Unknown PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU Nomor 39 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN LAY ANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN LABUHANBATU (berlaku 28 Desember 2012)
Pembukaan
Mengingat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhanbatu.
1. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembcntukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ten tang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nornor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tcntang Pokok-pokok Kcpegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan U saha yang tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nornor 28 Tah un 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 · ten tang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerin Lahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844j;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ten tang Inforrnasi dan Transaksi Elektronik ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4843);
10. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 ten tang Pernbentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
t
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ten tang Pengelolaaan Barang Milik Ncgara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 l Tah un 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor4 7 41);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Ata s Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 ten tang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
16. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pcngadaan Barang/ .Jasa Pemerintah;
17. Pera.turan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 rentang Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah sebagairnana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ten tang Peru bah an Ked ua atas Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah;
18. Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri D2Jam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 ten tang Peru bah an Kcdua atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor i3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 ten tang Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/ Jasa;
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umurn Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Kabupatcn Labuhanbatu Nomor 34 Tahuri 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sckrctariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka bu paten Labuhanbatu (Lernbaran Dacrah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 24 Seri D Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Ka bu paten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Ka bu paten Labuhan batu Tahun 2008 Nomor 35 Seri D Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008
-
h.1.enetapkan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuharibatu (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 36 Seri D Nomor 7) sebagaimana yang tclah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nornor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupatcn Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012 Nomor 32 Seri D Nomor 32);
25. Kcputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 050 / 40/Pernb/2012 ten tang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan La ya nan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECAR.~ ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN LABUHANBATU
9
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhan batu diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ditambahkan l(satu) ayat, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
- (i) LPSE Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari unsur: a. Kepala;
- b. Sekretariat (Sekretaris dan Staf Sekretariat);
Unit Administrasi Sistem
Elektronik;
- d. Unit Registrasi dan Verifikasi; e. Unit Layarian dan Dukurigan.
2. dijabat oleh Kabag Pembangunan Daerah Ka bu paten (2) Kepala LPSE Administrasi Sekretariat Labuhanbatu;
- (3) Keanggotaan LPSE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
0
- (4) Bagan susunan orgarusasi LPSE sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.
2. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 3, sehingga Pasal 14 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 14

- (1) Pegawai LPSE diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Labuhanbatu
- (2) Pemerintah Kabupatcn Labuhanbatu menetapkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) untuk honorarium Pegawai LPSE;
- (3) Pembiayaan honorarium untuk Kepala, Sekretariat dan Unit-Unit LPSE dibayarkan selama proses pengadaan dimulai dari Rencana Umum Pengadaan (RUP), Verifikasi Penyedia, Pela po ran Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yaitu selama 12 (dua belas) bulan.

..

..

1

## Pasal II

1. Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhanbatu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
2. Peraturan ini mulai berla ku sejak tanggal ditetapkan.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu .

J

I

Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 28 Desember 2012

## BUPATI LABUHANBATU,

dto

## TIGOR Pl~NUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nornor 39 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 201'.2

Plt. GEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,


Lampiran

:

Peraturan Bupati Labuhanbatu

Nomor

:39 Tahun 2012

Tanggal

: 28 Desember 2012

## BAGAN STRUKTUR LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU