PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor B Tahun 2016 tentang KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI' SERTA TATA KERJA DINAS PERII{ANAN I(ABUPATEN SITUBONDO DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI SITUBONDO, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor B Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur Kedudukan, susunan organisasi, uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati'
Mengingat : 1. Und"ang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indorresia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Ind.onesia Tahun 1950 Nomor 4Ll sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 'lahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor Lg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 21' 3O);
3. Und"ang-undang Nomor 1 '['ahun 2OO4 tentang Perbe ndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
2. undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
4. Undang-Undang Nomsr 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (I-,embaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2L);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 6. Indonesia Nom or 5494);
3. Unclang-Undang Nomor L2 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s2s4); 5.
7. Undang-Undang Nomor 23 'lahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik In,Conesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 'lahun 1972 tentang Perubahan Narna clan Pemindahan Tempat Kedudukan pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
6. g . Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam '.Iabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nornor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 'lahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aLea);
7. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57 8);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah d.engan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2oa9 (Lembaran Negara Republik Indonc-:sia 'lahun 2OO9 Nomor r6a\;
12. peraturan pemerintah Nomor 79 'lahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tr:.hun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a59fl;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Mcnteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2OL6 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten I Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 'lahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERII(ANAN KABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. 2, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Situbondo.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Nr:gara Republik Indonesia Tahun 1 945.
7. 7 . Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Sekretaris l)aerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
- g. Dinas Perikanan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo.
10. Kepala Dinas aclalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo.
4. 1 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan latau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perikanan.
12. Nelayan kecil adalah nelayan masyarakat tradisional Ind.onesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat tzin usaha ,Can bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan ,Ci seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah l?epublik Indonesia.
13. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, danf atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
7. 1 4. Tempat Pelelangan Ikan, selanjutnya disingkat TPI yaitu pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhanlpangka-lan pendaratarl ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan tkanlhasil laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/ melelang ikan darat) .
15. Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, selanjutnya disingkat IPTEK yaitu suatu sumber inlbrmasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi.
KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
- Dinas Perikanan merupakan unsLlr pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. (1)
- Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2)
- Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (3)
- Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan Perikanan. (4)
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Perikanan, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- d. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang perikanan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perikanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Penyusr.rnan Program.
- c. Bidang Pemberdayaan Nelayan, membawahi :
1. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan.
2. Kepala Seksi Kemitraan Nelayan, Penerapan IPTtrK dan Lingkungan; dan
3. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengelolaan TPI.
- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
1. Kepala Seksi Produksi Perikanan Budidaya ;
2. Kepala Seksi Kemitraan Usaha Budidaya dan Penerapan IPTEK ; dan
3. Kepala Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- e. Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan, membawahi :
1. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
2. Kepala Seksi Pengawasan Usaha dan Hasil Perikanan; dan
3. Kepala Seksi Pengendalian Sumberdaya Perairan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok .labatan Fungsional.
21. (21 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Suhr Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berad,a di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## BAB III

## URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu KEPALA DINAS

## Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud clalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Perikanan.

## Bagian Kedua

## SEKRETARIAT

## Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempun)rai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat rnenyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan pengelolaan uru.san surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, kerumahtanggaan dinas, ketertiban dan keamanan, serta penyelenggaraan rapat dan perjalanan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. pengkoordinasian penyusLl'nan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- cl. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;

- e. pelaksanaan perencanaan pengelolaan barang dan perlengkapan Dinas;
- f. pelaksanaan dan penyusunan pedoman pembinaan dan penatausahaan }:epe gawaian ;
- g. pelaksanaan dan penyusunan pedoman pembinaan dan penatausahaan keuangan ;
- h. pelaksanaan pembinaan dan perumusan ketatalaksanaan;
- i. pelaksanaan pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan program anggaran;
- j. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan kemasyarakatan;
- k. pelaksanaan advokasi di bidang hukum Perikanan;
- l. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- m. pelaksanaan pengelolaan anggaran berkaitan dengan tugastugas ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan anggaran dan keuangan;
- n. pelaksanaan pengevaluasia-n kegiatan sekretariat dalam rangka penyusunan program kegiatan lanjutan;
- o. pelaksanaan pembinaan organisasi umum dan ketatalaksanaan;
- p. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi secara berkala, penyelenggaraan kegiatan di UPTD; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Paragraf 1

## Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum. dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan dan rumah tangga Dinas, dan perlengkapan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- c. pelaksanaan urusan surat-men5rurat;
- d. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
- e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;

- f. pengadaan dan pemeliharaen perlengkepan;
2. h penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat; mutasi pegawai; pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/ suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
- g. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
4. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
5. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkup dinas;
6. penyusunan Laporan Kepegawaian;
7. 1 penyusunan bezzeting dan formasi PNS;
8. n pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
9. m pelaksanaan ketatausahaan;
10. 0 pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Peregraf 2 Sub Bagian Keuangan

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas.
2. a pelaksanaan keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi
4. b penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- d. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- C. pengurusan penyelesaian tuntutan rugi dan biaya pengeluaran Dinas; ganti
7. e pelaksanaan koordinasi kegiatan verifikasi dan bimbingan pertanggungjawaban anggaran keuangan Dinas;
8. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
10. h pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3 Sub Bagian Penyusunan Program

## Pasal 10

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan program pembangunan perikanan yang berbasis kinerja bidang perikanan, penyusunan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi : (1)
- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan angg aran;
- c. penyiapan rencana pelaksanaan ar^ggaran dinas;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di Lngkup Dinas;
- e. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Dirras;
- f. penyusunan Laporan Keterangan PertanggUngjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan kelautan dan perikanan;
- g. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
- h. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas;
- i. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- j. penyusu.nan dan pelaporan standar pelayanan dan standar opera sional prosedur (SOP) dinas;
- k. penyusu.nan Laporan Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
1. penyusunan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan SKPD;
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan i
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

## BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN

## Pasal 1 1

Bidang Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan di pemberdayaan nelayan. dalam Kepala bidang

'10

## Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 1, Bidang Pemberdayaan Nelayan menyelenggarakan fungsi :

- b. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi Kemitraan Nelayan, Penerapan Iknu Pengetahuan Teknologi (IPTtrK) dan Lingkungan;
- a. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evahrasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan kapasitas dan pemdampingan;
- c. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi Kelembagaan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- d. pela.ksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

## Paragraf 1

## Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan

## Pasal 13

- Seksi Peningkatan Kapasitas clan Pendampingan sebagaimana climaksud clalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan di bidang peningkatan kapasitas dan pendamPingan. (1)
- a. pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas dan PemdamPingan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks.rd pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan, menyelenggarakan fungsi : (2)
- b. pelaksanaan pemdampingan program kesejahteraan nelayan ;
- c. pembinaan, peningkatan kapasitas .s.t kemampuan masyarakat Pesisir;
- d. pelaksanaan bimbingan permodalan dalam pemberdayaan masyarakat Pesisir;
- e. penyajian data dan informasi sumberdaya pesisir ;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;

- o b. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya Bidang Pemberdayaan NelaYan; dan kepada Kepala
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan tugas dan furrgsinya. diberikan oleh sesuai dengan

## Paragraf 2

## Seksi Kemitraan NelaYan, Penerapan IPTEK dan Lingkungan

## Pasal 14

- Seksi Kemitraan Nelayan, Penerapan IPTEK dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angkd 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan di bidang kemitraan nelayan, penerapan IPI'trK dan lingkungan. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan Nelayan, Penerapan IPTtrK dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi Kemitraan Nelayan, Penerapan Iptek dan Lingkungan;
- b. penyebaran hasil kaji terap, inovasi dan perekayasaan teknologi pemanfaatan sumberdaya kelautan;
- c. pelaksanaan pelatihan dan petunjuk teknis terhadap standarisasi penggunaan alat tangkap ikan dan sarana penangkapan ikan modern kepada nelayan;
- d. pembinaan, pelatihan penggunaan alat tangkap ikan dan sarana penangkapan ikan modern kepada nelayan;
- e. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis daya dukung sumberdaYa Perairan;
- f. penyelenggaraan rehabilitasi kerusakan lingkungan perairan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan penegakan peraturan perundangan-undangan perlindungan lingkungan perairan ;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;

'

- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang PemberdaYaan NelaYan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan tugas dan fungsinYa.

## Paragraf 3

## Seksi Kelembagaan Dan Pengelolaan TPI

## Pasal 15

- (1) seksi Kelembagaan Dan Pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan di bidang Kelemb agaarr Dan Pengelolaan TPI.
- a. pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi Kelembagaan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Dan Pengelolaan TPI menyelenggarakan fungsi : (2)
- b. pelaksanaan identifikasi dan analisis kebutuhan peralatan penangkapan ikan sesuai dengan potensi lestari;
- c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan sarana dan prasarana 'lempat Pelelangan Ikan (TPI);
- d. pelaksanaan Pembinaan terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Mina clalam pengelolaanTempat Pelelangan Ikan'
- e. penyiapan kerangka acuan dan analisis hasil studi kelayakan lokasi, rancang bangun serta detail engineering design pembangunan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- f. penyajian d.ata dan informasi produksi hasil tangkapan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang PemberdaYaan NelaYan ;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan tugas dan fungsinYa.

## Bagian KeemPat

## BIDANG PERII(ANAN BUDIDAYA

'

## Pasal L6

Bidang pbrikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan di bidang Perikanan BudidaYa.

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perikanan Budidaya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan;
- b. penyusunan kebijakan dan evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan ;
- c. pengembangan kemitraan usaha budidaya dan penerapan iptek perbenihan dan budidaya perikanan;
- d. pengendalian penggunaan sarana dan prasarana produksi dan budidaya perikanan;
- e. pengembangan pakan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit sumber hayati laut;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam pengembangan usaha perikanan budidaya ;
- g. pembin aarl dan pengembangan kelompok usaha perikanan budidaya;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
10. j pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Paragraf L

## Seksi Produksi Perikanan Budidaya

## Pasal 18

- Seksi Produksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksu&lt;l dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan Budidaya di bidang produksi perikanan budidaya. (1)
- Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Perikanan Budidaya, menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. pengumpulan data, inclentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan yar.g baik dan pembesara ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk dan atau benih ikan;
- b. pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan usaha perikanan budidaya ;
- c. pendataan secara periodik terkait potensi dan informasi pembenihan dan perikanan budidaya;

- d. pelaksanaan penginventarisasi, identifikasi dan kompilasi teknologi perbenihan pembudidayaan perikanan di unit pelaksana teknis daerah/pusat dan masyarakat pelaku usaha;
- e. pelaksanaan apresisasi teknologi perbenihan dan pembudidayaan perikanan hasil perekayasaan teknologi di unit pelaksana teknis daerahlpusat dan masyarakat pelaku usaha;
- f. penyebarluasan informasi teknologi perbenihan dan pembudidayaan perikanan budidaya kepada masyarakat luas (publik);
4. o b' pemecahan masalah dan kendala dalam hal penerapan teknologi perbenihan dan pembudidayaan perikanan;
5. pengoptimalan pemanfaatan potensi budid aya laut, air payau, dan air tawar untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi; h.
6. pelaksanaan fasilitasi penerapan Standar Nasional Ind onesia (SNI) dan sertifikasi perbenihan dan kelayakan dasar usaha budidaya; i.
7. pelaksanaan ketatausahaan ; J.
8. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perikanan BudidaYa ; k.
9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsinya. t.

## Paragraf 2

## Seksi Kemitraan Usaha Budidaya dan Penerapan IPTEK

## Pasal 19

- (1) Seksi Kemitraan Usaha Budidaya dan Penerapan IPTBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ridang Perikanan Budidaya di bidang kemitraan usaha budidaya dan peneraPan IPTtrK.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad'a ayat (1), Seksi Kemitraan Usaha Budidaya dan Penerapan IPTEK, menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi clan informasi kepada usaha kecil pembudidaya ikan;
- b. percontolnanldeseminasi teknologi pembudidayaan perikanan dalam pengembangan kawasan budidaya;

- C. pelaksanaan kaji terap atau uji lapang terhadap hasil perekayasaan teknologi di unit pelaksana teknis daerah/pusat untuk memperoleh teknologi spesifik daerah;
2. pelaksanaan uji lapang dan verifikasi terhadap mutu d. sarana dan prasarana budidaya perikanan;
- e. pemberian informasi berupa petunjuk atau acuan dalam hal penggunaan sarana produksi yang berwawasan lingkungan;
- f. pelaksanaan pelatihan dan petunjuk teknis terhadap standarisasi penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan budidaYa;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Perikanan Budidaya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan

## Pasal 2O

- (1) Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan Budidaya di bidang Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
2. Dalam melaksanakaa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dah Lingkungan menyelenggarakan fungsi ; (2)
- a. pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan ikan daan lingkungan serta pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
- b. pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaaan pembudidaya ikan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap ploses pembudidayaan dan perbenihan perikanan;

- pemantauan residu dan kimia, bahan hriologi perikanan budidaya; d. penggunaan obat ikan, bahan dan atau kontaminan Pada
- e. pelaksanaan pematauan penggunaan Sarana dan prasana produksi perikanan budidaya yang berwawasan lingkungan;
- penyiapan kerangka acu.an dan analisis hasil studi kelayakan lokasi serta rancang bangun sarana dan prasarana perikanan budidaYa; f.
- pemantauan, pencegahan, pengendalian hama penyakit ikan pada sistem budidaYa ikan; o b'
- h. pemberian bimbingan produksi perikanan budidaya sesuai kaidah manajemen mutu dan kaidah Standar Nasional Indonesia (SNI);
- pelaksanaan monitoring dan pemantauan budidaya ikan serta melakukan koordinasi analisis dampak lingkungan (AMDAL) pada perairan akibat dari buangan/limbah pengolahan hasil Perikanan; 1.
- Pelaksanaan ketatausahaan ; J.
- pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Perikanan Budidaya; dan k.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.

## Bagian Kelima

## BIDANG USAHA PERII(ANAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA PERAIRAN

## Pasal 21

Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan di bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan.

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan pengembangan promosi, pemasaran hasil perikanan untuk dalam negeri;
- b. penganalisis pasar, investasi, pemantauan dan penguatan modal perkreditan serta penyebaran informasi peluang pasar produk perikanan dan produk pengolahan ikan serta tenaga kerja di bidang Pelayanan Usaha Perikanan;

- c. pelaksanaan dan penyebaran perkembangan hasil innovasi dan perekayasaan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan secara modern dan tradisional;
- d. penyiapan kebijakan pembinaan mutu hasil perikanan ;
- e. penyiapan bahan teknologi dan pembinaan mutu hasil perikanan ;
- f. pelaksanaan pengawasan hasil mutu perikanan ;
- g. pelaksanaan monitoring Standar Operasional Prosedur (soP);
- h. pelaksanaan pengawasan penggunaan obat-obatan hasil perikanan;
- i. pelaksanaan monitoring dan pemantauan terhadap penggunaan bahan pengawet dan pembantu dalam pengolahan hasil Perikanan;
- j. penyusunan program kegiatan bidang usaha kelembagaan perikanan ;
- k. perumusan kebijakan teknis pelestarian pengawasan pengelolaan sumberdaYa Perairan ;
- l. pelaksanaan kelembagaan usaha perikanan ;
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Paragraf 1

## Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

## Pasal 23

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi Kemitraan Usaha Perikanan, Penerapan Ilmu Pengetah\.ran Teknologi (IPTEK) dan Lingkungan;
- b. pelaksanaan bimbingan pengembangan promosi, pemasaran hasil perikanan untuk dalam negeri;
- c. penganalisis pasar, investasi, pemantauan dan penguatan modal perkreditan serta penyebaran informasi peluang pasar produk perikanan dan produk pengolahan ikan serta tenaga kerja di bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sr-rmberdaya Perairan;

- d. pelaksanaan dan penyebaran perkembangan hasil innovasi dan perekayasaan teknologi penanganan dan pengolahan hasit perikanan secara modern dan tradisional;
- e. pembe::ian bimbingan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Perikanan;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan dalam permodalan dan pemasaran produk perikanan dan produk hasil pengolahan ikan;
4. o b' pelaksanaan inventarisasi dan indetifikasi usaha penanganan pasca panen dan usaha pengolahan hasil perikanan;
- h. pelaksanaan pengumpulan data statistik pengolahan hasil perikanan;
6. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produk hasil perikanan non konsumsi ;
7. pelaksanaan ketatausahaan ; j
8. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Biclang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan; dan k.
9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.

## Paragraf 2 : Seksi Pengawasan Usaha Dan Hasil Perikanan Pasal 24

- Seksi Pengawasan Usaha dan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan di bidang pengawasan usaha dan hasil perikanan. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Scksi Pengawasan Usaha dan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi : (21
- a. penyiapan kebijakan pembinaan mutu hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan teknologi dan pembinaan mutu hasil perikanan;
- c. pelaksanaan pengawasan hasil mutu perikanan;
- d. pelaksanaan monitoring Standar Operasional Prosedur (soP);
- e. pelaksanaan pengawasan penggunaan obat-obatan hasil perikanan;
- f. rrelaksanaan monitoring dan pemantauan terhaciap penggunaan bahan pengawet dan pembantu dalam pengolahan hasil Perikanan;

- g. pembinaan pengelolaan limbah dari pengolahan hasil perikanan;
- h. penyiapan bahan rekomendasi teknis bagi perijinan pemanfaatan sumberdaYa Perairan;
- i. pelaksanaan pemberian kenaikan kelas kelompok pengolah hasil perikanan;
4. j pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Seksi Pengendalian Sumberdaya Perairan

## .Pasal 25

- (1) Seksi Pengendalian Sumberdaya Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf e angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan di bidang kelembagaan dan perlindungan sumberdaya perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksucl pada ayat ( 1), Seksi Pengendalian Sumberdaya Perairan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kegiatan bidang Pengendalian Sumberdaya Perairan ;
- b. perumusan kebijakan teknis pelestarian pengawasan pengelolaan sumberdaya perairan ;
- c. pelaksanaan Pengendalian Sumberdaya Perairan ;
- d. pembinaan kepada kelompok masyarakat penga\rv'as (POKMASWAS) dan penguatan kelembagaan pokmaswas;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi peraturan perundang-undang pemanfaatan sumberdaya perairan ;
- f. pembinaan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perairan ;
- g. pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik ;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan; dan

- j pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV

## UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 26

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas.
2. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas' (2)
3. Da1am melaksanakan tugasnya, UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: (3)
- a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional d,anlatau teknis penunjang tertentu Dinas;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas.

## Pasal 27

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Ttrgas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB V

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 28

- Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (1)
- Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsi&lt;&gt;nal senior yang diangkat oleh BuPati. (2)
- Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3)
- Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (4)

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bid&amp;rg, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan. (2)
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petun;uk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (3)
4. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari barrahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (4)
5. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (s)

## BAB VII

## PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 3O

- Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (1)
- Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. (2)

## Pasal 31

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional dirangkap. tidak boleh
2. (21 Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 20L7.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.


Diundangkan di Situbondo pada tanggat 1 5 NIV 2016


BERITA DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2OL6 NOMOR 19

LAMPIRAN

Peraturan Bu

i

Tanggal :

Nomor

Tahun 2016

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERII(ANAN I(ABUPATEN SITUBONDO


U P TD


5