PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 15 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 (berlaku 11 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Keuangan Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
BAB II - PEDOMAN PELAKSANAAN Pasal 2
Pasal 2
Pedoman Pelaksanaan ADD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## BESARAN ALOKASI DANA DESA Pasal 3

- (1) Jumlah ADD Tahun Anggaran 2015 seKabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp98.023.438.200,00 (sembilan puluh delapan miliar dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (2) Besarnya ADD Minimal ADDM dan besarnya ADD Variabel ADDV Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nama-nama Desa dan besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Desa yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah dapat memberi sanksi kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. penundaan pencairan keuangan Desa.
- b. pengurangan Keuangan Desa sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) untuk Tahun Anggaran berikutnya.
- c. dalam hal terdapat batas Desa belum tuntas maka Desa yang bersangkutan diberi sanksi berupa pengurangan Alokasi Dana Desa sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) pada tahun anggaran berikutnya.

## PASAL V

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 dan semua Peraturan Bupati yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 11 Mei 2015


BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 12 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd

## MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 15


## PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 15 TAHUN 2015

## TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015

DAN

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT