Unknown Unknown Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menegaskan bahwa Rencana Bisnis dan Anggaran merupakan penjabar an lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD; - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dipandang perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran pada Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen 'Sintang; - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang; 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); | 4. | Undang-Undang N 001, Perbendaharaan N omor l Tahun 2004 tc:ntang Indonesia Tahun 2 � ia;aN (l..embaran Negara Republik Negara Republik I d . ornor 5, Tambahan Lembaran n onesta Nomor 4355); | |------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5 | Undang-Undang N Pemeriksaan Pen om l 0 1 r l5 Tahun 2004 tentang K ge o aan Dan T euangan Negara 'Le b anggung Jawab Tahun 2004 Nom � r � 6 aran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nom � r !: �� an Lembaran Negara | | 6 | Undang-Undang No 25 T Perencanaan Pemb;or ah � n 2004 tentang Sistem Republik Ind . T gunan Nasional (Lembaran Negara Le b ortesra ahun 2004 Nomor 104 Tambahan m aran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); | | 7 | � ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang emenn_tahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara _Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); | | 8 | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); | | 9 | Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); | | 10 | Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sak.it (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); | | 11 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); | | 12 | Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); | | 13 | Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 N_omor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 ); | (berlaku 6 September 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATJ SINTANG NOMOR 52 TAHUN 2013
TENT ANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKlT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menegaskan bahwa Rencana Bisnis dan Anggaran merupakan penjabar an lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dipandang perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran pada Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen 'Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
| 4. | Undang-Undang N 001, Perbendaharaan N omor l Tahun 2004 tc:ntang Indonesia Tahun 2 � ia;aN (l..embaran Negara Republik Negara Republik I d . ornor 5, Tambahan Lembaran n onesta Nomor 4355); |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Undang-Undang N Pemeriksaan Pen om l 0 1 r l5 Tahun 2004 tentang K ge o aan Dan T euangan Negara 'Le b anggung Jawab Tahun 2004 Nom � r � 6 aran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nom � r !: �� an Lembaran Negara |
| 6 | Undang-Undang No 25 T Perencanaan Pemb;or ah � n 2004 tentang Sistem Republik Ind . T gunan Nasional (Lembaran Negara Le b ortesra ahun 2004 Nomor 104 Tambahan m aran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); |
| 7 | � ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang emenn_tahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara _Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
| 8 | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
| 9 | Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); |
| 10 | Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sak.it (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); |
| 11 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
| 12 | Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); |
| 13 | Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 N_omor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 ); |
.•
!;
Menetapkan
14. Peraturan Pemerintah O O 1 � Pedoman Pe bi Nornor 79 Tahun 2005 tentang P m maan o p enyelenggaraan p an engawasan Atas Negara Republik In � meri � tahan Daerah (Lembaran Tambahan Lemb onesia Tahun 2005 Nomor 54, 4593); aran Negara Republik Indonesia Nomor
15. Peraturan Pemeri t h N Pembagian U n a ornor 38 Tahun 2007 tentang . rusan Pemermtahan A t p · Pemermtahan Da h p . . n ara emermtah, Daerah K era rovinsi Dan Pemerintahan Ind . � buhpaten/Kota (Lembaran Negara Republik oriesia a :1n 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nornor 4737);
16. Peraturan. Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Orgam � as1 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4 7 41);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun '.:'!008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten S1ntang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SlNTANG
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimak d d
1. Pemerintah Daerah adalah Peme su tahengan : rm Kabupaten Sintang;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
3. Direktur adalah Direktur Rum h S ki Djoen Sintang; a a It Urrrurn Daerah Ade Muhammad
4. Rumah Sakit adalah Rumah S ki u s· t a It mum Daerah Ade Muhammad Djoen in � g yang me\_ny � lenggarakan pelayanana kesehatan kepada masyarakat untu semua jerns penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspesialis sesuai dengan kemampuannya serta dikelola dengan pengelolaan keuangan Badalan Layanan Umum;
5. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum \_Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang kepada masyarakat yang meliputi pelayanan rnedik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan administrasi manajemen;
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
7. lndikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/ a tau manfaat pelayanan;
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang selanjutnya disebut BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
9. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Kabupaten Sintang, yang se\anjutnya disingkat PK-BLUD RSUD Ade' Muhammad Djoen Sintang adalah pengelolaan keuangan RSUD Ade Muhammad Djoen yang memberikan fleksibelitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat . dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
- Pejab\_at pengelola BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah P1mpman BLUD R � UD\_ Ade Muhammad Djoen Sintang yang bertanggung jawab terhad � p kinerja operasional dan keuangan BLUD RSUD Ade Muha � mad DJoe\_n Smtang yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
12. Pemimpin BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
13. Pejabat keuangan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah Kepala bidang keuangan, verifikasi dan perbendaharaan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
14. Pejabat teknis BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah kepala Bagian Kesekretariatan, Kepala Bidang pelayanan dan Kepala Bidang perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, berfungsi sebagai penanggung jawab teknis dibidang masing-masing, yaitu berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya;
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengeloia keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengeiolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
17. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran, penginterprestasian transaksi dan kejadian yang diukur dengan satuan moneter serta penyajian laporan;
18. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumbcr daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan barang dan/atau jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
19. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalarn kegiatan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
20. Piutang BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD RS:.JD Ade Muhammad Djoen Sintang dan/atau hak BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya bab lainnya yang sah dan penye esaiannya mengak1batka 1· . n a iran keluar sumber daya ekonomi BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
2. 13LUD RSUD Ade Muhammad Djoen antara aset dan kewajiban BLUD RSUD Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Sintang yang merupakan selisih Ade Muhammad Djoen Sintang; 22.
23. Pendapatan adalah sernua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang menambah ekuitas dana lancar \_dalam penode anggaran bersangkutan yang tidak pcrlu dibayar kernbali;
24. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi e\_ku1tas dana \_Iancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
25. Biaya adalah sejumlah pengorbanan ekonomi berupa penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan atau jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
26. Kerugian adalah sejumlah pengorbanan ekonomi berupa penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang mengurangi ekuitas dana lancer yang tidak berkaitan dengan kegiatan operasional BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sin tang;
27. Investasi adalah penggunaan aset dalam bentuk deposito atau surat berharga untuk mempcroleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD Ade Muhammad Djocn Sintang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
28. Basis akruol adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat trnnsuksi dan pe rist iwa itu terjadi, tanpa ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- ( 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang adalah sebagai pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini antara lain :
.
.
·
- a. terciptanya konsistensi dalam pembuatan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
terciptanya ...
- b. tercapainya peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rurnah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- c. terciptanya trans par . O O 2 2 Badan Layanan Umu:1 8 � dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Muhammad Djoen Sinta aerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade ng.
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA BISN!S DAN ANGGARAN
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA BISN!S DAN ANGGARAN
Pasal 3
- (1) BLVD menyusun Rencana Bisnis dan kepada Renstra Bisnis BLUD d Anggaran tahunan yang berpedoman (RKPD). an Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis d A . . ayat (1), disusun berdas an nggaran sebagairnana dirnaksud pada hit . . arkan pnnstp anggaran berbasis kinerja � er ikungan akuntansi biaya rnenurut jenis layanan, kebutuhan pendana � an emampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari jasa :r �� a: � b � - hasil kerja sama, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA BISN!S DAN ANGGARAN
Pasal 4
- (1) Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, secara garis besar memuat:
- a. kinerja tahun berjalan;
- b. asumsi makro dan mikro· '
- c. sasaran, target, dan kegiatan;
- d. perkiraan pendapatan
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA BISN!S DAN ANGGARAN
Pasal 5
- (1) Rencana Bisnis dan Anggaran pada BLUD Rumah Sak.it Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dan ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan RKA BLUD.
- (3) RKA BLUD dibuat secara ringkas, yaitu :
- a. pendapatan BLUD yang terdiri dari pendapatan jasa layanan,. hi bah'. kerjasama, lain-lain pendapatan BLUD yang syah merupakan bagian dan rekening lain-lain PAD yang syah. . . .
- c. Rincian RKA BLUD ada dalam Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran.
- b. Belanja BLUD terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal;
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA BISN!S DAN ANGGARAN
Pasal 6
- (1) Muatan dan sistematika Rencana Bisnis
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini. dan Anggaran tercantum dalam
- (2) Format Rencana Bisnis dan Anggaran Peraturan Bupati ini. tercantum dalam Lampiran 11

## BAB IV

0023

## N DOKUMEN PELAKSANRENCANA BISNIS DAN ANGGARAN UMUM DAERAH

## MEKANISME PENGAJUAN DAN DA PEN ET A PAN BADAN LAYANAN AAN ANGGARAN

## Bagian Kesatu

Mek · amsme Pengajuan d Rencana B" . an Penetapan 1sn1s dan Anggaran

## Pasal7

- (1) Rencana Bisnis dan Anggaran seba . . (1), d1sampaikan kepada PPKD. ga1mana dirnaksun dalarri Pasal 5 ayat
- (2) RKA-BLUD beserta Rencana B" . pada ayat (2), disampaikan kep �� :1 � ;!.:\_ � -Anggaran sebagaimana dimaksud

## Pasal 8

Rencana Bisnis dan Anggaran seba ai di RKA-SKPD beserta R . . g mana imaksun dalam Pasal 7 ayat (1) atau 7 encana Bisnrn dan Anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2), oleh PPKD d1sampaikan kepada TAPD untuk dilak k penelaahan. 1 u an

## Pasal Si)

Rencana Bisnis dan Anggaran atau RKA-BLUD beserta Rencana Bisnis dan Anggaran yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

## Pasal 10

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLVD melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis dan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Rencana Bisnis dan Anggaran definitif.

## Bagian Kedua

Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

## Pasal 11

- ( 1) R B . · dan Anggaran Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal encana isms 10, dipakai sebagai dasar Pemimpin BLUD untuk menyusun rancangan DPA-BLUD.
- (2) R DP A BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat ancangan -an tara lain: ·
- a. pendapatan dan biaya/pengeluaran;
- b. proyeksi arus ka � ; b dan/atau jasa yang akan dihasilkan;
- I h dan kuahtas arang dih ilk c. JUm a . d / a tau jasa yang akan I asi an; d. jumlah dan kualitas barang an
- e. besaran persentase ambang batas.

11

I

0026

- (3) Rancangan DPA-BLUJ:? sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD untuk d1sahkan.
- (4) PPKD mengesahkan rancangan DPA-BLUD menjadi DPA-BLUD untuk dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

## Pasal 12

Format DPA-BLUD tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BABV,

## JNTEGRASI/KONSOLIDASJ RENCANA BISNJS DAN ANGGARAN DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH/RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

## Pasal 13

Untuk keperluan integrasi/konsolidasi, seluruh sumber dan alokasi biaya BLUD dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan basis kas.

## Pasal 14

Format tata cara integrasi/konsolidasi RSA dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/RKA-SKPD tercantum dalam Lampiran lII Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## PELAKSANAAN ANGGARJ\.N

## Bagian Kesatu

## Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Paragraf l

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Sersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama, dan Lain-lain Pendapatan Sadan Layanan Umum Daerah yang Sah

## Pasal 15

- (1) Pemimpin SLUD menetapkan Bendahara Penerimaan guna melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk pendapatan SLUD.
- (2) Seluruh pendapatan BLVD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD paling lama setiap triwulan, melaporkan pendapatan operasional dan belanja kepada PPKD untuk mendapat pengesahan, dengan melampirkan Surat Pemyataan Tanggung Jawab (SPTJ) untuk pendapatan BLUD.

## Pasal 16

- (1) Format Pengesahan Laporan Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

(2)Format ...

## 0027

- Format SPfJ untuk Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. (2)

## Paragraf 2

peJaksanaan Anggaran Pendapatan Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

## Pasal 17

pelaksanaan pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD / APBN, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

Pelaksanaan Anggaran Biaya/Pengeluaran

## Paragraf l'

Pelaksanaan Anggaran Biaya/Pengeluaran Bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama, dan Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang Sah

## Pasal 18

- Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (1) (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

## Pasal 19

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan Bendahara Pengeluaran guna melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk biaya BLUD.
- (2) Seluruh biaya/pengeluaran, pelaksanaannya dilakukan melalui rekening kas BLUD.
- (3) Pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan alokasi biaya/pengeluaran menurut program dan kegiatan yang telah ditentukan.
- (4) Pemimpin BLVD membuat rincian lebih lanjut dari anggaran untuk keperluan pengendalian dan akuntabilitas.

## Pasal 20

- (1) Pemimpin BLVD dapat merubah atau memindahkan alokasi biaya dalam rincian anggaran sesuai dengan perubahan kebutuhan layanan pada batasbatas jenis anggaran dalam DPA-BLUD.
- (2) Perubahan atau pemindahan alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPKD.

## Pasal 21

- (1) Format pengesahan laporan realisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (2) Format SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

(3\Format ..

- Formal SPTJ scbagaimana dimaksud dularn Pasal 21, tercant urn dalum 1,ampiran VIII Peraturan ini, (3)

## Paragraf 2

## Pt'laksanaan Anggaran Biaya Bersumbcr dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,' Anggaran Pendapatun dun Bclanja Negara

## Pusul 22

- (l) Pela.ksanaan anggaran biaya BLUD menggunakan formal DPA-BLUD.
- (2) Mekanisme pencairan biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( l), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Bagian Ke satu

## Laporan Keuangan

## Pasal 23

- (l) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAK yang duerbukan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebugairnunu dimaksud pada avat ( \). terdiri dari:
- a. Neraca:
- b. Laporan opcra sional:
- c. Laporan arus kas: dan
- d. Catalan atas laporan kcuangan.

## Pasal 24

- (1) Neraca sebagaimana dirnak sud dalam Pus.rl \_4 vat (2) huruf a, menggambarkan posisi kcuangun rnengen ti usrt , kcwnjibun , dan ekuitas pada tanggal ierte nru.
- (2) Laporan opcrasional scba � airnuna lirnuksud datum Pasal 24 avat (2) huruf b, berisi informasi jumlah pendupatun dun braya, surplus atnu dcfisit BL D selama saru periode.
- (3) Laporan arus kas sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 24 ayat (2) huruf c, menyajikan informasi kas berkaitun dcngun aktivitas operasional, inve stasi, dan aktivitas pendanaan dan/ a tau pernbiuyaan yan � tT\Cl\li,garnbarkan salcto awal, penerirnaan, pengcluaran dun saldo ukhir kus se larna periude tertentu.
- (4) Catalan alas lapuran keuangan sebagairnuna drmak sud dulum Pa sul 24 avut (2) huruf d, berisi penjelasan naratif aiau rincian dari angka yang tert � ra dalam la po ran keuangan.

. p semesteran dan tahunan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ade seua Di Si ta . ib Muhammad joen \_m ng WaJ1 menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai SAK sebagairnana � 1maksud dalam Pasal 24 ayat (2), di\_sertai Laporan I(inerja\_ kepada PPKD, palmg lambat 2 (dua) bulan setelah penode pelaporan berakh1r.

## Pasal 26

1,aporan kinerj1:1 sebagaimana dimaksud dalam Pa'ial 26, berisikan informasi pencapaian hasilz keluaran BLUD.

## Pasal 27

- ( I) Format penyusunan neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran lX Peraturan Bupati ini.
- (2) Format penyusunan laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (3) Format penyusunan laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (4) Format penjelasan catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, tercantum dalam Larnpiran XII Peraturan Bupati ini.
- (5) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 28

- (1) Untuk BLVD, dalarn perencanaan, pelaksanaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta sistem informasi manajemen diatur tersendiri, yakni dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- (2) Untuk menciptakan pengendalian internal yang memadai, fungsi-fungsi tertentu tidak boleh dirangkap, meliputi :
- a. pencatatan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. penyimpanan.

## Pasal29

- (1) Surplus yang diperoleh BLVD dilaporkan kepada PPKD, diperhitungkan dan dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran kecuali atas permintaan Kepala Daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah.

0030

- (2) Surplus yang disetorkan atas permintaan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) den · · . , gan mempert1mbangkan, antara lam: a. tidak mengganggu likuiditas dan pelayanan BLVD; b. adany\_a keperluan mendesak, apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Defisit yang terjadi dilaporkan kepada PPKD, diperhitungkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

## BABX

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal30

Sebagai petunjuk pelaksanaan yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Sintang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 6 September 2013 � ANG,r

:

/

}MIL TON CROSBY

Diundangkan di Sintang pada tanggal 6 September 2013 ,/( 1{


SE S DAERAH KABUPATEN SINTANG,

LKIFLI HAJJ AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 899