Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2000 tentang PERUBATIAN ATAS PERATURA}I DAERATI KABUPATEN BATA}IG HARI NOMOR 8 TAHUN 2(Xn TENTANG TATA CARA PENCALONA}I, PEMILIHAN, PENGANGKATA}I DA}I PEMBERHENIIANI KEPALA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BATAI\G HARJ
PERATURA}I DAERATI KABTIPATEN BATANG HARI
NOMOR 5 TATIUN 2OO2
TENTANG
PERUBATIAN ATAS PERATURA}I DAERATI KABUPATEN BATA}IG HARI NOMOR 8 TAHUN 2(Xn TENTANG TATA CARA PENCALONA}I, PEMILIHAN, PENGANGKATA}I DA}I PEMBERHENIIANI KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA
BUPATI BATA}IGIIARI,
- .4, bahwa berdasarkan situasi dan kondisi dilapangan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Des4 persyaratan rurtuk menjadi Kepala Desa sering terjadi kendala dan hambata&amp; untuk itu perlu ditinjau syarat - syarat dimaksud; a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbmg;an sebagaimana dimaksud pada huruf E perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Batang llari Nomor 8 Tahun 2000 Tata Cara Pencalonaan, Pemilihaq Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengm Perafirran Daerah-
- 1. Undang-rmdang Nomor 12 Tahrm 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupate,n Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat tr Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat tr Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
- Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentng Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l-69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; 2.
- Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Irrnbaran Negara Nomor 3839); 3
1. Undang-utdang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangm Keuangan Antr Pemsrintah Pusat dan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahrm 1999 Nomor 7t Tambahan Lernbaran Negara Nomor 38aS);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahrm 2000 Nomor 54; Tambahan kmbaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintatr, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Talnrn 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembeirtukan Badan Perwakilan Desa pembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 7);
5. L Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonarq Pemilihaa Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (kmbaran Daerah Kabupaten Batang tlmi Tahun 2000 Nomor 8).
Dengan Persetujuan
DEW.4N PERWAKILA}.I RAKYAT DAERAH KABIIPATEN BATANG HARI
MEMUTUSKAN:
.t\Ienetapkan
: PERATIIRAN DAERAII TENTANG PERIJBAHAN ATAS PERATIIRAN DAERA}I KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 8 TAHUN 2OOO TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERF{ENTIAN KEPALA DESA.
PASAL I
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Carc Pencalonan, Pernilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batangllari Tahun 2000 Nomor 8) BAB tr Pasal 3 ayat (1) huruf d beserta perlielasannyE huruf e, huruf 4 dan Pasal 6 avat (l) huruf b,
Pasal 3
## A. Pasal 3 ayat (1) huruf d harus dibaca :
Pasal 15
A. Pasal 3 ayat (1) huruf d harus dibaca :
Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat.
- D t). Pasal 3 ayat (i) huruf d
PENJELASAN
Pembukaan
pasal demi pasal harus dibaca : ,$abilah tidak terdapat Calon Kepala Desa yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat, ada teetapi tidak bersedia dicalonkan sebagai Kepala Des4 dan I atau tidak didukung I diterima oleh masyarakat setempat, maka dibolehkan Calon Kepala Desa yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa.
- Pasal3 ayat (1) huruf e harus dibaca umur sekurang - kurangnya 25 (dua puluh lima) Tahun. C.
- Pasal3 ayat (1) huruf n kata menguasai dihilangkan. D.
- Pasal6 ayat (1) huruf b harus dibaca : Sekretaris Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai Sekretaris bukan Anggota. E L.
-
PENJELASAN
Pasal 15
- Pasal38 ayat(Z) harus dibaca : Kata petikan dihilangkan. tr. - Pasal33 ayat (3) dihilangkan. H. - t. Pasal63 a1'at (1) dan ayat (2) dihilangkan. ## PASAL tr Peraturan Daerah ini berlaLu pada tanggal diundanglan. Aagar setiap orang mengetahuin-va memerintahl(an psngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatann-va dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari. Ditetapkan Pada tanggal BUPATI di Muara Bulian 14 Maret 2OOz FATTATI ABDUL Diundanglan di N{uara Bulian Pada tanggsl 14 lularet 2002 SEKRETARIS DAER G HARI JLIFRI T-{IL} 1002 \o\{oR Ii{BLPATEN B ATANG HARI 5 ## PENJELAS AN ##