PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 01 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN (berlaku 16 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,
- a. bahwa Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 tahun 2015 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penataan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa Standar Perjalanan Dinas dalam Negeri berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa Standar Perjalanan Dinas dalam Negeri berpedoman pada PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 Tentang pedoman Oerientasi dan Pendalaman Tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
12. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor
Menetapkan
:
- 23 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkulu Selatan.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji ## BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan ## BAB III PERJALANAN DINAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- d. menempuh ujian dinas / ujian jabatan
- c. pengumandahan (Detasering);
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- g. mendapatkan pengobatan ## BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Umum
- l. Pegawai Negeri Sipil di luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang melakukan perjalanan dinas sesuai nota kesepakatan atau perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:
- b. biaya transport ;
- a. uang harian;
- c. biaya penginapan;
- e. sewa kendaraan dalam kota; dan /atau
- d. uang representatif;
- f. biaya menjemput /mengantar jenazah.
- a. uang makan;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- b. uang transport lokal; dan
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- c. uang saku.
- a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan
- keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan;
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/Tol/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- a. di hotel; atau
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- b. di tempat menginap lainnya.
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel atau penginapan berdasarkan standar biaya perjalanan dinas.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (9) Biaya menjemput / mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput / pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan / hotel untuk Bupati dan Wakil Bupati, seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD / PNS/ PTT / Non PNS dapat menginap pada hotel / penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan / hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD / PNS / PTT / Non PNS.
- (2) Khusus untuk Ajudan yang mendampingi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.

## Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengeluarkan SPD bersangkutan atau yang sesuai dengan ketentuan/kesepakatan penanggung biaya perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.

## Pasal 7

Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil,

Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

## Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
- (2) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) disamakan dengan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
- a. bagi Tenaga Ahli atau Wakil dari sesuatu profesi dan sejenisnya diberlakukan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
- (3) Perjalanan dinas yang mengikutsertakan Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat, personil Non Pegawai Daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut :
- b. bagi Tenaga Teknis, atau personil yang dikatagorikan sama diberikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- a. Unsur Pimpinan diberikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
- (4) Perjalanan dinas bagi kelompok organisasi yang berada dibawah naungan Pemerintah Daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan diberlakukan sebagai berikut :
- b. Pengurus diberikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
- c. Anggota diberikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.

- a. Golongan A :

Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD

- b. Golongan B : Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD

- c. Golongan C :

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II b)

- d. Golongan D :

Pejabat Administrator (Eselon III)

- e. Golongan E

:

Pejabat Pengawas (Eselon IV)

- f. Golongan F

:

Pelaksana Golongan IV dan III

- g. Golongan G

:

Pelaksana Golongan II dan I

## Bagian Kedua

## Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

- (1) Perjalanan Dinas dalam kabupaten, dapat diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian;
- a. Kecamatan Manna
- (2) Perjalanan Dinas dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) untuk tujuan sebagai berikut :
- b. Kecamatan Pino
- d. Kecamatan Ulu Manna
- c. Kecamatan Pino Raya
- e. Kecamatan Seginim
- g. Kecamatan Kedurang
- f. Kecamatan Air Nipis
- h. Kecamatan Kedurang Ilir
- (3) Bagi Aparatur Pengawas Daerah (Inspektorat) yang akan melaksanakan pemeriksaan reguler maupun khusus dalam Kota Manna, dan Pasar Manna dapat diberikan uang harian.
- i. Kecamatan Bunga Mas.
- (4) Bagi pengawas sekolah, penilik dan Penyuluh Keluarga Berencana yang melaksanakan pengawasan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan dapat

- diberikan uang transportasi bulanan.
- (6) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar secara lumpsum .
- (5) Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Kecamatan serta Kelurahan yang akan melaksanakan tugas kewilayahnya dapat diberikan biaya transportasi persatu kali perjalanan.

## Pasal 10

Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu kecamatan dalam satu hari maka uang harian dibayar hanya satu kali.

## Bagian Ketiga Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

## Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas dengan tujuan luar daerah dalam Provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
- b. Biaya penginapan;
- a. Uang harian;
- c. Biaya transport, apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dibayar secara lumpsum ;
- d. Uang representatif (Untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II).
- (3) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya rill;
- (5) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayar secara lumpsum .
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah;

## Bagian Keempat

Biaya Perjalanan Dinas Keluar Provinsi

## Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan dinas dengan tujuan ke luar Provinsi diberikan biaya yang terdiri dari :
- b. Biaya transport ;
- a. Uang harian ;
- c. Biaya penginapan;
- e. Sewa kendaraan dalam kota (Untuk Bupati dan Wakil Bupati).
- d. Uang representatif (Untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II).
- (2) Biaya transport dari dan ke bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan diperhitungkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.

## Pasal 13

- (1) Uang harian dan uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf d peraturan ini, dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum ;

- (2) Besarnya biaya transport, sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf e dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah;
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya rill.

## Pasal 14

Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas, untuk biaya transportasi diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh.

## Pasal 15

Standar biaya perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Prajabatan

## Pasal 16

Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dan Diklat Teknis yang dilaksanakan diluar daerah, dapat diberikan uang transportasi pegawai dan uang harian.

## BAB V

## PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

## Pasal 17

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus diberikan Surat Perintah Tugas dan SPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dicantumkan dalam surat tugas.
- (2) Perjalanan Dinas dalam daerah kabupaten yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
- (4) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada OPD.
- (6) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- (5) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
- c. Kepala OPD dan Camat ditanda tangani oleh Bupati/Wakil Bupati, Apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada di tempat maka ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati tidak berada di tempat maka dapat ditanda tangani oleh Wakil Bupati;

- d. Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian dan pejabat lainnya yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten An. Sekretaris Daerah;
- f. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- e. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- g. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- i. SPD atau Surat Perjalanan Dinas selain Surat Tugas ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA).
- h. Pejabat Eselon III, IV, PTT, Non Pegawai Negeri Sipil dan Fungsional pada OPD ditanda tangani oleh Kepala OPD, Sekretaris atau yang mewakili An. Kepala OPD yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan SKPD yang bersangkutan;
- j. SPD atau Surat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat 6 Huruf i, dibuat dalam satu lembar kertas bolak balik sebagaimana tercantum pada lampiran IV.

## Pasal 18

- (1) Penggunaan sopir untuk perjalanan dinas hanya diperuntukan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II dan Pimpinan DPRD;
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) bagi Pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas secara besama-sama minimal 3 (tiga) orang dapat menggunakan supir pada masing-masing SKPD.

## Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran;
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP dan/atau mekanisme Ganti Uang (GU);
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dilakukan melalui Perikatan dengan penyedia jasa;
- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada AYAT (4) dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening pihak ketiga.

## Pasal 20

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan hari tersebut bukan disebabkan kesalahan / kelalaian Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS bersangkutan.
- (3) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan penginapan yang telah diterimanya.

- kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf k.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

## Pasal 21

- (1) Pembayaran uang harian dan uang representatif dilakukan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai terdiri dari :
- (2) Biaya transport bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non PNS dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- a. tiket transport dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan pergi pulang;
- c. tiket pesawat dilampiri boarding pass, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus atau bukti pembelian tiket;
- b. tiket transport dari terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang;
- (4) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang dan tiket transport dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang tidak diperoleh, maka bagi yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui oleh PA/KPA, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud;
- (6) PA/KPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- (5) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

## Pasal 22

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- a. Surat tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
- c. Laporan Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- d. tiket pesawat, boarding pass , retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- f. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
- e. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (3) Setiap pelaksana SPD wajib menyampaikan bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f dan apabila tidak diperoleh bukti-bukti pengeluaran tersebut, maka tidak dapat dibayarkan biaya perjalanan dinas tersebut.

## Pasal 23

Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan.

## Pasal 24

- (1) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran;
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran sebagai pertanggung jawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/ Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) perjalanan dinas.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biayabiaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

## Pasal 25

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan instansi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Pejabat yang berwenang, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
- b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
- (5) Pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

## BAB VII PENGENDALIAN INTERNAL

## Pasal 26

- (1) Kepala OPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 tahun 2015 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI BENGKULU SELATAN, ttd

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna pada tanggal 16 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN, ttd

DARMIN, S.E NIP. 19581206 198102 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM


HENDRI DONAN NIP 19750825 200502 1 005

01

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

## FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor

| Tanggal | PERINCIAN BIAYA | JUMLAH | KETERANGAN |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | | | |
| | JUMLAH | Rp... | |
| TERBILANG | TERBILANG | | |

: ________________

Telah dibayar sejumlah

...

Rp...

Telah menerima jumlah uang sebesar

Bendahara

Rp...

Yang menerima,

(...)

NIP...

(...)

NIP...

## PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa Kurang/ Lebih



: Rp...

Pejabat yang berwenang/ Pejabat lain yang ditunjuk

(...)

Catatan:

NIP...

Pejabat yang berwenang/ pejabat yang ditunjuk untuk menghitung SPD Rampung ditetapkan oleh Kepala OPD masing-masing/ Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

BUPATI BENGKULU SELATAN, ttd

H. DIRWAN MAHMUD

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

## DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: ________________

NIP Jabatan

: ________________

: ________________

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal ... Nomor ...

dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti- bukti pengeluarannya meliputi :

NO

URAIAN

JUMLAH

JUMLAH

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui PA/KPA

...

NIP...

... tanggal, bulan, tahun Pejabat Negara/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas

...

NIP...

BUPATI BENGKULU SELATAN,


H. DIRWAN MAHMUD

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

## LAPORAN PERJALANAN DINAS

## I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang

- B. Landasan Hukum

- C. Maksud Tujuan / Tempat Kegiatan

- D. Pejabat yang ditemui

- II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

- III. Hasil yang dicapai

- IV.Kesimpulan Dan Saran

- V. Penutup.

Manna, ... 2017

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas:

1. ...

: ________________

2. ...

: ________________

3. ...

: ________________

BUPATI BENGKULU SELATAN, ttd

H. DIRWAN MAHMUD

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN


## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

JL. RAYA PADANG PANJANG NO. 1 TELP.21001,21364,21700,21016.FAX.21069,21990 MANNA

Lembar Ke

:

Kode No

:

Nomor

: 090/ / SPT/ / / 2017

## SURAT PERJALANAN DINAS ( SPD )

| 1. | Pejabat yang berwenang memberi | perintah |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Nama Pegawai yang diperintahkan | |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan Menurut PP No 6 Tahun 1976 b. Jabatan c. Tingkat Menurut Peraturan Perjalanan | a. b. c. |
| 4 | Maksud Perjalanan Dinas | |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. b. |
| 7 | a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali | a. b. c. |
| 8 | Pengikut 1. 2. 3. | |
| 9 | Pembeban Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran | |
| 10 | Keterangan Lain - lain | |

DIKELUARKAN DI

: MANNA

PADA TANGGAL

:

2017

PEJABAT YANG BERWENANG PENGGUNA ANGGARAN

NAMA...

NIP...

1.

2.

3.

4.

| | I. | SPD No Berangkat (Tempat Pada Ke | : 090/ /SPT/ Dari : Kedudukan) : Tanggal : | Hal 1 / /2017 Manna 2017 : |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| PENGGUNA ANGGARAN | PENGGUNA ANGGARAN | PENGGUNA ANGGARAN | PENGGUNA ANGGARAN | PENGGUNA ANGGARAN |
| NAMA | NAMA | NAMA | NAMA | NAMA |
| NIP | NIP | NIP | NIP | NIP |
| II. Tiba di Pada Tanggal Kepala | : : : | 2017 Berangkat Ke Pada Kepala | Dari : : MANNA Tanggal : | 2017 : |
| NIP NIP. | NIP NIP. | NIP NIP. | NIP NIP. | NIP NIP. |
| III. Tiba di Pada Tanggal Kepala | : : : | Berangkat Dari Ke Pada Tanggal Kepala | | : : : : |
| NIP. | NIP. | NIP. | NIP. | NIP. |
| IV. Tiba di Pada Tanggal Kepala | : : : | Berangkat Dari Ke Pada Tanggal Kepala | | : : : : |
| V. Tiba Kembali di Pada Tanggal Telah perintah dan | NIP. : Manna Bengkulu Selatan : diperiksa dengan keterangan bahwa semata-mata untuk | NIP. | 2017 tersebut | atas yang |
| perjalanan Kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya PENGGUNA ANGGARAN | perjalanan Kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya PENGGUNA ANGGARAN | perjalanan Kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya PENGGUNA ANGGARAN | perjalanan Kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya PENGGUNA ANGGARAN | perjalanan Kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya PENGGUNA ANGGARAN |

VII PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas pada Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara menderita kerugian akibat kesalahankesalahan kealpaannya (sesuai dengan Lampiran 8 Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 Nomor : B.296/MK/T/1-4/197

BUPATI BENGKULU SELATAN,


H. DIRWAN MAHMUD