Unknown BUPATI BALANGAN Nomor 5 Tahun 2008 tentang TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS U NSUR-UNSUR ORGAN ISASI KECAMATAN DI KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN, - a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah; 2. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Kecamatan di Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BALANGAN
PEMTURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 5 TAHUN 2O1O
TENTANG
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS U NSUR-UNSUR ORGAN ISASI KECAMATAN DI KABUPATEN BALANGAN
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah;
2. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Kecamatan di Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasinya ; b.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Balangan; c.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomnr I Tahttn 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265); 2.
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389); 3.
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor $4;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 47371;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 47411;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24);
13. l0.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
14. 1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BATANGAN TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI KECAMATAN DI IGBUPATEN BAIANGAN.
\
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah BUpati dah Peiangkat Daeiah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Balangan, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Balangan.
7. Kelompok Jabatah FUngsional adalah Kelompok Jabatan FUh$Sional pada Kecamatian Kabupaten Balangan.
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Bagian Pertama Kecamatan
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 2
- (1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- s. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 3
Unsur-unsur organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. S6kretariat;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Perekonomian;
- e. Seksi Pembangunan;
- t. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 4
- (t) Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi seluruh perangkaUaparatu r kecamatan,
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun dan menganalisa data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja kecamatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran, administrasi pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan;
- d, menyiaBkan bahan dan menyelenggarakan administrasi keBegawaian;
- e. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan urusan surat- menyurat dan kearsipan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pemerintahan kecamatan;
- i. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 5
Sekretariat terdiri dari ;
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan,
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan urusan surat-rnenyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan dan akuisisi arsip;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasijabatan, sistem dan prosedur kerja;
- d. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabetan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainya;
- e. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;
- f. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang, pengadaan, dlstribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
- h. melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
- i. melaksanakan uiusan rumah tan$ga berkenaan den$an pengawasah danpemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 7
- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, ren€na kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
- c. menyiapkan bahan dan metaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran pelaksanaannya;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan' evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petun]uk selanjutnya; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 8
- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.
2. (21 Uiaian tugas sebagaimana dimaksUd pada ayat (1) adalah seba$ai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan'rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak langsung;
- c. menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip administrasi keuangan;
- e. mengevaluasi realisasl pendapatan dan belanja untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang;
- f. memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Bagian Ketiga Seksi Pemerintahan
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 9
- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkah, m6hg6lah, mehgahalisa dan menyajikan data kegiatan pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta memfasilitasi kegiatan pemilihan, pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Baperdes, penyusunan peraturan Desa, penataan Desa/Kelurahan serta penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- d. menyiapkan bahan dan menfasilltasi penyelenggaraan kerJasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- e. menyiapkan bahan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- f. menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan lnstansi Pemerintah/UPT Dinas/Lembaga Teknis Daerah tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan tugas pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- i. melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik;
12. j melaksanakan inventarisasi dan pengawasan atas tanah Negara dan asset dan kekayaan Pemerintah Daerah lainnya diwilayah kecamatan;
- k. melaksanakan inventarisasi dan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- l. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan;
- m. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan;
- n. menyiapkan bahah dan menyelehggarakan pelayanan administrasi kependudukan;
- o. menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta memelihara arsip dalam bidang pemerintahan;
18. p, memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Bagian Keempat Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 10
- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban.
- (2\ Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. men$umpulkah, mehgolah, mehgahalisa dan mehyajikah data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan idiologi negara dan pembinaan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan antar umat beragama;
- d. menyiapkan bahan, menfasilitasi dan mengkoordinaslkan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan kerukunan hidup antar umat beragama;
- t. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
- g. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- j. menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- k. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- L melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Bagian Kelima Seksi Perekonomian
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 11
- (1) Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian.
2. (2t Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan perekonomian di wilayah kecamatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan;
- mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pengendalian kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah, kepariwisataan dan usaha pertambangan; e.
- mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pengendalian kegiatan usaha dan budidaya peternakan, pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan sumber daya alam lainnya; t.
- mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan adminsitrasi perizinan dan rekomendasi di bidang perekonomian; g-
- melaksanakan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit penunjang program peningkatan produksi pertanian; h.
- menyiapkan bahan dan meh$olah lapoiah serta memelihara aisip dalam lingkup tugasnya; i.
- memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan j.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. k
Bagian Keenam Seksi Pembangunan
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 12
- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
3. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan; a.
4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan dan koordinasi pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat; b.
5. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat; c.
6. menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musbang); d.
7. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pelayanan admnistrasi lzin Mendirikan Bangunan (lMB); e.
8. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan; f.
9. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan (RUTRK); g.
10. mengkordinasikan pembihaah, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; h.
11. mengkoordinasikan pengawasan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin yang merusak membahayakan lingkungan hidup; i.
12. menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam lingkup tugasnya; j.
- k. memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Bagian Ketujuh Seksi Kesejahteraan Rakyat
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 13
- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanaan kesehatan dan keluarga berencana;
- e. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif), obat dan bahan berbahaya lainnya;
- f. mengkoordinasikan dan menfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- g. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- h. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar dan penyediaan sarana pendidikan;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan wajib belajar;
- j. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah lbtidaiyah Negeri (MlN);
- k. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas ' adat terpencil serta organisasi sosiat/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- l. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- m. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- n. menyiapkan bahan dan mengolah laporan sefta pemeliharaan arsip dalam lingkup tugasnya;
- o. memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk hasil pelaksanaan tugas kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- p. melaksanakan tugas tain yang diberikan oleh tugas. atasan sesuai dengan bidang
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional
BAB II - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Pasal 14
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasirkan p6raturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kembali dengan Peraturan Bupatitersendiri.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. Januari 2A10 pada ,/ H. SEF EFFENDtT

Penetapan: Ditetapkan di Paringin

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal4 Januari zC1A

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH