PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 11 Tahun 2016 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku 2 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan bahwa salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah Standar Operasional Prosedur pelayanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Menetapkan
- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelyanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah inovasi manajemen dalam rangka mendekatkan, mempermudah, dan mempercepat pelayanan administrasi perizinan/non perizinan di tingkat kecamatan.
5. Kantor/Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Tujuan penyelenggaraan PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
BAB II - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Pasal 4
Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat :
- a. substantif;
- b. administratif; dan
- c. teknis.
BAB II - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Pasal 5
- (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) adalah pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat.
- (2) Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bidang perizinan; dan
- b. bidang non perizinan.
BAB II - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Pasal 6
Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan
BAB II - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Pasal 7
- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
- a. standar pelayanan; dan
- b. uraian tugas personil kecamatan
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. jenis pelayanan;
- b. persyaratan pelayanan;
- c. proses/prosedur pelayanan;
- d. pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan; dan
- e. waktu pelayanan.
- (3) Standar pelayanan dan uraian tugas sebagaimana dmaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Pasal 8
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- a. sarana prasarana; dan
- b. pelaksana teknis.
BAB II - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Pasal 9
Sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
- a. loket/meja pendaftaran;
- b. tempat pemrosesan berkas;
- c. tempat pembayaran;
- d. tempat penyerahan dokumen;
- e. tempat pengolahan data dan informasi;
- f. tempat penanganan pengaduan;
- g. tempat piket;
- h. ruang tunggu; dan
- i. perangkat pendukung lainnya.
BAB II - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Pasal 10
- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :
- a. petugas informasi;
- b. petugas loket/penerima berkas;
- c. petugas operator komputer;
- d. petugas pemegang kas;
- e. petugas lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan.
BAB II - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Pasal 11
Untuk menunjang efisisensi dan efektivitas penyelenggaraan PATEN, kecamatan dapat menyediakan sistem informasi.
Bagian Kedua Penetapan
BAB II - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Pasal 12
- (1) Bupati menetapkan kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai penyelenggara PATEN.
- (2) Penetapan kecamatan sebagai penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
BAB II - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Pasal 13
- (1) Bupati membentuk Tim Teknis PATEN.
- (2) Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. mengidentifikasi kewenangan Bupati berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat;
- b. mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan PATEN;
- c. memfasiltasi terselenggaranya PATEN; dan
- d. merekomendasikan kepada Bupati untuk Kecamatan yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN.
BAB III - PEJABAT PENYELENGGARA
Pasal 14
Pejabat penyelenggara PATEN terdiri atas :
- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan; dan
- c. Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi.
BAB III - PEJABAT PENYELENGGARA
Pasal 15
Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, adalah penanggung jawab penyelenggaraan PATEN mempunyai tugas :
- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
- b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
- c. menetapkan pelaksana teknis;
- d. melakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel; dan
- e. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - PEJABAT PENYELENGGARA
Pasal 16
- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, adalah penangggung jawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
- (2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat.
BAB III - PEJABAT PENYELENGGARA
Pasal 17
- (1) Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan.
- (2) Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN
Bagian Kesatu Pembiayaan
BAB IV - PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN
Pasal 18
- (1) Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
- (2) Biaya penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.
Bagian Kedua Penerimaan
BAB IV - PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN
Pasal 19
Dalam hal penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan wajib melakukan penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20
Bupati melakukan pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan PATEN.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20) mencakup :
- a. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan;
- b. penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel; dan
- c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan Camat.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22
- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (21) dapat didelegasikan kepada Tim Teknis PATEN.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23
Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (21) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal yang membidangi.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24
Setiap penerima layanan diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25
- (1) Masyarakat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan PATEN.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. ikut serta dalam penyusunan standar pelayanan;
- b. memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan layanan; dan
- c. memenuhi semua persyaratan pada saat meminta layanan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26
Pemerintah Kecamatan dapat menjabarkan kembali berkaitan dengan persyaratan Standar Operasional Prosedur yang belum diatur dalam peraturan ini melalui peraturan kecamatan dengan ## BAB VII KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 2 Maret 2016 BUPATI KAPUAS HULU, ttd A.M. NASIR

Penetapan: Diundangkan di Putussibau Pada tanggal 3 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd MUHAMMAD SUKRI BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016 NOMOR 11