PERATURAN BUPATI MA Nomor 25 Tahun 2016 tentang KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (berlaku 19 September 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, maka perlu menetapkan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan Peraturan Bupati;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangannya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah agar Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. kewenangan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Kewenangan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5
Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa; dan
- f. kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.

## Pasal 7

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

## Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak tepisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

## Pasal 9

Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan di desa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan kewenangan desa berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- b. penyusunan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa.

## Pasal 10

- (1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dalam forum musyawarah desa yang dihadiri:
- a. BPD;
- b. Pemerintah Desa;
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- d. unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. tokoh agama;
- b. tokoh masyarakat;
- c. perwakilan kelompok/ asosiasi/ paguyuban yang ada di desa setempat;
- d. perwakilan perempuan;
- e. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- f. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tambahan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penambahan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

- (6) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), menjadi acuan bagi Pemerintah Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa.

## Pasal 12

Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

## Pasal 13

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diundangkan oleh Sekretaris Desa, setelah dilakukan proses sesuai dengan tata cara penyusunan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

## BAB V

## PUNGUTAN DESA

## Pasal 14

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pengantar;
- b. surat rekomendasi; dan
- c. surat keterangan.

## Pasal 15

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 19 September 2016

## BUPATI MALANG,

ttd.

## H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016 Nomor 17 Seri D

1

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

## KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

| NO. | BIDANG | KEWENANGAN DESA | KETERANGAN |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | a. Penataan dan penetapan Sistem Organisasi Perangkat Desa; | 1) Penetapan juru kunci makam; 2) Penetapan penjaga balai desa; 3) Penetapan Juru Air. 1) Pengadaan tanah kas desa; 2) Pensertifikatan tanah kas desa; 3) Pemanfaatan tanah kas desa (kerjasama dengan pihak ketiga atau masyarakat). |
| | | b. Pengelolaan tanah kas desa; | |
| | | c. Pengelolaan tanah bengkok; | Pemanfaatan tanah bengkok (kerjasama dengan pihak ketiga atau masyarakat). |
| | | d. Administrasi pertanahan. | 1) Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa; 2) Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan; 3) Penataan dan pemetaan tata guna lahan. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Pelaksanaan Pembangunan Desa | a. Pelestarian budaya gotong royong; | 1) Gugur gunung; 2) Keringan; 3) Kerja bakti; sambatan; 4) Bakti sosial dan; |
| | | b. Pemugaran makam; | Panembahan/leluhur di utamakan dari ahli waris (nyungkup). |
| | | c. Bersih makam; | gebasan atau sebutan lain. |
| 3. | Pembinaan Kemasyarakatan Desa | a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat adat; | 1) Pembinaan paguyuban warga/trah; 2) Pembinaan rembug- rembug warga; 3) Pembinaan juru kunci makam, |
| | | b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat; | 1) Pembinaan proses numbal, wajib/shodaqoh, tradisi, dan boyongan; |
| | | c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; | Pembinaan terhadap kelompok seni tradisional yang ada di desa. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Pemberdayaan Masyarakat | d. Pembinaan penyelenggaraan seni kekinian (modern). a. Pelestarian adat di desa; | Pembinaan terhadap kelompok seni modern yang ada di desa. 1) Sedekah bumi; 2) Sedekah laut; 3) Mauludan; 4) Rajaban; 5) Likuran; 6) Syuran; 7) Sya'banan; 8) Bari'an; 9) Tilikan; 10)Nyorog; 11)Selamatan dan atau sebutan lain. |
| | | b. Pelestarian seni budaya; | 1) Kuda lumping; 2) Sholawatan; 3) Wayangan; 4) Ketoprak; 5) Topeng malangan; 6) Bantengan; 7) Tayub; 8) Sastra tulis; 9) Sastra lisan; 10)Ludruk dan atau sebutan lain. |
| | | c. Pengembangan peran masyarakat desa. | 1) Syukuran setelah panen/ kasab (perorangan); 2) Jimpitan atau sebutan lain. |

BUPATI MALANG, ttd.

## H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

## KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

| NO. | BIDANG | KEWENANGAN DESA | KETERANGAN |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pemerintahan Desa | a. Penetapan dan penegasan batas desa; b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa; c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial | |
| | | desa; d. Pendataan Profil Desa; | 1) Pendataan dan pengklasifikasian tenagakerjadesa; |
| | | | 2) Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dansektornonpertanian; |
| | | | 3) Pendataan penduduk menurut tingkat pendidikan; |
| | | | 4) Pendataan penduduk menurut kesehatan (penderita penyakit, ibu hamil, menyusui, perkembangan balita, cacat dan lain-lain); |
| | | | 5) Pendataan penduduk menurut tingkatkemiskinan; |
| | | | 6) Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dantingkatpartisipasi; |
| | | | 7) Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; |
| | | | 8) Pendataan penduduk berumur dibawah 15 tahun dalam rangka penerbitan Kartu Identitas Anak; |

| 1 | 2 | 4 |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 3 e. Pembentukan Penetapan Desa; | dan Pemerintah Penyelenggaraan administrasi, arsip 11) Pendataan Sumber Daya Desa; 12) Pendataan Peralatan Teknologi Tepat Guna. 1) Pembentukan BPD; 2) Pembentukan organisasi pemerintah desa; 3) Penetapan organisasi pemerintah desa; 4) Penetapan perangkat desa; 5) Penetapan BUM Desa; 6) Penetapan APB Desa; 7) Penetapan peraturan desa; 8) Penetapan kerja sama antar desa; 9) Penetapan Peraturan di Desa; 10) Penetapan kerjasama antar desa; 11) Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat; 12) Penetapan desa dalam keadaan darurat (kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lain nya dalam hal skala desa). 1) Pengelolaan keuangan desa; |

| 1 | 3 | 4 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | g. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa; h. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa; i. Pengelolaan pengusutan desa; j. Penyelenggaraan kerja sama antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga; k. Fasilitasi, sosialisasi dan pembinaan/ pelatihan masyarakat; l. Pengembangan hasil-hasil industri desa; m. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; n. Pemantauan kewaspadaan dini 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) | berbagai lembaga masyarakat(LKM); Pengembangan dan komunikasi danantardesa; Pembentukan Tim miskin; penyebarluasan tenagakerja; keluarga Indonesia; Penyelenggaraan Penyelenggaraan |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Pembangunan Desa | pengelolaan perpustakaan desa. a. Pelayanan dasar Desa; | 1) Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Poliklinik Desa; 2) Pengembangan tenaga pendukung kesehatan desa; 3) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: layanan gizi untuk balita, pemeriksaan ibu hamil, pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, penimbangan bayi, dan gerakan sehat untuk lanjut usia. 1) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 2) Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa; 3) Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular |
| | b. Sarana dan prasarana Desa; | | dan penyakit tidak menular; 4) Pengelolaan dana sehat; 5) Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga); 6) Pengadaan sarana |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 4 7) Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; 8) Fasilitasi penyelenggaraan desa siaga; 9) Pembentukan dan penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS; 10) Pemberian makanan tambahan dan vitamin; 11) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini; 12) Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa; 13) Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok- kelompok belajar di desa; 14) Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; 15) Fasilitasi pendirian dan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; 16) Fasilitasi pendirian dan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat; 17) Fasilitasi penunjang sarana dan prasarana pendidikan dasar di desa; 18) Pemberian bantuan siswa miskin; 19) Fasilitasi pengurusan dan pemberian bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan difabel; dan 20) Penanggulangan |

| 1 | 2 | 4 |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 3 c. Pengembangan ekonomi lokal | 1) Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa; |
| | | 2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa; |
| | | pemeliharaan jalan usaha tani; 4) Pembangunan dan |
| | | pemeliharaan embung desa; 5) Pembangunan dan pemeliharaan rumah |
| | | ibadah; Pengelolaan pemakaman desa, petilasan dan situs |
| | | 6) sejarah; |
| | | rumah dan lingkungan; 8) Pembangunan dan pemeliharaan instalasi |
| | | air bersih skala desa; |
| | | 9) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; |
| | | 10) Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa; |
| | | pemeliharaan taman desa; 12) Pembangunan dan pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia |
| | | Dini di desa; 13) Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 4 14) Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus komunal; 15) Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase desa; 16) Pengelolaan unit pengelola jasa mesin pertanian milik desa; 17) Pengelolaan pengembangan lumbung desa, pengeringan hasil pertanian, dan pengelolaan pasca panen; 18) Pembangunan sarana dan prasarana desa lainnya. 19) Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa; 20) Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa; 21) Fasilitasi pengembangan usaha mikro berbasis desa; 22) Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa; 23) Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; 24) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan |

| 1 | 2 | 4 |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 25) Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa; 26) Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 27) Fasilitasi pengembangan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; 28) Fasilitasi pengembangan benih lokal pertanian; 29) Fasilitasi pengembangan ternak secara kolektif; 30) Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 31) Pengelolaan BUM Desa; 32) Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 33) Pengelolaan padang gembala; 34) Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata daerah; 35) Pengelolaan balai benih ikan Desa; 36) Pemerataan IKM (Industri Kecil Menengah); 37) Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif; 38) Fasilitasi permodalan bagi UMK; 39) Penguatan kapasitas kelompok UMK; dan |

| 1 | 4 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | dan dan 1) Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa; 2) Pemasyarakatan pupuk organik; 3) Pengembangan lumbung pangan; 4) Fasilitasi modal usaha tani; 5) Fasilitasi penyediaan benih/bibit unggul; 6) Pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus; 7) Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa; 8) Pelestarian kebun bibit desa; dan 9) Pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata desa; 10) Pembuatan terasering; 11) Pemeliharaan hutan bakau; 12) Perlindungan mata air; 13) Pembersihan daerah aliran sungai; 14) Perlindungan terumbu karang; 15) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa; 16) Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan Desa | a. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa; b. Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa; c. Fasilitasi dan | lingkungan desa lainnya sesuai kondisi desa. Fasilitasi lembaga sosial |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | e. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa; f. Pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana; g. Pengelolaan kelompok bina keluarga; h. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa; i. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga; dan j. Penyelenggaraan olahraga tingkat desa. a. Pengembangan seni budaya lokal; b. Pengorganisasian; 1) 2) 3) 4) | Pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; Pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa; Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa. |

| 1 | 3 | 4 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | kelompok- masyarakat Kelompok tani; Kelompok nelayan; Kelompok seni budaya; Kelompok masyarakat lain Pemberian santunan kepada fakir miskin; terhadap kelompok-kelompok kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat dan kemiskinan partisipatif di Penyelenggaraan kesehatan gerakan hidup dan sehat; Peningkatan melalui usaha desa; Pendayagunaan tepat guna; Peningkatan masyarakat; 1) Kader masyarakat 2) Kelompok produktif; 3) Kelompok | pemberdayaan desa; usaha ekonomi perempuan; tani; masyarakat nelayan; pengrajin; pemerhati dan |

| 1 | 3 | 4 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | k. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa; l. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa; m.Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan; n. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa; o. Pembentukan dan fasilitasi forum anak desa; p. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender; q. Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa; r. Pelaksanaan pengarusutamaan gender; s. Pengelolaan. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; t. Pengelolaan obyek wisata milik desa; dan u. Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di | |

## BUPATI MALANG,

ttd.

## H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

## FORMAT BERITA ACARA :

## KOP PEMERINTAH DESA

## BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA TENTANG

## IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini ... tanggal .... Bulan ... tahun ....., bertempat di ... telah dilaksanakan rapat pengidentifikasian dan pemilihan terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa ... berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor .... Tahun .... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

## A. Materi Rapat

Melakukan pengidentifikasian dan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor .... Tahun .... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

## B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA...... KECAMATAN ...... KABUPATEN MALANG

## A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi:

- 1) ... *)

- 2) ... *)

- 3) ... *)

- 4) ... *)

## B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi:

- 1) ....*)

- 2) ....*)

- 3) ....*)

- 4) ....*)

## Keterangan : *)

Diisi rincian kewenangan terpilih berdasarkan hasil rapat sebagaimana daftar kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati

## C. Penutup

Rapat identifikasi dan pemilihan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD ...... dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang pengaturannya diserahkan kepada Desa ... Kecamatan...... dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dan unsur masyarakat lainnya di Desa ...... sebanyak ...... orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

3

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

.

......, ...... 2016

KETUA BPD ......,

KEPALA DESA ......,

Ttd Ttd

(NAMA TERANG) (NAMA TERANG)

BUPATI MALANG, ttd.

H. RENDRA KRESNA