PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 2 Tahun 2007 tentang RETRIBUSI TERMINAL BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 Merim bang gat PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pasal 18 ayat Q2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Terminal merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
- b. bahwa dengan meningkatnya arus lalu-lintas angkutan darat di Kabupaten Melawi dipandang perlu meningkatkan pelayanan pada terminal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diatur Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara idana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
5. 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); ,
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Penerintan Penggati Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahur 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat IL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579)
10. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan emerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL Mnetapkan
Pasal 1
Dlam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan:
- Daerah adalah Kabupaten Melawi; 1
- 2Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
- 3 Bupati adalah Bupati Melawi;
- 4 Peiabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku;
- f Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, Firma, Konsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan asaha lainnya;
- f las Daerah adalah tempat penyimpan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum pada Instansi Pengelola Keuangan Daerah;
- Dias Perhubungan selanjutnya disingkat DISHUBPAR adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Melawi;
- terminal angkutan Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan rurun.kan dan menaikan penumpang dan atau barang serta mengatur kedatangan keberang.katan kendaraan penumpang umum, yang merupakan salah satu wujud pal jaringan transportasi;
- araan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk pengunakan oleh umum dengan di pungut bayaran;
- Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyakhyaknya 8 ( delapan ) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, bk dengan mau pun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
11. Mobil ...
- dbl Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 ( delapan ) pat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa priengkapan pengangkutan bagasi,
- Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil mum pang mobil bus dan kendaraan khusus;
- etribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh femerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dat pula disediakan oleh sektor swasta;
- etribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, tdak termasuk pelayanan peron;
- Tada Pembayaran Retribusi Terminal selanjutnya disingkat TPRT adalah bukti pembavaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum pada saat erasuki terminal dan bukti pembayaran retribusi untuk kendaraan angkutan hrang;
- iajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan randang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- la retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi ab retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dear perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan rundang-undangan retribusi daerah ;
- rat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD blah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melapor data obyek retribusi wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang rutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- it Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah t keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- Keteta pan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat Agkat SKRDKBT Adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah usi yang telah ditetapkan;
- Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat LB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang · tidak seharusnya;
- Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjuntnya disingkat STRD adalah surat melakukan tagihan retribusi dan tau sanksi administrasi berupa bunga dan dnda;
- Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan keberatan h dap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB dituju kan oleh oleh wajib retribusi;
erikosaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan olah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan nu.han kewajiban retribusi daerah ## BAB I
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
mama Retribusi Terminal di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir/tempat pemberhentian mobil penumpang, bus umum dan denakan retribusi terminal.
Pasal 3
ii retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi:
- fitas lainnya dilingkungan terminal.
- .levediaan tempat parkir/tempat pemberhentian mobil penumpang, bus umum mobil barang;
termasuk obyek retribusi adalah pelayanan peron dan penyediaan fasilitas yang dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta.
Pasal 4
etribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pat pemberhentian.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB II - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
inal digolongkan retribusi jasa usaha
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
unaan jasa dihitung ## BAB V
ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
tan penumpang dilakukan dengan mempergunakan kendaraan umum.
umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) meliputi:
obil bus antar Kota dalam Provinsi;
Mebld penumpang antar Kota dalam Provinsi;
ebil bus dan mobil penumpang dalam Kabu paten.
tan barang dilakukan dengan mempergunakan kendaraan umum dan atau tidak umum.
umum dan kendaraan tidak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ii adalah mobil barang.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
ad penumpang dan atau bus umum wajib singgah diterminal yang ditetapkan ryek.
RETRIBUSI TERMINAL
BAB VI - RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 9
retribusi terminal/ tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 2 Derah ini berupa Tanda Pembayaran Retribusi Terminal (TPR)
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 10
aran dalam penetapan struktur dan besar tarif retribusi didasarkan atas menutup biaya penyelenggaraan, memperoleh keuntungan yang pantas a.ha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 11
PENGADAAN DAN PELA YANAN TPR
BAB IX - PENGADAAN DAN PELA YANAN TPR
Pasal 12
Landa Pembayaran Retribusi Terminal (TPR) ditetapkan dengan Keputusan
BAB IX - PENGADAAN DAN PELA YANAN TPR
Pasal 13
Tanda Pembayaran Retribusi Terminal (TPR) dilakukan diterminal dan atau yamg ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
KUPON T ANDA PEMBA YA RAN RETRIBUSl TERMINAL (TPR)
+
BAB X - KUPON T ANDA PEMBA YA RAN RETRIBUSl TERMINAL (TPR)
Pasal 14
kupon Tanda Pembayaran Retribusi Terminal (TPR harus memenuhi teknis Pengamanan.
IPR terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :
- g pertama merupakan bukti pembayaran yang diserahkan kepada kendaraan tan umum/mobil barang yang memuat data antara lain sebagai berikut
- ode wilayah, Nomor seri dan Nomor Kupon;
- ma jenis pungutan;
catan yang berbunyi : berlaku satu kali masuk;
- dear hukum pungutan; .bear retribusi;
- pda sisi kanan kupon diberi lubang bergerigi, dengan ukuran garis tengah 4mm pat millimeter) dan jarak lubang antara satu dengan lainnya 9 mm (sembilan imeter).
kedua merupakan potongan kupon sebagai pertinggal (dokumen) yang data antara lain sebagai berikut:
- a jenis pungutan;
- lode wilayah, nomor seri dan nomor urut kupon;
- hsamnya retribusi.
WILAYAH PEMUNGUT AN
BAB XI - WILAYAH PEMUNGUT AN
Pasal 15
di pungut di wilayah Kabupaten Melawi.
yang terutang dipungut di daerah tempat Pelayanan Terminal diberikan.
BAB XIL..
BIAYA OPERASIONAL
BAB XII - BIAYA OPERASIONAL
Pasal 16
si pengelola dan pembantu di berikan biaya operasional 10 % dari seluruh yang telah disetor ke Kas Daerah.
permintaan pembayaran biaya operasional dimaksud pada ayat (l) pasal ini ## BAB XIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB XII - BIAYA OPERASIONAL
Pasal 17
(satu) pelayanan Terminal dan sejenisnya adalah waktu yang lamanya l tapkan lain oleh Bupati.
BAB XII - BIAYA OPERASIONAL
Pasal 18
'
terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang
SURAT PENDAFTARAN
BAB XIV - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 19
letribusi, wajib mengisi SPORD.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan erta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ii serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud .et (l) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB XV - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 20
SPORD sebagaimana dimasud dalam Pasal 18 ayat (1)Peraturan Daerah ini retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang ## BAB XVI
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB XV - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 21
tan retribusi tidak dapat diborongkan. dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
SANKSI ADMINISTRASL
BAB XVII - SANKSI ADMINISTRASL
Pasal 22
had wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan ditagih STRD.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XVIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 23
retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas ) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. ca pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XIX - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 24
terutang
BAB XIX - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 25
retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau penjabat yang eek atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan­ yang jelas.
hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi,wajib retribusi dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- meta yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan al ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
an ha.rus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal D tau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- ran keberatan tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan ihn retribusi.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XXI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 26
lebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan ian kepada Bupati.
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus keputusan.
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat Q2) pasal ini telah dilampaui pati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengambilan kelebihan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu lama 1 (satu) bulan.
- " wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ii dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka 2(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- emohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis l da Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebut:
- masa retribusi;
- mama dan alamat wajib retribusi ;
- besarnya kelebihan pembayaran ;
- d alasan yang singkat dan jelas
- fermohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara agsung atau secara pos tercatat.
- iti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan ti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XXI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 28
le ge mbalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah bayar kelebihan retribusi. t
Abila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi liya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini bayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga rlakcu sebagai bukti pembayaran.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XXII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 29
- ti dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- urangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ad ini diberikan dengan ## BAB XXIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XXII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 30
tu.k melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib · melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- du warsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
- bitkan surat teguran, atau;
- pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak t
KETENTUAN PIDANA
BAB XXIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31
lab Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling
- idak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
era.h yak 4(empat ) kali jumlah retribusi yang terutang.
PENYIDIKAN
BAB XXV - PENYIDIKAN
Pasal 32
febat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana didang Perpajakan Daerah atau retribusi Daerah sebagimana dimaksud dalam Lndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Newenang penyidik sebagaimana dimasud pada ayat(1) pasal ini adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribedi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- emeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan derngan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retibusi Daerah;
- menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau mpat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud hurufe;
- motret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
- emanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka .u saksi;
- ghentikan penyidikan ;
- elakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan.
dike sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya idilan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang le acara Pidana
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
D ga n berlakunya, Peraturan Daerah ini maka segala Ketentuan dan Peraturan yang rentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak beraku.
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
id hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Dareah ini, sepanjang mengenai lsanaanny a akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
turan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan r setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal 1% mt, 2007 ,--.-UP~ TIMELAWI, � A. SUMAN KURIK di Nanga Pinoh 8 AP4L. 2007 ARlSO]R KA:UPATENMELAWl, • � MARTIN LUTHER. D N DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR R
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NO MOR TAHUN 2007
## TENTANG
## RETRIBUSI TERMINAL
## UMUM
berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan wab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber apatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dikelola bertanggungjawab. Disamping itu semakin meningkatnya pertumbuhan n didaerah pada dewasa ini maka baik pelayanan maupun efektifitas dan rang berkaitan dengan retribusi perlu meningkatkan mutu dan jenis pelayanan asyara.kat.
dengan perihal tersebut salah satu sumber keuangan yang dapat digali oleh Daerah adalah Retribusi Terminal karena itu Pererintah Kabupaten Melawi Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal dalam rangka menggali sumberpatan daerah guna menunjang pembangunan.
PASAL DEMI PASAL
ud
PENJELASAN
Pasal 35
: Cukup jelas N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 29