PERATURAN BUPATI RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI (berlaku 5 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan e-government yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu diatur pelaksanaan dan pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari ;
- b. bahwa Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Batang Hari sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4.Undang-undang ...
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan ...
Menetapkan
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
3. Memperhatikan : 1. tentang di
4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informasi di Lingkungan Pemerintah;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI .
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari .
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batang Hari .
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
6. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan e-government.
10. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
11. Informatika adalah pemanfaatan perangkat- perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemprosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
13. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
14. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government .
15. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing .
16. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpulsimpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
17. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan Kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
18. Electronic Government yang selanjutnya disingkat E-Government adalah Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik (bidang teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Good Governance;
19. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur- unsur atau bagianbagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
20. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen hardware , software , network , brainware dan basisdata yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
21. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
22. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
23. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
24. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
25. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
26. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengijinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
27. Wali data yang selanjutnya disebut WD adalah unit yang bertangung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
28. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.
29. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
30. Situs web ( Website ) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser .
31. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
32. Kode Sumber ( Source Code ) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
33. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
34. Security Level adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
35. Basis data Management System (DBMS) adalah sistem pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang direpresentasikan.
36. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet.
37. Gudang Data ( Data Warehouse ) adalah sebuah basis data yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.
38. Interoperabilitas adalah kemampuan system elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
39. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
40. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung e-government yang digunakan oleh setiap instansi.
41. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung e-government yang dibangun untuk keperluan tertentu.
42. Single sign on adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
43. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
44. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah sistem aplikasi yang digunakan untuk pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
45. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja atau K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
46. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tugas pokok dan fungsi yang melaksanakan proses pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
47. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD .
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud Peraturan Tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan e-government di daerah.
- (2) Tujuan dari pengaturan e-government di daerah adalah :
- a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan; dan b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 3
Pelaksanaan e-government , meliputi :
- a. infrastruktur jaringan dan komputer;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. kelembagaan;
- f. pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
- g. keamanan Informasi; dan
- h. pembiayaan.
Bagian Kedua
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 4
- (1) Infrastruktur jaringan dan komputer yang menghubungkan OPD dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal dan komputer di OPD dikelola oleh masingmasing OPD.
- (3) Penyediaan layanan Internet bagi seluruh OPD dilingkungan pemerintah daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 5
- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan e-government pemerintah daerah menggunakan Internet Protokol yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran Internet Protokol.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 6
- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran pemerintahan daerah.
- (2) OPD dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh OPD dikonsolidasikan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.
- (5) Dinas Komunikasi dan Informatika mengoperasikan Sistem Single Sign On dalam penyelenggaraan e-government .
Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 7
- (1) Aplikasi e-government a. aplikasi umum; dan
2. terdiri atas :
- b. aplikasi khusus.
4. umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- (2) Aplikasi disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh OPD yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dikembangkan oleh setiap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Aplikasi yang dikembangkan OPD bersifat terbuka.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 8
Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, antara lain :
- a. aplikasi Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informasi Elektronik; dan
- b. aplikasi Surat Elektronik.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 9
- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Aplikasi khusus e-government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 10
- (1) Situs web resmi pemerintah daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat http://batangharikab.go.id
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain http://batangharikab.go.id dan digunakan oleh OPD .
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas Komunikasi dan Informatika mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 11
- (1) Setiap OPD mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD, satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (2) Basis data OPD diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain :
- a. basis data pelayanan;
- b. basis data administrasi dan managemen;
- c. basis data legislasi;
- d. basis data pembangunan daerah;
- e. basis data keuangan;
- f. basis data kepegawaian;
- g. basis data pemerintahan;
- h. basis data kewilayahan;
- i. basis data kemasyarakatan;
- j. basis data kependudukan;
- k. basis data kesehatan;
- l. basis data ketenagakerjaan;
- m. basis data pertanian;
- n. basis data perdagangan;
- o. basis data perikanan dan peternakan;
- p. basis data transportasi;
- q. basis data pariwisata dan perhotelan;
- r. basis data prasarana dan;
- s. basis data pengawasan
- (4) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam suatu pusat data.
- (5) Bupati menetapkan Wali Data ( data stewardship ) pada seluruh basis data
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 12
- (1)
- OPD wajib memutakhirkan data secara periodik.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh OPD menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 13
- (1) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengembangan Aplikasi dilakukan
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 14
Dalam rangka pengembangan aplikasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, OPD melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 15
- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan e-government .
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. pendidikan;
- b. bimbingan teknis (bimtek);
- c. pendidikan dan latihan (diklat) teknis; dan
- d. magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi para pegawai yang diberikan tugas tambahan mengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan telah bersertifikasi nasional atau internasional.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 16
- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informasi.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Bagian Keenam Kelembagaan
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 17
- (1) Setiap OPD harus memiliki unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan e-government .
- (2) Tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
Bagian Ketujuh
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 18
- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk 1 (satu) LPSE untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
- b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihakpihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Kementrian/Lembaga/Daerah/lnstansi.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 19
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya LPSE menyusun standar prosedur operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
- a. registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
- b. layanan Pengguna SPSE;
- c. penanganan masalah (error handling);
- d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
- e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE; dan
- f. pengarsipan dokumen elektronik (file backup).
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 20
- (1) Pegawai LPSE adalah pegawai yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; dan
- b. memiliki integeritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 21
- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi perusahaan.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
- a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang- orang yang tidak berhak;
- b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
- c. Integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 22
- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informasi harus melakukan back up terhadap file sistem dan basis data .
- (3) Back up harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (portable) dan atau diletakkan disuatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 23
- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan e-government berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
- a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
- b. pengadaan,pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
- c. pengelolaan operasional e-government ; dan
- d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.
BAB IV - KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA Pasal 24
Pasal 24
- (1) OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara, notaris dan jasa lainnya.
BAB IV - KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA Pasal 24
Pasal 25
- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN Pasal 26
Pasal 26
- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemeliharaan sistem e-government pemerintah daerah secara berkala.
- (2) OPD melakukan pemeliharaan sistem e-government di lingkungan kerjanya.
BAB V - PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN Pasal 26
Pasal 27
- (1) OPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan e-government dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkala melaporkan penyelenggaraan e-government kepada Bupati.
- (3) Dalam hal OPD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika berwenang melakukan peneguran.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 28
Pasal 28
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan e-government .
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan e-government;
- b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan e-government ;
- c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
- d. pendampingan dalam pengembangan e-government .
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Pasal 29
Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Pasal 30
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Batang Hari Tahun 2012 Nomor 37); dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Pasal 31
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berta Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Ditetapkan Di Muara Bulian Pada tanggal 15 Maret 2017

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI SYAHIRSAH SY

Penetapan: Diundangkan Di Muara Bulian Pada Tanggal 15 Maret 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI ## BAKHTIAR BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR : 19