PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 5 Tahun 2012 tentang GARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: t lJ TAHUN 2012 TENT ANG BANTUAN KEUANGAN, KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI Dl·DEWAN PEFitWA'KILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA BUPATI MINAHASA TENGGARA, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik I ndonesia Nomor 5 Tarun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik, I ' 1 1 I I I I , . I . perlu diatur mekanisme penyerahan Bantuan Keuangan kepada partai politik di Kabupaten Miriahasa Tenggara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Mengingat
- 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1 9 9 9 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 9 9 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 8 5 1 );
2. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 8 6 };
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 5 5 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 2 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 7); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang·Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas ,Undang-Undang Nomor 3 2 Tahun I I I I I I · · I · I I 2004 tentang Pernerlntahan Daerah (l!.�'i11baran Negara Republik Indonesia . , ,
I
,
Tahun 2008 Nemer 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4844 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 1 2 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 443 8 );
6. Undan�1tUndang Norryor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Pro�insi 'Sulawesi Ut'ara (Lerhbaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2007 Nemer 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nemer: 42 62 );
7. Undang-Undang Nemer 2 Tahun 2011 tentang Partel Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemer 2, Tambahan Lembaran Ne�aria 1 R�pubik i'hdonesia Nemer 4801 );
8. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang­ undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nemer 8 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuanpan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 40, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nemer 4513 );
6. 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972 );
7. 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. 1 2 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan l aporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuanqan partai politik. ·�/
9. 1 3 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara\_Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2012. I
'
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemrr,·n 1 tah 1 [j)aerr,h adalah . Pemerintah Daerah Ka bu paten Minahasa I I , I , Tenggara,
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Minahasa Tenggara;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan · penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;
8. DPD/DPC adalah Dewan Pimpinan Daerah /Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan l ainnya adalah pengurus partai politik di Kabupaten Minahasa Tenggara yang ditetapkan ## BAB II
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 2
- I ( 1 ) Pengajuan Surat Pernioh.�1an, b�ntua� keµ�ngan p�rtai politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan Kap Surat dan Cap Stempel Pa'i p,liti� ��ng� 1� melampirkan:
- a. Surat Keputusan OPP /DPD Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD/DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris OPP /DPD Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Foto Copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- d. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
- e. Rencana penggunaan dana bantan keuangan partai politik;
- f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
- g. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lainnya di atas meterai dengan menggunakan Kap Surat Partai Politik.
t
- ( 2 )
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran tersebut pada huruf a, sampai dengan huruf g dibuat dalam rangkap 2 (dua );, , , ) I I , I
- ( 3 ) Surat pengajuan permohonan bantua,h 1,' 1 keuangan\_sebagaimana dimaksud I I pad a ayat ( 1 ) tembusan disampaikan kepada Kepala Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.


'

�·

## BAB Ill

## PENELITIAN. �Af':J �EME 1 RIKS�AN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN

## KEPADA PARTAI POLITIK

## Pasal3

- ( 1 ) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan " kep,tl� pa�i �,olit�. dilakukan oleh Tim Verifi�asi Kelengkapan Administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara;
- ( 2 ) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) di Ka bu paten Minahasa Tenggara diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara;
- ( 3 ) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta unsur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
- ( 4 ) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara;
- ( S ) Biaya. Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibebankan pada APBD Kabupaten Minahasa Tenggara.

## Pasal4

- ( 1 ) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- ( 2 ) Serita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi I permohon�n ?antyan k�uanga� �art�i I polttik sebagai s�tu kesatuan yang I I tidak terpisahkan. ' , , I ' 1


'

.

.

r

.

.

## BABIV

## PENYALURAN

## BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

## PasalS

- I I I I I I I ( 1 ) PenyaltJran ba'rttuarr keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten atas persetujuan Bupati;
- ( 2 ) Ketu{ atau sebutan l ain partai politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) tersebut kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- ( 3 ) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan pada setiap tahun anggaran dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten Minahasa Tenggara;
- ( 4 ) Besarnya Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Ka bu paten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- ( 5 ) Bantuan Keuangan Kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada partai politik tingkat provinsi;
- ( 6 ) Penentuan besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) dapat diubah setiap Tahun Anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

## PERINCIAN BANTU�N KEUANGAN KEP�qA PARTAI POLITIK ' , 1 1 1

## I , , I I 1 1 Pasal 6 · ' BABV

- ( 1 ) Adapun partai politik yang berhak menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara hasil pemilihan umum Tahun 2009;
- ( 2 ) Partai politik yang dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut: I -

- 1 .

- Partai l�olongan Karya ( 7 Kursi)

2. Partai

- 1 oem�krasi Indonesia Perjuangan ( 5 Kursi)

3. Partai Demokrat

(3 Kursi)

...

4. Partai Amanat Nasional ( 2 Kursi)

- 5 . KFi�� P��uli Bangsa ( 2 Kursi)

- �a1�i

- 6.

- Partai Gerakan Indonesia Raya ( 1 Kursi)

7. Partai Keadilan Persatuan Indonesia (1 Kursi)

8. Partai Damai Sejahtera

- ( 1 Kursi)

- 9.

- Partat Matahari Bangsa ( 1 Kursi)

- 1 0. Partai Penegak Demokrasi Indonesia

- ( 1 Kursi)

- 1 1 . Partai Bintang Reformasi ( 1 Kursi)

## Pasal 7

- ( 1 ) Bantu an keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 500.000.000,(Lima Ratus Juta Rupiah);
- ( 2 ) Jumlah perolehan suara sah partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara hasil Pemilu Tahun 2009 berjumlah 51.047 suara;
- ( 3 ) Nilai bantuan per suara adalah total bantuan tahun anggaran sebagaimana terse but pad a angka ( 1 ) dibagi dengan perolehan suara sah Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD sebagaimana tersebut pada angka ( 2) yaltu Rp 9.794 (sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah)

I

- ( 4 ) Tata cara penghittJngan .bantuan k�uarlgan kepada partai politik yaitu jumlah I I perolehan suara sah dari masing,-m�sihb partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten dikalikan dengan nilai bantuan persuara;
- ( 5 ) Ada pun perolehan bantuan keuangan yang akan diterima oleh masingmasing partai politik di Kabupaten Minahasa Tenggara T.A. 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Partai h�longan Karya : 1 4. 8 90 x Rp. 9.794 = 1 4 5 . 8 3 2 . 6 6 0 (l Kurtv

- b. Partai De'mok�si Indonesia Perjuangan : 1 2 . 0 8 5 x Rp ... 9.7'94 = 1 1 8 . 3 6 0 . 4 9 0 ' ( S Kursi)

- c. Partai Demokrat 4.868 x Rp. 9.794 = 47.677.192 ( 3 Kursi)

- d . (2 Kurs,)

- Partai Amanat Nasional

3.278 x Rp. 9.794 = 32.104.732

- e. (2

- Partai Karya Peduli Bangsa = «orst)

- 2.499 x Rp. 9.794 24.475.206

'

-·

- 1 ' 1 1 I , , , .

| f. | Partai Gerakan Indonesia Raya (! Kursi) | 2.406 x Rp. 9.794 | = 23.564.364 |
|------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|
| g. | Partai Keadilan Persatuan Indonesia (! Kurs1) | 2.086 x Rp. 9.794 | = 20.430.284 |
| h. | Partai Damai Sejahtera ( ! Kursi) | 3.283 x Rp. 9.794 | = 32.153.702 |
| i. | Partai Matahari Bangsa (I Kurs1) | 1.169 x Rp. 9.794 | = 11.449.186 |
| j. | Partai Penegak Demokrasi Indonesia (I Kurs1) | 2.605 x Rp. 9.794 | = 25.513.370 |
| k. | Partai Bintang Reformasi (I Kurs1) | 1.878 x Rp. 9.794 | = 18.393.132 |

## BABVI

## PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## Pasal8

- ( 1 ) Bantuan keuangan partai . politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- ( 2 ) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam angka (satu) I berkaitan den�an; . ' , ' 1 1 , 1

I

.

- a. peningkatan kesadaran hak dan kewatiban masyarakat dalam kehidupan ' I bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa �alam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Kegiatan �endi?ikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetar'aanll gender untuk m�n:,bangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. ( 3 )
5. ( 4 ) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) berkaitan dengan:
- a. administrasi umum;
7. b . . berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip;
- d. pemeliharaan peralatan kantor .

.

.

r

I

'

'

## BABVII

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## Pasal9

- ( 1 ) Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- ( 2 ) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- ( 3 ) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) terdiri dari:
- a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan;
- b. barang i nventaris/modal(fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaanjasa.
- ( 4) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penqeluararr keuangan, yang q,�$Umber dari dana bantuan APBD I J · · I · I I secara berkala 1 (satu) tabun sekali '�pada Pemerintah Daerah setelah . , , diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- ( S ) Laporan pertanggung jaw a ban sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 4 ) disampaikan paling lam bat 1 (satu) bu Ian setelah diperiksa oleh Sadan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- ( 6 ) Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat I I ( 4) diken�i, sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam i�hun anggaran .berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Minahasa Tenggara .

.

.

r

.

.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati Minah-4sa Tenggara ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

---r---v•·-·------P--•�--

| NO. | 1 PEJABAT PENGOLAH | PARAF l<OORDINASI | KETERANGAN |
|---------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1. .___ | BUPATI ... | ,. | Oh. Untuk mohon Ditanda tangani |
| 2. | SEKRETARIS DAERAH | | |
| 3.. | Kt PALA SADAN | | |
| 4. | KABAG HUKUM | | |
| $. | ScKRETARIS BADAN | ·----,--·---- | |
| 6. | Kf PALA BIDANG POlll lK | | |
| | .___.__PtLAKSANA _ _l | | _i__ _ |


A


SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR ... SERI ...

{

I

!

I