PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 23 Tahun 2016 tentang AH PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOROSTAHUN 2016 . TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA.DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
,
BUPATI MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOROSTAHUN 2016 .
TENTANG
-
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA.DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah :tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujan bersama.
2. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan b. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2017 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 26 Oktober Tahun. 2016,
1| Page
Mengingat
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, prlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, c.
- 'Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945: , Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Norrior 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swatantra 'Yingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645): NN Tn 2. 1
- Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiin 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), . 4.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851), | | 3.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentarig Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 5.
- . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim P Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 7. N
- , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), | 6.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan. Keuangan. antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), -8.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), | 10\_
- . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notnor 5049), 9.
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
|
:
|
12.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang-Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137): | pa | Ta
13.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 'Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) : |
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
15.
- Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), | | | |
16.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712): Tn
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran ' Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46):
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), |
19.
20.
91.
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 153): :
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 'Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir derigan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21. Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):
Menetapkan
- 22, Peraturari Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dani Belanja Daerah TahunAnggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874),
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63),
- 23.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036):
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor O1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Terigah Tahun 2012 Nomor 107),
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahuri 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159),
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH Dan
BUPATI MALUKU TENGAH
MEMUTUSKAN :
(
: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. TAHUN ANGGARAN 2017. T
Pasal 1
|
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 17 sebagai berikut : t
|
1. Pendapatan
0
2. Belanja
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
Rp. 1.581.193.729.000.,- Rp. 1.601.137.277.000,- (- (Rp. 19.943.548.000),-
:
19. 943. 548.000, -
'
|
Rp.
Rp.
Pembiayaan Netto
- b. Pengeluaran
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
O.-
(-)
Rp.
Rp.
19.943.548.000-
0,-
|
Surplus/(Defisi)
Pa
3
|
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 1
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
-
-
Tg
- Rp. 65.348.970.000,-
- b. Dana Perimbangan sejumlah
'5
Rp.
1.329.415.199.000,-
- €. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah 1
|
Rp
- 186.429.560.000,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan : 0 Rp.
- a. Pajak Daerah sejumlah
9.785.949.000,-
- b. Retribusi Daerah sejumlah
Rp.
40.946.736.000,-
- c. Hasil Perigelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah
Rp.
O,-
- .d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah - Rp. (3) Dana Perimbangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darij jenis Pendapatan :
14.616.285.000,-
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukari Pajak sejumlah
Rp.
19.569.127.000,-
5. Dana Alokasi Umum sejumlah
Rp.
977.608.288.000,-
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
|
Rp.
-
332.237.784.000,-
- (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri darijenis
- Pendapatan :
- a. Pendapatan Hiba sejumlah
- Rp. 148.929.560.000,-
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daeteh Lainnya sejumlah
Rp.
30.000.000.000,-
'
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus sejumlah
-'
|
2...
Rp.
7.500.000.000,-
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 1
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
Rp.
1.002.886:623.000,-
- b. Belanja Langsung sejumlah
Rp.
598.250.654.000,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- Rp. 709.288.436.000,-
- b. Belanja Subsidi sejumlah
|
- Rp ,
2.035.830.000,-
- c. Belanja Hibah sejumlah
.
|
Rp.
24.933.149.000,-
- d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
.
|
Rp.
2.209.000.000,-
- e. ' Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah : Rp.
|
250.420.208.000,-
- f. Belanja Tidak Terduga sejumlah (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b terdiri darij jenis belanja :
.
Rp.
14.000.000.000,-
|
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Ba
NN
|
0
Rp,
27.750.589.000,-
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah
:
Rp.
251.567.750.854,-
h
Rp.
318.932.314.146,-
- c. Belanja Modal sejumlah
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari 1
|
|
|
- a. Penerimaan sejumlah
-
- b. Pengeluaran sejumlah
Rp.
:
.
0,-
- Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darij jenis Pembiayaan :
- (2) SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya 0 Rp. 19.943.548.000,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan : b
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
N
Rp.
O,-
Pasal 5
Uraian lebih tanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

|

1. Lampiran I

- Ringkasan APBD,

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi: 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan |

Pembiayaan,

6jPage

- Rp. 19.943.548.000,-

|

- . 4.

- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah . dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,

- 5.

- 6.

- Lampiran VI Daftar Jumlah

Pegawai per Golongan dan-per Jabatan,

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah,

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah:

9. Lampiran.IX

- Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah:

10. Lampiran X' Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya,

- 11.Lampiran XI '' kembali dalam tahun anggaran ini:

Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan n

12. Lampiran XII DaftarDana Cadangan Daerah,

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Daerah.

Obligasi

## Pasal 6

1)

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
2. 'Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Mendahului, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pernerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya:

-

- c. Berada diluarkendali dan pengaruh pemerintah daerah, dan
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang,

'

:

- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rarigka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan. darurat. k
- a. Program dari Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran yang berketriaan,
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan meridesak sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) mencakup : p
- b. Program dan Kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN: ,
- c. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan. kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

## Pasal 7

»

- (1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga pada APBD tahun berkenaan,
- a. Bencana Alam,
- 2) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup : p
- b. Bencana Sosial seperti wabah penyakit menular/perdemi,
5. '€, Penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali Pemerintah Daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(3)

- Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilakukan dengan cara :
- @. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan:
- b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

## Pasal 8

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dengari menggunakan Belanja Tidak terduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dari Belanja Tidak Terduga menjadi belanja Langsung daiam bentuk program dan Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, «
- (3) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD dapat disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Pelaksanaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga dengan cara, melakukan pergeserari dari Belanja Tidak Terduga menjadi Belanja Langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati mendahului Penetapan Perubahan APBD.

|

a

Bupati Menictapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja I Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggarari Pendapatan dan Belanja. Daerah. a

'

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguridangani Peraturan Daerah ini dengar penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah. -g



f

Pit. BUPATI MALUKU TENGAH, he


Naga sn v AI Aa $Nae 183

NOMORREGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU : (37 2 pa)

## Salinan sesuai dengan aslinya

## KEPALA BAGIAN HUKUM

KABUPATEN MALUKU TENGAH


M. TUAKYA, SH, MH

NIP, 19650720 200003 1 003