PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor 8 Tahun 2012 tentang PENANAMAN MODAL (berlaku 1 Oktober 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG
PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA,
- a. bahwa pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan dukungan penanaman modal untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.
- b. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dan strategis, sehingga perlu diciptakan suasana kondusif, menarik dan dapat men jam in kelangsungan kegiatan usaha, dengan meningkatkan dan menetapkan
Pasal 2
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya Pasal 2 ayat (6) beserta
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Penetapan: Ditetapkan di Seba Ppadà tanggal 1 Oktober 2012 4 MMARTHEN L. DIRA TOME BUPATEN SABU RAIJUA,

Penetapan: Diundangkan di Seba tanggal 1 Oktober 2012 pada JULAUS ULY 84 LEMBARAN DÂERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2012 NOMOR 8
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran pada huruf P menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penanaman Modal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No~, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesi~ Nmnl!m:· 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pertanaman · Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4724);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

•

,

5. Undang ... Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861 );
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang prosedur dan tata cara pelaporan perijinan di bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelaporan lnformasi Perijinan lnstansi Secara Elektronik (SPIPISE);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045;
12. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang prosedur dan tata cara pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA dan BUPATI SABU RAIJUA

## MEMUTUSKAN:

## PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL Menetapkan

## BABI KETENTUAN UMUM

## Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. PemerJntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Sabu Raijua.
6. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
7. Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, dan Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Sabu Raijua.
8. Penanaman modal asing yang selanjutnya disebut PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Sabu Raijua.
9. API - P adalah Angka Pengenal lmportir Produsen.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara;
- e. Kebersamaan;
- f. Efisiensi berkeadilan;
- g. Berkelanjutan;
- h. Berwawasan lingkungan;
- i. Kemandirian; dan
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

## Pasal3

Penanaman modal diselenggarakan dengan maksud sebagai upaya untuk menjamin kepastian/keamanan berusaha bagi penanam modal untuk menanamkan modalnya di daerah dan dalam rangka memberikan jaminan terhadap dampak adanya penanaman modal.

## Pasal4

Penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## BAB Ill RUANG LINGKUP

## Pasal5

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, berlaku bagi PMDN dan PMA disemua sektor usaha di daerah yang meliputi:
- a. Perencanaan penanaman modal;
- b. Promosi penanaman modal
- c. Pelayanan penanaman modal
- d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- e. Fasilitas penanaman modal
- f. Pengembangan penanaman modal
- g. Hak, kewajiban, dan tanggungjawab Penanam Modal
- h. Kepastian usaha
- i. Laporan kegiatan penanaman modal
- j. Kerjasama penanaman modal
- k. Ketenagakerjaan
- I. Peran serta masya,rakat
- m. Pengawasan dan pengendalian
- n. Sanksi administrasi
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penerbitan ijin penanaman modal bagi PMA

## BABIV RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM)

## Pa'5al6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
- (2) RUPM di tetapkan dengan Peraturan Bupati

## BABY PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

## Bagian Kesatu Target Penanaman Modal

## Pasal7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan target penanaman modal untuk penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Target penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Bidang Usaha

## Pasal8

Pemerintah Daerah merencanakan, merumuskan dan menyusun kebutuhan bidang usaha dari sektor-sektor usaha untuk penanaman modal.

## Pasal9

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sebagai bidang usaha yang terbuka dan tertutup untuk penanaman modal di daerah, ditetapkan oleh Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga LokasiUsaha

## Pasal10

- ( 1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi usaha untuk memenuhi kebutuhan penanaman modal.
- (2) Dalam hal penetapan lokasi sebagaimana di maksud pada ayat ( 1 ), terletak di atas tanah persekutuan masyarakat hukum adat ( tanah suku, atau sejenisnya) harus dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dengan masyarakat hukum adat.
- (3) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyangkut kesediaan masyarakat, bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dan bendabenda yang berada di atasnya.
- (4) Menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), difasilitasi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada perundangundangan yang berlaku.

•

## Bagian Keempat Sistem lnformasi

## Pasal11

- (1) Pemerintah Daerah membangun, memelihara, mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi penanaman modal.
- (2) Sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai sarana promosi untuk penanaman modal di dalam daerah dan di luar daerah.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan informasi penanaman modal, perlu dilakukan evaluasi sistem informasi pada tahun berikutnya.

## BABVI

## PROMOSI PENANAMAN MODAL

## Bagian Kesatu Promosi Dalam Negeri

## Pasal12

## BAB VII

Pemerintah Daerah melaksanakan promosi mengenai potensi daerah dan peluangpeluang penanaman modal, publikasi serta komunikasi aktif denqan dunia usaha di luar negeri melalui koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

## PELAYANAN PENANAMAN MODAL

## Bagian Kesatu Pendaftaran

## Pasal13

- ( 1) Pelayanan di Bidang Penanaman Modal dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (P"J:"SP).
- (2) Pembentukan unit PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penanaman Modal wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha dan/atau kegiatan pada Pemerintah Daerah untuk mendapat ijin.
- (4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh tanda daftar penanaman modal.

## Pasal14

- (2) Tanda daftar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh penanam modal digunakan untuk membuat akta pendirian perusahaan bagi yang belum memiliki.
- (1) Pemerintah Daerah mendaftar penanam modal yang mengajukan permohonan pendaftaran usaha dan/atau kegiatan dan diberi tanda daftar penanaman modal.
- (3) Tata cara pendaftaran dan pemberian tanda daftar penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Persetujuan

## Pasal15

- ( 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku.
- a. Penanaman modal baru;
- (2) Persetujuan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan untuk:
- b. Penanaman modal yang membutuhkan fasilitas fiskal;
- c. Penanaman modal yang melakukan perluasan;
- d. Penanaman modal yang melakukan perubahan kepemilikan saham;
- e. Penanaman modal yang melakukan perpanjangan masa penanaman modal;
- f. Penanaman modal yang melakukan perubahan status tanah;
- g. Penanaman modal yang melakukan perubahan bidang usaha;
- h. Penanaman modal yang melakukan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek;
- i. Penanaman modal yang melakukan penggabungan perusahaan atau merger.
- (3) Persyaratan dan tata cara mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Perijinan

## Pasal16

- (1) Penanam modal yang telah mendapat tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4), wajib melengkapi ijin pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan bidang usaha, antara lain :
- a. Perijinan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Perijinan yang berkaitan dengan penggunaan lokasi/lahan;
- c. Usaha, kegiatan membangun dan pencegahan gangguan;
- d. ljin usaha tetap
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (3) Persyaratan dan tata cara perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

## Bagian Keempat API-P

## Pasal17

- (1) Penanam modal yang akan mengimpor barang modal bahan baku dan bahan baku penolong wajib mendapat API - P dari Bupati.
- (2) Untuk mendapat API P sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (3) Persyaratan dan tata cara mendapat API - P sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB VIII FASILITASI PENANAMAN MODAL

## Bagian Kesatu Penyediaan Fasilitas

## Pasal18

- ( 1) Pemerintah Daerah membuka peluang/kesempatan seluas-luasnya bagi penanarh modal dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diarahkan pula pada bidang-bidang usaha prioritas atau bidang usaha unggulan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa:
- a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf (a) dan huruf (b) diatur lebih lanjut derigan peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

## Kemudahan

## Pasal19

Pemerintah Daerah dapat memberi kemudahan berupa:

- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana;
- c. Pemberian bantuan teknis dan atau
- d. Percepatan pemberian perijinan.

## Pasal20

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (d), diselenggarakan dalam pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Kriteria Pemberian Fasilitas dan Kemudahan

## Pasal21

Pemberian fasilitas dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Memberi kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. Memberi kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Memberi kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Termasuk skala prioritas tinggi;
- h. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. Melakukan alih teknologi;
- j. Melakukan industri pionir;
- k. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal atau perbatasan;
- I. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. Bermitra dengan usaha mikro kecil, menengah, atau koperasi;
- n. lndustri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

## BABIX

## HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

## Pasal22

Setiap penanam modal berhak mendapat :

- a. Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. lnformasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayan, dan
- d. Berbagai bentuk fasilitas/kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal23

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Pemerintah Daerah;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal24

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Negara;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja, dan
- f. · Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal25

Penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan tokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BABX

## PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

## Pasal26

- (1) Pemerintah Daerah memacu pengembangan penanaman modal;
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya:
- a. Membuka peluang kepada penanam modal yang telah memperoleh badan hukum Indonesia untuk melakukan usaha dan memperluas usaha;
- b. Pelayanan pemoerian tanda daftar penanam modal, persetujuan dan/atau ijin secara cepat, mudah dan akurat;
- c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan atau hambatan penanaman modal;
- d. Memfasilitasi keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
- e. Sosialisasi peraturan perundang-undangan penanaman modal.
- (3) Upaya-upaya pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam program penanaman modal.

•

## BABXI KEPASTIAN USAHA

## Pasal27

- ( 1) Pemerintah Daerah men jam in adanya kepastian/keamanan usaha penanaman modal.
- (2) Jaminan kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Kepastian status tanah yang akan dijadikan lokasi usaha penanaman modal.
- b. Kepastian akan bebas dari sengketa atau keberatan dari pihak lain tentang lokasi usaha.

## Pasal28

- (1) Penanaman modal wajib menjamin kepastian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Jaminan kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Batas waktu mulai pelaksanaan penanaman modal paling lama 1 (satu) tahun sejak terbitnya surat persetujuan;
- b. Keberlangsungan pelaksanaan penanaman modal secara terus menerus;
- c. Bupati berhak mencabut surat persetujuan penanaman modal, apabila setelah 1 (satu) tahun terbitnya surat persetujuan penanaman modal tidak melaksanakan penanaman modal atau selama 1 (satu) tahun tidak melanjutkan pelaksanaan penanaman modal,

## BABXII

## LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

## Pasal29

- (1) Penanam modal dalam melaksanakan kegiatan penanaman modalnya wajib membuat laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara periodik kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Tata cara dan bentuk LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB XIII KERJASAMA PENANAMAN MODAL

## Bagian Kesatu Kerjasama Antar Daerah

## Pasal30

- ( 1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Daerah lainnya;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Perencanaan penanaman modal;
- b. Promosi penanaman modal;
- c. Pelayanan penanaman modal;
- d. Pengembangan penanaman modal;
- e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- f. Kegiatan penanaman modal lainnya serta pengakuan terhadap persetujuan dan perijinan yang diterbitkan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam dan di luar Provinsi.

## Bagian Kedua Kerjasama lnternasional

## Pasal31

- ( 1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Negara lain dan/atau badan hukum asing melalui koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Setiap Kerjasama lnternasional wajib meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

## BAB XIV KETENAGAKERJAAN

## Pasal32

- (1) Penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja lokal kecuali untuk jabatan dan keahlian tertentu.
- (2) Dalam rangka alih teknologi, penanaman modal wajib membina/mendidik tenaga kerja lokal.

## BAB XV

## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal33

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. Menyampaikan saran;
- b. Menyampaikan informasi potensi daerah;
- c. Penyertaan modal dalam usaha penanaman modal;
- d. Melakukan pengawasan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
- a. Mewujudkan keberlangsungan penanaman modal;
- b. lkut serta melakukan pencegahan pelanggaran atas peraturan perundangundangan;
- c. lkut serta melakukan pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
- d. Menumbuhkan kebersamaan antar masyarakat dengan penanam modal.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## Pasal34

- ( 1) Masyarakat berperan serta mendukung keberadaan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan penanaman modal yang akan dan/atau sedang melakukan usaha penanaman modal.
- (2) Peran seta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
- a. Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada perusahaan penanam modal yang akan melakukan penanaman modal;
- b. Memberi kenyamanan keberadaan perusahaan penanam modal yang sementara melakukan kegiatan penanaman modal.

## BAB XVI

## PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

## Pasal35

- (2) Tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (1) Bupati sesuai kewenanangan melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang meliputi kegiatan penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN dan PMA).

## BAB XVII

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal36

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dapat berupa :
- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 13, pasal 16, pasal 28, pasal 29, pasal 32 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif;
- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan dan/atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba

Ppadà tanggal 1 Oktober 2012

4

MMARTHEN L. DIRA TOME



BUPATEN SABU RAIJUA,

Diundangkan di Seba tanggal 1 Oktober 2012 pada

JULAUS ULY

84 LEMBARAN DÂERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2012 NOMOR 8

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENANAMAN MODAL

## I. UMUM

Salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Negara adalah untuk memuaskan kesejahteraan umum. Amanat ini telah dijabarkan dalam pasal 33 UUD Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan Amanat Konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan Perundang-undangan dibidang Ekonomi.

Berkaitan dengan itu Penanaman Modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang rasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan Ekonomi Nasional harus berdasarkan prinsip Demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya Kedaulatan Ekonomi.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua bersama dengan lnstansi atau Lembaga baik Swasta maupun Pemerintah serta semua stake holder terkait harus diberdayakan dalam rangka pengembangan peluang potensi daerah maupun koordinasi promosi dan pelayanan Penanaman Modal. Pemerintah Daerah juga dituntut dapat menjalankan otonomi yang luas dalam mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan Penanaman Modal berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan atau Dekonsentrasi. Dengan kata lain peningkatan koordinasi kelembagaan harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas Penanaman Modal, dengan biaya yang berdaya saing agar terpenuhi prinsip demokrasi ekonomi; selain itu diperlukan bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro Kecil, Menengah dan Koperasi.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal yang didalamnya ada hak, kewajiban dan tanggungjawab Penanaman Modal, sekaligus memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban Penanaman Modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat lokal dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengaturan tanggungjavyab menanam Modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggungjawab lingkungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja serta upaya mendorong ketaatan Penanam Modal terhadap berbagai regulasi yang berlaku.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal2

huruf a

Yang dimaksud dengan" asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dalam bidang penanaman modal.

## huruf b

Yang dimaksud dengan " asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal huruf c Yang dimaksud dengan " asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan huruf d Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan perundanq .. undangan baik antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing maupun antara penanaman modal dari satu

negara asing dan penanaman modal dari negara asing lainnya.

## huruf e

Yaog dimaksud dengan " asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat huruf f dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif

Yang dan berdaya saing tinggi.

## huruf g

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan baik untuk masa kini maupun yang akan datang

## huruf h

Yang dimaksud dengan " asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi

## huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional

Pasal3 Cukup jelas Pasal4 Cukup jelas

•

Pasal5

Cukup jelas

Pasal6

Cukup jelas

Pasal7

Cukup jelas

Pasal8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan " bidang usaha yang terbuka dan tertutup untuk penanaman modal di daerah" adalah sebagai mana dimaksud dalam peraturan presiden no 76 tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusuna bidang usaha yang tertutup dan terbuka denagn persyaratan dibidang penanaman modal

Pasal10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal12

Cukup jelas

Pasal13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukupjelas

Pasal16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal18

Cukup jelas

Pasal19

Cukup jelas

Pasal20

Cukup jelas

Pasal21

Cukup jelas

Pasal22

huruf a

Yang dimaksud dengan " kepastian hak" adalah jaminan pemerintah/pemerintah daerah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan

Yang dimaksud dengan" kepastian hukum" adalah jaminan pemerintah/pemerintah daerah untuk menerripatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan"adalah jaminan pemerintah/ pemerintah daerah untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

-'.)'

'

r

Pasal23

huruf b

Yang dimaksud dengan " tanggungjawab sosial perusahaan" adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat

## huruf c

Yang dimaksud dengan "laporan kegiatan penanaman modal'' adalah laporan yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang disampaikan secara berkala ke bappeda kabupaten sabu raijua cq. Kabid penanaman modal dan perijinan, yang bertanggungjawab atas bidang penanaman modal

Pasal25

Cukup jelas

Pasal26

Cukup jelas

Pasal27

Cukup jelas

Pasal28

Cukup jelas

Pasal29

Cukup jelas

Pasal30

Cukup jelas

Pasal31

Cukup jelas

Pasal32

Cukup jelas

Pasal33

Cukup jelas

Pasal34

Cukup jelas

Pasal35

Cukup jelas

Pasal36

Cukup jelas

Pasal37

Cukup jelas

## Pasal24

huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

TAMBAHAN LEMBARANDAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 8