PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN Nomor 4 Tahun 2016 tentang PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN (berlaku 2 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BALIKPAPAN,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya untuk menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah, kecil dan mikro, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa serta mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat;
- b. bahwa kebebasan berusaha merupakan hak masyarakat yang harus didorong dengan terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan sehingga mengacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- c. bahwa sejalan dengan meningkatnya usaha perekonomian khususnya dibidang perdagangan di Kota Balikpapan diperlukan pembinaan, penataan dan kaidah pengaman agar tumbuh lebih kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi warga masyarakat dalam berusaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
5. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
6. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
6. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Badan Usaha adalah suatu bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah/Negara, CV dan Firma.
8. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket , departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
11. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet /gerai yang merupakan jaringannya.
12. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
13. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
15. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan Toko Swalayan dan/atau Pengelola Jaringan Toko Swalayan yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.
16. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
17. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
18. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disebut IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
19. Gerai adalah ruang usaha yang dipergunakan untuk usaha perdagangan.
RUANG LINGKUP
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Pemerintah Daerah menetapkan klasifikasi perdagangan ke dalam Pasar Rakyat,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. penataan, pembinaan dan pengawasan; dan
- b. pemberian izin operasional Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
LOKASI DAN JARAK DAN LUAS TEMPAT USAHA PERDAGANGAN
BAB III - LOKASI DAN JARAK DAN LUAS TEMPAT USAHA PERDAGANGAN
Pasal 4
- (1) Pendirian dan/atau pengusahaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mempertimbangkan keberadaan Pasar Rakyat dan toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.
- (2) Pendirian dan/atau pengusahaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang di daerah permukiman kecuali yang merupakan bagian dari Masterplan permukiman.
BAB III - LOKASI DAN JARAK DAN LUAS TEMPAT USAHA PERDAGANGAN
Pasal 5
Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
BAB III - LOKASI DAN JARAK DAN LUAS TEMPAT USAHA PERDAGANGAN
Pasal 6
- (1) Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.
- (2) Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (3) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota.
- (4) Supermarket dan Departemen Store hanya dapat berlokasi di luar sistem jaringan jalan lingkungan.
- (5) Luas gerai minimarket pada sistem jaringan jalan lingkungan paling luas 200 m2 (dua ratus meter persegi).
- (6) Ketentuan mengenai lokasi dan jumlah usaha Minimarket ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
BAB III - LOKASI DAN JARAK DAN LUAS TEMPAT USAHA PERDAGANGAN
Pasal 7
- (1) Dalam penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Minimarket berjarak paling dekat 500 (lima ratus) meter dari Pasar Rakyat dan 100 (seratus) meter dari toko eceran tradisional sejenis yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri;
- b. Supermarket dan Departemen Store berjarak paling dekat 1.500 (seribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat dan 100 (seratus) meter dari toko eceran tradisional sejenis yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri;
- c. Hypermarket dan Perkulakan berjarak paling dekat 2.500 (dua ribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat yag terletak dipinggir jalan kolektor/arteri;
- d. Minimarket yang terletak dipinggir jalan lingkungan dengan luas gerai 200 m2 (dua ratus meter persegi) berjarak paling dekat 500 (lima ratus) meter dari Pasar Rakyat dan toko eceran tradisional; dan
- e. Penempatan toko eceran tradisional yang merupakan mitra harus disediakan ruang usaha.
- (2) Teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
BAB III - LOKASI DAN JARAK DAN LUAS TEMPAT USAHA PERDAGANGAN
Pasal 8
- (1) Luas lantai penjualan Toko Swalayan sebagai berikut:
- a. Minimarket: kurang dari 400 m 2 (empat ratus meter persegi);
- b. Supermarket: 400 m 2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m 2 (lima ribu meter persegi);
- c. Departement Store : diatas 400 m 2 (empat ratus meter persegi);
- d. Hypermarket : diatas 5.000 m 2 (lima ribu meter persegi); dan
- e. Perkulakan diatas 5.000 m 2 (lima ribu meter persegi).
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang diterapkan pada Toko Swalayan:
- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, dan elektronik;
- b. Department Store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan ## BAB IV
PERIZINAN DAN PELAPORAN
BAB III - LOKASI DAN JARAK DAN LUAS TEMPAT USAHA PERDAGANGAN
Pasal 9
- (1) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. IUPPT untuk Pasar Rakyat;
- a. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan; dan
- b. IUTS untuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- (3) Dalam hal Pasar Rakyat dikelola oleh Pemerintah Daerah dikecualikan untuk memiliki IUPPT.
- (4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui unit pelayanan perizinan terpadu satu pintu atas rekomendasi Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan perizinan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Pelaku Usaha yang telah memiliki IUPPT, IUPP dan IUTS wajib menyampaikan laporan berupa:
- a. jumlah gerai yang dimiliki;
- b. omset penjualan seluruh gerai;
- c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola Kemitraannya; dan
- d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (7) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas.
BAB III - LOKASI DAN JARAK DAN LUAS TEMPAT USAHA PERDAGANGAN
Pasal 10
- (1) Permohonan IUPPT, IUPP dan IUTS dilengkapi dengan:
- a. Izin Prinsip;
- b. Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Izin Gangguan;
- d. Akte pendirian perusahaan;
- e. dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang disusun oleh Badan/Lembaga Independen yang kompeten;
- f. rekomendasi dari Dinas
BAB III - LOKASI DAN JARAK DAN LUAS TEMPAT USAHA PERDAGANGAN
Pasal 11
- (1) Permohonan IUPPT dan IUTS yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan dilengkapi dengan:
- a. fotokopi IUPP;
- b. akte pendirian perusahaan;
- c. dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang disusun oleh Badan/Lembaga Independen yang kompeten;
- d. rekomendasi dari Dinas ## BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB III - LOKASI DAN JARAK DAN LUAS TEMPAT USAHA PERDAGANGAN
Pasal 12
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah melakukan upaya:
- a. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
- c. meningkatkan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- d. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat pada pasar yang telah dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat; dan
- e. mengevaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pemerintah Daerah melakukan upaya:
- a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap pembinaan Pasar Rakyat dan UMKM; dan
- b. mengawasi pelaksanaan kemitraan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) Wali Kota dapat mendelegasikan kepada Pejabat pada Dinas.
KEMITRAAN
BAB VI - KEMITRAAN
Pasal 13
- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melaksanakan Kemitraan dengan UMKM.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk yang dilaksanakan
BAB VI - KEMITRAAN
Pasal 14
- (1) Pusat Perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2.000 m 2 (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat UMKM paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (2) Toko Swalayan yang tidak berada di Pusat Perbelanjaan diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi UMKM.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sebagai berikut:
- a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/atau awal proses perizinan;
- b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen dan pelaku UMKM; dan
- c. bila tidak terjadi kesepakatan maka Pemerintah Daerah wajib memediasi agar kesepakatan tercapai.
- (4) Pengelola Toko Swalayan wajib memasarkan 80% (delapan puluh persen) produk dalam negeri termasuk di dalamnya produk UMKM setempat dan produk unggulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
BAB VI - KEMITRAAN
Pasal 15
- (1) Penempatan UMKM pada ruang tempat usaha, sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan sebagai berikut:
- a. UMKM yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada disekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut;
- b. apabila disekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat UMKM, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.
- (2) UMKM pada ruang tempat usaha, sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan wajib melakukan tindakantindakan sebagai berikut:
- a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pada komplek Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tempat mereka berdagang;
- b. menaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. berdagang pada jatah ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah diperuntukan untuk kepentingan lain, seperti jalan, taman dan trotoar; dan
- d. membayar kewajibannya terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama manajemen.
PEMASOK BARANG KEPADA TOKO SWALAYAN
BAB VII - PEMASOK BARANG KEPADA TOKO SWALAYAN
Pasal 16
- (1) Kerjasama usaha antar Pemasok dengan Perkulakan, Hypermaket, Departemen Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku Hukum Indonesia.
- (2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat perdagangan, maka syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemasok hanya dapat dikenakan biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang;
- b. pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah disepakati di dalam perjanjian;
- c. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
- d. Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
- e. pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang dibawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karekateristik tertentu sesuai kesepakatan di dalam perjanjian; dan
- f. biaya Promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah:
11. pemasok
- a. potongan harga regular ( regular discount ), tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;
- b. potongan harga tetap ( fixed rebate ) dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan paling banyak 1% (satu persen);
- c. jumlah dari potongan harga reguler ( regular discount ) maupun potongan harga tetap ( fixed rebate) ditentukan
BAB VII - PEMASOK BARANG KEPADA TOKO SWALAYAN
Pasal 17
- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Pemasok, UMKM dengan Perkulakan, Hypermarket, Departemen Store , Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket, maka perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok UMKM; dan
- b. pembayaran kepada Pemasok UMKM dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dilakukan tidak secara tunai dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan Pemasok UMKM, dengan memperhitungkan biaya risiko dan bunga untuk Pemasok UMKM.
BAB VII - PEMASOK BARANG KEPADA TOKO SWALAYAN
Pasal 18
- (1) Perkulakan, Hypermarket, Departemen Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket, dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM.
- (2) Penggunaan merek Toko Swalayan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia.
- (3) Toko Swalayan yang memasarkan barang merek sendiri bertanggung jawab mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan, Hak Atas Kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (4) Toko Swalayan yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek sendiri wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.
BAB VII - PEMASOK BARANG KEPADA TOKO SWALAYAN
Pasal 19
Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara Pemasok/Pemasok UMKM dengan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok/Pemasok UMKM dan Toko Swalayan dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
TENAGA KERJA
BAB VIII - TENAGA KERJA
Pasal 20
- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan harus menggunakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, kecuali untuk pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan untuk menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan beridentitas kependudukan Daerah serta berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.
WAKTU PELAYANAN
BAB IX - WAKTU PELAYANAN
Pasal 21
- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dimulai pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, Libur Nasional atau hari tertentu lainnya, Wali Kota dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 WITA.
- (3) Untuk penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan yang waktu pelayanannya diluar waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Walikota.
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu Hak
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 22
Setiap pengusaha perdagangan, baik jenis Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berhak:
- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 23
Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat wajib menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan, lingkungan, keamanan dan kelayakan sanitasi serta higienis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 24
Setiap penyelenggara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:
- a. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. menyediakan areal parkir sesuai dengan hasil perhitungan kebutuhan parkir dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- f. menyediakan areal untuk penghijauan di sekitar tempat usaha;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas tempat ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
- h. menyediakan toilet yang memadai;
- i. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas;
- j. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
- k. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, makan pada waktunya;
- l. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya; dan
- n. memberitahukan secara tertulis kepada Wali Kota paling lambat 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 25
- (1) Pelaku usaha retail di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memperdagangkan barang dengan ketentuan meliputi:
- a. pencantuman harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat;
- b. harga yang dicantumkan dalam bentuk rupiah;
- c. pencantuman papan nama secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat;
- d. harga potongan dicantumkan bersama harga sebelum potongan untuk barang tersebut;
- e. memenuhi ketentuan registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- g. memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang dibeli.
- (2) Dalam hal pelaku usaha menjual barang dagangan yang membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaku usaha berhak menanyakan dan/atau mencatat identitas pembeli.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dan ayat (2) berlaku juga untuk pelaku usaha grosir.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g dan ayat (2) berlaku juga untuk pedagang Pasar Rakyat.
Bagian Ketiga
Larangan
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 26
Setiap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dilarang:
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali ditempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan door to door ;
- d. menjual barang yang sudah kadaluarsa;
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Wali Kota; dan/atau
- h. memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 27
Setiap orang dilarang bongkar muat barang di sembarang tempat kecuali di tempat yang telah ditentukan.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 28
- (1) Pelaku usaha grosir dilarang menjual barang dagangannya secara eceran kepada konsumen.
- (2) Pelaku usaha eceran dilarang menjual barang dagangannya secara grosiran kepada konsumen.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 29
- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli.
- (2) Bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perjanjian yang mengarah pada penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja;
- b. perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran;
- c. perjanjian dalam menetapkan harga dan jumlah barang; dan/atau
- d. perjanjian yang memaksa pembeli atau penjual untuk membeli atau menjual jenis produk yang sama dalam satu kerangka kontrak/kerjasama.
- (3) Persaingan tidak sehat yang dilarang meliputi:
- a. memasang iklan, mengumumkan atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan;
- b. mengeluarkan informasi yang bersifat memojokan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing;
- c. menjual barang dengan merk dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas sebuah barang atau jasa;
- d. melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor;
- e. mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang dan/atau jasa;
- f. penggunaan logo, simbol, merk dan fitur lain dari pedagang lain yang natinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain;
- g. menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan pedagang lain;
- h. tindakan yang menimbulkan persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis;
- i. menimbun/menyimpan barang di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi dimana keseimbangan harga dapat terganggu; dan/atau
- j. Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dilarang memasang/atau beriklan kecuali dalam bentuk leaflet.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29, dikenakan sanksi admisitratif.
- (2) Sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin usaha; dan
- c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 31
Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
- (1) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan yang telah berdiri, beroperasi dan memiliki izin terkait kegiatan Usaha Perdagangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan yang telah berdiri dan beroperasi wajib memiliki IUPPT, IUPP dan/atau IUTS sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Penetapan: Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 2 November 2016

Penandatangan: WALI KOTA BALIKPAPAN, ttd M. RIZAL EFFENDI

Penetapan: Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 3 November 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, ttd SAYID MN FADLI LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (4/68/2016);

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM, DAUD PIRADE NIP 19610806 199003 1 004
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
## DAN TOKO SWALAYAN
## I. UMUM
Dewasa ini, pertumbuhan Toko Swalayan semakin meningkat. Meningkatnya Toko Swalayan ini, diakibatkan oleh beberapa faktor. Pertama, masyarakat kelas menengah ke bawah atau kecil membutuhkan akses pasar yang murah dan dekat. Kedua, meningkatnya migrasi dari desa ke kota karena meningkatnya daya tarik kota dimana kota terus mempercantik diri melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik bagi masyarakat kota.
Pengaturan yang dapat dilakukan adalah melalui Peraturan Daerah yang disiapkan untuk menyelamatkan keberadaan Pasar Rakyat, terlebih pada pengaturan lokasi dan jarak pasar swalayan dari Pasar Rakyat.
Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sudah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, tetapi hanya mengatur penempatan Pusat Perbelanjaan modern. Sementara pengaturan lebih rinci, menjadi wewenang Pemerintah Daerah, misalnya harus berada di lokasi mana, di jalan utama atau tidak, tetapi belum ada pengaturan tegas tentang Pusat Perbelanjaan modern dan Pasar Rakyat agar pedagang kecil tetap dapat berusaha. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Pasar Rakyat yang dimaksud adalah Pasar Rakyat yang berdiri sendiri bukan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan. Ayat (2) Cukup jelas. - Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dib