Unknown Unknown Nomor 33 Tahun 2011 tentang PENERnBAN PRAMUWISATA DI WllAYAH KABUPATEN BANYUWANGI . -D!NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA !SA BUPATI IIANYUW.ANGJ - Menlmbang pentlng sangat perdagangan - a. bahwa pramuwtsata merupakan salah satu komponen dalam sistem perdagangan jasa par1wtsata yang berpengaruh terhadap kualltas pelayanan dan dtra jasa partwtsata secara keseluruhan; - b. bahwa dalam rangka penertiban dan penlngkatan kualltas pramuwtsata per1u dilakukan pengaturan mengenal pendldlkan, pembinaan dan pengawasan agar pengembangan etika dan ~ f\fflQSi ~~ c;iapat ~ · hasH ~ ~n daya guna; - c. bahwa berdasarkan perttmbangan sebagalmana dlmaksud pada huruf a dan b per1u mengatur penertlban pramuwlsata di wtlayah Kabupaten Banyuwangl dengan menuangkan dalam Peraturan Bupatl. - Menglngat Pembentukan Peru~ng-Undangan -(Lembaran Negara R~bllk 53, Tambahan Lembaran Negara 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Indonesia Tahun 2004 Nomor Republlk Indonesia Nomor 4389); 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 4437) sebagalmana telah dlubah dua kafl, t.erakhlr dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahlm 2009 tentang Kepartwlsataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Peraturan Pemertntah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepartwisataan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Repubflk Indonesia Hornor 3658); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan Pemertntahan antara Pemerintah, Pemertlitahan Daerah Provlrisl dan Pemerlntahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor\_ 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4131); 6. Keputusan Preslden Republlk Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengawasan Objek Yitai Nasloilal; 7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi \_ KM82/PW.102/NPPT-1998, tentang Pramuwisata dan Pengatur Wlsata; 8. Keputusan Bersama antara OPP PHRI dengan KAPOLRI Nornor: 025/MOU/BPP-PMRI/XIV/03/2003 Nomor Pol: B/769/lll/2003 TANGGAL 27 Maret 2003 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dalam mendukung Program Partwtsata Nasional; 9. Keputusan bersama Kapolrt dan Dirjen Partwtsata Nomor: K&amp;P/OS/Vl/1994 tentang Keterpaduan pada Penyelenggaraari Program Kampanye Sadar Wlsata dengan Program Pembinaan Kamtibmas; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangl Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Organtsasl Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangl (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangl Tahun 2008 Noi'nor 1/D); 11. Peraturan Bupati Banyuwangt Nofnor 16 Tahun 2009 temang Rinctan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dlnas Kebudayaan dan Partwtsata Kabu~ Banyuwangt (Lembaran Daerah Kabupaten Banywiangl Tahun 2009 Nomor 12/0). (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan perttmbangan sebagalmana dlmaksud pada huruf a dan b per1u mengatur penertlban pramuwlsata di wtlayah Kabupaten Banyuwangl dengan menuangkan dalam Peraturan Bupatl.
- Menglngat Pembentukan Peru~ng-Undangan -(Lembaran Negara R~bllk 53, Tambahan Lembaran Negara
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Indonesia Tahun 2004 Nomor Republlk Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 4437) sebagalmana telah dlubah dua kafl, t.erakhlr dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahlm 2009 tentang Kepartwlsataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemertntah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepartwisataan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Repubflk Indonesia Hornor 3658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan Pemertntahan antara Pemerintah, Pemertlitahan Daerah Provlrisl dan Pemerlntahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor\_ 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4131);
6. Keputusan Preslden Republlk Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengawasan Objek Yitai Nasloilal;
7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi \_ KM82/PW.102/NPPT-1998, tentang Pramuwisata dan Pengatur Wlsata;
8. Keputusan Bersama antara OPP PHRI dengan KAPOLRI Nornor: 025/MOU/BPP-PMRI/XIV/03/2003 Nomor Pol: B/769/lll/2003 TANGGAL 27 Maret 2003 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dalam mendukung Program Partwtsata Nasional;
9. Keputusan bersama Kapolrt dan Dirjen Partwtsata Nomor: K&amp;P/OS/Vl/1994 tentang Keterpaduan pada Penyelenggaraari Program Kampanye Sadar Wlsata dengan Program Pembinaan Kamtibmas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangl Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Organtsasl Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangl (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangl Tahun 2008 Noi'nor 1/D);
11. Peraturan Bupati Banyuwangt Nofnor 16 Tahun 2009 temang Rinctan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dlnas Kebudayaan dan Partwtsata Kabu~ Banyuwangt (Lembaran Daerah Kabupaten Banywiangl Tahun 2009 Nomor 12/0).
MEMUTUSKAN:
N...,.\_.. : PERAWN IIUPAff TENTW PENERTIBAN PRAMUWISATA DI WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan lni yang dlmaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemertntah Kabupaten adalah Pemertntah Kabupaten Banyuwangl.
3. Bupatl adalah Bupati Banyuwangi.
4. Pramuwisata adalah seseerang yang menyedlakan jasa komersial pemanduan wtsatawan mencakup: pemberian bimbingan, arahan› arahan,
PENJELASAN
Pembukaan
-penjelasan dan petunjuk-petunjuk tentang suatu objek dah daya tank wlsata serta rnembantu segala sesuatu yang dlpertukan wlsatawan.
5. Pramuwtsata umum adalah seseorang yang bertugas memberikan blmbingan, penerangan clan petunJuk tentang objek wlsata serta mernbantu segala sesuatu yang dipertukan wlsatawan clan mempunyal witayclh kerja antar Kabupaten/ Provtnst dengan menclasarkan aturan yang ber1aku.
6. Pramuwlsata Khusus aclalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjUk tentang objek dan daya tartk wlSata tertentu serta membantu segala sesuatu yang dlpertukan wlsatawan dan mempunyal wllayah kerja terbatas pada objek wtsatatertentu.
## BAB II
## PENGGOLONGAN DAN RUANG UNGKUP Pasa12
## Pramuwisata digolongkan menjadl 2 (dua}:
- a. Pramuwtsata Umum:
1. Pramuwtsata Muda (Yunlor};
2. Pramuwlsata Madya (Senior);
- b. Pramuwlsata Khusus.
- (1) Pramuwlsata Umum Muda sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 2
huruf a angka 1 bertugas dalam wilayah Kabupaten clan Pramuwtsata Umum Madya sebagalmana dlmaksucl dalam pasal 2 huruf a angka 2 bertugas dalam wilayah Propinsl; - (2) Pramuwtsata Khusus sebagalmana dlmaksud dalam pasal 2 huruf b bertugas pada suatu objek dan/atau daya tank wisata tertentu dalam wllayah Kabupaten Banyuwangl. ## PRAMUWISATA ## BABDI PELAKSANAAN l1JGAS Pasa14 ## (1) Pramuwlsata mempunyal tugas: - a. Mengantar wisatawan, balk rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedla; - b. Memberikan penjelasan dan petunjuk tentang rencana perjal~n, objek dan daya tarlk wlsata serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilltas wisatawan latnnya; - c. Membantu menguruskan barang bawaan wtsatawan dan membantu keper1uan wisat:awan lainnya; - d. Memberikan pertnlongan kepada wisatawan yang saklt, mendapatkan kecelakaan, kehtlangan barang atau muslbah latnnya. - (2) Pramuwtsata dalam melaksanakan tugasnya harus: - a. Mentaatl Kode Etik Profesi Pramuwtsata; - b. Mengenakan Kartu Tanda Pengenal Pramuwtsata sesual penggolongannya; - c. Menaatl acara perjalanan yang telah dlsepakatl. ## PasalS - (1) Setlap pramuwlsata yang beroperasl di wllayah Kabupaten Banyuwangl wajlb memlllki lzln pramuwisata yang berupa sertlflkat kompetensl pramuwlsata dan tanda pengenal pramuwlsata; 5 - (2) SeJlap pramuwtsata yang melaksanakan tugas pada 71 5 II 2 wisata di wllayah Kabupaten Banyuwangl wajlb ME!if ·· CZ a Pramuwlsata Khusus yang dlkeluarkan oleh Olnas Kebucla, 11 .. Partwlsata Proplnsi Jawa llmur. ## Pasa16 Setlap pramuwlsata yang berdomlsili di luar Kabupaten Banyuwangi clan akan melaksanakan tugas dalam wllayah Kabupaten Banyuwangl waJ1b melakukan koordlnasl dengan DPC HPI (Dewan Plmplnan Cabang HimplNn \_\_ Pramuwtsata Indonesia) cabang Banyuwangl serta waJib ~ lasa Pramuwlsata di wtlayah Kabupaten Banyuwangi ## BABIV l.APORAN
PENJELASAN
Pasal 7
- (1) . Setlap · p;amuwtsata · yang bei'domlslfl di kabupaten Bai'\yUWangl wajlb menglrimkan laporan pelayanannya sebagal Pramuwlsata kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwlsata Kabupaten Banyuwangl; - (2) Laporan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) disampaikan setlap 3 (tiga) bulan sekall; - (3) Formullr yang digunakan dalam pelaporan dttetapkan oleh Kepala Oinas Kebudayaan dan Pariwlsata sesual dengan peraturan perundang› undangan yang bertaku. ## BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal8 - (1) Pembinaan dan Pengawasan Pramuwtsata dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwlsata Kabupaten Banyuwangi; - (2) Pembinaan dan pengawasan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan bersama-sama dengan lnstansi clan lembaga teknls terblt. ## BAB VI KETENTIJAN PENUltJP Pasal9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal ~ , aumit.rs ?.011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Madya ;J!JVU"-"-5 198212 1 002 Pembina ma BERITA DAERAH KABUPATEN BANYl)WANGI TAHUN 2011 NOMOR ?.5,.ce,