PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 9 Tahun 2012 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku 27 Desember 2012)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa u ntu k m elaksan akan keten tu an Pasal 181 ayat (1) Un dan g-Un dan g Nom or 32 Tah u n 2004 ten tan g Pemerintahan Daerah s ebagaimana t ela h diu bah kedua kalin ya dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2008, Walikota m en gaju kan Ran can gan Peratu ran Daerah ten tan g An ggaran Pen dapatan dan Belan ja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
12
- b. bahwa Rancangan Peratu ran Daerah t en t a n g Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diaju kan s ebagaimana dimaksu d dalam hu ru f a, m eru pakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahu n 2013 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umu m APBD serta Prioritas dan Plafon An ggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang pada tanggal 18 Desember 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu d dalam hu ru f a dan hu ru f b, perlu m em ben tu k Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2013;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahu n 1950 tentang Pembentu kan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingku ngan Propinsi J awa-Tim u r, J awa-Ten gah , J awa-Barat dan Daerah Istim ewa Yogyakarta sebagaim an a telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cu kai (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Koru psi, Kolu si dan Nepotism e (Lem baran Negara Repu blik In don esia Tah u n 1999 Nom or 75, Tam bah an Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keu angan Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahu n 2003 tentang Su su nan dan Kedu du kan Majelis Perm u syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggu ng J awab Keu angan Negara (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2004 Nom or 66, Tam bah an Lem baran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diu bah kedu a kalin ya den gan Un dan g-Un dan g Nom or 12 Tah u n 2008 (Lem baran Negara Repu blik In don esia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 t en t a n g Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribu si Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentu kan Peratu ran Peru ndang-u ndangan (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 5234);
14. Peratu ran Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 t en t a n g Peru bahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tin gkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tin gkat II Malang (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
16. Peratu ran Pemerintah Nomor 109 Tahu n 2000 tentang Kedu du kan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2000 Nom or 210, Tam bah an Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peratu ran Pem erin tah Nom or 24 Tah u n 2004 ten tan g Kedu du kan Protokoler dan Keu an gan Pim pin an dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diu bah ketiga kalin ya dengan Peratu ran Pemerintah Nomor 21 Tahu n 2007 (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peratu ran Pem erin tah Nom or 54 Tah u n 2005 ten tan g Pin jam an Daerah (Lem baran Negara Repu blik In don esia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peratu ran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 t en t a n g Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peratu ran Pem erin tah Nom or 56 Tah u n 2005 ten tan g Sistem In form asi Keu an gan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peratu ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 t en t a n g Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peratu ran Pem erin tah Nom or 79 Tah u n 2005 ten tan g Pedom an Pem bin aan dan Pen gawasan Pen yelen ggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peratu ran Pem erin tah Nom or 3 Tah u n 2007 ten tan g Laporan Pen yelen ggaraan Pem erin tah an Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggu ngjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan In form asi Laporan Pen yelen ggaraan Pem erin tah an Daerah kepada Masyarakat (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peratu ran Pem erin tah Nom or 38 Tah u n 2007 ten tan g Pem bagian Uru san Pem erin tah an an tara Pem erin tah , Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peratu ran Pemerintah Nomor 5 Tahu n 2009 tentang Bantu an Keu angan kepada Partai Politik (Lem baran Negara Republik In don esia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4972);
26. Peratu ran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 t en t a n g Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan In s en tif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribu si Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peratu ran Pem erin tah Nomor 2 Tahu n 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peratu ran Presiden Nom or 1 Tah u n 2007 ten tan g Pen gesah an , Pen gu n dan gan dan Pen yebarlu asan Peratu ran Perundang-undangan;
29. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keu angan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
30. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggu ngjawaban Penggu naan Belanja Penu njang Operasional Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tu njangan Komu nikasi Insentif dan Dana Operasional;
31. Peratu ran Menteri Keu an gan Nom or : 84/ PMK.07/ 2008 ten tan g Pen ggu n aan Dan a Bagi Hasil Cu kai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgu naan Alokasi Dana Bagi Hasil Cu kai Tem bakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahu n 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantu an Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peratu ran Men teri Dalam Negeri Nom or 37 Tah u n 2012 ten tan g Pedom an Pen yu su n an An ggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
35. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 1 Tah u n 2005 ten tan g Kedu du kan Protokoler dan Keu an gan Pim pin an dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2005 Nomor 1 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 13) sebagaimana telah diu bah ketiga kalin ya dengan Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 17 Tah u n 2007 (Lem baran Daerah Kota Malan g Tah u n 2007 Nom or 4 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 54);
36. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahu n 2005 tentang Bantu an Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2005 Nomor 6 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 28);
37. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 t en t a n g Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
38. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 t en t a n g Organisasi Kecamatan dan Kelu rah an (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);
39. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahu n 2008 ten tan g Pen yertaan Modal pada Badan Usah a Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 64);
40. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 13 Tah u n 2008 ten tan g Peru sah aan Daerah Ban k Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 65);
41. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 5 Tah u n 2010 ten tan g Ren can a Pem ban gu n an J an gka Pan jan g Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
42. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahu n 2010 tentang Rencana Pembangu nan J angka Menengah Daerah Tahu n 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2010 Nomor 2 Seri E, Tam bah an Lem baran Daerah Kota Malang Nomor 3);
43. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 15 Tah u n 2010 ten tan g Bea Peroleh an Hak Atas Tan ah dan Ban gu n an (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);
44. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 16 Tah u n 2010 ten tan g Pajak Daerah (Lem baran Daerah Kota Malan g Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12);
45. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahu n 2011 tentang Retribu si J asa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri C), Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 1);
46. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahu n 2011 tentang Retribu si J asa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C), Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
47. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 3 Tah u n 2011 ten tan g Retribu si Perijin an Terten tu (Lem baran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C), Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 3);
48. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2011 t en t a n g Penyertaan Modal pada PT. Bank J atim (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3);
49. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahu n 2013 (Lem baran Daerah Kota Malang Tahu n 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 3);
50. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahu n 2011 t en t a n g Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
51. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahu n 2012 ten tan g Pertan ggu n gjawaban Pelaksan aan An ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 3);
52. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 5 Tah u n 2012 ten tan g Organ isasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ah li (Lem baran Daerah Kota Malan g Tah u n 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 3);
53. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahu n 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
54. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 7 Tah u n 2012 ten tan g Organ isasi dan Tata Kerja In spektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijin a n Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);
55. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 8 Tah u n 2012 ten tan g Organ isasi dan Tata Kerja Satu an Polisi Pam on g Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
Rp. 1.402.805.121.954,06
2. Belanja Daerah
Rp. 1.543.987.138.516,98
Defisit
Rp. (141.182.016.562,92)
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Rp.
157.884.090.397,24
Rp.
16.702.073.834,32
Pembiayaan Netto
Rp.
141.182.016.562,92
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp. 261.934.263.670,06
- b. Dana Perimbangan sejumlah
Rp. 828.123.256.401,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah
Rp. 312.747.601.883,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah sejumlah
Rp. 182.562.899.777,37
- b. Retribusi daerah sejumlah
'
Rp. 37.674.672.198,90
- c.
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp. 19.582.555.353,82
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah
Rp. 22.114.136.339,97
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil sejumlah
Rp. 51.120.609.401,00
- b. Dana alokasi umum sejumlah
Rp. 746.686.937.000,00
- c. Dana alokasi khusus sejumlah
Rp. 30.315.710.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah sejumlah
Rp.
24.500.000.000,00
- b. Dana darurat sejumlah
Rp.
-
xi
- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah
Rp.
119.220.153.266,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp.
166.047.448.617,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp.
2.980.000.000,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
Rp. 739.950.302.940,93
- b. Belanja Langsung sejumlah
Rp. 750.610.835.576,05
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah
Rp. 666.064.852.353,52
- b. Belanja bunga sejumlah
Rp. 341.136.487,41
- c. Belanja subsidi sejumlah
Rp.
-
- d. Belanja hibah sejumlah
Rp. 70.589.314.100,00
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah
Rp. 500.000.000,00
- f. Belanja bagi hasil sejumlah
Rp. 100.000.000,00
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah
Rp. 855.000.000,00
- h. Belanja tidak terduga sejumlah
Rp. 1.500.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah
Rp. 116.244.076.809,00
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah
Rp 291.764.294.633,55
- c. Belanja modal sejumlah
Rp 396.028.464.133,50
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah
Rp. 157.884.090.397,24
- b.
- Pengeluaran sejumlah
Rp. 16.702.073.834,32
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 142.884.090.397,24
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah
Rp. 15.000.000.000,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp.
-
- d.
- Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
Rp.
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
Rp.
-
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
Rp.
-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
Rp. 0,00
- b. sejumlah
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
Rp. 16.100.000.000,00
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah
Rp. 602.073.834,32
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah
Rp.
-
Pasal 5
- (1) Dalam keadaan mendesak Pemerintah Kota Malang dapat mengelu arkan pengelu aran yang belu m tersedia anggarannya, yan g selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.
- (2) Apabila program dan kegiatan sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1) terjadi setelah Peru bah an APBD ditetapkan , m aka Pem erin tah Kota Malang menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran atau LRA.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar m asyarakat yan g an ggaran n ya belu m tersedia atau tidak cu ku p tersedia dalam tah u n anggaran berjalan;
- b. program dan kegiatan DAK dan/ atau spesifik gran t lain n ya yan g bersu m ber dari tran sfer ke daerah dalam APBN, dan / atau bantuan Keuangan dari Provinsi yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan;
- c. keperlu an m en desak lain n ya yan g apabila ditu n da akan m en im bu lkan keru gian yan g lebih besar bagi Pem erin tah Daerah dan masyarakat.
Pasal 6
- (1) Dalam keadaan daru rat Pemerintah Kota Malang dapat melakukan pengelu aran yang belu m t er s ed ia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.
- (2) Pendanaan keadaan daru rat yang belu m tersedia an ggaran n ya sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), dapat m en ggu n akan belan ja tidak terduga.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- a. bencana alam;
- b. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi;
- c. penanganan kerusuhan dilu ar kemampu an kendali Pemerintah Daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Dalam hal belan ja tidak terdu ga tidak m en cu ku pi u n tu k m em biayai kriteria belan ja sebagaim an a dim aksu d pada ayat (3), dapat dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan u lan g capaian target kin erja program dan kegiatan lain n ya dalam tah u n an ggaran berjalan;
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
Pasal 7
Program dan kegiatan yang bersifat m en desak dan / atau dalam keadaan daru rat dapat dilaksan akan oleh Pem erin tah Kota Malan g dengan t er leb ih dahulu melakukan peru bahan Peratu ran Walikota t en t a n g Penjabaran APBD dengan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
Pasal 8
Uraian lebih lan ju t An ggara n Pen dapatan dan Belan ja Daerah sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 1, sebagaim an a tercan tu m dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitu lasi Belan ja Daerah u n tu k Keselarasan dan Keterpadu an Uru san Pem erin tah an Daerah dan Fu n gsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.

## Pasal 9

Walikota menetapkan Peratu ran Walikota ten tan g Pen jabaran An ggaran Pen dapatan dan Belan ja Daerah sebagai lan dasan operasion al pelaksanaan.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu inya, memerintahkan pengu ndangan Peratu ran Daerah ini den gan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 27 Desember 2012

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang

pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, t td.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 9

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003