PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU Nomor 1 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa daerah aliran sungai merupakan salah satu bagran sumber daya aii yang mempunyai arti penting bagr kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia;
- bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Bengkulu semakin memprihatinkan dan berdampak langsung pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat sehingga harus dikelola dengan memperttatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya; b.
- bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai perlu disusun dan diatur dengan Peraturan Daerah; c.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; d.
Mengingat : 1.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampllng, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanflaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
6. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS ## BAB II
MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman pengelolaan DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pemanfataan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengelolaan DAS dilakukan ## BAB III
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Ruang lingkup pengelolaan DAS meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian DAS yang menjadi kewenangan Daerah.
2. {2) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumher daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan rurang dan sumber daya air.
3. Dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan Instansi Terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat. (3)
PERENCANAAN
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 6
- (1) Perencanaan Pengelolaan DAS dilaksanakan melalui perumusan tujuan, sinkronisasi program dan sistim monitoring serta evaluasi program dalam satu SWP DAS.
2. {2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pihak terkait serta bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas disiplin ilmu.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian kondisi biofisik, sosial, ekonomi, politik, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyiapan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Forum DAS.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 7
Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan tahapan kegiatan:
- a. inventarisasi DAS;
- b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS; dan
- c. penetapan Rencana Pengelolaan DAS.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 8
- (1) Inventarisasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurlf a meliputi:
- a. proses penetapan batas DAS; dan
- b. pen5rusunan klasifikasi DAS.
- (2) Proses penetapan batas DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui tahapan kegiatan:
- a. penyiapan bahan;
- b. penentuan batas DAS;
- c. verilikasi batas DAS; dan
- d. penetapan batas DAS.
- (3) Penlrusrrnan Klasilikasi DAS sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menentukan:
- a. DAS yang dipulihkan; dan
- b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inventarisasi DAS diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 9
- (1)
- (1)
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 11
- Rencana Pengelolaan DAS sebegairnana dimaksud dalam Pasal 1O ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun. (u
- Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditiqiau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. tzl
- Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun. (3)
Pasal 13
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nornor 19, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828l,;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3Oa6);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3ale);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan {I"embaran Negara Republik Indonesia Tahtrn 1999 Nornor 167, Ta*tbahan Lembar:an Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2o0,4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 L Tahun L999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 86, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaD); 5.
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OQT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAT Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup {Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2AAg Nomor 14A, Tarnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5OSeh
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285a1;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a833); 10.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OLL tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); 11.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2A1,2 tentang Izin Lingkungan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al2 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 12.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2Ol2 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al2 Nornor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52921; 13.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan
GUBERNUR BENGKULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampllng, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanflaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
6. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS ## BAB II
MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN
Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman pengelolaan DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pemanfataan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.
Pengelolaan DAS dilakukan ## BAB III
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DAS
- (1) Ruang lingkup pengelolaan DAS meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian DAS yang menjadi kewenangan Daerah.
2. {2) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumher daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan rurang dan sumber daya air.
3. Dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan Instansi Terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat. (3)
PERENCANAAN
- (1) Perencanaan Pengelolaan DAS dilaksanakan melalui perumusan tujuan, sinkronisasi program dan sistim monitoring serta evaluasi program dalam satu SWP DAS.
2. {2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pihak terkait serta bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas disiplin ilmu.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian kondisi biofisik, sosial, ekonomi, politik, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyiapan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Forum DAS.
Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan tahapan kegiatan:
- a. inventarisasi DAS;
- b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS; dan
- c. penetapan Rencana Pengelolaan DAS.
- (1) Inventarisasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurlf a meliputi:
- a. proses penetapan batas DAS; dan
- b. pen5rusunan klasifikasi DAS.
- (2) Proses penetapan batas DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui tahapan kegiatan:
- a. penyiapan bahan;
- b. penentuan batas DAS;
- c. verilikasi batas DAS; dan
- d. penetapan batas DAS.
- (3) Penlrusrrnan Klasilikasi DAS sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menentukan:
- a. DAS yang dipulihkan; dan
- b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inventarisasi DAS diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (1)
- (1)
- Rencana Pengelolaan DAS sebegairnana dimaksud dalam Pasal 1O ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun. (u
- Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditiqiau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. tzl
- Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun. (3)
Kegiatan Pengelolaan DAS dilaksanakan
Kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan pada:
- a. DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan
- b. DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 14
- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
- a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan Daya Dukung wilayah;
- b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
- d. peningkatan kepedulian dan perarl serta Instansi Terkait dalam pengelolaan DAS; danlatau
- e. pengembangan kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
- t2l Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 15
- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
- a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
- b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan/atau
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinlconisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
6. (21 Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 16
Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan wewenang dan tanggung jawab Gubernur.
PEMANFAATAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI
Pasal LT
Pemanfaatan wilayah DAS meliputi pemanfaatan dan penggunaan hutan, penggunaall lahan dan pemanfaatan air pada kawasan budidaya dan kawasan lindung yang berada di bagian hulu DAS, bagian tengah DAS dan bagian hilir DAS.
BAB VI - PEMANFAATAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI
Pasal 17
Pemanfataan wilayah DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi:
BAB VI - PEMANFAATAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI
Pasal 18
Pemanfataan wilayah DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi:
- a. kriteria teknis sektoral;
- b. persyaratan kelestarian ekosistem DAS;
- c. pola pengelolaan hutan, lahan dan air meliputi:
1. pola pemanfaatan dan penggunaan hutan, penggunaarl lahan dan pemanfaatan air;
2. pola restorasi, rehabilitasi dan reklamasi hutan, lahan dan air;
3. pola konservasi hutan, lahan dan air.
BAB VI - PEMANFAATAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI
Pasal 19
- (1) Pola pemanfaatan dan penggunaan hutan, penggunaan lahan dan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c angka 1 dilaksanakan dengan cara:
- a. menerapkan teknologi budidaya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan produktivitas hutan dan lahan dengan mencegah dampak negatif pada daerah hilir;
- c. menerapkan teknik konservasi sesuai dengan kondisi tanah pada masing-masing wilayah dengan cara :
1. mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
2. pengolahan tanah menurut kontur;
3. pengolahan tanah minimal;
4. pembuatan teras;
5. pembuatan saluran pembuangan air;
- pembuatan terjunan air; 6
- pembuatan dam pengendali; 7
- pembuatan dam penahan; 8
- pembuatan pengendali jurang; 9
- pembuatan sumur resapan dan embung air; 10.
- penerapan koefisien dasar bangunan; 1l ,
- pemanfaatan sisa-sisa tanaman; dan 12.
- menghindari penggun aart nt kimiawi. 13,
- d. mempertahankan keberadaan bentuk-bentuk alam;
- e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap; dan
- f. mematuhi prosedur dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- {2) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, penggunaan lahan dan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- {1) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, penggunaan lahan dan pemanfaatan air pada bagian tengah DAS yang dipakai untuk bangunan rumah, tempat usaha atau sarcrna sosial lainnya harus dilakukan dengan tetap
BAB VI - PEMANFAATAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI
Pasal 21
- (1) Pola restorasi, rehabilitasi dan reklamasi hutan, lahan dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c angka 2 dilaksanakan dengan
BAB VI - PEMANFAATAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI
Pasal 22
- (1) Pola Konservasi hutan, lahan dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c angka 3 dilaksanakan dengan tetap ## BAB VII
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN
BAB VI - PEMANFAATAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI
Pasal 23
- (U Pembinaan dan pemberdayaan dalam mengelola DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pendanaan.
- t2l Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dan antar Pemerintah Daerah secara berjenjang maupun oleh dan antar swasta dan institusi masyarakat melalui pemberian pedoman, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan tekhnis, sosialisasi serta penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Swasta maupun institusi masyarakat kepada masyarakat yang mendiami DAS dan sekitarnya secara partisipatif melalui pendidikan dan pelatihan, penlruluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal, advokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana.
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 24
Pengendalian DAS dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 25
- Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diselenggarakan melalui kegiatan pema:rtau.rn, pengawasan dan penertiban dalam kawasan DAS. (u
- Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibantu oleh Forum DAS dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan. (2t
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ta.ta- cara pelaksanaan monitoring diafur dengan Peraturan Gubernur.
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 26
- (U Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan pengelolaan DAS.
- (2) Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan dalam perumusan rencana tindak lanjut pengelolaan DAS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan evaluasi diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB IX - FORUM DAS
Pasal 27
- (1) Guna mengefektifkan pengelolaan DAS, Gubernur dapat membentuk Forum DAS.
2. (21 Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Gubernur dalam hal :
- a. merumuskan kebijakan operasional dan strategi Pengelolaan DAS;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam Pengelolaan DAS;
- c. men5rusun Perencanaan Pengelolaan DAS;
- d. men1rusun mekanisme pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan di sepanjang DAS yang dilakukan oleh instansi sektoral, badan usaha dan masyarakat; dan
- e. mengelola dana Pengelolaan DAS yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat secara transparan dan akuntabel.
- (3) Keanggotaan Forum DAS berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Akademisi, Dunia Usaha dan Masyarakat.
- (4) Periode Kepengurusan Forum DAS adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode kepengurusan.
- (5) Forurn DAS bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum DAS diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB IX - FORUM DAS
Pasal 28
Pemerintah Kabupateny'Kota, pihak swasta dan/atau masyarakat di Kabupaten/Kota yang memiliki sungai bukan lintas Kabupaten/Kota, dapat memprakarsai pembentukan Forum DAS di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
PEMBIAYAAN
BAB X - PEMBIAYAAN
Pasal 29
Pembiayaan pelaksanaan Pengelolaan DAS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
PEI{YELESAIAN SENGKETA
- Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. (U
- Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara ptra pihak yang bersengketa. (2t
BAB XI - PEI{YELESAIAN SENGKETA
Pasal 31
- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana terkait dengan pernanfaatan dan pengelolaan hutan, lahan dan air.
- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS di luar pengadilan dimaksudkan untuk rnencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugt, dan/atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan kawasan dan fungsi DAS.
3. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan/atau pendampingan organisasi non-pemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa. (2t
BAB XI - PEI{YELESAIAN SENGKETA
Pasal 32
- Setiap orang atau masyarakat berhak mengajukan gugatan secara perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap kerusakan ekosistirn DAS yang merugikan kehidupan masyarakat. (1)
- Organisasi lingkungan hidup berhak mengqiukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi DAS. (21
MASYARAKAT HUKUM ADAT
BAB XII - MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 33
- (U Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya yang secara tumntemurun telah merniliki hak mengusahakan wilayah DAS, tetap diakui, dihormati dan dilindungi haknya dalam pemanfaatan kawasan DAS.
- (21 Hak masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menikmati manfaat berupa barang dan jasa lingkungan yang dihasilkan dari pengelolaan DAS;
- b. melakukan pengelolaan dan pengolahan DAS ## BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XII - MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 34
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pengelolaan DAS baik secara perorangan maupun kelembagaan.
2. (21 Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS dilakukan dengan cara:
- a. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pengelolaan DAS;
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan DAS baik langsung maupun tidak langsung.
- c. ikut serta menjaga dan memelihara DAS dari gangguan dan perusakan;
- ikut serta dalam melaksanakan restorasi, rehabilitasi, reklamasi, dan konservasi kawasan DAS; d.
- f. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menernukan adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan daerah aliran *ungai'
- melakukan pembinaan, pendampingaa, pelayanan' penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Pengelolaan DAS; dan e.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap ora-ng mengetahuinya, memerintahkan pengundar]lgarr peratural Daerah ini dengan penempatannya dalam Lemharan Daerah Proviasi Bengkulu'
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: DitetaPkan di Bengkulu pada tanggai 2A Jal.r;uati 2A17

Penandatangan: GUBERNUR BENGKULU' trd ## H. RID\[/AN MUKTI

Penetapan: Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 20 Januari ZALT Plt. SEKRETARTS DAERAH PRO\rINSI BENGKULU ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN' ## H. SUDOTO LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN Z}fl NOMOR 1 NOREG PERA?URAN DAERAH PRO\flNSI BENGKULU : (t lrc/2A17. ## PENJEI,ASAN ## ATAS ## PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG ## PENGELOI.AAN DAERAH ALIRAN SUNGAI ## T. UMUM Daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Bengkulu dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana alam, banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat. Pengelolaan dan pengendalian daerah aliran sungai di Provinsi Bengkulu sangat diperlukan mengingat wilayah Bengkulu terletak pada gugus bukit barisan dengan tingkat kelerengan yang sedang sampai curam dan wilayah Bengkulu sangat rentan terhadap bencana alam serta fluktuasi air yang besar. Hat tersebut dapat terjadi karena pengaturan serta pengelolaan DAS yang belum jelas. Pelaksanaarl pengelolaan DAS dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air; restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan; dan konservasi hutan, lahan dan air. Dalam pelaksanaannya, juga dilakukan pembinaan dan pemberdayaan dalam mengelola DAS yang bertqiuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi serta pendanaan. Pembinaan dimaksud dilakukan oleh dan antar Pemerintah serta berjenjang maupun oleh dan antar swasta dan institusi masyarakat melalui pemberian bantuan teknis, sosialisasi serta penyecliaan sarana dan prasar€ula. Sedangkan pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun institusi masyarakat kepada masyarakat yang mendiami DAS dan sekitarnya secara partisipatif melalui pendidikan dan pelatihan, pen5ruluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal, advokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana. Sedangkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban dalam kawasan budidaya maupun lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah dan hilir DAS. Monitoring tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi antara rencana Pengelolaan DAS dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah di bantu oleh Forum DAS dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Sehubungan dengan itu, kehadiran sebuah perangkat peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah bersifat mengatur dan mengikat semua instansi atau lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat untuk melakukan pengelolaan yang bersifat integratif pada kawasan daerah aliran sungai menjadi kebutuhan mendesak. Dengan demikian pemberlakuan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan daerah aliran sungai yang ada di Provinsi Bengkulu. ## II. PASAL DEMI PASAL ## Pasal 1 Cukup jelas. Cukup jelas. huruf a Yang dimaksud dengan asas otonomi daerah adalah bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengu.rus sendiri urusan pengelolaan daerah aliran sungai yang menjadi kewenangannya. ## Pasal 2 ## Pasal 3 ## huruf b Yang dimaksud dengan asas manfaat dan lestari adalah bahwa pengelolaan daerah aliran sungai harus memberikan manfaat yang dimaksud dengan asas manfaat dan lestari adalah bahwa pengelolaan daerah aliran sungai harus memberikan manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat dan daerah serta kelestarian lingkungan hidup. ## huruf c Yang dimaksud dengan asas kerakyatan dan keadilan adalah bahwa pengelolaan DAS dilakukan secara adil bagr kepentingan seluruh ra\rat, khususnya yang mendiami kawasan DAS. ## huruf d Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan DAS disusun dan direncanakan secara bersama oleh pihak pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat. ## hurrrf e Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa pengelolaan DAS harus memperhatikan keterpaduan antara: 1. pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi; 2. ekosistem daratan dengan ekosistem sungai; 3. ilmu pengetahuan dengan manajemen; 4. perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencana€ul dari sektor dan instansi terkait; 5. perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6. pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat; 7. perencanaan Tata Ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan mayarakat adat. ## huruf f Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. ## huruf g

Distribusi: Yang dimaksud dengan asas berbasis masyarakat adalah proses pengelolaan sumberdaya daerah aliran sungai yang menjadi penopang masyarakat setempat melalui pemberian hak yang efektif pada masyarakat mengenai penggunaan sumberdaya tersebut dengan prinsip-prinsip sukarela bukan pemaksaan; insentif bukan sanksi; penguatan bukan birokrasi; proses bukan substansi; dan penunjuk arah bukan jalan spesifik. ## huruf h Yang dimaksud dengan asas kesatuan wilayah dan ekosistem adalah wilayah dan ekosistem merupakan dua pokok yang menyatu, di mana secara yuridis berlakunya Peraturan Daerah ini terbatas pada Wilayah Provinsi Bengkulu tetapi karena pencemaran dan perusakan di suatu tempat akan langsung memiliki dampak terhadap lokasi yang berdekatan maka sekalipun bukan merupakan hak pengelolaan, namun memiliki hak untuk setidaknya mengetahui dan mengawasi kegiatan di lokasi yang kemungkinan besar akan berdampak pada masyarakat di daerah yang bersangkutan. ## huruf i Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada. ## Pasal 4 ## hurufj Yau,:tg dimaksud dengan asas pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya daerah aliran sungai. ## huruf k Yang dimaksud dengan asas akuntabel dan transparan adalah mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggung-jawabkan, menjamin kesejahteraarl masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan. ## huruf I Yang dimaksud dengan asas pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya daerah aliran sungai adalah trrenerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan. ## huruf a Cukup jelas. ## huruf b Cukup jelas. ## huruf c Lahan dalam DAS bisa dipandang sebagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, harus diusahakan dalam batas-batas kemampuan sumberdaya alam Pasal 5 ## Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Cukup jelas. Pasal 8 Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 1O Culmp jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jel,as. Pasa] 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. ## sehingga dapat berproduksi secara berkelanjutan tanpa mengalami degradasi. huruf d Cukup jelas. Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cularp jelas. Pasal L8 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 2O Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukrp jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jel,as. Pasal 3O Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 1