Unknown PEMERINTAH KOTA PRABUMULLH Nomor 13 Tahun 2017 tentang TUNJANGAN PEMBINAANPENGELOLA KEUANGAN Dr LINGKUNGANPEMERINTAH KOTAPRABUMULIH DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTAPRABUMULIH, a. bahwa untuk melaksanakan (berlaku Unknown)
Pembukaan
menimbang mengingat
PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH
NOMOR b
TAHUN 2017
TENTANG
TUNJANGAN PEMBINAANPENGELOLA KEUANGAN Dr LINGKUNGANPEMERINTAH KOTAPRABUMULIH
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTAPRABUMULIH,
a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peru bahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri· Sipil, berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingku ngan Pernerintah Kota Prabumulih dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kinerja dan disiplin pegawai ;
- b. bahwa Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2016 · tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif di Lingkungan Pemerintah Kota Praburnulih perlu dilakukan perbaikan;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
3. 1.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara "Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Perbendaharaan 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Nomor Negara tentang Republik Indonesia T~hun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tah un 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 . Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. 6 Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemeriritahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 310);
11. 8." Peraturan Daerah Kota Praburnu lih Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Praburnulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9Ji
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota PrabumuJih Tahun 2016 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PEMBINAAN LINGKUNGAN PE!v1ERINTAH KOTA
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN D1 PRABUMULIH.
:~-
BAST
KETENTUAN UMUM
2. Pemerintah Kota Prabumulih adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Praburnulih ;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Pegawai Negeri Sipil, selanj utnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Diria s zBadan / Kantor /Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Praburnulih;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Ne,geri Sipil yang be kerja di Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pernerintah Kota Prabumulih;
7. Tunjangan Pe.m.bin:C:l;'?:'l't .. peQ.gelola Keuangan adalah Tambahan penghasilan yangdiherikan kef'lada.Peg,awai Pengelola Keuangan yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
BAB iI - TUJUAN PE'MBE'RIAN TUNJANGAN PEMBINMN PENGELOLA KEUANGAN Pasal 2
Pasal 2
Pemberian Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah unt uk :
1. Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan CPNS;
2. MeningkaekanKualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan;
3. Menirigkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS.
BAB III - KRlTERIA PEMBERIAN TUNJANGAN PEMBINAAN PENGELOLA KEUANGAN Pasal 3
Pasal 3
Paragraph 1
- (1) Volume pekerjaan yang tinggi dan seringkali har us dilaksanakan di luar jam kerja normal/ atau hari libur; dan
- (2) Pekerjaan yang menuntut kecepatan dan ketelitian yang tinggi koordinasi " intensif dengan seluruh SKPD, instansi vertikal dan instansi ser ta masyarakat lainnya.
Paragraph 2
Kriteria Khusus
- (1) Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan diberikan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daer ah , Staf Ahli Walikota, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Prabumulih, Badan Keuangan Daerah (BKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang pengangkatannya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
- (2) Besaran Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatas tercanturn dalam larnpiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota in i.
- (3) Dengan diberikan Tunjangan Pembinaan Pen~el?la Keuangan sebagairna r.a dirnaksud pada pasal 3, maka kepada Pegawat 'dalarn Pelaksanaan kegiatan tidak diberikan uang lembur.
PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja kecuali sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, makaakan dikenakan pemotongan uang tambahan penghasilan pegawai sebesar 1 (satu) % perhari.
PasalS
PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja tanpa alasan yang jelas sampai dengan maksimal pukul 08.00 WIB, maka uang Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan yang bersangkutan dikenakan pemotongan sebesar o.s (Nol Koma Lima) % per hari dan pulang cepat sebelum jam kerja -yaitu hari senin s.d hari karnis pukul 16.00 WIB dan hari Jumat pukul 16.30 WIB, maka uang Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan yang bersangku tan dikenakan pemotongan sebesar O.S(Nol Koma Lima) % per hari.
Pasa16
Pengalokasian Anggaran Tunjangan Pembinaan Pengelola mempertimbangkan kemampuan anggaran SKPD masing-masing. Keuangan,
BABIV
PEMBEBANANANGGARAN
BAB III - KRlTERIA PEMBERIAN TUNJANGAN PEMBINAAN PENGELOLA KEUANGAN Pasal 3
Pasal 7
Tunjangan Pernbinaan Pengelola Keuangan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBO) Kota Prabumulih pad a Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA)SKPD masing-masing.
..
BABV PEMBAYARAN Pasa18
- (1) Besaran Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan masing-masing SKPD terlampirpadaLampiran Peraturan Walikota ini dan tidak boleh melebihi dari ketentuan yang tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan tingkat kehadiran.
- (3) Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan dibebankan pada anggaran SKPD rnasing-rnasing yang tertuang dalam OPASKPO.
- (4) Tunjangan Pernbinaan Pengelola Keuangan sesuai dengan anggaran yang tersedia di SKPOmasing-masing yang tertuang dalam OPASKPO.

## Pasa19

:&gt;.

Oengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Diundangkan di Prabumulih pada tanggal t-( .:;)c-k\lOV--t' 2017

SEKRETARIS DAE'RAH KOTA PRABUMULIH


BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR ?

## Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga-, Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal '1 ;:}o""'VOr t'

017

WALIKOTA PRABUMULI~


r

i

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIf-

NOMOR

b

TAHUN

2017

TANGGAL

s :)or-vc.-; 2017

## PEMBERIAN TUNJANGAN PEMBINAAN PENGELOLA KEUANGAN (TPPK) DJ LlNGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULlH

--'-

--

----\_

..

,--------\_.\_-\_

...

----\_.\_.\_--\_.-\_.\_-

| NO | ATAN URAIAN KEGl | SATUAN | BESARAN PERBULAN ----------- | KETERANGAN _- |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| .-.- 1 --- | ---.-------- 2 | ----_._------ ----------.-- 3 _._._-- ------------- | 4 --------------- | -----_._---_. __ .. __ ... 5 ----------- |
| 1. | H SE'I<,RETARISDAERA | Ob . ---------- | 12.500.000, -----------"-".- | ------- ------_._---"._--_ |
| 2. | ASISTEN SE;KRETART . __ ._----_._. ---_ S DAERAH | Ob ... _--_._------------- | 10.000.000, --_._-----_._--_. | .• " __ ._----_._ .. _._ ... _._._ ... - |
| 3. | STAF AHLl | Ob | 7.500.000,- | _. __ ._ _---_ .. _ . |
| -- 4. | ---------_._- ESELON n.b | ----_._----- Ob | -----_.--_._._-_ 5.250.000,- | .. |
| 5. | ESELON III.a | ----t-------+-------I----- | | .. -.--- .. - |
| 6. | ESELON nLb | -------~;:--:.:::.:~:~~------ | | ··--·~-------I |
| 7. | ---- ESELON IV.a | ---.----. --ot'- | 2.750.000, - | ------·----------·--1 |
| - 8. | -_. ESELON IV.b | -------- --0 b--, | ----2:2 50, o-6o-:~-- | |
| -- 9. | .----- GOL. nr ---- ____ | .. ---------- .______ ___ ~~___ | -------------------] _1 ,7 5~~~_~~'_-_.__ | _______________. -.1 |
| --- 10. | ------------- .. _---- GOL. II , | Ob | 1.500.000,- _ | __ _-----_._--_ _--- |
| II. | - GOL. I | -------- -.--------.- Ob | ... _-_._-_._--_. 1.250.000,- | _.- .. _-_. .. •... |

1

I