PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 38 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (berlaku 7 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. b. bahwa berdasarkan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas kelebihan pembayaran pajak atau retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan Pasal 165 ayat (8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
14. Peraturan Bupati Madiun Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Wajib pajak atau wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi oleh wajib pajak atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal disetornya SSPD atau SSRD.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
- a. jumlah pajak atau retribusi yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak atau retribusi terutang;
- b. telah dilakukan pembayaran pajak atau retribusi yang tidak seharusnya terutang; atau
- c. pembayaran pajak atau retribusi lebih dari satu kali dengan obyek pajak atau retribusi dan nomor kohir yang sama.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dalam bentuk uang tunai, pemindahbukuan atau kompensasi utang pajak atau retribusi.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan nilai pengembalian sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi dalam bentuk Pemindah bukuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberlakukan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan nilai pengembalian diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan menyertakan nomor rekening bank pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pengembalian kelebihan pajak daerah atau retribusi daerah dalam bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompensasikan terhadap utang pajak daerah atau retribusi daerah yang menjadi tanggungjawab wajib pajak atau wajib retribusi pada tahun berikutnya.
Bagian Ke Satu Persyaratan Permohonan
BAB III - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAU RETRIBUSI
Pasal 4
- (1) Wajib pajak atau wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran pajak atau retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi identitas pemohon;
- b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. fotokopi identitas penerima kuasa;
- d. SSPD atau SSRD asli;
- e. Asli Surat Keputusan Keberatan, Pemberian Pengurangan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
- f. Fotokopi buku rekening bank bagi pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- g. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pajak atau retribusi lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.
Bagian Ke Dua
Dasar Pemberian
BAB III - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAU RETRIBUSI
Pasal 5
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3); dan
- b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
Bagian Ketiga Prosedur
BAB III - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAU RETRIBUSI
Pasal 6
- (1) Dinas Pendapatan melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dinas Pendapatan dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Dinas Pendapatan dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.
- (4) Hasil pengkajian Dinas Pendapatan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (5) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dianggap diterima.
BAB III - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAU RETRIBUSI
Pasal 7
- (1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diterima atau dikabulkan maka Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan SKPDLB atau SKRDLB.
- (2) SKPDLB atau SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
BAB III - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAU RETRIBUSI
Pasal 8
- (1) Apabila wajib pajak atau wajib retribusi mempunyai utang pajak atau utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran pajak atau retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau utang retribusi tersebut.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SKPDLB atau SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
BAB III - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAU RETRIBUSI
Pasal 9
- (1) Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak atau retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (3) Dalam hal wajib pajak atau wajib retribusi diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan surat keputusan imbalan bunga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat perintah membayar kelebihan pajak atau retribusi.
- (4) Kepala Dinas Pendapatan ## BAB IV
KEWENANGAN PEMBERIAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAU RETRIBUSI
BAB III - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAU RETRIBUSI
Pasal 10
- (1) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi bagi besaran pengembalian pembayaran pajak atau retribusi sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi bagi besaran pengembalian pembayaran pajak atau retribusi lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.
PAJAK ATAU RETRIBUSI
BAB V - PENATAUSAHAAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 11
Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagai berikut:
- a. Kelebihan pajak atau retribusi yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran pajak atau retribusi dibebankan pada anggaran pendapatan pajak atau
retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
- b. Kelebihan pajak atau retribusi yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran pajak atau retribusi dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Penetapan: Ditetapkan di Madiun pada tanggal 7 Desember 2015

Penandatangan: BUPATI MADIUN, ttd MUHTAROM

Penetapan: Diundangkan di Madiun Pada tanggal 7 Desember 2015

Penandatangan: ## Plt. SEKRETARIS DAERAH ## ENDANG SETYOWATI, SH. MM Pembina Utama Muda NIP. 19620223 198303 2 018 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 48 TAHUN 2015

Distribusi: SALINAN

Penandatangan: Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum ttd ## WIDODO, SH.M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19611215 198903 1 006
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI MADIUN

NO : 38 TAHUN 2015

TANGGAL : 7 Desember 2015

## BENTUK FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH/ RETRIBUSI DAERAH

Madiun, ...Tahun...

Nomor

:

Kepada :

Lampiran

:

Yth. Bupati Madiun

Perihal

: Permohonan Pengembalian

up. Kepala dinas Pendapatan di -

Kelebihan Pembayaran

Madiun

Dengan hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Wajib Pajak/Retribusi*) : ________________ Alamat : ________________ Telp : ________________

Dengan

ini

saya

mengajukan

permohonan kelebihan atas

pembayaran

pajak/retribusi*)

berdasarkan

SSPD/SSRD*)

Nomor: ________________

Tanggal.... Sebesar Rp....

Pajak/retribusi yang terutang sebagaimana tersebut diatas telah saya bayar sebesar Rp..., maka atas kelebihan pembayaran tersebut, kiranya dapat dikembalikan/ digunakan untuk melunasi pajak/retribusi*) lain yang terutang/diperhitungkan untuk pembayaran pajak/reribusi*) tahun berikutnya.

Demikian permohonan ini saya ajukan sesuai dengan bukti terlampir.

Madiun,...... Wajib pajak/Wajib retribusi*),

*)coret yang tidak perlu

Nama jelas

BUPATI MADIUN,


MUHTAROM

Kepala Bagian Hukum


WIDODO, SH.M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN II: LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MADIUN : PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR ......TAHUN ...

TANGGAL ... TANGGAL : 7 Desember 2015

NO : 38 TAHUN 2015

BENTUK FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) / SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)


PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

## DINAS PENDAPATAN

Jl. Alun - Alun Utara Nomor 4 Telp. (0351) 453 423, 492 011 M A D I U N 6 3 1 2 1

Nomor

: ________________

Tanggal

: ________________

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)/ SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

Jasa Pelayanan ...

Kepada

Yth. Nama

:

Alamat

:

Berdasarkan surat permohonan Saudara tanggal .... Nomor ..... mengenai kelebihan pembayaran pajak daerah/retribusi daerah*) dan setelah diperhitungkan kembali terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah*) Nomor ... tanggal .... yang telah Saudara bayar, dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa pajak/retribusi*) bulan ... s.d......tahun ...sebagai berikut:

-  Jumlah Pajak/Retribusi*) Terutang

Rp ...

-  Jumlah Pembayaran Pajak/Retribusi*)

Rp ...

-  Jumlah Pajak/Retribusi*) Lebih Bayar

Rp ...

- 

- Sanksi Administratif 2% x ......bl x Rp...

Rp ...

-  Jumlah Pajak/Retribusi*) yang dikembalikan

Rp ...

Terbilang: ________________

Untuk kelebihan pembayaran tersebut, dapat langsung diperhitungkan:

- a. Untuk melunasi pajak/retribusi lain yang terutang;

- b. Untuk pembayaran masa pajak/retribusi tahun berikutnya;

- c. Untuk dilakukan pengembalian.

Demikian pemberitahuan ini agar Saudara maklum dan saya ucapkan terima kasih.

Madiun, ...

KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN MADIUN

...

NIP.

Lembar ke-1

: untuk Wajib Pajak/Retribusi*)

Lembar ke-2

: untuk Dinas Pendapatan

Lembar ke-3

: Arsip

*)coret yang tidak perlu

BUPATI MADIUN, ttd MUHTAROM

Menimbang

LAMPIRAN III

: PERATURAN BUPATI MADIUN

NO : 38 TAHUN 2015

TANGGAL : 7 Desember 2015

## BENTUK FORMAT SURAT KEPUTUSAN ATAS PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH/ RETRIBUSI DAERAH*) OLEH KEPALA DINAS PENDAPATAN


## PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

## DINAS PENDAPATAN

Jl. Alun - Alun Utara Nomor 4 Telp. (0351) 453 423, 492 011 M A D I U N 6 3 1 2 1

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN MADIUN

Nomor : ________________

## Tentang

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH/ RETRIBUSI DAERAH*) KEPADA ........., SSPD/SSRD*) NOMOR ............. JENIS PAJAK/RETRIBUSI *)...... MASA/TAHUN PAJAK/RETRIBUSI *).....

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN MADIUN,

:

a.

Bahwa berdasarkan surat permohonan .... ***)

tanggal .... Nomor .... perihal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah/Retribusi Daerah*) telah

diterbitkan SKPDLB/SKRDLB*) Nomor ... tanggal

.......

masa/tahun.....

sebesar

Rp... (..........);

- b. Bahwa berdasarkan SKPDLB/SKRDLB*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penelitian terdapat kelebihan pembayaran pajak/retribusi ........****);
- c. Bahwa atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah/Retribusi Daerah*)sebagaimana dimaksud dalam huruf b, akan dikembalikan atau dikompensasikan ke ............. ****)
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah/Retribusi Daerah*) Kepada ..... SSPD/SSRD*) Nomor.... Jenis Pajak/Retribusi*)

......... Masa/Tahun Retribusi...;

- Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;

4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;

5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN MADIUN TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH/ RETIBUSI DAERAH*) KEPADA ... SSPD/SSRD NOMOR ... JENIS PAJAK/ RETRIBUSI*)

........ MASA/TAHUN RETRIBUSI*) ....

KESATU

- Mengembalikan

kepada

...***)

memiliki

kelebihan

pembayaran

Pajak/Retribusi


****)

Masa/Tahun

*)

...Sebesar

Rp.....

.(........).

KEDUA

- Kelebihan pembayaran Pajak Daerah/ Retribusi Daerah*) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikompensasikan sebesar Rp. ..... (....) untuk dibayarkan ke sejumlah utang pajak/ retribusi*).

KETIGA

- Kelebihan pembayaran Pajak Daerah/ Retribusi Daerah*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU : **)

-  Diperhitungkan seluruhnya dengan utang pajak/retribusi*) dan tidak tersisa kelebihan pembayaran Pajak Daerah/ Retribusi Daerah*);

 Di kompensasikan dengan pembayaran pajak/retribusi*) tahun berikutnya;

 Masih

tersisa

sebesar

Rp.

........

(....)

Untuk dipindahbukukan ke rekening Wajib Pajak/ Wajib Retribusi*) dengan nama ..... Nomor rekening

... Pada

Bank ...

di.....

KEEMPAT

- Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

Pada tanggal ...

KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN MADIUN

...

NIP.

Surat Keputusan inin disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak/ Retribusi *)

2. Kepala Dinas Pendapatan
3. Arsip

## Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu

- **)

Beri tanda (x) pada kotak yang sesuai

- ***)

Nama Wajib Pajak/Retribusi

- ****) Jenis Pajak/Retribusi

## Kepala Bagian Hukum

## ttd

## WIDODO, SH.M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006

BUPATI MADIUN, ttd

MUHTAROM