PERATURAN BUPATI RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 21 April 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
!
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR It TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,
- a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor SO/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu disempurnakan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017,
1: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komcring Ulu Sclatan dan Kabupatcn Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347),
2. Undang-Undang Nomor &amp; Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
/
Menetapkan
:
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864):
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253):
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552),
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK 0.7/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537):
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Ogan Komcring Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 Nomor 11), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8
- (l) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
- a. tahap I, Paling cepat bulan Maret dan paling Lambat bulan Juli sebesar 60'6 (enam puluh perseratus):
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40» (empat puluh perseratus),
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap 1 dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati.
- b. laporan rcalisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (S) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 506 (lima puluh per seratus).
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
- Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : 2.
Pasal 9
- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. (2 Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Prioritas pelaksanaan program lintas bersifat bidang.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau
BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses oleh masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut 3.
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penycrapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya, dan
- b. laporan realisasi penycrapan Dana Desa dan capaian output tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- 3) Laporan rcalisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.
11. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut: 4.
Pasal 8
- (l) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
- a. tahap I, Paling cepat bulan Maret dan paling Lambat bulan Juli sebesar 60'6 (enam puluh perseratus):
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40» (empat puluh perseratus),
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap 1 dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati.
- b. laporan rcalisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (S) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 506 (lima puluh per seratus).
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
Pasal 9
- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. (2 Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Prioritas pelaksanaan program lintas bersifat bidang.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau
BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses oleh masyarakat.
Pasal 15
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penycrapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya, dan
- b. laporan realisasi penycrapan Dana Desa dan capaian output tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- 3) Laporan rcalisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.
Pasal 16
Apabila ada peraturan yang lebih tinggi yang mendorong perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka dapat dilakukan dengan Musyawarah Desa.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sclatan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Muaradua pada tanggal 21 April 2017 . an Pem | 20 | | HUKUM Iraatil £

Penandatangan: BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, AL Pa

Penetapan: Diundangkan di Muaradua pada tanggal 21 April 2016 2 POPO ALI MARTOPO

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING YILU SELATAN, BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 12 kt