PERATURAN DAERAH KOTA WALIKOTA Nomor 1 Tahun 2014 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MANADO TAHUN 2014 - 2034 (berlaku 20 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Manado dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2034.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); sebagaimana telah diubah
- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5290);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Manado.
Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO
dan
WALIKOTA MANADO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MANADO TAHUN 2014-2034.
BAB I - KETENTUAN UMUM DAN RUANG LINGKUP
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah pemerintah provinsi Sulawesi Utara.
3. Kota adalah Kota Manado.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
6. Walikota adalah Walikota Manado.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
- (1) Lingkup wilayah perencanaan RTRW mencakup wilayah kota dengan batas ## BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang
BAB I - KETENTUAN UMUM DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Penataan ruang wilayah kota bertujuan mewujudkan Kota Pariwisata bertaraf internasional yang didukung perdagangan dan jasa sebagai roda penggerak perekonomian di Bagian Utara-Timur Indonesia secara berkelanjutan.
Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
BAB I - KETENTUAN UMUM DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Kebijakan penataan ruang kota meliputi :
- a. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya, pencegahan kerusakan lingkungan, pelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berkelanjutan;
- b. pembangunan dan pengembangan pariwisata di kota yang terpadu dan mencakup seluruh aspek fungsi ruang yang ada;
- c. pengembangan dan peningkatan kawasan perdagangan dan jasa pada pusat aktivitas perekonomian diseluruh wilayah kota;
- d. pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang bertaraf internasional untuk meningkatkan peran dan fungsi kota di lingkup regional; dan
- e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
BAB I - KETENTUAN UMUM DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya, pencegahan kerusakan lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berkelanjutan di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
- a. menetapkan dan melindungi kawasan lindung di wilayah kota;
- b. membatasi perkembangan kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana;
- c. melestarikan dan merehabilitasi kawasan strategis nasional dan provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang ada di wilayah kota;
- d. memberikan perlindungan dan peningkatan fungsi dan peran dari kawasan taman nasional bunaken;
- e. mengembangkan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- f. menetapkan dan mengembangkan RTH minimal 30 % dari luas wilayah kota yang meliputi minimal 20 % RTH publik dan minimal 10 % RTH privat;
- g. menetapkan kawasan reklamasi 16 % milik pemerintah kota dengan fungsi ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, dan untuk fasilitas sosial, fasilitas ekonomi dan fasilitas penunjang pariwisata;
- h. mengembangkan pemanfaatan ruang secara optimal pada tiap kawasan budi daya;
- i. mengendalikan pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung; dan
- j. mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan tumpang tindih antar kegiatan budi daya.
- (2) Strategi pembangunan dan pengembangan pariwisata yang terpadu dan mencakup seluruh aspek fungsi ruang yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
- a. mengembangkan setiap fungsi pemanfaatan ruang sebagai bagian dari pengembangan kepariwisataan;
- b. membangun dan mengembangkan citra manado sebagai kota pariwisata dunia yang berlandaskan pada stabilitas wilayah kota yang memberikan rasa aman dan nyaman;
- c. memaksimalkan potensi alamiah yang ada sebagai daya tarik wisata kota dengan tetap mengedepankan aspek preservasi dan konservasi kawasan;
- d. mengembangkan objek daerah tujuan wisata yang terpadu dengan objek wisata di kabupaten/kota yang ada di wilayah sekitar Kota Manado;
- e. memberikan perlindungan terhadap objek-objek wisata kota yang telah berkembang dengan mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan fungsi ruangnya agar tidak menimbulkan konflik sosial yang berujung pada rusaknya objek wisata yang ada;
- f. mengatur pengelolaan setiap objek wisata yang jelas sistem dan struktur kelembagaannya sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan dan ketidakjelasan terhadap pengelolaan objek wisata yang ada;
- g. menjaga dan melindungi kawasan bandar udara Sam Ratulangi dan sekitarnya sebagai kawasan gerbang utama (dari aspek transportasi udara) untuk pengembangan pariwisata;
- h. menjaga dan melindungi kawasan pelabuhan laut Kota Manado sebagai kawasan gerbang laut, serta mengembangkan sistem transportasi laut sebagai bagian dari upaya menyatukan wilayah kepulauan (3 pulau); dan
- i. membangun, mengembangkan dan meningkatkan fungsi terminalterminal transportasi darat sebagai bagian dari pengembangan kepariwisataan.
- (3) Strategi peningkatan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat aktivitas perekonomian yang memberikan pelayanan prima di seluruh wilayah kota dan kawasan utara-timur Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
- a. menetapkan dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan perkotaan yang terdiri atas PPK, SPPK, dan PPL;
- b. membangun dan mengembangkan fasilitas transportasi dan sistem sirkulasi pelayanan perkotaan yang terintegrasi dan terpadu dengan wilayah sekitarnya;
- c. membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas jangkauan pelayanan jaringan prasarana/ infrastruktur perkotaan; dan
- d. mengembangkan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi.
- (4) Strategi pembangunan dan pengembangan fasilitas-fasilitas umum dan sosial yang meningkatkan peran dan fungsi kota di lingkup regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :
- a. membangun dan mengembangkan fungsi-fungsi pelayanan pendidikan berjenjang yang berstandar internasional;
- b. membangun dan mengembangkan fungsi-fungsi pelayanan kesehatan yang berstandar internasional; dan
- c. membangun dan mengembangkan fasilitas perkotaan lainnya yang berstandar internasional sehingga memberikan peluang Kota Manado sebagai tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan berskala nasional dan internasional.
- (5) Strategi untuk melaksanakan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga; dan
- d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.
Bagian Kesatu Umum
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG
Pasal 6
- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi : a. sistem pusat pelayanan kota; dan
sistem jaringan prasarana kota.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian paling kecil 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di beberapa kelurahan sebagai berikut : 1. Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua; 2. Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua; 3. Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget; 4. Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken; 5. Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan; 6. Kelurahan Manado Tua Satu Kecamatan Bunaken Kepulauan; 7. Kelurahan Manado Tua Dua Kecamatan Bunaken Kepulauan; 8. Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea; dan 9. Kawasan Liwas di Kelurahan Paal Dua. Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Kota ## Pasal 8 Sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi : - a. sistem prasarana utama kota; dan - b. sistem prasarana lainnya. Paragraf 1 Sistem Prasarana Utama Kota ## Pasal 9 Sistem jaringan prasarana utama kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi : - a. sistem jaringan transportasi darat; - b. sistem jaringan perkeretaapian; - c. sistem jaringan transportasi laut; dan - d. sistem jaringan transportasi udara. ## Sistem Jaringan Transportasi Darat ## Pasal 10 - (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, serta jaringan angkutan sungai dan penyeberangan. - (2) Sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : - a. pengembangan sistem jaringan jalan dan jembatan. - b. pembangunan jaringan prasarana transportasi darat yang terdiri dari : 1. terminal penumpang; 2. terminal barang; dan 3. jembatan timbang. - c. pembangunan jaringan pelayanan transportasi darat yang terdiri dari : 1. jaringan trayek penumpang; dan 2. jaringan lintas angkutan barang. - d. pembangunan perparkiran. - (3) Rencana pengembangan sistem jaringan angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : - a. pengembangan sistem jaringan angkutan sungai dan penyeberangan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan sistem transportasi laut. - b. pengembangan jaringan angkutan sungai dan penyeberangan, terdiri atas : 1. pengembangan jaringan transportasi sungai di sungai Tondano berupa halte sungai berada di setiap kelurahan yang dilalui; 2. pengembangan jaringan transportasi sungai di sungai Tikala berupa halte sungai berada di setiap Kelurahan yang dilalui; 3. pengembangan transportasi umum penyeberangan dengan pembangunan dan pengembangan lokasi jetti atau halte pantai sebagai pusat pergantian antar moda angkutan sungai ke angkutan pesisir pantai : - a) di pusat kota (kompleks pelabuhan lama) di wilayah Kecamatan Wenang; - b) di bagian Selatan (sekitar terminal Malalayang) di wilayah Kecamatan Malalayang; - c) di bagian Utara Kota Manado di wilayah Kecamatan Bunaken; - d) di kawasan Pulau Bunaken di wilayah Kecamatan Bunaken Kepulauan; - e) di kawasan Pulau Manado Tua di wilayah Kecamatan Bunaken Kepulauan; dan - f) di kawasan Pulau Siladen di wilayah Kecamatan Bunaken Kepulauan. - (4) Rencana pembangunan dan pengembangan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri di kawasan : - a. Pelabuhan Manado dan/atau kawasan reklamasi; - b. Pulau Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan; - c. Pulau Manado Tua Kecamatan Bunaken Kepulauan; dan - d. Pulau Siladen Kecamatan Bunaken Kepulauan. ## Pasal 11 - (1) Sistem jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi : - a. jaringan jalan arteri primer, terdiri atas : 1. jalan Manado-Tomohon (sampai dengan batas kota); 2. jalan Manado-Bandar Udara (sampai dengan batas kota); 3. jalan Manado-Tumpaan (sampai dengan batas kota); dan 4. jalan Manado-Wori (sampai dengan batas kota). - b. jalan kolektor primer 1, terdiri atas : 1. jalan Suprapto; 2. jalan Sam Ratulangi; 3. jalan Jenderal Sudirman; 4. jalan R. E. Martadinata; 5. jalan Yos Sudarso; 6. jalan Kairagi-Mapanget; 7. jalan Kairagi-Airmadidi (sampai dengan batas kota); 8. jalan Ahmad Yani; 9. jalan Wolter Monginsidi; 10. jalan D.I. Panjaitan; 11. jalan K.S. Tubun; 12. jalan Hasanuddin;dan 13. jalan Pogidon. - c. jalan kolektor primer 2, terdiri atas : 1. jalan Bailang-Tongkaina-Tiwoho; 2. jalan Manado-Kembes (sampai dengan batas kota); dan 3. jalan Pandu-Molas. - d. jalan kolektor sekunder, terdiri atas jalan Pierre Tendean dan jalan Arie Lasut. - e. jalan lokal, meliputi : 1. jalan setapak di Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua dan Pulau Siladen; 2. jalan di Kecamatan Bunaken; 3. jalan di Kecamatan Malalayang; 4. jalan di Kecamatan Mapanget; 5. jalan di Kecamatan Tuminting; 6. jalan di Kecamatan Tikala; 7. jalan di Kecamatan Paal Dua; 8. jalan di Kecamatan Wanea; dan 9. jalan di Kecamatan Singkil. - (2) Rencana pengembangan jaringan jalan, meliputi : - a. rencana pembangunan dan pengembangan jalan arteri primer, meliputi : 1. rencana pembangunan jalan layang lingkar dalam ( Inner Ring Road ) dengan membangun jalan baru yang berada di atas grade (melayang); 2. penyelesaian pembangunan jalan lingkar tahap II yang berlokasi di Kecamatan Tikala, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Mapanget, dan Kecamatan Tuminting; 3. rencana pembangunan jalan lingkar tahap III yang berlokasi di Kecamatan Malalayang; dan 4. penyelesaian pembangunan Jalan Boulevard tahap II yang berlokasi di Kecamatan Singkil, Kecamatan Tuminting, dan Kecamatan Bunaken; b. rencana pengembangan jalan bebas hambatan di kota, terdiri atas: 1. jalan bebas hambatan Manado - Bitung; 2. jalan bebas hambatan dalam Kota Manado; dan 3. rencana pembangunan dan pengembangan jalan bebas hambatan di wilayah kota yang menghubungkan antara kawasan pusat kota di wilayah Kecamatan Wenang dan kawasan bandar udara Sam Ratulangi di wilayah Kecamatan Mapanget. - c. rencana pembangunan dan pengembangan jalan kolektor primer, meliputi : 1. pembangunan jaringan jalan pararel di jalan lingkar tahap I Kota Manado yang berlokasi di wilayah Kecamatan Wanea, Kecamatan Tikala dan Kecamatan Paal Dua; 2. pembangunan jaringan jalan pararel di jalan lingkar tahap II Kota Manado, yang berlokasi di wilayah Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Mapanget, dan Kecamatan Tuminting; 3. pembangunan jaringan jalan pararel di jalan lingkar tahap III Kota Manado, yang berlokasi di wilayah Kecamatan Malalayang; 4. pembangunan Jalan Manado Sunset Boulevard, yang berlokasi di Kecamatan Malalayang - Sario - Wenang; dan 5. pembangunan dan pengembangan jaringan jalan menuju terminal tipe A di Kecamatan Paal Dua. - d. rencana pembangunan dan pengembangan jalan lokal di wilayah kota, meliputi : 1. pembangunan jalan-jalan baru di lingkungan permukiman yang tersebar di seluruh wilayah kota; 2. rencana pembangunan jalan-jalan alternatif menuju lokasi terminal; dan 3. pembangunan dan pengembangan jalan-jalan berdasarkan pengembangan kawasan budidaya di Kota Manado seperti kawasan pariwisata, dan kawasan perekonomian. - (3) Pembangunan dan pengembangan jembatan di kota, meliputi : - a. penyelesaian pembangunan jembatan Soekarno/Nyiur Melambai yang menghubungkan antara jalan Boulevard Tahap I dan jalan Boulevard Tahap II; - b. pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Jalan A.A Maramis dengan Jalan Arie Lasut yang melintasi di atas Sungai Tondano yang berlokasi di wilayah Kecamatan Paal Dua dan Singkil, yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jalan lingkar dalam di wilayah kota dengan konsep jalan layang; dan - c. pembangunan jembatan yang menghubungkan antara jalan Sam Ratulangi dengan jalan di kawasan Pakowa yang berlokasi di Kecamatan Wanea yang melintasi di atas Sungai Sario, yang merupakan bagian dari rencana pengembangan jalan lingkar dalam di wilayah kota. ## Pasal 12 Rencana pembangunan jaringan prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi: - a. rencana pembangunan dan pengembangan terminal penumpang di wilayah kota, terdiri atas : 1. peningkatan Terminal Malalayang di Kecamatan Malalayang yang bertipe A; 2. merelokasi sejumlah terminal yang ada ke kawasan pinggiran kota yang berada dekat dengan rencana pembangunan dan pengembangan jaringan jalan lingkar luar di wilayah Kota Manado,yang terdiri atas : - a. relokasi Terminal Paal Dua, yang rencananya akan berlokasi di kawasan Liwas di Kecamatan Paal Dua dengan status Terminal Tipe A ; - b. relokasi Terminal Karombasan, yang rencananya akan berlokasi di kawasan Winangun di Kecamatan Malalayang dengan status Terminal Tipe B; dan - c. relokasi Terminal Tuminting, yang rencananya akan berlokasi di kawasan Molas di Kecamatan Bunaken dengan status Terminal Tipe B. 3. rencana pembangunan dan pengembangan Terminal Tipe B di kawasan KASIBA yang berlokasi di wilayah Kecamatan Mapanget. - b. rencana pembangunan dan pengembangan terminal barang di wilayah kota yang berupa pembangunan terminal kargo/peti kemas di wilayah Kecamatan Paal Dua; - c. rencana pembangunan dan pengembangan jembatan timbang di wilayah kota yang berlokasi di 3 (tiga) kawasan gerbang kota, terdiri atas : 1. pembangunan jembatan timbang di wilayah Kecamatan Malalayang pada kawasan gerbang kota bagian selatan; 2. pembangunan jembatan timbang yang berlokasi di kawasan Kairagi di Kecamatan Mapanget pada kawasan gerbang kota bagian timur; dan 3. pembangunan jembatan timbang yang berlokasi di kawasan Molas di Kecamatan Bunaken pada kawasan gerbang kota bagian utara. ## Pasal 13 Rencana pembangunan jaringan pelayanan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi : - a. rencana pembangunan dan pengembangan jaringan trayek penumpang di wilayah kota, terdiri atas : 1. pengembangan pola jaringan trayek yang berkonsep near-side terminating (antar terminal penumpang yang dikembangkan di wilayah kota) dan menghapus posisi pusat kota sebagai titik awal/akhir trayek; 2. pengembangan trayek sebagaimana dimaksud pada huruf a, diharapkan seminimal mungkin menghindari terjadinya tumpang tindih antar trayek dan dapat disebarkan secara merata ke jalanjalan yang sejajar jalan arteri, sehingga memberi pelayanan daerah hunian seluas mungkin; dan 3. pemantapan pengoperasian pelaksanaan Bus Trans Kawanua dengan trayek yang dikembangkan berdasarkan hasil kajian khusus. - b. rencana pembangunan dan pengembangan jaringan lintas angkutan barang di wilayah kota, terdiri atas : 1. pembatasan terhadap ruang gerak kendaraan-kendaraan pengangkut barang yang berbobot besar untuk masuk dalam wilayah kota dengan mengembangkan kawasan pergudangan di kawasan pinggiran kota; dan 2. pembatasan terhadap jam operasional kendaraan-kendaraan pengangkut barang yang bisa memasuki wilayah kota untuk diizinkan hanya pada waktu malam hari. ## Pasal 14 Rencana pembangunan sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, meliputi : - a. pembangunan kawasan-kawasan parkir terpusat dan gedung-gedung parkir di wilayah PPK, SPPK, dan PPL; - b. pelarangan parkir di badan-badan jalan pada kategori jalan arteri dan kolektor di seluruh wilayah kota; dan - c. mewajibkan setiap tempat usaha dan kegiatan untuk memiliki lingkungan parkir sendiri. ## Sistem Jaringan Perkeretaapian ## Pasal 15 Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi : - a. pembangunan jaringan rel kereta api di Kecamatan Bunaken; - b. rencana pembangunan stasiun kereta api di Kecamatan Bunaken; dan - c. rencana pembangunan jaringan angkutan umum massal yang menghubungkan batas kota bagian selatan (Kecamatan Malalayang) ke pusat kota dan dilanjutkan ke Bandar Udara Sam Ratulangi. ## Sistem Jaringan Transportasi Laut ## Pasal 16 Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan transportasi laut di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi : - a. Pengembangan tatanan kepelabuhanan, meliputi : 1. penguatan fungsi pelabuhan Manado sebagai pelabuhan nasional yang merupakan pelabuhan pengumpul; 2. penyusunan master plan pengembangan pelabuhan Manado; dan 3. peningkatan fungsi pelabuhan rakyat. - b. Pengembangan alur pelayaran, meliputi : 1. pengembangan alur pelayaran berdasarkan alur dengan rute pelayaran Manado - Ulu - Tagulandang - Tahuna, Manado - Pulau Biaro, Manado - Tahuna, Manado - Lirung - Melonguane - Beo; 2. perlindungan dan pembebasan wilayah alur laut dari aktivitas yang dapat mengganggu kelancaran beroperasinya transportasi umum laut; dan 3. pengembangan alur pelayaran yang lebih luas lagi jangkauan pelayaran dari pelabuhan Manado, seperti : - a) pengembangan jalur laut Manado - Kawasan pesisir Kabupaten Minahasa Selatan sampai dengan kawasan Bolaang Mongondow Utara; dan - b) pengembangan jalur laut menuju ke kawasan kepulauan di wilayah Kepulauan Maluku bagian utara. - c. Pembangunan penunjang kepelabuhanan, meliputi : 1. pengembangan fasilitas pendukung di Pelabuhan Manado, seperti dermaga, kantor pelabuhan, ruang tunggu penumpang, bongkar muat barang, parkir, dan fungsi komersial lainnya; 2. pembangunan dan pengembangan sarana bantu navigasi pelayaran di Kota Manado, seperti : - a) peningkatan fungsi mercu suar eksisting di kawasan Gunung Wenang Kelurahan Lawangirung; dan - b) pembangunan mercu suar baru di kawasan Pulau Manado Tua. ## Sistem Jaringan Transportasi Udara ## Pasal 17 Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan transportasi udara di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi : - a. Pembangunan dan pengembangan tatanan kebandarudaraan, meliputi : 1. pemantapan fungsi Bandara Sam Ratulangi sebagai bandara dengan fungsi pusat penyebaran primer, yang juga ditetapkan sebagai gerbang utara di wilayah Republik Indonesia; dan 2. pembangunan dan pengembangan bandar udara berdasarkan master plan (rencana induk) yang sudah ada. - b. Perlindungan dan pengembangan ruang udara untuk penerbangan, meliputi :

Penetapan: 1. perlindungan ruang udara di atas bandar udara seperti yang telah diatur dan ditetapkan di dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP); dan 2. pemantapan dan perlindungan terhadap Kawasan Kerja Operasi Bandara (KKOB) dan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado. ## Paragraf 2 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya ## Pasal 18 Sistem jaringan prasarana lainnya di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi : - a. sistem jaringan energi/kelistrikan; - b. sistem jaringan telekomunikasi; - c. sistem jaringan sumber daya air; dan - d. infrastruktur perkotaan. ## Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan ## Pasal 19 Sistem jaringan energi/kelistrikan di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi : - a. sistem pembangkit listrik di wilayah kota, terdiri atas : 1. pembangkit atau sumber energi listrik di wilayah kota terdiri atas : - a) sumber energi listrik tenaga diesel di kawasan Sario Kecamatan Sario; dan - b) sumber energi listrik tenaga surya di Pulau Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan dengan kapasitas tenaga 2 MegaPeak . 2. rencana pembangunan dan pengembangan sumber energi listrik baru di wilayah Kota Manado, yang berupa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di kawasan Pulau Manado Tua dan Pulau Siladen; - b. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana energi, di wilayah kota, terdiri atas : 1. pembangunan dan pengembangan Gardu Induk (GI), meliputi : - a) peningkatan dan pengembangan kapasitas GI eksisting di wilayah kota yang terdiri atas GI Teling : 50 MVA; GI Ranomut : 60 MVA; dan GI Teling : 30 MVA ke GIS; dan - b) rencana pembangunan dan pengembangan GI pada beberapa lokasi untuk menunjang aktivitas perekonomian di wilayah Kota Manado seperti di wilayah Kecamatan Mapanget dan Kecamatan Bunaken.

Distribusi: 2. pengembangan jaringan distribusi saluran udara di wilayah kota meliputi : - a) jaringan listrik SUTT yaitu jalur SUTT yang melintas dari GI Teling menuju ke GI Tomohon dengan panjang kurang lebih 17 Km; - b) jaringan listrik SUTM yaitu jalur SUTM yang melintas di wilayah kota mengikuti pengembangan jaringan jalan kolektor primer yang ada di wilayah Kota Manado; dan - c) jaringan listrik SUTR yaitu jalur SUTR yang tersebar di seluruh wilayah kota baik yang berada di ruang udara maupun yang sudah dikembangkan di ruang bawah tanah. 3. sistem jaringan listrik bawah tanah akan dikembangkan secara bertahap di wilayah kota meliputi jaringan listrik yang ada jalanjalan arteri dan jalan kolektor; 4. pelayanan SUTR untuk setiap bangunan rumah dikembangkan untuk penyaluran daya minimal 900 watt untuk kaveling kecil atau rumah terjangkau dan minimal 1.300 watt untuk tipe rumah yang lebih besar; 5. penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik di Pulau Bunaken, Pulau Siladen dan Pulau Manado Tua yang belum terlayani serta kawasan perumahan baru; 6. pengembangan kapasitas gardu induk sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk pelayanan kebutuhan listrik di wilayah kota dibutuhkan kurang lebih 138 mega watt; dan 7. peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan berupa pembangunan dan penambahan gardu-gardu listrik diarahkan pada kawasan-kawasan perumahan baru. ## Sistem Jaringan Telekomunikasi ## Pasal 20 Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi : - a. rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon fixed line dan lokasi pusat automatisasi sambungan telepon, terdiri atas : 1. peningkatan fungsi dan pengembangan stasiun bumi di kawasan Dendengan Dalam yang berlokasi di Kecamatan Paal Dua dan di kawasan Komo yang berlokasi di Kecamatan Wenang; dan 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan bawah tanah yang terpadu dengan sistem jaringan prasarana lainnya. - b. pembangunan dan pengembangan infrastruktur telepon nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver Station (BTS ), berupa pembangunan tower tunggal dan tower bersama; - c. arahan pengembangan menara telekomunikasi diarahkan pada kawasan yang tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan permukiman; dan - d. rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi di wilayah kota, terdiri atas : 1. pengembangan stasiun pemancar televisi di arahkan pada kawasan yang tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan permukiman masyarakat; dan 2. pembangunan dan pengembangan jaringan mikrodigital berupa backbone radio dan RMG. ## Sistem Jaringan Sumber Daya Air ## Pasal 21 - (1) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi : - a. wilayah sungai di wilayah kota; - b. cekungan air tanah (CAT); - c. sistem jaringan irigasi; - d. sistem jaringan air baku untuk air bersih; - e. sistem pengendalian banjir di wilayah kota; dan - f. sistem pengamanan pantai. - (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu ( integrated ) dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai TondanoSangihe-Talaud-Miangas. - (3) Wilayah sungai kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah wilayah sungai strategis nasional Tondano-Sangihe-Miangas meliputi DAS Tondano dan sub DAS Tikala, DAS Sario, DAS Malalayang, dan DAS Bailang. - (4) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Cekungan Air Tanah (CAT) Manado meliputi CAT di Kecamatan Tikala, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Wanea, Kecamatan Sario, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Singkil dan Kecamatan Tuminting. - (5) Sistim jaringan irigasi di wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : - a. daerah Irigasi (DI) Paniki Buha di wilayah Kecamatan Mapanget yang memiliki luas wilayah potensial yang dapat diairi adalah 150 Ha, sedangkan luas fungsional adalah 44 Ha; - b. daerah Irigasi (DI) Matikup Kayuwatu di wilayah Kecamatan Mapanget yang memiliki luas wilayah potensial yang dapat diairi adalah 150 Ha, sedangkan luas fungsional adalah 53 Ha; - c. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi eksisting yang ada; dan - d. pendayagunaan potensi jaringan sumber daya air antar DAS untuk mendukung ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi. - (6) Sistim jaringan air baku di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : - a. kawasan mata air yang menjadi sumber-sumber air minum Kota Manado yang tersebar di wilayah Kecamatan Malalayang, Kecamatan Wanea, Kecamatan Tikala, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Bunaken dan Kecamatan Bunaken Kepulauan; - b. peningkatan dan pengembangan fungsi serta perlindungan sumber air baku di Sungai Tondano; - c. peningkatan fungsi IPAM (Instalasi Pengolahan Air Minum) di kawasan Molas-Mapanget sebesar 1000 m/detik; di kawasan Malalayang-Bahu, serta di kawasan Winangun; - d. rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah; - e. sistem penyediaan air minum (SPAM) di kabupaten dipadukan dengan sistim jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku; dan - f. prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air baku, dan instalasi pengolahan air minum yang dikembangkan di seluruh kecamatan; dan pembangunan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum. - (7) Rencana pembangunan sistem pengendalian banjir di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikembangkan berdasarkan hasil kajian terhadap kawasan-kawasan yang rawan banjir di wilayah Kota Manado, terdiri dari : - a. normalisasi beberapa sungai besar yang menjadi sumber banjir di wilayah Kota Manado, meliputi Sungai Tondano, Sungai Sawangan, Sungai Bailang, dan Sungai Sario; - b. pembuatan bendung/dam yang dilengkapi dengan pengatur pintupintu air di Sungai Tondano untuk mengendalikan arus air terutama pada saat musim penghujan di kawasan batas Kota Manado di kawasan Kairagi; - c. pembuatan bendung/dam yang dilengkapi dengan pengatur pintupintu air di Sungai Sawangan pada kawasan sekitar batas Kota Manado yaitu di kawasan antara Malendeng (Kecamatan Paal Dua) dan Desa Sawangan (Kabupaten Minahasa); - d. pembuatan kolam-kolam resapan air di kawasan Sungai Bailang dan Sungai Sario, juga akan dikembangkan di kawasan Kecamatan Tuminting untuk mengendalikan luapan air hujan akibat kondisi drainase yang tidak memadai; - e. perlindungan daerah tangkapan air di daerah sekitar mata air daerah Liwas Kelurahan Paal Dua di Kecamatan Paal Dua, Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang, Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea; - f. perbaikan sistem drainase dengan rencana penyusunan master plan (rencana induk) drainase untuk seluruh wilayah Kota Manado; - g. pembangunan tanggul pada sungai yang rawan banjir; dan - h. pembuatan retarding basin pada kawasan rawan banjir. - (8) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikembangkan berdasarkan hasil kajian terhadap kawasankawasan yang rawan banjir di wilayah Kota Manado, yang meliputi : - a. pembuatan tanggul pemecah ombak (breakwater) yang tersebar di pesisir pantai kota dari Kecamatan Malalayang sampai dengan Kecamatan Bunaken, serta pada pesisir Kecamatan Bunaken Kepulauan; - b. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir dan pengamanan pantai di seluruh pesisir pantai wilayah kota; dan - c. sistem vegetasi/konservasi sempadan pantai Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kecamatan Bunaken dan Kecamatan Malalayang. ## Infrastruktur Perkotaan ## Pasal 22 Rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi : - a. sistem penyediaan air minum kota; - b. sistem pengelolaan air limbah kota; - c. sistem drainase kota; - d. sistem persampahan kota; - e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jalan pejalan kaki; dan - f. jalur evakuasi bencana. ## Pasal 23 - (1) Sistem penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi : - a. instalasi pengolahan air (IPA) meliputi : 1. instalasi pengolahan air (IPA) dari sumber mata air Kumahukur Warembungan Kabupaten Minahasa dengan kapasitas 10 liter/detik melayani Kecamatan Wanea, Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang, dan Kelurahan Winangun Dua Kecamatan Malalayang; 2. instalasi pengolahan air (IPA) dari sumber mata air Bahandiang Malalayang dengan kapasitas 120 liter/detik melayani Kelurahan Malalayang Satu, Kelurahan Bahu, Kelurahan Kleak, Kelurahan Batu Kota, Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang dan Kelurahan Ranotana Kecamatan Sario; 3. instalasi pengolahan air (IPA) mata air Sea Kecamatan Malalayang dengan kapasitas 7 liter/detik melayani Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kelurahan Malalayang Dua, Kelurahan Winangun Satu dan Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang; 4. instalasi pengolahan air Koka Kabupaten Minahasa dengan kapasitas 15 liter/detik melayani Kecamatan Wanea dan Kelurahan Paal Empat Kelurahan Banjer dan Kelurahan Taas Kecamatan Tikala; 5. instalasi pengolahan air Lotta Kabupeten Minahasa kapasitas 1000 liter/detik melayani Kecamatan Wanea, Kecamatan Sario dan Kelurahan Bumi Beringin, Kelurahan Mahakeret Barat, Kelurahan Mahakeret Timur, Kelurahan Teling Bawah dan Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang; 6. instalasi pengolahan air ( IPA) Pancuran IX Kecamatan Malalayang dengan kapasitas 70 liter/detik melayani Kelurahan Bahu, Kelurahan Malalayang Satu, Kelurahan Malalayang Dua, Kelurahan Malalayang Satu Timur dan Kelurahan Malalayang Satu Barat; 7. instalasi pengolahan Air (IPA) Paal Dua dengan kapasitas 300 liter/detik melayani Kecamatan Mapanget, Kecamatan Singkil dan Kecamatan Tuminting; dan 8. instalasi Pengolahan Air (IPA) Paal Dua B dengan kapasitas 350 liter/detik melayani Kelurahan Pinaesaan, Kelurahan Calaca, Kelurahan Istiqlal, Kelurahan Komo Luar, Kelurahan Lawangirung, Kelurahan Wenang Selatan, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, dan Kecamatan Bunaken. b. instalasi pengolahan air tanpa jaringan meliputi : 1. instalasi pengolahan air hujan di Kelurahan Bunaken (Pulau Bunaken) yang melayani Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan; 2. instalasi pengolahan air tanah dangkal atau air laut dengan kapasitas 5 liter/detik di Kelurahan Alung Banua dan Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan; dan 3. instalasi pengolahan air tanah dangkal atau air laut dengan kapasitas masing-masing 5 liter/detik di Kelurahan Manado Tua Satu dan Kelurahan Manado Tua Dua, Kecamatan Bunaken Kepulauan. - (2) Rencana penambahan Instalasi Pengolahan Air (IPA) meliputi : - a. rencana penambahan instalasi pengolahan air (IPA) di Kelurahan Kairagi, Kecamatan Mapanget dengan kapasitas 728 liter/detik akan melayani Kecamatan Mapanget dan Kecamatan Paal Dua sumber air Sungai Tondano dan Sungai Talawaan; - b. rencana penambahan instalasi pengolahan air (IPA) di Kelurahan Paal Empat Kecamatan Tikala dengan kapasitas 300 liter /detik akan melayani Kecamatan Tikala dan Kecamatan Wanea dan Kecamatan Wenang sumber air Sungai Sawangan; - c. rencana penambahan instalasi pengolahan air (IPA) Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget dengan kapasitas 300 liter/detik akan melayani Kecamatan Mapanget, Kelurahan Molas, Kelurahan Tongkaina, Kelurahan Meras dan Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken, Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Singkil sumber air Sungai Talawaan dan Sungai Bailang; - d. rencana pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) Koka Lapangan Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget kapasitas 300 liter/detik akan melayani Kecamatan Mapanget, Kelurahan Molas, Kelurahan Tongkaina, Kelurahan Meras dan Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken sumber air Sungai Talawaan. ## Pasal 24 - (1) Sistem pengelolaan air limbah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi : - a. sistem pembuangan air limbah termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah; dan - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal. - (2) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : - a. sistem setempat ( on site ) secara individual, yang dikhususkan pada kawasan-kawasan perdagangan dan jasa yang berada di kawasan reklamasi yang belum memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) terpadu dan kawasan-kawasan sekitarnya bisa menggunakan sistem IPAL setempat dengan fungsi tertentu yang dinilai harus memiliki IPAL dengan sistem setempat seperti rumah sakit, industri, pendidikan tinggi, permukiman; - b. sistem terpusat di luar lokasi ( off site ) atau lebih dikenal dengan instalasi pengolahan limbah terpusat akan dikembangkan di 7 (tujuh) lokasi, meliputi : 1. berlokasi di kawasan pusat kota di wilayah Kecamatan Wenang untuk melayani dan mengelola air limbah dari aktivitas perdagangan dan jasa di kawasan pusat kota; 2. berlokasi di kawasan Sario di wilayah Kecamatan Sario untuk melayani dan mengelola air limbah yang berasal dari aktivitas rumah tangga yang tersebar di Kecamatan Sario, Kecamatan Wanea, serta sebagian kecamatan Malalayang; 3. berlokasi di kawasan Malalayang di wilayah Kecamatan Malalayang untuk melayani dan mengelola air limbah yang berasal dari aktivitas masyarakat di sebagian Kecamatan Malalayang; 4. berlokasi di kawasan Singkil di wilayah Kecamatan Singkil untuk melayani dan mengelola air limbah yang berasal dari aktivitas masyarakat yang ada di Kecamatan Singkil dan sebagian di Kecamatan Paal Dua; 5. berlokasi di kawasan Tuminting di wilayah Kecamatan Tuminting untuk melayani dan mengelola air limbah yang berasal dari aktivitas masyarakat yang ada di Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Bunaken; 6. berlokasi di kawasan Tikala di wilayah Kecamatan Tikala untuk melayani dan mengelola air limbah yang berasal dari aktivitas masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Tikala dan Kecamatan Paal Dua; dan 7. berlokasi di kawasan Mapanget di wilayah Kecamatan Mapanget untuk melayani dan mengelola air limbah yang berasal dari aktivitas masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Mapanget termasuk dengan rencana pembangunan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA), lokasi pengembangannya di Kelurahan Kima Atas dan Kelurahan Mapanget Barat. ## Pasal 25 Rencana sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi : - a. perencanaan master plan drainase untuk seluruh wilayah kota Manado yang terpadu dan saling terintegrasi dengan berdasarkan topografi dan memanfaatkan potensi dan karakteristik alam yang dimiliki oleh wilayah Kota Manado, serta terpadu dan saling terkoneksi dengan wilayah kabupaten yang ada di sekitar kota Manado; - b. pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan drainase mikro yang ada, serta mengembangkan jaringan drainase mikro baru secara terpadu pada kawasan-kawasan yang belum terlayani; - c. pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan drainase makro yang berupa sungai atau anak sungai; dan - d. rencana pembangunan dan pengembangan sistem drainase di kota diprioritaskan pada kawasan PPK, SPPK, dan PPL, kawasan pengembangan perumahan dan permukiman, kawasan pengembangan pariwisata, kawasan pengembangan pusat pelayanan, serta pada kawasan di Kota Manado yang sangat potensial terhadap bahaya rawan banjir. ## Pasal 26 - (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi : - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman; - f. pembangunan tempat pembuangan akhir terpadu; dan - g. penyediaan dan pengelolaan sarana pengolahan persampahan secara terpadu di setiap kecamatan. - (2) Rencana pengembangan tempat pemrosesan akhir Sumompo dengan luas 20 ha di Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting; - (3) Produksi sampah organik dan non organik sampai akhir tahun 2031 lebih kurang 1.849.524 liter/hari yang melayani : - a. Kecamatan Malalayang dengan produksi sampah kurang lebih 243.636 liter/hari; - b. Kecamatan Sario dengan produksi sampah kurang lebih 108.137 liter/hari; - c. Kecamatan Wanea dengan produksi sampah kurang lebih 263.903 liter/hari; - d. Kecamatan W
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Sistem Pusat Pelayanan Kota

## Pasal 7

- (1) Sistem pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diselenggarakan dalam upaya mendukung pengembangan kota sebagai PKN di Kawasan Perkotaan Manado-Bitung pada kegiatan pariwisata, perdagangan dan jasa.
- (2) Rencana sistem pusat pelayanan kota meliputi :
3. a.
4. b.
5. c.
6. pusat pelayanan kota; sub pusat pelayanan kota; dan pusat pelayanan lingkungan.
- (3) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Pusat perdagangan dan jasa, perkantoran dan pariwisata skala regional kota berlokasi di :
1. Kelurahan Pinaesaan;
2. Kelurahan Calaca;
3. Kelurahan Wenang Utara;
4. Kelurahan Wenang Selatan;
5. Kelurahan Sario Tumpaan;
6. Kelurahan Sario Utara; dan
7. Kawasan Reklamasi.
- b. pusat pelayanan pemerintahan tingkat kota berlokasi di Kecamatan Tikala, Kecamatan Mapanget dan pusat pemerintahan tingkat Provinsi di Kecamatan Wanea dan Kecamatan Mapanget.
- c. pusat pelayanan kesehatan yang berlokasi di Kecamatan Malalayang.
- (4) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. sub pusat pelayanan kota I, adalah sebagian Kelurahan Malalayang Satu dan sebagian Kelurahan Malalayang Dua melayani Kecamatan Malalayang, sebagai berikut :
1. perdagangan dan jasa;
2. olah raga;
3. pariwisata;
4. kesehatan; dan
5. permukiman.
- b. sub pusat pelayanan kota II adalah sebagian Kelurahan Ranotana, Kelurahan Karombasan Utara dan Kelurahan Karombasan Selatan, yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Wanea dan sebagian wilayah Kecamatan Sario dan sebagian Kecamatan Malalayang, dengan fungsi pelayanan, sebagai berikut :
1. perdagangan dan jasa;
2. olah raga;
3. kesehatan; dan
4. permukiman.
- c. sub pusat pelayanan kota III, adalah sebagian Kelurahan Paal Dua (pertigaan Patung Kuda) Kecamatan Paal Dua melayani sebagian

wilayah Kecamatan Paal Dua dan sebagian Kecamatan Mapanget dengan fungsi pelayanan, sebagai berikut :

1. permukiman;
2. perdagangan dan jasa.
- d. sub pusat pelayanan kota IV, adalah kawasan pertigaan pasar Tuminting yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Tuminting dan sebagian wilayah Kecamatan Singkil dengan fungsi pelayanan, sebagai berikut :
1. permukiman;
2. perdagangan dan jasa.
- e. sub pusat pelayanan kota V, adalah Kelurahan Kima Atas dan Kelurahan Mapanget Barat (kawasan LISIBA) yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Mapanget dan sebagian wilayah Kecamatan Bunaken, dengan fungsi pelayanan :
1. permukiman;
2. perdagangan dan jasa;
3. pariwisata.
- f. sub pusat pelayanan kota VI di Kelurahan Paniki Bawah yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Mapanget dengan fungsi pelayanan :
1. hunian;
2. perdagangan dan jasa;
3. kesehatan;
4. perkantoran; dan
5. olah raga.
- (5) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. Pusat pelayanan lingkungan berfungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa berskala lingkungan; dan
- b. pusat lingkungan ditetapkan di beberapa kelurahan sebagai berikut :
1. Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua;
2. Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua;
3. Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget;
4. Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken;
5. Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan;
6. Kelurahan Manado Tua Satu Kecamatan Bunaken Kepulauan;
7. Kelurahan Manado Tua Dua Kecamatan Bunaken Kepulauan;
8. Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea; dan
9. Kawasan Liwas di Kelurahan Paal Dua.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Kota

## Pasal 8

Sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. sistem prasarana utama kota; dan
- b. sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1

Sistem Prasarana Utama Kota

## Pasal 9

Sistem jaringan prasarana utama kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.

## Sistem Jaringan Transportasi Darat

## Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, serta jaringan angkutan sungai dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengembangan sistem jaringan jalan dan jembatan.
- b. pembangunan jaringan prasarana transportasi darat yang terdiri dari :
1. terminal penumpang;
2. terminal barang; dan
3. jembatan timbang.
- c. pembangunan jaringan pelayanan transportasi darat yang terdiri dari :
1. jaringan trayek penumpang; dan
2. jaringan lintas angkutan barang.
- d. pembangunan perparkiran.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengembangan sistem jaringan angkutan sungai dan penyeberangan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan sistem transportasi laut.
- b. pengembangan jaringan angkutan sungai dan penyeberangan, terdiri atas :
1. pengembangan jaringan transportasi sungai di sungai Tondano berupa halte sungai berada di setiap kelurahan yang dilalui;
2. pengembangan jaringan transportasi sungai di sungai Tikala berupa halte sungai berada di setiap Kelurahan yang dilalui;
3. pengembangan transportasi umum penyeberangan dengan pembangunan dan pengembangan lokasi jetti atau halte pantai sebagai pusat pergantian antar moda angkutan sungai ke angkutan pesisir pantai :
- a) di pusat kota (kompleks pelabuhan lama) di wilayah Kecamatan Wenang;
- b) di bagian Selatan (sekitar terminal Malalayang) di wilayah Kecamatan Malalayang;
- c) di bagian Utara Kota Manado di wilayah Kecamatan Bunaken;
- d) di kawasan Pulau Bunaken di wilayah Kecamatan Bunaken Kepulauan;
- e) di kawasan Pulau Manado Tua di wilayah Kecamatan Bunaken Kepulauan; dan
- f) di kawasan Pulau Siladen di wilayah Kecamatan Bunaken Kepulauan.
- (4) Rencana pembangunan dan pengembangan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri di kawasan :

- a. Pelabuhan Manado dan/atau kawasan reklamasi;
- b. Pulau Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan;
- c. Pulau Manado Tua Kecamatan Bunaken Kepulauan; dan
- d. Pulau Siladen Kecamatan Bunaken Kepulauan.

## Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. jaringan jalan arteri primer, terdiri atas :
1. jalan Manado-Tomohon (sampai dengan batas kota);
2. jalan Manado-Bandar Udara (sampai dengan batas kota);
3. jalan Manado-Tumpaan (sampai dengan batas kota); dan
4. jalan Manado-Wori (sampai dengan batas kota).
- b. jalan kolektor primer 1, terdiri atas :
1. jalan Suprapto;
2. jalan Sam Ratulangi;
3. jalan Jenderal Sudirman;
4. jalan R. E. Martadinata;
5. jalan Yos Sudarso;
6. jalan Kairagi-Mapanget;
7. jalan Kairagi-Airmadidi (sampai dengan batas kota);
8. jalan Ahmad Yani;
9. jalan Wolter Monginsidi;
10. jalan D.I. Panjaitan;
11. jalan K.S. Tubun;
12. jalan Hasanuddin;dan
13. jalan Pogidon.
- c. jalan kolektor primer 2, terdiri atas :
1. jalan Bailang-Tongkaina-Tiwoho;
2. jalan Manado-Kembes (sampai dengan batas kota); dan
3. jalan Pandu-Molas.
- d. jalan kolektor sekunder, terdiri atas jalan Pierre Tendean dan jalan Arie Lasut.
- e. jalan lokal, meliputi :
1. jalan setapak di Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua dan Pulau Siladen;
2. jalan di Kecamatan Bunaken;
3. jalan di Kecamatan Malalayang;
4. jalan di Kecamatan Mapanget;
5. jalan di Kecamatan Tuminting;
6. jalan di Kecamatan Tikala;
7. jalan di Kecamatan Paal Dua;
8. jalan di Kecamatan Wanea; dan
9. jalan di Kecamatan Singkil.
- (2) Rencana pengembangan jaringan jalan, meliputi :
- a. rencana pembangunan dan pengembangan jalan arteri primer, meliputi :
1. rencana pembangunan jalan layang lingkar dalam ( Inner Ring Road ) dengan membangun jalan baru yang berada di atas grade (melayang);
2. penyelesaian pembangunan jalan lingkar tahap II yang berlokasi di Kecamatan Tikala, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Mapanget, dan Kecamatan Tuminting;
3. rencana pembangunan jalan lingkar tahap III yang berlokasi di Kecamatan Malalayang; dan

4. penyelesaian pembangunan Jalan Boulevard tahap II yang berlokasi di Kecamatan Singkil, Kecamatan Tuminting, dan Kecamatan Bunaken;

b. rencana pengembangan jalan bebas hambatan di kota, terdiri atas:

1. jalan bebas hambatan Manado - Bitung;
2. jalan bebas hambatan dalam Kota Manado; dan
3. rencana pembangunan dan pengembangan jalan bebas hambatan di wilayah kota yang menghubungkan antara kawasan pusat kota di wilayah Kecamatan Wenang dan kawasan bandar udara Sam Ratulangi di wilayah Kecamatan Mapanget.
- c. rencana pembangunan dan pengembangan jalan kolektor primer, meliputi :
1. pembangunan jaringan jalan pararel di jalan lingkar tahap I Kota Manado yang berlokasi di wilayah Kecamatan Wanea, Kecamatan Tikala dan Kecamatan Paal Dua;
2. pembangunan jaringan jalan pararel di jalan lingkar tahap II Kota Manado, yang berlokasi di wilayah Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Mapanget, dan Kecamatan Tuminting;
3. pembangunan jaringan jalan pararel di jalan lingkar tahap III Kota Manado, yang berlokasi di wilayah Kecamatan Malalayang;
4. pembangunan Jalan Manado Sunset Boulevard, yang berlokasi di Kecamatan Malalayang - Sario - Wenang; dan
5. pembangunan dan pengembangan jaringan jalan menuju terminal tipe A di Kecamatan Paal Dua.
- d. rencana pembangunan dan pengembangan jalan lokal di wilayah kota, meliputi :
1. pembangunan jalan-jalan baru di lingkungan permukiman yang tersebar di seluruh wilayah kota;
2. rencana pembangunan jalan-jalan alternatif menuju lokasi terminal; dan
3. pembangunan dan pengembangan jalan-jalan berdasarkan pengembangan kawasan budidaya di Kota Manado seperti kawasan pariwisata, dan kawasan perekonomian.
- (3) Pembangunan dan pengembangan jembatan di kota, meliputi :
- a. penyelesaian pembangunan jembatan Soekarno/Nyiur Melambai yang menghubungkan antara jalan Boulevard Tahap I dan jalan Boulevard Tahap II;
- b. pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Jalan A.A Maramis dengan Jalan Arie Lasut yang melintasi di atas Sungai Tondano yang berlokasi di wilayah Kecamatan Paal Dua dan Singkil, yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jalan lingkar dalam di wilayah kota dengan konsep jalan layang; dan
- c. pembangunan jembatan yang menghubungkan antara jalan Sam Ratulangi dengan jalan di kawasan Pakowa yang berlokasi di Kecamatan Wanea yang melintasi di atas Sungai Sario, yang merupakan bagian dari rencana pengembangan jalan lingkar dalam di wilayah kota.

## Pasal 12

Rencana pembangunan jaringan prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. rencana pembangunan dan pengembangan terminal penumpang di wilayah kota, terdiri atas :
1. peningkatan Terminal Malalayang di Kecamatan Malalayang yang bertipe A;
2. merelokasi sejumlah terminal yang ada ke kawasan pinggiran kota

yang berada dekat dengan rencana pembangunan dan pengembangan jaringan jalan lingkar luar di wilayah Kota Manado,yang terdiri atas :

- a. relokasi Terminal Paal Dua, yang rencananya akan berlokasi di kawasan Liwas di Kecamatan Paal Dua dengan status Terminal Tipe A ;
- b. relokasi Terminal Karombasan, yang rencananya akan berlokasi di kawasan Winangun di Kecamatan Malalayang dengan status Terminal Tipe B; dan
- c. relokasi Terminal Tuminting, yang rencananya akan berlokasi di kawasan Molas di Kecamatan Bunaken dengan status Terminal Tipe B.
3. rencana pembangunan dan pengembangan Terminal Tipe B di kawasan KASIBA yang berlokasi di wilayah Kecamatan Mapanget.
- b. rencana pembangunan dan pengembangan terminal barang di wilayah kota yang berupa pembangunan terminal kargo/peti kemas di wilayah Kecamatan Paal Dua;
- c. rencana pembangunan dan pengembangan jembatan timbang di wilayah kota yang berlokasi di 3 (tiga) kawasan gerbang kota, terdiri atas :
1. pembangunan jembatan timbang di wilayah Kecamatan Malalayang pada kawasan gerbang kota bagian selatan;
2. pembangunan jembatan timbang yang berlokasi di kawasan Kairagi di Kecamatan Mapanget pada kawasan gerbang kota bagian timur; dan
3. pembangunan jembatan timbang yang berlokasi di kawasan Molas di Kecamatan Bunaken pada kawasan gerbang kota bagian utara.

## Pasal 13

Rencana pembangunan jaringan pelayanan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. rencana pembangunan dan pengembangan jaringan trayek penumpang di wilayah kota, terdiri atas :
1. pengembangan pola jaringan trayek yang berkonsep near-side terminating (antar terminal penumpang yang dikembangkan di wilayah kota) dan menghapus posisi pusat kota sebagai titik awal/akhir trayek;
2. pengembangan trayek sebagaimana dimaksud pada huruf a, diharapkan seminimal mungkin menghindari terjadinya tumpang tindih antar trayek dan dapat disebarkan secara merata ke jalanjalan yang sejajar jalan arteri, sehingga memberi pelayanan daerah hunian seluas mungkin; dan
3. pemantapan pengoperasian pelaksanaan Bus Trans Kawanua dengan trayek yang dikembangkan berdasarkan hasil kajian khusus.
- b. rencana pembangunan dan pengembangan jaringan lintas angkutan barang di wilayah kota, terdiri atas :
1. pembatasan terhadap ruang gerak kendaraan-kendaraan pengangkut barang yang berbobot besar untuk masuk dalam wilayah kota dengan mengembangkan kawasan pergudangan di kawasan pinggiran kota; dan
2. pembatasan terhadap jam operasional kendaraan-kendaraan pengangkut barang yang bisa memasuki wilayah kota untuk diizinkan hanya pada waktu malam hari.

## Pasal 14

Rencana pembangunan sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. pembangunan kawasan-kawasan parkir terpusat dan gedung-gedung parkir di wilayah PPK, SPPK, dan PPL;
- b. pelarangan parkir di badan-badan jalan pada kategori jalan arteri dan kolektor di seluruh wilayah kota; dan
- c. mewajibkan setiap tempat usaha dan kegiatan untuk memiliki lingkungan parkir sendiri.

## Sistem Jaringan Perkeretaapian

## Pasal 15

Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :

- a. pembangunan jaringan rel kereta api di Kecamatan Bunaken;
- b. rencana pembangunan stasiun kereta api di Kecamatan Bunaken; dan
- c. rencana pembangunan jaringan angkutan umum massal yang menghubungkan batas kota bagian selatan (Kecamatan Malalayang) ke pusat kota dan dilanjutkan ke Bandar Udara Sam Ratulangi.

## Sistem Jaringan Transportasi Laut

## Pasal 16

Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan transportasi laut di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi :

- a. Pengembangan tatanan kepelabuhanan, meliputi :
1. penguatan fungsi pelabuhan Manado sebagai pelabuhan nasional yang merupakan pelabuhan pengumpul;
2. penyusunan master plan pengembangan pelabuhan Manado; dan
3. peningkatan fungsi pelabuhan rakyat.
- b. Pengembangan alur pelayaran, meliputi :
1. pengembangan alur pelayaran berdasarkan alur dengan rute pelayaran Manado - Ulu - Tagulandang - Tahuna, Manado - Pulau Biaro, Manado - Tahuna, Manado - Lirung - Melonguane - Beo;
2. perlindungan dan pembebasan wilayah alur laut dari aktivitas yang dapat mengganggu kelancaran beroperasinya transportasi umum laut; dan
3. pengembangan alur pelayaran yang lebih luas lagi jangkauan pelayaran dari pelabuhan Manado, seperti :
- a) pengembangan jalur laut Manado - Kawasan pesisir Kabupaten Minahasa Selatan sampai dengan kawasan Bolaang Mongondow Utara; dan
- b) pengembangan jalur laut menuju ke kawasan kepulauan di wilayah Kepulauan Maluku bagian utara.
- c. Pembangunan penunjang kepelabuhanan, meliputi :
1. pengembangan fasilitas pendukung di Pelabuhan Manado, seperti dermaga, kantor pelabuhan, ruang tunggu penumpang, bongkar muat barang, parkir, dan fungsi komersial lainnya;
2. pembangunan dan pengembangan sarana bantu navigasi pelayaran di Kota Manado, seperti :
- a) peningkatan fungsi mercu suar eksisting di kawasan Gunung Wenang Kelurahan Lawangirung; dan
- b) pembangunan mercu suar baru di kawasan Pulau Manado Tua.

## Sistem Jaringan Transportasi Udara

## Pasal 17

Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan transportasi udara di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi :

- a. Pembangunan dan pengembangan tatanan kebandarudaraan, meliputi :
1. pemantapan fungsi Bandara Sam Ratulangi sebagai bandara dengan fungsi pusat penyebaran primer, yang juga ditetapkan sebagai gerbang utara di wilayah Republik Indonesia; dan
2. pembangunan dan pengembangan bandar udara berdasarkan master plan (rencana induk) yang sudah ada.
- b. Perlindungan dan pengembangan ruang udara untuk penerbangan, meliputi :
1. perlindungan ruang udara di atas bandar udara seperti yang telah diatur dan ditetapkan di dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP); dan
2. pemantapan dan perlindungan terhadap Kawasan Kerja Operasi Bandara (KKOB) dan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado.

## Paragraf 2 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

## Pasal 18

Sistem jaringan prasarana lainnya di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :

- a. sistem jaringan energi/kelistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. infrastruktur perkotaan.

## Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

## Pasal 19

Sistem jaringan energi/kelistrikan di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi :

- a. sistem pembangkit listrik di wilayah kota, terdiri atas :
1. pembangkit atau sumber energi listrik di wilayah kota terdiri atas :
- a) sumber energi listrik tenaga diesel di kawasan Sario Kecamatan Sario; dan
- b) sumber energi listrik tenaga surya di Pulau Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan dengan kapasitas tenaga 2 MegaPeak .
2. rencana pembangunan dan pengembangan sumber energi listrik baru di wilayah Kota Manado, yang berupa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di kawasan Pulau Manado Tua dan Pulau Siladen;
- b. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana energi, di wilayah kota, terdiri atas :
1. pembangunan dan pengembangan Gardu Induk (GI), meliputi :
- a) peningkatan dan pengembangan kapasitas GI eksisting di wilayah kota yang terdiri atas GI Teling : 50 MVA; GI Ranomut : 60 MVA; dan GI Teling : 30 MVA ke GIS; dan

- b) rencana pembangunan dan pengembangan GI pada beberapa lokasi untuk menunjang aktivitas perekonomian di wilayah Kota Manado seperti di wilayah Kecamatan Mapanget dan Kecamatan Bunaken.
2. pengembangan jaringan distribusi saluran udara di wilayah kota meliputi :
- a) jaringan listrik SUTT yaitu jalur SUTT yang melintas dari GI Teling menuju ke GI Tomohon dengan panjang kurang lebih 17 Km;
- b) jaringan listrik SUTM yaitu jalur SUTM yang melintas di wilayah kota mengikuti pengembangan jaringan jalan kolektor primer yang ada di wilayah Kota Manado; dan
- c) jaringan listrik SUTR yaitu jalur SUTR yang tersebar di seluruh wilayah kota baik yang berada di ruang udara maupun yang sudah dikembangkan di ruang bawah tanah.
3. sistem jaringan listrik bawah tanah akan dikembangkan secara bertahap di wilayah kota meliputi jaringan listrik yang ada jalanjalan arteri dan jalan kolektor;
4. pelayanan SUTR untuk setiap bangunan rumah dikembangkan untuk penyaluran daya minimal 900 watt untuk kaveling kecil atau rumah terjangkau dan minimal 1.300 watt untuk tipe rumah yang lebih besar;
5. penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik di Pulau Bunaken, Pulau Siladen dan Pulau Manado Tua yang belum terlayani serta kawasan perumahan baru;
6. pengembangan kapasitas gardu induk sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk pelayanan kebutuhan listrik di wilayah kota dibutuhkan kurang lebih 138 mega watt; dan
7. peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan berupa pembangunan dan penambahan gardu-gardu listrik diarahkan pada kawasan-kawasan perumahan baru.

## Sistem Jaringan Telekomunikasi

## Pasal 20

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi :

- a. rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon fixed line dan lokasi pusat automatisasi sambungan telepon, terdiri atas :
1. peningkatan fungsi dan pengembangan stasiun bumi di kawasan Dendengan Dalam yang berlokasi di Kecamatan Paal Dua dan di kawasan Komo yang berlokasi di Kecamatan Wenang; dan
2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan bawah tanah yang terpadu dengan sistem jaringan prasarana lainnya.
- b. pembangunan dan pengembangan infrastruktur telepon nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver Station (BTS ), berupa pembangunan tower tunggal dan tower bersama;
- c. arahan pengembangan menara telekomunikasi diarahkan pada kawasan yang tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan permukiman; dan
- d. rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi di wilayah kota, terdiri atas :

1. pengembangan stasiun pemancar televisi di arahkan pada kawasan yang tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan permukiman masyarakat; dan
2. pembangunan dan pengembangan jaringan mikrodigital berupa backbone radio dan RMG.

## Sistem Jaringan Sumber Daya Air

## Pasal 21

- (1) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi :
- a. wilayah sungai di wilayah kota;
- b. cekungan air tanah (CAT);
- c. sistem jaringan irigasi;
- d. sistem jaringan air baku untuk air bersih;
- e. sistem pengendalian banjir di wilayah kota; dan
- f. sistem pengamanan pantai.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu ( integrated ) dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai TondanoSangihe-Talaud-Miangas.
- (3) Wilayah sungai kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah wilayah sungai strategis nasional Tondano-Sangihe-Miangas meliputi DAS Tondano dan sub DAS Tikala, DAS Sario, DAS Malalayang, dan DAS Bailang.
- (4) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Cekungan Air Tanah (CAT) Manado meliputi CAT di Kecamatan Tikala, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Wanea, Kecamatan Sario, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Singkil dan Kecamatan Tuminting.
- (5) Sistim jaringan irigasi di wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. daerah Irigasi (DI) Paniki Buha di wilayah Kecamatan Mapanget yang memiliki luas wilayah potensial yang dapat diairi adalah 150 Ha, sedangkan luas fungsional adalah 44 Ha;
- b. daerah Irigasi (DI) Matikup Kayuwatu di wilayah Kecamatan Mapanget yang memiliki luas wilayah potensial yang dapat diairi adalah 150 Ha, sedangkan luas fungsional adalah 53 Ha;
- c. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi eksisting yang ada; dan
- d. pendayagunaan potensi jaringan sumber daya air antar DAS untuk mendukung ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi.
- (6) Sistim jaringan air baku di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. kawasan mata air yang menjadi sumber-sumber air minum Kota Manado yang tersebar di wilayah Kecamatan Malalayang, Kecamatan Wanea, Kecamatan Tikala, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Bunaken dan Kecamatan Bunaken Kepulauan;
- b. peningkatan dan pengembangan fungsi serta perlindungan sumber air baku di Sungai Tondano;

- c. peningkatan fungsi IPAM (Instalasi Pengolahan Air Minum) di kawasan Molas-Mapanget sebesar 1000 m/detik; di kawasan Malalayang-Bahu, serta di kawasan Winangun;
- d. rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah;
- e. sistem penyediaan air minum (SPAM) di kabupaten dipadukan dengan sistim jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku; dan
- f. prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air baku, dan instalasi pengolahan air minum yang dikembangkan di seluruh kecamatan; dan pembangunan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum.
- (7) Rencana pembangunan sistem pengendalian banjir di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikembangkan berdasarkan hasil kajian terhadap kawasan-kawasan yang rawan banjir di wilayah Kota Manado, terdiri dari :
- a. normalisasi beberapa sungai besar yang menjadi sumber banjir di wilayah Kota Manado, meliputi Sungai Tondano, Sungai Sawangan, Sungai Bailang, dan Sungai Sario;
- b. pembuatan bendung/dam yang dilengkapi dengan pengatur pintupintu air di Sungai Tondano untuk mengendalikan arus air terutama pada saat musim penghujan di kawasan batas Kota Manado di kawasan Kairagi;
- c. pembuatan bendung/dam yang dilengkapi dengan pengatur pintupintu air di Sungai Sawangan pada kawasan sekitar batas Kota Manado yaitu di kawasan antara Malendeng (Kecamatan Paal Dua) dan Desa Sawangan (Kabupaten Minahasa);
- d. pembuatan kolam-kolam resapan air di kawasan Sungai Bailang dan Sungai Sario, juga akan dikembangkan di kawasan Kecamatan Tuminting untuk mengendalikan luapan air hujan akibat kondisi drainase yang tidak memadai;
- e. perlindungan daerah tangkapan air di daerah sekitar mata air daerah Liwas Kelurahan Paal Dua di Kecamatan Paal Dua, Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang, Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea;
- f. perbaikan sistem drainase dengan rencana penyusunan master plan (rencana induk) drainase untuk seluruh wilayah Kota Manado;
- g. pembangunan tanggul pada sungai yang rawan banjir; dan
- h. pembuatan retarding basin pada kawasan rawan banjir.
- (8) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikembangkan berdasarkan hasil kajian terhadap kawasankawasan yang rawan banjir di wilayah Kota Manado, yang meliputi :
- a. pembuatan tanggul pemecah ombak (breakwater) yang tersebar di pesisir pantai kota dari Kecamatan Malalayang sampai dengan Kecamatan Bunaken, serta pada pesisir Kecamatan Bunaken Kepulauan;
- b. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir dan pengamanan pantai di seluruh pesisir pantai wilayah kota; dan
- c. sistem vegetasi/konservasi sempadan pantai Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kecamatan Bunaken dan Kecamatan Malalayang.

## Infrastruktur Perkotaan

## Pasal 22

Rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi :

- a. sistem penyediaan air minum kota;
- b. sistem pengelolaan air limbah kota;
- c. sistem drainase kota;
- d. sistem persampahan kota;
- e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jalan pejalan kaki; dan
- f. jalur evakuasi bencana.

## Pasal 23

- (1) Sistem penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi :
- a. instalasi pengolahan air (IPA) meliputi :
1. instalasi pengolahan air (IPA) dari sumber mata air Kumahukur Warembungan Kabupaten Minahasa dengan kapasitas 10 liter/detik melayani Kecamatan Wanea, Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang, dan Kelurahan Winangun Dua Kecamatan Malalayang;
2. instalasi pengolahan air (IPA) dari sumber mata air Bahandiang Malalayang dengan kapasitas 120 liter/detik melayani Kelurahan Malalayang Satu, Kelurahan Bahu, Kelurahan Kleak, Kelurahan Batu Kota, Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang dan Kelurahan Ranotana Kecamatan Sario;
3. instalasi pengolahan air (IPA) mata air Sea Kecamatan Malalayang dengan kapasitas 7 liter/detik melayani Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kelurahan Malalayang Dua, Kelurahan Winangun Satu dan Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang;
4. instalasi pengolahan air Koka Kabupaten Minahasa dengan kapasitas 15 liter/detik melayani Kecamatan Wanea dan Kelurahan Paal Empat Kelurahan Banjer dan Kelurahan Taas Kecamatan Tikala;
5. instalasi pengolahan air Lotta Kabupeten Minahasa kapasitas 1000 liter/detik melayani Kecamatan Wanea, Kecamatan Sario dan Kelurahan Bumi Beringin, Kelurahan Mahakeret Barat, Kelurahan Mahakeret Timur, Kelurahan Teling Bawah dan Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang;
6. instalasi pengolahan air ( IPA) Pancuran IX Kecamatan Malalayang dengan kapasitas 70 liter/detik melayani Kelurahan Bahu, Kelurahan Malalayang Satu, Kelurahan Malalayang Dua, Kelurahan Malalayang Satu Timur dan Kelurahan Malalayang Satu Barat;
7. instalasi pengolahan Air (IPA) Paal Dua dengan kapasitas 300 liter/detik melayani Kecamatan Mapanget, Kecamatan Singkil dan Kecamatan Tuminting; dan
8. instalasi Pengolahan Air (IPA) Paal Dua B dengan kapasitas 350 liter/detik melayani Kelurahan Pinaesaan, Kelurahan Calaca, Kelurahan Istiqlal, Kelurahan Komo Luar, Kelurahan Lawangirung, Kelurahan Wenang Selatan, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, dan Kecamatan Bunaken.

b. instalasi pengolahan air tanpa jaringan meliputi :

1. instalasi pengolahan air hujan di Kelurahan Bunaken (Pulau Bunaken) yang melayani Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan;
2. instalasi pengolahan air tanah dangkal atau air laut dengan kapasitas 5 liter/detik di Kelurahan Alung Banua dan Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan; dan
3. instalasi pengolahan air tanah dangkal atau air laut dengan kapasitas masing-masing 5 liter/detik di Kelurahan Manado Tua Satu dan Kelurahan Manado Tua Dua, Kecamatan Bunaken Kepulauan.
- (2) Rencana penambahan Instalasi Pengolahan Air (IPA) meliputi :
- a. rencana penambahan instalasi pengolahan air (IPA) di Kelurahan Kairagi, Kecamatan Mapanget dengan kapasitas 728 liter/detik akan melayani Kecamatan Mapanget dan Kecamatan Paal Dua sumber air Sungai Tondano dan Sungai Talawaan;
- b. rencana penambahan instalasi pengolahan air (IPA) di Kelurahan Paal Empat Kecamatan Tikala dengan kapasitas 300 liter /detik akan melayani Kecamatan Tikala dan Kecamatan Wanea dan Kecamatan Wenang sumber air Sungai Sawangan;
- c. rencana penambahan instalasi pengolahan air (IPA) Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget dengan kapasitas 300 liter/detik akan melayani Kecamatan Mapanget, Kelurahan Molas, Kelurahan Tongkaina, Kelurahan Meras dan Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken, Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Singkil sumber air Sungai Talawaan dan Sungai Bailang;
- d. rencana pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) Koka Lapangan Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget kapasitas 300 liter/detik akan melayani Kecamatan Mapanget, Kelurahan Molas, Kelurahan Tongkaina, Kelurahan Meras dan Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken sumber air Sungai Talawaan.

## Pasal 24

- (1) Sistem pengelolaan air limbah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi :
- a. sistem pembuangan air limbah termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah; dan
- b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal.
- (2) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. sistem setempat ( on site ) secara individual, yang dikhususkan pada kawasan-kawasan perdagangan dan jasa yang berada di kawasan reklamasi yang belum memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) terpadu dan kawasan-kawasan sekitarnya bisa menggunakan sistem IPAL setempat dengan fungsi tertentu yang dinilai harus memiliki IPAL dengan sistem setempat seperti rumah sakit, industri, pendidikan tinggi, permukiman;
- b. sistem terpusat di luar lokasi ( off site ) atau lebih dikenal dengan instalasi pengolahan limbah terpusat akan dikembangkan di 7 (tujuh) lokasi, meliputi :
1. berlokasi di kawasan pusat kota di wilayah Kecamatan Wenang untuk melayani dan mengelola air limbah dari aktivitas perdagangan dan jasa di kawasan pusat kota;

2. berlokasi di kawasan Sario di wilayah Kecamatan Sario untuk melayani dan mengelola air limbah yang berasal dari aktivitas rumah tangga yang tersebar di Kecamatan Sario, Kecamatan Wanea, serta sebagian kecamatan Malalayang;
3. berlokasi di kawasan Malalayang di wilayah Kecamatan Malalayang untuk melayani dan mengelola air limbah yang berasal dari aktivitas masyarakat di sebagian Kecamatan Malalayang;
4. berlokasi di kawasan Singkil di wilayah Kecamatan Singkil untuk melayani dan mengelola air limbah yang berasal dari aktivitas masyarakat yang ada di Kecamatan Singkil dan sebagian di Kecamatan Paal Dua;
5. berlokasi di kawasan Tuminting di wilayah Kecamatan Tuminting untuk melayani dan