Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2017 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton, pcdu ditinjau kembali dan disesuaikan, 3. c bahwa berdasarkan pertimlmngan sebagaimana dimaksud dalam hurur a, dan huruf b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON PROVINS! SULAWESI Tl!:NGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 8 TAHUN 2017
TENT ANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,
- e. bahwa untuk mcngupayakan tcrwujudnya ketahanan pangan daerah &gt;:«:bagai bagian dan ketahanan pangan nasional, pemerintah dacrah Lelah mcmbentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton;
- b. bahwa dengan adanya pcrubahan vuaunan organisasi pcrangkat daerah di lingkungan Pemenntah Kabupaten Buton, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton yang dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton, pcdu ditinjau kembali dan disesuaikan,
3. c bahwa berdasarkan pertimlmngan sebagaimana dimaksud dalam hurur a, dan huruf b, perlu menetapkan Pemturan Bupat1 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton;
- I. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndRng Oasar Negara Repubhk
5. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tf'"ntnng Pembentukan Daerah-Dacrah Tingkat !I d, Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Penmbangan Keuang&lt;m antare Pemerintah Puaat dan Pcmcrintahan D,lf'"rah (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
8. 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tent.mg Pangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemcnntahan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587), sebagrurnana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahuo 2015 tcntang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan Oaerah {Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 rentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pres id en Nomor 83 Tahun 2006 ten tang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraluran Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemenntahan yang Menjadi Kewenangan Pemenntah Kabupaten Buton sebagai Dacrah Otonom (Lembaran Dae rah Kabupaten Bu ton Tahun 201 O Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupatcn Buton;
10. Pemturan Bupau Buton Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tu.gas dan Fung,,,.i, eerta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupalen Buton;
MEMUTUSKAN:
Mcnctapkan PERATURAN BUPATJ TENTANG ORGANTSASI, SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON.
BAB II - PEMBENTUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN SEKRETARIAT
Pasal 2
- jl) Dengan Peraturan Bupati mi, d1benluk Dewan Ketahanan Pangan Kabupalen Butun.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meru.pakan lembaga non 8tru.ktural yang dipunpin olch seorang ketua.
Bagian Kedua
Tugas
BAB II - PEMBENTUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN SEKRETARIAT
Pasal 3
- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mcmpunyru tugas mernbanru Bupati dalam :
- a. merumuskan keb1Jakan dalam rangka mewuJudkan ketahanan pangan daerah dengan mcmpcrhatikan kcbijakan yang d,ternpkan Dewan Kctahanan Pangan Pusat dan De,.,.an Ketahanan Pangan Provinsi,
- c. melaksanakan evaluast dan pengendalian mewujudkan ketahanan pangan Kabup,,ten. dalam
- b. merumuskan kebJjakan dalam rangka mendorong keikutscrtaan dalam penyeienggaraan kctahanan pangan; d=
- (2) Tugas Dewan Ket..i.hanan Pangan Kabupaten !!eba � aunana dimaksud dalam ayat (1), mr:"liput.1 kegtatan di bidang pcnyecliaan pangan, drstribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan pcnanggulangan masalah pangan dan gi7i
Bagian Ket..tga Susunan Organisasi
BAB II - PEMBENTUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN SEKRETARIAT
Pasal 4
- (I) Susunan Orgamsas. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten terdiri dari :
- a.Kt.&lt;lua
- b. Ketua Harian
- c. Wakil Ketua Hanan
Bupan Buton.
Wakil Bupati Buton.
Sckretaris Daerah Kabupaten Bu ton.
- d. Sekretans Merangkap Anggota
Kepala Dinas Kctahanan Pang&lt;1n Kabupaten Buton;
- Pertanian Kepala Dinas Kabupaten Buton;
- Penkanan Dinas
- Kesehatan 8. Kepale Dinas
- Perdagangan Kabupaten Buton,
- Pcrhubungan 11. Kepala Dinas Kabupaten Buton;
- Koperasi dan Menengah Dmas Kecli 13 Kepala Usaha Kabupaten Buton;
- l. Komandan Kodim 1413 Buton;
2. Kapolres Buton;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sek re tans Daerah Kabupaten Buton;
- 4 Kepala Badan Pcrcncanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daernh Kabupaten Buton;
- 6.
7. Kepala Kabupaten Buton;
- Kabupaten Buton;
9. Kepala Dinas
- 10 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton;
12. Kcpala Dmas aosrer Kabupaten Buron;
- e. Anggota
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten l:luton;
15. Kcpala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pcmcrintahan Desa KabupaLen l:luton;
- 16 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupatcn Buton;
17. Kepala Dinas Komunikasi dan lnfonnal.ilw, clan Pcrsandian Kabupaten Buton;
18. Kepala Badan Penelit.Ian dan Pengembangan Kabupaten Bu ton,
20. Kepnla Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupatcn Buton;
19. Kepala Dinas Pariwisata Kabupatcn Buton;
4. 21 Kepa!a Badnn Pusat Statistik K.&lt;bupaten Buton;
22. Kepala Dina\. Kependudukan dan Pencatot.on Sipil Kabupaten Buton,
6. 23 Kepala Dmas Transmigra:.i dan Pemukunan Kabupatcn Buton;
25. Kepnla Dinas Perintlustnan Kabupaten Buton;
24. Kcpala Dinas Perurrw.han tlan Kawasan Pcmukiman Kabupatcn Buton;
9. 26 Kepala Dmas Pcmuda dan Oiah Rag,i Kahupaten Buton;
27. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton;
11. 28 Kt&gt;tua Tim Pcnggerak PKK Kabupatcn Buton;
29. Kepala Sub D1vrc Dolog BauBau;
30. Pimpman BR! Ca.bang Pasarwajo,
14. 32 Pimpinan BPD Ca.bang Pasarwajo;
15. 31 Pimpman Bank Mandiri cabang Pasarwajo;
33. Kepala Bag11.1n Admuustrasi Pcrekonomian dan Sumber Daya Alam Sekrerariar Dae rah Kabupaten Buton;
34. Kcpala Bagian Organisa,:,1 dan Tata Laksana Sekretariat Dacrah Kabupaten Buton ; dan
35. Kenia Kelompok Tani Nelayan Anda.Ian Kahupatcn Buton.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Harian Dewan Kctahanan Pangan dapat mengundang pcjabat tertentu a.tau unsur-unsur lain yang terknit untuk hadir dRlam rapat forum Dewan Kctahanan Pangan Kabupaten dan mengikutsertakannya dalam upaya pcmantapan Ketahanan Pangan Dacrah.
- ( I) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Ketahanan dibantu o\eh Sekretariat Dewan Ketahanan Kabupaten. Pangan Pangan
- (2) Sekretariat sebagaimana dilaksanakan Bu ton. Dewan Ketahanan Pangan Kabupat.en dimaksud pada ayat (1) secara ex--officro oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupatcn mempunyai tugas mcmbcnkan pelayanan teknib dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bu ton.
- (4) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dipimpm oleh seorang Sekretaris yang rlalam melaksanakan tugasnya bertanggungJawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupoten.
BAB II - PEMBENTUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN SEKRETARIAT
Pasal 6
Apabtla dipandang pcr!u, untuk menunJang pdak0:&lt;anaan Togas Dewan Ketahanan Pangan Kahupaten, Ketua Hanan Dewan Kctahanan Pangan Kabupatcn dapat membentuk kclompok kerja yang terdiri dari tcnaga ahli dan pejabat yang lx:rkaitan dcngan penyelenggaraan pemantRpan kctahanan pangan daerah
BAB II - PEMBENTUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN SEKRETARIAT
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengcn..U suaunan kranggotaan, rincian tugas clan tata kerja, ke!ompok kel)a dttetapkan oleh Kctua Hanan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
TATA KERJA
Pa0:&lt;al 8
- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapal pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten untuk menentukan kebijakan pangan daerah dan membahas ldporan pelaksanaan tugas dcwan &lt;.;ecara berkala palmg kurang 2 (dua) kah dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
2. j2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dcwnn Ketahanan Pangan Kabupatcn, Ketua Marian Dew,m Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat koordrnas1 secara berkala paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai kepcrluan.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 9
- {II Dewan Kctahanan Pangan Kabupaten mt:ngadakan rapaL konsultasi dan/atau koordina,si 1.kngan pcJabat lcrtentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lam yang terkait paling kurang sckali dalarn sctahun.
- (2) Dalam mdaksanakan tugasnya Kelua Harian d1.1n anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupatcn scnannesn me\akukan koordinasi dcngan Kctua dan anggota Dewan Ketahanan Pangan Provins.i.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 10
Setiap satuan organ,sasi d, hngkungan Dewan Kctahanan Pangan Kabupaten dalam mdaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalarn dan di luar D,;:wan Kctahanan Pangan Kabupalen
Pasa.l 11
Dewan Ketahamm Pangan Kabupaten menyampaikan laporan rnengenai keuihanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provmsi dengan tembusan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalnm 6 (enam) bulan dan ,:,,;:waktu-waktu scsuai keperluan
PEMBIAYAAN
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 12
Biaya yang diperlukan dalam peluksanann tugas Dewan Kctahanan Pangan Kabupaten drbcbankan pada APBD.
RAB V
PENUTUP
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 13
Pada saat Peraruran mi mulai berlaku, Peraturan Rupati Buton Nomor 11 tahun 2013 tentang Dewan Kctahanan Pangan Kabupaten Buton, dicabut dun dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulat bertaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratunm Bupati rm dengan penetapannya dalam Bcrita Daerah Kabupaten Bulon. D1tet.apkan di Pasarwajo pada tanggal " Mb," 2017 BUTON, I.\_ Rlt BAKRY � ## BAB V ## PENUTUP ## Pasal 13

Penandatangan: Pada saat Pcraturan m, mulsu berlaku, Peraturan Bupati Bulan Nomor 11 tahun 2013 tentang Dewan Ketahannn Pangan Kabupaten Huton, drcabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pa!&gt;al 14

Penandatangan: Peraturan Bupati mi mulai berlaku p11rla tanggal diundangkan. Agar seriap orang mengetahumya, memerintahkan pcngundangan Pcrcturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Derita Oaerah Kabupaten Buton D,tetapkan dJ Pasarwajo pada tanggal ..lJ \_\_, � 2017 t. BUPA BUTON, BAKRY