PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO Nomor 10 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM (berlaku 23 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
- a. bahwa air minum merupakan sumber kehidupan manusia sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menjaga akan ketersediaan air minum dan perolehan sumber air bakunya;
- b. bahwa keberadaan Depot Air Minum Isi Ulang semakin meningkat jumlahnya di Kota Sawahlunto sehingga perlu adanya perlindungan kepada konsumen dalam penggunaan air minum dari Usaha Depot Air Minum serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Penyelenggaraan Dan Pengawasan Depot Air Minum.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 ) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423 );
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
7. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3447):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan tata Cara Pengawasan barang dan/atau Jasa;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
21. Peraturan Menteri Industri Republik Indonesia Nomor 41/MIND/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Usaha Industri;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Syarat Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;
24. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor 860/MENKES/SE/VII/2002 tentang Pembinaan
Pengawasan Hygiene dan Sanitasi pada Depot Air Minum.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
Dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan perizinan dan kesehatan.
6. Usaha adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian dalam bidang ekonomi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
8. Izin Usaha Depot Air Minum yang selanjutnya disebut izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
9. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor Industri yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan keuntungan dan atau laba;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait selanjutnya disebut SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan.
12. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
13. Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai ketentuan perundang-undangan untuk diolah menjadi produk air baku.
14. Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang dapat terdiri dari air minum dan atau air baku.
15. Bahan Tara Pangan (food grade) adalah bahan yang aman digunakan untuk mewadahi pangan
16. Wadah adalah tempat untuk mewadahi air minum dari bahan tara pangan ( food grade ), tahan suhu minimal 60˚C (enam puluh derajat celcius) dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan.
17. Wadah bermerek adalah wadah yang mereknya telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
18. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pengawasan kualitas air minum di Kota sawahlunto.
19. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
20. Proses pengolahan adalah perlakuan terhadap air baku dengan beberapa tahapan proses sampai dengan menjadi air minum.
21. Mesin dan peralatan pengolahan air minum adalah semua mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan.
22. Persyaratan kualitas air minum adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang dituangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010.
23. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi.
24. Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengolahan air minum pada DAM untuk melayani konsumen.
25. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan yang bertugas untuk melakukan penilaian pemenuhan persyaratan teknis usaha DAM sebagaimna diatur dalam Peraturan daerah ini.
26. Inspeksi Sanitasi adalah pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap fisik sarana dan kualitas air minum.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mengatur keberadaan usaha depot air minum sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Peraturan daerah ini bertujuan:
- a. terdapatnya pengaturan penyelenggaraan depot air minum untuk pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat selaku konsumen pengguna depot air minum;
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha depot air minum; dan
- d. memberikan kepastian hukum kepada aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/ atau pengawasan setiap kegiatan usaha depot air minum.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup peraturan daerah ini ini meliputi :
- a. persyaratan kualitas air;
- b. Sertifikat laik Higienis Sanitasi;
- c. izin usaha depot air minum;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi.
PERSYARATAN KUALITAS AIR
BAB IV - PERSYARATAN KUALITAS AIR
Pasal 5
- (1) Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, dan kimiawi yang dimuat dalam parameter kualitas air.
- (2) Parameter kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh usaha depot air minum.
- (3) Parameter kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SERTIFIKAT LAIK HIGIENIS SANITASI
BAB V - SERTIFIKAT LAIK HIGIENIS SANITASI
Pasal 6
- (1) Setiap DAM wajib memiliki Izin Usaha Yang dikeluarkan oleh SKPD terkait.
- (2) Untuk menerbitkan izin usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DAM harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
BAB V - SERTIFIKAT LAIK HIGIENIS SANITASI
Pasal 7
- (1) Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi Sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala SKPD terkait.
- (2) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat usaha DAM.
- (3) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan, dengan kewajiban DAM melakukan regitrasi ulang setiap tahunnya.
BAB V - SERTIFIKAT LAIK HIGIENIS SANITASI
Pasal 8
- (1) Air minum yang dihasilkan oleh Depot Air Minum wajib memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
- (2) Pengujian mutu produk sesuai persyaratan kualitas air minum secara lengkap wajib dilakukan oleh Depot Air Minum di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air Daerah yang ditunjuk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pengujian mengenai standar mutu air minum disampaikan kepada instansi penerbit Tanda Daftar Industri.
- (4) Biaya pengambilan contoh produk dan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada Depot Air Minum yang bersangkutan.
BAB VI - WADAH
Pasal 9
- (1) Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot.
- (2) Depot Air Minum dilarang memiliki ' Stock ' produk air minum dalam wadah yang siap jual.
- (3) Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerk atau wadah polos.
- (4) Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
- (5) Depot Air Minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.
- (6) Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos/tidak bermerk.
- (7) Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel/ ' shrink wrap ' pada wadah.
IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM
Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan
BAB VII - IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM
Pasal 10
- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha depot air minum wajib memiliki izin usaha depot air minum.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Bagian Kedua Objek Dan Subjek Izin
BAB VII - IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM
Pasal 11
- (1) Objek izin usaha depot air minum adalah semua sarana dan prasarana untuk proses isi air minum ulang di lokasi tertentu.
- (2) Subjek izin usaha depot air minum adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha/kegiatan penjualan air minum.
Bagian Ketiga Persyaratan dan Prosedur
BAB VII - IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM
Pasal 12
- (1) Permohonan izin usaha depot air minum dilakukan oleh pemilik atau penanggungjawab usaha.
- (2) Izin usaha depot air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota Cq kepala SKPD terkait dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. Perusahaan berbentuk badan.
1. asli dan photocopy akta pendirian;
2. photocopy KTP direktur/penanggung jawab;
3. surat keterangan usaha dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui camat;
4. izin mendirikan bangunan atau surat keterangan sewa;
5. NPWP;
6. daftar tenaga yang menangani dengan mencantumkan nama, alamat;
10. 7.rekomendasi dari dinas terkait yang membidangi urusan perindustrian mengenai jenis alat, kapasitas produksi, jumlah yang dipergunakan untuk usaha/kegiatan pengolahan air minum telah sesuai dengan ketentuan;
8. Sertifikat Laik Higiene Sanitasidari dinas terkait yang membidangi urusan kesehatan mengenai kualitas air baku dan air minum (sampel diambil oleh petugas laboratorium atau petugas sanitasi);
9. denah lokasi;
10. izin gangguan;
11. surat pernyataan untuk mematuhi aturan;
12. tanda daftar perusahaan;
13. izin usaha perdagangan; dan
14. pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- b. Perusahaan perorangan.
1. photocopy KTP pemohon;
2. surat keterangan usaha dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui camat;
3. izin mendirikan bangunan atau surat keterangan sewa;
4. NPWP;
5. tenaga teknis sebagai konsultan di bidang higiene sanitasi
6. rekomendasi dari SKPD terkait yang membidangi urusan perindustrian mengenai jenis alat, kapasitas produksi, jumlah yang dipergunakan untuk usaha/kegiatan pengolahan air minum telah sesuai dengan ketentuan;
7. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari dinas terkait yang membidangi urusan kesehatan mengenai kualitas airbaku dan air minum (sampel diambil oleh petugas laboratorium atau petugas sanitasi);
8. denah lokasi;
9. izin gangguan;
10. surat pernyataan untuk mematuhi aturan;
11. tanda daftar perusahaan; dan
12. pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
Bagian Keempat
Prosedur
BAB VII - IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM
Pasal 13
- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Hasil pemeriksaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan,
BAB VII - IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM
Pasal 14
Kepala SKPD terkait menerbitkan izin usaha paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 lengkap dan benar.
Bagian Kelima Masa Berlaku
BAB VII - IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM
Pasal 15
- (1) Izin usaha depot air minum berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat dilakukan perpanjangan izin paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir dan harus diregistrasi ulang setiap tahunnya.
2. (2)Perpanjangan izin usaha depot air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. photocopy KTP penanggungjawab;
- b. asli surat izin usaha yang akan diperpanjang;
- c. izin gangguan yang masih berlaku;
- d. denah lokasi;
- e. asli dan photocopy tanda daftar industri; dan
- f. tanda daftar perusahaan.
Bagian Keenam
Perubahan dan Penggantian Izin Usaha
BAB VII - IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM
Pasal 16
- (1) Setiap usaha yang melakukan perubahan terhadap hal-hal `yang terdapat dalam perizinan, wajib melaporkan kepada kepala SKPD terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perubahan.
- (3) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
BAB VII - IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM
Pasal 17
- (1) Pembaharuan izin usaha depot air minum dapat dilakukan apabila masa berlaku izin usaha telah berakhir atau pemegang izin meninggal dunia.
- (2) Penggantian izin usaha depot air minum dapat dilakukan apabila surat izin usaha depot air minum hilang atau rusak.
Bagian Ketujuh Tidak Berlakunya Izin
BAB VII - IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM
Pasal 18
Izin usaha dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. masa berlaku izin usaha telah berakhir;
- b. pemegang izin meninggal dunia;
- c. izin usaha dinyatakan dicabut;
- d. pemegang izin usaha melakukan perubahan lokasi; dan/atau
- e. perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatannya ## BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB VII - IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM
Pasal 19
- (1) Proses pengolahan air minum pada usaha depot air minum meliputi penampungan air baku, penyaringan/filterisasi, disinfektan dan pengisian.
- (2) Penyaringan/filterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyaringan/filterisasi makro; dan
- b. penyaringan/filterisasi mikro.
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB VII - IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM
Pasal 20
- (1) Pengusaha depot air minum berkewajiban sebagai berikut :
- a. memenuhi persyaratan kualitas air baku dan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan uji laboratorium kualitas air baku dan air minum;
- c. memeriksa wadah yang dibawa konsumen layak pakai;
- d. melakukan pembilasan dan/atau pencucian dan/atau sanitasi wadah yang dilakukan dengan cara benar;
- e. menyediakan tutup wadah polos/tidak bermerek;
- f. menggunakan tangki pengangkut air yang tara pangan ( food grade ) untuk transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke depot air minum;
- g. menjual produknya secara langsung kepada konsumen di lokasi depot dengan mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan depot; dan
- h. menempatkan izin pada tempat yang mudah dilihat dan memasang nama depot.
- (2) Pengujian laboratorium kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, dilakukan paling sedikit:
- a. satu kali dalam tiga bulan untuk analisa bakteriologis; dan
- b. satu kali dalam enam bulan untuk analisa kimia dan fisika.
- (3) Pengujian laboratorium kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dilaboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau yang terakreditasi.
- (4) Biaya uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibebankan pada pengusaha depot air minum.
BAB VII - IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM
Pasal 21
Usaha depot air minum dilarang:
- a. mengambil air baku yang berasal dari perusahaan daerah air minum yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga;
- b. memiliki stock produk air minum dalam wadah yang siap dijual;
- c. menyediakan wadah yang bermerek untuk diisi ulang; dan
- d. dilarang memasang segel ( shrink wrap) pada wadah.
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 22
- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian usaha depot air minum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemantauan keamanan, ketertiban dan kebersihan usaha depot air minum;
- b. memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan bimbingan teknis penyelenggaraan usaha depot air minum;
- c. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan usaha depot air minum yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
- d. memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian usaha depot air minum.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan atau menindak lanjuti masukan pendapat dan atau dukungan yang sampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23
- (1) Pengawasan terhadap DAM meliputi penggunaan air baku, proses produksi, mesin peralatan serta perdagangannya dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan izin usaha depot air minum dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (3) Dalam hal melakukan pengawasan, SKPD terkait dapat mengikutsertakan SKPD terkait lainnya.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24
- (1) SKPD terkait melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 25
- (1) Pengusaha depot air minum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi :
- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. pencabutan izin usaha depot air minum; dan
- e. denda administratif.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26
Izin usaha depot air minum dicabut apabila :
- a. pemegang izin usaha depot air minum terbukti melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. pemegang izin usaha depot air minum tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin usaha depot air minum;
- c. pemegang izin usaha depot air minum tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. pengalihan kepemilikan perusahaan;
- e. tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 12;
- f. akta perusahaan kadaluarsa bagi badan hukum;
- g. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
- h. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertulis dalam izin usaha depot air minum;
- i. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;dan
- j. tidak mengindahkan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 27
- (1) Pencabutan izin usaha depot air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan depot air minum untuk jangka waktu satu bulan.
- (3) Apabila dalam masa penghentian sementara kegiatan pengusaha depot air minum telah memenuhi persyaratan ## BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 28
- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawah;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
13. tersangka atau saksi, menghentikan penyidikan; dan/atau
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai Dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31
Pedoman teknis pelaksanaan izin usaha depot air minum ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua izin usaha yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
Depot Air Minum yang pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, menggunakan nama Depot Air Minum Isi Ulang atau nama lainnya, wajib menggantikan namanya menjadi Depot Air Minum.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
Depot air Minum yang beroperasi dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Peraturan Daerahini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Penetapan: Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 23 Desember 2015

Penandatangan: WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Penetapan: Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 23 Desember 2015 SEKRETARIS D ERAH KOTA SAWAHLUNTO ROVANLY ABDAMS LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 10
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
## NOMOR 10 TAHUN 2015
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM
## I. UMUM
Penyelenggaraan dan Pengawasan Depot Air Minum disusun berdasarkan Pedoman Umum Cara Produksi Makanan Yang Baik (CPMB), Pedoman Umum Hygiene Makanan / Minuman dan Peraturan Perundang-undangan dibidang makanan / minuman lainnya.
Tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini adalah agar pengusaha pengolah Air Minum dapat lebih memahami dan menerapkan cara produksi yang baik, sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh beredarnya air minum dari Depot Air Minum yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Depot Air Minum ini memberikan penjelasan mengenai cara produksi air minum yang baik pada seluruh mata rantai produksi air minum, mulai dari pengadaan bahan sampai penjualan ke konsumen, menekankan pengawasan terhadap hygiene pada setiap tahap. Tahap-tahap yang dianggap kritis perlu dilakukan pengawasan yang ketat, sehingga dapat terjamin keamanan dan kelayakan air minum untuk dikonsumsi.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (11) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (12) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. ``` Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 18 ``` Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
``` Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas ``` Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 41