PERATURAN BUPATI MA Nomor 8 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ALAT BERAT EXCAVATOR PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- Mengingat :
BUPATI LIMA PULUH KOTA 1 I
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ALAT BERAT EXCAVATOR PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
- a. bahwa untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, perlu didukung dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur sektor perikanan melalui pengelolaan dan pemanfaatan alat berat excavator,
- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan daerah maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pemanfaatan Alat Berat Excavator pada Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu dilakukan perubahan,
- b. bahwa dengan adanya bantuan sebuah excavator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah perlu mengatur pengelolaan alat berat excavator untuk membantu pembudidaya ikan dan atau Pokdakan, Pokmaswas dan Poklahsar dalam rangka pembangunan/ rehabilitasi kolam, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan saluran, dan/atau pembangunan dan rehabilitasi jalan akses dan jalan produksi perikanan budiadaya, serta pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendukung pengolahan hasil perikanan dan kawasan konservasi sumber daya perikanan,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, di atas, perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013),
2
@
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073):
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696),
9. Peraturan Pemerintah Nomor &amp; Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855),
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10),
Memperhatikan
:
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6&amp; Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6),
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima PULUH Kota Tahun 2016 Nomor 15),
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 11),
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pemanfaatan Excavator pada Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 23),
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 68).
Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor Kep.87/Per-DJPB/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Alat Berat Excavator.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ALAT BERAT EXCAVATOR PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alat Berat Excavator Pada Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota diubah sebagai berikut :
Pasal I
1. Merubah dan menambah ketentuan dalam Pasal 1 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- Daerah adalah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. 2.
- Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota. 3.
- Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota. 4
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota. 5.
- Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 6.
- Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. 7.
- Excavator adalah alat berat gali yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Penerimaan Belanja Negara atau berasal dari Perolehan lainnya, 9
- Pengelolaan Alat Berat Excavator adalah semua tindakan dan upaya yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pemanfaatan excavator mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksananaan dan pengawasan pemanfaatan excavator. 8.
10. Biaya Operasional adalah pembiayaan atas penggunaan excavator yang antara lain mencakup biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, bahan bakar minyak, oli/pelumas, operator dan helper, kerusakan besar dan lain-lain,
12. Pemanfaatan alat berat excavator adalah pendayagunaan alat berat excavator,
11. Biaya pemeliharaan adalah pembiayaan atau pemeliharaan berkala/rutin sesuai buku manual alat dan perbaikan kerusakan kecil,
13. Pembangunan adalah proses membangun infrastruktur/prasarana budi daya baru mencakup studi, perencanaan, konstruksi, operasional, dan pemeliharaan,
15. Pengembangan adalah proses pembangunan prasarana budidaya yang dilakukan secara bertahap dan teratur,
14. Pemeliharaan adalah proses perawatan rutin dan perbaikan kecil/ringan agar prasarana dan sarana budidaya tetap berfungsi secara optimal,
16. Pinjam Pakai adalah bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, dengan tidak mengubah status kepemilikan, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku:
18. Prasarana Pendukung budidaya adalah bangunan untuk mendukung berfungsinya prasarana budidaya, seperti jembatan, gorong-gorong dan lain sebagainya,
17. Prasarana budidaya adalah bangunan yang digunakan untuk menunjang kegiatan perikanan budidaya yang dalam pengoperasiannya tidak dapat dipindahkan, seperti kolam, pintu air, tambak, jaringan irigasi, jalan produksi dan sebagainya,
19. Rehabilitasi adalah perbaikan prasarana dan sarana budi daya yang rusak berat yang mencakup kegiatan desain rehabilitasi dan konstruksi,
21. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota,
20. Sarana budidaya adalah wadah atau alat /mesin untuk mendukung proses produksi perikanan budidaya,
22. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat Satgas adalah Organisasi yang mengelola alat berat excavator baik teknis maupun administratif yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas,
24. Pembudidaya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
23. Hibah adalah bentuk pengalihan Barang Milik Negara (pemindahtanganan) sebagai tindak lanjut dari penghapusan Barang Negara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,
25. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan dan menangani.
26. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
27. Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya-Ikan Kecil
Pasal 2
- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi stakeholders dalam pengelolaan dan pemanfaatan Alat Berat Excavator sehingga tepat sasaran.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan dan pemanfaatan alat berat Excavator dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat waktu dan tertib administrasi serta berkelanjutan.
- (3) Sasaran yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah meningkatnya produksi ikan melalui penyediaan alat berat excavator dan tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Pasal 4
Penggunaan dan pemanfaatan alat berat excavator dengan indicator kinerja sebagai berikut :
- b. Panjang saluran yang dibangun dan/atau direhabilitasi dan /atau,
- a. Luas lahan kolam yang dibangun dan/ atau direhabilitasi, /
- c. Panjang jalan akses dan jalan produksi yang dibangun dan/atau direhabilitasi: dan
- d. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dicapai.
Pasal 5
- (1) Pemanfaatan excavator diprioritaskan untuk menunjang kegiatan peningkatan produksi perikanan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- (2) Pihak yang dapat memanfaatkan excavator diprioritaskan bagi pembudidaya ikan/pokdakan, Pokmaswas, Poklahsar dan KUB, melalui perjanjian pinjam pakai.
- (4) Pemanfaatan excavator dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembudidaya ikan serta prasarana dan sarana pendukungnya yang mencakup:
- (3) Pokdakan, Pokmaswas, Poklahsar dan KUB dapat meminjam dengan menanggung biaya operasional yang timbul antara lain mobilisasi/demobilisasi, operator, solar, oli dan pemeliharaan lainnya.
- a. Pembangunan dan rehabilitasi kolam, milik masyarakat pembudidaya ikan, pemerintah dan masyarakat lainnya:
- c. Pembangunan dan rehabilitasi jalan akses yaitu jalan menuju kawasan kegiatan pembudidaya ikan air tawar dan jalan produksi yaitu jalan transportasi sarana produksi yang berada pada kawasan pembudidaya ikan air tawar atau kawasan perairan umum masyarakat pengawas,
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan saluran irigasi air pask dan buang yang berada pada kawasan budidaya kolam / minapadi,
- d. Pembangunan dan rehabilitasi parasarana dan sarana yang mendukung kegiatan budidaya ikan dan atau perikanan lainnya seperti goronggorong, jembatan, pintu air dan lain-lain.
- (5) Pihak lain dapat memanfaaatkannya untuk kegiatan selain ketentuan pada ayat (4) sejauh alat sedang tidak digunakan oleh pengguna prioritas dan digunakan dalam rangka untuk menunjang peningkatan produksi perikanan dan atau meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) melalui perjanjian sewa pakai.
- (7) Dalam keadaan darurat , pemanfaatan alat berat excavator dapat digunakan dalam bentuk pinjam pakai.
- (6) Besaran sewa alat berat excavator sebagaimana dimaksud ayat (4) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Kondisi darurat ditetapkan oleh Bupati atau pihak lain yang diberi wewenang atau yang ditunjuk oleh Bupati.
13. (10)Teknis pemanfaatan excavator lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan.
14. (9 Biaya operasional yang timbul dalam penggunaan alat berat excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) seperti biaya mobilisasi, operator, cooperator dan bahan bakar ditanggung oleh pihak peminjam.
Pasal 10
- (1) Pemanfaatan alat berat excavator oleh Dinas, UPT dan/atau Kelompok Pembudidaya Ikan/Pokdakan, pokmaswas, poklahsar dan KUB dilaksanakan secara mandiri atau pinjam pakai, kecuali pemanfaatan oleh selain Kelompok pembudidaya ikan dilaksanakan secara sewa pakai.
- (2) Penggunaan alat berat excavator
Pasal 19
Pelaporan Monitoring dan evaluasi pemanfaatan excavator dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Dinas dan disampaikan kepada Bupati, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cg. Direktur Kawasan Budidaya sesuai format laporan.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penetapan: DIUNDANGKAN DI' 3 SARUPMAK PADA TANGGAL : Sea.MA et ...uyans

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA A 5 YENDR TOMAS BERITA DAERAH UPATEN LIMA PULUH K TAHUN 201 NOMOR...9 OA

Penetapan: Ditetapkan di Sarilamak Pada tanggal,J)16 MARET 2014 (peran LI ULUH KOTA, IRFENDI ARBI 1 1 TELAA DITELITI BAGIAN HUKUM