PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 9 Tahun 1945 tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN RAHMAT TURAN YANG MAlIA ESA BUPATI LAMPUNG SELATAN, - a. bahwa dalam pembangunan desa diperlukan ped.oman untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan masyarakat sebagai satu kesatuan sistem yang mengacu plMtl perenoanaan pembangunan daerah; - b. bahwa dIIIIim Jtmbangunan desa dibutuhkan perencanaan sesuai cW~ *disi prakarsa-potensi lokal desa, partisipasif dan res~ .syarakat guna mewujudkan pelayanan publik, pemerataan ~mbangunan, desa yang mandiri dan kebutuhan masyarakat desa; - c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembangunan Desa; 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 9 TABUK 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
DENGAN RAHMAT TURAN YANG MAlIA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
- a. bahwa dalam pembangunan desa diperlukan ped.oman untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan masyarakat sebagai satu kesatuan sistem yang mengacu plMtl perenoanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa dIIIIim Jtmbangunan desa dibutuhkan perencanaan sesuai cW~ *disi prakarsa-potensi lokal desa, partisipasif dan res~ .syarakat guna mewujudkan pelayanan publik, pemerataan ~mbangunan, desa yang mandiri dan kebutuhan masyarakat desa;
- c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembangunan Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang­ Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);m
11. c, ." 8. Peraturan ~en Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa., Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Musyawarah Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Se1atan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam. Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Ra..I0'at Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.
8. Desa adalah desa se-Kabupaten Lampung Selatan.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ## BAB III PERENCANAAN' PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pemerintah Desa dalam rangka mengoordinasikan Pembangunan Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (4) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di wilayahnya.
- (5) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pemerintah Desa dalam rangka perencanaan pembangunan desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; dan b. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana KeIja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa ditetapkan dalamjangka waktu meliputi:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa; dan
- b. Rencana Kerja Pemerintah Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan,
- (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana KeIja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan dokumen perencanaan di Desa.
- (6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
Bagian Kedua Penyusunan RPJM Desa
Paragraf 1 Umum
Pasa16
- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I), antara lain:
- a. penetapan dan penegasan batas desa;
- b. pendataan desa;
- c. penyusunan tata ruang desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah desa;
- e. pengelolaan informasi desa;
- f. penyelenggaraan perencanaan desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
- h. penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor desa; dan
- j. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan desa antara lain:
1. tambatan perahu;
2. jalan pemukiman;
3. jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
5. lingkungan permukiman masyarakat desa; dan
6. infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
1. air bersih berskala desa;
2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan desa seperti posyandu; dan
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
- C. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
2. pendidikan anak usia dini;
3. balai pelatihanjkegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Desa;
2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung Desa;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. pengelolaan usaha hutan Desa;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
42. 10.kapal penangkap ikan;
11. cold storage (gudang pendingin);
44. 12.tempat pelelangan ikan;
45. 13.tambak garam;
46. 14.kandang temak;
47. 15.instalasi biogas;
48. 16.mesin pakan temak;
49. 17.sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
4. perlindungan mata air;
5. pembersihan daerah aliran sungai;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi desa.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
1. kader pemberdayaan masyarakat desa;
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan,
4. kelompok tani,
5. kelompok masyarakat miskin,
6. kelompok nelayan,
7. kelompok pengrajin,
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. kelompok pemuda;dan
10. kelompok lain sesuai kondisi desa.
Pasa17
- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
- c. pengkajian keadaan desa;
- d. penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa;
- e. penyusunan rancangan RPJM desa;
- f. penyusunan rencana pembangunan desa mela1ui musyawarah perencanaan pembangunan desa; dan
- g. penetapan RPJM Desa.
Paragraf2 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
Pasa18
- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. kepala desa selaku pembina merangkap anggota;
- b. sekretaris desa selaku ketua merangkap anggota;
- c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris merangkap anggota; dan
- d. anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasa19
Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. pengkajian keadaan desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempumaan rancangan RPJM Desa.
Paragrafa
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
Pasall0
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi darr/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
- b. rencana strategis perangkat daerah;
- c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
- d. reneana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
- e. reneana pembangunan kawasan perdesaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa.
- (2) Reneana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data reneana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa.
- (4) Data reneana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 15 novcrnb~r- 2016

Penandatangan: BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Penetapan: Diundangkan di Kalianda pada tanggal IS novC\"\1ncr- 2016

Penandatangan: SEKRETARIS D KABUPATEK LAMPUNG SELATAlf, FR:EIlYSM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TABUN 2016 KOMOR 1. 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG: 9jLSj2016
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

## Paragraf4 Pengkajian Keadaan Desa

## Pasal12

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 hurufb.
- (2) Pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa.
- (3) Pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. penyelarasan data desa;
- b. penggalian gagasan masyarakat; dan
- c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

## Pasa113

- (1) Penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengambilan data dati dokumen data desa;
- b. pembandingan data desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data desa.
- (4) Format data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

## Pasa114

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

## Pasal15

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun danZatau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- C. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. kelompok tani;
- f. kelompok nelayan;
- g. kelompok pengrajin;
- h. kelompok perempuan;
- i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
- j. kelompok masyarakat miskin; dan
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perwakilan dari masing-masing dusun.
- (5) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasa116

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal teIjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa.

## Pasa117

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal16.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

## Pasa118

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen:
- a. data desa yang sudah diselaraskan;
- b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa;
- c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun darr/atau kelompok masyarakat.

## Pasal19

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala desa hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

## ParagrafS Penyusunan Reneana Pembangunan Desa melalui musyawarah desa

## Pasal20

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala desa.

## Pasal21

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 membahas dan menyepakati sebagai berikut:
- a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pembahasan reneana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
- a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- b. prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa; dan
- d. rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerja sarna antar desa, dan I atau kerja sarna desa dengan pihak ketiga.

## Pasa122

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal21, dituangkan dalam berita aeara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.

## Paragraf6 Penyusunan Raneangan RPJM Desa

## Pasa123

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasa122.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dengan melampirkan dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disarnpaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala desa.

## Pasal24

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen raneangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal23.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). menyetujui rancangan RPJM Desa
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh dilaksanakan musyawarah pereneanaan pembangunan desa. kepala Desa,

## Paragraf7

## Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

## Pasal25

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rnusyawarah pereneanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati raneangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah pereneanaan pembangunan Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, perwakilan RT/RW, Karang Taruna dan unsur rnasyarakat lainnya
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. punyimbang adat;
- b. tokoh agama;
- e. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelornpok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelornpok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perwakilan dari masing-masing dusun.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan desa harus melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

## Pasal26

- (1) Musyawarah pereneanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalarn berita aeara.

## ParagrafS Penetapan dan perubahan RPJM Desa

## Pasa127

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal26.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJM Desa.

## Pasa128

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, danlatau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

## Bagian ketiga

## Penyusunan RKP Desa Paragraf 1 Umum

Pasa129

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDesa.

## Pasal30

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan programj'kegiatan masuk ke desa
- d. pencerrnatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKPDesa;
- f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKPDesa.

## Paragraf2

## Penyusunan Perencanaan Pembangunan De.. melalui Musyawarah Desa

## Pasal31

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

## Pasal32

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
- C. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat desa dan/atau perangkat daerah kabupaten.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman kepala desa dalam menyusun RKP Desa.

## Paragraf3

## Pembentukan Tim Penyusun RKP De..

## Pasa133

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri dati:
- a. kepala desa selaku pembina merangkap anggota;
- b. sekretaris desa selaku ketua merangkap anggota;
- c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
- d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

## Pasal34

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

## Paragraf4 Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal35

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten tentang:
- a. pagu indikatif Desa; dan
- b. rencana prograrrr/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke desa.
- (2) Data dan infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala desa dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

## Pasal36

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal35 yang meliputi:
- a. rencana dana desa yang bersumber dari APBN;
- b. rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
- c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
- d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana programykegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
- a. rencana kerja pemerintah kabupaten;
- b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pernerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten;
- c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

## Pasal37

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

## ParagrafS Pencennatan Ulanl RPJM De..

## Pasa138

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam. dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

## Paragraf6

## Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 39

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah desa;
- b. pagu indikatif desa;
- c. pendapatan asli desa;
- d. rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM desa;
- g. hasil kesepakatan kerja sama antar desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerja sarna desa dengan pihak ketiga.

## Pasal40

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;dan
- d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan perempuan.

## Pasal41

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- b. prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
- c. prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sarna antar desa dan pihak ketiga;
- d. rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dati pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten; dan
- e. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dati warga masyarakat desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur darr/atau tenaga pendamping profesional.

## Pasal42

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilampiri reneana kegiatan dan reneana anggaran biaya.
- (2) Reneana kegiatan dan reneana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sarna antar desa.
- (3) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

## Pasa143

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, darr/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa. sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

## Pasal44

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa dengan melampirkan dokumen rancangan RKP Desa dan raneangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa. kepada kepala Desa..

## Pasal45

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa menyelenggarakan musyawarah pereneanaan pembangunan desa.

## Paragraf7

## Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Rancangan RKP Desa

## Pasa146

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, perwakilan RT I RW, Karang Taruna dan unsur masyarakat lainnya
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perwakilan dati masing-masing dusun.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

## Pasal47

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
- a. pagu indikatif desa;
- b. pendapatan asli desa;
- c. swadaya masyarakat desa;
- d. bantuan keuangan dati pihak ketiga; dan
- e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alarn;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

## Pasa148

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah pereneanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa146, dituangkan dalam berita aeara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah pereneanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Raneangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran raneangan peraturan desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun raneangan peraturan desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Raneangan peraturan desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa.

## ParagrafS

## Perubahan RKP De..

## Pasa149

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
- a. teriadi peristiwa khusus, seperti beneana alam, krisis politik, krisis ekonomi, danjatau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, danjatau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepala desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak teIjadinya peristiwa khusus;
- e. menyusun rancangan kegiatan yang disertai reneana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun raneangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, danjatau pemerintah daerah kabupaten;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, danjatau pemerintah daerah kabupaten;
- e. menyusun raneangan kegiatan yang disertai reneana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun raneangan RKP Desa perubahan.

## Pasa150

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah pereneanaan pembangunan desa yang diadakan seeara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus danj'atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

## Paragraf9

## Pengajuan Daftar Uaulan RKP Deaa

## Pasal51

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal43 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

## DAB IV

## PELAKSAlfAAN KEGIATAIf PEMBANGUNAN DESA

## Bagian Keaatu Umum

Pasal52

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan I atau unsur masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangunan desa berskala lokal desa; dan
- b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa.
- (3) Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola desa, kerja sarna antar desa darr/atau kerja sarna desa dengan pihak ketiga.
- (4) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

## Tahapan persiapan meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana keIja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga keIja; dan
- g. pengadaan bahanZmaterial.

## Paragraf2 Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal56

- (1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

## Pasal53

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral danj'atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor darr/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan desa, program sektor danj'atau program daerah di desa dicatat dalam APB Desa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pe1aksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (5) Dalam hal pembahasan dalarn musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor darr/atau program daerah, kepala desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada bupati melalui camat.

## Pasal54

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
- (2) Pelaksanaan program sektor darr/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa darr/atau unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kedua Tahapan Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal55

- (2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala desa.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dari/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

## Pasal57

Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

## Paragraf3 Penyusunan Reneana Kerja

Pasa158

- (1) Pelaksana kegiatan menyusun reneana kerja bersama kepala desa.
- (2) Reneana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. uraian kegiatan;
- b. biaya;
- C. waktu pelaksanaan;
- d. lokasi;
- e. kelompok sasaran;
- f. tenaga kerja; dan
- g. daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Reneana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala desa;

## Paragraf4 Sosialisasi Kegiatan

Pasal59

- (1) Kepala desa menginfonnasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan reneana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
- a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
- b. musyawarah dusun;
- e. musyawarah kelompok;
- d. sistem informasi desa berbasis website;
- e. papan informasi desa; dan
- f. media lain sesuai kondisi desa.

## ParagrafS

## Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal60

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di desa.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau . pemerintah daerah kabupaten melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bimbingan teknis.
- (4) Peserta bimbingan teknis sebagairnana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
- a. kepala desa;
- b. perangkat desa;
- c. BPD;
- d. pelaksana kegiatan;
- e. panitia pengadaan barang dan jasa;
- f. kader pemberdayaan masyarakat desa; dan
- g. lembaga pemberdayaan masyarakat.

## Pasal61

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal60, antara lain:
- a. pengelolaan keuangan desa;
- b. penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. pembangunan desa.
- (2) Kegiatan pernbekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa.
- (4) Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi desa.
- (5) Ketentuan mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

## Paragraf6

## Penyiapan Dokumen Administrasl Kegiatan

## Pasa162

- (1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala desa.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang­ kurangnya meliputi:
- a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;
- b. dokumen APB Desa;
- c. dokumen administrasi keuangan;
- d. dokumentasi foto/gambar sebelum