PERATURAN BUPATI MA Nomor 22 Tahun 2016 tentang STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA (berlaku 18 Juli 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka penataan dan tertib administrasi penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan memperhatikan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah, diperlukan pedoman pengelolaan pajak daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara menyangkut Pajak Daerah perlu mengatur mengenai pedoman Pengelolaan Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasi dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 86);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Buatan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 133);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 95);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 96);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 97);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 107);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 120);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 121);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 122);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 123);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang selanjutnya disingkat DPRD.
5. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga teknis daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan
7. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dan juga sebagai SKPD.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
16. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
17. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
18. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
Pasal 2
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi Standar Operasi dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah;
Bagian Ketiga
Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 3
- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi SKPKD dalam mendukung terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan pendapatan pelaksanaan pengelolaan pajak daerah.
Pasal 5
Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh SKPD maupun SKPKD untuk mengadministrasikan pemungutan, pembukuan dan pelaporan atas pajak daerah yang dikelolanya sehingga terdapat kesamaan pemahaman bagi seluruh SKPD dalam pengadministrasian pengelolaan pajak daerah.
STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
BAB III - STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
Pasal 6
Standar Operasi dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi pengaturan tentang:
1. Pendaftaran dan Pendataan;
2. Penetapan;
3. Penyetoran;
4. Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
5. Pembukuan dan Pelaporan;
6. Keberatan dan Banding;
7. Penagihan;
8. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
BAB III - STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
Pasal 7
- (1) Standar Operasi dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak termasuk Sistem dan Prosedur Pengelolaan pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Standar Operasi dan Prosedur Pengelolaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
BAB III - STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
Pasal 8
- (1) lsi dan uraian Standar Operasi dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, tercantum Dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Mamuju Utara.


Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal, 18 Juli 2016

BUPATI MAMUJU UTARA,

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal, 18 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MAMUJU UTARA,

H. M. NASTIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 22 TAHUN

2016