PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 54 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku 22 Desember 2014)
Pembukaan
Mengingat
:
BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS HULU,
Menimbang
:
- a. bahwa fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi merupakan instrument penting dalam, dan pemberian pelayanan pada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik dan akuntabel perlu dilakukan pengelolaan data kinerja secara sistematis, terukur dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Menetapkan
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATAN KAPUAS HULU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
6. Data adalah kumpulan bahan keterangan yang dapat berwujud angka dan tidak berwujud angka.
7. Data kinerja adalah kumpulan fakta atau kejadian yang berkaitan dengan pencapaian hasil kerja yang telah ditetapkan.
8. Entitas Akuntabilitas Kinerja adalah unit kerja yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja secara berkelanjutan.
9. Pengelolaan Data Kinerja adalah pola hubungan berkelanjutan antara unit kerja yang melakukan pengelolaan data kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
PENGELOLAAN DATA KINERJA
BAB II - PENGELOLAAN DATA KINERJA
Pasal 2
Pengelolaan data kinerja adalah aktifitas yang dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja.
BAB II - PENGELOLAAN DATA KINERJA
Pasal 3
Pengelolaan Informasi Kinerja dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintah yang sistematis, transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertangungjawabkan.
BAB II - PENGELOLAAN DATA KINERJA
Pasal 4
Pengelolaan Data Kinerja dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan SKPD.
BAB II - PENGELOLAAN DATA KINERJA
Pasal 5
- (1) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah.
- (2) pengelolaan data kinerja meliputi pengelolaan data pada Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja pada masing-masing SKPD.
BAB II - PENGELOLAAN DATA KINERJA
Pasal 6
Penyelenggaraan data kinerja dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja
ENTITAS AKUNTABILITAS KINERJA
BAB III - ENTITAS AKUNTABILITAS KINERJA
Pasal 7
Entitas Akuntabilitas Kinerja terdiri dari entitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan entitas akuntabilitas kinerja SKPD.
BAB III - ENTITAS AKUNTABILITAS KINERJA
Pasal 8
Pengelola data Kinerja Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab entitas akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten.
BAB III - ENTITAS AKUNTABILITAS KINERJA
Pasal 9
Pengelola data Kinerja SPKD menjadi tanggung jawab entitas akuntabilitas kinerja SKPD
BAB III - ENTITAS AKUNTABILITAS KINERJA
Pasal 10
Entitas Akuntabilitas Kinerja melaksanakan tugas:
- a. penetapan data dasar ( baseline data );
- b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
- c. penatausahaandan penyimpanan data; dan
- d. pengkompilasian dan perangkuman data kinerja.
PEJABAT PENGELOLA DATA KINERJA
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA DATA KINERJA
Pasal 11
Untuk mengelola data kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan Pejabat Pengelola Data Kinerja.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA DATA KINERJA
Pasal 12
- (1) Pejabat Pengelola Data Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi penyusunan program atau personil yang mengelola data kinerja.
- (2) Pejabat Pengelola Data Kinerja bertugas:
- a. mengkonsolidasikan pengumpulan data kinerja;
- b. menyimpan dan mendokumentasikan data kinerja;
- c. melakukan verifikasi data kinerja;
- d. melakukan pemutakhiran data kinerja; dan
- e. menyusun pelaporan data kinerja.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA DATA KINERJA
Pasal 13
Pejabat Pengelola Data Kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA DATA KINERJA
Pasal 14
Pejabat Pengelola Data Kinerja di SKPD bertanggung jawab kepada Kepala SKPD melalui Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA DATA KINERJA
Pasal 15
Pejabat Pengelola Data Kinerja SKPD ditetapkan oleh Keputusan Kepala SKPD.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA DATA KINERJA
Pasal 16
Segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan data kinerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB III - PELAPORAN DATA KINERJA
Pasal 17
Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah menyusun dan menyajikan laporan data kinerja atas prestasi kerja yang dicapai
BAB III - PELAPORAN DATA KINERJA
Pasal 18
- (1) Penyampaian data kinerja yang dimaksud dalam pasal 17 disampaikan setiap 6 bulan.
- (2) Penyampaian data kinerja yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian Laporan data kinerja berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 22 Desember 2014

Penandatangan: BUPATI KAPUAS HULU, ttd A.M.NASIR

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 23 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, MUHAMMAD SUKRI BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 54