PERATURAN BUPATI MA Nomor 48 Tahun 2017 tentang URAIAN TUGAS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 18 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
S A L I N A N
B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
URAIAN TUGAS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
: 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangakat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut (Berita Dearah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 80);
Menetapkan
M E M U T U S K A N :
: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Uraian tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepemudaan dan olahraga dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. memberikan perizinan/non perizinan/rekomendasi teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- g. memantau dan mengevaluasi di bidang kepemudaan dan olahraga;
- h. melaksanakan pembinaan UPT Dinas; dan
- i. melaksanakan administrasi Dinas.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 1
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran Dinas;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyaian data dan statistik Dinas;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- j. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- k. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- l. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. melaksanakan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian ;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
- l. melaksanakan telahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian mum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Ketiga
Bidang Kepemudaan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Uraian tugas Bidang Kepemudaan sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang kepemudaan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kepemudaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- d. menyusun program, membina, mengatur dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 1 Seksi Pemberdayaan Pemuda
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemberdayaan pemuda;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan pemuda dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan pemuda;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan pemuda;
- f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- g. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pemberdayaan pemuda;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2
Seksi Pengembangan Pemuda
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Uraian tugas Seksi Pengembangan Pemuda sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Pemuda;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan pemuda;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan pemuda dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengembangan pemuda;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan pemuda;
- f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- g. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pemberdayaan pemuda; dan
- h. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda.
Paragraf 3 Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Uraian tugas Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya
Bagian Keempat Bidang Keolahragaan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Uraian tugas Bidang Keolahragaan sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang keolahragaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program, membina, mengatur dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- d. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 1
Seksi Pembudayaan Olahraga
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Uraian tugas Seksi Pembudayaan Olahraga sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembudayaan Olahraga;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembudayaan olahraga dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembudayaan olahraga ;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembudayaan olahraga;
- f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
- g. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan su[pervisi di bidang pembudayaan olahraga;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembudayaan Olahraga; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2
Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Uraian tugas Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang peningkatan prestasi olahraga dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data peningkatan prestasi olahraga;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan prestasi olahraga;
- f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- g. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan su[pervisi di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 3 Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Uraian tugas Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- g. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standarisasi, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- h. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 18 Mei 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, H. SYAHRIAN NURDIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 48 ## BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Penandatangan: - (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penandatangan: - (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 18 Mei 2017

Penandatangan: BUPATI TANAH LAUT, H. BAMBANG ALAMSYAH