Unknown Unknown Nomor 1. Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN F' Jl\Ci-~ I, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDA'}ANG. lN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAf-l KABUPATEN BOMBANA BUPATI BOMBANA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESl\ (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahun 2C lE tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daera.n Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bups ti tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas clan. Fun :~s Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dun ... aha Kecil Menengah Kabupaten Bombana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tah n 2Cl0 ~ teruang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupate 1 Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupater [3 rmbana (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah n ~ 0(1.3 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lidon sia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tah n 2(11 . tern ang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang: n (Lernbs ran Negara Republik Indonesia Tahun :2 &gt; 11 . 'lo rnor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoru -sia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 teir.ar g Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndon esia a un 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negar t .Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2CJ1· · temang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi.c [ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemha an Negara
\
llenetapkan
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimar.s, el.sh diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nornor 9 Ts.hu 015 tentang Perubahan Keduaatas Undang U ndaru . Ne mo23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernl ar an Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor .~ 8, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 567~ );
5. Peraturan Pemerintah Republik Indone ia Norr.or l 8 T hun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahai t Lernb ran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana orru .r 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peran.rkz.t Da rah Kabupaten Bombana (Lembaran Daera.i Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAr--i, flUSU AN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA Tl TA KLR.~A I AS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI D-\N US HA KECIL MENENGAH KABUPATEN BOMBANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud denga
1. Daerah dalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintal; Kabup, ten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bornbana;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabup, ten Bombana;
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangau, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bornbar a dismgkat Dinas Perindagkop dan UKM;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang elanjut.ny l disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis in.as ) ang melaksanakan kegiatan teknis operasiorial ,:la.11/' tau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional d lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koper as.i Ian Usaha Kecil Menengah;
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pe merintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelal .sanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan perry. -lenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melind ngi, 1 .ielayani, memberdayakan, dan mensejahterakan rnasyara at;
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pe merintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan P .rr erintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah , es.uai de. gan potensi yang dimiliki Daerah;
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIP~: PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIP~: PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan unman &lt; merintahan bidang Pengembangan Industri, bidang Per lagangan, bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diwadahi is lam entuk dinas.
Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIP~: PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah kabupaten seb agaimana dimaksud dalarn Pasal 2 adalah Dina.s Perir.dustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Mene ngah yang disingkat Dinas Perindagkop dan UKM.
Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIP~: PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimak sutl dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B
- (2) Penentuan tipe Dinas Perindustrian, Perdagangs n, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana d.maknu pada ayat (1) ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA -H
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIP~: PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
- (1) Dinas Perindagkop dan UKM merupakan unsu · pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangar daerah.
- (2) Dinas Perindagkop dan UKM dipimpin oleh kcpala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIP~: PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
Dinas Perindagkop dan UKM rnempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan ya tg rnenjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuar. di bi ang pengembangan industri, dibidang perdagangan , dibidang koperasi dan usaha kecil menengah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIP~: PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak sud dalam Pasal 6, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopera s d: ________________ aha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:
- a. merumuskan kebijakan teknis bidang pe 'indtrstrian , perdagangan, koperasi dan usaha mikrc kecil menengah serta perpasaran.
- b. menyelenggarakan urusan pemerin tahan d. erah dan pelayanan umum bidang perindustrian, &lt; rdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah sert.a i: ~r:-asar n.
- c. melakukan pembinaan dan evaluasi pelak sar.aan tugas bidang perindustrian, perdagangan koperasi lan saha mikro kecil menengah serta perpasaran.
- d. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bl pati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIP~: PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana clirnaksud dalam Pasal 7, Dinas Perindagkop dan UKl\: memiliki kewenangan sebagai berikut:
I. Sektor Perindustrian
1. U saha Industri. Melakukan penetapan bidang usaha indu stri selaku prioritas daerah Kabupaten Born ana.
2. Fasilitasi Usaha Industri Melakukan pemberian fasilitas usaha dalam rangka
pengembangan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Bombana.
3. Perlindungan Usaha Industri Melakukan pemberian perlindungai dar kepas tian berusaha terhadap pengembangan usal a irdustri di Kabupaten Bombana.
4. Perencanaan dan Program
- a. melakukan penyusunan rencana jangxa panjang pengembangan industri di Kabupaten 8 irnbana.
- b. melakukan penyusunan rencana jangle rnenengah disektor perindustrian.
- c. melakukan penyusunan rencana ker a tahunan disektor perindustrian.
5. Pemasaran Melakukan promosi produk usaha indus.tri Kabupaten
Bombana.
6. Teknologi tepat guna
- a. melakukan penelitian, pengernbanga.n dan penerapan teknologi di sektor perindust ian
- b. memfasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi lise tor perindustrian.
- c. melakukan sosialisasi basil penelitian, pengembangan dan penerapan teknolo 1 i di se tor industri.
7. Standarisasi.
.
- a. memfasilitasi dan melakukan pengawasan terhadap penerapan standar prod ik usaha industri yang akan dikembangkan di Kabupate.i Bccnbana. b. melakukan kerjasama sta darisas \_ pro uk
2. ditingkat kabupaten.
8. Sumber Daya Manusia (SOM)
- a. melakukan penerapan standar kornpete nsi su ber daya manusia industri dan apa H tu Pembina industri di Kabupaten Bombana.
- b. memberikan peluang dan kesempatar. -cepada taf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kc perasi an Usaha Kecil Menengah untuk rnengikuti pendidikan dan pelatihan (Di at) sumbar daya manusia bagi aparatur pembina industri di Kabupaten Bombana.
9. Penguatan permodalan
di
- Memfasilitasi akses permodalan bagi ind : .tri melalui bank dan atau lembaga keuangan buka 1 bank Kabupaten Bombana.
10. Lingkungan Hidup
- a. melakukan pembinaan industri dulam rangka pencegahan pencemaran lmgkuru.an yang diakibatkan oleh perlakuan saha incl rs tri. b. melakukan pengawasan melekat terhadap
2. kemungkinan aktivitas pencernarai lir.gkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri.
11. Kerjasama industri
- a. memfasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan kemungkinan adanya innustri besar pada sektor peningkatan ekonomi cli Kn bups ten
Bombana.
- b. memfasilitasi kerjasama peningk. ita.n dan pengembangan industri melalu pola ken .itraan usaha.
- c. menindaklanjuti hasil-hasil kerjass ms. li tas sektoral dan regional dalam rangka pe. nberdayaan dan peningkatan industri daerah oi Ka upaten Bombana.
12. Penguatan kelembagaan
- a. mendorong terbentuknya as siasi mt lus.tn atau dewan ditingkat Kabupaten Bornbana.
- b. melakukan pembinaan asosiasi .nc ustri atau dewan industri ditingkat Kabupaten Bor ibnna.
- c. dimungkinkan melakukan pcm bent .ikan dan pembinaan unti pelaksana teknis ditingkat kabupaten.
13. Sarana dan prasarana industri
- Melakukan penyusunan tataruang industri di kabupaten sebagai wujud dari upaya periger bangan sentra-sentra industri yang terintegi asi s rta melakukan koordinasi penyediaan sa rana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, urit pengolahan limbah industri) kepada SKPD terkait dengs n mengacu kepada tataruang provinsi.
14. lnformasi industri Melakukan pengumpulan, analisis da: 1 dise: ninasi data industri dan membuat laporan kepada pre, it si.
15. Melakukan pengawasan terhadap pelaksa: iaan tugas desentralisasi disektor industri.
16. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap segala aktivitas pelaksanua 1 uru an pemerintahan disektor industri di Kabupater Bombana.
II. Sektor Perdagangan
1. Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri.
- a. melakukan pengawasan, pelaporan r elaksanaan dan penyelenggaraan serta penyaj iar .nforrnasi pelaksanaan wajib daftar perusa aaan.
- b. memberikan dukungan pelaksanaan, pe.nbinaan dan pengawasan, monitoring dar eval asi kegiatan perdagangan didaerah ierbatasan, pedalaman, terpencil dan lintas pu.a 1 terutama pulau perbatasan dengan daerah lain n /a.
- c. melakukan pembinaan dan p :n.~;awa. 'an, monitoring dan evaluasi kegiat.an ir.foi ms.si ps sar dan informasi keadaan dan stabil ta si hs rga barang di dalam daerah kabupaten.
- d. melakukan pembinaan dan p .n gawaean, monitoring dan evaluasi kegiatan per: ngkatan penggunaan produksi dalarn negeri.
- e. melakukan pembinaan dan penyr le .rggaraan serta sosialisasi dan publikasi terhadup undangundang perlindungan konsumen.
- f. memberikan pelayanan dalam perianga an penyelesaian sengketa konsumen dan imduse
- g. mendorong terbentuknya sebuah .e nhaga atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsu nc:n (B SK) di Kabupaten Bombana.
- h. melakukan koordinasi, kerjasama dan evaluasi dengan instansi terkait dalam pen)' elenggaraan perlindungan konsumen.
1. melakukan koordinasi dalarn J .elaksanaan pengawasan peredaran barang clan : asa dengan instansi terkait.
- J. melakukan pengawasan rnelekat terhr dap peredaran barang dan jasa serta rr elakukan penegakan hukum terkait dii emukannya pelanggaran dalam peredaran barang I lar. jasa.
- k. melakukan sosialisasi ke bij akan &gt;er.gr wasan peredaran barang dan jasa.
1. mendorong terbentuknya Iembaga ier.gawasan peredaran barang dan jasa iPPB,J) yang beranggotakan instansi terkait c.alarn lingkup Kabupaten Bombana.
- m. mendorong terbentuknya enyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen (PPN:3-PK) yang menangani perkara perlindungan konsurnen dalam lingkup Kabupaten Bombana.
2. Sub sektor Metrologi Legal
- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatar metrologi legal setelah memper leh peni.aian dari pemerintah yang didasarkan pada r eknmendasi provmsi.
- b. memfasilitasi dan melakukan pernb:, ns.an serta pengendalian sumber daya man sia kemetrologian dalam lingkup Kabupaten Bombana.
- c. memfasilitasi standar ukuran dan Iaboratorium metrologi legal.
- d. melakukan pelayanan tera clan tera ulang alat ukur, takar, timbang clan perlei rghapannya (UTIP) setelah melalui penilaiai standar uk:uran dan laboratorium metrologi legal oleh I erneritah.
- e. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal dalam lingkup kabupat .n.
- f. melakukan pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UTIP) clan Baning Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
3. Sub sektor Perdagangan Luar Negeri
- a. menyiapkan bahan masukan sebs gai bahan pertimbangan perumusan kebij akart elcspo
- b. melakukan koordinasi dan sosialisas., kebijakan ekspor.
- c. melakukan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor.
- d. menyiapkan bahan masukan sebs gai bahan pertimbangan perumusan kebijakari ir ipor.
- e. melakukan koorclinasi dan sosialisas \_ kebijakan
impor
- f. pengambilan contoh, pengujian, ir.s iexsi teknis dan sertifikasi mutu barang.
- g. menyiapkan bahan masu. an, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi pot en si ekspor daerah sebagai bahan pertim angan perumusan kebijakan.
- h. melakukan sosialisasi, monitoring, e valuasi dan pelaporan pelaksanaan kesepakatan perdagangan luar negeri dalam ligkup Kabupaten B imbana.
1. memfasilitasi dan memberikan bim i ngan teknis dan evaluasi disektor perdaga gan l us r n egeri.
4. Sub sektor Perdagangan berjangka kornodi J, alter atif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar le .ang
- a. melakukan koordinasi dengan ap. at penegak hukum dalam penanganan kasus-. rasus . ang berkaitan dengan perdagangan be angka komoditi.
- b. melakukan pembinaan komoditas io Ian rangka memperoleh akses pembiayaa resi ~Lda~1.g.
- c. melakukan pembinaan, penga n iran dan pengawasan yang bersifat tekms terhs dap penyelenggaraan dan pelaku pasar le lang ds lam lingkup Kabupaten Bombana.
III. Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil M1~1 engal
1. Sub Sektor Kelembagaan Koperasi
- a. melakukan kebijakan pe.nhentukan, penggabungan dan peleburan serta J erribubaran koperasi.
- b. memberikan pengesa an pe nbentu an, penggabungan dan peleburan serta j.ernb baran koperasi dalam wilayah Kabupaten E!,o nbana
- c. memfasilitasi pelaksanaan penges ahan dan pengumuman akta pendirian kope a.s i alarn wilayah Kabupaten Bombana.
5. oe ngesahan 1nenyangkut ahan bidang Kub paten d. memfasilitasi pelaksanaan perubahan Anggaran Dasar yang penggabungan, pembagian da peru usaha koperasi dalam wilayal . Bombana.
- e. memfasilitasi pelaksanaan pem bubar in koperasi ditingkat kabupaten sesuai dengar , :::&gt;edoman pemerintah ditingkat kabupaten.
- f. memfasilitasi pelaksanaan pernou iaran dan penyelesaian akibat pembu a ran KS P dan USP dalam wilayah Ka bu paten Born ban a
2. Sub Sektor Pemberdayaan Koperasi
- a. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi.
- b. menciptakan usaha simpan pinjarn yang sehat ditingkat kabupaten sesuai dengar cebijakan pemerintah.
- c. mengembangkan iklim serta kc nclisi yang mendorong pertumbuhan dan perr asyarakatan koperasi dalam wilayah Kabupater 13c mbana.
- d. memberikan bimbingan dan kernudahan epada koperasi.
- e. memberikan perlindungan kepada koperasi.
3. Sub Sektor pembinaan dan pengawasan l "01 .erasi
- a. melaksanakan kebijakan pemoi taan dan pengawasan koperasi.
- b. melakukan monitoring dan evalua-si te hadap koperasi yang mendapat pernbis ya;:111 atau permodalan dari bantuan APBN, Al'BD, B MN serta pembiayaan dan atau perrnoduls n lamrr a.
- c. melakukan bimbingan da peny : uhan serta pembinaan koperasi dalam p .mbus tan laporan tahunan Koperasi Simpan Pinjarn ()(SP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP).
- d. pemberian sanksi administratif kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha :'m1pan · mjarn (USP) yang tidak melaksanakan kewajibannya.
- e. memfasilitasi pelaksanaan tug. ts dalam pengawasan Koperasi Simpan injar t IKS ) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) ditingkat kaoupaten.
4. Sub Sektor Pemberdayaan Usaha Mikro Kee .1 Mcnengah (UMKM)
- a. menetapkan kebijakan pernberclay ian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMK ) dalam menumbuhkan iklim usaha bagi .isaha ecil yang meliputi pendanaan atau surnbe dana, tatacara dan syarat pemenuhan keb tuhan dana, persaingan, prasarana, ·· nformasi, kemitraan dan perlindungan.
- b. melakukan pembinaan dan pei gernbangan usaha mikro kecil dan menengah ycing mehputi sistem produksi, pernasaran , sumber daya manusia maupun penerapan teknologi.
- c. memfasilitasi akses penjamiru n dalam penyediaan pembiayaan bagi U\fl&lt;M . ang meliputi kredit perbankan, penjarnir art lem aga bukan bank, pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, hibah ma ipun erus pembiayaan lainnya.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIP~: PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana, terdiri atas:
- a. kepala dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang pengembangan industri;
- d. bidang perdagangan;
- e. bidang koperasi dan usaha kecil menengan;
- g. kelompok jabatan fungsional.
- f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perindag .o J dan UK Kabupaten Bombana tercantum dalam l ar p ~a c . L :~. n yang merupakan bagian yang tidak terpisahk an denga peraturan Bupati ini .
TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
Bagian Kesatu Kepala Dinas
- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok mcmnantu t.ugas Bupati dalam merumuskan, menyelenggaraknn, membina dan mengevaluasi urusan perne inta, ,Jl daerah
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11
- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok meml.antu tugas Kepala Dinas dalam memimpin, merencanak. ., .neugatur, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan oacrasional adiministrasi umum, administrasi kc Ile nf :,m dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, 1 valuasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan c in as;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris : ·ang be ada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Izinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12
- (1). Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dime ks.ud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- b. merencanakan operasional kegiatan aclmmstrasi umum, keuangan, kepagawaian clan (:: r.engkapan lainnya;
- a. melakukan penyusunan program dan pe u nak teknis penyelenggaraan administrasi um um, ad minis trasi kepegawaian, serta perencanaan , ev. iluasi dan pelaporan;
- c. melakukan pengendalian dan pernbinaan idministrasi
- umum, kepegawaian serta perencanaan, .valuasi da . pelaporan;
- d. mengkoordinir penyusunan program can laporan seluruh bidang-bidang teknis;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberik: n oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsiny,t;
- (2) Sekretariat dalam menyelenggarakan fungsi aya sebagai mana dimaksud ayat 1 mempunyai uraiar. 1 igas. sebagai berikut:
- a. merumuskan rencana program d an ke~ iat.an Dinas Perindustrian, Perdagangan, K pera i dan Us.aha Kecil Menengah sebagai pedoman pelaksai aan t igs.s:
- b. merumuskan sasaran yang hendak cli&lt; apai d lam sebuah program maupun kegiatan deng, m mengac pada indikator yang telah ada berda s. irkan . skala prioritas dan penyediaan dana B ebagsu asar pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan laporan akuntabilitas kir erja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. menghimpun data-data teknis penj ele nggaraan pemerintahan Dinas Perindustrian, F erdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sel.agai bahan penyusunan laporan pertanggungjawat ar. kinerja pemerintah daerah dan rencana pembang m an ja gka menengah (RPJM) sesuai bidang tuga ms sir.g-ms sing bidang teknis;
- e. menghimpun data-data realisasi teknis ie.aksanaan program dan kegiatan masing-rnasing · idang te-knis sebagai bahan penyusunan laporan pen) eleriggaraan pemerintahan daerah (LPPD) tahunar. dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah l LP ?[q dis khir periode renstra Dinas Perindustrian, F erc.agangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- f. menghimpun data-data realisasi te knis ielaksanaan program dan kegiatan masing-rnasmg ·:.1idang sebagai bahan penyusunan laporan kerja pertangg ungjawaban (LKPJ) tahunan dan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- g. menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi urnur:i, keuangan, kepegawaian serta perencanaan, ev.-Iuasi dan pelaporan;
- h. berkoordinasi dengan seluruh bi ang-bi la.ag teknis dalam rangka penyusunan rograrn dan kegiatan dengan menganalisasi seluruh data dan re al.sasi yang telah dicapai tahun sebelumnya;
1. memberikan saran dan pertimbai gan eknis atas pengelolaan administrasi mum, lee angan, kepegawaian dan tatacara penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksana.an p: o~;:-a1 dan kegiatan dinas kepada atasan;
- J. menyusun laporan administrasi um rm, idministrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan serta perencanaan sebagai pertanggungjawaban kinerja kepada atasan;
- k. membagi tugas dan mendelegasi can sebagian kewenangan kepada bawahan agar pelak sar.aan tugas berjalan lancar, tepat waktu ses ai d engan tugas masing-masing;
- m. melakukan penilaian hasil ki er; a ya: g liberikan kepada bawahan secara berjenjang &lt; ienga cara melakukan monitoring, evaluasi pelaks m aan tugas yang diberikan sebagai bahan pengeml.angan kari bawahan;
1. melakukan bimbingan dan etunjuk te knis kepada bawahan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13
- ( 1) Sekretariat terdiri atas : a. sub bagian perencanaan dan keuangan; b. sub bagian umum, kepegawaian dan perlcngkapan:
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berad . di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekrei aris.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14
- (1) Sub Bagian Perencanaan clan Keuangan mern runvai r ugas pokok membantu tugas Sekretaris Di .ias dalam merencanakan kegiatan, melaksanaka: , n.e nbagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan , adrnimstasi keuangan, evaluasi dan pelaporan ya ig meliputi menghimpun rencana program dan kegiatari, !V:3.luas1 dan laporan capaian target kinerja dan realisasi · &lt; uangan dari masing-masing bidang pada Dinas P .rindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kccil Me ncngah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnai ia pada ayat ( 1) diatas, Sub Bagian Perencanaan Keuangar memp nyai fungsi:
- a. merencanakan kegiatan dan adrninistras i keuangan, evaluasi dan pelaporan yang melip · i renc ma program dan kegiatan, rencana realisasi keuangan dun laporan teknis lain dari bidang-bidang teknis;
- b. melaksanakan perencanaan dan ao.ministrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan \_1'a.1g meliputi menghimpun seluruh data rencana program dan kegiatan, kebutuhan anggaran yang di sediukan pada masing-masing bidang teknis;
- c. melaksanakan pembagian tugas peren .anaan dan tugas keuangan, evaluasi clan pelaporan; d.in
- (3) Dalam menjalankan fungsinya se agaiman L dimaksud pada ayat (2) diatas, sub bagian peren. .anaan dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
keuangan mempunyai uraian tugas sebagai · &lt; rik ut :
- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan sub perer cs naan dan menyusun rencana kerja administr, si ketu mgan dinas;
- b. menyusun bahan rencana kerja strategis Rensrra) dan rencana kerja (Renja) dan melaksanal an kegiata administrasi keuangan selaku Pejabat Pe natausahaan Keuangan lingkup dinas sesuai peraturan perundangundangan;
- c. mengumpulkan bahan Rencana Pernbang.man , ngka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dar. R mt.ana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha nikrn kecil menengah;
- d. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran O~KA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (IJP,!,) Dina· Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usal a Kecil Menengah;
- e. menghimpun, mengolah usulan dan data- laca rencana pelaksanaan program dan kegiatan s.ibagai hasil pelaksanaan musyawarah rencana p -mbangunan daerah ditingkat kecamatan, maupun has.l-r.asil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat aera. ;
- f. menyelenggarakan akuntansi keuangan y,rng rneliputi akuntansi penerimaan kas, akuntans: pengeluaran kas, dan akuntansi selain kas;
- g. menerima dan memverifikasi pertanggungjawaban penerimaan dari bendahara penerimaan;
- h. melakukan verifikasi harian atas p.nertmaan pendapatan daerah;
1. menguji kelengkapan dan ke benar. in SPP- LS pengadaan barang dan jasa yang disarnpaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui a1 at disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PF'TI&lt;J;
- J. menguji kelengkapan dan kebenaran SPPJP. 2PP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang dite tapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluarar ;
- k. membuat rancangan SPM atas SPP dirnaksud yan telah diuji kelengkapan dan kebena; annya dan mengajukannya kepada pengguna anggaran;
1. menerbitkan surat penolakan SPM ·)il,. SPP yang diajukan bendahara pengeluaran tida engkap dan tidak memenuhi syarat permintaan SPP;
- m. membuat register SPM;
- n. menguji SPJ pengeluaran beserta buk i-bukti dari penggunaan dana UP, GU, TU, L ... penga.Ia an bs rang danjasa serta gaji dan tunjangan PNS;
- o. meregister SPJ pengeluaran yang dis' rr.ps.kan oleh bendahara pengeluaran dalam bul u register penerimaan SPJ pengeluaran;
- p. meregister SPJ pengeluaran yang telah d.sahkan oleh penggunan anggaran kedalam buk u egister pengesahan SPJ pengeluaran;
- q. meregister SPJ pengeluaran yang tela. d.tolak ole pengguna anggaran kedalam buku regist ~r penolakan SPJ pengeluaran;
- r. meneliti keabsahan bukti-bukti pen ~eluaran yang menjadi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran SPJ bendahara pengeluaran;
- s. menguji kebenaran perhitungan ata s per.geluara pe. rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pe. rincian obyek;
- t. menguji kesesuaian SPM dan ""P2D yan.; citcrbrtkan periode sebelumnya;
- u. menyusun laporan realisasi keuangan yar g terdin dari laporan realisasi anggaran (LRA), laporar reraca dan laporan catatan atas laporan keuar gan ( ::.f Ik};
- v. melakukan rekapitulasi saldo-saldo · ru ku esar menjadi neraca saldo;
- w. melakukan penyesuaian atas saldo pads ak n-aku tertentu dan pengakuan atas trarisaksi-t .m.saksi yang bersifat akrual;
- x. mencatat transaksi-transaksi baik pendap itan, bela.nja. asset dan selain kas berdasarka n bu kt t · .ikti yang terkait;
- y. memposting jurnal-jurnal pendapatan, t elanja sset dan selain kas kedalam buku besarnya ma sing-masing;
- z. menghimpun baha.n-bahan disektor p .rindustrian, bahan penyusunan Laporan Pen: 'elenggaraa Pemerintahan Daerah (LPPD) tahunan da 1 :,PPD lima tahunan;
11. aa. mengumpulkan bahan-bahan Lapo -a.11 erja Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tat. ir d an akhir masa jabatan Bupati da.n wakil Bupati pada sektor perindustrian, perdaganga.n, koperasi dan. .isana mikr kecil menengah;
12. bb. menyusun laporan akuntabilitas kinerja di ias. (LAKIP);

cc.

menyusun rekapitulasi

da.n laporan data -dz.ta

tekni seluruh

bidang teknis;

- dd. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan men gi11ventarisir permasalahan yang terjadi untuk l err, ic iar. me cari alternative pemecahannya dalam lingkuj d nas;
2. ee. mempelajari, memahami dan melaksanake.n :Jeraturan perudang-unda.ngan sebagai pedoman oelaksanaan tugas;
3. ff. memberi tugas kepada bawahan agar rnelaksan kan tugas sesuai dengan pedoman yang berlaki t;
4. gg. menilai hasil kerja bawahan dengan jala: 1 memonitor dan mengevaluasi hasil kerja ya ir tuk bahan pengembanga.n karir; dan
5. hh. melaksa.naka.n tugas lain yang diberikan ol .h atass n;

## Pasal 15

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaia.n dan Fer lengkapan mempunyai tugas pokok membantu tugas S,::-kJ ets.ris Dinas dalam merencanaka.n kegiatan, melaksanakan, rnembagi tugas-tugas dan mengontrol urusan ,:a :a warkat, kepegawaian, kehumasan, dokumentasi, p .rle ngkapan,

perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagiun Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai Iungsi :
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatar urusan tata warkat, kepegawaian, kehurnasan, c tokurne tasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan a at tulis serta ruang perkantoran;
- b. melakukan pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan c .okurnentaai, perlengkapan, perbekalan dan keperluan a.at t lis serta ruang perkantoran; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan ok h atasan;
- (3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian clan l 'ertengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai uraian tugas se bagai beriku t :
- a. menyusun rencana kegiatan urusan t.ata we rkat, kepegawaian, kehumasan, dokurnentasi. perlengkr pan, keperluan alat tulis serta ruang perkantora: i;
- b. melaksanakan ketatawarkatan dinar. meliputi pengaturan pengelolaan surat-surat dina: bai surat masuk dan surat keluar serta pengaturar pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam rangka kelanc..ran tugas;
- c. menyiapkan bahan-bahan kehurnasan dina s;
- d. menganalisa kebutuhan perlengkapan cla 1 .cepcrluan alat tulis kantor, kebutuhan perlerigkapau kantor, kebutuhan sarana alat dan peralatan kani.or yang lain;
- f. menyusun rencana kebutuhan pernelihar ran ' angbarang dinas;
- e. menyusun rencana kebutuhan arang dina :;
- g. melaksanakan pengadaan perlengkapan dan .ce · erluan alat tulis kantor, penataan gedung maup .ir. hals man kantor, pemeliharaan sarana peralatan kan or;
- h. melaksanakan penyusunan daftar barar.g inas menurut penggolongan dan kodefikasi barai tg;
1. melaksanakan pencatatan barang-barang nilik aerah dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, C, D, E dan F;
- J. melaksanakan dokumentasi kepermhkan bars.ng selain kendaraan, tanah dan bangunan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan sensu ~ l .ar.ang milik daerah pada dinas sebagai bahan penyusur.an Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah;
1. mendistribusikan perlengkapan dan keper h au alat tulis kantor pada masing-masing bidang;
- m. menyusun bahan pengajuan penetapari scarus untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dar beban APBD dan perolehar: .. airu ya yang sah; 2
- o. melaksanakan pencatatan dan inventarisa si barang milik daerah yang berada dalam penguasaa 1 clinas;
- n. menganalisa dan menyusun us Ian penghapusan asset dinas;
- p. menyusun usulan pemindahtanganan barang milik

daerah berupa tanah dan atau banguna 1 yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan l ,ar:1ng mili daerah selain tan ah dan bangu nan;

- q. melaksanakan urusan adrninistrasi kepega aian lingkup dinas yang meliputi pelayanan ac.miru trasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berka.a claftar ur t kepangkatan, data pegawai, karn pegawai, karis/karsu, tunjangan anak atau kcluarga, BPJS, Taspen, taperum, pension, memb at usulan formasi kebutuhan pegawai, membuat us ulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, penyesuaia t azuh. u ulan pemberian penghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit jabatan fungsional, pem iir.aan atau teguran disiplin pegawai, membuat usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat pi rnoerian izin menikah atau cerai, membuat usulan pt mber entian dan pengangkatan dari dan dalam jabats n, rnembuat usulan serta mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai peraturan yang berlaku, rr elaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai:
- r. mengelola administrasi perj alanan dinas
- s. melakukan evaluasi pelaksanaan .ugas dan menginventarisir permasalahan lingkup tuga snya ert . mencari alternatif pemecahannya;
- t. mempelajari, mernahami dan melaksana.can perat ura perundang-undangan yang berlak .1 ses rn i tugas dan tanggungjawabnya;
- u. membagi tugas kepada bawahan;
- v. menilai basil kerja bawahan;
- w. menyusun laporan pelaksanaan 1 Ufr3.8 dan tanggungjawabnya kepada atasan; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan ole h atasa

Bagian Ketiga Bidang Pengem bangan Ind · ~ tri

## Pasal 16

- Bidang Pengembangan Industri mempunyai .ugas pokok membantu tugas kepala dinas dalam m .rencunakan operasional, mengelola, mengkc ordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melap rkan pelaksanaan program dan kegiatan unman pengernbangan industri; (1)
- (2) Bidang Pengembangan Industri dipirnpin , .leh K pala Bidang yang berada di bawah dan be taru.gvmg j wab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaima 1a iimaks ud dalam Pasal 16 ayat (1), Bidang Pengembar gG~'.1 Industri menyelenggarakan fungsi :
- a. merencanakan operasional urusan : t ngem bs ngan industri;
- b. mengelola urusan pengembangan iridustri
- c. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengembangan industri; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberiks.n oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Bidang Pengembangan lndustri dalam meny .lenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud ada cl. 'a: [l) diatas, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran rnasing-rnasing r ro.~;ram dan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan rencana strategis &lt; .an rencan . kerja tahunan bidang pengem angan in Iustri;
- c. menyiapkan bahan-bahan penyusunan l,'.PJP dan RPJM sesuai bidang tugasnya;
- d. menyiapkan bahan-bahan penyusunan Ll'PD tah nan dan LPPD akhir masa jabatan -iup;-;\_ci clan Wakil Bupati sesuai bidang tugasnya;
- e. menyiapkan bahan-bahan peny sunan Ll(RI akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupat. dan Wakil Bupati sesuai bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencaria rtrutegis dan rencana kerja tahunan bidarig pengrmbangan industri;
- g. mengelola dan menganalisa urusan pengembangan industri yang meliputi industri kccil me nengah dan industri agro dan hasil hutan;
- h. melaksanakan kebijakan teknis pernbina m perizinan yang meliputi tanda daftar industri da 1 surat izin usaha industri yang diterbitkan oleh bade n pelay nan perizinan kabupaten skala innestasi s / :l 10 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangt nan te pat usaha;
1. menyediakan bahan rurnusan ke i aka dan penetapan bidang usaha inidustri;
- J. menyusun bahan kebijakan penge olaan dan pengembangan kawasan industri;
- k. melaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM dan pelatiha teknis manajernen bagi pengusaha kecil dan keterampilan b, gi pe.ngrajin serta pembinaan pejabat penyuluh ind stri dalam pengembangan industri;
- I. memberikan perlindungan kepastian beru aha terhadap usaha industri, perigenc al.an dan pengawasan terhadap pencemaran limba industri;
- m. memanfaatkan dan melaksanakan )enelitian, pengembangan dan penerapan tek 10 ogi dan mensosialisasikan hasil penelitian cic1.n penerapan

- teknologi dibidang pengembangan indust i;
- n. menyelenggarakan bimbingan teki iologi dan pengawasan mutu produksi, diversifikas r1ro. uk dan inovasi teknologi industri;
- o. menerapkan standar kompetensi dar:. n ielak sanakan pendidikan dan pelatihan pengernbangan industri bagi aparatur pembina industri;
- p. memfasilitasi akses permodalan bagi inc us.tri melalui bank dan lembaga keuangan bukan banl untuk skala tertentu sesuai peraturan perundang-u.no angs 1;
- q. menyediakan bahan-bahan an n .el aksanakan kerjasama pengembangan industri r ie.alui pola kemitraan usaha industri kecil, 11:Le ie.ngah dan industri besar serta sektor ekonomi lainrn a;
- r. melaksanakan diseminasi data i dustri dan menyusun laporan perkembangan inch, stri, potensi dan profil industri yang dikcmbangkan:
- s. melakukan monitoring, evaluasi dalarn urusan pengembangan industri;
- t. menyelenggarakan koordinasi tekni dengan bidang lain dan koordinasi teknis ditingkat yang: ebih tinggi;
- u. menghimpun, mengolah dan menganalis a da a serta penyajian data yang diperoleh dari ha 11 pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pe ngernbangan industri;
- v. menyusun laporan pertanggungjawabar keuangan, laporan realisasi dan akuntabilitas kir erja urusan pengembangan industri;
- w. mengendalikan pelaksanaan teknis p ogram dan kegiatan dalam urusan pengembangan inuustri,
- x. melakukan pengamanan dan ernehharuan barangbarang milik daerah dalam lingk up bidang pengembangan industri;
- y. mempelajari, memahami dan meriyi lenggarakan peraturan perundang- undangan dan 1~ etentuan ketentuan teknis dalam ur isan pe 1gcm angan industri;
- z. memberikan saran dan pertim angan ti knis bidang pengembangan industri kepada atasan;
- aa. melaksanakan evaluasi dan mer.gir.ve tarisir permasalahan lingkup tugas dan furigsinya;
- bb. membagi tugas kepada bawahan;
- cc. menilai basil kerja bawah, mernberi bir ibingan dan petunjuk teknis dalam urusan ie ngern angan. industri;
- dd. melaporkan basil pelaksanaan 1 ugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada n·~a-;an, dan
- ee. melaksanakan tugas lain yang diberikan ata san:

## Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan Industri terdiri atas :
- a. seksi industri kecil dan menengah;
- b. seksi industri agro dan basil hutan;

- c. s&lt;?ksi ind~stri tekstil, aneka logam dan perekayasaan:
- (2) Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) or a tas dipimpin ?leh Kepala Seksi yan~ berada di bawah dan berranggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Innustri;

## Pasal 19

- (1) Seksi Industri Kecil dan Menengah se agaim.ma tersebut pada Pasal 18 ayat (1) huruf a diatas, mernpunyai tugas pokok membantu tugas Kepala Bidang Pengembangan Industri dalam merencanakan Program da n kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengor, trol urusan industri kecil menengah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), seksi industri kecil menengah rn er punyai fungsi:
- a. menyusun perencanaan program dan. kegiatan urusan pengembangan industri kecil men.engah;
- b. melaksanakan program dan kegiau .n urusan pengembangan industri kecil menengah.
- c. melakukan pembagian tugas urusan pe: igern angan industri kecil menengah; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan ole h atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, seksi J: uustri ecil Menengah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggar an program dan kegiatan dalam urusan in lustri kecil dan menengah;
- b. menyiapkan bahan rancangan strategis &lt;1a11 rcncana kerja urusan industri kecil dan rnencngan;
- c. menyiapkan bahan dan data-data teknis d.ilarn angka penyusunan RPJP dan RPJM dale. m urusan pengembangan industri kecil dan menengah;
- d. menyiapkan bahan dan data-data teknis d darn rangka penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahun dalam urusan pengembangan industri kecil dan menengah;
- e. menyiapkan bahan dan data-data teknis d dam angka penyusunan LKPJ akhir tahun dan LKPJ ak hir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati dal.am urusan pengembangan industri kecil dan menengs h;
- f. menyiapkan program kerja tahunan dalam angka penyusunan rencana kerja anggaran .ian dokurnen pelaksanaan anggaran dalam urusan pengern angan industri kecil dan menengah;
- g. menyusun bahan-bahan dan mclaksanakan pembinaan atas perizinan yang berl ai tar. dengan urusan pengembangan industri kecil dan me neng h;
- h. menghimpun, menganalisa bahan dar data-data teknis dalam penetapan kawasan iru lu s.tri ecil menengah;
1. melaksanakan hasil penetapan kawasan : nc.ustri keci dan menengah;
- J. menyusun bahan dan data-data teknis fas.litasi usaha

- dalam rangka pengembangan industri kecil menengah didaerah;
- k. menyusun bahan dan data-data te kr is pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil Ian industri keterampilan bagi pengrajin dalarn rt ar.g lingkup industri kecil menengah;
1. menyusun bahan dan data-data teknis pembinaan pejabat fungsional penyuluh industri alam pengembangan industri kecil menengah:
- m. memberikan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan industri kecil menengah d kabupaten:
- n. melaksanakan pelatihan teknis rnanajernen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin dalam bidang garapan pengem bangan i id LI, t. i kecil menengah;
- o. menyusun langkah-langkah dalam rangka pemberian perlindungan dan kcpastian terhadap pe.rgcmbangan industri kecil menengah;
- p. menyusun langkah-langkah pengenclalian dan pengawasan terhadap pencemaran ling· ungan se' agai dampak dari pengembangan usaha indus tri kecil dan menengah;
- q. memberikan informasi teknologi, informasi pemasaran, sumber daya manusia yang rnenyangkut urusan pengembangan industri kecil merungah ;
- r. menghimpun bahan dan data-data teknis pelaksa aan penelitian, pengembangan dan pener apun teknologi dalam urusan pengembangan mcluatri .kecil dan menengah;
- s. melakukan bimbingan, pengawasan terhadap mutu produksi, diversifikasi produk dan ino asi pr duk industri dalam urusan pengembangar. indrstri kecil dan menengah;
- t. menghimpun bahan dan data-data tekn s da · hasil bimbingan dan pengawasan yang dilak.ikan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi sebaga i upaya pengembangan industri kecil menengah;
- u. melaksanakan standar komptensi clan melaksanakan diklat SDM aparatur pembina industri st bagai upaya pengembangan industri kecil menengah;
- v. menghimpun bahan dan data-data te kn,s d lam memberikan fasilitasi dan akses pcm idalan bagi industri kecil menengah melalui bank a.au lembaga keuangan bukan bank;
- w. menghimpun bahan dan data-data tek nis. pembi aan industri kecil menengah dalam rangka pencegahan pencemaran sebagai dampak dari kcgiate n usaha industri;
- y. pelaksanaan program dan kegiat an harus professional, transparan, akuntabel ds.n apat dipertanggungjawabkan;
- x. menghimpun, mengolah dan mengarialis a data-data teknis basil pelaksanaan peridataa, t maupun diagnosis industri kecil menengah sebagai bahan laporan pengembangan industri kecil men. .ngah;
- z. melakukan pengawasan internal dalam pe .aksanaan

program dan kegiatan dilingkungan p m,~;ernbanga mdustri kecil menengah; ·

- bb. membagi tugas kepada bawahan un tuc ke lancaran pelaksanaan tugas;
- aa. mempelajari, memahami dan melaksanaj an pera turan perundang-undangan sebagai pedo: nan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawa ;
- cc. melaporkan hasil pelaksanaan tugas .epada atasan; dan
- dd. melaksanakan tugas lain yang diberi an r leh atasan;

## Pasal 20

- (1) Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan sebagairr ar.a tersebut pada Pasal 18 ayat (1) huruf b diatas memj nr.iyai tugas pokok membantu tugas Kepala Bidang Pt ngernbanga \_ lndustri dalam merencanakan program dan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan rnengontrol pelaksanaan program dan kegiatan urusan i odustri agr dan hasil hutan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnai ta dii aksu ayat (1), seksi industri agro dan hasiI hutan mempunyai fungsi:
- a. merencanakan dan melaksanakan p1 ogram dan kegiatan dalam urusan industri agro dan J iasii utan; b. membagi tugas kepada bawahan - rusan ~ nc ustri agro dan hasil hutan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang dibenkan o.eh atasan;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana te ·scbut pada ayat (2) diatas, Seksi Industri Agro dan : Ias.il Hutan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan serta kebutuhan anggaran program dan kegiatan dal un urusan industri agro dan hasil hutan;
- b. menyiapkan bahan rancangan strategis , lar. ren ana kerja urusan industri Agro dan hasil hutai.;
- c. menyiapkan bahan dan data-data tekni dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan J,mr~k~t Panjang dan Rencana Pembangunan .Jangka Meru ngah dalam urusan pengembangan industri agro dan has.I hut.an;
- d. menyiapkan bahan dan data-data tekrii s dalarn rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah tahunan dan Laporan Pe~-i) ele nggaraan Pemerintah Daerah lima tahun dal.ur; urusan pengembangan industri agro dan hasil hut a
- e. menyiapkan bahan dan data-data teknis dalarn ra gka penyusunan Laporan Keterangan Per tanggungjawaban akhir tahun dan Laporan Kete angan Pertanggungjawaban akhir rnasa iabatan Bupati dan Wakil Bupati dalam urusan pengernbangan industri agro dan hasil hutan;
- f. menyiapkan program kerja tahunan if larn rangka penyusunan rencana kerja anggaran ds n dok men pelaksanaan anggaran dalam urusan pe igernbangan

industri agro dan hasil hutan;

- h. menghimpun, menganalisa bahan fan data-data teknis dalam penetapan kawasan indi stri mdustri agro dan hasil hutan;
2. menyusun bahan-bahan dan r ielaksanaka pembinaan atas perizinan yang berkaitan dengan urusan pengembangan industri Agr dan hasil hutan; g.
1. melaksanakan hasil penetapan kawasun inclustrr agro dan basil hutan;
- J. menyusun bahan dan data-data teknis fasil itasi saha dalam rangka pengembangan industri arrc clan hasil hutan;
- I. menyusun bahan dan data-data tckr.is pcrnbinaan pejabat fungsional penyuluh inc.u stri dalam pengembangan industri kecil menengah:
- k. menyusun bahan dan data-data te er.is pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kec.il , Ia;n industri keterampilan bagi pengrajin dalarn ruang lingkup industri kecil menengah;
- m. memberikan fasilitasi usaha dals m rangka pengembangan industri agro dan basil huran;
- n. melaksanakan pelatihan teknis manajenen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengraji dalam bidang garapan pengembangan industri agro dan hasil hutan;
0. menyusun langkah-langkah dalam rangka pemberian perlindungan dan kepastian terhadap pe ngembangan industri agro dan hasil hutan;
- p. menyusun langkah-langkah pengcnnalian dan pengawasan terhadap pencemaran lingku igan se agai dampak dari pengembangan saha ind.rstrt agr dan hasil hutan;
- q. memberikan informasi teknologi inforrnasi pemasaran, sumber daya manusia yang m(: nyangkut urusan pengembangan industri agro dar: l .auil hutan;
- r. menghimpun bahan dan data-data teknis oelaksanaan penelitian, pengembangan dan penera P in teknologi dalam urusan pengembangan industri agro clan basil hutan;
- s. melakukan bimbingan, pengawasan te : iac.ap mutu produksi, diversifikasi produk dan ino a si pr duk industri dalam urusan pengernbangan industri agr dan hasil hutan;
- t. menghimpun bahan dan data-data tek n.s dari basil bimbingan dan pengawasan yang dila ukan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi ebagai paya pengembangan industri agro dan b a sil h u an;
- u. melaksanakan standar kompetensi dan m laksanakan diklat SDM aparatur pembina inclustri st bagai upaya pengembangan industri agro dan hasil ;,.u an;
- w. menghimpun bahan dan data-data tekni-. pernbinaan industri kecil menengah dalam rang, .a pcncegahan
- v. menghimpun bahan clan dataata t&lt; kni dalam memberikan fasilitasi dan akses pernodalan bagi industri agro dan basil hutan melalui bank ata lembaga keuangan bukan bank;

pencemaran sebagai dampak dari keg atan usaha industri;

- x. menghimpun, mengolah dan menganali ia data-data teknis hasil pelaksanaan pendataa n ma pun diagnosis industri sebagai baha 1 laporan pengembangan industri agro dan hasil hutan;
- y. pelaksanaan program dan keg.aian harus professional, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
- z. melakukan pengawasan internal dalam pe.aksanaan program dan kegiatan dilingkungan pe ngcmbangan industri agro dan hasil hutan;
4. aa. mempelajari, memahami dan melaksanak in pe aturan perundang-undangan sebagai pedornar. dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab;
- cc. melaporkan hasil pelaksanaan tuga k e Jat:.a at san; dan
6. bb. membagi tugas kepada bawahan untu.1 kelancaran pelaksanaan tugas;
- dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan ole :t ata. .an;

## Pasal 21

- (1). Seksi Industri Tekstil, Aneka Logarn dan lere ay' saan sebagaimana tersebut pada Pasal 18 ayat p; huruf c mempunyai tugas pokok membantu tugas K .pala Bidang Pengembangan Industri dalam merencanaka-i program dan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dar mengontrol pelaksanaan program dan kegiatan urusan 1. du stri tekstil, aneka logam dan perekayasaan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairna ia dimaksud ayat (1), seksi industri tekstil, aneka logarn dan perekayasaan mempunyai fungsi :
- a. merencanakan dan melaksanakan p ·ogram dan kegiatan dalam urusan industri teks til, ane ca logam dan perekayasaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan uru ·a:t in ustri tekstil, aneka logam dan perekayasaan d. n
- c. melaksanakan tugas lain yang dibe ikar: &lt; len atasan;
- (3). Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana t&lt; rsebut pada ayat (2) diatas, Seksi lndustri tekstil, anek.i .ogarn dan perekayasaan mempunyai uraian tugas sebagi · 1 erikut:
- a. menyusun rencana kegiatan serta kebutuha anggaran program dan kegiatan datarn urusan industri tekstil, aneka logam dan perekay.isaa ;
- c. menyiapkan bahan dan data-data tekrris &lt; Ialam rangka penyusunan RPJP dan RPJM dalam urusa pengembangan industri tekstil, aneka Iogam dan perekayasaan;
- b. menyiapkan bahan rancangan strategis ds.n rencana kerja urusan industri tekstil, ane, a lcgarn dan perekayasaan;
- d. menyiapkan bahan dan data-data teknis « lalarn rt ngka penyusunan LPPD tahunan dan LPPD hrna tahun dalam urusan pengembangan ind istri t kstil. aneka

## logam dan perekayasaan;

- e. menyiapkan bahan dan data-data tekrns dalam r ngka penyusunan LKPJ akhir tahun dan LERI akhir rnasa jabatan Bupati dan Wak:il Bupati ia lam urusan pengembangan industri tekstil, aneka lcgarn dan perekayasaan;
- f. menyiapkan program kerja tahunan d.dam rs ngka penyusunan rencana kerja anggaran d in clokumen pelaksanaan anggaran dalam uru sa n pe nge m bangan industri tekstil, aneka logam dan perekay. saan;
- g. menyusun bahan-bahan dan rr.elaksanakan pembinaan atas perizinan yang berka itan dengan urusan pengembangan industri tekstil, .meka I gam dan perekayasaan;
- h. menghimpun, menganalisa bahan clan ata-data teknis dalam penetapan kawasan industri te-kstil, aneka logam dan perckayasaan:
1. melaksanakan hasil penetapan kawasan industri tekstil, aneka logam dan pereka yasaan:
- J. menyusun bahan dan data-data teknis la ·ili .asi saha dalam rangka pengembangan inclustri t -k stil, aneka logam dan perekayasaan;
- k. menyusun bahan dan data-data teknis pernbmaan pejabat dalam rangka pengawa ai terhadap operasional industri tekst il, BJ ek» logam dan perekayasaan;
1. menyusun langkah- langkah dalarn rangka pcm berian perlindungan dan kepastian terhadap pe ngemba ngan industri tekstil, aneka logam dan perekay. saan:
- m. menyusun Iangkah-langkah perigen. lar.an dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan se oagai dampak dari pengembangan usaha ma uszri tekstil, aneka logam dan perekayasaan;
- o. menghimpun bahan dan data-data teknis pelaks naan penelitian, pengembangan dan pcnerap an teknologi dalam urusan pengembangan industri teks 1, aneka logam dan perekayasaan;
- n. memberikan informasi teknologi, informasi pemasaran, sumber daya manusia yang rnenyangkut urusan pengembangan industri tekstil: me a logam dan perekayasaan;
- p. melakukan bimbingan, pengawasan ter nadap mutu produksi, diversifikasi produk clan inc vasi produk industri dalam urusan pengembangan industri teksti, aneka logam dan perekayasaan;
- r. melaksanakan standar komptensi dan melaksanakan diklat SDM aparatur pembina industri s ,b· gai upaya pengembangan industri tekstil, aneka logam dan perekayasaan;
- q. menghimpun bahan dan data-data te kr is dari basil bimbingan dan pengawasan y;:mg dilal uka untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi se bagai paya pengembangan industri tekstil, ane ka Iogam dan perekayasaan;
- s. menghimpun bahan dan data-data tcknis alam memberikan fasilitasi dan akses bagi in. lu stri t kstil,

aneka logam dan perekayasaan rnelalr i bank atau lembaga keuangan bukan bank;

- t. menghimpun bahan dan data-data te r.ni s perubinaan industri tekstil, aneka logam dan perekaj asaan dalarn rangka pencegahan pencemaran sebagai darnpak dari kegiatan usaha industri;
- u. menghimpun, mengolab dan menganalisa lata-data teknis basil pelaksanaan pendatas n maupun diagnosis industri sebagai baha n la oran pengembangan industri tekstil, aneka Iogam dan perekayasaan;
- v. pelaksanaan program dan kegia tan harus professional, transparan, akuntabel d an apat dipertanggungjawabkan;
- w. melakukan pengawasan internal dalarn pelakss naan program dan kegiatan dilingkungan engernbs ngan industri tekstil, aneka logam dan pcrekay isa an:
- x. mempelajari, memahami dan melaksar.akan peraturan perundang-undangan sebagai pedornan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawa b;
- y. membagi tugas kepada bawahan untu · kelan aran pelaksanaan tugas;
- z. melaporkan basil pelaksanaan tugas kepatla atasan; dan
8. aa. melaksanakan tugas Jain yang diberi an 1 .leb a asa n ;

## Bagian

## Keernpat

Bidang Perdagangan

## Pasal22

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas po .ok membantu tugas Kepala Dinas dalam merencanakan .irogram dan kegiatan, mengelola, mengkoordinasikan , me ngendalikan , mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas alam urusan perdagangan;
- (2) Bidang Perdagangan dipimpin oJeh . .epala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung ja · 'ab l« pada Kepala Dinas.

## Pasal23

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaima 'ia dim· ksud dalam Pasal 22 ayat (1) diatas, Bidang Perdagr ngan mempunyai fungsi:
- a. merencanakan dan melaksanakan p ogram dan kegiatan operasional dalam urusan perclaga ngari;
- b. melakukan pengenda]ian, evaluasi da n pela oran dalam urusan perdagangan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikar o.eh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) Bi dang Perdagangan dalam melaksana. .a a f ungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mernpunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencai a program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran masing-masing program dan kegiatan dibidang perdagaru .an;
- b. menyiapkan bahan rencana strategis Ian rencana kerja tahunan bidang perdagangan,
- c. menyiapkan bahan-bahan penyusunar l~RJP dan RPJM sesuai bidang tugasnya;
- d. menyiapkan bahan-bahan penyusunan PPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupat \_ clan Wakil Bupati sesuai bidang tugasnya;
- e. menyiapkan bahan-bahan penyusunan LKP,J akhir tahun dan akhir masa jabatan Bu oat i clan Wakil Bupati sesuai bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana stategi: dan rencana kerja tahunan bidang perdagang. in.
- g. mengelola dan menganalisa urusan perdagangan yang meliputi pengembangan dan pcnataan pas.ar, sarana dan prasarana dan pembinaan usaha erlindungan konsumen, perdagangan antar pula 1 d ar ekspor impor;
- h. merumuskan kebijakan perdagangan ualar negen yang meliputi:
- a. pembinaan atas izin yang diperoleb yang terdiri izin jual beli barang-barang panga, 1 kebut uhan pokok, izin jual beli barang sandang ps.kaian, izi jual beli papan bangunan dan izin-izin lain s perti izin usaha pasar modern dengan l ia s 2000 M 2 yang terkait dalarn urusan perdug, m,~;an dalam negeri;
- b. melakukan pengawasan terha.la; daftar keagenan dan distributor, pengawasan daftar usaha waralaba lokal, pengawas.m terhadap tanda daftar gudang dengan luas d .bawah 2500 M2;
- c. pembinaan dan pengawasan, mo iitoring dan evaluasi atas penerbitan izin pecdagangan kategori dalam pengawasan skak . .cabupaten SIUP minuman beralkohol golongs n B dan C untuk pengecer, penjualan langsung untuk diminum ditempat, pengecer c an penjual langsung untuk diminum ditempat untuk minuman beralkohol menganc u ng rempah sampai dengan 15%, rekomendasi s:UP bahan berbahaya dan rekornendas.i peng kuan perdagangan kayu antar pulau;
- d. penyelenggaraan, pembinaan dar. pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan iruorrnasi pasar dan stabiltas harga yang meliput:i m mitering dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok dan pemantauan serta penc atuan usaha jasa perdagangan;
- e. melakukan pembinaan clan pe.ngawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negen;
- f. pelayanan dan penanganan pcnyele-saian sengketa konsumen;

1.

- g. pengusulan pembentukan HPf K kcpada pemerintah daerah dengan berkoordinasi pada provinsi dan fasilitasi operasional ::-ip 'K;
- h. melakukan koorclinasi clan so s.aliss,si dalam pelaksanaan kebijakan alarn pt.nga asan peredaran barang dan jasa;
1. melakukan pembinaan, sosialis.asi, publikasi, koordinasi serta evaluasi pen velenggaraan perlindungan konsumen;
- J. memfasilitasi pembinaan pengen. la.ian SDM metrologi legal skala kabupaten;
- k. memfasilitasi pengadaan standar ukuran clan laboratorium metrologi legal, pelaya: 1a:1 tera clan tera ulang alat UITP;
1. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupatcn;
- m. melaksanakan pcnyuluhan dan p rngawasan terhadap penggunaan alat UTTP da: BD KT;
- n. pembinaan aparatur operasional alat U'[TP; clan
- o. pengawasan terhadap pelanggarun un angundang perlindungan konsurnen;
10. merumuskan kebijakan teknis perda 1aLgan luar negeri ekspor impor yang meliputi :
- a. penyediaan bahan erumusan kebij kan, koordinasi, sosialisasi, rnorritoririg d m pelaporan ekspor dan impor, penerbitan SIG\, penelusuran keterangan asal barang;
- b. pengambilan contoh, pengujian, mspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang '.-le ng: meliputi pengambilan contoh yang dila cukan oleh production possibility curve PPC) yang teregistrasi, pengujian dan inspeksi tcknis yang dilakukan oleh lembaga uji ii: soeksi 1 eknis sertifikasi yang terakredita i adan ter egistrasi;
- c. penyediaan bahan erumusan kebij kan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaar monitoring dan pelaporan penyediaan informasi potensi ekspor claerah;
- d. penyediaan bahan rumusari kebijakr.n penetapan kesepakatan penyecliaan komodit; s. -bagai bahan ekspor;
- e. pemberian fasilitasi bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perdagangan lus r negeri; dan
- f. mendorong meningkatnya p odi ksi e spor daerah;
- J. merumuskan kebijakan teknis mor itoring dan sosialisasi kerjasama perclagangan intr.rr asional yang meliputi hasil-hasil kesepakatan ke iasama perdagangan, subsidi, perdagangan bilate ra l;
- k. merumuskan kebijakan teknis perclagang ar. bcrj. ngka komoditi, alternatif pembiayaan sistern resi guclang dan pasar lelang yang meliputi :
- a. koordinasi penanganan ka sus-kasus yang berkaitan clengan perdaganga n erjangka komocliti clan pembinaan kornoditas; dan
- b. pembinaan, pengaturan clan peng.rwa an yang

bersifat teknis terhadap penye.enggaraan da pelaku pasar lelang skala kabupate n

1. melaksanakan pembinaan dan pengawa sau. evaluasi dan pelaporan terhadap seluruh perizinai 1 yang terkait pada sektor bidang perdagangan;
- m. memberikan perlindungan kepasuai i berusaha terhadap usaha perdagangan;
- n. me