PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 14 Tahun 2016 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SEKADAU DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA BUPATI SEKADAU, - bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku 30 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SEKADAU
DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Sekadau;
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Menetapkan
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Manajemen Pendataan Profil Desa dan Kelurahan;
3. 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SEKADAU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- I. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Kesatu STRUKTUR ORGANISASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas :
- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- ( I) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Oesa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha danumum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan.
- (3) Masing-masing urusan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (4) Kepala Urusansebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak memiliki 3 (tiga) orang staf, yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Urusan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dirnaksud dalarn pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemarnpuan keuangan desa serta
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.
4. ( 4) Kepala seksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) paling banyak memiliki 3 (tiga) orang staf yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala seksi.
- (5) Staf pelaksana teknis sebagairnana dimaksud pada ayat (4) diatur dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa dan menyesuaikan kebutuhan desa serta
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- ( I) Kepala Desa pemerintah desa pemerintah desa. berked udukan sebagai kepala yang memimpin penyelenggaraan
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, adminitrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- f. melaksanakan wewenang lain, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa mempunyai fungsi:
- a. melaksanakanurusan ketatausahaan dan umum seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi adm.inistrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan 1embaga pemerintahan desa lainnya.
- c. melaksanakanurusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat desa.
- e. merumuskan program dan kegi.atan kepala desa
- f. melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan sementara.
- g. melaksanakan tugas lain yang dibetikan oleh kepala desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (I) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Kepala urusan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa.
- urusan kepala tugas (4) Untuk melaksanakan mempunyai fungsi:
- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala Urusan keuangan memilik:i fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- (5) Bendahara di jabat oleh staf pada urusan keuangan.
- c. Kepala Urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (6) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dari orang yang mempunyai latar belakang keuangan dan atau akuntansi, serta bisa mengoperasikan komputer.
- (7) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (!) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:
- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
- b. Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (I) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Kepala Dusun bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wi!ayahnya.
- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala du sun memiliki fungsi:
- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
BAB Ill - TATA KERJA
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungiawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BABIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB Ill - TATA KERJA
Pasal 12
Pemerintah daerah dan camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa sebagaimana dirnaksud dalam pasal 2 tercantum dalam 1ampiran peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkankan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan dengan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Penetapan: Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 30 Juni 2016

Penandatangan: BUPATI SEKADAU, RUPINUS

Penetapan: Diundangkan di Sekadau pada tanggal 30 Juni 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU YOHANESJHON SERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 NOMOR 14

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGLAN HUKUM DAN HAM, f­
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR

14 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SEKADAU