Unknown Unknown Nomor - Tahun 2016 tentang Retnbus, Perna aian b h dan kemajuan disesuaikan dengan pertum u an . . pembangunan di daerah Kabupaten Merangin, - bahwa sesuai dengan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa tarif Retribusi sebagaimana \_dia~ur Pa~~I T~h~~a1o~1 : a. Peraturan Oa~rah \_Kabup2tin. Mera~~ray~:nor Oaerah, perlu tentang Retnbus, Perna aian b h dan kemajuan disesuaikan dengan pertum u an . . pembangunan di daerah Kabupaten Merangin,
- bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah b. Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2011 tentans Retnbus1 Pemakaian Kekayaan Oaerah, . perubahan tanf dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupat1;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu~ c. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupat1 tentang Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Tanah, Bangunan/Gedung/Ruangan dan Rumah Dinas Pemerintah Oaerah Kabupaten Merangin;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Oaerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Oaerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Oaerah Tlnqkat II Sarolangun Bangko dan Oaerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo~ 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabu~aten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jamb, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
.
'
.
.
I
- 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 3. Undang-Undang NomNo~gara Republik Indonesia Tahun 2002 Retribusi (Lembaran b Negara Republik Indonesia Nomor 27, Tambahan Lem aran Nomor 4189);
- 1 Tahun 2004 tentang 5. Undang-Undang NNom~; (Lembaran Negara Republik Perbendaharaan egNa, 5 Tambahan Lembamn Negara Indonesia Tahun 2004 omor , Republik Indonesia Nomor 4355);
- 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 4. Undang-Undang Nomor R blik Indonesia Tahun 2003 Negara (Lembaran Neglara b e:nu Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan em ar Nomor 4286);
- Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 6. Undang-Undang T ung1·awab Keuangan Negara Pengelolaan dan angg 4 N 66 N Republik Indonesia Tahun 200 omor , ~::::~=~ {2~~aran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undan -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentan~ Perimbangan 7. Keuan~an Antara Pemerintah Pusat da~ Pemenntahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T\_ahun 200~ Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438);
- 8\_ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenRtang bpl~kja1k dOaer~h dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara epu I n onesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Ur.dangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang lndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan l3arang Milil&lt; Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92)
Menetapkan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 201 O Nomor 03;
16. Peraturan Daerah Kabupten Merangin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 11);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PEMAKAIAN KEKA YAAN DAERAH UNTUK BANGUNAN I GE DUNG I RUANGAN DAN RUMAH DINAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANG{N
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati lni yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Neqara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Dewan Perwakilan Rayat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Merangin.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Sadan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, BUMN, atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badari usaha lainnya.
10. Retribusi Jasa Usaha, adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
.
I
I
I
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan dan/atau alatalat milik daerah lainnya.
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retnbusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disinqkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retr ibusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SRDLB diajukan oleh wajib retribusi daerah.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
Pasal 3
- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, meliputi :
- a. Pemakaian tanah;
- b. Pemakaian bangunan/gedung/ruangan;
- c. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah;
- d. Pemakaian kekayaan daerah lainnya.
- (2) Objek retribusi sebagaimana pada ayat (1) dapat dikecualikan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah dan pelayanan pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan um um.
Pasal 4
Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.
BAB Ill - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha;
BABIV CARA MENGUKUR TING KAT PENGGUNAAN JASA
BAB Ill - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB VII KETENTUAN PENUTUP
BAB Ill - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, mamerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Merangin.

Penetapan: Ditetapkan di Bangko pada tanggal I'-,, 3, 2016

Penandatangan: ~, BUPATI MERANGIN -~ AL HARIS

Penetapan: Diundangkan di Bangko Pada tanggal 15-3 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 NOMOR \3 SIBAWAIHI