Unknown Unknown Nomor 2. Tahun 2018 tentang RENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAH KOTAPRABUMULIHTAHUN2018 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTA PRABUMULIH, - a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman untuk Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, maka periu disusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah; - b. bahwa berdasarkan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSISUMATERASELATAN
PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH NOMOR 2. l TAHUN2017
TENTANG
RENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAH KOTAPRABUMULIHTAHUN2018
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTA PRABUMULIH,
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman untuk Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, maka periu disusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa .kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah· (Lembaran Negara Repulbik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo1aan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kota Prabumulih Tahun 2013 2018 (Lembaran Daerah Kot~Prabumulih Tahun 2014 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 10);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAHDAERAHKOTAPRABUMULIHTAHUN2018
Pasal 1
Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Prabumulih
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah DPRD Kota Prabumulih
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah un tuk periode 5 (lima) tah un
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Prabumulih
9. Plafon adalah patokan batas maksimal pagu yang diberikan kepada SKPD
BABII
KERANGKADANFUNGSI
Pasa12
- (1) Isi dari RKPD Kota Prabumulih Tahun 2018 terdiri dari :
- (2) Rincian kerangka RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BABI

PENDAHULUAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAANRKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN

RANCANGANKERANGKAEKONOMIDAERAHDANKEBIJAKAN KEUANGANDAERAH

PRIORITAS DANSASARANPEMBANGUNANDAERAH

RENCANAPROGRAMDANKEGIATANPRIORITAS DAERAH

PENUTUP

BABIII

BABIV

BABV

BAB VI

## Pasa13

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dijadikan acuan bagi daerah dalam :
- a. menentukan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah
- b. penentuan prioritas dan plafon anggaran sementara
- (3) RKPDmempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. memelihara konsistensi antar capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- c. mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran SKPD
- d. menjadi dasar pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara , Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- e. acuan bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib Pemerintah Daerah;
- f. acuan bagi daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal danmengukur kinerja pelayanan SKPD;
- g. acuan bagi pemerintah daerah sebagai acuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)kepada Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)kepada DPRD;
- h. menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

## BABIII

## PENUTUP

## Pasal4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018 dalam Peraturan Walikota ini menjadi pedoman dalam. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2018.

## Pasal5

Peraturan Walikota Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal rR ~; 2017

Diundangkan di Prabumulih . pada tanggal \9 M&lt;J\ 2017



BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR % 2.