PERATURAN WALIKOTA SURABAYA Nomor 38 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PEMBIAYAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KOTA SURABAYA YANG DIBIAYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA (berlaku 8 September 2017)
Pembukaan
Menimbang:
a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Surabaya, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, telah dilaksanakan pembiayaan iuran jaminan kesehatan bagi penduduk kota Surabaya diluar kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan program Jaminan Kesehatan Daerah bagi kelompok masyarakat tertentu oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan sasaran kelompok masyarakat yang didaftarkan dan dibiayai iuran jaminan kesehatannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 226 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5746);
Menetapkan :
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 62);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 25).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PEMBIAYAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KOTA SURABAYA YANG DIBIAYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA.
Pasal I
Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 2 dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 25) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Pemerintah Daerah berwenang mendaftarkan dan membiayai iuran jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan bagi penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu beserta keluarga sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga.
- (2) Keluarga kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suami/istri beserta anak-anaknya.
- (3) Penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kelompok relawan HIV/relawan TB;
- b. kelompok Ibu Pemantau Jentik (Bumantik);
- c. kelompok kader sanitasi;
- d. kelompok kader Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
- e. kelompok Upaya Kesehatan Kerja (UKK);
- f. kelompok kader Posyandu Lansia;
- g. kelompok kader Paliatif;
- h. kelompok kader Posyandu Balita;
- i. kelompok kader Pendampingan Ibu Hamil/Nifas;
- j. kelompok kader Posyandu Remaja;
- k. kelompok kader Kelurahan Siaga;
- l. kelompok petugas pemungut sampah kampung/RT/RW;
- m. kelompok juru kunci makam;
- n. kelompok pengurus panti asuhan;
- o. kelompok pengurus yayasan;
- p. kelompok tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan;
- q. kelompok Taruna Siaga Bencana;
- r. kelompok Pekerja Sosial Masyarakat;
- s. kelompok karang taruna;
- t. kelompok pengurus rumah ibadah;
- u. kelompok Modin;
- v. kelompok Guru Tidak Tetap;
- w. kelompok Bunda PAUD;
- x. kelompok penjaga sekolah;
- y. kelompok guru ngaji;
- z. kelompok kader IMP;
10. aa. kelompok peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat;
11. bb. kelompok akseptor KB Pria;
- cc. kelompok pertanian/perikanan/peternakan;
- dd. kelompok petambak garam;
14. ee. kelompok nelayan;
15. ff. kelompok pedagang pasar tradisional;
16. gg. kelompok pedagang sentra wisata kuliner;
17. hh. kelompok atlit dan pelatih berprestasi;
- ii. kelompok federasi olahraga dan rekreasi masyarakat;
19. jj. kelompok Organisasi Masyarakat;
20. kk. kelompok pemuda;
- ll. kelompok relawan PMI;
- mm. kelompok penyandang disabilitas;
23. nn. kelompok Penghuni Rumah Susun;
24. oo. kelompok Pengemudi Angkutan Umum;
25. pp. kelompok Tukang Becak;
26. qq. kelompok Tukang Tambal Ban;
27. rr. kelompok Wartawan;
28. ss. kelompok Veteran; dan
29. tt. kelompok Penghuni Panti Asuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l dan huruf m ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf mm, huruf ss dan huruf tt ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf v, huruf w, huruf x dan huruf y ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf z, huruf aa dan huruf bb ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (9) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc, huruf dd dan huruf ee ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (10) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff dan huruf gg ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
- (11) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh, huruf ii, huruf jj dan huruf kk ditetapkan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.
- (12) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan usulan dari Kepala Palang Merah Indonesia yang berkedudukan di daerah.
- (13) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.
- (14) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf oo ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (15) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp dan huruf qq ditetapkan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- (16) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr ditetapkan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 8 September 2017

Penandatangan: WALIKOTA SURABAYA, ttd. TRI RISMAHARINI

Penetapan: Diundangkan di Surabaya pada tanggal 8 September 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA ,

Verifikasi: ttd. ## HENDRO GUNAWAN BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 38