PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 1 Tahun 2016 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PARAF MATERI MUATAN
KEPALA TAPR
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
PARAF MATERI MUATAN
PARAF MATERI MUATAN
KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
KETUA PANSUS
PARAF MATERI MUATAN
KEPALA TAPR
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
PARAF MATERI MUATAN
PARAF MATERI MUATAN
KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
KETUA PANSUS
PARAF MATERI MUATAN
KEPALA TAPR
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
PARAF MATERI MUATAN
PARAF MATERI MUATAN
KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
KETUA PANSUS
PARAF MATERI MUATAN
KEPALA TAPR
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
PARAF MATERI MUATAN
PARAF MATERI MUATAN
KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
KETUA PANSUS
PARAF MATERI MUATAN
KEPALA TAPR
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034);
20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0710);
22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 20);
24. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0612);
PARAF MATERI MUATAN
PARAF MATERI MUATAN
KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
KETUA PANSUS
Menetapkan
25. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang SelatanNomor 56);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
dan
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
: ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
9. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
PARAF MATERI MUATAN
PARAF MATERI MUATAN
PARAF MATERI MUATAN
KEPALA TAPR
KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
KETUA PANSUS
10. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja.
12. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Penerimaan Daerah yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
14. Pengeluaran Daerah yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
Pasal 2
APBD Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp3.304.722.367.399,00 sebagai berikut:
- a.
- Pendapatan
Rp 2.580.459.404.371,00
- b. Belanja
Rp 3.304.722.367.399,00
Surplus/Defisit
Rp (724.262.963.028,00)
- c. Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
Rp
724.262.963.028,00
SiLPA tahun berkenaan
Rp
0,00
Pasal 3
- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp 1.196.706.114.000,00
- b.
- Dana Perimbangan Rp 940.208.067.300,00
- c.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Rp 443.545.223.071,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. hasil Pajak Daerah
Rp 1.002.480.000.000,00
- b. hasil Retribusi
Rp 88.916.066.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Rp 105.310.048.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:
4. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Rp 132.404.926.000,00
- a. Bukan Pajak
- b. Dana Alokasi Umum
Rp 581.505.815.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
Rp 226.297.326.300,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp 434.480.021.571,00
- b. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp
9.065.201.500,00
PARAF MATERI MUATAN
PARAF MATERI MUATAN
KEPALA TAPR
KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
PARAF MATERI MUATAN
KETUA PANSUS
Pasal 4
- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a.
- Belanja Tidak Langsung Rp
811.413.560.757,00
- b. Belanja Langsung
Rp
2.493.308.806.642,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja:
- a. Belanja Pegawai
- Rp
729.015.399.464,00
- b.
- Belanja Hibah Rp 67.490.395.000,00
- c. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik
- Rp 416.319.293,00
- d. Belanja Tidak Terduga
- Rp 14.491.447.000,00
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:
- a. Belanja Pegawai
Rp 335.810.816.300,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
Rp 864.688.199.374,00
- c. Belanja Modal
Rp 1.292.809.790.968,00
Pasal 5
- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
2. Penerimaan Pembiayaan
Rp 724.262.963.028,00
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis Pembiayaan :
SiLPA tahun anggaran sebelumnya
Rp 724.262.963.028,00
Pasal 6
- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagai berikut:

- a. Lampiran I

Ringkasan APBD;

- b.

- Lampiran II

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- c. Lampiran III

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- d. Lampiran IV

Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

- e. Lampiran V

Rekapitulasi Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

PARAF MATERI MUATAN

PARAF MATERI MUATAN

PARAF MATERI MUATAN

KEPALA TAPR

KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERDA

KETUA PANSUS

- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

- i.

- Lampiran IX Daftar Perkiraan Tetap Daerah;

Penambahan dan Pengurangan Aset

- j.

- Lampiran X Penambahan dan Pengurangan Aset

Daftar Perkiraan lainnya;

- k. Lampiran XI

Daftar Kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

- l.

- Lampiran XII

- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan obligasi daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadinya keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal Belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan Kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

PARAF MATERI MUATAN

PARAF MATERI MUATAN

PARAF MATERI MUATAN

KEPALA TAPR

KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERDA

KETUA PANSUS

- (5) Selain Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga Pengeluaran terhadap Belanja keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (6) Pendanaan keadaan darurat untuk Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (7) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja tidak terduga.

## Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Penerimaan dan Pengeluaran sejak tanggal 1 Januari 2016 diakui dalam APBD Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 28 Januari 2016

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 28 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,

## MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN : (1,2/2016)

PARAF MATERI MUATAN

PARAF MATERI MUATAN

PARAF MATERI MUATAN

KEPALA TAPR

KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERDA

KETUA PANSUS