PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang LEGES (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian layanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber - sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai diantaranya dengan retribusi daerah;
- b. bahwa Retribusi Leges merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
Mengingat :
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Leges;
1.
- Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4159);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN
:
PERATURAN DAERAH TENTANG LEGES.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Leges adalah benda berharga yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten sebagai pengganti biaya administrasi Pemerintah Kabupaten.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi adalah badan hukum yang menurut peraturan perundang - undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 2
Dengan nama Leges dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa administrasi Pemerintah Kabupaten dalam bentuk pemberian legalisasi atas izin, akta penyerahan barang dan surat - surat lainnya .
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 3
Objek Retribusi adalah pelayanan/pemanfaatan leges yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa administrasi dari Pemerintah Kabupaten.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Leges digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi dimaksud untuk menutup biaya administrasi dengan mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 8
| Besarnya tarif Leges adalah sebagai berikut : | Besarnya tarif Leges adalah sebagai berikut : | Besarnya tarif Leges adalah sebagai berikut : | Besarnya tarif Leges adalah sebagai berikut : |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A. | Surat Izin meliputi : | Surat Izin meliputi : | Surat Izin meliputi : |
| | 1. Surat Izin Usaha Besar ... | Rp. | 400.000,- |
| | 2. Surat Izin Usaha Sedang ... | Rp. | 250.000,- |
| | 3. Surat Izin Usaha Kecil ... | Rp. | 100.000,- |
| B. | Surat Rekomendasi. | Surat Rekomendasi. | Surat Rekomendasi. |
| | 1. Rekomendasi Usaha Besar ... | Rp. | 50.000,- |
| | 2. Rekomendasi Usaha Sedang... | Rp. | 25.000,- |
| | 3. Rekomendasi ... | Rp. | 10.000,- |
| C. | Surat Keterangan | Surat Keterangan | Surat Keterangan |
| | 1. Surat Keterangan Bidang Kehutanan ... | Rp. | 25.000,- |
| | 2. Surat Keterangan Bidang Perhubungan ... | Rp. | 15.000,- |
| | 3. Surat Keterangan Bidang Kependudukan.. | Rp. | 7.500,- |
| D. | Setiap Keterangan, Rekomendasi, Akta dan | Surat | Keterangan |
| | Lainnya tidak tercantum dikenakan Biaya ... | Rp. | 2.000,- |
BAB VI - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten tempat jasa leges diberikan.
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 10
Pasal 10
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11
- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara Pembayaran, Penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB IX - KEBERATAN
Pasal 12
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai syarat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB X - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 13
Pasal 13
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (4) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (5) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XI - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 14
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ## BAB XII
DALUARSA
BAB XI - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, daluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Daluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran atau;
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- c. diterbitkan SKRDKB atau SKRDKBT.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang retribusi Leges ( Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 Nomor 17 Seri C Nomor 17 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 ( Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2002 Nomor 60 Seri C ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal Desember 2009.

Penandatangan: ## BUPATI MUARO JAMBI, dto, ## H.BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal Desember 2009.

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto, ## H. SYAIFUDDIN ANANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 32. ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG LEGES
## I. PENJELASAN UMUM.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam penyelenggaraan roda pemerintahan perlu menggali serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal, salah satunya adalah dari pungutan leges yang berkaitan dengan pengurusan Surat Izin, Surat Rekomendasi, Surat Keterangan dan setiap keterangan, Rekomendasi dan Akta di luar dari yang tercantum dalam Peraturan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Penetapan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam melakukan pungutan leges guna menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
```
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. ``` ```
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. ``` ```
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas. Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Cukup Jelas. ``` TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 29.