PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 8 Tahun 2016 tentang PERSYARATAN, MASA TUGAS DAN MUTASI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH (berlaku 1 April 2016)
Pembukaan
Menimbang: bahwa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan, Masa Tugas Tugas dalam rangka meningkatkan kinerja sekolah dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tambahan Sebagai Kepala Sekolah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 119 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 16 Seri D);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN, MASA TUGAS DAN MUTASI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar.
9. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP.
10. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.
11. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanakkanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
12. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga professional.
13. Penilaian Kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokanpatokan tertentu.
14. Mutasi adalah perpindahan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah antar satuan pendidikan.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengangkatan, masa tugas dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai persyaratan, masa tugas dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a persyaratan;
- b penugasan dan masa tugas; dan
- c Mutasi.
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Kualifikasi Umum
BAB IV - PERSYARATAN
Pasal 4
Persyaratan kualifikasi umum calon Kepala Sekolah terdiri dari:
- a beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah dari rumah sakit umum daerah dan/atau pusat kesehatan masyarakat;
- c tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
dibuktikan surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d berwawasan kebangsaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah tempat bertugas terakhir;
- e berwawasan sekolah ramah anak dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah tempat bertugas terakhir;
- f memiliki kemampuan manajemen pendidikan dibuktikan dengan hasil Penilaian Kinerja Guru dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
- g memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau pembimbing paling sedikit 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pendidik, kecuali pendidik dan/atau pembimbing pada TK harus memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah;
- h berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi dibuktikan dengan ijasah dan akta mengajar atau sertifikat pendidikan profesi Guru;
- i usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diangkat;
- j memiliki pangkat paling rendah penata golongan ruang III/c;
- k semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- l diusulkan oleh Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang bersangkutan atas persetujuan pengawas sekolah.
Bagian Kedua
Kualifikasi Khusus
BAB IV - PERSYARATAN
Pasal 5
Persyaratan kualifikasi khusus calon Kepala Sekolah yaitu:
a Kepala TK:
1. berstatus sebagai Guru TK dibuktikan dengan keputusan pengangkatan sebagai Guru TK;
2. memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru TK dibuktikan dengan foto copy Sertifikat Pendidik;
3. memiliki sertifikat calon kepala TK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah dibuktikan dengan foto copy sertifikat diklat calon Kepala Sekolah;
b Kepala SD/SD-SMP Satu Atap:
1. berstatus sebagai Guru SD/SD-SMP Satu Atap dibuktikan dengan keputusan pengangkatan Guru SD/SD-SMP Satu Atap;
2. memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru SD dibuktikan dengan foto copy Sertifikat Pendidik;
3. memiliki sertifikat calon kepala SD yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah dibuktikan dengan sertifikat diklat calon Kepala Sekolah;
c Kepala SMP:
1. berstatus sebagai Guru SMP dibuktikan dengan keputusan pengangkatan Guru SMP;
2. memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru SMP dibuktikan dengan foto copy Sertifikat Pendidik;
3. memiliki sertifikat calon kepala SMP yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah dibuktikan dengan sertifikat diklat calon Kepala Sekolah;
d Kepala SMA:
1. berstatus sebagai Guru SMA dibuktikan dengan keputusan pengangkatan Guru SMA;
2. memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru SMA dibuktikan dengan foto copy Sertifikat Pendidik;
3. memiliki sertifikat calon kepala SMA yang diterbitkan lembaga yang ditetapkan Pemerintah dibuktikan dengan foto copy sertifikat diklat calon Kepala Sekolah;
e Kepala SMK:
1. berstatus sebagai Guru SMK dibuktikan dengan keputusan pengangkatan Guru SMK;
2. memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru SMK dibuktikan dengan foto copy Sertifikat Pendidik; dan
3. memiliki sertifikat calon kepala SMK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah dibuktikan dengan foto copy sertifikat diklat calon Kepala Sekolah;
- f Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB):
1. berstatus sebagai Guru Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dibuktikan dengan keputusan pengangkatan Guru Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
2. memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dibuktikan dengan foto copy Sertifikat Pendidik; dan
3. memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah dibuktikan dengan foto copy sertifikat diklat calon Kepala Sekolah.
BAB IV - PERSYARATAN
Pasal 6
Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah untuk masa tugas pertama kali diutamakan pada satuan pendidikan yang tidak berstatus unggulan.
Bagian Kedua
Masa Tugas
BAB IV - PERSYARATAN
Pasal 7
- (1) Kepala Sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
BAB IV - PERSYARATAN
Pasal 8
- (1) Kepala Sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam keadaan tertentu apabila kondisi suatu satuan pendidikan memerlukan kompetensi Kepala Sekolah yang sesuai dengan kebutuhan, maka dapat dilakukan Mutasi sebelum memenuhi masa kerja 2 (dua) tahun.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan masukan dari Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 9
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Masa Tugas Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 1 April 2016

Penandatangan: BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 1 April 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 8

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,