PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 904/020.A/2013 Tahun 2005 tentang BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 17 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah, sebagaimana
Mengingat
:
Nomor 21 Tahun 2007, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013;
- 1.
- Undang -undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHA BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUNANGGARAN2013.
Pasal 1
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013 setiap bulan sebagai berikut :
- a. Pimpinan DPRD sebesar Rp. 12.000.000,(dua belas juta rupiah)
- b. Anggota DPRD sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Pasal 2
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Pos Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) DPRD Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013.
Pasal 3
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 2 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Besaran Tunjangan Perumaha Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Sofifi Pada tanggal 17 januari 2013

Penandatangan: GUBERNUR MALUKU UTARA Drs. H. THAIB ARMAIYN