PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor TAHUN Tahun 2008 tentang KEWENANGAN DESA DEN GAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MELAWI, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. Menimbang a.
bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai wujud pelaksanaan Desentralisasi dalam Negara Republik Indonesia di Daerah Kabupaten Melawi perlu segera diwujudkan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengatur tentang Kewenangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. b
Mengingat
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 1.
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 5.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 6
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8
9. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Derah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 16). 9
Dengan Persetujuan Bersama
DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUP ATEN MELA WI
dan
BUP ATI MELA WI,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG KEWENANGAN DESA Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Bupati adalah Bupati Melawi;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Melawi; 3 .
5. Camat adalah Camat se Kabupaten Melawi;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
KEWENANGAN DESA
Pasal 2
Kewenangan Desa mencakup : a.
- Kewenangan yang sudah ada
Pasal 3
Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2, meliputi bidang-bidang : a. Bidang Pertanian;
- b. Bidang Pertambangan dan Energi;
- e. Bidang Kehutanan dan Perkebunan; b
- d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan; C
- e. Bidang Perkoperasian;
- f. Bidang Ketenaga kerjaan; e
- g. Bidang Kesehatan;
- h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 1. Bidang Sosial;
- j. Bidang Pekerjaan Umum;
- k. Bidang Perhubungan;
1. Bidang Lingkungan Hidup;
- m. Biclang Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Politik Dalam Negeri; n. Bidang Pengembangan Otonami Desa;
- o. Bidang Perimbangan Keuangan;
- p. Bidang Tugas Pembantuan;
- q. Biclang Pariwisata;
- r. Bidang Pertanahan;
- s. Biclang Kependudukan dan Catatan Sipil; t. Bidang Perencanaan;
- u. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi; v. Bidang Pendapatan Masyarakat Desa;
- w. Bidang Pemuda dan Olah raga;
- x. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera. X.
Pasal 4
Jenis kewenangan masing-masing bidang dimaksud pada Pasal 3 sebagaimana tersebut pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinch pada tanggal 2 s&lt;etc»uer 2008

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal s Sc@teer 2008 3 pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 5

- (2) Persetujuan Kewenangan Desa oleh Bupati berdasarkan : a. Potensi Desa meliputi kondisi geografis,
2. ekonomi, sosial budaya dan sumber daya manus1a b. Sarana dan Prasarana a.
- (3) Kewenangan yang belum ditetapkan sebagai Kewenangan Desa menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Melawi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan kewenangannya, Desa setiap tahun mendapat bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 7

- (1) Penetapan Kewenangan desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasaranan desa. (2) Desa yang belum menetapkan kewenangannya, Bupati membuat Pedoman Pelaksanaan
2. Tugas Pemerintah Desa.

## BAB III

## KETENTUANPENUTUP

## Pasal 8

Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangnya Peraturan Daerah ini semua Desa sudah menetapkan Kewenangan Desanya. Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinch pada tanggal 2 s&lt;etc»uer 2008


Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal s Sc@teer 2008 3 pada


## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUP ATEN MELA WI NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG KEWENANGAN DESA

## I. UMUM

Dengan diterbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat, pengaturan tentang batas-batas kewenangan dan pelimpahan kewenangan Kabupaten kepada desa merupakan salah satu cara dalam mempercepat dan mendukung pembangunan Desa,yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan , program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR G5

+

'

## LAMPIRAN : PERA TURAN DAERAH KABUP ATEN MELA WI

## NOMOR 5 TAHUN 2008 TANGGAL 2 ex¢cr 2008 TENTANG KEWENANGAN DESA

## DAFT AR RINCIAN KEWENANGAN DESA

1.

BIDANG PERTANIAN

## a. 1 .

- Penetapan lokasi area kegiatan pengembangan lahan. b. Pembinaan kelembagaan, usaha dan permodalan tani
- C. Permasyarakatan panca usaha tani b.
- d. C.
- Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan
- berpedoman pada petunjuk teknis tingkat Kabupaten dan Kota d.
- e. Pengembangan Lumbung Desa
- f. Penetapan pola waktu musim tanam. e
- f. pola

## 2. BIDANG PERT AMBANGAN DAN ENERGI a. 2.

- Pengawasan dan pembinaan terhadap pertambangan rkyat. b. Pembinaan terhadap masyarakat desa sebagai pemilik sumber daya genetik. a

b.

## 3. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN a. 3

- Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu. b. Pengolahan dan pelestarian hutan desa
- C. Penghijauan dan konservasi tanah dalam rangka pengelolaan Kebun Bibit Desa d. Pengawasan terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang b C
- dilindungi. e. Pengawasan terhadap pelaksanaan perluasan tanaman perkebunan. d.
- f. Pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan dan bibit unggul. e
- f.

## 4. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN a. Rekomendasi ijin usaha industri 4.

- b. Rekomendasi investasi di desa a
- C. Rekomendasi ijin gangguan b
- d. Rekomendasi ijin usaha perdagangan C
- e. Pembinaan, Pengawasan dan pengelolaan hasil industri dan perdagangan. e

## 5. BIDANG PERKOPERASIAN a. Rekomendasi dan Pengawasan pemberian Kredit di Desa 5.

- b. Pengelolaan Dana Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) dan dana investasi b.

6. BIDANG TENAGA KERJA

## a Pembinaan, pengawasan dan pelayanan administrasi bidang ketenagakerjaan 6.

- b. Pendataan dan pengklasifikasi tenaga kerja/penduduk usia kerja. b.

7. BIDANG KESEJAHTERAAN

## a Pembinaan kesehatan masyarakat 7.

- b. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa c. Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu
- d. Pengelolaan Dana Sehat
3. d.

"'