PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT Nomor 3 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 - 2021 (berlaku 30 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 52 Ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 -2021;
- Mengingat : 1. Pasal Dasar
- 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0003);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
dan
BUPATI SUMBA BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 - 2021
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005 -2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 -2021, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja -Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja - SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat.
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2
Pasal 2
- (1) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RTRW dengan
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2
Pasal 3
- (1) Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, menggunakan sistem informasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun RKPD dan pedoman untuk penyusunan Kebijakan Uumum APBD dan PPAS.
BAB II - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2
Pasal 4
Program pembangunan daerah Periode Tahun 2016 - 2021 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.
SISTEMATIKA RPJMD
BAB III - SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 5
RPJMD disusun Bab I
pendahuluan;
Bab II
gambaran umum kondisi daerah;
Bab III
gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
Bab IV
analisis isu-isu strategis;
Bab V
visi, misi, tujuan dan sasaran;
Bab VI
strategi dan arah kebijakan;
Bab VII
kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
Bab VIII
indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
Bab IX
penetapan indikator kinerja daerah;
Bab X
pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan; dan
Bab XI
penutup.
BAB III - SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 6
Uraian lebih lanjut RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal, 30 Agustus 2016

Penandatangan: BUPATI SUMBA BARAT, ttd AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Penetapan: Diundangkan di Waikabubak pada tanggal, 1 September 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, ttd UMBU DINGU DEDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 03/2016
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Bagian Kesatu Pengendalian

## Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

## Pasal 8

- (1) Pengendalian oleh bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.

- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

## Bagian Kedua Evaluasi

## Pasal 9

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

## Pasal 10

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi evaluasi terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

## Pasal 11

- (1) Evaluasi oleh bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
- a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan

- b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- c. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

## Pasal 12

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

## BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 13

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundangundangan;
- b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
- c. merugikan kepentingan Nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

## Pasal 14

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 15

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan RKPD Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Daerah ini, maka RKPD Tahun Anggaran 2017 harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2022.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal, 30 Agustus 2016

BUPATI SUMBA BARAT, ttd

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak pada tanggal, 1 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, ttd

UMBU DINGU DEDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 03/2016


## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016

## TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 - 2021

## I. UMUM

Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian barat Pulau Sumba, dengan letak berada pada 9°22'-9°47' Lintang Selatan dan 119°7'119°33' Bujur Timur, dan memiliki batas-batas administratif pemerintahan : sebelah timur dengan Kabupaten Sumba Tengah, sebelah barat dengan Kabupaten Sumba Barat Daya, sebelah Utara dengan Selat Sumba, dan sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia.

Luas wilayah Kabupaten Sumba Barat sebesar 737,42 Km², laut 441 Km2 Jika luas wilayah daratan diakumulasikan dengan luas wilayah laut, maka total wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah 1.178,42 Km² dengan 6 kecamatan, 11 kelurahan, dan 63 desa dengan rincian luas kecamatan : Kecamatan Loli 132,36 Km², Kecamatan Kota Waikabubak 44,71 Km², Kecamatan Lamboya 125,65 Km², Kecamatan Wanukaka 133,68 Km², Kecamatan Tana Righu 139,79 Km², dan Kecamatan Laboya Barat 161,23 Km².

Tingkat kepadatan penduduk per kilo meter persegi sangat bervariasi, yakni Kecamatan : Kota Waikabubak 701 jiwa/Km², Loli 225 jiwa/Km², Kecamatan Lamboya 132 jiwa/Km², Kecamatan Wanukaka 113 jiwa/Km², Kecamatan Tana Righu 136 jiwa/Km² dan Kecamatan Laboya Barat 50 jiwa/Km², dengan rata-rata kepadatan Kabupaten Sumba Barat 163 jiwa/Km², memiliki latar belakang agama, suku, bahasa, dan adat istiadat yang beranekaragam, namun Heterogenitasnya telah terikat dalam ikatan Pada Eweta Manda Elu sebagai pengejawantahan tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dan akan terus menjadi nurani kolektif pemerintah dan rakyat untuk membangun daerah. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut, diperlukan perencanaan baik jangka panjang maupun jangka menengah, atau di kenal dengan RPJPD dan RPJMD. Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun dengan pentahapannya dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan bagian dari proses perencanaan dalam sistim perencanaan Pembangunan Nasional dan merupakan amanat dari Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.

RPJMD Kabupaten Sumba Barat memasuki tahap 3 (tiga) penyusunan yang berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005 - 2025 dan RTRW serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bhakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, serta arah kebijakan, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas kuangan daerah, yang penjabarannya merupakan usaha-usaha pencapaian target yang tertuang juga dalam RPJPD, dengan memperhatikan kondisi wilayah, sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang merupakan partisipasi masyarakat.

Maksud dilakukannya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sumba Barat adalah untuk membangun proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki secara optimal, dengan tujuan:

1. menyediakan suatu dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro Kabupaten Sumba Barat dan pilihan program maupun kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang ;
2. sebagai bahan acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD;
3. menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
4. memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya yang dimiliki.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

```
Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 0063.

## PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BUPATI SUMBA BARAT

## PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 7.b TAHUN 2016

## TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 - 2021

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba

Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 - 2021 yang telah ditetapkan oleh Bupati pada tanggal 30 Agustus 2016 perlu dilaksanakan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0003);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0063);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN

BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016-2021

## Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021.

## Pasal 2

Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk mengundangkan Peraturan Daerah dimaksud dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

## Pasal 3

Menugaskan Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk mengambil langkah koordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk mengambil langkah operasional Peraturan Daerah dimaksud.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal, 30 Agustus 2016 BUPATI SUMBA BARAT, ttd

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak pada tanggal, 1 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, ttd

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 NOMOR