PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 12 Tahun 2016 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 (berlaku 30 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Be bas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pem ben tukan Pera tu ran Perundang-undangan (Lem bar an Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ten tang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
29. Peraturan Daerah Ka bu paten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 40);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 201 7.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mem1mpm pelaksanaai1 urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
RKPD Tahun 201 7 merupakan penjabaran program RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 yang memuat evaluasi kinerja pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi Daerah dan prioritas pembangunan Daerah tahun 2017.
TUJUAN
BAB III - TUJUAN
Pasal 3
Tujuan Penyusunan RKPD Tahun 201 7 adalah:
- a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2017; dan
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Tahun Anggaran 2017.
BAB IV - SISTEMATIKA Pasal 4
Pasal 4
- ( 1) RKPD Tahun 201 7 disusun dengan sistematika penyusunan se bagai beriku t :
- (2) Isi beserta uraian sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 30 Mei 2016

Penandatangan: BUPATITRENGGALEK, EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggalek 30 Mei 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH

Verifikasi: KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ## ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 12

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip. 19650919 199602 2 001 ## COVER ## DAFTAR ISI ## BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang... | | 1.2. | Dasar Hukum Penyusunan ... | I-4 | |--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1.3. | Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya... | I-5 | | | 1.4. | Sisematika Dokumen RKPD ... | I-11 | | | 1.5. | Maksud dan Tujuan... | I-12 | | BAB II | EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | | | 2.1. | Gambaran Umum Kondisi Daerah ... | II-1 | | | 2.1.1. | Aspek Geografi dan Demografi ... | II-1 | | | | 2.1.1.1. Kondisi Geografi Daerah... | II-1 | | | | 2.1.1.2. Kondisi Demografi ... | II-5 | | | 2.1.2. | Aspek Kesejahteraan Masyarakat ... | II-7 | | | | 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ... | II-7 | | | | 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ... | II-12 | | | | 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ... | II-16 | | | 2.1.3. | Aspek Pelayanan Umum ... | II-16 | | | | 2.1.3.1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan | | | | | Dasar ... | II-18 | | | | 2.1.3.2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan | | | | | Dasar ... | II-32 | | | | 2.1.3.3. Urusan Pilihan ... | II-43 | | | | 2.1.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi | | | | | Kewenangan Daerah ... | II-55 | | | 2.1.4. | Aspek Daya Saing Daerah ... | II-58 | | | | 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ... | II-58 | | | | 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ... | II-58 | | | | 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ... | II-59 | | 2.2. | Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun | Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun | | | | | Berjalan dan Realisasi RPJMD ... | II-60 | | 2.3. | Permasalahan Pembangunan Daerah | ... | II-71 | ## D D D A A AF F F T T T A A AR R R I I I S S S I I I I-1 BAB III LAMPIRAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN | | DAERAH | DAERAH | DAERAH | DAERAH | |--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------| | | 3.1. | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ... | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ... | III-1 | | | 3.1. | 3.1.1. | Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan | III-1 | | | 3.1. | | Tahun 2016 ... | III-1 | | | 3.1. | 3.1.2. | Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah 2017-2018 ... | III-6 | | | 3.2. | Arah Kebijakan Keuangan Daerah ... | Arah Kebijakan Keuangan Daerah ... | III-9 | | | 3.2. | 3.2.1. | Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ... | III-10 | | | 3.2. | 3.2.2. | Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ... | III-11 | | | 3.2. | 3.2.3. | Arah Kebijakan Belanja Daerah ... | III-13 | | | 3.2. | 3.2.4. | Arah Kebijakan Pembiyaan Daerah ... | III-16 | | BAB IV | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | | BAB IV | 4.1. | Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ... | Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ... | IV-1 | | BAB IV | 4.2. | Prioritas dan Program Pembangunan Daerah... | Prioritas dan Program Pembangunan Daerah... | IV-3 | | BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH | | BAB V | Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah... | Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah... | Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah... | V-1 | | | PENUTUP | PENUTUP | PENUTUP | | | | Penutup ... | Penutup ... | Penutup ... | VI-1 | ## BAB I PENDAHULUAN ## 1.1 LATAR BELAKANG Dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program-program dan kegiatan pembangunan yang terukur disertai pagu indikatif dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tersusunnya RKPD Kabupaten Trenggalek ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta anggaran/pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses penyusunan Dokumen RKPD disusun melalui pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, bottom-up dan top-down . Hal ini dimaksudkan agar diperoleh suatu dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi syarat teknis perencanaan, namun juga memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya. Untuk memperoleh dokumen perencanaan yang disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, maka perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah yang saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD/Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD Kabupaten. Pagu indikatif yang menjadi substansi penting pada RKPD merupakan gambaran investasi Pemerintah yang dalam penjabarannya diinteraksikan dengan komponen sumberdaya yang lain, seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus maupun Dana yang diusulkan dibiayai melalui APBD Provinsi dan APBN. Terhadap kegiatan yang dibiayai dari dana dimaksud, dokumen RKPD ini merupakan sub sistem penting sebagai input dalam penyusunan program dan penganggaran SKPD/Perangkat Daerah. I/1 Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Penandatangan: - a) Merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah; Sebagai dokumen resmi daerah, RKPD Kab. Trenggalek Tahun 2017 secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain: - b) Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD/Perangkat Daerah) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD/Perangkat Daerah) tahun 2017; - d) Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017 - c) Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD; - e) Menjadi pedoman dalam mengevaluasi Ranperda tentang APBD; - g) Menjadi instrumen untuk menjamin kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. - f) Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah; Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka perhatian yang besar harus diberikan sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Dokumen RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 disusun dengan tahapan sebagai berikut : Tahap persiapan penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 meliputi: ## 1. Persiapan Penyusunan RKPD

Penandatangan: - a. Penyusunan rancangan Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang pembentukan tim penyusun RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017; - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan - b. Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota tim untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. ## 2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD - a. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah berpedoman pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025; Rancangan awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 yang dilakukan melalui penyelarasan : - b. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah dengan indikasi rencana program prioritas berpedoman pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 20052025; - c. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 serta RPJMN tahun 2015-2019. I/2 Tahap penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD. Perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 mencakup: - a. Perumusan rancangan awal RKPD - 1) Pengolahan data dan informasi; - 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah; - 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah; - 4) Evaluasi kinerja tahun lalu; - 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten; - 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; - 7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten; - 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif; - 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; - 10) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif. Rancangan awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut: ## b. Penyajian rancangan awal RKPD - 1) Pendahuluan; - 3) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah; - 2) Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu; - 4) Prioritas dan Sasaran Pembangunan; - 6) Penutup. - 5) Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah; ## 3. Penyusunan Rancangan RKPD Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi rancangan Renja SKPD/Perangkat Daerah. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD kabupaten sesuai dengan rencana program prioritas rancangan awal RKPD kabupaten. ## 4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD - a. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dengan arah, kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi; Musrenbang RKPD Kabupaten Trenggalek dilaksanakan untuk penajaman, penyelasaran, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan tersebut mencakup:

Distribusi: - b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten pada musrenbang RKPD di kecamatan; - d. Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; - c. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten; - e. Sinergi dengan RKP Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. ## 5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 dilakukan lebih bersifat penajaman dan penyempurnaan materi yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya atau Rancangan Awal RKPD. ## 6. Penetapan RKPD

Penetapan: RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 yang telah ditetapkan dijadikan pedoman I/3 penyempurnaan rancangan Renja SKPD/Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017. Selain itu, RKPD yang telah ditetapkan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 untuk memastikan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 telah disusun berlandaskan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017. Adapun skema tahapan penyusunan RKPD dapat dijelaskan pada Gambar dibawah ini. Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010) ## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; I/4 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017; 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Penandatangan: 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Penandatangan: 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

Penandatangan: 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. ## 1.3 HUBUNGAN RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, RPJM Nasional 20152019, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 20142019.

Verifikasi: Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 adalah ' Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah ', dengan sasaran yang harus dicapai pada tahun 2017, adalah : ## RKP Tahun 2017 - 1) Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,5%-5,9%; - 3) Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,3-5,6%; - 2) Angka Kemiskinan berkisar antara 9,5%-10,5%; - 4) Indeks Pembangunan Manusia diperkirakan mencapai 75,7%. Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu : - 1) Cita 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan I/5 memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; - 2) Cita 2 Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; - 3) Cita 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; - 4) Cita 4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; - 5) Cita 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; - 6) Cita 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; - 7) Cita 7 strategis ekonomi domestik; Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor - 8) Cita 8 Melakukan revolusi karakter bangsa; dan - 9) Cita 9 - Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Penandatangan: Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni : (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins . Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2017. Selanjutnya, 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan tersebut di atas dijabarkan ke dalam 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut : - a. Pengarusutamaan - 1) Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang : - 1) Pembangunan Berkelanjutan - 3) Pengarusutamaan Gender - 2) Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik - b. Pembangunan Lintas Bidang - 2) Perubahan Iklim - 1) Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan - 3) Revolusi Mental - 3) Pembangunan Ekonomi - 2) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama - a) Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta berkelanjutan; - c) Terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang akan dilaksanakan diantaranya melalui sistem jaminan sosial nasional. - b) Terciptanya sektor ekonomi yang kokoh; serta - 4) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - 6) Pembangunan Pertahanan dan Keamanan - 5) Pembangunan Politik - a) Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus POLRI; - c) Intelijen dan kontra intelijen; - b) Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit TNI, serta profesionalisme POLRI; - d) Penanganan gangguan keamanan di wilayah perbatasan dan pelanggaran hukum di laut; - e) Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba; I/6 - f) Sistem keamanan yang integratif. - a. Sub Hukum - 7) Hukum dan Aparatur - 1) Penegakan hukum yang berkualitas, - 3) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara. - 2) Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, - b. Sub Bidang Aparatur - a) Informasi Geospasial meliputi: - 8) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang - b) Tata Ruang - d) Perkotaan dan Perdesaan - c) Pertanahan - e) Kawasan Strategis - g) Daerah Tertinggal - f) Kawasan Perbatasan - h) Otonomi Daerah - 10) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - 9) Penyediaan Sarana dan Prasarana Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus mendukung tercapainya sasaran dan 1 (satu) lintas bidang serta 9 (sembilan) bidang pembangunan tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan 1 (satu) lintas bidang serta 9 (sembilan) bidang pembangunan dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun penekanan penjabaran prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2017 adalah sebagai berikut : - a) Pengarusutamaan Revolusi Mental dalam setiap prioritas dan kegiatan pembangunan; 2.  Penekanan Dimensi Pembangunan Manusia :

Distribusi: - b) Mempertahankan anggaran pendidikan dan kesehatan masing-masing 20% APBN dan 5 % APBN (kebijakan pokok antara lain distribusi guru yang merata yang sekaligus akan mengendalikan biaya gaji dan tunjangan guru yang saat ini sudah sekitar separuh anggaran pendidikan); - c) Melanjutkan pembangunan perumahan yang sudah dimulai di APBNP 2015 dengan program sejuta rumah. 5.  Penekanan Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan : - b) Kedaulatan Energi (terutama melalui Penyertaan Modal Negara);

Penandatangan: - a) Kedaulatan Pangan (terutama anggaran Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta, Penyertaan Modal Negara);

Penandatangan: - c) Kemaritiman dan Kelautan (Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Penyertaan Modal Negara); - d) Pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri. 10.  Penekanan Dimensi Pemerataan Antar Pendapatan Dan Wilayah : - b) Reforma agraria ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui - a) Menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dalam kondisi perekonomian yang masih tumbuh antara 5-6% melalui peningkatan penerima Bantuan Tunai Bersyarat dalam RKP 2017 dan mempertahankan dukungan unuk mengurangi beban penduduk miskin dan rentan; I/7

Distribusi: pemberian hak milik atas tanah yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset redistribusi tanah seiring dengan meningkatnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah;

Distribusi: - d) Pengurangan kesenjangan secara tegas diamanatkan Nawacita ke tiga dengan membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal. Pembangunan Indonesia (Indonesia sentris) lebih diutamakan dibandingkan pembangunan di Jawa (Jawa Sentris), walaupun RoI lebih tinggi di Jawa. Pendulum pembangunan harus banyak bergerak ke luar Jawa; - c) Pembangunan kawasan perbatasan difokuskan pada 2 (dua) sasaran pembangunan yaitu meningkatkan pertahanan dan keamanan serta pengembangan pusat ekonomi perbatasan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat; - e) Menekankan konektivitas antar wilayah pada penyelesaiaan proyek-proyek yang akan menurunkan biaya logistik dan mendukung pembangunan kawasan; - f) Infrastruktur menjadi motor pengerak pembangunan untuk mendorong masuknya investor dengan penguatan sektor riil sehingga akan mempermudah pencapaian cita-cita dalam membangun tol laut, karena arus barang dan jasa dari jalur tol laut akan terisi penuh (orang dan) barang-barang produksi lokal. 5.  Penekanan Kondisi Perlu (Polhukhankam) : - b) Memantapkan penegakan hokum;

Distribusi: - a) Memenuhi secara bertahap Minimum Essential Forces dengan peran industri pertahanan dalam negeri yang makin meningkat; - c) Memantapkan reformasi birokrasi; - d) Memantapkan konsolidasi demokrasi melalui penguatan aspek-aspek demokrasi termasuk komunikasi dan informasi publik serta menguatkan efektivitas diplomasi dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan, perlindungan WNI/BHI, pelaksanaan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan, termasuk Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular. ## RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. Dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 akan menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2017 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. - 1). Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar (Pendidikan &amp; Kesehatan) Sejalan dengan tema permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2017, maka tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 adalah ' Pembangunan yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berakhlaq Mulia dengan Memperluas dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur serta Peningkatan Pelayanan Publik ' yang dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahun 2017 yaitu : - 2). Pengembangan Kualitas SDM - 4). Pengembangan Industri dan Perdagangan - 3). Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran - 5). Pengembangan Koperasi dan UMKM - 7). Peningkatan Infrastruktur - 6). Peningkatan Kedaulatan Pangan - 8). Kemaritiman dan Kelautan - 9). Harmonisasi Sosial. I/8 ## RPJPD Kab. Trenggalek 2005-2025 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Trenggalek adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2005 hingga Tahun 2025. Pembangunan Tahap Ketiga (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. - 1) meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dan pertanian serta menjamin kontinuitas produk pertanian dalam rangka swasembada pangan, pemenuhan kebutuhan pasar pertanian dan ketahanan pangan; Agenda yang dijalankan meliputi :

Distribusi: - 2) meningkatkan akses informasi produksi, distribusi dan informasi pasar sampai wilayah desa dan kelompok tani; - 4) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM; - 3) peningkatan penelitian, pengembangan penguasaan teknologi untuk aspek bio teknologi, eco farming pasca panen produk sumberdaya pertanian; - 5) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; - 7) mempertahankan dan meningkatkan pelayanan prima; - 6) peningkatan dan pemantapan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan; - 8) efektifitas penanggulangan bencana; - 9) penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan. ## RTRW Kab. Trenggalek 2012-2032 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan azas penataan ruang yang tertuang pula pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yaitu : (a) Keterpaduan; (b) Keserasian, keselarasan dan keseimbangan; (c) Keberlanjutan; (d) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; (e) Keterbukaan; (f) Kebersamaan dan kemitraan; (g) Perlindungan Kepentingan Umum; (h) Kepastian Hukum dan Keadilan; dan (i) Akuntabilitas. Dalam mewujudkan perwilayahan pengembangan telah diambil kebijaksanaan perwilayahan Kabupaten Trenggalek yang dibagi 1 (satu) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan 2 (dua) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dimana masing-masing PKLp memiliki fungsi sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan

Penetapan: Pada prinsipnya, RTRW Kabupaten Trenggalek sebagaimana yang dirumuskan di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan rumusan keinginan dan harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan fisik yang terjadi dan berkembang di dalam wilayahnya sampai dengan tahun 2031. Rentang waktu tersebut dibagi atas empat periode. Program/proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan pada setiap sektor, periodisasi pelaksanaannya dialokasikan pada keempat periode waktu tersebut. Untuk mencapai situasi dan kondisi yang diinginkan tersebut, diperlukan kerja keras dan pengerahan seluruh sumber daya yang dimiliki. Namun, disadari bahwa sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek sangatlah terbatas. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pembangunan yang rasional, masuk akal, disesuaikan dengan kemampuan yang ada, tatapi juga memenuhi kebutuhan yang paling dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. I/9 yang dominan yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing. Adapun rencana sistem perwilayahan di Kabupaten Trenggalek beserta fungsi dan arahan kegiatan utamanya adalah sebagai berikut: 2. Pengembangan perkotaan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yaitu perkotaan Watulimo dan perkotaan Durenan 1. Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Trenggalek sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau sebagai ibukota kabupaten, PKL Trenggalek mempunyai fungsi wilayah sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa regional, pengembangan permukiman, pelayanan sosial dan pertumbuhan wilayah kabupaten. 3. a)PKLp Watulimo mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa skala lokal, pelayanan sosial dan pemerintahan, perikanan, industri dan pariwisata. 3. Pengembangan perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu perkotaan Panggul dan perkotaan Kampak 5. b)PKLp Durenan mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa skala lokal, pelayanan sosial dan pemerintahan, dan industri. 6. a)PPK Panggul mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, pelayanan sosial dan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala lokal, pariwisata dan industri. 7. b)PPK Kampak mempunyai fungsi wilayah sebagai pelayanan sosial dan pemerintahan dan perdagangan dan jasa skala lokal. Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten perlu diprioritaskan, karena berisikan arahan yang memiliki nilai strategis nasional, propinsi maupun kabupaten. Kawasan strategis a
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- a. BAB I

: PENDAHULUAN

- b. BAB II

: EVALUASI HASIL PELAKSANMN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- c. BAB III

: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- d. BAB IV

: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

- f. BAB VI

: PENUTUP

## BABV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. memerin tahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

Agar setiap orang mengetahuinya, dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATITRENGGALEK,


EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggalek 30 Mei 2016

## SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK, TTD

## ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI Nip. 19650919 199602 2 001

## COVER

## DAFTAR ISI

## BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang...

| | 1.2. | Dasar Hukum Penyusunan ... | I-4 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1.3. | Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya... | I-5 |
| | 1.4. | Sisematika Dokumen RKPD ... | I-11 |
| | 1.5. | Maksud dan Tujuan... | I-12 |
| BAB II | EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN |
| | 2.1. | Gambaran Umum Kondisi Daerah ... | II-1 |
| | 2.1.1. | Aspek Geografi dan Demografi ... | II-1 |
| | | 2.1.1.1. Kondisi Geografi Daerah... | II-1 |
| | | 2.1.1.2. Kondisi Demografi ... | II-5 |
| | 2.1.2. | Aspek Kesejahteraan Masyarakat ... | II-7 |
| | | 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ... | II-7 |
| | | 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ... | II-12 |
| | | 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ... | II-16 |
| | 2.1.3. | Aspek Pelayanan Umum ... | II-16 |
| | | 2.1.3.1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan | |
| | | Dasar ... | II-18 |
| | | 2.1.3.2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan | |
| | | Dasar ... | II-32 |
| | | 2.1.3.3. Urusan Pilihan ... | II-43 |
| | | 2.1.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi | |
| | | Kewenangan Daerah ... | II-55 |
| | 2.1.4. | Aspek Daya Saing Daerah ... | II-58 |
| | | 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ... | II-58 |
| | | 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ... | II-58 |
| | | 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ... | II-59 |
| 2.2. | Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun | Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun | |
| | | Berjalan dan Realisasi RPJMD ... | II-60 |
| 2.3. | Permasalahan Pembangunan Daerah | ... | II-71 |

## D D D A A AF F F T T T A A AR R R I I I S S S I I I

I-1

BAB III

LAMPIRAN

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

| | DAERAH | DAERAH | DAERAH | DAERAH |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | 3.1. | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ... | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ... | III-1 |
| | 3.1. | 3.1.1. | Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan | III-1 |
| | 3.1. | | Tahun 2016 ... | III-1 |
| | 3.1. | 3.1.2. | Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah 2017-2018 ... | III-6 |
| | 3.2. | Arah Kebijakan Keuangan Daerah ... | Arah Kebijakan Keuangan Daerah ... | III-9 |
| | 3.2. | 3.2.1. | Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ... | III-10 |
| | 3.2. | 3.2.2. | Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ... | III-11 |
| | 3.2. | 3.2.3. | Arah Kebijakan Belanja Daerah ... | III-13 |
| | 3.2. | 3.2.4. | Arah Kebijakan Pembiyaan Daerah ... | III-16 |
| BAB IV | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB IV | 4.1. | Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ... | Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ... | IV-1 |
| BAB IV | 4.2. | Prioritas dan Program Pembangunan Daerah... | Prioritas dan Program Pembangunan Daerah... | IV-3 |
| BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH |
| BAB V | Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah... | Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah... | Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah... | V-1 |
| | PENUTUP | PENUTUP | PENUTUP | |
| | Penutup ... | Penutup ... | Penutup ... | VI-1 |

## BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program-program dan kegiatan pembangunan yang terukur disertai pagu indikatif dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tersusunnya RKPD Kabupaten Trenggalek ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta anggaran/pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses penyusunan Dokumen RKPD disusun melalui pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, bottom-up dan top-down . Hal ini dimaksudkan agar diperoleh suatu dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi syarat teknis perencanaan, namun juga memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya. Untuk memperoleh dokumen perencanaan yang disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, maka perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah yang saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD/Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD Kabupaten.

Pagu indikatif yang menjadi substansi penting pada RKPD merupakan gambaran investasi Pemerintah yang dalam penjabarannya diinteraksikan dengan komponen sumberdaya yang lain, seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus maupun Dana yang diusulkan dibiayai melalui APBD Provinsi dan APBN. Terhadap kegiatan yang dibiayai dari dana dimaksud, dokumen RKPD ini merupakan sub sistem penting sebagai input dalam penyusunan program dan penganggaran SKPD/Perangkat Daerah.

I/1

Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

- a) Merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;

Sebagai dokumen resmi daerah, RKPD Kab. Trenggalek Tahun 2017 secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain:

- b) Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD/Perangkat Daerah) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD/Perangkat Daerah) tahun 2017;
- d) Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017
- c) Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
- e) Menjadi pedoman dalam mengevaluasi Ranperda tentang APBD;
- g) Menjadi instrumen untuk menjamin kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.
- f) Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah;

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka perhatian yang besar harus diberikan sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Dokumen RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

Tahap persiapan penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 meliputi:

## 1. Persiapan Penyusunan RKPD

- a. Penyusunan rancangan Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang pembentukan tim penyusun RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- b. Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota tim untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

## 2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

- a. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah berpedoman pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;

Rancangan awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 yang dilakukan melalui penyelarasan :

- b. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah dengan indikasi rencana program prioritas berpedoman pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 20052025;
- c. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 serta RPJMN tahun 2015-2019.

I/2

Tahap penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

Perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 mencakup:

- a. Perumusan rancangan awal RKPD
- 1) Pengolahan data dan informasi;
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu;
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten;
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten;
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- 10) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Rancangan awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## b. Penyajian rancangan awal RKPD

- 1) Pendahuluan;
- 3) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah;
- 2) Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu;
- 4) Prioritas dan Sasaran Pembangunan;
- 6) Penutup.
- 5) Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah;

## 3. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi rancangan Renja SKPD/Perangkat Daerah. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD kabupaten sesuai dengan rencana program prioritas rancangan awal RKPD kabupaten.

## 4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

- a. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dengan arah, kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;

Musrenbang RKPD Kabupaten Trenggalek dilaksanakan untuk penajaman, penyelasaran, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan tersebut mencakup:

- b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten pada musrenbang RKPD di kecamatan;
- d. Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
- c. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten;
- e. Sinergi dengan RKP Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

## 5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 dilakukan lebih bersifat penajaman dan penyempurnaan materi yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya atau Rancangan Awal RKPD.

## 6. Penetapan RKPD

RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 yang telah ditetapkan dijadikan pedoman

I/3

penyempurnaan rancangan Renja SKPD/Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017. Selain itu, RKPD yang telah ditetapkan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 untuk memastikan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 telah disusun berlandaskan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017.

Adapun skema tahapan penyusunan RKPD dapat dijelaskan pada Gambar dibawah ini.

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)


## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

I/4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

## 1.3 HUBUNGAN RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, RPJM Nasional 20152019, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 20142019.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 adalah ' Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah ', dengan sasaran yang harus dicapai pada tahun 2017, adalah :

## RKP Tahun 2017

- 1) Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,5%-5,9%;
- 3) Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,3-5,6%;
- 2) Angka Kemiskinan berkisar antara 9,5%-10,5%;
- 4) Indeks Pembangunan Manusia diperkirakan mencapai 75,7%.

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu :

- 1) Cita 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

I/5

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

- 2) Cita 2 Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya;

- 3) Cita 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

- 4) Cita 4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

- 5) Cita 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

- 6) Cita 6

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

- 7) Cita 7 strategis ekonomi domestik;

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

- 8) Cita 8 Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

- 9) Cita 9

- Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni : (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins . Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2017.

Selanjutnya, 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan tersebut di atas dijabarkan ke dalam 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut :

- a. Pengarusutamaan
- 1) Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang :
- 1) Pembangunan Berkelanjutan
- 3) Pengarusutamaan Gender
- 2) Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- b. Pembangunan Lintas Bidang
- 2) Perubahan Iklim
- 1) Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan
- 3) Revolusi Mental
- 3) Pembangunan Ekonomi
- 2) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
- a) Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta berkelanjutan;
- c) Terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang akan dilaksanakan diantaranya melalui sistem jaminan sosial nasional.
- b) Terciptanya sektor ekonomi yang kokoh; serta
- 4) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 6) Pembangunan Pertahanan dan Keamanan
- 5) Pembangunan Politik
- a) Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus POLRI;
- c) Intelijen dan kontra intelijen;
- b) Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit TNI, serta profesionalisme POLRI;
- d) Penanganan gangguan keamanan di wilayah perbatasan dan pelanggaran hukum di laut;
- e) Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba;

I/6

- f) Sistem keamanan yang integratif.
- a. Sub Hukum
- 7) Hukum dan Aparatur
- 1) Penegakan hukum yang berkualitas,
- 3) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.
- 2) Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif,
- b. Sub Bidang Aparatur
- a) Informasi Geospasial meliputi:
- 8) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
- b) Tata Ruang
- d) Perkotaan dan Perdesaan
- c) Pertanahan
- e) Kawasan Strategis
- g) Daerah Tertinggal
- f) Kawasan Perbatasan
- h) Otonomi Daerah
- 10) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 9) Penyediaan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus mendukung tercapainya sasaran dan 1 (satu) lintas bidang serta 9 (sembilan) bidang pembangunan tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan 1 (satu) lintas bidang serta 9 (sembilan) bidang pembangunan dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun penekanan penjabaran prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a) Pengarusutamaan Revolusi Mental dalam setiap prioritas dan kegiatan pembangunan;
2.  Penekanan Dimensi Pembangunan Manusia :
- b) Mempertahankan anggaran pendidikan dan kesehatan masing-masing 20% APBN dan 5 % APBN (kebijakan pokok antara lain distribusi guru yang merata yang sekaligus akan mengendalikan biaya gaji dan tunjangan guru yang saat ini sudah sekitar separuh anggaran pendidikan);
- c) Melanjutkan pembangunan perumahan yang sudah dimulai di APBNP 2015 dengan program sejuta rumah.
5.  Penekanan Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan :
- b) Kedaulatan Energi (terutama melalui Penyertaan Modal Negara);
- a) Kedaulatan Pangan (terutama anggaran Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta, Penyertaan Modal Negara);
- c) Kemaritiman dan Kelautan (Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Penyertaan Modal Negara);
- d) Pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.
10.  Penekanan Dimensi Pemerataan Antar Pendapatan Dan Wilayah :
- b) Reforma agraria ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
- a) Menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dalam kondisi perekonomian yang masih tumbuh antara 5-6% melalui peningkatan penerima Bantuan Tunai Bersyarat dalam RKP 2017 dan mempertahankan dukungan unuk mengurangi beban penduduk miskin dan rentan;

I/7

pemberian hak milik atas tanah yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset redistribusi tanah seiring dengan meningkatnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah;

- d) Pengurangan kesenjangan secara tegas diamanatkan Nawacita ke tiga dengan membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal. Pembangunan Indonesia (Indonesia sentris) lebih diutamakan dibandingkan pembangunan di Jawa (Jawa Sentris), walaupun RoI lebih tinggi di Jawa. Pendulum pembangunan harus banyak bergerak ke luar Jawa;
- c) Pembangunan kawasan perbatasan difokuskan pada 2 (dua) sasaran pembangunan yaitu meningkatkan pertahanan dan keamanan serta pengembangan pusat ekonomi perbatasan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e) Menekankan konektivitas antar wilayah pada penyelesaiaan proyek-proyek yang akan menurunkan biaya logistik dan mendukung pembangunan kawasan;
- f) Infrastruktur menjadi motor pengerak pembangunan untuk mendorong masuknya investor dengan penguatan sektor riil sehingga akan mempermudah pencapaian cita-cita dalam membangun tol laut, karena arus barang dan jasa dari jalur tol laut akan terisi penuh (orang dan) barang-barang produksi lokal.
5.  Penekanan Kondisi Perlu (Polhukhankam) :
- b) Memantapkan penegakan hokum;
- a) Memenuhi secara bertahap Minimum Essential Forces dengan peran industri pertahanan dalam negeri yang makin meningkat;
- c) Memantapkan reformasi birokrasi;
- d) Memantapkan konsolidasi demokrasi melalui penguatan aspek-aspek demokrasi termasuk komunikasi dan informasi publik serta menguatkan efektivitas diplomasi dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan, perlindungan WNI/BHI, pelaksanaan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan, termasuk Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.

## RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. Dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 akan menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2017 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

- 1). Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar (Pendidikan &amp; Kesehatan)

Sejalan dengan tema permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2017, maka tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 adalah ' Pembangunan yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berakhlaq Mulia dengan Memperluas dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur serta Peningkatan Pelayanan Publik ' yang dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahun 2017 yaitu :

- 2). Pengembangan Kualitas SDM
- 4). Pengembangan Industri dan Perdagangan
- 3). Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
- 5). Pengembangan Koperasi dan UMKM
- 7). Peningkatan Infrastruktur
- 6). Peningkatan Kedaulatan Pangan
- 8). Kemaritiman dan Kelautan
- 9). Harmonisasi Sosial.

I/8

## RPJPD Kab. Trenggalek 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Trenggalek adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2005 hingga Tahun 2025. Pembangunan Tahap Ketiga (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

- 1) meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dan pertanian serta menjamin kontinuitas produk pertanian dalam rangka swasembada pangan, pemenuhan kebutuhan pasar pertanian dan ketahanan pangan;

Agenda yang dijalankan meliputi :

- 2) meningkatkan akses informasi produksi, distribusi dan informasi pasar sampai wilayah desa dan kelompok tani;
- 4) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM;
- 3) peningkatan penelitian, pengembangan penguasaan teknologi untuk aspek bio teknologi, eco farming pasca panen produk sumberdaya pertanian;
- 5) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
- 7) mempertahankan dan meningkatkan pelayanan prima;
- 6) peningkatan dan pemantapan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
- 8) efektifitas penanggulangan bencana;
- 9) penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

## RTRW Kab. Trenggalek 2012-2032

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan azas penataan ruang yang tertuang pula pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yaitu : (a) Keterpaduan; (b) Keserasian, keselarasan dan keseimbangan; (c) Keberlanjutan; (d) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; (e) Keterbukaan; (f) Kebersamaan dan kemitraan; (g) Perlindungan Kepentingan Umum; (h) Kepastian Hukum dan Keadilan; dan (i) Akuntabilitas.

Dalam mewujudkan perwilayahan pengembangan telah diambil kebijaksanaan perwilayahan Kabupaten Trenggalek yang dibagi 1 (satu) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan 2 (dua) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dimana masing-masing PKLp memiliki fungsi sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan

Pada prinsipnya, RTRW Kabupaten Trenggalek sebagaimana yang dirumuskan di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan rumusan keinginan dan harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan fisik yang terjadi dan berkembang di dalam wilayahnya sampai dengan tahun 2031. Rentang waktu tersebut dibagi atas empat periode. Program/proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan pada setiap sektor, periodisasi pelaksanaannya dialokasikan pada keempat periode waktu tersebut. Untuk mencapai situasi dan kondisi yang diinginkan tersebut, diperlukan kerja keras dan pengerahan seluruh sumber daya yang dimiliki. Namun, disadari bahwa sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek sangatlah terbatas. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pembangunan yang rasional, masuk akal, disesuaikan dengan kemampuan yang ada, tatapi juga memenuhi kebutuhan yang paling dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.

I/9

yang dominan yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing. Adapun rencana sistem perwilayahan di Kabupaten Trenggalek beserta fungsi dan arahan kegiatan utamanya adalah sebagai berikut:

2. Pengembangan perkotaan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yaitu perkotaan Watulimo dan perkotaan Durenan
1. Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Trenggalek sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau sebagai ibukota kabupaten, PKL Trenggalek mempunyai fungsi wilayah sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa regional, pengembangan permukiman, pelayanan sosial dan pertumbuhan wilayah kabupaten.
3. a)PKLp Watulimo mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa skala lokal, pelayanan sosial dan pemerintahan, perikanan, industri dan pariwisata.
3. Pengembangan perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu perkotaan Panggul dan perkotaan Kampak
5. b)PKLp Durenan mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa skala lokal, pelayanan sosial dan pemerintahan, dan industri.
6. a)PPK Panggul mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, pelay