PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU (berlaku 3 Agustus 2011)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan ( Hinder Ordonantie ) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana terakhir dirubah dengan Staastblad Tahun 1940 Nomor 450);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
3
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Izin Gangguan di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);
4
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER DAN BUPATI JEMBER
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN TERTENTU.
DAERAH
TENTANG
RETRIBUSI
PERIZINAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Jember.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan aparat penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
5
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bangunan gedung untuk kegiatan meliputi : Pembangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunnan gedung, meliputi pelestarian/pemugaran. IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah diberikan untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan merupakan prasarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas kota yang meliputi penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas.
12. Bangunan adalah suatu pekerjaan konstruksi fisik yang menurut fungsi dan kegunaannya dapat digunakan serta dimanfaatkan sebagai hunian, tempat tinggal, usaha, sosial budaya, keagamaan dan/atau berfungsi khusus maupun berfungsi ganda, serta pekerjaan konstruksi fisik lainnya, yang merupakan prasarana bangunan dimaksud, antara lain bangunan gedung, bangunan air/irigasi, bangunan sarana telekomunikasi/listrik terbuka maupun tertanam, perpipaan gas maupun air minum dan pemasangan papan reklame, serta pekerjaan pembuatan jalan dan jembatan.
13. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung kepada pemerintah daerah, atau kepada pemerintah untuk bangunan fungsi khusus.
14. Pemilik bangunan gedung adalah orang atau badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
15. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
16. Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan disekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya maupun dari segi ekosistem.
17. Retribusi administratif izin mendirikan bangunan gedung adalah dana yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan yang diberikan untuk biaya proses administrasi yang meliputi pemecahan dokumen izin mendirikan bangunan gedung, pembuatan duplikat/copy, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainya.
18. Indeks terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor penggali terhadap harga retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
19. Izin Gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pridadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
6
20. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan atau penghasilan.
21. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Hukum lain untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
22. Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah izin yang diberikan kepada pelayanan penumpang umum yang tidak dalam trayek.
23. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
24. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadual tetap maupun tidak berjadual dalam wilayah daerah.
25. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
26. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
27. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 (empat) sampai dengan 6,5 (enam koma lima) meter.
28. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 (enam koma lima) sampai dengan 9 (sembilan) meter.
29. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.
30. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan Argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
31. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
7
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
JENIS-JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :
- a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. retribusi Izin Gangguan;
- c. retribusi Izin Trayek; dan
- d. retribusi Izin Usaha Perikanan.
Bagian Kesatu
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Dengan Nama Retribusi IMB dipungut retribusi, sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin pendirian suatu bangunan meliputi :
- a. peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan ( advice planning );
- b. mendirikan bangunan/pembangunan baru;
- c. rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan;
- d. balik nama Izin Penggunaan Bangunan (BNIPB); dan
- e. pelestarian/pemugaran.
8
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan bangunan karena akibat bencana alam serta bangunan yang bahan pokok terdiri dari bambu/rembulung yang sangat sederhana.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Subyek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Kabupaten.
Paragraf Kedua
Ketentuan Perizinan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Proses penerbitan IMB dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. pengajuan surat permohonan IMB dengan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen teknis;
- b. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif dan dokumen rencana teknis;
- c. dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki;
- d. penetapan besarnya retribusi dan pembayaran retribusi;
- e. penyerahan bukti penyetoran retribusi kepada Pemerintah Kabupaten;
- f. penerbitan IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi; dan
- g. penerimaan dokumen IMB oleh pemohon; dan
- h. jika persyaratan lengkap dan benar, maka IMB segera diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Bangunan yang telah berdiri, tetapi belum memiliki IMB diterbitkan IMB.
- (2) Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan foto copy KTP, dan foto copy bukti kepemilikan tanah dan gambar.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. nama;
- b. pekerjaan;
- c. tempat Tinggal;
- d. status, letak dan luas tanah; dan
- e. jenis dan fungsi bangunan yang direncanakan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
- a. gambar teknis bangunan serta bahan-bahan yang dipergunakan sesuai dengan persyaratan teknis konstruksi; dan
- b. persyaratan dan keterangan lain yang diperlukan.
9
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) IMB dapat dilakukan oleh pemohon sendiri atau dapat dikuasakan kepada pihak lain dan/atau penanggungjawab perencanaan selaku pelaksana pengurusan permohonan yang resmi ( authorized person ) dengan surat kuasa bermaterai.
- (2) Untuk bangunan lebih dari 2 (dua) lantai harus mendapatkan persetujuan dari tetangga diketahui oleh Lurah/Desa dan Camat setempat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Apabila ada tetangga yang keberatan dan tidak menyetujui terhadap rencana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), harus mencantumkan alasan-alasan yang jelas secara tertulis untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh Tim Koordinasi Perizinan dalam pengambilan keputusan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengkaji alasan tersebut, berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada asas kepatutan yang berlaku.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan hasil kajian di lapangan dengan membuat berita acara yang tembusannya disampaikan kepada pemohon izin, kepada pihak yang mengajukan keberatan, untuk selanjutnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Instansi penyelenggaran Perizinan memproses permohonan dan menerbitkan izin.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama bangunan yang dimintakan izin tidak mengalami perubahan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan pemberian izin apabila :
- a. dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diterimanya izin, pelaksanaan pekerjaan bangunan belum dimulai;
- b. dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut pemohon tidak melanjutkan pelaksanan pekerjaan bangunan belum dimulai; dan/atau
- c. pelaksanaan bangunan tidak sesuai dengan izin atau ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembatalan izin sebagaimana pada ayat (1) segera diberitahukan kepada pemegang izin dengan disertai alasan pembatalannya setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis dengan batas waktu 40 (empat puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut.
Paragraf Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
10
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada perkalian luas bangunan (L) untuk bangunan gedung atau volume (V) untuk prasarana bangunan gedung, nilai koefisien/indeks terintegrasi (It), koefisien/indeks tingkat kerusakan (Tk) dan harga satuan retribusi bangunan gedung (HSbg) atau harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg), dengan rumus :
- a. untuk bangunan gedung baru :
3. RIMB = L x It x HSbg
- b. untuk rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :
5. RIMB = L x It x Tk x HSbg
- c. untuk prasarana bangunan gedung baru
7. RIMB = V x I x HSpbg
- d. untuk rehabilitasi/renovasi prasarana bangunan gedung
RIMB = V x I x Tk x HSpbg
- (2) Harga satuan retribusi bangunan gedung dan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Penetapan: Ditetapkan di Jember pada tanggal 3 Agustus 2011

Penandatangan: Pj. BUPATI JEMBER, ttd Z A R K A S I

Penetapan: Diundangkan di Jember pada tanggal 10 Agustus 2011

Penandatangan: ## SEKRETARIS KABUPATEN, SUGIARTO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19580609 198603 1 013 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2011 NOMOR 6 26
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Nilai koefisien bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai koefisien/indeks yang terintegrasi dari indeks parameter fungsi bangunan, parameter klasifikasi bangunan dan parameter waktu penggunaan bangunan.
- (4) Besarnya penentuan koefisien/indeks penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Daerah ini.

## Paragraf Keenam

Tata Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 15

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

## Paragraf Ketujuh

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya IMB.

11

## Pasal 17

Saat Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Kedua

## RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Paragraf Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

- (1) Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
- (2) Objek retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. tempat usaha yang ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- b. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus;
- c. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- d. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

## Pasal 19

Subyek retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Kabupaten.

## Paragraf Kedua Ketentuan Perizinan

## Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kepada masyarakat serta kelestarian lingkungan wajib memiliki izin gangguan.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang ditetapkan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya, dapat menyetujui atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasannya.

12

## Pasal 21

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. dokumen kajian lingkungan (AMDAL, UKL-UPL/DPPL, DPLH);
- b. izin lokasi/surat persetujuan Bupati;
- c. denah lokasi/gambar situasi lokasi;
- d. foto copy dokumen kepemilikan tanah;
- e. bagi badan hukum wajib melampirkan foto copy akta pendirian;
- f. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat;
- g. pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar.
- h. fotocopy KTP pemohon; dan
- i. surat-surat lain sesuai peruntukan.

## Pasal 22

- (1) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Penolakan suatu izin dapat didasarkan karena menimbulkan :
- a. bahaya;
- b. kerusakan harta milik, perusahaan atau kesehatan;
- c. gangguan yang berat, termasuk di dalamnya:
1. hal yang menjadikan rumah atau bagian-bagian rumah tidak baik atau kurang baik didiami orang, hal yang merintangi orang menggunakan rumah-rumah sekolah atau ruangan-ruangan dan bangunan-bangunan untuk perawatan orang sakit atau melakukan ibadat umum, yang letaknya dalam lingkungan dua ratus meter keliling bangunan atau ruangan tempat kerja itu, masing-masing menurut guna bangunan atau tempat kerja itu pada waktu permintaan itu dimasukkan;
2. penyebaran kotoran atau penguapan yang memuakkan atau bau yang memuakkan.

## Pasal 23

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut berjalan.
- (2) Terhadap pemegang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh instansi terkait.

## Pasal 24

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku, apabila :

- a. pemegang izin menghentikan perusahaannya;
- b. pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan Bupati;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
- d. melanggar peraturan perundang-undangan;
- e. terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan pada keterangan yang tidak benar;

13

- f. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha;
- g. adanya realisasi rencana pembangunan sarana umum atau pengembangan/ pembangunan kota;
- h. adanya perubahan kepemilikan usaha; dan/atau
- i. tidak sesuai dengan perizinan yang telah diterbitkan.

## Pasal 25

- (1) Setiap keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf h, apabila ingin tetap melanjutkan usahanya wajib mengajukan kembali permohonan Izin Gangguan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal terjadinya perubahan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

## Pasal 26

- (1) Pemegang Izin Gangguan, berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Pemegang Izin Gangguan, wajib :
- a. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam izin yang diberikan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku; dan/atau
- c. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati apabila pemegang izin menghentikan atau menutup kegiatan usahanya.

## Paragraf Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 27

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

## Paragraf Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

14

## Paragraf Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 29

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan indeks lokasi, indeks gangguan dan luas tempat usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

## Paragraf Keenam

Tata Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 30

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

## Paragraf Ketujuh

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

Pasal 31

Masa Retribusi adalah selama perusahaan melakukan usaha.

Pasal 32

Saat Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Ketiga

## RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Paragraf Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 33

- (1) Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan insidentil pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan insidentil pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Kabupaten.

## Pasal 34

Subyek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten.

15

## Paragraf Kedua

## Ketentuan Perizinan

## Pasal 35

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengusaha yang akan melakukan usaha mobil penumpang umum di daerah diwajibkan untuk memiliki izin trayek dan izin angkutan tidak dalam trayek.
- (2) Untuk memperoleh izin trayek dan izin angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau pengusaha mobil penumpang umum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditunjuk mengadakan pemeriksaan dan penilaian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis dari segi muatan pada trayek yang akan diberikan.
- (4) Apabila berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan memenuhi persyaratan, maka surat izin trayek dan izin angkutan tidak dalam trayek dapat diterbitkan sesuai dengan jaringan trayek dan wilayah operasi yang ada.

## Pasal 36

- (1) Izin trayek dan izin angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui untuk setiap kendaraan diberikan kartu pengawasan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Permohonan perpanjangan atau pembaharuan izin trayek harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

## Pasal 37

Permohonan Izin trayek dan izin angkutan tidak dalam trayek serta permohonan pembaharuannya dapat ditolak, apabila :

- a. tidak memenuhi tata cara dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. pemohon memberikan keterangan palsu; dan/atau
- c. pemberian izin tersebut dapat mengganggu keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyediaan jasa angkutan.

## Pasal 38

- (1) Persetujuan penolakan Izin trayek dan izin angkutan tidak dalam trayek diberikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

## Pasal 39

Izin trayek dan Izin angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
- b. atas permintaan pemegang izin;
- c. pemindahan hak atas izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

16

- d. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- e. pemohon dianggap tidak sanggup mengelola perusahaan menurut ketentuan yang berlaku.

## Pasal 40

- (1) Izin insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada pemilik dan/atau pengusaha mobil penumpang umum yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal, tahun baru dan lain-lain keperluan sejenis.
- (3) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Untuk setiap penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 41

- (1) Untuk memudahkan pengawasan terhadap pemilik dan/atau pengusaha mobil penumpang umum yang telah memiliki izin, diberikan suatu tanda yang berbentuk, warna dan penempatannya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang pada mobil penumpang umum yang bersangkutan dan harus terlihat jelas.

## Paragraf Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

## Paragraf Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 43

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

## Paragraf Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi, ditetapkan sebagaimana dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Persyaratan dan Tata Cara pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Paraturan Bupati.

17

## Paragraf Keenam Tata Cara Perhitungan Retribusi

## Pasal 45

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

## Paragraf Ketujuh

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

Pasal 46

Masa Retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

## Pasal 47

Retribusi Izin Trayek Terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Keempat

## RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Paragraf Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 48

Dengan Nama retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

## Pasal 49

- (1) Objek retribusi Izin Usaha Perikanan adalah :
- a. Pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan :
1. Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 5 GT s.d 10 GT.
2. Pembudidayaan ikan.
3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah Kabupaten serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut.
4. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dibidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah Kabupaten serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 5 GT s.d 10 GT.
- b. Pungutan hasil perikanan.

18

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah :
- a. nelayan kecil, dan
- b. pembudidaya kecil.

## Pasal 50

Subyek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Kabupaten.

## Paragraf Kedua

## Ketentuan Perizinan

## Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha perikanan harus memiliki izin usaha perikanan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan permohonan izin usaha dan wajib daftar akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 52

- (1) Izin Usaha Perikanan berlaku selama kegiatan usaha berjalan.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang kepada Bupati setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Mekanisme penerbitan izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Mekanisme penerbitan izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 53

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dinyatakan tidak berlaku, apabila :

- a. pemegang izin meninggal dunia;
- b. status badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; dan/atau
- c. izin dicabut oleh Bupati.

## Pasal 54

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) adalah :
- a. nelayan, pembudidaya dan pengolah atau perseorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; atau
- b. setiap kegiatan usaha perikanan dan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, olahraga, pariwisata dan kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kewajiban mendaftarkan diri kepada Bupati.

19

- (3) Khusus untuk usaha perikanan yang menggunakan Rumpon wajib ditempatkan dengan jarak paling sedikit 40 (empat puluh) mil dari bibir pantai pulau terluar wilayah Kabupaten.

## Paragraf Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, jenis komoditas, jenis alat tangkap dan gross tonage kapal perikanan.

## Paragraf Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 56

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

## Paragraf Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif retribusi, ditetapkan sebagaimana dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf Keenam Tata Cara Perhitungan Retribusi Pasal 58

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

Paragraf Ketujuh Pasal 59

Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan berlakunya Izin Usaha Perikanan.

## Pasal 60

Retribusi Izin Usaha Perikanan Terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

20

## BAB III

## PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 61

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

## PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

## TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 62

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

## KEBERATAN

Pasal 63

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal 64

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

21

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 65

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB V

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 66

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

## KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 67

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

22

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 68

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

## PEMERIKSAAN

Pasal 69

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur oleh Bupati.

23

## BAB VIII

## INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 70

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

## KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan retribusi jasa usaha akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

## PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

24

- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XI

## KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## BAB XII

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara yang bersifat mengatur dari Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Daerah ini dan belum dibentuk Peraturan Daerah yang baru.

## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun 1992 Nomor 4 Seri B) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perijinan Angkutan Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2002 Nomor 11);
3. Pasal 23 sampai dengan Pasal 33, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2002 Nomor 17);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003 Nomor 1 Seri C);

25

5. Pasal 4, Pasal 9 dan Pasal 10, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi dan Konsultan Perencanaan/Konsultan Pengawasan Kontruksi dan Konsultasi (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 11);
6. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 12);
7. Pasal 15 sampai dengan Pasal 28, dan Pasal 29 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 15),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember pada tanggal 3 Agustus 2011

Pj. BUPATI JEMBER, ttd

Z A R K A S I

Diundangkan di Jember pada tanggal 10 Agustus 2011

## SEKRETARIS KABUPATEN,


SUGIARTO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19580609 198603 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2011 NOMOR 6

26

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2011

## TENTANG

## RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

## A. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta kemasyarakatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan Retri