PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor MOR Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NO MOR : 2 TAHUN 2016. TENT ANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SABU RAIJUA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NO MOR : 2 TAHUN 2016.
TENT ANG
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA,
- a. bahwa bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas dan jati diri manusia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya serta terwujudnya kepastian hukum;
- c. bahwa kebijakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan dengan memperhatikan kondisi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 \ ~omor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik \ndonesia Nomor 4247);
,-\_
-
..
-
-
.•
~-
'
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sahu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);\_
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/ M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/ M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksebilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/ M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/ M/2007 tentang Pedoman Teknis Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/ M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/ M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin ~~endirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik ·\donesia Tahun 2016 Nomor 276);
;
,.
"
.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA dan BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARJ BANGUNAN GEDUNG.
Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kahupaten Sahu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sahu Raijua.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
7. Dinas adalah perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Sahu Raijua yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang Kabupaten Sabu Raijua.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan Gedung Adat merupakan bangunan gedung yang didirikan menggunakan kaidah/nonna adat masyarakat setempat sesuai dengan \ :udaya dan sistem nilai yang berlaku, untuk dimanfaatkan sebagai \adah kegiatan adat.
10. Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional merupakan bangunan gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma tradisional masyarakat setempat sesuai dengan budaya yang diwariskan secara turun temurun, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan masyarakat sehari-hari selain dari kegiatan adat.
11. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
12. Bangunan gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
13. Bangunan Gedung Fungsi Khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan Nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi.
14. Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya maupun dari segi ekosistem.
15. Prasarana bangunan gedung adalah konstruksi bangunan yang merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kavling/persil yang sama untuk menunjang kinerja bangunan gedung sesuai dengan fungsinya (dulu dinamakan bangunan-bangunan) seperti menara reservoir air, gardu listrik dan instalasi pengolahan limbah.
16. Prasarana Bangunan Gedung Yang Berdiri Sendiri adalah konstruksi bangunan yang berdiri sendiri dan tidak merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kavling/persil, seperti menara telekomunikasi, menara saluran utama tegangan ekstra tinggi, monumen/tugu dan gerbang kota.
17. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi Bangunan Gedung
Pasal 2
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedung di daerah.
Paragraf 2 Tujuan
Pasal 3
Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:
- a. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- c. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Paragraf 3 Ruang Lingkup
Pasal 4
- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, persyaratan Bangunan Gedung, penyelenggaraan Bangunan Gedung, TABG, Peran Masyarakat, pembinaan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, sanksi administratif, penyidikan, pidana dan peralihan.
- (2) Untuk Bangunan Gedung fungsi khusus, persyaratan penyelenggaraan dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan ## BAB II
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu Fungsi
Pasal 5
- (1) Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung ditinjau dari segi tata \ ::mgunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai '\ engan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW.
- (2) Fungsi bangunan gedung meliputi:
- a. bangunan gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat man usia tinggal;
- b. bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah;
- c. bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha;
- d. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya;
- e. bangunan gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi; dan
- f. bangunan gedung lebih dari satu fungsi.
Pasal 6
- (1) Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. bangunan rumah tinggal tunggal;
- b. bangunan rumah tinggal deret;
- c. bangunan rumah tinggal susun; dan
- d. bangunan rumah tinggal sementara.
- (2) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7. 5 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;
- b. bangunan gereja, kapel;
- c. bangunan pura;
- d. bangunan vihara;
- e. bangunan kelenteng; dan
- f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
- (3) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran nonpemerintah dan sejenisnya;
- b. bangunan gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall dan sejenisnya;
- c. bangunan gedung pabrik;
- d. bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;
- e. bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya;
- f. bangunan gedung terminal seperti terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan perikanan, bandar udara;
- g. bangunan gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya; dan
- h. bangunan gedung tempat penangkaran atau budidaya seperti ~~~nan sarang burung walet, bangunan petemakan sapi dan \Jemsnya.
..
- (4) Bangunan gedung sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, melipu ti:
- a. bangunan gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya;
- b. bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti-panti dan sejenisnya;
- c. bangunan gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, bangunan gedung adat dan sejenisnya;
- d. bangunan gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika laboratorium kimia dan laboratorium lainnya; dan
- e. bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah raga dan sejenisnya.
- (5) Bangunan fungsi khusus sebagaimana dimaksud dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan / atau yang mempunyai tingkat resiko bahaya yang tinggi, melipu ti:
- a. bangunan gedung reaktor nuklir;
- b. bangunan gedung instalasi pertahanan dan keamanan; dan
- c. bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Bangunan gedung lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. bangunan rumah dengan toko (ruko);
- b. bangunan rumah dengan kantor (rukan);
- c. bangunan gedung mall-apartemen-perkantoran;
- d. bangunan gedung mall-apartemen-perkantoran-perhotelan; dan sejenisnya.
Pasal 7
- (1) Fungsi bangunan gedung diusulkan oleh calon pemilik bangunan gedung dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW dan persyaratan yang diwajibkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Penetapan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh Bupati melalui penerbitan IMB.
- (3) Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan dan penetapan oleh Bupati.
Bagian Kedua Klasifikasi
Pasal 8
- (1) Klasifikasi Bangunan Gedung menurut kelompok fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis Bangunan Gedung.
- (2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan
Pasal 9
- (1) Penentuan klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari gedung ditentukan ## BAB III
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10
- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan \ersyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:
- a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. status kepemilikan bangunan gedung; serta
- c. IMB.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi:
- a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan terdiri dari:
- 1) persyaratan perun tukan lokasi;
- 2) intensitas bangunan gedung;
- 3) arsitektur bangunan gedung;
- 4) pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu;
- 5) rencana tata bangunan dan lingkungan.
- b. persyaratan keandalan bangunan gedung terdiri dari:
- 1) persyaratan keselamatan;
- 2) persyaratan kesehatan;
- 3) persyaratan kenyamanan; dan
- 4) persyaratan kemudahan.
Bagian Kedua
Persyaratan Administratif
Paragraf 1 Status Hak Atas Tanah
Pasal 11
- (1) Setiap bangunan gedung harus didirikan di atas tanah milik sendiri atau milik pihak lain yang status tanahnyajelas dan atas izin pemilik tanah.
- (2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah.
- (3) Bangunan gedung yang karena faktor budaya atau karena tradisi harus dibangun di atas air laut harus mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bangunan gedung yang akan dibangun di atas tanah milik sendiri atau di atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam RTRW.
Paragraf 2 Status Kepemilikan Bangunan Gedung
Pasal 12
- (1) Status kepemilikan Bangunan Gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan bangunan gedung, sebagai sarana tertib pembangunan, tertib pemanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan gedung.
- (3) Status kepemilikan bangunan gedung adat pada masyarakat hukum adat ditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan
Pasal 13
- (1) Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan IMB kepada bupati apabila hendak melakukan kegiatan:
- a. pembangunan bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung;
- b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung yang meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan;dan
- c. pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada surat keterangan rencana kabupaten (advise planning) untuk lokasi yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah daerah wajib memberikan secara cuma-cuma surat keterangan rencana kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepada setiap calon pemohon IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung.
- (3) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. surat bukti tentang status hak atas tanah;
- b. surat bukti tentang status bangunan gedung; dan
- c. dokumen/surat-surat lain yang terkait.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan penggolongannya, meliputi:
- a. rencana teknis bangunan meliputi:
1. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana;
2. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana sampai dengan dua lantai;
3. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana dua lantai atau lebih dan bangunan gedung lainnya pada umumnya.
16. ~: ~encana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum;
17. \encana teknis bangunan fungsi khusus.
.
..
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. data umum bangunan yang memuat informasi mengenai :
1. fungsi/klasifikasi bangunan gedung;
2. luas lantai dasar bangunan gedung;
3. total luas lantai bangunan gedung;
4. ketinggian/jumlah lantai bangunan; dan
5. rencana pelaksanaan.
- b. rencana teknis bangunan gedung disesuaikan dengan penggolongannya, meliputi:
1. gambar pra rencana bangunan gedung yang terdiri dari gambar/site plan/situasi, denah, tampak dan gambar potongan;
2. spesifikasi teknis bangunan ged ung;
3. rancangan arsitektur bangunan gedung;
4. rancangan struktur secara sederhana/prinsip;
5. rancangan utilitas bangunan gedung secara prinsip;
6. spesifikasi umum bangunan gedung;
7. perhitungan struktur bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter;
8. perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal);
9. rekomendasi instansi terkait.
- (7) Pembayaran retribusi IMB dilakukan setelah Bupati memberikan persetujuan atas dokumen rencana teknis.
- (8)
Pasal 14
- (1) Permohonan IMB untuk bangunan gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait.
- (2) IMB untuk pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pertimbangan teknis TABG dan dengan mempertimbangkan pendapat masyarakat.
- (3) Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti standar teknis dan pedoman yang terkait.
Paragraf 5 Kelembagaan
Pasal 15
- (1) Dokumen Permohonan IMB disampaikan/diajukan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan administratif dilaksanakan oleh instansi teknis pembina yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.
- (3) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Camat.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan faktor:
- a. efisiensi dan efektivitas;
- b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat;
- c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luasan tanah dan/ atau bangunan yang mampu diselenggaraan di kecamatan; dan
- d. kecepatan penanganan penanggulangan darurat dan rehabilitasi bangunan gedung pasca bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Paragraf 1 Umum
Pasal 16
- (1) Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi:
- a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan; dan
- b. persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (2) Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung;
6. persyaratan arsitektur bangunan gedung;
.
..
- c. persyaratan pengendalian dampak lingkungan; dan
- d. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (3) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. persyaratan keselamatan bangunan gedung;
- b. persyaratan kesehatan bangunan gedung;
- c. persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
- d. persyaratan kemudahan bangunan gedung.
Paragraf 2
Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung
Pasal 17
- (1) Bangunan gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam RTRW dan ketentuan tentang tata bangunan dan lingkungan dari lokasi bersangkutan;
- (2) Pemerintah daerah wajib memberikan informasi mengenai RTRW, dan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara cuma-cuma;
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan mengenai peruntukan lokasi, intensitas bangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan, ketinggian bangunan dan garis sempadan bangunan;
- (4) Bangunan gedung yang dibangun:
- a. di atas prasarana dan sarana umum;
- b. di bawah prasarana dan sarana umum;
- c. di bawah atau di atas air;
- d. di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi;
- e. di daerah yang berpotensi bencana alam; dan
- f. di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP). harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan Bupati.
Pasal 18
- (1) Bangunan gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan intensitas bangunan gedung yang terdiri atas :
- a. kepadatan dan ketinggian bangunan gedung;
- b. penetapan KDB, KLB dan Jumlah lantai;
- c. perhitungan KDB dan KLB;
- d. garis sempadan bangunan gedung (muka, samping, belakang);
- e. jarak bebas bangunan gedung; dan
- f. pemisah di sepanjang halaman muka/ samping/belakang bangunan gedung
Pasal 19
- (1) Setiap bangunan gedung yang dibangun harus memenuhi persyaratan kepadatan bangunan yang diatur dalam KDB untuk lokasi yang bersangku tan.
- (2) KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (3) Besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
- (1) KLB ditentukan atas dasar daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan serta keselamatan dan kenyamanan umum.
- (2) Besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
- (1) KDH ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan.
- (2) Besarnya KOH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
- (1) Garis sempadan bangunan gedung mengacu pada RTRW dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Penetapan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan serta ketinggian bangunan.
- (3) Penetapan garis sempadan bangunan berlaku untuk bangunan di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (basemen).
- (4) Bupati dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik. Dengan berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan tgberlaku.
- (1) Jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk setiap lokasi harus sesuai dengan peruntukkannya.
- (2) Setiap bangunan gedung tidak boleh melanggar ketentuan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RTRW, RDTRD dan/atau RTBL.
- (3) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dengan
Pasal 24
Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya serta mempertimbangkan keseimbangan antara nilai-nilai adat/tradisional sosial budaya setempat.
Pasal 25
- (1) Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, disesuaikan dengan penetapan tema arsitektur bangunan yang ditetapkan dalam RTBL.
- (2) Penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
Pasal 27
- (1) Persyaratan tata ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus
Pasal 28
- (1) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar bangunan gedung.
- (2) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan;
- b. persyaratan ruang sempadan bangunan gedung;
- c. persyaratan tapak basemen terhadap lingkungan;
- d. ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
- e. daerah hijau pada bangunan;
- f. tata tanaman;
- g. sirkulasi dan fasilitas parkir;
- h. pertandaan ( si.gnage); dan
11. ~encahayaan ruang luar bangunan gedung.
- (1) Ruang terbuka hijau pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sama dengan bangunan gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas).
- (2) Persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan ditetapkan dalam RTRW, RDTRD dan/atau RTBL, dalam bentuk Garis Sempadan Bangunan, KDB, KDH, KLB, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketetapan lainnya yang bersifat mengikat semua pihak berkepentingan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 30
- (1) Persyaratan ruang sempadan depan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, harus
Pasal 31
- (1) Persyaratan tapak basemen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, berupa kebutuhan basemen dan besaran KTB ditetapkan
Pasal 32
- (1) Pengaturan ketinggian pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, adalah apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir yang ditetapkan oleh Balai Sungai atau instansi berwenang setempat atau terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan tinggi yang besar pada tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri.
- (2) Tinggi lantai dasar suatu Bangunan Gedung diperkenankan mencapai 1,20 m di atas tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi
3. \:aksimal '\ ata-ratajalan, dengan
Pasal 33
- (1) Daerah hijau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, dapat berupa tam.an atap atau penanam.an pada sisi bangunan.
- (2) Daerah hijau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kewajiban pemohonan IMB untuk menyediakan ruang terbuka hijau pekarangan dengan luas maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari ruang terbuka hijau pekarangan.
Pasal 34
Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f, meliputi aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah tempat tanam.an tumbuh dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya.
Pasal 35
- (1) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf g, wajib disediakan pada setiap bangunan bukan rumah tinggal secara proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas dan tidak terganggu oleh sirkulasi kendaraan.
- (3) Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf g, harus saling mendukung antara sirkulasi ekternal dan sirkulasi internal bangunan gedung serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana transportasinya.
Pasal 36
- (1) Pertandaan (Signage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf h, yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kavling dan/atau ruang publik tidak boleh berukuran lebih besar dari elemen bangunan/pagar serta tidak boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan / dipertahankan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan (signage) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan · ~erpedoman pada peraturan perundang-undangan.
•
t
.
•'
- (1) Pencahayaan ruang luar bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf i, harus disediakan dengan
Pasal 38
- (1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu atau menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan.
- (2) Dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan/atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Persyaratan dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 39
- (1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu atau menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lalu lintas harus dilengkapi dengan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).
- (2) Persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 40
- (1) Setiap bangunan gedung dan persilnya wajib mengelola air hujan sebagai upaya dan kegiatan untuk mempertahankan kondisi hidrologi alami dengan cara memaksimalkan pemanfaatan air hujan, infiltrasi air hujan dan menyimpan sementara air hujan untuk menurunkan debit banjir melalui optimasi pemanfaatan elemen alam dan pemanfaatan elemen buatan.
- (2) Instrumen pelaksanaan pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya melipu ti:
- a. informasi karakteristik wilayah terkait dengan karakteristik tanah, topografi, muka air tanah dan jenis sarana pengelolaan air hujan;
- b. instrumen Pelaksanaan Pengelolaan Air Hujan pada bangunan gedung baru;dan
5. \!nstrumen Pelaksanaan Pengelolaan Air Hujan pada bangunan gedung -\ksisting.
- (3) Tahapan Penyelenggaraan Pengelolaan Air Hujan pada bangunan gedung dan persilnya terdiri atas: a. tahapan penyelenggaraan untuk gedung baru; dan b. tahapan penyelenggaraan untuk gedung eksisting.
- (4) Status Wajib Kelola Air Hujan pada bangunan gedung dan persilnya ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketetapan Status Wajib Kelola Air Hujan pada bangunan gedung dan persilnya disampaikan kepada pemohon IMB bersamaan dengan penerbitan surat Keterangan Rencana Kabupaten.
- (6) Pemenuhan ketetapan Status Wajib Kelola Air Hujan dalam dokumen rencana teknis bangunan gedung merupakan bagian dari prasyarat diterbitkannya IMB.
- (7) Status Wajib Kelola Air Hujan pada bangunan gedung dan persilnya, meliputi:
- a. Status Wajib Kelola Air Hujan persentil 95; dan
- b. Status Wajib Kelola Air Hujan
Pasal 41
- (1) RTBL memuat program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi dan ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan;
- (2) Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis, jumlah, besaran dan luasan bangunan gedung serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
- (3) Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan dan ruang terbuka hijau.
- (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan program investasi bangunan gedung dan lingkungannya yang disusun
Pasal 42
Persyaratan keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 10 ayat (3) huruf b, meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, \enyamanan dan kemudahan.
.
..
...
-
Paragraf7
Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung
Pasal 43
Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b angka 1, meliputi:
- a. persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan;
- b. persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran; dan
- c. persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan.
Pasal 44
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi :
- a. persyaratan struktur bangunan gedung;
3. b.pembebanan pada bangunan gedung;
- c. struktur atas bangunan gedung;
- d. struktur bawah bangunan gedung;
- e. pondasi langsung;
- f. pondasi dalam;
- g. keselamatan struktur;
- h. keruntuhan struktur; dan
- i. persyaratan bahan.
- (2) Struktur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus kokoh, stabil dalam memikul beban dan memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan kelayanan selama umur yang direncanakan dengan mempertimbangkan:
- a. fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung;
- b. pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerja selama umur layanan struktur baik beban muatan tetap maupun sementara yang timbul akibat gempa, angin, korosi, jamur dan serangga perusak;
- c. pengaruh gempa terhadap substruktur maupun struktur bangunan gedung sesuai zona gempanya;
- d. struktur bangunan yang direncanakan secara detail pada kondisi pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya masih memungkinkan penyelamatan diri penghuninya;
- e. struktur bawah bangunan gedung pada lokasi tanah yang dapat terjadi likulfaksi, dan;
- f. keandalan bangunan gedung.
- (3) Pembebanan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dianalisis dengan memeriksa respon struktur terhadap beban tetap, beban sementara atau beban khusus yang mungkin bekerja selama umur pelayanan dengan menggunakan Standar \asional Indonesia (SNI).
"\
•
.
- (4) Struktur atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi kayu, konstruksi bambu, konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan dengan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (5) Struktur bawah bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pondasi langsung dan pondasi dalam.
- (6) Pondasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus direncanakan sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunan gedung tidak mengalami penurunan yang melampaui batas. ·
- (7) Pondasi dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang terletak cukup jauh di bawah permukaan tanah sehingga pengguna pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.
- (8) Keselamatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan salah satu penentuan tingkat keandalan struktur bangunan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan berkala oleh tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum.
- (9) Keruntuhan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan salah satu kondisi yang harus dihindari dengan cara melakukan pemeriksaan berkala tingkat keandalan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum.
- (10) Persyaratan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan lingkungan dan pengguna bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia.
Pasal 45
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi :
- a. sistem proteksi aktif;
- b. sistem proteksi pasif;
- c. persyaratan jalan ke luar dan aksebilitas untuk pemadaman kebakaran,
- d. persyaratan pencahayaan darurat;
- e. tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya;
- f. persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung;
8. manajemen dan \ rrsyaratan instalasi bahan bakar gas \enanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif yang meliputi:
- a. sistem pemadam kebakaran;
- b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
- c. sistem pengendali asap kebakaran; dan
- d. pusat pengendali kebakaran.
- (3) Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia.
- (4) Persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalan keluar untuk penyelamatan sesuai ketentuan yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia.
- (5) Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk menyelamatkan diri sesuai ketentuan yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia.
- (6) Persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung sebagai penyediaan sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan ke luar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan -undangan mengenai telekomunikasi.
- (7) Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahan bakar gas dan instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang,
- (8) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/ atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran bangunan gedung.
Pasal 46
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, meliputi :
- a. persyaratan instalasi proteksi petir; dan
- b. persyaratan sistem kelistrikan.
- (2) Persyaratan instalasi proteksi petir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, harus
Pasal 47
Persyaratan kesehatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b angka 2, meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan.
Pasal 48
- (1) Sistem penghawaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7, dapat berupa ventilasi alami dan/ atau ven tilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan permanen atau yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami dan kisi-kisi pada pintu dan jendela.
- (3) Persyaratan teknis sistem dan kebutuhan ventilasi harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia.
Pasal 49
- (1) Sistem pencahayaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dapat berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang optimal disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi tiap-tiap ruangan dalam bangunan gedung.
- (3) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruang dalam dan tidak menimbulkan efek silau/ pantulan;
- b. sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada Bangunan Gedung fungsi tertentu dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi;
- c. harus dilengkapi dengan pengendali manual/ otomatis dan ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/ dibaca oleh pengguna ruangan.
- (4) Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia.
Pasal 50
- (1) Sistem sanitasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dapat berupa:
- a. sistem air minum dalam bangunan gedung;
- b. sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor;
\}
- persyaratan instalasi gas medik;
- ~· persyaratan penyaluran air hujan; dan
·.
- e. persyaratan fasilitasi sanitasi dalam bangunan gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).
- (2) Sistem air minum dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus direncanakan dengan mempertimbangkan sumber air minum, kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya.
- (3) Persyaratan air minum dalam bangunan gedung harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 51
- (1) Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan dan sistem pengolahan dan pembuangannya.
- (2) Air limbah beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah rumah tangga yang sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman dan standar teknis terkait.
- (3) Persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia.
Pasal 52
- (1) Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, wajib diberlakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas hiperbank, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya.
- (2) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem perpipaan gas medik dan sistem vacum gas medik harus dipertimbangkan pada saat perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaannya.
- (3) Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia.
Pasal 53
- (1) Persyaratan penyaluran air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d, harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
- (2) Setiap bangunan gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
- (3) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
4. (\ =~rsyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan yang diatur
5. ·\alam Standar Nasional Indonesia.
'.
- (1) Sistem pembuangan kotoran dan sampah dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e, harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- (2) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada bangunan gedung dengan memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan volume kotoran dan sampah.
- (3) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- (4) Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan pengangkatan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang sudah ada.
- (5) Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang dan/atau memanfaatkan kembali sampah bekas.
- (6) Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratoriun dan pelayanan medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak menggangu lingkungan.
Pasal 55
- (1) Penggunaan bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, harus aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta penggunaannya dapat menunjang pelestarian lingkungan.
- (2) Penggunaan bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan pengguna bangunan gedung;
- b. tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- c. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;
- d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan
- e. ramah lingkungan.
Paragraf9
Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung
Pasal 56
Persyaratan kenyamanan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b angka 3, meliputi:
- a. kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang;
- b. kenyamanan kondisi udara dalam ruang;
- c. kenyamanan pandangan; dan
~
- kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan.
..
.
- (1) Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antar ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.
- (2) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/furniture, aksesibilitas ruang, persyaratan keselamatan dan kesehatan.
Pasal 58
- (1) Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
- (2) Kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia.
Pasal 59
- (1) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam melaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu bangunan gedung lain di sekitarnya.
- (2) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
- a. kenyamanan pandangan dari dalam bangunan, ke luar bangunan; dan b. dari luar ke dalam bangunan.
- (3) Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus mempertimbangkan:
- a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
- b. pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung dan penyediaan ruang terbuka hijau.
- (4) Persyaratan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus mempertimbangkan:
- a. rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
- b. keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitar bangunan gedung dan penyediaan ruang terbuka hijau; dan
- c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
- (5) Untuk kenyamanan pandangan pada bangunan gedung harus dipenuhi persyaratan standar teknis kenyamanan pandangan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung atau belum mempunyai Standar Nasional Indonesia, digunakan standar baku "an/atau pedoman teknis.
- (1) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan Gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul dari dalam Bangunan Gedung maupun lingkungannya.
- (2) Untuk mendapatkan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan dan/atau sumber getar dan sumber bising lainnya yang berada di dalam maupun di luar bangunan gedung.
- (3) Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti persyaratan teknis, yaitu standar tata cara perencanaan kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada bangunan gedung;
- (4) Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung atau belum mempunyai Standar Nasional Indonesia, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.
Paragraf 10 Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
Pasal 61
Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b angka 4, meliputi :
- a. kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung; dan
- b. kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung;
Pasal 62
- (1) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi tersedianya fasilitas dan aksebilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.
- (2) Penyediaan fasilitas dan aksebilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang dalam bangunan gedung, akses evakuasi termasuk bagi penyandang disabilitas, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.
- (3) Bangunan gedung umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus.
- (4) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai dalam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang dipertimbangkan
Pasal 63
- (1) Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung berupa tangga, ram, lift, tangga berjalan (eskalator) atau lantai berjalan (travelator).
- (2) Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus
Pasal 64
Prinsip bangunan gedung hijau meliputi:
- a. perumusan kesamaan tujuan, pemahaman serta rencana tindak;
- b. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia (reduce);
- c. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun non-fisik;
- d. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (reuse);
- e. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (recycle);
- f. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;
- g. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim dan bencana;
- h. orientasi kepada siklus hidup;
- i. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;
- j. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan
- k. peningkatan dulrungan kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen \ dalam implementasi.
.
.
.
Pasal 65
- (1) Bangunan gedung yang dikenai persyaratan bangunan gedung hijau meliputi bangunan gedung baru dan bangunan gedung yang telah dimanfaatkan.
- (2) Bangunan gedung yang dikenai persyaratan bangunan gedung hijau dibagi menjadi kategori:
- a. wajib (mandatory),
- b. disarankan (recommended), dan
- c. sukarela (voluntary).
- (3) Bangunan gedung yang dikenakan persyaratan bangunan gedung hijau diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 66
- (1) Setiap bangunan gedung hijau harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
- (2) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bangunan gedung hijau juga harus memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau.
Pasal 67
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan gedung hijau diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Persyaratan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
Pasal 68
Setiap bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan harus memenuhi persyaratan:
administratif; dan b. teknis.
Pasal 69
- (1) Persyaratan administratif bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, meliputi: a. status bangunan gedung sebagai bangunan gedung cagar budaya; b. status kepemilikan; dan
- c. perizinan.
- (2) Keputusan penetapan status bangunan gedung sebagai bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
- (3) Status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi status kepemilikan tanah dan status kepemilikan bangunan gedung cagar budaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Tanah dan bangunan gedung cagar budaya dapat dimiliki oleh negara, swasta, badan usaha milik negara/ daerah, masyarakat hukum adat atau ~erseorangan.
.
...
- (1) Persyaratan teknis bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, meliputi:
- a. persyaratan tata bangunan;
- b. persyaratan keandalan bangunan gedung cagar budaya; dan
- c. persyaratan pelestarian.
- (2) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
6. ~· peruntukan dan intensitas bangunan gedung;
- b. arsitektur bangunan gedung; dan
- c. pengendalian dampak lingkungan.
- (3) Persyaratan keandalan bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, terdiri atas:
- a. keselamatan;
- b. kesehatan;
- c. kenyamanan; dan
- d. kemudahan.
- (4) Persyaratan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. keberadaan bangunan gedung cagar budaya; dan
- b. nilai penting bangunan gedung cagar budaya.
- (5) Persyaratan keberadaan bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, harus dapat menjamin keberadaan bangunan gedung cagar budaya sebagai sumber daya budaya yang bersifat unik, langka, terbatas dan tidak membaru.
- (6) Persyaratan nilai penting bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus dapat menjamin terwujudnya makna dan nilai penting yang meliputi langgam arsitektur, teknik membangun, sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Pasal 71
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Persyaratan Pembangunan Bangunan Gedung di Atas atau di Bawah Tanah, Air atau Prasarana/Sarana Umum dan pada Daerah Hantaran Udara Listrik \!~gangan Tinggi atau Ekstra Tinggi atau Ultra Tinggi dan/atau Menara . \elekomunikasi dan/ atau Menara Air
- (1) Pembangunan bangunan gedung di atas prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sesuai dengan RTRW, RDTRD dan/atau RTBL;
- b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya;
- c. tetap
Pasal 73
- (1) Bangunan gedung adat dibangun
Pasal 74
- (1) Di dalam penyelenggaraan bangunan rumah adat, pemilik bangunan harus
Pasal 75
- (1) Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dapat berupa fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi perkantoran dan/atau fungsi sosial dan budaya.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah sesuai ketentuan kaidah/norma tradisional yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang bersifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan \aya/langgam tradisional diatur dengan Peraturan Bupati.
'
.
.
.
.
..
.
Paragraf 4 Pemanfaatan Simbol Tradisional Pada Bangunan Gedung Baru
Pasal 76
- (1) Perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah dapat menggunakan simbol atau unsur tradisional yang terdapat pada bangunan gedung adat pada bangunan gedung yang akan dibangun atau direhabilitasi atau direnovasi.
- (2) Penggunaan simbol atau unsur tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap sesuai dengan makna simbol tradisional yang digunakan dan sistim nilai yang berlaku pada pemanfaatan bangunan gedung.
- (3) Ketentuan tentang penggunaan simbol atau unsur tradisional pada bangunan gedung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 5 Kearifan Lokal
Pasal 77
Penyelenggaraan bangunan rumah adat selain
Pasal 78
- (1) Bangunan gedung semi permanen dan darurat merupakan bangunan gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen dan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya.
- (3) Tata cara penyelenggaraan bangunan gedung semi permanen dan darurat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam
Paragraf 1 Bangunan Gedung di Lokasi Rawan Tanah Longsor
Pasal 79
- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung di lokasi yang berpotensi bencana tanah longsor harus sesuai dengan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan ~=aterial pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau ·\aterial campuran.
.
.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan suatu lokasi sebagai daerah bencana dan menetapkan larangan membangun pada batas tertentu atau tak terbatas dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
- (4) Pemerintah daerah dapat menetapkan persyaratan khusus tata cara pembangunan bangunan gedung di lokasi yang berpotensi bencana tanah longsor apabila daerah tersebut dinilai membahayakan.
Paragraf 2
Persyaratan Bangunan Gedung di Lokasi Rawan Gelombang Pasang
Pasal 80
- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung di lokasi yang berpotensi bencana rawan gelombang pasang harus sesuai dengan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang.
- (2) Bupati dapat menetapkan suatu lokasi sebagai daerah bencana dan menetapkan larangan membangun pada batas tertentu atau tak terbatas dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum;
- (3) Bupati dapat menetapkan persyaratan khusus tata cara pembangunan bangunan gedung di lokasi yang berpotensi bencana yang berasal dari laut apabila daerah tersebut dinilai membahayakan.
Paragraf 3 Bangunan Gedung di Lokasi Rawan Banjir
Pasal 81
- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung di lokasi yang berpotensi bencana banjir harus sesuai dengan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir;
- (2) Bupati dapat menetapkan suatu lokasi sebagai daerah bencana dan menetapkan larangan membangun pada batas tertentu atau tak terbatas dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan demi kepentingan um um.
- (3) Bupati dapat menetapkan persyaratan khusus tata cara pembangunan bangunan gedung di lokasi yang berpotensi bencana banjir apabila daerah tersebut dinilai membahayakan.
Paragraf 4 Bangunan Gedung di Lokasi Rawan Bencana Alam Geologi
Pasal 82
- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gempa bumi merupakan kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi.
- (2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat \tetapkan dalam Peta Zonasi Gempa.
3. (1)
..
.
'
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam Standar Nasional Indonesia tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung;
- (4) Penyelanggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat getaran gempa bumi dalam periode waktu tertentu.
Pasal 83
- (1) Kawasan rawan gerakan tanah merupakan kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTRD, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lain.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Bupati dapat mengaturnya dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat gerakan tanah tinggi.
Pasal 84
- (1) Kawasan rawan abrasi merupakan kawasan yang berpotensi dan/atau pemah mengalami abrasi.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTRD, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lain.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Bupati dapat mengatumya dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat abrasi.
Pasal 85
- (1) Kawasan rawan bahaya gas beracun merupakan kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bahaya gas beracun.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTRD, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi berwenang lain.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum \itetapkan, Bupati dapat mengaturnya dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mangantisipasi keselamatan penghuni Bangunan Gedung akibat bahaya gas beracun.
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 86
- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung terdiri atas kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.
- (2) Kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses Perencanaan Teknis dan proses pelaksanaan konstruksi.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi dan pengawasan pemanfaatan bangunan gedung.
- (4) Kegiatan pelestarian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan pemugaran serta kegiatan pengawasannya.
- (5) Kegiatan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran serta pengawasan pembongkaran.
- (6) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.
- (7) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraan gedung.
Bagian Kedua Kegiatan Pembangunan
Paragraf 1 Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 87
Kegiatan pembangunan bangunan gedung dapat diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa dibidang perencanaan, \elaksanaan dan/atau pengawasan sesuai perturan perundang-undangan.
.
·.
- (1) Penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 menggunakan gambar rencana teknis sederhana atau gambar rencana prototipe.
- (2) Bupati dapat memberikan bantuan teknis kepada Pemilik bangunan gedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau gambar prototipe.
3. gedung dalam (3) Pengawasan penyelenggaraan pembangunan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati rangka kelaikan fungsi bangunan gedung.
Paragraf 2 Perencanaan Teknis
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 89
- (1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar bangunan gedung harus
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 90
- (1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (5) dapat meliputi:
- a. gambar rencana teknis berupa:
1. rencana teknis arsitektur;
2. struktur dan konstruksi;
3. mekanikal/ elektrikal;
- b. gambar detail;
- c. syarat-syarat umum dan syarat teknis;
- d. rencana anggaran biaya pembangunan;
9. \aporan perencanaan.
.
.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa, dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifkasi bangunan gedung, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- (3) Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. pertimbangan dari TABG untuk bangunan gedung yang digunakan bagi kepentingan umum.
- b. pertimbangan dari TABG dan memperhatikan pendapat masyarakat untuk bangunan gedung yang akan menimbulkan dampak penting.
- c. koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan mendapatkan pertimbangan dari TABG serta memperhatikan pendapat masyarakat untuk Bangunan Gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (4) Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: disahkan dikenakan biaya retribusi IMB yang besarnya ditetapkan berdasarkan fungsi dan Klasifikasi bangunan gedung.

Penandatangan: - (6) Berdasarkan pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menerbitkan IMB. ## Paragraf 4 Penyedia Jasa Perencanaan Teknis ## Pasal 91 - (1) Perencanaan teknis bangunan gedung dirancang oleh penyedia jasa perencana bangunan gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan klasifikasinya. - (2) Penyedia jasa perencana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: - a. Perencana arsitektur; - b. Perencana stuktur; - c. Perencana mekanikal; - d. Perencana elektrikal; - e. Perencana pemipaan (plumber); - f. Perencana proteksi kebakaran; - g. Perencana tata lingkungan. - (3) Lingkup layanan jasa perencanaan teknis bangunan gedung meliputi: - a. penyusunan konsep perencanaan; - b. prarencana; - c. pengembangan rencana; - d. rencana detail; - e. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi; - f. pemberian
PENJELASAN
Pembukaan
dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan;
- g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi bangunan gedung; dan
- h. penyusunan petunjuk pemanfaatan bangunan gedung.
19. '\.:;rencanaan teknis bangunan gedung harus disusun dalam suatu \kumen rencana teknis bangunan gedung.
'·.
.
.
## Bagian Ketiga Proses Pelaksanaan Kosntruksi
## Paragraf 1 Pelaksanaan Konstruksi
##
PENJELASAN
Pasal 92
- (1) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran bangunan gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan gedung. - (2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan. - (3) Pelaksana bangunan gedung adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditetapkan lain oleh Bu pati. - (4) Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan wajib mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB.
PENJELASAN
Pasal 93
Untuk memulai pembangunan, pemilik IMB wajib mengisi lembaran permohonan pelaksanaan bangunan yang berisikan keterangan mengenai: - a. Nama dan Alamat; - b. Nomor IMB; - c. Lokasi Bangunan; - d. Pelaksana atau Penanggungjawab pembangunan.
PENJELASAN
Pasal 94
- (1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 terdiri