PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG Nomor 6 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS (berlaku 20 April 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama, sehingga untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas diperlukan pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat;
- b. bahwa guna upaya melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas, diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah serta semua lapisan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons Whith Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
26. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Oleh Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
dan
BUPATI SINTANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kabupaten Sintang.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas mental serta Penyandang Disabilitas fisik dan mental.
7. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
8. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
9. Kemandirian Penyandang Disabilitas adalah kebebasan dan/atau ketidaktergantungan Penyandang Disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
10. Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas yang meliputi kegiatan Aksesibilitas, Rehabilitasi, Bantuan Sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
12. Bangunan Umum dan Lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki pemerintah, pemerintah daerah dan swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk Penyandang Disabilitas.
13. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
15. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
16. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar Penyandang Disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
17. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
18. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
19. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila.
20. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar Penyandang Disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
21. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara.
22. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan pengerahan, penyeleksian dan promosi tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.
23. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keahlian keterampilan tertentu ## BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN ASAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, kesamaan hak, kedudukan dan kesempatan, serta meningkatkan kemampuan Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan Penyandang Disabilitas adalah:
- a. meningkatkan taraf kesejahteraan dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial Penyandang Disabilitas dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyrakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Ruang Lingkup Penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
1. gangguan penglihatan;
2.
gangguan pendengaran;
3. gangguan bicara;
4. cerebral palsy;
5. gangguan motorik dan mobilitas;
6. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
7. autis;
8. epilepsi;
9. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
10. retardasi mental.
- b. hak-hak Penyandang Disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olahraga, pariwisata, politik, hukum, penanggulangan bencana tempat tinggal dan aksesibilitas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Upaya Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteran Sosial Penyandang Disabilitas berasaskan:
- a. keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kemanfaatan;
- c. kesetiakawanan dan kekeluargaan;
- d. keadilan;
- e. kesetaraan kesempatan;
- f. kemitraan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- j. kemandirian;
- k. profesionalisme;
- l. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- m. berkelanjutan.
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yaitu:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas;
- b. menunjuk petugas pendamping program kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas dengan Keputusan Bupati;
- c. melakukan kerja sama dengan Kabupaten/kota lainnya di dalam dan di luar provinsi;
- d. menguatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan pendanaan untuk pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- e. melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- f. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya;
- g. melakukan pendataan Penyandang Disabilitas;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- i. melaksanakan partisipasi, peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- j. melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan kepada masyarakat, pemantapan dan bimbingan motivasi.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Setiap Penyandang Disabilitas berhak memperoleh:
- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas, pendidikan dan kemampuannya;
- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- f. pelayanan kesehatan;
- g. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8
- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas, pendidikan dan kemampuannya.
Bagian Kesatu Umum
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 9
- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (3) Kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksebilitas.
- (4) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara bertahap dengan
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 10
- (1) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan hak, kewajiban dan peran Penyandang Disabilitas agar dapat berperan dan berintegrasi secara total, sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan, kesempatan kerja, kehidupan sosial, pelayanan kesehatan, serta pelayanan publik lainnya.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 11
Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis dalam rangka perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pendidikan
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 12
Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya, termasuk yang berkebutuhan khusus.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 13
- (1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya.
- (2) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan/atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.
- (3) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan:
- a. kemudahan sarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi para Penyandang Disabilitas;
- b. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara pendidikan.
- (5) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional dan proporsional.
- (6) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (7) Ketentuan tentang pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 14
Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 15
- (1) Sistem Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan pelayanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
- (2) Sistem Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur dari masyarakat.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 16
- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dilaksanakaan melalui Sekolah Luar Biasa.
- (2) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
- b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 17
SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan harus menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Bagian Ketiga Kesempatan Kerja
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 18
Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak, kesempatan, perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat disabilitasnya.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 19
- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja;
- b. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja;
- c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi Penyandang Disabilitas usia kerja.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 20
- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja yang menyandang disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat disabilitasnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai pada instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Instansi Pemerintah Daerah yang menggunakan teknologi tinggi, dapat mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada instansi tersebut.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 21
- (1) BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan badan hukum memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja yang menyandang disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat disabilitasnya.
- (2) BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan badan hukum dapat mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai perusahaan.
- (3) BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan badan hukum yang menggunakan teknologi tinggi, dapat mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaan dimaksud.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 22
- (1) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi pekerja Penyandang Disabilitas di Instansi Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan badan hukum, ditetapkan dengan
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 23
Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan pekerja/pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Kehidupan Sosial
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 24
Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 25
Dalam kehidupan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Penyandang Disabilitas berhak memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan kegiatan:
- a. beribadah sesuai dengan aturan agama yang dianutnya;
- b. olah raga, baik untuk prestasi maupun kebugaran/kesehatan;
- c. berkesenian yang diekspresikan dalam karya, bentuk, sifat dan jenis kesenian;
- d. kemasyarakatan sesuai dengan budaya dan kebiasaan; dan
- e. kegiatan sosial lainnya sesuai dengan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.
Bagian Kelima Pelayanan Kesehatan
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 26
Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan informasi serta pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar kesehatan.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 27
Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.
BAB V - PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 28
Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:
- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama berupa pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua berupa pelayanan kesehatan spesialistik yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dengan jenis pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
AKSESIBILITAS
Bagian Kesatu Umum
BAB VI - AKSESIBILITAS
Pasal 29
- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. fisik;
- b. non fisik.
BAB VI - AKSESIBILITAS
Pasal 30
- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi aksesibilitas:
- a. angkutan umum;
- b. bangunan umum;
- c. sarana peribadatan;
- d. jalan umum;
- e. pertamanan dan permakaman umum;
- f. objek wisata.
- (2) Penyediaan fasilitas yang berbentuk fisik pada sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. persyaratan teknis kendaraan umum;
- b. tanda-tanda khusus bagi Penyandang Disabilitas tuna netra, tuna daksa, dan Penyandang Disabilitas tuna rungu.
BAB VI - AKSESIBILITAS
Pasal 31
- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pelayanan informasi;
- b. pelayanan khusus.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
PENJELASAN
Pembukaan
melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para Penyandang Disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitas sarana lalu lintas dan angkutan umum.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas dan angkutan umum.
Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Umum serta Lingkungan
## Paragraf 1 Penyediaan Aksesibilitas
##
PENJELASAN
Pasal 32
- (1) Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. - (2) Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta atau pengusaha dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas. ## Paragraf 2 ## Persyaratan Teknis
PENJELASAN
Pasal 33
- (1) Persyaratan teknis aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan meliputi: - a. ukuran dasar ruang; - b. jalur pedestrian; - c. jalur pemandu; - d. area parkir; - e. pintu; - f. ramp ; - g. tangga; - h. lift; - i. kamar kecil; - j. pancuran; - k. wastafel; - l. telepon; - m. perlengkapan; - n. perabot; - o. rambu; - p. penyeberangan pejalan kaki (zebra cross) ; - q. jembatan penyeberangan; - r. tempat pemberhentian (shelter). - (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Sarana Angkutan Umum Paragraf 1 Persyaratan Teknis Kendaraan Umum
PENJELASAN
Pasal 34
- (1) Setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum wajib melaksanakan pengangkutan Penyandang Disabilitas dengan aman, selamat, cepat, lancar, tertib, teratur dan nyaman. - (2) Setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas kepada Penyandang Disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum. - (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan Penyandang Disabilitas. - (4) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan tangga, pegangan, kursi serta sarana dan prasarana lainnya yang lazim terdapat dalam angkutan umum. - (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara usaha di bidang angkutan umum. - (6) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang. - (7) Ketentuan tentang cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Tanda-Tanda Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dan Tuna Rungu
PENJELASAN
Pasal 35
Di tempat penyeberangan pejalan kaki yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau.
PENJELASAN
Pasal 36
Pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek yang ditulis dengan huruf braille. Bagian Keempat Pelayanan Informasi
PENJELASAN
Pasal 37
Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang aksesibilitas yang tersedia pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, objek wisata serta angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. ## Bagian Kelima Pelayanan Khusus
PENJELASAN
Pasal 38
- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, obyek wisata serta angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. - (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kemudahan: - a. melakukan pembayaran pada loket/kasir; - b. melakukan antrian; - c. mengisi formulir; - d. melakukan transaksi jual beli; - e. menyeberang jalan; - f. naik dan/atau turun dari sarana angkutan umum; dan - g. keperluan-keperluan lainnya yang membutuhkan pelayanan khusus. ## BAB VII REHABILITASI Bagian Kesatu Umum
PENJELASAN
Pasal 39
Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fungsi fisik, mental dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.
PENJELASAN
Pasal 40
Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan dan sosial.
PENJELASAN
Pasal 41
- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan dan penyelenggaraan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.