PERATURAN DAERAH KABUPATEN SALINAN  BANGKA Nomor 1 Tahun 2017 tentang PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA (berlaku 22 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2011;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 di Sungailiat, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Badan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang Nomor :17/LHP/XVIII.PPG/06/2016 Tanggal 27 Juni 2016, perlu dilakukan penetapan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka yang telah dilakukan sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka kepada PDAM Tirta Bangka;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1992 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4033);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka, yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Bangka adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka di Kabupaten Bangka.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PDAM.
8. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, serat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
9. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Badan Usaha dengan suatu imbalan tertentu.
10. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud Penetapan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Bangka adalah dalam rangka menindaklanjuti Laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 di Sungailiat, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Badan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang Nomor :17/LHP/XVIII.PPG/06/2016 Tanggal 27 Juni 2016.
- (2) Tujuan Penetapan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Bangka adalah untuk menetapkan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Bangka Tahun 2015 sebesar Rp. 7.393.140.466,00 (tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
PENETAPAN PENYERTAAN MODAL
BAB III - PENETAPAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Bangka ditetapkan sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp. 7.393.140.466,00 (tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari :
- a. penyertaan modal daerah sebesar 6.187.363.909,00 (enam milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan rupiah); dan
- b. hibah sebagai penetapan penyertaan modal sebesar Rp. 1.205.776.557,00 (satu milyar dua ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah)
- (2) Penetapan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan rincian sebagai berikut:
- a. dana pendamping proyek pada Tahun 1998 sebesar Rp. 280.413.104,00 (dua ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu seratus empat ribu rupiah);
- b. bantuan barang persediaan bahan instalasi sampai dengan Tahun 2006 sebesar Rp. 386.685.234,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
- c. bantuan biaya gaji dan pembayaran rekening listrik dan pembayaran hutang sebesar Rp. 540.134.986,00 (lima ratus empat puluh juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah); dan
- d. penyertaan hibah dari pemerintah pusat Rp. 4.980.130.585,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Penetapan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan rincian sebagai berikut:
- a. bahan instalasi pada Tahun 2008 sebesar Rp. 89.610.200,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah);
- b. pengadaan pemasangan pipa PVC, pompa dan control panel Tahun 2008 sebesar Rp. 403.370.057,00 (empat ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima puluh tujuh rupiah);
- c. pengadaan pemasangan pipa Tahun 2008 sebesar Rp. 383.350.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. program Sistem Komputer Akuntansi (SKA) pada Tahun 1994 sebesar Rp. 44.257.500,00 (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- e. tanah Rp. 40.855.800,00 (empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah); dan
- f. pemasangan listrik PLN Rp. 244.333.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
BAB III - PENETAPAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bersumber dari APBD.
BAB IV - PENGAWASAN
Pasal 5
- (1) Bupati menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara professional dan bertanggungjawab pada Bupati.
- (3) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Penetapan: Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 22 Juni 2017

Penandatangan: BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT

Penetapan: Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 22 Juni 2017

Penandatangan: Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto AKHMAD MUKHSIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI D

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I NIP. 19660608 198603 1 004 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 2.1/2017)