PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 07 Tahun 2014 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kali, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 ten tang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010);
5
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 7);
6
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri A Nomor 02);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri B Nomor 01);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 5);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 ten tang Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 6);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 7);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 8);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri A Nomor 09);
7
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri A Nomor 06);
53. Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tuban;
54. Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 27 Tahun 2013;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABOPATEN TOBAN dan
BOPATITOBAN
MEMOTOSKAN :
Menetapkan PERATORAN DAERAH TENTANG PERTANGGONG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2013.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:
- a. Pendapatan
Rp. l.526.016.153.880,56 Rp. l.489.827.940.912.12
- b. Belanja
- Surplus
Rp. 36.188.212.968,44
- c Pembiayaan
- Penerimaan
- Pengeluaran Surplus
Rp. 187.005.117.499,19
Rp. 64.224.608.288,72
Rp. 122.780.509.210,47
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.40.051.890.056,85 (empat puluh miliar lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima puluh enam rupiah delapan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
3. Rp. l.485.964.263.823,71
- b. Realisasi Rp. l.526.016.153.880,56
Selisih Le bih
Rp. 40.051.890.056,85
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.116.549.876.079,93 (seratus enam belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp.156.601.766.136,78 (seratus lima puluh enam miliar enam ratus satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus tiga
- a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.l.606.377.816.992,05
- b. Realisasi
Rp.l.489.827.940.912.12
Selisih Kurang
Rp.116.549.876.079,93
puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Defisit setelah perubahan
- b. Realisasi surplus Selisih le bih
Rp. (120.413.553.168,34)
Rp. 36.188.212.968,44
Rp.156.601. 766.136, 78
- ( 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(287.639.033,87) (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah delapan puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 187.292.756.533,06
- b. Realisasi
Rp. 87.005.117.499,19
Selisih kurang
Rp. (287.639.033,87)
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.1.354.800.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 65.579.408.288,72
- b. Realisasi
Rp. 64.224.608.288,72
Selisih le bih
Rp. 1.354.800.000,00
- (6) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.1.067.160.966,13 (satu miliar enam puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah tiga belas sen) dengan rincian sebagai qerikut:
- (7) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang tidak digunakan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.299.795.076,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh
- a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 121.713.348.244,34
- b. Realisasi
Selisih Le bih
Rp. 122.780.509.210,47
Rp. 1.067.160.966,13
•
lima ribu tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pendapatan setelah Rp. l.485.964.263.823,71
- perubahan
- b. Anggaran belanja setelah perubahan Defisit
Rp. l.606.377.816.992.05
Rp.(120.413.553.168,34)
- c. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
- d. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Surplus
Rp. 187.292.756.533,06
Rp. 65.579.408.288. 72
Rp. 121.713.348.244,34
- e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang Rp. 1.299. 795.076,00 tidak digunakan
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut:
- a. Jumlah aset
- b. Jumlah kewajiban
- c. Jumlah ekuitas dana
Rp. 3.716.653.151.627,63
Rp. 10.238.791.481,02
Rp. 3.706.414.360.146,61
Pasal 5
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut:
- a. Saldo kas awal 1 Januari Tahun 2012
Rp.
184.273. 733.033,06
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
Rp. 293.808. 951.538,87
- c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non - keuangan
Rp. (258.169.355.177,00)
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
Rp. (61.493.223.822,59)
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
Rp. (0,00)
- f. Saldo Kas di Bendahara penerimaan
Rp.
43.338.015,22
- g. Saldo Kas di BLUD
Rp.
548.616.606,57
- h. Saldo kas akhir per 31 Desember 2013
Rp.
59.012.060.194,13
Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun/ ataupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban Pel,aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I

Lampiran I.1

b. Lampiran II

C. Lampiran III

d. Lampiran IV

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran 1.4

Lampiran I.5

Lampiran 1.6

Lampiran I. 7

Lampiran I. 8

Lampiran I.9

Lampiran I.10

Lampiran I.11

Laporan realisasi APBD

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Neraca daerah

Laporan arus kas

Catatan atas laporan keuangan

...

## Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.


Ditetapkan di Tuban pada tanggal 4 A~ustus 2014

H. FATHUL HUDA

BUPATI TWBAN,

Diundangkan di Tuban pada tanggal 4 A~ustua 2014

SEKRETARIS DAERAH,


HERi SISWORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI A NOMOR 01 ..