Unknown BUPATI TANAHLAUT Nomor 86 Tahun 2017 tentang PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PRA RKA BERBASIS ONLINE (E-BUDGETING) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 11 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
1
BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURANBUPATI TANAHLAUT NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG
PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PRA RKA BERBASIS ONLINE (E-BUDGETING) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
- a. bahwa dalam rangka menilai kerangka logis komponen belanja dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, perlu untuk mengembangkan sistem aplikasipra RKAberbasis online melalui sistem aplikasi E-Budgeting ;
- b. bahwa sistem aplikasipra RKAberbasis online (E-Budgeting) merupakan perwujudan penyelarasan antara perencanaan dan anggaran yang dapat mendokumentasikan tahapan proses penilaian kerangka logis komponen belanja dengan target kinerja sesuai dengan pagu usulan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Lauttentang Penggunaan dan PengelolaanSistem AplikasiPra RKABerbasis Online(E-Budgeting) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4846);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Menetapkan :
3
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/SK/MENEG/KI/2008 tentang Pengunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PRA RKA BERBASIS ONLINE (E-BUDGETING) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan KabupatenTanah Laut.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
6. Satuan OrganisasiPerangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerahyang selanjutnya disebut Bappeda adalah SOPD yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan,dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Pemerintah Kecamatanadalah Pemerintah Kecamatan di Tanah Laut.
10. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
11. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yng tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi,misi,dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
- a. mengatur pengelolaan aplikasi E-Budgeting untuk seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tanah Laut; dan
- b. mengelola penyampaian usulan anggaran SOPD
Pasal 3
Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :
- a. sistem pendukung keputusan (decision support sistem) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan penganggaran daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan proses penganggaran daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi E-Budgeting ; dan
- e. sistem E-Budgeting mengatur:
- 1) Penyampaian komponen belanja SOPD;
- 2) Pegolahan data verifikasi kerangka logis belanja; dan
- 3) Penetapan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SOPD.
PENGELOLAAN APLIKASI E-BUDGETING
Bagian Kesatu Penanggungjawab Aplikasi E-Budgeting
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-BUDGETING
Pasal 4
Penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Budgeting , yaitu :
- (1) Kepala Bappeda sebagai Penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Budgeting .
- (2) Kepala Bidang Perencanaan Makro sebagai Penanggungjawab harian pengelolaan sistem E-Budgeting ; dan
- (3) Kepala Sub Bidang Program pada Bidang Perencanaan MakroBappeda Kabupaten Tanah Laut selaku Administrator Pusat aplikasi E-Budgeting sebagai Penanggungjawab Teknis aplikasi E-Budgeting.
- (4) Kepala Sub Bidang Singkronisasi, Pengendalian dan Evaluasi pada Bidang Perencanaan MakroBappeda Kabupaten Tanah Laut selaku Administrator Pusat aplikasi E-Budgeting sebagai Penanggungjawab Teknis aplikasi EBudgeting.
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-BUDGETING
Pasal 5
Administrator Pusat aplikasi E-Budgeting sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) bertanggungjawab terhadap:
- a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan aplikasi E-Budgeting ;
- b. memberikan informasi terkait dengan proses tahapan penganggaran di dalam sistem aplikasi E-Budgeting ;
- c. menjamin keamanan aplikasi; dan
- d. melaksanakanpenanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi E-Budgeting .
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-BUDGETING
Pasal 6
Administrator pusat aplikasi E-Budgeting sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola aplikasi E-Budgeting yang terdiri dari :
- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari :
- 1) Super Admin;
- 2) Admin Bidang; dan
- 3) Admin Verifikator.
- b.
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-BUDGETING
Pasal 7
- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi E-Budgeting sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi E-Budgeting .
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi E-Budgeting , ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi E-Budgeting , dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan PerundangUndangan.
Bagian Kedua Pengguna Aplikasi E-Budgeting
Paragraf 1 Umum
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-BUDGETING
Pasal 8
- (1) Pengguna aplikasi E-Budgeting terdiri dari :
- a. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut dengan password Eksekutif;
- b. Sekretaris Daerah dengan password Eksekutif;
- c. SOPDtermasuk Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan dan Kelurahaan dengan password Admin SOPD;
- d. Auditor Inspektorat; dan
- e. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (2) Penggguna aplikasi E-Budgeting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui E-Budgeting dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Pengguna Internal, terdiri dari :
1. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut.
2. Sekretaris Daerah.
3. SOPD termasuk Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan dan Kelurahaan.
4. Auditor Inspektorat.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
14. Pengguna Eksternal, terdiri dari :
15. Instansi Lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi E-Budgeting .
Paragraf 2 Akses
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-BUDGETING
Pasal 9
- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan username dan password dari administasi pusat aplikasi EBudgeting .
- (2) Pengguna eksternal khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b dapat diberikan username dan password dari administasi pusat aplikasi E-Budgeting dengan mengajukan izin tertulis kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-BUDGETING
Pasal 10
Administrator pusat E-Budgeting dapat memberhentikan pengguna E-Budgeting dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan menganggu keamanan sistem E-Budgeting .
Bagian Ketiga Pengelolaan sistem E-Budgeting
Paragraf 1 SOPD
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-BUDGETING
Pasal 11
- (1) Pengelolaan aplikasi E-Budgeting pada SOPD dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD /Kepala Badan /Dinas /Direktur RSUD adalah sebagai Penanggung jawab Admin SOPD;
- b. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang pada Sekretariat/Badan /Dinas /RSUD yang membawahi/menangani perencanaan dan anggaranSOPD adalah sebagai Pengarah Admin SOPD;
- c. Kepala SubBagian/Kepala Sub Bidang yang ditunjuk untuk membuat perencanaan dan anggaran SOPD selaku Administrator SOPD;
- d. Tanggungjawab Administrator SOPD, yaitu :
1. Mengkoordinasikan pengelolaan Aplikasi E-Budgeting lingkup SOPD.
2. Mengkoordinasikan penyusunan komponen logis belanja
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-BUDGETING
Pasal 12
- (1) Pengelolaan aplikasi E-Budgeting pada Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Camat adalah sebagai Penanggung jawab Admin SOPD Kecamatan;
- b. Sekretaris Camat yang membawahi/menangani perencanaan dan anggaranSOPD adalah sebagai Pengarah Admin SOPD Kecamatan;
- c. Kepala Sub Bagian yang ditunjuk untuk membuat perencanaan dan anggaran SOPD selaku Administrator SOPD Kecamatan;
- d. Tanggungjawab Administrator Kecamatan, yaitu :
1. Mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi E-Budgeting lingkup SOPD.
2. Mengkoordinasikan penyusunan komponen logis belanja
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-BUDGETING
Pasal 13
- (1) Pengelolaan aplikasi E-Budgeting pada Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Lurah adalah sebagai Penanggung jawab Admin SOPD Kelurahan;
- b. Sekretaris Lurah yang membawahi/menangani perencanaan dan anggaran SOPD adalah sebagai Administrator Kelurahan;
- c. Tanggungjawab Administrator Kelurahan, yaitu :
1. Mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi E-Budgeting lingkup SOPD.
2. Mengkoordinasikan penyusunan komponen logis belanja
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-BUDGETING
Pasal 14
- (1) Pengelolaan aplikasi E-Budgeting pada Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah sebagai Penanggung jawab Admin Unit Pelaksana Teknis;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi/menangani perencanaan dan penganggaran UPT adalah sebagai Administrator UPT;
- c. Tanggungjawab Administrator UPT, yaitu :
1. Mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi E-Budgeting lingkup SOPD.
2. Mengkoordinasikan penyusunan komponen logis belanja
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-BUDGETING
Pasal 15
- (1) Surat Perintah/Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut pada permulaan proses penganggaran tahunan.
- (2) Tim Pengelola E-Budgeting pada SOPD, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis bekerjamengikuti ketentuan dan mekanisme pada Aplikasi EBudgeting .
TAHAPAN, JADWAL DAN PENDEKATANPENYUSUNAN RKA
Paragraf 1 Tahapan
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-BUDGETING
Pasal 16
Tahapan dan proses E-Budgeting terdiri dari :
- a. Renja Akhir sudah ditetapkan;
- b. Penyusunan Komponen Logis Belanja Per Kegiatan;
- c. Verifikasi Awal Komponen Logis Belanja SOPD;
- d. Perubahan Input Komponen Belanja atas masukan Verifikasi Awal;
- e. Verifikasi Akhir Komponen Logis Belanja; dan
- f. Persetujuan RKA SOPD.
Paragraf 2 Jadwal
BAB III - PENGELOLAAN APLIKASI E-BUDGETING
Pasal 17
- (1) Jadwal entrykomponen belanja kegiatan yang dilaksanakan melalui EBudgeting mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Ketentuan
PENJELASAN
Pembukaan
teknis untuk jadwal penyusun E-Budgeting dan proses pengajuan erifikasi usulan anggaran diatur lebih lanjut keputusan tersendiri.
## Paragraf 3
## Pendekatan Penyusunan RKA
##
PENJELASAN
Pasal 18
- (1) Sinkronisasi program dan kegiatan antar SOPD dengan kinerja SOPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan. - (2) Memperhatikan b