PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Nomor 8 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI JASA USAHA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jasa Usaha ditetapkan sebagai objek Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4137);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Menetapkan
:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
dan
BUPATI KEPULAUAN TALAUD
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
2. 10.Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan belum disediakan secara memadai oleh sektor swasta.
3. 11.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
4. 12.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
5. 13.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
6. 14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau saksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
18. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKBT, atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
20. Alat Mesin Pertanian adalah Alat Mesin Pertanian yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
21. Retribusi Tempat Pelelangan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
22. Pelelangan adalah penjualan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
2. 23.Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk menyelenggarakan pelelangan.
23. Retribusi Terminal, selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
24. Retribusi Tempat Khusus Parkir, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
26. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
27. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap ## BAB II
NAMA, JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:
1. Penggunaan Tanah milik Pemerintah Daerah;
2. Pemakaian alat berat;
3. Pemakaian gedung;
4. Pemakaian Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan);
- b. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan.
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 3
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yaitu ## BAB IV
OBJEK, SUBJEK DAN PENETAPAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu Pemakaian Kekayaan Daerah
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 4
- (1) Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pemakaian semua aset yang menjadi kekayaan daerah;
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu penggunaan/ pemakaian dan pemanfaatan kekayaan daerah, baik yang berada di daerah maupun di luar daerah yang meliputi :
- a. Pemakaian bangunan gedung;
- b. Pemakaian Lapangan Sankudiman;
- c. Pemakaian alat berat;
- d. Penggunaan tanah milik pemerintah daerah;
- e. Pemakaian Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan);
6. (3). Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah sebagai berikut :
- a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon, atau penanaman /pembentangan kabel listrik/telepon, atau penanaman / pembentangan kabel listrik / telepon di tepi jalan umum; b. penggunaan kekayaan daerah untuk kegiatan keagamaan dan pemerintahan;
8. (4). Subjek Retribusi yaitu orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan jasa yang menggunakan/memakai dan atau memperoleh manfaat atas kekayaan daerah, baik yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 5
Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 6
Tarif Retribusi Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (6) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemakaian Gedung
- 1) Pandoppo Kecamatan
Rp.200.000/hari;
- 2) Aula/Ruang serba guna Rp.600.000/hari.
- b. Pemakaian Lapangan Sangkundiman Melonguane Rp.600.000/hari
- c. Pemakaian Alat Berat
- 1) Excavator
Rp.350.000/Jam;
- 2) Buldozer
Rp.350.000/Jam;
- 3) Vibrator Roller Rp.300.000/Jam;
- 4) Tronton:
- a) Beo Selatan, Melonguane PP;
Rp.1.000.000/Trip
- b) Beo, Melonguane Timur PP;
Rp.2.500.000/Trip
- c) Rainis, Beo Utara PP;
Rp.3.000.000/Trip
- d) Pulutan, Essang Selatan, Pulau Salibabu PP;
Rp.3.500.000/Trip
- e) Essang, dan Pulau Kabaruan Rp.4.000.000/Trip PP;
- f) Gemeh, Tanpan Namma, Nanusa, Miangas Rp.6.000.000/Trip
- PP;
- 5) Dump Truk
Rp.500.000/hari.
- d. Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah:
- 1) Di Ibu Kota Kabupaten
Rp.750.000/tahun;
- 2) Di Ibu Kota Kecamatan
Rp.500.000/Tahun;
- 3) Di Desa
Rp.250.000/Tahun.
- e. Pemakaian Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) :
- 1.Tracktor
Rp.750.000,-/Ha;
- 2.Hand Tracktor
Rp.750.000,-/Ha;
- 3.Unit Pengolahan Pupuk Organik
Rp.100.000,-/Ton;
- 4.Mesin Laut Kekuatan 40 PK
Rp.1.000.000,-/Bulan;
- 5.Kendaraan Roda Tiga (Kaisar)
Rp. 350.000,-/Bulan;
- 6.Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)
Rp.100.000,-./Bulan;
- 7.Alat pengering
Rp.200.000,-./Bulan;
8. Mesin Perontok Padi
Rp.30.000,-./Ton;
9. Mesin gilingan padi
Rp.75.000,-/Ton;
10. Mesin paras
Rp.75.000,-/Ton.
Bagian Kedua Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan , dimiliki, dan/atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelolah oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
Struktur dan besarnya tarif retribusi Kepelabuhanan adalah sebagai berikut :
1. Penumpang Kapal laut:
- a. Ruang tunggu kelas ekonomi Rp.1000/penumpang;
- b. Ruang VIP
Rp.5000/penumpang;
2. Penumpang Pesawat Udara
- a. Ruang tunggu kelas ekonomi
Rp.2000/penumpang;
- b. Ruang VIP
Rp.10.000/Penumpang;
3. Setiap orang yang masuk di pelabuhan penyeberangan di kenakan biaya retribusi masuk sebesar Rp.1000/sekali masuk;
4. Setiap penumpang berangkat naik kapal ferry
Rp.1000/orang;
5. Setiap kendaraan lewat terminal penyeberangan (naik/turun kapal ferry) dikenakan retribusi :
- a. Golongan I. sepeda motor o cc - 500 cc Rp.25.000,-;
- b. Golongan II sepeda motor diatas 500 cc Rp.50.000,-;
- c. Golongan III kendaraan bermotor berupa mobil jeep sedan, minibus, mikrolet, pick up dengan panjang 5 meter dan sejenisnya Rp. 200.000,-;
- d. Golongan IV kendaraan bermotor berupa mobil bus, truk tangki dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya Rp. 300.000,-;
- e. Golongan V kendaraan bermotor berupa mobil bus , truk tangki dengan panjang 10 meter dan sejenisnya Rp. 500.000,-;
- f. Golongan VI kendaraan bermotor berupa mobil bus , truk, tronton, tangki, kereta penarik dengan panjang 12 meter dan alat berat sejenisnya Rp.1.000.000,-;
6. Penggunaan tempat sandar kapal dipelabuhan penyeberangan berupa kapal motor penyeberangan/sejenisnya Rp. 25.000,-/Gross ton/Jam.
Bagian Ketiga Retribusi Terminal
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 10
Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 11
- (1) Objek Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bus umum, tempat kegiatan usaha dan
fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelolah oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 12
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 13
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 14
- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang dipeoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 15
| (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal pelabuhan penyeberangan ditetapkan sebagai berikut : | (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal pelabuhan penyeberangan ditetapkan sebagai berikut : | (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal pelabuhan penyeberangan ditetapkan sebagai berikut : | (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal pelabuhan penyeberangan ditetapkan sebagai berikut : | (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal pelabuhan penyeberangan ditetapkan sebagai berikut : | (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal pelabuhan penyeberangan ditetapkan sebagai berikut : | (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal pelabuhan penyeberangan ditetapkan sebagai berikut : | (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal pelabuhan penyeberangan ditetapkan sebagai berikut : |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | | Kendaraan bus/non bus angkutan pedesaan : | Kendaraan bus/non bus angkutan pedesaan : | Kendaraan bus/non bus angkutan pedesaan : | Kendaraan bus/non bus angkutan pedesaan : | Kendaraan bus/non bus angkutan pedesaan : | Kendaraan bus/non bus angkutan pedesaan : |
| | | 1) | Jumlah Kapasitas 10 - 18 tempat duduk masuk; | Jumlah Kapasitas 10 - 18 tempat duduk masuk; | Rp.5.000 | / setiap | kali |
| | | 2) | Jumlah Kapasitas 19 - 24 tempat duduk masuk; | Jumlah Kapasitas 19 - 24 tempat duduk masuk; | Rp.7.500 | / setiap | kali |
| | | 3) | Jumlah Kapasitas diatas 25 tempat duduk masuk; | Jumlah Kapasitas diatas 25 tempat duduk masuk; | Rp.10.000 | / setiap | kali |
| | | 4) | Kendaraan taxi/angkutan sewaan masuk; | Kendaraan taxi/angkutan sewaan masuk; | Rp.5.000 | / setiap | kali |
| | b. Setiap kali penggunaan tempat parkir diterminal baik mobil barang umum/tidak umum ditetapkan sebagai berikut : | b. Setiap kali penggunaan tempat parkir diterminal baik mobil barang umum/tidak umum ditetapkan sebagai berikut : | b. Setiap kali penggunaan tempat parkir diterminal baik mobil barang umum/tidak umum ditetapkan sebagai berikut : | b. Setiap kali penggunaan tempat parkir diterminal baik mobil barang umum/tidak umum ditetapkan sebagai berikut : | b. Setiap kali penggunaan tempat parkir diterminal baik mobil barang umum/tidak umum ditetapkan sebagai berikut : | b. Setiap kali penggunaan tempat parkir diterminal baik mobil barang umum/tidak umum ditetapkan sebagai berikut : | b. Setiap kali penggunaan tempat parkir diterminal baik mobil barang umum/tidak umum ditetapkan sebagai berikut : |
| | | 1) | Mobil Barang Truck | Rp.10.000,- setiap kali masuk; | Rp.10.000,- setiap kali masuk; | Rp.10.000,- setiap kali masuk; | Rp.10.000,- setiap kali masuk; |
| | | 2) | Mobil Barang Pick up | Rp.7.000,- setiap kali masuk; | Rp.7.000,- setiap kali masuk; | Rp.7.000,- setiap kali masuk; | Rp.7.000,- setiap kali masuk; |
| | | 3) | Kendaraan bermotor roda dua | Rp.1.000,- setiap kali masuk; | Rp.1.000,- setiap kali masuk; | Rp.1.000,- setiap kali masuk; | Rp.1.000,- setiap kali masuk; |
- 4) Kendaraan bermotor roda tiga Rp.2.000,- setiap kali masuk; (2) Retribusi dibayar pada saat masuk terminal untuk mobil barang umum/tidak umum.
Bagian Keempat Retribusi Rumah Potong Hewan
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 16
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 17
- (1) Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelolah oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 18
Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan , dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 19
- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan Peternakan harus mendapat izin dari Kepala Daerah;
- (2) Kegiatan Peternakan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tetap;
- (3) Peta data pengajuan dan persyaratan izin sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di tetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 20
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 21
Besarnya tarif retribusi rumah potong hewan yaitu Pelayanan Vaksinasi dan Pengobatan Hewan / Ternak di tetapkan sebagai berikut :
1. Vaksinasi Rabies (Anjing, Kucing, Kera)
Rp10.000,- / ekor;
2. Vaksinasi Ternak Babi
Rp15.000,- / ekor;
3. Vaksinasi Ternak Sapi
Rp20.000,- / ekor;
4. Vaksinasi Ternak Kambing
Rp15.000,- / ekor;
5. Vaksinasi Ternak Ayam
Rp2.000,- / ekor.
Bagian Kelima
Peninjauan Tarif Retribusi
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 22
- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 23
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.
BAB VI - PEMUNGUTAN / PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan Retribusi dlakukan oleh Dinas / Unit Kerja lainnya melalui Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan dan selanjutnya oleh Bendahara Penerimaan disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
BAB VI - PEMUNGUTAN / PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25
- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari saat setelah terutang;
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkannya hal dimaksud;
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur dan menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % setiap bulan;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
BAB VI - PEMUNGUTAN / PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26
- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
BAB VI - PEMUNGUTAN / PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27
Tata cara pelaksanaan pemungutan / pembayaran dan penagihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PEMUNGUTAN / PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohononan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebgaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama satu (1) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Reribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - KEBERATAN
Pasal 29
- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB VII - KEBERATAN
Pasal 30
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB VII - KEBERATAN
Pasal 31
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
KADALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
BAB VIII - KADALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 32
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB VIII - KADALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 33
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMERIKSAAN
BAB IX - PEMERIKSAAN
Pasal 34
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB X - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 35
- (1) Instansi pelaksana pemungutan Retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja pemungutan dan penyetoran;
- (2) Besaran pemberian insentif berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
PENYIDIKAN
BAB XI - PENYIDIKAN
Pasal 36
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pibadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PIDANA
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 37
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Retribusi, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan mengenai retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2011 Nomor 01 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 8 Tahun 2012 Seri B Tanggal 8 Oktober 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Verifikasi: TTD + CAP Ir. DJEMI GAGOLA, M.Si, ME PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19640728 198903 1 011
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 8 TAHUN 2012
## TENTANG
## RETRIBUSI JASA USAHA
## I. UMUM
Dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam hal Pembiayaan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan terutama berkaitan dengan pengaturan dan pembinaan memerlukan sumber pembiayaan dengan menggali sumber-sumber potensi pendapatan Daerah yang salah satunya melalui pemungutan Retribusi Daerah antara lain Retribusi Jasa Usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
- Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas | Cukup | jelas | |----------------|-------------| | Pasal 17 Cukup | jelas | | Pasal 18 Cukup | jelas | | Pasal 19 Cukup | jelas | | Pasal 20 Cukup | jelas | | Pasal 21 Cukup | | | Pasal 22 | jelas | | Cukup Pasal 23 | jelas | | Cukup Pasal 24 | jelas | | Cukup | jelas | | Pasal 25 Cukup | jelas | | Pasal 26 Cukup | jelas | | Pasal 27 Cukup | jelas | | Pasal 28 Cukup | jelas | | Pasal 29 Cukup | jelas | | Pasal 30 Cukup | jelas | | Pasal 31 Cukup | jelas | | Pasal 32 Cukup | jelas | | Pasal 33 Cukup | | | Pasal 34 Cukup | jelas jelas | | Pasal 35 Cukup | jelas | | Pasal 36 Cukup | jelas | | Pasal 37 Cukup | | | Pasal 38 | jelas | | Cukup Pasal 39 | jelas | | Cukup | jelas | *****
PENJELASAN
Pasal 108
## II. PASAL DEMI PASAL Peraturan Daerah ini terdiri dari XIII (tiga belas) Bab dan 39 (tiga puluh sembilan) Pasal.