PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 8 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN TERPADU TAHUN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN TERPADU TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,
- a. bahwa
dalam rangka mempercepat pembangunan Kelurahan melalui kegiatan sosial kemasyarakatan Pemerintah Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kota Pematangsiantar telah mengalokasikan dana pembangunan Kelurahan untuk Program Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT);
- b. bahwa agar pelaksanaan Program Pemberdayaan Kelurahan Terpadu Tahun 2017 dapat terlaksana dengan baik perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu Tahun 2017 ;
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu Tahun 2017.
3. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
4. Mengingat : 1. Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Kecamatan; tentang
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-2058 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kota Pematangsiantar;
16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kota Pematangsiantar;
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
Menetapkan
- 20.Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 13 Tahun 2017.
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN TERPADU TAHUN 2017
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan / atau pengguna barang.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit keija SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kota Pematangsiantar.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Pematangsiantar dalam wilayah keija kecamatan.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 2
- (1) Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT), meliputi :
- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Mekanisme Pelaksanaan;
- d. Organisasi Pengelolaan dan Pelaksanaan;
- e. Pembinaan; dan
- f. Penutup.
- (2) Uraian Pedoman Pengelolaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pematangsiantar

Penetapan: Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal % pih . WALIKQ [ GSIANTAR

Penandatangan: rAKIL WALIKOTA, HEFRIANSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal &amp; A | U£ &lt; tv3 Pit. SEKRETARIS DAERAH.KOTA PEMATANGSIANTAR ^ 70 REINWARD SIMANJUNTAK BERITApAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR

Penandatangan: ## LAMPIRAN ; PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR : ' M TANGGAL : % TBNTANG : PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN TERPADU TAHUN 2017 ## PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN TERPADU ## KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 ## BAB I PENDAHULUAN ## A. Latar Belakang Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang terencana dilakukan secara sadar dan berkelanjutan seeara terns menerus dari suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan memberikan ruang yang sangat luas pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah ditandai dengan penyerahan kewenangan bagi daerah untuk mewujudkan visi daerahnya dengan merencanakan, merumusan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat dan segala arah kebijakannya lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara berperan menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat seperti hak atas pangan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan. perumahan, air bersih, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial - ekonomi. Indikator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berguna untuk melihat keberdayaan masyarakat. Pembangunan tidak dapat diatasi dengan pembangunan fisik semata, tetapi yang lebih penting mengubah perilaku dan budaya dari masyarakat, yaitu memberikan perhatian untuk menggerakkan kegiatan sosial ekonomi, kelembagaan, dan komunitas agar kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Dan hal yang paling penting adalah bagaimana membangkitkan Partisipasi m Masyarakat. Masyarakat harus ikut dilibatkan dalam mengatasi apa yang menjadi masalahnya, termasuk bagaimana solusinya. Intinya ada pada bottom up planning dengan melibatkan aspek masyarakat. Sebaliknya, top down planning hams diminimalisir. Saatnya melibatkan masyarakat melalui penjaringan aspirasi mereka dan merhberi akses dan kekuatan lainnya agar partisipasi mereka muncul. Masyarakat hams terlibat melalui proses partisipatif, yang mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, hingga Pengawasan. Masyarakat jangan hanya dianggap sebagai objek dan orang-orang yang bermasalah. Tetapi juga sebagai subjek atau pelaku. Dengan melibatkan mereka secara aktif akan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan. Arah pembangunan sosial dapat didefenisikan sebagai berikut : 1. Berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan sosial 2. Beorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Suatu konsep pandangan sosial menyebutkan bahwa pemerintahan menganggap ketidakberdayaan masyarakat sebagai masalah klasik meskipun dapat diketahui bahwa keberdayaan adalah masalah kemanusiaan yang mendasar dan tidak sekedar masalah moral. Pemerintah menamh perhatian serius terhadap persoalan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keterbatasan sumberdaya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar. Oleh karena itu dibutuhkan strategi kebijakan dan program Pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar dan fasilitas pelayanan dasar dalam peningkatan peran Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dalam pembangunan.

Penandatangan: Secara kewilayahan dalam ruang lingkup Kabupaten / Kota bahwa salah satu basis pembangunan terletak pada Kelurahan. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan bahwa Kelurahan mempakan wilayah keija pemerintah yang terkecil sebagai Perangkat Daerah Kabupaten / Kota dalam wilayah keija Kecamatan. Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan umsan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan termasuk umsan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati / Walikota dengan memperhatikan penyediaan sarana prasarana, pembiayaan dan personil serta pembinaan demi menunjang efektifitas kineija aparatur kelurahan. Demikian halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menegaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten / kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah keija tertentu dan dipimpin oleh Camat. Kecamatan berfungsi antara lain mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan melalui serangkaian upaya atau langkah untuk mendorong munculnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Namun mengingat Kelurahan pada Pemerintah Kota Pematangsiantar belum merupakan SKPD dan merupakan bagian SKPD Kecamatan maka alokasi anggaran kelurahan khususnya pemberdayaan masyarakat masuk dalam anggaran SKPD Kecamatan. Oleh karena itu, penganggaran program PKT ini ditampung atau dialokasikan pada anggaran SKPD Kecamatan. Selanjutnya dalam rangka memperlancar pengelolaan dana pembangunan Kecamatan melalui PKT secara baik, benar, efisien dan efektif, dan bertanggungjawab maka diperlukan Pedoman Pelaksanaan sebagai acuan bagi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta seluruh instansi (SKPD) yang terkait dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian. ## B. Maksud, Tujuan, Dan Sasaran ## 1. Maksud Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) dilakukan dengan maksud meningkatkan peran dan fungsi Pemerintah Kelurahan sebagai pengelola kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan: 1. meningkatkan kemampuan Pemerintah Kelurahan untuk memotivasi, mendorong peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 2. peningkatan kualitas sarana prasarana utilitas kelurahan; 3. terwujudnya percepatan pembangunan di Kelurahan. ## 2. Tujuan 1. Meningkatkan keterpaduan program pembangunan daerah yang sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar di kelurahan. © 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan prasarana dan sarana utilitas Kelurahan. ## 3. Sasaran Adapun yang menjadi sasaran pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) adalah percepatan pelaksanaan pembangunan dalam rangka kegiatan kebersihan, peningkatan kualitas sarana prasarana utilitas Kelurahan, yang ditandai dengan indikator : - 1) Peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan dan kelurahan; - 2) Pemberdayaan masyarakat; - 3) Dukungan operasional rutin kelurahan; - 4) Pelaksanaan Perayaan HUT RI. ## BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah ## Aspek Geografi 2.1 Kota Pematangsiantar berada di dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan jarak 128 km dari Ibukota Provinsi, yaitu Medan. Secara geografis Kota Pematangsiantar terletak pada garis 2° 53' 20" 00" Lintang Utara dan 99° 1' 00" -99° 6' 35" Bujur Timur, berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Simalungun. Kota Pematangsiantar terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 53 (lima puluh tiga) kelurahan dimana kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Siantar Sitalasari dengan luas wilayah 22,723 km 2 atau sama dengan 28,41 persen dari total luas wilayah Kota Pematangsiantar. Batas wilayah Kota Pematangsiantar sebelah Timur, Barat, Utara dan Selatan adalah Kabupaten Simalungun. 3° 01 Tabel Kecamatan dan Luas Kelurahan di Kota Pematangsiantar | Kecamatan @ | Kelurahan 7 | Luas (m 3 ) | |---------------------|----------------------|---------------| | 1. Siantar Marihat | 1. Sukamaju | 20,30 | | | 2. Pardamean | 8,10 | | | 3. Sukaraja | 171,00 | | | 4. BP. Nauli | 233,52 | | | 5. Sukamakmur | 36,70 | | | 6. Parhorasan Nauli | 30,40 | | | 7. Mekar Nauli | 282,48 | | 2. Siantar Marimbun | 1. Simarimbun | 612.04 | | | ~ 2TNagahuta | | | | 3. Pematang Marihat | 162,80 | | | 4. Tong Marimbun | 379,76 | | | 5. Nagahuta Timur | 147,40 | | | 6. Marihat Jaya | 239,00 | | 3. Siantar Selatan | 1. Aek nauli | 27 ,00 | | | 2. Martimbang | 49,50 | | | 3. Kristen | 37 , 50 | | | 4. Toba | 28,00 | | | 5. Karo | 33,50 | | | 6. Simalungun | 26,50 | | 4. Siantar Barat | 1. Sipinggol-Pinggol | 37,00 | | | 2. Teladan | 36,00 | | | 3. Dwikora | 25,50 | | | 4. Proklamasi | 38,50 | | | 5. Timbang Galung | 37,50 | | | 6. Simarito | 42,00 | | | 7. Banjar | 36,00 | | | 8. Bantan | 68,00 | m | Kecamatan | Kelurahan | Luas (m 2 ) | |-----------------------|----------------------|---------------| | 5 . Siantar Utara | 1. Martoba | 32,00 | | | 2 . Melayu | 37,00 | | | 3 . Baru | 25,00 | | | 4 . Sukadame | 51,00 | | | 5. Bane | 117,00 | | | 6. Sigulang ? gulang | 58,00 | | | 7. Kahean | 45,00 | | 6. Siantar Timur | 1. Kebun Sayur | 37,50 | | | 2. Tomuan | 91,00 | | | 3 . Pahlawan | 42,00 | | | 4 . Siopat Suhu | 187,00 | | | 5. Merdeka | 23,00 | | | 6. Pardomuan | 25,50 | | | 7 . Asuhan | 46,00 | | 7. Siantar Martoba | 1 . Sumber Jaya | 222,60 | | | 2 . Nagapita | 115,56 | | | 3, Pondok Sayur | 293 , 90 | | | 4. Tambun Nabolon | 383,00 | | | 5. Nagapitu | 67,25 | | | 6. Tanjuiig Pinggir | 504,50 | | | 7. Tanjung Tongah | 215,40 | | 8. Siantar Sitalasari | 1 . Bah Kapul | 356755 | | | 2. Gurilla | 953,30 | | | 3. Setia Negara | 464,00 | | | 4 . Bukit Shofa | 87,20 | | | 5. Bah Sorma | 411,25 | Sumber: BPS Kota Pematangsiantar Tahun 2014 ## 2,2 Kepadatan Penduduk Pada tahun 2014, penduduk kota Pematangsiantar beijumlah 245.104 jiwa dengan kepadatan sebesar 3.065 jiwa / km 2 . Jumlah penduduk kota Pematangsiantar dapat kita lihat pada tabel II-5 berikut : TABEL JUMLAH PENDUDUK KOTA PEMATANGSIANTAR | LUAS 1 JUMLAH . § f WILAYAH PENDUDUK ? 7 (KM 2 ) (JIWA) f KEGAMATAN NO 1 Wm | LUAS 1 JUMLAH . § f WILAYAH PENDUDUK ? 7 (KM 2 ) (JIWA) f KEGAMATAN NO 1 Wm | LUAS 1 JUMLAH . § f WILAYAH PENDUDUK ? 7 (KM 2 ) (JIWA) f KEGAMATAN NO 1 Wm | LUAS 1 JUMLAH . § f WILAYAH PENDUDUK ? 7 (KM 2 ) (JIWA) f KEGAMATAN NO 1 Wm | LUAS 1 JUMLAH . § f WILAYAH PENDUDUK ? 7 (KM 2 ) (JIWA) f KEGAMATAN NO 1 Wm | |-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Siantar Marihat | 7,825 | 18 867 | 2 411 | | 2 | Siantar Marimbun | 18,006 | 15 427 | 8 57 | | 3 | Siantar Selatan | 2,020 | 17 726 | 8 775 | | 4 | Siantar Bafat | 3,205 | 36 731 | 11 461 | | 5 | Siantar Utara | 3,650 | 48 165 | 13 196 | | 6 | Siantar Timur | 4,520 | 39 893 | 8 826 | | 7 | Siantar Martoba | 18,022 | 40 086 | 2 224 | | 8 | Siantar Sitalasari | 22,723 | 28 209 | 1 241 | | TOTAL | TOTAL | 79,971 | 245 104 | 3 065 | Sumber Data : Kota Pematangsiantar dalam angka, 2015 1

Distribusi: Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk per kecamatan menggambarkan intensitas kegiatan perkotaan. Kecamatan yang mengalami kepadatan penduduk tinggi, yaitu, Siantar Utara, Siantar barat, Siantar Timur, dan Siantar Selatan merupakan pusat kota dimana kegiatan perdagangan dan jasa terkonsentrasi. Disisi lain, kecamatan-kecamatan yang mengalami kepadatan penduduk sedang dan rendah merupakan area yang didominasi oleh permukiman maupun pertanian. ## 2.3 RKPD Kota Pematangsiantar Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) Kota Pematangsiantar Tahun 2017 dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagai dokumen Rencana Keija Tahunan Daerah yang mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2005 - 2025. Sejalan dengan hal tersebut, tema Pembangunan Kota Pematangsiantar Tahun 2017 adalah 'Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Jasa melalui Pemantapan Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan'. Guna memantapkan peningkatan daya saing, Pemerintah Kota Pematangsiantar membuat kebijakan memberdayakan masyarakat melalui PKT yang dikelola oleh struktur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dengan komponen penggunaan jenis belanja sebagaimana dijelaskan pada Bab III. ## BAB III ## Mekanisme Pelaksanaan ## A. Komponen Penggunaan Jenis Belanja Alokasi dana kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) adalah untuk kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kelurahan sesuai dengan kewenangannya. Dana pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) Kota Pematangsiantar Tahun 2017 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 melalui Anggaran Pemerintah Kecamatan sebagai SKPD atau selaku Pengguna Anggaran, dengan jenis belanja langsung. Kecamatan / Kelurahan dapat memilih kegiatan dari jenis kegiatan yang ditentukan di bawah ini, yaitu : 1. Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita 2. Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia 3. Perayaan HUT RI 4. Rehab Sederhana dan atau Pemeliharaan gedung Kantor 5. Kegiatan PKK 6. Dukungan Operasional Rutin Kelurahan (pengadaan laptop, printer, ATK dan pemeliharaan laptop, printer) 7. Pemeliharaan dan atau pembuatan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). ## B. Prinsip - prinsip Pengelolaan Dana Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) dikelola dengan prinsip-prinsip sebagai berikut : - I. Prinsip Umum: 2. 1.1 Penyaluran dana ditujukan kepada Pemerintah Kecamatan 3. 1.2 Pengelolaan dilakukan dengan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. 1.3 Pelaksanaan program / kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) mempedomani peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam Proses Pelaksanaan PKT, Kelurahan mengajukan usulan kegiatan kepada Pemerintah Kecamatan, selanjutnya pengalokasian dan penggunaan dana PKT harus melalui Mekanisme PKT, yaitu :

Distribusi: 1. Kecamatan merekapitulasi usulan kegiatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Koordinasi PKT Tingkat Kota melalui Bappeda Kota Pematangsiantar. 2. Kecamatan mengajukan pencairan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Distribusi: 3. Kecamatan membuat laporan yang memuat daftar realisasi dan persentase pelaksanaan kegiatan PKT per kegiatan pada setiap triwulan. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pelaksanaan PKT dapat disesuaikan dengan peraturan, ketentuan atau persyaratan administratif yang belum diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan ini. ## B. PELAKSANAAN PKT ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dengan memilih jenis kegiatan sebagaimana
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pematangsiantar

Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal %

pih . WALIKQ [ GSIANTAR

rAKIL WALIKOTA,

HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal &amp; A | U£ &lt; tv3 Pit. SEKRETARIS DAERAH.KOTA PEMATANGSIANTAR ^ 70


REINWARD SIMANJUNTAK

BERITApAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR



## LAMPIRAN ; PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR :

' M

TANGGAL :

%

TBNTANG

:

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN TERPADU TAHUN 2017

## PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN TERPADU

## KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang terencana dilakukan secara sadar dan berkelanjutan seeara terns menerus dari suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan memberikan ruang yang sangat luas pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah ditandai dengan penyerahan kewenangan bagi daerah untuk mewujudkan visi daerahnya dengan merencanakan, merumusan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan.

Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat dan segala arah kebijakannya lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara berperan menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat seperti hak atas pangan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan. perumahan, air bersih, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial - ekonomi.

Indikator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berguna untuk melihat keberdayaan masyarakat. Pembangunan tidak dapat diatasi dengan pembangunan fisik semata, tetapi yang lebih penting mengubah perilaku dan budaya dari masyarakat, yaitu memberikan perhatian untuk menggerakkan kegiatan sosial ekonomi, kelembagaan, dan komunitas agar kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Dan hal yang paling penting adalah bagaimana membangkitkan Partisipasi



m

Masyarakat. Masyarakat harus ikut dilibatkan dalam mengatasi apa yang menjadi masalahnya, termasuk bagaimana solusinya. Intinya ada pada bottom up planning dengan melibatkan aspek masyarakat. Sebaliknya, top down planning hams diminimalisir. Saatnya melibatkan masyarakat melalui penjaringan aspirasi mereka dan merhberi akses dan kekuatan lainnya agar partisipasi mereka muncul. Masyarakat hams terlibat melalui proses partisipatif, yang mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, hingga Pengawasan. Masyarakat jangan hanya dianggap sebagai objek dan orang-orang yang bermasalah. Tetapi juga sebagai subjek atau pelaku. Dengan melibatkan mereka secara aktif akan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan.

Arah pembangunan sosial dapat didefenisikan sebagai berikut :

1. Berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan sosial
2. Beorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Suatu konsep pandangan sosial menyebutkan bahwa pemerintahan menganggap ketidakberdayaan masyarakat sebagai masalah klasik meskipun dapat diketahui bahwa keberdayaan adalah masalah kemanusiaan yang mendasar dan tidak sekedar masalah moral. Pemerintah menamh perhatian serius terhadap persoalan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keterbatasan sumberdaya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar. Oleh karena itu dibutuhkan strategi kebijakan dan program Pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar dan fasilitas pelayanan dasar dalam peningkatan peran Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dalam pembangunan.

Secara kewilayahan dalam ruang lingkup Kabupaten / Kota bahwa salah satu basis pembangunan terletak pada Kelurahan. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan bahwa Kelurahan mempakan wilayah keija pemerintah yang terkecil sebagai Perangkat Daerah Kabupaten / Kota dalam wilayah keija Kecamatan. Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan umsan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan termasuk umsan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati / Walikota dengan memperhatikan penyediaan sarana prasarana, pembiayaan dan personil serta pembinaan demi menunjang efektifitas kineija aparatur kelurahan. Demikian halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008



tentang Kecamatan menegaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten / kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah keija tertentu dan dipimpin oleh Camat. Kecamatan berfungsi antara lain mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan melalui serangkaian upaya atau langkah untuk mendorong munculnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Namun mengingat Kelurahan pada Pemerintah Kota Pematangsiantar belum merupakan SKPD dan merupakan bagian SKPD Kecamatan maka alokasi anggaran kelurahan khususnya pemberdayaan masyarakat masuk dalam anggaran SKPD Kecamatan. Oleh karena itu, penganggaran program PKT ini ditampung atau dialokasikan pada anggaran SKPD Kecamatan.

Selanjutnya dalam rangka memperlancar pengelolaan dana pembangunan Kecamatan melalui PKT secara baik, benar, efisien dan efektif, dan bertanggungjawab maka diperlukan Pedoman Pelaksanaan sebagai acuan bagi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta seluruh instansi (SKPD) yang terkait dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian.

## B. Maksud, Tujuan, Dan Sasaran

## 1. Maksud

Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) dilakukan dengan maksud meningkatkan peran dan fungsi Pemerintah Kelurahan sebagai pengelola kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan:

1. meningkatkan kemampuan Pemerintah Kelurahan untuk memotivasi, mendorong peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
2. peningkatan kualitas sarana prasarana utilitas kelurahan;
3. terwujudnya percepatan pembangunan di Kelurahan.

## 2. Tujuan

1. Meningkatkan keterpaduan program pembangunan daerah yang sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar di kelurahan.


©

2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan prasarana dan sarana utilitas Kelurahan.

## 3. Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) adalah percepatan pelaksanaan pembangunan dalam rangka kegiatan kebersihan, peningkatan kualitas sarana prasarana utilitas Kelurahan, yang ditandai dengan indikator :

- 1) Peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- 2) Pemberdayaan masyarakat;
- 3) Dukungan operasional rutin kelurahan;
- 4) Pelaksanaan Perayaan HUT RI.



## BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

## Aspek Geografi 2.1

Kota Pematangsiantar berada di dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan jarak 128 km dari Ibukota Provinsi, yaitu Medan. Secara geografis Kota Pematangsiantar terletak pada garis 2° 53' 20" 00" Lintang Utara dan 99° 1' 00" -99° 6' 35" Bujur Timur, berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Simalungun. Kota Pematangsiantar terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 53 (lima puluh tiga) kelurahan dimana kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Siantar Sitalasari dengan luas wilayah 22,723 km 2 atau sama dengan 28,41 persen dari total luas wilayah Kota Pematangsiantar. Batas wilayah Kota Pematangsiantar sebelah Timur, Barat, Utara dan Selatan adalah Kabupaten Simalungun. 3° 01

Tabel Kecamatan dan Luas Kelurahan di Kota Pematangsiantar

| Kecamatan @ | Kelurahan 7 | Luas (m 3 ) |
|---------------------|----------------------|---------------|
| 1. Siantar Marihat | 1. Sukamaju | 20,30 |
| | 2. Pardamean | 8,10 |
| | 3. Sukaraja | 171,00 |
| | 4. BP. Nauli | 233,52 |
| | 5. Sukamakmur | 36,70 |
| | 6. Parhorasan Nauli | 30,40 |
| | 7. Mekar Nauli | 282,48 |
| 2. Siantar Marimbun | 1. Simarimbun | 612.04 |
| | ~ 2TNagahuta | |
| | 3. Pematang Marihat | 162,80 |
| | 4. Tong Marimbun | 379,76 |
| | 5. Nagahuta Timur | 147,40 |
| | 6. Marihat Jaya | 239,00 |
| 3. Siantar Selatan | 1. Aek nauli | 27 ,00 |
| | 2. Martimbang | 49,50 |
| | 3. Kristen | 37 , 50 |
| | 4. Toba | 28,00 |
| | 5. Karo | 33,50 |
| | 6. Simalungun | 26,50 |
| 4. Siantar Barat | 1. Sipinggol-Pinggol | 37,00 |
| | 2. Teladan | 36,00 |
| | 3. Dwikora | 25,50 |
| | 4. Proklamasi | 38,50 |
| | 5. Timbang Galung | 37,50 |
| | 6. Simarito | 42,00 |
| | 7. Banjar | 36,00 |
| | 8. Bantan | 68,00 |



m

| Kecamatan | Kelurahan | Luas (m 2 ) |
|-----------------------|----------------------|---------------|
| 5 . Siantar Utara | 1. Martoba | 32,00 |
| | 2 . Melayu | 37,00 |
| | 3 . Baru | 25,00 |
| | 4 . Sukadame | 51,00 |
| | 5. Bane | 117,00 |
| | 6. Sigulang ? gulang | 58,00 |
| | 7. Kahean | 45,00 |
| 6. Siantar Timur | 1. Kebun Sayur | 37,50 |
| | 2. Tomuan | 91,00 |
| | 3 . Pahlawan | 42,00 |
| | 4 . Siopat Suhu | 187,00 |
| | 5. Merdeka | 23,00 |
| | 6. Pardomuan | 25,50 |
| | 7 . Asuhan | 46,00 |
| 7. Siantar Martoba | 1 . Sumber Jaya | 222,60 |
| | 2 . Nagapita | 115,56 |
| | 3, Pondok Sayur | 293 , 90 |
| | 4. Tambun Nabolon | 383,00 |
| | 5. Nagapitu | 67,25 |
| | 6. Tanjuiig Pinggir | 504,50 |
| | 7. Tanjung Tongah | 215,40 |
| 8. Siantar Sitalasari | 1 . Bah Kapul | 356755 |
| | 2. Gurilla | 953,30 |
| | 3. Setia Negara | 464,00 |
| | 4 . Bukit Shofa | 87,20 |
| | 5. Bah Sorma | 411,25 |

Sumber: BPS Kota Pematangsiantar Tahun 2014

## 2,2 Kepadatan Penduduk

Pada tahun 2014, penduduk kota Pematangsiantar beijumlah 245.104 jiwa dengan kepadatan sebesar 3.065 jiwa / km 2 . Jumlah penduduk kota Pematangsiantar dapat kita lihat pada tabel II-5 berikut :

TABEL JUMLAH PENDUDUK KOTA PEMATANGSIANTAR

| LUAS 1 JUMLAH . § f WILAYAH PENDUDUK ? 7 (KM 2 ) (JIWA) f KEGAMATAN NO 1 Wm | LUAS 1 JUMLAH . § f WILAYAH PENDUDUK ? 7 (KM 2 ) (JIWA) f KEGAMATAN NO 1 Wm | LUAS 1 JUMLAH . § f WILAYAH PENDUDUK ? 7 (KM 2 ) (JIWA) f KEGAMATAN NO 1 Wm | LUAS 1 JUMLAH . § f WILAYAH PENDUDUK ? 7 (KM 2 ) (JIWA) f KEGAMATAN NO 1 Wm | LUAS 1 JUMLAH . § f WILAYAH PENDUDUK ? 7 (KM 2 ) (JIWA) f KEGAMATAN NO 1 Wm |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Siantar Marihat | 7,825 | 18 867 | 2 411 |
| 2 | Siantar Marimbun | 18,006 | 15 427 | 8 57 |
| 3 | Siantar Selatan | 2,020 | 17 726 | 8 775 |
| 4 | Siantar Bafat | 3,205 | 36 731 | 11 461 |
| 5 | Siantar Utara | 3,650 | 48 165 | 13 196 |
| 6 | Siantar Timur | 4,520 | 39 893 | 8 826 |
| 7 | Siantar Martoba | 18,022 | 40 086 | 2 224 |
| 8 | Siantar Sitalasari | 22,723 | 28 209 | 1 241 |
| TOTAL | TOTAL | 79,971 | 245 104 | 3 065 |

Sumber Data : Kota Pematangsiantar dalam angka, 2015


1


Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk per kecamatan menggambarkan intensitas kegiatan perkotaan. Kecamatan yang mengalami kepadatan penduduk tinggi, yaitu, Siantar Utara, Siantar barat, Siantar Timur, dan Siantar Selatan merupakan pusat kota dimana kegiatan perdagangan dan jasa terkonsentrasi. Disisi lain, kecamatan-kecamatan yang mengalami kepadatan penduduk sedang dan rendah merupakan area yang didominasi oleh permukiman maupun pertanian.

## 2.3 RKPD Kota Pematangsiantar

Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) Kota Pematangsiantar Tahun 2017 dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagai dokumen Rencana Keija Tahunan Daerah yang mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2005 - 2025.

Sejalan dengan hal tersebut, tema Pembangunan Kota Pematangsiantar Tahun 2017 adalah 'Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Jasa melalui Pemantapan Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan'.

Guna memantapkan peningkatan daya saing, Pemerintah Kota Pematangsiantar membuat kebijakan memberdayakan masyarakat melalui PKT yang dikelola oleh struktur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dengan komponen penggunaan jenis belanja sebagaimana dijelaskan pada Bab III.



## BAB III

## Mekanisme Pelaksanaan

## A. Komponen Penggunaan Jenis Belanja

Alokasi dana kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) adalah untuk kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kelurahan sesuai dengan kewenangannya.

Dana pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) Kota Pematangsiantar Tahun 2017 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 melalui Anggaran Pemerintah Kecamatan sebagai SKPD atau selaku Pengguna Anggaran, dengan jenis belanja langsung.

Kecamatan / Kelurahan dapat memilih kegiatan dari jenis kegiatan yang ditentukan di bawah ini, yaitu :

1. Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita
2. Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia
3. Perayaan HUT RI
4. Rehab Sederhana dan atau Pemeliharaan gedung Kantor
5. Kegiatan PKK
6. Dukungan Operasional Rutin Kelurahan (pengadaan laptop, printer, ATK dan pemeliharaan laptop, printer)
7. Pemeliharaan dan atau pembuatan Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

## B. Prinsip - prinsip Pengelolaan

Dana Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) dikelola dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- I. Prinsip Umum:
2. 1.1 Penyaluran dana ditujukan kepada Pemerintah Kecamatan
3. 1.2 Pengelolaan dilakukan dengan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. 1.3 Pelaksanaan program / kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) mempedomani peraturan perundangundangan yang berlaku.



Dalam Proses Pelaksanaan PKT, Kelurahan mengajukan usulan kegiatan kepada Pemerintah Kecamatan, selanjutnya pengalokasian dan penggunaan dana PKT harus melalui Mekanisme PKT, yaitu :

1. Kecamatan merekapitulasi usulan kegiatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Koordinasi PKT Tingkat Kota melalui Bappeda Kota Pematangsiantar.
2. Kecamatan mengajukan pencairan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Kecamatan membuat laporan yang memuat daftar realisasi dan persentase pelaksanaan kegiatan PKT per kegiatan pada setiap triwulan.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pelaksanaan PKT dapat disesuaikan dengan peraturan, ketentuan atau persyaratan administratif yang belum diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan ini.

## B. PELAKSANAAN

PKT ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dengan memilih jenis kegiatan sebagaimana penjelasan penggunaan jenis belanja diatas yang disesuaikan dengan kebutuhan masing - masing kelurahan.

Pelaksanaan kegiatan PKT agar memperhatikan hal- hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
2. Penggunaan dana PKT harus sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.
3. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi keuangan.



## C.PBLAPORAN

Pelaporan diperlukari dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan kegiatan dan teijadinya kesalahan / penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : dana PKT, mengantisipasi penggunaan

1. Pemerintah Kecamatan bersama-sama dengan Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan berkewajiban mempersiapkan, menyusun, dan membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan PKT dalam laporan triwulan Kecamatan yang memuat daftar realisasi dan persentase pelaksanaan per kegiatan PKT (keuangan dan fisik) sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Tim Koordinasi PKT Tingkat Kota (format terlampir). Dalam hal ini jenis pelaporan meliputi :
- a. Laporan berkala, adalah laporan mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana PKT dibuat secara rutin pada setiap triwulan.
- b. Laporan akhir adalah laporan akhir dari pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana PKT, yang juga merangkum masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian.
4. Selanjutnya Camat selaku Penanggung jawab kegiatan Tingkat Kecamatan menandatangani dan menyampaikan laporan tersebut kepada Tim Koordinasi Tingkat Kota melalui Bappeda
5. selaku Sekretariat Tim.


&lt;n


## BAB IV

## ORGANISASI PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta mengkoordinasikan dan mendukung kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT), maka dibentuk organisasi pengelolaan dan pelaksanaan dengan tugas dan fungsi pada masing-masing tingkatan / wilayah sebagai berikut :

## A. TINGKATKOTA

- Di tingkat Kota dibentuk Tim Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) Tingkat Kota yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pematangsiantar yang bertugas Untuk :
1. melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) kepada Kecamatan dan Kelurahan;
2. melakukan asistensi usulan kegiatan yang disampaikan oleh Kecamatan;
3. melaksanakan pembinaan umum dan pengendalian pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) kepada Kecamatan dan Kelurahan;
4. melakukan Monitoring / Pemantauan atas perkembangan dan kemajuan pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT).

## B. Tingkat Kecamatan

## 1. Tim Koordinasi PKT Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) di kelurahan diarahkan, dikendalikan dan diawasi oleh Camat dibantu staf / aparatur Kecamatan termasuk Lurah dan staf / aparatur Kelurahan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Selanjutnya untuk pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) di kelurahan, maka dibentuk Tim Koordinasi PKT tingkat Kecamatan yang di dalamnya termasuk pelaksana untuk masing - masing kelurahan yang diangkat dari unsur Kelurahan / Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Camat yang bertugas sebagai berikut:



1. melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) di tingkat Kecamatan dan kelurahan;
2. mengarahkan, membina, dan mengendalikan kelancaran kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT);
3. memberikan bantuan Teknis dan Administrasi pengelolaan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) kepada Kelurahan;
4. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) di tiap tiap Kelurahan;
5. melakukan Monitoring / Pemantauan atas perkembangan dan kemajuan pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT).

Koordinasi organisasi Tim Adapun Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) Tingkat Kecamatan susunan adalah sebagai berikut :

; Camat

: Sekretaris Kecamatan

Penanggung Jawab

Wakil Penanggungjawab

## Pelaksana Tingkat Kelurahan:

1. Kelurahan

Ketua

Sekretaris

: Lurah

: Sekretaris Kelurahan / Kasi.

Kelurahan

- Kepala Seksi / Staf Kelurahan

Kepala Seksi / Staf Kelurahan

Anggota :

2. Dst.



## 2. Pengelola Kegiatan PKT di Kecamatan

Pengelola kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) di Kecamatan ditetapkan melalui Keputusan Camat adalah sebagai berikut :

- a. Camat selaku Pengguna Anggaran;
- b. Lurah
- c. Aparatur Kecamatan, terdiri dari :
1. Bendahara Pengeluaran selaku Bendahara Pengeluaran kegiatan PKT;
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Kecamatan;
3. Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan atau yang dihunjuk oleh camat melalui Keputusan Camat
4. Panitia / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah selaku Panitia / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kegiatan PKT;
5. Panitia / Pejabat Pemeriksa / Penerima Hasil Pekeijaan selaku Panitia / Pejabat Pemeriksa / Penerima Hasil kegiatan PKT;
6. Pengurus / Penyimpan Pengurus / Penyimpan Barang kegiatan PKT; Barang selaku

Poin 1 sampai dengan 6 ditetapkan dengan Keputusan Camat selaku Pengguna Anggaran.



## BAB V

## PEMBINAAN

Pembinaan dilakukan secara bertahap mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan PKT.

## 1. Sasaran Pembinaan

Adapun yang menjadi sasaran dari pembinaan adalah :

- a. Untuk terlaksananya mekanisme pengelolaan secara lancar yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- b. Untuk terarahnya pemanfaatan dana pada maksud, tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pembinaan yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan :

- a. Melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan aparatur pengelola maupun yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dana PKT.
- b. Melaksanakan Asistensi Teknis kepada Kecamatan dan Kelurahan
- c. Menghimpun dan membahas laporan dari Kecamatan.
- d. Melaksanakan monitoring pelaksanaan PKT.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan dan pengendalian Pemberdayaan Kelurahan Terpadu dilakukan oleh Tim Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) tingkat kota dan tingkat kecamatan, yang merupakan forum koordinasi antara instansi yang terkait sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing - masing.

## 2. Pokok-Pokok Kegiatan Pembinaan

- a. Publikasi Penerbitan Buku Pedoman Pengelolaan Yaitu kegiatan menerbitkan acuan secara umum untuk dipedomani dalam pengelolaan dana PKT.
- b. Monitoring
3. Monitoring dilakukan oleh Tim Koordinasi PKT Tingkat Kota dengan tujuan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan PKT.

Tata cara monitoring yang dilakukan adalah sebagai berikut :



«

1. Tim Koordinasi PKT Tingkat Kota menyelenggarakan kegiatan monitoring dengan jadwal yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
2. Materi monitoring meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

## c. Pemberdayaan

## 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka memperkuat kemampuan dan kapasitas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Tim Koordinasi PKT Tingkat Kota dapat melakukan pembinaan pada aspek manusia daya bimbingan / pelatihan dalam bentuk orientasi yang ditujukan kepada penyelenggara pembangunan di Kecamatan yang meliputi dengan pelaksanaan sumber administrasi aspek penyaluran / pencairan dana, pelaksanaan dan sistem pelaporan. perencanaan,

## 2. Pemberdayaan Kelembagaan

Dalam rangka memperkuat kelembagaan di Kecamatan, Tim Koordinasi PKT Tingkat Kota dapat memberikan Bantuan Teknis berupa bantuan konsultasi dan sistem manajemen yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi Kecamatan dan Kelurahan yang ada.



## BAB VI

## PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 ini merupakan pedoman bagi para pelaksana dan seluruh pihak yang terkait, sehingga pengelolaan dapat diarahkan kepada kegiatan yang positif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan Kelurahan, dan apabila masih ada hal-hal yang belum diatur, akan aiatur kemudian dengan mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu ini dibuat, untuk dipedomani dan dilaksanakan.


HEFRIANSYAH