PERATURAN BUPATI SITUBOIIDO Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perlindungan Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4. Konsumen (Lembaran Negara 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang› Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Jalan PB Sudinnan Nomor l, Situbondo, Provinsi Jawa Timur Telepon (0338) 671161 EmaiJ : info@pemdasitubondo.go.id 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tatnm 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 ten tang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum; 9. Keputusan Bersa.ma Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPl'S/ 1984 tentang Pedoman-Pedoman Pokok Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penclirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Seri C Nomor 11/91). (berlaku 1 Nov 2012)
Pembukaan
bahwa dalam rangka pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo yang sehat dan mampu memberikan peningkatan pelayanan penyediaan air bersih, dipandang perlu menetapkan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal2

Besamya sanksi/denda (seperti: denda keterlambatan pembayaran air dan non air, denda pembukaan segel dan sanksi pelanggaran), biaya beban (seperti : biaya pemeliharaan, biaya administrasi dan besarnya sewa meter), biaya pendaft.aran, pasang baru, balik narna, pindah meter, pendapatan penjualan air melalui truck tangki serta pendapatan non penjualan air Iainnya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo.

## Pasal3

Dengan berlakunya tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menugaskan kepada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo untuk mensosialisasikan Peraturan Bupati ini kepada masyarakat dan mempersiapkan administrasi penetapan tarif dimaksud.

## Pasal4

Perhitungan penyesuaian Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pasal 1 mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2013 (pembayaran rekening bulan Pebruari 2013).

## PasalS

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 26 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak

- berlaku.

## Pasa16

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 2 1 NOV 2012

## BUPATI SITUBONDO,