UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1966 tentang KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
MENIMBANG : a. bahwa sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966, dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan MPRS yang diatur dengan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 dan kedudukan DPR-GR yang diatur dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 perlu ditinjau kembali dan diatur dengan Undang-undang;
- b. bahwa Undang-undang tersebut perlu segera disusun berhubung dengan adanya Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966.
MENGINGAT : a. Undang-undang Dasar 1945, pasal 2 ayat (1), pasal 19 ayat (1); pasal 20 dan pasal 21.
- b. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966.
- c. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966.
- d. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
PERTAMA
:
Mencabut : 1. Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1959.
2. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959.
3. Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960.
4. Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960.
5. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 1959.
6. Keputusan Presiden No. 156 Tahun 1960 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 141 Tahun 1966.
7. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1960 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 141 Tahun 1966.
KEDUA : UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN MPRS DAN DPRGR MENJELANG PEMILIHAN UMUM.
Pasal 1
- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang diatur ## BAB II. SUSUNAN MPRS DAN DPR-GR.
Pasal 2
- (1) MPRS terdiri dari anggota-anggota DPR-GR ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan Golongan-golongan.
- (2) DPR-GR terdiri dari Golongan Politik dan Golongan Karya.
BAB III.
KEANGGOTAAN MPRS DAN DPR-GR.
Pasal 3
KEANGGOTAAN MPRS DAN DPR-GR.
Pasal 4
- (1) Susunan keanggotaan MPRS sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Undang-undang ini dapat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah yang belum mempunyai atau belum mempunyai cukup wakil dalam MPRS atas dasar perhitungan:
- a. 5 orang untuk daerah-daerah yang penduduknya berjumlah lebih dari 3 juta.
- b. 4 orang untuk daerah-daerah yang penduduknya berjumlah 1 juta sampai dengan 3 juta.
- c. 3 orang untuk daerah-daerah yang penduduknya berjumlah kurang dari 1 juta.
- (2) Wakil-wakil dari daerah dipilih oleh DPRD yang bersangkutan.
- (3) Cara pemilihan dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Susunan keanggotaan DPR-GR sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Undang-undang ini dapat ditambah sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat.
BAB IV.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG MPRS DAN DPR-GR.
Pasal 5
Sebelum MPR dan DPR hasil pemilihan umum terbentuk, maka MPRS dan DPR-GR yang sekarang ada menurut Undang-undang ini berkedudukan dan berfungsi sebagai MPR dan DPR yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 6
- (1) Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945, DPR-GR mempunyai hak-hak :
- a. Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota.
- b. Meminta keterangan (interpelasi).
- c. Mengadakan penyelidikan (angket).
- d. Mengadakan perubahan (amandemen).
- e. Mengajukan usul pernyataan pendapat atau usul-usul lain.
- f. Menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh sesuatu perundangundangan.
- (2) Hak tersebut dalam ayat (1) huruf c diatur dengan Undang-undang.
BAB V.
PIMPINAN MPRS DAN DPR-GR.
Pasal 7
- (1) Pimpinan MPRS dan DPR-GR masing-masing terdiri atas seorang Ketua dan 4 orang Wakil Ketua, yang merupakan kesatuan Pimpinan.
- (2) Ketua dan para Wakil Ketua MPRS demikian juga Ketua dan para Wakil Ketua DPR-GR dipilih oleh dan dari anggota badan-badan yang bersangkutan dalam Rapat Paripurna dari masing-masing badan yang bersangkutan itu.
Pasal 8
- (1) Pimpinan MPRS terdiri atas 3 orang dari Golongan Politik seorang dan Utusan Daerah dan seorang dan Golongan Karya.
- (2) Pimpinan DPR-GR terdiri atas 3 orang dari Golongan Politik dan 2 orang dari Golongan Karya.
BAB VI.
SUMPAH ANGGOTA/PIMPINAN MPRS DAN DPR-GR.
Pasal 9
- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota-anggota Pimpinan MPRS/DPR-GR diambil sumpah/janjinya menurut agama masingmasing oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna terbuka MPRS/DPR-GR.
Sebelum...
- (2) Sebelum memangku jabatannya anggota MPRS/DPR-GR diambil sumpah/janjinya menurut agama masing-masing oleh Ketua MPRS/DPR-GR atau anggota pimpinan lainnya.
Pasal 10
Bunyi sumpah/janji, dimaksud dalam pasal 9 adalah sebagai berikut:
"Saya bersumpah/menerangkan dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara/Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.
Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UndangUndang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturanperaturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia."
Pasal 11
Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota MPRS/DPR-GR yang pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini telah diambil sumpah/janjinya menurut ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 dianggap telah mengangkat sumpah/janji menurut ketentuan Undang-undang ini.
SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN MPRS/DPR-GR.
BAB VII - SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN MPRS/DPR-GR.
Pasal 12
- (1) Untuk dapat menjadi anggota MPRS/DPR-GR harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Cakap menulis dan membaca huruf latin.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada perjuangan Revolusi Indonesia untuk mnengemban Amanat Penderitaan Rakyat.
- d. Tidak terlibat baik langsung maupun tak langsung, dalam gerakan-gerakan kontra Revolusi, G-30-S/PKI dan atau organisasi-organisasi terlarang/terbubar lainnya.
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya ## BAB VIII.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA MPRS/DPR-GR.
BAB VII - SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN MPRS/DPR-GR.
Pasal 13
Pengangkatan dan pemberhentian anggota MPRS dan DPR-GR ditetapkan oleh instansi tersebut dalam pasal 4 atau oleh partai/organisasi/instansi tersebut dalam pasal 15 untuk selanjutnya melalui pimpinan MPRS/DPR-GR disahkan oleh Presiden.
BAB VII - SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN MPRS/DPR-GR.
Pasal 14
Anggota-anggota MPRS/DPR-GR yang pada mulai berlakunya Undangundang ini masih tetap menjadi anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dianggap telah diangkat menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.
BAB VII - SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN MPRS/DPR-GR.
Pasal 15
Anggota-anggota MPRS/DPR-GR dapat diganti menurut ketentuan sebagai berikut:
- a. Anggota dari Golongan Politik dapat diganti atas permintaan partai yang bersangkutan.
- b. Anggota dari Golongan Karya yang organisasinya berafiliasi dengan satu partai politik dapat diganti oleh organisasi karya yang bersangkutan dengan persetujuan induk partainya.
- c. Anggota Golongan Karya yang organisasinya tidak berafiliasi dengan sesuatu partai politik dapat diganti atas permintaan organisasinya atau instansi yang bersangkutan.
- d. Utusan Daerah dalam MPRS oleh DPRD dapat diganti atas keputusan DPRD propinsi yang bersangkutan.
BAB VII - SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN MPRS/DPR-GR.
Pasal 16
Seorang anggota berhenti antar-waktu sebagai anggota MPRS/DPR-GR karena:
- a. Meninggal dunia.
- b. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan MPRS/DPR-GR.
- c. Diganti menurut pasal 15.
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota MPRS/DPRGR, dengan keputusan MPRS/DPR-GR.
- e. Tidak memenuhi lagi syarat syarat menurut ketentuan dalam pasal 12
BAB VII - SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN MPRS/DPR-GR.
Pasal 17
Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat pasal 12 ayat (1) huruf c, d, e, f, dan karena alasan tersebut dalam pasal 16 huruf d adalah pemberhentian tidak dengan hormat.
BAB VII - SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN MPRS/DPR-GR.
Pasal 18
Untuk penggantian anggota MPRS/DPR-GR yang berhenti antar-waktu menurut pasal 16 berlaku ketentuan menurut pasal 15.
BAB IX.
LARANGAN PERANGKAPAN.
BAB VII - SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN MPRS/DPR-GR.
Pasal 19
- (1) Keanggotaan DPR-GR tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Jaksa Agung, Ketua dan Hakimhakim Anggota Mahkamah Agung, Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan Jabatan-jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan MPRS tidak dapat dirangkap dengan jabatanjabatan tersebut dalam ayat (1).
BAB X.
KEKEBALAN ANGGOTA-ANGGOTA MPRS/DPR-GR.
BAB VII - SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN MPRS/DPR-GR.
Pasal 20
Anggota-anggota MPRS/DPR-GR tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena ucapan-ucapan yang dikemukakannya dalam rapatrapat MPRS/DPR-GR, baik terbuka maupun tertutup atau yang dikemukakannya secara lisan maupun tertulis kepada pimpinan MPRS/DPR-GR atau kepada Pemerintah, kecuali jika mereka mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan ataupun hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam Buku KEDUA Bab I KUHP.
BAB VII - SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN MPRS/DPR-GR.
Pasal 21
Bagi anggota MPRS/DPR-GR diadakan peraturan khuusus mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penuntutan.
BAB XI.
KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN/ANGGOTA MPRS/DPR-GR.
BAB VII - SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN MPRS/DPR-GR.
Pasal 22
Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan, Anggota-anggota MPRS/DPR-GR diatur oleh MPRS/DPR-GR bersama dengan Pemerintah.
BAB VII - SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN MPRS/DPR-GR.
Pasal 23
Agar MPRS/DPR-GR dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan sifat dan martabat MPRS/DPR-GR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disediakan bagian Anggaran, tersediakan bagian Anggaran tersendiri.
BAB XII.
BADAN PERLENGKAPAN.
BAB VII - SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN MPRS/DPR-GR.
Pasal 24
- (1) MPRS/DPR-GR masing-masing mempunyai sebuah Sekretariat.
- (2) Susunan, tugas dan tata-kerja Sekretariat diatur oleh MPRS/DPRGR sendiri.
BAB XIII.
PERATURAN TATA-TERTIB.
BAB VII - SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN MPRS/DPR-GR.
Pasal 25
Peraturan tata-tertib MPRS/DPR-GR diatur sendiri oleh MPRS/DPR-GR.
BAB XIV. PENUTUP.
BAB VII - SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN MPRS/DPR-GR.
Pasal 26
Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Nopember 1966. A.n. SEKRETARIS NEGARA SEKRETARIS PRESIDIUM KABINET AMPERA, SOEDHARMONO S.H. Kolonel CKH Nrp. 16078. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDNESIA TAHUN 1966 NOMOR 38 Pasal 27. Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang tentang MPRS/DPRGR dan mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlakunya surut sampai tanggal 20 Juni 1966.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Nopember 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO. ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS UNDANG-UNDANG
## No. 10 TAHUN 1966
## TENTANG
## KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARTAN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG MENJELANG PEMILIHAN UMUM.
A. UMUM.
1. Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 tentang "Peninjauan Kembali Produk-produk Legislatif Negara diluar Produk MPRS, yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945" dinyatakan bahwa dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 perlu ditinjau kembali semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pelaksanaan tinjauan kembali tersebut ditugaskan kepada Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan ketentuan-ketentuan
- a. Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang isi dan tujuannya sesuai dengan hati nurani Rakyat dalam rangka usaha pengamanan Revolusi dituangkan dalam Undang- undang.
- b. Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang tidak memenuhi ketetuan tersebut pada ayat (1) diatas, dinyatakan tidak berlaku, sedang akibat peryataan tidak berlakunya itu diatur selanjutnya dengan perundangundangan.
2. Diantara Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak 5 Juli 1959 dan yang menyangkut persoalan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong adalah :
- a. Penetapan Presiden No. I tahun 1959 tentang "Dewan Perwakilan Rakyat".
- b. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 tentang "Majelis Permusyawaratan rakyat".
- c. Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 tentang "Pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat".
- d. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang "Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong".
- e. Peraturan Presiden No. 12 tahun 1959 tentang "Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara".
Selanjutnya sebagai pelaksanaan dari Penetapan Presiden No. tahun 1959 dan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 telah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 156 tahun 1960 yang telah dirobah dan ditambah beberapa kali, Keputusan Presiden No. 159 tahun 1960 yang juga telah dirobah dan ditambah beberapa kali Materi yang diatur dalam Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden tersebut dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen, perlu dituangkan dalam bentuk Undang-undang.
3. Kemudian untuk disesuaikan dengan Ketetapan Majelis Permusyrawaratan Rakyat Sementara No. X/MPRS/I 1966 tentang, Kedudukan semua Lembaga Negara Tertinggi Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang diatur dalam UndangUndang Dasar 1945", maka perlu juga ditetapkan kedudukan dan fungsi MPRS/DPR-GR sekalipun belum dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum sebagai MPR/DPR yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.
4. Dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang "Pemilihan Umum" dinyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan pungutan suara dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968.
Dengan demikian dapatlah digambarkan, bahwa baru kurang lebih 2 tahun lagi MPR/DPR hasil pemilihan umum dapat dibentuk. Dalam pada itu menurut Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/ 1966, ditentukan bahwa peninjauan kembali semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden harus selesai dalam jangka waktu 2 tahun.
Berhubung dengan itu maka adalah wajar apabila sebelum ada Undang-undang mengenai MPR/DPR yang hendak disusun berdasarkan pemilihan umum, diadakan ketentuan mengenai landasan hukum MPRS/DPR-GR dalam bentuk suatu Undang-undang sebagai realisasi dari peninjauan kembali Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang mengatur MPRS/DPR-GR. Undang-undang itu ialah Undang-undang tentang Kedudukan MPRS/DPR-GR menjelang Pemilihan Umum.
5. Harus diakui bahwa penyusunan MPR/DPR yang paling demokratis hanya dapat dilakukan dengan jalan pemilihan umum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak disinggung sama sekali mengenai pemilihan umum dalam membentuk MPR/DPR. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya dinyatakan:
- a.
-
PENJELASAN
Pasal 2
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri