PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 16 Tahun 2016 tentang PAKAIAN DINAS PERANGKAT DESA (berlaku 18 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Perangkat Desa;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan :
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 121);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PERANGKAT DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas perangkat Desa dalam melaksanakan tugas.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas
BAB II - PAKAIAN DINAS
Pasal 2
- (1) Pakaian Dinas perangkat desa yaitu Pakaian Dinas Harian yang disingkat PDH.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari;
- a. PDH Warna khaki; dan
- b. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah, celana/rok hitam atau gelap.
BAB II - PAKAIAN DINAS
Pasal 3
Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas perangkat desa.
Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
BAB II - PAKAIAN DINAS
Pasal 4
- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari:
- a. PDH Pria:
1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu;
2. Celana panjang; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
PDH Wanita:
1. Baju lengan pendek, berlidah bahu;
2. Rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang; dan
3. Sepatu warna hitam.
- c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
Bagian Ketiga
Model Pakaian Dinas
BAB II - PAKAIAN DINAS
Pasal 5
- (1) Model pakaian dinas perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Model PDH batik dan/atau Khas Daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika dilingkungan kerja serta budaya daerah.

## BAB III

## ATRIBUT PAKAIAN DINAS

## Bagian Kesatu

## Jenis Atribut Pakaian Dinas

## Pasal 6

Atribut Pakaian Dinas perangkat desa terdiri dari:

- a. Lencana KORPRI;
- b. Papan Nama;
- c. Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; dan
- d. Lambang Daerah.

## Bagian Kedua

## Lencana KORPRI

## Pasal 7

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dipakai pada semua jenis PDH.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH warna khaki terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas dan PDH Batik terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
- (4) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi perangkat desa yang berstatus pegawai negeri sipil.

## Bagian Ketiga

## Papan Nama

## Pasal 8

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. bahan dasar ebonit/plastik; dan
- b. warna hitam dengan tulisan warna putih.

## Bagian Keempat

Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

## Pasal 9

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis 'PEMERINTAH KAB. KAYONG UTARA.'

## Bagian Kelima Lambang Daerah

## Pasal 10

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri dibawah nama 'PEMERINTAH KAB.KAYONG UTARA.'
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

## Pasal 11

Bentuk dan model atribut pakaian dinas perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## PEMAKAIAN ATRIBUT

## Pasal 12

- (1) Pemakaian Atribut PDH warna khaki perangkat desa terdiri dari:
- a. nama dan lambang daerah Kabupaten Kayong Utara;
- b. lencana Korpri; dan
- c. papan nama.
- (2) Pemakaian Atribut PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah perangkat desa menggunakan papan nama dan perangkat desa yang berstatus pegawai negeri sipil menggunakan lencana Korpri dan papan nama.

## BAB V

## PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

## Pasal 13

- (1) Penggunaan PDH perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:
- a. Hari Senin, Selasa dan Rabu menggunakan PDH warna khaki; dan
- b. Hari Kamis, Jum'at dan Sabtu menggunakan PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
- (2) Pemakaian PDH Batik dapat digunakan pada waktu dan/atau acara resmi tertentu diluar hari kerja.

## Pasal 14

Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 15

- (1) Pengadaan pakaian dinas perangkat desa dibebankan pada APBDesa.
- (2) Tata cara pengadaan pakaian dinas perangkat desa berpedoman pada pengadaan barang/jasa di Desa.

## BAB VII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 16

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas perangkat desa diwilayah kerja masing-masing.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI KAYONG UTARA,


HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,


HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 16


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG

PAKAIAN DINAS PERANGKAT DESA.

## MODEL PAKAIAN DINAS PERANGKAT DESA

## A. PDH PRIA WARNA KHAKI


## Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang
- d. Saku Baju
- e. Saku Celana Depan
- f. Lencana KORPRI
- g. Papan Nama
- h. Nama Kabupaten
- i. Logo Kabupaten
- j. Sambungan Bahu
- k. Saku Belakang

## B. PDH WANITA WARNA KHAKI


## Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kabupaten
- c. Logo Kabupaten
- d. Papan Nama
- e. Saku Depan
- f. Kancing Baju
- g. Rok
- h. Celana Panjang
- i. Krah Rebah

## C. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI

i


## Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- e. Saku Depan
- i. Celana Panjang
- b. Nama Kabupaten
- c. Logo Kabupaten
- d. Papan Nama
- f. Kancing Baju
- g. Rok
- h. Lengan Panjang
- j. Krah Rebah


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG

PAKAIAN DINAS PERANGKAT DESA.

## BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS PERANGKAT DESA

## A. LENCANA KORPRI


## B. PAPAN NAMA


## C. NAMA PEMERINTAH DAERAH KAB.KAYONG UTARA


## D. LAMBANG DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.


## BUPATI KAYONG UTARA,


HILDI HAMID