PERATURAN WALIKOTA PASURUAN Nomor 13 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PASURUAN (berlaku 13 April 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa kebijakan akuntansi terkait penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 70 Tahun 2015, masih perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah yang kedua kali Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 04);
24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 14);
25. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 70 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 70);
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PASURUAN.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran XIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
43. Tukar menukar aset tetap dapat dilakukan antar pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertukaran dapat dilakukan atas aset tetap yang sejenis dan dapat juga antar atas aset tetap yang tidak sejenis. Contoh barang yang sejenis adalah kendaraan dengan kendaraan, bangunan dengan bangunan dan seterusnya. Contoh pertukaran barang yang tidak sejenis misalnya komputer dengan mobil, gedung dengan tanah.
2. Ketentuan angka 44 Lampiran XIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
44. Bahwa nilai aset yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan setelah disesuaikan dengan jumlah kas yang diserahkan. Artinya nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang diserahkan harus diketahui.

Misalkan sebuah kendaraan dengan harga perolehan Rp 70.000.000 dan masa manfaat 7 tahun telah disusutkan 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Nilai tercatatnya atau nilai bukunya adalah sebesar Rp 20.000.000, aset tersebut ditukar dengan satu unit genset.


Diasumsikan bahwa masih terdapat penyerahan uang kas sebesar Rp 2.500.000 maka nilai aset tetap yang diperoleh adalah sebesar Rp 22.500.000. Manfaat aset tetap yang diterima ditentukan kembali agar dapat ditentukan perhitungan penyusutan untuk tahun berikutnya.

3. Ketentuan angka 45 Lampiran XIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
45. Dalam pertukaran aset tetap yang sejenis tidak diakui adanya laba rugi. Dalam keadaan demikian, nilai aset tetap yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan. Akan tetapi tetap masih ada penentuan masa manfaat agar dapat ditentukan penyusutan aset yang diperoleh.
4. Ketentuan angka 50 Lampiran XIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
50. Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat. Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (capital expenditure). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Misalkan suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp 50.000.000 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama 6 tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp 12.200.000. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 3 tahun.


Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-6 adalah sebesar Rp 30.000.000 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp 20.000.000. Perbaikan sebesar Rp 12.200.000 ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp 32.200.000 dan akan disusutkan selama 7 tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama 7 tahun berikutnya adalah sebesar Rp 4.600.000.

Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan pertahun adalah 4 tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset 4 tahun adalah sebesar Rp 8.050.000 per tahun.

5. Ketentuan angka 55 Lampiran XIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
55. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas .
6. Ketentuan angka 60 Lampiran XIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
60. Prosedur penyusutan:
- a. Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan

Langkah ini untuk meyakinkan bahwa entitas akuntansi yang akan melaksanakan pencatatan penyusutan tidak akan memasukkan aset tetap berupa tanah, koleksi perpustakaan/ buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, tanaman, dan konstruksi dalam pengerjaan sebagai aset tetap yang akan disusutkan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

- 1) dapatkan daftar aset tetap yang disajikan dalam neraca;
- 2) identifikasi apakah Neraca menyajikan pos tanah, koleksi perpustakaan/ buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, tanaman, dan konstruksi dalam pengerjaan;
- 3) jika Neraca menyajikan pos tanah, koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, tanaman, dan konstruksi dalam pengerjaan dikeluarkan dari daftar aset tetap yang akan disusutkan.

## b. Pengelompokan Aset Tetap

- 1) Aset Berkelompok

Penyusutan dapat dilakukan terhadap aset tetap secara individual. Akan tetapi, penyusutan dapat pula dilakukan terhadap sekelompok aset sekaligus. Hal ini tentu memerlukan pemahaman tentang cara-cara pengelompokan aset.

Jika aset yang seyogyanya disusutkan per kelompok tetapi disusutkan secara individual, maka akan menimbulkan permasalahan sebagai berikut:

- a) Penyusutan adalah pengakuan atas pengonsumsian manfaat suatu aset atau berlalunya waktu yang membuat suatu aset menjadi usang atau rusak.

Secara teknis, ada aset yang baru bisa dimanfaatkan sekaligus bersamaan dengan aset lain, tetapi ada pula yang bisa dimanfaatkan secara individual. Jika aset yang manfaatnya hanya ada secara berkelompok tetapi dipandang dapat dimanfaatkan secara individual, maka pengertian konsumsi manfaat menjadi dilanggar.

- b) Jika masalah pertama terjadi maka pengakuan penyusutan menjadi tidak sepadan dengan manfaatnya. Misalnya, kursi tamu dari kayu jati dan meja tamu dari besi dan kaca yang dibeli dengan harga satu set. Seyogyanya keduanya dianggap sebagai aset yang manfaatnya hanya ada secara kelompok.

Daya tahan kedua aset secara individual bisa jadi berbeda, karena meja dari besi dan kaca bisa jadi lebih rentan terhadap kerusakan akibat karat dan pecah. Akibatnya secara individual, masa manfaat kedua aset secara individual akan berbeda yang pada gilirannya akan menghasilkan dua angka penyusutan yang bila dijumlah belum tentu sama dengan jika keduanya disusutkan secara berkelompok .

Berdasarkan dua permasalahan di atas, langkah-langkah pengelompokan aset yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) dapatkan seluruh daftar aset tetap;
- b) identifikasi aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:
- (1) aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
- (2) manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (peralatan kesehatan seperti kamera sinar X dan alat pencetakan film sinar X, dan lain-lain);


- (3) pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan perangkat lunaknya);
- (4) walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya (misalnya peralatan bedah);
- c) dapatkan catatan nilai awal seluruh aset dalam kelompoknya; dan
- d) susun daftar aset per kelompok dan nilai awalnya .

## 2) Aset Individual

Terhadap aset yang tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan pada angka 1) huruf b), misalnya gedung dan bangunan, dapatkan catatan nilai awal tiap individu aset, kemudian susun daftar aset individual dan nilai awalnya.

## c. Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap

Masalah penyusutan yang paling pokok adalah penetapan nilai aset tetap. Nilai aset tetap adalah prasyarat untuk menentukan nilai yang dapat disusutkan. Akan tetapi, sebagaimana dijumpai dalam penyusunan neraca awal, penilaian aset tetap adalah masalah yang cukup pelik karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) dokumen bukti kepemilikan aset tetap tidak jelas, sehingga pengakuan aset sebagai suatu kekayaan entitas akuntansi tidak jelas;

- 2) akte jual beli, kuitansi pembelian, atau catatan lain yang menunjukkan nilai suatu aset tetap pada saat diperoleh tidak ada atau tidak lengkap, hal ini bisa disebabkan aset tidak diperoleh dengan cara membeli, atau dokumen bukti nilai perolehan rusak atau hilang; dan
- 3) terhadap aset tetap yang tergolong dalam masalah (b) belum dilakukan penilaian oleh penilai yang profesional.

## d. Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan

Aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui. Dengan demikian, setiap nilai aset tetap, baik yang bersifat individual maupun kelompok, langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan

## e. Penetapan Metode Penyusutan

Metode penyusutan dapat dikaitkan dengan karakteristik aset, cara dan intensitas pemanfaatannya. Jika unit masa manfaat kurang spesifik dan tidak terkuantifikasi, atau kalaupun spesifik dan terkuantifikasi tetapi perhitungan hendak dilakukan semudah mungkin maka perhitungan penyusutan yang lebih logis dan proporsional dapat dilakukan dengan memakai metode garis lurus.

Dengan pengertian di atas, langkahlangkah penetapan metode penyusutan adalah sebagai berikut:

- 1) identifikasi karakteristik fisik aset tetap, kespesifikan dan keterukuran total unit manfaat potensialnya, dan cara serta intensitas pemanfaatannya;

- 2) jika aset tetap tidak memiliki total unit manfaat potensial maupun jumlah pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, dan cara serta intensitas pemanfaatannya sepanjang masa manfaat aset juga tidak jelas, serta ditambah dengan keinginan mendapatkan metode penyusutan yang praktis, digunakan metode penyusutan garis lurus;
- 3) dalam hal menggunakan metode penyusutan garis lurus, tetapkan masa manfaat setiap aset tetap;
- 4) kebijakan yang berhubungan dengan penyusutan dicantumkan dalam Kebijakan Akuntansi;
- 5) dalam kebijakan akuntansi tersebut minimal berisikan hal-hal sebagai berikut:
- a) identifikasi aset yang dapat disusutkan;
- b) metode penyusutan yang digunakan;
- c) masa manfaat atau tarif penyusutan.
- f. Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan Langkah-langkah dalam melakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan:
- 1) hitung dan catat porsi penyusutan untuk tahun berjalan dengan menggunakan rumus untuk metode yang dipilih/ditetapkan;
- 2) lakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap tersebut secara konsisten sampai pada akhir masa manfaat aset dengan mendebit akun Beban Penyusutan dan mengkredit Akumulasi Penyusutan;
- 3) susun Daftar Penyusutan guna memfasilitasi perhitungan penyusutan tahun-tahun berikutnya

Perhitungan dan pencatatan penyusutan dapat menggunakan metode penyusutan yang praktis, yaitu dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus.


## Metode Garis Lurus

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan beban penyusutan secara merata selama masa manfaatnya. Persentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.

## Contoh perhitungan:

- 1) Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui:
- a) nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp 10.000.000;
- b) mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.
- 2) Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Dari informasi tersebut di atas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga kelima adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebesar Rp 10.000.000
- 2) Penyusutan tahun pertama adalah Rp 10.000.000 : 5 = Rp 2.000.000
- 3) Catatan tahun pertama adalah:

Jurnal untuk mencatat penyusutan

| Beban Penyusutan | Rp 2.000.000 | |
|----------------------|----------------|--------------|
| Akumulasi penyusutan | | Rp 2.000.000 |

## 4) Catatan tahun kedua hingga kelima adalah:

Jurnal untuk mencatat penyusutan

| Beban Penyusutan | Rp 2.000.000 | |
|----------------------|----------------|--------------|
| Akumulasi penyusutan | | Rp 2.000.000 |


## g. Penyajian Penyusutan

Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan Operasional.

Penyusutan disajikan dalam neraca dengan akun akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap.

Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan.

Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Ilustrasi penyajian nilai perolehan aset, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku aset tetap dalam Neraca sebagian adalah sebagai berikut:

Tanah

120.000.000.000

Peralatan dan Mesin

4.000.000.000

Gedung dan Bangunan

35.000.000.000

Jalan, Irigasi dan Jaringan

12.758.500.000

Aset tetap lainnya

1.656.000.000

Akumulasi Penyusutan

(2.430.000.000)

Nilai Buku Aset

50.984.500.000

Konstruksi dalam

Pengerjaan

4.300.000.000

175.284.500.000

Walaupun aset tetap terdiri atas berbagai jenis aset yang menunjukkan nilai perolehan masing-masing, penyusutannya disajikan hanya dalam satu akun Akumulasi Penyusutan. Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap, jumlah penyusutan dan akumulasinya serta nilai buku per jenis aset tetap disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.


Dari ilustrasi Neraca di atas, tampak bahwa tanah, koleksi perpustakaan/buku dan nonbuku, barang bercorak kesenian/ olahraga, hewan, ikan, tanaman, dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan.

Di luar itu, seluruh aset tetap disusutkan dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.430.000.000 dan nilai buku sebesar Rp 50.984.500.000.

Ilustrasi penyajian beban penyusutan dalam Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

Beban penyusutan merupakan salah satu unsur beban pada Laporan Operasional Entitas X pada tanggal 31 Desember 20x1, dan dapat digambarkan sebagai berikut:

| No. | URAIAN | 20x1 | 20x0 |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | KEGIATAN OPERASIONAL | | |
| 2 | PENDAPATAN PERPAJAKAN | 10.000.000 | 9.000.000 |
| 3 | Pendapatan Pajak Lainnya | | |
| 4 | PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK | | |
| 5 | Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | 20.250.000 | 19.500.000 |
| 6 | JUMLAH PENDAPATAN (3 + 5) | 30.250.000 | 28.500.000 |
| 7 | | | |
| 8 | BEBAN | | |
| 9 | Beban Pegawai | 50.135.000 | 49.865.000 |
| 10 | Beban Persedian | 8.450.000 | 8.750.000 |
| 11 | Beban Penyusutan | 12.000.000 | 11.500.000 |
| 12 | JUMLAH BEBAN (9 + 10 + 11) | 70.585.000 | 70.115.000 |
| 13 | | | |
| 14 | SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (6-12) | (40.335.000) | (41.615.000) |
| 15 | | | |
| 16 | KEGIATAN NON OPERASIONAL | | |
| 17 | Surplus Penjualan Aset Nonlancar | 17.500.000 | 9.500.000 |

| No. | URAIAN | 20x1 | 20x0 |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 18 | SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | 17.500.000 | 9.500.000 |
| 19 | POS LUAR BIASA | | |
| 20 | Pendapatan Luar Biasa | 250.000 | 500.000 |
| 21 | Beban Luar Biasa | 100.000 | 150.000 |
| 22 | POS LUAR BIASA (20 - 21) | 150.000 | 350.000 |
| 23 | | | |
| 24 | SURPLUS/DEFISIT - LO ( 14 + 18 + 22) | (22.685.000) | (31.765.000) |

## h. Pengungkapan penyusutan di dalam CaLK

Informasi penyusutan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah:

- 1) nilai penyusutan;
- 2) metode penyusutan yang digunakan;
- 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Keempat hal di atas harus disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan. Secara lebih rinci, hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

## 1) Kebijakan Akuntansi:

Kebijakan akuntansi yang diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah yang menyangkut penetapan metode penyusutan dan perubahannya, jika ada.

- 2) Daftar Aset dan Penyusutannya;

Dalam rangka pengungkapan secara penuh, di dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga dapat dimuat rincian dari daftar aset dan penyusutannya guna menunjukkan nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku per masing-masing individu aset dan kelompoknya.


Apabila disajikan catatan untuk masing-masing aset tetap maka besarnya penyusutan dan akumulasi penyusutan merujuk ke akun Akumulasi Penyusutan.

Contoh Daftar Aset dan Penyusutannya seperti dalam tabel berikut ini:

## DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA

| | | NILAI PEROLEHAN | AKUMULASI PENYUSUTAN | NILAI BUKU |
|---------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| | TANAH | | | |
| 1.01.01 | Tanah Bangunan Rumah Dinas Pemerintah Kota | 5.000.000.000 | | 5.000.000.000 |
| 1.04.01 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 10.000.000.000 | | 10.000.000.000 |
| | PERALATAN DAN MESIN | | | |
| 2.02.01 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 4.000.000.000 | 3.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 2.05.01 | Alat Kantor | 3.000.000.000 | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| 2.05.02 | Alat Rumah Tangga | 2.500.000.000 | 1.000.000.000 | 1.500.000.000 |
| 2.06.02 | Alat Komunikasi | 2.000.000.000 | 800.000.000 | 1.200.000.000 |
| 2.08.01 | Alat Laboratorium | 3.500.000.000 | 1.312.500.000 | 2.187.500.000 |
| 2.12.01 | Komputer Unit | 1.500.000.000 | 1.000.000.000 | 500.000.000 |
| 2.12.02 | Peralatan Komputer | 500.000.000 | 333.333.333 | 166.666.667 |
| | GEDUNG DAN BANGUNAN | | | |
| 1.06.01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 45.000.000.000 | 29.250.000.000 | 15.750.000.000 |
| 1.06.02 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 1.200.000.000 | 4250.000.000 | 780.000.000 |
| | JALAN IRIGASI DAN JARINGAN | | | |
| 1.02.01 | Jalan Kota | 250.000.000.000 | 83.333.333.333 | 166.666.666.667 |
| 1.03.01 | Irigasi | 110.000.000.000 | 58.666.666.667 | 51.333.333.333 |
| | ASET TETAP LAINNYA | | | |
| 2.09 | Koleksi Perpustakaan/Buku | 500.000.000 | 375.000.000 | 125.000.000.000 |
| 2.10 | Peralatan Olahraga | 100.000.000 | 25.000.000 | 75.000.000 |
| 5.00 | KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN | 55.000.000.000 | | 55.000.000.000 |


7. Ketentuan angka 61 Lampiran XIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
61. Selain tanah, koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, tanaman, dan konstruksi dalam pengerjaan seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
8. Ketentuan angka 75 Lampiran XIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
75. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya adalah untuk tahun 2015 (1 tahun) saja, yaitu:

| Tahun Perolehan (awal tahun) | Nilai di Neraca (Sebelum penyusutan) | Umur (Masa Manfaat) | Penyusutan |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 =(20 %x2) |
| 2015 | 180.000.000 | 5 | 36.000.000 |

## Jurnal :

| Beban Penyusutan | Rp 36.000.000 | |
|----------------------|-----------------|---------------|
| Akumulasi penyusutan | | Rp 36.000.000 |

9. Ketentuan angka 76 Lampiran XIV ditambah jurnal untuk mencatat penyusutannya sebagai berikut:

## 76. Jurnal :

- a. Jurnal untuk mencatat penyusutan tahun-tahun sebelumnya
- b. Jurnal untuk mencatat penyusutan tahun 2015
10. Ketentuan ...

| Ekuitas | Rp 480.000.000 | |
|----------------------|------------------|----------------|
| Akumulasi penyusutan | | Rp 480.000.000 |

| Beban Penyusutan | Rp 125.000.000 | |
|----------------------|------------------|----------------|
| Akumulasi penyusutan | | Rp 125.000.000 |

10. Ketentuan angka 77 Lampiran XIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
77. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal

Aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut.

Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Misalnya Aset yang diperoleh pada tahun 2003 sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada tahun 2004. Nilai aset adalah sebesar Rp 70.000.000, dengan sisa umur ditetapkan 10 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

| Tahun Neraca Awal (akhir tahun) | Nilai Wajar (Rp) | Sisa Masa Manfaat saat neraca awal (tahun) | Masa Manfaat antara neraca awal s.d. 1 Januari 2013 | Penyusutan per tahun (Rp) | Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama) | Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama) | Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama) |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tahun Neraca Awal (akhir tahun) | Nilai Wajar (Rp) | Sisa Masa Manfaat saat neraca awal (tahun) | Masa Manfaat antara neraca awal s.d. 1 Januari 2013 | Penyusutan per tahun (Rp) | Koreksi Tahun-tahun sebelumnya (Rp) | Tahun 2013 | Jumlah (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (30 %x2) | 6 = 4 x 5 | 7 = 4-3x5 | 8 = 6 + 7 |
| 2003 | 70.000.000 | 10 | 10 | 7.000.000 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 |

Jurnal tahun 2015:

| Ekuitas | Rp 70.000.000 | |
|----------------------|-----------------|---------------|
| Akumulasi penyusutan | | Rp 70.000.000 |

11. Ketentuan angka 78 Lampiran XIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
78. Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. Ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam penghitungan penyusutan.


Permasalahan yang timbul berbentuk pertanyaan apakah aset tetap yang diperoleh sepanjang tahun penyusutannya tetap dihitung satu tahun penuh atau apakah penyusutan dihitung berdasarkan waktu aktual perolehan aset tetap yang bersangkutan? Atau perhitungan dibulatkan dalam bulan atau semester?

Permasalahan tersebut di atas dialami khusus untuk aset tetap yang akan disusutkan berdasarkan waktu (masa manfaat). Perolehan di tengah tahun akan mempengaruhi besarnya penyusutan untuk tahun perolehan yang bersangkutan dan untuk tahun akhir masa manfaat.

Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di tengah tahun ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan:

## a. Hari penggunaan

Dalam pendekatan ini digunakan hari aktual penggunaan aset tetap sebagai dasar perhitungan. Misalnya, jika suatu aset diperoleh tanggal 1 Oktober 20x1 maka beban penyusutan tahun yang bersangkutan dihitung hari yaitu dari tanggal 1 Oktober ke 31 Desember 20x1.

## b. Bulan penggunaan

Dengan pendekatan bulan penggunaan maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut digunakan. Dalam contoh nomor 1 maka perolehan aset tetap tersebut dihitung tiga bulan yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Meskipun aset tetap tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober maka waktu yang digunakan tetap tiga bulan.

## c. Semester (tengah tahunan)

Pendekatan tengah tahunan menggunakan waktu enam bulan sebagai titik penentuan waktu untuk menghitung besarnya penyusutan.

Jika suatu aset diperoleh di semester pertama maka penyusutannya dihitung penuh satu tahun akan tetapi jika diperoleh pada semester kedua maka penyusutannya dihitung setengah tahun. Akan tetapi perhitungan semester di awal masa penyusutan diperhitungkan dengan semester di akhir tahun masa penyusutan.

## d. Tahunan

Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Pendekatan ini disebut pendekatan tahunan.

Entitas pemerintah yang akan memperoleh aset tetap di tengah tahun dapat memilih pendekatan-pendekatan yang disebut di atas dalam menghitung besarnya penyusutan. Akan tetapi kebijakan yang manapun yang dipilih harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi. Berdasarkan hal itu pendekatan penyusutan berdasarkan bulan yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan

12. Ketentuan huruf H Lampiran XIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- H. PENGHENTIAN, PELEPASAN ASET TETAP, PERUBAHAN ESTIMASI DAN KOSEKUENSINYA
13. Di antara angka 83 dan angka 84 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 83a yang berbunyi sebagai berikut:
4. 83a. Pemanfaatan Aset Tetap yang Seluruh Nilainya Sudah Disusutkan

Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp 0, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan.


Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Di antara angka 85 dan angka 86 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 85a dan 85b yang berbunyi sebagai berikut:
2. 85a. Penjualan Aset Tetap yang Telah Disusutkan Seluruhnya

Dalam hal terjadi aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan, maka hasil penjualan tersebut dicatat sebagai surplus/defisit penjualan aset tetap pada Laporan Operasional.

## Contoh:

Suatu kendaraan bermotor mempunyai nilai perolehan sebesar Rp 350.000.000 dan telah disusutkan seluruhnya. Kendaraan bermotor tersebut dijual sebesar Rp 30.000.000.

- Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah:

| Kas | Rp 30.000.000 | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| Surplus/deficit penjualan aset tetap | | Rp 30.000.000 |

## Jurnal pembalikan aset dan akumulasi penyusutannya :

| Akumulasi Penyusutan - Peralatan dan Mesin | Rp 350.000.000 | |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|
| Aset Tetap - Peralatan dan Mesin | | Rp 350.000.000 |

85b. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Dilepaskan di Tengah Periode Akuntansi


Adakalanya suatu aset tetap dihapuskan dari neraca dikarenakan dijual/ dipertukarkan/diserahkan kepada entitas pelaporan lainnya. Permasalahan yang muncul adalah perhitungan beban penyusutannya.

Misalnya, kebijakan akuntansi suatu entitas pelaporan atas penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan periode semesteran. Suatu kendaraan bermotor mempunyai nilai perolehan sebesar Rp 210.000.000. Akumulasi penyusutan kendaraan bermotor tersebut per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 60.000.000. Pada tanggal 15 Maret 2015, kendaraan bermotor diserahkan ke entitas lain. Terhadap transaksi tersebut, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor yang dikeluarkan dari neraca adalah sebesar akumulasi penyusutan per periode terakhir sebelum tanggal pelepasan, yaitu sebesar Rp 60.000.000.

15. Di antara angka 87 dan angka 88 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 87a dan angka 87b yang berbunyi sebagai berikut:
2. 87a. Umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi.

Ada kalanya masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam menentukan penyusutan.

Setelah perkiraan masa manfaat dilalui dan akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya kadang-kadang aset tetap masih dapat digunakan.

Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang bersangkutan masih memiliki nilai wajar. Oleh karena nilai yang dapat disusutkan (depreciable cost ) tidak ada lagi maka atas aset ini tidak dapat dilakukan penyusutan. Mengingat bahwa nilai sisa aset tetap tidak diakui maka nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutannya tetap dicantumkan dalam neraca.

## 87b. Penghentian Penggunaan

Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat. Ada kalanya suatu aset tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain.

16. Ditambah lampiran XXVI dan XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 13 April 2016

WALIKOTA PASURUAN, ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 13 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH. MSi. Pembina Tingkat I NIP.19681027 199403 1 008