PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN Nomor 14 Tahun 2015 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (berlaku 9 April 2015)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN,
:
- a. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan bentuk komitmen pelaku dunia usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya yang bersendikan pada Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara sistematis, serasi, seimbang serta memperoleh hasil yang optimal maka harus disinergikan dengan program pembangunan Kota Pasuruan;
- c. bahwa setiap perusahaan harus memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha, serta diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
Mengingat
:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta mengingat belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
Menetapkan
:
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan
WALIKOTA PASURUAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan ## BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyelenggaraan TJSLP berlandaskan pada asas:
- a. manajemen yang sehat;
- b. kesepakatan;
- c. kemandirian;
- d. keseimbangan;
- e. kemanfaatan umum;
- f. kebersamaan;
- g. keserasian;
- h. keterpaduan;
- i. keadilan;
- j. transparansi;
- k. akuntabilitas;
- l. berwawasan lingkungan;
- m. berkelanjutan;
- n. kepastian hukum; dan
- o. partisipatif dan aspiratif.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
- a. memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP;
- b. memberikan arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri untuk memenuhi standar tata kelola perusahaan yang baik;
- c. memberikan arahan kepada perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan;
- d. memberikan pedoman bagi Pemerintah Kota dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP;
- e. mendorong perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan;
- f. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama perusahaan dalam mendukung percepatan pembangunan; dan
- g. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Tujuan pengaturan TJSLP adalah:
- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan;
- b. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- c. terwujudnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat;
- d. terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan;
- e. terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara perusahaan dan Pemerintah Kota dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP;
- f. tercapainya tujuan pembangunan secara optimal; dan
- g. mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program TJSLP.
PENYELENGGARAAN TJSLP
Bagian Kesatu Umum
BAB III - PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasal 5
- (1) Setiap perusahaan wajib melaksanakan program TJSLP, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
- a. peringatan lisan; dan
- b. peringatan tertulis.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
BAB III - PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasal 6
Ruang lingkup penyelenggaraan TJSLP meliputi:
- a. perencanaan;
- b. program;
- c. model;
- d. pembentukan tim fasilitasi;
- e. prosedur;
- f. duta TJSLP; dan
- g. pemantauan dan pengendalian.
Bagian Ketiga Perencanaan
BAB III - PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasal 7
- (1) Perencanaan penyelenggaraan program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:
- a. partisipatif;
- b. kemitraan; dan
- c. kesepakatan.
- (2) Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib:
- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan
BAB III - PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasal 8
Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP, meliputi:
- a. sosial;
- b. lingkungan;
- c. kesehatan;
- d. pendidikan;
- e. peningkatan daya beli;
- f. infrastruktur dan sanitasi lingkungan;
- g. sarana dan prasarana keagamaan;
- h. seni dan budaya;
- i. olahraga;
- j. penelitian dan pengkajian kebutuhan; dan
- k. inovasi dan kreatifitas.
Bagian Kelima Model
BAB III - PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasal 9
- (1) Setiap perusahaan dapat melaksanakan program TJSLP dengan model sebagai berikut:
- a. mendirikan yayasan sendiri di bawah naungan perusahaan sendiri dan/atau grupnya;
- b. mendukung dan/atau bergabung dalam konsorsium dengan menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu;
- c. secara mandiri; dan/atau
- d. bermitra dengan pihak lain melalui kerjasama.
- (2) Pelaksanaan program TJSLP dengan model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Tim Fasilitasi.
Bagian Keenam
Pembentukan Tim Fasilitasi
BAB III - PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasal 10
- (1) Dalam rangka optimalisasi program TJSLP, dibentuk Tim Fasilitasi.
- (2) Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Ketujuh Mekanisme dan Prosedur
BAB III - PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasal 11
Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Program TJSLP yaitu:
- a. Pemerintah Kota melalui Tim Fasilitasi menyampaikan program prioritas kepada perusahaan;
- b. Tim Fasilitasi menyusun rencana kerjasama program TJSLP;
- c. penanggung jawab perusahaan dan Walikota melaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program TJSLP;
- d. perusahaan yang bersangkutan melaksanakan Program TJSLP sesuai kesepakatan; dan
- e. Tim Fasilitasi melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
Bagian Kedelapan Duta TJSLP
BAB III - PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasal 12
- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan program TJSLP, Walikota dapat mengangkat duta TJSLP.
- (2) Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyebarluaskan informasi berkaitan dengan TJSLP;
- b. mendorong perusahaan di Kota untuk melaksanakan TJSLP; dan
- c. mempromosikan program prioritas pembanguan kepada perusahaan untuk dijadikan sasaran program TJSLP.
- (3) Penunjukan duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Kesembilan
Pemantauan dan Pengendalian
BAB III - PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasal 13
- (1) Tim Fasilitasi melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Setiap perusahaan yang melaksanakan program TJSLP wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP kepada Walikota melalui Tim Fasilitasi.
- (3) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP setiap tahun kepada DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB IV - FORUM TJSLP
Pasal 14
- (1) Perusahaan dapat membentuk Forum TJSLP agar program TJSLP dapat dilakukan secara terencana, terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi terbentuknya Forum TJSLP.
- (3) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Tim Fasilitasi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat
BAB V - PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
Pasal 15
- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluasluasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan TJSLP dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan program TJSLP.
- (4) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan TJSLP dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, dan tenaga.
- (5) Tata cara pemenuhan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua
Penghargaan
BAB V - PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
Pasal 16
- (1) Walikota memberikan penghargaan kepada perusahaan yang berhasil menyelenggarakan program TJSLP.
- (2) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mempublikasikan perusahaan yang berhasil menyelenggarakan TJSLP melalui media massa dan dapat menjadikan perusahaan dimaksud sebagai proyek percontohan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
SISTEM INFORMASI
BAB VI - SISTEM INFORMASI
Pasal 17
- (1) Tim Fasilitasi menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. program prioritas pembangunan Pemerintah Kota;
- b. program yang telah didanai TJSLP;
- c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan
- d. perkembangan pelaksanaan TJSLP.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan sistem informasi sejenis.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses dengan mudah oleh badan perusahaan dan masyarakat.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18
- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 19
- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka menunjang kinerja Tim Fasilitasi TJSLP, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (1) Bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hibah;
- b. penghargaan;
- c. subsidi; dan
- d. bantuan sosial.
PENYELESAIAN SENGKETA
BAB IX - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 20
- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan program TJSLP, dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak tercapai maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan mediator.
- (3) Apabila mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka ditempuh upaya hukum dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
- (1) Forum TJSLP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka kegiatan TJSLP yang ditetapkan dan sedang dilaksanakan dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan peraturan daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Penetapan: Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 9 April 2015

Penandatangan: WALIKOTA PASURUAN, ttd. HASANI

Penetapan: Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 14 Agustus 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, ttd. ## BAHRUL ULUM LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 108-14/ 20150

Distribusi: SALINAN Sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. YUDHI HARNENDRO, SH.MSi. Pembina Tingkat I NIP. 19681027 199403 1 008
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 14 TAHUN 2015
## TENTANG
## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
## I. UMUM
PENJELASAN
Pasal 74
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terb