PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 16 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
•
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa Tunjangan Perumahan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bitung Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini serta kondisi rumah jabatan Pimpinan DPRD sudah tidak layak dan tidak memenuhi syarat, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
3. !. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
•
•
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Pera tu ran Daerah Kata Bi tung Nomor 1 Tahun 2005 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2005 Ncmor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 42 Seri E);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Bitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Bitung;
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2010 Nomor 2);
•
•
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG.
Pasal I
Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Bitung Nomor 52 Tahun 2015 ten tang Pemberian Tunjangan Perumahan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut :
Pasal 5
- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua
Rp. 10.500.000,- (sepuluhjuta lima ratus ribu rupiah);
- b. Wakil ketua: Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah); dan
- c. Anggota Rp. 8.900.000,(delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15% (lima belas persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bi tung .

Penetapan: 2016 Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 1 Agustus

Penetapan: Diundangkan di Bitung 1 2016

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BITUNG, Agustus MALTON SILI RATU PENADE ANDALANGI BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 16