PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor 11 Tahun 2007 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (berlaku 28 Desember 2007)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai kaidah-kaidah pengelolaan keuangan publik, perlu menetapkan aturan pokok pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkayang dipandang perlu mengatur kembali tata cara pengelolaan keuangan secara efektif, transparan dan bertanggung jawab;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
21. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
Dan
BUPATI BENGKAYANG,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daearah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
2. 10.Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah;
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
14. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah;
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
16. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
21. Pengguna Barang adalah pejabat pemegangan kewenangan penggunaan barang milik daerah;
22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
26. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
27. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
28. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
28. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
29. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
30. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
31. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
33. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
34. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran bab lainnya yang sah;
58. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
59. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan;
60. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
61. Badan Layanan Umum Daerah yang selnajutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di Lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasrkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
62. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
63. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
BAB II - Bagian Pertama Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 3
- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan
BAB II - Bagian Pertama Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4
- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah;
- (2) Penyususnan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat;
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi;
- (4) APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
BAB II - Bagian Pertama Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 5
- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD;
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD;
- (4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus
BAB II - Bagian Pertama Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 6
- (1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran merupakan batas tertinggi yang harus didukung dengan kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup;
- (2) Penganggaran untuk setiap penerimaan dan pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
BAB II - Bagian Pertama Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 7
Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Bagian Ketiga Asas Umum Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD
BAB II - Bagian Pertama Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 8
- (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak tersedia anggarannya dalam APBD;
- (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
Bagian Pertama
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 9
- (1) Bupati selaku kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang piutang daerah;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;dan
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD;
- b. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku coordinator pengelolaan keuangan daerah;
- (5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati berpedoman pada peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 10
- (1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mempunyai tugas membantu Bupati mengkoordinasikan dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas:
- a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 11
- (1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;dan
- f. melaksanakan tugas lainnya
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 12
- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD;
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D; dan
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- (4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), huruf f, huruf g, huruf h, huruf f, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o;
- (5) Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan kerja;
- (6) Kuasa BUD dan pejabat lain yang mendapat pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada PPKD.
Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 13
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. mengelola utang dan puitang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 14
- (1) Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang;
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD;
- (3) Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 15
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pembuat komitmen.
Bagian Kelima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 16
- (1)Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;
- (2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3)PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
Bagian Keenam Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 17
- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD;
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD adalah Pejabat yang kedudukannya dibawah satu tingkat Pengguna ANggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tugas dan fungsinya sesuai dengan fungsi tata usaha keuangan dan ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- (3) Tugas dan wewenang PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran;
- c. menyiapkan SPM; dan
- d. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (4) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/daerah, bendaharan, dan/atau PPTK.
Bagian Ketujuh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 18
- (1) Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada SKPD;
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional;
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara lansung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
SUSUNAN APBD
Bagian Pertama Struktur APBD
BAB IV - SUSUNAN APBD
Pasal 19
- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah;dan
- c. pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah;
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancer, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah;
- (4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Bagian Kedua Pendapatan Daerah
BAB IV - SUSUNAN APBD
Pasal 20
Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
BAB IV - SUSUNAN APBD
Pasal 21
Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.
BAB IV - SUSUNAN APBD
Pasal 22
Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.
BAB IV - SUSUNAN APBD
Pasal 23
Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.
Bagian Ketiga Belanja Daerah
BAB IV - SUSUNAN APBD
Pasal 24
- (1)Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2)Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal.
BAB IV - SUSUNAN APBD
Pasal 25
- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja;
- (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah;
- (3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. klasifikasi
BAB IV - SUSUNAN APBD
Pasal 26
- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (7) huruf a merupakan pengeluaran untuk kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati;
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (7) huruf b merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa;
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (7) huruf c merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan;
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (7) huruf d merupakan pengeluaran untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang
BAB IV - SUSUNAN APBD
Pasal 27
- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (10) harus didukung dengan tanda bukti yang sah;
- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
Bagian Keempat Pembiayaan Daerah
BAB IV - SUSUNAN APBD
Pasal 28
- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman; dan
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal pemerintah daerah;
- c. pembayaran pokok utang; dan
- d. pemberian pinjaman.
- (4) Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan;
- (5) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup deficit anggaran.
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 29
- (1)RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 30
Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2), dokumen perencanaan daerah lainnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD.
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 31
- (1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD.
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 32
- (1) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah;
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 33
- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Kebijakan Umum APBD
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 34
- (1)Bupati
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 35
- (1) Beerdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati selambat lambatnya pada minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (3) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Bupati dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama leh Bupati dan pimpinan DPRD;
- (4) Bupati
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 37
RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 38
PENETAPAN APBD DAN PERUBAHAN APBD
BAB VI - PENETAPAN APBD DAN PERUBAHAN APBD
Pasal 39
- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai
PENJELASAN
Pembukaan
dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- (2) Tata cara pembahan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
## Bagian Kedua
## Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
##
PENJELASAN
Pasal 40
- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati