PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 07TAHUN Tahun 2016 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU PADA PERSEROAN TERBATAS BANK LAMPUNG (berlaku 5 April 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 07TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU PADA PERSEROAN TERBATAS BANK LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PRINGSEWU,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditetapkan bahwa setiap penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan, baik perusahaan negara, daerah atau swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan maksud huruf a diatas,Pemerintah Daerah perlu melakukan investasi dalambentukpenyertaan modal pada Perseroan TerbatasBankLampungyangbertujuan selain untuk memperoleh manfaat ekonomi sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, juga dalammemperoleh manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada Perseroan Terbatas Bank Lampung;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
dan
BUPATI PRINGSEWU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWUPADA PERSEROAN TERBATAS BANK LAMPUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
6. Penyertaan Modal adalah usaha dalam penyertaan modal daerah pada PT. Bank Lampung.
7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalahbadanhukumyangmerupakanpersekutuanmodal , didirikan## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Penyertaanmodaldaerah pada Perseroan dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumbersumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah pada Perseroan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyertaan modal daerah dilaksanakan ## BAB III BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham pada Perseroan.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Bank Lampung.
Bagian Kedua
Besarnya Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah telah mempunyai dana Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Lampung sebesarRp. 1.500.000,000- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)pada PT. Bank Lampung sebesar-besarnyaRp. 7.500.000.000,(Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) selama 5 (lima) tahun.
- (2) Besarnya penambahan dan pengurangan penyertaan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan berlakunya Peraturan Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020.
Bagian Ketiga Tata Cara Penyertaan Modal
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan## BAB IV PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal dihitung ## BAB V PENGAWASAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang mewakiliPemerintah Daerah untuk melakukan pengawasanataspenyertaanmodal daerah pada perseroan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus yang memahami wawasanusaha secaraprofesionaldanbertanggungjawab kepada Bupati.
BAB VI - KETENTUANPENUTUP
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengunda ngan Peraturan Daerah ini denganpenempatannyadalamLembaranDaerahKabupatenP ringsewu.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Pringsewu padatanggal15 April 2016 BUPATI PRINGSEWU, SUJADI

Penetapan: Diundangkan diPringsewu pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, A. BUDIMAN PM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2016 NOMOR