PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG • Nomor 03 Tahun 2012 tentang PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 03
TAHUN 2012
TENTANG •
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD), PEGAWAf NEGERf SfPfL DAN PEGAWAI TfDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa untuk memperlancar tugas-tugas kedinasan dalam rangka menunjang dan melaksanakan program pemerintah daerah, perlu mengatur Peijalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27561;
2. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 340 1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
..
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, ·Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417}, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana teiah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah
/
,
Menetapkan :
Kabupaten Tabalong Nornor 30 Tahun 2004 Seri E Nomor Seri 17), sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peratuan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pirnpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nornor 10, Tambahan. Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten · Tal::) ruong Nomor o 1);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD), PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.
BAS I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabalong.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wa.kil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu paten Tabalong.
\_.,
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang› undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara Iainnya yang ditetapkan
Pasal 2
- ( 1) Perjalanan din as meru pakan perjalanan din as dari tern pat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
- a. detasering di luar tempat kedudukan;
- b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinasj ujian j abatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
- c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan
Pasal 5
Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapanj hotel untuk seluruh Pejabat Negara/DPRD/ Pegawai/PTT dapat menginap pada hoteljpenginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/ hotel yang telah ditetapkan untuk masing› masing Pejabat NegarafDPRD/PegawaifPTT.
- (1} Biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil digolongkan sebagai berikut:
- a. untuk bupatij wakil bupatijketua DPRD ;
- b. untuk pejabat eselon II, yaitu : sekretarls daerah, kepala dinasj kepala badan, tennasuk wakil ketua DPRD dan anggota DPRD yang disetarakan dengan pejabat eselon II;
- c. untuk pejabat eselon III dan PNS golongan IV fungsional;
- d. untuk pejabat eselon IV, dan PNS golongan lii fungsional;
- e. untuk pejabat eselon V dan PNS golongan III;
- f. untuk PNS golongan II dan I serta Sopir;
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Aparat Desa, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberikan tarif sebagai berikut :
- a. kepala desa diberlakukan tarlf sebagaimana untuk pejabat eselon IV;
- b. aparat pemerintah desa lainnya diberikan tarlf sebagaimana untuk PNS golongan II dan I.
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dipersamakan dengan PNS golongan III, II dan I sesuai tingkat pendidikan.
- (4) Perjalanan dinas yang mengikut sertakan pihak ketigaj u nsur masyarakat, personil non pegawai daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut :
- a. bagi Tenaga Ahli atau Wakil darl sesuatu profesi dan sejenisnya diberlakukan tarlf sebagaimana untuk Pejabat Eselon III;
- b. bagi Tenaga Teknis, atau personil yang dikatagorikan sama diberikan tarlf sebagaimana untuk Pejabat Eselon IV.
Bagian Kesatu
Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah Provinsi
Pasal 7
- ( 1) Perjalanan dinas dengan tujuan keluar daerah provinsi diberikan biaya yang terdiri darl :
- a. uang harlan ;
- b. fasilitasjbiaya transport ;
- c. biaya penginapan;
- d. biaya airport tax;
- e. uang representatif untuk pejabat negara dan eselon II, pimpin· an dan anggota DPRD;
- f. sewa kendaraan dalam kota untuk pejabat negara.
- (2) Besarnya uang harlan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I.
- (3) Fasilitas Transport sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (4) Biaya transport darl dan ke bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan diperhitungkan dalam rin.cian biaya perjalanan dinas.


J-.

- (5) Besamya uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (6) Biaya airport tax sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, sesuai dengan tarif airport tax yang berlaku pada bandara keberangkatan dan bandara kepulangan.
- (7) Uang representatif dan sewa kendaraan dalarn k ota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e dan f, sebagaimana tercantum dalarn Larnpiran IV.
- (8) Biaya pemetian dan angkutan jenazah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Larnpiran V.
- (9) Lampiran I, II, III, IV dan V sebagairnana dimaksud pada ayat (2) ayat (3), ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 8

- (1) Uang harian, biaya penginapan dan uang representatif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat ( 1) huruf a, c dan e, dibayar sesuai banyaknya h'ari yang digunakan untuk› melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lurnpsu m.
- (2) Besarnya biaya transport pegawai dan sewa kendaraan dalarn kota dalarn rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan f dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.

## Pasal 9

- ( 1) Perjalanan dinas keluar daerah provinsi menggunakan kendaraan dinas, untuk biaya transportasi diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan riil jarak tempuh dan dapat diberikan pengganti pernbelian bahan bakar minyak.
- (2) Perjalanan dinas keluar daerah provinsi menggunakan kendaraan dinas, untuk biaya transportasi dari Tanjung ke Bandara Syarnsudinnor, diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan riil jarak tempuh, dan dapat diberikan uang pengganti biaya rnenginap kendaraan sesuai tarif yang berlaku.
- (3) Perjalanan dinas keluar daerah provinsi dapat menggunakan pesawat udara dari Bandara Warukin Tanjung ke Bandara Syarnsudinnor atau ke bandara lainnya, begitu juga sebaliknya.
- (4) Perkiraan biaya transport menggunakan kendaraan urnurn berdasarkan tarif rata-rata taksi, sebagaimana tercanturn pada Larnpiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah/Dalarn Provinsi

## Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas dengan tujuan keluar daerahfdalarn propinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari : a. uang harian;


~

- b. biaya penginapan, apabila rnenginap;
- c. biaya transport, apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum;
- d. uang representatif untuk pejabat Negara, pejabat eselon II, pimpinan dan anggota DPRD;
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, sebagairnana tercantum dalam Lampiran VII.
- (3) Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercanturn dalam Lampiran VIII.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.
- (5) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
8. (6] Larnpiran VII, VIII dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2] ayat (3), dan ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 11

- (1) Dalarn hal perjalanan dinas ke luar daerah/ dalarn provinsi menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian dan biaya penginapan apabila menginap, diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan riil jarak tempuh dan dapat diberikan pengganti Pembelian Bahan Bakar Minyak.
2. (2] Perkiraan biaya transport menggunakan kendaraan umum berdasarkan Tarif Rata-rata taksi, sebagaimana tercantum pacta Larnpiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Bagian Ketiga

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah/ Dalam Wilayah Kabupaten Tabalong

## Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas dalarn daerahjdalam wilayah Kabupaten Tabalong, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian dan dapat diberikan uang penginapan;
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) , sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 13

Dalarn hal perjalanan dinas dalam daerah/ dalam wilayah Kabupaten Tabalong menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian juga diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan riil jarak tempuh.

## Pasal 14

Khusus perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam daerahf dalam wilayah Kabupaten Tabalong dari kecamatan ke kelurahan j desa j anak desa diberikan bantuan uang harian dan uang transport


I

yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Bagian Keempat

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan/Teknis dan Prajabatan

## Pasal 15

- { 1) Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan diluar Kabupaten Tabalong, untuk uang harian diatur sebagai berikut :
- a. 3 (tiga) hari pertama, diberikan uang harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam peraturan ini.
- b. hari ke-4 (keempat} sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari uang harian yang berlaku dalam Peraturan ini.
- (2) Biaya Kontribusi, uang harianjuang saku (khusus Diklat Pim yang diadakan diluar Propinsi) serta biaya transportasi Diklat Struktural (Diklat Pim II, Diklat Pim III, atau Diklat Pim IV) di alokasikan pacta DPA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabalong.

## Pasal 16

- ( 1) Perjalanan dinas mengikuti Diklat Teknis yang dilaksanakan diluar Kabupaten Tabalong (Bintek, Sosialisasi atau sejenisnya baik yang diadakan oleh pihak Pemerintah atau pihak Swasta) diberikan uang harian dan biaya penginapan sebagai berikut:
- a. 5 (lima) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam peraturan ini.
- b. hari ke-6 {keenam) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 30 % (tiga puluh persen} dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini.
- c. apabila biaya penginapan (akomodasi) ditanggung oleh Panitia Penyelenggara (baik dengan cara setor kepada Panitia maupun tidak setor biaya), maka biaya penginapan (akomodasi) tidak diberikan lagi.
- (2) Perjalanan dinas mengikuti Diklat Teknis (Bintek, Sosialisasi atau sejenisnya baik yang diadakan oleh pihak Pemerintah atau pihak Swasta) dialokasikan pacta DPA SKPD masing-masing sesuai kode rekening berkenaah.

## Pasal 17

- ( 1) Perjalanan dinas mengikuti Diklat Prajabatan yang dilaksanakan diluar Kabupaten Tabalong diberikan uang harian se bagai beriku t :
- a. 3 (tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesu ai dengan tarif yang berlaku dalam peraturan ini. .
- b. hari ke-4 (keempat} sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 30 % (tiga pu luh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini.

,


- (2) Biaya Diklat Prajabatan untuk uang kontribusi dibebankan pacta DPA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabalong dan uang saku serta transportasi peserta dibebankan pacta DPA SKPD masing-masing peserta.

## BAS IV

## . TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

## Pasal 18

- ( l) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Besarnya uang muka yang diberikan sebesar 70 %, berdasarkan persetujuan PA/ KPA.

## Pasal 19

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada pihak ketiga, yang pengaturannya berpedoman pacta ketentuan peraturan perundang› undangan yang berlaku.

## Pasal 20

Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pejabat negarajpimpinan dan anggota DPRD/ pegawai negeri sipil/pegawai tidak tetap, dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), apabila:

- a. biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
- b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan.

## BAB V

## PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

## Pasal 21

- ( 1 J Perjalanan diilas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pejabat negara, pegawai negeri sipiljpegawai tidak tetap dan pimpinan dan anggota DPRD harus diberikan Surat Perintah Tugas dan SPPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya berpedoman pacta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pacta anggaran yang tersedia pacta kan tor I satuan kerja/ kegiatan berkenaan.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan


.

dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

- (5) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah :
- a. bupati ditandatangani oleh bupati;
- b. wakil bupati ditandatangani oleh bupati;
- c. pejabat eselon II ditanda tangani oleh bupatij wakil bupati atau sekretaris daerah atas nama bupati;
- d. pejabat lainnya yang biayanya dibebankan pada sekretariat daerah ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- e. pegawai tidak tetap, sopir pada sekretariat daerah ditandatangani oleh asisten administrasi a.n. sekretaris 'daerah;
- f. ketua DPRD ditandatangani oleh ketua DPRD;
- g. wakil ketua ditandatangani oleh ketua DPRD;
- h. anggota DPRD ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
- i. pejabat eselon III, IV, V, pegawai tidak tetap dan pejabat fungsional pada SKPD ditanda tangani oleh pimpinan SKPD yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan SKPD yang bersangkutan;
- j. pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah bupati, wakil bupati, pejabat eselon p dan pimpinan DPRD, kepala SKPD dan perjalanan dinas yang bersifat rombongan.

## Pasal 22

- ( 1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penghitungan besar juml~ biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPPD.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendaharawan bersangkutan serta tanda tangan pejabat negara j pimpinan dan anggota DPRD/pegawai negeri sipiljpegawai tidak tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (5) Pada SPPD dicatat:
- a. tanggal berangkat dari tempat kedudukanjtempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenangjpejabat lain yang ditunjuk;
- b. tanggal tiba dan berangkat di/ dari tern pat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/ pejabat di tempat yang didatangi; dan
- c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang/ pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kernbali dan tanda tangan pejabat yang berwenangj pejabat lain


/\_.

- yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas diserahkan kepada bendaharawan
- (7) Pada saat penyerahan SPPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekuranganjkelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.
- ( 8) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

## Pasal 23

- ( 1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiba n pelaksanaan peraturan ini dalam lingkungan instansi masing› masing kantor I satuan kerjajkegiatan.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan pen ting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dengan ketentuan khusus untuk konsultasi dan koordinasi dari SKPD yang bersifat aktif maksimal 2 (dua) orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 24

- (1) Pembayaran uang harian dan uang representatif dilakukan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya transport, untuk pejabat negarajpimpinan dan anggota D PRD I pegawai negeri sipil/ pegawai tidak tetap dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport terdiri dari :
- a. tiket transport dari tempat kedudukan ke terminal busj stasiunfbandara/ pelabuhan pergi pulang;
- b. tiket transport dari terminal bus/ stasiun/ bandaraj pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang;
- c. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus atau bukti pembelian tiket;

..


- (4) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/ stasiun/bandarajpelabuhan pergi pulang dan tiket transport dari terminal busjstasiun/bandarajpelabuhan ketempat tujuan pergi puJang tidak diperoleh, maka bagi yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui oleh PA/KPA, dengan menyatakan tanggungjwab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
- (5) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (6) PA/ KPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 25

- (1) Pejabat negara/pimpinan dan anggota DPRDjpegawai negeri sipil/ pegawai tidak tetap yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada PA/KPA.
- (2) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas pejabat negaraj pimpinan dan anggota DPRD/pegawai negeri sipiljpegawai tidak tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada bendahara pengel uaran.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, pejabat negarajpimpinan dan anggota DPRD/pegawai negeri sipil j pegawai tidak tetap yang telah melakukan perjalanan dinas mengembalikan keJebihan tersebut kepada bendahara pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA, bendahara pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada pejabat negarajpimpinan dan anggota DPRD/pegawai negeri sipiljpegawai tidak tetap yang telah melakukan perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan melalui rhekanisme pembayaran langsung (LS) kepada bendahara pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf a se bagai beriku t :
- a. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pejabat negaraj pimpinan dan anggota DPRD/pegawai negeri sipiljpegawai tidak tetap melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah;
- b. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pejabat negara/pimpinan dan anggota DPRD/pegawai negeri sipiljpegawai tidak tetap kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian;


## BABVI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal26

- (1) Semua kegiatan dalam daerah/dalam wilayah Kabupaten Tabalong yang bersifat perjalanan dinas seperti monitoring, survey dan lain sebagainya harus berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya perjalanan dinas yang terdapat pada masing-masing kegiatan tidak diperkenankan untuk dipergunakan yang tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan itu sendiri.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal27

"Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2011 ten tang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ~egeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 03) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pacta tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.



BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2012 NOMOR. .. 03.