Unknown PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRET ARIA T DAERAH Nomor 23 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH TAHUN2016 DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI MUSI BANYUASIN, - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
BUPAT\ MUS\ BANYUAS\N
PERATURANDAERAHKABUPATENMUSI BANYUASIN NOMOR ;l. TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH TAHUN2016
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Daerah tentang Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang
,
'
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
·
"
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah KabupatenMusi Banyuasin Tahuri 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tabun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupatcn Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 14);
Dengan Persetujuan Bersama DE\VANPERWAKILANRI\KYATDAERAH KABUPATENMUSI BANYUASIN
dan
BUPATIMUSI BANYUASIN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
PERATUR~N DAERAH TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN DAERAHTAHUN2016.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas:
- d. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- e. Laporan operasional;
- f. Laporan perubahan ekuitas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuanaan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dan b laporan keuangan APBDesa.
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
| a. | Pendapatan | Rp. | 2.640.255.197.404,59 |
|------|--------------------|-------|------------------------|
| b. | Belanja + Transfer | Rp. | 2.625.127.073.243,89 |
| | Surplus | Rp. | 15.128.124.160,70 |
| c. | Pembiayaan | | |
| | Penerimaan | Rp. | 30.399.429.018,77 |
| | Pengeluaran | Rp. | 16.175.000.000,00 |
| | Pembiayaan Netto | Rp. | 14.224.429.018,77 |
| | SILPA | Rp. | 29.352.553.179,47 |
Pasa13
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasa12 sebagai berikut :
- (1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 208.970.486.576,64 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pendapatan setelah Rp. perubahan 2.849.225.683.981,23
- b. Realisasi
Rp.
2.640.255.197.404,59
Selisih kurang
Rp.
(208.970.486.576,64)
- (2) Selisil; anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.238.309.690.756, 11 dengan rincian sebagai berikut :
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp.29.339.204.179,47 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Belanja setelah perubahan
- b. Realisasi
Rp.
2.863.436.764.000,00
Rp.
2.625.127.073.243,89
Sel.sih kurang
Rp.
(238.309.690.756,11)
| a. Defisit setelah perubahan | Rp. | (14.211.080.018,77) |
|--------------------------------|-------|-----------------------|
| b. Realisasi | Rp. | 15.128.124.160,70 |
| Selisih lebih | Rp. | 29.339.204.179,47 |
II
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penenmaan pembiayaan sejumlah Rp. 13.349.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.O,OOdengan rincian sebagai berikut :
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 13.349.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
| a. | Anggaran penerimaan pembiayaan setelah | Rp. 30.386.080.018,77 |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------|
| b. Realisasi | Rp. | 30.399.429.018,77 |
| Selisih lebih | Rp. | 13.349.000,00 |
| a. | Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah | Rp. 16.175.000.000,00 |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| b. Realisasi | Rp. | 16.175.000.000,00 |
| Selisih | Rp. | 0,00 |
| a. | Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp. | 14.211.080.018,77 |
|------|----------------------------------------------|-------|---------------------|
| b. | Realisasi | Rp. | 14.224.4·29.018,77 |
| | Selisih lebih | Rp. | 13.349.000,00 |
Pasa14
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
| a. | Jumlah aset Rp. | 7.564.834.177.844,69 |
|------|-------------------------|------------------------|
| b. | Rp. Jumlah kewajiban | 200.487.233.346,00 |
| c. | Jumlah ekuitas dana Rp. | 7.364.346.944.498,69 |
Pasa15
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
- a. Saldo kas awal per 1Januari Tahun 2016
- Rp. 30.411.880.468,77
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
- Rp.
- c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp.
584.253.486.969,24
(585.300.362.808,54)
- d. Arus kas dari aktivitas pendanaan
- e. Arus kas dari aktivitas Transitoris
- f. Saldo kas akhir di BUDdan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember Tahun 2016
Rp.
Rp.
2.000.000,00
Rp.
(14.349.220,00)
29.352.655.409,47
- g. Kas di Bendahara RSUDRp. Bayung Lincir
- h. Kas di Bendahara RSUDSungai Rp. Lilin
283.899.231,00
167.749.358,00
1. Kas di Bendahara Puskesmas
- J. Saldo Akhir Kas
Rp.
19.076.885,00
Rp.
29.823.380.883,47
Pasa16
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2016 sebagai beriku t :
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
Selisih
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Rp.
30.397.429.018,77
Rp.
30.397.429.018,77
Rp.
0,00
Rp.
29.352.553.179,47
Rp.
0,00
- C. SILPA
Rp.
29.352.553.179,47
Pasa17
Laporan operasional sebagaimana dirnaksud pada Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Pendapatan
Rp.
3.237.549.686.811,94
- b. Beban
Rp.
2.317.252.983.814,58
- c. Surplus dari kegiatan ope rasiorial
Rp.
920.296.702.997,36
- d. Defisit dari kegiatan non ope rasional
Rp.
(1.216.750.831,02)
- e. Surplus laporan operasional
Rp.
919.079.952.166,34
Pasal 8
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f untuk pericde yang berakhir sarnpai derigan 31 Desernber Tahun 2016 sebagai berikut:
- a. Ekuitas Awal
Rp.
6.624.812.219.386,32
- b. Surplus LO
Rp.
919.079.952.166,34
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakanj Kesalahan Mendasar
Rp.
(179.545.227.053,97)
- d. Ekuitas Akhir
Rp.
7.364.346.944.498,69
?asal9·
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah mi, terdiri dari :

- a. Lampiran I

Laporan realisasi anggaran;

Lam piran I. 1

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

8

| Lampiran 1.2 | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, orgarusasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran 1.3 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, program dan orgarusasi, |
| Lampiran I.4 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerin tahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; |
| Lampiran 1.5 | Daftar Jumlah Pegawai per golongan per jabatan; |
| Lampiran 1.6 | Daftar piutang daerah; |
| Lampiran 1.7 | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| Lampiran 1.8 | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| Lampiran 1.9 | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; |
| Lampiran I.10 | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun |
| Lampiran 1.11 | Daftar dana cadangan daerah; |
| Lampiran 1.12 | Daftar pinjaman daerah |
| Lampiran II | Neraca |
| Lampiran III | Laporan arus kas |
| Lampiran IV: | Laporan perubahan saldo anggaran lebih |
| Lampiran V | Laporan operasional |
| Lampiran VI | Laporan perubahan ekuitas |
| Lampiran VII | Catatan atas laporan keuangan |

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kirierja tercantum dalam Lampiran VIII peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerahjperusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX peraturan daerah ini.
- c. Laporan keuangan APBDesa dalam Larnpiran X peraturan daerah ini.

## Pasal 12

Bupati rr.erietapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.




Diundangkan di Sekayu

pada tanggal z.~ Ac.vS'iu~ 2017 PIt. SEKRE RIS DAERAH KABUPATEN SI BANYUAS1N,

HYAPRIYADI

LEMBARANDAERAH K.I\BUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2017 NOMOR...'t NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERASELATANNOMOR .:l:-ltf\.~t~A.1 wI1


## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRET ARIA T DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No.3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile: (0711) 357483 Kode Pos 30126 E-mail: sumsel@sumselprov.go.id,website : www.sumselprov.go.id

Palembang.e I Agustus 2017

.4 7S"j /II/20 17

Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal

Kepada

Yth. Bupati Musi Banyuasin c.q. Sekretaris Daerah di Sekayu

Nomor Register (N oreg)

Memenuhi ketentuan Pasal243 ayat (1) dan Pasal 245 ayat (3) ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terhadap Raperda Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2016, yang te1ah selesai hasil evaluasinya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Se1atan Nomor 518/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 15 Agustus 2017, diberikan Nomor Register (Noreg), sebagai berikut:

## NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN: (2/MUBA/2017)

Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Peraturan Daerah dimaksud, sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka B Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROV. SUMSEL ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ub.


## Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Se1atan di Palembang (sebagai laporan).

.