Unknown PEMERINTAH Nomor 30 Tahun 2016 tentang I Judul Naskah Dinas 2016. Diajukan Pada Tanggal 3. Diedarkan oleh : DPPKAD 2. Diperiksa oleh : BAGIAN HUKUM 1. Diterima di penerimaan surat : DPPKAD 2. Dinomori Oleh : BAGIAN HUKUM 3. Diketik Oleh : DPPKAD 4. Ditaklik/dikaji oleh : BAGIAN HUKUM 5. Diterima di pengiriman surat : DPPKAD 6. Dikirim oleh : DPPKAD 7. Verbal dan pertinggal - disimpan oleh : BAGIAN HUKUM 1. Dikerjakan oleh : DPPKAD Kota Sima, 2016 | No. | Jabatan | Paraf | Tanggal | |-------|---------------------------|---------|-----------| | 1. | Pit. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 30 TAHUN 2016
TENT ANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN WGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
W ALIKOTA BIMA,
: bahwa untuk tertib pengelolaan administrasi Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 7 Tahun 2010 ten tang Pajak Daerah khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Bima;
: L
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); Tahun 1983 tentang Undang-Undang Nomor 6
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
V
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 19 Tahun1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Menetapkan
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 ten tang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 114);
MEMUTUSKAN
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN WGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
2. W alikota adalah W alikota Bima.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Nam.a Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
- a. Ashes
- b. Batutulis;
v
- c. Batu setengah permata;
- d. Batu kapur;
- e. Batu apung;
- f. Batu permata;
- g. Bentonit;
- h. Dolomit;
- i. Feldspar;
- j. Garam batu { halite ) ;
- k. Grafit;
1. Granit;
- m. Gips;
- n. Kalsit;
0. Kaolin;
- p. Leu sit;
- q. Magnesit;
- r. Mika;
- s. Marmer;
- t. Nitrat;
- u. Opsidien;
- v. Oker;
- w. Pasir dan kerikil;
- x. Pasir kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Phospat;
25. aa. talk;
26. bb. tanah serap {fullers earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
29. ee. tawas {alum);
30. ff. tras;
31. gg. yarosif;
32. hh. zeolit;
- ii. basal;
34. .ij. trakkit; dan
35. kk. mineral bukan Logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah :
- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik / telpon, penanaman kabel listrik/telpon, penanaman pipa air/ gas; dan
- b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- ( 1) Subyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5
- (1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual basil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase basil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Apabila menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Nilai Jual mineral bukan logam dan batuan dihitung
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25o/o (dua puluh lima persen ) .
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7
Besarnya pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 8
Tata cara pelaksanaan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi:
- Pendaftaran dan Pendataan; a.
- Penetapan dan Pembayaran; b.
- Pelaporan; c.
- Penyetoran; d.
- Angsuran dan Penundaan; e.
- Pembukuan dan Pemeriksaan; f.
- Penagihan; g.
- Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak; h .
- Pengawasan; 1.
- Penertiban; J.
Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 9
- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap W ajib Pajak.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran yang dikeluarkan oleh BPKAD dan/ atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan mengisi formulir pendaftaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), maka BPKAD akan mendaftarkan usaha W ajib Pajak secara jabatan.
2. ( 5) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sebagai berikut :
- a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh BPKAD;
- b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada BPKAD dengan melampirkan ;
1. Foto copy KTP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
2. Foto copy surat keterangan domisili tempat usaha;
3. Foto copy Akte pendirian perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dikelola dari instansi berwenang.
- c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, BPKAD memberikan tanda terima pendaftaran.
- (6) Bentuk dan isi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima. M. QURAIS H. ABIDIN f·

Penandatangan: WALIKOTA BIMA, ~

Penetapan: Ditetapkan di Kota Bima. pada tanggal 30 \\\Dvernbn· 2016 MUKHT BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR .~~~

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

Penetapan: Diundangkan di Kota Bima pada tanggal 3D November 2016

Penandatangan: LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR )(o TAHUN 2016 TENT ANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN WGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA 1. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN • FORMULm PENDAFTARAN PAJAK MINERA L BUKAN LOGAM DAN BATUAN ## PEMERINTAH KOTA BIMA SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jin . Soekarno -Hatta No. 02 Raba-Bima Telp./Fax (0374) 646120 ## Perhatian 1. Harap diisi oleh Wajib Pajak dengan hurufCETAK.

Verifikasi: 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima - I. Identitas Wajib Pajak - a. Nama Wajib Pajak - b. Nama Objek I Usaha - c. AJamat Usaha - d. NPWPD I I I I I I I I I I I - e. Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan 1. Pasir 7. Batu Kapur 2. Kerikil 8. Marmer 3. Batu 9. Perlit, 4. Sirtu. 10. Batu Permata 5. Tanah Urug 11. ... 6. Tarrah Liat - II. Data Pendukung : lampiran *) - a. KTPPemohon Ada I Tidak ada - b. Izin usaha Pemohon Ada I Tidak ada - c. ·························· Demikian Formulir ini diisi dengan sebenar-benamya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian formulir pendaftaran ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Yang Berlaku. Diterima oleh Petugas, KotaBima, ... Tanggal. ... WP/Penanggung Pajak/Kuasa ... Nama Jelas/Cap/Stempel - *) Coret yang tidak perlu Lembaran 1.Putih untuk BPKAD Kota Bima 2.Kuning untuk wajib Pajak f.

Penandatangan: WALIKOTA BIMA, ~

Penandatangan: LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 3h TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTABIMA ## 2. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DANBATUAN • PEMERINTAH KOTA BIMA SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jln. Soekarno -Hatta No. 02 Raba -Bima Telp./Fax. (0374) 646120 MasaPajak ... Tabun Pajak ······························ ## Perhatian 1. Harap diisi oleh Wajib Pajak dengan hurnfCETAK. 2. Setelah di isi dan ditandatangan, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan,Pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Bima. 3. Keterlambatan Penyerahan SPTPD di kenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. ## I. ldentitas Waiib Pajak - a Nama Wajib Pajak - b. Nama Objek I Usaba - c. Alamat Usaha - d. NPWPD I I I I I I I I I I I ## II.Dasar Perhitungan Pajak ## a.Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan - 1.Pasir 7. Batu Kapur - 2.Kerikil 8. Marmer - 3.Batu 9. Perlit. - 4.Sirtu. - IO.Batu Permata - 5.Tanah Urug. 11 ... - 6.Tanab Liat - b. Jumlab Omzet Rp. - c. Pajak Terutang ( ... %xJumlah Omzet) Rp. - d. Sanksi Administrasi/ Bonga ( ... %x C) Rp. - e. Jumlah Pajak Yang Harns Dibayar Rp. ## Ill Data Pendukung: Lampiran *) - a Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) Ada I Tidak Ada - b. Rekapitulasi pengambilan/Omzet Ada I Tidak Ada - c. Rekapitulasi Penggunaan Bukti Bayar /Nota/bill Ada I Tidak Ada - d. Bukti Bayar /Nota/bill Ada I Tidak Ada Demikian F ormulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian formulir Pendaftaran ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Yang Berlaku. Diterima oleh Petugas, KotaBima, ... Tanggal. ... WP/Penanggung Pajak/Kuasa ... Nama Jelas/Cap/Stempel f.

Penandatangan: WALIKOTABIMA, ~ LAMPIRAN III PERATURAN W ALIKOTA BIMA NOMOR )b TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA 3. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) I PEMERINTAH KOTA BIMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jln. Soekarno-Hatta No. 02 Raba-Bima Telp./Fax (0374) 646120 SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH ( SKP- DAERAH ) No. Urut Masa Tahun ... ... Nam.a Wajib Pajak ... Alamat ... Nama Perusahaan Peruntukan ... ... NPWPD D D I I I I I I I I I I I I I I I Tanggal Jatuh Tempo ... No Kode Rekening Uraian Pajak Daerah Jumlah ( Rp) Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi a. Bunga b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan Rp. Dengan huruf I ## PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BP (Bendahara Penerima) atau Kas Daerah (Bank. ... ) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Tempat pembayaran di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Bima, 3. Apabila SKPD ini tidak atau Kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan. Raba-Bima ...

Penandatangan: a.n. Kepala BPKAD ... NIP. --------------------------------------------Gun ting disini------------------------------------------------------- Tanda Terirna NPWPD Nam.a ... Raba-Bima ... ... Yang menerima Alam.at ... ( NAMA LENGKAP )

Penandatangan: f. WALIKOTABIMA,¥ LAMPIRANN PERATURANbW ALIKOTA BIMA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA 4. BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH *) Beri Tanda '1 pada Kotak D sesuai dengan ketetapan yang dimiliki Model DPD - PEMERINTAH KOTA BIMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JI. Soekarno Hatta No. 02 Raba-Bima Telp./Fax. ( 0374) 646120 ## SSPD ( SURAT SETORAN PAJAK DAERAH ) Nomor. ... NamaBank : Bank NTB Cabang Bima No. Rekening: 005.21.00102.02-5 PAJ'AK ...••••...••...••...•.••...•• Nama Alarnat ... ... NPWPD D D I I I I I I I II I 11 I I I Menyetor berdasarkan *): D SKPD D STPD D Lain-lain D SKPDT D SPTPD D SKPDKB D SK.Pembetulan D SKPDKBT D SK.Keberatan Masa Pajak : ________________ Tahun : ... No. Urut : ________________ No. Kode Jenis Pajak Jumlah Rekening Rp. Jumlah Setoran Pajak Dengan Huruf I I Uang tersebut diterima pada tanggal ...

Penandatangan: Mengetahui Kepala Unit Organisasi Penyetor Ka sir ) ( ... ) ( ... l

Penandatangan: f · WALIKOTABIMA,

Penandatangan: LAMPIRANV PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA ## 5. BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH ( ) Alamat Yang menerima Nama ... Tahun . . . .. NPWPD TANDA TERIMA No.STPD MODEL: DPD - IOA -- ---------- --- --- - -- -- --- ------ -------- -- ----- --- - ------------- - G unting disini - ---- ------ ------- ------------------------- ------------- - --- - • PEMERINTAH KOTA BIMA SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JI. Soekarno Hatta No. 02 Raba-Bima Telp./Fax.. ( 0374) 646120 STPD No. Urut ( SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH) I I I I I I I MasaPajak ... Tahun ... Nam.a Alamat ... ... NPWPD DOI I I I I I I 11 I 11 I I I Tanggal Jatuh Tempo ... - I. Berdasarkan Pasal 100 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tel ah dilaksanakan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak I I I I I I I Nama Pajak ... - II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang Kurang bayar Rp. 2. Sanksi administrasi bunga ( Pasal 100 ayat (2} Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 +2) Rp. Dengan Huruf I I ## PERHATIAN - a. Harap penyetoran dilakukan melalui BP (Bendahara Penerima} a tau Kas Daerah ( Bank ... ) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) - b. Tempat pembayaran di UPTD (Unit Pelasana Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Bima. - c. Apabila STPD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini terima dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan Raba-Bima ...

Penandatangan: a.n. Kepala BPKAD NIP. ·- /.

Penandatangan: WALIKOTABIMA, ¥' LAMPIRANVI PERATURAN W ALIKOTA BIMA NOMOR ~0 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA ## 6. BENTUK SURAT PERMOHONAN ANGSURAN PAJAK *) Coret yang tidak perlu NIP. Hormat Saya Perno hon

Penandatangan: Mengetahui Kepala Dinas PPKAD Alasan pengajuan permohonan angsuran ini : Jumlah angsuran Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Tanggal Pembayaran a. Tanggal . b. Tanggal . c. Tanggal . d. Tanggal . Rincian angsuran Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang pajak tersebut di atas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak . . . . . . . . . . . . . . . ( ) kali dengan masing-msing tersebut di bawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal . Mengakui masih mempunyai utang atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/* . Bulan... No. Urut . . . . . . .. . ... .. . .. . .. . .. . . .. ... .. berjumlah Rp ( ). ... telp . Nama NPWPD Alamat Bertindak untuk dan atas nama : ... telp . Nama Pemilik/ Pengelola Alam at

Verifikasi: Yang bertanda tangan dibawah ini : Dengan Hormat. KOTABIMA Kepada,

Penandatangan: Yth. Walikota Bima

Penandatangan: Cq. Kepala Dinas PPKAD di- Perihal : Permohonan Angsuran Pajak Raba-Bima Tahun .

Penandatangan: f. WALIKOTABIMA,/

Penandatangan: LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 3{p TAHUN 2016 TENT ANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN WGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA ## 7. BENTUK SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN *) Coret yang tidak perlu NIP. Hormat Saya Pemohon

Penandatangan: Mengetahui Kepala Dinas PPKAD Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi. Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini: Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/*, dengan nomor urut.. Yang akan jatuh tempo pada tanggal... agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ ditunda hingga tanggal . ... telp . Nama NPWPD Alamat Bertindak untuk dan atas nama : ... telp . Nama Pemilik/Pengelola Alamat

Verifikasi: Yang bertanda tangan di bawah ini : Dengan Hormat.

Penandatangan: Bima Kepada, Kepala Dinas PPKAD di- Yth. Perihal : Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Raba-Bima, . f.

Penandatangan: WALIKOTA BIMA,~ v

Penandatangan: LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR ·)0 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTABIMA 8. BENTUK SURAT PERJANJIAN ANGSURAN ## PEMERINTAH KOTA BIMA ## BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JlTL Soekamo - Hatta No. 2 Telp./ Fax. ( 0374) 646120 Raba - Bima ## SURAT PERJANJIAllf ANGSURAN *) Coret yang tidak perlu NIP. Hormat Saya Pemohon Mengetahui

Penandatangan: Kepala Dinas PPKAD 2. Jika pembayaran terse but tidak dipenuhi, maka penagihan akan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . a. Tgl. Angsuran ke 1 Rp Rp . b. Tgl. Angsuran ke 2 Rp Rp . c. Tgl. Angsuran ke3 Rp . d. Tgl. Angsuran ke4 Rp . Rp Rp . Angsuran Pokok Pembayaran angsuran Jumlah Angsuran Biaya Administrasi/ Bunga Rp . Rp . Rp . Rp . Rp. ············································ a.SKPD b. SKPDKB c. SKPDKBT d.STPD No Tgl . No Tgl. . No Tgl . No Tgl . 1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal .. sebanyak kali angsuran, terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima Nam a Alam at Bertindak untuk dan atas nama : . .. . Nama NPWPD Alamat

Verifikasi: Yang bertanda tangan di bawah ini :

Penandatangan: f. WALIKOTA BIMA, ¢

Penandatangan: LAMPIRANIX PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR %i TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA ## 9. BENTUK SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ## PEMERINTAH KOTA BIMA ## BAD.AN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jln. Soekarno - Hatta No. 2 Telp. ( 0374) 646441, 646442 Raba - Bima ## SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN - *) Coret yang tidak perlu NIP. Hormat Saya Pemohon

Penandatangan: Tanda Terima a.n. Kepala Dinas PPKAD 3. Jika pernyataan pembayaran pada angka 2 tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 2. Berdasarkan permohonan di atas, maka telah disepakati bahwa pembayaran atas utang Pajak di atas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal . 1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran utang pajak pada tanggal terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDT*I No. urut . jatuh tempo pada tanggal . Nama NPWPD Alam at Bertindak untuk dan atas nama : Nama Alamat

Verifikasi: Yang bertanda tangan di bawah ini :

Penandatangan: /. WALIKOTA BIMA, ~

Penandatangan: LAMPIRANX PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR -:3~ TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA 10. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN /PENUNDAAN PEMBAYARAN *)Coret yang tidak perlu J\lIP.

Penandatangan: Kepala Dinas PPKAD Raba-Bima, . Demikian agar Saudara maklum. Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran*) Saudara tertanggal . J\lomor , tidak dapat kami penuhi. Nomor: . ## SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/PENUNDAANPEMBAYARAN ... Yth. Sdr . di - Kepada ## PEMERINTAH KOTA BIMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jln. Soekarno - Hatta No. 2 Telp./ Fax ( 0374) 6461202 Raba - Bima

Penandatangan: /. WALIKOTA BIMA, ~ M.QURAIS H.ABIDIJ\l v

Penandatangan: LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA BIMA NO MOR Jb TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA 11.BENTUK SURAT TEGURAN NIP. PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARi SETELAH SURAT TANGGAL SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTJKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA

Penandatangan: Kepala Dinas PPKAD ## PERHATIAN: Raba-Bima . Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada . Untuk mencegah tindakan penagihan dengan surat paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini, setelah batas waktu tersebut tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan surat paksa. Dengan huruf: ) Jenis Pajak Tahun Nomor dan Tanggal SKPD, Tanggal Jumlah SKPDT,STPD, Jatuh Tunggakan Keputusan Keberatan Keputusan Tempo (Rp) Pembetulan, Keputusan Banding *l Jumlah Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut: DOI 11111 NPWPD: Nomor . ## SURAT TEGURAN Tempat Kepada Yth . di ## PEMERINTAH KOTA BIMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jln. Soekarno - Hatta No. 2 Telp./Fax. ( 0374) 646120 Ra.ba - Bima f ·

Penandatangan: WALIKOTA BIMA, ~ M.QURAIS H.ABIDIN LAMPIRAN XII PERATURAN W ALIKOTA BIMA NOMOR '3(p TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BIMA ## 12. BENTUK SURAT PERINGATAN Penerima NIP.

Penandatangan: a.n. Kepala Dinas PPKAD Petugas Raba-Bima .

Distribusi: Demikian Surat Peringatan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jumlah utang pajak saudara, berdasarkan surat ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima dengan Nomor adalah sebesar Rp... ( ... ) Masa pajak apabila Saudara masih memerlukan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 10

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala BPKAD menerbitkan:
- a. Surat pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan;
- b. Surat penunjukan sebagai pemilik/penanggungjawab usaha Wajib Pajak;
- c. Kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.



## Bagian Kedua

## Penetapan dan Pembayaran Pajak

## Pasal 11

- ( 1) Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) BPKAD dapat menetapkan secara jabatan besarnya pajak yang terutang dalam suatu masa pajak dengan menerbitkan SKPD berdasarkan SPTPD yang diisi oleh wajib pajak.
- (3) Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan sebagai berikut:
- a. Sistem Penilaian Sendiri (Self Assesment);
- b. Sistem Penilaian Secara Jabatan (Office Assesment).
- (4) Sistem Menilai Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. wajib pajak mengisi SPTPD;
- b. wajib pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
- c. BPKAD menerbitkan SKPD berdasarkan SPTPD yang telah diisi dengan lengkap, benar dan ditandangani oleh wajib pajak.
- (5) Sistem Penilaian Secara Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. dilakukan BPKAD;
- b. dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kota Bima;
- c. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak kerja;
2. berdasarkan kontrak kerja dimaksud wajib pajak terlebih dahulu ke BPKAD untuk menyampaikan SPTPD;
3. wajib pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
4. wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan nota perhitungan yang dibuat oleh BPKAD.
- (6) Kegiatan Penetapan secara jabatan terdiri dari:
- a. membuat Nota Perhitungan Pajak atas dasar Kartu Data dari hasil pemeriksaan dan/atau keterangan lain, karena SPTPD tidak disampaikan;
- b. Menerbitkan SKPD sesuai dengan hasil perhitungan yang tertuang dalam nota perhitungan;
- c. menerbitkan SKPDKB dan membuat Daftar SKPDKB atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah;
- d. menerbitkan SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
- e. apabila SKPDKB/SKPDKBT yang diterbitkan tidak/atau kurang bayar dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga dengan menerbitkan STPD.
- (7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (8) Bentuk dan isi Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (9) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh BPKAD dan/atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan W alikota ini.


## Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang dilakukan Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhimya masa pajak.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan pada Kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh W alikota.
- (4) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau eek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Bendahara Penerimaan pada BPKAD.
- (5) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2o/o (dua porsen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.
- (6) Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberikan kwitansi


dan/atau SSPD.

- (7) Bentuk dan isi Formulir SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan W alikota ini.
- (8) Bentuk dan isi Formulir STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

## Pasal 13

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2o/o (dua porsen) sebulan.

## Bagian Ketiga

## Tata Cara Pelaporan

## Pasal 14

- ( 1) Berdasarkan rekapitulasi penenmaan bulanan yang disusun dari rekapitulasi bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan SfYI'PD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) SfYI'PD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD dicatat dalam buku menurutjenis pajak sesuai dengan NPWPD.
- (3) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.
- (4) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam Buku Jenis Pajak.
- (5) Atas dasar Buku Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis Pajak.
- (6) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis pajak sesuai masa pajak.

## Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau


-

pencatatan.

- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

## Bagian Keempat

## Tata Cara Penyetoran

## Pasal 16

- ( 1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi penerimaan harian, ditetapkan jurnlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh) hari berakhirnya masa pajak dengan mempergunakan SSPD.
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan ke BPKAD sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan dan pengenaan denda keterlambatan mempergunakan STPD.

## Bagian Kelima

## Angsuran dan Penundaan Pembayaran

## Pasal 17

- (1) Kepala BPKAD atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran


maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan perrnohonan secara tertulis kepada Kepala BPKAD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan perrnohonannya;

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterirna BPKAD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. Terhadap permohonan pernbayaran secara angsuran rnaupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala BPKAD dituangkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran rnaupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala BPKAD dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 ( sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BPKAD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- f. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (ernpat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BPKAD berdasarkan alasan W ajib Pajak yang dapat diterima;
- g. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2°/o (dua persen) sebulan;
- h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jurnlah sisa angsuran;
2. Jurnlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum a tau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
10. angsuran; 3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pernbagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan


}.~· v

4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2o/o (dua persen);
5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2°10 (dua persen).
3. L Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- j. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2°10 (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;
3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- k. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama;
1. Bentuk dan isi surat permohonan angsuran sebagaimana pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini;
- m. Bentuk dan isi surat permohonan penundaan pembayaran sebagaimana pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VII Peraturan W alikota ini;
- n. Bentuk dan isi surat perjanjian angsuran tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan W alikota ini;
- o. Bentuk dan isi surat persetujuan penundaan pembayaran tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini;
- p. Bentuk dan isi surat pemberitahuan penolakan angsuran/ penundaan pembayaran tercantum dalam Lampiran X Peraturan W alikota ini.


## Bagian Keenam

## Pembukuan Dan Pemeriksaan

## Paragraf 1

## Pembukuan

## Pasal 18

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup sesuai dengan kaidah Akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas BPKAD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila W ajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah pajak terhutang akan ditetapkan secara jabatan.

## Paragraf 2

## Pemeriksaan

## Pasal 19

- ( 1) Kepala BPKAD atau petugas pemeriksa yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada W ajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa:
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. Memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname);
- d. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.


## Bagian Ketujuh

## Tata Cara Penagihan

## Pasal 20

- ( 1) Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Peringatan, terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang belum melunasi pajak terutang diberikan Surat Teguran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala BPKAD dan atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan W alikota ini.
- (5) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala BPKAD dan/atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan W alikota ini.
- (6) Kepala BPKAD atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila:
- a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Dari hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (7) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (8) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD. v
- c. Memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname);
- d. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.


## Bagian Ketujuh

## Tata Cara Penagihan

## Pasal 20

- (1) Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Peringatan, terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang belum melunasi pajak terutang diberikan Surat Teguran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala BPKAD dan atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini.
- (5) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala BPKAD dan/ atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini.
- (6) Kepala BPKAD atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila:
- a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Dari hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hi tung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (7) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2°/o (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (8) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.


1.~v

## Pasal 21

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang clibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (3) Walikota atau Pejabat yang clitunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 14 (empat belas hari) hari sejak diterimanya surat teguran.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
5. 1Ill. (5) Bentuk dan isi Surat Paksa dan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV Peraturan W alikota

## Pasal 22

- ( 1) Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa diterima Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang disertai dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (2) Bentuk dan isi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV dan Lampiran XVI Peraturan W alikota ini.

## Pasal 23

- ( 1) W alikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20, dengan memperhatikan situasi dan kondisi.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana climaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan


1.~v tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

## Bagian Kedelapan

Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak

## Pasal 24

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada W alikota melalui Kepala BPKAD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, sekurang-kurangnya dilampiri oleh:
- a. Besarnya pajak terutang sesuai dengan SKPD;
- b. Kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan/bukti syah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang syah;
- c. Pemberian persetujuan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan:
1. Pengurangan maksimal 50°/o dari besarnya pajak terutang;
2. Keringanan berupa pelunasan pajak selama-lamanya 1 (satu) tahun. 1
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (4) Bentuk dan isi surat permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk dan isi surat Keputusan Walikota tentang pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan W alikota ini.

## Pasal 25

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala BPKAD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.


## Bagian Kesembilan

## Pengawasan

## Pasal 26

- ( 1) Wajib pajak atau penanggung pajak berkewajiban melaporkan kepada Kepala BPKAD, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah melakukan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengawasan Kepala BPKAD dapat menetapkan serta menempatkan anggota Tim Pengawas yang dilengkapi surat tugas dan/atau peralatan (equipment) di setiap lokasi pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi dan segala biaya yang timbul akibat kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala BPKAD, maka wajib pajak atau penanggung pajak berkewajiban untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

## Bagian Kesepuluh

## Penertiban

## Pasal 27

- ( 1) Penertiban usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan BPKAD yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan instansi terkait terhadap:
- a. Penyalahgunaan izin yang diberikan;
- b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia;
- c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan;
- d. Wajib Pajak tidak melakukan penyetoran pajak daerah.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara BPKAD dan Instansi terkait lainnya.


f-~v

## Pasal 28

- ( 1) Penertiban terhadap usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat ( 1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan penutupan kegiatan usaha.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap kegiatan usaha pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan, surat teguran, dan surat paksa.
- (3) Surat peringatan, surat teguran, dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh BPKAD setelah dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya.
- (4) Penyegelan terhadap usaha pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan apabila:
- a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan;
- b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pembayaran pajak ke Kas Daerah seluruhnya dan/ atau sebagian atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
- c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegelan disiapkan oleh BPKAD atas nama Walikota dilaksanakan antara BPKAD dengan instansi terkait lainnya.

## Pasal 29

U saha Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah disegel, wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk:

- a. Mengurus izin atau memperpanjang lZ1Il yang telah berakhir masa berlakunya;
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan;
- c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


## Pasal 30

- { 1) Apabila wajib pajak usaha Mineral Bukan Logarn dan Batuan tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan akan disita oleh BPKAD atas nama Walikota.
- (2) Biaya penyitaan usaha Mineral Bukan Logarn dan Batuan ditetapkan oleh W alikota.
- (3) Penyitaan usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan harus berdasarkan Surat Perintah Penitaan yang disiapkan oleh BPKAD atas narna Walikota dan dilaksanakan koordinasi antara BPKAD dengan Dinas/instansi terkait.

## BABV

## PEMERIKSAAN PAJAK

## Pasal 31

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan Pajak dilakukan dalarn rangka memeriksa SPTPD dan data pendukung lainnya untuk menerbitkan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
- (3) Pemeriksaan Pajak juga bisa dilakukan dalarn rangka menindaklanjuti Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak.
- (4) Wajib pajak yang diperiksa wajib:
- a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan , dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak terutang;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (5) Sasaran Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:
- a. memeriksa buku kas;
- b. memeriksa laporan pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
- c. memeriksa data penjualan kas dan kredit pada buku besar (Zedge71.


- ( 1) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah catatan yang dibuat dan/ atau bukti yang dikumpulkan oleh pemeriksa pada tahap persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan yang disusun secara sistematis, sehingga merupakan rekaman dari semua temuan, kejadian, dan data yang diperoleh pemeriksa dalam pelaksanaan tugas pemeriksanya.
- (2) Materi KKP meliputi :
- a. Identitas Wajib Pajak Daerah;
- b. Uraian hasil pengamatan lapangan terhadap usaha Wajib Pajak;
- c. Dasar Pengenaan Pajak Daerah;
- d. Piutang Pajak Daerah.
- (3) Uraian hasil pemeriksaan meliputi :
- a. hasil pemeriksaan terhadap ketaatan penyampaian SPTPD;
- b. basil pemeriksaan terhadap ketaatan penyetoran pajak terutang melalui SSPD;
- c. hasil pemeriksaan terhadap sistem pencatatan atau pembukuan yang digunakan oleh wajib pajak.

## Pasal 33

- ( 1) Dalam penetapan jabatan, media yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
- a. Surat Tugas Pemeriksaan dan Surat perihal permintaan untuk menyerahkan data oleh W ajib Pajak;
- b. Berita Acara Penolakan Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa apabila Surat Pernyataan tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- b. Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- c. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak.
- (2) Prosedur pelaksanaan penetapan secara jabatan

:

- a. mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan tahun/periode sebelumnya, kemudian direkapitulasi dan diberikan komentar SPTPD dan SSPD untuk periode yang diperiksa;
- b. melakukan pengamatan dan membuat Berita Acara;
- c. membuat perbandingan antara lain transaksi dengan nilai SSPD;
- d. menghitung kewajiban pajak terutang;
- e. menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah (LHPPD);


V

- f membuat SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

## Pasal 34

Bentuk dan isi Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

## KEDALUWARSA

## Pasal 35

- ( 1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa atau;
- b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa Tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berupa pernyataan Wajib Pajak masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaraan dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

## Pasal 36

- (I) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan W alikota.


## BAB VII

## SANKS! ADMINISTRATIF

## Pasal 37

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2°/o (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa penaikan sebesar 100°10 (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak terse but.
- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2°10 (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

## BAB VIII

## KEBERATAN DAN BANDING

## Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau

Pejabat yang ditunjuk atas suatu :

- a. SKPDKB;
2. b.SKPDKBT;
- c. SKPDLB; dan
4. d.SKPDN.
- (2) Syarat pengajuan keberatan adalah sebagai berikut:
- a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- b. melampirkan foto copy SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN;
- c. melampirkan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran;
- d. melampirkan laporan keuangan dan bukti pendukung lainnya;
- e. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (6) Formulir Surat Permohonan Keberatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX] Peraturan Walikota ini.


## Pasal 40

Pemeriksaan keberatan pajak dilakukan oleh Tim Pemeriksa Keberatan Pajak yang ditetapkan oleh W alikota.

## Pasal 41

- (1) Surat keberatan dari Wajib Pajak dicatat dalam Buku Register.
- (2) Petugas pada BPKAD berkewajiban mengumpulkan data pendukung yang berkaitan dengan pengajuan permohonan keberatan.
- (3) Atas kelengkapan pengajuan permohonan keberatan Wajib Pajak dilakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan W alikota ini.
- (4) Pembahasan terhadap laporan basil pemeriksaan dirumuskan dalam Berita Acara Rapat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Walikota ini.
- (5) Kesimpulan dalam Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah


,y besarnya pajak yang terutang.

- (6) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditetapkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (7) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Walikota tidak memberi s