UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1970 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR11 TAHUN 1970 TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa garis besar politik perpajakan Negara dalam menghadapi pembangunan meliputi: peningkatan tabungan Pemerintah melalui peningkaan penerimaan, merangsang tabungan masyarakat, mendorong invenstasi dan produksi serta membantu redistribusi penghasilan kearah yang lebih seimbang dan mudah didalam administrasinya,
- b. bahwa guna meningkatkan pembangunan di Indonesia perlu segera diciptakan suatu riskal yang baik bagi pengusaha-pengusaha, khususnya bagi penanaman modal;
- c. bahwa berhubung dengan perubahan-perubahan yang dilakukan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925, maka Undang-undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing perlu disesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut.
- 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
3. Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
4. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 8 tahun 1970 (Lembaran Negara tahun 1970 No. 43).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODALASING.
Pasal 1
Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing diubah dan ditambah sebagai berikut:
1. Pasal 15 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut: "Kepada perusahaan-perusahaan modal asing yang bergerak dibidang bidang usaha termaksud dalam pasal 5 diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan sebagai berikut:
ke - 1 Bea Meteri Modal:
Pembebasan bea meterai modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing;
ke - 2 Bea Masuk dan Pajak Penjualan
Pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak penjualan (impor) pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap kedalam wilayah Indonesia seperti mesinmesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu.
ke - 3 Bea Balik Nama: Pembebasan Bea Balik Nama atas akta pendaftaran kapal untuk pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan dalam masa sampai dengan 2 (dua) tahun setelah saat mulai berproduksi satu dan lain dengan
Pasal 2
- (1) Ketentuan-ketentuan lama dapat diberlakukan sepenuhnya atas permintaan yang bersangkutan, dalam hal permohonan-permohonan untuk penanaman telah diajukan sebelum Undang-undang ini berlaku dan atas itu belum diambil keputusan oleh Panitia Penanaman Modal.
- (2) Untuk penanaman-penanaman yang telah mendapatkan fasilitasfasilitas perpajakan menurut pasal 16 ayat (2), dapat ditinjau kembali secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan-ketentuan baru, apabila untuk diajukan permohonan oleh yang bersangkutan.
Pasal 15
ke - 1 Bea Meteri Modal:
Pembebasan bea meterai modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing;
ke - 2 Bea Masuk dan Pajak Penjualan
Pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak penjualan (impor) pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap kedalam wilayah Indonesia seperti mesinmesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu.
ke - 3 Bea Balik Nama: Pembebasan Bea Balik Nama atas akta pendaftaran kapal untuk pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan dalam masa sampai dengan 2 (dua) tahun setelah saat mulai berproduksi satu dan lain dengan
- (1) Ketentuan-ketentuan lama dapat diberlakukan sepenuhnya atas permintaan yang bersangkutan, dalam hal permohonan-permohonan untuk penanaman telah diajukan sebelum Undang-undang ini berlaku dan atas itu belum diambil keputusan oleh Panitia Penanaman Modal.
Pasal 16
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1970. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Jenderal TNI

Penandatangan: pada tanggal 7 Agustus 1970. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ALAMSJAH

Penandatangan: Mayor Jenderal T.N.I
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1970 TENTANG
## PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING
## UMUM:
Dalam rangka pemanfaatan potensi-potensi modal, tekhnologi dan skill yang tersedia di luar negeri untuk diabdikan kepada pembangunan ekonomi nasional, telah ditetapkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
Undang-undang tersebut selain berisi ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan umum tentang Penanaman Modal Asing, memuat pula ketentuan-ketentuan tentang pembebasan serta kelonggaran perpajakan dan fasilitas-fasilitas lain untuk lebih menarik para penanam modal asing.
Berhubung dengan diadakannya perubahan-perubahan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925 untuk lebih diserasikan dengan garis besar politik perpajakan Negara dalam menghadapi pembangunan, maka ketentuan-ketentuan tentang pembebasan serta kelonggaran-kelonggaran perpajakan yang diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing perlu diseragamkan dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru dari Ordonansi Pajak Perseroan 1925.
## PASAL DEMI PASAL:
##
PENJELASAN
Pasal 1
. - I. Pasal 15 yang baru mengatur tentang kelonggaran perpapajakan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan modal asing yang bergerak di bidang-bidang usaha termaksud dalam pasal 5: 2. ke-1. pembebasan bea materai modal