PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (berlaku 12 Desember 2002)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kawasan Berikat Nusantara, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kawasan Berikat Nusantara;
- b. bahwa dana cadangan yang telah tertanam pada Perusahaan sampai dengan tahun 1998, dapat ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kawasan Berikat Nusantara;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
3. : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Sasana Bhanda serta Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 31;
Menetapkan
:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kawasan Berikat Nusantara, yang didirikan
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2
Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari cadangan Perusahaan sampai dengan tahun 1998 sebesar Rp 69.760.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. cadangan sampai dengan tahun 1996 sebesar Rp 28.631.627.662,80 (dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah delapan puluh sen);
- b. cadangan tahun buku 1997 sebesar Rp 6.975.913.521,26 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah dua puluh enam sen);
- c. sebagian cadangan tahun buku 1998 sebesar Rp 34.152.458.815,94 (tiga puluh empat miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah sembilan puluh empat sen).
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan ## BAB III
KETENTUAN PENUTUP
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2002

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO