PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor MOR Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA (berlaku 28 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NO MOR 61 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
3. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. 12.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. 13.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas dan disingkat DISPMNAKER adalah Dinas
6. Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan tenaga kerja.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan tenaga kerja.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Aset; dan
3. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Penanaman Modal terdiri atas:
1. Seksi Perencanaan, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
2. Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri atas :
1. Seksi Pendaftaran Perizinan;
2. Seksi Pemeriksaan Lapangan dan Ad vis; dan
3. Seksi Penertiban, Pengendalian dan Pengaduan Perizinan.
- e. Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas :
1. Seksi Pembinaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
2. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupkn b~gian tid~k t~rpisahkan d~ri Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarak:an, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja berdasarkan kebijakan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

## Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur stai yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

## Pasal9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
- d. penyelenggaraan pelayananan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan; dan
- e. pelaksan~an tigas lain yang diberikan oleh Kepala Din~s sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

- ( 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Aset; dan
- c. Subbagian Program dan Keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pembantu Sekretariat.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum

dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

- (2) Subbagian Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pengelolaan aset meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.
- (3) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

## Bagian Ketiga

## Bidang Penanaman Modal

## Pasal 12

- ( 1) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf c mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, promosi, pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
- (2) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penanaman Modal;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perencanaan, promosi dan pengendalian penanaman modal;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan clan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan data dan sistem informasi penanarnan modal;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Seksi pada Bidang Penanarnan Modal; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 14

- (1) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 ayat ( 1) terdiri atas :
- a. Seksi Perencanaan, Promosi dan Pengendalian Penanarnan Modal; dan
- b. Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

## Pasal 15

- (1) Seksi Perencanaan, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Perencanaan, Promosi dan Pengendalian Penanarnan Modal;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang perencanaan, pengem bangan;
- c. melaksanakan penanaman fasili tas / in sen tif, penyelenggaraan promosi; dan promosi meliputi perencanaan modal, pelaksanaan pemberian pembuatan peta potensi investasi, promosi dan penyediaan bahan
- d. melaksanakan pengendalian penanaman modal.
- (2) Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanarnan Modal,
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
- c. melaksanakan operasional SPIPISE, SIPID LKPM serta pengelolaan dan pelayanan data dan informasi penanarnan modal.

## Bagian Keempat Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu

## Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan terpadu meliputi pendaftaran perizinan, pemeriksaan lapangan clan advis perizinan, penertiban, pengendalian dan pengaduan perizinan.
- (2) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan perizinan terpadu;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pendaftaran perizinan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pemeriksaan lapangan dan advis perizinan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penertiban, pengendalian dan pengaduan perizinan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 18

- ( 1) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) terdiri atas :
- a. Seksi Pendaftaran Perizinan;
- b. Seksi Pemeriksaan Lapangan dan Advis; dan
- c. Seksi Penertiban, Pengendalian dan Pengaduan Perizinan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

## Pasal 19

- (1) Seksi Pendaftaran Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendaftaran Perizinan;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pendaftaran perizinan; dan
- c. melaksanakan penyediaan informasi perizinan, prosedur dan tata cara pengurusan dan registrasi perizinan.
- (2) Seksi Pemeriksaan Lapangan dan Advis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemeriksaan Lapangan dan Advis;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pemeriksaan lapangan dan advis; dan
- c. melaksanakan survei lapangan dan fasilitasi pemrosesan advis perizinan.
- (3) Seksi Penertiban, Pengendalian dan Pengaduan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penertiban, Pengendalian dan Pengaduan Perizinan;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis penertiban, pengendalian dan pengaduan perizinan;
- c. melaksanakan penertiban surat-surat perizinan dan pengendalian perizinan; dan
- d. melaksanakan pelayanan pengaduan perizinan.

## Bagian Kelima

## Bidang Ketenagakerjaan

## Pasal 20

- (1) Bidang Ketenagak.erjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang ketenagakerjaan meliputi pembinaan pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja serta pembinaan hubungan industrial.
- (2) Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Ketenagakerjaan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pembinaan pelatihan, produktivitas dan penempatan tenaga kerja;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pembinaan hubungan industrial;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Ketenagakerjaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 22

- (1) Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) terdiri atas :
- a. Seksi Pembinaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
- b. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketenagakerjaan.

## Pasal 23

- (1) Seksi Pembinaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembinaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pembinaan pelatihan, produktivitas dan penempatan tenaga kerja;
- c. melaksanakan perencanaan tenaga kerja makro dan mikro serta informasi ketenagakerjaan;
- d. melaksanakan pembinaan lembaga pelatihan kerja;
- e. melaksanakan fasilitasi pelatihan ketrampilan berbasis masyarakat dan berbasis kompetensi;
- f. melaksanakan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- g. melaksanakan penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
- h. melaksanakan perluasan kesempatan kerja; dan
1. melaksanakan perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), perizinan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). 1
- (2) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembinaan Hubunganlndustrial;
- b. mengumpul dan mengolah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pembinaan hubungan industrial;
- c. melaksanakan perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja;
- d. melaksanakan fasilitasi tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan, perjanjian kerja;
- e. melaksanakan jaminan sosial tenaga kerja dan syarat­ syarat kerja;
- f. melaksanakan pembinaan lembaga ketenagakerjaan; dan
- g. melaksanakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

## Bagian Keenam

## UPT

## Pasal 24

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan W alikota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang­undangan yang berlaku.

## Bagian Ketujuh

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan se bagian tugas teknis terten tu di lingkungan Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

## Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional/ tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

## BAB IV

## TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 27

- ( 1) Dalam melaksanakan tugasnya seluruh pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas dan setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

- ( 1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada W alikota melalui sekretaris daerah tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap unsur Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktuwaktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memperhatikan clan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.

## BABV

## PEMBIAYAAN

## Pasal 29

- ( 1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## BAB VI

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan pegawai pada jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai N egeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional harus memperhatikan syarat jabatan dan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Syarat jabatan untuk tiap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (5) Sekretaris dan Kepala Subbagian diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang administrasi dan/ a tau memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang administrasi.
- (6) Kepala Bidang dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan/ atau memiliki pengalaman kerja pada bidang sejenis.
- (7) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (8) Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (9) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setiap tahun ditetapkan oleh W alikota.
10. (lO)Uraian jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional dengan Peraturan W alikota yang disusun berdasarkan analisis jabatan.

## BAB VII

## JABATANPERANGKATDAERAH

## Pasal 31

- ( 1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Staf Pelaksana pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan merupakan Jabatan Pelaksana.

## BAB VIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja Dinas dilakukan setiap tahun sekali dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibidang evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penyempumaan kelembagaan Dinas, maka unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling) secara periodik.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 33

- ( 1) Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota 1n1.
- (2) Pemberian Advis dan pertimbangan teknis perizinan tetap dilaksanakan oleh dinas terkait berdasarkan peraturan yang berlaku sampai dengan terbentuknya Peraturan Walikota terkait penyelenggaraan perizinan.

## BABX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 25); dan
2. Pasal 2 ayat (1) huruf d, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 5);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 28 Desember 2016

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 28 Desember 2016

## SEKRETARIS DAERAH KOTA SING KA WANG


SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 48

Kepala Bagian Hukum dan Perun


Salinan sesuai dengan a slinya g-undangan, YASMALI R, SH NIP.19681016 199803 1 004

1

2

## 1 1 1 1

1

1

$

I

1

7

1

1

1

1

1

4

1

|

-ri-

?

1

|

1

1

�

-r

-

z

1

g

g ii z5

o

p

SF

%

a

i:

5,5&amp;l

«¢

t

a,

!

8

--·---

1

H

0

'

t

m

i

z

3

5%

;

1

.%

g ii.

.it

" i5#

a

!

£

E

c

5

:

e

Ct.I

d

«¢

M

5

?

5

|

4

u

t

8

5