Unknown Unknown Nomor 38 Tahun 2016 tentang ANALISA STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 20 Juli 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
ANALISA STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai salah satu komponen dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan anggaran, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 No 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 No 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Sintang.
2. Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang/jasa.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
11. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar maksimal yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya maksimal setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu SKPD dalam satu tahun anggaran.
12. Penyetaraan Kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
13. Keluaran ( output ) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14. Sasaran (Target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Kode dan Nama Jenis ASB adalah kode urutan dan nama jenis per ASB yang digunakan agar memudahkan dalam mencari jenis ASB yang sesuai dengan kegiatan yang akan disusun anggarannya.
17. Deskripsi adalah merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi serta gambaran singkat dan jelas mengenai jenis ASB.
18. Pengendali Belanja ( Cost Driver ) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan, dapat berupa : jumlah peserta, jumlah hari, jumlah lembaga, tingkat pelatihan/tingkat kegiatan, tempat pelaksanaan kegiatan, jenis kegiatan/even, tingkat tes/ujian, tingkat obyek seleksi, model/jenis pengerjaan, jumlah obyek yang diamati, jumlah titik wilayah pendataan, jumlah kunjungan pengamatan, bobot tingkatan pengamatan, bobot jenis lokasi, jumlah pelaksana utama, durasi dalam bulan, bobot jenis informasi, nilai belanja modal konstuksi, dan nilai sarana belanja modal.
19. Belanja Tetap ( Fixed Cost ) merupakan suatu belanja yang tidak dipengaruhi oleh penambahan atau pengurangan volume kegiatan.
20. Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan, dan merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan (boleh dikurangi) .
21. Belanja Variabel ( Variable Cost ) adalah belanja yang meningkat atau menurun apabila volume kegiatan bertambah atau berkurang.
22. Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variable Cost ) merupakan satuan yang menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.
23. Belanja Total ( Total Cost ) adalah jumlah keseluruhan dari belanja tetap ditambah dengan belanja variabel.
24. Alokasi Obyek Belanja berisi macam-macam obyek belanja, proporsi batas bawah, proporsi rata-rata dan proporsi batas atas dari total belanja.
25. Batas Bawah ( Minimum ) adalah proporsi terendah dari obyek belanja yang bersangkutan.
26. Rata-rata ( Mean ) adalah proporsi rata-rata dari obyek belanja untuk seluruh SKPD di suatu Pemerintah Daerah.
27. Batas Atas ( Maksimum ) adalah proporsi tertinggi yang dapat dipergunakan dalam obyek belanja.
28. Indeks Kegiatan merupakan perbandingan total anggaran kegiatan setelah dilakukan penyetaraan kegiatan terhadap total Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
MAKSUD DAN TUJUAN ANALISA STANDAR BELANJA
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN ANALISA STANDAR BELANJA
Pasal 2
ASB digunakan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan RKA-SKPD.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN ANALISA STANDAR BELANJA
Pasal 3
ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.
TATA CARA PENERAPAN ANALISA STANDAR BELANJA
BAB III - TATA CARA PENERAPAN ANALISA STANDAR BELANJA
Pasal 4
ASB digunakan untuk penyusunan RKA-SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 dan merupakan standar maksimal yang dapat digunakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB III - TATA CARA PENERAPAN ANALISA STANDAR BELANJA
Pasal 5
- (1) SKPD dalam rangka menyusun RKA-SKPD menentukan jenis kegiatan sesuai dengan penyetaraan kegiatan pada ASB.
- (2) Penentuan jenis kegiatan dilakukan sesuai dengan deskripsi kegiatan yang terdapat dalam perhitungan ASB.
- (3) Penggunaan unsur belanja dan/atau persentase unsur belanja pada prinsipnya mengacu pada unsur belanja dan/atau persentase sebaran pada ASB, sedangkan penggunaan unsur belanja dan/atau persentase sebaran ASB sesuai dengan kebutuhan riil, dapat dilakukan dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.
BAB III - TATA CARA PENERAPAN ANALISA STANDAR BELANJA
Pasal 6
- (1) Penyetaraan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Perhitungan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 7

- (1) RKA- SKPD yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, maka terhadap sebaran obyek belanja dan besaran total belanja kegiatan ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahan harga barang dan/atau jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lainnya yang berakibat kepada perubahan ASB, maka penyesuaian standar belanja kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2017.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 20 Juli 2016

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang pada tanggal 20 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR 38