PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 80 Tahun 1998 tentang PERHITUNGAN JUMLAH HAK SUARA KREDITUR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
-
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan Menjadi Undang-undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements -Verordening, Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3778);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERHITUNGAN JUMLAH HAKSUARAKREDITUR.
Pasal 1
Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang tentang Kepailitan, segala putusan rapat kreditur ditetapkan
Pasal 2
- (1) Setiap kreditur yang mempunyai jumlah piutang sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupaiah) berhak mengeluarkan satu suara.
- (2) Dalam hal kreditur mempunyai piutang lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), maka untuk setiap kelipatan Rp. 10.000.000 (sepuyluh juta rupiah) kreditur berhak memperoleh satu suara tambahan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dari kelipatan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditentukan sebagai berikut :
- a. apabila sisa kelipatan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sisa ini tidak diperhitungkan mendapat suara tambahan;
- b. apabila sisa kelipatan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atau lebih, sisa ini diperhitungkan untuk mendapat satu suara.
Pasal 3
Dalam hal piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 nilainya tidak dapat ditetapkan secara pasti, atau ditentukan dalam valuta asing atau tidak ditetapkan dalam bentuk mata uang, maka piutang tersebut harus ditetapkan dalam mata uang Rupiah yang dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.
Pasal 4
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE pada tanggal 13 Nopember 1998

Penandatangan: ## MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. AKBAR TANDJUNG
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1998 TENTANG PERHITUNGAN JUMLAH HAK SUARA KREDITUR
## UMUM
Berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Pada prinsipnya setiap kreditur berhak mengeluarkan paling sedikit satu suara dalam rapat kreditur, tanpa memperhatikan berapa besar piutang yang dimilikinya.
Penentuan jumlah sisa piutang yang dapat diperhitungkan sebagai satu suara di samping ditentukan dari setiap kelipatan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) juga ditentukan dari sisa kelipatan tersebut, yakni apabila kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak mendapat suara tambahan, tetapi bila sisa kelipatan adalah Rp. 500.000.000,(lima juta rupiah) atau lebih diperhitungkan mendapatkan tambahan satu suara. Perhitungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 78
Untuk menetapkan besarnya perhitungan jumlah Hak Suara Kreditur dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan untuk piutang sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) mendapatkan satu suara. Untuk perhitungan selanjutnya ditentukan dengan cara menentukan setiap kelipatan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adalah satu suara. Sedangkan untuk mencapai rasa keadilan untuk sisa kelipatan tersebut ditentukan apabila kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak mendapatkan satu suara sedang sisa kelipatan untuk Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atau lebih diperhitungkan mendapat satu suara. Ukuran ini didasarkan pada rasionalitas dalam perdagangan. Demikian pula penentuan nilai kurs mata uang asing ke dalam suatu piutang ditetapkan berdasarkan kurs resmi yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan pailit, sehingga suara kreditur yang piutangnya tidak dalam bentuk mata uang rupiah mudah untuk memperhitungkan hak suaranya.
PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas
Pada prinsipnya setiap kreditur berhak mengeluarkan paling sedikit satu suara dalam rapat kreditur, tanpa memperhatikan berapa besar piutang yang dimilikinya.
Penentuan jumlah sisa piutang yang dapat diperhitungkan sebagai satu suara di samping ditentukan dari setiap kelipatan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) juga ditentukan dari sisa kelipatan tersebut, yakni apabila kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak mendapat suara tambahan, tetapi bila sisa kelipatan adalah Rp. 500.000.000,(lima juta rupiah) atau lebih diperhitungkan mendapatkan tambahan satu suara. Perhitungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan.
Cukup jelas
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3793