Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan; - b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah; - c. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; 1. Undang-Undang Nomor 9 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan (berlaku 6 Mei 2011)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
PERA TURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2011
TENT ANG
RETRIBUSI DAERAH
Dl:NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEBING TINGGI,
a.
- bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 9 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Mengingat
- Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (l.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II T ebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor .90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9.
10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kata Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kata Tebing Tinggi;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
dan
WALIKOTA TEBING TINGGI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERA TURAN DAERAH TENT ANG RETRIBUSI DAERAH.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
5. Dewan Pewakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebinq Tinggi.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi.
7. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tebing Tinggi.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.
9. 9 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang etribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
10. (:). adan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang erupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang dak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Sadan Usaha Milik Daerah (SUMO) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 10.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Sadan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Sadan.
14. Jasa Usaha adalah [asa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Sadan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
-
-
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukah dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu Objek dan Golongan Retribusi · Pasal2
Pasal 2
- (1) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB II - RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu Objek dan Golongan Retribusi · Pasal2
Pasal 3
- (1) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
-
BAB II - RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu Objek dan Golongan Retribusi · Pasal2
Pasal 4
- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Sadan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum Pasal5
- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Sadan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Umum.
BAB II - RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu Objek dan Golongan Retribusi · Pasal2
Pasal 6
- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
- a. Retribusi pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Sermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penyedotan Kakus;
- i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha Pasal7
- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Sadan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan · retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
BAB II - RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu Objek dan Golongan Retribusi · Pasal2
Pasal 8
Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi T empat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu Pasal9
- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Sadan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Perizinan Tertentu.
BAB II - RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu Objek dan Golongan Retribusi · Pasal2
Pasal 10
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
- a. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi lzin Gangguan;
- d. Retribusi lzin Trayek; dan
- e. Retribusi lzin Usaha Perikanan.
BAB Ill RETRIBUSI JASA UMUM Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan Paragraf 1 Nama dan Objek Pasal11
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan.
Pasal12
BAB II - RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu Objek dan Golongan Retribusi · Pasal2
Pasal 11
- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah pelayanan kesehatan dipuskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanaan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanaan pendaftaran.
BAB II - RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu Objek dan Golongan Retribusi · Pasal2
Pasal 12
- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah pelayanan kesehatan dipuskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanaan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanaan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanaan kesehatan adalah pelayanaan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, SUMN, SUMO dan pihak swasta.
Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal13
Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan Frekuensi dan Jenis Pelayanan Kesehatan.
Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal14
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4 Wilayah Pemungutan Pasal15

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Paragraf 1 Nama dan Objek Pasal16

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan.

## Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah pelayanan pengambilan/pengumpulan, pengangkutan, penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, danternpat umum lainnya.

## Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan pengambilan, pengumpulan, pengangkutan, penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah sesuai Jenis Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal19

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4 Wilayah Pemungutan Pasal20

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat Paragraf 1 Nama dan Objek Pasal21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat dipungut retribusi atas setiap pelayanan pemakaman mayat.

## Pasal22

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah pelayanan penyediaan tempat, penggalian, pengurukan pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Dae rah.

## Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal23

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pemakaman Mayat diukur berdasarkan penyediaan tempat pemakaman, penggalian makam dan pengurukan makam yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal24

Struktur dan Besaran Tarif Penyediaan Tempat, Penggalian dan Pengurukan makam adalah sebagai berikut:

- a. untuk makam dewasa sebesar Rp. 50.000.-; dan
- b. untuk makam anak-anak Rp. 25.000.-.

## Paragraf 4 Wilayah Pemungutan Pasal25

Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Paragraf 1 Nama dan Objek Pasal26

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas setiap pelayanan parkir tepi jalan umum.

## Pasal27

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah pelayanan parkir di tepi jalan yang ditentukan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal28

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

## Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal29

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4 Wilayah Pemungutan Pasal30

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Pasar Paragraf 1 Nama dan Objek Pasal31

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas setiap pelayanan pasar.

## Pasal32

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah penyediaan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, kios, stand dan ruko atau fasilitas lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang di lingkungan pasar atau tempat lain di wilayah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

· Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal33

Tingkat penggunaan jasa Pelayananan Pasar diukur berdasarkan penyediaan tempat berjualan atau tempat lain yang disediakan baik pagi, siang, sore dan malam hari di wilayah Daerah.

## Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal34

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4 Wilayah Pemungutan Pasal35

Retribusi pelayanan pasar yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Keenam Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Paragraf 1 Nama dan Objek Pasal36

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

## Pasal37

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal38

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.

## Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal39

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Wilayah Pemungutan Pasal40

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

## Bagian Ketujuh Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Paragraf 1 Nama dan Objek Pasa141

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pemeriksaan setiap alat pemadam kebakaran.

## Pasal42

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal43

Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan Pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran.

## Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal44

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4 Wilayah Pemungutan Pasal45

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Kedelapan Retribusi Penyedotan Kakus Paragraf 1 Nama dan Objek Pasal46

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas setiap pelayanan penyedotan kakus.

## Pasal47

- (1) Objek Retribusi Penyedotan Kakus adalah Pelayanan Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

/

-,

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal48

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyedotan kakus diukur berdasarkan ukuran Septic Tank.

## Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal49

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4 Wilayah Pemungutan Pasal50

Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Kesembilan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Paragraf 1 Nama dan Objek Pasal51

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas setiap pelayanan Tera/Tera Ulang.

## Pasal52

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal53

Tingkat Penggunaan Jasa untuk peneraan dan peneraan ulang bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus dengan menggunakan masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) tahun.


## Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal54

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4 Wilayah Pemungutan Pasal55

Retribusi Pelayanan Tera!fera Ulang yang terutang dipungut di · Wilayah Daerah.

Bagian Kesepuluh Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Paragraf 1 Nama dan Objek Pasal56

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas setiap pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## Pasal57

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal58

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi adalah dihitung dengan perkalian tarif dengan NJOP PBB menara telekomunikasi.
- (2) Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) tahun bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

## Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal59

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

## Paragraf 4 Wilayah Pemungutan Pasal60

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

/

## BABIV

RETRIBUSI JASA USAHA Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Paragraf 1 Nama dan Objek Pasal 61

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

## Pasal62

- ( 1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal63

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

## Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal64

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4 Wilayah Pemungutan Pasal65

Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Kedua Retribusi Terminal Paragraf 1 Nama dan Objek Pasal66

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan pemakaian terminal.

## Pasal67

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal68

Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi dan jangka waktu pemakaian.

## Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal69

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4 Wilayah Pemungutan Pasal70

Retribusi Terminal yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Ketiga Retribusi Tempat Khusus Parkir Paragraf 1 Nama dan Objek Pasal71

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan pemakaian T em pat Khusus Parkir.

## Pasal72

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah. Pelayanan Tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal73

Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan lokasi parkir dan frekuensi parkir.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal74

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4 Wialayah Pemungutan Pasal75

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Keempat Retribusi Rumah Potong Hewan Paragraf 1 Nama dan Objek Pasal76

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan pemakaian rumah potong hewan.

## Pasal77

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, SUMO, dan pihak swasta.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal78

Tingkat penggunaan jasa rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis hewan, pemeriksaan hewan dan pemeriksaan daging dan tempat pemotongan.

## Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal79

Struktur dan besarnya .tarif retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercanturn dalam Lampi ran XI I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Wilayah Pemungutan Pasal80

Retribusi Rumah Potong Hewan yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

## Bagian Kelima Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Paragraf 1 Nama dan Objek Pasal81

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

## Pasa182

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal83

Tingkat penggunaan Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan jumlah usaha daerah.

## Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal84

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4 Wilayah Pemungutan Pasal85

Retribusi Penjualan produksi Usaha Daerah yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

## BABV

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Bagian Kesatu Retribusi lzin Mendirikan Bangunan Paragraf 1 Nama dan Objek Pasal86

Dengan nama Retribusi lzin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemakaian izin mendirikan bangunan.

## Pasal87

- (1) Objek Retribusi lzin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDS), koefisien luas bangunan (KLS), koefisien ketinggian bangunan (KKS), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan terse but.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintahan Daerah.
- (4) Wajib Retribusi yang mengajukan lzin Mendirikan Sangunan. harus menyebutkan bahan-bahan yang dipergunakan untuk bagian konstruksi utama.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal88

Tingkat penggunaan jasa pemberian lzin Mendirikan Sangunan diukur berdasarkan jenis bangunan, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, lokasi bangunan, rencana penggunaan bangunan, dan kontruksi bangunan.

## Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal89

Atas jasa penerbitan lzin Mendirikan Sangunan dikenakan retribusi dengan perhitungan sebagai berikut :

RIMS = NHS X 0,5 %

Yang dimaksud dengan:

RIMS

: Retribusi /zin Mendirikan Bangunan

NHS

: Nilai Harga Bangunan

## Paragraf 4 Wilayah Pemungutan Pasal90

Retribusi lzin Mendirikan Bangunan yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Kedua Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Paragraf 1 Nama dan Objek Pasal91

Dengan nama Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Seralkohol dipungut retribusi atas pelayanan izin tempat penjualan minuman beralkohol.

## Pasal92

- (1) Objek Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di daerah.
- (2) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
- a. minuman beralkohol Golongan A adalah minuman alkohol dengan kadar 1% (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
- b. minuman beralkohol Golongan B adalah minuman alkohol dengan kadar 6 % (enam persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen); dan
- c. minuman beralkohol Golongan C adalah minuman alkohol dengan kadar 21 % keatas.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal93

Tingkat penggunaan jasa pemberian lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan jenis alkohol dan tempat/lokasi pengedaran dan penjualan dan waktu penjualan.

## Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal94

- (1) Jangka waktu berlakunya lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 dipungut Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4 Wilayah Pemungutan Pasal95

i Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Ketiga Retribusi lzin Gangguan Paragraf 1 Nama dan Objek Pasal96

Dengan nama Retribusi izin Gangguan ~ipungut retribusi atas pelayanan lzin gangguan.

t

- 

## Pasal97

- (1) Objek Retribusi lzin Gangguan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 96 adalah pembecian izin 1empat ·usatialkegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menlrnbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/keqiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. ·

## Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal98

- (1) Jangka waktu berlakunya lzin Gangguan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap lzin Gangguan harus dilakukan pendaftaran ulang setia 1 (satu) tahun sekali dengan membayar retribusi sebesar 50% d ri retribusi yang dipungut sebelumnya.

## Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal99

Atas penerbitan lzin Gangguan dikenakan retribusi dengan perhitungan sebagai berikut:

## RUUG = TL X IL X IG X LRTU

Yang dimaksud dengan :

- RUUG Jumlah biaya retribusi pemberian izin gangguan yang

- harus dibayar

TL

- Tarif Lingkungan yaitu besarnya pungutan per M 2 dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup \_maupun terbuka sesuai dengari- kondisi lingkungan l;)erdasarkan lingkungan mdustn, pertokoan, pasar dan pemukiman/sosial. ~ --- ~

IL

Angka lndeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan

dengan parameter :

- -Jalan Utama dengan parameter

- 6

- -Jalan Sekunder dengan nilai

: 5

-Jalan Lingkungan dengan nilai

: 4

IG

- lndeks Gangguan yaitu angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter:

-Gangguan besar dengan nilai

: 6

-Gangguan menengah dengan nilai

: 5

-Gangguan kecil dengan nilai

: 4

LRTU

Luas Ruangan Tempat Usaha yang meliputi kegiatan produksi, pengkemasan dan penyimpanan.

## Paragraf 4 Wilayah Pemungutan Pasal100

Retribusi izin Gangguan yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Keempat Retribusi lzin Trayek Paragraf 1 Nama dan Objek Pasal 101

Dengan nama Retribusi lzin Trayek dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

## Pasal102

- (1) Objek Retribusi lzin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Sadan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Setiap Pengusaha angkutan umum yang melayani trayek harus mendapat izin trayek dari Kepala Daerah dan diberikan kartu pengawasan bagi setiap unit kenderaan yang dioperasikannya.

## Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal103

Tingkat penggunaan jasa Pemberian lzin Trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu izin.

## Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 104

Struktur dan besarnya tarif retribusi lzin Trayek ditetapkan sesuai dengan jumlah unit kendaraan di kalikan dengan tarif sebagaimana tercantum dalarn Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Wilayah Pemungutan · Pasal 105

Retribusi lzin Trayek yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Kelima Retribusi lzin Usaha Perikanan Paragraf 1 Nama dan Objek Pasal106

Dengan nama Retribusi lzin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas Usaha Pembudidayaan lkan.

## Pasal107

Objek Retribusi lzin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

## Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal108

Tingkat penggunaan pemberian lzin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis usaha budidaya dan jangka waktu izin.

## Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal109

Struktur dan besarnya tarif retribusi lzin Usaha Perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4 Wilayah Pemungutan Pasal110

Retribusi lzin Usaha Perikanan yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

## BABVI PERHITUNGAN RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu Tata Cara Penghitungan Retribusi Pasal111

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat dalam Peraturan Wal.ikota.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

## Bagian Kedua Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Paragraf 1 Retribusi Jasa Umum Pasal112

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan: dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi .biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## Paragraf 2 Retribusi Jasa Usaha Pasal113

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## Paragraf 3 Retribusi Perizinan Tertentu Pasal114

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

## Paragraf 4 Peninjauan Tarif Retribusi Pasal115

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan · dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

## BAB VII Pasal116

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganari yang telah diparporasi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas daerah melalui Bendahara Penerima Dinas.
- (6) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal117

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

## Bagian Ketiga Keberatan Pasal118

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal119

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal120

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## Bagian Keempat Kedaluarsa Penagihan Pasal121

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluawarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal122

- (1) Piutang Retribusi dan/atau yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal123

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH Pasal124

- (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuari lebihlanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

## BABIX KETENTUAN KHUSUS Pasal125

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya