PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor /S Tahun 2010 tentang PAJAK REKLAME (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR /S TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
- Menimbang : a. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber
- pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa pengaturan reklame menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis pajak yang kewenangan pemungutannya diserahkan kepada kabupaten/kota;
- Cc. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189): 4
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 \_ tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 \_ tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 07);
Menetapkan :
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.
BAB | KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Kas adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
6. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
7. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
10. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum\_= yang menyelenggarakan reklame tersebut yang dapat dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu. sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan rekiame.
12. Nilai jual objek reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan\_ reklame, \_ konstruksi, instalasi \_ listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan-peragaan, pengecetan, pemasangan dan tranportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagaan dan/atau dipasang di tempat yang telah diizinkan.
13. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang telah ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut ## BAB Il NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.
Pasal 3
- 1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- 2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
'sar oao
- Reklame melekat, stiker;
- Reklame selebaran;
- Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- Reklame udara;
- Reklame apung;
- Reklame suara;
- i. Reklame film/slide; dan
- j. Reklame peragaan.
Pasal 4
Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; C
4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan d
5. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. e
Pasal 5
- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak.
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
BAB Ill - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 6
- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal. reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
BAB Ill - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
BAB Ill - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 8
Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyelenggaraan reklame tersebut berlokasi dalam wilayah Kabupaten Sarolangun.
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 10
Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 11
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 12
- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam tempo 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.
PENETAPAN
BAB VI - PENETAPAN
Pasal 13
Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan melaporkan pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
t
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 14
- (1). SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumiah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(MINUT PERATURAN DAERAL
- (2). Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menggusur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 15
- (1). Pajak yang terutang ## BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 16
- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 17
- (1). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
- 1). Jika
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 18
- (1). Tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupaii.
SURAT TAGIHAN PAJAK
BAB IX - SURAT TAGIHAN PAJAK
Pasal 19
- (1). Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagaimana akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3). Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
BAB X - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 20
- (1) Bupati ## BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
BAB X - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 21
- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB;
2. SKPDN; dan i
- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB X - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 22
- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB X - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 23
- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2). Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampirkan salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3). Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
BAB X - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 24
- (1). Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2). Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3). Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak ## BAB XIl
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAB X - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 25
- (1). Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perudang-undangan perpajakan daerah.
. Bupati dapat :
- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang ## BAB XIll
PENGEMBALIAN KELEBIHAN MEMBAYAR PAJAK
BAB X - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 26
- 1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupaiti.
- 2) Bupati atau Pejabat paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pegembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak yang dimaksud.
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- 6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XIV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 27
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
- b. Ada pengakuan hutang pajak dan Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak fangsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
6. [ (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB XIV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 28
- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
BAB XV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 29
- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
amamiin semectmoaionissrate
BAB XV - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 30
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XVI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 31
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat memberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ## BAB XVII
PENYIDIKAN
BAB XVI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 32
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
=F
|
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyelidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. (4). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 34
Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal /3 desember 2010

Penandatangan: BUPATI SA ANGUN, -- H. CEK ENDRA

Penetapan: Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 13 pesember 2010

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2010 NOMOR 1/5
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR |S TAHUN 2010
## TENTANG
## PAJAK REKLAME
## I. PENJELASAN UMUM
Penempatan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapbkan dengan undang-undang. Dengan demikian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.
Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan bunga dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan dan belanja negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain adalah pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat, sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah khususnya mengenai Pajak Reklame.
## ll. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas | Pasal 12 Cukup | Jelas | |-------------------------|---------| | Pasal 13 Cukup | Jelas | | Cukup | Jelas | | Pasal 15 Cukup | Jelas | | Pasal 16 | | | Cukup Pasal 17 | Jelas | | Cukup | Jelas | | Pasal 18 Cukup | Jelas | | Pasai 19 Cukup Pasai 20 | Jelas | | Cukup | Jelas | | Pasal 21 Cukup | Jelas | | Cukup Pasal 23 | Jelas | | Cukup Pasal 24 | Jelas | | Cukup | Jelas | | Pasal 25 Cukup | Jelas | | Pasal 26 Cukup | Jelas | | Pasal 27 Cukup | Jelas | | Cukup Pasal 29 | Jelas | | Cukup Pasal 30 | Jelas | | Cukup Pasal 31 | Jelas | | Cukup | Jelas | | Pasal 32 Cukup | Jelas | | Pasal 33 Cukup | Jelas | | Pasal 34 Cukup | Jelas | | Pasal 35 Cukup | Jelas | | Pasal 36 Cukup | Jelas | TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2010 NOMOR [5