Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 1975 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN/PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOH 4 TAHUN 1975
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN !lAKYAT PERUBAHAN UNDANG-·UNDANG NOMOR 15 TAI"ruN 19.69 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOT.f\
DENGAN RAHMAT TUHAN YIu\JG MAHAESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa de!lgan memperhatikan Ketetapan Maje1is Permusya-· waratan Rakyat Re'pub l i k Lndo ues i a Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis~garis Besar Ha1~an Negara dan Ketetapan Maje1is Permus y awara t an Raky a t RepubIi.kIndonesia No-· . "\ mor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum dipandang perlu untuk mengadakan perubahan 'terIiadap Undang-undang Nomor 15 Tah.un 1969 tentang Pem i.Li.h an Umum Anggota› an,ggota 13adan Permusyawaratan/Perwaki1an Rakya t , ya~lg bertujuan untuk men~empurnakan sesuai dengan perk~mb an g an k c adaau ;
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasa1 20 arat (1) Und ang-vund.an g Dasar 1945 ; 1
2. Kctetapan Majc1is Permusyawaratan Rakyat Rcpub1ik Indonesia Nomor IV/MPR/197~ tentang Garis~garis Be› sar Il a l ua.n Nc g a r a
3. .3. Ketetapan Maje1is Permusyawaratan Rakyat RepubLik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum
4. Undang~undang.Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum An,ggota-a~,ggotaBadan Permusyawaratan/Perwakilan Raky a t (Lcmb.ar an Negara Tahun '1969 Nomor 58, Tambab.. an Lembaran Negara Nomor 2914) ;
- s. Undang-unda!lg Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan I . Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rcikyat, Dewan Perwaki1an Raky a t dan Dewan Perwak i lan 'Raky a t Daerah,
(Lembaran
PRESIDEN ' REPUBLIK INDONESIA
2
2
Lernba r an Ne.ga r a Taftun 19.69 Nomor 59., Tambah~n Lem-Daran N~gara Nomor 29151 ;
6. Undan g+un dan g Nomor 5 Tahun 1974 tenta!lg Po ko k-cp oko k Pcmc r i.rrt ah an ni Daerah (Lcmb ar an Ne gar a 'I'ahun I 19.74 Nomor 38, 'I'amb ah.an Lembaran Ne gar a Nomor 3037); 5
7. Und an g-cund an g Nomor 8 Tah.un , 1974 teT\ta!lg Po:kok-.po-. kok Kepegawaian CLemoaran Negar a Tahun 1974 Nomor I 55, Tamb ah an Lemb ar an Negara Nomor 3.041) , , 8
I
8. Unda!lg-unda!lg Nomor 3 Tahun 1975 ten~ang Partai Po1itik dan Go1o~gan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tamb ah.an Lembaran Ne gar a Nomo r 3Q62) ; 3
Indonesia, Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat RepuD1ik I
M EMU T U S' K A 'N
ANGGOTA-ANGGOTA BADAN Menet apk an
UNDANG-·UNDANG TENTANGPERUBAHANUNDANG-·UNDANG NOMOR15 : ! ! TAlIUN 1969 TENTANG,PEMILIHAN UMUM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT., . , p'as a1 1
I
Yang dimaksucl dal am Undang+und arig Ln i den gan
:
- a. Badan Permusyaw~ratan/Perwakilan Rakyat ada1ah Majelis Pcr mus y awar at an Raky at se lan j u tny a di.s e bu t MPR, Dewan Perwaki1an Raky a t selanjutnya di.s e bu t DPR, De-· Ivan Perwaki1an Raky a t Daer ah. Ti!lgkat I se1anjutnya disebut DPRD I, dan Dewan Pe~waki1an'Rakyat Daerah Tingkat II selanjutnya disebut DPRD II ; I
- D. Badan Perwakilan Rakyat adalah DPR, DPRD I, dan DPRD II. 6
Pa s.al
I l\_
PRESIDEN REPUBLtK INDONESIA
3
PasaI I I
Pasal 2
1. Pada Pasal 2 ayat (1) ditambahkan k.ali.mat yang b.e r&gt;Dunyi "kecuali apabila Pemerintah mJmpertimba~gk.an I pe!lggunaan ha~ memilihnya, yang ketentuannya diatur Le bi.h lanjut da Lam Peraturan P~merinta1i".
Pasal 7
2. Pada Pasal 7 ayat (1) p er kat aan "serentak secara ber-· turu t ct uru t dalam satu .h ar i" di gant i, clengan "clalam sa t u h.a r i, dan serentak d i, se Luruh. Indonesia".
Pasal 10
3. Pada Pasal 10 ditambafL ketertuan yang dijadikan ayat 01, yang b erbuny i sebag a i, berikut : "Pe r sy ar a t an seperti tersebut dalam Pasal 10 ayat l2) . . . huruf a tidak berlaku b~gi mereka yang telah dipert i.mbun g k an PC!1ggunaan hak mcm i Li hny a b er das ar kun Pa-· sal 2 ayat (J)".
Pasal 15
4. Pada Pasal 15 ayat (.1), bagian kalimat ya!lg berbunyi "untuk pemilihan umUllladalah organisasi yang memenuhi syarat t er s ebu t da.l.arn Pasal 17 dan at au Pasal 34 ayat ())" diganti dengan "untuk ke anggo t aan Badan Pen'la-· .. , .. kilan Rakyat dalam Pemilihan Umumadalah dua Organisasi Golongan Politik dan satu :O!ganisasi G~longan , , Karya, yaitu Partai Persatuan Pemba~gunan, Partai Demok.rasi Indonesia dan Golongan Karya".
Pasal 16
6. 1?acla
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4.
Pasal 17
7. Pasal 17 ayat (2) dihapus.
Pasal 18
9. Pada Pasal 18 ayat (6), per ka t aan "Nama cal.on" di-· ganti dengan "Nama o:rganisasi".
- 10.. Pada Pasa I 19. :ditamo.ahkan ketentuan !yang di.j adi.kan I . ayat (.4 a) , ay a t (\_4b) dan ayat (4.cl yang ber buny i seb a g a i b e r i ku t ~
- sampaikan kepada : " (\_4 a} Daftar calon he serta 1ampi.r an-·1 ampirannya di-· I
- a. Pani.t i,a Pemilihan indonesia, untuk, pemL&gt; lihan a!lggota DPR
- o. Panitia Pemilihan Daerah Ti!lgkat I, untuk pemi1ihan anggota DPRDI ,
- c. Panitia Pemi1ihan ~aerah Tingkat II, untuk pemilihan a!\ggota DPRDII. ,
- C4'b) a. Seor ang calon d it ol.ak oI eh. Pani.t i.a Pemilih.an ya!lg bersa!lgkutan jika ia tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi calon seperti terseout da1am Pasal 16 ;
I
- berita.f:w.kan kepaela organisasi ya!lg mengajukan calon dengan dis ertai al as annya , dan organi-· . ; ,. sasi tersebut dioeri kesempatan untuk memperb.a i.k i.ny a . o. Pengeluaran seorang calon dari daftar cal on oleh Panitia Pemilihan yang 5ersangkutan eli . . ,
;
...
",
PRESIDEN REPUsLiK INDONESIA
5
- (4c) Nama calon dari o!ganisasi ya~g telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: disahkan disusun dalam daftar calon dan diumumkan dalam Berita Negara/Lemnaran Daerah dan mela-. I lui media pe~gumuman lainnya secara luas dan effektif".

Penandatangan: 11. Pada Pasal 21 ayat C)), bagian kalimat ya~g berbunyi "badan perwakilan d i lakuka n secara ser e n t ak" di.g an t i de~gan "Badan Perwakilan Rakyat dilakukan serentak pada tan~gal yang sama di tempat pemungutan suara".

Penandatangan: 12. Pada Pasal 21 ayat (5), baiian kalimat yang berhunyi . :' "mas Lng+ma s i.n g j enis badan 'perwakilim" di.g an ti d.e ng an "oagi ke tiga j enis Badan Perw ak i Lan Raky a til, dan ka ta "pelaksanaannya" diganti dengan "ha l+.ha L lain menge-· nai surat suara".

Verifikasi: - 1.3. Pacla Pa s a l 23 di t ambahk an ayat' CIa)' ya~g ketentuari-· nya berbunyi "Pe ne t ap an bagi c~lon yang di.ny a t akan terpi1ih un t uk, keanggotaan ~DPR, DPRD I, dan DPRD JI . . , terikat pada nomor urut clal'am daftar calon ya~g sudah disahkan". - , ' PANITIA PEMERIKSJ\ANDAN PERMULAANKEANGGOTAAN"d~gan~ ti dengan "PENGGANTIAN TERPILIH DAN PANITIA PEMERIK-· SAAN". I 14. Judt.il.. BAB X Undang-undang yang berbunyi "PENGGANTIAN, 15. Pa da Pa s a l 25 ay a t (\_2) per k.a t aa n "d an permu1aan ke-· an ggot aa.nny a" dihapus. 16. Pada Pasal 27 ayat (2), antara kata "dan" dengan pe r k a t.a an "tidak. t e r g an ggu' d i t ambah, dengan perkataan "rahas i a sc r t a'", 17. Pada Pasal 27 ayat (4) - a. ka ta "o r arig' d i gan t L dengan "o r g an Lsa s i," 5. perkataan "menjadi terpilifL" d~ganti de~gan "mempe r o Leh, t arnb ah an s ua r a'". f I 6 18. Pada Pa saI 27 ay a t OQ) an ta ra ka t a i vp Ldan a!' de-, I !lgan kata "denda" ditambah derrg an p erka t aan "kur un gan selama-lamanya tiga bulan atau pidana" dan kata "seribu" cliganti d engan "lima belas r i.b u'". 19. Pada BAB XII ditambah denga? ketentuan yang dijadi› kan Pasal 31a ayat (1) dan ay a t (2) :yang berbunyi seb~gai berikut : ,

Penandatangan: 3. "(1) Penye1e!lggaraan Pemilihan Umum,menurut Undangundang ini adalah,sejak saat pendaftaran Pe-· . · 1 milih dimulai sampai dengan difesmikannya ke-, " a!llSgotaan' Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. - (2) Tahun Pemili~an U~um m~nurut Undang-undang ini , a daIah t ahun p ad a w ak.t u diselenggarak.a.n pemu-, ngutan su ara!". 20. BAB XIII Pasal 32, Pasal 33~ dan Pasal 34 dihapus. 21. Ketentuan Pasal 35 diganti dengan ketentuan yang ber5unyi sebagai be~ikut : 7. "Aturan-aturan selanjutnya bcrdasarkan Undang-undang ini yang diper1ukan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya, ditetapkan de!lgan Per› aturan Pemerintah". ## Pas a l II I I Un da ng-undang .i n i d apa t d i.s ebut ,"Unuang-undalJg Pe rubaha.n Un dang+undang Pemilihan Umwn". Pa s al IV Und ang -undang ini mu Ia i. be rlaku pada t ang gal diunda!lg-› kan. ~gar \_\ • . PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA 7 Agar supaya s et i.ap orang dapat merig et ahu i.nya , meme-. rinta~kan pengunda~gan Undang-unda~g i~i de~gan pen empa t anny a clalam Lembar an Ne ga r a 'Repub Li k Indonesia.

Penetapan: PRESIDEN ,REPUBLIK INDONESIA, ttd. Disahkan di Jakarta pada ·tangga1 24 Nopember 1975.-

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tangga1 24 Nopember 1975.-

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 38. ~QEHABTQ JENDERAL TNI. ,... ## PEN J E LAS A N ## A T A S UNDANG~UNDANG RliPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAIIUN1975 TENTANG

Penandatangan: PERUBAHAN UNDANG-·UNDANG NOMOR15 TAHUN1969 TENTANGPEMILIllAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Permus.yawar'atan Rakyat tersebut di.a t as . Pe r ub ah an t e r h ad ap Undan gvundan g Pemilihan Umumr.ni., pada pokoknya di.das ar k.an at as Ketetapan Maj e Li s: Perrnus yawa r a.t an Rakyat RepuBlik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tenta~g Garis~garis.Besar Haluan Negar a dan Ketetapan Maj e Li s Pe rmusyawar a t an Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum. Peruba~an tersebut tidak bersifat fundamentil yang berarti~tidak meruha~ dao , s ar fikiran, tujuan, azas serta sistim p:emililian l umum seperti ya!lg dimaksud dalam Penj elasan UmumUndang+un dang Pemililian Umum , Tujuan mengadakan pe r ub ah an itu adalah s ema t a-un a t a mcnyempur nakan Un-· dang -.~ndang Pe.mil Lh.an Umum:dis esuai.k.an dengan· kelentuan -ketentuan " · . I dalam bidang politik yang t~rmaktub dalam kedua Ketetapan Majelis . . , :
D'i.ant.a.r a k.etentuan-ketentua'n tersebut yang perlu diperh.atikan ada-· Iah, :.
- a. bahwa pe rl u meni.ngkatkan k.es adaran Rakya t agar sup aya s ebany ak mU!lgkin Rakyat me!l~gunakan hak pilihnja dalam pemilihan umum ;
- h. bahwa setelah. di.un dan gkan.ny a Undan g+und ang Nomor 3 Tahun 1975 tenta!lg Partai Politik d~n Golo!lgan Karya, maka ditetapkan untuk selanjutnya Pemilihan Umumdiikuti olen dua Partai Politik dan satu Golo~gan Karya yaitu Partai Persatua~ Pemba!lgunan, Partai Demokrasi Indonesia da~ Golongan Karya.
Selain i.tu pe.rub ah an Undang cun dan g Pemilihan Umumtersebut di.&gt; dasarkan pula atas pengalaman dalam pe1aksanaan Undang-unda!lg itu pada Pemi1ihan UmumTahun 1971.
Diantara
...
o
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2
Diantara pengalan{an t.e rse.hu t adaIah.. meng ena L pr i.n s i.p £j,s.t~m da£-· tar yang dalam Undang-·unda"!lg d i.nya t akan sebagai pengakuan t erh.ad ap stelsel organisasi atau kedaulatan 0:rganisasi ya!lg ikut serta dalam kefiidupnn ketatanegaraan melalui pemilihan umurn. i Penyele~ggaraan Perni1ihan Umum ya!lg dima~sud dalam Undang-undang I Ln i mencakup keg~atan-Regi,a tan seb.a ga i, beri.kut '
1. Pendaftaran Pemi1ih.
2. Penetapan j umlah anggota rang dipi1ih un t uk t i.apdaerah,pemi.l Lhan (didasarkan atas Ii as i I pendaftaran j umlah.periduduk}. ,
3. .3. Pengajuan Nama dan Tanda Gambar O'r ganLsas i .
4. Pengaj uan Nama Calon (pencalonan).
5. Penelitian Calon-calon.
6. Daftar Calon. I 6. Penetapan Calon-calon/Penyusunan
7. Pengumuman Daftar Cal.o n ·
8. Kampanye Pemilihan.
9. Pemungutan Suara.
10. Penghitungan Suara.
11. Pene t apan hasi.IPemi1ihan Umum , meLi.p u t i,
.
- a. Pemb.a.g i an Ku rs i (Jumlah kurs i, untuk tiap OrganLsas i)
2. h , Penetapan TerpilifL ; "
- c. Penetapan/Peresmian menjadi ariggot~. .
I
- 12..Pengambilan Sumpah/Pelantik..ananggo t a-ian ggo t a. . · . I' '.
Un t uk kepentingan pemilihan umum para peserta Pemi.Lf.h.an Umum tetap mempunyai ke6e5asan, perlakuan dan'kesempatan yang sarnauntuk bergerak diselurufL wilayah Indonesia ses~ai de~g~n peraturan per› unda!lg-·undanganya~g berlak~.
Selanjutnya tetap berlaku ke t en t uan ,: bahwa me.reka ya!lg tidak me!lggunakan dan atau tidak mempunyai hak memilih .dan atau dipilih antara lain seperti dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 11
, Pasal 14, dan Pasal 2 aya t (11, tidak.. dibenarkan berkamp anye. I Penyelenggaraan Pemi1iIlan Umum di Irian Jaya diatur tersendiri lierdasark.an