PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 62 Tahun 2007 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2007
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan . . .
Menetapkan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
: PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.
Pasal 1
- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional meliputi penerimaan dari:
- a. Jasa Akreditasi;
- b. Jasa Pendidikan Standardisasi;
- c. Jasa Informasi Standardisasi; dan
- d. Jasa Permohonan Nomor Identifikasi Bank.
- (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2007

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2007

Penandatangan: ## MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah, Dollar Amerika, dan persentase.

## Pasal 3

- (1) Tarif Jasa Akreditasi, Jasa Pendidikan Standardisasi, dan Jasa Permohonan Nomor Identifikasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi.



- (2) Biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

## Pasal 4

- (1) Tarif jasa penjualan standar dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya pengiriman uang dan biaya pengiriman dokumen.
- (2) Biaya pengiriman uang dan biaya pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

## Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

## Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4121), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2007

## MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,


ANDI MATTALATTA



## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2007 TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

## I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Standardisasi Nasional sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Standardisasi Nasional telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional dengan Peraturan Pemerintah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



## Pasal 5

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4781


LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2007 TANGGAL 16 Nopember 2007

## JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARISASI NASIONAL

| NO | JENIS PENERIMAAN | SATUAN | TARIF |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I 2. Asesmen: a. Paket A b. Paket B c. Paket C d. Paket D e. Paket E f. Paket F 3. Asesmen Bersama Akreditasi Asing ( 4. Survailen: a. Paket A b. Paket B c. Paket C | JASA AKREDITASI 1. Permohonan Akreditasi Dengan Badan Cross Frontier ) | Per Permohonan Rp. Per Paket Rp. Per Paket Rp. Per Paket Rp. Per Paket Rp. Per Paket Rp. Per Paket Rp. Per Orang/Hari Rp. Per Paket Rp. Per Paket Rp. Per Paket Rp. | 3.500.000,00 12.500.000,00 15.500.000,00 18.500.000,00 21.500.000,00 24.500.000,00 27.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00 5.500.000,00 7.000.000,00 500.000,00 |
| d. Paket D 5. Uji Profisiensi: a. Klasifikasi A b. Klasifikasi B II | 6. Iuran Tahunan JASA PENDIDIKAN STANDARISASI 1. Seminar/Lokakarya: a. Standarisasi Umum untuk: | Per Paket Rp. Per Komoditi Rp. Per Komoditi Rp. Rp. Rp. Rp. | 1.000.000,00 550.000,00 440.000,00 |
| | Per Orang/Hari | | |
| a.1. Umum a.2. Anggota Masyarakat Standarisasi b. Standarisasi Strategis | Per Orang/Hari | Rp. | |
| b.1. Umum b.2. Anggota Masyarakat | Per Orang/Hari Per Orang/Hari | Rp. | 1.000.000,00 |
| untuk: | | | |
| Indonesia | | | |
| c. Klasifikasi C | Per Komoditi Per Tahun | | 1.500.000,00 |
| | | | 1.000.000,00 |
| Standarisasi Indonesia | | Rp. | 800.000,00 |

2. Kursus

. . .


| NO | JENIS PENERIMAAN | SATUAN | TARIF |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | 2. Kursus: a. Standarisasi Umum untuk: a.1. Umum a.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia b. Standarisasi Khusus (Aplikasi) untuk: | Per Orang/Hari Per Orang/Hari | Rp. 500.000,00 Rp. 400.000,00 |
| | b.1. Umum b.2. Anggota Masyarakat | Per Orang/Hari Per Orang/Hari | Rp. 800.000,00 Rp. 640.000,00 |
| | Standarisasi untuk: c.1. Umum c.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia 3. Pelatihan di Tempat Pelanggan ( In House Training ) : | Per Orang/Hari Per Orang/Hari | Rp. 900.000,00 Rp. 720.000,00 |
| | a. Standarisasi Umum untuk: a.1. Umum a.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia, Agen, dan Lembaga Pendidikan | Per Paket/Hari Per Paket/Hari | Rp. 8.000.000,00 Rp. 7.200.000,00 |
| | b. Standarisasi Khusus (Aplikasi): b.1. Umum b.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia, Agen dan Lembaga Pendidikan c. Kursus Kompetensi Bidang Standarisasi untuk: c.1. Umum c.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia, | Per Paket/Hari Per Paket/Hari Per Paket/Hari Per Paket/Hari | Rp. 8.500.000,00 Rp. 7.650.000,00 Rp. 9.000.000,00 Rp. 8.100.000,00 |
| III | JASA INFORMASI STANDARISASI 1. Layanan Dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk: a. Umum a.1. SNI lebih dari 1000 lembar | Per Standar | Rp. 1.500.000,00 |

a.2. SNI . . .


| NO | JENIS PENERIMAAN | JENIS PENERIMAAN | SATUAN | TARIF | TARIF |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------|
| | a.2. | SNI 501-1000 lembar | Per Standar | Rp. | 945.000,00 |
| | a.3. | SNI 401-500 lembar | Per Standar | Rp. | 525.000,00 |
| | a.4. | SNI 301-400 lembar | Per Standar | Rp. | 420.000,00 |
| | a.5. | SNI 201-300 lembar | Per Standar | Rp. | 315.000,00 |
| | a.6. | SNI 101-200 lembar | Per Standar | Rp. | 210.000,00 |
| | a.7. | SNI 91-100 lembar | Per Standar | Rp. | 150.000,00 |
| | a.8. | SNI 81-90 lembar | Per Standar | Rp. | 135.000,00 |
| | a.9. | SNI 71-80 lembar | Per Standar | Rp. | 120.000,00 |
| | a.10. | SNI 61-70 lembar | Per Standar | Rp. | 105.000,00 |
| | a.11. | SNI 51-60 lembar | Per Standar | Rp. | 90.000,00 |
| | a.12. | SNI 41-50 lembar | Per Standar | Rp. | 75.000,00 |
| | a.13. | SNI 31-40 lembar | Per Standar | Rp. | 60.000,00 |
| | a.14. | SNI 21-30 lembar | Per Standar | Rp. | 45.000,00 |
| | a.15. | SNI 11-20 lembar | Per Standar | Rp. | 30.000,00 |
| | a.16. SNI 1-10 lembar | a.16. SNI 1-10 lembar | Per Standar | Rp. | 15.000,00 |
| | b. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia dan | b. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia dan | | | |
| | b.1. | Lembaga Pendidikan: SNI lebih dari 1000 lembar | Per Standar | Rp. | 750.000,00 |
| | b.2. b.3. | SNI 501-1000 lembar SNI 401-500 lembar | Per Standar Per Standar | Rp. Rp. | 472.500,00 262.500,00 |
| | b.4. | SNI 301-400 lembar | Per Standar | Rp. | 210.000,00 |
| | b.5. | SNI 201-300 lembar | Per Standar | Rp. | 157.500,00 |
| | b.6. | SNI 101-200 lembar | Per Standar | Rp. | 105.000,00 |
| | b.7. | SNI 91-100 lembar | Per Standar | Rp. | 75.000,00 |
| | b.8. | SNI 81-90 lembar | Per Standar | Rp. | 67.500,00 |
| | b.9. | SNI 71-80 lembar | Per Standar | Rp. | 60.000,00 |
| | b.10. | SNI 61-70 lembar | Per Standar | Rp. | 52.500,00 |
| | b.11. | SNI 51-60 lembar | Per Standar | Rp. | 45.000,00 |
| | b.12. | SNI 41-50 lembar | Per Standar | Rp. | 37.500,00 |
| | b.13. | SNI 31-40 lembar | Per Standar | Rp. | 30.000,00 |
| | b.14. | SNI 21-30 lembar | Per Standar | Rp. | 22.500,00 |
| | b.15. | SNI 11-20 lembar | Per Standar | Rp. | 15.000,00 |
| | b.16. SNI 1-10 lembar c. Lembaga Penilaian Kesesuaian | b.16. SNI 1-10 lembar c. Lembaga Penilaian Kesesuaian | | | |
| | c.1. | SNI lebih dari 1000 lembar | Per Standar | Rp. | 1.050.000,00 |
| | c.2. | SNI 501-1000 lembar | Per Standar | Rp. | 661.500,00 |
| | c.3. | SNI 401-500 lembar | Per Standar | Rp. | 367.500,00 |
| | c.4. | SNI 301-400 lembar | Per Standar | Rp. | 294.000,00 |
| | c.5. | SNI 201-300 lembar | Per Standar | Rp. | 220.500,00 |
| | c.6. | SNI 101-200 lembar | Per Standar | Rp. | 147.000,00 |
| | c.7. | SNI 91-100 lembar | Per Standar | Rp. | 105.000,00 |

c.8. SIN . . .


| NO | JENIS PENERIMAAN | SATUAN | TARIF |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | c.8. SNI 81-90 lembar c.9. SNI 71-80 lembar c.10. SNI 61-70 lembar c.11. SNI 51-60 lembar c.12. SNI 41-50 lembar c.13. SNI 31-40 lembar c.14. SNI 21-30 lembar c.15. SNI 11-20 lembar c.16. SNI 1-10 lembar 2. Penggandaan Non Standar Koleksi Perpustakaan 3. Penjualan Standar International Organization for Standarization ( ISO ) untuk: a. Umum | Per Standar Per Standar Per Standar Per Standar Per Standar Per Standar Per Standar Per Standar Per Standar Per Halaman Per Standar | Rp. 94.500,00 Rp. 84.000,00 Rp. 73.500,00 Rp. 63.000,00 Rp. 52.500,00 Rp. 42.000,00 Rp. 31.500,00 Rp. 21.000,00 Rp. 10.500,00 Rp. 300,00 80% dari daftar |

b. Usaha . . .


| NO | JENIS PENERIMAAN | SATUAN | TARIF |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| | b. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | Per Standar | 70% dari daftar harga ( Price List ) yang ditetapkan IEC |
| | c. Lembaga Pendidikan | Per Standar | 70% dari daftar harga ( Price List ) yang ditetapkan IEC |
| | d. Pelajar/Mahasiswa | Per Standar | 60% dari daftar harga ( Price List ) yang ditetapkan IEC |
| | e. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia | Per Standar | 60% dari daftar harga ( Price List ) yang ditetapkan IEC |
| | f. Lembaga Penilaian Kesesuaian | Per Standar | 70% dari daftar harga ( Price List ) yang ditetapkan IEC |
| | g. Agen | Per Standar | 70% dari daftar harga ( Price List ) yang ditetapkan IEC |
| | 5. Penjualan Standar American Standard Testing Material ( ASTM ) untuk : | | |
| | a. Umum | Per Standar | 100% dari daftar harga ( Price List ) yang ditetapkan ASTM |
| | b. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | Per Standar | 80% dari daftar harga ( Price List ) yang ditetapkan ASTM |
| | c. Lembaga Pendidikan | Per Standar | 80% dari daftar harga ( Price List ) yang ditetapkan ASTM |
| | d. Pelajar/Mahasiswa | Per Standar | 80% dari daftar harga ( Price List ) yang ditetapkan ASTM |
| | e. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia | Per Standar | 80% dari daftar harga ( Price List ) yang ditetapkan ASTM |

f. Lembaga . . .


| NO | JENIS PENERIMAAN | SATUAN | TARIF |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| | f. Lembaga Penilaian Kesesuaian | Per Standar | 80% dari daftar harga ( Price List ) yang ditetapkan ASTM |
| | g. Agen | Per Standar | 80% dari daftar harga ( Price List ) yang ditetapkan ASTM |
| | 6. Jasa penjualan standar dan atau dokumen selain yang diterbitkan dari ISO, IEC dan ASTM | Per Standar | 110% dari daftar harga ( Price List ) |
| IV | JASA PERMOHONAN NOMOR IDENTIFIKASI BANK | | |
| | 1. Permohonan Nomor Identifikasi Bank | Per Nomor | USD 100 |
| | 2. Pemrosesan data Issuer Identification Number (IIN) | Per Nomor | Rp. 4.500.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO