PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2001 tentang PUPUK BUDIDAYA TANAMAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- Mengingat :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG
PUPUK BUDIDAYA TANAMAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
- a. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman;
- b. bahwa untuk memenuhi standar mutu dan menjamin efektifitas pupuk, maka pupuk yang diproduksi harus berasal dari formula hasil rekayasa yang telah diuji mutu dan efektifitasnya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 37 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, perlu mengatur Pupuk Budidaya Tanaman dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PUPUK BUDIDAYA TANAMAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Rekayasa formula pupuk adalah serangkaian kegiatan rekayasa baik secara kimia, fisik dan atau biologis untuk menghasilkan formula pupuk.
4. Formula pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan atau unsur hara mikro dan mikroba.
5. Produsen pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan pupuk.
6. Pengimpor pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk memasukkan pupuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk pupuk baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
8. Sertifikat formula pupuk yang selanjutnya disebut sertifikat adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil rekayasa setelah diuji, memenuhi persyaratan mutu dan efektifitas sehingga layak untuk digunakan pada budidaya tanaman.
9. Surat keterangan jaminan mutu adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil produksi dan atau impor setelah diuji mutunya sebelum diedarkan memenuhi standar mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan pupuk baik berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
11. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang budidaya tanaman.
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan ini meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, dan pengawasan pupuk an-organik.
PENGADAAN
BAB II - PENGADAAN
Pasal 3
- (1) Pengadaan pupuk an-organik dilakukan melalui produksi dalam negeri dan atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pupuk an-organik yang diproduksi di dalam negeri dan pupuk an-organik yang diimpor wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya.
- (3) Pengadaan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.
BAB II - PENGADAAN
Pasal 4
- (1) Perorangan atau badan hukum yang akan memproduksi pupuk an-organik harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati atau Walikota setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Bupati atau Walikota dengan
BAB II - PENGADAAN
Pasal 5
- (1) Pupuk an-organik yang akan diproduksi oleh perorangan atau badan hukum di dalam negeri harus berasal dari formula pupuk hasil rekayasa dan memenuhi standar mutu.
- (2) Formula pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disamping harus memenuhi standar mutu juga harus dilengkapi deskripsi, analisis komposisi dan analisis kadar hara.
- (3) Standar mutu pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komposisi dan kadar hara pupuk an-organik yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh lembaga yang berwenang menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (4) Dalam hal pupuk an-organik yang akan diproduksi di dalam negeri atau akan diimpor tetapi belum ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)-nya, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal pupuk an-organik tersebut.
BAB II - PENGADAAN
Pasal 6
- (1) Untuk menjamin formula pupuk an-organik yang memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan uji mutu dan uji efektifitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap formula pupuk an-organik yang telah lulus uji mutu dan uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sertifikat formula pupuk an-organik oleh lembaga pengujian yang bersangkutan.
- (3) Formula pupuk an-organik yang telah memperoleh sertifikat formula pupuk an-organik, sebelum diproduksi harus didaftarkan kepada Menteri untuk memperoleh nomor pendaftaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat formula pupuk an-organik dan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
BAB II - PENGADAAN
Pasal 7
- (1) Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh lembaga pengujian yang telah diakreditasi.
- (2) Lembaga pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil pengujian terhadap formula pupuk an-organik.
BAB II - PENGADAAN
Pasal 8
- (1) Uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau Instansi Pemerintah.
- (2) Untuk dapat melakukan uji efektifitas, perorangan, badan hukum atau Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki peralatan yang memadai;
- b. memiliki lahan yang cukup; dan
- c. memiliki tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang budidaya tanaman dan pemupukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perorangan, badan hukum dan Instansi Pemerintah untuk melakukan uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
BAB II - PENGADAAN
Pasal 9
- (1) Perorangan, badan hukum atau Instansi Pemerintah yang melakukan uji efektifitas harus melaporkan perkembangan pengujiannya secara berkala kepada Menteri, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kebenaran hasil pengujian yang dilakukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
BAB II - PENGADAAN
Pasal 10
- (1) Pupuk an-organik yang dimasukkan dari luar negeri harus memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), mencantumkan deskripsi pupuk an-organik serta analisis komposisi dan analisis kadar unsur hara, serta lulus uji mutu.
- (2) Terhadap pupuk an-organik yang pertama kali dimasukan ke dalam wilayah Republik Indonesia disamping dilakukan uji mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan uji efektifitas, kecuali pupuk an-organik yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Tata cara pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
BAB II - PENGADAAN
Pasal 11
- (1) Produsen atau pengimpor pupuk an-organik bertanggung jawab atas kebenaran jenis dan mutu pupuk yang diproduksi dan atau diimpornya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Untuk menjamin pemenuhan standar mutu pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebelum diedarkan, pupuk an-organik yang diproduksi atau diimpor harus memiliki surat keterangan jaminan mutu.
- (3) Surat keterangan jaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan oleh lembaga pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
PEREDARAN
BAB III - PEREDARAN
Pasal 12
- (1) Pupuk an-organik yang diedarkan harus memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dan terjamin efektifitasnya serta diberi label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang :
- a. nama dagang;
- b. kandungan hara;
- c. isi atau berat bersih barang;
- d. masa edar;
- e. aturan pakai/cara penggunaan; dan
- f. nama dan alamat produsen.
- (3) Ketentuan mengenai label sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dicantumkan dalam kemasan yang penempatannya mudah dilihat dan dibaca dengan jelas.
Perorangan atau badan hukum yang mengedarkan pupuk an-organik untuk diperdagangkan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang perdagangan.
BAB III - PEREDARAN
Pasal 14
- (1) Perorangan atau badan hukum yang mengedarkan pupuk an-organik wajib menjaga dan bertanggung jawab atas mutu pupuk yang diedarkan sesuai keterangan yang tercantum pada label.
- (2) Penjagaan mutu pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan persyaratan pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan pupuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri terkait.
BAB III - PEREDARAN
Pasal 15
Perorangan atau badan hukum dilarang mengedarkan pupuk an-organik yang tidak sesuai dengan keterangan yang terdapat pada label dan atau pupuk an-organik yang sudah rusak.
BAB IV
PENGGUNAAN
BAB III - PEREDARAN
Pasal 16
- (1) Jenis dan penggunaan pupuk an-organik dilakukan dengan
BAB III - PEREDARAN
Pasal 17
- (1) Pemerintah menyelenggarakan penyuluhan penggunaan pupuk an-organik budidaya tanaman dengan ## BAB V
PENGAWASAN
BAB III - PEREDARAN
Pasal 18
Pengawasan mutu pupuk an-organik dilakukan untuk melindungi kepentingan pengguna, pengedar, pengimpor dan produsen, memenuhi kebutuhan pupuk an-organik, meningkatkan daya guna dan hasil guna pupuk an-organik serta menjamin kelestarian alam dan lingkungan hidup.
BAB III - PEREDARAN
Pasal 19
Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, perorangan atau badan hukum yang mengadakan dan atau mengedarkan pupuk an-organik harus melaporkan kepada Bupati atau Walikota setempat.
BAB III - PEREDARAN
Pasal 20
- (1) Pengawasan pupuk an-organik dilakukan sebagai berikut:
- a. pada tingkat rekayasa formula menjadi kewenangan Menteri;
- b. pada tingkat pengadaan, baik produksi dalam negeri maupun pemasukan/impor, peredaran, dan penggunaan menjadi kewenangan Bupati atau Walikota setempat.
- (2) Pengawasan atas pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
BAB III - PEREDARAN
Pasal 21
- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a,
Menteri dapat menunjuk Petugas Pengawas pupuk an-organik.
- (2) Petugas Pengawas pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap penerapan standar mutu dan persyaratan teknis minimal pupuk an-organik, pelaksanaan pengujian mutu dan pengujian efektifitas, penerapan sertifikat formula pupuk an-organik, dan penggunaan nomor pendaftaran.
BAB III - PEREDARAN
Pasal 22
- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, masing-masing Bupati/Walikota dapat menunjuk Petugas Pengawas pupuk.
- (2) Petugas Pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik.
- (3) Perorangan atau badan hukum yang melakukan pengadaan dan atau peredaran pupuk an-organik, wajib mengizinkan Petugas Pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk melakukan pengawasan di tempat usahanya.
BAB III - PEREDARAN
Pasal 23
- (1) Petugas Pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi pupuk an-organik;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap sarana, tempat penyimpanan pupuk dan cara pengemasannya;
- c. mengambil contoh pupuk an-organik guna pengujian mutu;
- d. memeriksa dokumen dan laporan;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran pupuk an-organik.
- (2) Dalam hal Petugas Pengawas pupuk an-organik mempunyai dugaan kuat bahwa telah terjadi pemalsuan dan atau kerusakan pada pupuk an-organik yang beredar, Petugas Pengawas pupuk an-organik dapat menghentikan sementara peredaran pupuk an-organik tersebut pada wilayah kerjanya paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pengujian mutu.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah berakhir dan belum mendapat keputusan mengenai adanya pemalsuan dan atau kerusakan pupuk an-organik, maka tindakan penghentian sementara peredaran pupuk an-organik oleh pengawas pupuk berakhir demi hukum.
- (4) Apabila dari hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketahui bahwa pupuk an-organik tersebut tidak sesuai dengan label atau rusak, maka Petugas Pengawas pupuk mengusulkan kepada Bupati atau Walikota setempat untuk menarik pupuk an-organik tersebut dari peredaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penarikan dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Bupati atau Walikota setempat.
BAB III - PEREDARAN
Pasal 24
Petugas Pengawas pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PEREDARAN
Pasal 25
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur oleh Bupati atau Walikota setempat.
BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
BAB III - PEREDARAN
Pasal 26
- (1) Perorangan atau badan hukum yang menjadi produsen dan atau importir dan atau distributor, yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi berupa:
- a. Pencabutan Izin Usaha Industri (IUI), Sertifikat Formula Pupuk dan Nomor Pendaftaran dan atau hak penggunaan tanda SNI-nya serta produk pupuk yang bersangkutan ditarik dari peredaran bagi yang berkedudukan sebagai produsen; dan atau
- b. Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Sertifikat Formula Pupuk dan Nomor
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Pebruari 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. DJOHAN EFFENDI Pendaftaran dan atau hak penggunaan tanda SNI-nya bagi yang berkedudukan sebagai importir dan atau distributor.

Distribusi: - (2) Izin mengedarkan pupuk an-organik dapat dicabut apabila pupuk an-organik yang diedarkan tidak sesuai label dan atau telah rusak. - (3) Ketentuan dan tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## BAB VII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 27 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Pebruari 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 14.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR 8 TAHUN 2001
## TENTANG
## PUPUK BUDIDAYA TANAMAN
UMUM
Pengembangan budidaya tanaman bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, dan mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas perlu dilakukan pengembangan budidaya tanaman secara terarah termasuk penggunaan sarana produksi secara tepat. Pemanfaatan sarana produksi secara tepat dapat meningkatkan produksi dan mutu hasil yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani. Salah satu sarana produksi yang penting dan strategis adalah pupuk.
Pupuk merupakan bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Dari dua macam pupuk yang ada, yaitu pupuk organik dan pupuk an-organik, pupuk an-organik banyak digunakan dan sangat berperan dalam mendukung keberhasilan pengembangan budidaya tanaman. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan mutunya agar kepentingan konsumen maupun produsen terlindungi, kebutuhan pupuk terpenuhi, daya guna dan hasil guna pupuk an-organik meningkat, serta kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup terjamin. Sebagai dasar pelaksanaan pengawasan tersebut perlu adanya standar mutu pupuk an-organik. Pengawasan mutu pupuk an-organik dilakukan sejak tahap perekayasaan, pengadaan, peredaran, sampai tahap penggunaannya. Pengawasan pada tahap perekayasaan dilakukan melalui berbagai pengujian (testing), sedangkan pengawasan pada tahap pengadaan, peredaran, dan penggunaan dilakukan oleh Petugas Pengawas melalui pencocokan dengan standar mutu yang telah ditetapkan (checking).
Disamping itu, pengadaan pupuk an-organik produksi dalam negeri harus mengutamakan terpenuhinya kebutuhan pupuk di dalam negeri. Sedangkan peredaran dan atau penyaluran pupuk an-organik sampai ke tangan petani harus dilakukan secara tepat yaitu selain tepat mutu, juga tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat harga.
Dengan maksud seperti tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan
PENJELASAN
Pasal 1
## Angka 1 Yang dimaksud dengan unsur hara yaitu unsur kimia yang terkandung dalam pupuk an-organik yang berpengaruh
PENJELASAN
Pasal 37
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Pupuk Budidaya Tanaman. Bagi pupuk organik berhubung masih sulit ditentukan standarnya, maka belum dapat dilakukan pengawasan sebagaimana halnya pupuk an-organik, dan akan diatur tersendiri oleh Pemerintah. ## PASAL DEMI PASAL