PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 45TAHUN Tahun 2015 tentang TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 19 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
- a. Bahwa Human Immunodeficiency Virus (HIV) penyebab Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) adalah virus perusak sistem kekebalan tubuh manusia yang proses penularannya sulit dipantau dan tidak mengenal batas wilayah, usia, jenis kelamin dan status sosial;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban melakukan upaya dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tata Cara Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Presiden Nomor75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
12. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/l/2007tentang Kebijakan NasionalPenanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika dan Psikotropika dan
Zat Adiktif Suntik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentangRekam Medik;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1507 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV/AIDS Secara Sukarela (Voluntary Conselling and Testing);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 760 Tahun 2007 tentang Penetapan Lanjutan Rumah Sakit Rujukan Bagi Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 4 Tahun 2004 seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 7/E).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D).
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANGTATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN BANYUWANGI
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.
7. Intervensi struktural adalah intervensi terhadaplingkungan/tatanan fisik, sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, budaya dan peraturan perundangan untuk mendukung upaya penanggulangan HIV/AIDS sehingga lebih efektif.
8. Kurikulum pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
9. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yangdisebut retrovirus yang menyerang sel darah putih yang melumpuhkan sistemkekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita terutama dalam darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu.
10. Acquired Immunodeficiency Syndrome yang selanjutnya disebut AIDS, yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti Sindrome Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
11. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.
12. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disebut KPAadalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS.
13. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV.
14. Orang yang hidup dengan pengidap HIV/AIDS yang selanjutnya disebut OHIDHA adalah orang yang terdekat, temankerja atau keluarga dari orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS.
15. Infeksi Menular Seksual adalah penyakit-penyakit yang ditularkanmelalui hubungan seksual.
16. Kelompok risiko tinggi adalah setiap orang atau badan yang dalam keadaan dan kapasitasnya menentukan keberhasilan upaya penanggulangan HIV/AIDS, antara lain orang yangterinfeksi dan keluarganya, Penjaja Seks Komersial, pelanggan Penjaja Seks Komersial, pelaku seks bebas dan pemakai Nakotika suntik.
17. Populasi kunci atau kelompok risiko tinggi tertular HIV adalah seseorang atau kelompok yang dengan sengaja atau tidak telah melakukan suatu tindakan yang sangat berisiko tertular IMS dan HIV/AIDS.
18. Kelompok yang tergolong dalam populasi kunci atau kelompok risiko tinggi tertular IMS dan HIV/ AIDS adalah Wanita Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disingkat WPS, pria Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disingkat PPS komunitas Gay, waria, laki-laki seks dengan laki-laki, pelanggan pekerja seks komersial, pengguna narkotika suntik yang selanjutnya disingkat PENASUN, istri dari ODHA, pasangan seks dari PENASUN, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, orang yang sering berganti- ganti pasangan seks, anak buah kapal (ABK).
19. Kelompok Rawan tertular HIV/AIDS adalah ibu rumah tangga dan keluarga ODHA.
20. Kelompok risiko rendah tertular HIV/AIDS adalah semua masyarakat dalam berbagai lapisan yang tidak secara langsung berhubungan dengan berbagai faktor yang dapat menularkan HIV/AIDS.
21. Pengurangan dampak buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik untukPenanggulangan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan NAPZA Suntik adalah suatu cara praktis dalam pendekatan kesehatan masyarakat, yang bertujuan mengurangi akibat negatif pada kesehatan karena penggunaan NAPZA dengan cara suntik.
22. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
23. NAPZA suntik adalah NAPZA yang dalam penggunaannya melalui penyuntikan ke dalam pembuluh darah sehingga dapat menularkan HIV/AIDS.
24. Program Terapi Rumatan Metadon adalah kepanjangan dari PTRM, yaitu terapi yang bertujuan untuk mengganti penggunaan zat seperti heroin atau morfin dengan metadon.
25. Metadon adalah opiat (narkotik) sintetis yang kuat seperti heroin (putaw) atau morfin, tetapi tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat.
26. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupunrehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, swastamaupun masyarakat.
27. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diridalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
28. Konselor adalah pemberi pelayanan konseling yang telah dilatih keterampilan konseling HIV dan dinyatakan mampu.
29. VCT merupakan kepanjangan dari Voluntary Counseling and Testing atau KTS kepanjangan dari Konseling dan Test Sukarela adalah tempat/layanan kesehatan yang mempunyai kewenangan melakukan konseling dan tes HIV secara sukarela.
30. Konseling dan testing HIV atas Inisiatif Petugas yang selanjutnya disebut dengan KTIP adalah suatu kegiatan konseling dan testing yang diprakarsai oleh petugas kesehatan berdasarkan pada hasil pemeriksaan dan faktor risiko.
31. Program pencegahan HIV dan ibu ke anakyang selanjutnya disebut PPIA adalah suatu program atau upaya yang dilakukan untuk mencegah penularan HIV dari Ibu yang terinfeksi HIV kepada anaknya.
32. Care Support and Treatment yang selanjutnya disebutt CST adalah suatu layanan medis, psikologis dan sosial yang terpadu dan berkesinambungan dalam menyelesaikan masalah ODHA selama perawatan dan pengobatan.
33. Layanan yang komprehensif dan berkesinambungan yang selanjutnya disingkat dengan LKB.
34. Perawatan dan pengobatan adalah upaya dan pelayanan tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
35. Dukungan adalah upaya-upaya yang diberikan kepada ODHA dan OHIDHA baik dari keluarga maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.
36. Pemeriksaan HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
37. Surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala, guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV/AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS dimana tes HIV dilakukan secara tanpa diketahui identitasnya.
38. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.
39. Informed consent adalah
PENJELASAN
Pembukaan
yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebelum dilakukan test HIV/AIDS secara sukarela.
40. Anti retroviral (ARV) adalah obat yang sifatnya tidak mematikan tapi menekan laju perkembangan HIV di dalam tubuh manusia.
41. Mandatory HIV test adalah tes yang dilakukan sepihak oleh petugas kesehatan tanpa persetujuan dari pasien.
42. Prevention of Mother to Child Transmition yang selanjutnya disebut PMTCT adalah pencegahan penularan HIV dari ibu kepada anaknya yang akan atau sedang atau sudah dilahirkannya. Layanan PMTCT bertujuan mencegah penularan HIV dari ibu kepada anak.
43. Manager kasus/pendamping adalah seorang yang mendampingi dan melakukan pemberian layanan lanjutan terhadap ODHA.
44. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat di semua lapisan, sektor dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk meningkatkan jumlah dan mutu upaya masyarakat di bidang kesehatan.
45. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
46. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM peduli HIV/AIDS adalah sekumpulan masyarakat yang berpartisipasi dalam proses penanggulangan HIV/AIDS dan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dan atau Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Banyuwangi.
47. Stigma adalah pengucilan terhadap orang atau suatu kelompok tertentu dengan memberi cap atau julukan tertentu tanpa alasan yang sah secara hukum.
48. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidaklangsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok,golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibatpadapengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan ataupenggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
49. Pemilik tempat hiburan adalah seseorang yang memiliki usaha tempat hiburan meliputi usaha rumah minum, usaha kelab malam, usaha diskotek, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat dan usaha karaoke.
50. Tempat hiburan meliputi usaha rumah minum, usaha kelab malam, usaha diskotek, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat dan usaha karaoke.
51. Pengelola tempat hiburan adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha tempat hiburan meliputi usaha rumah minum, usaha kelab malam, usaha diskotek, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat dan usaha karaoke.
## 52. Pengusaha adalah:
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
53. Dunia usaha adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
54. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan perempuan pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.
55. Pekerja Seks selanjutnya disebutPS adalah seorang Laki-laki, perempuan atau Waria yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan.
56. Mucikari adalah seorang pembina yang dipercayakan untuk mengkoordinir sekelompok penjaja/pekerja seks serta menyediakan tempat untuk terjadi transaksi seksual.
57. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
58. Pengelola panti pijat adalah badan atau perorangan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan pramu pijat serta makanan dan minuman.
59. Pramu pijat adalah seorang laki-laki atau perempuan yang mempunyai tugas untuk memijat ditempat usaha pijat.
60. Pelanggan seks adalah seorang yang membeli jasa seks para pekerja seks komersial.
61. Perilaku pasangan seksual berisiko adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.
## BAB II
## PENYELENGGARAAN
##
PENJELASAN
Pasal 2
Penyelenggaraan upayapencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan memperhatikan : - a. nilai-nilai agama, budaya, norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender; - b. integrasi program-programpencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan daerah dengan melibatkan semua SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten; - c. pelaksanaan secara sistematik, terpadu dan komprehensif mulai dari upaya promotif, preventif, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi ODHA dan orang-orang terdampak HIV/AIDS; - d. peran serta pemerintah kabupaten, swasta dan masyarakat secara bersamasamaberdasarkan prinsip kemitraan; - e. kelompok risiko tinggi, rentan, ODHA, OHIDHA dan orang-orang yang terdampak HIV/AIDS harus berperan aktif secara bermakna dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS; dan - f. dukungan kepada ODHA dan orang-orang yang terdampak HIV/AIDS; - g. pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung dan selaras dengan upayapencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di semua tingkatan. ## BAB III ## MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
PENJELASAN
Pasal 3
Maksud dilaksanakannya pencegahan HIV/AIDS untuk deteksi dini dan menekan laju penularan HIV/AIDS, serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.
PENJELASAN
Pasal 4
Tujuan dilaksanakannya penanggulangan HIV/AIDS untuk memutus mata rantai penularan HIV/AIDS guna melindungi masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 5
Sasaran pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS yang ditetapkan. ## BAB IV ## PELAKSANAAN
PENJELASAN
Pasal 6
Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS meliputi: - a. meningkatkan dan mengembangkan promosi penanggulangan HIV/AIDS; - b. kegiatan promosi yang meliputi komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka menumbuhkan sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat; - c. meningkatkan dan memperluas cakupan seluruh pencegahan yang meliputi pencegahan penularan melalui alat suntik, pencegahan penularan melalui hubungan seksual tidak aman dengan menggunakan Kondom, dan pencegahan penularan melalui ibu ke bayi; - d. meningkatkandan memperluas cakupan perawatan, dukungandan pengobatan; - e. penyelenggaraan kewaspadaan umum dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan; - f. pemeriksaan dan penegakan diagnosa HIV/AIDS