Unknown Unknown Nomor 20 Tahun 2012 tentang STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku 20 Februari 2012)
Pembukaan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta dalarn rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang agar dapat terlaksana sesuai asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai, sehingga hasil dari pengadaan barang/ jasa dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi aspek fisik, keuangan maupun kemanfaatannya guna terselenggaranya Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, serta dalam upaya efisiensi penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang tahun anggaran 2012 yang sesuai dengan harga pasar dan nilai kewajaran, maka dipandang perlu menetapkan standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembcntukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undano
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang ...
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undz (Le 1b . . -n angan em aran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Menetapkan
0»,
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang I oedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 0 Peraturan Pn::siden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 2 . Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8)
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH
- SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan 4tetapka sintang adalah merupakan pedoman untuk menyusun ox", KabPP""[,~tang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan ill ~ae"butuh' qiik Daerah (RKPBMD) serta pedoman untuk menyusun ge""",an Ba"~garan (RKA), yang dalam penyusunan rencana tersebut er"" «era d""['farga pasar untuk mendapatkan biaya/harga terendah «er"ah~lui ·'jan bagi Pemerintah Kabupaten Sintang. a"\_,~ menguntu leb!! th
an a Standar Harga Satuan Barang dan Jasa kebututan ~~ante?"""['', snatang adatah untuak meningkatkan daya guna dan hasil ,"rota! ""[[-oaten sintang Tahun Anggaran 2012 dan sebagai pedoman gu na APBD K : RKA-SKPD Tahun Anggaran 2013. penyusuna dalam
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
R ang lingkup standar harga satuan barang dan jasa yang diatur dalam [) uar . : Peraturan ini, meliput:
- : Standar harga barang cetakan/ buku/ kepustakaan dan alat peraga;
- Standar harga alat tulis kantor dan benda pos;
- c. Standar harga alat-alat 'Jistrik clan elektronik;
- d. Standar harga peralatan kebersihan clan bahan pembersih;
- e. Standar harga peralatan/ perlengkapan pemadam kebakaran;
- f. Standar harga perlengkapan pegawai;
- g Standar harga peralatan/ bahan/ bi bit/ obat-obatan bidang pertanian dan peternakan;
- h. Standar harga peralatan/ perlengkapan kantor;
- Standar harga mebeulair;
- Slandar harga komputer dan peralatannya;
- k. Standar harga alat-alat bengkel dan pertukangan;
- I. "» n. S rga pera atan dapur dan kebutuhan rumah tangga lamnya;
- d Standar harga peralatan uji, ukur dan laboratorium; m. Standar har "·
- ?Radar harga alat studio dan komunikasi; landar hare
- gi"""harga peralatan/bahan kesehatan dan obat-obatan; nar harg 4
- le '» p. Sta a. 'ga a at angkutan/alat berat dan suku cadang;
- Stand. ~ a satuan upah kerja dan bahan bangunan;
- "Haran/\_\_""&amp; sewa kendaraan, tempat pertemuan, konsumsi, P"ngirima'\_asa kebersihan (cleaning service), cinderamata jasa {kan~""&amp;kutan barang dan jasa tenaga penduku/operasionl
- ' s%in. "Ea satan terunggi bangunan;
- t andar taii .,
- s,, '&amp;a buku pengayaan.
- Wanda ,\_ Surat kilat khusus dan tarif pos express lokal dan regional; "anda, j" perasional peralatan per jam kerja;
"dark,
- «hu, "&amp;a satuar en, ggara ,,"} 2arang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupate Sintang "an bag.,"l2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. '
\
00433
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
h Unit/Saluan Kerja yang belum tercantum dalam an olel tk , dip"""~nakan harga pasar yang berlaku saat itu, termasu ab, men6 ei
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5
a, k "an) untuk kendaraan bermotor dinas operasional, suku asrga 8";"~motor dan buku-buku perpustakaan yang belum ie" ndar@,\_ turan ini menggunakan daftar harga (price list) yang a",,~ alam "",,jggal Pemegang Merk harga penerbit; «er",n oleh Age"
(HET)
barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang aar harga"", oada Pasal 3 ayat (1) Peraturan ini dapat ditinjau kembali .ana dimast Id eagal" perkembangan harga dan peraturan perundang-undangan yang suai dengan laku.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 6
hboksanaan pengadaan barang dan jasa olch SKPD di lingkungan Pemerintah tbupaten Sintang agar mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang ±ekaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 7
Sandar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 rraturan ini, belum termasuk Pajak, biaya umum, dan keuntungan (Over Cost And fit yang wajar bagi penyedia barang dan jasa.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8
" obat genere " Wene "alah harga obat-obatan yang mengacu pada keputusan yang "4i[PP%, Csehatan Republik Indonesia sudah termasuk Pajak Pertambahan
a
«.,"an p
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9
'Ha,, Sngadaan B '° Perkiraa g, 'rang dan Jasa dan penyusunan Owner Estimate (OE at pa iendi ·J laksana., ri (HPS) agar
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10
/
00434
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11
]
an8
., , dan/atau belum cukup diatur dalam Pe :. ~~~dia! ,turan Bupati Sintang. Peraturan ini, akan pel' +an Pera ' ~ den8
~»
BAB I - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
..
eAaku pada tanggal diundangkan.
~aBu9" .. · hk qna!" getahuinya, memerintal can Pengundangan Peraturan Bupati ~~orang "\_~a dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. , sel" ~empatan ~n Pe" aid"'
ini be"
.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal 20 Februari 2012 { BUPAT1 SINTANG,f ./ d K MILTON CROSBY [ SINTANG,T], pundangkan di Sintang a tanggal 20 Februari 2012 sRE[ARIS DAERAH KABUPATEN ULKIFLI HAJI AHMAD BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 7I "