UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1969 tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR14 TAHUN 1969 TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- Menimbang : bahwa tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari
- a. pada pembangunan masyarakat Pancasila;
- b. bahwa tujuan terpenting dari pada pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat, termasuk tenaga kerja;
- c. bahwa tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang tenaga kerja.
1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27 ayat (2) dan pasal,28 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXII/MPRS/1966, No. XXIII/MPRS/1966 pasal-pasal 6, 8, 9, 10 dan 14 dan No. XXVIII/MPRS/ 1966 pasal 2.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja.
BAB 1. PENGERTIAN DAN AZAS.
Pasal 1
- (1) Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasil-
- (2) Pemerintah mengatur penyebaran tenaga kerja sedemikian rupa sehingga memberi dorongan kearah penyebaran tenaga kerja.
Pasal 2
Dalam menjalankan Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, tidak boleh diadakan diskriminasi.
BAB II.
PENYEDIAAN, PENYEBARAN DAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA.
Pasal 3
Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusian.
Pasal 4
Tiap tenaga kerja bebas memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
Pasal 5
- (1) Pemerintah mengatur penyediaan tenaga kerja data kwantitas dan kwalitas yang memadai.
- (2) Pemerintah mengatur penyebaran tenaga-kerja sedemikian rupa sehingga memberi dorongan kearah penyebaran tenaga kerja yang effisien dan effektif.
- (3) Pemerintah mengatur penggunaan tenaga kerja secara penuh dan produktif untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan prinsip "tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat".
BAB III.
PEMBINAAN KEAHLIAN PAN KEJURUAN.
Pasal 6
Tiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan ketrampilan kerja sehingga potensi dan daya kreasinya dapat diperkembangkan dalam rangka mempertinggi kecerdasan dan ketangkasan kerja sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan bangsa.
Pasal 7
Pembinaan keahlian dan kejuruan tenaga kerja disesuaikan dengan perkembangan tehnik, tehnologi dan perkembangan masyarakat pada umumnya.
Pasal 8
Pemerintah mengatur pembinaan keahlian dan kejuruan tersebut pada pasal-pasal 6 dan 7.
BAB IV.
PEMBINAAN PERLINDUNGAN KERJA.
Pasal 9
Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.
Pasal 10
Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup:
- a. Norma keselamatan kerja;
- b. Norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan;
- c. Norma-kerja;
- d. Pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.
BAB V.
HUBUNGAN KETENAGA-KERJAAN.
Pasal 11
- (1) Tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja.
- (2) Pembentukan perserikatan tenaga kerja dilakukan secara demokratis.
Pasal 12
Perserikatan tenaga kerja berhak mengadakan perjanjian perburuhan dengan pemberi kerja.
Pasal 13
Penggunaan hak mogok, demonstrasi dan lock out diatur dengan peraturan perundangan.
Pasal 14
Norma pemutusan hubungan kerja dan penyelasaian perselisihan perburuhan diatur dengan peraturan perundangan,
Pasal 15
Pemerintah mengatur penyelenggaraan pertanggungan sosial dan bantuan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya.
BAB VI.
PENGAWASAN PELAKSANAAN.
Pasal 16
Guna menjamin pelaksanaan pengaturan ketenaga-kerjaan menurut Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, diadakan suatu sistim pengawasan tenaga kerja.
BAB VII. KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 17
- (1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
- (2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.
Pasal 18
Selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang ketenaga-kerjaan yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang dengan Undang-undang ini.
Pasal 19
Undang-undang ini disebut "Undang-undang Pokok Tenaga Kerja" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundangan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Nopember 1969

Penandatangan: Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMASYAH

Penandatangan: Mayor Jenderal T.N.I.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Nopember 1969. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Jenderal T.N.I.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1969
## TENTANG
## KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI
## TENAGA KERJA.
## PENJELASAN UMUM :
Sesungguhnya bekerja mempunyai makna banyak, luas dan dalam di dalam tiap peri-kehidupan.
Makna bekerja ditinjau dari segi perorangan adalah gerak dari pada badan dan pikiran setiap orang guna memelihara kelangsungan hidup badaniah maupun rokhaniyah.
Makna berbeda ditinjau dari segi kemasyarakatan adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat.
Makna bekerja ditinjau dari segi spirituil adalah merupakan hak dan kewajiban manusia dalam memuliakan dan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Di Indonesia azas gotong royong merupakan ciri khas dari pada kepribadian bangsa dan unsur pokok Pancasila.
Oleh karena tenaga kerja adalah sedemikian pentingnya bagi kehidupan bangsa dan malahan merupakan faktor yang menentukan dari pada mati-hidupnya bangsa itu sendiri, baik fisik maupun kulturil, maka perlu diadakan pengaturan sebaik-baiknya yang dimulai sebelum orang menjadi tenaga kerja sampai ia masuk keliang kubur.
Sehubungan dengan itu, Maka Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ke-IV telah menetapkan beberapa keputusan dalam bidang tenaga kerja dan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja ini dimaksud sebagai perwujudan dari pada ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara itu.
Akhirnya perlu diterangkan bahwa yang dirumuskan dalam Undang-undang ini ialah pokok-pokok untuk menjamin kedudukan sosial-ekonomis tenaga kerja serta arah yang harus ditempuh dalam mengatur kebutuhan sosial ekonomis tenaga kerja sesuai dengan cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia.
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:
##
PENJELASAN
Pasal 1
. Pengertian tenaga kerja menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri baik tenaga fisik maupun fikiran. Ciri khas dari hubungan kerja tersebut di