PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 15 Tahun 2017 tentang URAIAN TUGAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (berlaku 15 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
URAIAN TUGAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah dimaksud dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republík Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republík Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaímana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 169 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERAM
BAGIAN TIMUR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dprd menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Daerah adalah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur.
6. Otonomi Daerah adalah hak kewenangan dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
7. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri atas :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas :
- 1) Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik; dan
- 2) Seksi Pengelolaan Media dan Komunikasi Publik.
- d. Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi, terdiri atas :
- 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
- 2) Seksi Pengolahan data dan Integrasi Sistem Informasi
- e. Bidang Hubungan Media dan Layanan Informatika,terdiri atas :
- 1) Seksi Hubungan Media; dan
- 2) Seksi Pengelolaan Sumber daya dan Layanan Publik.
- f. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri atas :
- 1) Seksi Tata Kelola Persandian; dan
- 2) Seksi Tata Kelola Statistik.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
KEPALA DINAS
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 3
- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 4
- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi, merencanakan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi aset, program/kegiatan dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi: kepegawaian, keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian; dan
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Sub Bagian.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merencanakan operasional kerja Sekretariat Dinas
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 5
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 6
- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian data, pembinaan dan evaluasi program/ kegiatan dinas.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai derikut:
- a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 7
- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan anggaran dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
- (2) Sub Bagian keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
3. a.
4. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 8
- (1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
- (2) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; dan
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknik di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
- e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 9
- (1) Seksi Pengelolaan dan layanan Informasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Informasi Publik.
- (2) Seksi Pengelolaan dan layanan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknik dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas tersebut seksi Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media masa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survey, jejak pendapat) pengolahan aduan masyarakat di kabupaten/kota, menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi-informasi publik untuk implementasi Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Seksi Pengelolaan Media dan Komunikasi Publik
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 10
- (1) Seksi Pengelolaan media dan Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan media dan Komunikasi Publik.
- (2) Seksi Pengelolaan Media dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknik dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah,
- b. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di kabupaten. Menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik, pengembangan sumber daya komunikasi publik di kabupaten/kota.
Bagian Keempat
BIDANG TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 11
- (1) Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.
- (2) Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; dan
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang layanan infrastruktur dasar data senter, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informassi e-government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan istem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang layanan infrastruktur dasar data senter, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informassi e-government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan istem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota.
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma prosedur dan kriteria penyelenggaraan dibidang layanan infrastruktur dasar data senter, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informassi e-government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan istem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota.
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknik dan supervisi dibidang layanan infrastruktur dasar data senter, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informassi e-government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan istem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang layanan infrastruktur dasar data senter, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan informassi e-government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan istem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota.
Seksi Infrastruktur dan Teknologi
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 12
- (1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknologi, informasi dan Komunikasi dalam melaksanakan kegiatan Tata Kelola Persandian.
- (2) Seksi Infrastruktur dan Teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknik dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang infrastruktur dasar data senter, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- b. Dalam melaksanakan tugas tersebut seksi Infrastruktur dan Teknologi menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-government, layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi, Government Cloud Computing, Layanan Pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, layanan filtering kontent negatif, layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah.
Seksi Pengolahan data dan Integrasi Sistem Informasi
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 13
- (1) Seksi Pengolahan data dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknologi, informasi dan Komunikasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sumberdaya dan layanan publik.
- (2) Seksi Pengolahan data dan Integrasi Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
6. d.
7. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknik dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data informasi E-government serta fungsi integrasi layanan publik dan kepemerintahan.
- b. Dalam melaksanakan tugas tersebut seksi Pengelolaan Data Dan Integrasi Sistem Informasi menyelenggarakan layanan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan, layanan
Recovery data informasi, layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Dan Sistem Informasi Publik, layanan Interoperabilitas, layanan interkonektifitas, layanan publik dan kepemerintahan, Layanan Pusat Aplication Programm Interface (API) daerah.
Bagian Kelima
BIDANG HUBUNGAN MEDIA DAN LAYANAN INFORMATIKA
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 14
- (1) Bidang Hubungan media dan Layanan Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang Hubungan media dan Layanan Informatika
- (2) Bidang Hubungan Media dan Layanan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis bidang;
- b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; dan
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma prosedur dan kriteria penyelenggaraan dibidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknik dan supervisi dibidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
Seksi Hubungan Media
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 15
- (1) Seksi Hubungan Media mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian dan Statistik dalam melaksanakan kegiatan Tata Kelola Persandian.
- (2) Seksi Hubungan Media dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
3. a.
4. penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
- d. pelaksanaan evaluasi program &amp; kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut
- a. Melaksanakan tugas Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknik dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media.
- b. Dalam melaksanakan tugas tersebut seksi hubungan media menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk implementasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, layanan pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan dengan media (Media Relations), penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes press release, backgrounders
Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 16
- (1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian dan Statistik dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sumberdaya dan layanan publik.
- (2) Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknik dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan Penyediaan Akses Informasi, serta Layanan Nama Domain dan Sub Domain bagi Lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota, pengembangan Sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat.
- b. Dalam melaksanakan tugas tersebut seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik, pengembangan sumber daya komunikasi publik, layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara Negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah kabupaten/kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain, sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government dan smart city, layanan implementasi e-government dan smart city dan promosi pemanfaatan layanan smart city.
Bagian Keenam BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 17
- (1) Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang persandian dan statistik.
- (2) Bidang Persandian dan Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Persandian dan Statistik
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Persandian dan Statistik
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan d Bidang Persandian dan Statistik
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Persandian dan Statistik sesuai dengan rencana kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan persandian untuk pengamanan terhadap informasi alat-alat persandian dan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah yang berbasis kinerja;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian dan statistik untuk digunakan sebagai pedoman kerja;
- d. Mengkoordinasi pengumpulan dan penyusunan data informasi bidang persandian dan statistik;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian dan statistik untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia pengelola kegiatan persandian dan statistik;
- f. Menginventarisir dan menganalisa permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan sandi;
- g. Menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan sandi Pemerintah Daerah;
- h. Menyusun rencana kebutuhan perangkat lunak dan keras persandian dan unsur pengelola dan pengguna dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- i. Merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- j. Menyediakan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data secara berkesinambungan melakukan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi dan informasi statistik;
- k. Menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- l. Mengkoordinasikan pengumpulan data, analisis dan evaluasi/penilaian hasil survey Bidang Persandian dan Statistik sesuai kebutuhan pemerintah daerah;
- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan tata kelola jaminan pengamanan informasi menggunakan persandian serta mengembangkan sistem dan alat-alat sandi;
- n. Melaksanakan pengawasan atas penyimpanan dan pemeliharaan materi/bahan informasi Persandian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Seksi Tata Kelola Persandian
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 18
- (1) Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian dan Statistik dalam melaksanakan kegiatan tata kelola persandian.
- (2) Seksi Tata Kelola Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
- d. pelaksanaan evaluasi program &amp; kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Melaksanakan rencana program, kegiatan Bidang Persandian;
- b. Melaksanakan, Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan peraturan tata kelola persandian dan pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras sandi dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi;
- c. Melaksanakan dan Mengumpulkan bahan untuk menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- d. Melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan sandi;
- e. Mengelola informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- f. Melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- g. Melaksanakan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat atau Kabupaten/Kota;
- h. Melakukan Pengiriman dan Penerimaan berita/radiogram yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian dengan pesawat telek atau mesin sandi;
- i. Melaksanakan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- j. Mengembangkan kopentensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- k. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perbaikan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- l. Melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/ vital/kritis Melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- m. Melaksanakan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- n. Melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Seksi Tata Kelola Statistik
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 19
- (1) Seksi Tata Kelola Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian dan Statistik dalam melaksanakan kegiatan Tata Kelola Statistik.
- (2) Seksi Tata Kelola Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Melaksanakan rencana program Bidang Statistik sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. Melaksanakan, Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah;
- c. Melaksanakan, Mengumpulkan, menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan persiapan dan pelaksanaan survey statistik bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM dengan dinas/instansi pada pihakpihak terkait;
- d. Melaksanakan dan menyusun serta mengembangkan dokumentasi dan visualisasi statistik hasil-hasil pembangunan daerah;
- e. Melaksanakan sosialisasi dan publikasi kegiatan survey statistik bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;
- f. Melaksanakan kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 20
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ## BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 21
- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur yang melaksanakan tugas teknis operasional dinas di lapangan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur.
TATA KERJA
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 22
- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan koordinasi Asisten bidang tugas.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 23
Sekretaris, Kepala Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional Wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yanh diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 24
- (1) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertangung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan pertimbangan untuk memberikan petunjuk/arahan kepada bawahan.
- (4) Sekretaris, mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi/instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25
Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana terdapat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula

pada tanggal 15 Mei 2017 BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula pada tanggal 15 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

SYARIF MAKMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 282

## SRTUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR

: 15 TAHUN 2017

TENTANG : URAIAN TUGAS DINAS KOMUNKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR


22