PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 12 Tahun 2016 tentang JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
- bahwa untuk mendayagunakan arsip keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien guna tercapainya ketertiban pelaksanaan penlrusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bukti akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, perlu diatur Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; a.
- bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor P.JRAI2ll20l3 tanggal 31 Juli 2Ol3 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; c.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 1.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286h 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 3.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl ;
SALINAN
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OOg tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507U;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor as78);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2OI2 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
9. Keputusan Presiden Nomor 1O5 Tahun 2AO4 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ?ahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO.7 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2QQ6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2Ol2 tentang Tata Kearsipan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
72. Peraturan Daerah Nomor 9 ?ahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Nomor 8 ?ahur 2O7O tentang Uraian T\rgas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Sumatera Utara Tahun 2OLO Nomor 8); 13.
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dan tqiuan ditetapkannya Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip keuangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (1)
- Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis arsip, jangka waktu simpan aktif dan inaktif serta keterangan yang berisi pernyataan musnah, dinilai kembali dan permanen. (21

Diundangkan di Medan pada tanggal 5 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SUMATERA UTARA, ttd.

## HASBAN zuTONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 12


aslinya KUM,

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590227 198003 1 004

## Pasal 4

- Pemusnahan Arsip Keuangan dengan jangka waktu penyimpanan di bawah 1O (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk setelah mendengar pertimbangan dari Panitia Penilai Arsip dan persetujuan tertulis dari Gubernur. (1)
- Pemusnahan Arsip Keuangan dengan jangka waktu penyimpanan selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih, ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk setelah mendengar pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip dan persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. (2)
- Pemusnahan Arsip dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)
- Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur. (4)

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 4 April 2AL6

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd.

TENGKU ERRY NURADI