PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 1 Tahun 2016 tentang PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 - 2025 (berlaku 1 April 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 44).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 - 2025.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
BAB II - PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
Pasal 2
- (1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Penetapan: Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 1 April 2016

Penandatangan: BUPATI KETAPANG,

Verifikasi: TTD. MARTIN RANTAN

Penetapan: Diundangkan di Ketapang pada tanggal 1 April 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Verifikasi: TTD. M. MANSYUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR 1

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( 1 /2016 )
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 3

RPJPD Tahun 2005-2025 mengacu kepada RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 dan RPJPN Tahun 2005-2025 yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah.

## Pasal 4

Setiap tahap 5 (lima) tahunan sejalan dengan pergantian Bupati akan disusun RPJMD, dengan berpedoman kepada RPJPD Tahun 2005-2025.

## Pasal 5

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berisi :

- a. Bab I. Pendahuluan;
- b. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Bab III. Analisa Isu Strategis;
- d. Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang;
- e. Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang;
- f. Bab VI. Skenario, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang;
- g. Bab VII. Kaidah Pelaksanaan; dan
- h. Bab VIII.Penutup.

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Ketapang yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.

## Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pelaksanaan RPJPD Kabupaten Ketapang diwajibkan menyusun RPJPD untuk periode pemerintahan berikutnya.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun RPJMD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.

## Pasal 8

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), menjadi acuan dalam penyusunan visi, misi dan program para calon Bupati pada saat pemilihan Bupati.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.
- (3) RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

## BAB III

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai RPJMD yang telah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 1 April 2016

BUPATI KETAPANG,

TTD.

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang pada tanggal 1 April 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD.

M. MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya


NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( 1 /2016 )

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2016

## TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 - 2025

## I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Ketapang disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagai rencana tahunan.

RPJPD Tahun 2005 - 2025 memuat visi, misi dan arah Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, dan menjadi acuan bagi yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat, dan menjadi acuan bagi keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ketapang dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang.

RPJPD 2005 -2025 dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan daerah dalam jangka panjang untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang disepakati bersama.

Pelaksanaan RPJPD Tahun 2005 - 2025 setiap lima tahun dijabarkan ke dalam RPJMD sebagai suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat prioritas visi, misi, strategi, kebijakan, dan program pembangunan yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan, pentahapan, dan indikator kinerja.

RPJPD Tahun 2005 - 2025 merupakan perspektif masa depan Kabupaten Ketapang tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 20 (dua puluh) tahun ke depan melalui visi :

- ' Kabupaten Ketapang Sejahtera, Maju, Mandiri, Adil, Aman dan Bermartabat Tahun 2025 '.

Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, maka disusunlah RPJPD Tahun 2005 - 2025.

Adapun maksud dari penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2005 - 2025 adalah untuk memberikan landasan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu Tahun 2005 2025, Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJPD Tahun 2005 - 2025 adalah sebagai berikut :

- a. menjabarkan visi, misi, dan tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJPN 2005 - 2025 dan RPJPD Provinsi Kalimantan

Barat 2005-2025 ke dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan yang terencana, terarah, bertahap, dan dapat dilaksanakan dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;

- b. menjabarkan visi, misi, dan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ketapang ke dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan yang terencana, terarah, bertahap, dan dapat dilaksanakan dari Tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
- c. menyediakan suatu arah dan acuan resmi bagi calon Bupati dalam menyusun program kerja yang akan disampaikan pada masa pemilihan umum Bupati;
- d. menyediakan suatu pedoman dalam penyusunan RPJMD;
- e. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD, antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Pemerintah;
- f. menjamin tercapainya pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- g. mewujudkan tata kepemerintahan yang maju, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; dan
- h. mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Ketapang, swasta, dan masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 52