PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 123 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN DAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (berlaku 14 September 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 telah diatur mengenai Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan standardisasi sarana dan prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak,
3. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota NegaraKesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
SALINAN
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Menteri- Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha;
14. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 20 17 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubenur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disingkat DPPAPP adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adafah Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:.
10. Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk adalah Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. -
11. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Walikota adalah Walikota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kabupaten Adrministrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Bupati adalah 13upati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah ·Khusus Ibukota Jakarta.
17. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Anak adalah ses . eorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan.
21. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RP'rRA adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Program Kota Layak Anak.
22. Hak-hak Anak merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
23. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
24. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang Iumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan ·bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
25. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masingmasing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
26. Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Kader PKK adalah orang perorangan yang telah dilatih atau belum dilatih tetapi memahami, serta melaksanakan 10. (sepuluh) Program Pokok PKK, yang mau dan mampu memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan.
27. Kader Masyarakat adalah seorang warga negara yang mempunyai kesadaran dan kemauan mengabdikan diri secara sukarela untuk meningkatkan, memajukan dan memelihara RPTRA;
28. Tim Pembina Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Pembina RPTRA Tingkat Provinsi adalah Tim yang bertugas memberikan supervisi, saran dan arahan kepada Pengurus RPTRA Kelurahan.
29. Tim Pelaksana Ruang Publik Ramah Anak Tingkat Kota/ Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana RPTRA Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi adalah Tim yang bertugas memberikan fasilitasi, penyiapan lahan, pemetaan sosial, perizinan dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Pengurus RPTRA.
30. Pengurus Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan adalah tim yang diketuai Lurah untuk melaksanakan kegiatan operasional RPTRA.
27. 3 1. Tim Teknis RekrUitmen Pengelola RPTRA yang selanjutnya disebut Tim Teknis Rekruitmen terdiri dari unsur SKPD Tingkat Provinsi, TP PKK dan unsur Profesional lainnya yang dikoordinir oleh DPPAPP.
32. Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disebut Pengelola RPTRA adalah seseorang/beberapa orang yang bertugas melaksanakan kegiatan sehari-hari RPTRA.
33. Mitra Kerja adalah berbagai organisasi masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga pendidikan yang bersedia diajak bekerja sama dalam kegiatan di RPTRA.
34. PKK Mart adalah tempat untuk menjual produk lokal dan produk makanan dan minuman atau produk lain yang sesuai dengan kriteria B2SAH (Bergizi, Beragam, Seimbang-, Aman dan Halal).
35. Pengelolaan RPTRA adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan kawasan RPTRA yang meliputi : pemasangan dan pembayaran telepon, air dan listrik, pembayaran Internet, pemeliharaan Sarana dan Prasarana, ATK dan Operasional perkantoran, pengamanan, kebersihan dan jasa pengelola.
36. Kegiatan pendukung RPTRA adalah pengelolaan kegiatan dilaksanakan di RPTRA oleh SKPD/UKPD terkait.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai :
- a. pedoman bagi SKPD/UKPD, lembaga terkait dan masyarakat dalam merencanakan dan mengadakan kebutuhan prasarana dan sarana pada RPTRA, termasuk kebutuhan sumber daya manusia; dan
dasar hukum pengelolaan RPTRA.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Peraturan Gubernur ini bertujuan :
- a. mewujudkan tertib sarana dan prasarana dan kepastian pengelolaan RPTRA;
- b. mewujudkan kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap hak anak;
- c. mewujudkan terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, perlindungan dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- d. mewujudkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam memenuhi hak anak;
- e. mengimplementasikan sebagian dari komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan daerah sebagai KLA;
- f. mempermudah pencapaian 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- g. meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah;
- h. meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga; dan
- i. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan beserta keluarganya.
BAB III
FUNGSI
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
RPTRA berfungsi sebagai :
- a. taman terbuka publik;
- b. tempat interaksi masyarakat segala umur, mulai dari dalam kandungan sarnpai dengan usia lansia wahana permainan dan tumbuh kembang anak;
- c. prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak;
- d. bagian dari prasarana dan sarana KLA;
- e. Ruang Terbuka Hijau dan tempat penyerapan air tanah;
- f. prasarana dan -sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK;
- g. usaha peningkatan pendapatan keluarga;
- h. pusat info rmasi dan konsultasi keluarga;
- i. halaman keluarga yang asri teratur indah dan nyaman; dan
- j. sistem informasi manajemen.
LAYANAN KEGIATAN
BAB IV - LAYANAN KEGIATAN
Pasal 5
Pada RPTRA dilaksan-akan layanan:
- a. anak;
- b. masyarakat; dan
- c. kebencanaan.
BAB IV - LAYANAN KEGIATAN
Pasal 6
- (1) Dalam rangka layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. layanan anak, terdiri dari :
1. Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKBPAUD);
2. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
3. perpustakaan anak;
4. tempat berolahraga anak;
5. tempat bermain anak; dan
6. kegiatan kreatif anak.
- b. layanan masyarakat terdiri dari:
1. kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
2. PKK-Mart.
3. kegiatan masyarakat yang tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan taman dan/ atau prasaranan dan sarana yang ada;
4. olah raga; dan
5. Kegiatan kesenian.
- c. layanan kebencanaan terdiri dari layanan/kegiatan komunikasi, informasi edukasi bencana, rambu bencana, tempat pengungsian sementara layanan pasca bencana, kegiatan trauma (healing).
- (2) Pengecualian pemanfaatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain :
- a. tingkat kebutuhan jenis pemanfaatan;
- b. aspirasi masyarakat;
- c. tujuan jenis pemanfaatan;
- d. kemungkinan akibat yang akan terjadi dari pemanfaatan RPTRA; dan·
- e. keamanan dan \_kenyamanan lingkungan sekitar.
- (3) Pengecualian pemanfaatan RPTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal berskala besar dan mempunyai pengaruh terhadap RPTRA, lingkungan maupun masyarakat sekitar dapat dilakukan ## BAB V
LARANGAN
BAB IV - LAYANAN KEGIATAN
Pasal 7
RPTRA dilarang digunakan untuk :
- a. Sekretariat Rukun Warga/Rukun Tetangga, kecuali bagi RPTRA yang sebelumnya sudah berfungsi sebagai merupakan kantor Sekretariat Rukun Warga/Rukun Tetangga;
- b. tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, sosial, agama dan hukum;
- c. kegiatan politik praktis;
- d. tempat tinggal penduduk;
- e. kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan/ atau kehilangan prasarana dan sarana RPTRA;
- f. kegiatan yang sifat, bentuk dan tujuan yang menyimpang dengan tugas dan fungsi kegiatan RPTRA; dan
- g. kegiatan dalam ruangan yang dilaksanakan mulai pukul 22.00 sampai dengan pukul 04.00, kecuali ada kegiatankegiatan yang sifatnya sudah direncanakan dan massal (Hari-hari besar Nasional).
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, hanya dapat dilakukan untuk kegiatan tertentu dengan persetujuan Pengurus RPTRA tingkat Kelurahan.
PENGORGANISASIAN
BAB VI - PENGORGANISASIAN
Pasal 8
Organisasi RPTRA -terdiri dari :
- a. Tim Pembina RPTRA Tingkat Provinsi;
- b. Tim Pelaksana RPTRA Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi; dan
- c. Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan.
Tugas Tim Pembina RPTRA Tingkat Provinsi, yaitu :
\_
- a. mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi memberikan arahan dalam koordinasi penyusunan kegiatan/program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD;
- b. memfasilitasi kontribusi perguruan tinggi, perusahaan dan masyarakat;
- c. memberikan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dan/atau program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD; dan
- d. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana RPTRA Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi mengenai substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Tugas Tim Pelaksana RIYTRA Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi :
- a. menyelenggarakan pelatihan teknis untuk Pengurus dan Pengelola RPTRA;
- b. memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan dalam rangka pencapaian kinerja RPTRA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing SKPD /UKPD;
- c. menyiapkan lahan dan lokasi baru untuk pembangunan RPTRA;
- d. mengoordinir pembangunan fisik RPTRA;
- e. melakukan pemetaan sosial dan mendiskusikan desain fisik RPTRA secara partisipatif dengan warga setempat;
- f. memfasilitasi perizinan pembangunan RPTRA;
- g. memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan RPTRA kepada Tim Pembina RPTRA Tingkat Provinsi.
- (4) Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan:
- a. bertanggung jawab terhadap pengelolaan RPTRA secara keseluruhan;
- b. menyusun persyaratan calon pengelola RPTRA;
- c. melakukan seleksi calon pengelola RPTRA dengan mekanisme perekrutan melalui Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang secära teknis dilaksanakan bersama Tim dari unsur TP PKK dan Profesional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- d. melakukan kontrak kerja dengan Pengelola RPTRA;
- e. menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran kegiatan secara partisipatif;
- f. memonitor dan mengevaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dar, sarana RPTRA serta melaporkan kepada SKPD/UKPD terkait sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing;
- g. memelihara kebersihan dan keamanan RPTRA;
- h. menerima dan menindaklanjuti permohonan, usul, masukan dan/ atau laporan dari Pengelola RPTRA;
- i. melaksanakan kegiatan pelayanan RPTRA yang berkualitas dan memuaskan pengunjung RPTRA melalui Pengelola RPTRA;
- j. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan RPTRA oleh Pengelola RPTRA;
- k. memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan RPTRA oleh Pengelola RPTRA;
1. melaporkan permasalahan pengelolaan RPTRA yang tidak bisa dilaksanakan dan/ atau bukan kewenangannya;
23. rn. mengoordinasikan pengelolaan RPTRA yang berada di rumah susun dengari Unit Pengelola Rumah Susun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta; dan -
- n. membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan RPTRA termasuk hasil survey kepuasan pengunjung RPTRA kepada Pelaksana RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan tembusan kepada Camat.
- (5) Susunan organisasi RPTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII

## PENGELOLA RPTRA

## Pasal 9

- (1) Lurah bertanggung jawab terhadap Pengelola RPTRA melalui proses seleksi oleh Tim Pengadaan Barang/Jasa sesuai clengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam proses seleksi Pengelola RPTRA dibantu oleh Tim Teknis Rekruitmen.
- (3) Calon pengelola RPTRA yang telah dinyatakan lulus seleksi melakukan kontrak kerja selama 1 (satu) tahun dengan Pejabat Pembuat Komitmen atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputus oleh Kuasa Pengguna Angaran apabila terjadi pelanggaran terhadap kontrak kerja setelah melalui proses peringatan I dan II.
- (5) Setelah masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selesai, apabila yang bersangk -utan ingin menjadi Pengelola pada periode berikutnya, harus mengikuti proses seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (6) Pengelola RPTRA, bertugas :
- a. melakukan inventarisasi dan mengusulkan rencana kebutuhan dan kegiatan RPTRA kepada Pengurus tingkat kelurahan;
- b. melaksanaka.n kegiatan pelayanan RPTRA yang berkualitas dan memuaskan pengunjung RPTRA;
- c. memonitor pemanfaatan prasarana dan sarana RPTRA;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan RPTRA;
- e. membuka dan menutup fasilitas RPTRA;
- f. menjaga prasarana dan sarana RPTRA;
- g. memberikan pelatihan, penyuluhan, sosia1isasi, pendampingan, pemahaman, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemanfaat dan pengunjung RPTRA;
- h. memfasilitasi kegiatan lintas sektor; dan
- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan harian dan bulanan RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan.

## (7) Pengelola RPTRA diberikan hak berupa :

- a. upah;
- b. cuti;
- c. jaminan kesehatan;
- d. jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- e. tunjangan hari -raya.

- (8) Pengelola RPTRA dapat dilakukan mutasi tempat tugas di lingkungan Kelurahan setempat.
- (9) Jika ada kekosongan karena Pengelola RPTRA mengundurkan diri maka Lurah bisa mengangkat calon Pengelola yang telah mengikuti tes seleksi oleh Tim Teknis Rekruitmen sesuai dengan nomor urutan/rangking.
- (10) Analisa jabatan Pengelola RPTRA indikatornya adalah sebagai berikut :
- a. jumlah Pengunjung RPTRA yang dilayani setiap hari difasilitas RPTRA;
- b. jenis kegiatan di RPTRA;
- c. kondisi sosial sekitar RPTRA; dan
- d. luas area RPTRA.

## Pasal 10

- (1) Kader PKK dan unsur masyarakat yang dapat diajukan/ diangkat menjadi Pengelola RPTRA paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. diutamakan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. berusia paling sedikit 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 55 (lima puluh satu) tahun;
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. memahami dan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK dan/ atau pemberdayaan masyarakat;
- f. memahami penyelenggaraan kegiatan KLA;
- g. memahami tugas, fungsi, pelayanan yang berkualitas dan memuaskan pengunjung RPTRA dan kegiatan RPTRA;
- h. mempunyai kepedulian dan komitmen terhadap pemenuhan hak anak, kegiatan sosial kemasyarakatan, kebencanaan dan lingkungan hidup;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. diutamakan yang berdomisili di sekitar lokasi RPTRA; dan
- k. berintegritas dan berbudi pekerti yang baik.
- (2) Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan dapat menetapkan persyaratan selain- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

## Pasal 11

- (1) Pengelola RPTRA dalam melaksanakan tugasnya diberikan atribut sebagai identitas.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seragam berwarna pink dan pin RPTRA.

- (3) Pengadaan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh UKPD di bawah DPPAPP yang membawahi RPTRA.

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengembangan kompetensi Pengelola RPTRA perlu ditetapkan standar operasional dan prosedur pelatihan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengembangan kompetensi Pengelola RPTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pelatihan oleh UPT Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

## BAB VIII

## KEMITRAAN

## Pasal 13

- (1) Mitra kerja Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, pelayanan dan kegiatan RPTRA terdiri dari :
- a. Bintara Pembina Desa (Babinsa);
- b. Bintara Pembina dan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas);
- c. tokoh agama yang berdomisili di sekitar lokasi RPTRA;
5. d . tokoh masyarakat yang berdor -nisili di sekitar lokasi RPTRA;
- e. lembaga pendidikan; dan
- f. dunia usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dalam prinsip kebersamaan.

## BAB I X

## EVALUASI

## Pasal 14

- (1) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan RPTRA, dilaksanakan oleh Tim Pembina RPTRA Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi secara berjenjang, meliputi :

a. evaluasi implementasi kebijakan; dan b. evaluasi teknis.

- (2) Evaluasi implementasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara periodik paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Evaluasi implementasi kebijakan dilaksanakan dalam rangka untuk :
- a. mengetahui kesesuaian antara kebijakan pengelolaan RPTRA dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengetahui kesesuaian antara kebijakan pengelolaan RPTRA dengan pelaksanaan kegiatan RPTRA;
- c. mengetahui pelaksanaan tugas Pembina RPTRA Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan; dan
- d. mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan.
- (5) Evaluasi teknis meliputi :
- a. pemenuhan fungsi hak anak;
- b. fungsi sosial kemasyarakatan;
- c. fungsi kebencanaan.

## BAB X

## KEUANGAN

## Pasal 15

- (1) Anggaran pengelolaan RPTRA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penganggaran pengelolaan RPTRA dianggarkan melalui Kelurahan.
- (3) Penganggaran kegiatan pendukung RPTRA dilaksanakan oleh SKPD/UKPD.
- (4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat dilaksanakan secara patut sesuai dengan tujuan pemberian/hibah/bantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

## KEBUTUHAN PRASARANA DAN SARANA RPTRA

## Bagian Kesatu

Umum

## Pasal 16

- (1) Tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan RPTRA paling sedikit 750 m2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi).
- (2) Pengecualian wilayah tertentu yang tidak mempunyai lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diizinkan menggunakan luas tanah disesuaikan dengan kondisi wilayahnya.
- (3) Prasarana dan sarana RPTRA merupakan aset daerah dengan status kekayaan yang tidak dipisahkan.
- (4) Prasarana dan ·sarana RPTRA dalam bentuk pemberian, hibah dan/atau bantuan dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah yang dicatat sebagai aset daerah dan diberi tanda papan kepemilikan aset.
- (5) Pemindahan dan pencatatan aset RPTRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

## Sa-rana dan Prasarana RPTRA

## Pasal 17

- (1) Kebutuhan prasarana RPTRA terdiri dari:
- a. prasarana di dalam bangunan; dan
- b. prasarana di luar bangunan.
- (2) Prasarana di dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. ruang serbaguna;
- b. ruang perpustakaan;
- c. ruang laktasi;
- d. ruang pengelola;
- e. ruang PKK IVIart;
- f. toilet;
- g. tempat cuci tangan ramah anak dan difabel;
- h. gudang; dan
- i. dapur bersih (pantry)

- (3) Prasarana di luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. lapangan olahraga;
- b. tempat bermain anak;
- c. jalur lari/jogging track;
- d. jalur refleksi;
- e. panggung terbuka (amphi theatre);
- f. kolam gizi;
- g. taman obat keluarga, sayuran dan taman produktif;
- h. parkir sepeda; dan
- i. bangku taman

## Pasal 18

Prasarana RPTRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 19

Pengelolaan prasarana dan sarana RPTRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Lurah.

## Pasal 20

Pelaksanaan aktivitas pendukung kegiatan RPTRA dilaksanakan oleh SKPD/UKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga

## Kualitas Prasarana dan Sarana RPTRA

## Pasal 21

- (1) Kualitas kebutuhan prasarana dan sarana RPTRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan, antara lain :
- a. aman, baik bersifat fisik dan mekanik;
- b. tidak mudah terbakar; dan
- c. tidak mengandung unsur kimia berbahaya.
- (2) Setiap SKPD/UKPD yang akan melakukan pengadaan barang dalam rangka rnemenuhi kebutuhan prasarana dan sarana RPTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memilih barang dengan kualitas yang terbaik dengan harga kompetitif.

## Pasal 22

Pemanfaatan prasarana dan sarana RPTRA dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui mekanisme kerja sama pemanfaatan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

## PENGAWASAN

## Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan RPTRA dilaksanakan oleh:
- a. SKPD/UKPD terkait;
- b. Lembaga Negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- c. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB XIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 24

- (1) Pengelolaan RPTRA dan Ruang Terbuka Hijau Kalijodo menjadi kewenangan DPPAPP dan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.
- (3) Kawasan RPTRA dan lokasi lain yang sejenis yang dikelola oleh 2 (dua) atau lebih SKPD, menjadi kewenangan SKPD tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

## BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 75019) ;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75007); dan

- c. Peraturan Gubernur Nomor 2 13 Tahun 20 16 tentang Standardisasi Kebutuhan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75031), (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI D- AERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

## SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 75011

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


## Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

123 TAHUN 2017

Tanggal

14 September 2017

## SUSUNAN ORGANISASI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK PROVINSI DKI JAKARTA

## 1. Tim Peinbina Provinsi:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Anggota

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DICE Jakarta
21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
22. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta
23. Ikatan Bidan Indonesia Tingkat Provinsi DKI Jakarta
24. Ikatan Dokter Anak Indonesia Tingkat Provinsi DKI Jakarta
25. Ikatan Dokter Indonesia Tingkat Provinsi DKI Jakarta
26. Unsur-Dunia Usaha
27. Unsur Masyarakat/Perguruan Tinggi

## 2. Tim Pelaksana RPTRA Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi

- a. Ketua : Walikota/Bupati
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Kota Administrasi/Sekretaris Kabupaten Administrasi
- c. Sekretaris : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
- d. Anggota : 1. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
2. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
3. Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Pelaksana Kantor Penanggulangan Bencana Kota Adminstrasi Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Suku Dinas Penanaman. Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
8. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi
9. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
10. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
11. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
12. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
13. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
14. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
15. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
16. Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi
17. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
18. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
19. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
20. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
21. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi

22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
23. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
24. Ketua TP PKK Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
25. Ikatan Bidan Indonesia Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi
26. Ikatan Dokter Anak Indonesia Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi
27. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi
28. Ikatan Dokter Indonesia Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi
29. Unsur Masyarakat/Perguruan Tinggi
30. Unsur Dunia Usaha

## 3. Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan

- a. Ketua

: Lurah \_

b. Ketua Harian : Sekretaris Kelurahan

c. Wakil Ketua Harian : Kepala Seksi Perekonomian dan Kesra

- d. Sekretaris : Penyuluh KB

- e. Anggota : 1. Kepala Seksi Prasarana, Sarana Kebersihan dan lingkungan Hidup

2. TP PKK Kelurahan

3. Unsur Masyarakat

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


DJAROT SAIFUL HIDAYAT

## Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 123 TAHUN 2017

Tanggal 14 September 2017

## SARANA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK

| No | Prasarana | Sarana (Pengadaan awal) | SKPD Penyedia Sarana dan Prasarana | Keterangan |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | | 4 | 5 |
| 1 | Ruang serbaguna | 3 a. Kursi b. Meja kerj - a. c. Filling cabinet 4 laci d. Digital Proyektor e. Layar Proyektor f. Perangkat PC g. Printer h. Standing Whiteboard beroda i. Papan tulis j. AC k. Kipas Angin 1. Jam dinding m. Kabel roll n. Standing dispencer dan galon o. Rak Promosi Kesehatan p. Sound system• portable q. Pengeras Suara r. Wifi s. Monitor LED t. CCTV u. APAR • | Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Dinas Penanggulangan | |
| 2 | Ruang Laktasi | • a. •Gorden - • b. Kulkas c. AC d. Sofa e. Meja Bayi Pengganti Popok f. Standing Dispenser g. Washtafel (paket) h. Sabun cuci, tangan | Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | |
| 3 | Komponen Perpustakaan | j. Kotak P3K a. Rak Buku b. Karpet alas duduk c. Buku fiksi dan non fiksi d. Pembatas Buku e. AC | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta | |

| 1 4. | 2 Komponen Mart | 3 PKK a.Rak Display | 4 | 5 |
|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | b.Sistem/Aplikasi PKK Mart c. Tablet Smartphone | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta | |
| 5. | Ruang Pengelola | a.Instalasi telepon dan internet b.Pemasangan Listrik 4.400 watt non pulsa token c. Biaya langganan listrik d.Kertas HVS e. Pulpen f. Spidol whiteboard g.Buku besar administrasi 10 buah h.Toner tinta i. Paper clip j. Gunting k.Headmachine 1. Isi headmachine m.Map file | Kelurahan | |
| 6. | Toilet | n.Box file a.Sapu ijuk b.Sapu lidi c. Alat Pel d.Ember e. Sikat Lantai f. Sikat Toliet g. Gayung h.Cairan pembersih lantai i. Cairan pembersih toilet j. Pengharum toilet k.Tissue 1. Sabun pembersih tangan m. Tempat sampah terpilah | Kelurahan | |
| 7. | Tempat cuci tangan | a. Wastafel | | Paket Bangunan RPTRA |
| 8. | Gudang | b. Sabun pembersih tangan Rak serbaguna | Kelurahan Kelurahan | |
| 9. | Dapur Bersih | a.Bak cuci piring | | Paket Bangunan RPTRA |
| 10. | Lapangan Olahraga | b.Rak piring _ c. Spons a. Keranjang basket b.Gawang futsal | Kelurahan | Paket Bangunan |
| | | c. Net volley/Badminton d.Bola basket e. Bola volley f. Bola futsal g. Shuttle Cock h.Peluit i. Jaring pengaman lapangan olahraga | Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta | RPTRA |
| 11. | Tempat bermain | a.Arena permainan anak b.Alat permainari anak | | Paket Bangunan RPTRA |
| | | | Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 12 | Jalur lari/jogging track | | | Paket Bangunan RPTRA |
| 13 | Jalur refleksi | a.Batu-batuan b.Besi pegangan | | Paket Bangunan RPTRA |
| 14 | panggung terbuka (Amphiteatre) | | | Paket Bangunan RPTRA |
| 15 | Kolam Gizi/Taman Obat-Obatan dan Sayur | a.Ikan lele b.Ikan nila | Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian dan Provinsi DKI Jakarta | |
| 15 | Kolam Gizi/Taman Obat-Obatan dan Sayur | c. Jaring | Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian dan Provinsi DKI Jakarta | |
| 15 | Kolam Gizi/Taman Obat-Obatan dan Sayur | pengaman | Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian dan Provinsi DKI Jakarta | |
| 16 | Taman | a.Mesin Pompa air | | Paket Bangunan RPTRA |
| 16 | Taman | b.Pemasangan instalasi air dan perlengkapannya (apabila PDAM) | Kelurahan | |
| 16 | Taman | c. Biaya langganan air d.lampu tembak LED e. Selang air f. springkle-alat penyiraman | Kelurahan | |
| 16 | Taman | | Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta Kelurahan | |
| 16 | Taman | g. mesin pemotong rumput h.gunting pangkas | Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta Kelurahan | |
| 16 | Taman | i. cangkul j. garpu/cangkrang | Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta Kelurahan | |
| 16 | Taman | k.kape | Kelurahan | |
| 16 | Taman | 1. gembok pintu pagar | Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta Kelurahan | |
| 16 | Taman | m.kran air | Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta Kelurahan | |
| 16 | Taman | n.bangku | Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta Kelurahan | |
| 16 | Taman | taman | Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta Kelurahan | |
| 16 | Taman | o.tempat sampah terpilah | Lingkungan | |
| 17 | Parkir sepeda | besi pengunci sepeda | Jakarta | Paket Bangunan RPTRA |
| 18 | Atribut Pengelola RPTRA | a.Pakaian pink b. Pin RPTRA | Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | |
| 16 | Taman | | | |

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


DJAROT SAIFUL HIDAYAT