PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1994 tentang SYARAT-SYARAT DAN PEDOMAN KERJASAMA KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971), dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan mengenai syarat-syarat dan pedoman kerjasama kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi dengan suatu Peraturan Pemerintah;
Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PEDOMAN KERJASAMA KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :
1. Kontrak Bagi Hasil adalah bentuk kerjasama antara PERTAMINA dan Kontraktor untuk melaksanakan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
PERTAMINA sebagai pemegang Kuasa pertambangan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain sebagai Kontraktor dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Penetapan syarat-syarat Kontraktor dilakukan dengan berpedoman antara lain pada hal-hal sebagai berikut :
- a. Calon Kontraktor memiliki dan menyampaikan laporan keuangan, prestasi perusahaan, kemampuan teknis operasional, dan penilaian kinerja perusahaan;
- b. Calon Kontraktor sanggup membayar bonus produksi dan bonus lainnya kepada PERTAMINA;
- c. Calon Kontraktor memiliki Kantor Perwakilan yang didirikan di Indonesia.
- (2) Penetapan lebih lanjut syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Kontrak Bagi Hasil, ditetapkan oleh Menteri.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka Kontrak Bagi Hasil, Kontraktor wajib berperan serta dalam menjamin kepentingan nasional dan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Kontrak Bagi Hasil dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut :
- a. Manajemen di tangani PERTAMINA;
- b. Kontraktor menyediakan semua dana, teknologi dan keahlian;
- c. Kontraktor menanggung semua risiko finansial;
- d. Besarnya Bagi Hasil ditentukan atas dasar tingkat produksi minyak dan atau gas bumi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
terhadap Kontrak Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku hukum Indonesia.
BAB II - WILAYAH KERJA
Pasal 7
- (1) Kepada setiap Kontraktor diberikan satu Wilayah Kerja.
- (2) Kontraktor wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada PERTAMINA sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan.
- (3) Batas-batas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus mendapat persetujuan dari Presiden atas usul Menteri.
BAB II - WILAYAH KERJA
Pasal 8
Tata cara dan syarat-syarat pemberian dan pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
KONTRAK BAGI HASIL
BAB III - MANAJEMEN PELAKSANAAN
Pasal 9
- (1) Sebelum dimulainya tahun takwim, Kontraktor wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja yang diperlukan dalam usaha Eksplorasi dan Eksploitasi kepada PERTAMINA untuk mendapatkan persetujuannya.
- (2) PERTAMINA melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
BAB III - MANAJEMEN PELAKSANAAN
Pasal 10
Tata cara pembukuan yang dilakukan Kontraktor dalam usaha Eksplorasi dan Eksploitasi, harus disusun sesuai prinsip-prinsip yang berlaku dalam pembukuan pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.
BAB III - MANAJEMEN PELAKSANAAN
Pasal 11
- (1) Kontraktor wajib mengajukan permohonan penggunaan dan penempatan tenaga kerja kepada PERTAMINA untuk mendapatkan persetujuannya.
- (2) Dalam hal tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tenaga kerja asing, Kontraktor lebih dahulu wajib memperoleh persetujuan dari Menteri.
BAB III - MANAJEMEN PELAKSANAAN
Pasal 12
Dalam rangka alih teknologi, Kontraktor wajib melaksanakan program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia.
PEMBIAYAAN DAN PELAKSANAAN
BAB IV - PEMBIAYAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 13
- (1) Kontraktor wajib menyediakan dana untuk investasi dan menanggung semua Biaya Operasi.
- (2) Kontraktor menerima kembali biaya operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang diperhitungkan dari hasil produksi komersial.
BAB IV - PEMBIAYAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 14
Kontraktor wajib mengeluarkan biaya minimum dan melakukan kegiatan minimum dalam tahap Eksplorasi, sesuai kesepakatan antara PERTAMINA dan Kontraktor.
BAB IV - PEMBIAYAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 15
- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah Kontrak Bagi Hasil berlaku secara efektif, kontraktor wajib memulai pelaksanaan usaha Eksplorasi.
- (2) Dalam hal Kontraktor tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PERTAMINA wajib melaporkannya kepada Menteri selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari tersebut.
BAB V - PEMBAGIAN HASIL
Pasal 16
- (1) Menteri menetapkan pembagian hasil produksi minyak dan atau gas bumi.
- (2) Pelaksanaan pembagian hasil produksi minyak dan atau gas bumi dilakukan pada titik penyerahan (point of lifting).
- (3) PERTAMINA dan Kontraktor akan menerima minyak dan atau gas bumi sesuai bagian masing-masing pada pelabuhan ekspor atau tempat penyerahan lain yang disetujui PERTAMINA dan Kontraktor.
BAB V - PEMBAGIAN HASIL
Pasal 17
- (1) Kontraktor wajib menyerahkan dari bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) secara prorata untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dan atau gas dalam negeri sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri.
- (2) Kontraktor wajib membayar pajak-pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perolehan bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
BAB V - PEMBAGIAN HASIL
Pasal 18
Dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis, Menteri dapat menetapkan pengaturan dan persyaratan lain yang diperlukan dalam usaha peningkatan Eksplorasi dan Eksploitasi setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan.
BAB V - PEMBAGIAN HASIL
Pasal 19
Dalam menetapkan pembagian hasil produksi minyak dan atau gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19, Menteri wajib berpedoman pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974.
PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN
BAB VI - PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 20
- (1) Dengan persetujuan PERTAMINA, Kontraktor dapat menjual, menyerahkan, memindahtangankan dan atau melepaskan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya
BAB VI - PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 21
Kontraktor yang berbentuk Perusahaan Asing wajib memberikan kesempatan kepada Perusahaan Nasional untuk ikut serta dalam usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
BAB VII - BARANG DAN PERALATAN
Pasal 22
Seluruh barang dan peralatan yang diperlukan dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang dibeli Kontraktor, menjadi milik PERTAMINA yang pembukuannya dilakukan secara terpisah.
BAB VII - BARANG DAN PERALATAN
Pasal 23
- (1) Kontraktor dapat menggunakan seluruh barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 selama berlakunya Kontrak Bagi Hasil.
- (2) Dalam hal diberikan perpanjangan Kontrak Bagi Hasil, Kontraktor dapat tetap menggunakan seluruh barang dan peralatan yang diperlukan setelah mendapat persetujuan PERTAMINA.
BAB VII - BARANG DAN PERALATAN
Pasal 24
Dengan ## BAB VIII JANGKA WAKTU KONTRAK BAGI HASIL
BAB VII - BARANG DAN PERALATAN
Pasal 25
- (1) Jangka waktu Kontrak Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PERTAMINA dapat menyampaikan permohonan perpanjangan Kontrak Bagi Hasil kepada Menteri untuk jangka waktu selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun pertama.
- (3) Dalam hal jangka waktu Kontrak Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berakhir, PERTAMINA wajib melaksanakan sendiri kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi kecuali ditetapkan lain oleh Menteri.
BAB VII - BARANG DAN PERALATAN
Pasal 26
Kontrak Bagi Hasil berakhir secara otomatis dalam hal Kontraktor tidak dapat menemukan cadangan minyak dan gas bumi dalam jumlah komersial dalam kurun waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Kontrak Bagi Hasil berlaku secara efektif.
BAB VII - BARANG DAN PERALATAN
Pasal 27
Sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak Bagi Hasil, PERTAMINA dapat mengajukan permohonan pengakhiran Kontrak Bagi Hasil kepada Menteri disertai alasan-alasan yang cukup.
KEPADA PEMERINTAH
BAB IX - KEWAJIBAN PELAPORAN
Pasal 28
- (1) PERTAMINA wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Menteri mengenai pelaksanaan Eksplorasi dan atau Eksploitasi untuk setiap Wilayah Kerja Kontraktor.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala dan memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. Batas-batas dan luas Wilayah Kerja Kontraktor;
- b. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Kontraktor serta pelaksanaannya;
- c. Produksi minyak dan atau gas bumi dan pelaksanaan pembagiaannya;
- d. Pelaksanaan kewajiban Kontraktor mengenai pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak dan atau gas dalam negeri secara prorata dan pelaksanaan pembayaran pajak-pajak;
- e. Jumlah dan Klasifikasi tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia;
- f. Hak dan kewajiban Kontraktor pada pengakhiran Kontrak Bagi hasil.
BAB IX - KEWAJIBAN PELAPORAN
Pasal 29
Tatacara penyampaian dan perincian lebih lanjut laporan dan tanggungjawab PERTAMINA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan oleh Menteri.
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 30
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua Kontrak Bagi Hasil yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kontrak yang bersangkutan.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 31
Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan oleh Menteri.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 32
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 33
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penampatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 1994 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ## MOERDIONO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR35 TAHUN 1994
## TENTANG
## SYARAT-SYARAT DAN PEDOMAN KERJASAMA DALAM KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI
UMUM
Sejak ditetapkan Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, ditegaskan bahwa minyak dan gas bumi yang merupakan bahan galian strategis adalah kekayaan nasional yang menduduki peranan penting sebagai sumber pembiayaan dan sumber energi bagi pembangunan ekonomi negara.
Mengingat bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka pengusahaannya harus dilaksanakan seoptimal mungkin dan kebijaksanaan pengaturannya berpedoman pada jiwa
PENJELASAN
Pasal 33
Dengan pertimbangan pentingnya minyak dan gas bumi baik bagi kesejahteraan rakyat maupun untuk pertahanan dan keamanan nasional, telah ditentukan bahwa pengusahaan minyak dan gas bumi hanya dapat diselenggarakan oleh Negara dan pelaksanaan pengusahaannya hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Negara semata-mata. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) sebagai satu-satunya Perusahaan Milik Negara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengusahaan minyak dan gas bumi sampai saat ini telah dapat menampung dan melaksanakan semua kegiatannya di Indonesia dengan baik. Sesuai perkembangan di segala bidang kehidupan perekonomian dalam kerangka era globalisasi dan mengingat pertambangan minyak dan gas bumi memerlukan permodalan yang amat besar, berisiko tinggi, keahlian yang handal dan teknologi tinggi, maka diberi kemungkinan bagi perusahaan-perusahaan yang mampu untuk bekerja di Indonesia sebagai kontraktor PERTAMINA dengan syarat-syarat yang menguntungkan bagi negara. Peluang perusahaan-perusahaan yang mampu baik dari segi permodalan, penyediaan tenaga ahli dan kesanggupan mempersiapkan adanya teknologi tinggi untuk bekerjasama dengan PERTAMINA dalam rangka mengusahakan Eksplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi, perlu ditunjang dengan adanya perangkat hukum yang mengatur pedoman dan syarat-syarat kerjasama yang mengarah pada pencapaian hasil untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bertitik tolak dari landasan perlunya dasar hukum kerjasama tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971, PERTAMINA dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil terdapat didasarkan pada pedoman dan syarat-syarat yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di