PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 90 Tahun 2016 tentang SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATILAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 90 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
BUPATI LAMONGAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, perlu menetapkan sistem dan prosedur akuntansi berbasis akrual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Serita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemrintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
Menetapkan
- 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeioiaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN SUPATI TENTANG S!STEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAH KASUPATEN LAMONGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamongan.
5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisarian transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
6. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
7. Sistem dan Prosedur Akuntansi merupakan kerangka-kerangka yang menghubungkan prosedur atau urutan pekerjaan yang sesuai degan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah perangkat daerah di Kabupaten Lamongan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. I I. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar semua pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi
dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
16. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entita pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
17. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/ defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
18. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat LPSAL, adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/ SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
19. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
20. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, be ban, dan surplus/ deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
21. Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK, adala laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
22. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
23. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK, adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
PENJELASAN
Pembukaan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
## BAB II TUJUAN
##
PENJELASAN
Pasal 2
Pem ben tukan pedoman bagi akrual. Peraturan Bupati ini Perangkat Daerah dalam bertujuan untuk rangka penerapan memberikan SAP berbasis ## BAB III ## RUANG LINGKUP
PENJELASAN
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : - a. Sistem dan Prosedur Akuntansi untuk PPKD; - b. Sistem dan Prosedur Akuntansi untuk PD. ## BAB IV ## SISTEMATIKA
PENJELASAN
Pasal 4
- (1) Sistem dan Prosedur Akuntansi untuk PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Memuat PPKD sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan, Siklus Akuntansi PPKD. BAB II ## AKUNTANSI PENDAPATAN-LO BABI!I BABIV BABY BAB VI BAB VII BAB VI!! BABIX BABX Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen Terkait. ## AKUNTANSIBEBAN Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen Terkait. ## AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis. ## AKUNTANSIBELANJA Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis. AKUNTANSI ASET Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis, Conteh Penjurnalan, Dokumen Terkait. ## AKUNTANSI ASET LAINNYA Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjumalan, Dokumen Terkait. AKUNTANSI KEWAJIBAN Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen Terkait. JURNAL, BVKV BESAR DAN NERACA SALDO Memuat Jurnal, Buku Besar dan Neraca Saldo. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis. - (2) Sistem dan Prosedur Akuntansi untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN BAB II BAB lII Memuat PD sebagai Entitas Akuntansi, Siklus Akuntansi PD. ## PENCATATAN ANGGARAN Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Terkait. Terkait, Dokumen ## AKUNTANSIPENDAPATAN Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen Terkait. - BAB IV AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA BABV BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX BABX Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen Terkait. AKUNTANSIASET Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen Terkait. AKUNTANSI ASET LAINNYA Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen Terkait. AKUNTANSI KEWAJIBAN Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen Terkait. JURNAL PENYESUAIAN DAN KOREKSI Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen Terkait. AKUNTANSI TRANSAKSI YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis, Conteh Penjurnalan, Dokumen Terkait. - AKUNTANSI TRANSAKSI DANA NON KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen Terkait. BAB XI - JURNAL, BUKU BESAR DAN NERACA SALDO Memuat Jurnal, Buku Besar dan Neraca Saldo. BAB XII - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, Langkah-langkah Teknis. - {3) lsi beserta uraian sistematika Sistem dan Prosedur Akuntansi untuk PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dan Sistem dan Prosedur Akuntansi untuk PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BABV

## KETENTUAN LAIN LAIN

## Pasal 5

Sistem dan Prosedur Akuntansi mengenai Badan Layanan U mum Daerah diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB Vil

## PENUTUP

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah LamonganTahun 2014 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Lamongan. pengundangan Beri ta Dae rah

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 19 Ot:'&gt;tt'Yl~ ;zou.


f


Dl11nd1111lta1i di Larnone," ' pa4a tli!lig&amp;I 19 ~ ~Olb

!-i:KRETARI! !f\_

D8UP.1

':EN

LJ~

GA,.,-,

✓

DDDi

BERITA DAEI-:AH KABUPATEN LA~~ONGAN'

TAI-nJX

:lOtlo

NOMO.it

90

-~---

## BAB VII PENUTUP

## Pasal6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah LamonganTahun 2014 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Lamongan. pengundangan Berita Daerah

TAHUN

NOMuR

90


## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. PPKD SEBAGAI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sementara itu, yang dimaksud dengan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam Akuntansi Pemerintahan juga dijelaskan bahwa suatu pelaporan umumnya memiliki ciri-ciri berikut : laporan Standar entitas

- (a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
- (b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
- (c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan
- (d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Ka bu paten Lamongan yang selanjutnya disingkat PPKD merupakan entitas akuntansi dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan PPKD. Sebagai entitas akuntansi, PPKD mencatat transaksi› transaksi level Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan dari DPA PPKD. PPKD juga merupakan entitas pelaporan yang bertugas melakukan konsolidasi laporan keuangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dinyatakan bahwa PPKD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. BUD melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

## B. SIKLUS AKUNTANSI PPKD

Tidak berbeda dengan PD, kegiatan akuntansi pada PPKD dimulai dengan mengidentifikasi transaksi, melakukan pencatatan dalam jurnal, posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, dan

menyusun laporan keuangan. Proses tersebut dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:


ldentifikasi transaksi adalah proses meneliti kejadian atau peristiwa mana saja kejadian yang memiliki dampak pada posisi keuangan. Transaksi tersebut dapat berupa pendapatan-LO atau pendapatan-LRA, beban atau belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas. Transaksi tersebut harus dipastikan memiliki dokumen sumber yang jelas dan spesifik sebagai dasar pencatatan di tahap berikutnya.

Penjurnalan merupakan proses pencatatan transaksi secara kronologis pada sebuah buku yang disebut buku jurnal. Pencatatan tersebut harus berdasarkan dokumen sumber yang didapat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dari pihak yang terkait. Penjurnalan menjadi fase yang sangat penting dan krusial karena pada tahap ini ditentukan posisi Debit atau Kredit atas setiap akun yang terlibat.

Penjurnalan yang dilakukan merepresentasikan basis akuntansi yang digunakan. Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 entitas akuntansi akan mencatat jurnal dengan basis akrual. Namun, untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, dibuat pula jurnal-jurnal berbasis kas untuk transaksi-transaksi pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, penjurnalan pun akan dilakukan dua kali untuk setiap transaksi, yakni penjurnalan dengan basis akrual dan dengan basis kas.

Di tahap selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD melakukan posting. Proses tersebut bertujuan untuk melakukan update pada buku besar secara periodik dengan cara menyalin informasi transaksi dalam buku jurnal ke buku besar. Transaksi yang sebelumnya dicatat secara kronologis dalam buku jurnal disalin ke dalam format buku besar yang sudah terpilah-pilah berdasarkan akun atau kode rekeningnya. Jadi, setiap akun atau kode rekening memiliki satu buku besar tersendiri.

Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo di akhir periode tertentu. Neraca Saldo merupakan sebuah tabel yang menampilkan saldo akhir dari setiap buku besar. Neraca Saldo disusun sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan.

Berdasarkan Bagan 1, kita dapat melihat bahwa ada 3 laporan keuangan primer yang langsung disusun dari Neraca Saldo, yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Neraca. Kemudian berdasarkan ketiga laporan keuangan primer tersebut, Fungsi Akuntansi juga menyusun 4 laporan keuangan lainnya, yakni Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Semua informasi tambahan yang penting dan diperlukan untuk menunjang laporan keuangan tersebut, namun belum tercantum di dalamnya akan dimasukkan ke dalam CaLK.

## BAB II

## AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

## A. KETENTUAN UMUM

Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan pendapatan› LO sebagai hak pemerintah pusat/ daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah dirinci menurut organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, clan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi Pendapatan-LO pada level PPKD Kabupten Lamongan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Pencatatan akuntansi dari masing-masing kelompok pendapatan ini melekat pada siklus pendapatan Pemerintah Daerah.

## B. PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan-LO PPKD adalah:

1. Pemerintah Daerah
2. PPKD
3. Bendahara Penerimaan PPKD /Bank Kas Daerah
4. Fungsi Akuntansi PPKD

## C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Bagian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan oleh Fungsi Akun tansi PPKD dalam melakukan pencatatan transaksi pendapatan-LO. Untuk mempermudah pemahaman, akan disajikan terlebih dahulu flowchart yang menggambarkan hubungan pihak-pihak terkait beserta aliran dokumennya.

## 1. PAD Melalui Penetapan

I

J

I

I

I


- a. PPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan yang mengindikasikan adanya hak Pemerintah Daerah atas suatu pendapatan. Dokumen Ketetapan tersebut selanjutnya didistribusikan kepada Fungsi Akuntansi PPKD sebagai dasar bukti pengakuan pendapatan. Berdasarkan Dokumen terse but, Fungsi Akun tansi PPKD kemudian akan mencatat "Piutang Pendapatan (sesuai rincian objek terkait)" di sisi debit dan "Pendapatan-LO (sesuai rincian objek terkait)" di sisi kredit.
- b. Piutang Pendapatan atas Surat Ketetapan itu akan dibayar oleh Wajib Pajak yang selanjutnya akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah menyetor PAD melalui Penetapan. TBP juga menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD untuk menghapus Piutang Pendapatan dengan jurnal "Kas di Kas Daerah'' di debit dan "Piutang Pendapatan (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.


| Piutang Pendapatan |
|----------------------|
| Pendapatan |


Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Ekuitas SAL Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan-LRA {sesuai rincian objek terkait)" di sisi kredit.

| Ekuitas SAL- Estirnasi | Perub~an-SAL xxx |
|--------------------------|--------------------|
| Pendapatan ... -LRA | |
| | XXX |

## PAD Tanpa Penetapan

J I


Pihak ketiga melakukan pembayaran PAD Tanpa Penetapan kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat jurnal "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Pendapatan-LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.


Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Ekuitas SAL Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan-LRA (sesuai rincian objek terkait)" di sisi kredit.


| Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL | XXX |
|----------------------------------------|-------|
| Pendapatan ... -LRA | XXX |

## 2. Hasil Eksekusi Jaminan

1l

i

I

I

I

I

1

I

I

J


- a. Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan dengan pembayaran perizinan, misal perizinan pemasangan iklan, kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD untuk mengakui utang jaminan dengan mencatat jurnal "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Utang Jaminan" di kredit.
- b. Kemudian saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan tersebut untuk diotorisasi oleh PPKD. Kemudian berdasarkan bukti memorial tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD akan melakukan pencatatan dengan membuat jurnal "Utang Jaminan" di debit dan "Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan› LO" di kredit.

| Kas di Kas Daenili. |
|-----------------------|
| Utang J~rilpi |

| Utang Jaminan | XXX |
|------------------------------|-------|
| Pendapatan Hasil Eksekusi -W | |

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Elruitas SAL Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan-LRA" di kredit.


## 3. Pendapatan Transfer

.

I

1

I


- a. Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Ketetapan jumlah dana transfer tersebut akan menjadi dasar pencatatan pengakuan pendapatan oleh Fungsi Akuntansi PPKD. Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat "Piutang Pendapatan" di debit dan "Pendapatan Transfer ... -LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.
- b. Apabila Pemerintah Daerah telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit yang akan diserahkan PPKD. Berdasarkan Nota Kredit ini Fungsi Akuntansi akan mencatat adanya penambahan kas dengan jurnal "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Piutang Pendapatan" di kredit.


| Piutang'•P~dapatan • | ",. XXX. | |
|----------------------------------|------------|-----|
| Pendapatan Transfer.•., .,,-'.W• | | xxx |

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Ekuitas SAL Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan Transfer ... -LRA (sesuai rincian objek terkait)" di kredit.

```
Ekuitas-SAL-._; ·' ---~·\:p"-" . -~-·-""'· ,.~ ~." ,,. ·-' ...
```

## 5. Pendapatan Hibah

I

I

I

I

I

I

I


J .

- a. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani, fungsi akuntansi PPKD akan mengakui Pendapatan Hibah dengan mencatat jurnal "Piutang Pendapatan Hibah" di debit dan "Pendapatan Hibah-LO" di kredit.
- b. Selanjutnya, ketika pencairan hibah terjadi/hibah diterima, maka Fungsi akuntansi akan menghapus Piutang Pendapatan Hibah dengan mencatat jurnal "Kas di Kas Daerah/Barang/Jasa (sesuai jenis hibah yang diperoleh)" di debit dan "Piutang Pendapatan Hibah" di kredit. -~~~=~~-~~-~~---------
- c. Selain itu, jika hibah yang diterima berupa uang yang merupakan realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat

| Piutang Pei:;i.~p~tazj, Hi'pah XXX | |
|--------------------------------------|-----|
| | xix |


pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan Hibah-LRA" di kredit.

Ekuitas SAL\_~ Estimasi P¢~~~--S#

.\_;:;,,/~ ';:-:: .. ": .

•

## 6. Pendapatan Non Operasional -Surplus Penjualan Aset Nonlancar

I


Surplus Penjualan Aset Nonlancar dalam level PPKD berasal dari aktivitas pelepasan investasi. Surplus terjadi ketika harga jual dalam pelepasan investasi le bih tinggi daripada nilai buku investasi terse but. Dalam pelepasan investasi, berdasarkan Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pelepasan investasi dengan menjurnal "Kas di Kas Daerah" di debit serta "Surplus Penjualan Aset Nonlancar-Investasi" dan "lnvestasi" di kredit.

| Kas di Kas Daerah | XXX | |
|---------------------|---------------------------|-----|
| Surplus | Penjualan Aset Nonlancar› | |
| Investasi | | xxx |
| | Investasi | |

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat penerimaan pembiayaan dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Ekuitas SAL Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Penerimaan Pembiayaan" di kredit.

| Ekuitas SAL Estimasi Perubahan SAL XXX |
|------------------------------------------|
| Penerimaan Pembiayaen |

## 7. Pendapatan Non Operasional -Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

I


Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang timbul karena harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) le bih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (carrying value) dari kewajiban terse but.

Berdasarkan salinan SP2D LS PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD akan menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut dengan mencatat jurnal "Kewajiban" di debit serta "Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka panjang" dan "Kas di Kas Daerah" di kredit.


| Kewajiban |
|-----------------------|
| Kas di Kas Daerah XxX |

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat pengeluaran pembiayaan dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Pengeluaran Pembiayaan" di debit dan "Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL" di kredit.


| Pengeluaran Pembiayaan | |
|--------------------------------------|-----|
| Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL | XXX |

## D. CONTOH PENJURNALAN

1. Pada tanggal 10 Januari 2015 diterima pendapatan dari bagi hasil sebesar Rp6.014.225.000 dengan rincian sebagai berikut:
2. Telah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah senilai Rpl5.000.000 pada tanggal 17 Januari 2015.
3. Tanggal 20 Januari 2015, melalui rekening kas umum daerah, Kabupaten Lamongan menerima pendapatan dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp50.000.000.00 secara tunai.
4. Tanggal 30 Januari 2015 melalui rekening kas umum daerah, Kabupaten Lamongan menerima pendapatan hibah atas NPHD tanggal 17 Januari 2015.

| Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan | 5.955.000.000 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan | 37.725.000 |
| Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan | 21.500.000 |

Atas transaksi-transaksi penerimaan pendapatan tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD Kabupaten Lamongan menjurnal sebagai berikut :

## PEMERINTAH DAERAH

## BUKU JURNAL PPKD

Halaman· .

| Tanggal | Kode Rekenlng | Uraian | Debit | Kredlt |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10-Jan-15 | l.l.l.01 | Kas di Kas Daerah | 6.014.225.000 | |
| | 1.1.3.5.01 | Pendapatan Bagi Hasil dari PBB-LO | | 5.955.000.000 |
| | I. 1.3.5.02 | Pendapatan Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan-LO | | 37.725.000 |
| | 1.1.3.5.03 | Pendapatan Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan-LO | | 21.500.000 |
| | 3.1.2 .05 | Estimasi Perubahan SAL | 6.014.225.000 | |
| | 4.2.l.Ol | Pendapatan Bagi Hasil dari PBB-LRA | | 5.955.000.000 |
| | 4.2. 1.02 | Pendapatan Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan-LRA | | 37.725.000 |
| | 4.2.1.02 | Pendapatan Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan-LRA | | 21.500.000 |
| 17-Jan-15 | l.l.3.09 | Piutag Hibah | 15.000.000 | |
| | 8.3.1.01 | Pendapatan Hibah-LO | | 15.000.000 |
| 20-Jan-15 | l.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | 23.000.000.000 | |
| | l.1.3.5.04 | Piutang Dana Alokasi Umum | | 23.000.000.000 |
| | 3.1.2.05 | Estimasi Perubahan SAL | 23.000.000.000 | |
| | 4.2.1.03 | Pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA | | 23.000.000.000 |
| 30-Jan-15 | 1.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | 15.000.000 | |
| | 1.1.3.09 | Piutag Hibah | | 15.000.000 |
| | 3.1.2.05 | Estimasi Perubahan SAL | 15.000.000 | |
| | 4.3.1.01 | Pendapatan Hibah-LRA | | 15.000.000 |

Fungsi Akuntansi PPKD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

## E. DOKUMEN TERKAIT

1. Tanda Bukti Pembayaran (TBP)
2. Surat Ketetapan Pajak
3. Surat Pemberitahuan
4. Surat Ketetapan Dana Transfer
5. Nota Kredit
6. Naskah Penjanjan Hibah
7. Dokumen Transaksi
8. Bukti Memorial
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung

## BABIII

## AKUNTANSIBEBAN

## A. KETENTUAN UMUM

Behan didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Behan diakui ketika sudah timbul kewajiban akan belanja yang kita lakukan.

Akuntansi Beban pada PPKD Kabupaten Lamongan dilakukan oleh fungsi Akuntansi PPKD Kabupaten Lamongan. Sistem dan prosedur Akuntansi Behan ini meliputi Behan Bunga, Behan Subsidi, Behan Hibah, Behan Bantuan Sosial, dan Behan Transfer.

## 1. Beban Bunga

Behan bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (inter-es~ yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya commitment fee dan biaya denda. Behan bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Behan Bunga diakui tiap akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo.

## 2. Beban Subsidi

Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan negara/ daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

## 3. Beban Hibah

Behan hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/ daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Hibah meliputi Behan Hibah kepada Pemerintah Pusat, Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Behan Hihah kepada Pemerintahan Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN, Behan Hihah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Behan Hihah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan, Behan Hihah kepada Satuan Pendidikan Dasar, Beban Hibah diakui ketika Nata Perjanjian Hibah sudah ditandatangani oleh PPKD dan pihak penerima hibah.

## 4. Behan Bantuan Sosial

Be ban Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Behan Bantuan Sosial meliputi Beban Bantu.an Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Behan Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, dan Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat. Beban Bantuan Sosial diakui ketika SP2D atas beban ini sudah diterbitkan.

## 5. Beban Transfer

Behan Transfer merupakan beban berupa pemgeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Behan Transfer meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan ke Desa, dan Bantuan Keuangan Lainnya. Bantuan Transfer diakui saat ketika SP2D atas beban ini sudah diterbitkan.

## B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi beban adalah :

1. Fungsi Akuntansi PPKD
2. Bendahara PPKD
3. PPKD
4. KuasaBUD
5. Pemerintah Daerah Lain/PD/Masyarakat/Ormas

## C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Pencatatan be ban level PPKD dapat dilihat dalam flowchart berikut ini:

## 1. Behan Bunga


- a. Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan pengakuan beban dengan jurnal "Be ban Bunga" di debit dan "Utang Bunga" di kredit.
- b. Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban bunga tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang bunga, dengan jurnal "Utang Bunga" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit.

| Behan Bunga | XXX |
|---------------|-------|
| UtangBunga | XXX. |

I


Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Belanja Bunga" di debit dan "Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

| Belanja _Bu,nga .. .••.>,~;:::;_< • x1b,:,,' |
|------------------------------------------------|
| Ekuitas SAL - Estimasi P_erubahari. $AL ~ |

## 2. Beban Subsidi

I


j

- a. Berdasarkan surat ketetapan tentang subsidi yang terkait, Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan beban subsidi. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD untuk melakukan pengakuan beban dengan jurnal "Beban Subsidi" di debit dan "Utang Beban Subsidi" di kredit.
- b. Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D


tersebut Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang subsidi, dengan jurnal "Utang Behan Subsidi" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit.


Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Belanja Subsidi" di debit dan "Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

| Belanja Subsidi | XXX |
|--------------------------------------|-------|
| Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL | XXX |

'

&gt;

I


.

- a. PPKD dan Pemerintah Daerah Lain/PD/Masyarakat/Ormas bersama-sama melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Berdasarkan NPHD, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian mencatat pengakuan beban hibah clan utang dengan jurnal "Be ban Hibah" di debit dan "Utang Be ban Hi bah" di kredit.
- b. Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban hibah tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang beban hibah, dengan jumal "Utang Behan Hibah" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit.


| Utang Beban Hibah |
|-----------------------|
| "'"••: 5_•:•• . #\-~/ |

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Estirnasi Perubahan SAL melalui jurnal "Belanja Hibah" di debit dan "Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

BelanjaHiP~---,.-.--•

- .\_.\_

."',-

,q,c;x:..--

{ %

Ekuitas SAE

## 4. Beban Bantuan Sosial

## I Beban Bantuan Sosial


- a. Realisasi Beban Bantuan Sosial dilakukan melalui proses penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat pengakuan beban terkait dengan jurnal "Behan Bantuan Sosial" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit.


| Beban Bantuan Sosial | XXX |
|------------------------|-------|
| Kas di Kas Daerah | |

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Belanja Bantuan Sosial" (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan "Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

I

## 5. Behan Transfer


- a. Berdasarkan surat ketetapan tentang transfer yang terkait, Fungsi Akuntansi PPKD membuat bukti memorial terkait pengakuan beban transfer untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan pengakuan beban dengan jurnal "Beban transfer" di debit dan "Utang Bunga" di kredit.
- b. Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang beban transfer, dengan jurnal "Utang beban transfer" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit.

| Beban Transfer |
|----------------------|
| Utang Behan Trans~er |

I

I

I

I

I

ll

r


Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Belanja Transfer" di debit dan "Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL" di kredit.


## D. CONTOH PENJURNALAN

1. Pada tanggal 7 Januari 2015, Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan SPP untuk belanja bantuan sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp680.000.000. Atas pengajuan SPP ini, diterbitkan SPM pada tanggal 8 Januari 2011, dan diterbitkan SP2D pada tanggal 9 Januari 2015.
2. Pada tanggal 10 Januari 2015, terjadi penandatanganan Nota Perjanjian Hibah (NPH) antara PPKD dengan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp300.000.000.
3. Pada tanggal 10 Februari 2015, Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan SPP untuk belanja hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp300.000.000. Alas pengajuan SPP ini, diterbitkan SPM pada tanggal 11 Februari 2015, dan diterbitkan SP2D pada tanggal 12 Februari 2015.
4. Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, diketahui bahwa pada 31 Desember 2015 PPKD memiliki utang bunga sebesar Rp9.000.000 Atas transaksi-transaksi tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal se bagai beriku t :

## E. DOKUMEN TERKAIT

1. Bukti Memorial
2. Surat Ketetapan Belanja Subsidi
3. Naskah Perjanjian Hibah
4. Surat Ketetapan Transfer
5. Naskah Pernjanjian Hibah
6. Surat Perintah Pembayaran
7. Surat Perintah Membayar
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

## PEMERINTAH DAERAH

## BUKUJURNAL

## Halaman:

| Tanggal | Kode Rekentn g | Uraian | Debit | Kredlt |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 9-Jan-15 | 9.1.6.01 | Behan Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan | 680,000.000 | |
| | 1.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | | 680.000.000 |
| | 5.1.6.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan | 680.000.000 | |
| | 3.1.2.05 | Estimasi Perubahan SAL | | 680.000.000 |
| 10-Jan-15 | 9.1.5.06 | Behan Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan | 300.000.000 | |
| | 2. l.5.05 | Utang Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan | | 300.000.000 |
| 12-Feb-15 | 2.1.5.05 | Utang Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan | 300.000.000 | |
| | 1.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | | 300.000.000 |
| | 5.1.5.06 | Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan | 300.000.000 | |
| | 3.1.2.05 | Estimasi Perubahan SAL | | 300.000.000 |
| 31-Des-15 | 9.1.3.01 | Behan Sunga | 9.000.000 | |
| | 2.1.5.03 | Utang Sunga | | 9.000.000 |

## Fungsi Akuntansi PPKD

(tanda tangan}

(nama lengkap)

NIP.

## BAB IV

## AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

## A. KETENTUAN UMUM

Pendapatan-LRA didefinisikan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pencatatan Pendapatan-LRA ini merupakan realisasi dari anggaran pendapatan.

Perbedaan mendasar antara Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA Kabupaten Lamongan terletak pada basis pencatatan yang digunakan. Pendapatan-LO akan dilaporkan di dalarn Laporan Operasional dengan basis akrual, sedangkan pendapatan-LRA akan dimunculkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Sehingga, pendapatan› LRA dicatat dan diakui ketika ada kas yang diterima oleh PD.

Sama seperti pendapatan-LO, Akuntansi Pendapatan-LRA pada level PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain› Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional.

## B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan-LRA adalah:

1. Pemerintah Daerah
2. PPKD
3. Bendahara Penerimaan PPKD
4. Fungsi Akuntansi PPKD

## C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Seperti yang telah tergambar dalam semua flowchart kelompok pendapatan di bagian 2 (Akuntansi Pendapatan-LO), Fungsi Akuntansi PPKD akan mengakui pendapatan-LRA ketika terjadi realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran kas masuk. Hal ini berlaku untuk semua kelompok pendapatan. Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di sisi debit dan "Pendapatan LRA (sesuai rincian objek)" di sisi kredit setiap ada realisasi pendapatan.

Ekuitas SAL - Estjma\_s,i\_Pez;ub\_1:~,l:t~-~AI;,

XXX

Pendapatan .• ... -~;':\_-• •

## BABV AKUNTANSIBELANJA

## A. KETENTUAN UMUM

Belanja Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pencatatan belanja merupakan realisasi dari anggaran belanja sehingga akan masuk ke dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun dan disajikan dengan basis kas. Belanja akan diakui ketika kas sudah keluar.

## B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi belanja adalah :

- l. Fungsi Akuntansi PPKD
2. Bendahara Pengeluaran PPKD
3. PPKD
4. KuasaBUD
5. Pemerintah Daerah Lain/Perusahaan Daerah/Masyarakat/Ormas

## C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Seperti yang telah tergambar dalam semua flowchart kelompok beban di bagian 3 (Akuntansi Behan), Fungsi Akuntansi PPKD akan mengakui belanja ketika terjadi realisasi belanja yang ditandai dengan adanya pengeluaran kas baik itu yang berasal dari Bendahara Pengeluaran (belanja dengan menggunakan Uang Persediaan) maupun dari kas daerah (belanja dengan mekanisme LS). Fungsi Akuntansi PPKD akan mengakui adanya belanja dengan menjurnal "Belanja... .. (sesuai rincian objek belanja)" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

## BABVI

## AKUNTANSIASET

## A. KETENTUAN UMUM

Akuntansi aset Kabupaten Lamongan akan mernbahas perlakuan akuntansi untuk aset yang dimiliki PPKD, yaitu dalam bentuk investasi. Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua :

1. Investasi Jangka Pendek
2. Investasi J