PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA Nomor 7 Tahun 2012 tentang PENYERTAAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA (berlaku 29 November 2012)
Pembukaan
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG
PENYERTAAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MIMIKA,
Menimbang: a. bahwa
- dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, telah sepakat diadakan kerjasama untuk menginfestasikan sejumlah modal antara Pemerintah Kabupaten Mimika dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Mimika perlu melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Penyertaaan Modal Pemerintah Kabupaten Mimika pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2387);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara RepublikNomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
11. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 );
12. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 );
13. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 4593 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2012 Nomor 1 ).
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
6. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin - mesin, inventaris, surat - surat berharga, fasilitas dan hak hak lainnya yang dimiliki daerah yang merupakan kekayaan daerah.
7. Perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
8. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Papua. adalah Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD).
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga yang dananya bersumber dari APBD dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
11. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk saham kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Papua.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk peningkatan hak suara di PT.Bank Papua, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan ## BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Papua adalah sebesar Rp 7.000.000.000,00 ( tujuh milyar rupiah) yang akan dibayarkan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp 7.000.000.000,00 ( tujuh milyar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Jumlah Penyertaan modal Pemerintah daerah kabupaten mimika pada PT. Bank Papua ditambah dengan penyertaan modal sebagaimana tersebut pada ayat (2) secara keseluruhan berjumlah Rp.41.000.000.000,00 (empat puluh satu milyar rupiah)
- (5) Pelaksanaan penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati.
PENGAWASAN
BAB IV - PENGAWASAN
Pasal 4
- (1) Bupati Mimika dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika untuk dapat melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Papua.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami wawasan usaha secara professional dan bertanggungjawab kepada Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika

Penetapan: Ditetapkan di T i m i k a Pada tanggal, 29 November 2012

Penandatangan: BUPATI MIMIKA ttd KLEMEN TINAL, SE.,MM.

Penetapan: Diundangkan di Timika Pada tanggal 29 November 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA ttd Drs.MARTHIN EDWARD GIYAY Pembina Utama Madya NIP. 19550114 198211 1 003 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 7

Penandatangan: Untuk salinan yang sah Sesuai dengan yang asli a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA KEPALA BAGIAN HUKUM SIHOL PARNINGOTAN, SH PEMBINA NIP. 19640616 199403 1 008
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
## NOMOR 7 TAHUN 2012
## TENTANG
## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA.
## I. UMUM
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian darah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah
Berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 157
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri