PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Per (berlaku Unknown)
PENJELASAN
Pembukaan
Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, maka dalam hal Pernerintah Daerah yang belum dapat menyediakan Rumah Jabatan bagi Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan perumahan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten SI?tang sarnpai dengan Tahun 2013 belum dapat menyediakan Rurnah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Smtang kecuali Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang yang telah disediakan Rumah Jabatan, sehingga bagi pimpinan dan anggot9: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang . belum tersed1 � Rumah Jabatan atau Rumah Dinas diperlukan Tunjangan Perumahan sesuai Kemampuan Keuangan Daerah;
t,1e11gingat
- c. bahwa Pemberi . . dan Anggot an tun1angan perumahan bagi Pimpinan Kabupaten S � Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b di atas �� tang sebagaimana dimaksud pada huruf pelaksanaan iperlukan guna menunjang kelancaran Perwakilan R tugas, fungsi dan wewenang Dewan akyat Daerah Kabupaten Sintang;
- d. bahwa berdas k . . f a b d \_ar an pertimbangan tersebut pada huru d � ngan ar; c di atas, maka dipandang perlu ditetapkan eraturan Bupati Sintang;
1. � ndang-undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang enetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 te t . Di Kar n ang Pembentukan Daerah Tingkat II I imantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 1953 Nornor 9, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang ...
6.
Undang-U ct
Jndo
Pemerint
�
ang
Nornor
Le
�
esia
.
an se: aran
d ( r:ngan
Tahun
32
T
Daerah
(Lembaran
Negara
20
ahun
Re
04
gaimana
�
ubhk
Undang-U
Nomor 59
telah mbaran
.
2004
Nornor ddiubah
Neg n ang
T
Negara
125, tentang
00730
Republik
Tambahan
4437}
beberapa ar: Republik
Indonesia Nomor
Nomor
12
Tahun
2008
Indonesia Nomam ahan
Lembaran kali
terakhir
Indonesia Tahun
2008
or 4844);
Negarea
Republik ·
7. Undang-Unctan N Permusyawarat!n\_ omor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Dewan Perw kil Rakyat, Dewan Perwak.ilan Rakyat, Rakyat D � an Daerah, Dan Dewan Perwakilan Tahun 2o � ';{ N (Lernbaran Negara Republik Indonesia Republik I d o � or 125, Tarnbahan Lembaran Negara n ones1a Nomor 5043);
8. Undang-Und K ang Nomor 9 Tahun 2010 tentang T:rotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia R un .20l0 Nornor 125, Tarnbahan Lembaran Negara epubhk Indonesia Nomor 5166);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwak.ilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I d nesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan � ;baran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
00731
| 13. | Peraturan p . Pemb . emenntah N p � gian Urusan p 0":0 r 38 Tahun 2007 t � Dernenntahan Daer � menntahan Antara Pemerintah, aerah kabupaten/ a Provinsi, Dan Pemerintahan |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | n ones1a Nomor 4737); Peraturan Pem . o . enntah N rgan1sasi p ornor 41 Tahun 2007 tentang Republik lndo er � gkat Daerah (Lembaran Negara Lembaran Ne nesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan · gara Republik Indonesia Nomor |
| 15 | Peraturan Pe . Pedoman p menntah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rakyat Dae;Tsunan Peraturan Dewan Perwak!lan Rakyat D h tentang Tata Tertib Dewan Perwak1lan N aera (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 ornor 22 Tambah ik I d . ' an Lembaran Negara Repubb n ones1a Nomor 504); |
| 16 | Peraturan Dae h K b . ra a upaten Smtang Nomor 1 Tahun 2 ? 05. tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpman Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lemba � an Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1) sebagatmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l); |
| 17 | Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan.Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25); |
| 18 | Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1); |
| 19 | Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Sintang Nomor 2); |
,/
r.1enetapkan
20.
00732
Peraturan D 20 12 aerah Kab D tentang A upaten Sintang Nomor 10 Tahun (i..::ah Kabupate:gg:an Pendapatan Dan o/J � aut baran Daerah intang Tahun Anggaran 2UT3 Norno10); kabupaten Sintang Tahun 2012
## MEMUTUSKAff :
PERATURAN B PERlJMAHAN UPATI SINTANG TENTANG TUNJANGAN PERWAKILAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN TAHON ANGG&amp; � AT DAERAH KABUPATEN SINTANG � 2013
## BABI
## KETENTUAN UMUM
##
PENJELASAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: - 1 · Daerah adalah Kabupaten Sintang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemenntahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. · · · 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang. 5. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang. 6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kabupaten Sintang. 7. Anggota ... 00733 7. Anggota DPRD k � anggotaannya adalah\_ mereka yang diresmikan Sintang da sebagai anggota DPRD Kabupaten b d n telah ·· er asarkan k mengucapkan surnpap 1wu1 Undangan. etentuan Peraturan Perunaang- 8. Sekretariat DPRD d Kabupaten 8 . · a alah unsur pendukung DPRD mtang. 9. Sekretaris DPRD . . yang merni . adalah Pejabat Perangkat Daerah trnpin Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang. 4. Tunjangan K · di eseJahteraan adalah tunjangan yang 1serahkan ke d . . D b pa a Pimprnan dan Anggota DPR erupa\_ pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan DPRD dan perlengkapannnya, rurnah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka � afat/ tewas dan ketentuan biaya pengurusan jenazah, 10. 11. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten. Sintang yang tidak mendapatkan rumah jabatan atau rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. 12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ## BAB II TUNJANGANPERUMAHAN Pasal 2 - (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan dan rumah dinas beserta perlengkapannya. - (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013. (3) Dalam ... 00734 - (3) Dalam hal p· . s· 1mpm mtang dibe h .an dan Anggota DPRD Kabupaten w .. b r entikan ta . . � 1 mengemba1· a u berakhir masa baktinya, dmas beserta ikan rumah jabatan dan rumah kepada Pem . perlengkapannya dalam keadaap-bailc 1 (satu) bul::1:11 Kabupaten Sintang paling tamo � t rnasa bakti. Jak tanggal pemberhentian/berakh 1 r
PENJELASAN
Pasal 3
- ( 1) Penyediaan rum . sebagai . ah Iabatan dan rumah dinas tersed. mana d1maksud dalarn Pasal 2 ayat ( 1) baru Ketua 1 � sebanyak 1 (satu) unit rurnah jabatan bagi S . ewan PerwakiJan Rakyat Daerah Kabupaten mtang. - ( 2 ) Bagi Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan =e � akilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang yang e urn mendapat rurnah jabatan dan rurnah dinas, d1sed1akan tunjangan perumahan. - (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam a � at (2) diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan. - (4) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta harga setempat yang berlaku, tidak terrnasuk meubeler, biaya listrik, air, gas dan telepon. ## BAB III ## BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN
PENJELASAN
Pasal 4
- (1) Besamya tunjangan perumahan bagi Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang sebesar Rp. 7.000.000,00(Tujuh Juta Rupiah) per bulan bagi masing-masing wakil ketua. - (2) Besamya tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Sintang sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)per bulan bagi masingmasing anggota. 00735 - (3) Kepada Pi . Rakyat DrnPman dan Anggota Dewan Perwakilan tunjangan aerah Kabupaten Sintang penerima ayat (I) da:;urnahan sebagaimana dimaksud pad � peraturan ( ). dikenakan Pajak Penghasilan sesuai perundang d -un angan yang berlaku. ## 'Pasal 5 - (1) Belanja tun· Anggota DPt � gan perumahan bagi Pimpinan dan APBD Kabu Ka � upaten Sintang dibebankan pada paten Sm tang Tahun Anggaran 2013. - (2) Pengelolaan d . · · an d ana tunJangan perumahan P1mpm an Anggota DPRD Kabupaten Sintang Dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ## BAB IV ## KETENTUAN PERALIHAN
PENJELASAN
Pasal 6
Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2013, terhitung 1 .Ianuari sampai dengan 31 Desember 2013.
PENJELASAN
Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BABV ... ## 8.f\B v ## KETENTUAN PENUTuP Paaa1 8 turan Bupati ini berlaku sejak t pera angga1 diundangkan. setiap orang mengetahuinya . Maroti ini dengan penempatannya d:=e;n � ahkan pengundangan Peraturan 13uP enta C&gt;aerah Kabupaten Sintang. 2012 Diundangkan di -Sintang tanggal 17 pada BERITA DAÉRAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR /30}