Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2015 tentang PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 1 Januari 2014)
PENJELASAN
Pembukaan
Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5741).
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
: a.
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 3
- d. bahwa pembahasan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 36/DPD RI/IV/2014-2015 tanggal 9 Juli 2015;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
PENJELASAN
Pasal 5
4. : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
PENJELASAN
Pasal 30
Mengingat
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 harus ditetapkan dengan UndangUndang;
- d. bahwa pembahasan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 36/DPD RI/IV/2014-2015 tanggal 9 Juli 2015;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
4. : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014.
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UndangUndang ini.

## Pasal 2

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

1. Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2014;
2. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014;
3. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2014; dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

## Pasal 3

- (1) Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.550.490.813.616.979 (satu kuadriliun lima ratus lima puluh triliun empat ratus sembilan puluh miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang berarti 94,81 (sembilan puluh empat koma delapan satu) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.635.378.485.045.000 (satu kuadriliun enam ratus tiga puluh lima triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (2) Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.777.182.855.786.411 (satu kuadriliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sebelas rupiah) yang berarti 94,69 (sembilan puluh empat koma enam sembilan) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.876.872.758.707.000 (satu kuadriliun delapan ratus tujuh puluh enam triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp226.692.042.169.432 (dua ratus dua puluh enam triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar empat

puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang berarti 93,87 (sembilan puluh tiga koma delapan tujuh) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp241.494.273.662.000 (dua ratus empat puluh satu triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- (4) Pembiayaan untuk menutup Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp248.892.825.676.520 (dua ratus empat puluh delapan triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang berarti 103,06 (seratus tiga koma nol enam) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 241.494.273.662.000 (dua ratus empat puluh satu triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (5) Berdasarkan Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp22.200.783.507.088 (dua puluh dua triliun dua ratus miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Saldo Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp86.136.993.583.586 (delapan puluh enam triliun seratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang berasal dari:
- a. SAL sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013, yakni sebesar Rp66.594.149.777.346 (enam puluh enam triliun lima ratus sembilan

puluh empat miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

- b. ditambah dengan SiLPA Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp22.200.783.507.088 (dua puluh dua triliun dua ratus miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah);
- c. ditambah selisih kas lebih Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2.258.130.896 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
- d. ditambah dengan koreksi dan penyesuaian atas SAL dan SiLPA sebesar minus Rp2.660.197.831.744 (dua triliun enam ratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (7) Koreksi dan penyesuaian atas SAL dan SiLPA sebesar minus Rp2.660.197.831.744 (dua triliun enam ratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:
- a. Koreksi saldo awal Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebesar minus Rp6.175.091.483 (enam miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
- b. Koreksi saldo awal Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) sebesar minus Rp10.266.475.988 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

- c. Penyesuaian catatan SAL sebesar Rp17.684.542.811 (tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sebelas rupiah);
- d. Penyesuaian pengembalian pendapatan tahun lalu sebesar minus Rp61.260.251.519 (enam puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
- e. Penyesuaian Kas Hibah Langsung sebesar minus Rp974.989.900 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- f. Penyesuaian saldo Kas KPPN sebesar Rp2.000.001 (dua juta satu rupiah);
- g. Selisih kurs unrealized sebesar minus Rp2.599.207.565.511 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah);
- h. Koreksi pembulatan sebesar minus Rp155 (seratus lima puluh lima rupiah).
- (8) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dilaporkan berdasarkan asas neto.

## Pasal 4

- (1) Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
- a. jumlah Aset sebesar Rp3.910.922.331.111.792 (tiga kuadriliun sembilan ratus sepuluh triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);

- b. jumlah Kewajiban sebesar Rp2.898.383.597.986.114 (dua kuadriliun delapan ratus sembilan puluh delapan triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus empat belas rupiah); dan
- c. jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp1.012.538.733.125.678 (satu kuadriliun dua belas triliun lima ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (2) Aset pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014 telah mencakup pelaporan rekening-rekening Kementerian Negara/ Lembaga.
- (3) Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan keandalan penyajian aset, Pemerintah melakukan penertiban aset yang meliputi inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset tetap pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga.

## Pasal 5

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2014 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp80.075.491.013.141 (delapan puluh triliun tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga belas ribu seratus empat puluh satu rupiah);
- b. jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar minus Rp146.616.551.156.291 (seratus empat puluh enam triliun enam ratus enam belas miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

- c. jumlah arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp248.892.825.676.520 (dua ratus empat puluh delapan triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah); dan
- d. jumlah arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp3.353.789.742.647 (tiga triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

## Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

## Pasal 7

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilampiri juga Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum, dan Badan Lainnya, dan dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual.

## Pasal 8

SAL dapat digunakan dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan, dan/atau terdapat pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu.

## Pasal 9

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, telah diperiksa oleh BPK dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.

## Pasal 10

- (1) Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah melakukan perbaikan atas kelemahan dalam sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan negara untuk tujuan meningkatkan akurasi, keandalan dan akuntabilitas pelaporan keuangan.
- (3) Pemerintah menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan penilaian kinerja atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.
- (4) Pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk penambahan atau pengurangan alokasi anggaran pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (5) DPR dapat meminta BPK untuk menyampaikan laporan monitoring tindak lanjut Pemerintah dalam rangka pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 11

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.

YASONNA H. LAOLY

12 LAMPIRAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TA 2014


## LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 ( Cudited)

## RINGKASAN

## RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 17 Tahun 2003 tentang Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2014, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2014 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN; Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya.

LKPP Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran Il (PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual).

LKPP Tahun 2014 ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian NegaralLembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN)

## 1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2014 dengan realisasinya; Yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode Januari 2014 31 Desember 2014 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2014 adalah sebesar Rp1.550,49 triliun atau 94,81 persen dari APBN-P. Sementara itu; realisasi Belanja Negara TA 2014 adalah sebesar Rpl.777,18 triliun atau 94,69 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat triliun atau 96,18 persen dari APBN-P. Selain itu, TA 2014 terdapat Suspen Belanja sebesar minus Rp97,39 Miliar . pada pada

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah; dan realisasi Belanja terjadi Defisit Anggaran TA 2014 sebesar Rp226,69 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2014 adalah sebesar Rp248,89 triliun atau 103,06 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp22,20 triliun: Negara,

Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

| | TA 2014 (Audited) | TA 2014 (Audited) | TA 2014 (Audited) | TA 2013 (Audited) |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Uraian | Anggaran (UU No. 12/2014) | Realisasi | % Realisasi thd Anggaran | Realisasi |
| Pendapatan Negara dan Hibah | 1.635,38 | 1.550,49 | 94,81 | 1.438,89 |
| Belanja Negara | 1.876,87 | 1.777,18 | 94,69 | 1.650,56 |
| Belanja Pemerintah Pusat | 1.280,37 | 1.203,58 | 94,00 | 1.137,16 |
| Transfer ke Daerah | 596,50 | 573,70 | 96,18 | 513,26 |

| Suspen Belanja Negara | | (0,097) | | 0,140 |
|--------------------------|----------|-----------|--------|----------|
| Surplus (Defisit) | (241,49) | (226,69) | 93,87 | (211,67) |
| Anggaran Pembiayaan Neto | 241,49 | 248,89 | 103,06 | 237,39 |
| SiLPA (SiKPA) | | 22,20 | | |

## 2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset; kewajiban; dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2014.

Jumlah Aset per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.910,92 triliun Yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Piutang Jangka Panjang sebesar Rp2,83 triliun; dan Aset Lainnya sebesar Rp620,61 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.898,38 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp352,31 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sbesar Rp2.546,07 triliun.

Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.012,54 triliun Yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar minus Rp85,02 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rpl.097,56 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

| Uraian | 31 Desember 2014 VAudited) | 31 Desember 2013 VAudited) |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Aset | 3.910,92 | 3.567,59 |
| Aset Lancar | 262,98 | 252,74 |
| Investasi Jangka Panjang | 1.309,92 | 1.183,17 |
| Aset Tetap | 1.714,59 | 1.709,86 |
| Piutang Jangka Panjang | 2,83 | 2,90 |
| Aset Lainnya | 620,61 | 418,92 |
| Kewajiban | 2.898,38 | 2.652,10 |
| Kewajiban Jangka Pendek | 352,31 | 368,09 |
| Kewajiban Jangka Panjang | 2.546,07 | 2.284,01 |
| Ekuitas Dana Neto | 1.012,54 | 915,49 |
| Ekuitas Dana Lancar | (85,02) | (113,36) |
| Ekuitas Dana Investasi | 1.097,56 | 1.028,85 |

## 3. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan; perubahan kas dan setara kas selama TA 2014 serta saldo kas dan setara kas tanggal 31 Desember 2014. pada

Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN) Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kas Badan RP67,70 riliun, sedangkan triliun: pada

Selama aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rpl46,62 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp248,89 triliun; kenaikan kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp3,35 triliun dan penurunan karena Dengan demikian; saldo Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung Yang telah disahkan per 31 Desember 2014 menjadi Rp89,52 triliun.

Selain kas di atas; terdapat Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp4,65 triliun; Kas di Bendahara Pengeluaran Rp5,40 triliun, dan Kas deposito (Investasi Jangka Pendek) yang berasal dari Kas BLU yang telah disahkan sebesar Rp4,38 triliun; sehingga saldo akhir Kas dan Bank Pemerintah Pusat sebesar Rp95,73 triliun. pada pada

Ringkasan Laporan Arus Kas TA 2014 dan TA 2013 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

| Uraian | Uraian | TA 2013 (Audited) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung | 67,70 | 71,58 |
| Koreksi Saldo Awal | (0,01) | (0,31) |
| Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung setelah Koreksi | 67,69 | 71,27 |
| Kenaikan (Penurunan) Kas | Kenaikan (Penurunan) Kas | |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | (80,07) | (31,32) |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan | (146,62) | (180,36) |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan | 248,89 | 237,39 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran | 3,35 | 0,11 |
| Pengunaan SAL | Pengunaan SAL | (30) |
| Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas | 25,55 | (4,18) |
| Penyesuaian Pembukuan | (3,72) | 0,61 |
| Kenaikan (Penurunan) Kas | 21,83 | (3,57) |
| Saldo Akhir Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU , dan Kas Hibah Langsung | 89,52 | 67,70 |

## 4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro; kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP , dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja; dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, Yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca; aset, kewajiban; dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual; yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

01

02

03

04

## HALAMAN OPINI

## LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. tentang pada pada

Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf 05 s.d. 08 berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan: Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; penilaian atas pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan; serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan system yakin opini.

Dalam Laporan BPK Nomor 69aLHPIXV/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2013 karena: (1) piutang over lifting sebesar Rp3,81 triliun tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara yang akan diterima periode berikutnya; (2) piutang penjualan minyak dan gas bumi (migas bagian negara sebesar Rp2,46 triliun mengandung ketidakpastian; (3) Pemerintah belum selesai menelusuri Aset Kredit Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp3,06 triliun; (4) Pemerintah belum mengakui piutang atas saldo Dana Belanja Pensiun sebesar Rp302,06 miliar yang belum disetorkan kembali karena lebih dari 6 bulan berturut-turut tidak diambil oleh penerima pensiun; (5) Pemerintah belum menyelesaikan permasalahan Suspen Belanja Negara selisih lebih pengakuan belanja oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Kementerian Lembaga (KL) sebesar Rpl40,40 miliar; (6) Pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas pencatatan fisik kas yang merupakan bagian fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) antara lain terkait dengan permasalahan selisih dan ketidakkonsistenan pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Hibah Langsung KL serta selisih kiriman uang. pada yaitu

Pemerintah telah menindaklanjuti masalah tersebut dengan melakukan upaya perbaikan (1) mengungkapkan secara memadai terkait piutang over lifting yang tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara dalam LKPP Tahun 2014; (2) melakukan upaya penagihan verifikasi dan koreksi untuk menghapus pencatatan piutang yang masih mengandung ketidakpastian; (3) melakukan pemetaan dan penelusuran keberadaan Aset Kredit Eks BPPN; (4) melakukan yaitu:

05

06

07

verifikasi kepada pensiunan atas saldo uang pensiun yang masih menjadi hak pensiunan sebagai dasar pengakuan piutang; (5) melakukan beberapa langkah mitigasi untuk memperkecil selisih pengakuan belanja antara BUN dengan KL dalam rekonsiliasi pencatatan dengan melakukan koreksi di tingkat pusat, belanja yang tidak diakui KL menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BUN; dan (6) menyusun mekanisme yang dapat menjamin validitas dan menjelaskan perbedaan catatan dan fisik SAL Tindak lanjut pemerintah tersebut belum sepenuhnya efektif untuk menyelesaikan permasalahan terkait suspen serta selisih catatan dan fisik SAL sehingga permasalahan tersebut masih terjadi Pemeriksaan LKPP Tahun 2014. pada

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.30 atas laporan keuangan; Pemerintah mengungkapkan saldo Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp286,08 triliun dan Rp221,74 triliun: Pada Tahun 2014 terdapat pencatatan mutasi Aset KKKS senilai Rp2,78 triliun yang tidak dapat dijelaskan. Kondisi tersebut terjadi karena pencatatan dan pelaporan Aset KKKS belum didukung oleh sistem pengendalian yang memadai yang dapat menjamin keakuratan dan kelengkapa transaksi. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menilai kemungkinan dampak salah saji atas pencatatan mutasi Aset KKKS yang tidak dapat dijelaskan tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.34 atas laporan keuangan Pemerintah mengungkapkan saldo kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp37,98 triliun dan Rp55,38 triliun: kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 tersebut di antaranya merupakan kepada Pihak Ketiga yang berada di KL sebesar Rpl7,49 triliun. Terdapat permasalahan kepada Pihak Ketiga di tiga KL sebesar Rpl,21 triliun yang tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang memadai; (1) Universal Universal Service Obligation Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan dan Informatika sebesar Rpl,12 triliun tidak dapat direkonsiliasi dengan nilai prestasi kerjanya dan tidak didukung dengan parameter perhitungan yang jelas atas nilai prestasi kerja penyedia jasa; (2) Utang kepada Pihak Ketiga pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebesar Rp59,12 miliar tanpa dokumen pendukung yang lengkap; dan (3) kepada Pihak Ketiga berupa jaminan pelaksanaan pembangunan sebesar Rp23,33 miliar pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), yang dananya tersimpan rekening bank atas nama BP Batam; tidak dapat dipastikan nilai yang seharusnya masih tercatat sebagai utang. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan memperoleh keyakinan mengenai nilai yang mencerminkan kewajiban Pemerintah kepada ketiga tersebut. Utang Utang Utang Utang yaitu: pada Utang pada pihak

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.48 atas laporan keuangan; Pemerintah mengungkapkan SAL setelah penyesuaian per 31 Desember 2014 sebesar Rp86,13 triliun. SAL per 31 Desember 2014 tersebut terdiri dari SAL Awal Setelah Penyesuaian sebesar Rp66,59

08

triliun. Nilai Catatan SAL per 31 Desember 2014 tersebut sama dengan nilai fisik SAL, namun terdapat permasalahan transaksi danlatau saldo yang membentuk SAL sehingga penyajian catatan (1) Pemerintah belum memiliki metode perhitungan SAL yang menjamin uji antara catatan dan fisik SAL dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten; (2) proses rekonsiliasi antara BUN dan KL atas saldo akun yang karena KL mencatat belanja lebih besar senilai Rp654,75 miliar dan suspen belanja karena BUN mencatat belanja lebih besar senilai Rp557,36 miliar; serta masih ada perbedaan saldo Kas Hibah Langsung KL sebesar Rpl10,20 miliar, Kas BLU sebesar Rp69,17 miliar; dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2,72 miliar antara LKPP yang disusun berdasarkan konsolidasi data KL dengan LKBUN yang disusun berdasarkan konsolidasi data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN):; (3) usulan koreksi dari Pemerintah sebesar Rp2,40 triliun atas LKPP Tahun 2014 Unaudited yang membentuk catatan dan fisik SAL LKPP Tahun 2014 Audited tidak didukung dengan dokumen dan penjelasan tertulis yang mendasari perubahan; (4 saldo Kas Dalam Transito yang menjadi bagian dari fisik SAL belum dapat diyakini kewajarannya karena adanya transaksi kiriman uang senilai Rp3,32 triliun yang tidak dapat dengan dokumen sumber; (6) catatan Kas di beberapa KPPN menunjukkan selisih lebih senilai Rp4,77 miliar dan selisih kurang Rp3,35 miliar dibandingkan dengan saldo rekening koran yang tidak dapat dijelaskan; dan (7) retur belanja yang diterima kembali di Kas Negara dan dicatat sebagai Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp404,62 miliar tidak memiliki daftar rincian: Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menilai kemungkinan dampak permasalahan-permasalahan tersebut terhadap salah saji SAL pada yaitu: saling pada pada

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.34 atas laporan keuangan; Pemerintah mengungkapkan saldo kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 2013 masingsebesar Rp37,98 triliun dan Rp55,38 triliun Selain itu; Catatan C.3 angka 12 mengungkapkan adanya Kewajiban Kontinjensi terkait tuntutan hukum kepada Pemerintah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) pada dua KL sebesar Rpl71,75 miliar: Untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang inkracht; UU APBN-P Tahun 2014 memperbolehkan pergeseran anggaran belanja KL. Berdasarkan data Nota Keuangan APBN-P Tahun 2015, terdapat putusan pengadilan yang inkracht berupa pembayaran rugi minimal senilai Rpl,66 triliun dan USD216.76 juta, serta penyerahan aset tanah seluas 4,84 juta m2 dan bangunan. Hasil pengumpulan data dari KL menunjukkan adanya an pengadilan yang inkracht atas 45 perkara delapan KL berupa pembayaran rugi sebesar Rp499,79 miliar dan penyerahan seluruhnya dicatat sebagai kewajiban atau diungkapkan sebagai Kewajiban Kontinjensi dalam LKPP Tahun 2014. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah belum memiliki mekanisme pengelolaan dan pelaporan tuntutan hukum sehingga belum jelas unit kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan administrasi dan validasi atas tuntutan hukum yang telah inkracht untuk dicatat/diungkap sebagai kewajiban. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan mengenai nilai yang mencerminkan kewajiban Pemerintah. Utang masing pada berupa ganti putus: pada ganti

- 09 Menurut opini BPK, kecuali dampak penyesuaian; jika yang mungkin dilakukan jika Pemerintah menyelesaikan permasalahan mengenai pencatatan Aset KKKS, kepada Pihak Ketiga, permasalahan secara wajar, dalam semua hal yang material, keuangan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014 dan 2013, realisasi APBN, arus kas, dan CaLK untuk tahun yang berakhir tanggal tanggal tersebut; sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). ada, perlu Utang posisi pada
- 10 Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut; BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan: LHP atas SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam tanggal 25 Mei 2015 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

| | INDEKS ISI | INDEKS ISI |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| RINGKASAN | RINGKASAN | |
| HALAMAN OPINI. | HALAMAN OPINI. | X |
| INDEKS ISI | INDEKS ISI | XV |
| INDEKS TABEL | INDEKS TABEL | xvi |
| INDEKS GRAFIK | INDEKS GRAFIK | xviii |
| INDEKS LAMPIRAN. | INDEKS LAMPIRAN. | XX |
| INDEKS SINGKATAN | INDEKS SINGKATAN | |
| INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | xxvii |
| LAPORAN REALISASI APBN | LAPORAN REALISASI APBN | 1 |
| IL. NERACA | IL. NERACA | 5 |
| IIL. LAPORAN ARUS KAS | IIL. LAPORAN ARUS KAS | 9 |
| IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | 12 |
| A PENJELASAN UMUM | A PENJELASAN UMUM | 13 |
| A.1. DASAR HUKUM | A.1. DASAR HUKUM | |
| A.2 KEBIJAKAN FISKALIKEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO | A.2 KEBIJAKAN FISKALIKEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO | |
| A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN | A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN | 36 |
| A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI | A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI | 41 |
| B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN | B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN | 60 |
| B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN | B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN | 60 |
| B.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN. | B.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN. | 61 |
| B.3. CATATAN PENTING LAINNYA | B.3. CATATAN PENTING LAINNYA | 89 |
| C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA | C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA | 101 |
| C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM | C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM | 101 |
| C.2 PENJELASAN PER POS NERACA | C.2 PENJELASAN PER POS NERACA | 102 |
| C.3. CATATAN PENTING LAINNYA | C.3. CATATAN PENTING LAINNYA | 189 |
| D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS | D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS | 211 |
| D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS | D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS | 211 |
| D.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS | D.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS | 215 |

## INDEKS TABEL

| 1 | Perbandingan Klasifikasi PDB seri 2000 dan seri 2010 | 18 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 2 | Perbandingan Perkembangan PDB Seri 2000 dan Seri 2010 | 19 |
| 3 | Perkembangan CAR, LDR, dan NPL Bulanan 2014 | 24 |
| 4 | Ringkasan Indikator Makro Tahun 2014 | 26 |
| 5. | Ringkasan Realisasi Anggaran 2013, APBN dan APBNP 2014 | 28 |
| 6 | Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi | 68 |
| 7 | Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak | 109 |
| 8 | Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai | 111 |
| 9 | Posisi Utang Luar Negeri; SBN, dan Promissory Notes | 180 |
| 10. | Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing | 181 |
| 11. | Saldo Anggaran Lebih TA 2014 dan TA 2013 | 182 |
| 12. | Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2014 dan 2013 | 189 |
| TABEL LAMPIRAN | TABEL LAMPIRAN | |
| 1 . | SBN Neto Tahun 2014 | 688 |
| 2 | Seri SPN yang Diterbitkan Tahun 2014 | 690 |
| 3 | Daftar Pelunasan SPN Tahun 2014 | 691 |
| 4 | Realisasi Penerbitan SUN Valas s.d 31 Desember 2014 | 692 |
| 5. | Realisasi Pelaksanaan Debt Switching Tahun 2014 | 693 |
| 6. | Rincian Realisasi Pelaksanaan Debt Switching Tahun 2014 | 693 |
| | Transaksi Buyback Tahun 2014 | 696 |
| 8 | Daftar Penerbitan SBSN Tahun 2014 | 698 |
| 9 | Outstanding SBN seri Fixed Rated (FR) per 31 Desember 2014 | 699 |
| | 10. Data Outstanding ORI per 31 Desember 2014 | 701 |
| 11. | Data Outstanding SBN Seri Variable Rate (VR) per 31 Desember 2014 | 702 |
| 12. | Data Outstanding SPN per 31 Desember 2014 | 703 |
| 13. | Data Outstanding Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2014 | 704 |
| 14. | Data Outstanding SBSN seri IFR per 31 Desember 2014 | 706 |
| | 15. Data Outstanding SBSN Seri PBS per 31 Desember 2014 | 706 |
| | 16. Data Outstanding SBSN Seri