PERATURAN BUPATI TABALONG Nomor 2.3 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN USAHA WARUNG INTERNET DI KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa dalam rangka penyediaan jasa usaha warung internet berdampak positif bagi masyarakat perlu mengatur tentang Pengelolaan Kabupaten
- a. (Wamet) yang berkualitas, berdayaguna dan dan Pengawasan Usaha Warnet di wilayah Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong;
- Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Lau t, Daerah Tingkat II Tap in dan Repu blik Nomor 51, Tambahan Lembaran
1. Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1965 Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentuk› an Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
Menetapkan
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 /PER/M.KOMINFO /04/2005 ten tang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusa..11 Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PENGAWASAN TABALONG. BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN USAHA WARUNG INTERNET DI KABUPATEN
Pasal 1
Dalam Peraturan Bu pati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bu pati adalah Bu pati Tabalong.
4. 4 . Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
6. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Tabalong.
7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol-PP adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.
8. Tim Pengendalian dan Pengawasan Warung Internet adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari instansi yang terkait.
9. Warung Internet yang selanjutnya disebut Wamet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana Teknologi lnformasi dan Telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik di jaringan internet.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis danjatau menye barkan informasi.
11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem e1ektromagnetik Jainnya.
12. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.
13. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang in struksi-in struksi.
14. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
15. Perangkat keras adalah per-dlatan fi sik yar1g membentuk suatu sistem computer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan dan peralatan komunikasi.
16. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta a tau Pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/ atau memperbanyak ciptaannya atau Produk Hal{ terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
17. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbar1yak atau menyiar~kan pertunjukannya, bagi Produser Rekama..n Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya remakan suara atau rekaman bunyinya dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya.
18. Ruanga..11 adalah tempat yang digunakan sebagai lokasi usaha yang sedang dikelola/ dijalankan.
"---'
19. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan.
20. Sistem operasi open source adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individujlembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekeija sama dengan memanfaatkan kode sumber (source code) yang tersebar dan tersedia bebas (biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet).
3. 21 . Dokumen Elektronik adalah setiap lnformasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan danjatau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalain jaringan.
23. Kamera CCTV (closed circuit television) adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan sinyal video ke tempat spesifik dalam beberapa set monitor.
24. Pornografi adalah gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya rnelalui berbagai bentuk media komunikasi danjatau pertunjukan dimuka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
25. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat 1MB adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Izin Gangguan adalah izin tempat usahajkegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian danjatau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus› menerus terjadinya gangguan ketertiban, untuk keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dapat memenuhi norma keselamatan dan kesehatan keija.
27. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh instansi yang ditunjuk kepada perusahaan yang te1ah disahkan pendaftarannya;
28. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dalam menge1ola Warnet dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pengendalian dan Pengawasan W arnet.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tuiuan pembentukan Peraturar1 Bupati ini adalah guna tersedianya jasa Warnet yang berkualitas, berdayaguna dan berdampak positif bagi masyarakat dalam mengakses infomasi dan komunikasi yang sehat.
STANDARISASI KELAYAKAN WARNET
BAB III - STANDARISASI KELAYAKAN WARNET
Pasal 4
- (1) Setiap Warnet harus memenuhi standarisasi kelayakan Warnet.
- (2) Standarisasi kelayakan Warnet sebagaimana dimaksud pacta ayat ( l) meliputi pemenuhan aspek-aspek sebagai berikut :
- a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
- b. aspek keamanan dan kenyamanan;
- c. aspek tanggung jawab sosial; dan
- d. aspek penataan bentuk ruangan.
- (3) Aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
- a. mengguna.l{an pera.ngkat lunakjprogram komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi open source;
-..\_\_\_/.
- b. menggunakan perangkat lunakjprogram komputer tertentu yang dapat mendeteksi dan memblokir situs porno atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- c. menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat computer agar tidak. terdapat data elektronik ya11g melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- d. menyediakan komputer, printer dan koneksi internet yang layak;
- e. menyediakan sistem pembayaran berupa program computer yang berfungsi untuk mengatur dan mencatat segala transaksi di Warung Internet.
- (4) Aspek keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. menyediakan alat pemadam kebakaran yang memenuhi uji kelayakan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang;
- b. menyediakan jaringan kelistrikan yang aman dan bahaya arus pendek;
- c. menyediakan kamar mandi berserta perlengkapannya yang bersih dan nyaman;
- d. menyediakan laban parkir yang memadai dan melakukan penataan parkir kendaraan agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan trotoar.
10. (SJ Aspek tanggung jawab sosial sebagaimana pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. melakukan u paya pencegahan penggunaan internet yang bert en tang an dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- b. melakukan peringatan, pelarangan secara langsung kepada pengguna Warnet yang diketahui telah lolos dari upaya pencegahan jpemblokiran dan menggunakan internet untuk perbuatan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- c. ikut mendorong peningkatan peran serta masyarakat di lingkungan sekitarnya dalam pemanfaatan internet secara tepat guna dan bertanggung jawab;
- d. melakukan pencegahan terhadap dampak sosial yang memperingatkan pengguna Warnet yang berstatus pelajar yang menggunakan internet pada jam belajar, hingga larut malam dan lain sebagainya.
- e. melarang penggunaan internet bagi pelajar jberpakaian seragam pada jam pelajaran sekolah kecuali ada surat izin dari sekolah· '
- f. melakukan peringatan, pelarangan danjatau melaporkan kepada aparat hukum, apabila ada pengguna Wamet yang diketahui telah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- (6) Aspek penataan bentuk ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari :
- a. pemasangan sekat pembatas ruang computer dengan ukuran paling tinggi 120 em dan seluruh wajah pelanggan Wamet dapat terlihat oleh penjagaj operator Warnet;
- b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan Warnet;
- c. mengatur sirkulasi udara yang sehat;
- d. menyediakan dan memasang ccrv untuk memantau kegiatan pengguna Warnet bagi usaha Warnet yangjumlah komputernya lebih dari 20 buah;
- e. memasang tata tertib penggunaan internet pada tempat strategis di Warnet dan mudah dibaca oleh pengguna Warnet;
- f. memasang petikan keputusan yang dimiliki terkait pendirian Warnet, di tempat usahanya.
PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET.
Bagian Kesatu
Permohonan lzin U saha W arnet
BAB IV - PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET.
Pasal 5
- ( 1) Setiap orang pribadi a tau badan yang telah a tau akan menyelenggarakan Wamet wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.
- (3 ) Dalam penyelenggaraan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pelayanan Terpadu bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Guna kelancaran pemeriksaan lzin Usaha Wamet dapat dibentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Warnet dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Pengendalian dan Pengawasan Warnet sebagaimana dimaksud pacta ayat (4) berada di Kantor Pelayanan Terpadu jatau Dinas yang anggotanya terdiri dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kantor Pelayanan Terpadu, Kantor Satpol-PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
BAB IV - PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET.
Pasal 6
- ( 1) Pemohon Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- b. Fotocopy SIUP;
- c. Fotocopy IMB;
- d. Fotocopy Izin Gangguan;
- e. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Daftar tenaga kerja; dan
- g. Denah 1okasi usaha.
- (2; Pemeriksaan Izin Usaha Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen serta kondisi nyata bangunanjruangan dan saranajprasarana Warnet.
- (3) Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Warnet sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) memberikan persetujuan maka selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan izin yang lengkap dan benar, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya harus mengeluarkan izin Usaha Wamet.
- (4) Persetujuan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (3} disertai rekomendasi Usaha Wamet dari Dinas.
- (5) Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Warnet tidak memberikan persetujuan maka selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan izin, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya harus menge1uarkan surat penolakan Izin U saha W amet.
- (6) Terhadap pemohon Izin Usaha Warnet yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Izin Usaha Warnet dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
Bagian Ked ua
Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin Usaha Warnet
BAB IV - PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET.
Pasal 7
- ( 1) Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) adalah untuk masa 5 (lima) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin habis;
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen se bagai beriku t :
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; dan
- b. Fotocopy Izin Usaha Warnet yang akan habis masa berlakunya.
- (5) Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Warnet memberikan persetujuan perpanjangan Izin Usaha Warnet, maka selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan izin yang 1engkap dan benar, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu sesuai dengan kewenangannya harus mengeluarkan perpanjangan Izin Usaha Warnet.
- (6) Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Warnet tidak memberikan persetujuan perpanjangan Izin Usaha Wamet maka selambat› lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu sesuai dengan kewenangannya harus mengeluarkan surat penolakan perpanjangan Izin Usaha Warnet.
- (7) Terhadap pemohon perpanjangan Izin Usaha Warnet yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali perpanjangan Izin Usaha Warnet dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
Bagian Ketiga
Izin Pengembangan Usaha Warung Internet
BAB IV - PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET.
Pasal 8
- (1) Pengusaha Warnet dapat mengubahjmenambah jumlah komputer, penataan ruangan dan saranajprasarana pendukung.
- (2) Kriteria Perubahanjpena..rnbahai1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
Bagian Keempat Larangan
BAB IV - PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET.
Pasal 9
Pengus8.l~a Vvarnet dilarang :
- a. menyebarJuaskan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan danjatau pencemaran nama baik, pemerasan danjatau pengancaman;
- b. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, rnengimport, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan dan/ atau menyediakan pornografi;
- c. memanfaatkan, memiliki, menyimpan danjatau memfasilitasi pembuatan pornografi.
Bagian Kelima Pencabutan Izin Usaha Warnet
BAB IV - PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET.
Pasal 10
- ( ~ ) Izin Usaha Warnet dicabut apabila:
- a. atas permintaan pemegang izin;
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat ( 1) dan Pasal 9;
- c. persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin terbukti tidak benar;
- d. izin dipergunakan tidak sebagaimana mestinya;
- e. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) didahului peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satpol-PP setelah mendapat persetujuan dari Tim Pengendalian dan Pengawasan W arnet.
2. ( 4) Pemegang izin yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan ketiga dikenakan pencabutan izin.
3. (5 ) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat peringatan ketiga oleh Pemegang Izin.
- (6) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.
BABY
PENGAWASAN DAN PENUTUPAN WARNET
BAB IV - PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET.
Pasal 11
- (1 ) Pengawasan Wamet dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Tim Pengendalian dan Pengawasan Wamet.
Pasa112
- (1 ) Penutupan Warnet dilaksanakan terhadap Warnet yang mendapat peringatan tertulis dan/ atau telah dicabut izinnya.
- (2) Penutupan Warnet dilakukan oleh Tim Pengendalian dan Pengawasan Wamet.
- (3) Penutupan Wamet dilakukan dengan memasang tanda Satpol-PP Line atau sejenisnya.
- (4) Bagi Wamet yang ditutup tidak boleh menjalankan usaha danj atau merusak tanda Satpol-PP Line a tau sejenisnya.
BABVI
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB IV - PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET.
Pasal 13
- (1 ) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Wamet.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan kepada Bupati atau Tim Pengendalian dan Pengawasan W arnet.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pad a tanggal 0 7 OkLo ber ~ 0 1 )

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, (L'1;- H. MARZUKI HAKIM