Unknown BUPATI NGADA PERATURAN BUP ATI NG ADA TENT ANG Nomor MOR Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka Pernerintah Kabupaten Ngada perlu mengatur Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Ngada; 1. Undang-Undang Nomor ·69 Tahun 1958 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 'Daerah-daerah Tingkat I .Bali, Nusa Tenggr.ra Barnt dan Nusa Tenggara Timur (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Le1:1baran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,Tambahan Lernbaran Negara Republik !ndonesia Nomor 3684{); · 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dcngan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3686); 4. . . 4. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); . 5. Undang-Undang ·Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik .. Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 'Nornor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); · · - -·- ~. 1&gt; · - · · · ;;,;; ., •• :: · · J...;. 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 8. Undang-Undarig Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);. 4. 9 .. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174); : 1 I I . . 10. Peraturan Pemerintah Nomor. ~L.Tahun--2005- -tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); ', --· ,\_ .,,\_-\_,, . --··--· 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerlntaharr · Antara-PemerintahTusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, . clan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Jno.onesia.-Tahun-.2007 · Nemer 82, Tambahan-Lernbaran Negara· Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nornor -~2 Tahun 2010 tentang Wilayah PertambanganIl.embaran Negara Republik-Indonesia Tahun 2010 · Nomor 28, Tarnbahan - Lembaran Negara Republik Indonesia· Nomor 5110); 8. :.: .::::·.·.: ~-~ ::;~-.-:-::~: 14~ Peraturan }?\_e~'e:!"i.rttah \_N omor, ·24: T~h~~2010 . ten tang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5112); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertEm..l?a\_ngan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RepublikTndonesia .T~-~~~ 201\_0: Nornor. ~9,. Tambahan Lerfibaran'Negara'Republik Indon'esfafNomor·sril); --·-- ·--· .. 15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang; 16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara; ! · · · ::::::::::::::::::::::::-::::- 17. Keputusan · · Menteri · Pertarnbangan · · · 'dan , Energl Nomor : 555.K/261M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum; \_\_ ... - --- --·--is:-·Keputusan- Menteri Pertarnbangan dart · · Energi Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedornan 'Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Perl:ambangan Umum; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Urnum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 8); 20. Peratu.ran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang .Organisasi dan Tata Ketja Dinas -dinas Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nornor3); · · 21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nornor 4); 22. Peraturan Bupati Ngada Nomor 21 Tahun 2007 tentang Petunjuk - Tekhnis Pengelolaan Usaha Pertarnbangan Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2007 Nomor 21 Seri E Nomor 14); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka Pernerintah Kabupaten Ngada perlu mengatur Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Ngada;
..
1. Undang-Undang Nomor ·69 Tahun 1958 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 'Daerah-daerah Tingkat I .Bali, Nusa Tenggr.ra Barnt dan Nusa Tenggara Timur (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Le1:1baran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,Tambahan Lernbaran Negara Republik !ndonesia Nomor 3684{); ·
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dcngan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3686);
4. . . 4. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); .
5. Undang-Undang ·Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik .. Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 'Nornor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
.
..
;
· · -
••
·
-
-
-
-·-
~. 1&gt;
· - · · ·
;;,;;
., •• ::
--
·
·
· ·
J...;.
!
-·
·
·
·
-·
•
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undarig Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);.
4. 9 .. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174); : 1 I I . .
10. Peraturan Pemerintah Nomor. ~L.Tahun--2005- -tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); ', --· ,\_ .,,\_-\_,, . --··--·
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerlntaharr · Antara-PemerintahTusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, . clan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Jno.onesia.-Tahun-.2007 · Nemer 82, Tambahan-Lernbaran Negara· Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nornor -~2 Tahun 2010 tentang Wilayah PertambanganIl.embaran Negara Republik-Indonesia Tahun 2010 · Nomor 28, Tarnbahan - Lembaran Negara Republik Indonesia· Nomor 5110);
8. :.: .::::·.·.: ~-~ ::;~-.-:-::~: 14~ Peraturan }?\_e~'e:!"i.rttah \_N omor, ·24: T~h~~2010 . ten tang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5112); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertEm..l?a\_ngan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RepublikTndonesia .T~-~~~ 201\_0: Nornor. ~9,. Tambahan Lerfibaran'Negara'Republik Indon'esfafNomor·sril); --·-- ·--· ..
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara; ! · · · ::::::::::::::::::::::::-::::-
17. Keputusan · · Menteri · Pertarnbangan · · · 'dan , Energl Nomor : 555.K/261M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
.
\_\_
·
I
.
...
- --- --·--is:-·Keputusan- Menteri Pertarnbangan dart · · Energi Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedornan 'Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Perl:ambangan Umum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Urnum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 8);
20. Peratu.ran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang .Organisasi dan Tata Ketja Dinas -dinas Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nornor3); · ·
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nornor 4);
22. Peraturan Bupati Ngada Nomor 21 Tahun 2007 tentang Petunjuk
- Tekhnis Pengelolaan Usaha Pertarnbangan Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2007 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN MINERAL BJ.JKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN NGADA. Menetapkan
Pasal 1
- (1) Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan dihitung dengan cara menjumlahkan Harga Standar, Tarif Pajak, Biaya Pemberdayaan Masyarakat, dan Biaya Muat Buruh sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupatiini.
- (2) Harga Standar sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dihihmg dengan cara mengalikan Harga Standar (tarif lama) sebelumnya dengan eskalator harga 1 (satu) tahun sebelurnnya.
- (3) Biaya Pemberdayaan Masyarakat pada lokasi tambang sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 18% (delapan belas persen) dari Harga Standar.
- (4) Biaya Muat Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercanturn dalarn Larnpiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

- (1) Biaya Pernberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 ayat (3), adalah meliputi :
- a. biaya operasional bagi Badan Pengelola dan Kelornpok Usaha Pertambangan:
- b. biaya kompensasi bagi masyarakat di sekitar lokasi rarnbang ynng terkcna dampak dari Usaha Pertarnbangan;
- c. Pendapatan Asli Desa/Kelurahan untuk pembangunan sosial rnasyarakat.

.

.

- (2) Pengelolaan Biaya Pernberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa/Kelurahan.
2. (3). Biaya Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan usaha pertambangan mineral \_ bukan logam dan batuan oleh investor pertambangan diatur tersendiri dalam rencana kerja dan biaya investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.


## Diundangkan di Bajawa

SEKRETÄRIS DAERAHKABUPATEN NGADA, pada tanggal 22 Desember 2010

## BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2010 NOMOR 209

~~·-.:·\_,~:.--••a

----.------••.

,u••!

- I

1

i

.-

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 20/ KEPI ESDM I 2010 TANGGAl. 22 DESEMBER 2010 I

| No | Mineral Bukan Logam dan Batuan | Standar (Rp) Harga | Pajak (20%) | Masyarakat (18%) Pemb-erdayaan | Buruh Bloya. Muat | Total Harga Satuan |
|-------|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| A · 1 | Batuan Batu Quarry/Batu Gunung | 31.900 /m3 | J ; 6.380 | 5.742 | 7.500 | 51.5 |
| 2 | Batu Kali/Batu Sungai | as.soo /m3 | 7.760 | 6.930 | 7.500 | 60. |
| 3 | Batu C3unung/Batu Kali Ukuran : | | | | | |
| | 10cm • 15cm | 26.400 /m3 | 5.280 | 4.752 | 7.500 | 43. |
| | 7cm • 10cm | 26.400 /m3 | 5.2EIO | 4.752 | 7.500 | 43. |
| | Sem • 7cm | 27.500 /m3 | 5.500 | . 4.950 | 7.500 | 45.4 |
| | 3cm- 5cm | 27.500 /m3 | 5.500 | 4.950 | 7.500 | 45.4 |
| | 2cm-3cm | 28.600 /m3 | 5.720 | 5.148 | 7.500 | 46. |
| | 1cm • 2 cm | 28.600 /m3 | s.zso | 5.148 | 7.500 | 46. |
| | 1/2cm-1em | :28.SOO /m3 | 5_7;,o | 5.14a | 7.500 | 46. |
| 4 | Batu Belah/Olahan lndustri : | | | | | |
| | 10cm -1~cm | 77.000 /m3 | 15.400 | 13.860 | 7.500 | 113.7 |
| | 7cm • 10om | 77.r:t:!J /m3 | 15.400 | 1~.SSO | 7.500 | 113.7 |
| | 5em-7cm | 61.600 /m3 | 12.320 | 11.088 | 7.500 | 92.5 |
| | 3cm • 5crn | 6'1.000 /m3 | 12.320 | 11.088 | 7.500 | 92. |
| | 2cm • 3cm | 61.600 /m3 | 12.320 | 11.088 | 7.500 | 92.5 |
| | 1cm-2cm | 59.400 /m3 | 11.880 | 10.692 | 7.500 | 89.4 |
| | 112 cm - 1cm | 59.400 /m3 | 11.860 | 10.692 | 7.500 | 89.4 |
| 5 | Kerikil Galian Dari Bukit | 19.228 /m3 | 3.846 | 3.461 | 7.500 | 34.0 |
| 6 | Kerikil Sungai Tak Disaring | 22.000 /m3 | 4.400 | 3.960 | 7.500 | 37.8 |
| 7 | Kerikil Galian Tersaring | 28.600 /m3 | 5.720 | 5.148 | 7.500 | 46.9 |
| 8 | Kerikll Sungai Tersaring | 28.600 /m3 | 5.720 | 5.148 | 7.500 | 46.9 |
| ·9 | Paslr Urug (Kasar) | 28.600 /m3 | 5.720 | 5.148 | 7,500 | 46.9 |
| 10 | Sirtu Tak Diayak | 27.500 /m3 | 5.500 | 4.950 | 7.500 | 45.4 |
| 11 | Timbunan Tanah Biasa | 3.340 /m3 | 668 | 601 | 7.500 | 12.1 |
| 12 | Timbunan Pilihan | 11.550 /m3 | 2.310 | 2.079 | 7.500 | 23.4 |
| 13 | Pasir Plesteran | 60.720 /m3 | 12.144 | 10.930 | 7.500 | 91.2 |
| 14 | Pasir Nat | 49.790 /m3 | 9,958 | 8.962 | 7.500 | 76.2 |
| 15 | Marmer | 6.882 /ton | 1.376 | 1.239 | 7.500 | 16.9 |
| 17 | Trass | 1.316 /m3 | 263 | 237 | 7.500 | 9.3 |
| 16 . | Obsidian | 2.732 /m3 | 546 | 492 | 7.500 | 11.2 |
| 19 | Granit | 5.465 !Ton | '-: 1.093 | 984 | 7.500 | 15.0 |
| 20 | Agregat A· | 271.525 /m3 | 54.305 | 48.875 | 7.500 | 382.2 |
| 21 | Agregat B | 262.834 /m3 | 52.567 | 47.310 | 7.500 | 370.2 |
| 22 | Agregat C | 243.116 /m3 | 48.623 | 43.761 | 7.500 | 343.0 |

| B | Lo am | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------|-------|--------|-------|-----|-------|
| 1 | Fosfat/Belerang | 5.06 | /Ton | 1.012 | 911 | 7.5 | 14.48 |
| 2 | Asbes | 5.465 | /Ton | 1.093 | 984 | 7.5 | 15.04 |
| 3 | Talk | 5.465 | rron | 1.093 | 984 | 7.5 | 15.04 |
| 4 | Mika | 5.465 | /Ton | 1.093 | 984 | 7.5 | 15 |
| 5 | Magnesit | 5.465 | !Ton | 1.093 | 984 | 7.5 | 15.04 |
| 6 | Oker/Kapur | 45.54 | /Ton | 9.108 | 8.197 | 7.5 | 70.3 |
| 7 | Ball Clay(Tanah Uat untul< Bangunan) | 3.036 | .rron | 001: | 546 | 7.5 | 11.6 |
| 8 | Fire Clay(Tanah Liat Tahan Api) | 6.882 | !Ton | 1.376. | 1.239 | 7.5 | 16.9 |
| 9 | Kaolin | 5.465 | /Ton· | 1.093 | 984 | 7.5 | 15 |
| 10 | Feldspar | 6.882 | !Ton | 1.376 | 1.239 | 7.5 | 16.9 |
| 11 | Bentonit | 4.048 | fTon | 810 | 729 | 7.5 | 13 |
| 12 | Gypsum | 4.048 | !Ton | 810 | 729 | 7.5 | 13 |
| 13 | Dolomit | 1.316 | !Ton | 263" | 237 | 7.5 | 9.31 |
| 14 | l<a/sft | 1.316 | /Ton | 263; | ' 237 | 7.5 | 9.3 |
| 15 | Garam Batu | 5.06 | rron | 1.012· | · 911 | 7.5 | 14.48 |