PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 79 Tahun 1992 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN (berlaku 30 Desember 1992)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka memberikan otonomi yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, dipandang perlu meninjau kembali perimbangan penerimaan hasil pungutan Negara dari sub sektor pertambangan umum berupa Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi dengan mengubah Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969;
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor II Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN.
Pasal 5
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor II Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi:
"Pasal 62
Pasal 28
- (1) Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, kepada Daerah diberikan bagian dari hasil pungutan Negara berupa Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi yang ditetapkan dari usaha pertambangan yang terdapat dalam wilayah Daerah yang bersangkutan.
Pasal 62
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor II Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi:
"Pasal 62
- (1) Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, kepada Daerah diberikan bagian dari hasil pungutan Negara berupa Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi yang ditetapkan dari usaha pertambangan yang terdapat dalam wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) 20% (dua puluh perseratus) dari penerimaan hasil pungutan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian penerimaan untuk Pemerintah Pusat, dengan ketentuan bahwa sekurang-kurangnya setengah dari jumlah tersebut langsung disetorkan kepada Kantor Kas Negara.
- (3) 80% (delapan puluh perseratus) dari penerimaan hasil pungutan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian penerimaan untuk Pemerintah Daerah.
- (4) Penerimaan hasil pungutan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibagi antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan
Pemerintah Daerah Tingkat II dengan perimbangan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah Tingkat I sebesar 16% (enambelas perseratus);
- b. Pemerintah Daerah Tingkat II sebesar 64% (enampuluh empat perseratus)."
Pasal 63
"Pasal 63
Perincian penggunaan penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), termasuk tata cara penyimpanan, pengambilan dan pengamanannya, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi."
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1992

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1992

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1992 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
## UMUM
Dalam rangka meningkatkan peranan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Tingkat II dalam kegiatan pembangunan nasional, dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian Pemerintah Daerah Tingkat II terutama berkenaan dengan sumber pembiayaan pembangunan yang dilakukan di daerah. Oleh karena itu, ketentuan
PENJELASAN
Pasal 62
dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang mengatur perihal perimbangan penerimaan hasil pungutan Negara dari sub sektor pertambangan umum berupa Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan luran Eksploitasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu disempurnakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Tingkat II memperoleh bagian yang lebih besar dari penerimaan hasil pungutan Negara tersebut di