KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 4 Tahun 2012 tentang PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL MOROTAI TAHUN 2012 (berlaku 24 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan Indonesia serta menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 67, perlu menyelenggarakan Sail Morotai Tahun 2012 di Provinsi Maluku Utara;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Nasional Penyelenggara Sail Morotai Tahun 2012;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL MOROTAI TAHUN 2012.
Pasal 1
- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Sail Morotai Tahun 2012.
- (2) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Morotai Tahun 2012 berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal 2
- (1) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Morotai Tahun 2012 mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan menyelenggarakan Sail Morotai Tahun 2012;
- b. menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan Sail Morotai Tahun 2012.
- (2) Penyelenggaraan Sail Morotai Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
- a. Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 67, di salah satu pulau terluar;
- b. Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan, Operasi Bhakti Surya Baskara Jaya, Operasi Bhakti Kartika Jaya dan Operasi Bhakti Pelangi Nusantara;
- c. Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara;
- d. Badan Usaha Milik Negara Peduli Morotai;
- e. Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusantara;
- f. Ekspedisi Kapal Riset Internasional dan Ekspedisi Ilmiah Pulau Terluar;
- g. Reli Kapal Wisata ( yacht rally );
- h. Pameran Potensi Daerah;
- i. Seminar Nasional dan Internasional;
- j. Olahraga Bahari;
- k. Atraksi Budaya dan Pariwisata;
- l. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
- m. Desa Berdering di Maluku Utara;
- n. Kegiatan lain yang disesuaikan perkembangannya di daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Morotai Tahun 2012 bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 3
Penyelenggaraan Sail Morotai Tahun 2012 dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2012.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Morotai Tahun 2012 dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
Pasal 5
Panitia Nasional Penyelenggara Sail Morotai Tahun 2012 diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sekaligus merangkap Ketua Pengarah dalam susunan keanggotaan Panitia Nasional Penyelenggara Sail Morotai Tahun 2012.
Pasal 6
- (1) Susunan keanggotaan Panitia Nasional Penyelenggara Sail Morotai Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah terdiri dari:
3. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat.
- 4 -
Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Anggota
- 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Menteri Komunikasi dan Informatika;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
11. Menteri Sekretaris Negara;
12. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
13. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
14. Sekretaris Kabinet;
15. Panglima Tentara Nasional lndonesia;
16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Panitia terdiri dari:
Ketua
: Menteri Kelautan dan Perikanan.
Wakil Ketua I
: Menteri Pekerjaan Umum.
Wakil Ketua II : Menteri Perhubungan.
Wakil Ketua III : Sekretaris
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Wakil Ketua IV : Gubernur Maluku Utara.
Sekretaris I
: Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sekretaris II
: Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
I. Bidang Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan
Ketua
: Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
Wakil Ketua I
: Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
Wakil Ketua II
: Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Wakil Ketua III : Asisten
Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
Wakil Ketua IV : Sekretaris
Utama Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional.
II. Bidang Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara
Ketua
: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Wakil Ketua I
: Staf Ahli Bidang Usaha, Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial.
III. Bidang Badan Usaha Milik Negara Peduli Morotai
Ketua
: Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Wakil Ketua
: Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- IV. Bidang Kegiatan Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusantara
Ketua
: Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Wakil Ketua I
: Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Wakil Ketua II
: Kepala Dinas Potensi Maritim TNI Angkatan Laut.
Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.
- V. Bidang Ekspedisi Kapal Riset Internasional dan Ekspedisi Ilmiah Pulau Terluar
Ketua
: Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi.
Wakil Ketua I
: Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Wakil Ketua II
: Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
VI. Bidang Seminar Nasional dan Internasional
Ketua
: Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Wakil Ketua I
: Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Ketua II
: Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindus- trian.
VII. Bidang Atraksi Budaya dan Pariwisata
Ketua
: Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Wakil Ketua
: Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
VIII. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
Ketua
: Direktur Jenderal Potensi Perta- hanan, Kementerian Pertahanan.
Wakil Ketua
: Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri.
IX. Bidang Olahraga Bahari
Ketua
: Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Wakil Ketua I
: Deputi Bidang Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
X. Bidang Kesejarahan dan Kepurbakalaan Morotai
Ketua
: Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Wakil Ketua
: Direktur Jenderal Strategi Perta- hanan, Kementerian Pertahanan.
XI. Bidang Promosi Potensi Daerah
Ketua
: Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan.
Wakil Ketua I
: Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Ketua II
: Deputi Promosi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.
XII. Bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Ketua
: Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.
Wakil Ketua I
: Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.
Wakil Ketua II
: Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.
Wakil Ketua III
: Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.
Wakil Ketua IV
: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
XIII. Bidang Perlengkapan, Akomodasi dan Fasilitas Umum
Ketua
: Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Wakil Ketua I
: Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Ketua II
: Asisten Logistik Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
XIV. Bidang Media, Humas, dan Dokumentasi
Ketua
: Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Wakil Ketua
: Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri.
XV. Bidang Keamanan
Ketua
: Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Wakil Ketua
: Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional lndonesia.
XVI. Bidang Kepelabuhanan, Kepabeanan, Karantina dan Imigrasi
Ketua
: Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
Wakil Ketua I
: Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
Wakil Ketua II
: Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Sail Morotai 2012 bertanggungjawab kepada Pengarah.
Pasal 7
- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggara Sail Morotai Tahun 2012, dibentuk Panitia Pelaksana.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana adalah sebagai
berikut:
Ketua
: Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sekretaris
- Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
Anggota
- 1. Bupati Pulau Morotai;
2. Bupati Halmahera Barat;
3. Bupati Halmahera Tengah;
4. Bupati Halmahera Utara;
5. Bupati Halmahera Selatan;
6. Bupati Sula;
7. Bupati Halmahera Timur;
8. Walikota Ternate;
9. Walikota Tidore Kepulauan;
10. Wakil dari Kementerian/Lembaga terkait dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana, berkoordinasi dengan Panitia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Sail Morotai.
Pasal 8
Pengarah bertugas memberikan arahan kepada Panitia dan Panitia Pelaksana dalam pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggara Sail Morotai Tahun 2012.
Pasal 9
- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Sail Morotai Tahun 2012 dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2012;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2012;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan, Tahun Anggaran 2012;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Anggaran Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan Sail Morotai Tahun Anggaran 2012.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan Sail Morotai Tahun 2012 dapat dibiayai dari Swasta serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
- (1) Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Sail Morotai Tahun 2012 menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggara Sail Morotai Tahun 2012 kepada Presiden.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Sail Morotai Tahun 2012.
Pasal 12
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2012

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet, Agus Sumartono, S.H., M.H