PERATURAN BUPATI JEMBER Nomor 10 Tahun 2016 tentang BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DI KABUPATEN JEMBER (berlaku 23 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DI KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
: a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian pajak daerah dan retribusi daerah untuk Desa didasarkan atas pemerataan antar Desa dan proporsional realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah, perlu mengatur dan menetapkan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Peraturan Bupati Jember Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 48).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DI KABUPATEN JEMBER.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi kepada Pemerintah Desa dalam bentuk uang bagi hasil pajak dan retribusi.
- (3) Pemberian bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- (2) Bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi pada tahun sebelumnya.
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Bobot variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. desa Lokasi Wisata dan/atau Pasar Daerah 35 % (tiga puluh lima persen);
- c. tingkat Kemiskinan sebesar 15 % (lima belas persen);
- b. capaian Target PBB 25 % (dua puluh lima persen);
- d. jumlah penduduk 10 % (sepuluh persen);
- f. indeks Kesulitan Geografis 10 % (sepuluh persen).
- e. luas Wilayah 15 % (lima belas persen); dan
- (2) Besaran distribusi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Bupati.
PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL
BAB III - PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL
Pasal 4
- (1) Penyaluran dan pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dari Rekening Umum Kas Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran dan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan kepada Bupati melalui Camat.
BAB III - PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL
Pasal 5
- (1) Penyaluran dan pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan dengan besaran tahap I 50% (lima puluh persen) dan tahap II 50 % (lima puluh persen).
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan dana kepada Bupati c.q. Camat untuk diverifikasi.
- (4) Camat mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan dana dilengkapi kelengkapan dokumen yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten.
- (3) Dalam rangka penerbitan nota verifikasi, Camat menugaskan anggota Tim Fasilitator Kecamatan (TFK) yang membidangi untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti administrasi dengan kesesuaian realisasi kegiatan dilapangan berdasarkan Dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa bersangkutan.
- (5) Dalam rangka pengendalian penyaluran dan pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi se-Kabupaten, Kepala Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Kabupaten merekapitulasi kelengkapan berkas/dokumen yang telah diverifikasi TFK dalam bentuk check list .
- (7) Kepala Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Kabupaten mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan dana dilampiri nota verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten selaku PPKD.
- (6) Check list sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa nota verifikasi yang berisi data kelengkapan jenis berkas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten menerbitkan SPP dan SPM untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah.
- (10) Pemerintah Desa merealisasikan pencairan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berdasarkan rekomendasi Camat pada Bank yang ditunjuk.
- (9) Bendahara Umum Daerah menyalurkan dana langsung dari Kas Umum Daerah ke rekening Kas Pemerintah Desa.

## Pasal 6

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran dan pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi Tahap I (50%) antara lain:
- a. surat permohonan dari pemerintah desa;
- c. kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup;
- b. rencana penggunaan dana (RPD);
- d. foto copy NPWP;
- f. pakta integritas Kepala Desa dengan bermaterai cukup;
- e. foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah;
- g. foto copy SK Kepala Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. foto copy Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016 yang telah diundangkan;
- h. foto copy SK Bendahara Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- j. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;

- k. foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Kepala Desa dengan TPK (apabila digunakan untuk pembangunan fisik/infrastruktur); dan
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran dan pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi Tahap II (50%) antara lain:
- l. dokumen perencanaan teknis (RAB) (apabila digunakan untuk pembangunan fisik/infrastruktur).
- a. surat permohonan dari Pemerintah Desa;
- c. kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup;
- b. rencana penggunaan dana (RPD);
- d. foto copy NPWP;
- f. surat pernyataan Kepala Desa dengan bermaterai cukup; dan
- e. foto copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah;
- g. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ).
- (3) Format pengajuan permohonan penyaluran dan pencairan dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Penggunaan Dana Bagi Hasil Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Bagi Hasil yang diterima oleh Pemerintah Desa dari penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penggunaan dana bagi hasil untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dipergunakan untuk fisik/infrastruktur dilaksanakan TPK yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dengan prioritas intensifikasi, ekstensifikasi pajak dan retribusi serta pembangunan desa.
- (4) Biaya operasional kegiatan untuk penggunaan dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan sebesar 5 % (lima persen) dari pagu anggaran kegiatan.
- (5) Susunan dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh TPK yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa.

## BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAGI HASIL Pasal 8

Pemerintah Desa menyampaikan laporan penggunaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten dengan tembusan Camat.

## Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi yang diterimanya.
- a. laporan penggunaan dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah telah digunakan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (3) Laporan penggunaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat laporan realisasi kegiatan dan realisasi keuangan.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap II disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten dengan tembusan Camat paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Format laporan penggunaan dana dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Upaya penyelesaian penyimpangan maupun penyalahgunaan Pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Fungsi pengawasan pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pengawas fungsional oleh pejabat yang berwenang meliputi Inspektorat Kabupaten, BPKP, BPK dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh masyarakat.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 14 tahun 2015 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH

TANGGAL

Ditetapkan di Jember pada tanggal 23 Maret 2016

KABUPATEN JEMBER

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

2 - 2 - 2015 NOMOR 14

## BUPATI JEMBER,


## FAIDA

Diundangkan di Jember pada tanggal 15 Maret

2016

Plt. SEKRETARIS KABUPATEN,

Drs. BAMBANG HARIONO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19620131 198201 1 005

Salinan sesuai dengan aslinya

ASISTEN PEMERINTAHAN

a.n. SEKRETARIS KABUPATEN

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO, SH., M.Si.

NIP. 19610312 198603 1 014

Pembina Tingkat I