PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor MOR Tahun 2008 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO MOR 6 TAHUN 201 7 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku 16 Februari 2017)
Pembukaan
Mengingat
,,·
�
-
•
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Neg, Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenta Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bel dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tents Perbendaharaan Negara (Lembaran Neg, Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tenta Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provi: Sulawesi Tenggara (Lernbaran Negara Reput Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambah Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ked atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2C tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg, Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 5679);
j
i
!
i
j
I
§
j
,
!
;
\Ii\
,:
·-{
...
:·-·
·,
\!
:Menetapkan
'.:\:
".SI
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 'i Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Care Pengawasan atas Penyelenggaraan Pernerintahar Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utars Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAA1' SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH D: . LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTOf\ UT ARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
/ Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- ·: '2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
&lt;
- 1 Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
- '. ,3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebaga .'.: unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- ,: '4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKP[ adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah · · Kabupaten Buton Utara.
- ,· 5. Pimpinan SKPD adalah Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintar Kabupaten Buton Utara;
- ·. 6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buton Utara.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Buton Utan selaku aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggunj jawab langsung kepada Bupati.
.-
I
•
•';:·
:
-·
"
,')•;·
�
;,
.-
.
.-.
-·: ', '
·.
",
;r.: .•
����
\;:i
£,)
· Is,.:H:i;f
�
l!
ii-:,
�
,
�
r1.
�
i
���
}""
�
;
.·
�
;) sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada }J. tiJldakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh :·j . .'.pJ111pinar:1 dan selur � h peg � wai untu � 1:1-emberi � an .keyakinan )/:1 .:;nemadai atas tercapainya tujuan orgamsasi melalui kegiatan yang Jt ;ifektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan t: ltet negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang:'i-� jidangan. .
�
·''4
. \_)C
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat } SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan .;J. :secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan p: emerintah daerah .
. ,.,!'IJ.
t ... Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, ( �� valuasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap '} :.penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka ·· memberikan , keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 1 · dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan :i secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam · mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
.,CJ
;
BAB II - TUJUAN PELAKSANAAN SPIP
Pasal 2
·:,, / Untuk rnencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, ( ·· efisien, transparan, dan akuntabel, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib rnelakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
l
1
,
·
!
Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pernerintahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui SPIP BAB III UNSUR SPIP Pasal3
l) SPIP terdiri atas unsur:
- a. lingkungan pengendalian;
- b. penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi; dan
- e. pemantauan pengendalian intern.
Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat ( r dilaksanakan menyatu dan rnenjadi bagian integral dari kegiatar SKPD.
Petunjuk teknis penerapan setiap unsur SPIP sebagaimans dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - TUJUAN PELAKSANAAN SPIP
Pasal 4
Bupati bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraar SPIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimans dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
·
·
,
,
.
, .
·'·,;
;;
;;
Jl
..• ·
pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD termasuk akuntabilitas keuangan Daerah; dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
-b.
":
i\'.
.·i: {
Bagian Ked ua
J.
BAB II - TUJUAN PELAKSANAAN SPIP
Pasal 5
, ·
· lpengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ;huruf a dilakukan oleh Inspektorat.
- , dit · .. ,.a. au 1;
·, Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan ! pengawasan intern melalui: '
- reviu; b
- evaluasi; C.
- pemantauan; dan d.
- kegiatan pengawasan lainnya. e
BAB II - TUJUAN PELAKSANAAN SPIP
Pasal 6
:q
!'
: pektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan :-\_ am .rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan ·! .:erintah Kabupaten Buton Utara yang bersumber dari Anggaran dapatan dan Belanja Daerah.
BAB II - TUJUAN PELAKSANAAN SPIP
Pasal 7
�
JAudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri j � tas:
··; a.
- audit kinerja; dan
'
'b.
- audit dengan tujuan tertentu.
j
I
I
I
I
I
.
,
;
:r,·
Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , 't merupakan audit atas pengelolaan keuangan 'daerah dai ;p: pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang terdiri atas aspel {t '; kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
,,.
{ ;-.Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada aya :, '.; (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audi L;) kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
·.: l
BAB II - TUJUAN PELAKSANAAN SPIP
Pasal 8
!j)
·
,j)
Pelaksanaan audit intern di lingkungan Pemerintah Daeral 1 dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakai I pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetens i keahlian.
!1 Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimaru ., · I dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatai fungsional sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Syarat kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada aya ; (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan progran I sertifikasi.
Pasal ·g
�
Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalan I: Pasal 8 ayat (1) disusun kode etik aparat pengawasan interr pemerintah. .
;
\, . Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun olel ;\_ · organisasi profesi auditor
BAB II - TUJUAN PELAKSANAAN SPIP
Pasal 10
\
�
&amp;ntuk
/ : � tiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib '{ fnelaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana [,,&amp;imaksud pada ayat ( 1).
menjaga mutu hasil audit yang dilaksanak � n Aparat Jpengawasan Intern Pemerintah, maka disusun standar audit .
1.,Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ; oleh organisasi profesi
BAB II - TUJUAN PELAKSANAAN SPIP
Pasal 11
l
ilsetelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan : intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan · menyampaikannya kepada pimpinan SKPD yang diawasi.
l
�
BAB II - TUJUAN PELAKSANAAN SPIP
Pasal 12
juntuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern l pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat. Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ' disusun oleh organisasi profesi. i
BAB II - TUJUAN PELAKSANAAN SPIP
Pasal 13
tat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya I s independen dan objektif.
I
i
I
!!
;·.,
·
�
f1
::::114
(lspektorat melakukan atas laporan keuangar hmerintah daerah sebelum disampaikan Bupati kepada Badar 1 )neriksa Keuangan. ! ', reviu l.
;
·
BAB II - TUJUAN PELAKSANAAN SPIP
Pasal 15
i
)
,; ) Susunan dan personalia Satgas SPIP sebagaimana dimaksuc pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas :
Dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungar Pemerintah Kabupaten Bu ton, Utara dibentuk Satuan Tuga: (Satgas) SPIP dengan Keputusan Bupati.
I
I
- a. Pembina
Bupati Buton Utara
- b. Wakil
Wakil Bupati Buton Utara
Pembina
- Ketua c.
- Wakil Ketua d.
- Sekretaris
- Anggota
- e.
- f.
Sekretaris Daerah
Inspektur
Sekretaris Inspektorat
Unsur dari Badan Kepegawaian dar Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Dina: Keuangan Daerah, dan Inspektu: Pembantu
- g. Sekretariat
:
Unsur Inspektorat
I
�
Satgas penyelenggaraan SPIP mempunyai tugar mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungar Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
I
:·c.
-'!!!i:"i,r
1:'
l,
·i � Dalam rangka penyelenggaraan SPIP pada masing-masing SKP � dibentuk Satgas SPIP dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala 11SKPD.
..
;
I " Tugas Satgas . SPIP di tingkat SKPD adalah melakukan ,'koordinasi dan evaluasi pelaksanaan SPIP di masing-masing SKPD. .
I
a
BAB II - TUJUAN PELAKSANAAN SPIP
Pasal 16
lsegala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan nBupati · ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja [Daerah Kabupaten Buton Utara.
�
IInspektorat sebagai Sekretariat penyelenggaraan SPIP setiap !tahun menyusun rencana anggaran untuk penyelenggaraan SPIP ! di Kabupaten Bu ton Utara.
I
..
t!
t
Pasal 60
i
l
I
I
a
i
·.,
.
·
1
.
:
'
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 ten tang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 ten tang Peru bahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
f!
1•
I
i
l
I
l
'
\_: ·
:.
:r
·
/ Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- ·: '2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
&lt;
- 1 Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
- '. ,3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebaga .'.: unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- ,: '4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKP[ adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah · · Kabupaten Buton Utara.
- ,· 5. Pimpinan SKPD adalah Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintar Kabupaten Buton Utara;
- ·. 6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buton Utara.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Buton Utan selaku aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggunj jawab langsung kepada Bupati.
.-
I
•
•';:·
:
-·
"
,')•;·
�
;,
.-
.
.-.
-·: ', '
·.
",
;r.: .•
����
\;:i
£,)
· Is,.:H:i;f
�
l!
ii-:,
�
,
�
r1.
�
i
���
}""
�
;
.·
�
;) sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada }J. tiJldakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh :·j . .'.pJ111pinar:1 dan selur � h peg � wai untu � 1:1-emberi � an .keyakinan )/:1 .:;nemadai atas tercapainya tujuan orgamsasi melalui kegiatan yang Jt ;ifektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan t: ltet negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang:'i-� jidangan. .
�
·''4
. \_)C
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat } SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan .;J. :secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan p: emerintah daerah .
. ,.,!'IJ.
t ... Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, ( �� valuasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap '} :.penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka ·· memberikan , keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 1 · dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan :i secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam · mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
.,CJ
;
·:,, / Untuk rnencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, ( ·· efisien, transparan, dan akuntabel, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib rnelakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
l
1
,
·
!
Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pernerintahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui SPIP BAB III UNSUR SPIP Pasal3
l) SPIP terdiri atas unsur:
- a. lingkungan pengendalian;
- b. penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi; dan
- e. pemantauan pengendalian intern.
Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat ( r dilaksanakan menyatu dan rnenjadi bagian integral dari kegiatar SKPD.
Petunjuk teknis penerapan setiap unsur SPIP sebagaimans dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP Bagian Kesatu Urn um Pasal 4
Bupati bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraar SPIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimans dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
·
·
,
,
.
, .
·'·,;
;;
;;
Jl
..• ·
pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD termasuk akuntabilitas keuangan Daerah; dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
-b.
":
i\'.
.·i: {
Bagian Ked ua
J.
} fngawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD di ::: 'X Lingkungan Pemerintah Daerah t Pasal 5
, ·
· lpengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ;huruf a dilakukan oleh Inspektorat.
- , dit · .. ,.a. au 1;
·, Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan ! pengawasan intern melalui: '
- reviu; b
- evaluasi; C.
- pemantauan; dan d.
- kegiatan pengawasan lainnya. e
:q
!'
: pektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan :-\_ am .rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan ·! .:erintah Kabupaten Buton Utara yang bersumber dari Anggaran dapatan dan Belanja Daerah.
�
JAudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri j � tas:
··; a.
- audit kinerja; dan
'
'b.
- audit dengan tujuan tertentu.
j
I
I
I
I
I
.
,
;
:r,·
Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , 't merupakan audit atas pengelolaan keuangan 'daerah dai ;p: pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang terdiri atas aspel {t '; kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
,,.
{ ;-.Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada aya :, '.; (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audi L;) kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
·.: l
!j)
·
,j)
Pelaksanaan audit intern di lingkungan Pemerintah Daeral 1 dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakai I pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetens i keahlian.
!1 Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimaru ., · I dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatai fungsional sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Syarat kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada aya ; (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan progran I sertifikasi.
Pasal ·g
�
Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalan I: Pasal 8 ayat (1) disusun kode etik aparat pengawasan interr pemerintah. .
;
\, . Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun olel ;\_ · organisasi profesi auditor
\
�
&amp;ntuk
/ : � tiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib '{ fnelaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana [,,&amp;imaksud pada ayat ( 1).
menjaga mutu hasil audit yang dilaksanak � n Aparat Jpengawasan Intern Pemerintah, maka disusun standar audit .
1.,Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ; oleh organisasi profesi
l
ilsetelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan : intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan · menyampaikannya kepada pimpinan SKPD yang diawasi.
l
�
juntuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern l pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat. Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ' disusun oleh organisasi profesi. i
tat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya I s independen dan objektif.
I
i
I
!!
;·.,
·
�
f1
::::114
(lspektorat melakukan atas laporan keuangar hmerintah daerah sebelum disampaikan Bupati kepada Badar 1 )neriksa Keuangan. ! ', reviu l.
;
·
Bagian Ketiga Satuan Togas SPIP Pasal 15
i
)
,; ) Susunan dan personalia Satgas SPIP sebagaimana dimaksuc pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas :
Dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungar Pemerintah Kabupaten Bu ton, Utara dibentuk Satuan Tuga: (Satgas) SPIP dengan Keputusan Bupati.
I
I
- a. Pembina
Bupati Buton Utara
- b. Wakil
Wakil Bupati Buton Utara
Pembina
- Ketua c.
- Wakil Ketua d.
- Sekretaris
- Anggota
- e.
- f.
Sekretaris Daerah
Inspektur
Sekretaris Inspektorat
Unsur dari Badan Kepegawaian dar Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Dina: Keuangan Daerah, dan Inspektu: Pembantu
- g. Sekretariat
:
Unsur Inspektorat
I
�
Satgas penyelenggaraan SPIP mempunyai tugar mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungar Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
I
:·c.
-'!!!i:"i,r
1:'
l,
·i � Dalam rangka penyelenggaraan SPIP pada masing-masing SKP � dibentuk Satgas SPIP dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala 11SKPD.
..
;
I " Tugas Satgas . SPIP di tingkat SKPD adalah melakukan ,'koordinasi dan evaluasi pelaksanaan SPIP di masing-masing SKPD. .
I
a
BABV KETENTUAN PENUTUP. Pasal 16
lsegala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan nBupati · ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja [Daerah Kabupaten Buton Utara.
�
IInspektorat sebagai Sekretariat penyelenggaraan SPIP setiap !tahun menyusun rencana anggaran untuk penyelenggaraan SPIP ! di Kabupaten Bu ton Utara.
I
..
t!
t
t!
{?eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. j .
I
.
·;igar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangar )&gt;eraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeral: .Cabupaten Buton Utara. · · · g I � --. : : ________________ ,:.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Buranga pada tanggal 16-2-2017 n I : :; I � l I biundangkan di Buranga tada tanggal 16-2-2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH rBUPATEN EUTON UTARA, l I

Verifikasi: cap/ttd ! I I LAODE BAHARUDDIN 1 � ERITA DAERAH KABUPATEN EUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 I ;

Penandatangan: BUPATI BUTON UTARA, cap/ttd H. ABU HASAN