PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 5 Tahun 2011 tentang PAJAKAIRTANAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2011 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK AIRTANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten / Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuu dalam huruf a dan huruf b, periu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1 ) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
!
Menetapkan
- 6 . Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dl Provinsl Sumatera Utara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4681 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintaha Daerah Provihsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) .
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrlbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) .
- 11 . Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06);
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 07);
- 14 . Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor) Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 09).
- 13 . Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 08);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
dan BUPATI PADANG LAWAS UTARA
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH.
*
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- 1' Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara .
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara .
- 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Padang Lawas Utara .
6. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut dengan pajak , adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oieh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1 ) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor - faktor berikut:
- b. lokasi sumber air;
- a. jenis sumber air ;
5. c . tujuan pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- d. volume air yang diambil dan / atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
2. f . tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemarifaatan air tanah .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dlatur dengan Peraturan Bupatl.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN Pasal 4
Pasal 5
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (persen)
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN Pasal 4
Pasal 6
Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud daiam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4 ayat (1 ) .
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 7
Pasal 7
Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah Daerah
BAB V - MASA PAJAK Pasal 8
Pasal 8
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan Kalender
BAB V - MASA PAJAK Pasal 8
Pasal 9
- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi Dokumen Pendapatan.
2. (2)Dokumen Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) harus diisi dengan jelas , benar dan lengkap.
- (3) Dokumen Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) harus disampaikan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisia, serta penyampaian dokumen pendataan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENETAPAN PAJAK Pasal 10
Pasal 10
## BAB VI PENETAPAN PAJAK Pasal 10
BAB VI - PENETAPAN PAJAK Pasal 10
Pasal 11
- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SPPT , SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi daiam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- C 3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang dltentukan dapat meberlkan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati .
BAB VI - PENETAPAN PAJAK Pasal 10
Pasal 12
- (1 ) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tlndak pelaksanaan penagihan Pajak yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat yang sejenis disampaikan Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terhutang .
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13
- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampain SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimakud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - SURAT TAGIHAN PAJAK
Pasal 15
- (1 ) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrate berupa bunga dan/ atau denda.
- (2) Jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah degan sanksi administrate berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima betas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
4
J
i
!
i
BAB X - INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 16
Pasal 16
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapalan klnerja tertentu;
- (3) Ketentuan lebih ianjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN PAJAK
BAB XI - TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN PAJAK
Pasal 17
- (1 ) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Pajak.
- (2) Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara pemberian, pengurangan, keringanan , pembebasan dan pembatalan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1 ) , diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN Bagian Pertama Keberatan
Pasal 18
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- a. SPPT
- b. SKPD
4. c . SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDLB;
7. f . SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Wajib , Pajak yang mengajukan keberatan wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuht persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
- (7) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Bupati atau Pejabat yang dltunjuk wajib memberlkan keterangan secara tertulis haI hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
BAB XII - KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN Bagian Pertama Keberatan
Pasal 19
- (1 ) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan .
- (2) Sebelum surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diterbitkan , Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau
PENJELASAN
Pembukaan
tertulis . .
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
## Bagian kedua Banding
PENJELASAN
Pasal 20
- (1 ) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak