Unknown Unknown Nomor 97 Tahun 2017 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI BOLANG MONGONDOW SELATAN
PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR
33'
TAHUN 2017
TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka menyikapi perubahan keadaan sekaligus sinkronisasi pelaksanaan program Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu diadakan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005, apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja, maka dilakukan penyesuaian terhadap APBD dengan perkernbangan dan/atau perubahan keadaan, dalarn rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011, Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
U
Mengingat
- d. bahwa berdasa.rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
2. 1 . Pasal
3. 18 ayat (6) Undang-Undang Dasa.r Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara ten tang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
u
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
4. 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
--
u
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 20);
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
Menetapkan ANGGARAN 2017.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut:
- 1 . Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2017 terdiri atas:
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp. 558.805.851.854,00
- b. Bertambah/(Berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan
Rp. 558.805.851.854,00
2. Belanja
- a. Semula
Rp.556. 725.826. 739,00
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
Rp. 556.725.826.739,00
- 1 . Semula Rp.
0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan
Setelah Perubahan
- b. Pengeluaran
Rp. 0,00
1. Semula Rp. 2.080.025.115,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan
Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Setelah
Perubahan
0,00
Rp 2.080.025.115,00
u
2. Ketentuan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, dan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran I, dan Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 20 Maret 2017

/ BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,9 ,,...

Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 22 Maret 2917



BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017 NOMOR