UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN UNTUK PEMBEBASAN BANK INDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG DIMAKSUD DALAM (berlaku 22 Mei 1957)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa menurut kenyataan semenjak 30 Januari1957 persentasi jaminan tiap minggu terus menurun hingga dikhawatirkan menjadi lebih rendah dari persentasi jaminan sebesar 15% yang dimaksud di atas itu;
- b. bahwa pada tanggal 23 April 1957 persentasi jaminan telah turun sampai 15, 14%;
- c. bahwa dalam waktu yang singkat Bank Indonesia tidak akan mungkin mengembalikan keadaan sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953, bahkan sekarangpun belum dapat diharapkan dengan pasti bahwa persentasi jaminan 15% dapat dipertahankan selama waktu 3 bulan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (5) Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953;
- d. bahwa dipandang tidak tepat untuk menetapkan lagi persentasi jaminan yang lebih rendah dari pada 15%;
- e. bahwa dianggap perlu setelah berakhirnya keputusan Dewan Moneter tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 menetapkan untuk selama enam bulan yaitu dari 30 April sampai 1 Nopember 1957 membebaskan Bank Indonesia dari kewajiban menepati persentasi jaminan termaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953;
- f. bahwa karena keadaan yang mendesak dipandang perlu segera menetapkan peraturan ini dengan Undang-Undang Darurat;
6. Mengingat : Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953;
Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 29 April 1957;
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN UNTUK MEMBEBASKAN BANK INDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 SELAMA ENAM BULAN SETELAH BERAKHIRNYA KEPUTUSAN DEWAN MONETER TANGGAL 2 PEBRUARI 1957 NO. 23 YANG DIADAKAN BERDASARKAN PASAL 16 AYAT 3 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 (UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1953 LEMBARAN NEGARA NO. 40 TAHUN 1953)
sebagai berikut:
Pasal 1
Bank Indonesia dibebaskan dari kewajiban termaksud dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 untuk masa enam bulan dari tanggal 30 April 1957 sampai tanggal 1 Nopember 1957, yaitu dari mulai berakhirnya keputusan Dewan Moneter tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 yang diadakan
Pasal 16
Bank Indonesia dibebaskan dari kewajiban termaksud dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 untuk masa enam bulan dari tanggal 30 April 1957 sampai tanggal 1 Nopember 1957, yaitu dari mulai berakhirnya keputusan Dewan Moneter tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 yang diadakan
Undang-Undang Darurat ini berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 30 April 1957.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 1957.

Penandatangan: MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM. LEMBARAN NEGARA NOMOR 61 TAHUN 1957

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.

Penandatangan: MENTERI KEUANGAN, ttd SOETIKNO SLAMET.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 14 TAHUN 1957 TENTANG
PENETAPAN UNTUK MEMBEBASKAN BANK INDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG DIMAKSUDKAN DALAM
PENJELASAN
Pasal 16
AYAT 1 UNDANGUNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 SELAMA ENAM BULAN SETELAH BERAKHIRNYA KEPUTUSAN DEWAN MONETER TANGGAL 2 PEBRUARI 1957 No. 23 YANG DIADAKAN BERDASARKAN PASAL 16 AYAT 3 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 (UNDANG-UNDANG No.11 TAHUN 1953 LEMBARAN NEGARA No.40 TAHUN 1953). Berhubung dengan keadaan yang luas biasa pada permulaan tahun 1957, yang mengakibatkan meningkatnya jumlah peredaran uang disertai pula berkurangnya alat-alat pembayaran luar negeri disebabkan kemunduran dalam ekspor, Bank Indonesia tidak dapat mempertahankan kewajibannya termaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia, yaitu bahwa jumlah semua uang kertas bank, saldo rekening koran dan tagihan-tagihan lain yang segera dapat ditagih dari Bank harus satu perlima dijamin dengan emas, mata uang emas, bahan mata-uang emas atau cadangan yang terdiri