Unknown Unknown Nomor 58 Tahun 2017 tentang Bantuan dan Santunan untuk Korban Bencana Kabupaten Kerinci; 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. ten tang Republik Nomor 24 Tahun 2007 Bencana (Lembaran Negara l")()f\"7 11.T---AA m\_· \_\_ 1 1 5. Undang-Undang Penanggulangan TnrlnnP~;"" Toh,,..-. 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai; 16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nnmnr 11 'l'~h11n 'JOOR tPnt~na PPnnrn~n RPh~hilit~Ql n~n ~'l~f1-- ~ l · '" 0/61 ';).o ,,,., (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
•.
BUPATI KERINCI PROVINS! JAMB!
PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR \'C; · TAHUN 2017
TENT ANG
BANTUAN DAN SANTUNAN UNTUK KORBAN BENCANA KABUPATEN KERINCI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
- a. bahwa untuk penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, penyelamatan dan rehabilitatif yang harus diselenggarakan secara kondusif dan cepat;
- b. bahwa korban bencana, perbaikan rumah masyarakat perlu mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten secara cepat, tepat dan akurat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sabagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan dan Santunan untuk Korban Bencana Kabupaten Kerinci;
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. ten tang Republik Nomor 24 Tahun 2007 Bencana (Lembaran Negara l")()f\"7 11.T---AA m\_· \_\_ 1 1 5. Undang-Undang Penanggulangan TnrlnnP~;"" Toh,,..-.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nnmnr 11 'l'~h11n 'JOOR tPnt~na PPnnrn~n RPh~hilit~Ql n~n
~'l~f1--
~ l ·
'" 0/61 ';).o ,,,.,
Menetapkan
- 1 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN DAN SANTUNAN UNTUK KORBAN BENCANA KABUPATEN KERINCI.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Bencana adalah peristiwa a tau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. ·
5. Korban Bencana adalah seseorang atau sekelompok orang mengalami penderitaan (secara fisik dan/atau mental), meninggal dunia atau mengalami kerugian material · akibat bencana yang terjadi.
6. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santpnan duka cita, dalam
7. Santunan Korban Bencana adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam bentuk uang dan barang/jasa yang diberikan kepada korban bencana atau ahli waris korban bencana.
8. Bantuan perbaikan rumah masyarakat adalah bantuan dana dan bahan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai stimulan untuk perbaikan rumah tinggal, yang mengalami kerusakan akibat terjadinya bencana.
9. Bantuan bencana adalah bantuan sosial atau bantuan lainnya yang diberikan
10. kepada korban bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
10. Bantuan santunan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada korban bencana.
11. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita secara fisik/ mental atau meninggal dunia termasuk di dalamnya tempat tinggal akibat bencana.
12. Penyandang cacat korban bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental akibat bencana yang terjadi sehingga tidak dapat melakukan kegiatan secara selayaknya.
13. Santunan kecacatan adalah bantuan yang diberikan oleh pelaksana pemberi bantuan uang kepada korban bencana yang mengalami kecacatan.
TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA
BAB II - Pasal 2
Pasal 2
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan santunan untuk korban bencana dalam rangka membantu meringankan beban korban bencana untuk perbaikan rumah, cacat dan meninggal dunia.
- (2) Bantuan dan santuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalarn bentuk barang/jasa dan uang.
- (3) Bantuan dan santunan yang diberikan untuk korban bencana meliputi:
- a. santunan duka cita;
- b. santunan kecacatan fisik/mental; dan
- c. biaya perbaikan/rehabilitasi ringan, perbaikan/rehabilitasi sedang atau perbaikan/rehabilitasi berat untuk rumah masyarakat.
- (4) Bantuan dan santunan diberikan kepada:
- a. korban bencana yang mengalami kecacatan atau meninggal dunia; atau
- b. korban bencana yang menderita kerusakan tempat tinggalnya.
- (5) Korban bencana yang mengalami kecacatan atau meninggal dunia terdiri atas:
- a. warga masyarakat Kabupaten Kerinci yang pada saat kejadian bencana badan atau jiwanya terkena dampak bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Kerinci; dan
- b. petugas atau relawan yang terdaftar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang pada saat kejadian bencana badan atau jiwanya terkena dampak bencana saat melakukan tugas dalam penanganan bencana di Kabupaten Kerinci.
- (6) Korban bencana yang menderita kerusakan tempat tinggalnya adalah pemilik rumah tinggal yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana dan kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Kerinci.
BAB II - Pasal 2
Pasal 3
Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, diberikan dengan kriteria sebagai berkut:
- a. bantuan santunan keprihatinan bagi setiap korban bencana yang mengalami kecacatan ringan, dalam bentuk uang tunai yang dibayar satu kali.
- b. bantuan santunan keprihatinan bagi setiap korban bencana yang mengalami li"Pr~r~t~n c:,pn~TIO n~l~m hPnh11l" ll~TIO hlTI!:l; U!:ITIO' n;h!:au!:lr Q!:ahl ~!:111
BAB II - Pasal 2
Pasal 4
Biaya perbaikan/ rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, dengan kriteria:
- a. rusak ringan adalah bangunan rumah utama masih berdiri, tidak ada kerusakan struktur, hanya terdapat kerusakan komponen arsitektural, yaitu bangunan masih berdiri, retak-retak pada dinding, plesteran, penutup atap/genteng lepas, sebagian penutup langit-langit rusak, sebagian instalasi rusak, instalasi listrik rusak, sebagian pintu/jendela rusak sebagian.
- b. rusak sedang adalah bangunan rumah utama masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak dan komponen arsitektural rusak yaitu bangunan masih berdiri sebagian rangka atap patah, balok kolom sebagian kecil patah, sebagian dinding rusak, sebagian penutup/rangka langit-langit lepas, sebagian instalasi listrik rusak/terputus, pintu/jendela rusak sebagian.
- c. rusak berat adalah bangunan rumah utama roboh, atau sebagian besar komponen struktur rusak yaitu bangunan roboh total, atap runtuh, sebagian besar kolom, balok dan / atau atap rusak, sebagian besar dinding atau langit-langit roboh, instalansi listrik rusak total, pin tu, dan jendela rusak total.
PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN DAN SANTUNAN KORBAN BENCANA Paragraf 1 Persyaratan Pemberian Bantuan
BAB III - PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN DAN SANTUNAN KORBAN BENCANA Paragraf 1 Persyaratan Pemberian Bantuan
Pasal 5
Untuk memperoleh bantuan perbaikan rumah masyarakat akibat bencana harus melampirkan:
- a. permohonan tertulis dari individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan yang terkena bencana diketahui oleh Kepala Desa;
- b. surat Laporan Kepala Desa tentang kejadian bencana di desanya;
- c. surat Permohonan Kepala Desa mohon bantuan biaya perbaikan/ rehabilitasi rumah diketahui Camat disertai dengan data korban bencana;
- d. surat Pemyataan Bencana dari Bupati;
- e. surat Pemyataan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyatakan bahwa rumah masyarakat tersebut mengalami kerusakan akibat bencana; dan
- f. dokumentasi sarana/prasarana, bangunan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan.
BAB III - PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN DAN SANTUNAN KORBAN BENCANA Paragraf 1 Persyaratan Pemberian Bantuan
Pasal 6
Persyaratan untuk memperoleh santunan korban bencana adalah sebagai berikut:
- ( 1) Santunan duka cita diberikan kepada ahli waris, dengan melengkapi:
- a. surat keterangan kematian akibat bencana dari Kepala Desa diketahui Camat; b. surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa;
- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris dan Kartu Keluarga (KK); dan
- d. kwitansi bukti penerimaan santunan.
- (2) Santunan korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/ mental dengan melengkapi:
- a. surat keterangan dokter / rumah Sakit;
- b. surat keterangan Kepala Desa tentang korban bencana;
- c. foto kopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban dan Kartu Keluarga (KK); dan
- d. kwitansi bukti penerima bantuan santunan.
BAB III - PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN DAN SANTUNAN KORBAN BENCANA Paragraf 1 Persyaratan Pemberian Bantuan
Pasal 7
Verifikasi dan mekanisme penyaluran bantuan dan santunan disampaikan melalui:
- a. santunan bagi korban bencana dan/ atau ahli waris korban bencana diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh tim yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan hasil pendataan dan verifikasi kepada Bupati;
- c. terhadap permohonan bantuan terlebih dahulu harus dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi lapangan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan laporan hasil pendataan dan verifikasi lapangan, serta merekomendasikan penerima bantuan dan besaran bantuan kepada Bupati; dan
- e. tim pendataan, identifikasi dan verifikasi dibentuk dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN DAN SANTUNAN KORBAN BENCANA Paragraf 1 Persyaratan Pemberian Bantuan
Pasal 8
- (1) Bantuan dan santunan untuk korban bencana yang bersumber dari bantuan tak terduga diserahkan oleh Bupati atau Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atau melalui rekening bank yang bersangkutan atau ahli waris.
- (2) Besaran bantuan dan santunan untuk korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN DAN SANTUNAN KORBAN BENCANA Paragraf 1 Persyaratan Pemberian Bantuan
Pasal 9
Tata cara pemberian bantuan dan santunan adalah sebagai berikut:
- a. kepala Kelurahan/Desa diketahui Camat menyampaikan laporan tentang adanya bencana dan kebakaran kepada Bupati dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
BAB III - PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN DAN SANTUNAN KORBAN BENCANA Paragraf 1 Persyaratan Pemberian Bantuan
Pasal 10
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan untuk perbaikan rumah masyarakat meliputi:
- a. usulan/permohonan tertulis dari calon penerima bantuan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan;
- c. fakta integritas dari penerima bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan untuk biaya perbaikan rumah; dan
- d. bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan berupa uang.
BAB VII - PEMBIAYAAN Pasal 11
Pasal 11
Biaya yang timbul untuk pemberian bantuan tanggap darurat bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci dan sumber lain yang sah.
BAB VII - PEMBIAYAAN Pasal 11
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh padatanggal 2017

Penandatangan: BUPATI KERINCI,

Penetapan: Diundangkan di Sungai Penuh padatanggal 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KERINCI, AFRI ## BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 NO MOR