PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor MOR Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DE NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI, bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBANYUWANGI PROVINS! JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NO MOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DE NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati. tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lem bar an Negara Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lem bar an Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor E/ 10) sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daer ah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daer ah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup pelaksanaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:
- a. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- b. Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- c. Tata Cara Pelaporan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- d. Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- e. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Sudah Kedaluwarsa;
- f. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Bagi.an Kesatu
PEMBAYARANDANPENYETORAN
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 3
- ( 1) BPHTB yang terutang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan menggunakan SSPD BPHTB ke Tempat Pembayaran BPHTB yang ditunjuk oleh Bupati yang meliputi letak tanah dan/ atau bangunan.
- (2) Kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan pada saat:
- a. dibuat dan ditandatanganinya akta dalam hal jual beli, tukar menukar, hibah, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha dan hadiah;
- b. dilakukan pendaftaran hak oleh Pejabat Pertanahan dalam hal waris dan hibah wasiat;
- c. ditunjuknya pemenang lelang dalam hal lelang;
- d. ditandatanganinya surat keputusan pemberian hak oleh Pejabat Pertanahan dalam hal pemberian hak baru;
- e. pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 4
- ( 1) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran BPHTB yang terutang sebagai perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) SSPD BPHTB selain berfungsi sebagai alat pembayaran atau penyetoran BPHTB dan data perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan juga berfungsi sebagai SPTPD dan SPOP PBB.
- (3) SSPD terdiri dari 6 (enam) rangkap, yaitu:
- a. Lembar ke-1
untuk Wajib Pajak;
- b. Lembar ke-2
untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris/ Kepala Kantor Lelang;
- C. Lembar ke-3
untuk Kepala Kantor Pertanahan;
- d. Lembar ke-4
untuk Bendahara Penerima/ Bank/ tem pat yang ditunjuk;
- e.
- Lembar ke-5
untuk Dinas dalam proses peneliti.an;
- f. Lembar ke-6
untuk UPTD Pelayanan Pajak Daerah.
- ( 1) Formulir SSPD BPHTB disediakan di kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Kantor Lelang, Kantor Pertanahan, Dinas, UPTD Pelayanan Pajak Daerah, Bank yang ditunjuk dan tempatlain yang ditunjuk oleh Bupati..
- (2) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh SSPD BPHTB lembar ke-1, lembar ke-2 dan lembar ke-3.
- (3) SSPD BPHTB Lembar ke-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk Wajib Pajak.
- (4) SSPD BPHIB lembar ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris/ Kepala Kantor Lelang/ Pejabat Lelang.
- (5) SSPD BPHIB lembar ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pejabat pada Kantor Pertanahan.
- (6) SSPD BPHTB Lembar ke-4 disimpan oleh Bendahara Penerima/Bank/ tempat yang ditunjuk sebagai arsip.
- (7) SSPD BPHTB Lembar ke-5 dan lembar ke-6 disimpan oleh Dinas dan UPTD Pelayanan Pajak Daerah sebagai arsip.
Pasal ~
- ( 1) Dalam hal Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang nihil, maka Wajib Pajak tetap mengisi SSPD BPHTB dengan keterangan nihil.
- (2) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) cukup diketahui oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris / Kepala Kantor Lelang/ Pejabat Lelang/ Pejabat pada Kantor Pertanahan.
- (3) SSPD BPHTB Lembar ke-1, Lembar ke-2, dan Lembar ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Dinas untuk peneliti.an.
Pasal ~
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 5
Bagian Kedua
ANGSURANDANPENUNDAANPEMBAYARAN
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 8
- ( 1) Pajak yang masih harus dibayar dalam STPD BPHTB, SKPDKB BPHTB, SKPDKBT BPHTB, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal [ diterbitkan,.
/
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunyaJ.
1
/
1
Pasal ~
Dalam hal permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetujui, kecuali STPD BPHTB, Wajib Pajak dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/ pelunasan, dengan ketentuan bagi.an dari bulan dihitung pen uh 1 ( satu) bulan.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 10
- ( 1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pas al 8 ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan yang jelas dan bukti. yang mendukung permohonan, serta:
- a. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
- b . jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda danjangka waktu penundaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak ti.dak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya;
Pasal Ill
- ( 1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan
- ( 1) Setelah memperti.mbangkan alasan berikut bukti. pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1), Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa :
- a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/ atau masa angsuran atau lam.any a penundaan sesuai dengan permohonan W a jib Pajak;
- b . menyetujui jumlah angsuran pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan perti.mbangan Dinas; atau
- c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ti.dak dapat lagi. diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
- (4) Jangka waktu masa angsuran atau penundaan diberikan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib pajak.
- (5) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah terlampaui dan Bupati tidak menerbitkan suatu keputusan, perm.ohonan disetujui sesuai dengan perm.ohonan Wajib Pajak, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (Ii.ma) hari kerja setelahjangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (6) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.
- (7) Dalam hal perm.ohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 12
- (2) Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1).
Pasal
*
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 13
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda p elunasannya.
- (3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung
- ( 1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya telah diberikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diterbitkan SKPDLB BPHTB dan/ atau SKPIB, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/ atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/ atau pemberian imbalan bunga lebih kecil dari utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:
- a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
- b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/ atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur:
- a. kepala Dinas memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang pemindahbukuan atau pembayaran dan perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;
- b. wajib pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPMKP atau SPMIB;
- c. Bupati menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 17
Bentuk formulir yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran BPHTB ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BABN
TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN
PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 18
- ( 1) Dinas dan/ atau UPTD Pelayanan Pajak Daerah melakukan Penelitian SSPD BPHTB yang sudah tertera NTPD.
- (2) Dalam hal BPHTB terutang nihil, peneliti.an SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setelah SSPD BPHTB ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Pejabat Lelang atau Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/ Pejabat Kantor Pertanahan yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
- (3) Penyampaian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk keperluan penelitian SSPD BPHTB dilampiri dengan :
- a. fotocopy SPPT atau SSPD PBB/Struk ATM bukti. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan/bukt:i pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lainnya atas tanah dan/ atau bangunan yang diperoleh haknya;
- b. fotocopy identitas W a jib Pajak; dan
- c. fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan apabila tanah dan/ atau bangunan yang diperoleh haknya tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 19
- ( 1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah terpenuhi, Dinas dan/ atau UPTD Pelayanan Pajak Daer ah menindaklanjuti. dengan:
- a. mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotocopy SPPT, SSPD BPHTB atau bukti. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lainnya;
- b. mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada Basis Data PBB;
- c. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada Basis Data PBB;
- d. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi. komponen Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, besarnya BPHTB yang terutang dan BPHTB yang harus dibayar;
- e. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d meliputi. perolehan hak karena waris, hibah wasiat atau pemberian Hak Pengelolaan.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 20
- ( 1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1) dapat dilanjutkan dengan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB apabila diperlukan.
- (2) Hasil Peneliti.an Lapangan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 21
- ( 1) Dinas dan/ atau UPTD Pelayanan Pajak Daer ah harus menyelesaikan penelitian SSPD BPHTB dalam jangka waktu:
- a. paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB dalam hal tidak memerlukan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB;
- b. paling lama 3 (ti.ga) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB dalam hal memerlukan penelitian lapangan SSPD BPHTB.
- (2) Dalam hal
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 22
Terhadap SSPD BPHTB yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 ayat (4) masih dapat diterbitkan:
- a. Surat Ketetapan Pajak Daer ah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKPDKB) apabila
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 23
Bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian SSPD BPHTB ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BABV
TATA CARA PELAPORAN
PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
- ( 1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Kewenangan untuk menerima pelaporan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 25
Dalam hal terjadi perolehan hak atas tanah karena:
- a. Pemberian hak baru yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, atau Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi; atau
- b. Hibah wasiat, yang merupakan objek pajak serta persyaratan pemberian haknya tidak menggunakan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris atau Risalah Lelang maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Kepala Dinas Pendapatan.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 26
Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 4 ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
TATA CARA PEMERIKSAAN
PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BAB VI - TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 27
- ( 1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
BAB VI - TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 28
Pemeriksaan BPHTB wajib dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain yang mengakibatkan kelebihan pembayaran BPHTB;
Pasal ~9
- ( 1) Pemeriksaan BPHTB dilaksanakan oleh Pemeriksa atau Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (3) Penugasan Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) BPHTB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal terdapat pengganti.an Pemeriksa atau perubahan Tim Pemeriksa, maka Kepala Dinas menerbitkan Surat Tugas.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan BPHTB merupakan bagian dari pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak, maka Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ti.dak perlu diterbitkan dan penugasan Pemeriksa mengikuti. penugasan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3).
Pasal ~O
Dalam rangka pemeriksaan BPHTB, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan BPHTB.
Pasal ~ 1
- ( 1) Pemeriksaan BPHTB dilakukan di Dinas.
- (2) Dalam hal dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak ditemukan data, keterangan dan/ atau bukti. yang ti.dak lengkap, maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan.
- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 digunakan untuk pembuatan nota penghitungan BPHTB sebagai dasar penerbitan:
- a. SKPDLB BPHTB, apabila jumlah BPHTB yang dibayar temyata lebih besar daripada jumlah BPHTB yang terutang atau dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang; atau
- b. SKPDN BPHTB, apabila jumlah BPHTB yang dibayar sama dengan jumlah BPHTB yang terutang; atau
- c. SKPDKB BPHTB, apabilajumlah BPHTB yang terutang kurang dibayar; atau
- d. SKPDKBT BPHTB, apabila terdapat penambahan jumlah BPHTB yang terutang setelah diterbitkannya SKPDKB BPHTB; atau
- e. STPD BPHTB, apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/ atau bunga; atau
- f. Surat Keputusan Keberatan, dalam hal Pemeriksaan BPHTB yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak.
Jangka waktu pemeriksaan BPHTB diatur sebagai berikut:
BAB VI - TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 31
- a. paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) BPHTB sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPHTB, dalam hal Pemeriksaan BPHTB hanya dilakukan di Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
BAB VI - TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 34
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 digunakan untuk pembuatan nota penghitungan BPHTB sebagai dasar penerbitan:
BAB VI - TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 35
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 digunakan untuk pembuatan nota penghitungan BPHTB sebagai dasar penerbitan:
- a. SKPDLB BPHTB, apabila jumlah BPHTB yang dibayar temyata lebih besar daripada jumlah BPHTB yang terutang atau dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang; atau
- b. SKPDN BPHTB, apabila jumlah BPHTB yang dibayar sama dengan jumlah BPHTB yang terutang; atau
- c. SKPDKB BPHTB, apabilajumlah BPHTB yang terutang kurang dibayar; atau
- d. SKPDKBT BPHTB, apabila terdapat penambahan jumlah BPHTB yang terutang setelah diterbitkannya SKPDKB BPHTB; atau
- e. STPD BPHTB, apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/ atau bunga; atau
- f. Surat Keputusan Keberatan, dalam hal Pemeriksaan BPHTB yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak.
BAB VI - TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 36
Jangka waktu pemeriksaan BPHTB diatur sebagai berikut:
- a. paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) BPHTB sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPHTB, dalam hal Pemeriksaan BPHTB hanya dilakukan di Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
- b. paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) BPHTB sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPHTB, dalam hal pemeriksaan BPHTB dilakukan di Dinas dan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal31;
- c.
BAB VI - TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 37
Bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan BPHTB ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
TATA CARA PENGHAPUSAN PIDTANG PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
YANG SUDAH KEDALUWARSA
Bagi.an Kesatu
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB VII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIDTANG PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 38
- ( 1) Hak untuk melakukan penagihan BPHTB kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya BPHTB, kecuah apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang BPHTB dari Wajib Pajak, baik langsung maupun ti.dak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang BPHTB secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang BPHTB dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang BPHTB secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran keberatan oleh Wajib Pajak.
Bagian Kedua
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIDTANG BPHTB YANG SUDAH KEDALUWARSA
BAB VII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIDTANG PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 39
- ( 1) Bupati dapat menghapuskan piutang BPHTB dikarenakan tidak dapat tertagih dan sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang BPHTB dilakukan oleh Bupati. bab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagi.han pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi. disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya; atau
- f. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (6) Piutang BPHTB Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan BPHTB tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
- b. Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
- c. penagi.han BPHTB secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
- d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
- e. sebab lain sesuai hasil penelitian.
Pasal~0
- ( 1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang BPHTB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagi.h lagi. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau piutang BPHTB yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang BPHTB yang tidak dapat ditagi.h lagi dan cliusulkan untuk dihapus.
Pasal ~ 1
Piutang BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Peneliti.an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
BAB VII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIDTANG PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 42
- ( 1) UPTD Pelayanan Pajak Daer ah seti.ap akhir tahun takwin menyusun daftar usulan penghapusan piutang yang
BAB VII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIDTANG PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 43
- ( 1) Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan usulan penghapusan piutang BPHTB adalah daftar piutang BPHTB yang diperkirakan ti.dak dapat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan penelitian setempat atau penelitian adminitrasi tentang kedaluwarsa penagihan BPHTB.
- (2) Buku yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang BPHTB adalah buku register usul penghapusan piutang BPHTB.
- (3) Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diatur diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
Pasal~4
- ( 1) ## BAB VIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BAB VII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIDTANG PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 45
Kelebihan pembayaran BPHTB terjadi apabila:
- a. BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. dilakukan pembayaran BPHTB yang ti.dak seharusnya terutang.
BAB VII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIDTANG PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 46
- ( 1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yangjelas kepada Bupati. melalui Kepala Dinas.
- (2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penenmaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
BAB VII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIDTANG PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 47
- ( 1) Kelebihan pembayaran BPHTB diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan Pembayaran BPHTB, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.
BAB VII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIDTANG PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 48
- ( 1) Kelebihan pembayaran BPHIB yang masih tersisa dikembalikan dalamjangka waktu 2 (dua) bulan sejak :
- a. diterbitkannya SKPDLB BPHTB hasil pemeriksaan Dinas atas nama Bupati; atau
- b. diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sehubungan dengan surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran BPHTB.
- (2) Kelebihan pembayaran BPHTB yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikembalikan oleh Dinas atas nama Bupati dengan menerbitkan SKPKP BPHTB,
BAB VII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIDTANG PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 49
- ( 1) SPMKP BPHTB dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. Lembar ke-1 untuk Kas Umum Daerah;
- b. Lembar ke-2 untuk Bendahara Pengeluaran dan/ atau Tempat Pembayaran yang ditunjuk;
- c. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- d. Lembar ke-4 untuk Dinas.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati wajib menerbitkan SP2D paling lam.bat 2 (dua) hari kerja sejak SPMKP BPHTB diterima.
- (3) Dinas mengembalikan lembar ke-2 SPMKP BPHTB yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke-2 SP2D kepada penerbit SPMKP BPHTB.
BAB VII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIDTANG PAJAK BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 50
Kepala Dinas menyampaikan specimen tanda tangan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKPKPB BPHTB dan SPMKP BPHTB kepada Bendahara Penerimaan dan Kas Umum Daerah.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 10 Pebruari 2016

Penandatangan: Pj. BUPATI BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. ZARKAS I

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 10 Pebruari 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Verifikasi: Ttd. Drs. H. SIAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAE RAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NO MOR 5