PERATURAN BUPATI MA Nomor 28 Tahun 2017 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2018 (berlaku 31 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah secara efektif dan efisien serta untuk menindak lanjuti ketentuan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2018.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495)
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahahn Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ...);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 52);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Peraturan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 66);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daearah Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2013 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majene Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 22);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupten Majene Tahun 2016 Nomor 13).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2018.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD Pemerintah Kabupaten Majene adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majene.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) RKPD Kabupaten Majene Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majene dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada atanggal 2 Januari 2018 dan berakhir pada atanggal 31 Desember 2018, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (2) RKPD Kabupaten Majene tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. Landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2018; dan
- b. Pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3
RKPD Kabupaten Majene Tahun 2018 bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2018.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4
- (1) Sistimatika RKPD Kabupaten Majene Tahun 2018 sebagai berikut:
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini secara lengkap tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI

PENUTUP

## Pasal 5

Setiap 3 (tiga) bulan dilakukan monitoring, evaluasi terhadap Peraturan Bupati ini untuk disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene pada tanggal 31 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

## H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 28.