Unknown Unknown Nomor 21 Tahun 1953 tentang Penge omp dan Tahun h Penganggaran . Keuangan Daera ' an Belanja Penunjang Pertanggungjaw':n":'na � en';fe';:n Pcc (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BlJp � TI SINTAtfG PERATU � N BUpATI SINTANG NOMO:Q. f',E TAliUN 2013 TENT ANG
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAliUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUffAN YANG
MAHA
ESA
BUPATI SINTANG, a.
- elompokan ten in . Peng k ud Kabupa mengena1 . ana dima s . an h sebaga1m d sar bagi penetap n Daera rupakan a . angan b. bahwampuan Keuane; � t di ataksa , ;ebesaran g::bewan Kerna f a ters netap dan Ang dan huru a me · inan Sintang . pada an gun . bagi p,mp bupaten Pcnuniang P erh1tung . Jntens1f Daerah Ka setanJa . Rakyat ikasi t n k1lan Komun RakYa. besara perwa 2014; akilan bag1 oewan Anggaran Perw gan pinan rahun dan perhitun al pjm Sintan8 da hucuf a tuk Qperas10J{n bupaten d tersebut pga perlu u:kan ah a J&lt;.sU dan b bahwa
k k tentuan Pasal 2 huruf a bahwa untuk melaksana an .e D lam Negeri Nomor 21 dan Pasal 3 Peraturan Menten I a okan Kemampuan 2 007 tentang Penge omp dan Tahun h Penganggaran . Keuangan Daera ' an Belanja Penunjang Pertanggungjaw':n":'na � en';fe';:n Pccwakila:;,,/:ni:: Operasional P1 T � a Cara Pengembahan. al J serta Daerah Serta a if dan Dana Operasion 'oaerah .k · Intensi (l) Peraturan Kornuni asi l 14A ayat 2007 tentang k n Pasa 1 Tahun d n berdasar a . n Nomor an Pimpinan a K bupaten Smta gl dan Keuang h Kabupaten a Protoko er R kyat Dacca tang Kedudukan n Pecwak;Jan a pengaturan � "ecah Anggota Dewak diperlukan Keuangan a ma a mpuan J4· Sintang, Kema aran 20 , pokan h n Angg Pengelom s· tang Ta u oaer
JomP
n ma dipan
g
Penge
C
bupaten ber
.
atas, supa
Ka c.
Sintang dasarka
maka ti
tentan
f
bahwa b di
huru
1&lt;.an enetaP
an turan
uang pera
pu"
j(e2014;
J{ernarTl
,A.riggara rn
TahUO
n
. gat . · Meng 1 n an
h
oaera
Mengingat
I.
- Undang-und . · 102'Penetapa ang Nomor 27 ,. 1953 te � ta � ndang-Undang D � ahun 1959 tcntan Kalimantan 11..ePembentukan D rat Nomor 3 Tah g Tahun 1953 mbaran Negara aerah Ti.n&amp;kat II � Republik lnd";;:m?r 9, Tambaha:e � b � k lndonesi � Undang (Lemb es1a Nomor 352) Sm aran Negara 1959 Nomor 1;1° � Negara Republik � ;;gai . UndangIndonesia N ' ambahan Lembar N ones1a Tahun omor 1820); an egara Republik
2. Undang-Undan N p h . g ornor 7 Tah eng asllan (Lembar un 1983 tentan P . Tahun 1983 Nomor � ;eg:a Republik ln � on �� : R\_epublik Indonesia No:nor � 2 ahan Lembaran Negara diubah beberapakal. t ak . 63), sebagaimana telah N I er hir de U omor 10 Tahun 1994 ngan ndang-Undang Indonesia Tahun 199 4 N (Lembaran Negara Rpublik Negara Republik lndones �� r 60, Tambahan Lembaran ornor 3567);
3. Undang-Undang Nomor 17 T h Keuangan Negara (Lembaran N a un 2003 tentang Tahun 2003 Nomor 47 T egara Repubhk Indonesia . , ambahan Lembaran Negar Repubhk Indonesia Nomor 4286); a
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbend � haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ten � ang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan R � at, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor so 43 );
8. Undang-Undan 1025 Keprotokola g Nomor 9 Tahu Tahun 2010n (Lembaran Negara R � 2 � 10 tentang Republik In No � or 125, Tambahan pubhk Indonesia dones1a Nomor 5166); Lembaran Negara
9. Undang-Undang N Pernbentukan Pomar 12 Tahun 2011 tentan ( L b eraturan p s em aran Negara Re . erundang-Undangan Nornor 82 Tamb h pubbk Indonesia Tahun 2011 I d . , a an Lembar N n onesia Nornor 5234); an egara Republik
10. Peraturan Pemerintah N Kedudukan Protokoler ;mor K 24 Tahun 2004 ten tang Anggota Dewan Perwakil an R euangan Pimpinan Dan Negara Republik Ind � r:e � : � t �� D2a; � :h JLembaran Tarnbahan Lernbaran Ne ar R . omor 90, 4416) b · g a epublik Indonesia Nomor d se agaimana telah diubah beberapa kali terakhir engan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 200\ (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor . 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pernbinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4593);
13. Peraturan Pernerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi, Dan Pernerintahan Daerah kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nornor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Perta � ggungi.aw � ban Pen naan Belanja Penunjang Operas1onal Pirnpman ggu p kil n R·,kyat Oaerah Serta Tata Cara Dewan erwa 1 a .-.. . . b l . T nj angan Komunikas1 lntens1f dar Pengem a ian u Dana Operasional.
Menetapkan
16. Peraturan O 1026 . 2005 t aerah Kabupaten Si Pimpin: �� n:. K � dudukan Prat ��� � rnor 1 Tahun Daerah K b n nggota Dewan p ar\_i Keuangan K b a upaten Sintang erwakilan Rakyat a upaten Sintang Tahun 2005 N (Lembaran Daerah 1, Tambahan Lemharan Daerah omor 1 Seri A Nomor Nomor\_ 1) sebagaimana telah diu!abupaten Sintang terakhir dengan Peraturan Daerah ah beberapa kali, N?mor 1 Tahun 2007 (Lembaran � abupaten Sintang Smtang Tahun 2007 Nornor 1 T aerah Kabupaten Daerah Kabupaten Sintang Nom � r �� bahan Lembaran
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sintan N 2006 g omor 25 Tahu tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Le b n Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nor:rar2 � Tambahan L\_embaran Daerah Kabupaten Sintang Nomo; 25) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 {Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3); 17.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintah Kabupaten Sintang {Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomcr 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang {Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 {Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Sin tang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Ka bu paten Sin tang Tahun 2013 Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENT ANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peratur B . an upau ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kab . upaten Smtang;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan oleh p . penyelenggaraan urusan Perwakilan Rakyat D e � mtah Daerah dan Dewan tugas pembantuan � er men �� t asas otonomi dan luasnya dal . engan pnnsrp otonomi seluasam sistern ct · · Republik I d · an prmsip Negara Kesatuan U d n onesia sebagaimana dimaksud dalam T;h � :gl-� 4n5 � ang Dasar Negara Republik Indonesia '
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang;
4. D\_e � an Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kabupaten Sintang;
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sintang dan telah mengucapkan sumpah/janji ## BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAli KEUANGAN DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 dihitung dengan mengguna.kan formula Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Smtang Tahun Anggaran 2014.
2. . uan Keuangan Dae rah Perhitungan . Kemamp d a at (l) dilakukan oleh sebagaimana d1maksud pa a Y Tim Anggaran Pemerintah Daerah. (2)
·'\
'i
\
\
.
PENGELOMPOK.AN KE MAMPUAN kEUAN GANDAERAff
BAB Ill - PENGELOMPOK.AN KE MAMPUAN kEUAN GANDAERAff
Pasal 4
- (1) Kelompok Kemampu K S . an euang O . mtang Tahun An an aerah Kabu Rp. 534.082.320.667 73g2ar(an 1 · 2014 adalah set �� en ·1 d ' ima ratus ti ar rm yar elapan puluh dua . . ga puluh empat ib juta tiga ratu d n u enam ratus enarn puluh tu· h . s ua puluh puluh dua sen). JU rupiah koma tiga
- (2)
BAB Ill - PENGELOMPOK.AN KE MAMPUAN kEUAN GANDAERAff
Pasal 5
Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 sebagaimane dimak � ud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Belanja PenunJang Operasmal Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat D � erah K3:bupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 sebagrumana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (4), disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .Kabupat � n Sintang Tahun Anggaran 201 � � an akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupat1 Smtang.
'
\,
\
'
\
\
I
I
l
l
1
i
I
I
I
l
-
BAB Ill - PENGELOMPOK.AN KE MAMPUAN kEUAN GANDAERAff
Pasal 6
\.
1030
ai petunjuk Pelaksanaan yang b 1 l sebag dalam Peraturan ini diat e um diatur dan/ (I d'atur d ' Ur lebih 1 atau be\ 1 dang-Un angan yang berlaku anjut s . um cukup perl.lil . esua1 ketentuan otuan yang diatur dalam Peraturan . . (Zl I{et � i:ial 1 Januari 2014 sampai dengan tan in � mulai dilaksanak taflE&gt;D gga 31 Desember 2014 � n pada
BABV
KETENTUAN PENUTUP
BAB Ill - PENGELOMPOK.AN KE MAMPUAN kEUAN GANDAERAff
Pasal 7
an Bupati ini berlaku sejak tanggal d1undangkan. peratur nap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Agar +ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. supatl 1
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal 3 ( Desember 2013

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal ,3/ Desember zora ti BUPATEN SINTANG, � RIS DAERAH KA tfiLKIFLI HAJI AHMAD is NOMOR /03 / TANG TAffU"N 20 8£IUTA DAERAH KABUPATEN SIN \ \ i