PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA Nomor 5 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 18 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 88);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
BAB II
Pasal 2
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilengkapi dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang terdiri dari Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

Rp. 89.758.852.092,92

- a. Pendapatan

Rp. 1.077.001.751.688,85

b. Belanja

Rp. 1.062.885.567.726,73

- c. Transfer

Surplus/defisit

Rp. (75.642.668.130,80)

- d. Pembiayaan

- Penerimaan

Rp. 138.447.480.269,69

- Pengeluaran

Rp. 8.761.264.130,00

Pembiayaan Netto Rp. 129.686.216.139,69

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun

Anggaran Berkenaan

Rp. 54.043.548.008,89

## Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 87.234.358.061,15 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Transfer
- a. Transfer pemerintah pusat - Dana Perimbangan

- Anggaran setelah perubahan

Rp. 136.797.880.750,00

- Realisasi

Rp. 129.059.621.690,70

Selisih

Rp. 7.738.259.059,30

- Anggaran setelah perubahan

Rp. 862.508.878.000,00

- Realisasi

Rp. 826.499.466.310,00

Selisih

Rp.

36.009.411.690,00

- b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

- Anggaran setelah perubahan

Rp. 40.696.985.000,00

- Realisasi

Rp. 40.696.985.000,00

Selisih

Rp.

0,00

- c. Transfer Pemerintah Provinsi

- Anggaran setelah perubahan

Rp. 53.315.954.000,00

- Realisasi

Rp. 27.819.775.058,15

Selisih

Rp. 25.496.178.941,85

- d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

- Anggaran setelah perubahan

Rp. 65.744.460.000,00

- Realisasi

Rp. 47.753.952.000,00

Selisih

Rp.

17.990.508.000,00

Selisih (a + b + c + d)

Rp. 79.496.098.631,85

3. Lain-lain pendapatan yang sah

- Anggaran setelah perubahan

Rp. 5.171.952.000,00

- Realisasi

Rp. 5.171.951.630,00

Rp.

370,00

Selisih Lebih ( Kurang )

Rp. 87.234.358.061,15

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 133.228.064.788,29 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 1.196.113.632.515,02
2. Realisasi

Rp. 1.062.885.567.726,73

- Selisih Lebih ( Kurang ) Rp. 133.228.064.788,29
- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. 12.934.907,08 dengan rincian sebagai berikut:
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (7.026.218.504,67) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran penerimaan setelah Rp. 131.421.261.765,02 perubahan
2. Realisasi

1. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 89.771.787.000,00

2. Realisasi

Rp. 89.758.852.092,92

Selisih Lebih ( Kurang ) Rp. 12.934.907,08

Rp. 138.447.480.269,69

Selisih Lebih ( Kurang ) Rp. (7.026.218.504,67)

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 1.010.687.870,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

Rp. 9.771.952.000,00

- setelah perubahan
2. Realisasi

Rp. 8.761.264.130,00

Selisih Lebih ( Kurang ) Rp. 1.010.687.870,00

## Pasal 5

Rp. 1.634.169.272.959,41

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Jumlah aset

b. Jumlah kewajiban

Rp. 19.013.345.276,66

- c. Jumlah ekuitas dana

Rp. 1.615.155.927.682,75

## Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

Rp. (256.553.126.118,23)

- a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2016 Rp. 128.472.360.205,02

- b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi

Rp. 180.487.656.154,76

- c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi

- d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Rp. (3.323.616.950,00)

- e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp. -

- f. Saldo kas akhir per 31 Desember

Rp. 54.964.660.132,14

- Tahun 2016

## Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Pendapatan :

Rp. 982.541.135.881,10

1. Pendapatan Asli Daerah

Rp. 132.546.649.036,19

2. Pendapatan Transfer

Rp. 942.056.621.113,31

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 60.976.859.352,59

4. Surplus Non Operasional Rp. 756.387.997,00

Jumlah Pendapatan

Rp.1.136.336.517.499,09

- b. Beban :

1. Beban Operasi

2. Beban Transfer

Rp. 89.758.852.092,92

3. Defisit Non Operasional

Rp. 75.228.845.170,45

Jumlah Beban Rp. 1.147.528.833.144,47

Surplus/defisit Rp. (11.192.315.645,38)

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

Rp. -

- a. Ekuitas Awal

Rp. 1.611.110.060.036,34

- b. RK PPKD

- c. Surplus/Defisit Lo

Rp. (11.192.315.645,38)

- d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/

Kesalahan Mendasar

Rp. 15.238.183.291,79

- e. Ekuitas Akhir

Rp. 1.615.155.927.682,75

## Pasal 9

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Subtotal saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sejumlah Rp. 75.595.817,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Rp. 138.257.380.536,69

2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Rp. 138.181.784.719,69

Subtotal (a)

Rp. 75.595.817,00

- b. Subtotal saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SikPA) sejumlah Rp. 54.119.143.825,89 dengan rincian sebagai berikut :

1. Subtotal (a)

Rp. 75.595.817,00

2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Rp. 54.043.548.008,89

Subtotal (b)

Rp. 54.119.143.825,89

- c. Koreksi kesalahan pembukuan tahun

Rp. 0,00

sebelumnya

- d. Lain-lain

Rp. (75.595.817,00)

Saldo Anggaran Lebih Akhir (b+c+d)

Rp. 54.043.548.008,89

## Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pospos Laporan Keuangan.

## Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I :

Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I.1 :

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi ;

Lampiran I.2 :

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 :

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan ;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;

Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;

Lampiran I.7 : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran I.9 : Daftar

realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah;

- b. Lampiran II :

Neraca;

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;

d. Lampiran IV : Laporan Operasional;

- e. Lampiran V :

Laporan Perubahan Ekuitas;

- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan

- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

## Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 18 Agustus 2017

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 18 Agustus 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

## FERY INSANI

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 4 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I NIP. 19660608 198603 1 004

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 2.5/2017)