PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 5 Tahun 2011 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGARAAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK BALITA (KIBBLA) DI KABUPATEN SERANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI SERANG
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGARAAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK BALITA (KIBBLA) DI KABUPATEN SERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG
- a. bahwa dengan adanya perubahan pada Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA) di Kabupaten Serang perlu diatur kembali petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan Ibu, Bayi baru lahir dan anak balita perlu dilakukan upaya penanganan kesehatan secara terpadu sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6.Undang-undang. ...
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Nomor 4419) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 776);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 778)
MEMUTUSKAN. .....
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK BALITA (KIBBLA) DI KABUPATEN SERANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang.
8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
9. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang berbasis bukti untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
10. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian,pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
11. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 (lima) program prioritas, yaitu: Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan penanggulangan Diare.
14. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar. Polindes dikelola oleh bidan yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
16.Pusat. ...
16. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan puskesmas di masyarakat di lingkungan wilayah kerja yang lebih kecil, serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
17. Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purnawaktu (24 jam) ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
18. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat Inap.
19. Rumah Sakit Umum PONEK adalah RSU yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai ketentuan yang mampu memberikan pelayananan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus.
20. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas baik patologis maupun fisiologis termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap.
21. Klinik Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB dan perawatan Bayi Baru lahir dengan penanggung jawab seorang dokter.
22. Pos Kesehatan Desa disingkat Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
23. Bidan Praktek Swasta adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil, nifas, bayi, balita, dan KB secara rawat jalan.
24. Bidan Desa adalah bidan yang ditugaskan di desa atau kelurahan di wilayah Kabupaten Serang
25. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi ( P4K ) adalah kegiatan yang difasilitasi oleh bidan desa dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil termasuk KB pasca persalinan.
26. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA di suatu wilayah. Untuk mencegah terulangnya kasus yang sama di kemudian hari.
27. Pusat Pelatihan Klinik Primer yang selanjutnya disingkat P2KP adalah institusi pelatihan non pemerintah yang berkedudukan di Kabupaten/kota yang memberikan pelatihan keterampilan klinik kebidanan kepada tenaga kesehatan untuk menjamin pelayanan yang berkualitas dan dipimpin oleh seorang dokter ahli kebidanan.
28. Tenaga Kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
29.ASI. .....
29. ASI Eksklusif adalah pemberian Air Susu Ibu pada bayi sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) bulan tanpa memberikan makanan pendamping lainnya.
30. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah Kemauan yang kuat dari seorang ibu untuk segera memberikan ASI kepada bayi sesaat setelah melahirkan.
31. Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat SDIDTK adalah upaya pelayanan kesehatan yang di berikan minimal 2 kali dalam setahun meliputi pemantauan perkembangan motorik kasar,motorik halus, bahasa, sosialisasi dan kemandirian minimal 2 kali pertahun ( 6 bulan ) pelayanan yang di berikan di dalam gedung ( sarana pelayanan kesehatan) maupun di luar gedung
32. Imunisasi Dasar Lengkap adalah kegiatan memberikan kekebalan bagi bayi atau balita melalui vaksin yakni Hepatitis B 0 -7 hari, BCG 1 X, DPT Hb 3 X, Polio 4X dan Campak 1X, sebelum bayi mencapai umur 1 tahun.
33. Pos Natal Care yang selanjutnya di singkat PNC atau pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pada ibu mulai 6 (enam) jam sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan, untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal 3 (tiga) kali dengan ketentuan kunjungan nifas pertama pada masa 6 (enam) jam sampai dengan 3 (tiga) hari setelah persalinan, kunjungan nifas ke dua dalam waktu 2 (dua) minggu setelah persalinan ( 8-14 hari ), kunjungan nifas ketiga dalam waktu 6 (enam) minggu setelah persalinan ( 36 - 42 hari )
34. Kunjungan Neonatus lengkap adalah pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus/ bayi baru lahir sedikitnya 3 kali selama priode 0 sampai dengan 28 hari baik di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah, kunjungan neonatus ke-1 (KN 1) di lakukan pada kurun waktu 6-48 jam setelah melahirkan, kunjungan neonatus ke -2 (KN 2) di lakukan pada kurun waktu hari ke -3 sampai dengan hari ke -7 setelah melahirkan, dan kunjungan neonatus ke -3 ( KN3) di lakukan pada kurun waktu hari ke -8 sampai dengan hari ke 28 setelah lahir.
35. Kelas Ibu adalah kelas dimana para Ibu Hamil dan ibu balita secara bersama-sama belajar dengan dipandu oleh satu atau beberapa orang fasilitator terlatih dengan menggunakan buku KIA atau lembar balik.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Secara umum Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA dengan tujuan sebagai berikut :
- a. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- b. Tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga tercapainya percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu,bayi baru lahir, bayi dan balita ;
- c. Terjadinya perubahan prilaku masyarakat baik laki- laki maupun perempuan, pemerintah, dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mendukung terwujudnya penyelenggaraan KIBBLA yang lebih baik;
Terciptanya. ...
- d. Terciptanya kerjasama antar semua stakeholder dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita ;
- e. Tercapainya peningkatan akses informasi tentang pelayanan KIBBLA ;
- f. Terwujudnya pelayanan KIBBLA yang berkualitas bagi kelompok masyarakat miskin yang di biayai oleh pemerintah dan pemerintah daerah ;
- g. Tercapainya penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita ; dan
- h. Tersedianya seluruh sumber daya yang di butuhkan dengan efektif dan efisien untuk pelayanan KIBBLA.
PELAYANAN KIBBLA
Bagian Kesatu
Ruang lingkup
BAB III
Pasal 3
Ruang lingkup KIBBLA meliputi:
- a. kesehatan wanita usia subur;
- b. kesehatan ibu hamil;
- c. kesehatan ibu bersalin;
- d. kesehatan ibu nifas;
- e. kesehatan ibu meneteki;
- f. kesehatan bayi baru lahir;
- g. kesehatan bayi;
- h. kesehatan anak balita; dan
- i. kesehatan rujukan.
Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pelayanan KIBBLA
BAB III
Pasal 4
Penyelenggara pelayanan KIBBLA meliputi:
- a. Rumah Sakit;
- b. Puskesmas;
- c. Puskesmas Pembantu;
- d. Posyandu;
- e. Poskesdes/Polindes;
- f. Klinik Bersalin;
- g. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak;
- h. Dokter Praktek Swasta;
- i. Bidan Praktek Swasta;
- j. Balai Pengobatan Swasta;
BAB III
Pasal 5
Pelayanan kesehatan Wanita Usia Subur meliputi:
- a. penyuluhan kesehatan reproduksi;
- b. penyuluhan calon pengantin;
- c. pemberian immunisasi TT pada calon pengantin; dan
- d. pelayanan KB.
BAB III
Pasal 6
Pelayanan Kesehatan Ibu hamil meliputi:
- a. penyuluhan KIA dengan media buku KIA;
pemeriksaan. ....
- b. pemeriksaan Ibu hamil minimal 4 (empat) kali dengan ketentuan Satu kali pada triwulan ke I, satu kali pada triwulan ke II dan dua kali pada triwulan ke III, dengan catatan setiap kali pemeriksaan harus memenuhi standart 10 T (Timbang berat badan dan ukur tinggi badan,ukur tekanan darah, nilai status gizi / ukur lingkar lengan atas, ukur tinggi fundus uteri, Presentasi janin dan denyut jantung janin, imunisasi tetanus toksoid, Tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan, Test laboratorium rutin dan khusus, dan temu wicara);
- c. pelaksanaan P4K pada setiap ibu hamil;
- d. penyuluhan Inisiasi Menyusu Dini;
- e. penyuluhan KB;
- f. kelas ibu .
BAB III
Pasal 7
Pelayanan kesehatan ibu bersalin meliputi:
- a. persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi; dan
- b. pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini.
BAB III
Pasal 8
Pelayanan kesehatan ibu nifas meliputi:
- a. kunjungan pasca melahirkan (PNC) minimal 3 (tiga) kali;
- b. Pemantauan ASI Ekslusif;
- c. pemberian vitamin A dosis tinggi; dan
- d. pelaksanaan KB pasca persalinan.
BAB III
Pasal 9
Pelayanan Kesehatan Ibu Meneteki, meliputi:
- a. penyuluhan pemberian ASI Eksklusif dan pemberian ASI sampai anak usia 2 tahun;
- b. penyuluhan gizi;
- c. pelayanan kesehatan; dan
- d. Pembinaan KB.
BAB III
Pasal 10
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir ( Neonatus ) meliputi
- a. pemeriksaan fisik;
- b. perawatan tali pusat;
- c. pemberian injeksi vitamin K1;
- d. pemberian imunisasi Hepatitis B 0-7 hari; dan
- e. Kunjungan Neonatus lengkap.
BAB III
Pasal 11
Pelayanan kesehatan bayi meliputi :
- a. pemberian imunisasi dasar lengkap;
- b. pemberian vitamin A dosis 100.000 (seratus ribu) IU;
- c. penimbangan minimal 8 kali setahun, dan
- d. SDIDTK 4 kali setahun.
BAB III
Pasal 12
Pelayanan Kesehatan Anak Balita, meliputi:
- a. penimbangan minimal 8 kali setahun'
- b. pemberian vit A dosis 200.000 IU 2 kali setahun; dan
- c. SDIDTK 2 kali setahun
SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARAAN KIBBLA
BAB IV
Pasal 13
Sumber Daya Penyelenggaraan KIBBLA terdiri dari :
sumber Daya Manusia tenaga kesehatan;
sumber. ...
- b. Sumber daya manusia dari komponen masyarakat yang terkait dengan kesehatan.
- c. Sumber daya manusia dari komponen Akademisi bidang kesehatan
BAB IV
Pasal 14
- (1) Sumber daya manusia tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf a terdiri dari :
- a. dokter spesialis anak;
- b. dokter spesialis kebidanan dan kandungan;
- c. dokter umum;
- d. bidan;
- e. perawat;
- f. penyuluh kesehatan masyarakat
- g. Petugas gizi dan
- h. Penyuluh Lapangan KB.
- (2) Sumber daya manusia dari komponen masyarakat, sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf b terdiri dari :
- a. kader kesehatan;
- b. kader KB;
- c. PKK;
- d. LSM kesehatan;
- e. tokoh masyarakat;
- f. tokoh agama;.dan
- g. Saka bakti Husada
- (2) Sumber daya manusia dari komponen Akademisi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf c terdiri dari :
- a. Akademisi potensi lokal dan
- b. Akademisi potensi nasional.
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN
BAB V - PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN
Pasal 15
1. Dokter spesialis anak, dokter spesialis kebidanan dan kandungan ditempatkan di RSUD dan/atau Puskesmas PONED ;
2. Dokter umum ditempatkan di RSUD dan Puskesmas.
3. Bidan ditempatkan di RSUD, Puskesmas dan Pustu.
4. Bidan desa ditempatkan di poskesdes/polindes
5. Perawat ditempatkan di RSUD, Puskesmas, Pustu dan Poskesdes.
6. Penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas gizi ditempatkan di RSUD dan/atau Puskesmas.
KEMITRAAN BIDAN DESA DAN DUKUN BAYI
BAB VI - KEMITRAAN BIDAN DESA DAN DUKUN BAYI
Pasal 16
- (1) Dalam upaya pelayanan kesehatan ibu bersalin, bidan desa dapat menjalin kemitraan dengan dukun bayi setempat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, yang sekurang kurangnya memuat :
- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. ruang lingkup kerja sama;
hak. ...
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu kerjasama;
- f. penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tanda tangani setelah mendapat persetujuan dari kepala Puskesmas
TIM KIBBLA
BAB VII - TIM KIBBLA
Pasal 17
- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan KIBBLA perlu di bentuk Tim KIBBLA
- (2) Pembentukan Tim KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Tim KIBBLA Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- b. Tim KIBBLA Kecamatan ditetapkan oleh Camat; dan
- c. Tim KIBBLA Desa/Kelurahan ditetapkan oleh kepala Desa / kepala Kelurahan.
TUGAS TIM KIBBLA
Bagian Kesatu
Tugas Tim KIBBLA Kabupaten
BAB VIII - TUGAS TIM KIBBLA
Pasal 18
Tugas Tim KIBBLA Kabupaten adalah sebagai berikut :
1. Merumuskan kebijakan pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengembangan KIBBLA di Kabupaten Serang ;
2. Merumuskan rencana dan mengkoordinasikan kebutuhan sarana, prasarana, tenaga dan dana dari sumber APBD Kabupaten Serang dan sumber lain yang syah dan tidak mengikat ;
3. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan KIBBLA di Kabupaten Serang ;
4. Membuat laporan secara berkala kepada Bupati dalam pelaksanaan pelayanan KIBBLA di Kabupaten Serang.
Bagian Kedua
Tugas Tim KIBBLA Kecamatan
BAB VIII - TUGAS TIM KIBBLA
Pasal 19
Tugas Tim KIBBLA Tingkat Kecamatan adalah :
1. Mendukung Program Tim KIBBLA Kabupaten ;
2. Merumuskan program kerja KIBBLA Kecamatan ;
3. Mengkoordinasikan program kerja KIBBLA Kecamatan ;
4. Memberikan Pembinaan kepada Tim KIBLLA Desa ;
Bagian Ketiga
Tugas Tim KIBBLA Desa
BAB VIII - TUGAS TIM KIBBLA
Pasal 20
Tugas Tim KIBBLA Desa adalah :
1. Mendukung Program Tim KIBBLA tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
2.Merumuskan. ...
2. Merumuskan program kerja KIBBLA Desa ;
3. Mengkoordinasikan program kerja KIBBLA Desa.
PERAN PEMERINTAH DAERAH, DINAS KESEHATAN, LINTAS SEKTOR, ORGANISASI KESEHATAN, PEMERINTAH KECAMATAN, PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT.
Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Daerah
BAB IX - PERAN PEMERINTAH DAERAH, DINAS KESEHATAN, LINTAS SEKTOR, ORGANISASI KESEHATAN, PEMERINTAH KECAMATAN, PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT.
Pasal 21
Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KIBBLA meliputi :
- a. bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir , bayi dan anak balita, secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. berkewajiban menyediakan data KIBBLA, melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektoral dan konsultasi dengan pemerintah propinsi maupun pemerintah; dan
- c. bertanggung jawab menyediakan seluruh kebutuhan dan sarana prasarana beserta pemeliharaanya sesuai dengan kebutuhan.
Bagian Kedua
Peran Dinas Kesehatan
BAB IX - PERAN PEMERINTAH DAERAH, DINAS KESEHATAN, LINTAS SEKTOR, ORGANISASI KESEHATAN, PEMERINTAH KECAMATAN, PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT.
Pasal 22
Dalam pelaksanaan program KIBBLA Dinas berperan serta dalam bentuk :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan program KIBBLA baik administrasi maupun teknis medis tingkat Kabupaten ;
- b. melaksanakan pengawasan, supervisi, evaluasi dan pembinaan secara berkala sesuai perencanaan.
Bagian Ketiga
Peran Lintas Sektor
BAB IX - PERAN PEMERINTAH DAERAH, DINAS KESEHATAN, LINTAS SEKTOR, ORGANISASI KESEHATAN, PEMERINTAH KECAMATAN, PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT.
Pasal 23
Peran Lintas Sektor dalam penyelenggaraan KIBBLA meliputi :
- a. memfasilitasi proses penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media;
- b. memfasilitasi ketersediaan alat promosi, kontrasepsi dan pelayanan KIBBLA; dan
- c. mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam program KIBBLA sesuai dengan kapasitasnya.
Bagian Keempat
Peran Organisasi Kesehatan
BAB IX - PERAN PEMERINTAH DAERAH, DINAS KESEHATAN, LINTAS SEKTOR, ORGANISASI KESEHATAN, PEMERINTAH KECAMATAN, PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT.
Pasal 24
Peran Organisasi Kesehatan dalam penyelenggaraan KIBBLA meliputi :
- a. mendukung pelaksanaan program KIBBLA;
- b. mengkoordinasakan pelaksanaan program KIBBLA dengan anggotanya; dan
- c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi teknis medis terhadap anggota .
Bagian Kelima
Peran Pemerintah Kecamatan
BAB IX - PERAN PEMERINTAH DAERAH, DINAS KESEHATAN, LINTAS SEKTOR, ORGANISASI KESEHATAN, PEMERINTAH KECAMATAN, PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT.
Pasal 25
Peran Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan KIBBLA meliputi :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan program KIBBLA tingkat kecamatan ;
- b. melaksanakan pengawasan, supervisi, evaluasi dan pembinaan secara berkala sesuai perencanaan tingkat kecamatan.
Bagian Keenam
Peran Puskesmas
BAB IX - PERAN PEMERINTAH DAERAH, DINAS KESEHATAN, LINTAS SEKTOR, ORGANISASI KESEHATAN, PEMERINTAH KECAMATAN, PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT.
Pasal 26
Peran Puskesmas dalam penyelenggaraan KIBBLA meliputi :
- a. pelayanan KIBBLA diwilayah kerjanya;
- b. memfasilitasi terlaksananya kemitraan bidan, kader dan dukun bayi;
- c. melaksanakan supervisi fasilitatif pelayanan KIBBLA di wilayah kerjanya;
- d. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KIBBLA termasuk swasta; dan
- e. mengusulkan kepada dinas sarana dan prasarana terkait program KIBBLA .
Bagian Ketujuh
Peran Pemerintah Desa
BAB IX - PERAN PEMERINTAH DAERAH, DINAS KESEHATAN, LINTAS SEKTOR, ORGANISASI KESEHATAN, PEMERINTAH KECAMATAN, PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT.
Pasal 27
Dalam pelaksanaan program KIBBLA, Pemerintah Desa berperan serta dalam bentuk :
- a. mendukung pelaksanaan pelayanan KIBBLA;
- b. membuat perencanaan KIBBLA tingkat desa; dan
- c. menggerakkan masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan program KIBBLA.
Bagian Kedelapan
Peran Masyarakat
BAB IX - PERAN PEMERINTAH DAERAH, DINAS KESEHATAN, LINTAS SEKTOR, ORGANISASI KESEHATAN, PEMERINTAH KECAMATAN, PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT.
Pasal 28
Dalam pelaksanaan program KIBBLA, masyarakat berperan serta dalam bentuk :
- a. sosialisasi program KIBBLA;
- b. penggalangan Dana masyarakat melalui Tabulin dan Dasolin;
- c. penyediaan sarana KIBBLA desa;
- d. menyediakan sarana tranportasi (Ambulan desa);
- e. penyediaan calon pendonor darah;
- f. pengumpulan data dan pelaporan sasaran KIBBLA; dan
- g. mendorong masyarakat lainnya untuk mengikuti kegiatan KIBBLA.
SARANA DAN PRASARANA
BAB X - SARANA DAN PRASARANA
Pasal 29
- (1) Pelayanan KIBBLA menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat yang memenuhi kualifikasi dan stándard yang berlaku;
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh Dinas.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK) KIBBLA
BAB XI - SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK) KIBBLA
Pasal 30
- (1) SIK KIBBLA didasarkan pada pendataan sasaran KIBBLA ditingkat desa yang dilakukan oleh bidan desa bersama aparat desa, kader kesehatan dan di bantú RT dan RW;
- (2) Pencatatan kelahiran dan kematian dilakukan oleh RT dan RW, dilaporkan secara berjenjang ke tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan puskesmas sampai tingkat kabupaten;
- (3) Puskesmas berkewajiban menyampaikan hasil pelaksanaan dan pencapaian kegiatan serta masalah yang terjadi dalam pelayanan KIBBLA ke camat untuk dipecahkan bersama-sama dalam rapat koordinasi tingkat kecamatan;
- (4) Bidan Desa berkewajiban menyampaikan pelaksanaan KIBBLA dalam rapat desa minimal sekali dalam satu bulan dengan mengikutsertakan kader kesehatan, dukun bayi, aparat desa/kelurahan, fasilitator desa siaga, dan unsur masyarakat; dan
- (5) Seluruh pelayanan KIBBLA ditingkat desa dilaporkan oleh bidan desa ke puskesmas yang selanjutnya oleh puskesmas dilaporkan ke dinas.
PEMBIAYAAN KIBBLA
BAB XII - PEMBIAYAAN KIBBLA
Pasal 31
Pembiayaan pelaksanaan kegiatan KIBBLA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di bebankan pada APBD Kabupaten Serang serta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat .
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
BAB XIII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 32
- (1) Pengawasan dan Pelaporan kegiatan KIBBLA dilakukan secara berjenjang sesuai peran dan tanggung jawabnya;
- (2) Pelaporan kegiatan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim KIBBLA dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Tim KIBBLA Desa/Kelurahan melaporkan ke Tim KIBBLA Kecamatan setiap 3 (tiga) bulan;
- b. Tim KIBBLA Kecamatan melaporkan ke Tim KIBBLA Kabupaten setiap 3 (tiga) bulan;
- (3) Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-perundangan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Serang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Dan Anak Balita (KIBBLA) Di Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Serang pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, H. LALU ATHARUSSALAM RAIS BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR ## Pasal 34

Penetapan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang

Penetapan: Ditetapkan di Serang pada tanggal

Penandatangan: BUPATI SERANG, A. TAUFIK NURIMAN