PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 5 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA (berlaku 15 September 2016)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa wilayah Kabupaten Polewali Mandar memiliki kondisi geografis, geologis, dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk mengantisipasi resiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus menetapkan kebijakan daerah di wilayahnya selaras dengan pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Mengingat : 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Memperhatikan : 1.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Pemukiman;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran
hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/bendabenda angkasa.
10. Bencana Non Alam adalah kebakaran hutan/lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.
11. Bencana Sosial adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusuhan sosial dan konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
13. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
14. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
19. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
20. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan
14. bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
23. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
24. Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
26. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan/atau pascabencana.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB II - ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Asas dalam penanggulangan bencana, yaitu :
- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi
- (2) Prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:
- a. pengurangan resiko;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdayaguna dan berhasilguna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kepentingan umum;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. kemitraan;
- k. pemberdayaan;
- l. nondiskriminasi;
- m. nonproletisi;
- n. kemandirian;
- o. kearifan lokal;
- p. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
- q. berkelanjutan.
BAB II - ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu :
- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- d. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- e. meminimalisasi dampak bencana;
- f. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah adalah penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bencana alam;
- b. bencana non alam; dan
- c. bencana sosial.
- (3) Perangkat daerah lainnya wajib memberikan dukungan teknis kepada BPBD selaku koordinator penanggulangan bencana sesuai kebutuhan.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 5
Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 6
Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsurunsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.
BAB III - TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
Pasal 7
Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah harus meminta bantuan dan/ atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 8
Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 9
- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat :
- a. melakukan kerjasama dengan daerah lain;
- b. menetapkan status darurat bencana dan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
- c. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 10
Penyelenggaraan penanggulangan bencana atas 3 (tiga) tahap meliputi :
- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.
Bagian Kedua Prabencana
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 11
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, meliputi :
- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
Paragraf 1 Situasi Tidak Terjadi Bencana
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 12
- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi :
- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. Pengenalan dan pemantauan peringatan dini;
- c. pengurangan risiko bencana;
- d. pencegahan;
- e. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- f. persyaratan analisis risiko bencana;
- g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
- h. pendidikan dan pelatihan; dan
- i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan dibidang kebencanaan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 13
- (1) Perencanaan penanggulangaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 14
- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
- a. sistim peringatan dini;
- b. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- c. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- d. pengembangan budaya sadar bencana;
- e. pembinaan komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- f. penerapan upaya-upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 15
- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. pemantauan terhadap:
1. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam;dan
2. penggunaan teknologi tinggi.
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 16
Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan, dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 17
- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan,
penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (3) Analisis risiko bencana disusun
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 18
- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 19
- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, keperdulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 20
- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.
Paragraf 2 Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 21
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi :
- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 22
- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan;
- b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini ( early warning system );
- c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. penyiapan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
- e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana;
- f. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
- g. penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
- h. penyiapan lokasi evakuasi; dan
- i. penyusunan dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 23
- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di Daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana umum meliputi :
- a. peralatan peringatan dini ( early warning system ) sesuai kondisi dan kemampuan Daerah;
- b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), kantong mayat dan lain-lain;
- c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
- d. peta rawan bencana;
- e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
- f. prosedur tetap penanggulangan bencana;
- g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;
pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
- i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan velbed serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
- j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
- k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana (meninggal dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, pemerintah dan swasta); dan
- l. lokasi sementara pengungsi.
- (3) Sarana dan prasarana khusus meliputi :
- a. media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
- b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang memerlukan di Pusat maupun di Daerah, media massa dan masyarakat;
- c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
- d. trauma center oleh Pemerintah Daerah ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;
- e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana;
- f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal; dan
12. g.
13. sarana dan prasarana khusus lainnya.
- (4) BPBD bertanggungjawab untuk mengoperasionalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bencana di Daerah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 24
- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 25
- (1) Dalam pelaksanaan kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh BPBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masingmasing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.
- (3) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan adalah:
- a. sebagai penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggungjawab, tugas dan wewenang di Daerah;
- b. sebagai titik kontak utama bagi operasional penanggulangan bencana di wilayah bencana yang meliputi dua atau lebih Kabupaten/Kota yang berbatasan;
- c. mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di wilayah bencana;
- d. sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di wilayah bencana;
- e. memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada Kepala BNPB;
- f. membantu dan memandu operasi di wilayah bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
- g. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 26
- (1) Peringatan dini merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. pengamatan gejala bencana;
- b. penganalisaan data hasil pengamatan;
- c. pengambilan keputusan
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 27
- (1) Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah yang
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 28
Dalam rangka mitigasi bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya :
- a. untuk kawasan rawan longsor, melakukan :
1. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana;
3. 2.penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi penduduk; dan
3. pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk pemantauan ancaman bencana.
- b. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi, menetapkan:
1. ketentuan pelarangan kegiatan permukiman; dan
2. ketentuan pelarangan kegiatan penggalian dan pemotongan lereng.
- c. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang, menetapkan:
1. ketentuan pelarangan pembangunan industri/pabrik;
2. pengosongan lereng dari kegiatan manusia;
3. ketentuan pelarangan pemotongan dan penggalian lereng; dan
4. pembatasan kegiatan pertambangan bahan galian golongan c, dengan
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 29
Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan gelombang pasang, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang, dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan
- b. pengendalian bangunan, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 30
Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan:
- a. penetapan batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- d. pengendalian kegiatan permukiman.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 31
Pencegahan bencana akibat daya rusak air dilakukan melalui :
- a. kegiatan fisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air;
- b. kegiatan nonfisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui:
1. pengaturan, meliputi:
- a) penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
- b) penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
- c) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
- d) penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
2. Pembinaan, meliputi :
- a) penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
- b) pelatihan tanggap darurat.
3. pengawasan, meliputi:
- a) pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
- b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
4. pengendalian, meliputi:
- a) pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
- b) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana.
- c. penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan (stakeholders).
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 32
- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai, meliputi kawasan rawan:
- a. banjir;
- b. kekeringan;
- c. erosi dan sedimentasi;
- d. longsor;
- e. ambles;
- f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
- g. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
- h. wabah penyakit.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 33
- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan sistem peringatan dini.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 34
- (1) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana tertutup bagi permukiman.
- (2) Biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 35
Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana geologi, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannnya, melakukan :
- a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
Bagian Ketiga Tanggap Darurat
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 36
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi :
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai standar pelayanan minimal;
- e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dini prasarana dan sarana vital.
Paragraf 1
Pengkajian secara Cepat dan Tepat
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 37
Pengkajian secara cepat dan tepat, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap:
- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban bencana;
- c. kebutuhan dasar;
- d. kerusakan prasarana dan sarana;
- e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- f. kemampuan sumberdaya alam maupun buatan.
Paragraf 2
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 38
- (1) Dalam hal terjadi bencana Bupati menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya bencana.
- (3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi :
- a. pengerahan sumberdaya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. pengadaan barang/jasa;
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- f. penyelamatan; dan
- g. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (4) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan.
Paragraf 3 Pengerahan Sumberdaya Manusia, Peralatan dan Logistik
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 39
- (1) Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumberdaya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga di Daerah dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, pada saat keadaan darurat bencana.
- (2) Pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik, dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (3) Dalam hal sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia dan/atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumberdaya, peralatan dan logistik dari Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan/atau Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD;
Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Paragraf 4 serta Konstruksi Darurat
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 40
- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat dilaksanakan secara terencana dengan
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 41
- (1) Penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi, melalui upaya:
- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan atau
- c. evakuasi korban.
- (2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Dalam hal terjadi ekskalasi bencana, BPBD dapat meminta dukungan kepada BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
- (4) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan dalam hal :
- a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
- b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan.
- (5) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana;
- (6) Dalam pertolongan darurat bencana, diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (7) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.
Paragraf 6 Kebutuhan Dasar
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 42
- (1) Dalam keadaan tanggap darurat bencana, Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimal, yang meliputi:
- a. penampungan/tempat hunian sementara;
- b. pangan;
- c. sandang ;
- d. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. pelayanan psikososial;
- g. pelayanan pendidikan; dan
- h. sarana kegiatan ibadah.
- (2) Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengumpulan dan pembagian kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk keguyupan dibawah koordinasi BPBD.
Paragraf 7 Kelompok Rentan
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 43
- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
2. (2)Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bayi, balita, dan anak-anak;
- b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. penyandang cacat; dan
- d. orang yang kondisi fisik melemah akibat sakit atau lanjut usia dan orang yang terganggu kejiwaannya.
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, dengan pola pendampingan/fasilitasi.
Paragraf 8 Pemulihan Dini
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 44
Pemulihan dini fungsi prasarana dan sarana vital di lokasi bencana, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 45
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.
Paragraf 2 Rehabilitasi
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 46
- (1) Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menetapkan dan melaksanakan prioritas kegiatan rehabilitasi, meliputi :
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
Paragraf 3 Rekonstruksi
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 47
- (1) Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi, terdiri dari:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Prioritas kegiatan rekonstruksi ## BAB V
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL
Bagian Kesatu Bencana Non Alam
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 48
Bencana non alam meliputi :
- a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
- b. kecelakaan transportasi;
- c. kegagalan konstruksi/teknologi;
- d. dampak industri;
- e. ledakan nuklir;
- f. pencemaran lingkungan hidup;
- g. kegiatan keantariksaan; dan
- h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.
Paragraf 1
Analisis Resiko Bencana Non Alam
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 49
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko bencana non alam;
- (2) Analisis risiko bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengkajian risiko;
- b. pengelolaan risiko; dan/atau
- c. komunikasi risiko.
- (3) Format, prosedur, metode dan evaluasi analisa resiko ditentukan oleh SKPD atau instansi terkait di bawah koordinasi BPBD.
Paragraf 2 Penanggulangan
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 50
- (1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan bencana non alam;
- (2) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat;
- b. pengisolasian bencana non alam;
- c. penghentian sumber bencana non alam; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 51
Dalam penanggulangan bencana non alam pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 42.
Paragraf 3 Pemulihan
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 52
- (1) Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum yang menyebabkan bencana non alam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib ditanggung pihak penyebab rusaknya fungsi lingkungan hidup.
Paragraf 4 Pemeliharaan
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 53
- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup antara lain dilakukan melalui upaya konservasi sumberdaya alam.
- (2) Konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. perlindungan sumberdaya alam;
- b. pengawetan sumberdaya alam;
- c. pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam; dan
- d. semua kegiatan ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
Bagian Kedua Bencana Sosial
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 54
Bencana sosial meliputi:
- a. kerusuhan sosial;
- b. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
- c. teror.
Paragraf 1 Kewaspadaan Dini Masyarakat
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 55
- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan:
- a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial ;
- b. pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
- c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 56
- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan FKDM terdiri atas wakil-wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (4) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf 2 Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 57
- (1) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 58
- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, melalui:
- a. layanan advokasi dan konseling;
- b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
- c. pelatihan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.
Paragraf 3
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 59
- (1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya:
- a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
- c. meningkatkan koordinasi dengan instansi / lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Bagian Kesatu Sumber Pendanaan
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 60
- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari:
- a. APBN;
- b. APBD;
- c. Masyarakat; dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai, yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini, dan pascabencana.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 61
- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bantuan yang bersumber dari masyarakat, dengan cara :
- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
- (2) Bantuan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Pemerintah Daerah dan dicatat di APBD.
- (3) Setiap pengumpulan bantuan penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari instansi yang menangani perizinan satu pintu.
- (4) Izin yang diberikan dari instansi yang menangani perizinan satu pintu, salinannya disampaikan kepada BPBD.
- (5) Tata cara perizinan diatur tersendiri dalam peraturan daerah yang lain yang dibuat oleh instansi pemrakarsa yang menangani perizinan satu pintu.
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 62
- (1) Setiap pengumpulan bantuan penanggulangan bencana di Daerah, wajib mendapatkan izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BPBD.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah yang lain yang dibuat oleh Instansi/lembaga yang berwenang.
Bagian Kedua Pengelolaan Dana APBD
Paragraf 1 Penyusunan Program/Kegiatan
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 63
- (1) Penyusunan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Program/kegiatan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan melalui program/kegiatan dan pendanaan secara regular tahunan dalam APBD/Perubahan APBD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pendanaan secara reguler tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimungkinkan untuk diusulkan dari sumber pendanaan
lainnya seperti dari APBN melalui DIPA bersifat anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
Paragraf 2 Penggunaan Dana
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 64
- (1) Dana penanggulangan bencana harus digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan/atau pascabencana.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna mendukung kegiatan rutin dan operasional berupa sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengerahan sumberdaya.
- (3) Penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan dini, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 65
- (1) Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana dengan melibatkan unsur masyarakat, diutamakan menggunakan tenaga relawan terlatih, yang dilakukan
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 66
- (1) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek fisik prasarana/sarana bersifat penanggulangan darurat/sementara dengan teknis konstruksi darurat untuk:
- a. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana infrastruktur sumberdaya air yang rusak berat/longsor/hancur akibat bencana, dilakukan dengan cara pembersihan longsoran, pembuatan tanggul dengan timbunan tanah, dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
- b. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak berat/hancur akibat bencana dilakukan dengan pembentukan badan jalan atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
- c. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada /sarana bidang pendidikan yang rusak berat/hancur/ambruk, dilakukan dengan cara membangun ruang kelas belajar berupa bangunan dengan teknis konstruksi darurat, pemasangan tenda-tenda, atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
- d. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang kesehatan yang rusak berat/hancur akibat bencana dilakukan dengan cara membangun ruang rawat inap dengan konstruksi darurat dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya; dan
- e. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada instalasi air bersih yang dibangun Pemerintah Daerah yang belum diserahterimakan menjadi asset milik Pemerintah Kabupaten/Desa yang rusak berat/hancur akibat bencana, dilakukan dengan cara perbaikan sementara.
- (2) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dibebankan pada anggaran yang tersedia dan bersifat siap pakai pada DPA/DPPA - BPBD, kecuali apabila anggarannya tidak mencukupi dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang pendidikan, kesehatan dan instalasi air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga atau diusulkan untuk memperoleh pendanaan dari anggaran Perubahan APBD atau dari APBD tahun anggaran berikutnya.
Paragraf 3 Penatausahaan
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 67
- (1) Penatausahaan pengeluaran keuangan yang menggunakan anggaran belanja tidak terduga, sebagaimana sistem dan prosedur yang berlaku dalam penatausahaan pengeluaran keuangan belanja APBD secara regular tahunan.
- (2) Sistem dan prosedur penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Surat Penyediaan Dana (SPD);
- b. Surat Permintaan dan Pembayaran (SPP);
- c. Surat Perintah membayar (SPM);
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
- e. Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ).
Paragraf 4 Pertanggungjawaban
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 68
- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagaimana penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan belanja kegiatan APBD secara reguler tahunan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanggungjawaban:
- a. aspek administrasi; dan b. aspek materiil.
- (3) Pertanggungjawaban aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertanggungjawaban atas
bukti-bukti yang sah atas administrasi pengeluaran keuangan
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 69
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 70
- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana di Daerah, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, terdiri dari:
- a. santunan duka cita;
- b. santunan kecacatan;
- c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
- d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. pendataan;
- b. identifikasi;
- c. verifikasi; dan
- d. penyaluran.
- (4) Pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Bagian Keempat Pemeliharaan
BAB VI - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Pasal 71
- (1) Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh satuan Kerja yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan/atau mengenal waktu kadaluwarsa diprioritaskan pendistribusiannya.
BAB VII - KERJASAMA
Pasal 72
Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah, dengan Instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
HAK, KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Pasal 73
- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan/atau teknologi.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Pasal 74
- (1) Hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan formal dan non formal di semua jenjang pendidikan.
- (2) Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Pasal 75
Setiap orang berkewajiban :
- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana.
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Pasal 76
Lembaga kemasyarakatan berhak :
- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Pasal 77
Lembaga kemasyarakatan berkewajiban :
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Pasal 78
Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
Bagian Kesatu Peran Lembaga Usaha
BAB IX - PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL
Pasal 79
Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
BAB IX - PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL
Pasal 80
- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan;
- (3) Lembaga usaha wajib mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.
Bagian Kedua Peran Lembaga Internasional
BAB IX - PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL
Pasal 81
- (1) Lembaga internasional dapat berperanserta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah bencana.
BAB IX - PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL
Pasal 82
- (1) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD.
- (2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang digunakan.
- (3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundang-undangan dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah.
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.
BAB IX - PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL
Pasal 83
- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah serta BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
BAB X - PENGAWASAN
Pasal 84
- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
- b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- e. kegiatan konservasi lingkungan;
- f. perencanaan penataan ruang;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. kegiatan reklamasi; dan
- i. pengelolaan keuangan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 85
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 86
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Penetapan: Ditetapkan di Polewali pada tanggal 15 September 2016

Penandatangan: BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd ANDI IBRAHIM MASDAR

Penetapan: Diundangkan di Polewali pada tanggal16 September 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ttd ## ISMAIL. AM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 5. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 36 / TAHUN 2016)

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 19 September 2016

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Drs. RIJALUL GAIB, MM Pangkat : Pembina TK. I NIP : 196707271994031017
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
## NOMOR 5 TAHUN 2016
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
## I. UMUM
Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan seterusnya. Dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap bahaya atau risiko bencana alam bagi penduduk Kabupaten Polewali Mandar, maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar terpanggil untuk menerbitkan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana diamanatkan juga oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Sebagai wilayah yang secara geografis termasuk daerah rawan bencana alam, maka lahirnya Peraturan Daerah ini merupakan langkah antisipatif yang sudah menjadi kebutuhan. Dimaksudkan juga sebagai langkah konkrit untuk mendinamisasi atau memobilisasi kepedulian warga masyarakat terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu datang melanda wilayah pemukimannya.
Paradigma konvensional di Indonesia yang bersifat reaktif terhadap bencana sudah waktunya ditinggalkan untuk diganti dengan pradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif. Artinya, disaat sekarang penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana sejak fase prabencana, fase tanggap darurat dan fase pascabencana. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram itu maka risiko dapat ditekan serendah mungkin. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah penanggulangan bencana tidak lagi bersifat sentralistik di pusat tetapi sudah menjadi kewenangan daerah otonom sehingga pemerintah daerah akan dengan mudah mengggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperanserta dalam kegiatan penanggulangan bencana guna menghindari budaya pemerintah centries seperti di masa lalu. BPBD yang mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pengendalian akan menciptakan cara kerja yang efisien dan efektif dalam kendali Sekretaris Daerah sebagai Kepala BPBD ex-officio karena jabatan Sekretaris Daerah yang membawahi SKPD, Badan maupun institusi-institusi lain di daerah.
Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala permasalahan kebencanaan secara komprehensif sehingga penuntasan masalah secara parsial dapat dihindari. Antara lain yang diatur adalah hal-hal menyangkut:
1. Tanggungjawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan aksi pra bencana, aksi tanggap darurat dan aksi pasca bencana yang dikoordinasi, dikomando dan dikendalikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Mekanisme pengelolaan serta penggunaan yang tepatasas dari segala sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dan masyarakat;
3. Pengidentifikasian macam-macam bencana dan cara mengantisipasi risikonya;
4. Hak dan kewajiban masyarakat serta tanggungjawab mutlak korporasi;
5. Mobilisasi masyarakat guna membangun budaya kewaspadaan dini terhadap bencana;
6. Hal-hal lain yang bertujuan memberikan pelayanan publik secara optimal.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud dengan 'asas kemanusiaan' termanifestasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional. ## Huruf b Yang dimaksud dengan 'asas keadilan' adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali. ## Huruf c Yang dimaksud dengan 'asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan' adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. ## Huruf d Yang dimaksud dengan 'asas keseimbangan' adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan. Yang dimaksud dengan 'asas keselarasan' adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan. Yang dimaksud dengan 'asas keserasian' adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. ## Huruf e Yang dimaksud dengan 'asas ketertiban dan kepastian hukum' adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya jaminan kepastian hukum. ## Huruf f Yang dimaksud dengan 'asas kebersamaan' adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong. ## Huruf g Yang dimaksud dengan 'asas kelestarian lingkungan hidup' adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. ## Huruf h Yang dimaksud dengan 'asas berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi' adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, pemulihan segera ( early recovery ) maupun pada tahap pascabencana. ## ayat (2) ## Huruf a Yang dimaksud dengan 'prinsip pengurangan resiko' adalah salah satu system pendekatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengurangi resioko yang diakibatkan oleh bencana. ## Huruf b Yang dimaksud dengan 'prinsip cepat dan tepat' adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. ## Huruf c Yang dimaksud dengan 'prinsip prioritas' adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia. ## Huruf d Yang dimaksud dengan 'prinsip koordinasi' adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Yang dimaksud dengan 'prinsip keterpaduan' adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung. ## Huruf e Yang dimaksud dengan 'prinsip berdayaguna' adalah bahwa dalam meng