UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN I (PEMERINTAH AGUNG DAN BADAN-BADAN PEMERINTAHAN TERTINGGI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954 (berlaku 1 Januari 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
MEMUTUSKAN .
Pasal 1
Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut.
BAGIAN I PEMERINTAH AGUNG DAN BADAN-BADAN PEMERINTAHAN TERTINGGI
BAB I (Pengeluaran)
- 1.1 Presiden dan Wakil Presiden ...
- 1.2 Perdana Menteri Wakil Perdana Menteri dan
Menteri-menteri Negara ...
9 315 900
32 616 200
- 1.3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ...12 569 200
- 1.4 Dewan Pengawas Keuangan ...
3 788 000
- 1.5 Uni Indonesia-Nederland ...
1 387 000
- 1.6 Biro Perancang Negara ...
18 498 600
- 1.7 -
- 1.8 Kantor Urusan Pegawai ...
24 591 100
- 1.9
- Sumbangan ...
225 000
- 1.10 Kepolisian Negara ...
1 020 618 000
- 1.11 Biro Rekonstruksi Nasional ...
60 000 000
- 1.12 Pengeluaran umum ...
13 500 000
- 1.13 Pengeluaran tak tersangka ...
Memori
Jumlah ...
1 197 109 000
(Satu milyard seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan ribu rupiah)..
1.1 BIRO REKONSTRUKSI NASIONAL.
- 1.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran-pengeluaran oleh Biro Rekonstruksi Nasional.
- 1.1.1.1 Pembayaran angsuran-angsuran dari uang pinjaman-pinjaman yang diberikan pada organisasi-organisasi ex-pejuang.
- 2 Angsuran-angsuran berhubung dengan penjualan perusahaanperusahaan rekonstruksi (proefbedrijven BRN).
- 3 Penerimaan-penerimaan dari proefbedrifven BRN.
- 4 Penjualan barang-barang yang masih dapat dipakai untuk Jawatan-jawatan Negara atau perusahaan-perusahaan rekonstruksi ex-pejuang.
- 5 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai dan tidak berguna lagi.
- 6 Penerimaan lain-lain.
1.2 KEPOLISIAN NEGARA.
- 1.2.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk Kepolisian.
- 1.2.1.1 Penerimaan berhubung dengan pemberian pakaian dan lain-lain alat perlengkapan dengan pembayaran kepada pegawai Kepolisian.
- 2 Denda-denda dan pembayaran kerugian/penggantian dikenakan kepada pegawai Kepolisian.
- 1.2A
- 1.2B BIRO PERANCANG NEGARA.
- 1.2B.1 Panitia Interdepartemental.
- 1.2B.I.1Penerimaan dari Kementerian lain.
- 1.2C KANTOR URUSAN PEGAWAI.
- 1.2C.1 Penyelenggara Peraturan Umum Kecelakaan Perang.
- 1.2C.1.1 Bagian Negeri Belanda dalam pembayaran-pembayaran kembali berhubung dengan peraturan kecelakaan perang (5O%).
1.3 RUPA-RUPA PENERIMAAN.
- 1.3.1 Rupa-rupa penerimaan.
- 1.3.1.1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan penghasilan lain-lain.
- 2 Penjualan barang-barang yang digunakan dan dipakai untuk Pemerintah.
- 3 Penjualan barang yang tidak dipakai dan barang-barang kelebihan.
- 5 Penerimaan lain-lain.
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.
Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman, ttd
G.A. MAENGKOM
Perdana Menteri, ttd
JUANDA
LEMBARAN NEGARA NOMOR 106 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO