UNDANG-UNDANG RI Nomor 48 Tahun 1960 tentang PENGAWASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN ASING (berlaku 16 Desember 1960)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa perlu mengadakan ketentuan-ketentuan tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing di Indonesia;
- b. bahwa berhubung dengan berakhirnya masa berlakunya Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/09/1958 tanggal 14 April 1958 dan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z 1/1/10 tanggal 16 April 1958 pada tanggal 16 Desember 1960, perlu menetapkan peraturan tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing itu dengan Undang-undang;
- c. bahwa karena keadaan yang memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
3. Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1), pasal 31 dan Aturan Peralihan pasal II Undang-
4. undang Dasar Republik Indonesia;
2. Ordonansi Pengawasan Pengajaran Partikelir (Staatsblad 1932 No. 494) sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan ordonansi tersebut dalam Staatsblad 1940 No. 3;
3. Undang-undang tentang Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah 1959 (Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950, diundangkan untuk seluruh Indonesia dan termuat dalam Lembaran-Negara 1954 No. 38) pasal-pasal 1, 13, 14 dan 27;
Mendengar :
...
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 31 Agustus 1960,
Memutuskan :
Menetapkan
:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 1
yang dimaksud dalam peraturan ini dengan:
- a. pendidikan dan pengajaran asing ialah pendidikan dan pengajaran yang diberikan pada sekolah asing dan kursus asing (selanjutnya disingkat sekolah asing);
- b. sekolah asing ialah sekolah swasta yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dan/atau menggunakan rencana pelajaran asing;
- c. kursus asing ialah kursus untuk menambah pengetahuan bagi orang dewasa, dan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dan/atau menggunakan rencana pelajaran asing.
- (2) Sekolah Swasta yang seperdua dari jumlah pengajarnya diperlakukan
atau lebih terdiri atas orang asing, dianggap dan sebagai sekolah asing.
BAB II - HAL PENGAJARAN.
Pasal 2
- (1) Setiap orang asing yang mengajar pada sekolah asing atau sekolah swasta lain, diwajibkan memperoleh ijin dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, selanjutnya disebut Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Setiap warga-negara Indonesia, selanjutnya disebut warga-negara, yang mengajar pada sekolah asing diwajibkan memperoleh ijin dari Menteri.
BAB III - SEKOLAH.
Pasal 3
- (1) Sekolah asing hanya dapat didirikan dan/atau diselenggarakan oleh suatu badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, setelah memperoleh ijin untuk itu dari Menteri.
- (2) Pendirian dan/atau penyelenggaraan sekolah swasta lain oleh bukan warga-negara hanya dapat dilakukan oleh suatu badan hukum yang berkedudukan di Indonesia setelah memperoleh ijin untuk itu dari Menteri.
- (3) Ijin untuk mendirikan sekolah asing baru tidak diadakan, kecuali dalam luar biasa yang ditentukan oleh Menteri.
BAB III - SEKOLAH.
Pasal 4
Permohonan ijin untuk mendirikan dan/atau menyelenggarakan sekolah termaksud dalam pasal 3 harus disertai bukti-bukti yang sah tentang kedudukan hukum badan hukum, pengawas badan hukum, pengurus sekolah, para pengajar, murid-murid jenis dan tingkat sekolah, dan dilakukan oleh pengurus badan hukum.
BAB III - SEKOLAH.
Pasal 5
- (1) Sekolah asing tidak diperkenankan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran lebih tinggi dari pendidikan dan pengajaran tingkat menengah.
- (2) Menyimpang dari pada ayat (1) untuk keperluan tertentu suatu badan hukum dapat diijinkan mendirikan dan/atau menyelenggarakan sekolah asing diatas tingkat menengah untuk pendidikan dan pengajaran kejuruan khusus dengan lama belajar paling lama nominal satu tahun, segala sesuatu dengan persetujuan Pemerintah.
BAB III - SEKOLAH.
Pasal 6
- (1) Sekolah asing pada azasnya diselenggarakan semata-mata bagi orang asing;
- (2) Dalam jumlah dan waktu yang sangat terbatas beberapa sekolah asing tertentu dapat diizinkan oleh Menteri menerima murid warga-negara.
BAB III - SEKOLAH.
Pasal 7
- (1) Sekolah asing diwajibkan membuktikan dengan keteranganketerangan yang sah bahwa murid-muridnya berkewarga-negaraan asing.
- (2) Sambil menunggu keputusan instansi yang berwajib mengenai kedudukan hukum kewarga-negaraan asingnya, Menteri berhak melarang sekolah asing menerima dan/atau mempunyai murid yang kebenaran kewarga-negaraan asingnya diragukan.
BAB III - SEKOLAH.
Pasal 8
Ketentuan termuat pada pasal 6 dan pasal 7 tidak berlaku lagi bagi kursus asing yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c.
BAB III - SEKOLAH.
Pasal 9
Sekolah asing hanya dapat mempergunakan kepustakaan pengajaran yang sesuai dengan pedoman Menteri.
BAB III - SEKOLAH.
Pasal 10
Pada sekolah asing tidak diperkenankan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang dapat membahayakan atau mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum dan hal-hal yang berunsur politik.
BAB IV - WEWENANG MENTERI.
Pasal 11
Menteri berhak menunjuk pejabat-pejabat didaerah atau instansi lain untuk menjalankan tugas dalam pengawasan pendidikan dan pengajaran asing, dengan ketentuan bahwa dalam hal melarang seseorang mengajar dan menutup sesuatu sekolah harus mendapat persetujuan lebih dari Menteri.
BAB IV - WEWENANG MENTERI.
Pasal 12
Menteri menentukan ditempat-tempat mana dapat didirikan dan/atau diselenggarakan sekolah asing.
BAB IV - WEWENANG MENTERI.
Pasal 13
- (1) Gedung, ruangan, halaman dan perlengkapan sekolah asing yang dianggap tidak dipergunakan dan/atau diperlukan lagi karena pelaksanaan peraturan ini, ditentukan oleh Menteri untuk segala usaha penampungan murid-murid yang berasal dari sekolah asing dan/atau diperuntukan bagi kepentingan pendidikan dan pengajaran.
- (2) Gedung,ruangan, halaman dan perlengkapan sekolah asing yang ditutup baik karena peraturan ini, atau tindakan Pemerintah maupun karena hal-hal lain dipergunakan untuk sekolah Nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
BAB V - BEA IZIN.
Pasal 14
Semua izin untuk mengajar dan menyelenggarakan sekolah dikenakan bea, ialah :
1. bagi pengajar yang dimaksudkan pada pasal 2:
- a. pada sekolah tingkat pendidikan dan pengajaran rendah termasuk pengajaran taman kanak-kanak lima ratus rupiah;
- b. pada sekolah tingkat pendidikan dan pengajaran lanjutan umum atau lanjutan kejuruan seribu rupiah;
- c. pada sekolah diatas tingkat pendidikan dan pengajaran lanjutan seribu lima ratus rupiah;
2. untuk mendirikan atau menyelenggarakan sekolah yang dimaksudkan pada pasal 3;
- a. bagi sekolah tingkat pendidikan dan pengajaran rendah termasuk pengajaran taman kanak-kanak lima ribu rupiah;
- b. bagi sekolah tingkat pendidikan dan pengajaran lanjutan umum atau lanjutan kejuruan sepuluh ribu rupiah;
- c. bagi sekolah diatas pendidikan dan pengajaran lanjutan lima belas ribu rupiah;
BAB VI - HUKUMAN.
Pasal 15
Barangsiapa melanjutkan usaha melunaskan pendidikan dan pengajaran asing kepada para murid warga-negara Indonesia dan sesuatu sekolah asing yang ditutup atau dilarang
BAB VI - HUKUMAN.
Pasal 16
- (1) Diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya lima belas bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh puluh lima ribu rupiah, barangsiapa melanggar ketentuan yang dimaksud pada pasal 2, 3, 7, 9, 12 dan 20;
- (2) Jika pelanggaran tersebut pada ayat (1) dan pasal 15 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, sesuatu perserikatan atau suatu yayasan, maka tuntutan dilakukan dan hukuman dijatuhkan:
- a. terhadap badan hukum, perserikatan atau yayasan itu, atau
- b. terhadap mereka yang memberi perintah atau melakukan kewajib sehingga mengakibatkan pelanggaran tadi atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan pelanggaran tadi, atau
- c. terhadap kedua-duanya.
- (3) Selain dikenakan hukuman tersebut pada ayat (1) dan pasal 15 pelanggaran terhadap pasal 3 dan 5 diancam dengan penutupan dan pelarangan sekolah.
BAB VI - HUKUMAN.
Pasal 17
Perbuatan pidana tersebut dalam pasal 15 dan 16 adalah pelanggaran.
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.
Pasal 18
- (1) Keadaan pada bidang pendidikan dan pengajaran asing yang telah ada
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.
Pasal 19
- (1) Guna mengatur lebih lanjut dan melaksanakan ketentuanketentuan termuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini, Menteri berwenang menetapkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan dan mengambil tindakan seperlunya.
- (2) Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat minta bantuan dari dan kerja-sama dengan Penguasa-penguasa Keadaan Bahaya Daerah selama Negara/Daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya dan/atau Gubernur/Bupati/Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.
Pasal 20
Setiap pendiri penyelenggara, pemimpin sekolah dan/atau para Pengajar yang termasuk dalam pengertian atau bersangkutan dengan peraturan ini, diwajibkan memberikan bantuan secukupnya dalam pelaksanaan peraturan ini.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.
Pasal 21
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dinamakan "Peraturan Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing 1960" dan mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1960.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1960.

Penandatangan: Pejabat Sekretaris Negara, SANTOSO LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 155.

Penetapan: Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1960. Presiden Republik Indonesia, SUKARNO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 48 TAHUN 1960
TENTANG
## PENGAWASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN ASING
## PENJELASAN UMUM.
Sejak berakhirnya masa penjajahan di Indonesia; pertumbuhan dan perkembangan sekolah-sekolah swasta sedemikian pesatnya, sehingga perlu diperhatikan dan diadakan pengawasan seperlunya.
Pengawasan itu lebih-lebih diperlukan, karena sebagai akibat dari perubahan ketatanegaraan, pada lapangan pengajaran swasta timbul persoalan baru. Disamping sekolah swasta yang mengikuti rencana pelajaran Pemerintah dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, telah banyak pula didirikan dan diselenggarakan sekolah-sekolah swasta yang mengikuti rencana pelajaran yang berlainan sekali dan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.
Sekolah-sekolah tersebut kemudian ini pada umumnya didirikan dan diselenggarakan oleh badan-badan atau orang-orang asing penduduk Indonesia maupun oleh warga-negara Indonesia khususnya terdiri atas warga-negara keturunan asing, yang tersebar diseluruh wilayah Republik Indonesia sampai ketempat-tempat yang amat terpencil letaknya.
Sekolah-sekolah itu bukan dikunjungi oleh murid-murid asing saja, melainkan juga oleh pelajar-pelajar warga-negara Indonesia, bahkan dipelbagai tempat mereka ini merupakan bagian yang terbesar, sehingga disekolah itu mereka dengan sendirinya menerima pendidikan dan pengajaran asing, karena tiap negara mempunyai sistim pendidikan dan pengajaran sendiri yang berbeda dengan sistim pendidikan dan pengajaran Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah (Undang-undang No. 4 tahun 1950 yo. Undangundang No. 12 tahun 1954).
Selain dari pada itu, sesuai dengan azas-azas demokrasi, sekolah-sekolah ini didirikan dan diselenggarakan oleh badan-badan dan orang-orang yang menganut pendirian ketatanegaraan yang berlainan, bahkan saling bertentangan, sehingga sekolah-sekolah itu merupakan lapangan dan sasaran pertengkaran politik, yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Pemerintah.
Keadaan tersebut diatas tak dapat diatasi dengan peraturan perundangan yang ada karena satu-satunya peraturan yang dapat digunakan yaitu "Toezichtordonnantie Particulir Onderwijs", Staatsblad 1932 No. 494 dengan perubahannya dan tidak mencakup penyelesaian masalah pengawasan sekolah asing.
Keadaan yang demikian itu mendesak Penguasa Perang Pusat segera mengambil tindakan sesuai dengan keadaan perang untuk menetapkan peraturan guna menyalurkan pertumbuhan sekolah tersebut kearah yang menguntungkan atau sekurang-kurangnya tidak merugikan negara dan masyarakat; kebijaksanaan mana sudah dirintis oleh Penguasa Militer Pertahanan dahulu (Peraturan No. 989/PMT/1957 tanggal 6 Nopember 1957 yang pada tanggal 17 April 1958 tidak berlaku lagi menurut hukum berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya 1957
PENJELASAN
Pasal 60
). Sifat pengawasan itu seperti telah diuraikan di