PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 18 Tahun 2011 tentang PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA WALIKOTA BANJARBARU, - a. bahwa seiring dengan perkembangan Kota Banjarbaru yang dirasakan semakin pesat diantaranya dengan adanya kegiatan pemekaran wilayah kelurahan yang berdampak pula pada berkembangnya pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang cenderung meningkat pula; - b. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan secara berdayaguna dan berhasil guna perlu dibina dan dilestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan bersama; - c. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan pemekaran RT/RW tersebut perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2006; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota; 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARBARU
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa seiring dengan perkembangan Kota Banjarbaru yang dirasakan semakin pesat diantaranya dengan adanya kegiatan pemekaran wilayah kelurahan yang berdampak pula pada berkembangnya pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang cenderung meningkat pula;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan secara berdayaguna dan berhasil guna perlu dibina dan dilestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan bersama;
- c. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan pemekaran RT/RW tersebut perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2006;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Menetapkan tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
8. 11.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 4);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Kelurahan adalah unsur perangkat daerah yang berada pada wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
6. Keputusan Lurah adalah setiap Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan Pemerintahan di atasnya dan kebijaksanaan Lurah yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan.
8. Penduduk setempat adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan.
9. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anggota keluarga yang secara kemasyarakatan dan administrasi kependudukan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
10. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
11. Gotong royong adalah merupakan bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal batik yang bersifat sukarela antara warga Kelurahan dan atau antara warga kelurahan dengan Pemerintahan Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Kelurahan yang insendentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual.
KEDUDUKAN
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah.
MAKSUD, TUJUAN DAN PEMBENTUKAN
BAB III
Pasal 3
Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :
- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang
BAB III
Pasal 4
- (1) Setiap Rukun Tetangga terdiri dari sekurang-kurangnya 100 (seratus) Kepala Keluarga.
- (2) Bagi Rukun Tetangga yang secara konkrit populasinya masih kurang sebagaimana dimaksud ayat (1) maka BAB IV
KEANGGOTAAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN
BAB III
Pasal 5
- (1) Pembentukan Rukun Tetangga dimusyawarahkan/dimufakatkan Kepala Keluarga setempat bersama-sama dengan Ketua RW dan atau aparat Kelurahan.
- (2) Pembentukan Rukun Warga dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Lurah dengan pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (3) Hasil musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (3) baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Walikota.
BAB III
Pasal 6
- (1) Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga.
- (2) Anggota Rukun Warga adalah pengurus Rukun Tetangga - Rukun Tetangga.
BAB III
Pasal 7
Tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :
- a. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat
BAB III
Pasal 8
- (1) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai hak sebagai berikut :
- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. memilih dan dipilih sebagai pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga kecuali yang berstatus Warga Negara Asing.
- (2) Anggota Rukun Warga dan Rukun Tetangga mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi lembaga kemasyarakatan organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. turut serta secara aktif melaksanakan Keputusan musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
KEPENGURUSAN
BAB V - KEPENGURUSAN
Pasal 9
- (1) Pengurus Rukun Tetangga terdiri dari :
- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. beberapa orang pembantu, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.
- (2) Pengurus Rukun Warga terdiri dari
- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. beberapa orang pembantu, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.
BAB V - KEPENGURUSAN
Pasal 10
- (1) Pengurus Rukun Tetangga dan pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, c dan ayat (2) huruf a, b dan c dipilih dari dan oleh anggota
BAB V - KEPENGURUSAN
Pasal 11
Dalam hal pengurus dimaksud dalam Pasal 10 belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.
BAB V - KEPENGURUSAN
Pasal 12
- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang secara administrasi kependudukan terdaftar dalam kartu keluarga dan sebagai anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945;
- c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- d. berkelakuan baik, adil, jujur, cerdas dan betwibawa;
- e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
BAB V - KEPENGURUSAN
Pasal 13
- (1) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari
- a. ketua RW atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili;
- b. pemuka masyarakat sebagai sekretaris;
- c. beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang perlu;
- d. dalam hal Ketua RW berhalangan, Ketua dijabat oleh sekretaris RW atau Pengurus RW lainya.
- (2) Pemilihan Pengurus Rukun Warga dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari :
- a. lurah sebagai Ketua;
- b. pemuka masyarakat sebagai Sekretaris;
- c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang perlu.
10. ( 3 ) Hasil pemilihan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Lurah kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Walikota.
BAB V - KEPENGURUSAN
Pasal 14
- (1) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan
- a. melaksanakan tugas pokok dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Walikota ini;
- b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
- c. membina kerukunan hidup warga;
- d. melaporkan hal-hal yang terjadi di masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah kepada Lurah;
- e. melaksanakan dan membantu Pemerintahan Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas pelayanan kepada kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga berhak :
- a. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus Rukun Warga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. memilih dan dipilih sebagai Rukun Warga.
10. ( 3 ) Pengurus Rukun Warga berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (4) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota.
BAB V - KEPENGURUSAN
Pasal 15
Masa bakti pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan Camat atas nama Walikota dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) periode berturut-turut sesuai hasil musyawarah dan mufakat anggota masyarakat setempat.
BAB V - KEPENGURUSAN
Pasal 16
Anggota pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya dalam hal :
- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga setempat terhadap kepemimpinan sebagai pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Walikota ini;
- e. pindah tempat tinggal dari lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan;
- f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat setempat
BAB V - KEPENGURUSAN
Pasal 17
- (1) Setiap berakhir masa pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga pemberhentian/pergantian sebelum habis masa baktinya, Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian/pergantian pengurus dan melaporkan kepada Lurah.
- (2) Setiap berakhir masa bakti pegurus Rukun Warga atau pemberhentian/pergantian sebelum habis masa baktinya, Lurah berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian/pergantian pengurus dan melaporkan kepada Camat.
MUSYAWARAH ANGGOTA
BAB VI - MUSYAWARAH ANGGOTA
Pasal 18
- (1) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan wadah pemusyawaratan dan mufakat anggota dalam lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
- a. memilih pengurus;
- b. menentukan dan merumuskan program kerja;
- c. menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus.
6. ( 3 ) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk menentukan dan merumuskan program kinerja diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 tahun.
- (4) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu Keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separo jumlah aggota.
8. ( 5 ) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu Keputusan setelah mendengar pertimbangan Lurah dan / atau Camat.
- (6) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan ## BAB VII KEUANGAN
BAB VI - MUSYAWARAH ANGGOTA
Pasal 19
- (1) Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diperoleh dari sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain dalam wilayahnya.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber-sumber yang dimaksud ayat (1) di administrasikan secara tertib dan teratur serta membuat laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d.
BAB VIII
KEKAYAAN
BAB VI - MUSYAWARAH ANGGOTA
Pasal 20
Kekayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di administrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d.
BAB IX
PEMBINAAN
BAB VI - MUSYAWARAH ANGGOTA
Pasal 21
Camat dan Lurah melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesarbesarnya.
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
RukunTetangga dan Rukun Warga atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat mulai berlakunya keputusan ini, dinyatakan sebagai RukunTetangga dan Rukun Warga menurut Peraturan ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Pengurus RukunTetangga dan Rukun Warga yang sudah ada pada saat mulai berlakunya keputusan ini dinyatakan sebagai RukunTetangga dan Rukun Warga menurut Peraturan ini
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai RukunTetangga dan Rukun Warga dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota dengan Penempatannya Dalam Daerah Kota Banjarbaru.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 2011

Penandatangan: WALIKOTA ANJARBARU, M. RUZAIDIN NO 11 2

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal SEKR ARIS DAERAH , DR. H. •YAHRIANI M.Si Pembi a Utama Muda NIP. 1 •00312 198503 1 024 BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR