PERATURAN BUPATI MA Nomor 1 Tahun 2017 tentang KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Mengingat
B U P A T I T A N A H L A U T PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL/ CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut, khususnya tentang perjalanan dinas, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap, dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas, berdasarkan prinsip kebutuhan nyata ( at cost ) dan dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaaiannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indnesia Tahun 2015 Nomor 455);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 11 );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Personil Non Pegawai Negeri Sipil adalah Personil yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan PTT yang karena kepentingan tugas pemerintahan dan pembangunan dilibatkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
11. Pejabat yang berwenang adalah adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri sipil, Pegawai Tidak Tetap, Personil Non PNS atau pejabat lainnya, baik perseorangan secara bersama-sama ke luar tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya semula untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut, yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan ke wilayah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan atau ke wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
15. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus, tanpa disertai bukti kwitansi pengeluaran.
16. Biaya transportasi adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang.
17. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil ## BAB II
JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Bagian Pertama Jenis Perjalanan Dinas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS lainnya ke luar tempat kedudukannya baik perseorangan maupun secara bersamaan untuk kepentingan dinas dan kembali ke tempat kedudukannya semula.
- (2) Perjalanan dinas meliputi :
- a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
- b. perjalanan dinas luar daerah.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :
- a. detasering di luar tempat kedudukan;
- b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
- c. diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatannya;
- d. ditugaskan untuk mengikuti bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan yang biasanya tidak dianggarkan secara khusus;
- e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
- a. biaya transportasi (tiket dan airport tax ) ;
- b. biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun)
- c. uang harian (uang makan, uang saku dan transportasi lokal);
- d. biaya penginapan;
- e. untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan pejabat eselon II mendapatkan uang representatif setiap harinya; dan
- f. khusus bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri dari :
- a. biaya pemeriksaan;
- b. biaya pemetian; dan
- c. biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkatan, yaitu:
- a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
- b. tingkat B untuk Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD;
- c. tingkat C untuk Pejabat eselon II/b dan Kepala SOPD;
- d. tingkat D untuk Pejabat Eselon III;
- e. tingkat E untuk Pejabat Eselon IV;
- f. tingkat F untuk PNS/CPNS Pejabat Fungsional/Non Struktural ; dan
- g. tingkat G untuk Pegawai tidak Tetap dan Personil Non PNS.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. biaya transportasi, sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I A dan I B;
- b. biaya tranpsortasi udara sebagaimana tercantum dalam lampiran I C, dapat dipergunakan dengan mempertimbangkan urgensi perjalanan dinas;
- c. biaya taksi sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
- d. uang harian dibayarkan sebagaimana tercantum pada Lampiran III A, III B, III C, III D dan III E;
- e. biaya Penginapan dibayarkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV A dan IV B;
- f. khusus untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat eselon II diberikan uang representatif, sebagaiman tercantum dalam lampiran V;
- g. khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati diberi biaya sewa kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; dan
- h. biaya pemeriksaan, pemetian dan pengangkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- (5) Khusus untuk Pejabat/staf yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dapat ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pejabat/staf sebagaimana dimaksud, dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama, dengan fasilitas/kelas kamar terendah yang ada pada hotel/ penginapan tersebut dan biaya/tarif kamar tidak melebihi dari biaya/tarif kamar yang digunakan oleh pejabat yang didampingi, dengan melampirkan bukti pembayaran/kwitansi dari hotel/penginapan;
- b. Surat tugas pejabat/staf yang mendampingi, dapat meyesuaikan dengan surat tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD;

## Pasal 4

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang. Biaya transportasi yang diberikan termasuk tiket dan airport tax .

Fasilitas transportasi yang diberikan dalam perjalanan dinas digolongkan berdasarkan tingkatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), yaitu :

1. Transportasi Udara/Pesawat :
- a. golongan A diberikan fasilitas kelas Bisnis;
- b. golongan B diberikan fasilitas kelas Ekonomi;
- c. golongan C diberikan fasilitas kelas Ekonomi;
- d. golongan D diberikan fasilitas kelas Ekonomi; dan
- e. golongan E, F dan G diberikan fasilitas kelas Ekonomi;
2. Transportasi Laut/Kapal Laut :
- a. golongan A diberikan fasilitas kelas I B;
- b. golongan B diberikan fasilitas kelas I B;
- c. golongan C diberikan fasilitas kelas I B;
- d. golongan D diberikan fasilitas kelas II A; dan
- e. golongan E, F dan G diberikan fasilitas kelas II A ;
3. Transportasi Darat/Kereta Api/Bus :
- a. golongan A diberikan fasilitas kelas Eksekutif;
- b. golongan B diberikan fasilitas kelas Eksekutif;
- c. golongan C diberikan fasilitas kelas Eksekutif;
- d. golongan D diberikan fasilitas kelas Eksekutif; dan
- e. golongan E, F dan G diberikan fasilitas kelas Eksekutif;

## Pasal 5

- (1) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan dan sebaliknya.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) orang, maka biaya taksi dibagi rata dengan jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas dan dilengkapi dengan bukti riil, dengan biaya perorang tidak melebihi batas maksimal.
- (3) Apabila dari tempat kedudukan ke bandara/teminal/pelabuhan menggunakan mobil dinas maka diberikan biaya bahan bakar sesuai bukti riil dengan besaran maksimal.

## Pasal 6

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah biaya yang diberikan dalam perjalanan dinas yang memerlukan waktu lebih dari 24 jam, guna keperluan biaya penginapan, yang terdiri dari :

- (1) Biaya penginapan untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan di dalam Provinsi maupun keluar Provinsi.
- (2) Biaya penginapan untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka mengikuti acara bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan oleh dinas terkait dan waktu pelaksanaannya lebih dari satu (1) hari serta dapat dibuktikan dengan surat undangan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku untuk seluruh peserta kecamatan, yang melaksanakan bimtek di Kabupaten sebagaimana dimuat dalam Lampiran IV B Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

Biaya sewa kendaraan dalam kota diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan dan sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

## Pasal 8

Biaya perjalanan dinas yang diberikan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS lainnya dibayarkan berdasarkan jenis perjalanan dinas yang akan dilaksanakan yaitu :

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam Kabupaten diberikan uang harian (uang saku, uang makan dan transportasi lokal).
- (2) Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi diberikan:
- a. biaya transportasi;
- b. uang harian (uang saku, uang makan); dan
- c. biaya penginapan; dan
- d. untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan pejabat eselon II yang melakukan perjalanan dinas lebih dari 8 jam, diberikan uang representatif setiap harinya.
- (3) Biaya perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi diberikan ;
- a. biaya transportasi (tiket dan airport tax );
- b. biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun);
- c. uang harian (uang saku, uang makan);
- d. biaya penginapan;
- e. untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan pejabat eselon II diberikan uang representatif setiap harinya; dan
- f. khusus Bupati dan Wakil Bupati diberi biaya sewa kendaraan dalam kota.

## Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana pada anggaran SOPD berkenaan untuk keperluan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.

## Pasal 10

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS lainnya dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

## Pasal 11

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diberikan biayabiaya sebagai berikut :

- (1) Biaya transportasi, uang harian dan biaya penginapan, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;

- (2) Perjalanan dinas yang termasuk dalam kategori diklat teknis (bimbingan teknis, workshop, dll yang sejenis), dimana panitia penyelenggara menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, maka uang harian dibayarkan 50% dari jumlah uang harian (berdasarkan jumlah hari pada surat tugas) sesuai tingkatan masingmasing;
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), dimana panitia penyelenggara tidak menanggung akomodasi dan konsumsi, maka uang harian dibayarkan sebesar 75% dari uang harian selama empat (4) hari pertama dan 50% untuk hari berikutnya (berdasarkan jumlah hari pada surat tugas) sesuai dengan tingkatan masing-masing;
- (4) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku apabila peserta dikenakan biaya kontribusi maupun tanpa biaya kontribusi;
- (5) Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, pelaksanaan perjalanan dinas yang termasuk dalam kategori diklat teknis ( workshop , bimbingan teknis, dll yang sejenis), apabila pihak penyelenggara tidak membebankan biaya akomodasi dan konsumsi, maka uang harian tetap dibayarkan 100% sesuai dengan surat tugas;
- (6) Perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila pihak penyelenggara membebankan biaya akomodasi dan konsumsi, maka uang harian dibayarkan sebesar 70%, sesuai surat tugas;
- (7) Biaya transportasi untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g dan h uang harian pegawai/keluarga dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
- (8) Biaya pemeriksaan jenazah, biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah dianggarkan pada SOPD Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha dan Keuangan;

## Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah yang dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan, dan belum dapat dilakukan perhitungan rampung, dibayarkan maksimal 60 % dari jumlah rincian biaya perjalanan dinas yang dimintakan dan dicatat sebagai panjar.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Pencatatan sebagai panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selisih biaya perjalanan dinas diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan dinas.

## Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, sepanjang kelebihan tersebut bukan karena disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas (uang harian dan biaya penginapan) yang telah diterimanya.

## BAB III PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

## Pasal 14

Ketentuan tentang perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB IV

## SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN

## SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

## Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh pejabat yang diberi kewenangan, contoh format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SOPD/satuan kerja berkenaan.

## Pasal 16

- (1) Penandatanganan SPT perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
- c. Pejabat Eselon II dan Eselon III (Kepala SOPD) ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati; dan
- d. Pejabat Eselon III (bukan kepala SOPD), Pejabat Eselon IV dan fungsional, PNS Non struktural/CPNS, PTT dan Personil Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan atau tidak berada ditempat karena tugas ke luar daerah, penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Penandatanganan SPT perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dan perjalanan dinas dalam daerah ditentukan sebagai berikut :
- a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD; dan
- c. Pejabat eselon II, III, IV dan fungsional, PNS/CPNS Non Struktural, PTT, dan Personil Non PNS ditandatangani oleh Kepala SOPD yang menugaskan.
- (4) Penandatanganan SPPD ditentukan sebagai berikut :
- a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD; dan

- c. Pejabat eselon II, III, IV dan fungional, PNS/CPNS Non Struktural, PTT, dan Personil Non PNS ditandatangani oleh masing-masing Kepala SOPD yang menugaskan.
- (5) Dalam hal kepala SOPD berhalangan atau tidak berada di tempat karena tugas keluar daerah, penandatangan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c dan ayat (4) huruf c dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk atau pejabat satu tingkat dibawahnya.

## BAB V

## PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

## Pasal 17

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi hitungan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat/telex/fax dari instansi pemanggil.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka melaksanakan konsultasi dan koordinasi, jumlah orang/personilnya agar dibatasi dan disesuaikan dengan kepatutan, kewajaran dan tingkat keperluan perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya, serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan.

## Pasal 18

Perjalanan dinas dalam daerah dalam Kabupaten khususnya yang dilakukan oleh masyarakat yang menghadiri undangan Dinas ke Ibukota Kabupaten pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan melampirkan undangan dan daftar hadir, apabila yang diundang mewakili organisasi/kelompok dilengkapi dengan surat tugas dari organisasi/kelompok.

## Pasal 19

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA SOPD berkenaan.

## Pasal 20

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dituangkan dalam lembar rincian biaya perjalanan dinas, yang merupakan besaran perkiraan keperluan biaya perjalanan dinas yang akan dilaksanakan, yang kemudian nantinya akan dilakukan perhitungan rampung setelah perjalanan dinas dilaksanakan, format rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

## Pasal 21

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen

pertanggungjawaban sebagai bukti bahwa biaya yang diterima benar-benar digunakan untuk keperluan perjalanan dinas.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani pejabat yang berwenang, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan rampung dan laporan hasil perjalanan dinas.
- (4) Format laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh pada Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

## Pasal 22

- (1) Pembayaran uang harian dalam rangka perjalanan dinas diberikan berdasarkan banyaknya hari yang digunakan selama melaksanakan perjalanan dinas dibayar secara lumpsum.
- (2) Pembayaran biaya penginapan dilakukan dalam rangka perjalanan dinas diberikan berdasarkan banyaknya hari menginap selama melaksanakan perjalanan dinas dibayar secara riil / at cost , dengan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak hotel atau kwitansi yang dikeluarkan oleh travel dan diketahui oleh pihak hotel.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Pembayaran uang representatif bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Esselon II yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dibayar berdasarkan banyaknya hari yang digunakan selama melaksanakan perjalanan dinas dibayar secara lumpsum.
- (5) Biaya sewa kendaraan bagi Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan berdasarkan bukti riil / at cost .
- (6) Uang harian dan representatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c huruf e dibayarkan secara lumpsum, dan merupakan batas tertinggi.
- (7) Dalam hal perjalanan dinas ke luar Provinsi Kalimantan Selatan yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka biaya bahan bakar diperhitungkan dari tempat kedudukan keberangkatan sampai ke tempat/kota tujuan perjalanan dinas pergi pulang dan dibayarkan sesuai bukti riil .
- (8) Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dibayar secara riil / at cost .
- (9) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 harus mengacu pada azas penghematan dengan penggunaan biaya yang serendah rendahnya.
- (10) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a serta biaya pemeriksaan, pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a huruf b dan huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil ( at cost ) yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (11) Perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan transportasi, melampirkan kwitansi/tiket (pesawat/kapal laut/bis/kereta api) dan Boarding Pass keberangkatan dan kedatangan sesuai SPT dan SPPD, sebagai bukti pendukung bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 3 Januari 2017

## Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,


## H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 1

## Pasal 23

Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 22 dapat dilakukan dengan membuat pernyataan pengeluaran riil sebagai bentuk tanggung jawab mutlak, apabila pihakpihak yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti bukti riil dari perjalanan dinas, sebagaimana dimuat dalam lampiran XI Peraturan Bupati ini.

## Pasal 24

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikan harga dari yang sebenarnya ( mark up ), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang mengakibatkan kerugian daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini , maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 3 Januari 2017

## BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN I A PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR

: 1 TAHUN 2017

TANGGAL

: 3 JANUARI 2017

## PLAFON MAKSIMAL TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

| No. | Lokasi/Tempat Tujuan | Kelas Bisnis | Kelas Ekonomi | Keterangan |
|-------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Banjarmasin - Jakarta | 8.942.000 | 4.385.000 | |
| 2 | Banjarmasin - Bandung | 5.252.000 | 2.995.000 | |
| 3 | Banjarmasin - Surabaya | 8.942.000 | 4.385.000 | |
| 4 | Banjarmasin - Semarang/Solo | 7.498.000 | 3.958.000 | |
| 5 | Banjarmasin - Yogyakarta | 7.723.000 | 4.022.000 | |
| 6 | Banjarmasin - Balikpapan | 3.000.000 | 2.000.000 | |
| 7 | Banjarmasin - Palangkaraya | 2.500.000 | 2.000.000 | |
| 8 | Banjarmasin - Pontianak | 8.980.000 | 5.400.000 | |
| 9 | Banjarmasin - Denpasar | 8.792.000 | 4.920.000 | |
| 10 | Banjarmasin - Makasar | 9.650.000 | 5.710.000 | |
| 11 | Banjarmasin - Mataram | 8.803.000 | 4.888.000 | |
| 12 | Banjarmasin - Banda Aceh | 10.792.000 | 6.022.000 | |
| 13 | Banjarmasin - Medan | 10.546.000 | 5.412.000 | |
| 14 | Banjarmasin - Pekanbaru | 9.049.000 | 4.696.000 | |
| 15 | Banjarmasin - Padang | 9.006.000 | 4.642.000 | |
| 16 | Banjarmasin - Jambi | 7.690.000 | 4.193.000 | |
| 17 | Banjarmasin - Palembang | 7.498.000 | 3.958.000 | |
| 18 | Banjarmasin - Bengkulu | 8.710.000 | 5.100.000 | |
| 19 | Banjarmasin - Bandar Lampung | 6.193.000 | 3.412.000, | |
| 20 | Banjarmasin - Pangkal Pinang | 7.091.000 | 3.915.000 | |
| 21 | Banjarmasin - Batam | 8.407.000 | 4.578.000 | |
| 22 | Banjarmasin - Biak | 16.686.000 | 8.749.000 | |
| 23 | Banjarmasin - Menado | 11.980.000 | 6.130.000 | |
| 24 | Banjarmasin - Kupang | 14.840.000 | 7.420.000 | |
| 25 | Banjarmasin - Kendari | 11.860.000 | 5.980.000 | |
| 26 | Banjarmasin - Palu | 11.980.000 | 6.130.000 | |

| No. | Lokasi/Tempat Tujuan | Kelas Bisnis | Kelas Ekonomi | Keterangan |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 27 | Banjarmasin - Ambon | 15.930.000 | 7.610.000 | |
| 28 | Banjarmasin - Timika | 16.472.000 | 8.717.000 | |
| 29 | Banjarmasin - Jayapura | 17.135.000 | 9.359.000 | |
| 30 | Balikpapan - Samarinda dan/atau daerah sekitarnya | 1.000.000 | 750.000 | |
| 31 | Jakarta - Bandung dan/atau daerah sekitarnya (minimal 200 km) | 1.000.000 | 750.000 | |
| 32 | Surabaya - Malang dan/atau daerah sekitarnya | 1.000.000 | 750.000 | |

## Keterangan :

Biaya transportasi diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi dan dibayarkan secara riil/at cost .

## BUPATI TANAH LAUT,


## H. BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN I B PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR

: 1 TAHUN 2017

TANGGAL

: 3 JANUARI 2017

## BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

| No. | Lokasi/Tempat Tujuan | Biaya Transportasi (darat) Yang Diterima (Rp.) | Biaya Transportasi (darat) Yang Diterima (Rp.) |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | Tingkat A & B | Tingkat C, D, E, F & G |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Banjarbaru | 300.000 | 150.000 |
| 2. | Banjarmasin | 300.000 | 150.000 |
| 3. | Banjar | 300.000 | 150.000 |
| 4. | Batola | 550.000 | 200.000 |
| 5. | Tapin | 500.000 | 200.000 |
| 6. | Hulu Sungai Selatan | 550.000 | 225.000 |
| 7. | Hulu Sungai Tengah | 600.000 | 250.000 |
| 8. | Hulu Sungai Utara | 650.000 | 275.000 |
| 9. | Balangan | 700.000 | 300.000 |
| 10. | Tabalong | 800.000 | 400.000 |
| 11. | Tanah Bumbu | 600.000 | 300.000 |
| 12. | Kota Baru | 800.000 | 400.000 |

## Keterangan :

Biaya transportasi diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dan dibayarkan secara riil/at cost .

BUPATI TANAH LAUT, ttd

## H. BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN I C PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR

: 1 TAHUN 2017

TANGGAL

: 3 JANUARI 2017

## BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI KHUSUS MENGGUNAKAN TRANPORTASI UDARA UNTUK TINGKAT A, B, C, D, E, F dan G

| NO | Nama daerah tujuan | Tarif tertinggi (Rp) |
|------|----------------------|------------------------|
| 1 | Kotabaru | 2.000.000 |
| 2 | Tanah Bumbu | 2.000.000 |
| 3 | Tabalong | 2.000.000 |

## Keterangan :

Biaya transportasi diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan dibayarkan secara riil / at cost .

BUPATI TANAH LAUT, ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR

: 1 TAHUN 2017

TANGGAL

: 3 JANUARI 2017

## BIAYA TAKSI BANDARA/PELABUHAN/TERMINAL/STASIUN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

| No. | PROVINSI TUJUAN | BIAYA TAKSI | SATUAN |
|-------|---------------------|---------------|------------|
| 1 | Aceh | 123 | Orang/Kali |
| 2 | Sumatera Utara | 232 | Orang/Kali |
| 3 | Riau | 70 | Orang/Kali |
| 4 | Kepulauan Riau | 105 | Orang/Kali |
| 5 | Jambi | 128 | Orang/Kali |
| 6 | Sumatera Barat | 192 | Orang/Kali |
| 7 | Sumatera Selatan | 124 | Orang/Kali |
| 8 | Lampung | 148 | Orang/Kali |
| 9 | Bengkulu | 92 | Orang/Kali |
| 10 | Bangka Belitung | 86 | Orang/Kali |
| 11 | Banten | 320 | Orang/Kali |
| 12 | Jawa Barat | 118 | Orang/Kali |
| 13 | DKI Jakarta | 170 | Orang/Kali |
| 14 | JawaTengah | 50 | Orang/Kali |
| 15 | DI Yogjakarta | 141 | Orang/Kali |
| 16 | Jawa Timur | 148 | Orang/Kali |
| 17 | Bali | 260 | Orang/Kali |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 218 | Orang/Kali |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 81 | Orang/Kali |
| 20 | Kalimantan Barat | 145 | Orang/Kali |
| 21 | Kalimantan Tengah | 94 | Orang/Kali |
| 22 | Kalimantan Selatan | 141 | Orang/Kali |
| 23 | Kalimantan Timur | 401 | Orang/Kali |
| 24 | Kalimantan Utara | 353 | Orang/Kali |
| 25 | Sulawesi Utara | 310 | Orang/Kali |
| 26 | Gorontalo | 134 | Orang/Kali |
| 27 | Sulawesi Barat | 217 | Orang/Kali |
| 28 | Sulawesi Selatan | 128 | Orang/Kali |
| 29 | Sulawesi Tengah | 151 | Orang/Kali |
| 30 | Sulawesi Tenggara | 332 | Orang/Kali |
| 31 | Maluku | 340 | Orang/Kali |
| 32 | Maluku Utara | 403 | Orang/Kali |
| 33 | Papua | 354 | Orang/Kali |
| 34 | Papua Barat | 130 | Orang/Kali |

Keterangan :

Biaya transportasi dibayarkan secara riil / at cost

## BUPATI TANAH LAUT,


## H. BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN III A PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR

: 1 TAHUN 2017

TANGGAL

: 3 JANUARI 2017

## UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

| No. | Tingkatan Perjalanan Dinas | Uang Harian Per Hari (Rp.) |
|-------|----------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Bupati/Wakil Bupati/ dan Pimpinan DPRD | 2.200.000 |
| 2 | Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD | 1.750.000 |
| 3 | Pejabat Eselon II dan Kepala SOPD | 900.000 |
| 4 | Pejabat Eselon III | 800.000 |
| 5 | Pejabat Eselon IV | 700.000 |
| 6 | Staf Pelaksana Gol I, II, III dan IV | 600.000 |
| 7 | PTT dan Personil Non Pegawai | 500.000 |

## Keterangan :

Uang harian dibayarkan secara lumpsum

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN III B PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 1 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

## UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

| No. | Tingkatan Perjalanan Dinas | Uang Harian Per Hari (Rp.) |
|-------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD | 600 |
| 2 | Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD | 500 |
| 3 | Pejabat Eselon II dan Kepala SOPD | 300 |
| 4 | Pejabat Eselon III | 275 |
| 5 | Pejabat Eselon IV | 250 |
| 6 | Staf Pelaksana Gol I, II, III dan IV | 200 |
| 7 | PTT dan Personil Non Pegawai | 175 |

## Keterangan :

Uang harian dibayarkan secara lumpsum.

## BUPATI TANAH LAUT,


## H. BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN III C PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR :

1 TAHUN 2017

TANGGAL

: 3 JANUARI 2017

## UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

| | Tingkatan Perjalanan dinas | Uang harian Per Hari (Rp.) | Uang harian Per Hari (Rp.) | Uang harian Per Hari (Rp.) | Uang harian Per Hari (Rp.) | Uang harian Per Hari (Rp.) | Uang harian Per Hari (Rp.) | Uang harian Per Hari (Rp.) | Uang harian Per Hari (Rp.) | Uang harian Per Hari (Rp.) | Uang harian Per Hari (Rp.) |
|----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| No | Tingkatan Perjalanan dinas | Kintap | Bumi Makmur | Bati-Bati | Kurau | Jorong | Panyipatan | Tambang Ulang | Takisung | Batu Ampar | Bajuin |
| 1 | Tingkat A | 250.000 | 250.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 2 | Tingkat B | 250.000 | 250.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 3 | Tingkat C | 215.000 | 210.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 4 | Tingkat D | 210.000 | 200.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 5 | Tingkat E | 205.000 | 190.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 6 | Tingkat F | | | | | | | | | | |
| | a. Golongan IV | 205.000 | 190.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | b. Golongan III | 200.000 | 185.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | c. Golongan II dan I | 195.000 | 180.000 | 170.000 | 160.000 | 160.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 7 | Tingkat G | 190.000 | 170.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |

## Keterangan :

Uang harian yang diberikan mencakup transportasi dan uang makan serta dibayarkan secara lumpsum.

BUPATI TANAH LAUT, ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN III D PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR

: 1 TAHUN 2017

TANGGAL :

3 JANUARI 2017

## UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DARI KECAMATAN KE DESA

| No | | Uang Harian Per Hari (Rp.) | Uang Harian Per Hari (Rp.) | Uang Harian Per Hari (Rp.) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Uraian | 5 km s/d 15 km | 16 km s/d 25 km | Lebih Dari 26 km |
| 1. | Untuk SOPD Kecamatan, UPTD yang melakukan perjalanan dinas ke desa-desa | 30.000,- | 45.000,- | 60.000,- |
| 2. | Untuk SOPD yang tempat kedudukannya di Pelaihari melaksanakan perjalanan dinas ke desa desa di Kecamatan Pelaihari | 30.000,- | 45.000,- | |

## Keterangan :

Uang harian yang diberikan mencakup transportasi dan uang makan serta dibayarkan secara lumpsum.

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN III E PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR

: 1 TAHUN 2017

TANGGAL

: 3 JANUARI 2017

## UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ANGGOTA MASYARAKAT KE DESA/KECAMATAN

| | | Uang Harian Per Hari (Rp.) | Uang Harian Per Hari (Rp.) | Uang Harian Per Hari (Rp.) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| No | Uraian | 0 km s/d 15 km | 16 km s/d 25 km | Lebih Dari 26 km |
| 1. | Perjalanan dinas dari desa ke desa atau dari desa ke Ibukota Kecamatan setempat | 45.000,- | 60.000,- | 75.000,- |

## Keterangan :

Uang harian yang diberikan mencakup transportasi dan uang makan serta dibayarkan secara lumpsum.

## BUPATI TANAH LAUT,


## H. BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN IV A PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR

: 1 TAHUN 2017

TANGGAL

: 3 JANUARI 2017

## BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DI DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI

| No. | Tingkatan Perjalanan Dinas | Uang Penginapan Per Hari (Rp.) |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD | 4.500.000 |
| 2 | Anggota DPRD / Sekretaris Daerah | 2.500.000 |
| 3 | Pejabat Eselon II dan Kepala SOPD | 700.000 |
| 4 | Pejabat Eselon III | 600.000 |
| 5 | Pejabat Eselon IV | 600.000 |
| 6 | Staf Pelaksana Gol I, II, III dan IV | 500.000 |
| 7 | PTT dan Personil Non Pegawai | 450.000 |

## Keterangan :

Biaya Penginapan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi dibayarkan secara riil/at cost .

## BUPATI TANAH LAUT,


## H. BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN IV B PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR

: 1 TAHUN 2017

TANGGAL

: 3 JANUARI 2017

## BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

| No. | Uraian | Uang penginapan Per Hari (Rp.) |
|-------|-------------------|----------------------------------|
| 1 | Seluruh Kecamatan | 350 |

## Keterangan :

Biaya Penginapan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan secara riil/ at cost dan besarannya sama untuk semua tingkatan perjalanan dinas.

BUPATI TANAH LAUT, ttd

## H. BAMBANG ALAMSYAH

## LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR

: 1 TAHUN 2017

TANGGAL

: 3 JANUARI 2017

## UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

| No. | Uraian | Luar Daerah Luar Provinsi (Rp) | Luar Dearah dalam Provinsi lebih 8 jam (Rp) |
|-------|-----------|---------------