PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE Nomor - Tahun 1959 tentang PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEG^'^^/™' PEGAWAINEGERI SIPIL, PEGAWAITIDAK»**«*'«*£^ TENAGA AHLI, NARASUMBER, PKK DAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATIKEPULAUAN SANGIHE - a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan Keuangan Daerah, maka Perjalanan Dinas dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sehingga perlu mengatur ketentuan PerjalananDinas; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adiatas, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR «
TAHUN2013
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEG^'^^/™' PEGAWAINEGERI SIPIL, PEGAWAITIDAK»**«*'«*£^ TENAGA AHLI, NARASUMBER, PKK DAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIKEPULAUAN SANGIHE
- a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan Keuangan Daerah, maka Perjalanan Dinas dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sehingga perlu mengatur ketentuan PerjalananDinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adiatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Non PNS, Pakar, Tenaga Ahli, Narasumber, PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor3298);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4200 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59Tambahan Lembaran Negara RINomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RINomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RINomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RINomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah;
7. 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk SusunanAnggaranPendapatanDaerah;
9. 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Secretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah KabupatenKepulauan Sangihe Tahun2008Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran DaerahKabupatenKepulauanSangiheTahun 2008 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabuupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
30. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 24);
31. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 29);
32. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 33);
33. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 34);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, NON PNS, PAKAR, TENAGA AHLI, NARASUMBER, PKK DAN DHARMA WANTTA PERSATUAN
- Menetapkan : KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Sangihe
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji ## BAB II
JENIS SUBJEK DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis Perjalanan Dinas Meliputi:
- 1· Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2. Perjalanan Dinas Luar Daerah
3. Perjalanan Dinas Luar Negeri
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Subjek perjalanan dinas adalah :
- a. PejabatNegara
- b. AnggotaDPRD
- c. Pegawai Negeri Sipil
- d. Pegawai Tidak Tetap
- e. Non PNS
- f. Pakar, tenaga ahli dannarasumber
- g. TP-PKK danDharma Wanita Persatuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Perjalanan dinas dilaksanakan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu bagi kepentingan Negara/Daerah apabila tidak memungkinkan menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Non PNS, Pakar, Tenaga Ahli, TP-PKK dan Dharma Wanita Persatuan dapat melaksanakan Perjalanan Dinas yang sifatnya mendesak/khusus, berkaitan dengan tugas-tugas Pemerintahan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak dilaksanakan pada hari libur, kecuali perjalanan dinas tertentu atau karena kejadian luar biasa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Perjalanan Dinas Tertentu dan atau kejadian luar biasa terdiri dari :
1. Perjalanan Dinas Tertentu adalah:
- a. Melaksanakan lebih dari 1(satu) Kegiatan ;
- b. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, Sosialisasi, Pameran danEksebisi serta kegiatan lain yang bersifat spesifik;
- c. Pendampingan/pengawasan Pejabat Negara;
- d. Sebelum kembali dari suatu penugasan, ada penugasan lain yang dilaksanakan dalam waktu berdekatan atau bekesinambungan dalam rute perjalanan yang searah;
- e. Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari, maka pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan karena kesalahan dan atau kelalaian yang melaksanakan perjalanan dinas;
- f. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD disebabkan karena tugas mendadak/tambahan, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan.
2. Perjalanan Dinas dalam kejadian luar biasa meliputi:
- a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana;
- b. Perjalanan Dinas yang mengalami keteriambatan atau pembatalan yang disebabkan karena: kelangkaan sarana transportasi dalam rute yang ditempuh atau dikarenakan pembatalan mendadak oleh pelaksana kegiatan atau kondisi alam atau faktor-faktor lain diluar kemampuan manusia.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Perjalanan Dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa diatur sebagai berikut:
- a. Perjalanan untuk mengikuti lebih dari 1 (satu) kegiatan/penugasan lanjut/acara dalam waktu yang berurutan / bersambung, maka seluruh biaya Perjalanan Dinas diperhitungkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Apabila undangan pelaksanaan kegiatan mencantumkan bahwa biaya akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota DPRD, Pegawai Tidak Tetap atau Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas hanya dibayarkan uang harian sesuai waktu kegiatan yang diikuti. Dengan demikian bagi yang mengikuti kegiatan bersifat bimbingan teknis dan yang sejenis dengan memberikan kontribusi kepada penyelenggaranya, dapat dilakukan secara selektif dengan melihat substansi kebijakan PemerintahDaerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetapdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe baru dapat dilaksanakan apabila telah
mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Utara.
- (2) Besarnya Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Perjalanan Dinas pindah tempat tugas dari tempat kedudukan yang lama ketempat tugas yang baru bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Bagi Pegawai/Non Eselon, Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS dimungkinkan untuk melakukan Perjalanan Dinas atas izin Pejabat yang berwenang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Pejabat yangberwenang menandatangani SPPD:
1. Bupati, SPTditandatangani olehBupati;
2. Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati atau dalam halBupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditangani oleh Pimpinan DPRD;
4. Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kepulauan Sangihe;
5. Pejabat Eselon II b, Eselon III sebagai Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Daerahdan PejabatEselon III di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau dalam hal Bupati
berhalangan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai wakil sementara Sekretaris Daerah;
6. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak tetap pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, SPTditandatangani oleh KepalaSKPD;
7. Pejabat Eselon IV, Staf/Pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, SPTditangani oleh KepalaBagian;
8. Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten, SPT ditandatangani oleh BupanVWakil Bupati/Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau ditandatangani oleh Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.
9. Masyarakat/Non PNS, SPT ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang atas jenis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan penugasan.
- (2) Penandatanganan SPPD dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ke luar negeri adalah Pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2).
Pasal IS
- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:
- a. Biaya penginapan
- b. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal.
- c. BiayatransportPegawai.
- (2) Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi pembayaran.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 16
Biaya penginapan pejabat/personil yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II disesuaikan dengan waktu / lamanya perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati / Wakil Bupati, Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II dan biaya penginapan untuk pendamping dibayarkan sesuai Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 17
- (1) Bagi yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan sarana angkutan laut, darat, udara, pelaksanaannya dibayar seluruhnya sesuai yang tercantum dalam tiket termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara atau pass masuk lainnya.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas yang pelaksanaannya sampai dengan 8jam hanya dibayarkan uang saku dan uang transport.
- (3) Perjalanan Dinas yang pelaksanaannya sampai dengan 8 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Perjalanan Dinas dalam hal melaksanakan tugas kedinasan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dalam wilayah daratan Sangihe termasuk kegiatan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi danBangunan Perdesaan danPerkotaan.
- (4) Perjalanan Dinas dalam Kota Tahuna hanya dibayarkan uang saku dan uang transport sesuai standar harga yang berlaku.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 18
Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang pelaksanaannya sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 17:
- a. Diberikan uang saku sebesar Rp. 50.000,-/orang/hari
- b. Biaya Transport dalam wilayah Tahuna yaitu untuk Kecamatan Tahuna, Tahuna Barat, dan Tahuna Timur /orang/hari:
- d. Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada huruf c khusus untuk kegiatan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk PBB P2, Biaya Transport PP diluar wilayah Tahuna, berlaku dalam satu jurusan untuk 3 kampung/orang/hari.
| Transport | 50.000,- |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Untuk Biaya Transport PP diluar wilayah Tahuna /orang/hari : | Untuk Biaya Transport PP diluar wilayah Tahuna /orang/hari : |
| Tahuna - Kec. Tabukan Utara | 90.000,- |
| Tahuna - Kec. Manganitu | 70.000,- |
| Tahuna - Kec. Kendahe | 80.000,- |
| Tahuna - Kec. Tamako | 110.000,- |
| Tahuna- Kec.TabukanTengah | 80.000,- |
| Tahuna- Kec. Tabukan Selatan | 110.000,- |
| Tahuna - Kec. Tabukan Selatan Tengah | 110.000,- |
| Tahuna- Kec. Tabukan Selatan Tenggara | 130.000,- |
| Tahuna - Kec. Manganitu Selatan | 130.000,- |
- e. Biaya Perjalanan Dinas untuk kepentingan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten didalam dan diluar Kota Tahuna mengacu pada Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 19
- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang pelaksanaannya lebih dari 8 (delapan) jam mengacu pada Standar Satuan Hargadan Analisis Standar Belanja yang berlaku.
- (2) Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang pelaksanaannya lebih dari 8 (delapan) jam di luar Kota Tahunadalam wilayah Sangihe daratan untuk esselon III, IV dan staf serta Non PNS selain yang menggunakan kendaraan dinas roda empat menggunakan Standar harga transportasi umum sebagai berikut:
- a. Tahuna -Kec. Manganitu/ Kec. Kendahe/ Kec. Tabukan utara diberikanTransport PP sebesarRp. 30.000,-
- b. Tahuna- Kec.Tabukan Tengah/ Kec. Tamako/ Kec. Tabukan Selatan diberikan Transport PP sebesar Rp. 40.000,-
- c. Tahuna Kec. Tabukan Selatan Tengah/ Kec. Tabukan Selatan Tenggara / Kec. Manganitu Selatan diberikan Transport PP sebesar Rp. 50.000,-
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 20
Perjalanan Dinas bagi TP-PKK dan Dharma Wanita Persatuan menggunakan standar Perjalanan Dinas sebagai berikut:
- a. Ketua, Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten dipersamakan dengan perjalanan dinas Pejabat Esselon lib;
- b. Dalam hal pendampingan suami, fasilitas transportasi dipersamakan dengan fasilitas suami;
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 21
Ketua, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten dalam hal mendampingi tugas suami, biaya penginapan melekat pada biaya penginapansuami.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 22
Perjalanan Dinas bagi pengurus lainnya serta anggota TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan menggunakan standar perjalanan dinas Non PNS.
BABV
PERTANGGUNGJAWABAN
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 23
- (1) Bagi yang melaksanakan Perjalanan Dinas harus membuat laporan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dan selanjutnya mempresentasikan hasil Perjalanan Dinas tersebut di depan pejabat yang berwenang dan atau pihak yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan rincian kegiatan yang dilakukan setiap hari selama melakukan Perjalanan Dinas. dan disampaikan kepada Pejabat yangberwenang.
- (3) Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah melampirkan tiket dan Boarding Pass.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 24
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas dengan maksud menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan minimal selama 3 (tiga) hari dan maksimal selama 4 (Empat) harikecuali Perjalanan Dinas tertentu.
- (4) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat menetapkan laindengan pertimbangan tertentu.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 25
Ketentuan Perjalanan Dinas dalam peraturan ini berlaku untuk Perjalanan Dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun berkenaan.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 26
Tidak dibenarkan untuk melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan atau tempat tujuan yang sama.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 27
Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 28
Bentuk Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan Tata Naskah Dinas.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Dengan beriakurtya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap. Pakar, Tenaga Ahli. Narasumber, PKK dan Dharma Wanita Persatuan dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, Pakar, Tenaga Ahli, Narasumber. PKK dan Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
130
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dtundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintohkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. .diTa pada tanggal 5 J»*u*rl 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, WILLY ELFIANUSCARRY KUMENTAS BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR &lt;