Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan; - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Le1J&gt;aran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); r (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan Nomor 11 Tahun 2016 ten tang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
1.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Le1J&gt;aran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); r
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 1
- ( 1 ) Sadan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sadan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 2
Sadan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sadan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
1
- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan Sadan =r Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- b. mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTRW, RUTRK, RDTR), RPJMD, Renstra SKPD, RPJPD dan RKPD yang berkaitan dengan Bidang Perencanaan Wilayah;
- c. merumuskan, mengkoordinasikan, memverifikasi, Mempromosikan, Memimpin dan Mengevaluasi pelaksanaan penyusunan Rencana Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja yang berkaitan dengan Bidang Perencanaan Ekonomi;
- d. menyusun, memformulasikan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya; dan
- e. memverifikasi, mengoordinasi, mempromosikan, memimpin dan mengoordinasikan rencana program kegiatan kelitbangan serta mengendalikan dan mengevaluasi program pembangunan daerah.
BAB I - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
Pasal 4
- ( 1 ) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :
- a. Sekretariat membawahkan :
- 1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian;
- 2) Subbagian Program Pelaporan;
- 3) Subbagian Umum dan Keuangan.
- b. Bidang Perencanaan Wilayah, membawahkan :
- 1) Sub Bidang Prasarana Wilayah;
- 2) Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman; dan
- 3) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- c. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahkan :
- 1) Sub Bidang Ekonomi;
- 2) Sub Bidang Analisis Data; dan
- 3) Sub Bidang Publikasi dan dokumentasi
- d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, membawahkan :
- 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;
- 2) Sub Bidang Sumber daya Manusia Kependudukan dan Tenaga Kerja; dan 3) Sub Bidang Pendidikan, rhatan, PP, PA dan KB.
Bidang Pengendal"
- ran, Evaluasi Dan L"tb l) Sub Bidang p 1 ang, membawahkan . engendalian dan Evaluasi· .
- 3 an Pengembangan· dan ) Sub Bidang Pengemba ,
Sub Bidang Penelitian d
,
- f K 1 ngan System Informasi dan Teknol . . e ornpok Jabatan Fungsional. ogi.
- organisasi Badan Perencanaan P dan Pengembangan seba aim . embangunan Penelitian tercantum dal · g ana dimaksud pada ayat (1) d . p am Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahk� an eraturan Bupati ini. (2) Struktur
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5
- ( 1 ) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas memvalidasi, mempromosikan, memimpin, mengkoordinasikan, serta menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. memvalidasi setiap prosedur dan mekanisme penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya agar dapat memberikan basil yang konsisten sesuai dengan yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik;
- b. mempromosikan potensi sumber daya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya;
- c. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidangnya;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat dan bidang­ bidang; dan
- e. menetapkan dan mensosialisasikan setiap kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya.
Bagian Kedua
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6
- ( 1 ) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Pe1liti= dan Pengernbangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
- a. mengoordinasikan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja), program, dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- d. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- e. mengoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- h. mengoordinasikan pelaporan kinerja/LAKIP, LPPD, dan pelaporan pelaksanaan lainnya sesuai tugas fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan; dan
1. melaksanakan fungsi Jain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7
Dalam melaksanakan sebagian tugas sekretaris yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang hukum dan kepegawaian, maka Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. menerima, membaca, meneliti, mengadakan dan mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan;
- b. mengarsipkan surat masuk sesuai dengan penataan pengarsipan;
- c. menerima dan menyesuaikan konsep surat sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku; �
- d. mengharmonisasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- e. mengkaji ulang dan menganalisis rancangan produk hukum daerah yang diajukan oleh bidang-bidang;
- f. memfasilitasi pengajuan naskah dinas dalam bentuk produk hukum;
- g. memfasilitasi pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.
Paragraf 2
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8
Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja tahunan Sadan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- b. melaksanakan pembuatan laporan dan mengevaluasi kegiatan kerja tahunan Sadan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- c. melaksanakan penyimpanan bahan penyusunan data dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- d. mengkaji ulang dan menganalisis program dan rencana kerja tahunan yang diajukan oleh bidang-bidang dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- e. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Laporan Kinerja/LAKIP, LPPD, dan Japoran kedinasan Jainnya;
- f. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- g. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan APSD yang ditetapkan;
- h. melaksanakan penyusunan Japoran bulanan sesuai dengan DPA Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan; dan
1. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangurian Penelitian d= Pr,mbangan
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 9
Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- b. mempersiapkan administrasi perjalanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- c. mengarsipkan bahan penyusunan anggaran rutin untuk kebutuhan barang-barang serta alat tulis kantor kantor secretariat Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- d. mempersiapkan pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas serta pemeliharaan kebersihan kantor dan halaman Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- e. mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan kegiatan acara-acara pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- f. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang/jasa rutin, perbekalan serta alat tulis kantor Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Wilayah
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 10
- ( 1 ) Bidang Perencanaan Wilayah mempunyai tugas mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTRW, RUTRK, RDTR), RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RPJPD dan RKPD yang berkaitan dengan Bidang Perencanaan Wilayah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Wilayah mempunyai fungsi :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Perencanaan Wilayah� perumusan Dokumen Panjang (RPJP) Bidang
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD, Renstra Perangkat Daerah) Bidang Perencanaan Wilayah;
- c. memimpin dan mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTRW, RUTRK, RDTR);
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Wilayah;
- e. memimpin Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJP, RPJMD, RKPD, Rencana Tata Ruang);
- f. menginventarisasi permasalahan pelaksanaan dokumen dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Perencanaan Wilayah;
- g. mengkoordinasikan Perencanaan antar perangkat Daerah bidang Perencanaan Wilayah;
- h. memferivikasi kegiatan pembangunan bidang perumahan, permukiman, prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
1. mengkoordinasikan rencana pembangunan perumahan, permukiman, prasarana Wilayah, Lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang disusun oleh Dinas, Badan, Lembaga Tekhnis Daerah, Satuan unit kerja Jain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, dan Kecamatan;
- J. mengevaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang perumahan, permukiman, prasarana wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- k. memimpin penyusunan Japoran pelaksanaan tugas kepada atasan khususnya tugas yang berkaitan dengan bidang Perencanaan Wilayah.
Paragraf 1
Sub Bidang Prasarana Wilayah
- ( 1 ) Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang merencanakan, menganalisa, membuat konsep RPJPD, RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, Rencana Tata Ruang (RTRW, RUTRK, RDTR), di Bidang Prasarana Wilayah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai fungsi:
- a. merencanakan, menganalisis, membuat konsep dan mengkaji ulang dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah (RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah) di bidang Prasarana Wilayah;
- b. merencanakan, menganalisis, membuat konsep dan mengkaji ulang bahan/data Rencana Tata Ruang (RTRW, RUTRK, RDTR) di bidang Prasarana Wilayah;
- c. merencanakan, menganalisis, membuat konsep kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang Prasarana Wilayah;
- d. merencanakan, menganalisis, membuat konsep dan mengkaji ulang perencanaan pembangunan yang berasal dari pokok­ pokok pikiran di bidang Prasarana Wilayah;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan jangka panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJMD, Renstra SKPD), Tahunan (RKPD, Renja Perangkat Daerah) dan Rencana Tata Ruang (RTRW, RUTRK, RDTR) di bidang Prasarana Wilayah;
- f. menyusun, merencanakan dan merancang pembangunan yang berkaitan denganbidang Prasarana Wilayah;
- g. mengembangkan dan membuat konsep pembangunan yang berkaitan dengan bidang Prasarana Wilayah;
- h. mengkaji ulang terhadap pelaksanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban.
Paragraf 2
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 12
- (1) Sub Bidang Perumahan Dan Pemukiman mempunyai tugas membantu kepala bidang merencanakan, menganalisa, membuat konsep RPJPD, RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, Rencana Tata Ruang (RTRW, RUTRK, RDTR), di Bidang Perumahan dan Pemukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perumahan Dan Pemukiman mempunyai fungsi :
- a. merencanakan, menganalisis, membuat konsep dan mengkaji ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) di bidang Perumahan dTrmukim=;
- b. merencanakan, menganalisis, membuat konsep dan mengkaji ulang dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah (RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah) di Perumahan dan Permukiman;
- c. merencanakan, menganalisis, membuat konsep dan mengkaji ulang bahan/data Rencana Tata Ruang (RTRW, RUTRK, RDTR) di bidang Perumahan dan Permukiman;
- d. merencanakan, menganalisis, membuat konsep kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang Perumahan dan Permukiman;
- e. merencanakan, menganalisis, membuat konsep dan mengkaji ulang perencanaan pembangunan yang berasal dari pokok­ pokok pikiran di bidang Perumahan dan Permukiman;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan jangka panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJMD, Renstra Perangkat Daera), Tahunan (RKPD, Renja Perangkat Daerah) dan Rencana Tata Ruang (RTRW, RUTRK, RDTR) di bidang Perumahan dan Permukiman;
- g. menyusun, merencanakan dan merancang pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Perumahan dan Permukiman;
- h. mengembangkan dan membuat konsep pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Perumahan dan Permukiman;
- i. mengkaji ulang terhadap pelaksanaan pembangunan bidang Perumahan dan Permukiman;
- j. menganalisis dan menentukan pelaksanaan pembangunan bidang Perumahan dan Permukiman; dan
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsi yang diemban.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 13
- (1) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu kepala bidang merencanakan, menganalisa, membuat konsep RPJPD, RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, Rencana Tata Ruang (RTRW, RUTRK, RDTR), di Bidang Perumahan dan Pemukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
- a. merencanakan, menganalisis, membuat konsep dan mengkaji ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) di bidang Lingkungan Hi1 dan Sumber Daya Alam;
- b. merencanakan, menganalisis, membuat konsep dan mengkaji ulang dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah (RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah) di Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- c. merencanakan, menganalisis, membuat konsep dan mengkaji ulang bahan/data Rencana Tata Ruang (RTRW, RUTRK, RDTR) di bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- d. merencanakan, menganalisis, membuat konsep kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- e. merencanakan, menganalisis, membuat konsep dan mengkaji ulang perencanaan pembangunan yang berasal dari pokok-pokok pikiran di bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan jangka panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJMD, Renstra Perangkat Daerah), Tahunan (RKPD, Renja Perangkat Daerah) dan Rencana Tata Ruang (RTRW, RUTRK, RDTR) di bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- g. menyusun, merencanakan dan merancang pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- h. mengembangkan dan membuat konsep pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
1. mengkaji ulang terhadap pelaksanaan pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- J. menganalisis dan menentukan pelaksanaan pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; dan
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 14
- ( 1 ) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memverifikasi, Mempromosikan, Memimpin dan Mengevaluasi pelaksanaan penyusunan Rencana Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja yang berkaitan dengan Bidang P&lt;,Tn= Ekonorni.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi :
- perumusan Dokumen Panjang Daerah (RPJPD) a. mengoordinasikan, pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Bidang Ekonomi;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan perumusan dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi;
- c. mengoordinasikan Perumusan penyusunan dokumen Wilayah Rawan Pangan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Ekonomi;
- e. mengoordinasikan dan Merumuskan Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi);
- f. mengoordinasikan memadukan, mengintegrasikan dan mengsingkronkan rencana Pembangunan Ekonomi dan kerjasama pembangunan antar daerah, perusahaan/pihak ke tiga;
- g. menginventarisasi permasalahan pelaksanaan dokumen dengan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD di Bidang Perencanaan Ekonomi;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan, perumusan dokumen dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, DPRD dan Pemerintah Provinsi juga K/L terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD di Bidang Perencanaan Ekonomi;
- i. mengkoordinasikan rencana program perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah;
- J. mempromosikan, mensosilisasikan Perda RPJPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
- k. mengoordinasikan dan memverifikasi Perencanaan antar perangkat Daerah bidang Perencanaan Ekonomi;
- I. melaksanakan, memverifikasi teknis kegiatan pembangunan bidang Pembangunan Ekonomi disektor pertanian, kelautan, Perikanan, perizinan, perindustrian, pertanbangan, energy, perdagaangan dan kcu=r;
- m. mengoordinasikan rencana pembangunan, pertanian, kelautan, Perikanan, perizinan, perindustrian, pertambangan, energi, perdagangan dan keuangan;
- n. melakukan evaluasi dan kebijakan teknis perencanaan bidang Ekonomi;dan
- o. memimpin penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Ekonomi.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 15
- ( 1 ) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu kepala bidang merencanakan, menganalisa, menyusun, menganalisis, mengkaji ulang dan membuat konsep RPJPD, RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, dan RKPD, Rencana Kerja tahunan di Bidang Ekonomi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:
- a. merencanakan, menganalisis, menyusun rancangan dan mengkaji ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) bidang perencanaan ekonomi;
- b. merencanakan, menganalisis, menyusun dan menetapkan rancangan dan mengkaji ulang dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RENSTRA Perangkat Daerah, RKPD dan Renja di bidang Ekonomi;
- c. merencanakan, menganalisis, menyusun rancangan dan mengkaji ulang bahan/data di bidang ekonomi;
- d. merencanakan, menganalisis, membuat rancangan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan ekonomi;
- e. merencanakan, menganalisis, menyusun, membuat rancangan dan mengkaji ulang perencanaan pembangunan yang berasal dari pokok-pokok pikiran di bidang Perencanaan Ekonomi;
- f. mengkaji, menganalisis perencanaan jangka panjang Daerah (RPJPD), Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah, dokumen Tahunan (RKPD Rencana Kerja Perangkat Daerah) dan Rencana Pembangunan Ekonomi di bidang
Perencanaan Ekonomi;
- g. menyusun, merencanakan dan merancang pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Ekonomi;
- h. mengembangkan dan menyusun rancangan pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang perencanaan ekonomi;
- i. mengkaji ulang dan merancang terhadap perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan bidang ekonomi;
- j. menganalisis dan menetapkan pelaksanaan pembangunan bidang Ekonomi; dan
- k. membuat laporan pelaksanaan Togas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang di emban;
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 16
- ( 1 ) Sub Bidang Analisis Data mempunyai tugas membantu kepala bidang merencanakan, menganalisa, menyusun, menganalisis, mengkaji ulang dan membuat konsep RPJPD, RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, dan RKPD, Rencana Kerja tahunan di Bidang Ekonomi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Analisis Data mempunyai fungsi :
- a. merencanakan, menganalisis, merancang, menyusun rancangan dan mengkaji ulang data Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), pencapaian target program/kegiatan dan capaian realisasi anggaran;
- b. merencanakan, menganalisis, membuat konsep dan mengkaji ulang dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah);
- c. merencanakan, menganalisis, membuat konsep dan mengkaji ulang bahan/data Rencana pembangunan daerah serta penetapan, pencapaian target program/kegiatan dan capaian target realisasi anggaran;
- d. merencanakan, menganalisis, menyusun, rancangan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- e. merancang, menyusun bimbingan, pembinaan teknis perencanaan jangka panjang Daerah (RPJPD), Jangka Menengah Daerah (RPJMD, Renstra Perangkat Daerah), Tahunan (RKPD, Renja Perangkat Daerah) dan Menyusun, merancang data Rencan;; Pembangunan Ekonomi Makro Daerah;
1
- f . menyusun, merencanakan, merancang dan menetapkan analisis data ekonomi makro PDRB, Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Penganguran Terbuka, Angka Kemiskinan, Inflsi, Analisis Potensi Ekonomi Daerah dan Jndek pembangunan Manusia, Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten dan Indikator Pembangunan Kecamatan dilingkup kegiatan bidang analisi data;
- g. mengkaji ulang terhadap data pelaksanaan pembangunan daerah;
- h. menganalisis data dan menetapkan data pembangunan daerah; dan
1. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi.
Paragraf 3
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 17
- (1) Sub Bidang Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas membantu kepala bidang merencanakan, menganalisa, menyusun, menganalisis, mengkaji ulang dan membuat konsep RPJPD, RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, dan RKPD, serta rencana pembangunan daerah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Publikasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi:
- a. merencanakan, merancang, menganalisis, menyusun rancangan dokumen Publikasi dan Dokumentasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. merencanakan, merancang menganalisis, menyusun/membuat rancangan dokumen publikasi dan dokumentasi perencanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RENSTRA Perangkat Daerah);
- c. merencanakan, merancang menganalisis, menyusun/membuat rancangan dokumen publikasi dan dokumentasi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. merencanakan, merancang menganalisis, menyusun/membuat merancang dokumen publikasi dan dokumentasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- e. merencanakan, merancang, menganalisis, menyusun dokumen publikasi dan dokumentasi bahan/data Perencanaan Program/kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- f. membuat laporan tugas s uai tugas pokok dan fungsi yang diem ban.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 18
- ( 1 ) Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas menyusun, memformulasikan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
- Kebijakan teknis perencanaan dalam Bidang Perencanaan Sosial a. mengkoordinasikan pembangunan daerah Buda ya;
- b. memverifikasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dalam Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- c. mengkoordinasikan dokumen perencanaan pembangunan (RPJP, RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah) yang berkaitan dengan Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- d. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan antar perangkat daerah (RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah) Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- Dokumen perencanaan e. mengkoordinasikan penyusunan pembangunan daerah;
- f. mengkoordinasi dan memimpin penyusunan laporan pelaksanaan tugas bawahan (Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Kependudukan dan Tenaga Kerja, Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, PP, PA dan KB); dan
- g. memimpin penyusunan laporan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban.
Paragraf 1
Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 19
- ( 1 ) Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan, menganalisis, membuat konsep kebijakan tehnis dan mengkaji ulang perencanaan yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan dan Kesej teraan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
- a. mengumpulkan, memilah dan mengarsipkan data-data yang berkaitan dengan Bidang Pernerintahan dan kesejahteraan Sosial dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan;
- b. mengidentifikasikan, Menyusun dan Mendokumentasikan basil kebijakan tehnis Perencanaan pembangunan social budaya yang berkaitan dengan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan social;
- c. merencanakan dan menyusun dokumen perencanaan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. membuat laporan tugas sesuai tugas pokok yang diemban.
Paragraf 2
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 20
- ( 1 ) Sub Bidang Sumber daya Manusia Kependudukan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan, menganalisis, membuat konsep kebijakan tehnis dan mengkaji ulang perencanaan yang berkaitan dengan Bidang Sumber Daya Manusia, Kependudukan dan Tenaga Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Sumber daya Manusia Kependudukan dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
- a. mengumpulkan, mernilah dan mengarsipkan data-data yang berkaitan dengan Bidang Sumber daya Manusia Kependudukan dan Tenaga Kerja dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan;
- b. mengidentifikasikan, Menyusun dan Mendokumentasikan basil kebijakan tehnis Perencanaan pembangunan social budaya yang berkaitan dengan Bidang Sumber daya Manusia Kependudukan dan Tenaga Kerja;
- c. merencanakan dan menyusun dokumen perencanaan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan;
- e. f. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan rnelaksanakan tugas lailang diberikan oleh pimpinan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 21
- ( 1 ) Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, PP, PA dan KB mempunyai tugas merencanakan, menganalisis, membuat konsep kebijakan tehnis dan mengkaji ulang perencanaan yang berkaitan dengan Bidang Pendidikan, Kesehatan, PP, PA dan KB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, PP, PA dan KB mempunyai fungsi:
- a. Menyusun data dan informasi yang berkaitan dengan Pendidikan, Kesehatan, PP, PA dan KB dalam Bidang rangka penyusunan dokumen perencanaan.
- b. Menganalisis dan mengkaji data-data yang dihimpun sebagai sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- c. Merencanakan dan menyusun dokumen perencanaan; dan
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas;
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 22
- ( 1 ) Bidang Pengendalian, Evaluasi dan LITBANG mernpunyai tugas memverifikasi, mengoordinasi, mempromosikan, memimpin dan mengoordinasikan rencana program kegiatan kelitbangan serta mengendalikan dan mengevaluasi program pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian, Evaluasi dan L!TBANG mempunyai fungsi :
- a. menginventarisasi permasalahan pelaksanaan dokumen perencanaan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- b. mengevaluasi dokumen perencanaan daerah baik RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya;
- c. memverifikasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dalam bidang kelitb ngan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan serta program pembangunan daerah pada umumnya;
- e. mengkoordinasikan Penyusunan Kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan serta program pembangunan di daerah;
- f. mengkoordinasikan pemberian penguatan system inovasi daerah;
- g. mengkoordinasikan penetapan kebijakan penguatan system inovasi daerah di Kabupaten;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan;
1. mengkoordinasikan penyelenggaraan deseminasi hasil kelitbangan di daerah;
- j. memimpin penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan; dan
- k. mengkoordinasi dan mermrnpm penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan serta pada Sub Bidang Pengembangan Sistem lnformasi dan Teknologi.
Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 23
- ( 1 ) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas merumuskan, menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, mengkaji dan menganalisis kegiatan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi :
- a. merencanakan pelaksanaan inventarisasi permasalahan, pelaksanaan dokumen perencanaan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- b. mengkaji dan menganalisis kegiatan perencanaan pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek;
- c. menyusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah =upun i=grendek;
- d. merencanakan, menganalisis dan menyuusun bahan koordnasi dan pengendalian rencana program kerja badan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di daerah; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 2
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 24
- ( 1 ) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan rnempunyai tugas merumuskan, menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, mengkaji dan menganalisis rencana program bidang kelitbangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
- c. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan;
- e. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
- f. membuat konsep penyusunan pedoman , analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan; dan
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 3
Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Pasal25
- ( 1 ) Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi mempunyai tugas merumuskan, menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, mengkaji dan menganalisis rencana pengembangan system inform1 dan teknologi
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan penataan jaringan sistem inovasi daerah melalui sinergi kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga;
- b. menyusun konsep Roadmap penguatan sistem inovasi daerah di Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mensinergikan program dan kegiatan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam penguatan sistem inovasi daerah;
- d. menyusun konsep pelaksanaan deseminasi hasil kelitbangan melalui media, baik media tulisan, elektronik maupun media pertemuan ilmiah;
- e. merencanakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah;
- f. melaksanakan analisis potensi sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah; dan
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional Pasal26
Di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAB III - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 27
- ( 1 ) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas/Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih Ian jut dengan Peraturaf upati,
TATA KERJA
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 28
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 29
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai basil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 30
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 31
Setiap unsur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 32
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 33
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawah=j
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 34
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-rnasing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 35
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 36
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 37
Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 38
Pertanggungjawaban program kegiatan Tahun Anggaran 2016 serta tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 39
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Bolaang Uki " pada tanggal 9 D Q.6((., 1 BUPATI BOLAANG MO ow SELATAN. r

Penetapan: Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 17 �t,a i..LW 9-o it. SEK IS DAERAH NGO DOW SELATAN7 SERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR

TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN