PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang PERANGKAT DESA (berlaku 17 November 2016)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: DITETAPKAN DI : TAHUN 2016 : MUARA BULIAN TANGGAL : 2016

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI

Penandatangan: ## BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI SYAHIRSAH SY ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR : 20 TAHUN 2016 TENTANG ## PERANGKAT DESA

Penandatangan: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5.Peraturan Pemerintah. . . . . . . . . . Menimbang : Mengingat :

Distribusi: SALINAN 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Penandatangan: 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Penandatangan: 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Penandatangan: 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 7).

Penandatangan: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARI ## MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA. ## BAB I ## KETENTUAN UMUM ## Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

Penandatangan: 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Penandatangan: 3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.

Penandatangan: 4.Dewan Perwakilan. . . . . . . . . .

Penandatangan: 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Batang Hari. 7. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penandatangan: 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Penandatangan: 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desayang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penandatangan: 15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Penandatangan: 16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. ## BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN ## Pasal 2 - (1) Pemerintah Desa terdiri dari :

Penandatangan: - a. kepala Desa; dan - b. perangkat Desa.

Penandatangan: - (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. - (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: - a. sekretariat Desa; - b. pelaksana kewilayahan; dan - c. pelaksana teknis.

Penandatangan: - (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa. ## Bagian Kesatu Sekretariat Desa ## Pasal 3

Penandatangan: - (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. (2)Unsur staf. . . . . . . . . .

Penandatangan: - (2) Unsur staf sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) dan/atau Paling Sedikit terdiri dari 2 (dua) Kepala Urusan:

Penandatangan: - (3) Untuk membantu kelancaran tugas penyelenggaran pemerintahan desa, dapat ditetapkan perangkat desa sebagai staf dibawah kepala urusan.

Penandatangan: - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jumlah dan penamaan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. ## Bagian Kedua Pelaksana Kewilayahan ## Pasal 4

Penandatangan: - (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, disebut Kepala Dusun, merupakan unsur pembantu Kepada Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. - (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional berdasarkan luas wilayah, karakteristik geografis, kemampuan keuangan Desa, jumlah penduduk serta sarana dan prasarana penunjang. ## Bagian Ketiga Pelaksana Teknis ## Pasal 5

Penandatangan: - (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, disebut Kepala Seksi merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Penandatangan: - (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) dan/atau Paling Sedikit terdiri dari 2 (dua) Kepala seksi.

Penandatangan: - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jumlah dan penamaan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. ## BAB III ## PERSYARATAN PERANGKAT DESA ## Pasal 6

Penandatangan: - (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. - (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut : - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; - b. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; dan - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. - (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut : - a. mengetahui adat istiadat setempat; - b. memiliki pengetahuan umum; dan - c. memiliki keterampilam khusus. - (4) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut : - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia; - c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; - d. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; - f. tidak pernah dijatuhi sanksi adat selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengurus adat Desa diketahui pengurus adat kecamatan. - g. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa; - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah kabupaten; i.bebas narkoba. . . . . . . . . . - i. bebas narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang Hari; - j. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; - k. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; dan

Penandatangan: - l. tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan Semenda dengan Kepala Desa sampai derajat pertama.

Penandatangan: - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. ## BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA ## Pasal 7

Penandatangan: - (1) Pengangkatan Perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa. - (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

Penandatangan: - a. kepala desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

Penandatangan: - b. kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim; - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

Penandatangan: - d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat; - e. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; - f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

Penandatangan: - g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan

Penandatangan: - h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Penandatangan: - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan mekanisme penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 8 - (1) Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. - (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. ## BAB V LARANGAN PERANGKAT DESA ## Pasal 9 Perangkat Desa dilarang : - a. menjadi anggota partai politik; - b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan; - c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;

Penandatangan: - d. terlibat aktif dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah; - e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; - g. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, yang dapat merugikan kepentingan Negara, pemerintah dan masyarakat; dan - h. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat dan melakukan perbuatan lainnya yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai perangkat desa. ## BAB VI ## PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Pemberhentian ## Pasal 10 - (1) Perangkat Desa berhenti karena : - a. meninggal dunia; - b. permintaan sendiri; atau - c. diberhentikan. - (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena : - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; - c. berhalangan tetap; - d. tidak lagi memenuhi persyarat sebagai perangkat Desa; atau - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Penandatangan: - (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. ## Pasal 11 Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

Penandatangan: - a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;

Penandatangan: - b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; - c. rekomendasi tertulis Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa; dan

Penandatangan: - d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kepala Desa atau dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa. ## Bagian Kedua Pemberhentian Sementara ## Pasal 12

Penandatangan: - (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. - (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena : - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan; - b. ditetapkan sebagai terdakwa; - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula. ## BAB VII ## KETENTUAN PERALIHAN ## Pasal 13 - (1) Masa jabatan Perangkat Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya. - (2) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. - (3) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. ## BAB VII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 14 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 15

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari

Penetapan: Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal 17 -11- 2016 BUPATI BATANG HARI, ttd SYAHIRSAH SY

Penetapan: Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal 17 -11- 2016 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Verifikasi: ## ttd BAKHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 25 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI : ( 11 ), ( 11 ) /2016;

Penandatangan: salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum MULA P. RAMBE S.Sos., MH Pembina TK I (IV/b) NIP. 196909291994031005 a . n . S E K R E 12
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 20 TAHUN 2016
TENTANG
## PERANGKAT DESA
## I. UMUM
Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalah pahaman dalam penafsirannya.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas. ## SALINAN ```
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. ```