KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 99 Tahun 2001 tentang BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2002 (berlaku 30 Agustus 2001)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2001
TENTANG
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
1. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan ibadah haji dipandang perlu menetapkan besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk musim haji tahun 2002;
2. bahwa dalam rangka mencapai penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkeadilan dipandang perlu menyusun biaya penyelenggaraan ibadah haji yang bervariasi sesuai perbedaan besarnya tarif penerbangan haji per zona;
3. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2002;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3832);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIAYA PENYELENG-GARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2002.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Zona I adalah embarkasi Banda Aceh, Medan dan Batam;
2. Zona II adalah embarkasi Jakarta, Solo dan Surabaya;
3. Zona III adalah embarkasi Balikpapan dan Makassar.
Pasal 2
- (1) Biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2002, sebagian diperhitungkan dalam US. Dollar yaitu biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi, dan sebagian diperhitungkan dalam rupiah yaitu biaya operasional dalam negeri dan biaya administrasi bank.
- (2) Biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2002, yaitu:
- a. Zona I:
- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar US$. 2.577,00
- 2) Biaya operasional dalam negeri dan biaya administrasi bank adalah sebesar Rp 800.000,00
- a) Biaya operasional dalam negeri sebesar Rp 477.500,00
- b) Biaya administrasi bank sebesar Rp 322.500,00
- b. Zona II:
- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar US$. 2.677,00
- 2) Biaya operasional dalam negeri dan biaya administrasi bank adalah sebesar Rp 800.000,00
- a) Biaya operasional dalam negeri sebesar Rp 477.500,00
- b) Biaya administrasi bank sebesar Rp 322.500,00
- c. Zona III:
- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar US$. 2.777,00
- 2) Biaya operasional dalam negeri dan biaya administrasi bank adalah sebesar Rp 800.000,00
- a) Biaya operasional dalam negeri sebesar Rp 477.500,00
- b) Biaya administrasi bank sebesar Rp 322.500,00
- (3) Bank Indonesia menyiapkan penyediaan valuta asing sesuai dengan kebutuhan Menteri Agama untuk pembayaran biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 3
- (1) Biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi Jemaah Haji Khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebesar minimal US$. 3.500,00 ditambah biaya operasional dalam negeri sebesar Rp 477.500,00.
- (2) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Penyelenggara yang telah memperoleh ijin Menteri Agama.
Pasal 4
- (1) Calon jemaah haji membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2002 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan mata uang rupiah.
- (2) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayar dalam mata uang rupiah sesuai kurs jual kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran.
Pasal 5
- (1) Pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan secara lunas kepada rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji sejak dimulai pendaftaran haji.
- (2) Pendaftaran haji dimulai pada tanggal 3 September 2001 dan ditutup pada tanggal 5 Oktober 2001 atau setelah mencapai kuota yang ditetapkan.
Pasal 6
- (1) Calon jemaah haji yang telah membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang kemudian karena sesuatu hal tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji atau mengundurkan diri, maka keberangkatannya dinyatakan batal dan biaya penyelenggaraan ibadah haji dikembalikan dengan tidak dikenakan biaya administrasi.
- (2) Pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi calon jemaah haji yang batal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus untuk biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi, dapat dibayarkan dengan US. Dollar atau dengan mata uang rupiah sesuai dengan kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji batal.
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.
Pasal 8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2001

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

Penandatangan: Kepala Biro Peraturan Perundangundangan II ttd Edy Sudibyo