Unknown Unknown Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5073); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan .Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tent.ang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 779}; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perika.nan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologis dan Kontaminan pada Pembudidayaan llcan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.OS/MEN/ 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan lkan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2007 tentang Keadaan Kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan, spesies ikan atau lahan pembudidayaan; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.5/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.12/Men/2009; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Hean dan Penempatan Alat Penangka.pan Ilcan dan Alat Bantu Penangkapan Hean di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35/KEP/M.PAN/5/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan angka kreditnya; 15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan lkan; I... Menetaplaua 16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP .10 / MtN / 2003 tent.ang Perijinan U saha Penangkapan Ikan; 2. 1 7. Keputusan Menteri Kelau tan dan Perikanan Nomor: KEP.13/MEN/2004 tentang Pedoman Pengendalian Nelayan Andon dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya llcan; 18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpcm; 19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.06/Men/2010 tentang Alat Penangkapan Ucan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.58 /MEN/ 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 21. Keputusan Direktorat Jenderal PSDKP Nomor : KEP.014/DJ-PSDKP/2002 tentang Tata Cara Pengawasan Penangkapan dan atau Pengangkutan Ikan; 22. Keputusan Direktorat Jenderal PSDKP Nomor : KEP.021/DJ-PSDKP/2002 tentang Prosedur Kerja Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 15); 24. Peraturan Bupati Situbodno Nomor 34 Tahun 2010 tent.ang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo; 25. Peraturan Bupati Situbondo nomor 42 tahun 2011 tenta.ng Tata Cara dan Pedoman Pemberian Pemberian Perijinan Usaha Perikanan. IIBIIUTUSKAK : PERATURAII BUPATI TElfTAifG PEDOMAN PEJIGA\VABAII DAN PERGERDALU..1' DAI.AM PEll'GBLOLAAR SUMBERDAYA KELA.UTAN DAN PERIKARAR DI KABUPATER SITUBONDO. (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan penge,,dalian pengelolaan sumberdaya kelautan clan perikanan serta menekan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan, dipandang perlu menyusun .Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang peJaksanaannya dit.etapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tent.ang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) scbagaimana telah . d.iubah dcngan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan .Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tent.ang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 779};
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perika.nan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologis dan Kontaminan pada Pembudidayaan llcan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.OS/MEN/ 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan lkan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2007 tentang Keadaan Kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan, spesies ikan atau lahan pembudidayaan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.5/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.12/Men/2009;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Hean dan Penempatan Alat Penangka.pan Ilcan dan Alat Bantu Penangkapan Hean di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35/KEP/M.PAN/5/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan angka kreditnya;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan lkan;
I
I...
Menetaplaua
3
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP .10 / MtN / 2003 tent.ang Perijinan U saha Penangkapan Ikan;
2. 1 7. Keputusan Menteri Kelau tan dan Perikanan Nomor: KEP.13/MEN/2004 tentang Pedoman Pengendalian Nelayan Andon dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya llcan;
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpcm;
19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.06/Men/2010 tentang Alat Penangkapan Ucan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.58 /MEN/ 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
21. Keputusan Direktorat Jenderal PSDKP Nomor : KEP.014/DJ-PSDKP/2002 tentang Tata Cara Pengawasan Penangkapan dan atau Pengangkutan Ikan;
22. Keputusan Direktorat Jenderal PSDKP Nomor : KEP.021/DJ-PSDKP/2002 tentang Prosedur Kerja Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 15);
24. Peraturan Bupati Situbodno Nomor 34 Tahun 2010 tent.ang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo;
25. Peraturan Bupati Situbondo nomor 42 tahun 2011 tenta.ng Tata Cara dan Pedoman Pemberian Pemberian Perijinan Usaha Perikanan.
IIBIIUTUSKAK :
PERATURAII BUPATI TElfTAifG PEDOMAN PEJIGA\VABAII DAN PERGERDALU..1' DAI.AM PEll'GBLOLAAR SUMBERDAYA KELA.UTAN DAN PERIKARAR DI KABUPATER SITUBONDO.
Pasal 1
Pedoman Pengawasan dan Pengendalian dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan meru.pakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.


Diundangkan di Situbondo · pada tanggal ·2 1 FE 8 12

---~-,.,DABRAH

Dn. I WJJOKO, 8. T ., II.II. Pembina Utama Muda Nip. 19541010 197603 1 010

BERITA DABRAII KABUPATD SITUBOIIDO TARUJI 2012 KO■OR ll


4

## Pual2

Pedoman Pengawasan dan Pengendalian dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupat.en Situbondo sebageimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi pejabat, aparat dan atau masyarakat luas serta dunia usaha dalam melaksa.nakan pengawasan clan pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Situbondo.

## Pual3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengeta.huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo. padakanggal 2 1 FEB 2012 BUPATI SITUBONDO,

C

... -H. DADAIIG WIGIARTO, S.H.

LAIIPIRAll' Peraturan. Bupati Situbondo

Tanggal : Tit~R 2011

Nomor

:

&amp;I 'ta.nun 2012

## PBDOIIAII PBIIGAWASAII DAIi PBIIGBIIDALIAII DAI.All PBROBLOLAAII' SUIIBBRDAYA KBLAUTAR DAIi PBRIKAIIAII KABUPATER SITUBOIIDO

## BABI

## PBRDAIIULUAII

## 1.1 Latar Belalrang

Kabupaten Situbondo merupakan Kabupaten Pesisir yang memiliki panjang pantai kurang lebih 150 km yang memanjang dari Kecamatan Banyuglugur sampai dengan Kecamatan Banyuputih. Potensi laut tersebut memiliki sumberdaya alam yang beraneka ragam dan merupakan sumber penghidupan dan modal dasar pembangunan yang harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, guna meningkatkan kemakmuran rakyat menuju Situbondo yang sejahtera, maju dan mandiri.

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan dan tengah berlangsung dapat secara langsung memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah dan penyerapan tenaga kerja, namwi nilai yang dihasilkan dirasa masih sangat kecil dan belum sebanding dengan potensi yang tersedia apabila dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.

Agar dapat mem.anfaat dan mengelola sumberdaya kelautan cl.an perikanan secara optimal dan berkelanjutan maka perlu adanya suatu bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan agar diperoleh manfaat yang optimal secara terns menerus.

Melihat luasnya wilayah laut Ka.bupaten Situbondo dan kompleksnya persoalan yang terjadi di lapangan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan membangun suatu bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu dan berbasis masyarakat pesisir. Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Dinas Kelautan dan Perikanan tidak dapat bekerja sendiri, namun perlu meningkatkan kerjasama dengan TNI AL, Polair dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan yang tergabung dalam Keamanan Laut Terpadu ( KAMLADU ).

Guna lebih memberdayakan sumberdaya pengawasan yang sudah ada dan untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah di lapangan, maka diperlukan suatu pengaturan tentang pedom.an pengawasan dan penge11daUan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan clan perikanan melalui Peraturan Bupati Situbondo sebagai acuan bagi pejabat, aparat dan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian di lapangan.

## 1.2 N·kaad claa Tajuan

- a. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat, aparat, masyarakat luas serta dunia usaha yang menangani pengawasan perikanan, mengelolah sumberdaya kelautan dan perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- b. Pengawasan perikanan dilakukan dengan tujuan agar kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat berlangsung secara optimal, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan linglrungannya.

## 1.3 8uaran

- a. Terbentuknya mekanisme pengawasan dan pengendalian berbasis masyarakat, yang secara integratif dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta organisasi non pemerintah dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Terlaksananya kerjasama pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan antara Dinas Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Polair dan POKMASWAS.

## 1.4 8,at··n IatUah

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

- I. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
2. lkan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di da1am linglrungan perairan.
3. Pengawasan dan pengendalian adalah kegiatan operasional dalam rangka menjamin ditaatinya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya ilcan.
4. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya kelautan clan perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal, berkelanjutan dan bertanggung ja.wab.
5. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ilcan
6. Nelayan andon adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan menggun.akan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 PK dengan daerah penangkapan yang berubah› ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan perikanan di luar daerah asal nelayan tersebut.
7. Usaha pcrikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan.
8. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan usaha memperoleh ikan diperairan yang ti.dale dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.

9. Usaha pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau penganglrutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perikanan.
10. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang clipergunakan untuk melakukan perumgkapan ikan termasuk melakukan survei atau eksplorasi kelautan.
11. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan tennasuk menampung, menyirnpan, mendinginkan atau mengawetkan.
12. Kapa] Pengangkut Ikan adalah kapaJ yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ilcan tennasuk memuat, menam.pung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
13. Alat Penangkap lkan adalah sarana dan kelangkapan atau benda› benda lainnya dipergunakan untuk menangkap ikan.
14. Alat Bantu Penangkapan JJcan adaJah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya dipergunakan untuk memba.ntu efisiensi dan efektifit.as penangkapan ilcan.
15. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang tercliri dari daratan dan perairan di sekitamya dengan batasan-batansan tertentu sebagai prasarana perikanan, tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan atau usaha perikanan, pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan, pangkalan operasional, tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil penangkapan, pengelolaan distribusi dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumberdaya ikan.
16. Pusat Pendaratan Ikan (PPl) adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitamya dengan batasa.n-bat.ansan tertentu sebagai prasarana perikanan, tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan atau usaha perikanan, pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan, pangkalan operasional, tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil penangkapan, pengelolaan distribusi dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumberdaya ikan yang klasiflkasinya di bawah Pelabuhan Perikanan.
17. Tempat Pendaratan Ikan (TPI) adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batasan-batansan tertentu sebagai prasarana perikanan, tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan atau usaha perikanan, pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan, pangkalan operasional, tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil penangkapan, pengelolaan distribusi dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumberdaya ikan yang klasifikasinya di bawah Pusat Pendarat.an lkan.
18. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membiakkan, membesarkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun untuk tujuan komersial.
19. Usaha pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
20. Pengawasan bidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi, pemanfaatan lahan, pembudidayaan ikan, penataan ruang, teknologi pembudidayaan, sumberdaya lingkungan dan dampak yang ditimbulkannya.

21. Pengawasan bidang penangkapan ikan adalah kegiatan pengawasan terhadap kapal perika.nan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ilcan, pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan.
22. Pengawasan bidang mutu basil perikanan adalah kegiatan pengawasan mutu basil perikanan yang meliputi penilikan kelayakan dasar di sentra produksi/distribusi, di unit pengolahan hasil perikanan, penilikan sistem mutu, sertifikasi personil, pengujian mutu, sertifikasi produk, sistem mutu laboratorium, standardisasi dan monitoring.
23. Pengawasan dan pengendalian mutu adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleb otoritas kompeten untuk melakukan verifikasi terbadap kesesuaian antara penerapan sistem mutu oleb pelaku usaha dengan pemturan dalam rangka. memberi jaminan mutu dan keamanan basil perikanan.
24. Sistem jaminan mutu dan keamanan adalah upaya pencegahan yang barus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan produk perikanan yang bermutu dan aman bagi kesebatan manusia.
25. Pengawasan Pengelolaan wilayah pesisir adalah kegiatan pengawasan terhadap aktifitas pengelolaan wilayah pesisir baik darat maupun laut.
26. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan oleh Menteri yang berwenang atau oleb pejabat yang ditunjuk.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengangkatan status sebagai penyidik bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat ( SISWASMAS ) adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab agar dapat diperoleb manfaat secara berkelanjutan.

## BABB

## RUANO LIROKUP DAN IIETODE PENGAWASAN

## 2.1 Ru.a.D&amp; Imp Penpwuaa

Ruang lingkup pengawasan perikanan meliputi pengawasan terhadap penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan/distribusi ikan, pembudidayaan ikan, mutu produk olahan ilcan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Secara Formal pengawasa.n dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal ini bidang pengawasan sumberdaya perairan dan pengawas perikanan bekerjasama dengan TNI AL, dan Polair serta instansi terkait lainnya. Secara non formal pengawasan dilaksanakan oleh Forum Komunikasi POKMASWAS dan POKMASWAS yang berada di setiap desa pesisir.

Jalur formal pengawasan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip pemantauan, pelaporan, pemeriksaan, pengamatan lapangan dan atau penyelidikan dan penyidikan. Jalur non formal pengawasan dilaksanakan atas dasar pematauan, pengamatan di lapangan clan pelaporan adanya tindak pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan dan memfasilitasi adanya konflik antar kelompok nelayan.

## 2.2 Metocle PenpWIIIIBn

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan dengan menggunakan metode pre› emptive, preventive, represive.

Pengawasan secara pre-emptive adalah upaya pengawasan yang lebih mengarah kepa.da penataan secara sukarela berbagai aturan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengawasan secara terpadu berbasis masyarakat pesisir yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan. Implementasi tindakan pre-emptive dapat berupa sosialisasi, pembinaan, peningkatan apresiasi, penyuluhan kesadaran hukum, kerjasama dengan POKMASWAS dan stakeholders terkait.

Pengawasan secara preventive adalah upaya untuk mencegah para pelaku melakukan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Implementasi tindakan preventif dapat berupa identifikasi dan veriflkasi data clan informasi, operasi darat dan laut secara rutin, berkala dan insidentil dengan bekerjasama dengan TNI-AL Polair dan instansi terkait.

Pengawasan secara represive adalah upaya pengawasan yang dilakukan dengan penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

## BABm

## MEKAlfISME OPBRASIONAL PENGAWASAN

## 3.1 Pengawa.san terhadap PeuangJrapan 11am daD Pengangklltan llmn

Pengawasan penangkapan dan atau pengangkutan Hean dilaksanakan terhadap kegiatan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan dan ata.u pengangkutan ikan. Pengawasan penangkapan ikan dan atau penganglruta.n ikan dilakukan terhadap:

- a. Kapal penangkap dan atau pengangkut ikan yang sedang merapat, berlabuh, berlayar dan atau melakukan operasi penangkapan ikan dan atau pengangkutan Hean;
- b. Alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan;
- c. Alat angkut ikan lainnya;
- d. Bahan, cara dan metode yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

Pengawasan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dilakukan di tempat-tempat sebagai berikut:

- a. Pelabuhan Perikanan.
- b. Pangkalan/Pusat Pendarata.n Uran.
- c. Tempat Pendaratan Uran.
- d. Tempat-tempat kapal perikan.an sedang melakukan kegiatan.
- e. Tempat-tempat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. Dokumen perizinan ka.pal perikanan.
- b. Fisik Kapal Perikanan.
- c. Alat Penangkap lkan.
- d. Alat Bantu Penangkapan Ikan.
- e. Pera.la.tan la.innya..
- f. Kegiatan operasional penangkapan ikan dan basil penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan.
- g. Ketaatan di pelabuhan pangkalan/bongkar muat/pelaporan.
- h. Kehadiran nelayan andon atau nelayan yang akan berangkat andon.
9. Pemeriksaan dokumen perizinan kapal penangkap ikan meliputi antara lain :
- a. Asli SIUP, SIPI, dan atau SIKPI serta Pas Perahu.
- b. Sertifika.t ANKAPIN ba.gi Na.khoda.
- c. Surat Laik Operasi dan Surat Persetujuan Berlayar.
13. Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan atau kapal pengangkut ilcan meliputi :
- a. Kesesuaian dokumen kapal dengan jenis, ukuran, bentuk dan tanda pengena.l kapal perikanan.
- b. Jumlah dan ukuran palkah dan box ikan
- c. Jenis,merk, nomor seri dan kekuatan mesin kapal perikanan
17. Pemeriksaan fisik a.lat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan meliputi ;
- a. Kesesuaian dokumen perijinan usaha perikanan dengan koordinat, jenis, jumlah, ukuran dan spesifikasi teknis dari alat penangkap ilcan dan alat bantu penangkapan ikan.
- b. Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang undang-undang.

Pemeriksaan fisik peralatan lainnya adalah semua peralatan yang digunakan di atas kapal perikanan guna mendukung kegiatan operasional penangkapan ikan meliputi jumlah, Jen1s, ukuran dari peralatan tersebut .

. Pemerik:saa.n terhadap kegiatan operasional penangkapan ikan dan basil penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan meliputi jalur penangkapan ikan, fishing ground penangkapan ikan, jenis, ukuran, jurnlah, asal ikan dan keadaan fisik ikan hasil tangkapan dan atau hasil angkutan. Pengawasan pemasaran dan distribusi ikan masuk dan ikan keluar pelabuhan/PPI/TPI dan atau antar daerah melalui Surat Keterangan Asal yang dikeluarkan oleh Dinas Kelaut.an dan Perikanan Kabupaten Situbondo

Pemeriksaan terhadap ketaatan kapal penangkap ilcan dan atau pengangkut i.kan di pelabuhan/PPI/TPI meliputi kesesuaian bongkar / muat dan mengangkut ilmn serta kegiatan melapor sesuai dokumen yang diizinkan.

Pengawasan terhadap kehadiran nelayan andon atau yang akan berangat andon meliputi kelengk:apan SIUP, SIPI, Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, jumlah dan jenis alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan. jumlah dan jenis ikan basil tangkapan, domisili sementara dan perilaku nelayan andon.

Selain itu pengawasan penangkapan juga dilakukan terhadap kawasan suaka perikanan yang menurut undang-undang bahwa kawasan tersebut dilarang untuk kegiatan penangkapan dan ata.u pengangkut.an ilcan dan juga melakukan pengawasan terhadap jenis-jenis ika.n yang dilindungi, meliputi jenis, jumlah dan ukuran ikan yang dilindungi serta ditangkap dan atau diangkut.

## 3.:a Peapwuan terbadap Pembadidayaaa limn

Pengawasan pembudidayaan ikan dilaksanakan terhadap kegiatan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang meliputi pembenihan ikan dan pembesaran ikan. Pengawasan terhadap pembudidayaan ikan dilakukan terhadap :

- a. Usaha pembudidayaan ilcan pada tahap praproduksi meliputi pemetaan lahan, identifika.si loka.si, status kepemilikan lahan dan atau pencetakan lab.an pembudidayaan ikan.
- b. Usaha di bidang pembudidayaan pada tahap produksi meliputi pembenihan, pembesaran dan atau pemanenan.

Pengawasan pembudidayaan ikan dilakukan di tempat-tempat sebagai berikut:

- a. Lokasi pembenihan ikan air tawar~ air payau dan laut.
- b. Lokasi pem.besaran ikan air tawar, air payau dan taut.
- c. Tempat-tempat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan pembudidayaan ikan dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. Dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan.
- b. Sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
- c. Kegiatan operasional pembudidayaan ikan.
- d. Bahan, metode dan cara pembudidayaan ikan.

Pemeriksaan dokumen perizinan pembudidayaan ikan meliputi antara lain :

- a. Asli Sertifikat t.anah, Akte Pendirian Usaha, HO dan Amdal.
- b. Asli SIUP, dan SPI.

~

Pemeriksaan sarana dan prasarana pembudidayaa ikan meliputi antara lain:

- a. Kesesuaian sarana dan prasarana yang digunaka.n dengan yang tercantum pada dokumen perizinan.
- b. Jumlah, jenis dan ukuran sarana yang digunakan.
- c. Kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung Cara Budidaya Ikan yang Baik {CBIB).

Pemeriksaan kegiatan operasional pembudidayaan ikan meliputi antara lain :

- a. Kesesuaian jenis teknologi yang diterapkan dengan yang tercantum dalam perizinan.
- b. Kesesuaian jenis teknologi yang diterapkan dengan dukungan sarana clan prasarana pengolah limbah.
- c. Pemasaran dan distribusi benih ikan/ikan konsumsi yang dihasilkan melalui Surat Keterangan Asal yang diterbitkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.

Pemeriksaan bahan, cara dan metode yang digunakan dalam pembudidayaan ikan meliputi :

- a. Asal usul riwayat induk dan atau benih yang digunakan.
- b. Jumlah, jenis clan ulruran pakan yang digunakan.
- c. Kesesuaian jumlah dan jenis obat-obatan yang digunakan dengan kaidah Cara Budidaya Ilcan Yang Baik (CBIB ).
- d. Monitoring residu obat, bahan kirn.ia, bahan biologi dan kontaminan serta penggunaan pakan.

## 3.3 Penpwma Katu Ba.I Peribnan

Pengawasan mutu hasil perikanan dilaksanakan terhadap kegiatan usaha perikanan di bidang pengolahan hasil perikanan yang meliputi penilikan kelayakan dasar di sentra produksi/distribusi, di unit pengolahan basil perikanan, penilikan sistem mutu, sertifikasi personel, pengujian mutu, sertifikasi produk, sistem mutu laboratorium, standardisasi dan monitoring. Pengawasan terhadap mutu hasil perikanan dilakukan terhadap :

- a. Kelayakan dasar sentra produksi dan distribusi hasil perikanan.
- b. Kelayakan Unit pengolahan ikan.
- c. Kelayakan penanganan ikan basil tangkapan di atas kapal.
- d. Sarana dan prasarana pengolahan ikan.
- e. Bahan, cara dan metode yang dipergunakan untuk pengolahan hasil perikanan.

Pengawasan mutu basil perikanan dilakukan di tempat-tempat sebagai berikut:

- a. Sentra produksi dan distribusi basil perikanan ( Pelabuhan perikanan, PPI dan TPI ) .
- b. Unit Pengolahan lkan.
- c. Kapa! Perikanan.
- d. Tempat-tempat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan mutu hasil perikanan dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. Higiene dan rantai dingin di kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan sarana pengangkutan/distribusi.
- b. Higiene dan rantai dingin di tempat pendaratan, tempat pelelangan ikan dan tempat penampungan ikan.
- c. Kondisi ikan hasil tangkapan saat didaratkan secara organoleptik.
- d. Kesesuaian sarana dan prasarana penanganan ikan di tempat pembongkaran dan penampungan ikan.

- e. Higjene dan rantai dingin di unit pengolahan ikan.
- f. Kesesuaian sarana dan prasarana unit pengolahan ikan .
- g. Kesesuaian unit pengolah limbah.
- h. Monitoring residu obat, bahan kimia, bahan biologi dan kontam.inan pada hasil perikanan.
- i. Monitoring distribusi dan pemasaran produk olahan melalui Surat Keterangan Asal yang diterbitkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.

Pelaksanaan pengawasan mutu hasil perikanan meliputi kegiatan inspeksi, pengambilan contoh, pengujian, verifika.si, swvailen, sertifikasi pada setiap tahapan proses sejak produksi primer, pengolahan dan distribusi

## 3.4 Penpwuan Pengelolaan Wilayab Pealsir

Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dilaksanakan terhadap pelaksanaan dari rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan wilayah pesisir guna mendorong pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan serta melakukan penegakkan hukum terhadap adanya tindak pelanggaran dalam pengelolaan wilayah pesisir melalui sanksi administrasi, sanksi perdata clan atau sanksi pidana. Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan terhadap :

- a. Pengelolaan kawasan sempadan pantai,
- b. PengeJolaan wilayah daratan pesisir yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut.an
- c. Pengelolaan wilayah ruang lautan sejauh 4 mil dari surut terendah.

Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan di tempat› tempat sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan mangrove, terumbu karang dan padang la.mun.
- b. Kawasan konservasi sumberdaya ikan.
- c. Kawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang sedang direhabilitasi.
- d. Kawasan pesisir yang sedang direklamasi.
- e. Tempat-tempat lain sebagaimana ditetapkan dalatn peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan atau pengawasan terhadap :

- a. Kerapatan populasi dan perkembangan hutan mangrove, terumbu karang dan pa.dang lamun baik jumlah, jenis dan sebarannya.
- b. Ekosistem kawasan pesisir, populasi dan keragaman jenis ikan serta palsma nutfah.
- c. Kondisi sumber hayati dan spesies biota taut yang dilindungi.
- d. Kesesuaian kegiatan reklamasi dengan fungsi-fungsi pelestarian lingkungan pesisir.
- e. Semua aktifitas manusia yang dapat mencemari dan merusak lingkungan pesisir.

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir meliputi kegiatan inspeksi, patroli darat clan patroli laut bekerjasama dengan TNI AL dan Polair. Pengawasan juga harus melibatkan masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan ( POKMASWAS) dengan menyampaikan laporan clan atau pengaduan kepada aparat yang berwenang.

--•,

## BABIV

## PBLAKSAJIA PBIIGAWASAII DI LAP.ARGAii

## 4.1 Peapwaa Perilmaan

Pengawas perikanan merupakan jabatan fungsional dalam rum.pun iJmu jayat. Peilgawas perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan perikanan pada instansi pemerintah yang diduduki oleh seorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil. Pengawas Perikanan bcrtanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan .

.Pengawas perikanan terdiri dari Pengawas .Perik:anan Bidang Pembudidayaan Ilcan, Pengawas Perikanan bidang Penangkapan Ilcan dan Pengawas Perikanan bidang Pengawasan Mutu Hasil Perikanan.

## 4.2 Tupa Pokok dan Pengawaa Penbuaa

Togas pokok dan fungsi Pengawas Perikanan adalah menyiapkan, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan perikanan.

## 4.2 Rencaaa Kerja, Pelaporaa daD. Pembiaym

Dalam melakukan pengawasan di lapangan setiap pengawas perikanan wajib menyusun rencana kerja tahunan pengawasan di wilayah kerjanya dengan rinci hingga kegiatan bulanan. Penyusunan rencana kerja pengawasan perikanan dik.oordinasikan dengan koordinator pengawas perikanan dan pejabat terkait serta diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai atasan langsungnya.

Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas segari-hari agar berkoordinasi clan bekerjasama dengan instansi terkait ( TNA AL, Po lair, Muspika dan Kepala Desa) serta tokoh masyarakat dan toko agama setempat.

Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib rnembuat laporan berka1a setiap bulan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan setiap akhir tahun.

Apabila dalmn pelaksanaan pengawasan terdapat inclikasi tindak pelanggaran segera dilaporkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan peringatan lisan, tertulis, dan sanksi administrasi, namun apabila diketemukan adanya indikasi tindak pelanggaran pidana di bidang perikanan maka segera melapor kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlalru.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan opcrasional pengawasan perikanan di biayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain sesuai dengan peraturan perunclangundangan yang berlaku. /


~


.

. . .