PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG Nomor 43 Tahun 2016 tentang STANDAR BIAYA KELEBIHAN JAM KERJA PADA PERAWAT DAN BIDAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 27 Juli 2016)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR BIAYA KELEBIHAN JAM KERJA PADA PERAWAT DAN BIDAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal pada keadaan kunjungan pasien yang melebihi kapasitas daya tampung Rumah Sakit dan kasuskasus tertentu serta kejadian luar biasa di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang menyebabkan harus adanya pelayanan di luar jam kerja atau shift yang telah ditetapkan, untuk itu perlu memberikan biaya kelebihan jam kerja kepada Perawat dan Bidan yang bertugas;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, dan agar meningkatkan motivasi dan kinerja paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, serta dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pemberian biaya kelebihan jam kerja perlu dibentuk Peraturan Bupati Sintang tentang Standar Biaya Kelebihan Jam Kerja pada Perawat dan Bidan Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang Standar Biaya Kelebihan Jam Kerja Pada Karyawan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
Menetapkan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KELEBIHAN JAM KERJA PADA PERAWAT DAN BIDAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspesialis sesuai dengan kemampuannya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Kabupaten Sintang, adalah rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Sintang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsif efesiensi dan produktifitas.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Kelebihan Jam Kerja adalah waktu kerja yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari untuk 6 (enam) hari kerja. Atau melebihi 38 (tiga puluh delapan) jam dalam 1 (satu) minggu.
9. Standar Biaya Kelebihan Jam Kerja adalah besaran biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/honor/kontrak BLUD yang melaksanakan kelebihan jam kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Biaya Kelebihan Jam Kerja pada Perawat dan Bidan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang diberikan dengan maksud untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam keadaan kunjungan pasien yang melebihi kapasitas daya tampung Rumah Sakit dan kasus-kasus tertentu serta kejadian luar biasa di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (2) Standar Biaya Kelebihan Jam Kerja pada Karyawan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang bertujuan untuk :
- a. peningkatan motivasi kerja bagi Perawat dan Bidan yang melaksanakan tugas pada kelebihan jam kerja;
- b. tercapainya pelayanan yang optimal kepada pasien;
- c. tercapainya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan kesehatan.
BAB III - KRITERIA PENETAPAN KELEBIHAN JAM KERJA Pasal 3
Pasal 3
- (1) Kriteria Kelebihan Kapasitas Daya Tampung Rumah Sakit adalah :
- a. terdapat tempat tidur tambahan/ extra bed sudah terisi penuh/full;
- b. pasien yang dirawat tidak dapat lagi dititipkan di ruangan perawatan lainnya;
- c. adanya kasus-kasus tertentu dan kejadian luar biasa yang menyebabkan tingginya kunjungan pasien.
- (2) Pemberian biaya kelebihan jam kerja dihitung di luar jam kerja dan/atau shift yang telah ditetapkan.
- (3) Perawat dan Bidan yang menerima biaya kelebihan jam kerja adalah sebagai berikut :
- a. perawat Pegawai Negeri Sipil/ Honor atau Kontrak BLUD;
- b. bidan Pegawai Negeri Sipil/ Honor atau Kontrak BLUD.
TATA CARA PEMBERIAN BIAYA KELEBIHAN JAM KERJA
BAB IV - TATA CARA PEMBERIAN BIAYA KELEBIHAN JAM KERJA
Pasal 4
- (1) Biaya Kelebihan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan dengan persyaratan :
- a. surat keterangan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang tentang keadaan kunjungan pasien yang melebihi kapasitas daya tampung Rumah Sakit dan kasus-kasus tertentu serta kejadian luar biasa;
- b. surat perintah tugas dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- c. jadwal dan absensi pelaksanaan tugas di luar jam kerja.
- (2) Biaya Kelebihan Jam Kerja diberikan kepada Perawat dan Bidan yang bertugas sesuai dengan daftar nama Surat perintah Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
BAB IV - TATA CARA PEMBERIAN BIAYA KELEBIHAN JAM KERJA
Pasal 5
- (1) Biaya Kelebihan Jam Kerja Karyawan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (2) Biaya Kelebihan Jam Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sepanjang telah dianggarkan dalam Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (3) Besaran biaya kelebihan jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (4) Besaran biaya kelebihan jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB V

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 6

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 2016.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 27 Juli 2016

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang pada tanggal 27 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

## YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR 43

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

:

TAHUN 2016

TANGGAL

:

2016

TENTANG

: STANDAR BIAYA KELEBIHAN JAM KERJA PADA PERAWAT DAN BIDAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

## BESARAN BIAYA KELEBIHAN JAM KERJA PADA PERAWAT DAN BIDAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

| NO | URAIAN | BESARAN BIAYA | JUMLAH JAM KERJA |
|------|-------------|----------------------|--------------------|
| 1 | DINAS PAGI | RP. 70.000.-,/ ORANG | 7 JAM |
| 2 | DINAS SORE | RP. 60.000.-,/ORANG | 6 JAM |
| 3 | DINAS MALAM | RP. 110.000.-,/ORANG | 11 JAM |

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO