PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 49 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR PRQVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,
a.
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan penyempumaan terhadap Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar;
- bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 22 Tahun 2011tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar. b.
1.
Pasal 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satudn keija pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana keija dan anggaran badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantarselaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan Pengelola keuangan Daerah Kota Pematangsiantar selaku Bendahara Umum Daerah. yang
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang / barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
m
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang / barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan teijadinya resiko sosial.
16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Peijanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah peijanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
Pasal 5
Hibah dapat diberikan kepada:
- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan / atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
Pasal 6
- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan keija dari kementerian / lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah keijanya berada dalam daerah Kota Pematangsiantar.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom barn hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundangundangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
Pasal 7
- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;
- b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah;
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah;
- d. memiliki sekretariat / kantor yang berkedudukan di wilayah daerah;
- e. tidak terjadi konflik kepengurusan;
- f. memiliki / menguasai tanah / mempunyai hubungan hukum yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekeijaan konstruksi;
- g. memiliki rekening bank atas nama badan dan lembaga penerima hibah;
- h. melampirkan laporan kegiatan selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
- i. melampirkan surat pernyataan badan / lembaga bersifat nirlaba.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka bagi Badan dan Lembaga sebagai berikut:
- a. Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b wajib melampirkan Surat Keterangan Terdaftar;
- b. Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c wajib melampirkan pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Surat Keterangan terdaftar, penetapan dan / atau pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah;
- c. memiliki sekretariat tetap didaerah;
- d. tidak terjadi konflik kepengurusan;
- e. memiliki / menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
- f. memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan penerima hibah;
- g. menyerahkan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir bagi Organisasi Kemasyarakatan berbentuk Yayasan; dan
- h. melampirkan laporan kegiatan selama 1 (satu) tahun terakhir.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
Pasal 8
Bagian Kedua
Penganggaran
- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah (proposal) secara tertulis kepada Walikota.
2. ( 2) Usulan hibah (Proposal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat :
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta - fakta dan permasalahanpermasalahan dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah; melatarbelakangi yang
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
- c. susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
- d. domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan / alamat sekretariat dari badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
- e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
- f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah.;
- g. rincian kebutuhan anggaran / rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
- h. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan / ketua) serta stempel / cap.
- (3) Usulan hibah (Proposal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah berupa barang paling sedikit memuat :
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta - fakta dan permasalahan permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah;
- c. susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
- d. domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan / alamat sekretariat dari badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
- e. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah;
- f. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan / ketua) serta stempel / cap.
- (4) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah (proposal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penghunjukan SKPD yang melakukan evaluasi usulan hibah (proposal) sesuai bidangnya, meliputi :
- a. perencanaan pembangunan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar;
- b. lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar;
- c. sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pematangsiantar;
- d. kesatuan bangsa dan politik dalam Negeri, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar;
- e. penanaman modal, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar;
- f. pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
- g. kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;
- h. pekerjaan umum bidang jalan dan jembatan, dilaksanakan oleh Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar;
- i. perumahan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar;
- j. perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar;
- k. kependudukan dan catatan sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- l. sosial, keagamaan / peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Sosial dan Kemasyarakatan Setdako Pematangsiantar;
- m. kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar;
- n. ketenagakeijaan, dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar;
- o. koperasi, dan usaha kecil dan menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar;
- p. kepemudaan, olah raga non professional, pariwisata, kebudayaan dan adat istiadat, kesenian, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar;
- q. komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;
- r. pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar;
- s. otonomi daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
- t. perekonomian, badan usaha milik negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
- u. kearsipan, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustalcaan Kota Pematangsiantar;
- 6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan evaluasi sesuai kegiatan yang diajukah, dan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD yang berisi keterangan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui disertai alasan dan jumlah uang / barang yang akan dihibahkan kepada penerima hibah.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
Pasal 10
- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
Pasal 11
- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan / atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat pada SKPD.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
Pasal 14
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
- Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2 .
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
fl
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar;
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
19. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keija Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
20. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keija Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
21. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keija Dinas -Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
22. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keija Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
23. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keija Kecamatan dan Pematangsiantar. Kelurahan Kota
i
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2011 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2012 Nomor 17), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satudn keija pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana keija dan anggaran badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantarselaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan Pengelola keuangan Daerah Kota Pematangsiantar selaku Bendahara Umum Daerah. yang
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang / barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
m
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang / barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan teijadinya resiko sosial.
16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Peijanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah peijanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
4. 2, Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah
Hibah dapat diberikan kepada:
- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan / atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan keija dari kementerian / lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah keijanya berada dalam daerah Kota Pematangsiantar.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom barn hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundangundangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;
- b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah;
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah;
- d. memiliki sekretariat / kantor yang berkedudukan di wilayah daerah;
- e. tidak terjadi konflik kepengurusan;
- f. memiliki / menguasai tanah / mempunyai hubungan hukum yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekeijaan konstruksi;
- g. memiliki rekening bank atas nama badan dan lembaga penerima hibah;
- h. melampirkan laporan kegiatan selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
- i. melampirkan surat pernyataan badan / lembaga bersifat nirlaba.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka bagi Badan dan Lembaga sebagai berikut:
- a. Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b wajib melampirkan Surat Keterangan Terdaftar;
- b. Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c wajib melampirkan pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Surat Keterangan terdaftar, penetapan dan / atau pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah;
- c. memiliki sekretariat tetap didaerah;
- d. tidak terjadi konflik kepengurusan;
- e. memiliki / menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
- f. memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan penerima hibah;
- g. menyerahkan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir bagi Organisasi Kemasyarakatan berbentuk Yayasan; dan
- h. melampirkan laporan kegiatan selama 1 (satu) tahun terakhir.
6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua
Penganggaran
- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah (proposal) secara tertulis kepada Walikota.
2. ( 2) Usulan hibah (Proposal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat :
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta - fakta dan permasalahanpermasalahan dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah; melatarbelakangi yang
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
- c. susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
- d. domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan / alamat sekretariat dari badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
- e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
- f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah.;
- g. rincian kebutuhan anggaran / rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
- h. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan / ketua) serta stempel / cap.
- (3) Usulan hibah (Proposal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah berupa barang paling sedikit memuat :
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta - fakta dan permasalahan permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah;
- c. susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
- d. domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan / alamat sekretariat dari badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
- e. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah;
- f. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan / ketua) serta stempel / cap.
- (4) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah (proposal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penghunjukan SKPD yang melakukan evaluasi usulan hibah (proposal) sesuai bidangnya, meliputi :
- a. perencanaan pembangunan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar;
- b. lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar;
- c. sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pematangsiantar;
- d. kesatuan bangsa dan politik dalam Negeri, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar;
- e. penanaman modal, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar;
- f. pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
- g. kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;
- h. pekerjaan umum bidang jalan dan jembatan, dilaksanakan oleh Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar;
- i. perumahan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar;
- j. perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar;
- k. kependudukan dan catatan sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- l. sosial, keagamaan / peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Sosial dan Kemasyarakatan Setdako Pematangsiantar;
- m. kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar;
- n. ketenagakeijaan, dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar;
- o. koperasi, dan usaha kecil dan menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar;
- p. kepemudaan, olah raga non professional, pariwisata, kebudayaan dan adat istiadat, kesenian, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar;
- q. komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;
- r. pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar;
- s. otonomi daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
- t. perekonomian, badan usaha milik negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
- u. kearsipan, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustalcaan Kota Pematangsiantar;
- 6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan evaluasi sesuai kegiatan yang diajukah, dan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD yang berisi keterangan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui disertai alasan dan jumlah uang / barang yang akan dihibahkan kepada penerima hibah.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan / atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat pada SKPD.
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan walikota ## BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
Pasal 22
- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota / kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
Pasal 42
- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:
- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; 17 Tahun 2013 tentang
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013;
'B
e
*
- c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya;
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017.
Pasal II
Peraturan walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Penetapan: Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal £ Q ;

Penandatangan: Jui % oy Plh. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

Penetapan: Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal ^ ft * 7 Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA