UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN III (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN III
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 3.1
- Kementerian dan pengeluaran umum ... 32 203 700
- 3.2
- Pendidikan pegawai ... 18 236 900
- 3.3 Pengeluaran khusus berhubung dengan penye-
lenggaraan tatapraja ...
21 190 500
- 3.4 Pamong Praja ...
265 063 300
- 3.5 Polisi Pamong Praja ...
36 783 300
- 3.6 Daerah Otonom ...
1 151 761 000
- 3.7 Daerah Swapraja ...
48 239 000
- 3.8 Desa dan daerah setingkat ...
66 427 300
- 3.9
- Agraria ...
-
- 3.9A Pemilihan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat ...Memori
- 3.10 Pengeluaran tak tersangka ...
Memori
Jumlah ...
1 639 905 000
(Satu milyard enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- 3.1 PENERIMAAN BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN UMUM.
- 3.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran umum.
- 3.1.1.1 Pembayaran kembali persekot gaji.
- 3.2 Pamong Praja.
- 3.2.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk tatapraja.
- 3.2.1.1 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga untuk pemakaian kapal dan perahu yang disewa atau diurus oleh Pamong Praja.
- 3.2.2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran khusus berhubung dengan penyelenggaraan tatapraja.
- 3.2.2.1 Penerimaan dari telpon Pamong Praja.
- 2 Penerimaan dari setasiun-setasiun radio Pamong Praja dalam daerah-daerah yang langsung berada dalam pimpinan Pemerintah Pusat.
- 3 Penerimaan dari Panitia Sewa-Menyewa Rumah dan Bangunan.
3.3 DAERAH OTONOM.
- 3.3.1 Biaya menggunakan tenaga Walikota.
- 3.3.1.1 Pembayaran kembali oleh Kotapraja biaya-biaya karena menggunakan tenaga Walikota.
- 3.3.2 Biaya menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten.
- 3.3.2.1 Pembayaran kembali oleh Kabupaten separuh dari biaya-biaya karena menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten.
- 3.3.3 Biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah otonom.
- 3.3.3.1 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah otonom.
3.4 DAERAH SWAPRAJA.
- 3.4.1 Daerah Swapraja.
- 3.4.1.1 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah Swapraja.
3.5 AGRARIA.
- 3.5.1 Tanah-tanah partikelir.
- 3.5.1.1 Penerimaan-penerimaan dari tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara.
- 2 Pembayaran kembali oleh lain-lain Kementerian dari harga bangunan-bangunan yang terletak dalam tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara (DM).
- 3.5.2 Penerimaan berhubung dengan pemberian dan persewaan tanah.
- 3.5.2.1 Pemberian tanah dengan hak eigendom atau dengan hak opstal.
- 2 Pemberian tanah dengan persewaan.
- 3 Pemberian tanah dengan hak erfpacht.
- 4 Pemberian tanah dengan hak milik.
- 5 Penggantian ongkos-ongkos pemeriksaan permintaan erfpacht.
- 6 Konsesi tanah untuk pertanian.
- 7 Izin menyelidiki tanah-tanah.
3.6 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 3.6.1 Penerimaan lain-lain.
- 3.6.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pegawai.
- 2 Penjualan barang-barang yang masih dapat digunakan untuk keperluan Badan-badan Pemerintah.
- 3.6.1.3 Penjualan barang-barang yang tak dapat digunakan lagi dan yang berkelebihan.
- 4 Persewaan tambak-tambak ikan.
- 5 Penerimaan lain-lain.
Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman ttd G.A. MAENGKOM
Menteri Dalam Negeri, ttd
SANOESI HARJADINATA
LEMBARAN NEGARA NOMOR 108 TAHUN 1957
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO