Unknown PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATL TEMANGGUNG NOMOR 58 TAHUN 2Q~6 TENT ANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 (berlaku 12 Juli 2003)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TEMANGGUNG
PRO VIN SI JA WA TENG AH
PERATURAN BUPATL TEMANGGUNG NOMOR 58 TAHUN 2Q~6
TENT ANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,
- a. bahwa dalamrangka pemenuhan sebagian dari hakhak masyarakat, seperti kebutuhan pangan bagi rumah tangga Sasaran, Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2016 melanjutkan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagai respon atas aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi be ban pengeluaran dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan Rumah Tangga Sasaran;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diperlukan adanya koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait, baik ditingkat pusat maupun daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dengan mengedepankan peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disahkan oleh Kementrian sosial RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah desa/kelurahan. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin.

Distribusi: 26. Satuan kerja Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG. 27. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes /Muskel tahun 2016 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.

Penandatangan: 28. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat. oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin 29. Surat Perintah Penyerahan Barang /Delivery Order adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.

Distribusi: 30. Titik Bagi adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa.

Distribusi: 31. Titik Distribusi adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.

Penandatangan: 32. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/ atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan 8. dan/ atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

Penandatangan: 33. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah wadah lintas sektor dan lin tas pemangku kepen tingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK diketuai oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota) dan sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di Provinsi atau Kabupaten/Kota. 34. Warung Desa adalah lembaga ekonomi di Desa/kelurahan,baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan/ atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NO MOR TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016

## BAB I PENDAHULUAN

## I. Latar Belakang

Indonesia masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan 'proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh kare,nanya dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan .partisipasi masyarakat.

Pembangunan sektor unggulan tengah dilaksanakan oleh Pemerintah, dengan prioritasnya Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Tenaga Listrik, Kemaritiman dan Kelautan, serta Pariwisata dan Industri. Sedangkan prioritas yang terkait dengan Pembangunan Manusia dan Masyarakat adalah: pembangunan sektor Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, dan Mental/Karakter.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20152019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dalam mendukung pelaksanaan Nawacita ke-3, ke-5 dan ke- 7, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan subagenda kedaulatan pangan.

Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Tahun 2016 merupakan tahun ke-2 dalam pelaksanaan RPJMN 20152019. Oleh karena itu, rancangan program, kegiatan dan penganggaran tahun 2016 diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan tahun 2015. Tujuan dan target Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditempatkan Pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi.

Pemerintah Kabupaten Temanggung bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Social Protection), dimana Kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah termasuk di dalamnya. Karena secara filosofis dan yuridis, Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan, adalah penduduk dengan tingkat pendapatan terendah, atau sebanyak 51.816 RTS yang mendapatkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah juga merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait pangan, yaitu: Universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, Millennium Development Goals (MDGs), dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat rniskin.

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran -Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. Berbagai aspek strategis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, tahapan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016). Pedoman ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara nasional.

## II. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Raskin adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Taliun 2012 tentang Pangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2016 ten tang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;
14. Keputusan Bersama Menteri , Dalam Negeri dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07 /2003 tentang Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin;

## III. Pengertian

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Program Beras un tuk Rumah Tangga Miskin adalah Program Perlindungan Sosial yang bertujuan mengurang beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras
5. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat Perum Bulog adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras
6. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin yang selanjutnya disebut BAST adalah Berita Acara berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Beras dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditanda tangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
7. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut RTS-PM adalah adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
8. Daftar Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut DPM-1 adalah Daftar Penerima Raskin di Desa/Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2016 melalui mekanisme Mudes/Muskel.
9. Daftar Penerima Manfaat 2 atauyang selanjutnya disebut DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Subsidi Beras bagi masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan.
10. Formulir Rekapitulasi Pengganti adalah Formulir Pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui musyawarah desa/kelurahan.
11. Harga Tebus Beras yang selanjutnya disebut HTR adalah Harga Tebus Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Titik Distribusi (TD).
12. Kelompok Kerja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
13. Kelompok Masyarakat adalah lembaga masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat di desa/ kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
14. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
15. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan lnpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
16. Musyawarah Desa /Musyawarah Kelurahan adalah forum pertemuan musyawarah di desa/ kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/ kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
17. Musyawarah Kecamatan adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat,kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
18. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provmsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
19. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTSPM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
21. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTSPM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepa t dan di tuangkan dalam D PM -1.
22. Petunjuk Pelaksanaan adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
23. Petunjuk Teknis adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/ kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin.
24. Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang selanjutnya disebut PPLS 2011 adalah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
25. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2016 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan tahun . 2016 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti 2016 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan disahkan oleh Kementrian sosial RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah desa/kelurahan/ pernerintah setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan pemerintah daerah kabupaten/kota.
26. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
27. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2016 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
28. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin
29. Surat Perintah Penyerahan Barang /Delivery Order adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
30. Titik Bagi adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa.
31. Titik Distribusi adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.
32. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/ a tau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan
33. dan/ atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
33. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK diketuai oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota) dan sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
34. Warung Desa adalah lembaga ekonomi di Desa/kelurahan,baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/ kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

## BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

## A. Tujuan

I -Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

## B. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran 51.816 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/ RTS/bulan.

## C. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan akses pangan baik secara fsik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
3. Se bagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian infasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

## BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar K/L terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan.

1. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.
2. Untuk mengefektifkan pelaksanan Program Raskin Tahun 2016 dibentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten. Penanggung Jawab pelaksanaan Program Raskin Tingkat Kabupaten adalah Bupati dan di Kecamatan adalah Camat serta di desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

## 1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## 2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

## 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:,.

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- e. Sosialisasi Program Raskin di wilayah Kabupaten/Kota.
- f. Perencanaan penyaluran Raskin.
- g. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat.
1. Penanganan pengaduan.
- J. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

## 4) Struktur Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Temanggung

- Tim dan
- Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Temanggung terdiri dari Pengarah dan Tim Teknis (penanggungjawab, ketua, sekretaris), beberapa bidang antara lain: perencanaan, pelaksanaan penyaluran, monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## 5) Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Temanggung beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten Temanggung antara lain: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/ Dinas / Lembaga yang berwewenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas/Instansi Sosial, serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Kabupaten/ Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwewenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

## A. Tim Pengarah :

- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua
- b. Kepala bagian Perekonomian sebagai Sekretaris
- c. Kepala Dinas Sosial sebagai Anggota
- d. Kepala Sub Divre V Perum Bulog Kedu sebagai Anggota

## B. Tim Teknis :

- a. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra sebagai Ketua
- b. Kasubag Ekonomi Daerah sebagai Sekretaris

Bidang Perencanaan terdiri dari unsur :

- a. Kepala Bappeda
- b. Kepala BPS
- c. Kepala Bapermasdes
- d. Kepala Bidang Asistensi Sosial Dinas Sosial
- e. Staf Subag Ekonomi Daerah

## Bidang Distribusi terdiri dari :

- a. Kepala Gudang Bulog 503 Temanggung
- b. Kasi Administrasi dan Keuangan Sub Divre Perum Bulog V Kedu
- c. Kasubag BUMD pada Bagian Perekonomian
- d. Kasubid Pengembangan jaringan Penagggulangan Kemiskinan Bapermades
- e. Staf Subag BUMD

## Bidang Monitoring dan evaluasi terdiri dari :

- a. Kepala Kantor Ketahanan Pangan
- b. Batiwanwil Kodim 0706 Temanggung
- c. Kaur Bin Ops Satintelkam Polres Temanggung
- d. Kasubag Produksi Daerah pada Bagian Perekonomian
- e. Staf Subag Produksi Daerah
- f. Staf Bagian Pembangunan Setda

## 2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut:

## 1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## 2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Raskin di kecamatan dan desa/kelurahan.

## 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
- b. Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
- c. Pendistribusian Raskin.
- d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/ kelurahan / pemerin tahan setingkat.
- f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat.
- g. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.
- 4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan anggota, yang ditetapkan dengan keputusan Camat. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsurunsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain :
- a. Camat sebagai penanggung jawab;
10. b.Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
- c. Kasi Kesmas sebagai Sekretaris;
12. d.d.Koordinator Statistik Kecamatan (KSK); dan,
- e. Pihak terkait yang dipandang perlu.

## 3. Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin ' di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut:

## 1) Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan -bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/ Pemerintahan setingkat.

## 2) Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menenma uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi

## 3) Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD bilamana Raskin tidak sesuai ketentuan, maka petugas yang memeriksa dan menerima Raskin berhak menolak Raskin.
- b. Penolakan Raskin oleh Pelaksana distribusi Raskin Desa/Kelurahan dilakukan dengan mekanisme melaporkan kondisi beras yang sebenarnya sebelum dibagikan kepada RTS-PM kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan untuk diteruskan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan selanjutnya Tim Koordinasi Raskin Kabupaten berembug dengan pihak BULOG untuk segera diganti.
- c. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- d. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG tanpa melalui Satgas Raskin Kecamatan.
- e. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- f. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

## BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin tahun 2016 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016. Proses perencanaan dan penganggarannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

## I. PERENCANAAN

Kegiatan perencanaan yang diatur di dalam Pedum mi meliputi Penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

..

## A. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- 1) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2016, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/ musyawarah kelurahan (mudes/muskel) tahun 2015 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 51.816 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/ kelurahan/pemerintah setingkat pada tahun 2015.
- 2) Pagu Raskin Kabupaten Temanggung sebesar 51.816 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- 3) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTSPM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/ Muskel dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kab / Kota melalui Tikor Raskin Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati/Walikota.
- 4) RTS-PM Raskin 2016 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan.

## B. Penetapan Titik Distribusi (TD)

- TD ditetapkan di desa/kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Kemerintah Kabupaten Temanggung dengan Perum BULOG setempat.

## C. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah Desa/kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

'

Program Raskin merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut:

- a. Anggaran subsidi Raskin 2016 disediakan dalam APBN Tahun 2016, DIPA Kementerian Keuangan. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD.
- b. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Eclaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tanggal 27 Mei, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatari dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, yang diatur di dalam Juknis di masingmasing daerah.

## BABV MEKANISME PELAKSANAAN

1. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Raskin

Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin (Ped um Raskin), Pedoman Khusus Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).

Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin)

- a. Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).
- b. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifk kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geograf, iklim dan lain-lain.
- c. Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- d. Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Raskin Provinsi.

,,

## 2. Penetapan Pagu Raskin

- a. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota
- 1) Pagu Raskin Kabupaten Temanggung merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2016 sebanyak 51.816 RTS-PM dengan Pagu Alokasi Raskin sebanyak 9.326.880 kg, sesuai surat Gubernur Jawa Tengah Nomor ; 511/000655 tanggal 15 Januari 2016 perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2016.
- 2) Pagu Raskin untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Raskin kabupaten/kota yang disampaikan oleh Menko PMK pada waktu penetapan pagu provmsi.
- 3) Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2016 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

## b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- 1) Pagu Raskin Kecamatan dan desa/kelurahan tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada , tahun 2016 di setiap kecamatan dan desa/kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan desa/kelurahan pada tahun 2016 berdasarkan DPM 2016 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2015 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan.
- 2) Pagu Raskin untuk setiap kecamatan dan desa/ kelurahan/ ditetapkan oleh Bupati.
- 3) Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/ kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan.

## 3. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

- Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbaharui DPM, yaitu:
- a. Mudes/Muskel melakukan perubahan DPM Raskin 2016 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
- b. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
- c. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.

'

"I

- d. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
- e. Mudes/Muskel dilaksanakan minimal satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2016 diterima oleh pemerintah desa/kelurahan.
- f. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
- g. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes /Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2016. BA Mudes/Muskel dan FRP 2016 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kab/Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan. '.
- h. Setelah pelaksanaan