PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1995 tentang USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (berlaku 10 Agustus 1995)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa tenaga listrik mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena menunjang dan mendorong kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya turut meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik diperlukan instalasi ketenagalistrikan yang aman, memenuhi persyaratan teknis dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa kehandalan instalasi ketenagalistrikan daapat terselenggara antara lain apabila didukung oleh Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang memenuhi persyaratan tertentu, serta mampu memberikan jasa dan atau melakukan pekerjaan yang terjamin mutunya;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, dipandang perlu mengatur Usaha Penunjang Tenaga Listrik dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan ketenagalistrikan, Tenaga Listrik, Penyediaan Tenaga Listrik, Pemanfaatan Tenaga Listrik, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Penyelenggara Usaha Penunjang Tenaga Listrik bertujuan untuk:
- a. menunjang usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dalam rangka pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat secara merata;
- b. menjamin mutu pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Usaha Penunjang Tenaga Listrik dilakukan dengan ## BAB II
USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
Bagian Pertama Jenis dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Usaha Penunjang Tenaga Listrik meliputi:
- a. Konsultasi yang berhubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
- b. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
- c. pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan;
- d. Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Usaha Penunjang Tenaga Listrik dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan untuk satu atau lebih jenis Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan sesuai golongan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Permohonan izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diajukan oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
1. Akte Pendirian, bagi yang berbentuk badan usaha;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. keterangan mengenai pengurus badan usaha atau penanggungjawab perusahaan.
- (3) Menteri memberikan tanda terima atas permohonan yang diajukan, setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima lengkap.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Menteri memberikan keputusan atas permohonan izin yang diajukan paling lambat dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Menteri memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan, apabila perusahaan yang mengajukan permohonan memenuhi persyaratan:
- a. memiiliki modal kerja yang cukup, sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
- b. mempunyai penanggungjawab teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
- c. mempunyai tenaga kerja termasuk tenaga teknik dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan jenis dan penggolongannya.
- d. memiliki peralatan kerja yang dibutuhkan, sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
- e. mempunyai kantor tetap dengan alamat yang jelas;
- f. memiliki rekening pada Bank.
- (3) Dalam hal Menteri menolak permohonan yang diajukan, maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada pemohon.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan pemberian izin diatur oleh Menteri.
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
BAB III - KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
Pasal 9
- (1) pemegang izin melaporkan secara berkala mengenai kegiatan usahanya kepada Menteri.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
BAB III - KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
Pasal 10
- (1) pemegang izin bertanggungjawab atas pelaksanaan Usaha Penunjang tenaga Listrik.
- (2) Dalam hal timbul kerugian akibat pekerjaan yang dilakukan dalam rangka Usaha Penunjang tenaga Listrik, pemegang izin wajib memberikan ganti rugi.
PENCABUTAN IZIN
BAB IV - PENCABUTAN IZIN
Pasal 11
- (1) Izin dapat dicabut dalam hal:
- a. pemegang izin tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2); atau
- b. pemegang izin tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), termasuk persyaratan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri; atau
- c. pemegang izin tidak menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah pemegang izin diberikan peringatan.
- (3) Tata cara pemberian peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12
menteri melakukan pembinaan terhadap Usaha Penunjang Tenaga Listrik dalam bentuk penyuluhan, bimbingan dan pelatihan.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13
- (1) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menteri menetapkan:
- a. pedoman pelaksnaan di bidang keselamatan kerja dan keselamatan umum;
- b. pedoman teknik dan pengembangan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- (2) Penetapan pedoman pelaksanaan yang meliputi keselamatan kerja dilakukan dengan
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14
Menteri melakkan pengawasan umum terhadap penyelenggara Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
- (1) Dalam melakukan pengawasan umum, Mentri melakukan pemeriksaan atas dipenuhinya persyaratan di bidang keselamatan kerja dan keselamatan umum.
- (2) Sejauh mengenai pemeriksaan atas dipenuhinya persyaratan di bidang keselamatan kerja, menteri ## BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16
Semua peraturan pelaksanaan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah di bidang Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan yang baru
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17
- (1) Perusahaan yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini atau peraturan pelaksanaannya, wajib menyesuaikan diri dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Terhadap permohonan izin yang telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku padaa tanggal diundangkan.
Agar...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1995 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. MOERDIONO Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR25 TAHUN 1995
## TENTANG
## USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
## UMUM
Pembangunan Nasional bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasakan kehidupan bangsa guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Salah satu upaya mewujudkan tujuan nasional tersebut, adalah pembangunan sektor ketengalistrikan yang mampu menunjang dan mendorong kegiatan ekonomi maupun kegiatan di sektor-sektor produktif lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, di bidang ketenagalistrikan telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
Peningkatan kebutuhan akan tenaga listrik, pada satu sisi menuntut peningkatan usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi usaha pembangkitan, usaha transmisi dan usaha distribusi, dan di sisi lain dalam rangka pemanfaatan tenaga listrik diperlukan instalasi ketenagalistrikan yang aman, memenuhi persyaratan teknis dan memperhatikan fungsi hidup. Dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik tersebut, diperlukan instalasi ketenagalistrikan yang handal. Oleh karena itu, diperlukan sistem Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang memenuhi kualifikasi tertentu serta mampu menyediakan jasa dan atau melakukan pekerjaan yang terjamin mutunya.
Berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 6
Penunjang Tenaga Listrik dapat meningkatkan kualitasnya, sedangkan di lain pihak memungkinkan Pemerintah menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan