Unknown Unknown Nomor 3S Tahun 1951 tentang Kesepakatan Kerja Wakfu Tertentu; 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dafi Republik Indonesia untuk seluruh Republik Indonesia (Irrnbaran Negara Republik Indonesia Tahrur 1951 Nomor 4); 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun L954 tsntang Pe{anjian Perburuhan affiaffi Serikat Buruh dan h{4iikan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan kmbaran Negara Nomor 598a); 3. Undang-undang Nomor 12 Tahrm 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam f,ingtwrgan Daerah Propinsi Sumatera Tea$h (Lembaran Negara Republik Indonesia Talnffr 1956 Nomor 25)' sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pernbenhrkan Daerah Tingftat tr Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat tr Tanjrmg Jabung (Ixmbaran Negara Ropublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50); 4. Undary-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perbunrhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Nomor 1227); 5. Undang-undang Nomor 14 Tatnn L969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja (Lernbaran Negaa Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tanrbahan L€firbaran Negara Nomor 2912); 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 teirtang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Talnrn 1981 Nomor 76, Tambalran kmbaran Negara Nomor 32O9); 7. Und"ng - undang No'mor 18 Tahun 1997 tentmg Pajak Daerah dan Retibusi Dasrah (I-€rnbaran Negra Repubfik Indonesia Tahrur 199T Nomor 41, Tambahan I-e'mbaran Negara Nomor 36s5) sebagaimana telah diubah dengfir Undag - undang Nomor 34 Tahwr 20m fl-embaran Negara Republik hdonesia Tatnm 2ffi Nomor 246, Tanbahm Lembaran Negara Nomor aO48) ; 8. Perahran Pemerintah Pengganti Undang-rmdang Nomor 3 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1l Tahun 1998 tentang perubahan berlakunya undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan flrmbaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2000 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4004);. 9. undang-undang Nomor 22 Tahun lg99 tentang pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun rggg Nomor 60, Tambatran Lembman Negara Nomor 3339); 10. Peraturan Pemerintatr Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan undang-undang mrkum Acara Pidana (Irmbaran Negara Republik Indonesia Talnn 1983 Nomor 36, Tambahan I-enrbaran Negara Nomor 3258); 11. Perahraran Pemerintatr Nomor 25 Tahun 2000 tontang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor i4, dan Tambahan Irrnbaran Negara Nomor 3952); 12. Perdran Pemerintah Nomor 66 Tahrm 2001 tentang Retnlbusi Daerah flrmbaran Negoa Republik Indonesia Talum 2001 Nomor 119, Tambahan Lenrbaran Negara Nomor aB\; 13. Kepufusan Presiden Nomor 44 Tatrun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perahnan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintatr dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Talnur 1999 Nomor 70). Dengan psrsetujuan DEWAN PERIVAKILA}I RAKYAT DAERA}I KABUPATEN BATANG HARI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PE}TERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
PSRATURANDAERA}IKABIIPATENBATANGTIARI
NOMOR 3S TAHIIIT 2OO1 TENTA.NG
KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU
DENGAN RAHMA'T TTIfIAN YANG MAIIA ESA
B{'PATI BATAIIG FIARI,
- \{enimbang : a bahwa dalan rmda melaksanakan Hubungan hdustrial di PerusahaanPernsahaan maka Perjmjian Kerya harus mencenninkan adarya kesepakaaa didasartan ates musyawaah rmail&lt; mufakat;
- b. bahwa rmUrk memkrikan janinm perfindungan hukwn baik kepada pihak p€ngusaha maqpun pekerja prfu pembinaan secafa intensif yang didr*ung oleh perangkat hukum yang memadai;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud hunf a dan b peflu membenfi* Peraturan Daeratr tentang Kesepakatan Kerja Wakfu Tertentu;
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dafi Republik Indonesia untuk seluruh Republik Indonesia (Irrnbaran Negara Republik Indonesia Tahrur 1951 Nomor 4);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun L954 tsntang Pe{anjian Perburuhan affiaffi Serikat Buruh dan h{4iikan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan kmbaran Negara Nomor 598a);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahrm 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam f,ingtwrgan Daerah Propinsi Sumatera Tea$h (Lembaran Negara Republik Indonesia Talnffr 1956 Nomor 25)' sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pernbenhrkan Daerah Tingftat tr Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat tr Tanjrmg Jabung (Ixmbaran Negara Ropublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
4. Undary-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perbunrhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Nomor 1227);
5. Undang-undang Nomor 14 Tatnn L969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja (Lernbaran Negaa Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tanrbahan L€firbaran Negara Nomor 2912);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 teirtang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Talnrn 1981 Nomor 76, Tambalran kmbaran Negara Nomor 32O9);
7. Und"ng - undang No'mor 18 Tahun 1997 tentmg Pajak Daerah dan Retibusi Dasrah (I-€rnbaran Negra Repubfik Indonesia Tahrur 199T Nomor 41, Tambahan I-e'mbaran Negara Nomor 36s5) sebagaimana telah diubah dengfir Undag - undang Nomor 34 Tahwr 20m fl-embaran Negara Republik hdonesia Tatnm 2ffi Nomor 246, Tanbahm Lembaran Negara Nomor aO48) ;
8. Perahran Pemerintah Pengganti Undang-rmdang Nomor 3 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1l Tahun 1998 tentang perubahan berlakunya undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan flrmbaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2000 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4004);.
9. undang-undang Nomor 22 Tahun lg99 tentang pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun rggg Nomor 60, Tambatran Lembman Negara Nomor 3339);
10. Peraturan Pemerintatr Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan undang-undang mrkum Acara Pidana (Irmbaran Negara Republik Indonesia Talnn 1983 Nomor 36, Tambahan I-enrbaran Negara Nomor 3258);
11. Perahraran Pemerintatr Nomor 25 Tahun 2000 tontang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor i4, dan Tambahan Irrnbaran Negara Nomor 3952);
12. Perdran Pemerintah Nomor 66 Tahrm 2001 tentang Retnlbusi Daerah flrmbaran Negoa Republik Indonesia Talum 2001 Nomor 119, Tambahan Lenrbaran Negara Nomor aB\;
13. Kepufusan Presiden Nomor 44 Tatrun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perahnan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintatr dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Talnur 1999 Nomor 70).
Dengan psrsetujuan
DEWAN PERIVAKILA}I RAKYAT DAERA}I KABUPATEN BATANG HARI MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEPAKATAN KERTA WAKTU
TERTENTU.
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 2
- (1) Kesepakatan Keda wakb Tertenil dibuat secitra terfulis dengan batusa Indonesia;
- (2) Kesepakatan Keda waktu Tertentu untuk Tenaga Keda Ashg dibuat secara te.rn{is dalam bahasa Indonesia dan bahasa Ir€gris.
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 3
- (1) Datam Kesepakafan Ker:a waktu Tertentu tidak boleh dipersyaratkan adanya nmsa percobaan.
- (2) Apabila dalam Kesepakatan Keq'a waktu Tertentu ternyata dicantqnrkan masa percobaan maka firasa percobaan teruebut batat dEmi hukum.
BAB Itr
SYARAT-SYARAT DAN ISI
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 4
- (1) Setiap Kesepakatan Keda Wakhr Tertentu, harus memeiruhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. dibuat atas kesepakatur kedua belah pihak.
- b. adanya kemarrpuan dan atau kecakapan pihak-pftak unruk membuat suatu kesepakatan.
- c. Adanya pekerjaan tert€dtu.
- d. Yang disepakati tidak dilarang oleh peraflran perundangataa tidak bertentangan dengan ketertiban umum seria kesusilaan.
- (2) Kesepakatan Kerja Waktu Tgrtentu yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf a dan b dqat drbatalkan sedangkan yang berteirtangan dengan ayat (l) hunrf c dan d adalatr batal dEmi hukun;
- (3) Kesepakatan Kerja Wakfu Terteirtu hanya diadakan untuk pekEdaan tertentu yang menurut sifa! jenis atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu.
- (4) Peke{aan sebagaimana dimalaud pada ryat (3) adalatr :
- a. Yang sekali selesai atau sernEntara sifatnya.
- b. Yang diperkirakan pnyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama paling lama 3 (t'rga) tatrun.
- c. Yang bersifat musiman atau krulang kembali.
- d. Yang bukan merupakan kegiatan yarg bersifat tetap dan tidak terputus-putus.
13. e' Yang berhubrurgan dengan produk barq atau kegiatan baru atau tambahan yang masih dalam percobaan atau pe4iajakan.
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 5
- (1) Dalam Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu harus memuat :
- a. Nama dan alamat Pengusaha / Perusatraan.
- b. Nama, Alama! Umur dan Jenis Kelamin pekerja.
- c. Jabatan atau jenis I macam pekEdaan.
- A nesanya Wh serta caa pmbayranya
- e. Syarat*yarat kerja yang m€mud hak dan kewajiban Frgpsaha dm peket'a.
- f. Jangka waktu berlakunya kesepakatan kerja.
- g. Tempat dan lokasi keqa.
- h. Tempat tanggal kesepakatan kefa dibua! tanggal dimulai berlaku dan berakhirnya serta ditanda tangani oleh kedua belah prhalq yang disahkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Pejabatyang dituaiuk.
- (2) Syarat-syarat kerja yang dimuat dalam kesepakatan kerja wakfu terfeirtu isinya tidak boleh lebih rendah dari syarat-syarat ke{a yang termuat datam Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama yang berlaku di Penrsahaan yang benangkutan ;
- (3) Apabita terdapat Kesepakatan Kerja Wakfu tertentu yarg isinya lebih rendah dari Porafiran Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bemam4 maka yang berlaku adalatr isi dalam Peraturan Penrsahaan atau Kesepakatan KerJa Bersarna.
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 6
- (l) Kesepakatan Kerja Wakhr Tertentu dibuat tanfi.ap 3 (tiga) masing-masing una* pekerjq Pihak Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Batang Flari atau Pejabat yang dituduk untuk didaftar.
- (2) Seluruh biaya yang bertrubungan dengan pembuatan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dib€baftan kep afu pengusala.
Pasal T
Kasepakatan Ker:a Wahl Tertsnfir tidak dapat difarft kerrbali atau dirubatr kecuali atas persetujuan kedua bclah pihah atau karena alasan-alasan oleh Undang-rmdang dinyatakan cukup rmtrk merubah.
BAB TV
JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN PEMBAIIARUAJ{
Pasal S
- (1) Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan paling lama dua tahun.
- (2) Kesepakatan Kerja sebagaimana dimaksud xyat (l) hanya diperpanjang satu kali untuk paling lama dalam waktu sam4 dengan ketentuan jumlah selunrlmya wakhn kesepakatan kerja tidak boleh lebih dari 3 (tiga) talnrn.
Apabila
- (3) Apabila kes€pakdm kerja setAaimana dinaksud ayal (1) diperpaqiarg selanbatlanbatnya 7 (arjuh) hari sebdum kerja berakhir, Pihak Penrsahaan memberitaln*an matsuCrya secara teradb kepada pekeda yang benangkutan unmk memperpmjang kes€pakatan kerja tersebut.
- (4) Kesepakatan Kerja Waktu Tertsntu yang didasarkan atas pekerjaan tersebut tidak boleh berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun-
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 9
- (1) Pembaharuan Kesepakatm Keraja Wahr Tertentu hanya dapat diadakan 30 (fiSa puhft) hari setelah beraktrirnya Kesepalata Ksrja yang l^ana.
- (2) Pembaharuan Kesepakatan Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya boleh dilakukar 1 (satu) kali paling lama mlrk janda waktu yang sama tidak melebild darl 2 (dua) tahun.
- (3) Kesepakatan Kerja Waku Tertentu yag telah diperbaharui sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak dryat Aiperpqiang tagl
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 10
Kesepakatan Keqa Wakhr T€rtfltu yang ternyata bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimalaud dalam pasalz, pasal 4 ryat (3) der.r ayat (4), pasal 8 dan pasal 9 Kesepakatan Kerja tersebut mer{adi Kesepakatm Kerja Wakhr Tidak Tertentu.
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 11
Kesepakatan Keda Wakar Tertentu b€ralftir dsmi h*um dengan beraktrirnya waktu yang ditentukan dalailr Kesepakatan Keda atau der€m selesainya Wkeqaan yarg disepakati.
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 12
Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu berakhir karena pekerja yang bersangkutan dunia.
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 13
- (1) Kesepakatan KErja Waktu Tertentu tidak berakhir karena pengusaha mnringgal &amp;uda, kecuali Kesepakatan Kerja yang diadakan monyatakan sebaliknya.
- (2) Dalam hal Pengusaha meninggal duniq ahli waris pengusatu dapat mengakhiri Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dengan mengaj*an permohonan izin Psmuhxan Hubungan Kerja kepada Panitia Perselisihan Perbunrtran melalui Pemerintah Kabryaten Batang llari atau Pejabat yang ditnrliuk-
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 14
- (1) Kesepakatan Keda Waktu Tertentu tidak berakhir kffina fngssatu jatuh pailit ;
- (2) Apabila terjadi kepaititan maka hak-hak pekerja disele.saikan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 15
- (l) Kesepakatan Kerja Wakm Tertsntu berlangsung tenrs sampai saat berakhirnya waktuyang telah ditefltukan dalarn kesepakatan atau saat selesainya pekeSaan yang telah disepakati dalam kesepakatan kerjq kecuali karena :
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 16
- b. kesalatran berat akibat perbuatan pkEqa sebagai rn:rna dalam pasal 18, atau
- c. alasan memaksa sebagai ruma dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Apabtla Pengusaha atau Pekeda ternyata mengakhiri Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu sebelum wakumya berakhir atau selesainya pekerjaan tertsntu yary telah ditenhrkan dalam kesepak*m k"ryq pilu&amp; yang mengakhiri kesepakatan kerja tersebut diwajibkan membayar kepada pihak lainnya gmti rugr sebesar upatr peket'a sampai wakhr atau pekerjaan seharusnya selesai kecuali bila putusnya hubrmgan ke{a itu karena kesalatran berat atau alasan memaksa sebagaimana dimaksud dalatn pasal 16, pasal 18 dan pasal 19.
Pengusaha dapat mengakhiri Kesepatan Kerja Waktu Tertentu dengan meminta izin kepada Panitia Penyelesaian PersElisihan Perburuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
- a. Pada saat kepakatan kerja diadakan memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.
- b. Mabu( madat, memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja.
- c. Mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejatratan lainnya.
- d. Menganiay4 secara kasar, atau mengancam pengusaha" keluarga pengusatra atau teman sekerja.
- e. Melakukan sesuatu yang bertenkngan dengan hukum atau kesusilaan di tempat kEda.
6. f' Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan batraya milik Perusahaan.
- g. Dengan sengaja walaupun sudrh diperingatkan membiarkan dirinya afau teman seke{anya dalam keadaan bahaya.
- h- Membmgta rahaia peruaahaan yang seharusnya dirahasiaka-
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 18
- b. kesalatran berat akibat perbuatan pkEqa sebagai rn:rna dalam pasal 18, atau
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 19
- (2) Apabtla Pengusaha atau Pekeda ternyata mengakhiri Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu sebelum wakumya berakhir atau selesainya pekerjaan tertsntu yary telah ditenhrkan dalam kesepak*m k"ryq pilu&amp; yang mengakhiri kesepakatan kerja tersebut diwajibkan membayar kepada pihak lainnya gmti rugr sebesar upatr peket'a sampai wakhr atau pekerjaan seharusnya selesai kecuali bila putusnya hubrmgan ke{a itu karena kesalatran berat atau alasan memaksa sebagaimana dimaksud dalatn pasal 16, pasal 18 dan pasal 19.
Pengusaha dapat mengakhiri Kesepatan Kerja Waktu Tertentu dengan meminta izin kepada Panitia Penyelesaian PersElisihan Perburuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
- a. Pada saat kepakatan kerja diadakan memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.
- b. Mabu( madat, memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja.
- c. Mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejatratan lainnya.
- d. Menganiay4 secara kasar, atau mengancam pengusaha" keluarga pengusatra atau teman sekerja.
- e. Melakukan sesuatu yang bertenkngan dengan hukum atau kesusilaan di tempat kEda.
6. f' Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan batraya milik Perusahaan.
- g. Dengan sengaja walaupun sudrh diperingatkan membiarkan dirinya afau teman seke{anya dalam keadaan bahaya.
- h- Membmgta rahaia peruaahaan yang seharusnya dirahasiaka-
- (1) Pengusaha dryad. memberikan surat peringaran prtane kedua dan ketiga kepada pekerja karena kesalaha pekeda melakukao perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
2. a- d€ngru sengaja atau karena lalai mengakrbatkan dirinya dalmn keadaan demikian rupa sehingga ia tidak dapatmeqialankan peke{aannya.
- b. apabrla temyata pekerja tidak melalaanakan pekerjaarmya sesuai dengan ketsntuan yang sudah diperjaqiikan.
- c. Mel,anggar ketsntuan yarrg telatr ditetapkan datam Kesepakatan Kerjq sedangkan kepadanya tslah diberikan surat peringatan pertama atau kedua yang masih berlaku.
- d. tetap menolak untuk mentaati perintah atau penugasan yang layak diberikan kepadanya oleh atau atas nama p€ngusah4 sedangkan psrintah itu sesuai dengan kesepakatan kerja yang telah diadakan.
- (2) Setelah surat peringatan terakhir prkerja masih tetap melakukan perbuatan sebagimana dimalaud dalam ayat (1), maka psrgusaha dapat mengakhir Kesepakatan Kerja Waktu Tertsntu dengan meminta izin Pemuh$an Hubungan Kerja kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perbunrhan melalui Pemerintah Kabupaten Batang Flari atau pejabat yang ditunjuk.
- (1) Peket'a dapat mengakhiri Kesepakata Kerja Walfu T€rtentu karena kesalatun berat yang dilakukan pengusalu sebagaiberikut :
- a. Meng;aniaya, menghina s€cara kasa atau mongancarn pekerjq keluarga afau anggota rumah tanga pkerja atau mernbhd€n hal itu dilakr*an oleh koluarg4 anggota rumah tarng;a atau bawahan pengusatu.
- b. Membujuk peke{4 keluarga atau teman serumah pekerj4 melakukan sesuatu yang bertentangan dengn hu*um atau dengan kosusilaan, atau hal itu dilakr*an bawahan pengusaha.
- c. 2 (dua) kali tidak membayar upah peke{a pada waktunya.
- d. Tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam Kesepakatan Kerja.
- e. Tidak membsrikm pekerjaan yang cukup kepada pekedq yary penghasilaffirya didasakan atas hastl pekeq'aan yang dilalnrkan sesuai dengan yang dip€rjanjikan.
2. f' Tidak atau tidak cukup menyediakan fasilitas keq'a yang disyaratkan kepada pekerj4 yang penghasilannya didasarkan atas hasil peke{aan yang dilakukan.
- g. Apabila dilanju&amp;an hubrHrgan ke$a dapat msdmbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau keselarnatan pekerja hal mana tidak diketahui oleh pekerja sewaktu kesepakatan kerja diadakan.
- h. MemErintah pekerja untuk mengdakan yang tidak layak dan tidak ada dengan kesepakatan kerJa.
- i. Memerintahkan peke{a walaupun ditolak oleh pekerja untuk melakukan sesuatu peke{aan pada perusahaan lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan kerja.
- (2) Atas permintaan peke{4 Panitia Penyelesaian Perselisihan perburuhan menyelesaikan masalahyangtimbul akibat pengakhiran Kesepakatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Selain kesalahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pasal 17 dan pasal 18, pengusatra atau Peke{a dapat mengajukan F€akhiran Kesepakatan Keqa Waktu Tertentu dan minta izrn Pernutusan Hubrurgan Keqa kepada Panitia Psnyel€$ian Perselisihan Perburuhan karena alasan memaksa atau force majetu.
TANC'GTING JAWAB RENTENG
BAB V - TANC'GTING JAWAB RENTENG
Pasal 20
- (1) Dalam hal perusahaan pemberi kerja memborongkan pelaksanaan pekerjaan kepada pemborong maka pemborong atau sub-sub pemborong pekerjaan yang ditu1;111i 113rus be$adan hukum.
- (2) Dalam hal pemborong atau sub-sub pemborong yang ternyata tidak berbadan hukum maka perusahaan pemberi kerja bertanggung jawab atas isi Kesepakatan KErja Waktu Tertentu yang dibuat oleh pemborong atau sub-sub pemborong terhadap pekerjanya.
BIAYA. BIAYA
Pasal2l
- (l) Atas pelayanan dan jasa yang telah diborikan kepada psnrsahaan dengan pendaftaran kesepakatan kerja wakgr tert€ntu dikenakan biaya administasi.
Besamya ...
- (2) B6grnya btrya sebagaimara dimaksrd cyat (1) adalah ditetapkan sebesar Rp. 3.m,- / ofang.
- (3) Birya pendaftaran sebagaimarn dimaksud dalam ayat (2) dieetor ke Kas Daerah mslalui BendaSarawan khgsus penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari selambat- lambatrrya 2x24 jmn.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal22
- (1) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketontuan dalam Peraturan Daerah ini dilakgkan oleh pernerintah Kabupaten Batang Flari bersama - siuna dengan hstansi terkait.
- (2) Tata cara pernbinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini b€rpedoman pada Peratruan Penndang-undangan yang bedaku.
BAB VItr
KETENTUA}I PIDA}IA
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal22
Pasal 23
- (1) pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini sehinggp merugikao Daeratt di^mcam pidana krrungan paling lama 6 (enam) bulan ataa denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000.000,- (ima juta rupiah) ;
- (2) Tindak ptdanasebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran ;
PENYIDIKAN
BAB IX - PENYIDIKAN
Pasal 24
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu *tingtungan Pernerintah Daerah diberi wewenang khusgs sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidafla dibidang Retribusi Daerah.sebagaimana dimaksud dalam Undang - urdang Nomor 8 tatrun 1981 tentang Htftum AcanPidana;
- (2) Wewenang Penyidik seb4gaimana dimaksud pada ryat (1) adalah :
- a. Menerima mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan bsrkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pnbadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilalnrkan sehubrmgan drngan tindak pidana Retribusi Dasrah.
- c. M€minta keterangan dm bahan bukti dari trang prftadi atau badan d€ngru tindak pidaru dfuidang RefifuIsi Da€rah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatatt-catatnr dan dokumendokrmren lain berkenaan dengan tindak pidaru dibidang Retibusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledatran untuk mendapatkan bahan bukti penrbukuaa pencatan, dan dokumen-dokumen laifl, ssrta melakukan penyitaan terhadap batun bukti temebut dalam hal tindak pidana Retibusi Daerah.
- f. meminta bantuan tenag;a altli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Refiibusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang msrdnggalkail numgan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen pang dibawa sebagaimana dimaksud pada hunrf c.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang unh* didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana Refibusi Daerah.
- j. Menghentikan pryidikan ddam hal tindak prdana Retibusi Daerah.
- k. Melakukan tindakan lain yang pedu rmtuk kelancaran penyidikan tindak pidam dibidang Retibwi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungiawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pzda ryat (1) memberitalnrkan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikarurya kepada Penuntut Umunr, melalui Pejabat Pelryidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-rmdang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukun Acara Pidana.
KETENTUA}I PERALIHAN
BAB X - KETENTUA}I PERALIHAN
Pasal 25
Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang telah ada pada wakfu ditetapkarurya Perahran Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya Kesepakatan Kerja tersebut dan apabila akan diperpanjang atalr diperbaharui harus memenuhi ketentuan sssuai Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Perafiuan Daerah ini.
BAB )O
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUA}I PERALIHAN
Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, separfiarg p€hksauanya akan didur lebft lajut melalui Bqati.
Paffil27
Peraturan Daerah ini mulai beflaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapatmengetatruinya memerintalrkan pngundang&amp; perahsan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabrryaten Batarg Hmi. Disahkar di Muara Bulian. Pada tanggd 18 Oktober 2001

Penetapan: Diundangkan di Muara Bulian. Pada tanggal 18 Oktober 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH ATEN BATANIG HARI, LX,MBARAN D KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2OO1 NOMOR 33 SALIM JUFRI ## PnNrgrasAN ATAS ## PERATIIRA}I DAERAH KABIIPATEN BATANG HARI ## NOMOR 38 TAHLIN 2OOI TENTANG ## KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU
PENJELASAN
Pembukaan
UMTIM. I
Dalam rangka melaksanakan hubungan krdustrial di penxahaan dan untuk memberikan jaminan perlindungan h*urn baik kepada pihak pengusaha maupun pekerja maka perlu pembinaan dan pengawasan secara intensif, maka atas pertimbangan tersebut pedu ditetapkan Perafiran Daerah yang membentuk tentang Kesepakatan Kerja wakru Tertentu.
Peraturan Dasrah ini adalah unnrk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tafuxt 1999 tentang Pemerintatran Daerall undang-rurdang Nomor 2l Tal*m 1954 tentang Pe{anjian Perburuhan Antara serikat Buruh Dan Majikan, undang-undang Nomor 14 Talrun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ketenagakerjaan. peraturan Daeratr ini bertnjuan agar kesepakatan ket'a waktu tertentu harus melalaanakan adanyakesepakatan didasarkan atas musyawarah mufakat.
Materi / isi Peratruan Daeratr ini meliputi : Kesepatakan Keqa waktu Tertenhq syarat-syarat dan isi jangka waktu, perpaqiangan dan pembaharuan, ta'ggung jawab renteng btaya-btrya pembinaan dan pengawasarL ketentuan prdan+ penyelidikarq ketentuan peralihan.
## tr. PENTELASAN PASAL DEMI PASAL.
-
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jeks. - Pasal 2 Cukup jelas. - Pasal 3 Cukup jetas. - Pasal 4 Cukup jelas. - Pasal 5 Cukup jelas. - Pasal 6 Cukup jelas. - Pasal 7 Cukup jelas. - Pasal 8 Cukup jelas. - Pasal 9 Cukup jelas. - Pasal 10 Cukrpjelas. - Pasl 11 Cukre jelas. | Pasal | 12 | Cukup jelas. | |---------|------|----------------| | Pasal | 13 | Cukup jelas. | | Pasal | 14 | Cukup jelas. | | Pasal | 15 | Cukup jelas. | | Pasal | 16 | Cukup jelas. | | Pasal | 17 | Cukup jelas. | | Pasal | 18 | Cukup jelas. | | Pasal | 19 | Cukup jelas. | | Pasal | 20 | Cukup jelas. | | Pasal | 2l | Cukup jelas. | | Pasal | 22 | Cukup jelas. | | Pasal | 23 | Cukup jelas. | | Pasal | 24 | Cukup jelas. | | Pasal | 25 | Cnkup jelas. | | Pasal | 26 | Cukup jelas. | | Pasat | 27 | Cukup jelas. |