PERATURAN BUPATI BI Nomor 18 Tahun 2011 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (berlaku Unknown)
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Blaro. pada dengan

Penetapan: Ditetapkan di Ondong Siau tanggal pada November 2011

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, Dlundangkan di Ondong Slau pada 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, PEHBINA UTAMA MUDA NIP. 19571116/99003 1 003 BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR Mengingat

Penandatangan: ## PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 50 TAHUN 2011 ## TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, Menimbang 8. bahwa dalam rangka pembinaan usaha jasa konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan Perundang-undangan jasa konstruksi dipandang perlu untuk mengatur Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); - b. bahwa dapat mencapai guna dan berhasil guna perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; berdaya

Penandatangan: 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. atas, 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3833); Negara 4. 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); tentang Negara 3. - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691); - dan Peran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092); 157 , 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957 ); - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Menetapkan 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Penandatangan: 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor O4/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 6). ## MEMUTUSKAN

Penandatangan: - PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO ## BAB I ## KETENTUAN UMUM Pasal 1

Penandatangan: Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

Penandatangan: 1. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Penandatangan: 2. 2 Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi Yang ditunjuk oleh Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Penandatangan: 3. Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang selanjutnya disebut Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi disingkat TPPUJK adalah tim pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; Biaro, 4. Institusi Pembina Jasa Konstruksi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya termasuk melaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 5. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di jasa konstruksi; bidang 6. pengalaman; 8. Domisili adalah tempat pendirian danlatau kedudukanlalamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi; 7. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi , dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi; 9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada Badan Usaha Nasional dan Badan Usaha Asing Yang telah memenuhi persyaratan; 10. Sertifikat adalah: - a. Tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik Yang berbentuk orang atau badan usaha; atau perseorangan - b. Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu danlatau kefungsian danlatau keahlian tertentu. 11.Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat; - 12.Sertifikat Badan Usaha atau disingkat SBU adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) ## Pasal 2

Penandatangan: Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi lebih khusus di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Penandatangan: Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi Wewenang Pemberian IUJK Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK, Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, Jangka Waktu dan Wilayah Operasi IUJK, Hak dan Kewajiban, Laporan, Pengawasan dan pemberdayaan, Sanksi Administratif serta Pembiayaan. ## BAB II ## WEWENANG PEMBERIAN IUJK Pasal 4 - (1) Badan Usaha Nasional dan Badan Usaha Asing yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK; - (2) IUJK diberikan kepada BUJK oleh Pemerintah Daerah berdomisili; 3. dimaksud pada ayat (2)diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada BUJK Yang memenuhi syarat. ## BAB III ## PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK Bagian kesatu Umum Pasal 5

Penandatangan: - (1) BUJK Yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesuai dengan domisili Badan Usaha; - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - a. Permohonan Izin Baru; 4. Perpanjangan Izin; 5. Perubahan Data; danlatau - d. Penutupan Izin. Bagian kedua Persyaratan Pasal 6 - Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi: - mengisi Formulir Permohonan; - rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi C: menyerahkan oleh Lembaga; - rekaman Akta Pendirian BUJK; b. menyerahkan - Data Perusahaan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional atau d. menyerahkan Company Profile; - menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); - e. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) danlatau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; - e menyerahkan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi. - (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi: - Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah b. menyerahkan diregistrasi oleh Lembaga; - a. mengisi Formulir Permohonan; - C. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) danlatau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; - menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas Kontrak) yang diperolehnya Yang menjadi kewajibannya; - menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha pengikatan diri Tenaga (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan Ahli Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); - menyerahkan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi. - (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (2) huruf c meliputi: ayat - mengisi Formulir Permohonan; 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus; - b. menyerahkan rekaman: 2. Surat Keterangan Domislli BUJK untuk perubahan alamat BUJK; 4. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha; 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau - menyerahkan dokumen-dokumen lain Yang dipersyaratkan oleh Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi: - (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi - a. mengisi Formulir Permohonan; - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan - d. menyerahkan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi. - C menyerahkan Surat Pajak Nihil; ## Baglan Ketlga ## Tata Cara Pasal 7 - (1) Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan; - (2) IUJK dikeluarkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap;

Penandatangan: - (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat ijin usaha jasa konstruksi disingkat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atas nama Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; - (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan kepada publik melalui media internet; - (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha sesuai yang tertera dalam SBU; - (6) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri menengah;, dan kecil; 7. Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin sebagaimana diatur dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 5;
- (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

## Pasal 8

- (1) Alur proses Perizinan dan dokumen persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 :
2. untuk permohonan izin baru;
- b. untuk permohonan perpanjangan izin;
4. dan data;
- d. untuk permohonan penutupan izin.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam:
- b. Lampiran 3 untuk penyedia jasa perencanalpengawas konstruksi.
- a. Lampiran 2 untuk penyedia jasa pelaksana konstruksi; dan
9. Pemberian nomor kode izin tercantum dalam Lampiran 5; (3)
10. Sertifikat IUJK tercantum dalam: (4) Format
- a. Lampiran 6 untuk jasa pelaksana konstruksi; dan
12. perencana/pengawas konstruksi. b. Lampiran 7 untuk jasa

## BAB IV TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN Pasal 9

- kerjalinstansi pemberi IUJK, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (3) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar;

## BAB V

## JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK

## Pasal 10

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Yang berlaku;
2. sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini (3) Sertifikat Badan Usaha (SBU) harus diregistrasi oleh LPJK;
- (2) Masa berlaku IUJK sesuai masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU);
- (4) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

## BAB VI

## HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 11

- Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses (1) pengadaan barang / jasa konstruksi;
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
- a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
- C. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
- d. menyampaikan laporan akhir tahun Yang disampaikan kepada unit kerjalinstansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- nama dan nilai paket pekerjaan Yang diperoleh;
- b. Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
- c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran 8.

BAB VII

LAPORAN

Pasal 12

- Unit KerjalInstansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupat;
- (2) Secara berjenjang, Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara secara berkala setiap
- (empat) bulan sekali , dan Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Menteri Pekerjaan Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- daftar pemberian IUJK baru;
- b. daftar perpanjangan IUJK;
- daftar perubahan data IUJK;
- d. daftar penutupan IUJK;
- e. daftar usaha orang perseorangan;
- 6 daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
9. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (3) mengacu pada
- (4) Format Lampiran 9 pada

## Pasal 13

Lampiran 9 merupakan satu kesatuan dan bagian Yang Lampiran 1 sampai dengan Peraturan Bupati ini. tidak terpisahkan dengan

## BAB VIII

## DAN PEMBERDAYAAN

## PENGAWASAN Pasal 14

- pelaksanaan pemberian IUJK di (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang (2)

## Pasal 15

- Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud (1) Bupati membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah (TPJKD); pada
- Siau Tagulandang Biaro. (3) TPJKD dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepulauan
- Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah (TPJKD) memiliki fungsi pengawasan dan (2) melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

## Pasal 16

- Pemberdayaan BUJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 (2) dilakukan (1) Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (TPPUJK) oleh ayat
- TPPUJK sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan dengan Keputusan (2) Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. ayat

## BAB IX

## SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (1) BUJK Yang tidak ayat (2) dikenakan sanksi administratif;

- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada (1) berupa: ayat
- a. Peringatan tertulls; atau
- b. Pembekuan izin usaha; atau
- C. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- b. Pembekuan Izin Usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. pada
- (4) IUJK Yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK Yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Bupati ini. pada

## BAB X

## PEMBIAYAAN

## Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka SIUJK lama masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) Tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

## Pasal 20

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita mengetahuinya, Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. orang

Ditetapkan di Ondong Siau

tanggal pada

2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


2011


BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN 1A

PERATURAN BUPATI NOMOR

TAHUN 2011

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK IZIN BARU

- Formulir Permohonan Izin yang telah diisi
- 3 Data Perusahaan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional atau company profile.
- 2 Akta pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional .
- Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
- 5 Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
6. Rekaman Kartu Penanggung Jawab teknik Badan Usaha (PJT-BU) Yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung jawab utama Badan Usaha. (untuk daftar PJT Badan Usaha sebagaimana pada Lampiran 9) .

TIDAK


PENGAMBILAN SERTIFIKAT


PERATURAN BUPATI NOMOR

TAHUN 2011

## ALÙR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERUBAHAN DATA

- Untuk mengganti alamat
- Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
6. Surnt Kctcrangan Domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dikcluarkan olch Kelurahan sctcmpat;
- Formulir Permohonan Izin yang telah diisi
- 2 Untuk mengganti data direksilpengurus badan usaha
- Surat penunjukan dari badan usaha kepada dircksi/pengurus baru.
- Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
- Curiculum Vitae dari Pimpinan BUJK baru;
- d Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;
3. Untuk mengganti nama pcrusahaan
- b. Akta Pcnggantian Nama Perusahaan;
- Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
- Surat Keterangan Domisili Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan olch Kelurahan setempat;
- d Formulir Permohonan Izin yang tclah diisi;
- Untuk mengganti data nilai kontrak pckerjaan
- b. Kontrak pekerjaan yang disclesaikanldilaksanakan.
- Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
- C. Formulir Permohonan Izin yang tclah diisi;
5. Untuk mengganti klasifikasi/kualifikasi
- b Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbarui dari Lcmbaga;
- Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
- C. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;

PENGAMBILAN SERTIFIKAT

LAMPIRAN 1.0

TAHUN 2011

PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN ALUR PROSES UNTUK PENUTUPAN IZIN

PERATURAN BUPATI NOMOR

- Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. Surat nihil, yang dapat diperolch dari Kantor Pajak sctempal. pajak
3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi .

PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN PENUTUPAN IUJK

LAMPIRAN 2

PERATURAN BUPATI NOMOR

TAHUN 2011

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor Lamplran

20.

Kepada Yth.

Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

Perihal

Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksl (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan Ini kaml mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksl untuk:

- Permohonan Izin Baru
- 2 Memperpanjang Izin Usaha
- Penutupan Izin
3. Mengubah data

Di Kabupaten /Kota

Provlnsi berikut:

untuk klasifikasi pekerjaan sebagal

| No | Klasifikasl Usaha Yang diinginkan | Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulls belum punya, manfaatkan nilai paket 10 tahun lalu | Tahun Pelaksanaan | Nllal Paket Pekerjaan |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasl Usaha pada Tabel | | | |
| | | Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi /Sub Klasifikasl usaha | | |

Bersama Ini kaml lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagal berikut

- Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
- L Rekaman Sertifikat Badan Usaha
3. Rekaman Sertifikat Keahllan (SKA) dan/atau Sertlfikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
- Surat Pemyataan Pengikatan Dirl SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
- Rekaman Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
6. dst.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kaml ucapkan terima kasih.

Pemohon

PTICV

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

(') coret yang tidak sesual

Catatan

LAMPIRAN 3

PERATURAN Bupati NOMOR

TaHUN 2011

## FORM PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

Nomor

Lamplran

Kepada Yth.

Kepala Pemertntah Daerah Kabupaten/Kota

Perihal

Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Usaha Jasa PerencanalPengawas (') Konstruksl untuk:

2. Memperpanjang Izin Usaha
2. Permohonan Izin Baru
3. Mengubah data

Di Kabupaten/Kota

- Penutupan Izin

Provinsi untuk klasifikasi pekerjaan sebagai

berikut:

| No | Klasifikasi/Sub Klasifikasl Usaha Yang dlinginkan | Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya tulls belum punya, manfaatkan nilai tertinggi) paket | Tahun Pelaksanaan | Nilal Paket Pekerjaan |
|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | Klasifikasl Usaha pada SBU | | | |
| | | Sesuaikan Klasifikasi pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi /Sub Klasifikasl usaha | | |

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut

- Rekaman akta pendirian dan perubahan terakhir .
- Rekaman Sertifikat Badan Usaha
- Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) danlatau Sertifikat Keterampilan dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
5. Surat Pemyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
- Rekaman Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha.
- dst.

Pemohon

Demikian permohonan kaml dan atas perkenannya kaml ucapkan terima kasih

PT

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

Catatan

(")coret yang tdak sesual

20

LAMPIRAN 4

PERATURAN BUPATI NOMOR

TAHUN 2011

FORMAT KARTU TANDA DAFtaR USAHA ORANG PERSEORANGAN


Logo Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN KOTA

## IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor

## KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA

TEMPATITGL LAHIR

ALAMAT

NO IUJK

JENIS USAHA

NOMOR SKASKT

PEMERINTAH DAERAH

Tanda tangan Pemegang kartu

20..

TTD NAMA NIP

FOTO

LAMPIRAN 5

PERATURAN BUPATI NOMOR

TAHUN 2011

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah dlglt

2

Digit 1

Digit 2 sld 5

Digit 6

Dlglt 7 s/d 11

Digit 12 s/d 17

10

12

13

14

15

16

17

Bentuk usaha diisi

Perusahaan nasional kabupaten/kota dlmana perusahaan berdomislli sesual dengan

Untuk kode

Jenls usaha dilsl

Kode yang dlkeluarkan BPS.

Jasa Pelaksanaan

- Jasa Perencanaan
- = Jasa Pengawasan

Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota (masing-masIng Jenls pelaksanaan dan pengawasan dimulai dengan nomor Usaha perencanaan, 00001)

- Gabungan dari ketiganya

No urut ini tetap dipakal walaupun telah diperpanjang/diubah /kadaluarsa Nomor Registrasl LPJK Daerah pada

Contoh 1.

Sebuah badan usaha Jasa pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat badan usaha tersebut adalah

- Badan Usaha

(Badan Usaha Nasional)

2. Kode kota Surakarta

3372

3. Jenis Usaha

2 (Jasa pelaksana)

- Nomor Urut Badan Usaha

00811

5. Tercatat di LPJK

809465

Kode Badan Usaha

73372 \_ 2- 00811- 809465

LAMPIRAN 6

PERATURAN BUPATI NOMOR

TAHUN 2011

## FORM HALAHAN DEPAN IUJK NASIONAL

LOGO PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor

Nama Badan Usaha

Alamat Kantor Badan Usaha

Jalan, Nomor

Kelurahan

RTIRKIRW

Kabupaten /Kota

Kode Pos

(wajib dilsí)

Provinsi

Nomor Telepon

No. Fax

Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha Direktur Utama/Direktur

Nama !

Nama

Nama 3

NPW.P Badan Usaha

Izin Usaha Jasa Konstruksl (IUJK) Ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksl di seluruh wllayah Republik Indonesia.

Kualifikasi

Kecil/Menengah/Besar

Nama Penanggung Jawab-Teknis

No PJT-BU

Klasifikasi

(tertera di lembar belakang IUJK Nasional)

Berlaku sampal dengan tgl.

Dikeluarkan di

Pada tanggal

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

dan tandatangan Cap

NIP

Catatan


- dilihat pada akte pendirtan perubahan terakhir , adalah yang berhak menandatangani kontrak
- coret Yang tdak perlu
- diisl sesual dengan keglatan usaha Perencanaan /Pelaksanaan/Pengawasan


1

H

1

7

LAMPIRAN

TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI NOMOR


M

1


| | '191 | JI | | { |
|----|--------|------|-----|-----|
| | | | [ | 1 |
| | | | | 1 1 |
| | | | | [ 7 |
| | | | | 2 |
| Y | 1 | | ~ [ | 1 |

1

1

1

1

8


š


1

H

1

1

1

|

1


## BUPATI KEPULAUAN SIAUTAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 51 TAHUN 2011

## KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang

Mengingat

- a. bahwa dengan memperhatikan Pasal 2 Peraturan Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Susunan Organisasi , Uraian Tugas dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Indonesia
3. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);