PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 39 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN (berlaku 3 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 38, Pasal 42, Pasal 45, Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Pemeriksaan, Pengelolaan Tahun 2004 dan Tanggung tentang Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang ' Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070 );
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5093);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 ten tang perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 3);
5. 23 .. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 17).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN PELAKSANAAN WALIKOTA PEMUNGUTAN TENTANG RETRIBUSI PETUNJUK PELAYANAN KEPELABUHANAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Singkawang yang membidangi penerimaan daerah.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnnya.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang jasa angkutan laut, sungai dan penyebrangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempatke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau mesin.
9. Perairan Daratan adalah perairan yang terdiri dari sungai, danau, waduk, kanal, dan terusan.
10. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.
11. Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.
12. Bangunan Air adalah setiap bangunan yang didirikan diwilayah Perairan untuk kepentingan tertentu dengan spesifikasi tertentu.
13. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas Daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan Intra dan Antarmoda Transportasi.
14. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, pan um pang dan/ atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra
15.
16.
17.
18.
19.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyelenggaraan pelayanan kepelabuhanan dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:
Kesederhanaan;
- b. Kej elasan;
- c. Kepastian dan Ketepatan Waktu;
- d. Kemudahan akses;
- e. Kelengkapan sarana dan prasarana;
- f. Tanggung Jawab; dan
- g. Kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan.
RUANO LINGKUP PELAYANAN
KEPELABUHANAN
BAB III - RUANO LINGKUP PELAYANAN
Pasal 3
- (1) Ruang lingkup pelayanan kepelabuhanan meliputi:
- a. Jasa Labuh kapal pelayaran rakyat/perintis
- b. Jasa Tambat kapal pelayaran rakyat/perintis
- c. Ja:sa Bongkar Muat Dermaga
1. Garam, pupuk, beras, gula, tepung, kacang-kacangan, jagung dan sejenisnya.
2. Kendaraan Bermotor
3. Hewan
4. Tanaman
- d. Jasa Penumpukan
1. Gudang tertutup
2. Lapangan terbuka
- e. Jasa Penyediaan Air Bersih
- f. J asa Tanda Masuk
1. Penumpang yang akan berangkat
2. Pengantar/penjemput
3. Pekerja di pelabuhan
4. Kendaraan (termasuk uang parkir)
- g. J asa Sewa Tanah dan Bangunan
1. Sewa tanah pelabuhan
2. Sewa bangunan
·,
- (2) Format, bentuk dan ukuran tanda bukti pembayaran retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pera tu ran W alikota ini.

## BAB IV

## NAMA, SUBJEK, OBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH Pasal4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan dan pemakaian fasilitas di lingkungan pelabuhan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki,dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhan dan memanfaatkan fasilitas pelabuhan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## BAB V

## TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

## Pasal 6

Besamya Tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha.

## Pasal 7

- ( 1) Tarif retribusi masing-masing jenis pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

%

- (2) Peninjauan tarif debagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Perubahan tarif sebagai tindak lanjut peninjauan tarifditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB VI

## PEMUNGUTAN RETRIBUSI

## Bagian Pertama

## Tata Cara Pemungutan

## Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan nota tagihan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## Bagian Kedua

## Tata Cara Penagihan

## Pasal 9

- (1) Penagihan Retribusi terhutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

..

## BAB VII

'

## PEMANFAATAN DAN KEBERATAN

## Bagian Kesatu

## Pemanfaatan

## Pasal 10

- ( 1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

## Bagian Kedua

Keberatan

## Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan berupa keringanan, pengurangan dan/ atau pembebasan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang disertai alasan ­ alasan yang jelas.
- (3) Keberatan berupa keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (4) Keberatan berupa pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (5) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (6) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

4%,

- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal 12

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan harus memenuhi syarat:
- (2) Keberatan dapat dilakukan apabila wajib retribusi telah membayar paling sedikit sebesar 50% (Lima Puluh Perseratus) dari besar retribusi yang ditetapkan dalam SKRD.
- a. satu surat keberatan untuk satu SKRD;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
- d. melampirkan asli SKRD;
- e. dikemukakan jumlah retribusi terutang menurut perhitungan wajib retribusi di sertai alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
- f. foto copy identitas diri (KTP yang bertanggung jawab dan/ atau Akta pendirian);
- g. diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat diterimanya SKRD, kecuali jika wajib retribusi atau kuasanya dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
- h. surat keberatan di tanda tangani atas wajib retribusi atau kuasaanya.
- (3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
- a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal di sampaikan secara langsung oleh wajib retribusi / kuasanya kepada Dinas ; atau
- b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui Pos dan bukti pengiriman surat.

## Pasal 13

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat di pertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat di pertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja sejak tanggal di terimanya surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus memberitahukan jawaban secara tertulis di sertai alasan yang mendasari kepada Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi masih dapat mengajukan kembali sepanjang masih memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g dan memiliki perhitungan yang berbeda dengan pengajuan keberatan sebelumnya yang tidak dipertimbangkan oleh Dinas.

## Pasal 14

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (duabelas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB VIII

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 16

Kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan terjadi apabila:

- a. SKRD yang dibayar teryata lebih besar dari yang seharusnya terutang, dan /atau
- b. dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terutang.

## Pasal 17

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Wajib Retribusi mengajukan:

- a. permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang jelas kepada Walikota melalui Dinas; atau
- b. tanda terima surat permohonan dari Dinas atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat.

## Pasal 18

- ( 1) Berdasarkan basil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, paling lama 6 {enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan atau tanda pengiriman pos dari wajib Retribusi secara lengkap, Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan:
- a. SKRDLB apabila jumlah retribusi yang dibayar temyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang; atau
- b. SKRD apabila jumlah retribusi yang dibayar temyata kurang dari jumlah retribusi yang dibayar ternyata terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Dinas tidak memberikan Keputusan, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhimya jangka waktu tersebut, Bendahara Penerimaan atas nama Kepala Dinas menerbitkan surat ketetapan kelebihan pembayaran reribusi.

## Pasal 19

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan perhitungan terlebih dahulu oleh Dinas dengan hutang retribusi lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Retribusi yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi yang akan terhutang atau dengan hutang retribusi atas nama wajib retribusi atas nama wajib retribusi lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindah bukuan.

## Pasal 20

- (1) Kelebihan pembayaran yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB hasil penelitian atau pemeriksan.
- (2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

## Pasal 21

- (1) Surat perintah membayar kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. Lembar 1 (satu) untuk Dinas;
- b. Lembar 2 (dua) untuk Wajib Retribusi dan;
- c. Lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Umum Daerah.
- (2) Surat perintah membayar kelebihan retribusi dibebankan pada mata anggaran pengembalian penerimaan retribusi tahun anggaran berjalan : yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran peneriman semula.
- (3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Retribusi, Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi beserta SKRDLB/Surat Ketetapan Kelebihan Retribusi harus disampaikan secara langsung oleh Dinas atau melalui Pos tercatat ke Dinas yang membidangi pendapatan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui dan paling lama 2 (dua) bulan.
7. () Bendahara Umum Daerah wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP20) paling lambat 2 (dua) hari sejak Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi diterima.
- (5) Bendahara Umum Daerah mengembalikan lembar ke 2 (dua) surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke 2 (dua) SP2D kepada penerbit Surat perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

## BAB IX

## KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasa123

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 24

- (1) Kepala Dinas menugaskan Kepala Bidang untuk membuat usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bidang bersama seksi yang menangani retribusi menyiapkan konsep naskah keputusan daftar usulan piutang yang sudah kadaluarsa.
- (3) Kepala Bidang meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep naskah keputusan penghapusan piutang dengan dibubuhkan paraf untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang dan konsep naskah keputusan penghapusan piutang dengan nota dinas penjelasan administrasi/ dan yuridis kepada Walikota.
- (5) Walikota berdasarkan penjelasan administrasi dan yuridis memberikan persetujuan dan menandatangani keputusan penghapusan dan daftar penghapusan piutang.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada Dinas dan salinannya disampaikan kepada Dinas yang membidangi pendapatan bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah dan Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

## BABX

## PEMERIKSAAN

## Pasal 25

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Walikota dapat memerintahkan Dinas atau Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan karena:
- a. pengajuan keberatan oleh Wajib Retribusi;
- b. pencocokan data dan / a tau alat keterangan; dan atau
- c. penagihan retribusi.
- (4) Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari:
- a. pemeriksaan lapangan ; dan / atau
- b. pemeriksaan kantor.

## Pasal 26

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan oleh Tim pemeriksa yang :
- a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis pemeriksaan retribusi;
- b. jujur dan bersih dari tindakan tindakan tercela; dan
- c. taat terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari 1 (Satu) orang Ketua, dan 1 (Satu) orang a tau lebih anggota;
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dibantu oleh 1 (Satu) orang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan dibidang retribusi pelayanan kepelabuhanan yang berasal dari Dinas maupun satuan kerja lainnya;
- (4) Dalam hal diperlukan pemeriksaan sebagaimana dI maksud dalam ayat (3), dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Dinas.

## Pasal 27

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukankan sesuai dengan standar pelaksanakan pemeriksaan yaitu :

- a. pelaksanaan pemeriksaan didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapatkan pengawasan dengan seksama;
- b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling dan pengujian lainnya yang berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pemeriksaan dapat dilakukan di Kantor Dinas, tempat wajib retribusi atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa;
- e. pemeriksaan dilakukan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- f. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan; dan
- g. laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai daftar penerbitan SKRD atau SKRD.

## Pasal 28

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam melakukan pemeriksaan wajib:

- a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib retribusi;
- b. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksaan retribusi dan surat perintah kepada wajib retribusi pada waktu melakukan pemeriksaan;
- c. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib retribusi;
- d. memperlihatkan surat tugas kepada wajib retribusi apabila susunan tim pemeriksaan retribusi mengalami perubahan;
- e. menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib retribusi;
- f. melakukan pembinaan kepada wajib retribusi dalam memenuhi kewajiban retribusinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## Pasal 29

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen . . yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 3 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKU DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


## BAB X

## PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- ( 1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelayanan kepelabuhanan dikelola oleh W alikota yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
- (2) Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan wajib melaporkan secara periodik kepada W alikota.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 3 Desember 2015

WALIKOTA SING KA WANG, ttd

AWANG ISHAK

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN

KEPELABUHANAN

## FORMAT, BENTUK DAN UKURAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

## I. PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN RETRIBUSI JASA USAHA LABUH KAPAL

- 1.

- Bentuk

2. ukuran

3. Warna

- Rangkap I

- Rangkap 2

- Rangkap 3

4. Bahan

- Persegi panjang

- Panjang 20 cm dan Lebar 12 cm.

- Putih

- Kuning

- Merah

- NCR

## PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN RETRIBUSI

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

Kepada

Nama Pemohon

Isi Kotor Kapal

NamaKapal

Jenis Kapa!

Pemilik Kapal/Agen Labuh di

Masa Tambat

Berhutang

Kepada

: hari

- Dishub Kominfo Kata Singkawang

Nomor Piutang

Tanggal

Pembayaran untuk Retribusi Jasa Usaha Labuh Kapa!

Sejumlah : Rp

Segi ini pada waktu pembayaran Semua nota tagihan distempel "Lunas Dibaya.r"

.

Singkawang,

.

Bendahara Penerima


NIP.

)

Sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2013

Nomor Nota:

Kepada

Nama Pemohon

Isi Kotor Kapal

NamaKapal

Jenis Kapa!

Pemilik Kapal/Agen Labuh di

Masa Tambat

Berhutang

Kepada

: hari

- Dishub Kominfo Kata Singkawang

No

JENIS USAHA

PERHITUNGAN

1.

Jasa Labuh Kapal

... GT x ... hari x Rp. ... =

Rp ...

Jumlah Rp ...

(

## II. PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN RETRIBUSI JASA USAHA TAMBAT KAPAL

1. Bentuk

2. ukuran

3. Warna

- Rangkap 1

- Rangkap 2

- Rangkap 3

4. Bahan

- Persegi panjang

- Panjang 20 cm dan Lebar 12 cm.

- Putih

- Kuning

- Merah

- NCR

## PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN RETRIBUSI Sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2013

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

Nomor Nota:

Kepada

Nama Pemohon

Isi Kotor Kapal

NamaKapal

Jenis Kapal

Pemilik Kapal/Agen Tambatdi

Masa Tambat

Berhutang Kepada

:

Etmal

Dishub Kominfo Kota Singkawang

Nomor Piutang

Tanggal

Pembayaran untuk Retribusi Jasa Usaha

Tambat Kapal

Sejumlah : Rp .

Segi ini pada waktu pembayaran Semua nota tagihan distempel "Lunas Dibayar"

Singkawang, ...

## No JENIS USAHA

## PERHITUNGAN

1.

Jasa Tambat Kapal

... GT x ... Etmal x Rp. ... =

Rp ...

Jumlah Rp ...

Bendahara Penerima


NIP.

)

(

III.

## PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN RETRIBUSI DERMAGA/BONGKAR MUAT BARANG

1. Bentuk

2. Ukuran

3. Warna

4. Bahan

- Rangkap 1

- Rangkap 2

- Rangkap 3

- Persegi panjang

- Panjang 20 cm dan Lebar 12 cm.

- Putih

- Kuning

- Merah

- NCR

## PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN RETRIBUSI Sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2013

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

Nomor Nota:

Dishub Kominfo Kota Singkawang

Kepada

Nama Pemohon

NamaKapal

Berhutang Kepada

| No | JENIS RETRIBUSI | PERHITUNGAN |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Barang Kendaraan Bermotor Hewan Tanaman | ...ton x Rp... = Rp... : ________________ ...unit x Rp... = Rp... ...ekorx Rp... = Rp... ...batang xRp... = Rp... |
| Jumlah Rp... | Jumlah Rp... | Jumlah Rp... |

Nomor Piutang

Tanggal

Pembayaran untuk Retribusi Jasa Usaha Dermaga/Bongkar Muat Barang Sejumlah : Rp

Segi ini pada waktu pembayaran Semua

nota tagihan distempel "Lunas Dibayar

Singkawang, ...

Bendahara Penerima

(

NIP.

)

.

## IV. PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN RETRIBUSIJASA PENUMPUKAN

1. Bentuk

2. ukuran

3. Warna

4.

- Rangkap 1

- Rangkap 2

- Rangkap 3

Bahan

- Persegi panjang

- Panjang 20 cm dan Lebar 12 cm.

- Putih

- Kuning

- Merah

- NCR

## PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN RETRIBUSI

Sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2013

NomorNota:

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

Dishub Kominfo Kota Singkawang

Kepada

Nama Pemohon

NamaKapal

Berhutang Kepada

| No | JENIS RETRIBUSI | PERHITUNGAN |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Jasa Penumpukan - Gudang tertutup - Lapangan terbuka | ...ton xRp... = Rp... ...ton x Rp... = Rp... |
| Jumlah Rp... | Jumlah Rp... | Jumlah Rp... |

Nomor Piutang

Tanggal

Pembayaran untuk Retribusi Jasa Usaha Penumpukan

Sejumlah : Rp

Segi ini pada waktu pembayaran Semua nota tagihan distempel "Lunas Dibayar"

Singkawang,

Bendahara Penerima

(

NIP.

)

.

.

## V. KARCIS PAS MASUK

1. Bentuk

2. ukuran

3. Warna

4. Bahan

5. Format Gambar

- Persegi panjang

- Panjang 16 cm dan Lebar 12 cm.

- Satu warna untuk satu jenis/ golongan retribusi

- HVS


| PEMERINTAHKOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN ...) Sesuai Perda Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2013 (berlaku sekali masuk) Rp. ...) | TANDA MASUK KENDARAAN GOLONGAN ...• Sesuai Perda Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2013 (berlaku sekali masuk) Rp. ...) |


## WALIKOTA SINGKAWANG,


AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,