PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 24 Tahun 2017 tentang PENDANAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (berlaku 20 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITULUNGAGUNG
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
PENDANAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tulungagung, maka perlu adanya pemenuhan biaya penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa guna meringankan beban orang tua/wali/peserta didik dalam pembiayaan pendidikan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Ten tang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu dilaksanakan penyelenggaraan pendidikan yang murah dan berkualitas pada jenjang pendidikan dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2016;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah
Daerah
adalah
Pemerintah
Kabupaten
Tulungagung.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
6. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak / Roudatul Anfal (TK/RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs).
7. Dana Pendidikan disediakan un tuk pendidikan. adalah sum ber day a menyelenggarakan keuangan yang dan mengelola
8. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
9. Partisipasi adalah keikutsertaan dalam mendukung pendanaan pendidikan.
10. Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah anggaran pendapatan dan belanja sekolah dalam satu tahun pelajaran
13. Pengelolaan keuangan sekolah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sekolah
14. Biaya personal adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mencukupi keperluan peserta didik secara pribadi
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat di daerah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
16. 1 7. Peserta didik miskin adalah anak dari keluarga miskin.
18. Keluarga miskin adalah keluarga yang termasuk dalam kategori miskin ## BAB II
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Biaya penyelenggaraan Pendidikan bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Peserta didik dan/atau Orangtua/wali; dan/atau
- d. Sumber lainnya yang sah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Setiap peserta didik wajib untuk ikut serta dalam menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari peserta didik/ atau orangtua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat berupa sumbangan dan/atau partisipasi.
- (3) Sumbangan dan/atau partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi peserta didik miskin, yang bersekolah dan tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Tulungagung.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Penggalangan sumbangan dan/atau partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Komite Sekolah.
- (2) Komite Sekolah dalam melakukan penggalangan sumbangan dan/atau partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- a. disetujui oleh orang tua/wali dalam forum musyawarah;
- b. dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan.
- (3) Hasil penggalangan sumbangan dan/ atau partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
- b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang dianggarkan;
- c. pegembangan sarana prasarana; dan
- d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah yang dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- (4) Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, digunakan untuk:
- a. kebutuhan adminstrasi/alat tulis kantor;
- b. konsumsi rapat pengurus;
- c. transportasi dalam rangka melaksanakan tugas; dan/atau
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan.
5. ( 5) Satuan pendidikan dalam hal akan menggunakan hasil penggalangan sumbangan dan/ atau partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus:
- a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
- b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
- c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (6) Peserta didik miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati ## BAB III
PENDANAAN PENDIDIKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- ( 1) Pendanaan Pendidikan dialokasikan bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
- a. Kebutuhan personal;
- b. Kebutuhan operasional;
- c. Bantuan peserta didik miskin;
- d. Pembinaan bakat dan prestasi;
- e. Kegiatan pengiriman duta pelajar; dan/ a tau
- f. Beasiswa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- ( 1) Besaran alokasi anggaran untuk pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan dengan kemampuan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal Daerah tidak mampu membiayai seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) maka pembiayaan pendidikan diberikan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Biaya pendidikan untuk kebutuhan personal dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan
huruf b sebagian didanai oleh APBD melalui kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Gratis.
- (2) Kebutuhan personal dan operasional peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
2. a . kebutuhan personal terdiri dari seragam sekolah, seragam olahraga, dasi, topi, kaos kaki, ikat pinggang, sepatu, dan tas sekolah;
- b. Kebutuhan operasional terdiri dari buku penunjang, kalender, dan kegiatan ekstrakurikuler/PHBN.
- (3) Kebutuhan personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada peserta didik yang diterima masuk SD Negeri dan SMP Negeri.
- (4) Kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada seluruh peserta didik SD Negeri dan SMP Negeri.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Teknis pelaksanaan kegiatan bantuan penyelenggaraan pendidikan sekolah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
BABV
SUMBANGAN/PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada peserta didik dan/ atau orang tua/wali yang mampu, serta masyarakat, untuk berpartisipasi dalam pendanaan pendidikan guna mendukung kegiatan satuan pendidikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan satuan pendidikan, satuan pendidikan dapat menerima sumbangan/partisipasi secara sukarela dari peserta didik atau orang tua/walinya yang mampu, masyarakat, atau lembaga lainnya .
- (2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan/partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal sumbangan/partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) tahun ajaran melebihi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) maka wajib diaudit oleh akuntan publik dan hasil auditnya diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional dan dilaporkan kepada Menteri Pendidikan.
- (4) Bupati dapat membatalkan sumbangan/partisipasi apabila satuan pendidikan penerima melanggar peraturan perundang› undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Satuan pendidikan menyusun rencana APBS sesuai skala prioritas;
- b. Rencana APBS disampaikan dalam rapat komite sekolah untuk memperoleh kesepakatan antara orang tua/wali, komite sekolah, dan satuan pendidikan;
- c. Rencana APBS mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas atas nama Bupati;
- d. diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- e. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- f. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
- g. menerapkan sistem su bsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
- h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
1. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan; dan
- J. penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Dalam hal satuan pendidikan membutuhkan dana untuk memenuhi biaya investasi, maka dapat mengajukan bantuan kepada Pemerintah Daerah dengan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan disertai alasan dan dokumen perencanaan.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ## BAB VI
PEMBINAAN DAN PENG AW ASAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendanaan pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dan konsultasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban pendanaan pendidikan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang› undangan yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Jaminan Pendanaan Pendidikan Di Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.
/
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 20 Maret 2017 BUPAT ULUNGAGUNG,/) SYAHRI MULYO kan di Tulungagung pada gal 20 Maret 2017 S DAERAH Ir. INDRA FA UZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 25