Unknown BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PRIMA NIAGA HALMAHERA SELATAN Nomor 4 Tahun 2015 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PRIMA NIAGA HALMAHERA SELATAN (berlaku 21 September 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PRIMA NIAGA HALMAHERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha Perusahaan Daerah Prima Niaga Halmahera Selatan guna meningkatkan pelayanan dan pengembangan ekonomi kepada masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan, maka perlu pengembangan sarana dan prasarana serta ekspansi usaha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan diserahkan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 41 ayat (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah dan/atau BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Kepada Perusahaan Daerah Prima Niaga Halmahera Selatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4576);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerimtah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Thun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembarab Negara R.I. Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5261);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4738);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 );
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN dan
BUPATI HALMAHERA SELATAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN KEPADA PERUSAHAN DAERAH PRIMA NIAGA HALMAHERA SELATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Menetapkan :
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
11. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Perusahaan Daerah Prima Niaga Halmahera Selatan yang selanjutnya disebut PD Prima Niaga Halmahera Selatan
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Penyertaan Modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai tambah PD Prima Niaga Halmahera Selatan;
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/ataumanfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
- e. Peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai akibat dari penyertaan modal;
- g. Peningkatan dukungan terhadap program pemerintah daerah.
- f. Peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat; dan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
- (1) Penyertaan modal daerah kepada PD Prima Niaga Halmahera Selatan bertujuan untuk :
- b. Investasi secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
- a. meningkatkan pelayanan perdagangan antar pulau kepada masyarakat;
- c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- d. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan dalam rangka peningkatan pengembangan usaha PD Prima Niaga Halmahera Selatan, Peningkatan cakupan layanan perdagangan, Peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas serta Peningkatan kinerja PD Prima Niaga Halmahera Selatan.
PRINSIP PENYERTAAN MODAL
BAB III - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
- (1). Penyertaan Modal Daerah kepada PD Prima Niaga Halmahera Selatan dialokasikan melalui anggaran pembiayaan daerah.
- (2). Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan ## BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH
BAB III - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
- (1) Penyertaan modal pada PD Prima Niaga Halmahera Selatan dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang yang belum dipisahkan dari kekayaan pemerintah daerah
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penyertaan modal dalam berbentuk uang pada PD Prima Niaga Halmahera Selatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan
PENYERTAAN MODAL
BAB V - PENYERTAAN MODAL
Pasal 6
- (1) Sumber dana penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan bersama DPRD Halmahera Selatan dan Bupati
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD
- (4) Persetujuan bersama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
BAB V - PENYERTAAN MODAL
Pasal 7
- (1) Penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2014 pada PD Prima Niaga Halmahera Selatan sebesar Rp. 14.250.000.000 ( Empat Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui nilainya dari penyerahan asset sejak dibentuknya PD Prima Niaga Halmahera Selatan
BAB V - PENYERTAAN MODAL
Pasal 8
- (1). Besaran tambahan penyertaan modal daerah kepada PD Prima Niaga Halmahera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- (2) Pemerintah daerah dapat mengusulkan Tambahan atau Pengurangan besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- (3). Pemerintah Daerah dapat melakukan tambahan penyertaan modal sesuai kebutuhan permodalan PD Prima Niaga Halmahera Selatan setiap tahun anggaran.
BAB V - PENYERTAAN MODAL
Pasal 9
Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dianggarkan dalam akun pembiayaan dengan kelompok pengeluaran pembiayaan pada jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Prima Niaga Halmahera Selatan.
BAB V - PENYERTAAN MODAL
Pasal 10
- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2 ), dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD tahun 2015 sampai dengan 2017 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TATA CARA PENYERTAAN MODAL
BAB VI - TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 11
- (1) Penyertaan modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja atau pengembangan usaha PD Prima Niaga Halmahera Selatan
- (3) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha ( bussiness plan ), guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (2) Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis PD Prima Niaga Halmahera Selatan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis finansial serta dilampiri dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja serta dokumen hukum.
- (5) Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui SKPKD dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
- a. Identitas masing-masing pihak ;
- (6) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak PD Prima Niaga Halmahera Selatan, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
- b. Jenis dan nilai modal saham para pihak ;
- d. Perbandingan Modal ;dan
- c. Bidang Usaha ;
- e. Hak, Kewajiban dan Sanksi-sanksi.
- (8) Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari instansi terkait guna melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal daerah, mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD.
- (7) Syarat-syarat penyertaan modal daerah pada Perusda Prima Niaga Halmahera Selatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PEGAWASAN
Pasal 12
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perusda Prima Niaga Halmahera Selatan yang menerima penyertaan modal daerah
- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur akademisi dan unsur tokoh masyarakat
- (2) Penunjukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PEGAWASAN
Pasal 13
- (1) Direksi PD Prima Niaga Halmahera Selatan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan atas penyertaan modal daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 14
PD Prima Niaga Halmahera Selatan diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen dan atau auditor negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di surat kabar atau media online yang menjangkau wilayah daerah pelayanan
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 15
- (1) Pemerintah Daerah berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan penyertaan modal yang telah diberikan kepada PD Prima Niaga Halmahera Selatan minimal satu kali dalam setahun.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menunjuk tim penilai yang independen dan profesional dalam memberikan penilaian tersebut.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya ## BAB IX PEMERIKSAAN
.
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 16
- (1) Pemerintah Daerah dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban PD Prima Niaga Halmahera Selatan.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.
BAB X - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 17
- (1) Pemerintah daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PD Prima Niaga Halmahera Selatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) PD Prima Niaga Halmahera Selatan berhak mendapat dukungan berupa modal usaha, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Labuha pada tanggal 16 November 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 4

Distribusi: Salinan Sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA ( NOMOR 2 TAHUN 2015 ) ## Pasal 18 - (1) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 - (3) PD Prima Niaga Halmahera Selatan berkewajiban memberikan bagian laba perusahaan yang menjadi hak pemerintah daerah setiap tahun anggaran - (2) PD Prima Niaga Halmahera Selatan berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dengan menggunakan stándar akuntansi yang berlaku - (4) Bagian laba perusahaan yang dimaksud pada ayat 3 disetorkan ke kas daerah ## BAB X KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Labuha pada tanggal 21 September 2015 BUPATI HALMAHERA SELATAN, MUHAMMAD KASUBA

Penandatangan: ## BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PRIMA NIAGA HAMAHERA SELATAN
## I. UMUM
Selanjutnya sesuai
PENJELASAN
Pasal 116
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Dalam rangka meningkatkan ekspansi usaha BUMD, untuk mendongkrak peningkatan perekonomian daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi sesuai Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dengan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya, yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah harus diakui telah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk lebih kreatif di dalam merencanakan dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dituntut untuk bertindak lebih pragmatis dalam menjamin dan menjaga pergerakan iklim penyertaan modal daerah yang sedang berjalan maupun yang akan direncanakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka Penerimaan Asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga dapat mendongkrak roda perekonomian daerah, juga sebagai pemasok PAD. Maksud penyertaan modal daerah pada BUMD adalah dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di