PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG Nomor 2 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (berlaku 12 Mei 2010)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kota Singkawang, perlu dilakukan pengaturan dan penataan administrasi kependudukan;
- b. bahwa administrasi kependudukan memiliki nilai penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengelolaan administrasi kependudukan secara terkoordinir dan berkesinambungan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Singkawang nomor 11 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Catatan Sipil tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang nomor 12 tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4119);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
18. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang e -KTP;
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendatan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALIKOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Supervisor adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada personil pengelola SIAK di tingkat kota atau dibawahnya dan mengusulkan/membatalkan usulan penggunaan Hak Akses.
7. Operator adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan entry data, cetak dokumen, cetak informasi data statistik dari laporan sesuai dengan persetujuan supervisor.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Singkawang.
9. Camat adalah Camat di wilayah Kota Singkawang.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang berada dibawah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kota Singkawang.
11. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Singkawang.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga yang berada di wilayah Kota Singkawang.
13. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian proses kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
15. Penduduk Kota Singkawang adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Singkawang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
17. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
18. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau orang terlantar.
21. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
22. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
24. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
26. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
27. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
29. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana , yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Dokumen Pencatatan Sipil adalah bukti autentik hasil pencatatan berupa akta-akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama serta peristiwa penting lainnya.
31. Akta Pencatatan Sipil adalah catatan autentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan, dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama serta peristiwa penting lainnya.
32. Kutipan Akta adalah Catatan Pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang menangani pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil.
33. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berwenang menangani pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan yang berwajib.
34. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal ## BAB II
KRITERIA PENDUDUK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Kriteria Penduduk Kota Singkawang:
- a. Memiliki identitas resmi penduduk Kota Singkawang;
- b. Pindah datang ke Kota Singkawang dengan surat pindah.
- (2) Ketentuan mengenai Tata cara dan persyaratan menjadi penduduk Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 3
- (1) Setiap penduduk berhak untuk mendapat pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarga; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 4
Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana melalui Lurah dan Camat dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BAB IV - PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam melaksanakan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana yang ditunjuk berkewajiban:
- a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. Menerbitkan dokumen kependudukan;
- d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. Melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh kecamatan dan kelurahan.
BAB IV - PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 6
- (1) Pendaftaran penduduk bagi warga Negara Indonesia dilakukan di Kelurahan oleh Petugas Registrasi.
- (2) Sebelum melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil warga Negara Indonesia terlebih dahulu meminta surat keterangan/pengantar dari RT setempat.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petugas Registrasi menerima pendaftaran penduduk dan kemudian mencatatnya dalam buku register.
- (5) Petugas Registrasi dapat meminta kepada pemohon pendaftaran penduduk untuk melengkapi data/atau meminta keterangan tentang kebenaran data.
BAB IV - PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 7
- (1) Pencatatan sipil bagi warga Negara Indonesia dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Pelaksana.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.
- (5) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Walikota dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana.
BAB IV - PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 8
- (1) Ketua RT mencatat dalam buku register semua keterangan/pengantar yang diberikannya kepada pemohon pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Setiap bulan Ketua RT menyampaikan laporan perkembangan penduduk/warganya kepada Lurah melalui Registrar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta hak dan kewajiban Ketua RT diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 9
- (1) Pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatatan pada KUA Kec.
- (2) Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan pencatatan sipil pada tingkat Kecamatan dapat dibentuk UPTD dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama ## BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan (NIK)
BAB IV - PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 10
- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
- a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar,
- b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
- c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakkan pada posisi mendatar.
BAB IV - PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 11
- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK, KTP dan Akta-akta Catatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.
- (5) NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, identitas diri dan bukti kepemilikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan biodata penduduk, KK, KTP dan Akta-akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat
BAB IV - PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 12
- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk
BAB IV - PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 13
- (1) Penduduk Kota Singkawang yang pindah wajib melapor kepada registrar melalui ketua RT setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau
BAB IV - PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 14
- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dari wilayah Kota Singkawang wajib melaporkan kepindahannya kepada registrar melalui ketua RT setempat untuk mendapatkan surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2)
BAB IV - PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 15
- (1) Penduduk Kota Singkawang yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada registrar melalui ketua RT setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2)
BAB IV - PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 16
- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana tinggal di wilayah Kota Singkawang wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana melalui ketua RT setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas.
- (2)
BAB IV - PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 17
- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana melalui ketua RT setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya izin tinggal tetap.
- (2)
BAB IV - PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 18
- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana melalui ketua RT setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2)
BAB IV - PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 sampai dengan pasal 18 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
BAB IV - PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 20
- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi:
- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial; dan
- c. orang terlantar.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan.
Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri
BAB IV - PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 21
- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh registrar atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 22
- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 23
Kelahiran penduduk Kota Singkawang yang terjadi di Luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia, diatas Kapal Laut, atau Pesawat Terbang yang tujuan atau tempat singgahnya berada di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 24
- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu ) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 sampai dengan pasal 24 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 26
- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 27
- (1) Setiap perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui Ketua RT di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh ) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2)
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 28
Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula bagi :
- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Kota Singkawang atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 29
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 30
Penduduk Kota Singkawang yang melakukan perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan pencatatan perkawinannya kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kota singkawang.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 32
- (1) Setiap pembatalan perkawinan, wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana melalui ketua RT setempat paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1 Pencatatan Perceraian
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 33
- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana melalui Ketua RT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2)
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 34
Penduduk Kota Singkawang yang melaksanakan perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Singkawang.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 36
- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana melalui Ketua RT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2)
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 37
- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepala Instansi Pelaksana melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2)
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 38
Pencatatan Peristiwa Kematian Penduduk Kota Singkawang yang terjadi di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 39
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 39 diatur dalam Peraturan Walikota.
Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak
Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 40
- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 41
- (1) Pengangkatan Anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Penduduk Kota Singkawang di Luar Negeri, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2)
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 42
- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana melalui ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3)
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 43
- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana melalui ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3)
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 44
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 sampai dengan pasal 43 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 45
- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 46
- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana melalui ketua RT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia oleh pejabat yang berwenang.
- (2)
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 47
- (1) Perubahan status kewarganegaraan Penduduk Kota Singkawang dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing, Instansi pelaksana mendapat pemberitahuan dari Menteri yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.
- (2)
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 48
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan penduduk Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 sampai dengan pasal 47 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 49
- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 50
- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana melalui Ketua RT setempat dan/atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu Data Kependudukan
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 51
- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau Data Agregat Penduduk.
- (2) Data Perseorangan meliputi :
- a. Nomor KK;
- b. N I K;
- c. Nama Lengkap;
- d. Jenis Kelamin;
- e. Tempat lahir;
- f. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
- g. Golongan darah;
- h. Agama/kepercayaan;
- i. Status perkawinan;
- j. Status hubungan dalam keluarga;
- k. Cacat fisik dan/atau mental;
- l. Pendidikan terakhir;
- m. Jenis pekerjaan;
- n. NIK Ibu kandung;
- o. Nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. Tanggal perkawinan;
- y. Kepemilikan akta perceraian;
- z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
22. aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
Bagian Kedua Dokumen Kependudukan
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 52
- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. Biodata penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat Keterangan Kependudukan;
- e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat Keterangan Pembatatan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Penggantian Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Dokumen Kependudukan:
- a. Kepala Instansi Pelaksana:
1. Biodata Penduduk;
2. KK;
3. KTP;
4. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
8. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
9. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
10. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
11. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
12. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
13. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
14. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; dan
15. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas.
- b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana:
1. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota; dan
2. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota;
- c. Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana:
1. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Kelurahan;
2. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
3. Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia; dan
4. Surat Keterangan Lahir Mati untuk warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia.
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 53
Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang:
1. Nama;
2. tempat dan tanggal lahir;
3. alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap; dan
4. perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan peristiwa Kependudukan yang dialami.
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 54
- (1) KK memuat keterangan mengenai:
- a. kolom nomor KK;
- b. nama lengkap;
- c. kepala keluarga dan anggota keluarga;
- d. NIK;
- e. jenis kelamin;
- f. alamat;
- g. tempat lahir;
- h. tanggal lahir;
- i. agama;
- j. pendidikan;
- k. pekerjaan;
- l. status perkawinan;
- m. status hubungan dalam keluarga;
- n. kewarganegaraan;
- o. dokumen imigrasi; dan
- p. nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Kepala Instansi Pelaksana kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 55
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana melalui ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (3)
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 56
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun, atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana melalui Ketua RT setempat apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 57
- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas fhoto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarhan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP :
- a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
- b. untuk Orang Asing Tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diterbitkan KTP yang berlaku seumur hidup.
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 58
Surat keterangan kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami seseorang.
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 59
- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 60
- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan. diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. Jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. nama dan identitas pelapor;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- f. nama dan identitas saksi;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 61
- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian; dan
- e. Pengakuan Anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. Jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. Jenis kelamin;
- e. Tempat dan tanggal peristiwa;
- f. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- g. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- h. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 62
- (1) Kepala Instansi Pelaksana yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 63
- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh operator atas persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 64
- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh operator atas persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 65
- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 66
Dalam hal pengadilan yang memutuskan pembatalan akta berada di luar wilayah Kota Singkawang, Salinan Putusan Pengadilan yang bersangkutan disampaikan kepada Kepala Instansi Pelaksana oleh pemohon atau pengadilan.
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 67
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 68
Ketentuan mengenai penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan negara diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 69
Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 70
Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Walikota.
KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
BAB VIII - KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 71
- (1) Apabila daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat sipil yang ditunjuk diberi kewenangan membuat surat keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dinyatakan pulih, petugas registrasi dan pejabat pencatatan sipil secara aktif mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
BAB VIII - KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 72
- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil
BAB VIII - KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 73
Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) sebagai akibat Negara / daerah dalam keadaan darurat dan keadaaan luar biasa diterbitkan tanpa dipungut biaya.
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BAB IX - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 74
- 1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- 2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- 3) Instansi Pelaksana melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK
BAB IX - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 75
- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
BAB X - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 76
- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK Ibu kandung;
- f. NIK Ayah; dan
- g. Beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB X - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 77
- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyimpanan dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Instansi Pelaksana
BAB X - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 78
- (1) Walikota sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas operator, supervisor dan Kepala Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengcopy data dan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengakses, merubah, meralat dan menghapus data dan dokumen kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 79
- (1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari Kepala Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses atas izin Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan data pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
PENYIDIKAN
BAB XI - PENYIDIKAN
Pasal 80
- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan/atau dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pasal ini;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan/atau menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 81
- (1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
- a. pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3);
- b. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1);
- c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (3);
- d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1);
- e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1);
- f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1);
- g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2); atau
- h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (4).
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah).
BAB XII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 82
- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) atau pasal 23 ayat (4) atau pasal 23 atau pasal 24 ayat (1) atau pasal 26 ayat (1);
- b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) atau pasal 30;
- c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1);
- d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) atau pasal 34;
- e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1);
- f. kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1);
- g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) atau pasal 41 ayat (1);
- h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1);
- i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1);
- j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2);
- k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1); atau
- l. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).
BAB XII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 83
- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah).
BAB XII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 84
Dalam hal Petugas atau Pelaksana Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah).
BAB XII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 85
- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 84 akan dilaksanakan setelah melalui proses hukum di Pengadilan Negeri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 86 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 86
Dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi :
- a. Setiap penduduk yang sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- b. Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
- c. Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) dan/atau pasal 78.
- d. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blanko dokumen kependudukan.
- e. Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (6).
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 87
- (1) Dalam hal petugas atau pejabat pada Instansi Pelaksana Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf a dan huruf b, petugas atau pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal petugas atau pejabat pada Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf c, petugas atau pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 88
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 dan pasal 87 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 89
- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini. - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. - (3) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. - (4) Sepanjang belum terbentuknya UPTD tugas penerbitan akta diserahkan kepada pejabat pencatatan sipil di kecamatan. ## Pasal 90 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : - a. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat akhir tahun 2011; - b. Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) paling lambat akhir tahun 2011; - c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; - d. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada pasal 57 ayat (3) tetap berlaku sampai dengan batas berakhirnya masa berlaku KTP ; - e. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan Nasional terwujud. ## BAB XV KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 91

Penandatangan: Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 12 Mei 2010

Penandatangan: Sekretaris Daerah Kota Singkawang SUHADI ABDULLANI Pembina Utama Muda NIP. 19530205 197403 1 008 LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2010 NOMOR 2 di Singkawang pada tanggal 12 Mei 2010

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, GKAWANG TAHUN 2010 NOMOR 2 ## Pasal 92 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 93 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 12 Mei 2010

Penandatangan: WALIKOTA SINGKAWANG, HASAN KARMAN
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG
## PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
## WALIKOTA SINGKAWANG,
## I. UMUM
Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sejak manusia terlahir ke dunia sampai menghembuskan nafas terakhirnya, senantiasa akan diwarnai dengan berbagai macam administrasi hukum, termasuk penyelenggaraan administrasi kependudukan. Kelahiran seorang anak kemudian di awali dengan kegiatan pendaftaran penduduk pelaporan kelahiran dengan keharusan memiliki Surat Keterangan Lahir (SKL). Selanjutnya dengan surat tersebut seseorang akan memperoleh akta kelahiran. Berikutnya dengan akta kelahiran seseorang bisa masuk sekolah, kemudian apabila sudah mencapai usia 17 tahun wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan syarat KTP seseorang baru bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), menjadi Pemilih dalam Pemilu, melamar pekerjaan serta melakukan hal-hal lain yang terkait dengan seluruh aktivitas kehidupannya. Dengan demikian, apabila seseorang melalaikan pendaftaran penduduk, berimplikasi pada terganggunya seluruh aktivitas kehidupannya.
Dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan, telah ditetapkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU No. 23 Tahun 2006 mendefinisikan administrasi kependudukan sebagai 'rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain' .
Pada dasarnya UU No. 23 Tahun 2006 memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang rnencerminkan adanya reformasi dalam bidang administrasi kependudukan. Salah satu hal penting yakni pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Secara konseptual NIK merupakan identitas penduduk Indonesia dan berfungsi sebagai kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.
Dari sudut pandang penduduk, eksistensi administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Dalam Penjelasan UU No. 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Administrasi Kependudukan diarahkan untuk: (1) memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional; (2) meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan; (3) memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; (4) mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan (5) mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.
Adapun yang menjadi tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Yang dimaksud peristiwa penting dalam UU No. 23 Tahun 2006 yakni kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Disamping itu, tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk; menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. Selanjutnya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintrhan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Keberadaan administrasi kependudukan harus ditunjang oleh suatu sistem informasi. Dalam UU No. 23 Tahun 2006, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk: (1) terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib; (2) terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan; (3) terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan (4) tersedianya data dan infomasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
Dalam rangka mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2006, pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menerbitkan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Dalam pada itu sesuai dengan
PENJELASAN
Pasal 20
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 terdapat ketentuan yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menerbitkan peraturan perundang-undanga tentang administrasi kependudukan, sebagaimana Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 disebutkan, 'Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, bupati/walikota mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Perundangundangan di bidang Administrasi Kependudukan' . Adapun bunyi Pasal 17 huruf c, yakni Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Maknanya bahwa dalam kerangka melaksanakan kewenangan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan Pemerintah kabupaten/kota wajib diatur dalam suatu Peraturan Daerah. Berkenaan dengan itu, maka Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan ini, disamping untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di