Unknown Unknown Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2015, dipandang perlu (berlaku Unknown)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2OL5 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2015, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tatrun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2AL6.

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahuri 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor t2 Tahun 1985 (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 1950 tentang Pembentukan Daeratr-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 1950 Nomor 4ll sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor tT Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOO tentang Frogram Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendatraraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencana€ur Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
9. 1 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
10. t2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, teraktrir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (I"embaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 13.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Perubatran Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L972 Nomor 38);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor zLO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO28l;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9721;
4. L7. Peraturan Pemerintatr Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45751;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tatrun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tatrun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintatr Daeratr (Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lal; 20.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOT tentang l.a.poran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi la.poran Penyelenggaraan Pemerintatran Daerah kepada Masyarakat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 19, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a6931; 21,.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ot2 tentang Hibah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721; 22.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun ?ALL tentang Pinjaman Daerah (I"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20L 1 Nomor 59); 23.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( I"embaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor 921; 24.
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telatr beberapa kali diubatr, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 25.

4

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubatr, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 20ll;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2AA7 tentang Pedoman Telaris Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Pekedaan Umum Nomor 45/PRT (M/2OA7 tentang Pedoman Teknis 28. Pembangunlrn Gedung Negara;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2A16 (Berita Negara Republik hrdonesia Tahun 2015 Nomor 903);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.O2/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 20t6;
31. Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2al2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeratr (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL2 Nomor 6);
33. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Ke{a Pembangunan Daerah Tatrun 2OL6 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol5 Nomor 221;
34. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 201s tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausatraan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan sosial, Basr Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten situbondo Tahun Anggaran 2oL6 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tatrun 2AL5 Nomor 291;
35. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ratrun 2oL6 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 20f 5 Nomor 36) sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tatrun 2OL5 Nomor 471.

## MEUUTUSKAIY:

Menetapkan : PTRATIIRAITI BIIPATI TEMAIIG PERITBAHAII KTDUA ATAS PERATT'RAN BIIPATI SITIIBONDO ITOMOR 36 TAIIUI 2015 TEIYTANG PtDOMAil PELAITSAITAAII AITGGARAIT PTITDAPATAIT DAIT BEI,AITJA DAERAII KABI'PATTIT SITUBOITDO TAHUIT 2016.

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 2 5 l'|AY 2010

SEI(RETARIS DATRAII KABI'PATIIT SITUBOII DO,


BERITA DATRAII KABTIPATEIY SITTIBOITDO TAHTIil 2OI6ITOMOR I&amp;

## Pasal I

Ketentuan yang tercantum dalam L,ampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tatrun 2oL6, pada Bab v Standar Biaya Pemerintatr Kabupaten Situbondo Tahun 2016 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 24 sehingga berbunyi sebagai berikut :

| lfo. | URAI/Ail | SA1IIAIT | TAHTITT 2{n6 (Rpl |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 24 | TENAGA PENDUKUNG TIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN SITTJBONDO DIATUR TERSENDIRI DENGAIY KEPUTUS$I BUPATI SITUBONDO. Catatan: Pendidikan Minimal SMK Jumsan TIK atau SMA yang mempunyai sertifikat ICT. | | |

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 2 5 lt|LY 2010

BI'PATI SITTIBOIYDO,


DADANG UlIGIARff)