PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 36 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 A TENTANG TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL NON GURU DAN NON FUNGSIONAL DI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN (berlaku 1 November 2015)
Pembukaan
Menimbang :
- Mengingat :
BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 A TENTANG TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL NON GURU DAN NON FUNGSIONAL DI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,
a. bahwa dengan adanya regulasi yang mengatur tentang hakhak Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 A Tahun 2015 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil Non Guru dan Non Fungsional di Pemerintah Kabupaten Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 A Tahun 2015 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil Non Guru dan Non Fungsional di Pemerintah Kabupaten Madiun;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tuntutan Perbandaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 - 2018;
15. Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 A Tahun 2015 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil Non guru dan Non Fungsional di Pemerintah Kabupaten Madiun.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 A TENTANG TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL NON GURU DAN NON FUNGSIONAL DI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 A Tahun 2015 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil Non Guru dan Non Fungsional di Pemerintah Kabupaten Madiun, yang diundangkan pada tanggal 13 Juli 2015 Berita Daerah Kabupaten Madiun Nomor 21 A Tahun 2015 diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
- (2) Tambahan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk CPNS dan PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Pasal 5
- (1) Tambahan Perbaikan Penghasilan diberikan terhitung mulai bulan September 2015.
- (2) Tambahan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk CPNS dan PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Pasal 6
- (1) Tambahan Perbaikan Penghasilan dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, dengan besaran sebagai berikut :
- a. Eselon IIa Sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan.
- b. Eselon IIb Sebesar Rp.2.500.000,00 ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan.
- c. Eselon III sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perbulan.
- d. Eselon IV sebesar Rp.750.000,00 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan.
- e. Staf Golongan I sampai dengan IV sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan.
- (2) Tambahan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), selain melaksanakan tugas dinas tidak diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) hari dalam satu bulan dengan alasan apapun;
- b. CPNS dan PNS guru dan fungsional;
- c. PNS yang diangkat menjadi Kepala desa dan Perangkat Desa;
- d. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan di Luar SKPD Kabupaten Madiun;
- e. PNS non guru dan non fungsional yang masih dalam masa hukuman (hukuman disiplin dan hukuman pidana) sesuai aturan Kepegawaian; dan
- f. PNS non guru dan non fungsional yang mengambil MPP, meninggal dunia, pindah ke daerah lainnya.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2015.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Penetapan: Ditetapkan di Madiun

Penandatangan: ## BUPATI MADIUN , MUHTAROM

Penetapan: Diundangkan di Madiun Pada tanggal 25 November 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH ## Drs. SOEKARDI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19551111 197703 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015 NOMOR 36

Distribusi: ## SALINAN

Penandatangan: Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum ## WIDODO, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19611215 198903 1 006
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 36 TAHUN 2015

TANGGAL : 25 November 2015

FORMAT DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

SATUAN KERJA :

BULAN

:

Mengetahui, Pengguna Anggaran

Pembantu Bendahara Gaji

Nama Terang NIP.

Kepala Bagian Hukum


WIDODO, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19611215 198903 1 006

Nama Terang NIP.

BUPATI MADIUN, ttd MUHTAROM

Pejabat yang mengurusi Kepegawaian SKPD

Nama Terang NIP.

Kepala Bagian Hukum ttd

WIDODO, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19611215 198903 1 006

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 36 Tahun 2015

TANGGAL : 25 November 2015

## FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK


## PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN NAMA SKPD Alamat

M A D I U N 63121

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penerimaan Tambahan Perbaikan Penghasilan bulan ... bagi SKPD ...telah dihitung sesuai dengan benar dan berdasarkan ketentuan Perbub No...tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan

2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut pada Pemerintah Daerah.

Madiun, ...

Pengguna Anggaran

Nama Terang Pangkat NIP...

BUPATI MADIUN, ttd

MUHTAROM