Unknown Unknown Nomor 18 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PEITrI'SUITAIT PERATURAN DI DESA (berlaku 6 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PEITrI'SUITAIT PERATURAN DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8441;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1.9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9l., sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun zOlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a8261; 8.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 9.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 11.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E); t2.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 6 Seri E); 13.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8 Nomor 4 Seri E); L4.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D); 15.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2OL3 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17); 16.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII.,AN RAICTAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan
BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSI(AN:
PERATURAN DAERAH TENTANG
PEI{YUSUNAN PERATURAN DI DESA.
Menetapkan :
PEDOMAN
BAB I - KETEilTUAIT UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangErni sebagian urusa.n otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 5.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II MAKSUD DAIY TUJUAIT
BAB I - KETEilTUAIT UMUM
Pasal 2
- (1) Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagt Pemerintahan Desa dalam menyusun Peraturan Desa.
- (2) Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa bertujuan agar tercipta keseragaman dalam penyusunan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - ASAS PEIX)MAII PEIVTUSUITAIT PERATURAIT DI DESA
Pasal 3
Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa harus dilakukan
BAB III - ASAS PEIX)MAII PEIVTUSUITAIT PERATURAIT DI DESA
Pasal 4
Materi Muatan Peraturan Desa harus mencerrninkan asas :
- a. pengayoman;
- c. kebangsaan;
- b. kemanusiaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan; dan
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
JEilIS DAN MATERI MUATAIT PERATURAN DI DESA
BAB IV - JEilIS DAN MATERI MUATAIT PERATURAN DI DESA
Pasal 5
Jenis Peraturan di desa meliputi:
- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.
BAB IV - JEilIS DAN MATERI MUATAIT PERATURAN DI DESA
Pasal 6
Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaarL masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggr dengan
BAB IV - JEilIS DAN MATERI MUATAIT PERATURAN DI DESA
Pasal 7
Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
PEREilCAITAAIT PTilYUSUNAIT
BAB V - PERATURAIT DESA
Pasal 8
- (1) Perencanaan pen5rusunan ra.ncangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencna kerja Pemerintah Desa.
2. (21l*mbaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana pen)rusunan rancangan Peraturan Desa.
BAB V - PERATURAIT DESA
Pasal 9
- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari inisiatif BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang disiapkan oleh Pemerintah Desa disampaikan dengan Surat Pengantar Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang disiapkan oleh BPD disampaikan dengan Surat Pengantar Pimpinan BPD kepada Kepala Desa.
BAB VI - TEIflTIK PEIYYUSUNAN PERATURAN DESA
Pasal 10
- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dilakukan sesuai dengan teknik pen5rusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: diundangkan disampaikan - membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Penandatangan: - oleh Kepala Desakepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi' (2) Bupati- melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan ' ' ## Pasal 19 - (1) Hasil klarifikasi Peraturan Desa dapat berupa: - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum danl atau ketentuan peraturan perundang-undangan ya.ng lebih tinggi; dan

Penandatangan: - (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

Penandatangan: 5. (3 Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati. ## BAB X ## PEITGUITDAITGAJT Pasal 2O

Penandatangan: - (1) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa. - (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa yang bersangkutan. ## BAB XI ## PEITYEBARLUASAN Pasal 21

Penandatangan: - (1) Penyebarluasan dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa sejak penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa hingga pengundangan Peraturan Desa. - (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. - (3) Peraturan Desa disebarluaskan oleh Pemerintah Desa. ## BAB XII PARTISIPASI ItrASYARAKAT Pasal 22 - (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Desa. - (2) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Desa harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. ## BAB XIII ## PEMBIAYAAN Pasal 23 Pembiayaan Pembentukan Peraturan Desa dibebankan pada APBDesa. ## BAB XIV ## PEMBINAAN Pasal24

Penandatangan: - (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penJrusunan Peraturan di desa.

Penandatangan: - (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ## BAB IrlT KETENTUAN PEIYUTT'P Pasal 25 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2OOL tentang Peraturan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 6 Agustus 2014

Penandatangan: BUPATI PAMEKASAN, ACHMAD SYAFII

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 27 Febntari 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPYE\ PAMEKASAN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 4 PAMEKASAN TAHUN 2015 Pasal 2
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

## PEMBAHASAN DAN PENEIAPAIT RANCANGAN PERATURAN DESA Bagian Kesatu

## Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Pasal 1 1

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancanga.n Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai materi yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan rancang€rn Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

## Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling larrbat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD.

## Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

## BAB VIII EVALUASI RAIVCANGAIT PERATURA}I DESA

## Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, penataan ruang, dan organisasi pemerintah desa paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat kesepakatan dengan BPD kepada Bupati untuk mendapatkan evaluasi. (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana
2. dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 2O (dua puluh) hari kerja sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima. (3)Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Peraturan Desa tersebut
3. sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa. (4) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
4. dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 16

(1) Kepala Desa menindaklanjuti hasil evaluasi

- ' . sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) paling lama- 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (2) Apabila Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil
- evaluasi dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan BuPati.

Pasal 17

(1) Bupati daPat membentuk tim evaluasi rancangan

- Peraturan Desa. (2)Tim sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) ditetaPkan tim
- dengan Keputusan BuPati.

BAB TX

IGARIHKASI PERATURAN DESA

## Pasal 18

(1) Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan

- membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- oleh Kepala Desakepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi' (2) Bupati- melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan ' '

## Pasal 19

- (1) Hasil klarifikasi Peraturan Desa dapat berupa:
- b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum danl atau ketentuan peraturan perundang-undangan ya.ng lebih tinggi; dan
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
5. (3 Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

## BAB X

## PEITGUITDAITGAJT

Pasal 2O

- (1) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa yang bersangkutan.

## BAB XI

## PEITYEBARLUASAN

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa sejak penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa hingga pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.
- (3) Peraturan Desa disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

## BAB XII PARTISIPASI ItrASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Desa.
- (2) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Desa harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## BAB XIII

## PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan Pembentukan Peraturan Desa dibebankan pada APBDesa.

## BAB XIV

## PEMBINAAN

Pasal24

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penJrusunan Peraturan di desa.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IrlT KETENTUAN PEIYUTT'P

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2OOL tentang Peraturan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 6 Agustus 2014

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 27 Febntari 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPYE\ PAMEKASAN,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 4 PAMEKASAN TAHUN 2015

Pasal 2

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG

## PEDOMAN PEI{YUSUNAN PERATURAN DI DESA

## I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyarawatan Desa bersama Pemerintah Desa men5rusun Peraturan Desa.

Peraturan Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah hukum dan tehnik penJrusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penJrusunan dan standarisasi.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan syarat legalitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, oleh karena itu setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Pemerintah Desa harus mengacu pada cara dan metode yang pasti, baku dan standar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol L tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian mengenai pengaturan tentang pedoman Pembentukan Peraturan Desa berdasarkan peraturan perundangundangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor l L Tahun 2OOl tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO1 Nomor 11 Seri C) sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada saat ini, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan penyempurnaan sebagai pedoman bagr Kepala Desa dan Badan Permusyarawatan Desa dalam rangka pen5rusunan Peraturan Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Cukup jelas

## Pasal 3 Huruf a

Yang dimaksud dengan oasas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tqjuan yang jelas yang hendak dicapai.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan 'asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Pemndang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan oasas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan *asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

## Huruf e

## Huruf f

Yang dimaksud dengan oasas kedayagunaan dan kehasilgunaan' adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena mema.ng benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Yang dimaksud dengan *asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perrrndangundangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai pelaksanaannya. macam interpretasi dalam

## Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan'adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, pen5rusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 4 Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan hanrs berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerrninkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang mqjemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan 'asas kekeluargaatao adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerrninkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan oasas kenusantaraan' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, aga.ma, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## Huruf f

## Hur"uf g

Yang dimaksud dengan 'asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerrninkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan 'asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan nasas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerninkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cuhrp jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

| Pasal | 9 Cukup jelas |
|---------|-----------------|
| Pasal | 1O |
| Pasal | Cukup jelas l.1 |
| Pasal | 12 jelas |
| Pasal | Cukup L3 |
| Pasal | Cukup jelas 14 |
| Pasal | Cukup jelas 15 |
| Pasal | Cukup jelas L6 |
| Pasal | Cukup jelas 17 |
| Pasal | Cukup Jelas 18 |
| Pasal | Cukup jelas 19 |
| Pasal | Cukup jelas 20 |
| | Cukup jelas |
| Pasal | 21 Cukup jelas |
| Pasal22 | Cukup jelas |
| Pasal | 23 Cukup jelas |
| Pasal | 24 Cukup jelas |
| Pasal | 25 |
| Pasal | Cukup jelas |
| | 26 Cukup jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEI{YUSUNAN PERATURAN DI DESA

## BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA


KEPALA DESA ... (Nama Desa) KABUPATEN... (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR... TAHUN ...

## TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;

2. ...;

3. dan seterusnya...;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) dan KEPALA DESA ... (Nama Desa)

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal L BAB II

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ... pada tanggal ... KEPALA DESA...(Nama Desa), tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...