KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 2001 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN (berlaku 7 Januari 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 1
Lembaga Pemerintah Non Departemen terdiri dari:
1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;
6. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
7. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
9. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
10. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
11. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
12. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;
13. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
14. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
15. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL;
16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
17. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
18. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
19. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
20. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
21. Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;
22. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;
23. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS;
24. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata disingkat BP BUDPAR."
2. Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 10
BAPPENAS terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
- d. Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan;
- e. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional;
- f. Deputi Bidang Ekonomi;
- g. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- h. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
- i. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
- j. Inspektorat Utama.
Pasal 11
- (1) Kepala mempunyai tugas:
- a. memimpin BAPPENAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BAPPENAS;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BAPPENAS yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BAPPENAS.
- (3) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia dan kebudayaan.
- (4) Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik, pertahanan, keamanan, hukum dan aparatur negara.
- (5) Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang otonomi daerah dan pengembangan regional.
- (6) Deputi Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi.
- (7) Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (8) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana.
- (9) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pendanaan pembangunan nasional.
- (10) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Meneg PPN/ BAPPENAS."
Pasal 12
3. Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 26
BULOG terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Operasi;
- d. Deputi Bidang Usaha Logistik;
- e. Deputi Bidang Keuangan;
- f. Inspektorat Utama.
Pasal 27
- (1) Kepala mempunyai tugas:
- a. memimpin BULOG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BULOG;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BULOG yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BULOG.
- (3) Deputi Bidang Operasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi manajemen logistik.
- (4) Deputi Bidang Usaha Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha logistik.
- (5) Deputi Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan.
- (6) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BULOG."
Pasal 42
"Pasal 26
"Pasal 26...
BPN terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan;
- e. Deputi Bidang Informasi Pertanahan;
- f. Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan;
- g. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Inspektorat Utama.
Pasal 43
- (1) Kepala mempunyai tugas:
- a. memimpin BPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPN;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPN yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
"Pasal 42
"Pasal 42...
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPN
- (3) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPN.
- (4) Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan hukum pertanahan
- (5) Deputi Bidang Informasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pertanahan
- (6) Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata laksana pertanahan
- (7) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (8) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BPN."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI