UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 1958 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 10 TAHUN 1955 TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN DARI PABRIKAN-PABRIKAN ROKOK BAGI BADAN URUSAN "TEMBAKAU" (KROSOK CENTRALE)" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 34) SEBAGAI UNDANG-UNDANG (berlaku 26 Juni 1958)
Pembukaan
Menimbang : a.
- Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan "Undangundang Darurat No.10 tahun 1955 tentang pemungutan sumbangan dari pabrikan-pabrikan rokok bagi "Badan Urusan Tembakau" (Krosok Centrale) (Lembaran-Negara tahun 1955 No.34).
- b. Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undangundang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undangundang.
- Mengingat :
- Pasal 97 dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT NO.10 TAHUN 1955 TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN DARI PABRIKAN-PABRIKAN ROKOK BAGI "BADAN URUSAN TEMBAKAU" (KROSOK CENTRALE) (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 34) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.10 tahun 1955 tentang pemungutan sumbangan dari pabrikanpabrikan rokok bagi "Badan Urusan Tembakau" (Krosok Centrale) (Lembaran-Negara tahun 1955 No.34) ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut
Pasal 1
Dalam undang-undang ini dimaksud dengan:
- a. Pabrikan-pabrikan rokok; ialah orang atau badan hukum yang atas pertanggungan jawabnya sendiri menyelenggarakan suatu perusahaan pembikinan rokok dengan mempergunakan mesin atau mesin-mesin yang dapat membikin sekurang-kurangnya 5.000.000 batang rokok sebulan;
- b. Rokok; ialah sigaret dan kretek, yang dibikin dari tembakau dengan menggunakan kertas sebagai bahan pembalut tembakau.
- c. Menteri : ialah Menteri Pertanian bersama-sama dengan Menteri Perdagangan.
Pasal 2
- (1) Pabrikan-pabrikan rokok diwajibkan membayar sumbangan kepada Badan Urusan Tembakau (Krosok Centrale) termaksud dalam pasal 2 "Krosok Ordonantie 1937" (Staatsblad tahun 1937 No.604) untuk pembiayaan usaha-usaha Badan Urusan Tembakau itu, sebagaimana ditetapkan dalam ordonnantie tersebut.
- (2) Besarnya dan waktunya untuk membayar sumbangan termaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Menteri untuk tiap-tiap tahun takwin dan untuk tiap-tiap kilogram tembakau kering, yang dihasilkan di Indonesia yang dipergunakan oleh pabrikan-pabrikan dalam perusahaannya.
- (3) Cara pembayaran sumbangan termaksud dalam ayat 1 pasal 2 dan cara pemberian keterangan termaksud dalam pasal 3 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (4) Dengan menyimpang dari ketentuan dalam ayat 2 maka untuk tahun 1955 sumbangan termaksud ditetapkan sebesar Rp. 0,10 (sepuluh sen) untuk tiap-tiap kilogram tembakau kering, yang dihasilkan di Indonesia, yang dipergunakan oleh pabrikan dalam perusahaannya.
Pasal 3
Pabrikan rokok diwajibkan memberi kepada Menteri dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri semua keterangan yang dianggap perlu untuk pemungutan sumbangan termaksud dalam pasal 2 ayat 1 secara yang sebaik-baiknya.
Pasal 4
- (1) Pelanggaran ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 dihukum dengan hukuman kurangan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
Pabrikan ...
Diundangkan pada tanggal 26 Juni 1958.
Menteri Kehakiman, ttd.
G.A. MAENGKOM
Menteri Pertanian, ttd. SADJARWO
Menteri Perdagangan, ttd SUNARDJO
- (2) Pabrikan yang dengan sengaja memberikan keterangan termaksud dalam pasal 3 yang tidak benar, dihukum dengan hukuman kurungan. selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tindakan-tindak-pidana termaksud dalam ayat 1 dan 2 dianggap sebagai pelanggaran.
Pasal II
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1958 Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
## USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN
"UNDANG-UNDANG DARURAT No. 10 TAHUN 1955 TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN DARI PABRIKAN-PABRIKAN ROKOK BAGI BADAN URUSAN TEMBAKAU (KROSOK CENTRALE)" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 No. 34), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
- (1) Dengan Ordonantie-Krosok: 1937 (Staatsblad 1937 No. 504) telah dibentuk suatu Badan Urusan Tembakau (krosok Centrale) yang bertugas mengambil tindakantindakan, yang perlu untuk memperbaiki mutu dan produksi tembakau Indonesia, cara pengolahan, perdagangan dan pasaran tembakau Indonesia. Usaha- usaha Badan Urusan Tembakau itu dibiayai dari ganti kerugian yang dipungut dari para eksportir tembakau Indonesia, (vide
PENJELASAN
Pasal 11
Ordonansi Krosok 1937). - (2) Setelah pada akhir tahun 1954 Badan Urusan Tembakau itu dihidupkan kembali dengan pengangkatan anggota-anggota baru, maka kini telah dimulai usaha-usaha ke arah perbaikan pertembakauan di Indonesia. Pendaftaran para eksportir tembakau menurut Ordonansi Krosok 1937 dilakukan kembali pengujian tembakau yang diekspor ke luar negeri dimulai pula dengan mengangkat ahli-ahli penguji tembakau. - (3) Disamping itu maka perlu segera dijalankan penyelidikanpenyelidikan yang bersifat ilmu pengetahuan dengan mendirikan Balai Penyelidikan Tembakau serta kebun-kebun percobaan untuk dapat menyempurnakan pertembakauan di Indonesia sebaik-baiknya. - (4) Yang merupakan soal yang utama dewasa ini ialah kekurangan tembakau jenis Virginia untuk keperluan pabrikan-pabrikan rokok di Indonesia sehingga tiap tahun perlu diadakan impor tembakau dengan mempergunakan alat-alat pembayaran luar negeri. Dengan beberapa angka disajikan di bawah ini banyaknya tembakau jenis Virginia untuk menutup keperluan dalam Negeri dan banyaknya tembakau Virginia yang dalam tahun-tahun terakhir harus didatangkan dari luar negeri. - I. a. Kebutuhan tembakau dari perusahaan-perusahaan rokok sigaret yang besar setahunnya 12 x 1.035.000.000 x 1,05 gram = 1,05 x 13.041.000 Kg. - = 13.693.050 Kg. - b. Lain-lain pabrik fokok sigaret memerlukan 3.000.000 Kg. Kebutuhan seluruhnya = 16.693.050 Kg. atau dibulatkan : 17.000 ton ## II. Produksi: - a. Virginia F.C. dalam tahun 1954 untuk di pakai dalam tahun 1955 : 6.000 ton - b. - Krosok V.0. (Vooroogst) : 5.000 ton Jumlah : 11.000 ton Kekurangan : 6.000 ton - III. Kekurangan 6.000 ton ini harus diimpor yang memerlukan devisen paling sedikit Rp. 75.000,- satu dan lain untuk menjamin agar perusahaan-perusahaan rokok sigaret itu dapat terus bekerja (mencegah pengangguran). - (5) Sudah dengan sendirinya Badan Urusan Tembakau mencurahkan pula perhatiannya kepada soal kekurangan tembakau Virginia dan berusaha untuk mempertinggi produksi dan mutu tembakau Virginia dalam Negeri dengan tujuan dalam waktu yang singkat mentiadakan impor tembakau Virginia. Untuk itu oleh Badan Urusan Tembakau telah dibiayai penyelenggaraan kebunkebun untuk menghasilkan benih-benih tembakau yang terpilih, yang dapat disebarkan kepada seluruh tani tembakau Indonesia. Kini