Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PROVINS! JAMBI BUPATISAROLANGUN
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR l"f TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dibuat Tata Cara Pemberian dan Perlanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggtmgjawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
( Ml~UJ PERAfURAN
ou-pi-,l
I
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438};
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 7);
6. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah lAPBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
2. Kepala Daerah disebut Bupati adalah Bupati Sarolangun.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tuzas melaksanakan pengelolaan 4 DRD rlan bertinda t.1...L.L .&amp;. \A..1..&amp;.J ~ l. 5 lJ .1..1...l.V.I. «.A...J..&amp;.. -i,. .I..&amp;. V ..1.5v.a.. .&amp;..c.A.. .&amp;. ..L ~.I. .,\_, '-4«.A...L.L "-.&amp;..&amp;. 'i..A.t.A..J.l.. sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APDB.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menvia ... ,..,...,... serta melaksa ... akan kebiiakan kepala daerah da ,..,..., .1...l..l. J. J .l.&lt;A.\_lJL'!lt...&lt;A..1..1. \,:) l.&lt;A. J..1..l. J.. .'\... C,t..1...l. .\o.. .1. "'111..V ~ .l.'.11.. ..l..1. L""-V CA. '-..I-\,,.., &lt;-l...LIC.A...J.J...1. rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. 10.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran bagian keuangan selaku bendahara umum daerah.
7. 11.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
8. 12.Dokumen Pelaksana Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA 0 PKn merunakan dokumen nelaksanaan anggaran bazian -\_. \...LJ \_. .1 u.1-1 \_. n..u..1 \_. 1-'"' a..1.1a.cu. a..1.1 5c.u. c.u..1 ua.1::,.1 \_. keuangan selaku bendahara umum daerah.
9. 13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebabagi dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10. 14.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
11. 15.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menenma, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanngungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. 16.Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13. 17.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
14. 18.0rganisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara republik indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundangundangan.
- 19.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 20.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 21.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 22.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
- 23.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 24.Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
- 25.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
- 26.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
Pasal 2
- (1) Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelornpok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (2) Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
Pasal 2
- (1) Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelornpok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (2) Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Bantuan Sosial dapat diberikan kepada:
- (1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- (2) Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan / a tau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (3) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/ atau keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang direncanakan dan tidak dapat direncanakan sebelumnya.
2. penyusunan APBD. (4) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan kepada individu dan/ a tau keluarga yang Cllri&lt;'.l h ielas n&lt;'.l1'"n&lt;'.l alamat Y\P.nP.1"11'"n&lt;'.l dan hP.C'&lt;'.l1"&lt;'.lY\1"'1"tT&lt;'.l Y\&lt;'.lri&lt;'.l saat u '-'L\...&amp;.f..A...I..L j'-'.l. \J .L.L'-",..i.J...I.IL.A..) ..i.. J...L \.. }"'-' .1.V.L ..L.J...I...Lf..A.. \,...&amp;, ..l..L t..JVU(A...L (.A...L...i...J...1...J t.A.. ,,t-'4..,,l."-"l'l.A.. \J(...t. l..
- (5) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.
4. (6} Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan saat penyusunan APBD.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 4
Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat { 1) adaiah Kelompok dan/ atau Masyarakat/Perorangan Tidak Mampu (Biaya Pengobatan bagi Masyarakat Miskin/Tidak Mampu.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 5
- ( 1) Pem berian Ban tuan Sosial se bagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat l l) memerrurii kriteria paling sedikit :
- a. Selektif.
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan.
- c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- d. Sesuai tujuan Penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria Persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi :
- a. Memiliki identitas yang jelas; dan
- b. Berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah bersangkutan.
- (4) Kriteria bersifat sernentara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- {6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. Rehabilitasi sosial;
- b. Perlindungan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial;
- d. Jaminan Sosial;
- e. Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Penanggulangan Bencana;
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 6
- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadi seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasamya.
- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelornpok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penganggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 7
- bantuan sosial. (1) Bantuan Sosial berupa uang diterima langsung oleh penerima
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
BAB III - PROSEDURPENGANGGARAN Pasal 8
Pasal 8
- ( 1) Anggota/ Kelompok Masyarakat menyampaikan usulan berupa proposal tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD
- keuangan daerah dimaksud pada ayat {3) (4) TAPD memberi pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
BAB III - PROSEDURPENGANGGARAN Pasal 8
Pasal 9
- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dan rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang.
BAB III - PROSEDURPENGANGGARAN Pasal 8
Pasal 10
- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan &lt;la.lam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaiman dimaksud dalam ayat 1 menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai Peraturan perundang-undangan.
BAB III - PROSEDURPENGANGGARAN Pasal 8
Pasal 11
- ( 1) Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, dan rincian objek belanja bantuan sosial PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat {l) meliputi:
- a. lndividu dan/ a tau keluarga;
- b. Masyarakat
- c. Kelompok Masyarakat dan
- d. Lembaga Non Pemerintahan
- (3) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat perierima dan besaran bantuan sosial dalarn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

## BAB IV PELAKSANAANPENATAUSAHAAN

## Pasal 12

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

## Pasal 13

- ( 1) Kepala Daerah Menetapkan Daftar Penerima dan besaran Bantuan S"'S1a1 dengan kenutusan Kenala Daerah berdasarkan Peraturan V ..I.. .J.. '\...A..'-'..I.J.. CA...1. .1.~\...,.l-'\.AL\.A. CA...1. ~'-'}-'CA...l.CA.. .J.JCA.V J..J.. IJ\...,..&amp;. CA. CA.J...I. CA..J.. ..t. '-...1. CA.LILA...&amp;. J.J. Daerah tentang APBD dan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/ penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada Daftar Penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/ a tau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat {3}.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud ri,:,lo...-. "'"'S"'1 ".l avat (3} didasarkan -n.orlo nermintaan \...1...1..1.J...I. 1rrr. 1,..4. \...I.CA.J..C..t..J..li PCA CA..l. ',J CA.j ... '--&amp;. \,...,l\_ &lt;-t.J. .L'-.CA...J...L PCA\...I.U J:-1'--'.l i .J.. 1...1. t.,..(.,l(...l..l.J.. tertulis dari individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah.

- (4) Besaran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ditentukan oleh Kepala Daerah.
2. (5} Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
3. melalui mekanisme (LS) Bendahara. (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan RD 5 nno 000 - ( T ima juta ... ., ... iah ) Pencairannva daoat dilakukan '-A. · · V '-.I · ) \ .l...tl..L..L.1..1. "-'-A. .&amp;. '-'-,t-'.&amp;. .&amp;..I. V .&amp;.V ..L..L &lt;A.i...1...1...1..J '-'I. \_t-'"-4.\.. A,...1.. ..L~\.A...L ..l...L
- (7) Persyaratan yang harus dilengkapi oleh penerima Bantuan Sosial anlara lain : Proposal pengajuan diketahui oleh kepala desa setempat dengan melampirkan copy KTP, Bantuan Sosial dengan nilai di atas Rp. 5.000.000,[lima juta rupiah) menggunakan rekening bank, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara tunai

## BABV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 14

Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan kepala SKPD terkait.

## Pasal 15

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu clan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3} paling lambat tanggal 5 januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/ atau keluarga.

## Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
- b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. Pakta Interigitas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
- d. Bukti transper / penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantua ... S"'S 1 al beru ... bara ... g· u ..\_ cu.i v .1. .1. pa.. ua.. a...1.1 ,
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.


## Pasal 17

- (1) Penerima bantuan sosial berlanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial.
4. dengan peraturan perundang-undangan. C Bukti -bukti P"" ... geluaran ya ... rr Iengkap ,\.,,.,... S"H.-:&gt;h sesuai · L...#1,.-4. 1"'-L.1. \,.,..l..1. \,.,.1..\..1. .LU. J.. ..1...1.5 \,.,J.. P \,A.CA...J...1. JC: ________________l..1. \,..,~ c:.,..
- b. Surat Pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

## Pasal 18

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 19

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonfirmasikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

## Pasal 20

- bantuan sosial. (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

## Pasal 21

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

uengan ditetapkannya Peraturan ini, peraturan Bupati Nornor 23 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II

J

## Pasal 23

Peraturan Bupati mi berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetanuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

...

\_\_

.


Diundangkan di Sarolangun pada tanggal \ f.eb v-ua r, 201 7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,


BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2017 NOMOR l 'f


ARIEF MUNANDAR