PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 28 Tahun 2015 tentang URAIAN TUGAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, maka dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan perlu disusun uraian tugas tenaga kesehatan Puskesmas yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai Peraturan Daerah dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Uraian Tugas Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5122);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
Menetapkan :
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kewenangan/urusan Dinas adalah Kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
8. Usaha Kesehatan Gigi Sekolah yang selanjutnya disingkat UKGS adalah suatu paket pelayanan asuhan sistematik yang ditujukan bagi semua anak sekolah dasar dalam bentuk paket promotif, preventif dan paripurna.
9. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah kartu yang memuat kurva perkembangan berat badan dan informasi pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh seorang ibu selama masa kehamilan dan atau seorang anak usia dibawah lima tahun.
10. Register Kohort Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat Register Kohort KIA adalah alat manajemen untuk memantau program kesehatan ibu dan anak dalam suatu wilayah dan merupakan sumber data pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu nifas, neonatal, bayi dan balita dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan ibu dan neonatal yang terdeteksi di rumah tangga yang teridentifikasi dari data bidan.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah ## BAB II
URAIAN TUGAS PUSKESMAS
Bagian Kesatu Puskesmas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan urusan Dinas dalam suatu wilayah kerja Kecamatan melalui perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan pemberantasan penyakit, pelayanan kesehatan, pembinaan dan fasilitasi kesehatan keluarga, pembinaan dan fasilitasi kesehatan lingkungan, pembinaan sistem informasi kesehatan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Puskesmas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit, pelayanan kesehatan, pembinaan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan urusan Dinas dalam wilayah kerjanya, dengan menyusun kebijakan teknis, melakukan pembinaan, pengendalian dan memberikan fasilitasi terhadap pemberantasan penyakit, pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga serta promosi dan kesehatan lingkungan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja dinas kepada Kepala Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menyusun dan merencanakan rencana operasional pembinaan Puskesmas yang meliputi program dan kegiatan Puskesmas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Kepala Tata Usaha Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas mengkoordinasikan pelaksanaan urusan Dinas Kesehatan, sesuai tugas pokok dan fungsi Puskesmas, dengan mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di setiap program Puskesmas, yang mencakup pemberantasan penyakit, pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga serta promosi dan kesehatan lingkungan, membina dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, penilaian kinerja dan pelaporan; serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja tata usaha Puskesmas kepada kepala Puskesmas sesuai pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Tenaga Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas memberikan pelayanan mengagenda surat masuk dan keluar, mengetik dan mengirim surat, menginventaris barang, melakukan peremajaan data di Puskesmas.
- (2) Uraian tugas Tenaga Administrasi Umum adalah :
- a. mengagendakan surat masuk dan surat keluar;
- b. mengetik dan mengirim surat;
- c. mencatat inventaris barang;
- d. melakukan peremajaan data pegawai, barang dan perlengkapan lain;
- e. mencatat sarana perlengkapan yang rusak untuk keperluan perbaikan atau penghapusan;
- f. melakukan kegiatan kearsipan;
- g. melakukan pendataan wilayah dan kunjungan Puskesmas;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis sesuai hasil kerja sebagai pertanggungjwaban tugas;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Petugas Loket Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan tugas mempersiapkan kartu berobat, memberikan pelayanan kartu berobat, merekap jumlah kunjungan, menginformasikan mekanisme pelayanan, serta mengumpulkan dan menyerahkan dana kunjungan pasien ke bendahara Puskesmas.
- (2) Uraian tugas Petugas Loket Puskesmas adalah :
- a. mempersiapkan peralatan loket;
- b. melakukan pelayanan pendaftaran/mengisi kartu status pasien;
- c. menerima pembayaran retribusi/karcis;
- d. menyusun kartu berobat ke dalam kotak atau rak;
- e. merekap kunjungan pasien;
- f. menyetor hasil penerimaan pembayaran retribusi;
- g. membuat kartu berobat pasien;
- h. memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
pada pasien tentang alur pelayanan Puskesmas;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis sesuai hasil kerja sebagai pertanggungjwaban tugas;
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
##
PENJELASAN
Pasal 7
- (1) Tenaga Bendahara Keuangan Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan tugas memberikan pelayanan administrasi keuangan di Puskesmas. - (2) Uraian tugas Tenaga Bendahara Keuangan Puskesmas adalah : - a. mencatat arus penerimaan dan pengeluaran keuangan Puskesmas dalam buku kas umum; - b. mendokumentasikan rincian penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam buku kas bantu; - c. mendistribusikan pengeluaran keuangan dalam buku kas bantu; - d. menerima dan mencatat hasil penerimaan retribusi Puskesmas kepada bendahara kabupaten; - e. menyetor hasil penerimaan retribusi Puskesmas kepada bendahara kabupaten; - f. merekap dan mendokumentasikan laporan bulanan penerimaan dan pengeluaran retribusi Puskesmas; - g. membuat dan mendokumentasikan perencanaan anggaran dan realisasi penggunaan dana operasional Puskesmas; - h. membuat Surat PertanggungJawaban