PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 58 Tahun 2014 tentang JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN (berlaku 6 Oktober 2014)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 58 TAHUN 2014
TENTANG
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan barangjjasa yang efektif dan efisien, pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.
- b. bahwa untuk melaksanan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Bad an Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan barangj Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. -~-~ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran ----
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43); Yang 02,
MEMUTUSKAN
Menetapkan TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN LAYANAN DAERAH
PERATURAN BUPATI BARANG/ JASA PADA BADAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM BALANGAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 1 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- Bupati adalah Bupati Balangan.
- 3 Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. pada
- 4 Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis; yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku BLUD yang bersangkutan\_ pada
- 5 Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi ## BAB II PRINSIP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA
Pasal 2
Pengadaan barang/jasa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dilaksanakan
Pasal 3
- (1) Dalam hal BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Balangan sudah diberikan status BLUD Penuh, dapat diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barangljasa yang sumber dananya berasal dari : pada
3. layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerjasama dengan lain; pihak
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
Pasal 4
- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
Pasal 5
barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.
BAB III - JENJANG NILAI DAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA
Pasal 6
Pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut
- a untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp\_ 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung
- dengan pertanggungjawaban berupa nota pembelian disertai materai secukupnya;
- untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas 50.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk, dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK); Rp. puluh
- b untuk nilai diatas Rp. 10.000.000,00 sampai dengan 50.000.000,00 dengan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya; Rp.
- d untuk pengadaan barangljasa dengan nilai diatas 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana; Rp.
- e untuk pengadaan barangljasa dengan nilai diatas 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umumRp.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan\_ pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin tanggal 16 Oktober 2014 pada

Penandatangan: BUPATI H. SEFEK EFFENDIE

Penetapan: Diundangkan di Paringin tanggal 16 Oktober 2014 pada