PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT Nomor 6 Tahun 2015 tentang GARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA (berlaku 22 Desember 2015)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,
- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan sektor usaha yang cukup pesat,
- indeks harga dan perkembangan perekonomian, perlu melakukan perubahan pengaturan terhadap jenis dan besaran tarif retribusi jasa usaha;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ditinjau kembali mengingat adanya penambahan jenis dan peningkatan tarif retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0038)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
dan
BUPATI SUMBA BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0038) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 9, diubah sebagai berikut :
Pasal 9
Struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal, 22 Desember 2015

Penandatangan: Pj. BUPATI SUMBA BARAT, PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU

Penetapan: Diundangkan di Waikabubak pada tanggal, 23 Desember 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, ## UMBU DINGU DEDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 6. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 08/2015
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 37, diubah sebagai berikut :

## Pasal 37

Struktur dan besaran tarif retribusi rumah potong hewan Pasal 37 Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 51, diubah sebagai berikut :

## Pasal 51

Struktur dan besaran tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah tercantum Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal, 22 Desember 2015

Pj. BUPATI SUMBA BARAT,

PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU

Diundangkan di Waikabubak pada tanggal, 23 Desember 2015

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT,

## UMBU DINGU DEDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 08/2015

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

## I. UMUM

Perkembangan sektor usaha di Kabupaten Sumba Barat mengalami peningkatan, ditandai dengan banyak sektor-sektor usaha baru yang berkembang pesat, hal tersebut tidak lepas dari perkembangan masyarakat yang makin maju seiring berkembannya ilmu dan teknologi. Perkembangan sektor usaha di Sumba Barat berdampak pada pada perkembangan ekonomi masyarakat dan berimplikasi pula pada peningkatan indeks harga yang ada pada dunia usaha dan perdagangan di Kabupaten ini.

Perkembangan masyarakat dunia usaha di Kabupaten Sumba Barat, haruslah membawa dampak pada peningkatan pendapatan daerah, sehingga Pengaturan tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan penyesuaian terhadap jenis dan besaran tarif retribusi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0054