PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 3 Tahun 2013 tentang SISTEM DAN PROSEDmt PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN . (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.342/506 tanggal 18 Januari 2011 Perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Binjai, Walikota telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah dan telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan diberlakukan mulai 1 Januari 2013;
c.
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
1. Mengingat
Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah .. Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 · tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 . tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Be bas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4844);
.di
~1
...
-~.
-
•
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5145);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 ten tang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322); 11.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3" Tahun - 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 10); ,;
MEMUTUSKAN :
DAN DAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Binjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Walikota adalah Walikota Binjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
7. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai.
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Binjai.
11. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Binjai.
13. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
~
4'. ·
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
2. 1 7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam a tau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut.
18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila. Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat 'SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya .dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hi tung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah ~l:lfflBE!~ayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak- Daerah Nihil, Surat
15. Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, t--------~+'--""tlllfWutusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang: Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan .pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
36. Pengenaan adalah kegiatan untuk menetapkan subjek dan objek pajak serta besarnya pajak terutang berdasarkan peraturan . dan ketentuan teknis di bidang Pajak Bumi dan Bangunan.
37. Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan, dengan menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi pendapatan. ·.
38. Hasil bersih adalah pendapatan kotor setahun dikurangi dengan biaya eksploitasi atas objek pajak.
39. Sektor Perdesaaan dan Perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi kawasan pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus perkotaan.
40. Objek Pajak Khusus adalah objek pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti yang khusus seperti :
- a. jalan tol;
- b. pelabuhan laut/sungai/udara;
- c. lapangan golf;
- d. industri semen;
- e. PLTA, PLTU, dan PLTG;
- f. pertambangan;
- g. tempat rekreasi; dan
- h. lain-lain yang sejenis.
41. Zona Nilai Tanah adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/kepemilikan objek pajak dalam satu satuan wilayah administratif pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
42. Nilai Indikasi Rata-rata adalah nilai pasar wajar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam satu Zona Nilai Tanah.
43. Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah adalah sebesar nilai konversi setiap Zona Nilai Tanah dalam kedalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilaijual permukaan bumi (tanah}.
44. Nilai Jual Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian kedalam klasifi.kasi, penggolongan, dan ketentuan nilai jual bangunan.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Kota Binjai untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 terutang kepada Wajib Pajak.
46. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SISMIOP adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi data objek dan subjek pajak dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (dengan pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas Nomor Objek Pajak (NOP), pemrosesan, pemeliharaan (updating), sampai dengan hasil keluaran berupa SPPT, SSPD, dan DHKP dalam program SISMIOP, serta peningkatan pelayanan W ajib Pajak pada satu tempat.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 2
Sistem dan prosedur PBB-P2 meliputi proses:
- b. pendataan objek pajak;
- a. pendaftaran objek pajak;
- c. penilaian objek pajak; ·
- e. pembayaran dan penyetoran;
- d. penetapan;
- f. pelaporan;
- h. keberatan;
- g. penagihan;
1. pengurangan;
- J. banding;
1. pengembalian kelebihan pembayaran;
- k. pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- m. penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa;
- n. pemeriksaan.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3
- (1) Prosedur pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi kegiatan pengisian SPOP oleh Wajib Pajak dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (2) Prosedur pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi kegiatan pembentukan dan/ atau pemeliharaan basis data baik · subjek maupun objek pajak yang dilakukan secara pasif maupun aktif.
- (3) Prosedur penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penilaian individu dan penilaian massal yang digunakan sebagai dasar penetapan NJOP.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 4
- (1) Kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak climaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dengan mengintegrasikan semua aktifitas administratif PBB-P2 ke dalam satu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat laebih seragam, sederhana, cepat dan efisien.
- (2) Kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak bertujuan untuk menciptakan pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan realisasi potensi/ pokok ketetapan, peningkatan tertib administratif dan peningkatan penerimaan pendapatan.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 5
- (1) Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan:
- b. SPOP dan/ atau
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Dinas selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/ atau Lampiran SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya;
- a. Subjek Pajak dengan cara mengisi SPOP dan/ atau Lampiran SPOP;
- c. Formulir SPOP dan/ atau Lampiran SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Dinas atau tempat lain yang ditunjuk.
- a. penyampaian dan pemantuan pengembalian SPOP dan/ atau Lampiran SPOP;
- (2) Pendataan objek dan subjek pajak dilakukan oleh Dinas dengan menuangkan dalam formulir SPOP dan/ atau Lampiran SPOP dan dapat dilakukan dengan alternatif :
- b. identifikasi objek pajak;
- d. pengukuran bidang objek pajak.
- c. verifikasi data objek pajak;
- (3) Bentuk, dan isi formulir SPOP dan Lampiran SPOP climaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Id~~~~=~...,... bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan W aliko in!3EKDAKO T

## Pasal 6

- (1) Setiap objek pajak diberi Nomor Objek Pajak (NOP).
- a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
- (2) Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit:
- b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kota;
- d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan;
- c. digit ke-5 sampai dengan digit ke- 7 merupakan kode kecamatan;
- e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
- f. digit ke-14 sampai .dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek pajak;dan ·
- g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.


## Pasal 7

- (1) Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOP induk.

11-:

)

ti.I£

- (2) Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima pecahan mendapatkan NOP baru, sisa tanah tetap menggunakan NOP lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa maka NOP diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah.
- (4) Terhadap NOP yang hilang diberikan NOP baru.

## Pasal 8

- (1) Persyaratan dikeluarkannya NOP:
- a. melampirkan alat bukti kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan; ·
- b. surat keterangan dari kelurahan;
- c. mengisi formulir SPOP dan/ atau Lampiran SPOP disertai tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.

## Pasal 9

- ( 1) Kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Dinas dilaksanakan melalui :
- b. penilaian individu diterapkan pada objek umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.
- a. penilaian massal, dimana nilai jual objek bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah (ZNT) sedangkan · nilai jual objek bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB); dan
- (2) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi :
- b. pendekatan biaya; dan/ atau
- a. pendekatan data pasar;
- c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (4) Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (3) Penilaian dengan pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (5) Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (komersial) dengan cara menghitung a tau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional dan hak pengusaha.

## Pasal 10

- (1) Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara:

KADISPENDA --~~~ . ~ . · , yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh PARAF 1 ,:::~~-gas dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek 1------·---,--'fllMII subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan SEKDAKOT mencocokkan dan menyesuaikan NJOP dengan rata-rata nilai ASISTEN --,- ... ar yang terjadi' di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan t--------+-,41,W...,sedur pembentukan basis data.

- a. pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan a tau pejabat/ instansi terkait pelaksanaannya sesuai prosedur; dan

SEKRETARt~

KAS!O


- (2) Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPOP dan/atau Lampiran SPOP Dinas menetapkan jumlah pajak yang terutang dengan menerbitkan SPPT.
- (3) Dinas mencetak Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DKHP).
- (2) SPPT diterbitkan di awal tahun masa pajak secara massal.
- (4) Sebelum disampaikan ke Wajib Pajak, dilakukan penelitian oleh Dinas untuk mencocokkan data dalam SPPT dengan data DHKP.
- (5) SPPT yang telah diteliti diserahkan kepada Kelurahan dengan dibuatkan berita acara serah terima SPPT.
- (7) Setelah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selesai dilaksanakan, dibuat laporan hasil penelitian dan berita acara penyerahan SPPT ke Kelurahan rangkap 3 dengan rincian rangkap ke-1 untuk Dinas, rangkap ke-2 untuk Lurah, dan rangkap ke-3 untuk lampiran laporan hasil penelitian.
- (6) Kelurahan melakukan penelitian untuk mencocokkan data dalam SPPT dengan data DHKP sebelum disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (8) Kelurahan wajib membuat laporan penyampaian SPPT secara berkala kepada Dinas.
- (10) Bentuk dan isi formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
- (9) SPPT harus sudah sampai ke Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan oleh Kepala Lurah.

## Pasal 12

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPOP dan Lampiran SPOP dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka akan ditetapkan SKPD secara jabatan oleh Kepala Dinas.
- (3) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Dinas.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPPT dan diterbitkan tidak secara massal.

## Pasal 13

- (1) SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
2. ,\_\_\_...,..3= Bentuk dan isi formulir SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) AADAC ft~t~aottums alam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak l"VW" t dengan Pe~aturan W alikota ini.
- (2) SKPDN diterbitkan setelah diadakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

SEKDAKOT

ASISTEN

KADISPENDA

SEKRETAAIS

KABID



i~

Pajak terutang yang tercantum dalam :

- b. SKPD dalam PBB-P2 berupa SPPT, harus dilunasi selambat-lambatnya 1 ( satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak; dan
- a. SPPT, harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak;
- c. STPD, harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD oleh Wajib Pajak.

## Pasal 15

- ( 1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Urnum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## Pasal 16

- ( 1) Pembayaran PBB-P2 dilakukan melalui :
- b. Petugas pemungut/kolektor PBB-P2 Kelurahan.
- a. Bank yang ditunjuk dalam SPPT; dan
- (2) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan memperoleh tanda bukti pembayaran berupa SSPD.
- (4) Apabila tanda terima pembayaran tersebut rusak atau hilang, Wajib Pajak dapat meminta surat keterangan lunas ke Dinas.
- (3) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperoleh tanda terima sementara yang akan diganti SSPD setelah petugas pemungut/kolektor PBB-P2 Kelurahan menyetorkan ke Bank yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui petugas pernungut/kolektor PBB-P2 Kelurahan, hasil pemungutan PBB-P2 terse but wajib disetorkan ke Bank yang ditunjuk dalam waktu 1 x 24 jam.
- (6) Bentuk dan isian SSPD dan tanda terima sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran N dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

## Pasal 17

- (1) SSPD dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama diberikan kepada Wajib Pajak, lembar kedua untuk Dinas, lembar ketiga sebagai arsip Bank yang ditunjuk dan lembar keernpat diberikan kepada Kelurahan.
- (2) SSPD dianggap sah apabila ada tanda validasi dari Bank yang ditunjuk.

tf


- ( 1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
- b. dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung; dan
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) SKPD yang tidak atau -kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi adminstratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. .
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setinggitingginya adalah 48% (empat puluh delapan persen) dan dihitung sejak tanggaljatuh tempo yang tercantum pada SPPT.
- (5) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan W alikota mi.

## Pasal 19

- (1) Dinas memantau jumlah pajak yang terutang yang telah dibayarkan oleh W ajib Pajak melalui aplikasi transaksi yang dibuat oleh Bank yang ditunjuk.
- (3) Dinas dan Bank yang ditunjuk dapat melakukan rekonsiliasi pendapatan dari transaksi PBB-P2 secara berkala.
- (2) Waktu pemantauan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap jam dan setiap hari.

## BABV PELAPORAN Pasal 20

- (1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

## Pasal 21

Pelaporan PBB-P2 oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berdasarkan SPPT, SKPD, · SSPD, dan dokumen lain yang sah dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

.


perbedaan

## BAB VI PENAGIHAN Pasal 22

- ( 1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD dan SKPDKB/SKPDKBT.
- (2) STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (3) Sebelum Surat Teguran diberikan, dilakukan upaya persuasif selama 1 (satu) bulan setelahjatuh tempo.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan upaya persuasif.
- (5) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat · (2) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan,

## Pasal 23

- (1) Penagihan SKPDKB /Sl{?DKBT, dilakukan melalui tahapan :
- a. Dinas memeriksa SPPT/SKPD, STPD, SSPD sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh Wajib Pajak.
- b. terhadap SPPT/SKPD, STPD, SSPD yang ternyata kurang bayar, Dinas menetapkan SKPDKB, SKPDKBT;
- c. Wajib Pajak menerima SKPDKB, SKPDKBT dan membayarkan PBBP2 terutang sesuai dengan prosedur pembayaran PBB-P2.
- (2) Penerbitan Surat Teguran, melalui tahapan :
- a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- b. dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, Dinas melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;
- c. setelah 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Dinas tetap melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;
- d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Dinas menerbitkan Surat Teguran.

## BAB VII KEBERATAN Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
- a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau

AAOAf ... l'VV\

.nangunan atau

nilai jual

objek pajak

bumi . dan/ atau bangunan

1

.

at

·•""r-.r.&lt;&amp;id«k ebagaimana


J~'¥er niestinya;

dan/ atau

-

penafsiran peraturan

perundang-undangan

'"

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
- b. perseorangan untuk SKPD.
- a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau

## Pasal 25

- (1) Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke Dinas;
- d. dilampiri asli SPPT atau SKPD yang diajukan keberatan;
- e. dikemukakan jurnlah PBB-P2 yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
- g. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak maka harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai dan ditandatangani oleh Wajib Pajak. '. ·
- f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadannya di luar kekuasaannya; dan
- (2) Pengajuan keberatan secara kolektif sebagimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu} pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- d. diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke Dinas;
- c. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- e. diajukan melalui Lurah setempat;
- g. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
- f. dilampiri asli SPPT yang diajukan keberatan;
- h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada petugas Tempat Pelayanan atau petugas yang ditunjuk; atau
- (3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
- b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identi JAWAB
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan keberatan disertai dengan:
23. Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
- c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
- d. fotokopi bukti pendukung lainnya.


## Pasal 26

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penangihan.

## Pasal 27

- (1) Keputusan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor dan apabila diperlukan, dapat diajukan dengan penelitian lapangan.
- (3) Keputusan atas pengajuan keberatan merupakan kewenangan Walikota.
- (2) Penelitian dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.
- (4) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas untuk jumlah ketetapan pajak di bawah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (5) Bentuk dan format Keputusan Walikota tentang Keberatan PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

## Pasal 28

- (1) Walikota atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan harus memberikan suatu keputusan atas pengajuan keberatan.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besaran jumlah PBB-P2 yang terutang.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat ( 1) telah terlampaui dan keputusan belurri. · diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPI', SKPD, STPD, SKPDLB atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan · daerah, Kepala Dinas menerbitkan SPPI', SKPD, STPD, SKPDLB atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (6) Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penangihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu} bulan sejak tanggal diterbitkan. 1 ~-:--:--,.~-~~1 r&gt;-ARAf

## Pasal 29

.

Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penje sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan. .

- (5) SPPI', SKPD, STPD, SKPDLB atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

·;.G·

1

oil ..

u 11-


//

- ( 1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan. SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. . ·

## BAB VIII PENG URAN GAN Pasal 31

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
- a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajakdanj'atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
- b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
- a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
1. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya;

SEKDAKOT

## .. --~bjek &gt;ARAF 1 ~~:;~NG -----

pajak berupa . lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ P.eternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya · rang pribadi yang berpenghasilan rendah;

.


bjek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang nghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga 1 ewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi;

,ASISTEN -----'"""+--+1-~


KADIS PENDA ~ek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang ---w:1~-4 SEKRETARIS erpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit --~------~.,\_...,.·penuhi;dan/atau


- KABID bjek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang --------~-t...erpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan. 5
- b. Wajib Pajak Badan meliputi objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, -tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. ·
- (4) Sebab lain yang luar biasa dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman dan sebab lain yang · ditetapkan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

.,

,

...

-e :

/

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang dalam SPPI' dan/atau SKPD.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dirnintakan pengurangan denda administratif.
- (2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda adrninistratif.

## Pasal 33

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat diberikan :

- b. sebesar paling tinggi 75o/o (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3, angka 4 dan/atau angka 5, atau Pasal 31 ayat (2) huruf b; atau
- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 1; .
- c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) atau ayat (4).

## Pasal 34

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD; atau
- (2) Permohonan pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diajukan secara :
- b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- a. sebelum SPPI' diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 1 dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,(lima ratus juta rupiah); atau
- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan :
- b. setelah SPPI' diterbitkan dalam hal:
2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4 atau angka 5, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 200.000.000,(dua ratus juta
1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 1 dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,- (Iima ratus juta rupiah);

PARAF ~

- ~;~~t~~~~~r;t~~=~ebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) atau 1--------r-llH.·yat (4) dengan PBB-P2 yang terutang paling· banyak Rp 1--S\_E\_K\_D\_A\_K\_O\_T~~-roo.000.000,(lima ratus juta rupiah).

ASISTEN

KADISPENDA

SEKRETARIS

KABID

I

--

•

1,fJJ/liiJ'

- Perm.ohonan pengurangan yang dilakukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) harus memenuhi persyaratan : (1)
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- a. 1 (satu} permohonan untuk 1 (satu} SPPT atau SKPD;
- c. diajukan kepada Kepala Dinas;
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
- d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan;
1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
- b) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah).
- a) Wajib Pajak Badan; atau
2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah).
- f. permohonan diajukan dalam jangka waktu :
1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan PBB-P2;
2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; a tau
- kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa;
- g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalarn hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan :
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan ~enc~tumkan bes~ya persentase pengurangan yan~·r.· disertai alasan yang jelas; -\_ A FF·
- c. diajukan kepada Kepala Dinas melalui Pengurus Legi .· Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organi a~at9Aik~:--1 lainnya;

~

r


- d. diajukan paling lam.bat tanggal 10 Januari tahun pajak yang bersangkutan;dan
- e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
- (3) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
6. mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c. diajukan kepada Kepala Dinas melalui :
- 1) Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 1; a tau
- 2) Lurah setempat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 2 dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 3.
- d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;
- e. diajukan dalamjangka waktu:
2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; a tau
1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa;
- f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
16. kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

## Pasal 36

- ( 1) Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan W ajib Pajak· yang diajukan secara perseorangan, dalam hal: .

a. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang

- ------..;k~e..:;;;merdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa

ASISTEN 1. otokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotocokopi surat SEKDAKOT eputusan ten tang pengakuan, p.engesahan, dan ------F,',l,,,,...Penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang; otokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; ------H':'f-1--frln I atau

!AD AF PENANGGU~ MrV\ JAWAB

g gerilya, atau tanda/ dudanya dapat berupa :

- P-E\_!J\_D\_A-1,~~·vkumen pendukung lainnya.


- 

- b. objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ petemakan yang hasilnya yang terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa :
1. surat pemyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa :
- a) hasil pertanian, pekebunan, perikanan atau petemakan sangatterbatas;dan
- b) penghasilan Wajib Pajak rendah.
2. fotokopi Kartu Keluarga;
3. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
4. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
5. dokumen pendukung lainnya.
- c. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2 yang menjadi tanggungannya sulit dipenuhi dapat berupa:
1. fotokopi surat keputusan pensiun;
2. fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainya;
3. fotokopi Kartu Keluarga;
4. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan / atau telepon;
5. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan/atau
6. dokumen pendukung lainnya.
- d. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2 yang menjadi tanggunganya sulit .dipenuhi dapat berupa :
1. surat pemyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
2. fotokopi Kartu Keluarga;
3. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/ atau telepon
4. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan/atau
5. dokumen pendukung lainnya.
- e. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa :
1. surat pemyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
2. fotokopi SPPT Tahun Pajak sebelumnya;
3. fotokopi kartu keluarga;
4. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/ atau telepon;
5. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan/atau
6. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban \_rutin perusahaanya, dapat berupa : frlARAF ··;™i;;;u~~;-i
- b. fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya
- a. fotokop~ laporan keuangan tahun se~elumnya;
- c. dokumen pendukung lainnya.


.

·=

/'i'

- Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perrnohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa : (4)
- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait; dan/ atau
- c. dokumen pendukung lainnya.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran RepublikIndonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainya dapat berupa :
- a. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
- b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/ atau
- c. dokumen pendukung lainnya.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah dapat berupa:
- a. surat keterangan yang mendukung alasan perrnohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait:
- b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya ; dan/ atau
- c. dokumen pendukung lainnya.

## Pasal 37

- ( 1) Perrnohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat ( 1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pa