KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 40 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (berlaku 10 Maret 2000)
Pembukaan
Menimbang :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara di bidang administrasi umum, dipandang perlu menyempurnakan kembali Susunan Organisasi Lembaga Administrasi Negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 terdapat perubahan huruf b dan penambahan huruf k, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LAN menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian dan penyusunan kebijaksanaan nasional di bidang pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya;
- b. penetapan kebijaksanaan teknis di bidang administrasi negara sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Presiden dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan
Menetapkan :
- 2 - pembangunan nasional;
- e. pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur negara;
- f. pengkajian kebijaksanaan dan pengembangan manajemen kebi-jaksanaan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;
- g. penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomatisasi administrasi negara;
- h. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur serta staf dan pimpinan administrasi nasional;
- i. pengelolaan sumber daya LAN bagi terlaksananya tugas LAN secara berdaya guna dan berhasil guna;
- j. pelayanan informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas LAN;
- k. pelayanan administrasi umum dalam menunjang kegiatan internal maupun kerja sama kelembagaan dalam negeri dan luar negeri."
2. Ketentuan Pasal 4 terdapat penambahan huruf b, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 4
Susunan organisasi LAN terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur;
- d. Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijaksanaan dan Pelayanan;
- e. Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomatisasi Administrasi Negara;
- f. Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
- g. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Adminsitrasi Nasional."
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 5A, 5B, dan 5C, yang berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 5A
Sekretariat Utama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang pembinaan dan pelayanan administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Pasal 5
Sekretariat Utama mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan koordinasi yang menunjang kegiatan pengkajian dan pengembangan sumber daya aparatur, menyelenggarakan administrasi kerja sama internasional dan hubungan dengan masyarakat, serta pelayanan administrasi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5b, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :
- a. pemberian dukungan administrasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kajian, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan;
- b. pemberian dukungan administrasi dan koordinasi dalam pengembangan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi negara;
- c. perencanaan dan penyelenggaraan administrasi kerja sama internasional di bidang administrasi negara;
- d. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program serta pelaporan;
- e. penyelenggaraan pembinaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- g. penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pendayagunaan tenaga profesional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai bidang tugasnya."
Pasal 21
"Pasal 21
- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Deputi dan Sekretaris Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat eselon II dan pejabat dibawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala LAN."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID