KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 15 Tahun 2006 tentang KONTINGEN GARUDA DALAM MISI PERDAMAIAN DI LEBANON (berlaku 9 September 2006)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia senantiasa berperan aktif dalam ikut menciptakan perdamaian dunia melalui pengiriman Kontingen Garuda dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) di berbagai kawasan dunia;
- b. bahwa atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1701 tanggal 11 Agustus 2006 tentang Penghentian Pertempuran antara Israel dan Hezbullah, kondisi konflik di Lebanon telah memasuki tahap gencatan senjata menuju pada perdamaian;
- c. bahwa atas permintaan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Pemerintah Republik Indonesia agar Republik Indonesia dapat ikut serta dalam rangka mewujudkan perdamaian di Lebanon, dan hasil pertemuan konsultasi antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Agustus 2006, dipandang perlu mengirimkan Kontingen Garuda untuk misi perdamaian di Lebanon;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KONTINGEN GARUDA DALAM MISI PERDAMAIAN DI LEBANON.
PERTAMA : Membentuk Kontingen Garuda untuk bergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) , dalam rangka melaksanakan misi perdamaian di Lebanon.
- Kebijakan dalam rangka penyiapan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Kontingen Garuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan oleh Menteri
- KEDUA : Pertahanan.
KETIGA : ________________
- KETIGA : Penyiapan kekuatan TNI sebagai Kontingen Garuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan pemberangkatannya, dilaksanakan oleh Panglima TNI sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
KEEMPAT : Menteri Luar Negeri melakukan :
1. koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkaitan dengan pengiriman Kontingen Garuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA;
KELIMA
:
2. koordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI berkaitan dengan Mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701.
1. Anggaran operasional Kontingen Garuda dalam misi UNIFIL dibebankan kepada PBB dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan berkoordinasi dalam rangka penyiapan anggaran yang diperlukan untuk persiapan dan pemberangkatan Kontingen Garuda termasuk dalam melakukan reimbursment kepada PBB atas biaya operasional Kontingen Garuda di Lebanon.
KEENAM : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Panglima TNI sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya masing-masing.
KETUJUH : ________________
KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2006

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands

Penandatangan: ## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO