UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1958 tentang PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 27) TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI (berlaku 1 Januari 1959)
Pembukaan
Menimbang
Menimbang
Mengingat
: 1. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam atau berdasarkan:
- a. "Crisis-uitvoerordonnantie 1939" ("Staatsblad 1939 No. 658), sebagaimana kemudian diubah dan ditambah.
- b. "Rechtenordonnantie" ("Staatsblad" 1882 No. 240), sebagaimana kemudian diubah dan ditambah. "Indische Scheepvaartwet" ("Staatsblad" 1936 No. 700) dan
- c. "Scheepvaartverordening 1936" ("Staatsblad" 1936 No. 703), sebagaimana diubah dan ditambah.
Perlu dinyatakan sebagai tindak pidana ekonomi sebagai termaksud dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27);
2. Bahwa ancaman hukuman denda tercantum dalam pasal 6 ayat (1) sub a Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tersebut di atas perlu pula diperberat;
2. : Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
3. :
4. Pasal-pasal 96, 101 dan 102 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar
Menetapkan
: Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 22 Desember 1958;
Memutuskan :
- Undang-undang Darurat tentang Penambahan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
Pasal I.
Pasal 1
- g. "Crisis-uitvoerordonnantie 1939" ("Staatsblad" 1939 No. 658), sebagaimana kemudian diubah dan ditambah.
- h. "Rechterordonnantie" ("Staatsblad" 1882 No. 240), sebagaimana kemudian diubah dan ditambah.
- i. "Indische Scheepvaartwet" ("Staatsblad" 1936 No. 700) dan "Scheepvaartverordening 1936 ("Staatsblad" 1936 No. 703), sebagaimana kemudian diubah dan ditambah.
Pasal II.
Pasal 6
Pasal III.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1959.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1958 Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM. Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1958.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, G.A. MAENGKOM.
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1958. tentang
PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.7 TAHUN 1955 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 27) tentang
PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI.
Tujuan dari Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955 tentang Pengusutan. Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, disamping memperberat hukuman, adalah juga untuk mencapai keseragaman di dalam mengusut, menuntut dan mengadili tindak pidana ekonomi.
Dalam penjelasan umum Undang-undang Darurat tersebut sub 2 disebut bahwa untuk sementara waktu penunjukan pelanggaran- pelanggaran tersebut dalam
PENJELASAN
Pasal 1
ayat le, a, b, c, d, e dan f sebagai tindak pidana ekonomi dianggap cukup luas untuk mencari maksud Pemerintah dengan menetapkan Undang-undang Darurat itu. Berhubung dalam melaksanakan Undang-undang Darurat tindak pidana ekonomi ini dalam praktek ternyata masih ada kekurangan-kekurangan di dalam Undang-undang Darurat tersebut yang perlu ditambah, yakni dengan belum dimasukkannya, - -"Crisis-uitvoerordonnanntie 1939" ("Staatsblad" 1939 No. 658), sebagaimana kemudian diubah dan ditambah. - -"Rechtenordonnantie" ("Staatsblad" 1882 NO.240) sebagaimana kemudian diubah dan ditambah. - -"Indische Scheepvaardening 1936" ("Staatsblad 1936 No.700) dan "Scheepvaartverordening 1936" ("Staatsblad 1936 No. 703). sebagaimana kemudian diubah dan ditambah. Dalam Undang-undang Darurat tersebut, pada hal "Crisis-uitvoerordonnantie 1939", "Rechtenordonnantie", "Indiche Scheepvaartwet" dan "Scheepvaartverordening 1936" itu maksudnya pula untuk memberantas penyelundupan, hingga pelanggaran-pelanggaran