UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAANPERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI/DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954 (berlaku 1 Januari 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian IVA (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitunganperhitungannya mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah) yang mempunyai pengurus sendiri/dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut.
BAGIAN IVA
URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI
4A.1 Pinjaman-pinjaman uang yang telah dibuat ...
734 504 900
4A.2 Pinjaman-pinjaman uang yang diberikan ...
138 000 000
4A.3 Pengeluaran berkenaan dengan cadangan dari
untung yang timbul karena penetapan baru da-
- ri harga persediaan emas Bank Indonesia ...
Memori
4A.4 Pengeluaran berhubung dengan pembelian alat-
alat pembayaran Luar Negeri yang berada di Luar
Negeri, kepunyaan daerah-daerah Swatantra ..
20 000 000
4A.5 Penyertaan-penyertaan ...
170 850 000
4A.6 Kewajiban-kewajiban yang timbul dari jaminan
Pemerintah ...
250 000
4A.7 Uang muka untuk perlengkapan kebutuhan-kebu-
tuhan kas ...
588 000 000
4A.8 Perusahaan-perusahaan dalam arti Ind. Bedrij-
venwet ...
657 642 550
4A.9 Pengeluaran lain-lain yang tak tersangka ...
Memori
Jumlah ...
2 309 247 450
(Dua milyard tiga ratus sembilan juga dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- 4A.1 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PINJAMAN UANG JIKA TIDAK DISEBUT DALAM POS 4A.8.
- 4A.1 .1 Bunga dari uang yang telah diberikan, jika tidak disebut dalam pasal 4A.1.4.
- 4A.1.1.1 Bunga dari uang muka pada kaum majikan partikelir berhubung dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang dan sebagainya.
- 2 Bunga dari uang muka yang tidak termasuk dalam mataanggaran-anggaran tersebut di atas.
- 4A.1.2 Pembayaran berhubung dengan barang-barang yang dibeli dengan kredit-kredit Luar Negeri dan yang dijual pada pihak ketiga dan perhitungan-perhitungannya dengan instansi-instansi Pemerintah.
- 4A.1.2.1 Penerimaan mengenai kredit Bank Exim.
- 2 Penerimaan mengenai kredit-kredit lain.
- 4A.1.3 Penerimaan dari uang cadangan pembayaran kredit-kredit Luar Negeri.
- 4A.1.3.1 Penerimaan dari uang cadangan berhubung dengan ECAgrants (Counterpartfund).
- 2 Penerimaan dari uang cadangan berhubung dengan TCA.
- 4A.1.4 Bunga pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 4A.1.4.1 Bunga uang pinjaman pada daerah Swatantra (otonom) serta bunga yang bersifat denda (morotoire interessen).
- 4A.1.5 Pencicilan pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 4A.1.5.1 Pencicilan pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- la Penerimaan berkenaan dengan pengeluaran Kementerian Pekerjaan Umum dalam tahun 1953 termasuk di dalam pinjaman atas beban m.a. 4A.2.1.1.
- 4A.2 UNTUNG (LABA-BUKU) BERKENAAN DENGAN PENETAPAN BARU HARGA PERSEDIAAN EMAS BANK INDONESIA.
- 4A.2.1 Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia.
- 4A.2.1.1 Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia.
- 2Penerimaan berhubung dengan mempergunakan sebagian dari penilaian kembali harga emas.
- 4A.3 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN KEUANGAN DARI BEKAS DAERAH-DAERAH SWATANTRA (OTONOM) YANG OLEH KARENA WARISAN DIJADIKAN HASIL NEGARA.
- 4A.3.1 Penerimaan berhubung dengan saldo-saldo di Bank (sebelum dan sesudah perang) dan dengan pendapatan kumpulan effek- effek.
- 4A.3.1.1 Saldo-saldo rekening-rekening dan pendapatan-pendapatan effek-effek.
- 4A.3.2 Penerimaan berhubung dengan penjualan kumpulan surat-surat effek-effek sebelum dan sesudah perang.
- 4A.3.2.1 Penghasilan dari penjualan surat-surat effek.
- 4A.3.3 Penerimaan berhubung dengan pembayaran oleh daerah-daerah Swatantra (otonom) rendahan, 1e karena bagiannya dalam hutang pinjaman dari daerah-daerah Swatantra (otonom) yang -telah dihapuskan dan 2e karena pembayaran yang diwajibkan pada daerah rendahan itu sebelum perang oleh daerah-daerah yang telah dihapuskan.
- 4A.3.3.1 Angsuran-angsuran yang tertunggak dari kabupatenkabupaten dan kotapraja dari tahun 1942 sampai akhir tahun 1953.
- 4A.3.3.2 Pembayaran di muka sisa hutang-hutang tersebut, yang baru dapat ditagih sesudah tanggal 31 12 1953 oleh daerahdaerah Swatantra (otonom).
- 3 Penerimaan karena pembayaran hutang-hutang yang lain kepada daerah-daerah yang dihapuskan.
- 4A.4 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PEMBELIAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI YANG BERADA DI LUAR NEGERI KEPUNYAAN DAERAHDAERAH SWATANTRA.
- 4A.4.1 Penerimaan berhubung dengan pembelian alat-alat pembayaran Luar Negeri yang berada di Luar Negeri kepunyaan daerahdaerah Swatantra.
- 4A.4.1.1 Penerimaan berhubung dengan pembelian alat-alat pembayaran Luar Negeri yang berada di Luar Negeri kepunyaan daerah-daerah Swatantra.
- 4A.5 PENYERTAAN.
- 4A.5.1 Penyerahan penyertaan dalam modal perusahaan-perusahaan partikelir.
- 4A.5.1.1 Penyerahan penyertaan dalam modal perusahaan-perusahaan partikelir.
- 4A.5.2 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal.
- 4A.5.2.1 Bagian dalam keuntungan Bank Indonesia untuk tahun 1953/1954.
- 2 Bagian dalam keuntungan Bank Industri Negara.
- 3 Bagian dalam keuntungan Bank Negara Indonesia.
- 4 Bagian dalam keuntungan Bank Rakyat Indonesia.
- 5 Bagian dalam keuntungan dari N. V. ,Nederlands Indische Aardolie Maatschappij".
- 6 Bagian dalam keuntungan dari N. V. Gemeentschappelijke Mijnbouw Maatschappij ,Biliton".
- 7 Bagian dalam keuntungan dari perusahaan-perusahaan Paberik Kayu N. V. ,P.A.K.A.".
- 8 Bagian dalam keuntungan dari N. V. Percetakan Kebayoran.
- 9 Bagian dalam keuntungan dari Medan Woning Bureau.
- 10 Bagian dalam keuntungan dari Bruynzeel-DayakHoutbedrijven.
- 11 Bagian dalam keuntungan dari N. V. Ned. Ind. Maatschappijen voor Zeevaart.
- 4A.5.2.12 Bagian dalam keuntungan dari NV. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
- 13 Bagian dalam keuntungan dari Garuda Indonesian Airways NV.
- 14 Bagian dalam keuntungan dari NV. Percetakan Dagang Nasional (Perdana).
- 15 Keuntungan dari Bank Batak.
- 16 Penerimaan berhubung dengan keuntungan dari Perusahaan BVM.
- 17 Penerimaan berkenaan dengan keuntungan NV. OGEM".
- 18 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal NV. Industri Pulp Pabrik Kertas di Aceh.
- 19 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal Pabrik Soyabean Milkpowder di Yogyakarta.
- 20 Pendapatan mengenai penjualan saham-saham dari Hotel Savoy Homann di Bandung.
- 21 Bagian dalam keuntungan dari GEBEO.
4A.6 PENERIMAAN KARENA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI JAMINAN-JAMINAN PEMERINTAH.
- 4A.6.1 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan adanya jaminan menurut Pos 4A.6 (Bab I).
- 4A.6.1.1 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan adanya jaminan menurut pasal 4A.6.1 s/d 4A.6.5.
- 2 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan adanya jaminan menurut pasal 4A.6.6 (Bab I).
- 4A.7 UANG MUKA UNTUK PERLENGKAPAN KEBUTUHANKEBUTUHAN KAS.
- 4A.7.1 Pembayaran kembali uang muka pada Badan-badan dan Lembaga-lembaga Pemerintah.
- 4A.7.1.1 Pembayaran kembali uang muka pada daerah-daerah yang berdiri sendiri untuk memperlengkapkan kebutuhankebutuhan kas sementara.
- 2 Pembayaran kembali uang muka pada daerah-daerah yang berdiri sendiri berhubung dengan pembayaran rahabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang dan sebagainya.
- 3 Pembayaran kembali oleh Fonds Pusat Karet uang muka guna penyelidikan karet dan propaganda.
- 4A.7.1.4 Pembayaran kembali oleh Fonds Pusat Perkebunan uang muka guna Jawatan Percobaan Tanam-tanaman.
...
- 5 Pembayaran kembali oleh Bank Industri Negara, berhubung dengan jaminan likwiditet.
- 6 Pembayaran kembali oleh Bank Negara Indonesia uang muka deposito Pemerintah.
- 7 Pembayaran kembali oleh Bank Rakyat Indonesia.
- 8 Pembayaran kembali uang muka untuk perlengkapan barangbarang di Sumatera.
- 9 Pembayaran kembali uang muka yang telah diberikan untuk pembelian sepeda pegawai.
- 10 Pembayaran-pembayaran berhadapan dengan pengeluaranpengeluaran berhubung dengan adanya Organisasi Perbekalan Negara (Stockpiling).
- 11 Pembayaran kembali uang muka kas pada Dinas Pensiun Militer untuk mendirikan kantor dan lain-lain.
- 12 Pembayaran kembali uang muka oleh Yayasan Pengangkutan Negara.
- 4A.7.2 Pembayaran kembali uang muka pada badan-badan partikelir.
- 4A.7.2.1 Pembayaran kembali oleh perusahaan-perusahaan partikelir uang muka yang diberikan
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 2
Untuk perlengkapan kebutuhan-kebutuhan kas bisa dikeluarkan suratsurat perbendaharaan, sehingga jumlah di dalam peredaran tidak lebih dari 7.000.000.000.
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 4
- 4A.1.1.1 Bunga dari uang muka pada kaum majikan partikelir berhubung dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang dan sebagainya.
- 2 Bunga dari uang muka yang tidak termasuk dalam mataanggaran-anggaran tersebut di atas.
- 4A.1.2 Pembayaran berhubung dengan barang-barang yang dibeli dengan kredit-kredit Luar Negeri dan yang dijual pada pihak ketiga dan perhitungan-perhitungannya dengan instansi-instansi Pemerintah.
- 4A.1.2.1 Penerimaan mengenai kredit Bank Exim.
- 2 Penerimaan mengenai kredit-kredit lain.
- 4A.1.3 Penerimaan dari uang cadangan pembayaran kredit-kredit Luar Negeri.
- 4A.1.3.1 Penerimaan dari uang cadangan berhubung dengan ECAgrants (Counterpartfund).
- 2 Penerimaan dari uang cadangan berhubung dengan TCA.
- 4A.1.4 Bunga pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 4A.1.4.1 Bunga uang pinjaman pada daerah Swatantra (otonom) serta bunga yang bersifat denda (morotoire interessen).
- 4A.1.5 Pencicilan pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 4A.1.5.1 Pencicilan pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- la Penerimaan berkenaan dengan pengeluaran Kementerian Pekerjaan Umum dalam tahun 1953 termasuk di dalam pinjaman atas beban m.a. 4A.2.1.1.
- 4A.2 UNTUNG (LABA-BUKU) BERKENAAN DENGAN PENETAPAN BARU HARGA PERSEDIAAN EMAS BANK INDONESIA.
- 4A.2.1 Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia.
- 4A.2.1.1 Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia.
- 2Penerimaan berhubung dengan mempergunakan sebagian dari penilaian kembali harga emas.
- 4A.3 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN KEUANGAN DARI BEKAS DAERAH-DAERAH SWATANTRA (OTONOM) YANG OLEH KARENA WARISAN DIJADIKAN HASIL NEGARA.
- 4A.3.1 Penerimaan berhubung dengan saldo-saldo di Bank (sebelum dan sesudah perang) dan dengan pendapatan kumpulan effek- effek.
- 4A.3.1.1 Saldo-saldo rekening-rekening dan pendapatan-pendapatan effek-effek.
- 4A.3.2 Penerimaan berhubung dengan penjualan kumpulan surat-surat effek-effek sebelum dan sesudah perang.
- 4A.3.2.1 Penghasilan dari penjualan surat-surat effek.
- 4A.3.3 Penerimaan berhubung dengan pembayaran oleh daerah-daerah Swatantra (otonom) rendahan, 1e karena bagiannya dalam hutang pinjaman dari daerah-daerah Swatantra (otonom) yang -telah dihapuskan dan 2e karena pembayaran yang diwajibkan pada daerah rendahan itu sebelum perang oleh daerah-daerah yang telah dihapuskan.
- 4A.3.3.1 Angsuran-angsuran yang tertunggak dari kabupatenkabupaten dan kotapraja dari tahun 1942 sampai akhir tahun 1953.
- 4A.3.3.2 Pembayaran di muka sisa hutang-hutang tersebut, yang baru dapat ditagih sesudah tanggal 31 12 1953 oleh daerahdaerah Swatantra (otonom).
- 3 Penerimaan karena pembayaran hutang-hutang yang lain kepada daerah-daerah yang dihapuskan.
- 4A.4 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PEMBELIAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI YANG BERADA DI LUAR NEGERI KEPUNYAAN DAERAHDAERAH SWATANTRA.
- 4A.4.1 Penerimaan berhubung dengan pembelian alat-alat pembayaran Luar Negeri yang berada di Luar Negeri kepunyaan daerahdaerah Swatantra.
- 4A.4.1.1 Penerimaan berhubung dengan pembelian alat-alat pembayaran Luar Negeri yang berada di Luar Negeri kepunyaan daerah-daerah Swatantra.
- 4A.5 PENYERTAAN.
- 4A.5.1 Penyerahan penyertaan dalam modal perusahaan-perusahaan partikelir.
- 4A.5.1.1 Penyerahan penyertaan dalam modal perusahaan-perusahaan partikelir.
- 4A.5.2 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal.
- 4A.5.2.1 Bagian dalam keuntungan Bank Indonesia untuk tahun 1953/1954.
- 2 Bagian dalam keuntungan Bank Industri Negara.
- 3 Bagian dalam keuntungan Bank Negara Indonesia.
- 4 Bagian dalam keuntungan Bank Rakyat Indonesia.
- 5 Bagian dalam keuntungan dari N. V. ,Nederlands Indische Aardolie Maatschappij".
- 6 Bagian dalam keuntungan dari N. V. Gemeentschappelijke Mijnbouw Maatschappij ,Biliton".
- 7 Bagian dalam keuntungan dari perusahaan-perusahaan Paberik Kayu N. V. ,P.A.K.A.".
- 8 Bagian dalam keuntungan dari N. V. Percetakan Kebayoran.
- 9 Bagian dalam keuntungan dari Medan Woning Bureau.
- 10 Bagian dalam keuntungan dari Bruynzeel-DayakHoutbedrijven.
- 11 Bagian dalam keuntungan dari N. V. Ned. Ind. Maatschappijen voor Zeevaart.
- 4A.5.2.12 Bagian dalam keuntungan dari NV. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
- 13 Bagian dalam keuntungan dari Garuda Indonesian Airways NV.
- 14 Bagian dalam keuntungan dari NV. Percetakan Dagang Nasional (Perdana).
- 15 Keuntungan dari Bank Batak.
- 16 Penerimaan berhubung dengan keuntungan dari Perusahaan BVM.
- 17 Penerimaan berkenaan dengan keuntungan NV. OGEM".
- 18 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal NV. Industri Pulp Pabrik Kertas di Aceh.
- 19 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal Pabrik Soyabean Milkpowder di Yogyakarta.
- 20 Pendapatan mengenai penjualan saham-saham dari Hotel Savoy Homann di Bandung.
- 21 Bagian dalam keuntungan dari GEBEO.
4A.6 PENERIMAAN KARENA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI JAMINAN-JAMINAN PEMERINTAH.
- 4A.6.1 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan adanya jaminan menurut Pos 4A.6 (Bab I).
- 4A.6.1.1 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan adanya jaminan menurut pasal 4A.6.1 s/d 4A.6.5.
- 2 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan adanya jaminan menurut pasal 4A.6.6 (Bab I).
- 4A.7 UANG MUKA UNTUK PERLENGKAPAN KEBUTUHANKEBUTUHAN KAS.
- 4A.7.1 Pembayaran kembali uang muka pada Badan-badan dan Lembaga-lembaga Pemerintah.
- 4A.7.1.1 Pembayaran kembali uang muka pada daerah-daerah yang berdiri sendiri untuk memperlengkapkan kebutuhankebutuhan kas sementara.
- 2 Pembayaran kembali uang muka pada daerah-daerah yang berdiri sendiri berhubung dengan pembayaran rahabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang dan sebagainya.
- 3 Pembayaran kembali oleh Fonds Pusat Karet uang muka guna penyelidikan karet dan propaganda.
- 4A.7.1.4 Pembayaran kembali oleh Fonds Pusat Perkebunan uang muka guna Jawatan Percobaan Tanam-tanaman.
...
- 5 Pembayaran kembali oleh Bank Industri Negara, berhubung dengan jaminan likwiditet.
- 6 Pembayaran kembali oleh Bank Negara Indonesia uang muka deposito Pemerintah.
- 7 Pembayaran kembali oleh Bank Rakyat Indonesia.
- 8 Pembayaran kembali uang muka untuk perlengkapan barangbarang di Sumatera.
- 9 Pembayaran kembali uang muka yang telah diberikan untuk pembelian sepeda pegawai.
- 10 Pembayaran-pembayaran berhadapan dengan pengeluaranpengeluaran berhubung dengan adanya Organisasi Perbekalan Negara (Stockpiling).
- 11 Pembayaran kembali uang muka kas pada Dinas Pensiun Militer untuk mendirikan kantor dan lain-lain.
- 12 Pembayaran kembali uang muka oleh Yayasan Pengangkutan Negara.
- 4A.7.2 Pembayaran kembali uang muka pada badan-badan partikelir.
- 4A.7.2.1 Pembayaran kembali oleh perusahaan-perusahaan partikelir uang muka yang diberikan
Untuk perlengkapan kebutuhan-kebutuhan kas bisa dikeluarkan suratsurat perbendaharaan, sehingga jumlah di dalam peredaran tidak lebih dari 7.000.000.000.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO. Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957

Penandatangan: Menteri Kehakiman ttd G.A. MAENGKOM

Penandatangan: Menteri Keuangan, ttd SUTIKNO SLAMET LEMBARAN NEGARA NOMOE 111 TAHUN 1957