PERATURAN BUPATI MA Nomor O5 Tahun 2016 tentang PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR O5 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN/INSENTIF DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai tidak Tetap, maka perlu diberikan Tunjangan Kesejahteraan/Insentif bulanan kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku : Tengah,
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645),
- 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851),
- . Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan 3. Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896): 2
- 4.. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286), |
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350), 5.
- . 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431), :
- . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 7. U Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),
- Undang-Undang -Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063), 8.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), 9.
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737): |
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310), | | | 3
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penetapan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Beritan Negara Tahun 2013 Nomor 164),
16. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 21),
17. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 45),
18. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 07),
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : TUNJANGAN KESEJAHTERAAN/INSENTIF DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelanggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah. 3.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah. 4.
5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. 5.
6. Dokter adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialist Lulusan pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi baik di dalam maupun di luar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. 6
7. Bidan adalah seorang perempuan dari Pendidikan Bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. 7.
8. Dokter sebagai PTT adalah dokter yang bukan Pegawai Negeri di angkat oleh Pejabat yang berwenang pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk selama masa penugasan. 8.
9. Bidan sebagai PTT adalah Bidan yang bukan Pegawai Negeri, diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksaknakan pekerjaan sebagai Bidan dalam rangka pefiksanaan program Pemerintah. 9.
Pelan
.
10. Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang di bandingkan Daerah lain dalam skala Nasional dan berpenduduk relatif tertinggal.
2. 11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah selaku pengguna anggaran/barang.
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tunjangan Kesejahteraan atau Insentif Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Pasal 3
Tunjangan Kesejahteraan atau Insentif diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
Pasal 4
Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah Pemberian Tunjangan Kesejahteraan atau Insentif Dokter, yang didasarkan pada kondisi kerja kelangkaan profesi Dokter yang ada di Kabupaten Maluku Tengah.
Pasal 5
- (1) Tunjangan Kesejahteraan atau Insentif Dokter diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebagai berikut : :
3. . Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil Rp. 10.000.000,-»
4. | Dokter Residen Senior Spesialis Rp. 7.500.000,v
5. Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap Rp. 7.500.000,-
- e. Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Banda Rp. 3.300.000,-
7. . Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Negeri Sipil di luar Kecamatan Banda Rp. 2.700.000,-| 0
8. £ Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap di Kecamatan Banda Rp. 2.370.000,-
- g. Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap di Luar Kecamatan Banda Rp. 1.780.000,-
- h. Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap di Luar Kecamatan Banda tetapi sig 'ui Tihulesi dan Kasuari Rp. 2.370.000,as
'
- i. Dokter Internsip yang bertugas di Kecamatan Banda Rp. 2.000.000,-
- j. Dokter Internsip yang bertugas di Luar Kecamatan Banda Rp. 1.500.000.-
Pasal 6
Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
Pasal 7
- (1) Bupati melalui kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas profesi atau kinerja Dokter penerima tunjangan.
- (2) Dokter penerima tunjangan yang tidak melaksanakan tugas pelayanan profesi secara baik, Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah melakukan tindakan penghentian pemberian tunjangan. :
- (3) Penghentian pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah melalui tahapan teguran secara patut sesuai Peraturan Perundangundangan.
Pasal 8
Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan merujuk pada Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai tidak Tetap.
Pasal 9
- (1) Dokter sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap berhak memperoleh Tunjangan Kesejahteraan atau Insentif.
- (3) Dokter sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap berkewajiban melaksanakan tugas profesi Dokter sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di bidang kesehatan.
- (2) Dokter sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap berhak mengajukan perpindahan dan/atau perubahan lokasi penugasan dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah. |
- (4) Dokter sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diberikan Tunjangan Kesejahteraan atau Insentif.
Pasal 10
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 446-70 Tahun 2015 tentang Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan /Insentif Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan tidak berlaku. st
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah. UMARELLA IBRAHIM BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 227