PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor MOR Tahun 2017 tentang GARA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NO MOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN KETENTUAN DARI PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NO MOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BIMA PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NO MOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENCABUTAN KETENTUAN DARI PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NO MOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
: bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 188-342-531 Tahun 2016 tentang Pembatalan Ketentuan dari Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Ketentuan dari Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Menetapkan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOT.A: BIMA
Dengan Persetujuan Bersama dan
WALIKOTA BIMA
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN KETENTUAN DARI PER:ATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
Pasal 1
Ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2
Ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 42
Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima. ?vM. QURAIS H. ABIDIN

Penetapan: Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 1(, Mlll"ft 2U17 ~ALIKOTA BIMA, ¥

Penetapan: Diundangkan di Kota Bima pada tanggal 11 MCll"ft 2017 H KOTABIMA, LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR 1B"t NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT: (3/2017) ' : . ' ' ; : ·' : )