PERATURAN BUPATI MA Nomor 83 Tahun 2016 tentang PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI ELEKTRONIK (berlaku 27 Desember 2016)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 83 TAHUN 2016
TENTANG
PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR,
Menimbang
:
- a. bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan termasuk perencanaan, monitoring dan evaluasi elektronik akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI ELEKTRONIK.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa'ten Banjar yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
18. Evaluasi adalah proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
Bagian Kesatu Maksud dan tujuan
BAB II - Maksud, Tujuan, dan Asas
Pasal 2
- (1) Maksud dari pengembangan sistem elektronik adalah sebagai pedoman dalam rangka perencanaan, Monitoring dan Evaluasi pembangunan elektronik pemerintah daerah.
- (2) Perencanaan Monitoring dan Evaluasi pembangunan sistem elektronik bertujuan untuk :
- a. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses penyelenggaraan perencanaan, Monitoring dan Evaluasi pembangunan daerah;
- b. meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif; dan
- c. sebagai sarana perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja perencanaan pembangunan daerah.
Bagian Kedua Asas
BAB II - Maksud, Tujuan, dan Asas
Pasal 3
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan ## BAB III
Sistem Penyelenggaraan Perencanaan, Monitoring
Dan Evaluasi Sistem Elektronik
Bagian Kesatu
Umum
BAB II - Maksud, Tujuan, dan Asas
Pasal 4
Sistem penyelenggaraan perencanaan, monitoring dan evaluasi sistem elektronik yaitu :
- a. pembangunan perencanan elektronik;
- b. pengembangan dan pengelolaan perencanaan elektronik;
- c. monitoring dan evaluasi pembangunan sistem elektronik; dan
- d. pengembangan dan pengelolaan portal.
BAB II - Maksud, Tujuan, dan Asas
Pasal 5
- (1) Setiap Perangkat Daerah yang akan melakukan pemanfaatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Sistem Elektronik wajib melakukan ketentuan sesuai dengan pedoman teknis dan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman teknis dan standarisasi Sistem Perencanaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembangunan Perencanaan Elektronik

## Pasal 6

- (1) Pembangunan Perencanaan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pengembangan aplikasi serta penyiapan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur dan basis data ( data base ) serta

penyiapan sumber daya manusia.

- (2) Pengembangan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Sistem Elektronik adalah :
- a. penggalian kebutuhan sistem;
- b. perekayasaan ulang proses layanan;
- c. perancangan logika dan fisik sistem;
- d. pembuatan kode program; dan
- e. uji coba system.

## Bagian Ketiga

Pengembangan dan Pengelolaan Perencanaan Sistem Elektronik

## Pasal 7

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan Perencanaan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pengoperasian aplikasi yang telah dibangun pada Sistem Perencanaan Elektronik.
- (2) Pengembangan dan Pengelolaan Perencanaan Elektronik yaitu :
- a. penggandaan, perekaman dan verifikasi data perencanaan melalui sitem elektronik;
- b. pemasangan peralatan sistem komputer/sistem jaringan komputer yang berkaitan dengan perencanaan elektronik; dan
- c. instalasi dan atau peningkatan ( up grade ) sistem operasi komputer/perangkat lunak/sistem jaringan komputer yang berkaitan dengan perencanaan elektronik.

## Bagian Keempat

Monitoring dan Evaluasi

## Sistem Elektronik

## Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan secara berkala sekaligus sebagai alat pengendalian bagi setiap unsur pimpinan pada masing-masing Perangkat Daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi bertujuan :
- a. terciptanya pemahaman dan persamaan persepsi dalam pengelolaan anggaran;
- b. untuk menghindari tumpang tindih pembebanan biaya antar program dan kegiatan;
- c. memudahkan pengukuran kinerja organisasi; dan
- d. terlaksananya anggaran yang rasional, transparan, ekonomis dan efisien.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- (1) Pengembangan dan pengelolaan portal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan pengembangan desain database, pemprogaman, penyempurnaan dan pengelolaan web sebagai media publikasi dan informasi pembangunan daerah.

## Bagian Kelima

Pengembangan dan Pengelolaan Portal

## Pasal 9

- (2) Pengembangan dan pengelolaan portal meliputi kegiatan :
- a. mengumpulkan, mengolah, mendokumentasikan, menyebarluaskan dan melakukan update data web;
- b. memelihara dan mengelola jaringan komputer serta mengintegrasikan semua sistem dan sub sistem ke dalam satu manajemen media dan sistem informasi;
- c. pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem; dan
- d. dalam rangka menunjang pengelolaan portal dikembangkan sistem aplikasi e-disposisi dan e-arsip.

## BAB IV

## SUMBER DAYA MANUSIA

## Pasal 10

- (1) Guna penyelenggaraan perencanaan, monitoring dan evaluasi sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disiapkan sumber daya manusia.
- (2) Dalam rangka penyiapan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merekrut tenaga kontrak sesuai dengan keperluan penyelenggaraan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi elektronik.
- (3) Pembiayaan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan besaran Upah sesuai dengan upah minimum Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Hak dan Kewajiban tenaga kontrak mengacu pada ketentuan yang berlaku.

## BAB V PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI BANJAR,


## H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,


## H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 83

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR : 83 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

Pedoman Teknis Sistem Perencanaan, Pengendalian dan Monitoring Pembangunan Daerah secara Elektornik

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah secara Elektronik adalah aplikasi untuk mengintegrasikan kebijakan Musrenbang Kecamatan, Renja, RKPD hingga KUA PPAS serta dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencapaian kinerja PD dan daerah. Dengan penggunaan aplikasi diharapkan seluruh organisasi, PD yang terlibat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dapat menyusun perencanaan dengan format standart yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Tujuan aplikasi perencanaan elektronik, Pengendalian dan Monitoring adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat bantu penyusunan dokumen perencanaan (Musrenbang Kecamatan, Renja, RKPD, dan KUA PPAS) pada instansi pemerintah atau PD.
2. Sebagai alat bantu proses pengendalian dan evaluasi kinerja PD dan Daerah.
3. Sebagai alat Proses perencanaan, pengedalian dan evaluasi (Musrenbang Kecamatan, Renja, RKPD, dan KUA PPAS) menjadi lebih transparan.
4. Sebagai sistem perencanaan yang lebih terstruktur, rapi, dan efektif.
5. Terintegrasinya proses perencanaan mulai dari penyusunan Musrenbang Kecamatan, Renja, RKPD, dan KUA PPAS hingga ke penganggaran.

Level User Aplikasi, meliputi :

-  User Administrator : User utama (BAPPELITBANG).
-  User Operator : User kelola data (BAPPELITBANG).
-  User Verifikator : User bertanggung jawab menverifikasi RENJA dari PD (BAPPELITBANG).
-  User PD : User PD sebagai pengusul perencanaan.
-  User KECAMATAN : User Kecamatan pengusul Musrenbang.

Alur / Skenario Aplikasi perencanaan elektronik, meliputi :

-  User Operator BAPPELITBANG menyiapkan data-data pendukung dalam proses perencanaan seperti data master.
-  User PD menyusun RENSTRA.
-  User Kecamatan menyusun Musrenbang Kecamatan.
-  User PD menyusun Perencanaan dan memverifikasi Musrenbang Kecamatan.
-  User Verifikator memverifikasi RENJA sehingga menjadi RKPD.
-  User Verifikator memverifikasi rkpd sehingga menjadi KUA PPAS.

Fitur / Menu Utama Aplikasi perencanaan elektronik, terdiri atas :

## A. Rencana 5 Tahunan

Aplikasi E- RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan E - Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah)

1. Memuat pernyataan Visi dan Misi Bupati terpilih.
2. Membantu proses kesepakatan semua pemangku kepentingan didaerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam hal.
- a. Penetapan Tujuan.
- b. Penetapan Sasaran.
- c. Indikator sasaran.
- d. Program.

- e. Kegiatan.
- f. PD pelaksana.

## B. Rencana 1 Tahunan.

- 1) E-usulan merupakan sarana/media online penyampaian aspirasi masyarakat dan pendelegasian aspirasi tersebut Kepada PD terkait.
- 2) E-Musrenbang dan Usulan PD adalah Aplikasi yang bertujuan untuk penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) pada tahun berjalan.

Setelah penetapan RKPD dan Renja PD serta KUA PPAS (data perencanaan) maka data tersebut dieksport (diinput) ke SIMDA Keuangan sebagai data penganggaran yang nantinya akan keluar dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) PD (terjadi pertukaran data antara BAPPELITBANG dengan BPKAD), kemudian dari DPA PD sebagai data dasar untuk melakukan monitoring pembangunan daerah melalui E-Monev.

Dalam pelaksanaannya E-Monev di support dengan aplikasi e-DLK (daftar lokasi kegiatan) dan Sielok.

E-DLK menghasilkan output berupa buku daftar lokasi kegiatan sedangkan Sielok berfungsi untuk mengecek setiap kegiatan yang ada pada Daftar Lokasi Kegiatan dan menghasilkan output berupa laporan hasil monitoring evaluasi lokasi kegiatan.

Secara lebih rinci fitur atau menu utama aplikasi Perencanaan, Pengendalian dan Monitoring akan dijelaskan melalui alur proses pada setiap aplikasi sebagai berikut:

- I. Alur Proses Perencanaan, Pengendalian dan Monitoring Pembangunan Daerah.
- II. Alur Proses Monitoring Program Pembangunan.
- III. Alur Proses E-DLK (Daftar Lokasi Kegiatan).
- IV. Alur Proses Sielok (Sistem Informasi Elektronik Lokasi Kegiatan).
- V. Alur Proses E-Usulan.
- VI. Alur Proses E-Musrenbang.
- VII. Alur Usulan Perangkat Daerah.



Alur Proses :

1. Operator PD login pada aplikasi E-Monev.
2. Jika sukses login, Operator PD menginput data program dan kegiatan lengkap dengan anggarannya sesuai dengan DPA PD.
3. Super Admin dapat mengecek setiap laporan yang di input secara pertriwulan yang kemudian mencetak dalam bentuk laporan Hasil Evaluasi Renja PD, Laporan HAsil Evaluasi RKPD dan Laporan Realisasi Kegiatan Pembangunan.

Laporan

1. Laporan Hasil Evaluasi Renja PD
2. Laporan Hasil Evaluasi RKPD Tahun Berjalan
3. Laporan Realisasi Kegiatan Pembangunan Tahun Berjalan

## III. ALUR PROSES E-DLK (DAFTAR LOKASI KEGIATAN)

## Server BAPPELITBANG




Alur Proses :

1. Operator PD login pada aplikasi E-DLK.
2. Jika berhasil login, Operator PD dapat menginput data lokasi kegiatan dengan mengisi program, kegiatan, pekerjaan, lokasi (kecamatan dan kelurahan), volume, dana, keterangan, jenis kegiatan dan koordinat.
3. Super Admin kemudian dapat mengecek setiap data lokasi kegiatan dan mencetak dalam bentuk buku Daftar Lokasi Kegiatan.



Super Admin



Buku Daftar

Lokasi Kegiatan



Alur Proses :

1. Admin Monev login pada aplikasi SIELOK dan melihat data daftar lokasi kegiatan.
2. Admin Monev melakukan proses monitoring dan evaluasi lokasi kegiatan kemudian hasilnya dinput pada aplikasi SIELOK.
3. Admin Monev kemudian dapat mengecek setiap data monev lokasi kegiatan dan mencetak dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi.



## Server BAPPELITBANG

Input Data

(Penyampaian Usulan atau Aspirasi)


Alur Proses :

1. Masyarakat Login pada aplikasi e-Usulan, jika belum terdaftar maka masyarakat bisa mendaftar terlebih dahulu melalui fitur Register.
2. Jika berhasil login, masyarakat dapat menyampaikan usulan atau aspirasi dengan mengisi usulan, lokasi (kecamatan dan kelurahan), anggaran, keterangan dan lampiran).
3. Setiap usulan yang telah masuk akan diteruskan oleh admin Bappelitbang ke PD yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti.


n