PERATURAN BUPATI MA Nomor 3O Tahun 1960 tentang REilCAIIA PEIIGELOLAAIT EITERGI ALTERHATIF BERBASIS POTENSI LOI(AL KABUPATEIT HALMAHERA BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa gntuk melaksanakan ketentuan pasal ll ayat (2) Undang-undang Nomor 3O Tahun 2OO7 tentang energi, yang mengzunanatkan bahwa; energi memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagr peningkatan kegiatan ekonomi dan ketaharran energi daerah, sehingga pengelolaannya hams dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutart, rasional, optimal dan terpadu, maka pemetaan potensi energi alternatif yat'g ada di Kabupaten Halmahera Barat menunjukan potensi energi yang berbasis Potensi lokal;
- b" bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentalg Rencana Pengelolaan Energi Alternatif Berbasis Potensi Lokal Kabupaten Halmahera Barat;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 7999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888). 2.
Undang-Undalg Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 2043);
- Undang-undang Nomor 46 Tahun L999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku lJtara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000; 3.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten Kapuluan sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepuluan di Provinsi Maluku Utara; 4.
Menetapkan :
5. Und.ang-Undang Nomor 33 Perimbangan Keuangan antara Tahun 2OO4 tentang Pemerintah Pusat dan Republik Indonesia Lembaran Negara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Republik Indonesia Nomor a$$;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2AAT tentang Energi (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2OOT Nomor g6,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor 4796; 7.
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun Ruang (Lembaran Negara Reublik 2OO7 tentang Penataan Indonesia Tahun 2OOT Nomor 68,Tambahan l'embaran Negara Republik Indonesia Nomor a725);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2Dll tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undarlgan; 8.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah; 9.
6. 10.Undang-trndangNomor3TTalrun2ot4tentangKonservasr Tanah dan Air;
7. ll.PeraturanPemerintahNomor33TahunZaoTtentang PembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun2ooTNornorS2,TanrbahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor a7371;
8. l2.PeraturanPemerintahNomor42Tahun2o0Stentang PenggelolaanSumberDayaAir(LembaranNegaraRepublik Ind,onesiaTahun2oosNornor32,TarrbahanLernbaran Negara Republik Indonesia Nomor a858);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2Ol4 tentang Kebij akan Energi Nasional;
13. Peratural Pemerintah Nomor 15 Tahun 2OlA tentang Penyelen ggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 2l' Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
BUPATI HALMAHERA BARAT
MEMUTUSKAN:
PERATURANBUPATIHALMAHERABARATTENTANG RENCANA PENGELOT,AAN ENERGI ALTERNATIF BERBASIS PoTENSILOKALKABUPATENHALMAHERABARAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat'
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten HalmahetaBarat'
3. melakrrkan kerja yan;g dapat berupa elektrornagnetika' 4 . Energi
2. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten halmahera Barat beserta satuan kerja perangkat daerah lainnya'
5. daPat menghasilkan Energi' baik es konversi atau transformasi' 5 Sumber Energi adalah sesuatu yang
6. secara langsung 6 Sumber Daya Energi adalah dimanfaatkan, baik sebagai Sumber Energi maupun sebagai Energi
7. teknologi baru, baik rnampun Surnber Ener 7 berasal dari Sumber Energi Terbarukan
- g. Konservasi Energi adalah upaya sisternatis, terencana' dan terpadu guna melestarikan Su meningkatkan efisiensi berbasis Pada Potensi lokal pemanfaatannya, terutama energi yang
8. Surnber Energi Ter dihasilkan dari Sumber DaY dikelola dengan baik, antara sinar matahari, aliran dan perbedaan suhu laPisan laut' t di fr.bl.lP aten Halrnahet a B ar at adalah Sumber Energi yang Energi yang berkelanjutan jika panas bumi, angin, bioenergi, terjunan air, serta gerakan dan
10. r daYa energl. 10. penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan serta penyediaan cadangan
12. Ketahanan energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi d.an akses rnasyarakat . terkradap energi pada harga yang terjalgkarr jang dengan tetap
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
RencanaPengelolaanEnergiDaerahmertrpakanRolaan Energiyarlg
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Rencana Pengelolaan energi Daeratr sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 terdiirt^" t .Ui3 akanutanra pendukung'
- a. ketersediaan Energi untuk kebutuhan daerah;
3. (21 Rencana Pengelolaan utama s maksud pada ayat (U rneliputi:
4. gl; b.
- d. Cadangan Energi daerah.
6. ergi daerah; C.
7. g sebagairflana dimaksud Pada aYat (1) meliPuti: (3)
8. a.KonservasiEnergi,KonservasiSrrmberDayaEnergi,dan Diversifikasi Energi;
- c. Harga, sJbsidi, dat insentif energi;
- b. Lingkung€ur Hidup dan keselamatan;
11. d,. Infrastrukur dan akses rtuk masyarakat terhadap Energi dan Industri Energi;
- f. Kelembagaan dan pendaruaan)"
13. e- penelitian, p"igerr.bangan, dan peneraparl teknologi Energi; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Rencana Pengelolaan energi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 dilaksanakan untuk periode tahun 2oL6-2O54-
BAB II - TUJUAN DAN SASARAII Bagian Kesatu Tujuan
Pasal 5
- (1) Rencana Pengelolaan Energi Daerah disusun sebagai pedornan untuk memberi"'ur.PengelolaanEnergidaerah Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi daerah pernbangunan daerah berkelanjrrtan'
RencanaPengsebagairnanadim.aksrrdayat(1) di atas teknis diatur d'an disusun lebih lanjut oleh Dinas Pertarnbangan dan Energi Kabupaten Haknal. era Barat' (1)
BAB II - TUJUAN DAN SASARAII Bagian Kesatu Tujuan
Pasal 6
Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi daera-h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di aLs, dicapai dengan mewr'rjrrdkan:
- b. Kernandirian Pengelolaan Energi;
- a. sumber D;;" Energi tiarr. dij-adikan sebagai kornoditas ekspor semata tetapi seUagai tt oa^f pembangunan daerah;
- c. Ketersedlaan eneigi dan- terpe"nuhinya kebutuhan Surnber Energi dalam daerah;
- e. Pernanfaatan Energi secara ehsien d
- d. pengelolaan Sumber Daya Energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjl.tan;
6. Akses untrrk rrasyarakat terhadap
- f. o Fr' Pengernbangan kemarnPuan t Energi dalam daerah agr mandiri Industri Energi, dan jasa meningkatkan kapasitas sumber
- h. dan Terciptanya lapangan
- i. si Lingkungarr HiduP' Terjaganya
Bagian l(edua Sasaran
BAB II - TUJUAN DAN SASARAII Bagian Kesatu Tujuan
Pasal 7
Surnber Energi d,anlatam surnberdaya energi ditujukan untuk modal sebesar-besar kernakrntlran rak5rat, dengan cara anfaatannya bagi pernbangunan ekonomi daerah' ah di daerah dan penyerapan tenaga kerja'
BAB II - TUJUAN DAN SASARAII Bagian Kesatu Tujuan
Pasal 8
sasaran penyediaan dan pernanfaatatt Energi Primer dan Energi Final
- sitas pernbangkit listrik pada tahun erusahaan Panas bumi di Jailolo' a. Terpenuhinya penyediaan
- per kaPita Pada tahun 2025 sarnPai dengan tahun 2025 b
BAB II - TUJUAN DAN SASARAII Bagian Kesatu Tujuan
Pasal 9
Energi d'an Pernanfaatan Energi 8, diperlukan pencapaian sasararr kut: Untuk pemenuhan Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- b. Tercaia-inya. "p1a-stisita.s Energi lebikr kecil dari 1 (satu) pacta pada tahun 2025 yang diselara"krdengan target pertumbl han ekonomi;
2. bahwa Surnber Energi rnerrpakan moda1 Pernbangunan daerah; a baru
- c. Tercapainya penunlnan Intensitas Energi final sampai dengan tahr'rn 2025;
- d. Tercapainya Rasio Elektrifikasi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2o-20;
J
ARAII KEBIJANAIT EISERGI DAERAII Bagian Kesatu
I(etersediaan Eaergi un-tuk Kebutuhan f,)aerah
BAB M - Kebijakan Utama Paragraf 1
Pasal 10
- (1) Ketersediaan Energi untuk kebutuhan Daerah dipenuhi dengan:
- b. Meningkatkan.-produksi errergi dan surnber energi daerah;
3. a.Meningkatkarreksplorasisrrrnberdaya,potensidallataw cadangan energi terbarukan;
- c. Meningkatkan kehand alalr systerr produksi, transportasi, dan distribusi PenYediaan energi;
5. (21 Dalam mewr,rjudtan ketersediaan energi rntuk--kebututran daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat t1) di s, jika terjadi tumpang tindih pe,,'aanafaatan d,jasr p"oy.dir'uo energi maka didah,l,kan yang merniliki nilai ketahanan daerah dan/atarr nilai strategis trebih tinegi;
- d. Mernastilan ierjarnin,.yu Z^ya d,kung lingkungan hid,p,ntuk rnenjarnin ketersediaan =.r*b.t .r".gi 3tjulan air, panas brrmi, sinar rnatahari, arrs gelombang laut dan angin;
Patagraf 2
Prioritas Pengembangan Energi
BAB M - Kebijakan Utama Paragraf 1
Pasal 11
- FrioritaspengernbanganEnergidilakukanmelaltri: (1)
- b. Merrrprioritaskan'penyed,iaan Energi bag rnasyarakat yang belu1n memiliki akses 'teriadap Energi listrik, dan Energi untuk transportasi, industri, dan pertanian;
- a. penge*tu'gu, Eiergi dengan memp\_ertirrrbangkan keseimbangan ekonomi Energi, kearnanan"pas rkan Energi, dan pelestarian fungsi Lingkungan HiduP;
- c. Pengemuangan energi dengan mengutannakan sumber Daya Energi setemPat;
- e. pengembangan industri ngah dan kecil dengan kebutuhan energi yail; tinggi dipri .* di wilayah yang kaya sumber daya energi;
- d. Pengembangan energi dan sumber daya energi diperiotaskan untuk memenuhi kebutuhan daerah;
- untuk mewujudkan keseimbangan keekorromian Energi sebagaimana didasarkan Pada PrinsiP: (21
- b. daraerah;
- a. Memaksimalkan penggunaan energi daerah dengan
BAB M - Kebijakan Utama Paragraf 1
Pasal 12
- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Energi daerah dilaksanakan oleh Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah mengacu strategi sebagai berikut: pada
- b. rgi Terbarukan dari jenis Energi surnber energi terjunan air, pana-saru,i, si.ar ,,atahari, a,.s gelorrrbang larrt d.anr.sir; diara]lkan rtuk energi non listrik untuk industri' rumatr tangga, dan transPortasi
3. sinar ketenagalistrikan; a. Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis sumber energi diarahkan untuk
- c. Pernanfaatan surrrber Energi Terbarukan dari jenis surrrber energl arus gelombang laut dan bahan bakar rninYak an industri; angin, diarahkan untuk
- e. Pernaksirnalan dan 9':1gt tedunan ait, pamas burni, sin aut oan at slluruh kornPonen dan sYstern pemanfaatan Sumber
- d. Pemanfaatan Surnber Eneryi Terbarukan dari jenis surnber energi terj,nan air, panas bumi, "It * matahari, anrs gelombang laut dan angin, dilakukan deng
7. daeral. dir.tamakan unflrk bahan baku; (2) Pemaanfaatan sumberdaya
- (3) Prioritas pemanfaatan Sumber Energi daerah dilakukan
BAB M - Kebijakan Utama Paragraf 1
Pasal 13
Cadangal Energi daeral- meliputi:
- b. Cadangan PenYangga Energi; dan
- a. Cadangan Strategis;
- c. Cadangan OPrasional
BAB M - Kebijakan Utama Paragraf 1
Pasal 14
- (l) cadangan strategis sebagailIlana dimal-rsud dalarn pasal 13 hl mf a diatur dan dialokasikan ot.rt pernerintah untuk menjarnin ketaharlan Energi jangka Panjang;
- (3) Ketentrran lebih lanj,t .rrl.tg"rti pengelolaan cadangan strategis diatur dengan Peraturan buPati;
- e) Cada'gan"strategls seba.gairnana dimakstrd pada ayat (1) hanya 6apat diusahakari sesrrai *rt t, ya1.g telah ditetapkan atau sewaktLl*i"t diperlukan untuk kepentingan daera-L;
BAB M - Kebijakan Utama Paragraf 1
Pasal 15
- (1) Cadangan 13 hr.rrr.rf sejalan de kebijakan minyak dan listrik yang tepat sasaran. penyangga Energi sebagaimana dimaksud dalam pasal untuk menjamin ketahanan Energi daerah bahan bakar
- a. Cadangan p"^rry..rgg. Energi me*rpakan cadangan di Lrar cadanga' opr*.1o.rr1 yang dise liakan badan usaha dan industry Energi;
3. Cad.angan penya11gga Energi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) disediakan olei p Jrierintah-dengan ketentgan seb agai b erikut : (2)
- b. cad.angan penyangga Energi dipergunakan untuk mengata-si kondisi krisis dan darurat Energi; dan
5. Dewan Energi Daerah rnengatl r 1'enis, jumlah, waktu, dan lokasi Cadangan PenYangga Energi' (3)
- c. Cadansrn p.rry;gga Ulergi disediakan secara bertahap sesuai kondisi keekonomian dan kernarrrpuan keuangan daerah'
7. pengelolaan iaaangart Penyangga Energi dilaksanakan sesrrai dengan ketentrran perundang-undangan' (4)
PasaI 16
- (1) Badan usaha dan Ind.ustri penyedia Energi wajib menyediakan cadangan -op"..=ional untrr^k menjamin kontinl.itas pasokan Energi'
2. rehih lanirrt n =diaan cadangan operasional (2) Ketentuan lebih lanjut mengenal peny: sebagaimana dimai&lt;sud pada ayat (1) diatur oleh pemerintah d,an / atau Pemerintah Daerah'
Bagian I(edua
Kebiiakan Pendukung ParagEaf 1
Konsenrasi Eaergi, Ko,nsinrasi Sumbet6ya Energi, dar Diversifikasi Energi
BAB M - Kebijakan Utama Paragraf 1
Pasal 17
- Konservasi Energi dilat&lt;ukan baik dari sisi hulu sarnpai hilir, meliputi pengelolaan SuLberdaya Energi dan \_sehrruh tahapan eksplorasi, proi'uksi, transportasi, distribusi, dan pemanfaatan Energi dan Sumber Energi. (1)
- Konservasi sumbe.iry, Energi dilaksanakan dengan pendekatan lintas sektor, paling sedikit rnelalui penyes daya dukung Lingkungan HiduP' (3)
- Pengelolaan SumberdaYa Energi s diarahkan untuk rnenjarnin Srrmberdaya Energi tetap mernerr-rt nilai dan keanekaragarnan sumberdaya Energi tersebut. (2) (1) agar penyediaan dan pemanfaatan kualitas ayat
- Untuk melaksanakan Konservasi dimaksud Pada aYat (3), dalam Sumberdaya Energi yang lebih lestari' (4) Sumberdaya Energi sebagaimana Energi mengutamakan
- Konservasi energi ii sekto. indirstri Cilakukan dengan mempertimbangkan daya saing (6)
- Produsen dan f."t =umen Energi wajib melakukan Konservasi Energi dan elisiensi pengelolaan S - nbeidaya Energi untuk menjamin ketersediaan Energi dalam jangka panjang' (s)
- (7) Pemerintah danf atau Pemerintah Daerah menetapkan pedoman dart penerapan khususnya di bidang hemat Energi' sesuai dengan kewenangan kebijakan Konservasi Energi
BAB M - Kebijakan Utama Paragraf 1
Pasal 18
- (1) pernerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan arr Diversifikasi Energi untuk erdaya Energi dan Ketahanan kewenangannya wajib meningkatkan Konservasi Energi D aerah dan /atau daerah\_
2. :ernanfaatanl berbagai jenis Surnber Terbarukan; a. Energi Baru dan
- (2) a" dirnaksl.d Pada aYat ( 1) dilaksanakan paling sedikit rnelalui:
4. si bahan bakar rninYak dengan ansportasi; b. percepatan pelaksanaan
- c. percepatan pernanfaatan tenaga listrik untuk penggerak kendaraan bermotor.
Paragraf 2 Lingkrrngan Hidup daa l(eselamatan l(erja
BAB M - Kebijakan Utama Paragraf 1
Pasal 19
- pengelolaan Energi diselaraskan dengan arah pernbangu.nap daerah anjt.tan, pelestarian sumbet daya alam, konservasi Energi, dan pengendalian perrcefllaran (1) Daerah
- Kegiatan Pe faktor kesehatan, tetaP mernpertahankan fungsi (2) Energi daerah wajib
- (1) Pemerintah mendorong dan memperkuat berkembangnya Industri Energi dalam mempercepat tercapainya sasaran Penyediaan Energi dan Pemanfaatan Energi, penguatan perekonomian daerah dan penyerapan lapangan kerja rangka
2. Energi dan jasa Energi daerah; a
3. (21 Penguatan perkembangan Industri Energi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: pada
4. ndustri Peralatan Produksi dan dalam daeralr; b. peningkatan pengembangan
- c. peningkatan kernarnpLlan daerah unttrk mendukung kegiatan iksptorasi panas burni dan industri pendrrkung ketenagalistrikan;
- e. peningkatan tingkaf kandungan daerah dalam industri Energi daerah;
- d. rnendorong industri dan komponen peralatan instalasi pernbangkit ti=t ik, tenaga sinar rnatahari dan perrrbangkit listrik i.rr.g. gErakan dan perbedaan sgh, perbedaan lamt;
4. atam peralatan instalasi rnela-Lui l.satra kecil dan f. pengembangan indrrstri komponen pernbangkit listrik tenaga angin h".t.ngah dan/ atam industri daerah;
Paragraf 3
Penelitiara, Pengembangan, dan Penerapan Teknotogi Energi
- (1) Kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi Energr aiararrtan untuk rnendukung Industri Energi daeralr.
- a. Femerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannYa; d
- (2) Dana kegiatan penelitian, p.nge-.bangan dan penerapa.n teknologi Energi sEbagairnana dirnaksqd pada ayat (1) difasilitasi sarnpai kepada tahap kornersial oleh:
- (3) b. Badan Usaha. Pernerintal- Daerah rnendorong terciptanya iklirn perranfaatan dan keberpihakan terhadap hasil penelitian, Pengembangan, dan penerapan teknologi Energi daerah-
5. ,. p"iyi.pro dan peningkatan kemamptlan sumberdaya rnanusia arf"* p".rgu.*aan dan penerapan teknologi serta kesela:rratan di bidang Energi; dan/atam
- (4) irernerintatr Daeratr bersarna dengan perguruan tingqi rnelakukan penguatan bidang penelitian, pengernbangan, dan penerapan Energi paling sedikit melalui:
- b. peninlkatan pengllasaarr telcaologi Energi dalam negeri rnelalui ien"H!a.r, p..tg.robangan, dan penerapa,, telcrologi Energi yang efisien.
BAB M - Kebijakan Utama Paragraf 1
Pasal 22
- Pernertntah Daerah rnelakukan penguatan kelembagaan untuk rnernastikan tercapainya tu.iuan dan sasaran Penyediaan Energi dan Pemanfaatan Energi daerah' (1)
- a. menyernpurnakan sistem kelernbagaan dan layanan birokrasi pernLrinf.f, a".r Pernerintah Daerah dan peningkatan koordinasi antar lernbaga di bidang Energi guna mefirpercepat pengalnbilan keprrtgsan, Iro="= pertzinan, dan pernbangunarl infrastrulrtur Energi;
- Penguatan kelembagaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dengan: (2)
- b. rneniigkatkan kerja sama dan koordinasi antar lerrbaga penelilian, universita.s, industri, pernegarrg kebijal&lt;an' dan korltrnitas dalam rangka lneillpercepat penguasaall dan Pernanfaatan Energi;
- d. meiingkatkan kemamprran sumber daya manusia di bidang Energi di daerah dalam Pengelolaan Energi
- c. meningkatkan atcuntaUilitas kelembagaan dengan menyesuaikan fungsi Jan kewenzrngan kelembagaa1r di tingkat pusat dan daerah;
- e. memperkuat kaPasitas Hakna-hera Barat Yang perencana.afl, Pengembangan, dan Pengelolaan Energi di perdesaan; dan/atam organisasi di tingkat kabupaten akal bertanggung jawab terhadap
- (3) Peherintah Daerah sesuai dengan kewenanganrrya bertanggung jawab dalam Inenangani dan mengatasi perrnasalahan Energi'
BAB M - Kebijakan Utama Paragraf 1
Pasal 23
- (1) Pemerintah Daerah dalarn menetapkan sasar€uo pertumbuhan penyediaan Energi mernp erhatikan sasaran pertum.buhan ekonorni.
- (3) Pernerintah Daerah mendorong pengr:atan pendanaan untuk rnenjarnin ketersed.iaan Energi, pemerataan infrastmktur Energi, pe1nerataan akses Energi, pengembangan Industri Energi daerah, a^rt pencapaian sasaran Penyediaan Energi serta Pemanfaatan Energi.
3. (21 Untuk lr.r...r."rp.i =asaratt pertrrmbuhan Penyediaan Energi sebagaimana dirnaksud pada ayat (u, Pernerintah Daerah *.rry"aiakan alokasi dana pengembangan dan penguatan infrastrulrtur Energi yang rremadai-
4. (41 rnerintah rrrendorong Badan usaha dan perbankarr untuk turut rnen danai pembangunan infrastruktrrr dan Pemanfaatan Energi.
5. ;. mEnyediakan alokasi anggaran khusus oleh pemerintah daerah untuk Elempercepat pernerataan akses listrik dan Eneryi'
- (5) penguatall pend.an-aan yang d.imaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit dengan:
PasaT 24
RencanaPengelolaan energi cepat 3 (tiga) tahun aPabila Daerah dapat ditinjau kembali paling dipandang perlu-
BAB M - Kebijakan Utama Paragraf 1
Pasal 25
Rencana Pengelolaan energi Daerah menjadi dasar dalam pen5rusun'an Rencana Umum Energi Oaelah dan Rencarra Urnum Ketenagalistrikan daemh.
BAB M - Kebijakan Utama Paragraf 1
Pasal 26
Pernetaal potensi energi alternatif dilihat dengan beberapa hasil dan pemaanfataannya ## BAB II I(ETENTUAfl PERALIIIAN
PasaT 27
Hal-hat teknis yang belurrr diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diaflr lebitr lanjut oleh Instansi teknis terkait.
KSI'ENTUA.u PEHITTIIP
BAB vI - KSI'ENTUA.u PEHITTIIP
Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada taqggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat. | PEJABAT | PARAF | |---------------------------------|---------|

Penandatangan: | SEKRETARIS DAERAH | I t | | AS, BID PEMERINTAHAN & ADM.UMUM | R | | KADIS PERTAMBANGAN | r | | KABAG HUKUM & ORGS | ,il U | NAMTO H. ROBA

Penetapan: Ditetapkan di Jailolo tanggal pada Zis

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA Xi

Penetapan: Diundangkan di : Jailolo pada tanggal , Zg Seglan brr 2ots

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT, H. Sofyan, MT