PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 11 Tahun 2014 tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 (berlaku 14 April 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa dalam rangka untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014, Inspektorat Kabupaten melaksanakan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1290);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 119).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kayong Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
8. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
9. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Kayong Utara.
10. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah.
11. Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TUJUAN
BAB II - TUJUAN
Pasal 2
Tujuan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 untuk:
- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten; dan
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.
URAIAN KEGIATAN
BAB III - URAIAN KEGIATAN
Pasal 3
- (1) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tahun 2014 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan, dan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

## Pasal 5

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa di Daerah.

## BAB IV TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

## Pasal 6

- (1) Kepala SKPD, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, dan Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala SKPD, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, dan Kepala Desa.

## Pasal 7

- (1) Kepala SKPD, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, dan Kepala Desa menyampaikan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Inspektur Kabupaten melaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

## Pasal 8

- (1) Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap kepala SKPD untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Bupati dan Wakil Bupati, penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 14 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 11


## Pasal 9

- (1) Kepala SKPD, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, dan Kepala Desa tidak dibenarkan menolak pegawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten, sepanjang pada saat yang bersamaan tidak sedang berlangsung pegawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Kepala SKPD, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, dan Kepala Desa wajib menandatangani nota kesanggupan menindaklanjuti hasil pengawasan.

## Pasal 10

Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri melalui Gubernur.

## BAB V PEMBIAYAAN

## Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 14 April 2014

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD HILDI HAMID

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR : 11 TAHUN 2014

TANGGAL : 14 APRIL 2014

## URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014

- A. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, Pemerintahan Desa, Sekolah dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara meliputi:
1. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD;
2. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SD, SMP, SMA dan SMK;
3. Pemeriksaan kinerja/reguler pada Puskesmas;
4. Pemeriksaan kinerja/reguler pada pemerintahan desa;
5. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD);
6. Evaluasi LAKIP SKPD;
7. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD, Pemerintahan Desa, Sekolah dan Puskesmas;
8. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
9. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP; dan
10. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- B. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten/kota :
1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
- a. PMPRB online;
- b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (pertriwulan);
- c. Pembangunan zona integritas.
2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan;
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
4. Pemantauan penerimaan CPNS;
5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- C. Kegiatan penunjang pengawasan:
1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
2. Rapat koodinasi;
3. Tugas lain sesuai perintah Bupati.

BUPATI KAYONG UTARA,


HILDI HAMID