PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 4 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN. NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,Perlu ditetapkan besaran Dana Desa dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
2
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 16);
MEMUTUSKAN
:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2017.
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II BESARAN DANA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017.
- (2) Besaran Dana Desa yang diterima Desa setiap Tahun di anggarkan dalam APB Desa dan dikelola dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sid 31 Desember.
- (3) Besaran Dana Desa adalah sebagaimana tercantum dalarn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal3

- (1) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.
- (2) Tatacara perhitungan dan penetapan rincian Dana Desa dilakukan berdasarkan mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

## MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

## Pasal4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahukuan dari RKUDke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD di lakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).

## Pasal5

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2017;
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016;


- c. surat pengantar dari Camat;
- d. checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya;
- e. Surat Permohonan pencairan dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa Kepada Bupati melalui Kepala DPMD;
- f. fotokopi rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa;
- g. fotokopi KTP Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
- h. fotokopi NPWPatas nama Bendahara Desa.
7. (2)Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
- b. Peraturan Desa tentang RKPDesa; dan
- c. administrasi penatausahaan pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2016 beserta lampiran bukti transaksi yang lengkap dan sah.
- (3) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Bupati cq. DPMDdan BKDpaling lambat minggu ke- 2 (dua) bulan Februari.

## Pasal6

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I didukung dengan bukti yang lengkap dan sah termasuk pajak (100 %); 1
- b. surat pengantar dari Camat;
- c. checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya;
- d. Surat Permohonan pencairan dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa Kepada Bupati melalui Kepala DPMD;dan
- e. fotokopi rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa.
7. (2)Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu administrasi penatausahaan pengelolaan Dana Desa tahap I beserta lampiran bukti transaksi yang lengkap dan sah. 1
8. (3)Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Bupati cq. DPMD dan BKD Kabupaten Balangan paling lambat minggu ke-2 (dua) bulan Juli.

## BABIV

## PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal7

- (1)Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program

dan kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2)Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3)Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat di akses oleh masyarakat desa.

## Pasal8

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

## Pasal9

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber dayay bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

## Pasall0

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar daftar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus :

- a. tercantum dalam peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. tercantum dalam peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- c. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## Pasalll

- (1)Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2)Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3)Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dari / atau kegiatan pembangunaan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (4)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Bupati menerima berkas usulan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan rekomendasi tertulis dari Camat.

7

## BABV

## PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasa112

- (1)Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati C.q DPMD dan BKD.
- (2)Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari :
- a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I tahun berjalan.
- (3)Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya seagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan februari tahun anggaran berjalan.
- (4)Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

## Pasa113

Format laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABVI SANKSI

## Pasa114

- (1)Dalam hal Kepala Desa Tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 12, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa.
- (2)Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan Kepala Desa menyampaikan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 12.

## Pasa115

- (1) Dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPAtidak wajar, Bupati dapat mengurangi penyaluran Dana Desa.
- (2) SILPAyang tidak wajar sebagaiman dimaksud pada ayat (1) berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (3) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.



n

(


## Pasal16

Ketentuan mengenai pemberian sanksi berupa penundaan dan pengurangan penyaluran dana desa mengacu pada mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku,

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal17

- (1)Dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas pelaksanaan dan pengelolaan serta upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana desa, dibentuk Tim pembina tingkat Kabupaten dan tim pembina tingkat kecamatan.
- (2)Tim pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksd ada ayat (1) beranggotakan pejabat struktural dari satuan kerja perangkat daerah terkait dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3)Tim pembina Tingkat Kecamatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat struktural di Lingkungan kantor Camat dan ditetapkan dengan keputusan Camat.

## Pasa118

- (1)Tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)meliputi :
- a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsipprinsip serta mekanisme dan prosedur pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa;
- b. merumuskan konsep pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dana desa agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul dan merumuskan upaya serta mengambil langkah-langkah tindak lanjut penyelesaiannya;
- d. melaksanakan monitoring, pembinaan dan evaluasi bersama dengan tim pembina tingkat kecamatan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (2)Tugas Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3)meliputi :
- a. melaksanakan pendampingan dan asistensi dalam pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa;
- c. mengumpulkan dan meneliti serta melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan pencairan dan penyaluran Dana Desa beserta berkas persyaratan kelengkapannya;
- d. meneliti dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pertanggungjawaban Dana Desa beserta berkas kelengkapannya
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan

Dana Desa;

- f. mengkoordinasikan, menginventarisasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa serta laporan realisasi penyerapan dana setiap tahap penyaluran Dana Desa; dan
- g. melaporkan pelaksanakan Dana Desa pada seluruh Desa di wilayah kerjanya kepada Bupati.

## Pasal19

- (1)Pengawasan atas pengelolaan Dana Desa dalam periode berjalan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2)Aparat pengawas fungsional Kabupaten sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Desa atas perintah Bupati.
- (3)Aparatur pengawas internal Pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap Dana Desa atas sepengetahuan Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasa120

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Paringin 3 Januari 2017 Ditetapkan di pada tanggal

BUPATI BALANGAN, ttd

H. ANSHARUDDIN


H. M. !WAN SETIADY, SH

H. RUSKARIADI


KABAG. HUKUM SETDA KABUPATENBALANGAN

Salin an sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

Diundangkan di Paringin pada tanggal 3 Januari 2017

NIP. 19780929 200501 1009

BERITADAERAHKABUPATEN BALANGAN TAHUN2017 NOMOR4


l,.AMPlRAN I

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 4 TAHUN 2017 DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

## PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

| NO. | KECAMATAN | DESA | DANA DESA | DANA DESA | TAHAPI | TAHAP II | TAHAP II |
|-------|---------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| 1 | JUAI | MUARA NINIAN | Rp | 752.078.000 Rp | 451.246.800 | Rp | 300.831.200 |
| 2 | JUAI | HAMARUNG | Rp | 759.959.600 Rp | 455.975.400 | Rp | 303.983.600 |
| 3 | JUAI | JUAI | Rp | 749.994.0'00 Rp | 449.996.400 | Rp | 299.997.600 |
| 4 | JUAI | BUNTU KARAU | Rp | 763.649.000 Rp | 458.189.400 | Rp | 305.459.600 |
| 5 | JUAI | BATA | Rp | 749.907.000 Rp | 449.944.200 | Rp | 299.962.800 |
| 6 | JUAI | GALUMBANG | Rp | 753.096.000 Rp | 451.857.600 | Rp | 301.238.400 |
| 7 | JUAI | SUNGAI BATUNG | Rp | 755.932.000 Rp | 453.559.200 | Rp | 302.372.800 |
| 8 | JUAI | SIRAP | Rp | 755.469.000 Rp | 453.281.400 | Rp | 302.187.600 |
| 9 | JUAI | TIGARUN | Rp | 751.395.000 Rp | 450.837.000 | Rp | 300.558.000 |
| 10 | JUAI | TELUK BAYUR | Rp | 761.833.000 Rp | 457.099.800 | Rp | 304.733.200 |
| 11 | JUAI | PAMURUS | Rp | 751.364.000 Rp | 450.818.400 | Rp | 300.545.600 |
| 12 | JUAI | MARIAS | Rp | 754.276.000 Rp | 452.565.600 | Rp | 301.710.400 |
| 13 | JUAI | LALAYAU | Rp | 777.969.000 Rp | 466.781.400 | Rp | 311.187.600 |
| 14 | JUAI | MIHU | Rp | 771.689.000 Rp | 463.013.400 | Rp | 308.675.600 |
| 15 | JUAI | HUKAI | Rp | 753.570.000 Rp | 452.142.000 | Rp | 301.428.000 |
| 16 | JUAI | TAWAHAN | Rp | 772.802.000 Rp | 463.681.200 | Rp | 309.120.800 |
| 17 | JUAI | GULINGGANG | Rp | 755.960.000 Rp | 453.576.000 | Rp | 302.384.000 |
| 18 | JUAI | MUNGKUR UYAM | Rp | 755.145.000 Rp | 453.087.000 | Rp | 302.058.000 |
| 19 | JUAI | PANIMBAAN | Rp | 746.332.000 Rp | 447.799.200 | Rp | 298.532.800 |
| 20 | JUAI | WONOREJO | Rp | 766.949.000 Rp | 460.169.400 | Rp | 306.779.600 |
| 21 | JUAI | SUMBER REJEKI | Rp | 775.886.000 Rp | 465.531.600 | Rp | 310.354.400 |
| 22 | HALONG | HAUWAI | Rp | 794.119.000 Rp | 476.471.400 | Rp | 317.647.600 |
| 23 | HALONG | BANGKAL | Rp | 756.725.000 Rp | 454.035.000 | Rp | 302.690.000 |
| 24 | HALONG | MANTUYAN | Rp | 776.176.000 Rp | 465.705.600 | Rp | 310.470.400 |
| 25 | HALONG | TABUAN | Rp | 761.365.000 Rp | 456.819.000 463.771.200 | Rp Rp | 304.546.000 |
| 26 | HALONG HALONG | HALONG PUYUN | Rp Rp | 772.952.000 Rp 753.093.000 | | | 309.180.800 |
| 27 | HALONG | BUNTU PILANDUK | Rp | Rp 754.223.000 | 451.855.800 | Rp | 301.237.200 |
| 28 29 | HALONG | GUNUNG RIUT | Rp | Rp 757.465.000 Rp | 452.533.800 454.479.000 | Rp Rp | 301.689.200 302.986.000 |
| 30 | HALONG | KAPUL | Rp | 765.420.000 Rp | 459.252.000 | Rp | 306.168.000 |
| 31 | HALONG | MAMANTANG | Rp | 781.532.000 Rp | 468.919.200 | Rp | 312.612.800 |
| 32 | HALONG | BINJAI PUNGGAL | Rp | 767.295.000 Rp | 460.377.000 | Rp | 306.918.000 |
| 33 | HALONG | LlYU | Rp | 753.832.000 Rp | 452.299.200 | Rp | 301.532.800 |
| 34 | HALONG | BINUANG SANTANG | Rp | 819.102.000 | 491.461.200 | Rp | 327.640.800 |
| 35 | HALONG | ANIUNGAN | Rp | Rp 775.951.000 Rp | 465.570.600 | Rp | 310.380.400 |
| 36 | HALONG | BINJU | Rp | 748.331.000 Rp | 448.998.600 | Rp | 299.332.400 |
| 37 | HALONG | KARYA | Rp | 757.038.000 Rp | 454.222.800 | Rp | 302.815.200 |
| 38 | HALONG | UREN | Rp | 786.725.000 Rp | 472.035.000 | Rp | 314.690.000 |
| 39 | HALONG | MARAJAI | Rp | 775.887.000 Rp | 465.532.200 | Rp | 310.354.800 |
| 40 41 | HALONG | SURYATAMA PANYAMBARAN | Rp | 751.090.000 Rp 763.092.000 Rp | 450.654.000 457.855.200 | Rp Rp | 300.436.000 |
| 42 | HALONG HALONG | BARUH MAUYA | Rp Rp | 760.291.000 Rp | 456.174.600 | Rp | 305.236.800 |
| | | PADANG RAYA | Rp | 766.573.000 Rp | | | 304.116.400 |
| 43 | HALONG | | | | 459.943.800 | Rp | 306.629.200 |
| 44 | HALONG | SUMBER AGUNG | Rp | 753.974.000 Rp | 452.384.400 | Rp | 301.589.600 |
| 45 46 | HALONG | MAMIGANG | Rp | 800.389.000 Rp 754.675.000 Rp | 480.233.41)0 452.805.000 | Rp | 320.155.600 |
| | AWAYAN | BIHARA | Rp | 762.679.000 | 457.607.400 | Rp | 301.870.000 |
| 47 | AWAYAN | PEMATANG | Rp | Rp | | Rp | 305.071.600 |
| 48 | AWAYAN | MERAH | Rp | 756.342.000 Rp | 453.805.200 | Rp | 302.536.800 |
| 49 | AWAYAN | AWAYAN | Rp | 744.496.000 Rp | 446.697.600 | Rp | 297.798.400 |
| 50 | AWAYAN | PUDAK | Rp | 747.975.000 Rp | 448.785.000 | Rp | 299.190.000 |
| 51 | AWAYAN | BADALUNGGA | Rp | 770.725.000 Rp | 462.435.000 | Rp | 308.290.000 |
| 52 | AWAYAN | TUNDAKAN | Rp | 760.865.000 Rp | 456.519.000 | Rp | 304.346.000 |
| 53 | AWAYAN | SIKONTAN | Rp | 750.134.000 Rp | 450.080.400 | Rp | 300.053.600 |
| 54 | AWAYAN | PULANTAN | Rp | 747.435.000 Rp | 448.461.000 | Rp | 298.974.000 |
| 55 | AWAYAN | TUNDI | Rp Rp | 754.037.000 Rp | 452.422.200 | Rp | 301.614.800 |
| 56 | AWAYAN | MUARAJAYA | | 757.679.000 Rp 755.920.000 Rp | 454.607.400 | Rp | 303.071.600 |
| 57 | AWAYAN | BIHARA HILIR | Rp | | 453.552.000 | Rp | 302.368.000 |
| 58 | AWAYAN | BARU | Rp | 752.807.000 Rp | 451.684.200 | Rp | 301.122.800 295.821.200 |
| 59 60 | AWAYAN AWAYAN | AWAYAN HILIR PUTAT BASIUN | Rp | 739.553.000 Rp 748.384.000 Rp | 443.731.800 449.030.400 | Rp Rp | 299.353.600 |
| 61 | AWAYAN | SEI PUMPUNG | Rp | 758.578.000 | 455.146.800 | | 303.431.200 |
| | | | Rp | Rp | | Rp | |

1



| NO. KECAMATAN | DESA | DANA DESA | DANA DESA | TAHAPI | TAHAP II | TAHAP II |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------|
| 62 AWAYAN | BADALUNGGA HILIR | Rp | 747.591.000 | Rp 448.554.600 | Rp Rp | 299.036.400 |
| 63 AWAYAN | NUNGKA | Rp | 757.802.000 | Rp 454.681.200 | | 303.120.800 |
| 64 AWAYAN | TANGALIN | Rp | 772.402.000 Rp | 463.441.200 | Rp | 308.960.800 |
| 65 AWAYAN | KEDONDONG | Rp | 787.675.000 Rp | 472.605.000 | Rp | 315.070.000 |
| 66 AWAYAN AWAYAN | BARAMBAN | Rp | 749.064.000 Rp | 449.438.400 | Rp | 299.625.600 |
| 67 | AMBAKIANG | Rp | 756.639.000 Rp | 453.983.400 | Rfl_ | 302.655.600 |
| 68 AWAYAN | PIYAIT | Rp | 747.916.000 Rp Rp | 448.749.60'0 451.460.400 | Rp R'p | 299.166.400 300.973.600 |
| 69 BATU MANDl 70 BATU | TARIWIN LOK BATU | Rp Rp | 752.434.000 756.996.000 Rp | 454.197.600 | Rp | 302.798.400 |
| MANDl 71 BATU | MUNJUNG | Rp | 779.386.000 Rp | 467.631.600 | Rp | 311.754.400 |
| MANDl 72 BATU MANDl | PELAJAU | Rp | 777.830.000 Rp | 466.698.000 | Rp | 311.132.000 |
| | BATUMANDI | Rp | 774.361.000 Rp | 464.616.600 | Rp | 309.744.400 |
| 73 BATU MANDl 74 BATU MANDl | RIWA | Rp | 777.878.000 Rp | 466.726.800 | Rp | 311.151.200 |
| 75 BATU MANDl | MANTIMIN | Rp | 758.763.000 Rp | 455.257.800 | Rp | 303.505.200 |
| 76 BATU MANDl | MAMPARI | Rp | 787.689.000 Rp | 472.613.400 | Rp | 315.075.600 |
| 77 BATU MANDl | BUNGUR | Rp | 753.624.000 Rp | 452.174.400 | Rp | 301.449.600 |
| 78 BATU MANDl | TELUK MESJID | Rp | 790.320.000 Rp | 474.192.000 | Rp | 316.128.000 |
| 79 BATU MANDl | TIM BUN TULANG | Rp | 768.476.000 Rp Rp | 461.085.600 | Rp | 307.390.400 |
| 80 BATU MANDl | BANUA HANYAR | Rp | 775.534.000 | 465.320.400 | Rp | 310.213.600 |
| 81 BATU MANDl | BAKUNG | Rp | 748.157.000 Rp | 448.894.200 | Rp | 299.262.800 |
| 82 BATU MANDl | KARUH | Rp | 781.001.000 | Rp 468.600.600 | Rp | 312.400.400 |
| 83 BATU MANDl | GUHA | Rp | 751.264.000 | Rp 450.758.400 | Rp | 300.505.600 |
| 84 BATU MANDl | GUNUNG MAN AU | Rp | 754.223.000 | Rp 452.533.800 | Rp | 301.689.200 |
| 85 BATU MANDl | HAMPA RAYA | Rp | 757.499.000 Rp | 454.499.400 | Rp | 302.999.600 |
| 86 BATU MANDl | KASAl | Rp | 752.269.000 | Rp 451.361.400 | Rp | 300.907.600 |
| 87 LAMPIHONG | TANAH HABANG KIRI | Rp | 755.705.000 Rp | 453.423.000 | Rp | 302.282.000 |
| 88 LAMPIHONG | PANAITAN | Rp | 785.381.000 | Rp 471.228.600 453.184.200 | Rp | 314.152.400 302.122.800 |
| 89 LAMPIHONG | TANAH HABANG KANAN | Rp | 755.307.000 Rp | | Rp | |
| 90 LAMPIHONG | BATU MERAH | Rp | 783.129.000 Rp | 469.877.400 | Rp | 313.251.600 |
| 91 LAMPIHONG | LAMPIHONG KANAN | Rp | 747.186.000 Rp | 448.311.600 | Rp | 298.874.400 |
| 92 LAMPIHONG | LAMPIHONG SELATAN | Rp | 752.411.000 Rp | 451.446.600 | Rp | 300.964.400 298.192.000 |
| 93 LAMPIHONG | LAMPIHONG KIRI | Rp | 745.480.000 Rp | 447.288.000 | Rp | |
| 94 LAMPI HONG | LAJAR | Rp | 784.454.000 Rp | 470.672.400 | Rp | 313.781.600 |
| 95 LAMPI HONG LAMPIHONG | KUSAMBI HULU | Rp | 759.660.000 Rp | 455.796.000 | Rp | 303.864.000 304.668.800 |
| 96 97 LAMPIHONG | KUSAMBI HILIR SIMPANG TIGA | Rp Rp | 761.672.000 Rp 755.288.000 Rp | 457.003.200 453.172.800 | Rp Rp | 302.115.200 |
| 98 LAMPI HONG | MATANG LURUS | Rp | 767.088.000 Rp | | Rp | 306.835.200 |
| 99 LAMPI HONG | LOK HAMAWANG | | 764.704.000 Rp | 460.252.800 458.822.400 | Rp | 305.881.600 |
| 100 LAMPIHONG | | Rp Rp | 748.520.000 Rp | 449.112.000 | Rp | |
| 101 | KUPANG | | 754.238.000 Rp | 452.542.800 | Rp | 299.408.000 |
| LAMPIHONG 102 LAMPIHONG | TAMPANG MATANG HANAU | Rp Rp | 761.870.000 Rp | 457.122.000 460.902.000 | Rp | 301.695.200 304.748.000 |
| 103 LAMPIHONG | LOK PANGINANGAN | Rp | 768.170.000 Rp 751.802.000 | | Rp | 307.268.000 |
| 104 | JUNGKAL | Rp | Rp | 451.081.200 | Rp | 300.720.800 |
| LAMPIHONG 105 LAMPIHONG | SUNGAI TABUK | Rp | 745.102.000 Rp | 447.061.200 | Rp | 298.040.800 |
| 106 LAMPI HONG | JIMAMUN | Rp | 766.128.000 Rp 753.239.000 | 459.676.800 | Rp | 306.451.200 |
| 107 LAMPIHONG | PIMPING | Rp | Rp | 451.943.400 | Rp | 301.295.600 |
| 108 LAMPI HONG | HILIR PASAR | Rp | 744.763.000 Rp | 446.857.800 | Rp | 297.905.200 |
| 109 LAMPIHONG 110 LAMPI | TELUK KARYA PUPUYUAN | Rp | 744.745.000 Rp 765.733.000 Rp | 446.847.000 459.439.800 | Rp Rp | 297.898.000 306.293.200 |
| HONG 111 LAMPIHONG | SUNGAI | Rp | 752.307.000 | 451.384.200 | Rp | |
| 112 | AWANG KANDANG JAYA | Rp Rp | Rp 762.916.000 Rp | | Rp | 300.922.800 |
| LAMPIHONG 113 LAMPIHONG | MUNDAR | Rp | 763.088.000 Rp | 457.749.600 457.852.800 | Rp | 305.166.400 |
| 114 PARINGIN | | | 739.504.000 | | | 305.235.200 |
| 115 | BALANG | Rp | Rp 752.007.000 | 443.702.400 451.204.200 | Rp | 295.801.600 |
| 116 | KALAHIANG LASUNG | | Rp 771.059.000 | | Rp Rp | 300.802.800 |
| PARINGIN PARINGIN 117 PARINGIN | BATU PARAN | Rp Rp Rp | Rp 739.194.000 Rp | 462.635.400 443.516.400 | Rp | 308.423.600 295.677.600 |
| 118 119 | LAYAP | Rp | 743.979.000 Rp | | Rp | 297.591.600 |
| PARINGIN PARINGIN 120 PARINGIN | MURUNG | Rp Rp | 747.688.000 Rp | 446.387.400 | Rp | 299.075.200 |
| 121 | ILUNG MANGKAYAHU | | 740.111.000 Rp | 448.612.800 444.066.600 | Rp | 296.044.400 |
| 122 | LOK BATUNG | Rp Rp | 754.464.000 740.714.000 | | Rp Rp | 301.785.600 296.285.600 |
| 123 | LAMIDA BAWAH | | Rp Rp | 452.678.400 | Rp | |
| PARINGIN PARINGIN PARINGIN PARINGIN | DAHAI | Rp | 756.327.000 Rp | 444.428.400 | | 302.530.800 |
| 124 125 | HUJAN MAS | Rp | 750.682.000 Rp | 453.796.200 450.409.200 450.387.600 | | 300.272.800 |
| | BABAYAU | Rp | 750.646.000 Rp | | Rp Rp | 300.258.400 |
| PARINGIN 126 PARING | BALIDA | Rp | 754.247.000 Rp | 452.548.200 | Rp | 301.698.800 |
| IN 127 | SUNGAI KETAPI | | 754.760.000 Rp | 452.856.000 | Rp | 301.904.000 |
| | BARUH BAHINU LUAR | Rp | 742.480.000 | 445.488.000 | | |
| PARINGIN 128 PARINGIN | | Rp | Rp | | Rp | 296.992.000 |


| NO. | KECAMATAN | DESA | DANA DESA | DANA DESA | TAHAPI | TAHAPI | TAHAP II | TAHAP II |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|----------|----------------|------------|----------------|
| 129 | PARINGINSELATAN | INAN | Rp | 745.789.000 | Rp | 447A73.400 | Rp | 298.315.600 |
| 130 | PARINGIN5ELATAN | BARUH BAHINU DALAM | Rp | 744.440.000 | Rp | 446.664.000 | Rp | 297.776.000 |
| 131 | PARINGINSELATAN | PANGGUNG | Rp | 743.342.000 | Rp | 446.005.200 | Rp | 297.336.800 |
| 132 | PARINGINSELATAN | GALUMBANG | Rp | 750.478.000 | Rp | 450.286.800 | Rp | 300.191.200 |
| 133 | PARINGINSELATAN | HALUBAU | Rp | 767.822.000 | Rp | 460.693.200 | Rp | 307.128.800 |
| 134 | PARINGINSELATAN | BINJAI | Rp | 747.423.000 | Rp | 448.453.800 | Rp | 298.969.200 |
| 135 | PARINGINSELATAN | MURUNG ABUIN | Rp | 744.576.000 | Rp | 446.745.600 | Rp | 297.830.400 |
| 136 | PARINGINSELATAN | BUNGIN | Rp | 746.048.000 | Rp | 447.628.800 | Rp | 298.419.200 |
| 137 | PARINGIN SELATAN | MARADAP | Rp | 742.907.000 | Rp | 445.744.200 | Rp | 297.162.800 |
| 138 | PARINGINSELATAN | HALUBAU UTARA | Rp | 745.815.000 | Rp | 447.489.000 | Rp | 298.326.000 |
| 139 | PARINGINSELATAN | MURUNG JAMBU | Rp | 752.047.000 | Rp | 451.228.200 | Rp | 300.818.800 |
| 140 | PARINGINSELATAN | TELAGA PURUN | Rp | 747.452.000 | Rp | 448.471.200 | Rp | 298.980.800 |
| 141 | PARINGINSELATAN | LlNGSIR | Rp | 763.876.000 | Rp | 458.325.600 | Rp | 305.550.400 |
| 142 | PARINGINSELATAN | TARANGAN | Rp | 740.395.000 | Rp | 444)37.000 | Rp | 296.158.000 |
| 143 | TEBINGTINGGI | DAYAKPITAP | Rp | 777.740.000 | Rp | 466.644.000 | Rp | 311.096.000 |
| 144 | TEBINGTINGGI | TEBINGTINGGI | Rp | 761.429.000 | Rp | 456.857.400 | Rp | 304.571.600 |
| 145 | TEBINGTINGGI | SUNGSUM | Rp | 758.663.000 | Rp | 455.197.800 | Rp | 303.465.200 |
| 146 | TEBINGTINGGI | JU'UH | Rp | 761.319.000 | Rp | 456.791.400 | Rp | 304.527.600 |
| 147 | TEBINGTINGGI | MAYANAU | Rp | 765.135.000 | Rp | 459.081.000 | Rp | 306.054.000 |
| 148 | TEBINGTINGGI | SIMPANG BUMBUAN | Rp | 753.935.000 | Rp | 452361.000 | Rp | 301.574.000 |
| 149 | TEBINGTINGGI | AUH | Rp | 751.204.000 | Rp | 450.722.400 | Rp | 300.481.600 |
| 150 | TEBINGTINGGI | GUNUNG BATU | Rp | 756.811.000 | Rp | 454.086.600 | Rp | 302.724.400 |
| 151 | TEBINGTINGGI | LANGKAP | Rp | 761.928.000 | Rp | 457.156.800 | Rp | 304.771.200 |
| 152 | TEBINGTINGGI | SIMPANG NADONG | Rp | 758.373.000 | Rp | 455.023.800 | Rp | 303.349.200 |
| 153 | TEBINGTINGGI | AJUNG | Rp | 782.428.000 | Rp | 469.456.800 | Rp | 312.971.200 |
| 154 TEBINGTINGGI KAMBIYAIN JUMLAH | 154 TEBINGTINGGI KAMBIYAIN JUMLAH | 154 TEBINGTINGGI KAMBIYAIN JUMLAH | Rp | 116.949.127.000 | Rp | 70.1690476.200 | Rp | 46.779.650.800 |

KABAG. HUKUM SETDA

KAB~GAN

H. M. IWAN SETIADY, SH NIP. 19780929200501 1009

Salinan sesuai dengan aslinya

H, ANSHARUDDIN


BUPATI BALANGAN,


LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESAR,AN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

Contoh Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH DESA . KECAMATAN .

KABUPATENBALANGAN

Pagu Dana Desa :

| KODE REKENING | URAIAN | NOMORDAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2Dl | JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp. | JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp. | SALDO Rp. | KET. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | PENDAPATAN Pendapatan Transfer Dana Oesa ·TAHAP PERTAMA ·TAHAP KEDUA BELANJA BANTUAN KE DESA .•...••... Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan KegiatanA Kegiatan B dst... Bidang Pelaksanaan Pembangunan Cesa KegiatanA Kegiatan B dst... Bidang Pemberdayaan Masyarakat KegiatanA Kegiatan B dst... Bidang Pembinaan Kemasyarakatan KegiatanA Kegiatan B ds!... | | | . | | |

Kepala Desa

.

KABAG. HUKUM SETDA

KAB~AN

H. M. IWAN SETIADY, SH NIP.19780929200501 1009

Salinan sesuai dengan aslinya

BUPATI BALANGAN, ttd

H. ANSHARUDDIN