PERATURAN BUPATI SANGGAU Nomor 9 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERJNTAH DI LINGKUNGAN PEMERJNTAH KABUPATEN SANGGAU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jo. Pasal 4 ayat (!) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
Mengingat : I.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun I 953 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 ten tang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
12. Peraturan Daerah Ka bu paten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
13. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.
BAB II - KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
ULP berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis penyelenggaraan kegiatan operasional pengadaan barang/jasa pemerintah yang melekat pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup tugas ULP mencakup pelayanan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / hibah dan bantuan luar negeri.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan organisasi ULP terdiri dari:
- a. Kepala ULP;
- b. Sekretaris ULP; dan
- c. Pokja ULP.
- (2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melekat padajabatan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi ULP
- (3) Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melekat pada jabatan Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/ J asa dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala ULP.
- (4) Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf c, dijabat oleh Aparatur Sipil Negara pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa, apabila dipandang perlu dapat ditambah personil dari instansi lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pokja ULP dipimpin oleh seorang ketua yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PA/ KPA dan PPK yang bersangkutan dan secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah melalui kepala ULP.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
Bagan struktur organisasi dan hubungan kerja ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV RJNCIAN TUGAS PERANGKAT ULP

## Bagian Kesatu Kepala ULP

## Pasal 6

- (1) Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
- b. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/ a tau indikasipenyimpangan;
- e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP; dan
- d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada menteri/pimpinan lembaga/bupati/pimpinan institusi;
- f. mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Bupati, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang­ undangan dan/atau KKN.
- (2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota pokja ULP.
- (3) Dalam hal diperlukan oleh Pokja, Kepala ULP dapat memfasilitasi usulan perubahan HPS dan/ atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PPK.

## Bagian Kedua Sekretaris ULP

## Pasal 7

- (1) Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga ULP;
- b. menginventarisasi paket-paket yang akan dilakukan pelelangan / pemilihan langsung/ seleksi;
- c. menyiapkan dokumen pendukung dan infonnasi yang dibutuhkan pokja ULP;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh pokja ULP;
- e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
- g. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
- f. mengelola sistem pengadaan barang/jasa dan sistem informasi data manajemen pengadaan barang/jasa untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
- h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan menyusun laporan; dan
1. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis atau staf pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/ jasa.
- (2) Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota pokja ULP.

Bagian Ketiga Pokja ULP

## Pasal 8

Pokja ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pem.ilihan penyedia barang/jasa;
- c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website kementerian/lembaga/pemerintah daerah/ institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
- b. menetapkan dokumen pengadaan barang/ jasa;
- d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f. menjawab sanggahan;
- g. menetapkan penyedia barang/ jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rpl00.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- h. menetapkan penyedia barang/jasa untuk seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bemilai paling tinggi Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

- i. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
- k. dalam hal diperlukan dapat mengusulkan perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PPK;
- J. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- I. Perubahan HPS sebagaimana dimaksud pada huruf k, hanya terbatas pada koreksi perkalian dan penjumlahan HPS, sehingga substansi kebenaran HPS dan spesifikasi teknis menjadi tanggung jawab PPK;
- m. membuat laporan mengenai proses pengadaan barang/ jasa kepada kepala ULP; dan
- n. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA melalui kepala ULP.

## Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua Pokja dan setiap anggota Pokja mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Penetapan pemenang oleh Pokja tidak dapat diganggu gugat oleh kepala ULP dan PA/KPA.
- (3) Anggota Pokja dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan barang/jasa di luar ULP.

## BABV

## TIM TEKNIS

## Pasal 10

- (1) Dalam hal pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus dan/ a tau memerlukan keahlian khusus, Pokja ULP dapat dibantu oleh tim teknis yang dibentuk dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah selaku PA sesuai kebutuhan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil (tenaga ahli konsultan).

## Pasal 11

Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas memberikan fasilitasi, konsultansi dan asistensi kepada Pokja ULP tentang penjelasan teknis (aanwijzes) pengadaan barang/ jasa.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 12

- (1) ULP wajib melaksanakan koordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/pengguna barang/jasa, LKPP dan LPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, ULP wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabilitas.

- (3) ULP wajib menyusun sistem dan prosedur kerja ULP yang diatur dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 13

- (1) Hubungan kerja ULP dengan PA/KPA/pengguna barang/ jasa meliputi:
- a. menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
- c. melakukan koordinasi pedoman dan petunjuk kepada PA/KPA/pengguna barang/jasa dalam penyusunan rencana pengadaan barang/jasa; dan
- b. mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa;
- d. melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang diberikan bupati.
- (2) Hubungan kerja ULP dengan LKPP meliputi:
- a. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh LKPP;
- b. mengadakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa;
- d. memberikan saran/masukan untuk. perumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa.
- c. koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- (3) Hubungan kerja ULP dengan LPSE meliputi:
- a. melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan menggunakan sistem pengadaan secara eiektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh LPSE;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis, terkait proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
- c. memberikan saran/masukan dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

## Pasal 14

- (1) Kepala ULP dan Sekretaris ULP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Pokja ULP diangkat dan berhentikan oleh kepala ULP atas dasar penugasan dari Sekretaris Daerah.

## Pasal 15

- (1) Kepala ULP/anggota Pokja ULP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

- b. memahami pekerjaan yang akan d.iadakan;
- c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/ Pokja ULP yang bersangkutan;
- d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan barang/jasa;
- e. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
- f. menandatangani pakta integritas.
- (2) Persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa sebagaimana diraksud pada ayat (l) huruf e dapat dikecualikan untuk kepala ULP.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

## Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan ULP d.ibe bankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BABIX KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 17

- (1) Pokja ULP wajib menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Anggota masing-masing Pokja ULP beranggotakan paling kurang 3 (tiga) ditambah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. berjumlah gasal orang dan dapat dan kompleksitas
- (3) Anggota Pokja ULP di.larang menjabat sebagai PPK, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, bendahara, dan APIP.
- (4) Dalam menugaskan Pokja ULP, kepala ULP wajib memperhatikan kompetensi. dan rekam jejak anggota Pokja ULP.

## Pasal 18

- ( 1) Kepala ULP waji.b melaksanakan tugas merni.mpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Apabila kepala ULP berhalangan sementara dalam melaksanakan tugas, yang bersangkutan dapat menunjuk Sekretaris ULP untuk bertindak atas nama kepala ULP setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala ULP, Sekretaris ULP, anggota Pokja ULP dan unsurunsur organisasi di dalarnnya diberikan tunjangan khusus/ insentif sesuai be ban kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 19

Kepala ULP wajib melaksanakan fungsi pengawasan internal dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 2 Februari 20 I 7 BUPATI SANGGAU, TTD PAOLUS HAD!

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 2 Februari 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU


A.L. LEYSANDRJ

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NO MOR 9


Salinan ses Kepala Bagi dengan aslinya Hukum dan HAM

. MH tl(IV/b) 9903 I 002 YAKOBUS SH NIP

LAMPIRAN PERATURAN BUPATT SANGGAU

NOMOR

:

9 TAHUN 2017

TANGGAL

:

2 FEBRUARI 2017

TENTANG

:

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN HUBUNGAN KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU


Keterangan :

. garis komnando

----------: garis koordinasi

BUPATI SANGGAU, TTD PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagi Hukum,dan HAM

H. MH Pem)ina Tingkat/ (IV/b) NIP. 1. 700223 9 903 1 002