PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota; 2. bahwa berdasarkan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA KOTA.MOBAGU I{OMOR II TAHUN 2015 TET{TAITG
ALOKASI DANA DESA TAHI'N 2015 DENGAN RAIIMAT TI'HAN YANG MAIIA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota;
2. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentane Peraturln Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran; b. I
3. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tatacara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati/ Walikota; C.
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Dana Desa; d.
q^
Mengingat :
1. Undang-Undaag Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (tembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a680);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 244, Tal:rtbahan kmbaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1; 4.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 5.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 6.
qc
Menetapkan
7. Peraturah Daerah Kota Kotamobagu Nornor 12 Tahun 2O14 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015;
8. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2O14 Tentang Penjabaran APBD Kota Kotamobagu Tahun 2015;
MEMUTUSKAN:
I
PERATT'RAN WALIKOTA
AI-KASI DAIIA DESA
KOTAMOBAGU TEI{TAI{G
a
BAA I
KBTENTUAI| I'TIIUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- Daerah adalah Kota Kotamobagu. 1.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu. 2.
- Walikota adalah Walikota Kotamobagu 3.
- Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan. 4.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II UANSI'D, TUJUAIT, DAIT PRINSIP Pasd 2
Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
\,.
.
Pasal 3
T\:juan penggunaan ADD sebagai berikut:
- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.
Pasal 4
Prinsip pengelolaan ADD meliputi:
- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu mengalokasikan ADD dalam APBD setiap Tahun Anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masingmasing Desa dengan mempertimbangkan:
- a. Kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan q\
- b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geogralis Desa.
Pesd 6
- (1) Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di hitung dengan mempertibangkan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. (2t Jumlah besaran Alokasi Dana Desa di Kota Kotamobagu Tahun 2015 sebesar Rp. 3.390.2lO.O0O,-@ga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015.
3. Alokasi Dana Desa sebageimana ayat (21 di atas, untuk setiap Desa di bagi sebagai berikut : (3)
- a. Pengahasilan dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk 15 (tima Uelas) Desa di Kota Kotamobagu sebesar Rp. 1.110.120.000,(Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Rlbu Rupiah);
- b. I\rnjangan BPD dan Insentif Rukun Tetangga (RT) untuk 15 (lima belas) Desa di Kota Kotamobagu sebesar Rp. 914.7OO.OOO,- (Sembilan Ratue Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- c. Rp. 1.365.390.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) di bagi secara proposional kepada 15 Desa berdasarkan jumlah penduduk Desa, Luas Wilayah Desa, Angka Kemiskinan Desa, dan disesuai dengan tingkat Kesulitan Geografis (IKG).
- d. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf (b) disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa;
- e. Pembagian besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pa8al 7

- Pemerintah Desa mengajukan perrnohonan ADD kepada Walikota cq Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Camat untuk diferivikasi / dievaluasi; (1)
- Pemerintah Desa mengajukan Permohonan Pencairan ADD yang di maksud pada ayat (i) dalam 3 (tiga) tahap. (2)

\-

I

- (3) Permohonan ADD melampirkan:
- a. APBDesa tahun berkenaan;
- b. RPJM Desa dan RKP Desa Tahun Anggaran berkenaan;
4. c, Rincian Rencana penggunaan ADD;
- d. Foto copy rekening Kas Desa;
- e. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
- f. la.poran pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa persemester pada tahun berjalan, dan Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Tahun sebelumnya.
8. (41 Penyaluran ADD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: I
- a. Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu menyalurlian melalui rekening Kas Daerah di Bank Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu dengan mentransfer dana ke rekening Pemerintah Desa masing-masing;
- b. Pemerintah Desa melakukan pencairan dana ADD apabila telah memenuhi ketentuan dan persyaratan-persyaratan,
- (5) Penyaluran ADD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
- a. Tahap I diberikan pada bulan April sebesar 4O% (Empatpttluh persen);
- b. Tahap II diberikan pada bulan Juli sebesar 4O% (Empatpuluh persen);
- c. Tahap III diberikan pada bulan September sebesar 2O% (Dua puluh persen);

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3);
2. (21 Pemerintah Daerah menunda penyaluran ADD bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan dan ayat (3)

## Paral 9

- (1) Dalam melalsanakan Pengelolaan Keuangan Desa, Kcpala Desa adalah Pemegang Kekuasaan mewakili Pemerintah Desa da-lap kepemilikan keuangan Desa, yang dipisahkan;
2. (21 Kepala Desa sebagai pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenagan :

\-

.

- a, Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. Menetapkan PIPKD;
- c. Menetapkan Petugas yang melakukan Pemungutan penerimaan Desa;
- d: Menyetujui Pengeluaran yang di tetapkan dalam APB Desa; dan
- e. Melakukaf tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
- (3) kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa di bantu oleh PTPKD.

r

## Pasd lO

- (1) PTPKD sebagaiman dimaksud pada Pasal 9 Ayat (3), berasal dari Unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi atau sebutan lainya;
- c. Bendahara Desa.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa:
- (3) PTPKD dalam melaksanakan T\rgasnya berhak mendapatkan Honorarium selaku Pengelola Keuangan Desa yang di tetepkan dalam APB Desa dengan berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## Pasel 11

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf (a), bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
2. (21 Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelalcsana Teknis Pengelolaan I Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan Pengelolaan APB Desa;
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APB Desa;
- c. Melaksanakan Pengendaliaan terhadap Pelaksanaan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- d. Menyampaikan l.aporan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APB Desa, dan
- e. Melakukan Verifrkasi terhadap buki-bulrti penerirnaan dan pengeluaran APB Desa

## Pasal 12

- (1) Kepala seksi atau sebutan lainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huf b, bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya;
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencarla pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungiawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Belanja Kegiatan;
- d. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan kepada Kepala Desa; dan
- f. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran pelaksanaan Kegiatan.

## Pasal 13

Bendahara sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c mempuyai tugas : Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Penerimaan pendapatan Desa dan Pengeluaran Pendapatan Desa da.lam rangka pelaksanaan APB Desa.

## BAB IV

## PENGK}UNAAN ALOKASI DAITA DESA

## Pasd 14

- (1). Alokasi Dana Desa digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
- a- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- b. Penyelenggaran Pembangunan Desa,
- c. Pembinaan Kemasyarakatan, dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat;
- (2). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf a terdiri dari Belanja Pegawai yakni :
- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- b. Tunjangan BPD dan Operasional BPD.
- c. Insentif Rukun Tetangga (RT).
- d. Operasional Perkantoran yaitu belanja barang dan jasa yang terdiri dari, alat tulis kantor, benda pos, pakaian dinas dan atribut, alat dan bahan kebersihan, perjalanan dinas,air dan listrik, barang cetakan, penggandaan, Honorarium Pelaksana Teloris Pengelola Keuangan Desa, Honorarium Tim Penyusun RPJMDes/RKPDes serta lainnya yang berkaitan dengan operasional.
- e. Belanja Modal yakni pembelian computer, meja, kursi dan mesin ketik.
5. (3). Penyelenggaran Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b yaitu untuk perbaikan sarana Publik dengan skala kecil, seperti rehabilitasi balai Desa dan kantor Desa, drainase/ saluran air serta fasilitas lainnya.
6. Pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni menunjang kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pembinaan Masyarakat di Desa. (4).
7. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yalni menunjang kegiatan-kegiatan pembenhrkan dan peningkatan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pelatihan kelompok masyarakat desa, (s).

## BAB V

## PEI{GAWASAN DAII PELITPORAIT

## Pmal 15

- Pemerintah Kota Kotamobagu wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan ADD; : ( 1).
- Pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlakujika tedadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan ADD, maka penyelesaian dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku; (2t.
- Indikator yang dilakukan untuk menilai keberhasilan ADD adalah sebagai (3).

## berikut :

- a.Pengelolaan
1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap ADD.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Au

\-

\- rl

:

3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungiawaban ADD oleh Pemerintah Desa,

## b. Penggunaan

1. Kegiatan yang di danai sisuai dengan yang telah direncanakan dala:rr APB Desa
2. 2.Daya serap (realisasi) keuangan yang di targetkan.
3. Teq'adinya peningkatan Pendapatan Asti Desa.
4. Mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah yang ada di Desa tersebut.

,

t

## Pasal 16

I

- (l):Kepala Desa menyampaikan laporanrealisasi pelaksanaan Anggaran ,Pendapatan dan Belanja Desa (AP-BDes) setiap semester tahun berjalan.
- (2) la.poran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama ,disarnpaikan paling lambat pada akhir bulan Jufi tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana pada ayat (1) untuk semester ke dua disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

## Pasal 17

- (1) Selain penyampaian laporan yealisssl pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Walikota setiap akhir tahun.
- (2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Walikota melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran.

## BAB VI

## I(EIEITTUAN PEITUTT'P

## Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Kotamobagu ini, maka Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku lagl.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanegal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikots ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

| NO | PENGEIOLA | PARAF |
|------|--------------------------------|---------|
| 1. | Kaban PMD, PP & KB | llb- |
| 2. | Kabag Hukum dan Ortal | 9t^ |
| a | Kepala DPPKAD | 0, |
| 4. | Asisten Pemerintahan dan Kesos | /i/ |
| 5. | Sekretaris Daerah | 11 |
| 6. | Wakil Walikota Kotarnobagu | K |



Diundangkan di Kotamobagu

Pada tanggal ,c Mel

2OLs

SEKREIARIS

Gm KOTA KOTAMOBAGU

Drs / MUSTAFA LIMBALO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TNIUI{ 2OT5 NOMOR .JJ...

Ditetapkan di Kotamobagu Pada tanggal ?s Mer 2015, qA WALIKOTA KOTAIIOBAGUI(


vDl

.,fl

## 5 o i o I E: Et o B r9 !Ei; E5s da .:.. 2t"i Erg do&lt; ,IZa.

## ot d at ot ! sH id zg &lt;t axt dat tEt oq rg c!f, &lt;&lt;t f. I] 3g !l EI H DI

I

g

d

d

B.

o

u

I

a

F

I

| iir P3h* 3E;H B?E | iir P3h* 3E;H B?E | iir P3h* 3E;H B?E | G | | | | | 3 | E 0- | o- | x | I | EI r). | t- o d t |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------|-------|-------------|------|-----|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | !l | !l | | | t F: | c. rt | q | i | | E | E .i | | | F |
| | XE Eo | XE Eo | ,!,I ::::] rc | | | q | | | | q | | | | |
| | EaEd | EaEd | ::i::6: ,ri, t | | | | | : i | | | | | 3 | |
| | o o 2 F I z | | | | 8 ? | 5 | I | | | 9 | E | I € o | | |
| | | . t;3 ii$Es | :: | | n | | i | | | | q | | | |
| | I | E I | ::a: ':,:,c]' | | | | | | | | | | | |
| | ! F | x | :-s:: :::.1::: | | | | | | | | l | | | |
| | I p A A 2 | | ::.1:s: j ,' I | | | | | | | q | 5 | I | | |
| | I B | | " | | | | | | | | | | o- | |
| | | ts v | ::i::S: .i; 3:: '.,.'.El | e | | | | | | | | a | | |
| | , | E | | | | | | | | I | | | | |
| | o EF zz ggE& *; - F | o EF zz ggE& *; - F | | I 5 = ct | 3. o_ | g" (':" | t E- | I a | E. I !S N | ? 6 o. | a a | a | a 5- r: | I 5 ri .t. |
| | e3;! EErfru B:n! | e3;! EErfru B:n! | | | | ? 5 d | I d | c d | o_ | | 8 d j | | I B | o 6 o |
| | | | :.:(rr.:.: ,d, | | | a I | | I | I | a | ! F a = | E E ,a ii' | 8 I | ll E |
| | | | | | | o Ei fb o Y | | | | B *r il IE I | B *r il IE I | B *r il IE I | B *r il IE I | |

{

(&gt;

| ::.;:.1::: : :.:,]+: : ::.:.:.:.: | | E | ..1 E | | | I | t- |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|----------|---------|------|-----|---------|
| r :r':6: ,,::,,:t:: :':i:ili':i :,i:,E,:, , ,,.'3., | | Y | | | | F | |
| '::.:.:.:.i :::.:,:: ':,irI.r I | | | l' | 1 | | | |
| ::::::::a: .' :+.i:: a. | | | | | | | o q |
| :::i:::ii:: ,, i:,,: I | | | | 3 e | i | q | |
| .(\:: F | | | | | | | F |
| :,::,|,5':, ::.:.:.t!:. .',S,!,, :,,],|,ii:: ,,,,:c',, | | | q a | | | q | |
| : :o. | | | | | J | | o |
| | | | | | q | | |
| .:.9+: :: | | | | | | | ll |
| ::::j:G':: ;t: ,:,. [: | | | | | I | | |
| -:ril.:I | | | | | c\ | | dt cl t |
| | g. 3. | E. P? | | ? 6 i q | 8 o. | | g E d |
| | ' | | E | I z | E | x R | |
| 3 | | | e. p o E | I z 3 | | | |

{

o

b

E

o

t =

H

o

4

tr

I

A


E

5