PERATURAN BUPATI AGAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN SITUS PEMERINTAH KABUPATEN AGAM (berlaku 1 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
-
:
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan situs sebagai media resmi pemerintahan maka dipandang perlu adanya pengaturan dalam pengelolaan situs resmi Pemerintah Kabupaten Agam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Situs Pemerintah Kabupaten Agam.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/Per/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Website Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
SALINAN
Menetapkan
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2011 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 4);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SITUS PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam;
6. Nama Domain adalah alamat internet dari lembaga pemerintahan pusat dan daerah yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
7. Sub Domain adalah bagian dari sebuah nama domain.
8. Situs Web ( Web Site ) yang selanjutnya disebut Situs adalah koleksi dokumen format html dari suatu lembaga pemerintahan pusat dan daerah dalam web server.
9. Aplikasi berbasis web adalah sebuah aplikasi yang dapat diakses melalui internet atau intranet dan dapat langsung dijalankan dengan menggunakan Web Browser .
10. Konten adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh ( download ).
11. Hosting adalah tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah situs.
12. Pemilik Situs adalah Pemerintah Kabupaten Agam dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan situs Pemerintah Daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Pengelolaan situs bertujuan untuk:
- a. menyajikan data/informasi yang lengkap, cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat.
- b. keandalan, dalam arti selalu siap pakai dan terjamin keamanannya.
- c. memadukan dan mengintegrasikan semua informasi antar Domain induk dengan Sub Domain atau antar Sub Doman.
- d. keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan.
SITUS PEMERINTAH DAERAH
BAB III - SITUS PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4
Situs Pemerintah Daerah terdiri dari:
- a. Situs Induk;
- b. Situs SKPD; dan
- c. Aplikasi berbasis web lainnya.
BAB III - SITUS PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
- (1) Situs Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah situs resmi Pemerintah Daerah yang merupakan sarana untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terkait dengan Kabupaten Agam;
- (2) Nama domain situs induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah agamkab.go.id.
BAB III - SITUS PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6
- (1) Situs SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah situs resmi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Nama sub domain situs SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sub domain dari domain Pemerintah Daerah dengan format [nama singkatan SKPD].agamkab.go.id.
- (3) Dalam hal SKPD belum memiliki situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memanfaatkan situs induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB III - SITUS PEMERINTAH DAERAH
Pasal 7
- (1) Aplikasi berbasis web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah aplikasi resmi Pemerintah Daerah yang dikelola oleh satu SKPD atau lebih dari satu SKPD yang dimanfaatkan untuk operasional layanan perkantoran dan/atau publik.
- (2) Nama sub domain aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sub domain dari domain Pemerintah Daerah dengan format [nama singkatan layanan].agamkab.go.id.
ISI SITUS
BAB IV - ISI SITUS
Pasal 8
- (1) Isi situs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada prinsipnya memuat informasi dan layanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Isi situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualitas informasi dan layanan yang baik dan bersifat aktual serta akurat.
- (3) Isi situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berisikan konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - ISI SITUS
Pasal 9
- (1) Informasi isi situs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak boleh bertentangan antara situs-situs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Apabila terjadi pertentangan informasi isi situs sebagaimana dimaksud ayat (1), maka informasi yang dipertanggungjawabkan adalah informasi yang berasal dari SKPD yang berwenang.
BAB IV - ISI SITUS
Pasal 10
- (1) Situs Induk Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berisi informasi yang ruang lingkupnya mencakup daerah secara umum dan Pimpinan Daerah.
- (2) Situs SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berisi informasi yang ruang lingkupnya mencakup kewenangan SKPD dan Pimpinan SKPD bersangkutan.
- (3) Aplikasi berbasis web lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berisi informasi dan/atau layanan yang ruang lingkupnya sesuai dengan fungsi layanan yang disediakan.
- (4) Situs SKPD atau aplikasi berbasis web lainnya yang memuat informasi tentang daerah secara umum dan Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan Pengelola Situs Induk untuk kemudian dimuat kedalam situs induk.
PENGELOLA SITUS
BAB V - PENGELOLA SITUS
Pasal 11
- (1) Situs Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 dikelola oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Situs induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikelola oleh Tim Pengelola Situs Induk yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Situs SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikelola oleh Tim Pengelola Situs SKPD yang ditetapkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (4) Aplikasi berbasis web yang melibatkan hanya satu SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikelola oleh Tim Pengelola Aplikasi SKPD yang ditetapkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (5) Aplikasi berbasis web yang melibatkan lebih dari satu SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikelola oleh Tim Pengelola Aplikasi yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB V - PENGELOLA SITUS
Pasal 12
Susunan tim pengelola situs paling kurang terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Koordinator teknis dan/atau konten; dan
- e. Anggota.
PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu
Pembuatan
BAB VI - PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 13
- (1) Setiap pembuatan situs SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Dinas, dengan mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan alokasi ruang penyimpanan ( hosting ) dan sub domain dari agamkab.go.id.
- (2) Dalam hal SKPD sudah memiliki atau akan memiliki hosting di luar agamkab.go.id, situs SKPD wajib diarahkan menjadi sub domain pada domain agamkab.go.id sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Dalam hal situs SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diarahkan menjadi sub domain pada domain agamkab.go.id karena alasanalasan teknis, maka situs SKPD yang bersangkutan wajib pindah hosting ke Situs Induk atau ke penyedia jasa hosting lainnya yang dapat diarahkan menjadi sub domain pada domain agamkab.go.id.
- (4) Pembuatan situs SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada pedoman standarisasi pembuatan situs sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

## Pengembangan

## Pasal 14

- (1) Setiap pengembangan situs Pemerintah Daerah terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Pemberitahuan pengembangan situs Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan konten dari situs yang terbangun dengan mencantumkan perubahan dan pengembangannnya.

## BAB VII

## PENGENDALIAN

## Pasal 15

- (1) Pengendalian dilakukan untuk mengatur dan menertibkan pemanfaatan situs di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian teknis; dan
- b. pengendalian konten.

## Pasal 16

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a adalah pengendalian terhadap aspek teknis situs agar pengoperasiannya dapat berjalan dengan lancar.
- (2) Pengendalian teknis untuk situs Induk dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengendalian teknis untuk situs SKPD dan Aplikasi berbasis web lainnya yang memiliki hosting pada agamkab.go.id dilakukan secara bersama oleh Dinas dan SKPD yang terkait.
- (4) Pengendalian teknis untuk situs SKPD yang memiliki hosting di luar agamkab.go.id dilakukan oleh masing-masing pengelola situs SKPD.

## Pasal 17

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b, yaitu pengendalian terhadap aspek konten dan data situs yang disajikan agar bersifat aktual, akurat dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian konten untuk situs induk dilakukan secara bersama oleh Dinas dan SKPD apabila ikut menyajikan informasi di situs induk.
- (3) Pengendalian konten untuk situs SKPD dilakukan oleh masing-masing pengelola situs SKPD.

## BAB VIII

## PELAPORAN

## Pasal 18

- (1) Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan situs induk kepada Bupati.
- (2) Setiap SKPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan situs SKPD kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas pengelola situs dan kegiatan pengumpulan data.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan situs disampaikan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

## BAB IX

## PEMBIAYAAN

## Pasal 19

Pembiayaan pengelolaan situs Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 20

- (1) Pemilik situs dikenakan sanksi administratif apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Pasal 5 ayat (2);
- b. Pasal 6 ayat (2);
- c. Pasal 7 ayat (2);
- d. Pasal 8 ayat (3);
- e. Pasal 10 ayat (4);
- f. Pasal 11 ayat (1) dan (2); dan
- g. Pasal 17 ayat (1) dan (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan nama domain/sub domain; dan
- c. penghentian sementara kegiatan situs;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 21

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masingmasing 1 (satu) minggu dan dilaksanakan dengan cara:

- a. Pemberian teguran tertulis I;
- b. Pemberian teguran tertulis II disertai pemanggilan;
- c. Pemberian teguran tertulis III.

## Pasal 22

- (1) Apabila pemilik situs tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, maka akan dikenakan sanksi pembekuan Nama Domain/Subdomain yang bersangkutan;
- (2) Jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan nama domain/subdomain;
- (3) Nama domain/subdomain yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Pemilik Situs telah melakukan perbaikan sesuai dengan surat peringatan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Buati ini.

## Pasal 23

- (1) Penghentian sementara kegiatan situs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c diberikan apabila Pemilik Situs tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penghentian sementara kegiatan situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila Pemilik telah melakukan perbaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Selama masa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala beban biaya dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang terkait dengan operasional situs tidak boleh dipergunakan.

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Situs Pemerintah Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dipergunakan dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikannya dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 11 Maret 2015

BUPATI AGAM , ttd

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 11 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM , ttd

SYAFIRMAN, SH NIP. 19580524 198611 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR TANGGAL 5 TAHUN 2015 11 MARET 2015

## PEDOMAN STANDARISASI PEMBUATAN SITUS PEMERINTAH DAERAH

## I. Standarisasi situs

Standarisasi situs di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Agam.

Latar Belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk:

1. memudahkan proses interoperabilitas situs SKPD;
2. mewujudkan prinsip ' one input for many purpose ', dimana semua situs maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh SKPD terintegrasi langsung dengan situs agamkab.go.id;
3. membangun ciri khas situs Pemerintah Daerah;
4. memudahkan pengunjung situs dalam melakukan navigasi pada situssitus Pemerintah Daerah; dan
5. memberikan panduan pengelolaan situs pada seluruh SKPD agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

## II. Lapisan Presentasi (Layout dan Navigasi)

Antar muka yang sesuai dengan standard layout dan Navigasi Standard Situs SKPD meliputi:

1. DESAIN, pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf;
2. LAYOUT yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs ( Header , Halaman utama dan Footer ) dan struktur navigasi menu pada kiri atau kanan halaman harus konsisten;
3. HEADER (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas SKPD yang memiliki situs tersebut, Lambang Kabupaten Agam, fasilitas: Peta situs, Search , Home , kontak (struktur pengelola situs), dan tanggal.

## III. KONTAK

Kontak yang dicantumkan pada situs meliputi:

1. Alamat kantor;
2. Nomor telepon dan faks kantor; dan
3. e-mail dinas.

e-mail Dinas yang digunakan adalah email resmi dari domain agamkab.go.id yang dapat diperoleh dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam.

## IV. Isi ( content s)

1. Isi minimal pada situs induk terdiri dari:
- a. Selayang Pandang (menjelaskan secara singkat tentang sejarah, motto, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi Kabupaten Agam);
- b. Struktur Organisasi (menjelaskan seluruh struktur organisasi. Jika memungkinkan biodata dari Pimpinan ditampilkan);
- c. Geografi (menjelaskan antara lain tentang keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial dan ekonomi, budaya daerah);
- d. Peraturan/Kebijakan (menjelaskan peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup) yang telah dikeluarkan);
- e. Pelayanan (informasi berupa layanan-layanan yang tersedia);
- f. Berita (Berita dari lingkungan daerah, dan bukan diambil dari media lain);
- g. Buku Tamu (saran/komentar yang dapat digunakan oleh pengunjung (tidak harus terdaftar) untuk menyampaikan masukkan melalui pengelola situs);
- h. Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
- i. Prestasi (Prestrasi yang diperoleh);
- j. Agenda (sebagai promosi dan informasi, event, pameran, dan sebagainya);
- k. Tautan (Link-link ke situs lain yang terkait);
- l. peta situs (berupa struktur kategori navigasi situs setiap ada penambahan, pengurangan atau pengubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
- m. Pencari ( Search Engine yang dapat mencari isi situs);
- n. Statistik pengunjung;
- o. footer (pemilik situs dan tahun pengembangan);
2. Isi minimal pada situs SKPD meliputi:
- a. Selayang Pandang, (menjelaskan secara singkat tentang sejarah, motto, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi SKPD);
- b. Struktur Organisasi, (menjelaskan struktur organisasi SKPD beserta nama, alamat, telepon, e-mail);
- c. Peraturan/Kebijakan SKPD, (menjelaskan peraturan kepala SKPD yang telah dikeluarkan);
- d. Pelayanan (informasi berupa layanan-layanan yang tersedia di SKPD);
- e. Berita (Berita dari lingkungan SKPD, dan bukan diambil dari media lain);
- f. Buku Tamu, (saran/komentar yang dapat digunakan oleh pengunjung (tidak harus terdaftar) untuk menyampaikan masukkan melalui pengelola situs);
- g. Anggaran, (laporan ringkasan APBD dan perubahannya yang telah dihasilkan SKPD);
- h. Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD;
- i. Galery (kumpulan gambar yang terkait dan berhubungan dengan kegiatan SKPD yang dapat dilihat oleh pengujung berdasarkan kategorikategori);
- j. Prestasi SKPD (prestrasi yang diperoleh SKPD);
- k. Agenda SKPD (sebagai promosi dan informasi, event, pameran, dan sebagainya);
- l. Tautan ( link ke situs lain yang terkait dengan SKPD);
- m. peta situs (berupa struktur kategori navigasi situs setiap ada penambahan, pengurangan atau pengubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
- n. Pencari ( search engine yang dapat mencari isi situs);
- o. Statistik pengunjung;
- p. footer (pemilik situs dan tahun pengembangan);
3. Isi minimal pada Aplikasi berbasis web lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan layanan dan isi Aplikasi diluar dari isi yang sudah tersedia baik dalam situs induk maupun situs SKPD.

## V. Penambahan Menu

- Pada dasarnya selain isi minimal, isi situs sepenuhnya menjadi hak dan wewenang Daerah maupun SKPD untuk menambah dan mengubah sesuai dengan kebutuhan.

## VI. Struktur isi (Konten)

- Struktur isi tergantung dari kepentingan SKPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:
1. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. memiliki struktur hierarki menu;
3. pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. memiliki administrasi untuk pengaturan;
6. manajemen menu ( Content Management System );
7. manajemen user; dan
8. manajemen approval (baik untuk konten berita, data statistik, forum dan sebagainya).

## VII. Interaksi Manusia-Komputer

1. interface menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan SKPD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh situs SKPD, meliputi tata letak, warna, dan huruf yang digunakan pada situs;
2. memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada situs;
3. pengguna dapat mengetahui respon sistem; dan
4. situs menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan.

## VIII. Teknologi

Teknologi ( platform ) yang digunakan oleh situs di lingkungan Pemerintah Daerah, baik untuk Situs Induk, Situs SKPD waupun aplikasi berbasis web harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. stabil dan aman;
2. tidak melanggar hak cipta siapapun;
3. hak cipta dan source code khusus untuk situs induk dan SKPD sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.
4. Struktur basis data ( database ) situs Pemerintah Daerah sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

## IX. Mekanisme Kerja Akses hosting

1. menyampaikan surat permohonan dialokasikannya hosting dan pembuatan database untuk SKPD yang bersangkutan, jika belum memiliki hosting ;
2. dalam hal situs SKPD sudah memiliki atau akan hosting sendiri, maka SKPD yang bersangkutan mengirimkan surat pemberitahuan alamat internet atau URL situs SKPD ke Dinas;
3. dengan alamat atau URL itu, Dinas melakukan redirect atau teknikteknik lain dalam mengubah Domain Name Server (DNS) agar pengalamatan situs SKPD sesuai dengan peraturan dan perundangundangan;
4. pelaksana upload aplikasi data base dilakukan sendiri oleh pihak administrator situs SKPD atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk SKPD;
5. selesai proses upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator situs SKPD melakukan tahapan uji coba operasional;
6. Dinas hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses, sedangkan yang menyangkut aplikasi updating menu, tetap menjadi tanggungjawab pengelola situs SKPD.

BUPATI AGAM , ttd

INDRA CATRI