KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 30 Tahun 2012 tentang PENUNJUKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR UNTUK MENJADI PIHAK DALAM PROSES ARBITRASE INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES TERKAIT GUGATAN CHURCHILL MINING (berlaku 22 September 2012)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal ( Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States ) dan meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal;
- b. bahwa Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal ( Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States ) memberi hak kepada negara penandatangan untuk melakukan penunjukan ( designation ) suatu bagian Negara ( constituent subdivision ) ke International Centre for Settlement of Investment Disputes untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelesaian perselisihan yang diadministrasikan International Centre for Settlement of Investment Disputes dan untuk melakukan pemberitahuan tentang tidak diperlukannya persetujuan yang disyaratkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penunjukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk Menjadi Pihak dalam Proses Arbitrase International Centre for Settlement of Investment Disputes terkait Gugatan Churchill Mining;
2. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN
PRESIDEN TENTANG PENUNJUKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR UNTUK MENJADI PIHAK DALAM PROSES ARBITRASE INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES TERKAIT GUGATAN CHURCHILL MINING.
Pasal 1
Melakukan penunjukan ( designation ) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang merupakan bagian wilayah ( constituent subdivision ) Negara Republik Indonesia, untuk menjadi pihak dalam proses arbitrase ICSID terkait gugatan Churchill Mining.
Pasal 2
Melakukan pemberitahuan ( notification ) ke ICSID tentang tidak diperlukannya persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal ( Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States ).
Pasal 3
Menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan tindakan yang diperlukan agar penunjukan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dicatatkan dan diumumkan oleh ICSID sesuai dengan konvensi ( convention ), peraturan ( regulations ), dan aturan ( rules ) ICSID.
Pasal 25
Menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan tindakan yang diperlukan agar penunjukan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dicatatkan dan diumumkan oleh ICSID sesuai dengan konvensi ( convention ), peraturan ( regulations ), dan aturan ( rules ) ICSID.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bistok Simbolon