PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 25 Tahun 2007 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN (berlaku 18 April 2007)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 59 ayat (5) huruf f, Pasal 79 ayat (3) huruf b, dan Pasal 110 ayat (3);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Menetapkan
- 2 -
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.
Pasal 40
- 3 -
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) , diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:
'Pasal 40
- (1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah harus menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye.
- (2) Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Gubernur atau Wakil Gubernur harus menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye.
- (3) Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
- (4) Anggota KPUD dan Anggota Panitia Pengawas yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KPUD dan Anggota Panitia Pengawas sejak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dari DPRD kepada KPUD.'
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2007

Penandatangan: ## MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. ## HAMID AWALUDIN

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, ttd Wisnu Setiawan
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG
## PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
## I. UMUM
Ketentuan dalam
PENJELASAN
Pasal 40
dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) khususnya Pasal 59 ayat (5) huruf f, Pasal 79 ayat (3) huruf b, dan Pasal 110 ayat (3).
PENJELASAN
Pasal 59
huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pada saat mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah, wajib menyerahkan antara lain surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya apabila terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PENJELASAN
Pasal 79
Sementara dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2006 tanggal 21 November 2006, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menjadi berbunyi: 'Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, wajib mengundurkan diri sejak saat pendaftaran oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.'
Dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas maka ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 masih harus disesuaikan dengan Pasal 79 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan harus cuti, sementara Peraturan Pemerintah (setelah Putusan Mahkamah Agung) menyatakan wajib mengundurkan diri.
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota merupakan pejabat negara, sehingga apabila menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah maka ketika melaksanakan . . .
- 3 - melaksanakan kampanye harus menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
Peraturan pemerintah ditetapkan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai undang-undang yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut. Oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan pengunduran diri sebagai Anggota KPUD, dibuktikan dengan surat Keputusan pemberhentian dari Pejabat yang berwenang.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4719