PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 7 Tahun 2015 tentang PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN SERTA POLA KEMITRAAN (berlaku 29 Desember 2015)
Pembukaan
Mengingat :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang menetapkan bahwa daerah mempunyai kewenangan yang luas sehingga kewenangan tersebut perlu dilakukan secara aktif termasuk pengelolaan sumber daya yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa dengan perkembangan usaha di bidang perkebunan dan guna penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan serta Pola Kemitraan, perlu diganti;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai dasar pengaturan dalam bidang perkebunan secara Nasional dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, suatu aturan atau pedoman bagi daerah sebagai acuan dibidang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah, tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Serta Pola Kemitraan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5460);
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.20/Men/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan disekitarnya;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/MenhutII/2008 tentang Optimalisasi Peruntukan Areal Hutan Produksi Yang Dapat di Konversi;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PL.110/2/2009, tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit;
24. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/MenhutII/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/ SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/ OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun;
28. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 947/ Kpts/OT.210/ 10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 -2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN SERTA POLA KEMITRAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perekebunan.
6. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perkebunan.
8. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
10. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
9. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
11. Perkebunan Besar adalah Perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum.
13. Tanah adalah permukiman bumi yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatanya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang diatas dan tubuh bumi.
12. Usaha Perkebunan Besar adalah Usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan yang diselengggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum, terdiri dari Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Nasional/Asing.
14. Hak ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.
16. Lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan.
15. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukin di wilayah geografis tertentu di negara kesatuan republik indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
17. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan
sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
19. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan /atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
18. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
20. Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
22. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
21. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
23. Hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
25. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintergrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
24. Pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil tanam perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan / atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
26. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B, adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
28. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun.
27. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
29. Koperasi adalah badan usaha yang didirikan menurut Undang-Undang koperasi berasaskan kekeluargaan dan memiliki badan hukum untuk menjalankan usaha perkebunan.
30. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah hubungan kerja yang Saling menguntungkan, Menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan serta ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, masyarakat sekitar perkebunan, dan koperasi.
32. Petani Plasma adalah petani yang memiliki lahan untuk dijadikan kebun plasma dan atau petani yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
31. Kebun Plasma adalah areal kebun yang diperuntukkan bagi petani baik yang dibangun di lahan milik petani dan atau lahan milik Negara dengan tanaman perkebunan dan perusahaan inti.
33. Kelompok tani adalah wadah atau kumpulan petani peserta yang dipimpin seorang ketua/kontak tani, terikat secara informal dalam suatu wilayah hamparan atas dasar keserasian dan kebersamaan dalam memecahkan masalah untuk mencapai tujuan bersama.
35. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup kegiatan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervise terhadap kemitraan usaha perkebunan.
34. Replanting/Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua/tidak produktif dengan tanaman baru baik secara keseluruhan maupun secara bertahap.
36. Pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui kebenaran pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan secara administrasi maupun teknis operasional.
37. Pengawasan secara administrasi adalah kegiatan analisa data administrasi dan evaluasi terhadap kegiatan usaha perkebunan.
38. Pengawasan secara teknis operasional adalah kegiatan pengkajian,analisa dan inspeksi teknis terhadap kegiatan usaha perkebunan.
39. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah hasil studi mengenai damapak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
40. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
41. Upaya Pemantauan Lingkungan yangselanjutnya disebut UPL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakanoleh pemrakarsa.
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP SERTA FUNGSI PERKEBUNAN
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP SERTA FUNGSI PERKEBUNAN
Pasal 2
Perkebunan diselenggarakan
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP SERTA FUNGSI PERKEBUNAN
Pasal 3
Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai Dasar Hukum dan Payung Hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan Pelaku Usaha Perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam Usaha Perkebunan.
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP SERTA FUNGSI PERKEBUNAN
Pasal 4
- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- b. syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan;
- a. asas, tujuan, dan ruang lingkup serta fungsi perkebunan;
- c. kemitraan;
- e. rekomendasi teknis usaha perkebunan;
- d. perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha;
- f. kewajiban Perusahaan Perkebunan;
- h. tenaga kerja;
- g. koperasi perkebunan;
- i. kebun mandiri;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. Pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan;
- l. sanksi administrasi.
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP SERTA FUNGSI PERKEBUNAN
Pasal 5
Perkebunan mempunyai fungsi :
- a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
- b. ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
- c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
BAB III - JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 6
- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas:
- a. usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
- b. usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
- c. usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah Daerah oleh pelaku usaha perkebunan, sesuai perencanaan pembangunan perkebunan daerah.
BAB III - JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 7
Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan Usaha Perkebunan wajib bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
BAB III - JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 8
- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh bupati.
- (2) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam.
- (3) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B sesuai format sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: diundangkan dinyatakan tetap berlaku kecuali Perusahaan Perkebunan tersebut diberikan atau dikenakan Sanksi Administrasi. - (3) Apabila pemekaran wilayah mengakibatkan lokasi kebun berada pada lintas kabupaten, maka pembinaan selanjutnya dilakukan oleh provinsi. - (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku dan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh kabupaten yang merupakan lokasi kebun berada. ## Pasal 90 - (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah, belum memiliki Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), atau Izin Usaha Perkebunan wajib memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Distribusi: - a. Fotocopy sertipikat hak atas tanah; - (2) Untuk memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan harus dilengkapi persyaratan:

Penandatangan: - b. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; dan

Penandatangan: - (3) Dalam hal perusahaan perkebunan tidak melaksanakan perolehan IUP-B, IUP-P atau IUP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai kewenangan mengusulkan pembatalan hak atas tanah kepada Direktur Jenderal untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan. - c. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan. ## Pasal 91 Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sebelum Peraturan ini diundangkan dan sudah melakukan pembangunan kebun dan/atau Industri Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa memiliki hak atas tanah, dikenai peringatan untuk segera menyelesaikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. - (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama intiplasma lainnya. - (3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.

Penandatangan: - (2) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Bupati sesuai kewenangan. ## Pasal 93 - (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. - (2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2). ## Pasal 94 - (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 32 Peraturan Daerah ini tidak berlaku terhadap Perusahaan yang sudah memperoleh IUP-B atau IUP dan telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009. - (2) Bagi Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usah perkebunan setelah tanggal 28 Februari 2007 dan belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 32 Peraturan Daerah ini wajib melaksanakannya paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. (1) ## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 95 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perizinan Dan Pembinaan Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ## Pasal 96 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Penetapan: Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 29 Desember 2015 PJ. BUPATI KETAPANG, Ttd. K A R T I U S

Penetapan: Diundangkan di Ketapang pada tanggal 29 Desember 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Verifikasi: Ttd. M. M A N S Y U R LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( 8 /2015 )
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.

## Pasal 9

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dilakukan pendaftaran oleh bupati.

- (2) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, dan tujuan pasar.
- (3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.

## Pasal 10

Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-P dan IUP.

## Pasal 11

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.

## Pasal 12

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, wajib memiliki IUPP.

## Pasal 13

- (1) Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 (seribu) hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP.

## Pasal 14

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

- (2) Masyarakat/perusahaan perkebunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakat/perusahaan perkebunan yang tidak memiliki unit pengolahan dan belum mempunyai ikatan kemitraan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

## Pasal 15

- (1) Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Pekebun.
- (3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermeterai cukup untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 16

- (1) Dalam hal suatu wilayah perkebunan swadaya masyarakat belum ada Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan lahan untuk penyediaan paling rendah 20 % (dua puluh perseratus) bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak tersedia, dapat didirikan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan.
- (3) Untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Perkebunan harus memiliki pernyataan ketidaktersediaan lahan dari dinas yang membidangi perkebunan setempat dan melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki IUP-P.

## Pasal 17

Perusahaan industri pengolahan kelapa sawit yang melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), wajib melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5% (lima per seratus) pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% (tiga Puluh per seratus ) pada tahun ke-15.

## Pasal 18

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.

- (2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.
- a. ketersediaan lahan;
- (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
- b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
- (4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala Dinas .
- a. masyarakat asal yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- c. sanggup malakukan pengelolaan kebun.
- b. harus bertempat tinggal atau menetap di sekitar lokasi IUP-B atau IUP menimal 2 (dua) tahun berturut-turut dan atau tidak menetap berturut-turut minimal 5 (lima) tahun ; dan
- (5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Camat setempat.
- (7) Bupati dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik.
- (6) fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh Bupati sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.

## Pasal 19

- (1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.

## Pasal 20

- (1) IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah dari izin usaha perkebunan untuk 1 (satu) jenis tanaman perkebunan.
- (3) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka ( go public ) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.

## Pasal 21

IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 atau Pasal 13 yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada: a. dalam 1 (satu) wilayah kabupaten diberikan oleh Bupati ; b. pada lintas wilayah kabupaten, diberikan oleh Gubernur.

## Pasal 22

- (1) IUP-B, IUP-P, atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, VIII dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

## Pasal 23

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- b. nomor pokok wajib pajak;
- a. profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- c. surat Izin Tempat Usaha;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunankabupaten dari Bupati untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur;
- f. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;

- g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- i. izin Lingkungan dari Bupati sesuai kewenangan;
- h. rencana kerja Pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi Pembanguanan masyarakat sekitar rencana tempat hasil produksi akan diolah;
- j. pernyataan kesanggupan:
- (2) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem Untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- (1) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
- (3) memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 18 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
8. dan masyarakat sekitar perkebunan; dengan menggunakan format pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratura Daerah ini.
- (4) melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan
- k. surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dengan menggunakan format Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 24

Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- b. nomor Pokok Wajib Pajak;
- a. profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- c. surat Izin Tempat Usaha;
- e. rekomendasi kesesuian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten dari Bupati untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dari Bupati untuk IUP-P yang di terbitkan oleh Bupati;
- f. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dengan cetak peta dan file elektronik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;

- g. jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. izin lingkungan dari Bupati; dan
3. h.rencana kerja Pembangunan usaha industri penggolahan hasil perkebunan;
- j. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

## Pasal 25

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- b. nomor Pokok Wajib Pajak;
- a. profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- c. surat Izin Tempat Usaha;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten dari Bupati untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur;
- f. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
7. h.jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- i. rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
- j. izin Lingkungan dari Bupati sesuai kewenangan;

## k. pernyataan kesanggupan:

- l. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 18 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan

4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan. Dengan menggunakan format Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- L. surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dengan menggunakan format Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 26

Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh Bupati sesuai kewenangan.

## Pasal 27

Untuk permohonan izin usaha perkebunan yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetik, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, atau Pasal 25 harus melampirkan rekomendasi keamanan hayati sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 28

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, atau Pasal 25 dan wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat sekitar memberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lengkap dan benar maka Bupati paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus mengumumkan permohonan pemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asal lahan serta kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, Kantor Bupati atau kantor Gubernur dan website Pemerintah Daerah setempat selama 30 (tiga puluh) hari sesuai kewenangan.

- (4) Bupati setelah menerima masukan atau tidak ada masukan dari masyarakat sekitar, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (6) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diumumkan melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, dan kantor Bupati sesuai kewenangan dan website Pemerintah Daerah setempat.
- (5) Permohonan disetujui dan diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengkajian atas masukan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tidak ada sanggahan selama jangka waktu pengumuman resmi dan website Pemerintah Daerah setempat.

## Pasal 29

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

## Pasal 30

Dokumen IUP-B, IUP-P dan IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6), dapat diakses masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V KEMITRAAN

## Pasal 31

- (1) Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (3) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 32

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j angka 4, Pasal 24 huruf j, dan Pasal 25 huruf k angka 4 dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi Perusahaan Perkebunan, Pekebun, karyawan Perusahaan Perkebunan dan masyarakat sekitar.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

## Pasal 33

Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan melalui pola kerjasama:

- b. produksi;
- a. penyediaan sarana produksi;
- c. pengolahan dan pemasaran;
- e. operasional;
- d. transportasi;
- f. kepemilikan saham; dan/atau
- g. jasa pendukung lainnya.

## BAB VI

## PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN /ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

## Pasal 34

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan luas lahan melalui perluasan atau pengurangan, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau Pasal 25, dan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan, laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.
- (4) Persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang menurut Penilaian Usaha Perkebunan tahun terakhir masuk kelas 1 atau kelas 2.
- (3) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui pengurangan luas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi alasan pengurangan, dan laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.

## Pasal 35

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.

[

- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermaterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- b. profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- a. iup-B atau IUP serta SK HGU;
- c. rekomendasi dari dinas kabupaten yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan;
- e. izin Lingkungan dari Bupati sesuai kewenangan; dan
- d. rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;
- f. hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.

## Pasal 36

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP dan akan melakukan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- a. iup-B atau IUP;
- c. rekomendasi ketersediaan bahan baku dari dinas kabupaten yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan
- b. profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- d. rencana kerja tentang perubahan kapasitas;
- f. hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- e. izin lingkungan dari Bupati sesuai kewenangan dan;
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.
- a. iup-B atau IUP;
- (2) Untuk mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak menghilangkan fungsi utama di bidang perkebunan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- b. profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- c. rencana kerja tentang diversifikasi usaha;
- d. surat dukungan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten Ketapang;
- e. surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait;
- f. izin Lingkungan dari Bupati sesuai kewenangan; dan
- g. hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.

## Pasal 38

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 harus memberi jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Permohonan yang diterima dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan persetujuan perubahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, atau diversifikasi usaha.

## Pasal 39

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan Persetujuan Diversifikasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 diterbitkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, XV, XVI, dan XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII KEWAJIBAN PERUSAHAAN

## PERKEBUNAN

## Pasal 41

Setiap Perusahaan yang memiliki areal dan beroperasi di wilayah daerah wajib membuka Kantor Cabang di Ibu Kota Kabupaten.

## Pasal 42

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai Peraturan ini wajib:
- b. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
- a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
- e. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
- d. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai Peraturan Perundangundangan;
- f. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
- h. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada:
- g. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; serta
10. -menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur apabila izin diterbitkan oleh Bupati ;

- -menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Bupati apabila izin diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan ini wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan.
- i. setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkwajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun;
- (3) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 43

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP apabila melakukan perubahan kepemilikan dan kepengurusan, Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan dengan menyampaikan akte perubahan kepada pemberi izin paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal perubahan dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

## Pasal 44

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT).

## Pasal 45

Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 46

Terhadap kebun kas desa seluas 6 (enam) hektar, yang berbentuk hibah dari Perusahaan kepada desa diambil dari kebun inti Perusahaan dan sertifikat kebun kas desa diatas namakan nama desa tersebut, serta hasilnya masuk kas desa.

## BAB VIII KOPERASI PERKEBUNAN

## Pasal 47

Koperasi Perkebunan diatur tersendiri melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang.

## BAB IX TENAGA KERJA

## Pasal 48

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegitan pembangunan kebun di Daerah wajib memanfaatkan tenaga kerja yang berasal dari daerah khususnya tenaga kerja yang ada disekitar lokasi perusahaan perkebunan.
- (2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat 1 disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi yang di butuhkan oleh perusahaan perkebunan.

## BAB X KEBUN MANDIRI

## Pasal 49

Pemerintah Daerah melalui Dinas atau Intansi terkait serta perusahaan perkebunan mitra berkewajiban melakukan pembinaan baik dari segi administrasi maupun teknis kepada pengelola sebagai pelaku kebun mandiri dan perorangan dan kelompok Tani Kebun Mandiri.

## Pasal 50

- (1) Lahan yang akan diusahakan untuk kebun mandiri adalah merupakan Areal Penggunaan Lain (APL);
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pembentukan kebun mandiri diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 51

- (1) Anggota masyarakat disekitar perusahaan perkebunan beraktivitas dapat mengusahakan perkebunan secara mandiri;
- (3) Perusahaan kebun harus membantu terlaksananya kebun mandiri yang di usahakan oleh masyarakat sekitar kebun;
- (2) Petani kebun mandiri adalah perseorangan atau bergabung dalam kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kebun;
- (4) Sebelum melaksanakan pembangunan Kebun Mandiri, pengelola sebagai pelaku perseorangan dan kelompok Tani bekewajiban melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan perkebunan terdekat;
- (6) Perusahaan perkebunan terdekat berkewajiban bermitra dengan pengelola sebagai pelaku Kebun Mandiri yaitu perseorangan dan kelompok tani kebun mandiri berdasarkan asas saling menguntungkan dan saling menghargai.
- (5) Perjanjian kerja sama minimal memuat hal yang berkaitan dengan penyediaan benih serta kesediaan pembelian hasil kebun masyarakat oleh perusahaan perkebunan;

## BAB XI

## PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERKEBUNAN

## Bagian Kesatu

Pengelolaan Lingkungan Hidup Perusahaan Perkebunan

## Pasal 52

- (1) Pelaku usaha perkebunan wajib melaksanakan pembangunan perkebunan dengan memperhatikan kelestarian sumber-sumber air dan kehidupan;
- a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
- (2) Pelaku usaha perkebunan dilarang melakukan kegiatan pembangunan perkebunan pada sekitar sumber-sumber air dengan radius jarak sampai dengan:
- b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- d. 50 (lima puluh meter dari tepi anak sungai;
- c. 100 (seratus ) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- e. 2 (dua) kali kedalaman dari tepi jurang;dan
- (3) Izin usaha perkebunan diberikan kepada pelaku usaha perkebunan wajib mengenclave kawasan pemukiman (Desa Definitif) dengan jarak paling kurang 500 (lima ratus) meter dari batas terluar pemukiman masyarakat;
- f. 130 (seratus tiga puluh) kali pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- (4) Bagi perusahaan perkebunan yang sudah memperoleh IUP sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan disesuaikan pada saat replanting.

## Pasal 53

- (1) Dalam rangka pemeliharaan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup, pelaku usaha perkebunan wajib mengelola sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan;
- (3) Pelaku usaha perkebunan harus memiliki izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan;
- (2) Dalam mengelola usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan wajib mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup atau ketidakseimbangan ekosistem di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan;
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (3) diterbitkan berdasarkan