PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Nomor 5 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI (berlaku 25 September 2010)
Pembukaan
Menimbang
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
:
a. bahwa dalam era globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka Pos dan Telekomunikasi memiliki peran penting sebagai media dalam mengkomunikasikan, menyerbarluaskan, dan mendorong peran serta masyarakat, serta menciptakan situasi yang kondusif bagi pembangunan daerah ;
- c. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, serta untuk menciptakan ketertiban penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, maka hal tersebut perlu diatur dalam suatu peraturan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka urusan penyelenggaraan Pos dan Telekonunikasi telah dilimpahkan menjadi kewenangan Pemerintah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi .
4. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276 );
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuewensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/ M.KOMINF0/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomuikasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9) ;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
dan BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan ;
5. Wilayah adalah wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pos dan Telekomunikasi ;
6. Pos adalah Pelayanan Lalu Lintas Surat Pos, Uang, Barang, dan Pelayanan Jasa lainnya oleh Badan yang menyelenggarakan pos ;
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan atau pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunkasi ;
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman dan/atau penerima dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya ;
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Bahan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan keamanan Negara ;
11. Penyediaan Menara adalah Badan Usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi ;
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggara telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus ;
12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain;
14. Instalasi Kabel Rumah atau Gedung adalah saluran kabel yang melingkupi kabel terminal batas atau rangka pembagi utama atau rangka pembagi internal, perkawatan, dan soket yang dipasang didalam rumah atau gedung milik pelanggan ;
13. Kontraktor Menara adalah Penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain ;
15. Instalatur adalah orang yang melakukan pemasangan kabel jaringan kerumah atau gedung ;
17. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menetapkan peralatan telekomunikasi dengan yang desain atau bentuk kontruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi ;
16. Jasa Telekomunikasi adalah Layanan Telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi ;
18. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggaraan telekomunikasi seluler ;
20. Menara Tunggal (Monopole) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain ;
19. Menara rangka (Self Support Tower) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan kerangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya ;
21. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
23. Rekomendasi adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selaku Pengawas dan Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk digunakan sebagai dasar permohonan ijin mendirikan bangunan-bangunan menara telekomunikasi ;
22. Menara Telekomunikasi Existing adalah menara telekomunikasi yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ;
24. Zona adalah pembagian pola persebaran peletakan menara telekomunikasi dan model/bentuk menara telekomunkasi ;
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pos dan Telekomunikasi diselenggarakan
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi bertujuan :
- a. menunjang kegiatan pembangunan, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat ;
- c. meningkatkan hubungan antar masyarakat ;
- b. menunjang perekonomian masyarakat ;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- f. mendukung persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia .
- e. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata ; dan
BAB III - KEWENANGAN DAERAH Bagian Pertama Bidang Pos
Pasal 4
Daerah bertanggungjawab dan berwenang atas penyelenggaraan pos yang meliputi :
2. pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan ;
1. penyelenggaraan pelayanan pos diperdesaan ;
3. pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen ;
4. penertiban jasa titipan untuk kantor agen .
Bagian Kedua Bidang Telekomunikasi
BAB III - KEWENANGAN DAERAH Bagian Pertama Bidang Pos
Pasal 5
Daerah bertanggungjawab dan berwenang atas penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi :
- b. pemberian rekomendasi terhadap permohon izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan wilayah Daerah ;
- a. pemberian izin penyelengaraan telekomunikasi dalam cakupan wilayah Daerah yang tidak menggunakan Spektrum Frekuensi Radio ;
- c. pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi ;
- d. pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah / Gedung (IKR/G) ;
- e. pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan wilayah Daerah, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya ;
- g. penanggung jawab panggilan darurat ;
- f. pemberian izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator ;
- h. pemberian Izn Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi ;
- j. pemberian Izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan) ;
- i. pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam wilayah Daerah ;
- k. pemberian Izin instalansi penangkal petir ;
8. m.pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi Pos dan Telekomunikasi ;
- l. pemberian Izin Instalasi Genset ;
- n. pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi .
Bagian Pertama Penyelenggaraan Pos
BAB IV - PENYELENGGARAAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 6
Penyelenggaraan Pos meliputi :
- b. badan yang menyelenggarakan pos sebagaimana dimaksud pada huruf a, selain yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu PT. Pos Indonesia, juga dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum ;
- a. kegiatan pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya oleh Badan yang menyelenggarakan Pos ;
- c. badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas hanya bergerak pada bidang pengantaran pos ;
- d. badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c, disebut Perusahaan Jasa Titipan .
Bagian Kedua Penyelenggaraan Telekomunikasi
BAB IV - PENYELENGGARAAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 7
- a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi ;
- c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
- b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi ;
BAB IV - PENYELENGGARAAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 8
Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat diselenggarakan dengan mengggunakan jasa telekomunikasi.
BAB IV - PENYELENGGARAAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 9
Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, dapat diselenggarakan dengan menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi .
BAB IV - PENYELENGGARAAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 10
- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat diselenggarakan untuk keperluan telekomunikasi khusus keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Hurf b dan c memerlukan jaringan tambahan, dapat meyewa jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan dan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. a. perorangan ;
- c. badan hukum
3. b.instansi/pemerintah ;
- (2) Dalam hal penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan c memerlukan jaringan tambahan dapat menyewa jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan dan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.
BAB IV - PENYELENGGARAAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 11
Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari :
- b. ISP, warung internet ;
- a. warung telekomunikasi, baik bergerak maupun tetap ;
- c. semua usaha jasa dan telekomunikasi baik yang bersifat lokal maupun khusus;
- e. TV lokal dan radio swasta ;
- d. handy talky ;
- f. menara telekomunikasi.
BAB IV - PENYELENGGARAAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 12
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :
- b. komunikasi radio antar penduduk ;
- a. radio Amatir ;
- c. radio taxi antar perorangan .
BAB IV - PENYELENGGARAAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 13
- (1) Penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintah umum .
- a. pendidikan ;
- (2) Kegiatan Pemerintahan Umum sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sektor :
4. b.perhubungan ;
5. d.kehutanan dan perkebunan ;
- c. pertanian dan perikanan ;
- e. kesehatan ;
8. h.pariwisata
- f. pekerjaan umum ; g.pemerintahan dalam negeri, dan
BAB IV - PENYELENGGARAAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 14
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a, dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta .
BAB IV - PENYELENGGARAAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 15
Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum dilarang untuk :
- b. menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya ;
- a. menyelenggarakan telekomunikasi diluar peruntukannya ;
- c. memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan atau pengoperasiannya .
BAB IV - PENYELENGGARAAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 16
Penyelenggaraan pos dan telekomunikasi harus dapat menunjukkan orientasi pada hal-hal sebagai berikut :
- b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global ;
- a. melindungi kepentingan umum dan keamanan masyarakat daerah khususnya, serta seluruh Bangsa Indonesia pada umumnya ;
- c. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- e. mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran sesuai perkembangan industri pada pos dan telekomunikasi .
- d. pembinaan masyarakat, dan masukan-masukan konstruktif kepada semua pihak berkenaan dengan pembangunan ;
BAB V - STANDARISASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI Pasal 17
Pasal 17
Setiap perangkat telekomunikasi yang dibauat, dirakit, dimaksudkan untuk diperdagangkan dan/atau di Daerah, wajib memenuhi standar persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
BAB VI - INSTALASI KABEL RUMAH ATAU GEDUNG Pasal 18
Pasal 18
- (1) Untuk pemasangan instalasi kabel rumah atau gedung dapat dilaksanakan oleh instalatur .
- (2) Instalatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan Hukum dan memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .
BAB VII - MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 19
Pasal 19
Pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan rencana tata ruang daerah, dengan tetap menjamin kehandalan cakupan (coverage) pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan telekomunikasi .
BAB VII - MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 19
Pasal 20
- (1) Pola penyebaran titik lokasi menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona
BAB VII - MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 19
Pasal 21
- (1) Pembangunan menara diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu :
- b. menara rangka (self support)
- a. menara tunggal (Monopole)
- (2) Desain atau bentuk konstruksi pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakannya yaitu lokasi dan posisinya.
BAB VII - MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 19
Pasal 22
Pembangunan menara dilaksanakan oleh :
- b. penyedia menara dan atau
- a. penyelenggara telekomunikasi;
- c. kontraktor menara.
BAB VII - MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 19
Pasal 23
Menara telekomunikasi untuk mendukung sistem transmisi radio gelombang pendek (microwave) dibuat dalam bentuk menara rangka yang dibangun dipermukaan tanah paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter dan hanya dapat dibangun dalam Zona II dan Zona III .
Bagian Pertama Pembangunan Menara
BAB VIII - MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 24
Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dengan tetap
BAB VIII - MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 25
Menara Bersama yang dibangun dengan memanfaatkan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib mendapat izin Bupati .
BAB VIII - MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 26
Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara antara lain :
- b. ketinggian menara;
- a. tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan menara bersama;
- c. struktur menara;
- e. pondasi menara;dan
- d. rangka struktur menara;
- f. kekuatan angin.
BAB VIII - MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 27
- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas .
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
- b. penangkal petir;
- a. pertanahan (grounding);
- c. catu daya;
- e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction marking) .
- d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light) ;
- (3) Identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- b. lokasi menara;
- a. nama pemilik/penyewa menara;
- c. tinggi menara;
- e. kontraktor menara;
- d. tahun pembuatan / pemasangan menara;
- f. beban maksimum menara; dan
- g. nomor Izin Mendirikan Bangunan, Menara .
BAB VIII - MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 28
Lokasi (cell planning) atau lahan untuk keperluan pembangunan menara bersama ditetapkan oleh Bupati .
BAB VIII - MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 29
Terhadap menara telekomunikasi yang sudah terbangun harus disesuaikan dengan pola persebaran menara (cell planning) .
BAB VIII - MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 30
- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk membangun menara bersama ;
- a. pembangunan;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- b. penyediaan menara; dan
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Badan Usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- c. pengelolaan .
BAB VIII - MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 31
Dalam hal pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan pembangunan menara bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Bupati membentuk Tim Teknis yang bertugas melakukan perencanaan dan pembangunan menara, juga melakukan kajian teknis sekaligus memberikan rekomendasi terhadap setiap permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara .
Bagian Kedua Penggunaan Menara Bersama
BAB VIII - MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 32
- (1) Penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara, penyedia menara dan/atau pengelola menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara, penyedia menara, dan/atau pengelola menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap
BAB VIII - MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 33
- (1) Penggunaan menara bersama antara penyelenggara telekomunikasi antar penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antar pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika .
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas permohonan yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara atau pengelola menara .
BAB VIII - MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 34
- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi yang memiliki menara, dan/atau pengelola menara berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada penyelenggara telekomunkasi yang menggunakan menaranya .
- (2) Biaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara atau penyedia menara atau pengelola menara dengan harga yang wajar ## BAB IX P E R I Z I N A N
BAB VIII - MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 35
- (1) Penyelenggaraan usaha jasa pos, pembangunan menara diatas tanah maupun diatas bangunan jaringan telekomunikasi penggunaan spektrum frekuwensi radio instalasi kabel rumah dan atau instalasi kabel gedung wajib memiliki izin dari Bupati .
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .
BAB VIII - MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 36
- (1) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) dikenakan pungutan retribusi .
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah .
BAB VIII - MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 37
- (1) Setiap pembangunan menara terlebih dahulu harus memiliki :
- b. Izin penggunaan frekuensi, kecuali menara bersama .
- a. Izin Mendirikan Bangunan Menara ;
- (2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
BAB VIII - MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 38
- (1) Penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan/atu kontraktor menara dalam mengajukan izin mendirikan menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan bersama.
- (2) Untuk memperoleh izin membangun menara sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1), pemohon wajib melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
- b. membayar retribusi izin mendirikan menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- a. rekomendasi dari Tim Teknis ;
- c. rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dari Bandara ;
- e. izin penyelenggara jasa telekomunikasi, kecuali menara bersama ;
- d. gambar rencana arsitektur dan kontruksi berikut perhitungan dan hasil penyelidikan tanah yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang surat izin bekerja sesuai dengan bidangnya .
- f. izin mendirikan bangunan dari bangunan yang akan dipergunakan apabila menara telekomunikasi didirikan diatas bangunan .
8. ~ rencana peletakan titik lokasi Menara yang akan didirikan ;
- g. persyaratam untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Tim Teknis dengan melampirkan :
10. ~ gambar rencana/desain menara ; dan
11. ~ surat persetujuan pemilik lahan .
BAB VIII - MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 39
- (1) Masa berlaku Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak izin diterbitkan, dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun .
- (2) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemegang izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi .
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 40
- (1) Pos dan Telekomunikasi pada dasarnya merupakan bagian dari Sistem Perhubungan Nasional yang dikuasai oleh Negara dan dibina oleh Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah .
- (2) Pembinaan terhadap Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penetapan kebijakan pengaturan dan pengendalian, dengan mendayagunakan peran serta masyarakat ;
- b. pembinaan teknis kegiatan Pos dan Telekomunikasi .
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 41
Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) dilakukan oleh Dinas .
BAB XI - SANKSI ADMINISTRASI Pasal 42
Pasal 42
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20 ayat (4), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 30 ayat (3), Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 39 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, peringatan, denda, segel, perampasan sarana, pembongkaran, sampai dengan pencabutan izin ;
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jenis dan kualitas pelanggarannya.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 43
- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap Pasal sebagaimana tersebut dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIII - P E N Y I D I K A N
Pasal 44
Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh penyidik umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45
- (1) Bagi Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan telah membangun menaranya,maka dalam tempo 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib segera menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .
- (2) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuanketentuan dalam Peraturan Daerah ini .
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .

Penetapan: Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 25 September 2010

Penandatangan: BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Cap / Ttd H. SYAMSUDDIN A. HAMID

Penandatangan: pada tanggal, 25 September 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Penetapan: Diundangkan di Pangkajene LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2010 NOMOR 5 ## P E N J E L A S A N ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2010 ## ATAS ## TENTANG ## PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI ## I. UMUM Penyelenggaraan pos dan telekomuikasi merupakan bagian dari perhubungan Nasional yang memiliki peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan perhubungan antarwilayah antar daerah dan/ antarindividu. Pos dan Telekomunikasi merupakan bagian dari sistem perhubungan secara nasioanl yang dikuasai oleh negara dan dilaksanakan oleh pemerintah termasuk Pemerintah Daerah. Melalui Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pos dan Telekomunikasi tersebut telah ditetapkan menjadi kewenangan wajib (Mandatory) bagi Pemerintah Daerah. Perananan dan pengaruh teknologi informasi khususnya dibidang telekomunikasi, komputer dan penyiaran mengakibatkan terjadinya konvergensi sistem teknologi yang melahirkan variasi-variasi baru dan jasa-jasa baru. Maksud pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi ini adalah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Pos dan Telekomunikasi atas kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah. Dengan Peraturan Daerah ini .Daerah dapat memberikan perlindungan dan kepastian Hukum kepada masyarakat, serta menciptakan ketertiban terhadap penyelenggaraan pos dan telekomunikasi . Peraturan Daerah ini memeuat aspek pengaturan,pengendalian,dan penegakan Hukum berkenaan dengan kegiatan-kegiatan pos dan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,yang mencakup izin instalatur kabel rumah,izin instalator kabel gedung,izin warung telekomunikasi (wartel), Pengendalian izin usaha jasa transportasi,izin pendirian kantor cabang jasa titipan,izin pendirian jasa titipan, penetaan menra telekomunikasi,penadaan radio telekomunikasi dan pengadaan radio taxi dan argo taxi . ## II. PASAL DEMI PASAL ``` Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas ``` ``` Ayat ( 3) Cukup jelas Ayat ( 4 ) Cukup jelas Ayat ( 5 ) Cukup jelas Ayat ( 6 ) Cukup jelas Pasal 21 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas ``` ``` Pasal 33 Cukup jelas Cukup jelas Pasal 43 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 46 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas =============================== ``` ``` Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 34 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 35 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 36 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 37 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 38 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Pasal 39 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Pasal 40 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat ( 2 ) Cukup jelas ```