Unknown BUPATI LABUHANBATU SELA TAN Nomor O Tahun 2011 tentang PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2011 UNTUK TANGGAL 03 JANUARI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 JANUARI 2011 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat:
BUPATILABUHANBATUSELATAN
PERA TURAN BUPATI LABUHANBATU SELA TAN NOMOR O 1 TAHUN 2011 TENTANG
PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2011 UNTUK TANGGAL 03 JANUARI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 JANUARI 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 31 Desember 2010;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu harus dievaluasi oleh Gubemur;
- c. bahwa untuk menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka sambil menunggu hasil evaluasi APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 oleh Gubemur Sumatera Utara, perlu disediakan kredit anggaran untuk jangka waktu sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
5. 1 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
\_,'
2. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
9. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Menetapkan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIF AT MENGIKA T DAN YANG BERSIF AT W AJIB DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2011 UNTUK TANGGAL 03 JANUARI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 JANUARI 2011.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terns menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada fihak ketiga.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
L
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah untuk membiayai belanja daerah atas beban Perubahan APBD yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib sebelum diundangkannya Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2011.
BABIII RUANG LINGKUP
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib dari APBD Tahun 2011 untuk tanggal 03 J anuari sampai dengan tanggal 31 J anuari 2011.
BABIV
PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dari APBD Tahun 2011 untuk tanggal 03 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2011, terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung untuk belanja pegawai terdiri dari gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Belanja Langsung, meliputi :
3. 1 . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada :
- a) belanja pegawai honorer/tidak tetap/tenaga kerja kontrak;
- b) pembayaran jasa pelayanan kesehatan, komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon, air, listrik dan kawat/faksimili/intemet;
- c) kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk belanja perjalanan dinas luar daerah yang mendesak dan tidak bisa ditunda;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada :
- a) pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional untuk belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas;
- b) pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan untuk belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak melebihi kebutuhan belanja 1 (satu) bulan atau 1/12 (satu per dua belas) APBD Tahun Anggaran 2011.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6
Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran 2011.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7
Apabila sampai dengan bulan Januari 2011, APBD belum selesai dievaluasi oleh Gubemur, maka untuk penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib bulan Pebruari 2011 mengacu kepada penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib Bulan Januari 2011.
BABV
KETENTUAN PENUTUP
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di : Kotapinang pada tanggal : 3 Januari 2011.

Penandatangan: Pj. BUPATI j ABUHANBATU SELATAN, ABD. RAJAB PASARIBU

Penetapan: Diundangkan di : Kotapinang pada tanggal 3 Januari 2011.

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPA LABUHANBATUSELATAN, U,MM PEM DYA NIP. 19 1 002. BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR ## G ## A. Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Dalam Daerah. | NO. | Biaya Transport | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi | |-------|-------------------|------------------|------------------|------------------| | NO. | Biaya Transport | | Uang Makan | | | | | Rp. 50.000,­ | Rp. 15.000,­ | | ## 8. Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Luar Daerah Dalam Provinsi. | NO. | URAIAN | Uang | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi | |-------|-------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------| | NO. | URAIAN | Transport | Uang Saku | Uang Makan | | | 1 | Jarak +150 Km dari tempat Kedudukan | Rp. 150.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 45.000,- | Rp. 200.000,­ | | 2 | di atas 150 Km | Rp. 300.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 45.000,- | Rp. 250.000,­ | - C. Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Luar Daerah Luar Provinsi ( Lama Kegiatan maximal 10 hari ) | | | | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi | |-----|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------| | NO. | URAIAN | Uang Transport | | Uang Makan | | | 1 | Jarak s/d +200 Km dari tempat Kedudukan | Rp. 200.000,­ | Rp. 100.000,­ | Rp.60.000,­ | Rp. 250.000,­ | | 2 | Jarak 200 s/d 400 Km dari tempat Kedudukan | Rp. 300.000,­ | Rp. 100.000,­ | Rp.60.000,­ | Rp. 250.000,­ | | 3 | Di atas 400 Km | Rp.3.000.000, | Rp. 250.000,­ | Rp.60.000,­ | Rp. 450.000,­ | 0 - C. Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Luar Daerah Luar Provinsi {Lama Kegiatan diatas 10 hari) | | | | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi | Uang Akomodasi | |-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------| | NO. | URAIAN | Uang Transport | Uang Saku | Uang Makan #i' | Uang Penginapan | | 1./ | s e z. 2. • 2g "" | ,-...;:;- ... �\· . .., · :.-:,... , 3. 53i | 55%./4. /: | i#%lit s. | •z@£% %; ze -es: @ 6. a s | | 1 | ·$ # ' e s Jarak s/d ±200 Km dari tempat Kedudukan | Rp. 200.000,- | Rp. 60.000,- | Rp.60.000,­ | Rp. 250.000,­ | | 2 | Jarak 200 s/d 400 Km dari tempat Kedudukan | Rp. 300.000,- | Rp. 60.000,- | Rp.60.000,- | Rp. 250.000,­ | | 3 | Di atas 400 Km | Rp.3.000.000, | Rp. 60.000,- | Rp.60.000,- | Rp. 450.000,­ |

Penandatangan: Pj. BUPATI LABUHANBATU SELATAN • . . Berdasarkan Surat Norn or . . . . . . . . . . . . .. . . . . . t anggal, perihal

Penandatangan: , dengan ini Kepala

Penandatangan: Dinas/Badan/Kantor/ Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan : ## MENUGASKAN: - 1 . - N a m a Pekerjaan Alamat 2. Ost. . 2. Untuk : 1 . Mengikuti . 2. Lama penugasan hari kerja, terhitung sejak tanggal - sampai dengan

Penandatangan: 3. Selesai melaksanakan tugas agar melaporkan kegiatan tersebut kepada Bupati Labuhanbatu Selatan c/q .

Penetapan: Demikian untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Penetapan: Dikeluarkan di : Kotapinang Pada Tanggal

Penandatangan: An. BUPATI LABUHANBATU SELATAN Sekretaris Daerah Kabupaten NIP . Atau

Penetapan: Dikeluarkan di : Kotapinang Pada Tanggal

Penandatangan: Kepala Dinas/Badan/Kantor

Penandatangan: (Nama Kepala SKPD)

Distribusi: Tembusan disampaikan kepada Yth:

Penandatangan: Bupati Labuhanbatu Selatan (sebagai laporan)

Penandatangan: Pj. BUPATI LABUHANBATU SELATAN r �M�
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran

II : Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan

Nomor :

Tahun 2011.

Tanggal:

2011.

## Kop Surat SKPD

## SURAT PERINTAH

Nomor:

/

I

1 2 0 . . . ..

.

## TIOZ NOH.L NV.LVIS LVNVHnVT N3.LVdn8VI HV.LNIH-Wald


.

·

TIOZ NMHV.L NV.LV13S .LVBNVHVT N3.LVdn8VI HV.LNIM3Wd NV.LVI9TY WVMDOMd ILnIION3W DNVA LVMVHVASVW V.LO9NY 0VI/NVa IOdWOT3II I9Va ISVOOWOIV NV ISV.LMOdSNVM.I VAVI NVnLVS 9NV.IN3L

TTOZ NHVI 90 MOWON NV.LVTaS n.LV8NVH&amp;VT LLVdn8 NMnLVHld

«



i