PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rai Hawu Kabupaten Sabu Raijua; - c. bahwa berdasarkan (berlaku 25 Agustus 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 21 TAHUN 2011
TENT ANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH RAI HAWU KABUPATEN SABU RAIJUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dengan memacu kemampuan berusaha dari Perusahaan Daerah (PO);
- b. bahwa Perusahaan Daerah (PD) Rai Hawu merupakan perusahaan daerah milik pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang perlu dioptimalkan pengelolaannya sehingga pada gilirannya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rai Hawu Kabupaten Sabu Raijua;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah Maka Pendirian Perusahaan Daerah Rai Hawu Perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 1.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara ~epublik lndonesiaNomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355); 3.
8. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4.
-~-
;.
'
•
(~
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaari Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara. Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
·
.
...
!'
..-,.
...\_
•
Menetapkan
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan
2. 18.
3. Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sabu Raijua ( Lembaran Daerah kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 );
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA dan BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH RAI HAWU.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Rai Hawu.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rai Hawu.
7. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Rai hawu.
8. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD. adalah Perusahaan Daerah milik pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
9. Pernbinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
10. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar fungsinya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah yang selanjutnya disingkat (APBD) adalah Anggaran Pendapatan dan Bela.nja Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
12. Tahun Buku PD. RAI HAWU adalah Tahun Takwim.
BABII
PENDIRIAN NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PD. RAI HAWU.
~
:
';
-.
'-
-
...
...
-
Pasal 3
- PD Rai Hawu berkedudukan dan berkantor di Seba ibu kota Kabupaten Sabu Raijua dan dapat mendirikan cabang-cabang ditempat-tempat lain dengan Keputusan Bupati.
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
Maksud dan tujuan pendirian PD. Rai Hawu adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, produktivitas perusahaan daerah serta memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BABIV LAPANGAN USAHA
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
- (1) PD. Rai Hawu dapat menjalankan usaha-usahanya di bidang produksi, perdagangan umum, pertambangan dan energi, jasa transportasi, jasa konstruksi dan aneka jasa usaha lainnya.
- (2) Oalam menjalankan usahanya, PO. Rai Hawu dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menjalankan usahanya PD. Rai Hawu harus menentukan core bussinesnya yang jelas.
BABV
MODAL
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6
- Modal dasar adalah seluruh kekayaan baik berupa barang maupun uang ( aktiva maupun pasiva) yang dikelola oleh PD. Rai Hawu. (1)
- Pemerintah daerah selaku pengendali utama dapat melakukan penyertaan modal sebagai suatu bentuk investasi kepada PD. Rai Hawu dalam rangka meningkatka\_r,. PAD yang besarannya akan ditetapkan lebih lanjut di dalam Peraturan Daerah tentang APBD, sesuai kemampuan keuangan daerah. (2)
- Penilaian investasi pemerintah daerah di mana kepemilikan lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) menggunakan metode equitas. (3)
- Semua alat liquide disimpan pada PT. Bank NTT. (4)
1 8ABVI PENGURUS
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7
Pengurus PD. Rai Hawu terdiri dari : ; a. Direksi, b. Badan Pengawas.
ll
(,
-
~
BABVII DIREKSI
Bagian Kesatu Pengangkatan
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 8
- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul badan pengawas.
- (2) Dalam hal calon direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurangkurangnya sarjana (S1);
- b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan di depan DPRD;
- d. lolos seleksi melalui fit and proper test yang dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota direksi atau dengan badan pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 9
Jumlah Anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 10
- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di PD. Rai Hawu.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1), apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan y~ng kedua sebagaimana dimaksud pada ayat { 1), dialaku~~f\ apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahun.
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 11
Direksi dalam mengelola PD. Rai Hawu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Rai Hawu;
- b. menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahan tahunan kepada badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. menyampaikan kontrak menajemen tahunan kepada Sadan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
...
~
..
~
~
.
\_...,
- menyampaikan Standar Operating Prosedure (SOP) dan Standar Analisis Biaya (SAB) tahunan kepada badan pengawas untuk mendapat pengesahan; d.
- melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan badan penqawas: e .
- membina pegawai perusahaan; f.
- menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; h.
- mengurus dan mengelola kekayaan; g.
- mewakili perusahaan baik di dalam dan di luar pengadilan; i.
- menyampaikan laporan berkala per triwulan mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada badan pengawas. j.
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 12
Direksi dalam mengelola PD. Rai Hawu mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah direksi;
- c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- d. menendatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 13
Direksi memerlukan persetujuan dari badan pengawas dalam hal-hal :
- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau p1nJaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PD. Rai Hawu;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik PD. Rai Hawu;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.
Bagian Ketiga
Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 14
- Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim. (1)
- Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan,. yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi taD\_ynan setelah diaudit oleh akuntan publik. (2)
- Neraca dan perhitungan laba/rugi tahun yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas. (3)
- Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan rencana kerja anggaran perusahaan. (4)
- Apabila pada tanggal 31 Desember .tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan dianggap telah disahkan. (5)
Bagian Keempat
Penghasilan dan Hak-hak Direksi
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 15
Penghasilan Direksi terdiri dari:
•
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 17
- (2) Apabila ## BAB VIII BADAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 23
- (1) Sadan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Sadan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari orang yang profesioanl sesuai dengan bidang usaha PD. Rai Hawu yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Sadan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. menyediakan waktu yang cukup;
- b. lolos seleksi melalui fit and proper test yang dilakukan Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Supati;
- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
- d. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Sadan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 24
- Jumlah Sadan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih
- ,,,,. menjadi Ketua merangkap anggota.
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 25
- (1) Sadan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan 3 (tiga} tahun.
- (3) Pengangkatan Sadan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
- a. mampu mengawasi PD. Raihawu sesuai dengan program kerja;
- b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar PD. Raihawu mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
- c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.
Sagian Kedua Tugas dan Wewenang
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 26
Sadan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengawasi kegiatan operasional PD. Rai Hawu;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Supati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupatl terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Supati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja PD. Rai Hawu.
I
-
.
:
\_.
I
-
;
'
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 27
Badan Pen·gawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PD. Raihawu;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran PD. Raihawu;
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.
Bagian Ketiga Penghasilan
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 28
Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 29
- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honoraium sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Sadan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 30
Selain honorarium, Kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.
Sagian Keempat Pemberhentian
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 31
- , Sadan Pengawas.dapat diberhentikan dengan alasan :
- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Raihawu;
- f. di hukum pidana ## BAB IX KEPEGAWAIAN
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 33
- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan PD. Rai Hawu yang disetujui oleh Bupati melalui Sadan Pengawas.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas sesuai dengan Peraturan PD. Rai Hawu .
. '. BABX
KELEMBAGAAN
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 34
- Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. Rai Hawu ditetapkan dengan Peraturan Bupati .. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BABXI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN
BAB Ill - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 35
Apabila terdapat sisa pendapatan bersih (laba) setelah dikurang terlebih dahulu untuk biaya perusahaan, penyusutan, pengurangan lain setiap tahun buku yang dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan, maka pendapatan bersih ditetapkan dengan perincian sebagai berikut :
:40%
:30%
: 15 %
: 15%
- a. Untuk PAD
- b. Untuk Cadangan Umum
- c. Untuk Jasa ~r.Qduksi
- d. Untuk Dana Pensiun dan Sosial
BAB XII - PEMERIKSAAN
Pasal 36
- (1) Untuk mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan, pengurusan PD. Rai Hawu, Bupati melalui Sadan Pengawas dapat meminta Akuntan Publik dan atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kepengurusan PD. Rai Hawu serta pertanggungjawabannya.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Sadan Pengawas.
:
-
BAB XIII - PEMBUBARAN
Pasal 37
- (1) PD. Rai Hawu dapat dibubarkan apabila mengalami kerugian 3 (tiga) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan hasil audit dari Akuntan Publik dan atau Akuntan Negara.
- (2) Dalam hal pembubaran PD. Raihawu, maka kepada Direksi, Badan Pengawas dan pegawai atau staf sekretariat Sadan Pengawas PD. Rai Hawu, diberikan pesangon sebesar 3 (tiga) kali gaji terakhir oleh pemerintah daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - PEMBUBARAN
Pasal 38
- (1) Pembubaran PD. Rai Hawu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati menunjuk likuidator pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Semua kekayaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik pemerintah daerah dan disimpan pada PT. Bank NTT.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator dinyatakan selesai setelah mempertanggungjawabkan hasil likuidasinya kepada Bupati dan dinyatakan sah oleh Bupati.
- (5) Dalam hal likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan perhitungan laba/rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan PD. Rai Hawu yang sebenarnya.
BAB XIV - TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 39
- (1) Semua pegawai termasuk anggota Direksi yang dibebani tugas menyimpan suratsurat berharga dan barang-barang inventaris milik PD. Rai Hawu, melakukan tindakan melawan hukum atau karena melalikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PD. Rai Hawu diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan pe~~uran perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas menyimpan alat pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik perusahaan yang disimpan di dalam gedung atau tempat penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memeberikan pertanggungjawaban kepada atasannya.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Semua surat bukti dan dokumentasi lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan disimpan di tempat atau pada badan lain yang ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan Akuntan pada umumnya suart bukti dan dokumentasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke instansi Akuntan Publik dan atau Akuntan Negara sampai batas waktu tertentu.
:
..
~
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PD. RAI HAWU
BAB XV - LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PD. RAI HAWU
Pasal 40
Laporan perhitungan usaha dan kegiatan perusahaan diajukan oleh Direksi kepada Bupati secara tertulis dan terperinci setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Sadan Pengawas.
BAB XVI - PEMBIAYAAN
Pasal 41
Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan PD. Rai Hawu dibebankan pada anggaran PD. Rai Hawu.
BAB XV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42
- ( 1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dapat dibentuk sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium sekreatariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Sadan Pengawas dan dibenbankan kepada perusahaan yang bersangkutan.
BAB XV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 43
- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Sadan Pengawas, pegawai atau staf sekretariat lainnya ditetapkan maksimum 15 % dari laba bersih tahun bersangkutan setelah di audit.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, pegawai atau sekretariat lainnya ditetapkan oleh Direksi.
BAB XV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44
- Direksi dilarang memangku jabatan rangkap baik pada PD. Rai Hawu maupun pada
perusahaan lainnya.
BAB XV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 45
Apabila dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Bupati dapat mengganti Direksi.
•
-
.-
- Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat ijin dari Bupati.
BAB XV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 47
Dana representatif disediakan dari anggaran PD. Rai Hawu paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PD. Rai Hawu.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Penetapan: Ditetapkan di Seba pada tanggal 25 Agustus 2011

Penandatangan: BUPATI SABU RAIJUA, - 1 MARTHEN L. DIRA TOME

Penetapan: - Diundangkan di Seba pada tanggal 5 S~ptember 2011

Penandatangan: - Pit. SEKRETARIS DAERAH KA UPATEN SABU RAIJUA - LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 21