KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 133 Tahun 2001 tentang HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (berlaku 1 Januari 2002)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan penyediaan tenaga listrik baik di perkotaan, di perdesaan, maupun untuk mendorong kegiatan ekonomi, perlu menetapkan kembali harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, sehingga secara bertahap mencapai nilai keekonomian;
- b. bahwa dalam menetapkan harga jual tenaga listrik, Pemerintah mempertimbangkan keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi dan efisiensi pengusahaan, skala pengusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;
- c. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, subsidi kepada pelanggan secara bertahap akan dihapuskan;
- d. bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, harga jual tenaga listrik perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.
Pasal 1
Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dinyatakan dalam Tarif Dasar Listrik Tahun 2002, berdasarkan Golongan Tarif Dasar Listrik sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Keputusan Presiden ini.

## Pasal 2

Tarif Dasar Listrik Tahun 2002 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- a. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B;
- b. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A dan III B;
- c. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV A dan IV B;
- d. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran V A dan V B;
- e. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI A dan VI B;
- f. Tarif Dasar Listrik untuk Traksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII A dan VII B;
- g. Tarif Dasar Listrik untuk Curah ( bulk ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII A dan VIII B;
- h. Tarif Dasar Listrik untuk Multiguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX A dan IX B.

## Pasal 3

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Presiden ini.

## Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

## Pasal 5

Dengan ditetapkan Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 94) dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


BAMBANG KESOWO


Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

## GOLONGAN TARIF DASAR LISTRIK

| NO. | GOLONGAN TARIF TR/TM/TT | BATAS DAYA | KETERANGAN |
|-------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | S-1/TR | 220 VA | Golongan tarif untuk keperluan pemakaian sangat kecil. |
| 2 | S-2/TR | 250 VA s.d. 200 kVA | Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan sedang. |
| 3 | S-3/TM | di atas 200 kVA | Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar. |
| 4 | R-1/TR | 250 VA s.d 2.200 VA | Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil. |
| 5 | R-2/TR | di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA | Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah. |
| 6 | R-3/TR | di atas 6.600 VA | Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar. |
| 7 | B-1/TR | 250 VA s.d. 2.200 | VAGolongan tarif untuk keperluan bisnis kecil. |
| 8 | B-2/TR | di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA | Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah. |
| 9 | B-3/TM | di atas 200 kVA | Golongan tarif untuk keperluan bisnis besar. |
| 10 | I-1/TR | 450 VA s.d. 14 kVA | Golongan tarif untuk keperluan industri kecil/rumah tangga. |
| 11 | I-2/TR | di atas 14 kVA s.d. 200 kVA | Golongan tarif untuk keperluan industri sedang. |
| 12 | I-3/TM | di atas 200 kVA | Golongan tarif untuk keperluan industri menengah. |
| 13 | I-4/TT | 30.000 kVA ke atas | Golongan tarif untuk keperluan industri besar. |
| 14 | P-1/TR | 250 VA s.d. 200 kVA | Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah kecil dan sedang. |
| 15 | P-2/TM | di atas 200 kVA | Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah besar. |
| 16 | P-3/TR | | Golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum. |
| 17 | T/TM | di atas 200 kVA | Golongan tarif untuk traksi diperuntukkan bagi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kereta Api Indonesia. |
| 18 | C/TM | di atas 200 kVA | Golongan tarif curah ( bulk ) untuk keperluan penjualan secara curah ( bulk ) kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PIUKU). |

## *) Keterangan :

TR : Tegangan Rendah TM : Tegangan Menengah TT : Tegangan Tinggi

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


## MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

## LAMPIRAN II A KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

| | GOL. | | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) |
|----|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO | TARIF | BATAS DAYA | 1 Januari s.d. 31 Maret 2002 | 1 April s.d. 30 Juni 2002 | 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 | 1 April s.d. 30 Juni 2002 |
| 1. | S-1/TR | 220 VA | - | - | Abonemen per bulan (Rp.) : 9.000 | Abonemen per bulan (Rp.) : 10.200 |
| 2. | S-2/TR | 450 VA | 4.445 | 5.163 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 74 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 115 Blok III : di atas 60 kWh : 126 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 86 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 133 Blok III : di atas 60 |
| 3. | S-2/TR | 900 VA | 6.148 | 7.128 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 84 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 123 Blok III : di atas 60 kWh : 145 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 97 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 143 Blok III : di atas 60 |
| 4. | S-2/TR | 1.300 VA | 16.527 | 17.878 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 165 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 220 Blok III : di atas 60 kWh : 264 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 179 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 238 Blok III : di atas 60 |
| 5. | S-2/TR | 2.200 VA | 17.862 | 19.241 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 167 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 246 Blok III : di atas 60 kWh : 279 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 180 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 265 Blok III : di atas 60 kWh : 301 |
| 6. | S-2/TR | di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA | 21.183 | 22.487 | Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 263 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 298 | Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 280 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 316 |

## Catatan :

- P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat komersial.

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni P = 1.

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat komersial P = 1,5.

Kategori S-3 bersifat komersial dan S-3 bersifat sosial murni ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.

- K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

## LAMPIRAN II B KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

| | | | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) |
|-----|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO. | GOL. TARIF | BATAS DAYA | 1 Juli s.d. 30 Sep. 2002 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002 | 1 Juli s.d. 30 Sep. 2002 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002 |
| 1. | S-1/TR | 220 VA | - | - | Abonemen per bulan (Rp.) 11.800 | : Abonemen per bulan (Rp.) : 13.900 |
| 2. | S-2/TR | 450 VA | 6.082 | 7.204 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 101 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 157 Blok III : di atas 60 kWh : 173 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 120 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 186 Blok III : di atas 60 kWh : 205 |
| 3. | S-2/TR | 900 VA | 8.517 | 10.009 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 116 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 170 Blok III : di atas 60 kWh : 201 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 136 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 200 Blok III : di atas 60 kWh : 237 |
| 4. | S-2/TR | 1.300 VA | 19.229 | 20.710 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 192 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 256 Blok III : di atas 60 kWh : 308 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 207 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 276 Blok III : di atas 60 kWh : 331 |
| 5. | S-2/TR | 2.200 VA | 20.621 | 22.129 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 193 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 284 Blok III : di atas 60 kWh : 322 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 207 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 304 Blok III : di atas 60 kWh : 346 |
| 6. | S-2/TR | di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA | 23.791 | 25.219 | Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 296 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 334 | Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 314 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 354 |
| 7. | S-3/TM | di atas 200 kVA | 23.081 | 25.050 | Blok WBP = K x P x 256 Blok LWBP = P x 256 | BlokWBP = K x P x 278 Blok LWBP = P x 278 |

## Catatan :

- P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat

komersial.

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni P = 1.

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat komersial P = 1,5.

Kategori S-3 bersifat komersial dan S-3 bersifat sosial murni ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.

- K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

## LAMPIRAN III A KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

| | | | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) |
|-----|------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO. | GOL. TARIF | BATAS DAYA | 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 | 1 April s.d. 30 Juni 2002 | 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 | 1 April s.d. 30 Juni 2002 |
| 1. | R-1/TR | s.d. 450 VA | 5.291 | 6.104 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 108 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 225 Blok III : di atas 60 kWh : 254 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 124 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 259 Blok III : di atas 60 kWh : 293 |
| 2. | R-1/TR | 900 VA | 11.364 | 12.551 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 159 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 250 Blok III : di atas 60 kWh : 278 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 176 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 276 Blok III : di atas 60 kWh : 308 |
| 3. | R-1/TR | 1.300 VA | 21.029 | 22.728 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 262 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 277 Blok III : di atas 60 kWh : 323 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 283 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 299 Blok III : di atas 60 kWh : 349 |
| 4. | R-1/TR | 2.200 VA | 21.523 | 23.398 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 268 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 283 Blok III : di atas 60 kWh : 331 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 291 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 308 Blok III : di atas 60 kWh: 360 |
| 5. | R-2/TR | di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA | 24.673 | 25.409 | 478 | 492 |
| 6. | R-3/TR | di atas 6.600 VA | 32.891 | 33.315 | 596 | 604 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

## Salinan sesuai dengan aslinya

## Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

## LAMPIRAN III B KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

| NO. | GOL. | | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) |
|-------|--------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO. | TARIF | BATAS DAYA | 1 Juli s.d. 30 Sep. 2002 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002 | 1 Juli s.d. 30 Sep. 2002 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002 |
| 1. | R-1/TR | s.d. 450 VA | 7.016 | 7.862 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 143 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 298 Blok III : di atas 60 kWh : 336 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 160 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 334 Blok III : di atas 60 kWh : 377 |
| 2. | R-1/TR | 900 VA | 13.739 | 15.018 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh 192 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 302 Blok III : di atas 60 kWh : 337 | : Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 210 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 330 Blok III : di atas 60 kWh : 368 |
| 3. | R-1/TR | 1.300 VA | 24.427 | 26.271 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 304 Blok II di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 322 Blok III : di atas 60 kWh : 375 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 327 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 346 Blok III : di atas 60 kWh : 404 |
| 4. | R-1/TR | 2.200 VA | 25.273 | 27.148 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 314 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 333 Blok III : di atas 60 kWh : 388 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 338 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 358 Blok III : di atas 60 kWh : 417 |
| 5. | R-2/TR | di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA | 26.145 | 26.980 | 507 | 523 |
| 6. | R-3/TR | di atas 6.600 VA | 33.740 | 34.260 | 612 | 621 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN IV A KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS

| | | | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) |
|-----|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| NO. | GOL. TARIF | BATAS DAYA | 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 | 1 April s.d. 30 Juni 2002 | 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 | 1 April s.d. 30 Juni 2002 |
| 1. | B-1/TR | s.d. 450 VA | 16.954 | 17.960 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 207 Blok II : di atas 30 kWh : 308 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 219 Blok II : di atas 30 kWh : 327 |
| 2. | B-1/TR | 900 VA | 19.528 | 20.400 | Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 308 Blok II : di atas 108 kWh : 339 | Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 322 Blok II : di atas 108 kWh : 354 |
| 3. | B-1/TR | 1.300 VA | 23.320 | 23.925 | Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 385 Blok II : di atas 146 kWh : 386 | Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 395 Blok II : di atas 146 kWh : 396 |
| 4. | B-1/TR | 2.200 VA | 23.945 | 24.672 | Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 387 Blok II : di atas 264 kWh : 418 | Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 399 Blok II : di atas 264 kWh : 430 |
| 5. | B-2/TR | di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA | 25.003 | 25.830 | Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 426 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 447 | Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 440 Blok II : di atas 100 jam nyala Berikutnya : 462 |
| 6. | B-3/TM | di atas 200 kVA | 23.336 | 24.022 | BlokWBP = K x 363 Blok LWBP = 363 | BlokWBP = K x 374 Blok LWBP = 374 |

Catatan :

- K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


## MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN IVB KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS

| | | | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) |
|-----|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| NO. | GOL. TARIF | BATAS DAYA | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2002 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002 | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2002 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002 |
| 1. | B-1/TR | s.d. 450 VA | 18.967 | 20.086 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 231 Blok II : di atas 30 kWh : 345 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 245 Blok II : di atas 30 kWh : 365 |
| 2. | B-1/TR | 900 VA | 21.271 | 22.247 | Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 336 Blok II : di atas 108 kWh : 369 | Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 351 Blok II : di atas 108 kWh : 386 |
| 3. | B-1/TR | 1.300 VA | 24.531 | 25.237 | Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 405 Blok II : di atas 146 kWh : 406 | Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 417 Blok II : di atas 146 kWh : 418 |
| 4. | B-1/TR | 2.200 VA | 25.398 | 26.225 | Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 411 Blok II : di atas 264 kWh : 443 | Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 424 Blok II : di atas 264 kWh : 458 |
| 5. | B-2/TR | di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA | 26.656 | 27.582 | Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 454 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 476 | Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 469 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 493 |
| 6. | B-3/TM | di atas 200 kVA | 24.708 | 25.488 | Blok WBP = K x 384 Blok LWBP = 384 | Blok WBP = K x 396 Blok LWBP = 396 |

Catatan :

- K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

| | | | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) |
|-----|------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO. | GOL. TARIF | BATAS DAYA | 1 Januari s.d. 31 Maret 2002 | 1 April s.d. 30 Juni 2002 | 1 Januari s.d. 31 Maret 2002 | 1 April s.d. 30 Juni 2002 |
| 1. | I-1/TR | s.d. 450 VA | 17.714 | 19.179 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 125 Blok II : di atas 30 kWh : 240 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 135 Blok II : di atas 30 kWh : 259 |
| 2. | I-1/TR | 900 VA | 19.834 | 21.384 | Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 183 Blok II : di atas 72 kWh : 240 | Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 197 Blok II : di atas 72 kWh : 259 |
| 3. | I-1/TR | 1.300 VA | 23.645 | 24.553 | Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 329 Blok II : di atas 104 kWh : 339 | Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 342 Blok II : di atas 104 kWh : 352 |
| 4. | I-1/TR | 2.200 VA | 23.645 | 24.633 | Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 329 Blok II : di atas 196 kWh : 339 | Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 343 Blok II : di atas 196 kWh : 353 |
| 5. | I-1/TR | di atas 2.200 VA s.d. 14 kVA | 23.645 | 24.720 | Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 329 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 339 | Blok I : 0 s.d 80 jam nyala : 344 Blok II : di atas 80 jam nyala Berikutnya : 355 |
| 6. | I-2/TR | di atas 14 kVA s.d. 200 kVA | 24.215 | 25.384 | Blok WBP = K x 326 Blok LWBP = 326 | BlokWBP=K x 342 Blok LWBP = 342 |
| 7. | I-3/TM | di atas 200 kVA | 21.690 | 22.525 | 0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = K x 324 di atas 350 jam nyala, BlokWBP = 324 Blok LWBP = 324 | 0 s.d. 350 jam nyala, BlokWBP=K x 336 di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 336 Blok LWBP = 336 |
| 8. | I-4/TT | 30.000 kVA ke atas | 20.000 | 20.897 | 320 | 334 |

## Catatan :

- K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


## MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN V B KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

| NO. | | BATAS DAYA | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) |
|-------|------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO. | GOL. TARIF | BATAS DAYA | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2002 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002 | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2002 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002 |
| 1. | I-1/TR | s.d. 450 VA | 20.644 | 22.272 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 145 Blok II : di atas 30 kWh : 279 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 157 Blok II : di atas 30 kWh : 301 |
| 2. | I-1/TR | 900 VA | 22.934 | 24.645 | Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 211 Blok II : di atas 72 kWh : 278 | Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 227 Blok II : di atas 72 kWh : 298 |
| 3. | I-1/TR | 1.300 VA | 25.461 | 26.502 | Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 354 Blok II : di atas 104 kWh : 365 | Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 369 Blok II : di atas 104 kWh : 380 |
| 4. | I-1/TR | 2.200 VA | 25.621 | 26.742 | Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 356 Blok II : di atas 196 kWh : 368 | Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 372 Blok II : di atas 196 kWh : 384 |
| 5. | I-1/TR | di atas 2.200 VA s.d. 14 kVA | 25.795 | 27.002 | Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 359 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 370 | Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 376 Blok II : di atas 80 jam nyala Berikutnya : 387 |
| 6. | I-2/TR | di atas 14 kVA s.d. 200 kVA | 26.553 | 27.854 | BlokWBP = K x 358 Blok LWBP = 358 | Blok WBP = K x 375 Blok LWBP = 375 |
| 7. | I-3/TM | di atas 200 kVA | 23.469 | 24.522 | 0 s.d. 350 jam nyala, BlokWBP = K x 350 di atas 350 jam nyala, BlokWBP = 350 Blok LWBP = 350 | 0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = K x 366 di atas 350 jam nyala, BlokWBP = 366 Blok LWBP = 366 |
| 8. | I-4/TT | 30.000 kVA ke atas | 21.794 | 22.791 | 349 | 365 |

Catatan :

- K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


## MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

## Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

## Lambock V. Nahattands


LAMPIRAN VI A KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH DAN PENERANGAN JALAN UMUM

| NO. | GOL. | BATAS DAYA | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) |
|-------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| NO. | TARIF | BATAS DAYA | 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 | 1 April s.d. 30 Juni 2002 | 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 | 1 April s.d. 30 Juni 2002 |
| 1. | P-1/TR | s.d. 450 VA | 17.466 | 17.855 | 502 | 514 |
| 2. | P-1/TR | 900 VA | 22.617 | 22.854 | 565 | 571 |
| 3. | P-1/TR | 1.300 VA | 22.617 | 22.854 | 565 | 571 |
| 4. | P-1/TR | 2.200 VA | 22.617 | 22.854 | 565 | 571 |
| 5. | P-1/TR | di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA | 22.671 | 22.889 | 567 | 572 |
| 6. | P-2/TM | di atas 200 kVA | 22.177 | 22.700 | BlokWBP = K x 335 Blok LWBP = 335 | Blok WBP = K x 346 Blok LWBP = 346 |
| 7. | P-3/TR | - | - | - | 492 | 510 |

Catatan :

- K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


## MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VI B KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH DAN PENERANGAN JALAN UMUM

| | | | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) |
|-----|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| NO. | GOL. TARIF | BATAS DAYA | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2002 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002 | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2002 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002 |
| 1. | P-1/TR | s.d. 450 VA | 18.243 | 18.687 | 525 | 538 |
| 2. | P-1/TR | 900 VA | 23.092 | 23.384 | 577 | 585 |
| 3. | P-1/TR | 1.300 VA | 23.092 | 23.384 | 577 | 585 |
| 4. | P-1/TR | 2.200 VA | 23.092 | 23.384 | 577 | 585 |
| 5. | P-1/TR | di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA | 23.107 | 23.384 | 578 | 585 |
| 6. | P-2/TM | di atas 200 kVA | 23.000 | 23.200 | Blok WBP = K x 357 Blok LWBP = 357 | Blok WBP= K x 369 Blok LWBP = 369 |
| 7. | P-3/TR | - | - | - | 528 | 548 |

Catatan :

- K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban ystem kelistrikan setempat.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


## MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

## LAMPIRAN VII A

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 133 TAHUN 2001

TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK TRAKSI

| | GOL. | | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) |
|-----|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| NO. | TARIF | BATAS DAYA | 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 | 1 April s.d. 30 Juni 2002 | 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 | 1 April s.d. 30 Juni 2002 |
| 1. | T/TM | di atas 200 kVA | 17.113 *) | 17.616 *) | Blok WBP = K x 272 Blok LWBP = 272 | Blok WBP = K x 280 Blok LWBP = 280 |

Catatan :

- *) : Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan.

Untuk daya maksimum bulanan &gt; 0,5 dari daya tersambung, maka biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur.

Untuk daya maksimum bulanan ? 0,5 dari daya tersambung, maka biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

- K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

## TTD

## MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

## Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VII B KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK TRAKSI

| | GOL. | | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) |
|-----|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| NO. | TARIF | BATAS DAYA | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2002 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002 | 1 Juli s.d. 30 Sept. 2002 | 1 Oktober s.d. 31 Des. 2002 |
| 1. | T/TM | di atas 200 kVA | 18.119 *) | 18.691 *) | Blok WBP = K x 288 Blok LWBP = 288 | BlokWBP=K x 297 Blok LWBP = 297 |

Catatan :

- *) : Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan.

Untuk daya maksimum bulanan &gt; 0,5 dari daya tersambung, maka biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur.

Untuk daya maksimum bulanan ? 0,5 dari daya tersambung, maka biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

- K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

## TTD

## MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

## Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

## Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VIII A KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 133 TAHUN 2001 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

## TARIF DASAR LISTRIK UNTUK CURAH ( BULK )

| | | | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO. | GOL. TARIF | BATAS DAYA | 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 | 1 April s.d. 30 Juni 2002 | 1 Januari s.d. 31 Mar. 2002 | 1 April s.d. 30 Juni 2002 |
| 1. | C/TM | di atas 200 kVA | 22.500 | 22.500 | Blok WBP = K x 350 Blok LWBP = 350 | BlokWBP = K x 350 Blok LWBP = 350 |
| Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah ( bulk ) kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU). | Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah ( bulk ) kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU). | Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah ( bulk ) kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU). | Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah ( bulk ) kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU). | Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah ( bulk ) kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU). | Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah ( bulk ) kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU). | Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah ( bulk ) kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU). |

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

## TTD

## MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

## Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi