UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 0000 tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN (berlaku 24 Mei 1967)
Pembukaan
Mengingat :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR5TAHUN1967 TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. Bahwa hutan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat serbaguna yang mutlak dibutuhkan oleh umat manusia sepanjang masa;
- b. Bahwa hutan di Indonesia sebagai sumber kekayaan alam dan salah satu unsur basis pertahanan nasional harus dilindungi dan dimanfaatkan guna kesejahteraan rakyat secara lestari;
- c. Bahwa peraturan-peraturan dalam bidang hutan dan Kehutanan yang berlaku sampai sekarang sebagian besar berasal dari Pemerintah jajahan, bersifat kolonial dan beraneka ragam coraknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tuntutan Revolusi;
- d. Bahwa untuk menjamin kepentingan rakyat dan Negara serta untuk menyelesaikan Revolusi Nasional diperlukan adanya Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang Kehutanan yang bersifat nasional dan merupakan dasar bagi penyusunan Peraturan Perundangan dalam bidang hutan dan Kehutanan.
1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 dan pasal 33; Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;
3. Ketetapan M.P.R.S. No. VI/MPRS/1965;
4. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966;
5. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIIII/MPRS/1967;
Menetapkan
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
: UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini dan dalam peraturan Perundangan pelaksanaannya yang dimaksud dengan:
- (1) "Hutan" ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.
- (2) "Hasil Hutan" ialah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan.
- (3) "Kehutanan" ialah kegiatan-kegiatan yang bersangkut- paut dengan hutan dan pengurusannya.
- (4) "Kawasan Hutan" ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai Hutan Tetap.
- (5) "Menteri" ialah Menteri yang diserahi urusan Kehutanan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Sesuai dengan peruntukkannya Menteri menetapkan Kawasan Hutan, yaitu:
- a. wilayah yang berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap;
- b. wilayah tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap.
- (2) Hutan yang berada di dalam Kawasan Hutan adalah "Hutan Tetap".
- (3) Hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan adalah "Hutan Cadangan".
- (4) Hutan yang ada di luar kawasan hutan dan bukan hutan cadangan adalah "Hutan lainnya".
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.
- (2) Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:
- a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukkan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara.
- b. Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatanperbuatan hukum mengenai hutan.
BAB II.
PERENCANAAN HUTAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan secara serba-guna dan lestari di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan:
- a. Pengaturan tata-air pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;
- b. Produksi hasil hutan dan pemasarannya guna memenuhi kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya guna keperluan pembangunan, industri serta ekspor.
- c. Sumber mata pencaharian yang bermacam ragam bagi rakyat di dalam dan sekitar hutan;
- d. Perlindungan alam hayati dan alam khas guna kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pertahanan Nasional, rekreasi dan pariwisata;
- e. Transmigrasi, pertanian, perkebunan dan peternakan; Lain-lain yang bermanfaat bagi umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar- besarnya dari hutan secara lestari termaksud dalam pasal 6 sub a s/d d, ditetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, dengan luas yang cukup dan letak yang tepat.
- (2) Penetapan kawasan hutan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Guna mengetahui modal kekayaan alam yang berupa hutan di seluruh wilayah Republik Indonesia, diselenggarakan inventarisasi hutan guna keperluan perencanaan pembangunan proyek-proyek Kehutanan secara nasional dan menyeluruh.
- (2) Untuk pengusahaan hutan tertentu secara lestari dan tertib, perlu disusun suatu rencana karya atau bagan kerja untuk jangka waktu tertentu yang harus didahului dengan penataan hutan.
PENGURUSAN HUTAN
BAB III - PENGURUSAN HUTAN
Pasal 9
- (1) Pengurusan hutan bertujuan untuk mencapai manfaat. yang sebesarbesarnya secara serbaguna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur
BAB III - PENGURUSAN HUTAN
Pasal 10
- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengurusan Hutan Negara yang sebaik-baiknya, maka dibentuk Kesatuan-kesatuan Pemangkuan Hutan dan Kesatuan-kesatuan Pengusahaan Hutan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (2) Pengurusan Hutan Negara dilaksanakan oleh Badan-badan Pelaksana yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB III - PENGURUSAN HUTAN
Pasal 11
- (1) Pengurusan Hutan Milik dilakukan oleh pemiliknya dengan bimbingan Menteri dengan Bab ini, Bab IV dan Bab V.
- (2) Pengurusan Hutan Milik yang dilakukan bertentangan dengan ayat (1) dan kepentingan umum, dapat dituntut.
BAB III - PENGURUSAN HUTAN
Pasal 12
Pemerintah Pusat dapat menyerahkan sebagian dari wewenangnya di bidang Kehutanan kepada Pemerintah Daerah dengan Peraturan Pemerintah.
PENGUSAHAAN HUTAN
BAB IV - PENGUSAHAAN HUTAN
Pasal 13
- (1) Pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan meningggikan produksi hasil hutan guna pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat.
- (2) Pengusahaan hutan diselenggarakan
BAB IV - PENGUSAHAAN HUTAN
Pasal 14
- (1) Pada dasarnya pengusahaan Hutan Negara dilakukan oleh Negara dan dilaksanakan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah ## BAB V
PERLINDUNGAN HUTAN
BAB IV - PENGUSAHAAN HUTAN
Pasal 15
- (1) Hutan perlu dilindungi supaya secara lestari dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut dalam pasal 3.
- (2) Perlindungan hutan meliputi usaha-usaha untuk:
- a. Mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan.
- (3) Untuk menjamin terlaksananya perlindungan hutan ini dengan sebaik-baiknya maka rakyat diikutsertakan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV - PENGUSAHAAN HUTAN
Pasal 16
Pemburuan swasta liar diatur dengan Peraturan Perundangan, dengan mengindahkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Undangundang ini.
BAB IV - PENGUSAHAAN HUTAN
Pasal 17
Pelaksanaan hak-hak masyarakat, hukum adat dan anggota- anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam Undangundang ini.
BAB IV - PENGUSAHAAN HUTAN
Pasal 18
- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan dan Kehutanan, maka kepada petugas Kehutanan sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pelaksanaan dari pemberian wewenang ini diatur bersama oleh Menteri dan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian.
KETENTUAN PIDANA
BAB VI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 19
- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini dapat memuat sangsi pidana berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/atau denda.
- (2) Kayu dan/atau hasil hutan lainnya yang diperoleh dari dan bendabenda lainnya yang tersangkut dengan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut pada ayat (1), dapat disita untuk Negara.
- (3) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) menurut sifat perbuatannya dapat dibedakan antara, kejahatan dan pelanggaran.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Hutan yang telah ditetapkan sebagai Hutan Tetap, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa,
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
Sambil menunggu keluarnya peraturan-peraturan pelaksanaan daripada Undang-undang ini, segala peraturan dan perundang-undangan di bidang Kehutanan yang telah ada sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Undang-undang ini serta diberi tafsiran sesuai dengan itu.
KETENTUAN PENUTUP
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pokok Kehutanan" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1967.

Penandatangan: A/n. Sekretaris Negara,

Penandatangan: Sekretaris Presidium Kabinet, ttd SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. TNI.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1967 Pd. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO. Jenderal TNI.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS UNDANG-UNDANG POKOK KEHUTANAN.
## PENJELASAN UMUM.
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa tanah-air yang kaya raya dengan sumber kekayaan alam, antara lain dengan hutan yang masih sangat luas sekali.
Penggalian sumber kekayaan alam yang berupa hutan ini secara intensip, adalah merupakan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat yang tidak boleh ditunda-tunda lagi dalam rangka pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Kiranya perlu mendapat perhatian, bahwa ruang lingkup kegiatan Kehutanan pada waktu ini jauh lebih luas dari pada waktu-waktu yang lampau, berhubung dengan:
1. Kegiatan pembangunan di mana-mana serta makin bertambahnya kebutuhan penduduk akan peralatan rumah tangga yang selalu membutuhkan kayu banyak sekali, sehingga kebutuhkan akan kayu selalu meningkat dengan pesat.
2. Makin majunya ekspor hasil hutan serta makin banyaknya permintaan dari luar negeri.
3. Makin majunya industri yang menggunakan hasil hutan sebagai bahan baku, antara lain:
- a. industri plywood, hardboard dan bahan-bahan untuk prefabricated houses, baik untuk memenuhi keperluan dalam negeri maupun untuk diekspor.
- b. industri pulp sebagai bahan baku untuk industri dalam negeri serta sebagai bahan setengah jadi untuk diekspor.
- c. industri rayon untuk bahan sandang dan lain-lain.
4. Bantuan yang dapat diberikan oleh Kehutanan berhubung dengan makin berkembangnya pengusahaan sutera alam oleh Pemerintah bersama-sama dengan rakyat,
5. Makin majunya pariwisata di negara kita, antara lain wisata tamasya, wisata buru dan wisata ilmiah, di mana Kehutanan dapat memberikan sumbangannya yang sangat besar.
6. Saham yang dapat diberikan oleh Kehutanan dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan semesta dan pelaksanaan transmigrasi sebagai proyek nasional.
Kegiatan Kehutanan dalam bidang-bidang tersebut: di atas, disamping pengaruhnya yang konstruktip di bidang sosial ekonomi, juga akan memberikan pemasukan devisa yang sangat diperlukan oleh negara.
Untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan kelestarian pelaksanaan segala kegiatan itu, diperlukan adanya landasan kerja serta landasan hukum yang dapat menampung segala segi persoalannya secara menyeluruh. Maka dalam taraf sekarang ini sangat terasa mendesaknya kebutuhan untuk segera terciptanya suatu Undang-undang Pokok Kehutanan (U.U.P.K.) yang bersifat nasional untuk menggantikan Peraturan Perundangan di bidang Kehutanan yang berlaku hingga sekarang, yang sebagian besar berasal dari pemerintah jajahan, bersifat kolonial, dan beraneka ragam coraknya. U.U.P.K. ini merupakan suatu langkah pula untuk menuju kepada univikasi hukum nasional di bidang Kehutanan dan merupakan induk bagi Peraturan Perundangan yang mengatur berbagaibagai bidang dalam Kegiatan Kehutanan.
Jiwa daripada Undang-undang ini tidak semata-mata ditujukan kepada perlindungan dan pengurusan hutannya saja, akan tetapi juga dan terutama ditujukan kepada pemanfaatan hutan sebesar mungkin untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan makna
PENJELASAN
Pasal 33
U.U.D. 1945. Hutan mempunyai fungsi yang menguasai hajat hidup orang banyak, antara lain: 1. Mengatur tata-air, mencegah dan memb