UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 21 Tahun 1968 tentang BANK RAKYAT INDONESIA DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Bank Indonesia 1968 perlu segera mendirikan suatu Bank milik Negara yang akan menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari Bank Negara Indonesia Unit II;
- b. bahwa Bank Negara Indonesia Unit II tersebut pada huruf a diatas adalah semula Bank Koperasi, Tani dan Nelayan yang didirikan dengan Undang-undang No. 41 Prp. tahun 1960;
- c. bahwa tugas dan fungsi Bank milik Negara ini, disamping sebagai Bank Umum dalam arti-kata seluas-luasnya perlu diarahkan kepada pelayanan sektor Koperasi, Tani dan Nelayan dan disesuaikan dengan Undang-undang Perbankan 1967.
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
2. Pasal 55 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLIV/MPRS/1968;
4. Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
5. Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral; (Lembaran-Negara R.I. tahun 1968 No. 63, Tambahan Lembaran-Negara No. 2865).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG BANK RAKYAT INDONESIA.
Pasal 1
- (1) Dengan nama "Bank Rakyat Indonesia"didirikan sebuah Bank Balik Negara.
- (2) Bank Rakyat Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan
- dan usaha ## BAB II.
KETENTUAN UMUM.
Pasal 2
Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:
- a."Pemerintah" adalah Presiden Republik Indonesia.
- b."Bank Indonesia" adalah Bank Sentral Yang didirikan
Pasal 3
- (1) Bank berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta.
- (2) Bank dapat mempunyai kantor-kantor atau koresponden- koresponden di dalam dan di luar negeri.
BAB III.
MODAL BANK.
Pasal 4
- (1) Modal Bank berjumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan.
- (2) Modal termaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 5
- (1) Bank mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a.
- (2) Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.
Pasal 6
- (1) Bank membentuk cadangan tujuan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (6) huruf b.
- (2) Setiap cadangan yang diadakan oleh Bank harus jelas ternyata dalam tata-buku Bank.
BAB IV.
TUGAS DAN USAHA BANK.
Pasal 7
Tugas dan usaha Bank diarahkan kepda perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukankan usaha bank umum dengan mengutamakan:
1. pemberian kredit kepada sektor koperasi, tani dan nelayan yang melingkupi :
- a. membantu perkembangan koperasi, terutama dalam bidang pertanian dan perikanan;
- b. membantu kaum tani dan nelayan yang belum tergabung dalam koperasi, untuk mengembangkan usaha-usahanya dalam bidang pertanian dan perikanan, dan mendorong serta membimbing kearah usaha bersama atas azas sendi perkoperasian;
2. membantu rakyat yang belum tergabung dalam koperasi dan menjalankan kegiatan dalam bidang kerajinan, perindustrian rakyat, perusahaan rakyat dan perdagangan kecil;
3. pemberian bantuan terhadap usaha Negara dalam rangka pelaksanaan politik agraria;
4. pemberian bantuan terhadap usaha Pemerintah dalam pembangunan masyarakat desa;
5. pembinaan dan pengawasan bank desa, lumbung desa, bank pasar dan bankbank sejenis lainnya BAB V.
DIREKSI.
Pasal 8
- (1) Bank dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
- (2) a. Direktur Utama dan Direktur diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
3. Setelah waktu itu berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- b. Untuk dapat diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur, yang bersangkutan harus Warga Negara Indonesia yang memilik keahlian dan
akhlak serta moral yang baik.
Pasal 9
- (1) Tugas dan kewajiban Direksi ialah menentukan kebijaksanaan dalam
2. pengurusan Bank.
- (2) Atas pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut pada ayat (1) bertanggung-jawab kepada Pemerintah.
Direksi
- (3) Keputusan Direksi diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai Bank menurut peraturan kepegawaian Bank tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan
Pasal 10
- (1) Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa jabatan yang bersangkutan belum berakhir:
- a. karena meninggal dunia;
- b. karena melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan Bank atau yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
- c. karena sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dpaat melaksanakan tugasnya dengan wajar;
- d. atas permintaan sendiri.
- (2) Dalam hal-hal dimana diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf b, anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh
Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara, tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasanalasan yang menjebabkan tindakan tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Pemerintah dalam waktu 2 (dua) minggu setelah yang bersangkutan diberitahukan tentang keputusan tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tidak ada pengesahan atau keputusan oleh Pemerintah tentang hal ini, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal menurut hukum.
- (5) Apabila pelanggaran sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf b merupakan suatu pelanggaran hukum pidana,maka pemberhntian itu akan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
Pasal 11
- (1) Antara para anggota Direksi satu sama lainnya tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka salah seorang diantara mereka itu tidak boleh melanjutkan jabatannya tanpa izin Perintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada salah satu perusahaan manapun juga, baik langsung maupun tidak langsung.
3. Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan
- (3) persetujuan Menteri Keuangan
Pasal 12
Gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
Pasal 13
Peraturan-peraturan yang ada tentang tuntutan ganti-rugi terhadap pegawai Negeri bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap anggota Direksi dan pegawaipegawai Bank.
Pasal 14
- (1)Direksi mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang chusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Bank baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.
BAB VI.
PENGAWASAN
Pasal 15
- (1) Dewan Pengawas mengawasi pengurusan Bank oleh Direksi.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima ) orang anggota yang diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
Salah seorang dari anggota-anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang
bersangkutan harus Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas berlaku untuk 3
(tiga)
tahun.
Setelah waktu itu berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (5) Antara anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (6) Jika seorang anggota Dewan Pengawas sesudah
pengangkatannya masuk hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang anggota Direksi sebagai dimaksudkan pada ayat (5), maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya tanpa izin Pemerintah.
Pasal 21
- (2) Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.
- (1) Bank membentuk cadangan tujuan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (6) huruf b.
- (2) Setiap cadangan yang diadakan oleh Bank harus jelas ternyata dalam tata-buku Bank.
BAB IV.
TUGAS DAN USAHA BANK.
Tugas dan usaha Bank diarahkan kepda perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukankan usaha bank umum dengan mengutamakan:
1. pemberian kredit kepada sektor koperasi, tani dan nelayan yang melingkupi :
- a. membantu perkembangan koperasi, terutama dalam bidang pertanian dan perikanan;
- b. membantu kaum tani dan nelayan yang belum tergabung dalam koperasi, untuk mengembangkan usaha-usahanya dalam bidang pertanian dan perikanan, dan mendorong serta membimbing kearah usaha bersama atas azas sendi perkoperasian;
2. membantu rakyat yang belum tergabung dalam koperasi dan menjalankan kegiatan dalam bidang kerajinan, perindustrian rakyat, perusahaan rakyat dan perdagangan kecil;
3. pemberian bantuan terhadap usaha Negara dalam rangka pelaksanaan politik agraria;
4. pemberian bantuan terhadap usaha Pemerintah dalam pembangunan masyarakat desa;
5. pembinaan dan pengawasan bank desa, lumbung desa, bank pasar dan bankbank sejenis lainnya BAB V.
DIREKSI.
- (1) Bank dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
- (2) a. Direktur Utama dan Direktur diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
3. Setelah waktu itu berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- b. Untuk dapat diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur, yang bersangkutan harus Warga Negara Indonesia yang memilik keahlian dan
akhlak serta moral yang baik.
- (1) Tugas dan kewajiban Direksi ialah menentukan kebijaksanaan dalam
2. pengurusan Bank.
- (2) Atas pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut pada ayat (1) bertanggung-jawab kepada Pemerintah.
Direksi
- (3) Keputusan Direksi diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai Bank menurut peraturan kepegawaian Bank tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan
- (1) Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa jabatan yang bersangkutan belum berakhir:
- a. karena meninggal dunia;
- b. karena melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan Bank atau yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
- c. karena sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dpaat melaksanakan tugasnya dengan wajar;
- d. atas permintaan sendiri.
- (2) Dalam hal-hal dimana diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf b, anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh
Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara, tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasanalasan yang menjebabkan tindakan tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Pemerintah dalam waktu 2 (dua) minggu setelah yang bersangkutan diberitahukan tentang keputusan tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tidak ada pengesahan atau keputusan oleh Pemerintah tentang hal ini, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal menurut hukum.
- (5) Apabila pelanggaran sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf b merupakan suatu pelanggaran hukum pidana,maka pemberhntian itu akan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (1) Antara para anggota Direksi satu sama lainnya tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka salah seorang diantara mereka itu tidak boleh melanjutkan jabatannya tanpa izin Perintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada salah satu perusahaan manapun juga, baik langsung maupun tidak langsung.
3. Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan
- (3) persetujuan Menteri Keuangan
Gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
Peraturan-peraturan yang ada tentang tuntutan ganti-rugi terhadap pegawai Negeri bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap anggota Direksi dan pegawaipegawai Bank.
- (1)Direksi mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang chusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Bank baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.
BAB VI.
PENGAWASAN
- (1) Dewan Pengawas mengawasi pengurusan Bank oleh Direksi.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima ) orang anggota yang diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
Salah seorang dari anggota-anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang
bersangkutan harus Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas berlaku untuk 3
(tiga)
tahun.
Setelah waktu itu berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (5) Antara anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (6) Jika seorang anggota Dewan Pengawas sesudah
pengangkatannya masuk hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang anggota Direksi sebagai dimaksudkan pada ayat (5), maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya tanpa izin Pemerintah.
- (1) Dewan Pengawas dalam batas-batas wewenangnya mengawasi dan menjaga supaya ketentuan-ketentuan untuk mengatur dan
mengurus Bank ditaati sebagaimana mestinya.
- (2) Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas lainnya bersama-sama atau masing-masing berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku-buku dan suratsurat serta berhak menunjuk ahliahli untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat tersebut, segala sesuatu jika dipandang perlu untuk menjalankan kewajibannya.
- (3) Direksi wajib memberikan segala
PENJELASAN
Pembukaan
yang
diperlukan.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan ketentuan-ketentuan umum mengenai tugas dan kewajiban Direksi dan Dewan Pengawas dari Bank.
##
PENJELASAN
Pasal 17
. - (1) Dewan Pengawas bera sekurang-kurangnya tiga bulan sekali dan selanjutnya setiap kali menurut pertimbangan Ketua atau