PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 24 Tahun 2015 tentang Bangunan Reklame. 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20) 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); (berlaku 26 September 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 24 TAHUN 2015
T E N T A N G BANGUNAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI,
- a. bahwa dalam upaya lebih melindungi ketertiban umum, menciptakan keindahan kota dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemasangan reklame di dalam dan di luar ruang yang sesuai dengan estetika, serasi dengan lingkungan dan perkembangan kota saat ini serta memiliki fungsi sosial bagi masyarakat, maka diperlukan penataan terhadap bangunan reklame.
- b. Bahwa berdasarkan sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bangunan Reklame.
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20)
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21);
7. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 5468 );
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Orgaisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033;
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3Tahun 2015 Tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Jambi tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG BANGUNAN
REKLAME .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi.
6. Dinas Tata Ruang dan Perumahan adalah Dinas Tata Ruang Dan Perumahan.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Jambi.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat,
dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah.
10. Bangunan reklame adalah benda konstruksi tertentu yang dipergunakan sebagai media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat dan/atau dibaca dari suatu tempat oleh umum.
11. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, Termasuk di dalamnya Videotron dan Electronic Display.
12. Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
13. Reklame Sign Net adalah reklame Papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
14. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
15. Panjang bidang reklame adalah ukuran horisontal media/ papan reklame.
16. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
17. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
18. Penyelenggara Reklame atau pemegang izin reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan
atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Surat Izin mendirikan bangunan Reklame adalah surat izin mendirikan bangunan reklame yang diberikan oleh Kepala Daerah.
21. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka dari besi, baja, beton atau bahan lain yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame yang bersangkutan.
22. Lokasi persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
23. Lokasi bukan persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah Daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan baik milik Pemerintah maupun penyelenggara Jalan , Daerah Manfaat Sungai dan bantaran Rel Kereta Api serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
24. Tinggi Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
25. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan.
PERIZINAN DAN PENATAAN REKLAME
Bagian Kesatu
Perizinan
BAB II - PERIZINAN DAN PENATAAN REKLAME
Pasal 2
- (1) Setiap orang atau badan yang bermaksud mendirikan atau merubahbangunan reklame wajibmemiliki Izin Mendirikan/Merubah Bangunan Reklame.
- (2) izin mendirikan bangunan reklame sebagamana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
- a. bangunan reklame yang menempel di bangunan dengan kontruksi sederhana dengan ukuran paling besar 10 (sepuluh) M 2 ;
- b. Bangunan reklame yang tidak menempel di bangunan dengan ukuran paling besar 1 (satu) M 2 .
- (3) khusus izin konstruksi dan tempat videotron/megatron ditempatkan dilokasi yang mudah dilhat dan tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan umum.
- (4) Khusus izin konstruksi dan tempat jembatan penyeberangan orang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Penataan Reklame
BAB II - PERIZINAN DAN PENATAAN REKLAME
Pasal 3
Pengelompokan reklame diatur menurut :
- a. tempat ;
- b. jenis;
- c. sifat;
- d. ukuran;
- e. kontruksi;dan
- f. kawasan.
Bagian Ketiga
Tempat Reklame
BAB II - PERIZINAN DAN PENATAAN REKLAME
Pasal 4
- (1) Tempat reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a, terdiri atas :
- a. Pada sarana dan prasarana kota, meliputi :
1. Ruang milik jalan kecuali trotoar dan drainase;
2. Median jalan;
3. halte bus;
4. jembatan penyeberangan orang;
5. pos jaga polisi/pos pengawas;
6. tempat hiburan dan rekreasi;
7. gelanggang olah raga;
8. terminal;
9. pasar;
10. wc umum;
11. pelabuhan.
- b. di luar sarana dan prasarana kota, meliputi :
1. di atas tanah;
2. bangunan.
BAB II - PERIZINAN DAN PENATAAN REKLAME
Pasal 5
- (1) Penetapan tempat bangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 sebagai berikut :
- a. Tiang reklame ditempatkan di ruang milik jalan dan jarak sisi terluar panel reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. konstruksi yang tepat, kuat, tidak membahayakan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tidak menghalangi rambu-rambu lalu-lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
- d. pencahayaan tidak menyilaukan pengendara dan pengguna jalan; dan
- e. efektif dalam menyampaikan informasi.
- (2) Penetapan tempat bangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut :
- a. konstruksi yang tepat, kuat, tidak membahayakan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak menghalangi rambu-rambu lalu-lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
- c. pencahayaan tidak menyilaukan pengendara dan pengguna jalan; dan
- d. efektif dalam menyampaikan informasi.
- (3) Penetapan bangunan reklame pada median jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf a angka 2 sebagai berikut :
- a. median jalan yang dimaksud adalah berupa jalur hijau jalan ;
- b. untuk median tengah diatur secara teknis dari segi estetika dan kelayakan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tidak menghalangi padangan pengendara.
- d. Ukuran bangunan reklame pada median jalan minimal 8 x 4 m sampai dengan ukuran maksimal 10 x 5 m ( vertikal )
- e. tidak menghalangi rambu-rambu lalu-lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
- f. pencahayaan tidak menyilaukan pengendara dan pengguna jalan; dan
- g. efektif dalam menyampaikan informasi.
- (4) Pembangunan reklame pada prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendapatkan izin dari pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan prasarana dan sarana dimaksud.
- (5) Bangunan reklame yang tidak memerlukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tidak boleh ditempatkan di :
- a. Trotoar;
- b. Drainase;
- c. Rumija;
- d. Rumaja; dan
- e. Lokasi yang dapat mengganggu arus keluar masuk kendaraan.
BAB II - PERIZINAN DAN PENATAAN REKLAME
Pasal 6
Setiap pemilik bangunan yang tidak memerlukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa pembongkaran bangunan reklame.
Bagian Ketiga
Kontruksi Reklame
BAB II - PERIZINAN DAN PENATAAN REKLAME
Pasal 7
Konstruksi bangunan reklame ditetapkan sebagai berikut :
- a. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang kontruksinya hanya satu tiang;
- b. kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
- c. rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
- d. menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
Bagian Keempat
Kawasan
BAB II - PERIZINAN DAN PENATAAN REKLAME
Pasal 8
- (1) Kawasan bangunan reklame terdiri dari :
- a. kawasan bebas ;
- b. kawasan khusus ;
- c. kawasan selektif;dan
- d. kawasan umum
- (2) Kawasan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah merupakan kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame, yang meliputi :
- a. koridor Jalan A.Yani, Jalan Zainir Havis Jalan M.T Haryono dan Jalan Letjen Soeprapto;
- b. koridor sebagian Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Agus Salim;
- c. fasilitas pendidikan ;
- d. fasilitas kantor pemerintahan;
- e. fasilitas rumah sakit
- f. fasilitas peribadatan; dan
- g. kawasan hutan kota dan taman kota yang di bangun Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dikecualikan untuk kawasan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. reklame yang memberikan informasi tentang identitas bangunan ;
- b. reklame yang berisikan informasi dan pesan pemerintah ; dan
- c. reklame insidentil secara terbatas jumlah dan hari pemasangan yang menyatu dengan even insidentil tertentu dengan rekomendasi dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
- (4) kawasan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan cagar budaya, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame pada ruas jalan utama kecuali reklame yang memberikan informasi identitas lokasi dan kegiatan ;
- (5) kawasan selektif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kawasan yang diperbolehkan dipasang reklame dengan jenis reklame videotron danmerupakan lokasi reklame terpilih, yaitu titik persimpangan pada kawasan pusat kegiatan skala kota, kawasan sub pusat kota, dan pulau jalan.
- (6) kawasan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan bangunan reklame selain yang tercantum pada ayat (3).
BAB II - PERIZINAN DAN PENATAAN REKLAME
Pasal 9
Penetapan titik bangunan reklame untuk kawasan bebas pada sebagian jalan basuki rahmat dan jalan agus salim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
PENYELENGGARAAN BANGUNAN REKLAME
BAB III - PENYELENGGARAAN BANGUNAN REKLAME
Pasal 10
Penyelenggaraan bangunan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan ,kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan denganketertiban, keamanan, keselamatan,estetika kotadan atau harus sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
TATA CARA PERMOHONAN IZIN
Bagian Kesatu
Persyaratan
BAB V - TATA CARA PERMOHONAN IZIN
Pasal 11
- (1) Untuk mendapatkan IMB-R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui KepalaBPMPPTKota Jambi dengan mengisi formulir yang tersedia dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame dengan ketentuan :
1. dibuat paling lama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal permohonan;
2. pemotretan diambil dari 3 (tiga) arah dengan jarak pengambilan foto sejauh minimal 10 (sepuluh)meter, sehingga foto tersebut dapat menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
3. dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya ;
- b. Sertifikat Tanah ;
- c. Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan reklame hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemiliki tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemiliki tanah dengan pemiliki bangunan reklame :
- d. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud huruf c, memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta jangka waktu pemanfaatan tanah ;
- e. untuk pemohon yang merupakan badan hukum diwajibkan untuk turut menyertakan dokumen legalitas perusahaan yang setidaknya terdiri dari : Akte Perusahaan, SIUP, SITU dan dokumen lain yang diperlukan sesuai ketentuan berlaku.
- f. surat kuasa bermaterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame ;
- g. foto copy identitas diri pemohon ;
- h. gambar lokasi / peta situasi yang menjelaskan titik reklame ;
- i. rencana gambar bangunan reklame; dan
- j. foto copy IMB bangunan / gedung jika reklame menempel di atas atau pada bangunan.
Bagian Kedua
Proses Penerbitan
BAB V - TATA CARA PERMOHONAN IZIN
Pasal 12
Penerbitan izin bangunan Reklame melalui tahapan sebagai berikut :
- a. setelah permohonan diterima secara lengkap, BPMPPTKota Jambi memberikan tanda terima permohonan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan ;
- b. BPMPPTKota Jambi akan memberikan jawaban tertulis mengenai diterima atau ditolaknya permohonandalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pendaftaran, apabila berkas dan syarat - syarat dinyatakan lengkap dan benar.
BAB V - TATA CARA PERMOHONAN IZIN
Pasal 13
Terhadap permohonan izin bangunan reklame diatas 32 (tiga puluh) m 2 harus melalui kajian tim teknis.
BAB V - TATA CARA PERMOHONAN IZIN
Pasal 14
Terhadap permohonan yang telah memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis dapat diterbitkan izinnya.
BAB V - TATA CARA PERMOHONAN IZIN
Pasal 15
- (1) Permohonan IMB-R dapat ditolak apabila ;
- a. terdapat sengketa tanah dan atau bangunan
- b. terdapat gangguan terhadap bangunan dan lingkungan
- c. gambar arsitektur tidak sesuai dengan gambar Rencana TLB dan standar / ketentuan teknis;
- d. gambar struktur tidak sesuai dengan standar / ketentuan teknis; dan
- e. bangun-bangunan reklame yang dimohonkan telah dilaksanakan.
- (2) Penolakan permohonan IMB-R sebagaimana dimaksud ayat (1) ini diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.
- (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan alasan penolakan.
BAB V - TATA CARA PERMOHONAN IZIN
Pasal 16
- (1) Izin mendirikan bangunan reklame diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, jika spesifikasi teknis sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Perpanjangan izin memndirikan bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Apabila tidak mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ), maka Bangunan Reklame dapat menjadi milik Pemerintah Kota.
BAB V - TATA CARA PERMOHONAN IZIN
Pasal 17
Perpanjangan Izin bangunan Reklame dapat diterbitkan, selain memenuhi persyaratan teknis wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Persetujuan pemilik tanah;
- b. melunasi pajak reklame bagi yang mempunyai tunggakkan pajak reklame; dan
- c. melampirkan pertimbangan teknis dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan melalui tim teknis memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan perpanjangan IMB - R yang diajukan pemohon mulai dari ukuran 4 m x 8 m.
BAB V - TATA CARA PERMOHONAN IZIN
Pasal 18
Izin mendirikan bangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin belum membangun reklame dimaksud, maka izin tersebut dicabut.
KEWAJIBAN
BAB VI - KEWAJIBAN
Pasal 19
- (1) Setiap Penyelenggara/Pemegang izin Bangunan reklame wajib :
- a. memasang himbauan yang bersifat pelayanan publik bagi kontruksi bangunan reklame yang belum ada reklamenya atau yang kosong, yang diminta oleh Pemerintah Daerah;
- b. memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- c. menanggung atau mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
- d. Bersedia membongkar dan/atau memindahkan bangunan reklame apabila sewaktu-waktu, pemerintah memerlukan lokasi dimaksud untuk kepentingan fasilitas umum
- e. Segala resiko yang ditimbulkan akibat bangunan reklame menjadi tanggung jawab Penyelenggara/Pemegang izin bangunan reklame.
- (2) Setiap penyelenggara atau pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Setiap Penyelenggara/Pemegang izin Bangunan reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan
sanksi pencabutan izin yang didahului dengan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) dengan rentang waktu masing-masing 7 hari kalender
BAB VIII - LARANGAN
Pasal 20
- (1) Setiap penyelenggara/pemegang izin, dilarang :
- a. memasang reklame tanpa izin ;
- b. menempatkan pemasangan reklame pada lokasi yang tidak sesuai izin yang dimiliki;
- c. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai izin yang dimiliki;
- d. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- e. memasang reklame yang menutupi reklame lain yang telah ada;
- (2) Konstruksi bangunan reklame tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas ruang manfaat jalan.
- (3) Setiap penyelenggara atau pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
BAB IX - PENCABUTAN IZIN
Pasal 21
- (1) Izin mendirikan bangunan Reklame dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila :
- a. reklame yang bersangkutan tidak sesuai dengan izin yang diberikan ;
- b. hasil evaluasi kontruksi dapat membahayakan keselamatan umum ;
- c. tidak menindaklajuti surat peringatan dari Pemerintah Kota ; dan
- d. tidak memenuhi ketentuan perpajakan daerah ;
- (2) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota terlebih dahulu memberi peringatan kepada penyelenggara reklame dan/atau pemegang izin ;
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.
PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME
BAB X - PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME
Pasal 22
- (1) Pemerintah Kota berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap pemasangan reklame sebagai berikut :
- a. pemasangan reklame yang tidak mengajukan perpanjangan izin;
- b. pemasangan reklame yang tidak memiliki izin ;
- c. pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan ; dan
- d. pemasangan reklame yang melanggar.
- (2) Hasil pembongkaran yang tidak diambil pemilik dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan dihapuskan dari daftar barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (3) Selain sanksi administrasi berupa pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikenakan sanksi denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah
- (5) Sanksi pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap pelaksanaan sekaligus pembiayaan merupakan tanggung jawab dan dibebankan kepada pemilik bangunan reklame.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Izin mendirikan bangunan reklame yang telah dikeluarkan ## BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 40 Tahun 2009 tentang Bangunan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi Pada tanggal, 26 September 2015

Penandatangan: WALIKOTA JAMBI, SYARIF FASHA

Penetapan: Diundangkan di jambi Pada tanggal, 26 September 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

Verifikasi: ## Ttd DARU PRATOMO BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 24

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005