PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA Nomor 8 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TORAJA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TORAJA UTARA
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu membentuk Dinas-Dinas Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara.
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 05 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
dan
BUPATI TORAJA UTARA MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG DAERAH
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN TORAJA UTARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang membawahi Kepala Daerah dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Torja Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut SETDAKAB.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Peneyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang membawahi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Organisasi Pemerintahan adalah Organisasi Pemerintah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
8. Dinas adalah Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air.
4. Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Dinas Pertanian dan Perikanan.
7. Dinas Peternakan.
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
13. Dinas Pertambangan dan Energi.
14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
15. Dinas Pemuda dan Olah Raga.
DINAS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
BAB III - DINAS PENDIDIKAN
Pasal 3
- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
BAB III - DINAS PENDIDIKAN
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan.
- d. Pembinaan terhadap UPT.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB III - DINAS PENDIDIKAN
Pasal 5
- (1) Dinas Pendidikan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi:
- 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan; dan
- 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
- c. Bidang Pendidikan Dasar membawahi:
- 1) Seksi SD;
- 2) Seksi SMP;
- 3) Seksi Sarana dan Pengembangan Pembelajaran.
- d. Bidang Pendidikan Menengah membawahi:
- 1) Seksi SMU;
- 2) Seksi SMK;
- 3) Seksi Sarana dan Pengembangan Pembelajaran.
- e. Bidang Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan membawahi:
- 1) Seksi Tenaga Teknis dan Profesi;
- 2) Seksi Pengembangan Kurikulum;
- 3) Seksi Peningkatan Kompetensi Guru.
- f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah membawahi:
- 1) Seksi Pendidikan Non Formal;
- 2) Seksi TK/PAUD;
- 3) Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. UPT Dinas Pendidikan Nasional
- i. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

## BAB IV

## DINAS KESEHATAN

## Bagian Kesatu

## Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

## Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas kesehatan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, merumuskan, membina,

mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

- (4) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Kesehatan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan; dan
- 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
- 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
- 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;
- 3) Seksi Jaminan Kesehatan.
- d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi:
- 1) Seksi Pengendalian Penyakit Menular;
- 2) Seksi Pengamatan Penyakit Tidak Menular, Imunisasi dan Kesehatan Matra;
- 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:

- 1) Seksi Kesehatan Keluarga;
- 2) Seksi Gizi Masyarakat;
- 3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Bidang Sumberdaya dan Prasarana Kesehatan, membawahi:
- 1) Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Akreditasi;
- 2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
- 3) Seksi Pengendalian Farmasi dan Makanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

## BAB V

## DINAS BINA MARGA DAN SUMBERDAYA AIR

## Bagian Kesatu

## Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

## Pasal 9

- (1) Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Bina Marga dan Sumberdaya Air;
- (4) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Marga dan Sumberdaya Air;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

## Bagian Kedua

## Susunan Organisasi

## Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Binamarga dan Sumberdaya Air terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
- c. Bidang Jalan dan Jembatan, membawahi:
- 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- 3) Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Bina Teknis dan Jasa Program, membawahi:
- 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Teknis;
- 2) Seksi Pengujian Mutu;
- 3) Seksi Pembinaan dan Pelatihan.
- e. Bidang Peralatan dan Perbengkelan, membawahi:
- 1) Seksi Kendaraan dan Alat Berat;
- 2) Seksi Perbengkelan.
- f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahi:
- 1) Seksi Irigasi Teknis;
- 2) Seksi Sungai dan Waduk.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

## BAB VI

## DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

## Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

## Bagian Kesatu Pasal 12

- (1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tata Ruang dan Permukiman.
- (4) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tata Ruang dan permukiman;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Tata Ruang dan permukiman;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

## Bagian Kedua

## Susunan Organisasi

## Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan;

- 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
- c. Bidang Tata Ruang, membawahi:
- 1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Tata Ruang;
- 2) Seksi Pengendalian Pengawasan Tataraung.
- d. Bidang Tatabangunan dan Permukiman, membawahi:
- 1) Seksi Pembangunan dan Pembinaan Teknik;
- 2) Seksi Bina Lingkungan dan Permukiman.
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan, membawahi:
- 1) Seksi Rolin dan Sempadan;
- 2) Seksi Bina Konstruksi.
- f. Bidang Kebersihan, membawahi:
- 1) Seksi Pertamana dan Pemakaman
- 2) Seksi Penerangan Jalan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

## BAB VII

## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Organisasi Pasal 15

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (4) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 17

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
- 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
- c. Bidang Administrasi Kependudukan, membawahi:
- 1) Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk;
- 2) Seksi Mutasi, Informasi, Penyimpanan, Perubahan dan Pelaporan Penduduk;
- d. Bidang Akta Kelahiran dan Kematian, membawahi:
- 1) Seksi Kelahiran Umum dan Kelahiran Terlambat;
- 2) Seksi Kematian dan Pengangkatan Anak.
- e. Bidang Akta Perkawinan dan Perceraian, membawahi:
- 1) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- 2) Seksi Pengesahan dan Pengangkatan Anak.
- f. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi:
- 1) Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK;
- 2) Seksi Pemutahiran Data Kependudukan;
- 3) Seksi Pelayanan KTP dan KK.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

## BAB VIII

## DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Organsiasi Pasal 18

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertanian dan Perikanan.
- (4) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian dan Perikanan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Pertanian dan Perikanan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

## Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
- 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
- c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi:
- 1) Seksi Perbenihan Tanaman Pangan;
- 2) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan;
- 3) Seksi OPT Tanaman Pangan.
- d. Bidang Hortikultura, membawahi:
- 1) Seksi Perbenihan Hortikultura;
- 2) Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura;
- 3) Seksi Pengendali OPT Tanaman Hortikultura.
- e. Bidang Perikanan, membawahi:
- 1) Seksi Perbenihan;
- 2) Seksi Budidaya;
- 3) Seksi Pengawasan Mutu.
- f. Bidang Sarana, Prasarana, Pengelolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi:
- 1) Seksi Pengolahan Lahan dan Air;
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
- 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

## DINAS PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

## Pasal 21

- (1) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Dinas Peternakan menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

## Pasal 22

- (1) Dinas Peternakan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
- 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
- c. Bidang Produksi dan Pengembangan, membawahi:
- 1) Seksi Pembibitan, budidaya dan Produksi;
- 2) Seksi Pengembangan.
- d. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi:
- 1) Seksi Pengendalian Penyakit Hewan dan Perizinan;
- 2) Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.
- e. Bidang Bina Usaha, membawahi:
- 1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. UPTD Perbibitan Ternak;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

## BAB X

## DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Bagian Kesatu

## Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 23

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (4) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

## Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 25

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
- 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
- c. Bidang Lalu Lintas, membawahi:
- 1) Seksi Managemen Lalu Lintas;
- 2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- d. Bidang Angkutan, membawahi:
- 1) Seksi Angkutan Orang;
- 2) Seksi Angkutan Barang;
- 3) Seksi Angkutan Khusus.
- e. Bidang Teknik Prasarana, membawahi:
- 1) Seksi Terminal;
- 2) Seksi Parkir;
- 3) Seksi Pos dan Telekomunikasi.
- f. Bidang Teknik Keselamatan, membawahi:
- 1) Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
- 2) Seksi Teknik Perbengkelan;
- 3) Seksi Penyuluhan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

## BAB XI

## DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

## Pasal 26

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (4) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 28

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
- 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
- c. Bidang Kebudayaan dan Kesenian, membawahi:
- 1) Seksi Tradisi dan Pengembangan Seni;
- 2) Seksi Pelestarian dan Pagelaran seni;
- 3) Seksi Sastra, Sejarah dan Kepurbakalaan.
- d. Bidang Pemasaran Wisata, membawahi:
- 1) Seksi Promosi;

- 2) Seksi Hubungan Lembaga Wisata dan MICE;
- 3) Seksi Analisis Pasar dan Investasi.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat, membawahi:
- 1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- 2) Seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
- 3) Seksi Pembinaan Event dan Daya Tarik Wisata.
- f. Bidang Usaha Jasa Pariwisata dan ODTW, membawahi:
- 1) Seksi Sarana Pariwisata;
- 2) Seksi ODTW;
- 3) Seksi Usaha Pariwisata.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

## BAB XII

## DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 29

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan Perkebunan.
- (4) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi;

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

## Pasal 31

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
- 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
- c. Bidang Inventarisasi dan Pengusahaan Hutan, membawahi:
- 1) Seksi Bina Produksi dan Peredaran Hasil Hutan;
- 2) Seksi Bina Produksi dan Peredaran Hasil Hutan;
- 3) Seksi Bina Pengolahan dan Pengujian Hasil Hutan.
- d. Bidang Perlindungan dan Bina Hutan, membawahi:
- 1) Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- 2) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- 3) Seksi Aneka Usaha Kehutanan.
- e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Dan Perlindungan Perkebunan, membawahi:
- 1) Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Usaha Perkebunan;
- 2) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- 3) Seksi sarana dan Prasarana Produksi Perkebunan.
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, membawahi:
- 1) Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan;
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Hasil Perkebunan;
- 3) Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

## BAB XIII

## DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

## Pasal 32

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (4) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

## Pasal 34

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Dan Usaha Mikro Kecil dan menengah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
- 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
- c. Bidang Perindustrian, membawahi:
- 1) Seksi Bimbingan Usaha Industri;
- 2) Seksi Bimbingan Sarana Industri;
- 3) Seksi Bimbingan Produksi Industri.
- d. Bidang Perdagangan, membawahi:
- 1) Seksi Usaha Perdagangan;
- 2) Seksi Sarana Perdagangan;
- 3) Seksi Metrologi Legal.
- e. Bidang Koperasi, membawahi:
- 1) Seksi usaha Pertanian dan Kehutanan;
- 2) Seksi Usaha Perdagangan Industri dan Aneka Usaha;
- 3) Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam
- f. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi:
- 1) Seksi Usaha Mikro;
- 2) Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
- 3) Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha.
- g. Bidang Standarisasi Dan Pengawasan, membawahi:
- 1) Seksi Pembinaan Standarisasi;
- 2) Seksi Pencegahan Pencemaran;
- 3) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

## BAB XIV DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA

## DAN TRANSMIGRASI

## Bagian Kesatu

## Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

## Pasal 35

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
- (4) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

## Bagian Kedua

## Susunan Organisasi

## Pasal 37

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
- 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
- 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin Dan Komunitas Adat Terpencil;
- 2) Seksi Pengembangan Organisasi Sosial Dan Lembaga Sosial Masyarakat Dan Usaha Kesejahteraan Sosial;
- 3) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Bantuan Sosial, membawahi:
- 1) Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal, Korban Narkotika, Tuna Sosial dan Eks Korban Tindak Kekerasan;
- 2) Seksi Pelayanan Anak Terlantar, Lansia terlantar dan Bantuan Sosial;
- 3) Seksi Pelestarian Nilai-Nilai Kepeloporan, Keperintisan dan Kejuangan.
- e. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, membawahi :
- 1) Seksi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
- 2) Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 3) Seksi Pembinaan Pengembangan dan Perluasan Kerja.
- f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Syarat-Syarat Kerja, membawahi:
- 1) Seksi Pembinaan Pengawasan Norma Kerja;
- 2) Seksi Pembinaan Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
- 3) Seksi Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- g. Bidang Transmigrasi terdiri dari :
- 1) Seksi Permukiman;
- 2) Seksi Penempatan;

- 3) Seksi Pembinaan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

## BAB XV

## DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

## Bagian Kesatu

## Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

## Pasal 38

- (1) Dinas Pertambangan Dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertambangan dan Energi.
- (4) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Dinas Pertambangan Dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertambangan Dan Energi;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas PertambanganDan Energi;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

## Pasal 40

- (1) Dinas Pertambangan Dan Energi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
- 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
- c. Bidang Sumber Daya Mineral, membawahi:
- 1) Seksi Geologi Dan Sumber Daya Mineral;
- 2) Seksi Bencana Alam Geologi Dan Gerak Tanah;
- 3) Seksi Pengelolaan Air Bawah tanah.
- d. Bidang Pertambangan Umum, membawahi:
- 1) Seksi Bimbingan Dan Perizinan;
- 2) Seksi Pengawasan Usaha Pertambangan;
- 3) Seksi Penataan Wilayah Dan Konservasi Pertambangan.
- e. Bidang Energi, membawahi:
- 1) Seksi Minyak Dan Gas Bumi;
- 2) Seksi Energi Alternatif;
- 3) Seksi Ketenaga Listrikan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

## BAB XVI

## DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

## DAN ASET DAERAH

## Bagian Kesatu

## Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 41

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.

- (2) Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertambangan dan Energi.
- (4) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

## Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI Pasal 43

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2. terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
- 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan Dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
- c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahi:
- 1) Seksi Pendaftaran;
- 2) Seksi Pendataan;
- 3) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
- d. Bidang Penetapan, membawahi:
- 1)