Unknown BUPATI SINTANG TENT ANG Nomor /1 Tahun 2015 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATlJRAN BUPATI SINTANG
NOMOR /1 TAHUN 2015
TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teritang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas dan dengan adanya penyesuaian terhadap penentuan kelompok pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Li � gkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Sintan? Nomor \_85 Tahu1: 2014 ten tang Tambahan Penghas1l:3-n Bagi Pegawai Ne eri Sipil Di Lingkungan Pemenntah Kabupaten . g Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Sm tang . l · Daerah Kabupaten Smtang Tahun Anggaran Be anja 2015;
3. k melaksanakan maksud pada huruf a c. bahwa unftub perlu ditetapkan dengan Peraturan dan huru , Bupati Sintang;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 19 � 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kahmantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \_ 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara R\_epublik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik I donesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran ;egara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 7 · ik n Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Pemen saa ' blik Negara (Lembaran Negara Repu 1 Keuang � n Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Indonesia N ara Republik Indonesia Nomor 4400); Lembaran eg
·
8. Undang-Und N p . b ang omor 33 Tahun 2004 tentang p enm. angan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan I e;enn\_tahan Daerah (Lembaran Negara Republik � ones1a Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan mbaran Negara Republik Indonesia No:nor 4438);
2. 9 · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom � r 5494); 10.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 11.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141); 12.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 13.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang K aikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran N en ara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, T � bahan Lembaran Negara Repu � lik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2002 (Lembaran2 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3 , Indonesia Nomor 4193); 14.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara R � publik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu:12007 No � or 89, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4741);
llenetapkan
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah kabupaten Sintang Tahun 2014 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015.
r
Paaal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang No � or 85 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabu1:1aten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Bela\_nJa Daerah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2015 ( � enta Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 Nomor 88) diubah sebagai berikut:
1. Ket � ntuan Pasal 1 angka 66 dan angka 67 diubah, sehmgga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adala � rencana ke � angan tahunan Pemerintah Kabupaten Smtang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. 7 . Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
8. b Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan 8. Ja atan · p · t h K b t setara Eselon II pada instansi emenn a a upa en Sin tang.
9. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon III pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
2. lO. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
11. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan setara fungsional urnum pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
12. Pe � abat Non Struktural/Pekerjaan Tertentu adalah PeJabat/Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai Jabatan Struktural yang mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji
Pasal 8
- (1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini berlaku untuk pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerin tah Kabupaten Sintang atas beban APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 85 Tahun 2014 masih tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini.
3.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati Sintang Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Behan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 Nomor 88) diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran Bupati iru dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sin tang.

Ditetapkan di Sintang . pada tanggal ', � f681&lt;u..A-, 2015


DiUndangkan di Sintang

Pada tanggal 9:1 , �� ·

2015

�

TANG,i\_1

,/

/

rlLTON CROSBY

8 EI&lt;RETARis DAERAH KABUPATEN SINTANG,

-

�

4

I

lostPB.A liASNAH

llltltJTA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR /'9

\

r

r-

1

:PERATURANBUPATISINTANG

NOMOR

: /'f TAHUN 2015

TANGGAL:;ip.

� 2015

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015.

## OAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015

�

| .--- URAIAN t__-- ��������� -=- ����������� | HARGA SATUAN � +- �� ( R � p ) � ---i | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| � ) | i...-- 2 3 __ | |
| 1WI--LAcc:YA-:-;H-;-;l;-;; ---=--------==--=========!--=-=---...:. A. UNSUR PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN DAERAH | + ( K;;:E;;;;C.; A MA;.7,;T;.A.; N .;Sl;..NT:;:'.A;:;:N;;;G;-;- L-- | ----1 |
| 1. Sekretaris Daerah | L-- --7 � 500,000.00 | -------- ------ - |
| 2. Assisten Sekretaris Daerah | L-- ---2,500,000.()_0 | |
| ------1- �� 3 .'---;;:Sta � f=A= h l= i B � u � p ,a= ti =S' � nta· � n � 1 g_d_ a n_W_a_k_ lBi � u � 1 pa=ti � S � i n=ta � | _1,ooo.0<19,oo | n g.__ |
| 4. Penaauna | - Aaaaran: | |
| Kelompok 1 a) Setda/Set-DPRD/Dinas/Badan/lnsoektorat/RSUD | 2,000 ,000.00 - ---- | |
| Kelomook 2 | � 1,750,000.00 | |
| bl Kantor/Kecamatan | - 1,500,000.00 | |
| Kelompok 1 -_Jl-----:-;Ke � lo � m � oo k � 2;----------------------+-- | � 1 � 3. � 50 � . � 000 � . 00 | |
| cl Kelurahan Kelurahan | 1,000,000.00 | |
| 5. Kuasa Penaauna Anaaaran : ��� :._:,..= ��� "'=':'-"'-'-:::--c-::---,--,------,-:::c-::-:--,::,------------1------› a) Setda/Set-DPRD/Dinas/Badan/lnsoektorat/RSUD | | |
| L--.l-- | | |
| Kelompok 1 | 1,500,000.00 1,250,000.00 | |
| Kelompok2 b) Kantor/Kecamatan Kelomook 1 | | 1,100,000.00 |
| Kelompok 2 c) Kelurahan Kelurahan | 1,000,000.00 | |
| t--+---,--------------c=:-::---------------1----- 6. Pejabat Penatausahaan Keuangan t--+-----'------'--''1=:::_;_c=:::=====-: ________________:_ � | 760,000.00 -- | |
| (PPK) : t--+-----=a � ) Se=td=al:..:Se � t -D::.:P..:..R:=D.:.:ID::_ i n::: a s/::B � ad::a::.n/:_: l n:.:.:s= oe | --- | |
| =""--'"'--'--'--'--;--:----:-;:=:-::::------------;---------- kt=-o=--=rat/;:,:_R__:_:S...:.U-"-D-------------1------- r----+---- � K::. e lo � m � po � k � 1 � --------------------t---1.!_60,0_!)().QO | _ | |
| r-t----...:K � e::::lo'..'..'.mpo=k=-2---------------------+---- | 1,000,000.00 | |
| -i----- � b) � Ka::.n � to:::. r /K � eca=ma=ta::.:n | �� .Q<?0_._00 __840,000.00 1 � | _ _ |
| ..:..K::: e lo:::m:.:ipo � k ..'... 1 -,--_..:..K:::elo:::m.'.l 1 po � k2 � -------------------------- | � 1 | |
| '--,-- � c ) � K e � l u � ra � h � na : � | | |
| _____.:Se � k re � ta � ns · _'cK � e l � u ra � h � a"..'. n | __580.000.00 | |
| 1__ | | |
| � | | |
| Stat Peiabat Penatausahaan Keuangan (PPK) a) Setda/Set-DPRD/Dinas/Badan/lnsoektorat/RSUD | ZQ,000.00 | |
| Kelompok 2 b) Kantor/Kecamatan Kelomook 1 | | |
| r----i--._ i--._ Kelomook 2 - � c) Kelurahan | - � .000.00 r--- | |
| | _'1?5,000.00 <, | |
| f"--r---_ | | |
| '--..i-------_ ----- r----L_ Bend � luaran/Bendahara PeiiaeJuaran Pembantu. | | |
| | r-, | |
| � SetdeJSet-DPRD/Dinas/Badan/lnsoektorat!RSUD ------- | 1,060,oofoo r-, | |
| v., . 2 | | |
| | 900,000.00 | |
| ------ | | |
| | ... | |
| Kelompok 1 | | |
| .,. . . 1 | | |
| | r------____ | |
| | --- � | |
| | ------------i--·----__ | |
| | -=---- -·· - ------· -- -- -·- · -- · - - - - - - - - - -- | |
| ,--...- | - ---- -·--· ------ - - - - --- | |
| | --- _ _ __ _ _ .. _ _ _ | |
| | 5()0,000.00 | |
| 1---r � - | - - | |
| | - � 50.000.00 | |
| | :c-----------,------;;;-=-:--------------------- ---. � | |
| | _ | |
| | ---------------------- - -- ---- --- --- | |
| r---..- | _ | |
| � 7. | � 1--- -- | |
| | | - - |
| | i--. | |

�