KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu (berlaku 26 April 2016)
Pembukaan
Menimbang
PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA
TENT ANG KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016
PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU, PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA, PENGADILAN NEGERI SANANA DAN PENGADILAN NEGERI BOBONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
: a.
bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu membentuk Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, Pengadilan Negeri Sanana, dan Pengadilan Negeri Bobong;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Pengadilan Negeri Dataran
Hunimoa ...
..
:
'
\,,
2 -
Hunimoa, Pengadilan Negeri Sanana, dan Pengadilan N egeri Bo bong;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Keputusan ...
Menetapkan
3 -
5. Keputusan ·Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
MEMUTUSKAN :
PENGADILAN NEGERI SANANA, DAN PENGADILAN NEGERI BOBONG. NEGERI NEGERI DATARAN HUNIPOPU, DATARAN HUNIMOA, PENGADILAN PENGADILAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN
Pasal 1
- (1) Membentuk Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu berkedudukan di Dataran Hunipopu.
- (2) Membentuk Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa berkedudukan di Dataran Hunimoa.
3. berkedudukan di Sanana. Sanana Negeri Pengadilan (3) Membentuk
4. Bo bong Negeri (4) Membentuk Pengadilan berkedudukan di Bobong.
Pasal 2
- (1) Daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu meliputi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat di Provinsi Maluku.
Daerah ...
4 -
- (2) Daerah · hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa meliputi wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur di Provinsi Maluku.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara.
- (4) Daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong meliputi wilayah Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara.
Pasal 3
- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, maka Kabupaten Seram Bagian Barat dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Maso hi.
- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, maka Kabupaten Seram Bagian Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Maso hi.
- (3) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Sanana, maka Kabupaten Kepulauan Sula dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha.
- (4) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Bobong, maka Kabupaten Pulau Taliabu dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha.
5 -
Pasal 4
- (1) Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Ambon di Ambon.
- (2) Pengadilan Negeri Sanana dan Pengadilan Negeri Bobong termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi.
Pasal 5
- (1) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan N egeri Maso hi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Masohi.
- (2) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Masohi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Masohi.
- (3) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Sanana yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Labuha, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Labuha.
Perkara ...
f:
.
'· ••
'
-!
6 -
- (4) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Bobong yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Labuha, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Labuha.
Pasal 6
- (1) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Masohi, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu.
- (2) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Masohi, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa.
- (3) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Sanana yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Labuha, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Sanana.
Perkara ...
PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA
7 -
- (4) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Bobong yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Labuha, dilimpahkan kepada Pengadilan N egeri Bo bong.
Pasal 7
pembentukan dan pembinaan, dan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, Pengadilan Negeri Sanana, dan Pengadilan Negeri Bobong dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung. yang rangka dalam diperlukan Pembiayaan
Pasal 8
Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan orgamsasi, tata kerja Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, Pengadilan Negeri Sanana, dan Pengadilan Negeri Bobong ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
8 -
Pasal 9
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2016

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Distribusi: SEKRETARIAT KABINET RI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ; .