PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU Nomor 3 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI TERMINAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU,
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi atas pemberian pelayananan jasa perhubungan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Retribusi Terminal.
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan WALIKOTA KOTAMOBAGU
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG
Menetapkan : RETRIBUSI TERMINAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Kotamobagu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legeslatif Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Bentuk Usaha dan Bentuk Badan Usaha Lainnya;
8. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
9. Retribusi Daerah yang selajutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas , atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum,tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan perorangan;
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Terminal;
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah,yang dapat disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Kas daerah adalah kas daerah Kota kotamobagu;
19. Penyidik Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah Terminal yang disediakan,dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,BUMD dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas Terminal.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGANAAN JASA Pasal 6
Pasal 6
Tingkat pemanfaatan jasa dihitung ## BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGANAAN JASA Pasal 6
Pasal 7
- ( 1 ) Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Struktur dan besarnya tarif retribusi Terminal adalah Sebagai berikut :
| Jenis Pelayanan | Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas Bermotor | Tarif |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyedian Tempat Parkir Kendaraan Penumpang Umum, Bus Umum Pemakaian Ruang tidur. Pemakaian Tempat Usaha Ruko Petak PO Toko Pemakaian Fasilitas Lain | 1. Angkutan Kota - mikrolet - Bus Kecil - Bus Kota 2. Angkutan Antar Kota - Bus Kecil - Bus Sedang - Bus Besar 1. Kelas I, 1x1 M 2. Kelas II, 1x1 M 3. Kelas III, 1x1 M Semi Permanen Permanen 1. Kelas I, 1x1 M 2. Kelas II, 1x1 M 3. Kelas III, 1x1 M Pencucian Mobil | 1. Rp. 500/hari Rp. 1.000/hari Rp. 2.000/hari Rp. 1.500/hari Rp. 3.000/hari Rp. 6.500/hari Rp. 15.000/HARI/ORG Rp. 12.500/Bulan Rp. 10.000/Bulan Rp. 8.000/Bulan Rp. 250.000/Bulan Rp.500.000/Bulan Rp. 7.500/Bulan Rp. 6.000/Bulan Rp. 5.000/Bulan Rp. 10.000 Mobil/Sekali Cuci |
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah
- (4) Tata cara Pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi terutang dipungut diwilayah Kota Kotamobagu.
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAAN PEMBAYARAN
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAAN PEMBAYARAN
Pasal 11
- (1) Retribusi menjadi terutang pada saat Wajib retribusi memanfaatkan fasilitas di lingkungan terminal yang disediakan, dimilik dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Jumlah Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAAN PEMBAYARAN
Pasal 12
Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan pada tempat pembayaran yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAAN PEMBAYARAN
Pasal 13
- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menuda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAAN PEMBAYARAN
Pasal 14
Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
SANKSI ADMINSTRASI
BAB IX - SANKSI ADMINSTRASI
Pasal 15
- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunkan STRD;
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
KEBERATAN
BAB X - KEBERATAN
Pasal 16
- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB X - KEBERATAN
Pasal 17
- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan seluruhnya.
BAB X - KEBERATAN
Pasal 18
- (1) Jika Pengajuan keberatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan ditertibkannya SKRDLB.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagiamana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus di terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditebitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 20
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila.
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.
BAB XIII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUAWARSA Pasal 21
Pasal 21
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIV - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22
- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi terutang;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIV - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23
- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 24
- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
BAB XVI - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 25
- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB XVII
PENYIDIKAN
BAB XVI - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 26
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Wewenag penyidik sebagaimana dimaskud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 28
Denda sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1) merupakan penerimaan negara
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Kotamobagu

Penandatangan: pada tanggal April 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH, ## Drs. MUSTAFA LIMBALO LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2012 NOMOR ## BAB XIX ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 29 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 19 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. ## Pasal 30

Penandatangan: Hal-hal yang diatur belum dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. ## Pasal 31

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Penetapan: Disahkan di Kotamobagu pada tanggal April 2012 WALIKOTA KOTAMOBAGU, Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR :
TAHUN 2012
## TENTANG
## RETRIBUSI TERMINAL
## I. PENJELASAN UMUM
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu daerah diberikan hak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat yang dilaksankan berdasarkan Undang-Undang
Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur secara terperinci jenis Pajak daerah dan Retribusi daerah, untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Salah satu jenis retribusi yan diatur dalam Undang-undang ini adalah retribusi Terminal.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Yang dimaksud dengan 'jasa Usaha' adalah jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR Menimbang ## PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU ## NASKAH PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR : TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ## WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU - a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka Peratura Daerah Kota Kotamobagu Nomor 19 Tahun 2008 te ntang Retribusi