PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 18 Tahun 2013 tentang BANGUNAN GEDUNG (berlaku 20 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA BITUNG,
- a. bahwa bangunan gedung penting sebagai tempat melakukan kegiatan untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib dan diwujudkan sesuai dengan fungsinya serta dipenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan;
- c. bahwa dalam meningkatkan keselamatan bangunan serta kenyamanan dan keselamatan bagi yang menempati bangunan, perlu mengatur tata bangunan yang meliputi kondisi fisik dan lingkungan bangunan dalam Kota Bitung;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Bitung sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung tanggal 15 Agustus 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- 1999 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Kota Bitung.
4. Dinas adalah Dinas Tata Ruang Kota Bitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bitung.
6. Petugas adalah seorang yang ditunjuk dalam lingkungan Dinas.
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara permanen di atas tanah atau perairan;
8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
9. Perancang bangunan adalah seorang atau sekelompok ahli dalam bidang struktur/konstruksi bangunan yang memiliki jam bekerja;
10. Perencana struktur adalah seorang atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun atas penunjukan pemilik bangunan sesuai ketentuan izin;
11. Pemborong adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun atas penunjukan pemilik bangunan sesuai ketentuan izin;
12. Direksi Pengawas adalah seorang atau sekelompok ahli/badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan membangun atas petunjuk pemilik bangunan sesuai ketentuan izin membangun;
13. Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau lingkup perluasan kota atau sebagian lokasi masih belum ditentukan rencana perpetakannya yang menurut Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk mendirikan suatu bangunan;
14. Perpetakan adalah bidang tanah yang ditetapkan batas-batasnya sebagai satuan-satuan yang sesuai dengan rencana kota;
15. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah atau mengurangi bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
16. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW ialah kebijakan Pemerintah Daerah dalam menata persil dan peruntukan lahan agar terbagi sesuai fungsi dan kondisi lahan yang ada di Kota Bitung;
17. Rencana kota adalah rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota;
18. Rencana teknik adalah gambar-gambar dan dokumen lainnya yang menjadi petunjuk pelaksanaan bangunan;
19. IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan baru, memperbaiki atau merubah sebagian atau seluruh bangunan, dan menambah atau memperluas bangunan;
20. Ketinggian tanah adalah ketinggian rata-rata permukaan tanah perpetakan;
21. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan atau as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan yang tidak boleh dibangun dengan segala macam bangunan;
22. Garis Sempadan Jalan, yang selanjutnya disingkat GSJ adalah rencana jalan yang ditetapkan dalam Rencana Kota;
23. Garis Sempadan Bangunan, yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan:
24. Garis Sempadan Jaringan Listrik Arus Kuat adalah jarak minimal tertentu yang ditarik dan sejajar yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan yang tidak boleh dibangun dengan segala macam bangunan;
25. Garis sempadan sungai adalah jarak minimal tertentu yang ditarik dari dan sejajar yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan yang tidak boleh dibangun dengan segala macam bangunan;
26. Pelengkap bangunan ialah unsur bangunan di dalam bangunan yang melengkapi setiap jenis bangunan;
27. Struktur bangunan ialah unsur bangunan yang berfungsi sebagai penahan dan penyalur beban-beban yang bekerja pada bangunan;
28. Elemen struktur ialah bagian dari struktur bangunan yang secara bersama-sama dengan elemen lain menahan beban-beban yang bekerja;
29. Teras ialah bagian dari lantai bangunan yang bersifat tambahan dan tidak dibatasi oleh dinding-dinding sebagaimana ruang tertutup;
30. Pagar pekarangan ialah suatu pagar yang dibangun untuk membatasi persil;
31. Pagar pengaman ialah suatu pagar yang dibangun untuk membatasi dan memberikan pengamanan tempat pekerjaan atau lingkungan sekitarnya;
32. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB ialah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas seluruh lantai bangunan dengan luas persil tempat berdirinya bangunan;
33. Ketinggian Bangunan Maksimum, yang selanjutnya disingkat KBM ialah jumlah lantai maksimum yang ditetapkan untuk suatu bangunan pada kawasan peruntukan tertentu;
34. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar sampai puncak atap;
35. Instalasi ialah konstruksi jaringan, bahan penyambung dan alat-alat perlengkapan lain yang berkaitan dengan konstruksi jaringan;
36. Beban mati adalah berat dari semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tetap;
37. Beban hidup atau beban bergerak adalah semua beban yang terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung;
38. Beban gempa adalah semua beban statik ekuivalen yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang meniru pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa itu;
39. Beban angin adalah semua beban yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara;
40. Alat pemadam api ringan adalah pemadam api yang mudah dilayani oleh satu orang, digunakan untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran;
41. Ketahanan terhadap api adalah sifat dari komponen struktur untuk tetap bertahan terhadap api tanpa kehilangan fungsinya sebagai komponen struktur, dalam waktu tertentu yang dinyatakan dalam jam;
42. Instalasi dan perlengkapan bangunan adalah instalasi dan perlengkapan pada bangunan atau pekarangan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur kenyamanan, keselamatan, komunikasi dan mobilitas dalam bangunan;
43. Overstek adalah bagian bangunan yang menjorok keluar, tak berdinding dan disokong hanya pada salah satu sisi bangunan;
44. Plumbing adalah sistem jaringan air buangan.
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk :
- a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang bangunan gedung yang meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat dan pembinaan.
KETENTUAN ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Kewenangan
BAB III - KETENTUAN ADMINISTRASI
Pasal 5
Walikota berwenang :
- a. mengeluarkan kebijakan khusus terhadap permohonan dalam mendirikan bangunan yang diajukan pada suatu kawasan tertentu
BAB III - KETENTUAN ADMINISTRASI
Pasal 6
Walikota menetapkan :
- a. sebagian bidang pekarangan atau bangunan untuk penempatan, pemasangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan kota demi kepentingan umum;
- b. kebijakan teknis secara khusus terhadap bangunan yang sebagian lahannya ditetapkan untuk digunakan bagi kepentingan umum.
Bagian Kedua
Kewenangan Kepala Dinas
BAB III - KETENTUAN ADMINISTRASI
Pasal 7
FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu Fungsi
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 8
Fungsi bangunan gedung meliputi :
- a. bangunan gedung fungsi hunian;
- b. bangunan gedung fungsi keagamaan;
- c. bangunan gedung fungsi usaha;
- d. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya; dan
- e. bangunan gedung fungsi khusus.
Bagian Kedua Klasifikasi
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 9
Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diklasifikasikan
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 10
- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah melalui permohonan baru IMB gedung.
- (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan.
- (3) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus diikuti pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (4) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan IMB, kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Umum
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 11
- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung, meliputi :
- a. status hak atas tanah;
- b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
- c. IMB.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung, meliputi :
- a. persyaratan tata bangunan; dan
- b. persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (4) Persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat dan bangunan gedung yang dibangun pada lokasi rawan bencana ditetapkan oleh Walikota.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 12
Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Walikota dalam bentuk IMB.
Bagian Kedua
Persyaratan Administratif Bangunan Gedung
Paragraf 1 Status Hak Atas Tanah
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 13
- (1) Setiap bangunan gedung harus didirikan pada tanah baik milik sendiri maupun pihak lain yang status kepemilikannya jelas.
- (2) Jika bangunan gedung didirikan di atas tanah milik pihak lain maka terlebih dahulu harus memperoleh izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah, dalam bentuk perjanjian tertulis dengan pemilik bangunan gedung.
Paragraf 2 Status Kepemilikan Bangunan Gedung
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 14
- (1) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
- (3) Apabila pemilik bangunan gedung bukan pemilik tanah, maka pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendapat persetujuan pemilik tanah.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 15
- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendataan bangunan baru dan bangunan yang telah ada.
- (3) Khusus pendataan bangunan gedung baru, dilakukan bersamaan dengan proses IMB, SLF dan pembongkaran.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyimpan secara tertib data bangunan gedung sebagai arsip daerah.
- (5) Sistem pendataan bangunan gedung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 3 Izin Mendirikan Bangunan Gedung
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 16
- (1) Pemohon sebelum mengajukan permohonan IMB harus terlebih dahulu meminta keterangan rencana kota dan/atau izin peruntukan penggunaan tanah kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan surat keterangan rencana kota dan/atau izin peruntukan penggunaan tanah kepada pemohon yang akan mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung.
- (3) Surat keterangan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon yang menggunakan lahan tidak melebihi luas 5000 m2.
- (4) Izin penggunaan peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon yang menggunakan lahan diatas luas 5000 m2.
- (5) Surat keterangan rencana kota dan/atau izin penggunaan peruntukan tanah yang diserahkan kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
- a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun di lokasi;
- b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang dapat dibangun di lokasi;
- c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
- d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
- e. KDB maksimum yang diizinkan;
- f. KLB maksimum yang diizinkan
- g. KDH minimum yang diwajibkan;
- h. KTB maksimum yang diwajibkan; dan
- i. jaringan utilitas.
- (6) Setelah pemohon menerima surat-surat keterangan rencana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan yang dilengkapi dengan :
- a. sertifikat tanah dan bukti kepemilikan lain yang sah;
- b. Kartu Tanda Penduduk;
- c. gambar bangunan/dokumen teknis, yang terdiri dari :
1. gambar rencana, kelengkapan dan tata letak instalasi bangunan;
2. jangkauan jarak fasilitas sosial/fasilitas umum
- d. gambar sketsa lokasi bangunan;
- e. hasil analisa mengenai dampak lingkungan jika diperlukan;
- f. fungsi bangunan terhadap peningkatan kualitas maupun pengembangan kota, ataupun kemungkinan dapat dipakainya sebagian persil untuk fasilitas umum; dan
- g. peruntukan bangunan.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 17
- (1) Sebelum memberi persetujuan teknis IMB gedung, Kepala Dinas memeriksa syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 serta kenyataan status/keadaan tanah dan/atau bangunan gedung sesuai dengan permohonan IMB gedung.
- (2) Kepala dinas dapat memanggil secara tertulis pemohon, untuk menyempurnakan dan melengkapi permohonan yang diajukan apabila ternyata syarat-syarat yang diperlukan tidak terpenuhi.
- (3) Kepala Dinas dapat menyetujui, menunda atau menolak permohonan IMB yang diajukan oleh pemohon;
- (4) Kepala Dinas wajib menyampaikan keputusan atas permohonan IMB kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya permohonan.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 18
- (1) Walikota wajib memberikan IMB Gedung jika semua persyaratan telah dipenuhi.
- (2) Permohonan IMB Gedung ditunda jika :
- a. Walikota masih memerlukan waktu tambahan untuk penilaian, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan;
- b. Walikota sedang merencanakan rencana bagian kota atau rencana terperinci kota;
- c. Apabila kemudian hari ternyata terdapat sengketa, pengaduan dari pihak ketiga atau pelanggaran atau kesalahan teknis dalam membangun.
- (3) Penundaan permohonan IMB gedung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4);
- (4) Permohonan IMB gedung ditolak apabila pekerjaan mendirikan bangunan yang direncanakan bertentangan dengan :
- a. peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. kepentingan umum;
- c. ketertiban umum;
- d. kelestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan;
- e. rencana umum tata ruang kota, rencana bagian wilayah kota, rencana rinci kota; dan/atau
- f. hak pihak ketiga.
- (5) Penolakan permohonan IMB gedung ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan menyebutkan alasan penolakan.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 19
- (1) keputusan penolakan permohonan IMB gedung sudah harus diterima pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah keputusan dikeluarkan Walikota;
- (2) Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat keputusan tersebut berhak mengajukan keberatan;
- (3) Walikota dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari wajib memberikan jawaban tertulis terhadap keberatan pemohon;
- (4) Jika pemohon tidak melakukan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap pemohon telah menerima keputusan penolakan tersebut;
- (5) Jika Walikota tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) maka dianggap telah menerima alasan keberatan pemohon sehingga Walikota harus mengeluarkan surat persetujuan pemberian IMB.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 20
- (1) Walikota dapat membekukan IMB gedung yang telah diterbitkan, apabila kemudian hari ternyata terdapat sengketa, pengaduan dari pihak ketiga atau pelanggaran atau kesalahan teknis dalam mendirikan bangunan gedung;
- (2) Keputusan pembekuan IMB gedung diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan;
- (3) Pembekuan IMB gedung dapat dicabut kembali oleh Walikota, apabila keadaan sebagaimaa dimaksud pada ayat (1) telah diselesaikan oleh pihak pemegang izin.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 21
- (1) Walikota dapat mencabut IMB apabila pelaksanaan pembangunan menyimpang dari ketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam IMB;
- (2) Keputusan pencabutan izin diberitahukan secara tertulis pada pemegang izin dengan disertai alasan, setelah pemegang izin diberi kesempatan untuk mengemukakan alasan.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 22
IMB gedung tidak diperlukan untuk pekerjaan tersebut di bawah ini :
- a. memperbaiki bangunan gedung dengan tidak merubah bentuk, luasnya dan bagian-bagian yang diperbaiki harus dengan jenis bahan semula antara lain :
1. memplester;
2. memperbaiki retak bangunan;
3. memperbaiki daun pintu dan atau daun jendela;
4. memperbaiki penutup atau jaringan udara tidak melebihi 1 m 2;
5. membuat pemisah halaman tanpa konstruksi;
6. memperbaiki langit-langit tanpa merubah jaringan utilitas.
- b. memperbaiki saluran air hujan dan selokan-selokan dalam pekarangan bangunan;
- c. membuat pagar halaman yang sifatnya sementara (tidak permanen) yang tingginya tidak melebihi 1,20 m kecuali pagar ini mengganggu kepentingan umum atau kepentingan orang lain.
Bagian Ketiga
Peruntukan dan Intensitas Bangunan
Paragraf 1
Peruntukan Lokasi
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 23
- (1) Setiap pembangunan dan pemanfaatan bangunan harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam :
- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. rencana rinci tata ruang; dan
- c. rencana tata bangunan dan lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan.
- (2) Setiap mendirikan bangunan di atas, dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum.
- (3) Untuk kawasan yang sudah memiliki RTRW namun belum dapat dilaksanakan, Walikota dapat memberikan persetujuan IMB gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan RTRW yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan.
- (5) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah memberikan penggantian yang layak kepada pemilik bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Intensitas Bangunan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 24
- (1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melebihi ketentuan maksimal kepadatan dan ketinggian yang ditetapkan dalam rencana rinci kota yang berlaku.
- (2) Persyaratan kepadatan ditetapkan dalam bentuk KDB maksimal.
- (3) Persyaratan ketinggian maksimal ditetapkan dalam bentuk KLB dan/atau jumlah lantai maksimal.
- (4) Persyaratan kepadatan dan ketinggian bangunan bukan gedung ditentukan oleh Walikota.
- (5) Untuk lokasi yang belum ditetapkan KDB dan KLB dalam RTRW, ditentukan oleh Walikota.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 25
Perhitungan KDB dan KLB ditentukan sebagai berikut :
- a. perhitungan luas lantai adalah jumlah luas lantai yang diperhitungkan sampai batas dinding terluar;
- b. luas lantai ruangan beratap yang mempunyai dinding lebih dari 1,20 meter di atas lantai ruangan tersebut, dihitung penuh 100%;
- c. overstek atap yang melebihi 1,50 meter, maka luas mendatar kelebihannya tersebut dianggap sebagai luas lantai denah;
- d. teras tidak beratap yang mempunyai tinggi dinding tidak lebih dari 1,20 meter di atas lantai teras tidak diperhitungkan;
- e. dalam perhitungan KLB luas lantai di bawah tanah, diperhitungkan seperti di atas tanah.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 26
- (1) Setiap bangunan yang didirikan harus memenuhi persyaratan Koefisein Daerah Hijau (KDH) yang ditetapkan dalam RTRW yang berlaku.
- (2) Persyaratan KDH untuk bangunan bukan gedung adalah 30% dari luas lahan.
Paragraf 3
Garis Sempadan Bangunan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 27
- (1) Setiap bangunan yang didirikan tidak boleh melanggar ketentuan minimal GSB.
- (2) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk :
- a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai dan/atau jaringan tegangan tinggi; dan
- b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, jarak antar bangunan gedung dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan, yang diberlakukan per kavling, per persil, dan/atau per kawasan.
- (3) Besarnya garis sempadan bangunan gedung dan ketentuan jarak bebas bangunan bukan gedung ditetapkan oleh Walikota.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 28
- (1) Bangunan yang sifatnya sementara tidak diperbolehkan dibangun pada daerah sepanjang ruas jalan protokol.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bangunan yang karena akan melaksanakan pekerjaan dalam bentuk proyek.
Bagian Keempat
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Paragraf 1
Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 29
Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang-dalam, keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 30
- (1) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pertimbangan terhadap terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 31
- (1) Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang pekarangan samping dan belakang untuk bangunan renggang maksimal 3 (tiga) meter di atas permukaan tanah pekarangan dan apabila pagar tersebut merupakan dinding bangunan rumah tinggal bertingkat atau berfungsi sebagai pembatas pandangan, maka tinggi tembok maksimal 7 (tujuh) meter dari permukaan pekarangan;
- (2) Tinggi pagar pada GSJ untuk bangunan rumah tinggal maksimal 1,50 meter di atas permukaan tanah dan untuk bangunan bukan rumah tinggal termasuk untuk bangunan industri maksimal 2 (dua) meter di atas permukaan tanah pekarangan;
- (3) Pagar pada GSJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus tembus pandang maksimal setinggi 1 (satu) meter di atas permukaan tanah pekarangan;
- (4) Pintu pagar pekarangan tidak boleh terbuka kearah jalan;
- (5) Letak pintu pekarangan untuk kendaraan bermotor roda empat, pada persil sudut minimal 8 meter pada jalan arteri primer, arteri sekunder dan kolektor primer untuk bangunan rumah tinggal dan 20 (dua puluh) meter untuk bangunan bukan rumah tinggal dihitung dari titik belok tikungan;
- (6) Persyaratan arsitektur bangunan bukan gedung ditetapkan oleh Walikota.`
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 32
- (1) Penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus dirancang sesuai RTRW Kota dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada disekitarnya.
- (2) Penampilan bangunan gedung di kawasan cagar budaya, harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah kelestarian.
- (3) Penampilan bangunan gedung yang didirikan berdampingan dengan bangunan gedung yang dilestarikan, harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur bangunan gedung yang dilestarikan.
- (4) Kaidah-kaidah arsitektur tertentu pada bangunan untuk suatu kawasan ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung dan mempertimbangkan pendapat publik.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 33
- (1) Tata ruang-dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus mempertimbangkan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung dan keandalan bangunan gedung.
- (2) Suatu bangunan dapat terdiri dari beberapa ruangan dengan jenis penggunaan yang berbeda, sepanjang tidak menyimpang dari persyaratan teknis.
- (3) Setiap bangunan selain terdiri dari ruang-ruang fungsi utama, harus pula dilengkapi dengan ruang pelengkap serta instalasi dan perlengkapan bangunan, sesuai dengan persyaratan.
- (4) Lantai, dinding, langit-langit dan atap yang membentuk suatu ruangan baik secara sendiri-sendiri maupun menjadi satu kesatuan, harus dapat memenuhi kebutuhan fungsi ruang dan memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan dan keamanan bangunan gedung.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 34
- (1) Bangunan gedung minimal harus dilengkapi dengan kamar mandi dan wc serta ruang kebutuhan karyawan.
- (2) Bangunan gedung harus dirancang dengan mempertimbangkan jenis material yang akan disimpan di dalamnya.
- (3) Bangunan pabrik minimal harus dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan WC, ruang ganti pakaian karyawan dan tempat penyimpanan barang, kantin atau ruang makan dan/atau ruang istirahat serta ruang pelayanan kesehatan secara memadai.
Paragraf 2
Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 35
- (1) Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (2) Setiap mendirikan bangunan yang menimbulkan dampak penting, harus didahului dengan menyertakan analisis dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
Paragraf 3
Pembangunan Bangunan di atas dan/atau di bawah Tanah, Air dan/atau Prasarana/Sarana Umum
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 36
- (1) Bangunan yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum, pengajuan permohonan IMB gedung dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi berwenang.
- (2) IMB untuk pembangunan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung dan dengan mempertimbangkan pendapat publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum mengikuti standar teknis dan pedoman yang berlaku.
Bagian Kelima
Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung
Paragraf 1 Umum
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 37
Persyaratan keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
Paragraf 2
Persyaratan Keselamatan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 38
Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 39
- (1) Setiap bangunan gedung, strukturnya harus direncanakan kuat/kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan kelayakan selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
- (2) Dalam perencanaan struktur bangunan gedung terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan gedung, baik bagian dari sub struktur maupun struktur gedung, harus diperhitungkan memikul pengaruh gempa rencana sesuai dengan zona gempanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan, ketahanan terhadap gempa bumi dan/atau angin, dan perhitungan strukturnya mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
- (4) Bangunan yang strukturnya tidak terhitung (non engineered) harus mengikuti pedoman untuk rumah sederhana yakni persyaratan pokok membangun rumah tinggal lebih aman (key requirement).
- (5) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah dibangun sebelum peraturan daerah ini, akan dilakukan pembinaan dan pengawasan dari instansi yang berwenang dalam rangka penerbitan SLF dan IMB.
- (6) Pedoman untuk rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 40
Dalam perencanaan konstruksi untuk penambahan tingkat bangunan, baik sebagian maupun keseluruhan, serta perencanaan renovasi, perencanaan konstruksi harus didasarkan pada data keadaan lapangan dan diperiksa kekuatannya terhadap struktur utama secara keseluruhan.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 41
- (1) Rencana pondasi harus diperhitungkan terhadap semua gaya, baik dari struktur atas maupun beban lain yang dilimpahkan pada sistem pondasi tersebut dan tidak melebihi daya dukung tanah serta penurunan yang diizinkan.
- (2) Rencana pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhitungkan agar tidak merusak stabilitas tanah dan bangunan disekitarnya.
- (3) Apabila
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 42
- (1) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.
- (2) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran.
- (3) Ruangan yang mempunyai resiko kebakaran tinggi pada bangunan harus dibatasi oleh dinding atau lantai yang ketahanan apinya minimal 3 jam, dan pada dinding atau lantai tersebut tidak boleh terdapat lubang terbuka, kecuali bukan yang dilindungi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif serta penerapan manajemen pengamanan kebakaran mengikuti program dan standar teknis yang berlaku.
Petir
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 43
- (1) Setiap bangunan gedung yang
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 44
- (1) Setiap bangunan gedung yang dilengkapi dengan instalasi listrik termasuk sumber daya listriknya harus dijamin aman, andal, dan ramah lingkungan.
- (2) Instalasi arus listrik yang dipasang, sebelum dipergunakan harus terlebih dahulu diperiksa dan diuji oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pada ruang panel hubungan dan/atau panel lagi, harus terdapat ruang yang cukup untuk memudahkan pemeriksaan, perbaikan dan pelayanan, serta diberi ventilasi cukup.
- (4) Pemeliharaan instalasi arus kuat harus dilaksanakan dan diperiksa secara berkala sesuai dengan sifat penggunaan dan keadaan setempat, serta dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pemeriksaan dan pemeliharaan instalasi listrik mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
Sistem Pengamanan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 45
- (1) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum, dan bangunan fungsi khusus harus dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pemeliharaan instalasi sistem pengamanan mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
Paragraf 3
Persyaratan Kesehatan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 46
Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratan sistem ventilasi (penghawaan), pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan gedung.
Ventilasi
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 47
- (1) Untuk memenuhi sistem penghawaan, setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Sistem tata udara gedung dan penempatannya harus mudah diamati, dipelihara, tidak membahayakan, mengganggu dan merugikan lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain, serta diperhitungkan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 48
- (1) Udara segar yang dimasukkan ke dalam sistem tata udara gedung, harus sesuai dengan kebutuhan penghuni dalam ruang yang dikondisikan serta mempeerhatikan kebersihan udara.
- (2) Bangunan atau ruang parkir tertutup harus dilengkapi dengan sistem ventilasi mekanis untuk membuang udara kotor dari dalam dan minimum 50% volume udara ruang harus diambil pada ketinggian maksimal 0,60 m diatas lantai.
- (3) Ruang parkir pada ruang bawah tanah (basement) yang terdiri dari dan lebih satu lantai, gas buangan mobil pada setiap lantai tidak boleh mengganggu udara bersih pada lantai lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem ventilasi alami dan mekanik/buatan pada bangunan gedung meliputi pedoman dan standar teknis yang berlaku.
Pencahayaan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 49
- (1) Untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan, setiap bangunan gedung harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai fungsinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pencahayaan pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
Sanitasi
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 50
- (1) Untuk memenuhi persyaratan sistem sanitasi, setiap bangunan gedung harus melengkapi dengan sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan.
- (2) Sistem plumbing dan air buangan dan penempatannya harus mudah diamati, dipelihara, tidak membahayakan, mengganggu dan merugikan lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain serta diperhitungkan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 51
- (1) Sistem air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih dan sistem jaringan distribusinya.
- (2) Pengadaan sumber air bersih diambil dari PDAM atau dari sumber lain yang dibenarkan secara resmi oleh yang berwenang.
- (3) Sistem pembagian air harus direncanakan dan diatur sehingga dengan tekanan air yang minimal alat plumbing dapat bekerja dengan baik serta dipelihara untuk mencegah kebocoran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem air bersih pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
Air Limbah
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 52
- (1) Sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya.
- (2) Semua air kotor dan/atau air limbah yang berasal dari bangunan dibuang ke sumur resapan/ septictank dan tidak melebihi batas kavling.
- (3) Letak sumur resapan/ septictank minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air bersih terdekat dan/atau tidak berada di bagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber air bersih.
- (4) Lobang pembuangan dari alat plumbing dan perlengkapan yang digunakan untuk penyimpanan atau pengolahan makanan, minuman, bahan steril atau bahan lainnya harus dilengkapi dengan celah udara (ventilasi) yang cukup untuk mencegah kemungkinan adanya pencemaran.
- (5) Cairan korosif asam alkali yang kuat atau bahan kimia kuat lainnya yang dapat merusak pipa drainase, pipa air buangan dan celah udara (ventilasi) atau cairan yang dapat mengalirkan uap beracun, harus dibuang ke dalam saluran tersendiri.
- (6) Buangan yang mengandung radioaktif harus diamankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan cara pembuangannya harus mendapat izin khusus dari instansi yang berwenang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah pada bangunan gedung harus mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
Air Hujan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 53
- (1) Sistem penyaluran air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
- (2) Curahan air hujan yang langsung dari atap atau pipa talang bangunan tidak boleh jatuh keluar batas pekarangan.
- (3) Air hujan harus diresapkan ke dalam tanah pekarangan atau dialirkan ke saluran yang ada di sisi jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
Bahan Bangunan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 54
- (1) Untuk memenuhi persyaratan penggunaan bahan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (2) Pemanfaatan dan penggunaan bahan bangunan lokal harus sesuai dengan kebutuhan dan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 55
- (1) Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan.
- (2) Ruang yang penggunaannya menimbulkan kebisingan, maka lantai dan dinding pemisah harus kedap suara.
- (3) Ruang pada daerah-daerah basah, harus dipisahkan dengan dinding, kedap air dan dilapisi dengan bahan yang mudah dibersihkan.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 56
- (1) Setiap bangunan yang dibangun dapat mempertimbangkan faktor kenyamanan bagi pengguna/penghuni yang berada di dalam dan disekitar bangunan.
- (2) Dalam merencanakan kenyamanan dalam bangunan gedung harus
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 57
- (1) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :
- a. kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung; dan
- b. kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan persyaratan lingkungan lokasi bangunan gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kemudahan mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 58
- (1) Setiap bangunan sedang dan tinggi harus dilengkapi tangga darurat.
- (2) Setiap tangga untuk mencapai ketinggian 60 cm keatas harus menggunakan pegangan tangga.
- (3) Setiap sisi tangga yang terbuka harus menggunakan pegangan tangga.
- (4) Lebar tangga pada rumah tinggal minimal 80 cm, sedang untuk bangunan lainnya minimal 1 meter.
- (5) Untuk tangga pada rumah tinggal, lebar injakan minimal 22,5 cm dan tinggi maksimal anak tangga 20 cm.
- (6) Tangga tegak (ladder) hanya dapat digunakan sebagai sarana pencapaian ke atas atau ke bawah untuk keperluan pemeliharaan dan perawatan.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 59
- (1) Lebar koridor bangunan bukan rumah tinggal minimal 1,20 meter.
- (2) Ketinggian batas pada koridor minimal 2,50 meter yang diukur dari langit-langit ke lantai.
- (3) Koridor harus dilengkapi tanda penunjuk yang jelas ke arah sarana jalan keluar.
- (4) Lebar koridor yang berfungsi sebagai sarana jalan keluar minimal 1,80 meter.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 60
- (1) Setiap bangunan sedang dan tinggi harus dilindungi oleh suatu sistem alarm otomatis yang sekurang-kurangnya mempunyai :
- a. lonceng atau sirene dan sumber tenaga batere cadangan;
- b. alat pengindera;
- c. panel indikator yang dilengkapi dengan :
1. fasilitas kelompok alarm;
2. sakelar penghubung pemutus arus; dan
3. fasilitas penguji batere dengan volt meter dan ampere meter.
- d. peralatan bantu lainnya.
- (2) Setiap alarm kebakaran yang dipasang pada bangunan, harus selalu siap dan pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 61
- (1) Sistem instalasi komunikasi telepon dan tata suara gedung dan penempatannya harus mudah diamati, dipelihara, tidak membahayakan, tidak mengganggu dan merugikan lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain serta diperhitungkan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 62
- (1) Sistem instalasi gas beserta sumber dan penempatannya harus mudah diamati, dipelihara, tidak membahayakan, mengganggu dan merugikan lingkungan bagian bangunan dan instalasi lain serta diperhitungkan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 63
Bangunan bukan gedung harus mengikuti persyaratan keandalan sebagaimana diatur dalam Pasal 37.
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Perencanaan Bangunan
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 64
- (1) Dalam merencanakan, mendirikan, merubah, menambah dan membongkar bangunan gedung dilakukan oleh orang atau badan hukum yang telah memperoleh izin dari instansi berwenang.
- (2) Orang atau badan hukum sebagai perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perencana arsitektur;
- b. perencana struktur; dan
- c. perencana instalasi.`
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 65
- (1) Perencana bangunan gedung bertanggung jawab terhadap hasil rancangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pembuatan rancangan bangunan gedung harus dibuat perjanjian khusus antara pihak perencana dan pemilik bangunan.
- (3) Perubahan dari rencana yang telah disahkan dalam IMB harus mendapat izin dari Walikota.
Bagian Kedua
Rancangan Bangunan
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 66
- (1) Rancangan bangunan harus memuat :
- a. perencanaan umum;
- b. perencanaan arsitektur;
- c. perhitungan struktur; dan
- d. perencanaan instalasi (mekanikal/elektrikal).
- (2) Penyajian rancangan harus diwujudkan dalam gambar yang jelas dengan dilengkapi ukuran,
PENJELASAN
Pembukaan
, penggunaan ruang serta menyatakan letak garis sempadan dan sejenisnya.
- (3) Ukuran yang dipergunakan pada gambar rancangan, perhitungan, spesifikasi dan lain-lainnya menggunakan satuan metrik.
- (4) Peraturan dan/atau standar teknik yang harus dipakai adalah peraturan-peraturan konstruksi, peraturan dan standar teknik yang berlaku di Indonesia.`
## Bagian Ketiga Pelaksana Bangunan
##
PENJELASAN
Pasal 67
- (1) Pelaksana bangunan adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. - (2) Bila pelaksana bangunan adalah badan hukum, diwajibkan memiliki izin sesuai dengan sertifikasi dari instansi yang berwenang. - (3) Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan diwajibkan mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB.
PENJELASAN
Pasal 68
- (1) Bila terdapat instalasi yang terkena atau terlanggar atau terkena pelaksanaan pembangunan, maka pemindahan pengamanannya tidak dilakukan sendiri, namun harus dikerjakan pihak berwenang