PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 34 Tahun 2012 tentang PRODUK - PRODUK UNGGULAN KOTA BANJARBARU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BAMARBARIJ
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 34 TAHUN 2012
TENTANG
PRODUK - PRODUK UNGGULAN KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a, bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatkan nilai tambah produk serta dapat menjadi simbol dan ciri daerah maka perlu ditentukan produk unggidan daerah;
- b. bahwa untuk penetapan produk unggulan daerah adalah produk yang dihasilkan dan dikembangkan secara turun temurun serta berbasis sumber daya lokal serta memiliki peluang usaha yang luas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walilcota;
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembenhikan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undwag Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeioiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578);
3. 7, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tcntang Pemberdayaan Usaha Mencngah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah kota Banjarbaru Tabun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nornor 11 Tahun Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PRODUK - PRODUK UNGGULAN KOTA BANJARBARU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat daerah Kota Banjarbaru.
7. Produk Ungguian adaiah produk yang potensiai untuk dikembangkan dalam suatu wiiayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah.
8. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Diskop dan UMKM adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Banjarbaru.
9. Dinas Teknis adalah dinas yang menangani urusan teknis pemerintahan di bidangnya masing-masing sesuai kewenangannya.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya betdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Tujuan Pengembangan Produk Unggulan
- I. mengembangkan Produk Unggulan agar memiliki potensi pemasaran lokal maupun internasional;
2. mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta niiai tambah produk agar dapat bersaing dengan produk dari luar;
3. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Ruang Lingkup pengembangan Produk Ungguian meliputi peningkatan SDM pengrajin, pemenuhan bahan baku, permodalan serta meningkatan promosi dan perluasan pemasaran basil produksi.
PRODUK UNGGULAN
BAB III - PRODUK UNGGULAN
Pasal 3
Komoditas produk unggulan Kota Banjarbaru yang dikembangkan meliputi:
- a. kerajinan arguci;
- b. kerajinan sasirangan bordir;
- c. sayuran;
- d. produk tahu;
- e. produk batu bata;
- f. aneka kue.
SASARAN DAN STRATEG1
BAB IV - SASARAN DAN STRATEG1
Pasal 4
Sasaran pengembangan Produk Unggulan dilakukan melalui pembinaan dan pemberdayaan pengrajin Produk Unggulan meliputi
- a. meningkatkan SDM pengrajin;
- b. mengembangkan produk Unggulan;
- c. perluasan promosi dan jaringan pemasaran;
- d. diterapkannya hak paten dan HAM.
BAB IV - SASARAN DAN STRATEG1
Pasal 5
Strategi pengembangan Produk Unggulan meliputi:
- a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Produk Unggulan;
- b. pelaksanaan kemitraan baik dalam hal permodalan, penyediaan bahan baku serta pemasaran;
- c. promosi dan pemasaran produk Unggulan;
- d. pemanfaatan tehnologi.
IJNSUR PENUNJANG
BAB V - IJNSUR PENUNJANG
Pasal 6
- (1) Unsur penunjang pengembangan Produk Ungguian meiiputi:
- a. sumber daya manusia (SDM);
- b. pengembangan desain dan tehnologi;
- e. pasar;
- d. permodalan.
- (2) Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan melalui:
- a. peningkatan kemampuan teknis pengelola Produk Unggulan;
- b. peningkatan kemampuan KUMKM untuk melakukan promosi dan pemasaran di tingkat nasional dan intemasional;
- (3) Pengernbangan desain dan tehnologi yang dimaksud pada ayat (1) bumf b dikembangkan melalui:
- a. lomba desain ;
- b. pemanfaatan tehnologi dan IT;
- c. pelatihan.
- (4) Pasar yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan melalui
- a. penguatan brand image;
- b. peningkatan efisiensi pemasaran;
- c. promosi dan perluasan pemasaran.
- (5) Permodalan yang dimaksud pada ayat (I) huruf d dikembangkan melalui:
- a. kemitraan dengan BUMN;
- b. akses perbankan;
- c. koperasi.
RENCANA AKS! PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN
Pasai 7
- (1) Rencana aksi pengembangan Produk Unggulan terdiri atas :
- a. rencana aksi jangka menengah dan
- b. rencana aksi jangka panjang.
- (2) Rencana aksi jangka menengah pengembangan Produk Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri etas:
- a. penetapan peraturan daerah tentang Produk Unggulan sebagai produk unggulan daerah;
- b. setiap SKPD di Kota Banjarbaru diwajibkan menampilkan hiasan Produk Unggulan pada setiap ruang kepada SKPD, ruang pertemuan atau aula serta secara aktif mendorong dalam pemakaian dan penggunaan atas produk aksesoris berupa, cendera mata, plakat dan hiasan lainnya;
- c. penyediaan sarana dan prasarana terutama yang berkaitan dengan pengembangan produk unggulan;
- d. peningkatan kemampuan dalam pengembangan komoditas produk unggulan;
- e. peningkatan kelembagaan koperasi sebagai wadah perekonomian untuk meningkatkan nilai tambah produk Produk Unggulan guna peningkatan pendapatan pengrajin produk unggulan dalam mencapai kesejahteraan anggota koperasi;
- f. peningkatan koordinasi dan kerjasama pembinaan dengan instansi teknis terkait dalam rangka promosi dan pemasaran produk unggulan;
- g. fasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan;
- h. penyiapan pembentukan kawasan produk unggulan.
- (3) Rencana aksi jangka panjang pengembangan Produk Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayai 1 huruf b terdiri atas:
- a. pemeliharaan sistem dan perluasan ketersediaan bahan baku;
- b. penetapan hak paten dan BAK\_I (merek/trade mark);
- c. penguatan kelembagaan koperasi;
- d. penguatan sarana dan prasarana pendukung;
- e. Penguatan pasar meialui teknologi informasi.
BAB VII - MONITORING DAN PEMBINAAN
Pasal 8
Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengembangan produk unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan monitoring terhadap kinerja pengrajin produk unggulan dan pembinaan terhadap pengembangan produk unggulan.
Pasai 9
- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas tindakan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh instansi terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Monitoring scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud path ayat (3) dapat dilakukan dengan penyampaian laporan dan / atau pengaduan kepada instansi teknis pembina.
BAB VII - MONITORING DAN PEMBINAAN
Pasal 10
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berupa:
- a. sosiaiisasi dan motivasi optimalisasi kelompok pengrajin Produk Ungguian
- b. pemberian bimbingaan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengembangan Produk Unggulan.
- c. pendidilcan dan pelatihan.
- d. penelitian dan pengembangan.
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi pengembangan Produk Unggulan.
- f. Penyebarivasan informasi pengembangan produk ungguian Produk Ungguian kepada masyarakat.
- g. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
Pasai 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 2012 3Desember

Penandatangan: WALIKOTA BANJARBARU M. RUZAIDIN NO R

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 3 Desember 2012 SEKRET , e\_IS DAERAH, ## H. SY I NI AR Ka2A B.ANJARBARII TA M 042 IMOR 34