau unit usaha berbadan hukum lainnya. 6. Kelompok membangun kerja sama kemitraan dengan pihak terkait. ## Ii. Pengajuan dan Penyaluran Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat rn11;:pc;:: nPnoai111.;Jn ,..,,...," Do.-.•r l,,\_,,.\_ 11!.\...-\_ .l:l \_\ - \ Pos anggaran kegiatan yang menggunakan pola penyaluran\_ Dana Hibah ditampung dalam Pos Belanja Hibah untuk kelompok tam pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang. p ' · --" � T' ... - ...

Verifikasi: - Rencana Usaha Kelompok (RIJK) di 1 · disahkan/ditandatangani k isusun oleh kelompok sasaran dan k etua kelompok serta dua anggota kelompo · - 2 Kelompok membuka rekening tabun pada Kantor Cabang/ Unit · sank terdekat. gan

Penandatangan: 3. Ketua kelompok mengusulkan RUK kepada Tim Teknis Kabupaten setelah diteliti oleh Ketua Tim Tek . d di . . 1 h Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan K nb1s an S1setuJU1 o e h p · b a upalen mtang, 4. Benda ara eja at Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) meneliti rencana usaha kelompok d · · . k . . . an mas111g-mas111g kelompok yang a an d1bia � ai mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), selanJu\_tnya mengajuka-, ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian KPA mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan lampiran sebagai berikut :

Penandatangan: - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran dan Besar Dan � Hibah untuk Kelompok Tani Sasaran. - c. Serita Acara Serah Terima Dana Hibah dari KPA PPKD kepada Ketua Kelompok Tani Sasaran. - b. Naskah Perjanjian Hibah antar-a Pemerintah Kabupaten Sintang dengan kelompok tani sasaran tentang Belanja Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat.

Verifikasi: - d. Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Sintang. - e. Rekapitulasi RUK, dengan mencantumkan : - 1) Nama kelompok. - 2) Nama ketua kelompok. - 3) Nomor rekening atas nama petani/ketua kelompok. - 4) Nama cabang/unit Bank terdekat. - 5) Jumlah dana. 5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Sintang melalui Bidang Perbendaharaan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan. ## I. Pemanfaatan dan Pertanggung Jawaban Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat Dana yang dikelola oleh kelompok disalurkan melalui mekanisme LS digunakan untuk memperkuat modal, maupun untuk usaha prnduktif bidang perkebunan. Sedangkan anggaran Pembinaan dan Pendampingan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang dimanfaatkan untuk penyusunan Petunjuk Teknis, perencanaan seleksi calon kelompok sasaran, sosialisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, administrasi kegiatan serta lainnya. Pemanfaatan dana kelompok untuk modal usana direncanakan bersama secara transparan oleh kelompok dan difasilitasi oleh staf teknis. Pemanfaatan dana kelompok untuk pembelian sarana dan prasarana produksi dilaksanakan oleh kelompok, secara langsung tanpa lelang tender. Pembelian tersebut dilakukan secara transparan dengan jenis dan jumlah sarana produksi yang diputuskan berdasarkan musyawarah anggota kelompok. J. ## pelllupukan Modal Kelompok. Hibah ini diberikan d I t oana b k a am rangka pemberdayaan masyaraka k mengem ang an usah k untu a per ebunan dan atau upaya-upaya pemecahan masalah perkebunan. D"m: teraebut tidak digulirkan dan id k d1kembahkan ke kas da ah · . k · g ti a er , rekemng dinas maupun re en1n individu aparat,. namun dikelola oleh kelompok tani dalarn format yang dibangun sen?m oleh kelompok tani sasaran. oana yang disalurkan kepada kelornpok merupakan dana hibah yang perlu d1kembangkan untuk usaha produktif kelornpok sehingga usaha kelompok yang bersangkutan mandiri. Dengan dernikian anggota kelompok yang menenrna Dana Hibah tidak rnernperolehnya secara cuma-cuma, namun rnereka harus mernupuk/rnengernbangkan usaha sesuai dengan kondisi masing-masing kelompok. . oalam rangka mengatasi permasalahan perrnodalan dan penyed1aan modal jangka panjang perlu dirangsang tumbuhnya lembaga keuangan mikro agribisnis dipedesaan. Fasilitasi pertumbuhan lembaga keuangan mikro agribisnis tersebut berasal dari dana pernbinaan operasional yang pelaksanaanya dapat melibatkan lernbaga lain yang berpengalaman dalam pengembangan lembaga keuangan mikro di pedesaan. ' LAMPIRAN

Penandatangan: KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NO MOR TANGGAL: TENTANG: O 0334 TAHUN 2013 2013 PENETAPAN KELOMPOK TANI SASARAN PENERIMA DANA HIBAH PEMBANGUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013 ## NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA DANA HIBAH PEMBANGUNAN NAMA· PERKEBUNAN RAKYAT DI KECAMATAN . KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013 |-----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------| | 2 l..---- | 3 | 4 | 5 | | J- 1. | | | | | L..-- 2. | | | | c.--

Penandatangan: ## BUPATI SINTANG, ...rofl yoRMAT NASKAH PERJANJYA .. II· co"' v &amp;IU"I HIBAH DAERAH : ## PERJANJIAN HIBAH ANT ARA ## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DEN GAN KELOMPOK TANI ··················· O G3'.J5 TENT ANG ## BELANJA HIBAH PEMBANGUNAN PERKEBUNAN RAKYAT NOMOR ...

Verifikasi: pada Hari ini ·· tanggal Bulan Tahun , kami yang l)ertanda tangan dibawah ini : 1. Nama . Jabatan

Penandatangan: Bupati Sintang Alamat Jalan Pangeran Muda No. 230 Sintang Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. - 2. - Nama Jabatan Alamat Lengkap Ketua Kelompok Tani Bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Perjanjian Hibah ini dibuat berdasarkan : - I. Undang-Undang Nomor ; 2. Dst ... ; ## MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN Pasal 1 - Ill Maksud Perjanjian Hibah ini adalah sebagai salah satu dasar pemberian dan pelaksanaan belanja hibah untuk kegiatan Pembangunan Perkebunan Rakyat Tahun Anggaran 2013. - 12) Tujuan Perjanjian Hibah ini untuk tercapainya tertib administrasi pengelolaan belanja hibah untuk kegiatan Pembangunan Perkebunan Rakyat di wilayah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2013 . ## RUANG LINGKUP PEMBERIAN HIBAH Pasal 2 - 11) PIHAK PERTAMA memberikan hi\_bah atas beban Anggaran Pendapatan """ RPbni&lt;&gt; n&lt;&gt;Pr&lt;&gt;h l(,.hnn&lt;&gt;tPn � ,nt'lnO 1':,h11n Anoo'lr:&gt;n ?n1 � h · Pn1n � ibah sebagaimana dimaksud pada a a O O 3 3 6 (2) 1-1,fiJ\I&lt; KEDUA untuk kebutuhan � c (l) Pasal ini akan digunakan � erkebunan Rakyat dengan rincian kebu ��� Ja Kegiatan Pembangunan 8 \_ )3elanJa · · · · · · · · · : Rp. an sebagai berikut : ost ······ ················· b. ## pENYERAHAN DAN PERTAN P GGUNGJAWABAN DANA HIBAH asa] 3 - pJJJAK PERTAMA berkewajiban men . . (I) d·rnaksud pada Pasal 2 Perjanj] y � rahkan belanJa hibah sebagaimana I jian mi kepada PIHAK KEDUA . sedur dan mekanisme pe · se suai dp:o ite tapkan dalam pengelolaannkca1ran dana berdasarkan ketentuan yang euangan daerah. - P JJJAK PERTAMA hanya bertan · (2) . . ggung jawab sebatas pada penyerahan dana hibah sebaga1mana dimaksud pada n 1 2 (l) p · ·· · · i-asa ayat erjanjian mi, kepada PIHAK KEDUA, sedangkan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas � en � aan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian mi. - (3) PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan Japoran pertanggungiawaban penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini, kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 31 Desember 2013 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana Hibah yang diterimanya kepada Pemerintah Kabupaten Sintang. ## PENUTUP ## Pasal 4 - (1) Perjanjian Hibah daerah ini berlaku sejak proses penyerahan oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA masih berjalan.

Verifikasi: - (2) Perjanjian hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas dengan bermaterai cukup d .. tlam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK KEDUA, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak. PIHAK KEDUA, ····················· PIHAK PERT AMA, ····················· ... O 0337 roll FORMAT SURAT j. �� =c;GUNAAN HIBAH UANG : PERNYATAAN TANGGUNGJAW AB ## SURAT PERNYATMN TANGGUNGJAWAB PENGGUNMN DANA HIBAH Nomor: .

Verifikasi: Yang bertanda tangan dibawah ini selaku Ketua Kelompok Tani , beralamat di , menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah yang telah diterima sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan membuktikan penggunaan dana hibah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar. Tempat, tanggal Penerima Hi bah . . Materai Rp. 6.000,- ····································· ,. ## \_.,AT I,AP()RAN PENGGUNAAN D fOau-ANA IIIBAH ' pe.;NDAHULUAN J. serisikan penjelasari tentang dasar h ( at-hal Jain yang menggambarkan er ukum pelaksanaan kegiatan dan h p encanaan kegiatan). ## pERENCANM � KEGIATAN - 2- (Berisikan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan iru.

## Pasal 5

� ampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, rr-erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

'

I

\

Diundangkan di Sintang pada tanggal 2013

�

SEKR

ERAH KABUPATEN SINTANG,

BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal6

tu ran ini berlaku sejak tanggal diund k pera . . ang an. setJaP orang mengetahumya, memerint h r,.gar · mi dengan penempatannya dal .a kan pengundangan Peraturan l3UPaU am Benta Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 18 nor-er 2013


)'J

ZOLKIFLI HAJI AHMAD

SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 1(1

PERATURAN BUPATI SiNT

NOMOR :

1 v

ANG

TANGGAL:

,'lb

!VJ

TAHUN 2013

0 0330

TENTANG:

PEDOMA �

2013

UNTUK PENGELOLMN DANA HIBAH RAKYAT PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PENDAPATA:TAS BEBAN ANGGARAN KABUPATEN S DAN BELANJA DAERAH INTANG

1

LAMPIRAN

## GELOLAAN DANA HIBAH UNTUK pE � YAT ATAS BEHAN ANGGARAN ::MBANGUNAN PERKEBUNAN DAERAH KABUP NDAPATAN DAN BELANJA ATEN SINTANG

i

## ENGERTIAN HIBAH p

'bah adalah bantuan pemerintah d al rh k d k 1 aer 1 -dalarn bentuk uang yang .b ikan epa a e ompok tani . . d1 en . yang secara spesifik telah ditetapkan n tukannya. Hibah untuk pe b . peru . . . m angunan perkebunan rakyat diatur dalam pedo � an 101 yaitu transfer dana dari kas daerah ke rekening kelompok tarn sasaran.

## pENGELOLAAN DANA HIBAH a.

## A, Sasaran dan lndikator Keberhasilan

1. Sasaran penyaluran dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat yaitu :
- a. menguatnya modal pelaku usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha agribisnis perkebunan.
- b. meningkatnya prcduksi, produktivitas dan pendapatan pelaku agribisnis perkebunan.
- c. berkembangnya usaha agribisnis dan agroindustri di kawasan pengembangan perkebunan.
- d. meningkatnya kemandirian dan kerjasama kelompok tani perkebunan.
- e. tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya.
- f. tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan dan pelatihan swadaya masyarakat dibidang perkebunan.
- g. tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha muda dan terdidik dibidang perkebunan.
2. Indikator output penyaluran dana Hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat adalah:
- a. tersalurnya dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat kepada kelompok tani sasaran.
- c. terselenggaranya kegiatan pemberdayaan petani.
- b. tersedianya modal pelaku usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha agribisnis perkebunan.
3. Indikator outcome penyaluran dana Hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat, antara lain :
- b. meninakatnva oroduktivitfls irsaha kt&gt;lnmnnk t::ini n::in nil::ii
- a. meningkatnya usaha kelom � ok yang rnarnpu mengelola permodalan sesuai kaidah - kaidah bisnis melalui pemanfaatan dana Hibah.
- c. meningkatnya pemupukan kelompok secara efisien. dan pemanfaatan modal usaha
17. 4 \_ sedangkan indikator impact dari pembangunan perkebunan raky penyaluran dana Hibah untuk ctaerah antara lain : at dalam pembangunan (ekonomi)
- a. berkembangnya lapangan . pendapatan daerah. pekerJaan dan usaha, konstribusi
19. b, berkembangnya produksi . . dalam agribisnis perkebun' produktiv1tas, dan nilai tarnbah berkembangnya usaha a rib:
- c. . pengembangan perkebun �� 1. isms dan agroindustri di kawasan
- d. berkembangnya kemand· · serta kemitraan d man dan kerjasama dalam kelompok engan pemangku kepe tin
- f. berkembangny � sentra-sentra perkebunan.
- e. berkembangnya lembaga k n . gan. 1 b k euangan mikro agribisnis dan em aga e onorni perdesaan lainnya.
- g. berkurangnya jumlah penduduk . ki d. d · k . mis n 1 pe esaan.
- h. m � nmg\_ � tnya jumlah petani yang terdidik, terampil dan berdaya samg dibidang perkebunan.

## B, Kegiatan Dana Hibah Untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat

Kegiatan dilaksanakan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang melaksanakan pencairan dana hibah untuk kelompok tani sasaran dengan cara transfer dana dari Kas Daerah ke rekening kelompok tani sasaran sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pembangunan Perkebunan Rakyat pada kelompok tani sasaran penerima dana hibah.

## C. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yaitu kelompok tani yang telah ada dan menjalankan usaha agribisnis perkebunan dengan prioritas pada kelompok yang memilik.i kendala modal karena terbatasnya akses terhadap sumber pennodalan.

Proses seleksi kelompok tani sasaran dan calon lokasi dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten Sintang. Proses seleksi dilakukan secara terbuka, ditetapkan secara musvt.1,..·-i,·,Jh atas dasar kepentingan pengembangan perkebunan di pedes.,,,n &lt;J .. ,11 usulan dan masyarakat, serta hasil identiflkasi oleh pr 11, , . ,11 pertanian/ pendamping/ petugas teknis lainnya yang telah d·i,,· ;' K ,1 · 'ului Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan K, � b· ,, · .i. r. ,, ,mg.

Petani atau warga masyarakat sasaran yang tergabung dalam kelompok tani sebagai penerima dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat yaitu anggota kelompok tani sasaran yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sintang dengan tembusan antara lain disampaikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang, Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, lnspektur Kabupaten Sintang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sin tang.

- J{elompok yang bersangkutan O O 3 3 2 1 · t,erpengalaman, dapat diperc: SUdah ada/telah eksis dan aktif. usaha/kegiatan melalui ke aya serta mampu mengembangkan k . IJasama k I anggotanya ma sirnal 25 orang e ompok, dengan jumlah J{elomalpok yan f g \_bl
2. � rsangkutan tidak SPdan d mod atau asi 1tas lain untuk ke. � . g men apatkan penguatan 5aat yang bersamaan. giatan yang sruna/ sejenis pada
- 3 J{elompok yang bersangkutan lid k · kredit atau sumber permodaJ I a bermasalah dengan perbankan, kl an wn � a
- Anggota kelompok memiliki 5. d I k . kesuhtan dalam mengakses sumber permo a an. omersi\_al, sehingga sulit untuk menerapkan rekomendas1 teknolog1 an· Juran secara penuh dan memanfaatkan peluang pasar.
- 4 Anggota e ompok merupaka · · masyarakat yang berpote · d n pelaku usaha atau anggota nsi an berrnin t · di k d I mendorong perkemba a menja 1 penggera a am ngan usaha ibi · -mewujudkan peningkatan . . agn isms perkebunan atau produkuv1tas mas ak t I . yar a secara uas.

## E. Tata Cara Seleksi Calon Kelompok Sasaran

1. Seleksi calon kelompok sasaran didasarkan kepada prioritas pengembangan wilayah perkebunan masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dan usulan/proposal dan kelompok pelaku perkebunan. Proses seleksi calon kelompok sasaran dilakukan secara bertahap dan seyogyanya telah dipersiapkan sebelumnya oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.
2. Sebelum dilakukan seleksi calon kelompok terlebih dahulu dilakukan inventarisasi/pendataan (long list) terhadap para petani (masyarakat pedesaan) yang telah ada di daerah tersebut yang meliputi : Nama dan Alamat Kelornpok Tani beserta jumlah anggotanya, lokasi dan luas areal usaha tani yang akan diusahakan.
3. Seleksi calon kelompok sasaran setidaknya dilakukan dalam dua tahap. Seleksi Tahap-1 (short list), dimana aspek penilaian pada tahap ini adalah mengenai kelengkapan persyaratan administrasi kelompok sesuai kriteria yang ditentukan di dalam Pedoman. Seleksi Tahap-11, Tim Teknis Kabupaten melakukan penilaian terhadap usulan/proposal/rencana usaha dari kelompok pelaku usaha. Proposal/rencana usaha setidaknya memuat : diskripsi usaha kelompok saat ini, sumber daya dan sarana yang telah dimiliki kelompok, potensi yang dapat dikembangkan, rencana usaha yang akan dilakukan, kelayakan rencana usaha dan prospek pasarnya, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha kelompok.
4. Setelah dilakukan seleksi tahap dan II, Tim Teknis menyelenggarakan musyawarah d\_an � emap 1rk\_an hasil seleksinya yang dihadiri oleh stakeholder meliputi : lnstansi Terkait, Perguruan Tinggi, Organisasi Petani, Tokoh Masyarakat dan. pelaku usaha Jainnya. Hasil musyawarah dituarigkan dalam Senta Acara Yang memuat Daftar Kelompok Sasaran Calon Penerima Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat.

## F. Mekanisme Penetapan Kelompok Sasaran

Berdasarkan berita acara hasil musyawarah, Tim Teknis Kabupaten mengusulkan calon kelompok sasaran untuk ditetapkan sebagai calon ·----- ·---..l---- Tf;L-1..l------ 1----··----- 11 .. \_ � "'-; c,;\_. l1 \_\_ ;1 --1-1.\_;

kanisme seleksi kelompok dan t h O O 3 3 3 �� 0 rnpok ( RUK) secara ringkas da:a: � ;n penyusunan Rencana Usaha e 1 ihat pada bagan dibawah ini.

## r,1ekanisme Seleksi Kelompok 9,gitl· penyaluran Dana Hibah Sasaran, Penyusunan RUK dan


## o. Pengorganisasian kelompok

Pengembangan organisasi kelompok diarahkan untuk memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kelompok usaha/ kegiatan mempunyai struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi secara jelas dan disepakati bersama anggota.
2. Pengurus dipilih secara demokratis oleh anggota, bertanggung jawab kepada anggota, dan pertanggung jawabannya disampaikan dalam rapat kelompok yang dilakukan secara kelompok.
3. Mekanisme dan tata hubungan kerja antar anggota di dalam kelompok maupun antar kelompok dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) disusun secara partisipatif.
4. Proses pengambalian keputusan dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara atau risalah rapat yang ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh unsur pembina atau instansi terkait.
5. Anggota melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha / kegia tan.
7. Pengembangan kelompok/gapoktan diarahkan menuju terbangunnya lernbaga ekonomi seperti koperasi atau unit usaha berbadan hukum lainnya.
6. Kelompok membangun kerja sama kemitraan dengan pihak terkait.

## Ii. Pengajuan dan Penyaluran Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat

rn11;:pc;::

nPnoai111.;Jn

,..,,...,"

Do.-.•r l,,\_,,.\_

11!.\...-\_

.l:l \_\ -

\

Pos anggaran kegiatan yang menggunakan pola penyaluran\_ Dana Hibah ditampung dalam Pos Belanja Hibah untuk kelompok tam pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang. p ' · --" � T' ... - ...

- Rencana Usaha Kelompok (RIJK) di 1 · disahkan/ditandatangani k isusun oleh kelompok sasaran dan k etua kelompok serta dua anggota kelompo ·
- 2 Kelompok membuka rekening tabun pada Kantor Cabang/ Unit · sank terdekat. gan
3. Ketua kelompok mengusulkan RUK kepada Tim Teknis Kabupaten setelah diteliti oleh Ketua Tim Tek . d di . . 1 h Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan K nb1s an S1setuJU1 o e h p · b a upalen mtang,
4. Benda ara eja at Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) meneliti rencana usaha kelompok d · · . k . . . an mas111g-mas111g kelompok yang a an d1bia � ai mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), selanJu\_tnya mengajuka-, ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian KPA mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan lampiran sebagai berikut :
- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran dan Besar Dan � Hibah untuk Kelompok Tani Sasaran.
- c. Serita Acara Serah Terima Dana Hibah dari KPA PPKD kepada Ketua Kelompok Tani Sasaran.
- b. Naskah Perjanjian Hibah antar-a Pemerintah Kabupaten Sintang dengan kelompok tani sasaran tentang Belanja Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat.
- d. Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Sintang.
- e. Rekapitulasi RUK, dengan mencantumkan :
- 1) Nama kelompok.
- 2) Nama ketua kelompok.
- 3) Nomor rekening atas nama petani/ketua kelompok.
- 4) Nama cabang/unit Bank terdekat.
- 5) Jumlah dana.
5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Sintang melalui Bidang Perbendaharaan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan.

## I. Pemanfaatan dan Pertanggung Jawaban Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat

Dana yang dikelola oleh kelompok disalurkan melalui mekanisme LS digunakan untuk memperkuat modal, maupun untuk usaha prnduktif bidang perkebunan. Sedangkan anggaran Pembinaan dan Pendampingan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang dimanfaatkan untuk penyusunan Petunjuk Teknis, perencanaan seleksi calon kelompok sasaran, sosialisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, administrasi kegiatan serta lainnya.

Pemanfaatan dana kelompok untuk modal usana direncanakan bersama secara transparan oleh kelompok dan difasilitasi oleh staf teknis. Pemanfaatan dana kelompok untuk pembelian sarana dan prasarana produksi dilaksanakan oleh kelompok, secara langsung tanpa lelang tender. Pembelian tersebut dilakukan secara transparan dengan jenis dan jumlah sarana produksi yang diputuskan berdasarkan musyawarah anggota kelompok.

J.

## pelllupukan Modal Kelompok.

Hibah ini diberikan d I t oana b k a am rangka pemberdayaan masyaraka k mengem ang an usah k untu a per ebunan dan atau upaya-upaya pemecahan masalah perkebunan. D"m: teraebut tidak digulirkan dan id k d1kembahkan ke kas da ah · . k · g ti a er , rekemng dinas maupun re en1n individu aparat,. namun dikelola oleh kelompok tani dalarn format yang dibangun sen?m oleh kelompok tani sasaran. oana yang disalurkan kepada kelornpok merupakan dana hibah yang perlu d1kembangkan untuk usaha produktif kelornpok sehingga usaha kelompok yang bersangkutan mandiri. Dengan dernikian anggota kelompok yang menenrna Dana Hibah tidak rnernperolehnya secara cuma-cuma, namun rnereka harus mernupuk/rnengernbangkan usaha sesuai dengan kondisi masing-masing kelompok. . oalam rangka mengatasi permasalahan perrnodalan dan penyed1aan modal jangka panjang perlu dirangsang tumbuhnya lembaga keuangan mikro agribisnis dipedesaan. Fasilitasi pertumbuhan lembaga keuangan mikro agribisnis tersebut berasal dari dana pernbinaan operasional yang pelaksanaanya dapat melibatkan lernbaga lain yang berpengalaman dalam pengembangan lembaga keuangan mikro di pedesaan.


'

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NO MOR

TANGGAL:

TENTANG:

O 0334

TAHUN 2013

2013

PENETAPAN KELOMPOK TANI SASARAN PENERIMA DANA HIBAH PEMBANGUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

## NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA DANA HIBAH PEMBANGUNAN NAMA· PERKEBUNAN RAKYAT DI KECAMATAN . KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

|-----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2 l..---- | 3 | 4 | 5 |
| J- 1. | | | |
| L..-- 2. | | | |

c.--

## BUPATI SINTANG,

...rofl

yoRMAT NASKAH

PERJANJYA ..

II·

co"'

v

&amp;IU"I HIBAH DAERAH :

## PERJANJIAN HIBAH ANT ARA

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DEN GAN

KELOMPOK TANI

···················

O G3'.J5

TENT ANG

## BELANJA HIBAH PEMBANGUNAN PERKEBUNAN RAKYAT

NOMOR ...

pada Hari ini ·· tanggal Bulan Tahun , kami yang l)ertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

.

Jabatan

Bupati Sintang

Alamat

Jalan Pangeran Muda No. 230 Sintang

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- 2.

- Nama

Jabatan

Alamat Lengkap

Ketua Kelompok Tani

Bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani

,

selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

Perjanjian Hibah ini dibuat berdasarkan :

- I. Undang-Undang Nomor ;

2. Dst ... ;

## MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN Pasal 1

- Ill Maksud Perjanjian Hibah ini adalah sebagai salah satu dasar pemberian dan pelaksanaan belanja hibah untuk kegiatan Pembangunan Perkebunan Rakyat Tahun Anggaran 2013.

- 12) Tujuan Perjanjian Hibah ini untuk tercapainya tertib administrasi pengelolaan belanja hibah untuk kegiatan Pembangunan Perkebunan Rakyat di wilayah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2013 .

## RUANG LINGKUP PEMBERIAN HIBAH Pasal 2

- 11) PIHAK PERTAMA memberikan hi\_bah atas beban Anggaran Pendapatan """ RPbni&lt;&gt; n&lt;&gt;Pr&lt;&gt;h l(,.hnn&lt;&gt;tPn � ,nt'lnO 1':,h11n Anoo'lr:&gt;n ?n1 � h · Pn1n �

ibah sebagaimana dimaksud pada a a

O O 3 3 6

(2)

1-1,fiJ\I&lt;

KEDUA

untuk

kebutuhan

�

c

(l) Pasal ini akan digunakan

�

erkebunan Rakyat dengan rincian kebu

���

Ja

Kegiatan

Pembangunan

8 \_

)3elanJa · · · · · · · · ·

:

Rp.

an sebagai berikut :

ost ······

·················

b.

## pENYERAHAN DAN PERTAN P GGUNGJAWABAN DANA HIBAH asa] 3

- pJJJAK PERTAMA berkewajiban men . . (I) d·rnaksud pada Pasal 2 Perjanj] y � rahkan belanJa hibah sebagaimana I jian mi kepada PIHAK KEDUA . sedur dan mekanisme pe · se suai dp:o ite tapkan dalam pengelolaannkca1ran dana berdasarkan ketentuan yang euangan daerah.

- P JJJAK PERTAMA hanya bertan · (2) . . ggung jawab sebatas pada penyerahan dana hibah sebaga1mana dimaksud pada n 1 2 (l) p · ·· · · i-asa ayat erjanjian mi, kepada PIHAK KEDUA, sedangkan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas � en � aan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian mi.

- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan Japoran pertanggungiawaban penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini, kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 31 Desember 2013 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana Hibah yang diterimanya kepada Pemerintah Kabupaten Sintang.

## PENUTUP

## Pasal 4

- (1) Perjanjian Hibah daerah ini berlaku sejak proses penyerahan oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA masih berjalan.

- (2) Perjanjian hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas dengan bermaterai cukup d .. tlam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK KEDUA, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,

·····················

PIHAK PERT AMA,

····················· ...

O 0337

roll FORMAT SURAT j. �� =c;GUNAAN HIBAH UANG :

PERNYATAAN

TANGGUNGJAW AB

## SURAT PERNYATMN TANGGUNGJAWAB PENGGUNMN DANA HIBAH

Nomor:

.

Yang bertanda tangan dibawah ini selaku Ketua Kelompok Tani , beralamat di , menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah yang telah diterima sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan membuktikan penggunaan dana hibah tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar.

Tempat, tanggal Penerima Hi bah

.

.

Materai Rp. 6.000,-

·····································

,.

## \_.,AT I,AP()RAN PENGGUNAAN D fOau-ANA IIIBAH '

pe.;NDAHULUAN J. serisikan penjelasari tentang dasar h ( at-hal Jain yang menggambarkan er ukum pelaksanaan kegiatan dan h p encanaan kegiatan).

## pERENCANM � KEGIATAN

- 2- (Berisikan penjelasan tentang perencana . tujuafl, kelompok sasaran serta pen'ela:n awal kegiatan, maksud dan erencanaan kegiatan sesuai dengan J an lam ya\_ng menggambarkan P proposal pengaJuan kegiatan)

(Berisikan penjelasan secara lengkap tent I k . il di · d l ang pea sanaan kegiatan dan hasi y � g icapai a am kegiatan serta hambatan-hamb t an a an Y g

## 3 . pELAKSANM � KEGIATAN dihadap1 dan pemecahannya.)

4 . LAPORAN PENGGUNAAN DANA (Berisikan laporan realisasi. penggunaan dana baik yang didapat secara swadaya maupun yang diperolen dari hibah Pemerintah Kabupaten Sin tang)

## 5. PENUTUP

(Berisikan kesimpulan dan saran)

## 6. LAMPIRAN-LAMPIRAN

(Berisikan lampiran-Iampiran yang dianggap perlu seperti bukti-bukti pengeluaran dana, fotocopy surat keputusan pembentukan kelompok, fotocopy berita acara serah terima dana, fotocopy naskah perjanjian hibah, fotocopy dokumentasi kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap perlu),


PERATURAN BUp

NOMOR

:

ll,o AT[ SINTANG

O 0339

TANGGAL:

� TAHUN 2013

HAl--1- PEDOMA:

TENTANG:

2013

UNTUK PENGELOLAAN DANA HIBAH RAKYAT PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PENDAPATA:TAS BEBAN ANGGARAN KABUPATEN S!NfA � NG BELANJA DAERAH

III

LAMPIRAN

## PEMBINAAN D AN PENGENDALIAN

J.

## ptr.fBINAAN

pembinaan kelompok dilakukan secara berkel . rnamPu mengembangkan usahanya secara anJ\_u\_tan sehingga kelompok dukungan dana pembinaan Janjutan mandm. Untuk itu diperlukan umum Kabupaten Sintang. yang bersumber dari Dana Alokasi

## A, struktur Organisasi

Agar pelaksanaan kegiatan 101 mem hi kaidah · · I k enu 1 = pengelolaan sesuai pnns1p pe a sanaan pemerintah b ik pemerintah yang b ih ( 1 yang ai (good governance) dan . erst . � ean government), maka pelaksanaan keg1atan hru:us mernerruhi pnnsip-prinsip :

1. mentaati ketentuan peraturan dan peru d . . n angan;
2. membebaskan din dari praktek Koru · K I · d N · (KKN); psi, o usi an epotisrne
3. menjunjung tinggi keterbukaan informasi transparansi dan demokratisasi;
4. memenuhi asas akuntabilitas· '

Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

## B. Penanggung Jawab Program

Bidang Perkebunan Rakyat Dinas Kehutanan dan Perkebunan memfasilitasi koordinasi persiapan, pemantauan dan evaluasi kegiatankegiatan, dengan melaksanakan tugas antara lain ·

2. menggalang kemitraan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan advokasi, perriantauan/pengendalian dan evaluasi;
1. menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
3. menyusun Japoran pelaksanaan pernberdayaan masyarakat sebagai ujung tombak dari pelaksanaan program dan anggaran;

## C. Tim Teknis

Tim Teknis Kabupaten adalah tim teknis y � g ditunjuk dan. diletapkan oleh Bupati. Tim Teknis beranggotakan dinas teknis terkait, l\_embaga penyuluhan Kabupaten, perguruan tu:igg1, orgarusasi petam/petani ahli/ asosiasi petani dan lainnya sesua, kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

'l'i10::is Tim TPknis K::ih11n::itPn ::in:al::ih

JV.

/·

JakUkan sosialisasi dan set

k

.

.

- rrie bi e sr cal k 2· eiakUkan pem inaan, pemant on elompok sas

o 03 � 0

- 4 rri auan dan , · Pengendalian ·
3. rri ernbuat laporan hasil Pemant auan dan pengendalian � an,

## c!Jl/.AN OPERASIONAL t:?fi

·

f . al di operas1on 1tuangkan kedaJ · uin am Juk · . � eg 1 a J{abupaten mengacu kepada Ped nis Yang d1susun oleh Tim fe1' 11 ; � unan Rakyat. Juknis disusun un':u �� Hibah untuk Pembangunan per1' d n belum diatur dalam pedoman . . engatur hal-hal yang belum I s a . Id mi. Untuk ·t J k · . je a f1eks1be engan memperhatikan . . 1 u u rus agar disu sun secara · aspirar,, dan kondisi wilayah.

f

## si,U,JSASI sO

. d1lakukan daJam rangka

Kabupaten sampai . tmgkat Desa/kelompok. Sosialisasi ditingkat desa/kelompok \_bertuJuan . untuk membangun komitmen, transparansi pelaksanaan kegiatan, memngkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam pembangunan p � rkebunan serta menjelaskan hak, kewajiban, sanksi dan penghargaan bagi kelompok sasaran yang akan mengelola dana hibah.

·a1isasi S0 51. transparansi d penyamaan persepsi, membangun 1unen, an akuntabiiitas I � orn nan perkebunan Kegiatan . . pe aksanaan program eernbangu · · · sosiahsasi ini juga sekaligus untuk r: rnpung asprrasi masyarakat l 1 · (llena . h · me a u1 konsultasi publik (public consu/tatwn), s � mgga pemanfaatan dana Hibah dapat lebih terarah dan berrnanfaat bagi � a � yar � at perkebunan. k anaan sosialisasi dilakukan . . pela s . . secara berjenjang mulai ditingkat

## pENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengguna Anggaran.

Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Wilayah maupun lembaga/instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehing'ga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok tokoh masyarakat, organisasi petani, aparat instansi di daerah, perangkat pernerintahan mulai dari desa sampai kecarnatan, anggota lembaga legislatif dan lernbaga. lainnya).

Ada 6 tahapan kritis yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten.
- c. Tahap Penyaluran Dana Hibah ke rekening kelompok sasaran yang dilakukan oleh DPPKA Kabupaten.
- b. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kab � paten. ·
- d. Tahap Pencairan Dana Hi bah yang dilakukan oleh kelornpok.
- f. Tahap pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok.
- e. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan Dana Hibah yang dilakukan oleh kelompok. .

Pacta tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dilakukan oleh perangkat desa dan anggota kelompok. Laporan d · pangan terhadap pengelolaan dana dapat . penga uan peny1m d d · d1sampa·k k d T T knis Kabupaten. Penga uan an masyarakat Se \_1 an epa a rm e . ak an terkait. gera d1tanggapi secara langsung oleh pih y g


PERATURAN BU

NOMOR

.

PAT[ SINTANG

TANGGAL;

TAHUN 2013

TENTANG:

PEDO MAN

'

20:3

f&gt;F'NG UNTUK PEM ELOLAAN DANA HIBAH RAKYAT AT BANGUNAN PERKEBUNAN PENDAPATAN AS BEBAN ANGGARAN KABUPATEN SIN � A � NG BELANJA DAERAH

II

LAMPIRAN

## pEMBERDAYAAN DAN PENGEM

## BANGAN USAHA PERKEBUNAN

## pEMBERDAYAAAN MASYARAKATPERK f. !:.EBUNAN

## AKonsepsi

Secara konseptual pemberdayaan dapat dipersempit menJ'act· masyarakat perkebunan cakupannya . 1 pemberdayaan k I k di ik sebagai upaya meningkatk k e ompo yang iarti an dan rnengernbangkan an ahemampuan kelompok dalam menjalankan b k I · tan K I us a/kegiatannya secara mandiri dan k e � e aniu · e ompok yang dimaksud yaitu kelompok usaha atau e om � ma � :akat di bidang perkebunan yang dikelola oleh petani atau e ompo . an pelaku agribisnis Iain. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat agribisnis perkebu , nan maupun pe.mberdayaan masyarakat dengan pendekat.an kelompok usaha produktif perkebunan. Pemberdayaan dilakukan melalui fasilitasi dan penciptaan iklim kondisi yang memung � nkan. masyarakat berkembang, memperkuat potensi dan daya yang dirniliki masyarakat serta memberikan perlindungan seperlunya. Pemberdayaan merupakan proses pembelajaran yang perlu dilakukan secara terus-menerus guna meningkatkan partisipasi dam kemampuan pelaku agribisnis perkebunan. Kemandirian kelompok dapat terwujud apabila kelompok mampu mengembangkan usaha/kegiatan dibidang perkebunan secara mandiri yang mencakup aspek kelembagaan, manajemen dan usaha perkebunannya. Dengan demikian, fokus pemberdayaan kelompok diarahkan dalam rangka pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha-usaha produktif di bidang perkebunan. Proses pemberdayaan kelompok dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran kelompok dalam mengembangkan usaha secara partisipatif. Kegiatan pemberdayaan dapat pula diartikan sebagai upaya mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap berbagai fasilitas dan kemudahan yang harus disediakan pernerintah, serta rneningkatkan kemandirian kelompok. Mengingat proses pernberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan yernberdaya � perlu dirancang secara sistematis dengan tahapan kegiatan yang jelas dan dilakukan terus menerus dalam kurun waktu yang cukup berdasarkan kemampuan dan potensi usaha agribisnis masyarakat.

## B. Ruang Lingkup Pemberdayaan Kelompok

Dana Hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat merupakan salah b k f ilitasi dalam kerangka dasar pemberdayaan kelompok. satu entu asi 1 k it Prinsip dasar pemberdayaan kelompo yai u :

hib h tuk pembangunan perkebunan rakyat merupakan ���� -� ; � ... l,... � O ..J,...l,...\_.. \_...a\_rl,1ln1"n 11c,;sh,;s lr,:;alnmnn\.r � PrlAnD\.c � n 1.

- 2 Dana hibah untuk b · . k pern angu jib d1guna an untuk usaha d . nan perkebunan rakyat wa pro uktit:
4. untuk kegiatan usaha a rib' nan perkebunan rakyat diperguna an menumbuhkan da g isms perkebunan yang diarahkan untuk jaringan usaha d n memperbesar skala usaha, efisiensi dan optimal; ' an mema.nfaatkan sumberdaya lokal secara
3. Besarnya penyaluran dana hi · . pengembangan usaha k 1 ibah d1sesuaikan dengan kebutuhan Dana hibah untuk pem: �� gp;k, yang dituangkan dalam proposakl;
- s. Pengembangan kelemba ct· h ukum k . d gaan iarahkan pada kelembagaan berbadan , operas: engan man · . . . ajernen profesional dan rnarid iri ;
- 7 Dalam rangka pengemb k p ' -h · . angan elembagaan manaJemen dan usa a kelompok d f T · ' · I asi itasi dengan kegiatan pembinaan, pelatihan, sekolah la � ang'. pei:idampingan serta kemitraan dengan swasta; dan
- 6 Pengembangan · . k k manaJemen usaha kelompok diarahkan pada pemng atan emampu I ah d an pengurus kelompok dalam mengelo a us \_ a an menumbuhkan partisipasi aktif para anggotanya sehmgga tercapai kemandirian kelom ok:
8. Unt.uk opt.Imahs � s1 kinerja kelompok dan pengendalian dilakukan kegiatan momtonng, evaluasi dan pelaporan.

## 11. PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS

## A. Penguatan Kelembagaan Usaha

Kelembagaan usaha dikembangkan semng dengan semakin meningkatnya skala usaha kelompok dan permintaan hasil produknya. Pengembangan kelembagaan usaha kelornpok bersifat bertahap, dinamis dan berkelanjutan. Bila kelompok sudah mapan serta skala usaha semakin besar, maka kelembagaan usaha dapat ditingkatkan menjadi gabungan kelompok, koperasi maupun bentuk usaha berbadan hukum lainnya. Penguatan kelembagaan usaha dilakukan melalui pengembangan aktifitas organisasi kelompok, pengembangan kemampuan memupuk modal, pengembangan kemampuan kelompok melalui bentuk dan memanfaatkan peluang usaha yang menguntungkan serta pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak lain.

## B. Pengembangan Manajemen

Manajemen usaha kelompok dikelola dalam rentang kendali dibawah satu manajemen usaha yang profesional. Guna meningkatkan partisipasi anggota kelompok serta tercapainya kesejajaran dan keterbukaan antara angota dengan pengurus, maka mulai tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi para anggota kelompok dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penanggulangan resiko usaha. Partisipasi dan peran aktif anggota dapat ditingkatkan melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SOM) petani seperti pelatihan, magang dan lainnya.

## C. Pengembangan Jenis Usaha Produktif

Jenis-jenis usaha produktif yang dikembangkan oleh kelompok searah dengan pengembangan kawasan yang telah ditet.apkari. Berbagai jenis usaha yang dapat dikemba � gkan difokuskari kepada usaha perkebunan c I \,-,,n ,,c:.Qhc. 10i � 0i nPnonlClh'=\n l � h,;\n � t!;:11 1 mpk..-..-· . nn-rnrm mPnr,;i .-.,,Q'::\Q\ nr � - penentuan jenis Usaha dengan pendekatan Par � :oduktif kelompok n n 1 ,; 3 oleh kelompok itu 8 1Pat?ry Rural A sa\_saran agar dapat di1teldl � pemberdayaan dan pe enctin dan ct· PPraisaI (PRA) yang dilakukan Tahapan pengemban nyu\uhan pertania 18d 1 nergikan dengan kegiatan gari Jen. n i kabup t dengan pri.ori.tas k b is usaha . a en. sumber daya alarn e utuhan pengemb produktif kelompok disesuaikan infrastruktur kel · sumberdaya manutngan dengan kriteria : potens1 Secara Jebih' ri 8:Y �� � konomi dan ia, permodalan, aksesibilitas dan inci Jems-Jenis potens1 pasar kebutuhan peng b usaha prod k · · . . em angan usah . u t1f kelompok dan proritas kond1s1 setempat dengan men . � d1sesuikan dengan potensi dan dan diatur lebih lanjut ke dala gaJu1&lt;an\_ kepada kriteria-kriteria terse but m petunJuk T

irn Teknis Kabupaten.

## IJ.I· pEMANFAATAN DANA HIBAH

Dalam melaksanakan kegiat melalui Dana Hibah untuk p a � pemberdayaan masyarakat perkebunan masyarakat dan beberapa keci angunan Perkebunan Rakyat dan anggota . eg1atan lainn Besarnya alokasi dana untuk k . ya mengacu kepada pendoman. kemampuan anggaran yang t degiatan dirnaksud di sesuaikan dengan . erse 1a Dana Hibah unruk Pemban ·

disalurkan langsung ke rek gunan Perkebunan Rakyat dan masyarakat enmg kelompok sa l h di k Penentuan besar keciln d saran yang tea uetap an. didasarkan oleh 1 ya ana yang dialokasikan kepada kelompok usu an (proposal) y ct· · k k Pemanfaatan dana dik 1 1 ang IaJU an oleh kelompo . e o a oleh kelompok yang bersangkutan dan penentuan pengunaannya did k · seluruh anggota kelompok ya � ads � . an k pada hasil . keputusan bersama k g taju an dengan Benta Acara Haail Rapat kelompo .

Arahan pengunaan Dana Hibah untuk Pembangunan p k b R ky t · · ak Th er e unan a a 101 r\_nerup an PI 1 an yang dapat disesuaikan dengan prioritas masingmasmg kelo � pok s � saran antara lain digunakan untuk pengadaan bibit karet okulas � mata tidur, sarana produksi seperti polybag, pupuk, herbisida, alat pertaman kecil dan bantuan angkutan barang serta bantuan operasional kelompok tani.

Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat yang disalurkan ke rekening kelompok agar dimanfaatkan untuk usaha produktif, permodalan yang sudah diterima kelompok agar terns dipupu