PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO Nomor 4 Tahun 2017 tentang PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (berlaku 6 Juni 2017)
Pembukaan
Mengingat
BUPATIBOJONEGORO PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIBOJONEGORO,
- Menimbang a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang bruk dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif;
- b. bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta untuk menertibkan pembangunan perumahan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, serasi, teratur, harmonis,dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk menjamin kepastian hukum serta ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten / Kota tentang Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor S Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 t.entang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noroor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5160);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perurnahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelcnggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang› undangan;
22. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU} Kawasan Perumahan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana Perumahan dan Permukiman Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 22);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO dan
BUPATIBOJONEGORO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUMAHAN DAN KA WASAN PERMUKIMAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bojoncgoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
5. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfatan dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan, dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
6. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
7. Kawasan Pennukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
8. Lingkungan Hunian adalah pennukiman yang terdiri atas pennukiman. bagian dari kawasan lebih dari satu satuan
9. Pcrmukiman adaiah bagian da.-i lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pennukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cenninan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
12. Hunian Berimbang adalah perumahan dan kawasan pemukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam rumah tinggai dan rumah deretan antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah, atau dalam rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial atau dalam rumah tapak dan rumah susun umum.
13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
14. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
15. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
16. Rencana Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disingkat RKP adaiah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan lingkungan hunian diperkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
17. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, yang selanjutnya disingkat RP3 adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan penyediaan perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagai bagian dari perwujudan pemanfaatan tata ruang yang mengacu pada RKP.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Bojonegoro, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi Jawa Timur, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro, rencana struktur wilayah Kabupaten Bojonegoro, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro, penetapan kawasan strategis Kabupaten Bojonegoro, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro.
19. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kabupaten Bojonegoro.
20. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
21. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
22. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak Jayak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta prasarana dan sarana yang tidak memenuhi syarat.
23. Kawasan Siap Bangun, yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
24. Lingkungan Siap Bangun, yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kavling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan Rencana Detail TataRuang.
25. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepent.Lngan pembangu11an perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
26. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai t.empat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi peiayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Rencana Peru.-nahan dan Kawasan Permukiman adaiah suatu proses perencanaan lingkungan hunian perkotaan, lingkungan hunian perdesaan, tempat pendukung kegiatan, permukiman, perumahan, rumah, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk menghasilkan dokumen rencana kawasan permukiman.
29. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman adaiah suatu proses untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana kawasan permukiman melalui pelaksanaan konstruksi.
30. Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk memanfaatkan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana yang ditetapkan termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkaia.
31. Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan.
32. Setiap Orang adalah orang perseorangan at.au badan hukum.
33. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya dibidang perumahan dan kawasan permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
34. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
35. Masyara.kat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyara.kat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
36. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan pemukiman.
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan:
- a. kesejahteraan,
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. kenasionalan;
- d. keefisienan dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- J. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- I. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah:
- a. mewujudkan ketertiban dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mela.ksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi MBR dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan tetap
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:
- a. lokasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. kepadatan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pengelolaan lingkungan;
- e. prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- f. hak dan kewajiban serta peran serta masyarakat;
- g. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- h. pendanaan;
- i. kerjasama;
- J. pembinaan dan pengawasan;
- k. larangan; dan
1. sanksi administratif.
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang dilaksanakan secara koordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai dasar penyelenggaraan perumahan.
- (3) Prinsip pembangunan kawasan permukiman sc::bagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwujudan kegiatat1 pembangunan penu1t'uka.i1 perumahan di kawasan permukiman sebagaimana yang dituangkan didalam rencana tata ruang yang mengutamakan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan sebagai pengendalian dan pc::ugc::mbangan pc::run1aha.u dan kawasan pc::rmukiman.
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 6
- (1) Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah dilaksanakan ## BAB III
WKASIPEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasa17
- (1) Lokasi penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus sesuai dengan RTRVv1 dan RDTR yang berlaku dengan kriteria sebagai berikut:
- a. kriteria keamanan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan merupakan kawasan lindung, kawasan lahan \_,..\_.. ... n1·an \_...,\_,,\_,... bc1 ... , ... .: ________________ +an 1... pro..J~ .. 1 ... .: }-''-'J. LC\J. pc:u.1t;CU.J. l A.VJ.CU.lJ \.ll, ) UUL,CU,l uun.,:u,) daerah buangan limbah pabrik, daerah bebas bangunan pada area bandara, daerah di bawah jaringan listrik tegangan tinggi, daerah rawan bencana;
- b. kriteria kesehatan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara, pencemaran air permukaan dan air tana,', dalam yang berada di atas ambang batas;
- c. kriteria kenyamanan, dicapai dengan kemudahan pencapaian (aksesibilitas), kemudahan berkomunikasi (internal/ eksternal, langsung, atau Lidak langsung), kc::mudahan bc::rkegialan (pras::trana dan sarana lingkungan tersedia);
- d. kriteria keindahan/keserasian/ keteraturan (kompatibilitas) dicapai dengan penghijauan, mempertahankan karakteristik topografi dan lingkungan yang ada, misalnya tidak meratakan bukit, mengurug seluruh rawa atau danau/situ/sungai/kali dan sebagainya;
- e. kriteria fieksibilitas, dicapai dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan fisik/pemekaran lingkungan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana;
3. r l. krilt::ria kt:Lc::rjangkauan jara.~ c.iil:apai c.lc::ngan mempertimbangkan jarak pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan terhadap penempatan prasarana dan sarana utilitas lingkungan; dan
- g. kriteria. 1.ingk11.ngan berjati diri, dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan kearifan lokal, karakter sosial budaya masyarakat setempat, terutama aspek kontekstual terhadap lingkungan tradisional/lokal setempat.
- (2) Lokasi pcnyclcnggararu1 pcmbru"'lg1.1nan pcn.,uttahan dar1 kawasan permukiman harus berada pada lahan yang jelas status kepemilikannya, memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.
BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KA WASAN PERMUKIMAN
Bagian Kesa.tu Umum
Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permuki1r,an dilakukan untuk memenuhi kebut-uhan rui11ali sebagai salah satu kebutuhan dasar dan hak asasi manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- (1) Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan melalui ta.ha.pan:
- a. perencanaan;
- b. pembangunan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pengendalian.
- (2) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rumah a.tau perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (3) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menurut jenis dan bentuknya.
- (4) Jenis rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan
- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( ,, 'h1,...,,fa ct·1"1.,,,1,an ?"'W"001 ... 1,, 1 · ke"'" ... ..A./ ,.,. ... ... .lAC,..,.· c ·.---,.~ .A,,l ,I,. ... .. ~... . f&gt;J.1.4"'"'-". -£.&amp;o
- a. studi kelayakan lokasi, paling kurang meliputi: status lahan, kesesuaian lahan, penentuan lokasi yang mcngacu pada RTRW dan RDTR, dan akscsibilitas lokasi;
- b. inventarisasi dan analisis sumberdaya yang ada;
- c. inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung; dan
- d. penyusunan proposal dan siteplan.
- (2) Perencanaan teknis perumahan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang di bidang perumahan dan kaivs:;an permukiman.
- (3) Penyusunan proposal sebagaim. ana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memuat laporan teknis perencanaan.
- (4) Siteplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Siteplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya harus memuat rencana penataan kawasan perumahan yang meliputi:
- a. rencana jalan;
- b. rencana drainase;
12. C ,,...a,""",...,""~ ~~,,..1;...,...h-,'h· · .I...,,. ... -.All ... ,. · ..,~,.:
- d. rencana persampahan;
- e. rencana pcnerangan;
- f. rencana sarana lingku..-igan peruma,.'-1an; dan
- g. rencana utilitas umum.
- (6) Setiap orang dan/ atau badan hukum yang mengubah siteplan yang telah disetujui dan disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib mendapatkan persetujuan perubahan siteplan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Bagian Ketiga Pembangunan
- (1) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud da1cm Pasal 9 ayat {1) hurt1.f b dinv,.1nli dengu...--i land clearing.
- (2) Landclearing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan penyiapan lahan yang dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan disetujui oleh Pemerintah Daeral, dalam bentuk pengesal,an siteplan.
- (3) Konstruksi bangunan dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk 1MB.
- (4) Setiap pengembang yang melaksanakan pembangunan perumahan wajib membuat pengaman pada lokasi tempat pekerjaan dimaksud agar tidak mengganggu dan membahayakan kepentingan umum.
- (5) Apabila terdapat prasarana umum yang rusak akibat pelaksanaan pembangunan, pengembang wajib melakukan perbaikan.
Bagian Keempat
Pemanfaatan
- (1) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam l"asal 9 ayat (1) huruf c dilaksruLakruJ. sctclah pembangunan selesai dan pengembang wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF}.
- (2) Pemanfaatan bangunan merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan sesuai fungsi yang ditetapkan dalam 1MB dan SLF termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala.
- (3) Pen1anfaatan pt::i- 111nal1ai1 sebagai1nw1a dimaksud pada ayat (1) di lingkungan hunian meliputi:
- a. pemanfaatan rumah;
- b. pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
- c. pelestarian perumahan serta prasarana dan sarana perumahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pt:m,mfaai.an rumah st:bagaimaua iliructksuu paua ayat (3) huruf a dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.
- (5) Pemanfaatan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain huni~Tl hat'llS memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian. digunakan untuk fungsi
Pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur pendukung dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang› undangan.
Bagian Kelima Pengendalian
- (1) Pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud dalam n~~a1 9 M·~· fl) J.Q,..,. Cl.Yet\ l ... 'L-. ... -.. + ~ ri1·1aks""-... 1 , ... pad-+ ... 1,.,a~an 1 .11..U. t..t.1 '-,I '-A CU J. 0.A'!;\.l J. a. l CU A p sebagai berikut:
- a. perencanaan;
- b. pembangunan; dan
- c. pemanfaatan.
- (2) PemerintaJ1 T'\..-.o9".-.1,-,. '-" ... ~ ... melo.ksanalmn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: pengendalian
- a. perizinan;
- b. penertiban;dan
- c. penataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BABV
KEPADATAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Bagian Kesatu Umum
Kepadatan lingkungan perumahan meliputi kepadatan penduduk, kepadatan kapling, dan kepadatan bangt1nar1 dalam lingkungan perumahan.
Bagian Kedua Kepadatan Penduduk
Kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan perbandingan antara luas lahan dengan jumlah penduduk.
Bagian Ketiga Kepadatan Kapling
- (1) Kepadatan kapling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mert1pa...~an perbanding~~ aJ1tara luas lahan efektif dengan luas lahan untuk prasarana dan sarana lingkungan.
2. (2j Luas tanah efektif yang dapat dL.-nanfaatkan untuk kapling maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas lahan keseluruhan.
- (3) Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan keseluruhan digunakan untuk membangun prasarana dan sarana lingkungan.
- (4) Par1jang dcrct kavlL.-ig paling panjang 100 (scratus) meter sehingga panjang jalan pembagi mencapai 100 (seratus) meter harus bertemu jalan lingkungan atau dengan jalan masuk.
- (5) Luas kapling setiap unit rumah sekurang-kurangnya 60 (enw--n puluh) meter persegi.
Bagian Keempat Kepadatan Bangunan
- (1) Kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dal. aiu benttt.k l{oefesien Dasar Dangunan (KDI3) yang merupakan perbandingan luas tapak bangunan dengan luas kapling.
- (2) KDB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam rencana tata ruang.
- (1) Pengelolaan lingkungan merupakan upaya untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan dan mencegal1 terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dalam beberapa tahap kegiatan meliputi :
- a. pra konstruksi;
- L. ::.aal kon:sl.ruk::ii; dan
- c. pasca konstruksi.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam dokumen pengelolaan lingkungan ## BAB VII
PRASARANA DAN SARA.NA LINGKUNGAN SERTA UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Bagian Kesatu Umum
- (1) Pembangunan prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
- (2) Pembangunan prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum perumahan dan kawasan permukirnan harus rnemenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kesesualan antara kapasltas pelayanan dan jU111lah rumah;
- b. keterpaduan antara prasarana, sarana dan utilitas umum dan lingkungan hunian;
- c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan pen . .1mahw1 dar1 permukiman wajib menyediakan dan memfasilitasi tersedianya prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umurn perumahan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagal berikut:
- a. Prasarana lingkungan perumahan meliputi:
4. ll jaringan jalan;
- 2) jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);
6. 3j jaringan saluran pembuangan air limbah; dan
- 4) tempat pembuangan sampah;
- b. Sarana lingkungan perumahan meliputi:
- 1) sarana pendidikan;
- 2) sarana kesehatan;
- 3) sarana peribadatan;
- 4) sarana rekreasi dan olah raga;
- 5) sarana pemakaman; dan
- 6) sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau.
- c. Utilitas umum perumahan meliputi:
- 1) jaringan air bersih;
- 2) jaringan listrik;
- 3) jaringan telepon;
- 4) pemadam kebakaran; dan
- 5) sarana penerangan jalan umum.
Bagian Kedua
Prasarana Lingkungan Perumahan
Paragraf 1 Jaringan Jalan
- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 1) dalarn lingkungan perumahan meliputi:
- a. jalan masu.1;.:;
- b. jalan utama; dan
- c. jalan pembagi.
- (2) Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan yang menghubungkan jalan yang sudah ada dengan jalan lokasi perumahan dengan lebar --1 -·-::in;:, 1 -·-~-~v---~ de---1 ~h~r '-1 ~-.. ~n;:, ~·-·.!'-· .u . . O - t\.t.U C'..!!t;,!J.✓ &lt;I. OC'-! . .!..!.,:O. ·l.i O,Cl.l.!. ... , . -:V JCUC'!..!..!. J n !.~c:, terlebar dalam perumahan.
- (3) Jalan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan yang menghubungkan antara jalan Jingkungan pembagi satu dengan jalan Ungkungan pemba.gi lain.nya dengan jalan masuk di da!arn perumahan dengan lebar paling rendah 6 (enam) meter dan termasuk drainase.
- (4) Jalan pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jalan menuju kapling-kapling yang ada
- (5) Jalan dalam lingkungan perumahan harus menyediakan ruang untuk berputar kendaraan roda empat dan pada persimpangan harus dibuat lengkung.
- (6) Jalan buntu yang diperbolehkan adalah dengan jalan · I · 1 ,o ,-, · .\_ 1 1 · \ · panJang ma.:.{s1mai ~+~ ;,ernpat: pun .. u-1 nmaJ mer.er.
- (7) Panjang jalan buntu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipersyaratkan menyiapkan tempat berputar.
Paragraf2
Jaringan Saiuran Pembuangan Air Hujan (Drainasej
- (l} Saluran drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ... r...,+(2' 1,., ... \_...,+ ~ F.ln...,1, ... t'")\ ...,...c,,...,J-.-.1, ... ~..,,h,ra-... ~ .. 1,-,. ... ~ ... r·.;:·· · · , J 1,v,v · ·· t' J5n,.1 "'-' / ' ' "'' 1.1,.1n.c .1 1, .~,-,,..., 11 t'.Jn ··v.;·.-·· yang harus disediakan pada sisi jalan dengan dimensi saluran disesuaikan dengan volume limpasan air hujan kawasru.1 tersebut.
- (2) Pada saluran drainase harus disediakan resapan air hujan di persimpangan jalan dan di bawah saluran drainase sesuai dengan perhitungan iimpasan.
- (3) Air hujan dari saluran drainase perumahan dan permukiman dapat dimasukkan ke sungai atau saluran pembuangan terdekat, apabila tidak memungkinkan harus dibuat resapan atau kolam penampungan.
- (4' ~&lt;D,\_;., ... l,Qnli-g ~;,n,:.;;hl,~n mo ... n,::i.~;,,t,.,,... su'f"\"'1119'" \_A .. AC'~T"\~n · J ...,..,\_...\_.:-' ... ·· ... ... '-4..l ... .., ... ~ ,...,,. ... .) ... ,£. ... · ... ,. t' ... .t-'~ ... atau biopori yang dapat menampung limpasan air hujan.
- (5) Resapan air hujan di persimpangan jalan dan di bawah saiuran drair1ase dengan jarak 20 (dua puluh) meter dan/atau
- (1) Tempat pembuangan sampah wajib disediakan di masing-masing unit rumah dengan sistem terpilah.
- (2) Di lingkungan perumahan wajib dipersiapkan ,...;C"+-,cu · 1 mek ... 1 ... '""" 0 -embu ... N ... ... 1,., "" 0 -0 ...r; TPS ,:u ..,:,1,-.,···J u..t.t..1.-.:,\_., ·· ..., y u...&amp;·5u·a. .;&gt;U..J.J...1.p(..U.· ..,...,t"..., .. ~ ·
Bagian Ketiga Sarana Lingkungan Perumahan
- (1) Sarana pendidikan Taman Kanak-Kanak atau Pendidikan A-ak US:,.. n: ________________ l· yang 1,.,,..., ... C" terse.A:.-. A ... lo..,.m 1: ________________ ,...,lroo .. .,...,,..,... '"'..l 10. ,,,... J. I l('"IJJ ... , \,'U,lr-l IJ {c4J,.«.J. J.115.0.v · 1 5c;.u..1. perumahan dan permukiman minimal untuk setiap 250 (dua ratus Jima puluh) unit rumah.
- (2) Sarana kesehatan yang harus tersedia pada perumahan dan permukiman meliputi:
- a. posyandu harus tersedia dalam lingkungan perumahan dan permukiman minimal untuk setiap 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah; dan
- b. balai pengobatan harus tersedia dalam lingkungan perumahan dan pennukiman minimal untuk setiap 500 (lima ratus) unit rumah.
5. l'l\ Tor11s c,..,, ... ""'°~h ... d ... ,4;c-oc-,, ... i1~--... , ,,...,, ... -enghw-; \VJ ..,...,.,~ ~v..AA...\_ t"...,,.. · ..,...\_ '-A.lAAj.J. u1.v..\_,...,...\_1.41,KUll ""'-· ...\_,,\_"-.,\_~· t" .u.. dan harus tersedia tempat peribadatan dalam lingkungan perumahan dan permukiman minimal untuk setiap 50 (iima puiuh) unit rumah.
- (4) Sarana rekreasi dan olahraga harus tersedia dalam Jingkungan perumahan dan permukiman minimal untuk setiap 100 (seratus) unit rumah.
- (5) Sarana pemakaman umum perumahan dan permukiman harus tersedia minimal untuk setiap 1200 (seribu dua ratus) penduduk atau 240 (dua ratus empat puluh) unit rumah.
- (6) Sarana pemakaman umum perumahan dan permukiman yang kurang dari 1200 (seribu dua ratus) penduduk atau 240 (dua ratus empat puluh) unit rumah dapat bekerja ,...,...,..., de-g""' ... l,ol,u~nhnn ~,..- ,...,, ... u des"' ...,\_. \_\_ ,... ... + ynng ~&gt;·"&lt;.-\_ U (;4fl r,.v1 o « (;4 \,.JQ.11/ ,Ul,&lt;.-4 « ~ '\.,,A;l,O}'C:4'(;4 disetujui oleh Pemerintahan Desa dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (7) Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau harus tersedia dalam lingkungan perumahan dan permukiman minimal untuk setiap 50 (lima puluh) unit rumah.
Bagian Keempat Utilitas Perumahan
Paragraf 1 Jaringan Air Bersih
- (l) Jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c angka 1), dapat menggunakan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau sumber air bersih setempat.
- (2) Sumber air bersib. sebagain1a.T1a dimaksud pada ayat (1) harus terletak pada jarak paling rendah 10 (sepuluh) meter dari sumur peresapan air kotor.
Paragraf2 Jaringan Listrik
- (1) Jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c angka 2) menggunakan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
2. (2 11 V..:r.+o""'tu,.,..., ... o.-1"Yonn1· ;...,"+,-,1 ... ~; lis+-;1,.. r1 ... peny,.,...,1-,.,. .. ...,,,..,,..., ... Jlo-V ·, o.\_, .\_.\_ UJ.J. J.J.1.V"-'f:,..\_, U l.J..l\.. 1' U..,J.U.\_1'. .\_ UJ.J.,.\_ ~ U -· · U\_j\_t.\_j\_ lJ ... .l o.o·\_.,, listrik harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Paragraf 3 Jaringan Telepon
- (1) Jaringan telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c angka 3) menggunakan jaringan dari Perusahaan Telekomunikasi Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai instalasi telepon dan penyambungan telepon harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Telekomunikasi Indonesia.
Paragraf4
Pemadam Kebakaran
- (1) Pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c angka 4) merupakan upaya antisipasi terhadap terjadinya kebakaran.
- (2) Penataan kav.tasnn per...1mahan har.Js mempertimbangkan terhadap kemungkinan terjadi kebakaran dengan menyediakan ruang yang memadai untuk akses mobil pcmadam kebakaran.
- (3) Desain bangunan harus mempertimbangkan akses untuk penanggulangan kebakaran.
- (4) Pada kawasan perumahan harus disediakan hidran.
- (5) Ferumahan yang menggunakan i (satu) pintu harus menyediakan pintu darurat untuk kepentingan evakuasi atau kepentingan darurat lainnya.
Paragraf 5 Penerangan Jalan Umum
- (1) Sarana penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c angka 5) wajib disediakan di dalain Hngkunga.n llunian perumahan.
- (2) Penghuni masing-masing hunian wajib menyediakan lampu penerangan jalan.
Bagian Ketiga
Alih F\.1ngsi Fasilitas Umum
Fasilitas umum pada perumahan dan kawasan permukiman tidak dapat dialihfungsikan di luar fungsi peruntukannya.
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT
- (1) Masyarakat berhak:
- a. menempati, menikmati dan/ atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam !ingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
- b. melakukan oembanm.1nan oerumahan dan kawasan . ~ . permukiman; dan
- c. memperoleh informasi yang penyelenggaraa.11 perum.ahan permukiman. berkaitan dan dengan kawasan
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dim.aksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kewajiban Maayarakat
Masyarakat berkewajiban:
- a. memelihara kelestarian fungsi serta mencegah dan xm:uar1ggulcl.11gi kc:1·usakar1 uau pc:11c.;c::1m1.n:U1 liugkw1ga.11;
- b. menjaga aset infrastuktur; dan
- c. mewujudkan perlindungan fungsi ruang sesuai kearifan lokal.
Bagian Ketiga Peran Masyarakat
- (1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
- a. penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; dan/ atau
- e. pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menyelenggarakan penataan kawasan perumahan dan permukiman dan pembangunan infrastruktur.
- (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan penataan kawasan dan pengembangan infrastruktur pendukung.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, lembaga dan masyarakat sesu ai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.
BABX
PENDANAAN
- (1) Pendanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. investasi swasta;
- d. kerjasama pembiayaan; dan/atau
- e. sumber lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pcrundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab SKPD yang membidangi perumahan dan permukiman.
- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diatur dalam Peraturan Bupati.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewcnangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada SKPD yang membidangi perumahan dan permukiman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mcngenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
LARANGAN
Pasa142
- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan pcrumahan, yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.
- (2) Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/ a tau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukan bagi perumahan dan permukiman.
- (3) Setiap orang dilarang membangun, perumahan, dan/ a tau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
- (4) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/ atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.
- (5) Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan pembangunan kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (6) Sadan hukum yang menyelenggarakan pembangunan penunaha.n dan per-.mukin1an, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya.
- (7) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XIV - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 7
- orang dan/alau badan hukum yang (1) Setiap menyelenggarakan pembang-w-ia.,.! perw-n.aha.,.1 da..i.1 kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasai 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dikenakan sanksi administrasi melalui tindakan sebagai berikut:
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 8
Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permuki1r,an dilakukan untuk memenuhi kebut-uhan rui11ali sebagai salah satu kebutuhan dasar dan hak asasi manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 9
- (1) Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan melalui ta.ha.pan:
- a. perencanaan;
- b. pembangunan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pengendalian.
- (2) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rumah a.tau perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (3) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menurut jenis dan bentuknya.
- (4) Jenis rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 10
- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( ,, 'h1,...,,fa ct·1"1.,,,1,an ?"'W"001 ... 1,, 1 · ke"'" ... ..A./ ,.,. ... ... .lAC,..,.· c ·.---,.~ .A,,l ,I,. ... .. ~... . f&gt;J.1.4"'"'-". -£.&amp;o
- a. studi kelayakan lokasi, paling kurang meliputi: status lahan, kesesuaian lahan, penentuan lokasi yang mcngacu pada RTRW dan RDTR, dan akscsibilitas lokasi;
- b. inventarisasi dan analisis sumberdaya yang ada;
- c. inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung; dan
- d. penyusunan proposal dan siteplan.
- (2) Perencanaan teknis perumahan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang di bidang perumahan dan kaivs:;an permukiman.
- (3) Penyusunan proposal sebagaim. ana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memuat laporan teknis perencanaan.
- (4) Siteplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Siteplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya harus memuat rencana penataan kawasan perumahan yang meliputi:
- a. rencana jalan;
- b. rencana drainase;
12. C ,,...a,""",...,""~ ~~,,..1;...,...h-,'h· · .I...,,. ... -.All ... ,. · ..,~,.:
- d. rencana persampahan;
- e. rencana pcnerangan;
- f. rencana sarana lingku..-igan peruma,.'-1an; dan
- g. rencana utilitas umum.
- (6) Setiap orang dan/ atau badan hukum yang mengubah siteplan yang telah disetujui dan disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib mendapatkan persetujuan perubahan siteplan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Bagian Ketiga Pembangunan
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 11
- (1) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud da1cm Pasal 9 ayat {1) hurt1.f b dinv,.1nli dengu...--i land clearing.
- (2) Landclearing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan penyiapan lahan yang dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan disetujui oleh Pemerintah Daeral, dalam bentuk pengesal,an siteplan.
- (3) Konstruksi bangunan dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk 1MB.
- (4) Setiap pengembang yang melaksanakan pembangunan perumahan wajib membuat pengaman pada lokasi tempat pekerjaan dimaksud agar tidak mengganggu dan membahayakan kepentingan umum.
- (5) Apabila terdapat prasarana umum yang rusak akibat pelaksanaan pembangunan, pengembang wajib melakukan perbaikan.
Bagian Keempat
Pemanfaatan
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 12
- (1) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam l"asal 9 ayat (1) huruf c dilaksruLakruJ. sctclah pembangunan selesai dan pengembang wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF}.
- (2) Pemanfaatan bangunan merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan sesuai fungsi yang ditetapkan dalam 1MB dan SLF termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala.
- (3) Pen1anfaatan pt::i- 111nal1ai1 sebagai1nw1a dimaksud pada ayat (1) di lingkungan hunian meliputi:
- a. pemanfaatan rumah;
- b. pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
- c. pelestarian perumahan serta prasarana dan sarana perumahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pt:m,mfaai.an rumah st:bagaimaua iliructksuu paua ayat (3) huruf a dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.
- (5) Pemanfaatan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain huni~Tl hat'llS memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian. digunakan untuk fungsi
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 13
Pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur pendukung dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang› undangan.
Bagian Kelima Pengendalian
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 14
- (1) Pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud dalam n~~a1 9 M·~· fl) J.Q,..,. Cl.Yet\ l ... 'L-. ... -.. + ~ ri1·1aks""-... 1 , ... pad-+ ... 1,.,a~an 1 .11..U. t..t.1 '-,I '-A CU J. 0.A'!;\.l J. a. l CU A p sebagai berikut:
- a. perencanaan;
- b. pembangunan; dan
- c. pemanfaatan.
- (2) PemerintaJ1 T'\..-.o9".-.1,-,. '-" ... ~ ... melo.ksanalmn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: pengendalian
- a. perizinan;
- b. penertiban;dan
- c. penataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BABV
KEPADATAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Bagian Kesatu Umum
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 15
Kepadatan lingkungan perumahan meliputi kepadatan penduduk, kepadatan kapling, dan kepadatan bangt1nar1 dalam lingkungan perumahan.
Bagian Kedua Kepadatan Penduduk
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 16
Kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan perbandingan antara luas lahan dengan jumlah penduduk.
Bagian Ketiga Kepadatan Kapling
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 17
- (1) Kepadatan kapling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mert1pa...~an perbanding~~ aJ1tara luas lahan efektif dengan luas lahan untuk prasarana dan sarana lingkungan.
2. (2j Luas tanah efektif yang dapat dL.-nanfaatkan untuk kapling maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas lahan keseluruhan.
- (3) Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan keseluruhan digunakan untuk membangun prasarana dan sarana lingkungan.
- (4) Par1jang dcrct kavlL.-ig paling panjang 100 (scratus) meter sehingga panjang jalan pembagi mencapai 100 (seratus) meter harus bertemu jalan lingkungan atau dengan jalan masuk.
- (5) Luas kapling setiap unit rumah sekurang-kurangnya 60 (enw--n puluh) meter persegi.
Bagian Keempat Kepadatan Bangunan
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 18
- (1) Kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dal. aiu benttt.k l{oefesien Dasar Dangunan (KDI3) yang merupakan perbandingan luas tapak bangunan dengan luas kapling.
- (2) KDB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam rencana tata ruang.
BAB VI - PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Pasal 19
- (1) Pengelolaan lingkungan merupakan upaya untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan dan mencegal1 terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dalam beberapa tahap kegiatan meliputi :
- a. pra konstruksi;
- L. ::.aal kon:sl.ruk::ii; dan
- c. pasca konstruksi.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam dokumen pengelolaan lingkungan ## BAB VII
PRASARANA DAN SARA.NA LINGKUNGAN SERTA UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Bagian Kesatu Umum
BAB VI - PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Pasal 20
- (1) Pembangunan prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
- (2) Pembangunan prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum perumahan dan kawasan permukirnan harus rnemenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kesesualan antara kapasltas pelayanan dan jU111lah rumah;
- b. keterpaduan antara prasarana, sarana dan utilitas umum dan lingkungan hunian;
- c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum.
BAB VI - PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Pasal 21
- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan pen . .1mahw1 dar1 permukiman wajib menyediakan dan memfasilitasi tersedianya prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umurn perumahan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagal berikut:
- a. Prasarana lingkungan perumahan meliputi:
4. ll jaringan jalan;
- 2) jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);
6. 3j jaringan saluran pembuangan air limbah; dan
- 4) tempat pembuangan sampah;
- b. Sarana lingkungan perumahan meliputi:
- 1) sarana pendidikan;
- 2) sarana kesehatan;
- 3) sarana peribadatan;
- 4) sarana rekreasi dan olah raga;
- 5) sarana pemakaman; dan
- 6) sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau.
- c. Utilitas umum perumahan meliputi:
- 1) jaringan air bersih;
- 2) jaringan listrik;
- 3) jaringan telepon;
- 4) pemadam kebakaran; dan
- 5) sarana penerangan jalan umum.
Bagian Kedua
Prasarana Lingkungan Perumahan
Paragraf 1 Jaringan Jalan
BAB VI - PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Pasal 22
- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 1) dalarn lingkungan perumahan meliputi:
- a. jalan masu.1;.:;
- b. jalan utama; dan
- c. jalan pembagi.
- (2) Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan yang menghubungkan jalan yang sudah ada dengan jalan lokasi perumahan dengan lebar --1 -·-::in;:, 1 -·-~-~v---~ de---1 ~h~r '-1 ~-.. ~n;:, ~·-·.!'-· .u . . O - t\.t.U C'..!!t;,!J.✓ &lt;I. OC'-! . .!..!.,:O. ·l.i O,Cl.l.!. ... , . -:V JCUC'!..!..!. J n !.~c:, terlebar dalam perumahan.
- (3) Jalan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan yang menghubungkan antara jalan Jingkungan pembagi satu dengan jalan Ungkungan pemba.gi lain.nya dengan jalan masuk di da!arn perumahan dengan lebar paling rendah 6 (enam) meter dan termasuk drainase.
- (4) Jalan pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jalan menuju kapling-kapling yang ada
- (5) Jalan dalam lingkungan perumahan harus menyediakan ruang untuk berputar kendaraan roda empat dan pada persimpangan harus dibuat lengkung.
- (6) Jalan buntu yang diperbolehkan adalah dengan jalan · I · 1 ,o ,-, · .\_ 1 1 · \ · panJang ma.:.{s1mai ~+~ ;,ernpat: pun .. u-1 nmaJ mer.er.
- (7) Panjang jalan buntu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipersyaratkan menyiapkan tempat berputar.
Paragraf2
Jaringan Saiuran Pembuangan Air Hujan (Drainasej
BAB VI - PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Pasal 23
- (l} Saluran drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ... r...,+(2' 1,., ... \_...,+ ~ F.ln...,1, ... t'")\ ...,...c,,...,J-.-.1, ... ~..,,h,ra-... ~ .. 1,-,. ... ~ ... r·.;:·· · · , J 1,v,v · ·· t' J5n,.1 "'-' / ' ' "'' 1.1,.1n.c .1 1, .~,-,,..., 11 t'.Jn ··v.;·.-·· yang harus disediakan pada sisi jalan dengan dimensi saluran disesuaikan dengan volume limpasan air hujan kawasru.1 tersebut.
- (2) Pada saluran drainase harus disediakan resapan air hujan di persimpangan jalan dan di bawah saluran drainase sesuai dengan perhitungan iimpasan.
- (3) Air hujan dari saluran drainase perumahan dan permukiman dapat dimasukkan ke sungai atau saluran pembuangan terdekat, apabila tidak memungkinkan harus dibuat resapan atau kolam penampungan.
- (4' ~&lt;D,\_;., ... l,Qnli-g ~;,n,:.;;hl,~n mo ... n,::i.~;,,t,.,,... su'f"\"'1119'" \_A .. AC'~T"\~n · J ...,..,\_...\_.:-' ... ·· ... ... '-4..l ... .., ... ~ ,...,,. ... .) ... ,£. ... · ... ,. t' ... .t-'~ ... atau biopori yang dapat menampung limpasan air hujan.
- (5) Resapan air hujan di persimpangan jalan dan di bawah saiuran drair1ase dengan jarak 20 (dua puluh) meter dan/atau
BAB VI - PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Pasal 25
- (1) Tempat pembuangan sampah wajib disediakan di masing-masing unit rumah dengan sistem terpilah.
- (2) Di lingkungan perumahan wajib dipersiapkan ,...;C"+-,cu · 1 mek ... 1 ... '""" 0 -embu ... N ... ... 1,., "" 0 -0 ...r; TPS ,:u ..,:,1,-.,···J u..t.t..1.-.:,\_., ·· ..., y u...&amp;·5u·a. .;&gt;U..J.J...1.p(..U.· ..,...,t"..., .. ~ ·
Bagian Ketiga Sarana Lingkungan Perumahan
BAB VI - PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Pasal 26
- (1) Sarana pendidikan Taman Kanak-Kanak atau Pendidikan A-ak US:,.. n: ________________ l· yang 1,.,,..., ... C" terse.A:.-. A ... lo..,.m 1: ________________ ,...,lroo .. .,...,,..,... '"'..l 10. ,,,... J. I l('"IJJ ... , \,'U,lr-l IJ {c4J,.«.J. J.115.0.v · 1 5c;.u..1. perumahan dan permukiman minimal untuk setiap 250 (dua ratus Jima puluh) unit rumah.
- (2) Sarana kesehatan yang harus tersedia pada perumahan dan permukiman meliputi:
- a. posyandu harus tersedia dalam lingkungan perumahan dan permukiman minimal untuk setiap 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah; dan
- b. balai pengobatan harus tersedia dalam lingkungan perumahan dan pennukiman minimal untuk setiap 500 (lima ratus) unit rumah.
5. l'l\ Tor11s c,..,, ... ""'°~h ... d ... ,4;c-oc-,, ... i1~--... , ,,...,, ... -enghw-; \VJ ..,...,.,~ ~v..AA...\_ t"...,,.. · ..,...\_ '-A.lAAj.J. u1.v..\_,...,...\_1.41,KUll ""'-· ...\_,,\_"-.,\_~· t" .u.. dan harus tersedia tempat peribadatan dalam lingkungan perumahan dan permukiman minimal untuk setiap 50 (iima puiuh) unit rumah.
- (4) Sarana rekreasi dan olahraga harus tersedia dalam Jingkungan perumahan dan permukiman minimal untuk setiap 100 (seratus) unit rumah.
- (5) Sarana pemakaman umum perumahan dan permukiman harus tersedia minimal untuk setiap 1200 (seribu dua ratus) penduduk atau 240 (dua ratus empat puluh) unit rumah.
- (6) Sarana pemakaman umum perumahan dan permukiman yang kurang dari 1200 (seribu dua ratus) penduduk atau 240 (dua ratus empat puluh) unit rumah dapat bekerja ,...,...,..., de-g""' ... l,ol,u~nhnn ~,..- ,...,, ... u des"' ...,\_. \_\_ ,... ... + ynng ~&gt;·"&lt;.-\_ U (;4fl r,.v1 o « (;4 \,.JQ.11/ ,Ul,&lt;.-4 « ~ '\.,,A;l,O}'C:4'(;4 disetujui oleh Pemerintahan Desa dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (7) Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau harus tersedia dalam lingkungan perumahan dan permukiman minimal untuk setiap 50 (lima puluh) unit rumah.
Bagian Keempat Utilitas Perumahan
Paragraf 1 Jaringan Air Bersih
BAB VI - PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Pasal 27
- (l) Jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c angka 1), dapat menggunakan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau sumber air bersih setempat.
- (2) Sumber air bersib. sebagain1a.T1a dimaksud pada ayat (1) harus terletak pada jarak paling rendah 10 (sepuluh) meter dari sumur peresapan air kotor.
Paragraf2 Jaringan Listrik
BAB VI - PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Pasal 28
- (1) Jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c angka 2) menggunakan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
2. (2 11 V..:r.+o""'tu,.,..., ... o.-1"Yonn1· ;...,"+,-,1 ... ~; lis+-;1,.. r1 ... peny,.,...,1-,.,. .. ...,,,..,,..., ... Jlo-V ·, o.\_, .\_.\_ UJ.J. J.J.1.V"-'f:,..\_, U l.J..l\.. 1' U..,J.U.\_1'. .\_ UJ.J.,.\_ ~ U -· · U\_j\_t.\_j\_ lJ ... .l o.o·\_.,, listrik harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Paragraf 3 Jaringan Telepon
BAB VI - PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Pasal 29
- (1) Jaringan telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c angka 3) menggunakan jaringan dari Perusahaan Telekomunikasi Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai instalasi telepon dan penyambungan telepon harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Telekomunikasi Indonesia.
Paragraf4
Pemadam Kebakaran
BAB VI - PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Pasal 30
- (1) Pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c angka 4) merupakan upaya antisipasi terhadap terjadinya kebakaran.
- (2) Penataan kav.tasnn per...1mahan har.Js mempertimbangkan terhadap kemungkinan terjadi kebakaran dengan menyediakan ruang yang memadai untuk akses mobil pcmadam kebakaran.
- (3) Desain bangunan harus mempertimbangkan akses untuk penanggulangan kebakaran.
- (4) Pada kawasan perumahan harus disediakan hidran.
- (5) Ferumahan yang menggunakan i (satu) pintu harus menyediakan pintu darurat untuk kepentingan evakuasi atau kepentingan darurat lainnya.
Paragraf 5 Penerangan Jalan Umum
BAB VI - PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Pasal 31
- (1) Sarana penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c angka 5) wajib disediakan di dalain Hngkunga.n llunian perumahan.
- (2) Penghuni masing-masing hunian wajib menyediakan lampu penerangan jalan.
Bagian Ketiga
Alih F\.1ngsi Fasilitas Umum
BAB VI - PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Pasal 32
Fasilitas umum pada perumahan dan kawasan permukiman tidak dapat dialihfungsikan di luar fungsi peruntukannya.
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VIII - Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 33
- (1) Masyarakat berhak:
- a. menempati, menikmati dan/ atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam !ingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
- b. melakukan oembanm.1nan oerumahan dan kawasan . ~ . permukiman; dan
- c. memperoleh informasi yang penyelenggaraa.11 perum.ahan permukiman. berkaitan dan dengan kawasan
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dim.aksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kewajiban Maayarakat
BAB VIII - Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 34
Masyarakat berkewajiban:
- a. memelihara kelestarian fungsi serta mencegah dan xm:uar1ggulcl.11gi kc:1·usakar1 uau pc:11c.;c::1m1.n:U1 liugkw1ga.11;
- b. menjaga aset infrastuktur; dan
- c. mewujudkan perlindungan fungsi ruang sesuai kearifan lokal.
Bagian Ketiga Peran Masyarakat
BAB VIII - Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 35
- (1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
- a. penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; dan/ atau
- e. pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
BAB IX
Pasal 36
Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menyelenggarakan penataan kawasan perumahan dan permukiman dan pembangunan infrastruktur.
BAB IX
Pasal 37
- (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan penataan kawasan dan pengembangan infrastruktur pendukung.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB IX
Pasal 38
Pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, lembaga dan masyarakat sesu ai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.
BABX
PENDANAAN
BAB IX
Pasal 39
- (1) Pendanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. investasi swasta;
- d. kerjasama pembiayaan; dan/atau
- e. sumber lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pcrundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab SKPD yang membidangi perumahan dan permukiman.
BAB XI - KERJASAMA
Pasal 40
- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diatur dalam Peraturan Bupati.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 41
- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewcnangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada SKPD yang membidangi perumahan dan permukiman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mcngenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
LARANGAN
Pasa142
- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan pcrumahan, yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.
- (2) Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/ a tau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukan bagi perumahan dan permukiman.
- (3) Setiap orang dilarang membangun, perumahan, dan/ a tau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
- (4) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/ atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.
- (5) Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan pembangunan kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (6) Sadan hukum yang menyelenggarakan pembangunan penunaha.n dan per-.mukin1an, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya.
- (7) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XIV - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 43
- orang dan/alau badan hukum yang (1) Setiap menyelenggarakan pembang-w-ia.,.! perw-n.aha.,.1 da..i.1 kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasai 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dikenakan sanksi administrasi melalui tindakan sebagai berikut:
- a. teguran lisan;
- L. periugttU:il'.1 lt:rluli~;
- c. penyegelan/penghentian kegiatan sementara;
- d. pencabutan izin;
- e. penyitaan; atau
- f. pembongkaran.
- (2 \/ PPm~,:,.n'an oorilrc.i C!ebarr~;m01"10 d1m.-:io1,o, ,,-t T'V!)da ava+ ,,, ... ...,...,..\_ ~.&amp;-,...,.., · ..., . E,"'4.&amp;\_...\_ ... ~..\_... """...-,...,...,...,..\_.. t-'...\_ J ,. \.., I dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44
- (1) Pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas pen1mal1an dan permukiman kepada Pemerintah Daerah, selepas kegiatan pengembangan.
- (2) Dalam hal kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan, sedangkan pengembang tidak diketahui keberadannya, maka dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditinggalkan, prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dimaksud dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
BABXVJ
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 45
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. semua produk hukum daerah yang mengatur mengenai pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. fasilitas umum yang belum diserahkan oleh pcngembang kepada Pemerintah Daerah, wajib diserahkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
BABXVJI
KETENTUAN PENUTUP
BAB XV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 46
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 47
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Penetapan: Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 6 Juni 2017

Penandatangan: BUPATIBOJONEGORO,

Verifikasi: ttd. H. SUYOTO Diundangl&lt;an di Bojonegoro pada tanggal 6 Juni 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Verifikasi: ttd. ## SOEHADI MOEWONO LEMBARAN DAERAB KABUPATEN BOJONEGORO TAHON 2017 NOMOR 4. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINS! JAWA TIMURNOMOR: 110-4/2017.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR4TAHUN 2017
## TENTANG
## PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
## I. UMUM
Pemenuhan kebutuhan akan pen.1mahan merupakan bagian dari tanggungjawab negara. Tanggungjawab ini muncul sebagai konsekuensi dari kedudukan negara terutama Pemerintah sebagai pengemban kewajiban untuk memenuhi hak konstitusional warga negara. Undang› Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa kesejahteraan lahir batin merupakan hak konstitusional warga negara. Salah satu cara untuk mevvujudkan kesejahteraan tersebut adalah dengan mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan wakil dari Pemerintah yang turut juga mengemban tanggung jawab dalam pemcnuhan hak konstitusional warga negara atas perumahan dan permukiman, sesuai dengan batas kewenangan yang dimilikinya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengatur kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tentang perumahan dan permukiman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, kompetensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya adalah Pemcrintah Kabupaten Bojonegoro adalah dalam bentuk tugas dan wewenang pembinaan. Lingkup pembinaan yang diatur dalam Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut mencakup kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Masing-masing kegiatan ini nantinya akan diperinci lagi menjadi beberapa sub kegiatan. Misalnya, kegiatan pengaturan meliputi juga kegiatan seperti penyediaan tanah, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pendanaan serta pembiayaan.
Dalam rangka menindaklanjuti kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, maka perlu me1nbentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Substansi dari Peraturan Daerah tentang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman diantaranya mengenai asas-asas pembentukan Peraturan Daerah, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi pembinaan, tugas, dan wewenang dari beberapa pihak, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan penataan kawasan perumahan dan permukiman kumuh, peran serta masyarakat, serta ketentuan mengenai sanksi administratif.
II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
## Hurufa Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan ber Ad ... \... ... ...tapat -e1 ... , ... ,... "ungs1· Q. l(:l..l.f) .:,v1 \.Q. \..4. I.U l Q\_r'\..:,n · IC\.l"\.&lt;:l.· l J. sosialnya. dan ## Hurufb Yang dimaksud dengan "asas keadilan dan pemerataan" adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat. ## Huruf c Yang dimaksud dengan "asas kenasionalan" adalah memberikan landasan agar hak kepemilikan tanah hanya berlaku untuk Warga Negara Indonesia, sedangkan hak menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai