PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor - Tahun 2009 tentang RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (berlaku 23 September 2009)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR :
05
TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaran Otonomi Daerah dibidang perindustrian dan perdagangan, perlu diadakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Tanda Daftar Perusahaan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Retribusi Tanda Daftar Perusahaan merupakan salah satu kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dibidang perindustrian dan perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka retribusi Tanda Daftar Perusahaan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indionesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
5. Nomor Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 408, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
12
Menetapkan
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT dan BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.
13
:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Seram Bagian Barat;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi : perseroan terbatas , perseroan komoditas, badan usaha milik negara/daerah, koperasi, yayasan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha lainnya.
10. 10.Retribusi Daerah yang diselanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
11. 11.Tanda Daftar Perusahaan yang selenjutnya disingkat TDP adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang telah memenuhi wajib daftar perusahaan
12. 12.Izin adalah izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya.;
13. 13.Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan,
14. 14.Retribusi Tanda daftar perusahaan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah Pungutan/pembayaran tanda daftar perusahaan kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah.
15. 15.Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah.
16. 16.Wajib retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
17. 17.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk pemanfaatan tanda daftar perusahaan.
18. 18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. 19.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14
- 20.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi
- 21.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dengan nama retribusi tanda daftar perusahaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian tanda daftar perusahaan kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Objek retribusi adalah pemberian tanda daftar perusahaan
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat tanda daftar perusahaan
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3
Retribusi Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 4
Pasal 4
Tingkat penggunaan jasa dihitung
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 4
Pasal 5
- (1) Perusahaan yang wajib didaftar adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya diwilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, termasuk didalamnya kantor Cabang, kantor Pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai kewenangan untuk mengadakan perjanjian.
- (2) Dikecualikan dari wajib daftar perusahaan adalah :
- a. setiap perusahaan negara yang berbentuk pinjaman;
- b. setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan badan hukum atau suatu persekutuan.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 4
Pasal 6
Klasifikasi dan bentuk usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah :
15
- a. Perseroan Terbatas (PT);
- b. Perseroan Komanditer (CV)
- c. Firma (Fa);
- d. Koperasi (Kop)
- e. Perusahaan Perseorangan (PO)
- f. Bentuk - bentuk usaha dan Perusahaan lainnya (BUL)
- g. Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD )
- h. Perusahan Asing.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 4
Pasal 7
- (1). Untuk setiap Tanda Daftar Perusahan yang rusak atau hilang diwajibkan melaporkan kepada Dinas yang selanjutnya akan diberikan pergantiannya dengan membayar Retribusi.
- (2). Bagi setiap Perusahab yang berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Barat wajib mendaftarkan perusahaannya dengan membayar retribusi.
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN
Pasal 8
- (1). Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagai atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian tanda Daftar Perusahaan.
- (2). Biaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya administrsi, biaya lapangan, biaya pangawasan dan pembinaan.
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
Struktur dan besarnya tarif retribusi tanda daftar Perusahaan per -5 (lima) Tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut.
1. Perseroan Terbatas ( PT ). Rp. 500,000;
2. Perseroan Komoditer ( CV ). Rp. 250,000;
3. Firna (Fa ). Rp. 250,000;
4. Koperasi ( Kop ). Rp. 100,000;
5. Perusahan Perseorangan ( PO ). Rp. 100,000;
6. Bentuk-bentuk Usaha dan Perusahaan Lainnya ( BUL )/Badan Usaha Milik Daerah BUMD ). Rp. 250,000;
7. Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ).
8. Rp. 500,000;
8. Perusahaan Asing. Rp. 1.000,000;
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah Tempat Tanda Daftar Perusahaan diberikan.
16
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11
- (1). Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 2 ( dua ) tahun dan wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.
- (2). Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12
- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokomen lain yang dipersamakannya.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi Administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen ) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditaguh dengan menggunakan STRD.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14
- (1). Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus,
- (2). Pembayaran Retribusi diterimah oleh bendaharawan khusus penerima di Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah di Seram Bagian Barat dalam waktu 1x24 jam
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15
- (1). Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3). Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 16
- (1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
17
- (2). Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ## BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 17
- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat tentangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2). Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran ; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
PENYIDIKAN
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 18
- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;.
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.
18
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Piru Pada tanggal 23 September 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH MANSUR TUHAREA ## BAB XVI KETENTUAN PIDANA ## Pasal 19 - ( 1). Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang. - (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. ## BAB XVII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 20 - (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penandatangan: - (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati ## Pasal 21

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Piru Pada Tanggal 23 September 2009

Penandatangan: BUPATI SERAM BAGIAN BARAT JACOBUS F. PUTTILEIHALAT 19 ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2009 NOMOR 92 ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
NOMOR : 05
TAHUN 2009
## TENTANG
## RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
## I. UMUM
Dengan tetap diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah adalah dalam rangka upaya mempercepat proses pembangunan Otonomi Daerah dimana dituntut pembaharuan sistim pungutan Retribusi Daerah yang mengarah pada sistim sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggairahkan peran serta masyarakat untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
Kewenangan otonomi yang dimiliki Kabupaten berpijak pada Perpaduan pelayanan umum yang akan melahirkan perizinan dan retribusi baik secara pengakuan maupun secara penyerahan untuk meningkatkan pelayanan umum pada satu sisi dan pada sisi yang lain dibutuhkan peningkatan pendapatan asli daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki, maka jenis retribusi Tanda Daftar Perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dalam pelaksanaan pungutannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri diperlukan kepekaan untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
s/d Pasal 21 : Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2009 NOMOR 94 20