Unknown Unknown Nomor 16 Tahun 2016 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KELURAHAN DI KOTA SINGKAWANG WALIKOTA SINGKAWANG, Menirnbang (berlaku 1 Juli 2015)
Pembukaan
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah da untuk meningkarkan pelayanan kepada masyzrakat, perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP. Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan (PATEL' di ota Singkawang2.
- b. bathwa berdasarkan pertimbargan sebagaima a draksud padz haruf a, perlu meetzpkan Peratu1an Wzlikota Singgkawang tentang Sandar Operasio al Prosedur Peleyanan Administrasi Terpadu Kelurahan di Kota ingkawang.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentz ng Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2001 Nomor 92 Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentz ng Administrasi Kependudukan (Lembaran Neg ra Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tenteng Pelayanan Pulik (Lembaran Negara Republik Indonesia Than 2009 Nomor 112, Tambah an Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenteng Pemerir tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambal an Lembarun Negara Republik Indonesia Nomaor 5537) sebagaimnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 'Tahun 2015 tentang Perubahan edua Atas Undang-Undeng Nomor 23 tahun 22014 tenteng emerintahar Dzerah Lembaran Negara Republik&lt; Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pererintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurah an (embaran Negara Republik Indone sia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4588);
Menetapkan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tertang Pedoman Fenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menter. Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrzsi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2(12 tentang Pedomar Penyusunan Standar Operasio al Prosedur Administrasi Pererintahan (Berita Negara Republi Indonesia Tanun 2012 Nomor 049);
9. Peraturun Walikota Singkawang Ncmor 41 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Felayanan Terp du Kota Singkawag (Berita Daerah Kora Singkawang Tahun 2009 Nornor 41);
10. Peaturan V'alikoa Singkawang Nomor 62 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Kelrahan Kota Singawang (Beita Daerah Kota Sir gkaweng Tehun 2009 Nomor 62);
11. Peraturan Walikoa Singkawang Nomor 31 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Frosedur Pelayanan Feadaftaran. Ferduduk dan Pelayaan Pencatatan S.pil (Berita Daerah Kta Sngkawang Tahun 2012 Nor.1or 31);
12. Feraturan Waliko:a Singkawang Noror 20 Tahun 2013 tentang SOP Palayanan Adrinstrasi Terpz du ecametan (PA EN) KOta Singkavang (Berita Dae ah ota Singk.wang Tahu 2013 Nor or 20);
13. Feraturu Walikoa Si1gkawang Norcr 45 Tahun 2014 tentang Pedcmm Penyusunan Starlar Operasio al Frosedur Adainistrasi Pererintanan di Lirgkunan Femerirtah Kora Singkawang (Eerita Daerah Kota Singkavwang Talun 2014 Nomor 45).
MEMU'T UJKAN:
PERATURAN WALJKOTA STADAR OPERASIONAL ADMINISTRASI 'TERPADU SING KAWANG. SINGKA WANG PROSEDUR KELURAHAN TENTA NG PELAYAN AN DI KOTA
BA3 I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengen:
1. Daerah adalah Kota Sigkawan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggarean Pemerintahan Daerah yang memmpin pelaksanaan urusan pemerintab an yang menjadi kewenangan caerah oto om.
3. Walikota adalah Walikota Singkavang
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Singkawang dalam wilayah Kerja Kecc matan.
5. Lurah adalah pemimin dan koordinz tor penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalem pelaksnaan tugasnya memperoieh pelimpahan kewenangan pemerintzhan ari Walikota Singkawang unruk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menvelenggarakan tugas umum pemerintahan
6. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan selanjutnya disingkat PATEL adalah kegiaan penyelenggaraan pelayanan publik di kelurahan dari tahap permohonar sarpai ke tahap terbitnya dokumen.
7. Standar Operasional osedur selanutnya disingkat (SOP) adalah pedon.an bagi aparatur pemerintah yang berhubungar. secara langsung dengan publik maupun sebagai penanjang penyelenggaraan aktivitas di lir gkung.an pemerintah sesuai degan aturan den kewenangan yang berlaku.
8. Dokumen Kependud tkan adalah Dckuren resmi yxng diterbitkan c/eh Instansi Pelaksana yag memnpumyai kekuatan hukur srbagai &amp;lat bu.kti autentik yang dihasitkan dari pelayanan pendaftaren penduduk can Pencatatan Sipil.
9. Pemberi Layanan adalah peiabat/egawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungs pelagyanan, publik sesuai dengan peratuan perundang-urdangan.
10. Penerima Layanan adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah can badan hukum.
Maksud penyelenggaraan PATEL adalab mewujudkan Kelu rahan sebagai pu sat pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangan.
BAB I - MAKSUD DAN TUJUAN Pas1l 2
Pasal 3
PATEL mempunyai tujuan untuk meringkatkan kualitas dan mendekathan pelayanan kepada masyarakat.
BAB I - MAKSUD DAN TUJUAN Pas1l 2
Pasal 4
Jenis-Jenis Pelayanan vang diaksanakan oleh Kelurahan di wilayah kerja Lurah meliputi:
- a. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris;
- b. Pelayanan Pencatatan dan Penerbiten Biodata Penduduk;
- c. Pelayanan Pencatatan terhadap Perbahan Biodata Penduduk;
- d. Pelayanan Surat Pengantar Kartu Kelarga;
- e. Pelayanan Surat Pengantar Karru Tenda Fenduduk/KTP;
- f. Pelayanan Surat Keterangan Pindahn dan Surat Penganar Pindah;
- g. Pelayanan Surat Pengantar Pindah Datang;
- h. Pelayanan Surat Pengantar Akta. Kelahiran;
- i. Pelayanan Surat Pengantar Akta Kematian;
- j. Pelayanan Surat Pengantar ikah:
- k. Pelayanan Surat Keterangan Keperdudukan Berkenaan dengan Surat Keterangan Perkawinan;
- I. Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan Berkenaan dengan Pengantar Cerai Rujuk;
- m. Pelayanan Surat Keterangan Kepencdudukan Berkenaan dengan Keteran:an Janda/Duda;
- n. Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan Berkenaan dengan Keteransan Belum Menikah;
- o. Pelayanan Surat Keterangan Kepencdudukan Berkenaan dengan Keteranan Beda Nama;
- p. Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan Berkenaan dengan Keterangan Domisili;
- q. Pelayanan Surat Pengantar ljin Keremaian [ljin tempat penvelenggaraan/;
- r. Pelayanan Rekomendasi Lurah Berkenaan Domisili Sekretariat Partai Politik/Ormas/LSM/Orsos;
- s. Pelayanan Surat Keterangar 'Tidal: Mampu;
- t. Pelayanan Surat Pengantar «Ruman Tidak Layak Huni;
- u. Rekomendasi Pengumpulan Uang den atau Barang untuk Keperluan Sosial Skala Kelurahan;
- v. Pelayanan Rekomendasi Lurah Organisasi Sosial;
- w. Pelayanan Rekomendasi Perbangnan,'Rehab Rumah badah;
- x. Pelayanan Surat Pengantar ljin enyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- y. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Kepmudaan dan Olahraga;
26. aa. Pelayanan Surat Keterangan. Dom sili Jsaha;
- z. Pelayanan Surat Keterangar. Pengnasian;
28. bb. Pelayanan Surat Keterangar. Dom:sili Perusahaan; dan
- cc. Pelayanan Surat Keterangan Bangunan.
BAB I - MAKSUD DAN TUJUAN Pas1l 2
Pasal 5
- (1) SOP Pelayanan yang dilaksanakan oleh Kelurahan melput:
- a. jenis pelayanan;
- b. uraian kegiatan;
- c. pelaksana:
- d. kelengkapan;
- e. waktu;
- f. output; dan
- g. keterangan.
- (2) Ketentuan lebih laniut mengenai mekanisme SOP Pelayanan tercant.mm dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Waikota iri

BAB IV

SINKS

Pasal 6

Bagi Pemberi Leyanan maupun Pener.ma Layanan dz pat dikenai sar. ksi administrasi apabila melanggar ketentuan Peraturan Walikota ini.

## Pasal 7

Sanksi kepada petugas Perberi Layanan didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang beraku.

## Pas.al 8

- (1) Sanksi kepada Pener.ma Layanan dapat berapa pencabutan dan atau pembatalan dokumen.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ') dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menandatangari dokamen pelayaran, baik pada saat ma sih dalam proses pelayanan maupun serelah okumen pelayanan dikeluarkan.

<!-- formula-not-decoded -->

Ketentuan mengenai bentuk tata naskah yang digunakan untuk jenis pelayanan mengacu pada Peaturan alikota Singkawang yang mneng tur tentang Tata Naskah Din as.

Diundangkan di Singkawang Pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAW ANG, ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 12


Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PER JNDANG-UNDANGAN,

YASMA LIAR, S H.

Penbira

Tk.I

NIP. 1968106 199803 1 004

## BAB VI

## KET'ENTU AN PENUTUP

Pa sal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Feraturan Walikota. ini dengan penempatannya daam Benita Daerah ota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 1 Juli 2015

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANG ISHAK