PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEBO Nomor 4 Tahun 2004 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEBO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2004 NOMOR 4
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEBO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22\_ Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penataan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo;
- b. bahwa Penataan Lembaga Teknis Daerah dimaksud didasarkan pada kebutuhan dan kewenangan yang ada dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas serta rasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun · 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Norn or 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi · Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Sentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEBO
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Supati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Sadan Eksekutif Daerah;
- c. Supati adalah Supati Tebo;
- d. Wakil Supati adalah Wakil Supati Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Sadan Legislatif Daerah.
- f. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pelaksan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo;
- h. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
BABII
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 2
Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
1. Sadan Pengawasan Daerah Kabupaten Tebo;
2. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tebo;
..
4. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo;
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tebo;
6. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo;
7. Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tebo;
8. Kantor Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo.
KEDUDUKAN
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3
- (1) Lembaga Teknis Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah dibidangnya;
- (2) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
BADAN PENGAWASAN DAERAH
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Tebo mempunyai tugas melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan sosial politik, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :
- a. Melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah yang meliputi bidang-bidang pemerintahan, pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, kekayaan daerah dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- b. Melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten atas petunjuk Bupati;
- c. Melakukan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan, pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan daerah dan kekayaan daerah;
- d. Melakukan pelayanan teknis administratif dan fungsional.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Bagian TU membawahi :
Sub
.
- 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahi :
- 1) Sub Bidang Pemerintahan Umum Daerah, Pemerintahan Desa;
- 2) Sub Bidang Pembinaan Aparatur, Administrasi Kepegawaian, Pendidikan &amp; Pelatihan dan Penelitian &amp; Pengembangan;
- d. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat, membawahi;
- 1) Sub Bidang Bimbingan Ketentraman dan Ketertiban, Sosial dan Tenaga Kerja;
- 2) Sub Bidang Dikbud, Agama, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- e. Bidang Perekonomian dan Pendapatan/Kekayaan, membawahi :
- 1) Sub Bidang Sektor Pertanian, Industri, Pertambangan &amp; Energy, Perhubungan dan Pariwisata;
- 2) Sub Bidang Pajak, Retribusi, Pendapatan Daerah, BUMD, Pemeliharaan dan Penghapusan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sadan Pengawasan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

## ( BAPPEDA)

## Pasal 7

Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaan pembangunan.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah;
- b. Menyusun Program Pembangunan Daerah dan menyusun Rencana Strategis Daerah;
- c. Menyusun Rencana Tahunan Daerah;
- d. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta Rencana Tata Ruang Kata dalam Kabupaten Tebo;
- e. Menyusun Program Tahunan sebagai penjabaran dan pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada sub a, b, c, pada pasal ini;
- f. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta badan-badan I instansiinstansi / lembaga-lembaga lain yang berada dalam Kabupaten Tebo;

Menyusun

.

- h. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah bersama-sama dengan bagian keuangan dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
- i. Melakukan koordinasi dan atau mengadakan pengkajian, penelitian dan pengembangan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
- j. Melakukan persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut;
- k. Melakukan pengendalian pembangunan dan pengendalian ruang.
- I. Melakukan pemantauan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- m. Melakukan pembinaan pembangunan kecamatan, perkotaan dan pedesaan.
- n. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan pembangunan di daerah sesuai dengan petunjuk Supati.

## Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Sadan;
- b. Sagian TU membawahi 2 Sub Bagian, yaitu :
- 1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
- 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang penelitian, pengembangan dan pengendalian membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu :
- 1) Sub Bidang Evaluasi, Pengendalian, Statistik dan Pelaporan;
- 2) Sub Bidang Analisa, Penelitian dan Pengembangan Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenbangda)
- d. Sidang Ekonomi, membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu;
- 1) Sub Sidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dam Pariwisata;
- 2) Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi dan Pengembangan Dunia Usaha;
- e. Bidang Sosial Budaya, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
- 1) Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual Keagamaan, Kesehatan dan Kesejateraan Sosial Masyarakat;
- 2) Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Tenaga Kerja;
- f. Sidang Fisik dan Prasarana membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu;
16. 1 Sub Sidang Perhubungan, Telekomunikasi, Informasi, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Perumahan dan Pemukiman;
- 2) Sub Bidang Pengairan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Wilayah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


## Bagian Ketiga

## KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

## Pasal 10

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Kabupaten dalam bidang Kependudukan dan Penyelenggaraan Urusan Catatan Sipil.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan pengesahan Anak dan Kematian;
- b. Penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak dan pengesahan anak dan kematian;
- c. Melakukan kegiatan penyuluhan catatan sipil;
- d. Melakukan penelitian terhadap kebenaran data kependudukan seseorang;
- e. Menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdasarkan hasil penelitian/rekomendasi dari Seksi Administrasi Kependudukan;
- f. Memonitor, menginventarisir dan mencatat perubahan/mutasi data penduduk;
- g. Mengumpulkan dan mengolah data kependudukan;
- h. Menyusun Laporan Data Kependudukan pada khususnya dan administrasi kependudukan pada umumnya.

## Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. Seksi Penyuluhan dan Dokumentasi;
- e. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Adopsi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat

## KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

## Pasal 13

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

Pasal

14

..

## Pasal 14

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi hubungan antar lembaga;
- b. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pemantapan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Perumusan dan penyiapan kebijakan pengkajian masalah strategis daerah;
- d. Pengkoordinasian, penyusunan program dan kegiatan fasilitasi dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Melaksanakan administrasi dan tata usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

## Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- d. Seksi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Seksi Pengkajian Masalah Strategis Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kelima

## KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

## Pasal 16

Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Tenaga Kerja dan Transmingrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

## Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dan penyusunan program dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Membina penyediaan penyaluran tenaga kerja meliputi tenaga penganggur antar daerah, dalam dan luar negeri, pembatasan/penggunaan tenaga kerja asing perorangan, penyandang cacat usaha mandiri, sektor informal;
3. Membina

..

-

3. Membina dan membimbing Lembaga Swasta dalam bidang Sertifikat dan kerjasama perizinan serta pembinaan Instruktur Latihan Kerja;
4. Melakukan pemberdayaan kawasan transmigrasi melalui penataan persebaran penduduk dan pembangunan permukiman dengan dukungan peran serta masyarakat
5. Melaksanakan pembinaan peningkatan sumber daya transmigrasi dan masyarakat sekitar unit permukiman transmigrasi;
6. Menetapkan jaminan kesejahteraan tenaga kerja dan puma kerja dibidang Syarat Kerja dan Pengupahan, Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama serta Organisasi Pekerja dan Lembaga Industrial;
7. Mengkoordinasi dan membina berbagai perselisihan tenaga kerja dalam hal pemutusan hubungan kerja hingga ketingkat Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D);
8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan, norma kerja, pengupahan, Keselamatan Kerja dan Pemberian berbagai Izin serta Juran Tenaga Kerja;
9. Melaksanakan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan 1 (satu) Sub Bagian, sebagai berikut :
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyusunan Rencana, Program Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Seksi Produktivitas, Penyaluran Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Pengawasan;
- e. Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi, Perpindahan Penduduk, Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keenam

## KANTOR KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)

## Pasal 19

Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

## Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan kelembagaan dan usaha proses pendirian dan atau pembubaran koperasi;
- b. Penyiapan ...

- c. Penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dibidang simpan pinjam permodalan dan jasa keuangan serta evaluasi;
- d. Penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan evaluasi dibidang penilaian dan pengawasan simpan pinjam;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk Bupati;
- f. Melaksanakan urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

## Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tebo terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan 1 (Satu) Sub Bagian sebagai berikut:
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Koperasi dan Simpan Pinjam;
- d. Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Seksi Kemitraan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tebo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketujuh

## KANTOR PETERNAKAN DAN PERIKANAN

## Pasal 22

Kantor Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Peternakan dan Perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

## Pasal 23

Kantor Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Mengatur dan merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Peternakan dan Perikanan meliputi pembinaan teknis, Produksi Peternakan dan Perikanan, pemantauan dan pengendalian penyakit berdasarkan kebijaksanaan Bupati.
- b. Mengurus program Pemerintah di bidang Peternakan dan Perikanan.
- c. Mengurus administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan dan program, keuangan dan umum.

## Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Kantor Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Kesehatan Hewan;
- d. Seksi Peternakan;

Seksi

..

- f. Seksi Perikanan;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BABV

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## DALAM JABATAN

## Pasal 25

Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang berada di bawah Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Kepala Bidang dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang yang diberikan Bupati melalui usulan dari Kepala Sadan dan Kepala Kantor.

## BAB VI

## ESELON LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 27

Para Pejabat di lingkungan Lembaga Teknis Daerah menduduki jabatan struktural sebagai berikut:

- a. Kepala Badan

: Eselon 11.b

- b. Kepala Kantor, Kepala Bidang,Kepala Bagian TU : Eselon III.a

- c.

- Kasub Bidang, Kepala Subbag TU,dan Kepala Seksi : Eselon IV.a

## BAB VII

## TATA KERJA

## Pasal 28

Dalam menjalankan tugas kedinasan, maka Kepala Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dilingkungan Unit Kerjanya maupun antar Instansi terkait lainnya.

## Pasal 29

Setiap Pimpinan Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30

.


## Pasal 30

Setiap Pejabat dalam Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta melaporkan tugasnya secara hirarki kepada atasannya masing-masing secara berkala, dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas.

## Pasal 31

Setiap Pejabat dalam satuan organisasi harus meningkatkan profesionalisme dan dalam menjalankan tugasnya wajib mempelajari, memahami dan melaksanakan uraian tugas masing-masing sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugas.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Peraturan Daerah ini hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok dibidang kelembagaan pengangkatan dalam jabatan dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor OS Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan .Qi\_ Muara Tebo

pada tanggal 12 Januari 2004


H. A. MADJID MU'AZ

LEMBARAN DAERAH KAB!J~~TEN TEBO TAHUN 2004 NOMOR 4

H.DARKUTNI

H KABUPATEN TEBO,

Diundangkan di Muara Tebo \_ \_ pada tanggal 16 Januari 2004 .

~hk


BAGAN

## ORGANISASI SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEBO

I

KEPALA BADAN

I

BIDANG LITBANGDAL

I

SUBBIDANG

EVALUASI, PENGENDALIAN,

STATISTIK DAN PELAPORAN

SUBBIDANG

ANALISA, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

SISRENBANGDA

KELOMPOK JABA TAN

FUNGSIONAL

.\_

~

-

I

I

BIDANG EKONOMI

I

SUB BIDANG

PERTANIAN, PERKEBUNAN,

KEHUTANAN DAN PARIWISATA

-

SUB BIDANG

INDUSTRI, PERDAGANGAN,

KOPERASI, PERTAMBANGAN

DAN ENERGI.

L-

...

: 4 TAHUN 2004

: 12 JANUARI 2004

NOMOR

TANGGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

LAMPIRAN II

r

BAGIAN TATA USAHA

I

I

I

I

SUBBAGIAN

PENYUSUNAN RENCANA

KEGIATAN

l

BIDANG SOSIAL BUDAYA

I

SUB BIDANG

PENDIDIKAN, AGAMA DAN

KESEHATAN

SUBBIDANG

KEPENDUDUKAN,TENAGA

KERJA DAN KESEJAHTERAAN

SOSIAL

I

SUBBAGIAN

UMUM DAN KEUANGAN

I

BIDANG FISIK DAN PRASARAN

I

SUBBIDANG

PERHBUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI,

INFORMASI, TATA RUANG DAN TATA

GUNA TANAH, PERUMAHAN DAN

PEMUKIMAN

SUBBIDANG

PENGAIRAN, SUMBER DAYA

ALAM,PENGEMBANGAN

WILAYAH DAN LINGKUNGAN

HIDUP

BUPATI TEBO

H.A

MADJID MU'AZ

...

~

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR

: 4 TAHUN 2004

TANGGAL

: 12 JANUARI 2004

LAMPIRAN Ill



H. A. MADJID MU'AZ

I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR :

4 TAHUN 2004

TANGGAL

: 12 JANUARI 2004

LAMPIRAN IV

H. A. MADJID MU'AZ



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR

4 TAHUN 2004

TANGGAL

: 12 JANUARI 2004

LAMPIRANV


PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR

: 4 TAHUN 2004

TANGGAL

: 12 JANUARI 2004

LAMPIRANVI



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR

: 4 TAHUN 2004

TANGGAL

: 12 JANUARI 2004

LAMPIRANVII


H. A. MADJID MU' AZ



NOMOR 5 TAHUN 2004

## TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TEBO


l?~~eg~OG::!Jis'&amp;D=O ~000:Dl?&amp;is'~G::!J i]'CgfID@ is'&amp;D=OM G::!J ~®®«J.