PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 2 Tahun 2016 tentang PEMBERIAN DAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 2 7 TAHUN 201 7
TENT ANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN DAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang kegiatan operasional perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bitung, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan u ang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan W alikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
2. 1.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
MENETAPKAN
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Walikota Bitung Nomor 26 Tahun 2016 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 26);
12. Peraturan Walikota Bitung Nornor 27 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Waj. � k;9\_t � Bitung N9\_m.9r 9 Taj}\1JJ � 017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun � 017 Nomor 9-J;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN DAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANT! UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG.
.
,,
t
,:
,
...
,'ft
�
�
·-:..,
\_
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota Bitung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seti\_ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung

Pada tanggal 25 April 201 7


Diundangkan di Bitung

-Pada, tanggal 2 5 A pr i 1 2 O 1 7

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

SETDA

AUDY RDNALD RICHARD PANGEMANAN

BER TA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 27


LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

: 27 TAHUN 2017

TANGGAL :

25 APR.IL 2017

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN DAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANT! UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG

## BATAS JUMLAH DANG PERSEBIAAN

| NO. | NAMAPERANGKATDAERAH | BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN | BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | DINAS PENDIDIKAN | | 285.000.000 |
| | - Dinas Pendidikan | 75.000.000 | |
| | - UPT Dinas Pendidikan Kee. Ranowulu | 10.000.000 | |
| | - UPT Dinas Pendidikan Kee. Matuari | 10.000.000 | |
| | - UPT Dinas Pendidikan Kee. Girian | 10.000.000 | |
| | - UPT Dinas Pendidikan Kee. Madidir | 10.000.000 | |
| � | - UPT Dinas Pendidikan Kee. Maesa | 10.000.000 | |
| | - UPT Dinas Pendidikan Kee. Aertembaga | 10.000.000 | |
| | - UPT Dinas Pendidikan Kee. Lembeh Utara | 10.000.000 | |
| | -· UPT Dinas Pendidikan Kee. Lembeh Selatan | 10.000.000 | |
| | - SMP Negeri 1 Bitung | 10.000.000 | |
| | - SMP Negeri 2 Bitung | 10.000.000 | |
| | - SMP Negeri 3 Bitung | 10.000.000 | |
| | - SMP Negeri 4 Bitung | 10.000.000 | |
| | - SMf Negeri 5 Bitung | 10.000.000 | |
| | - SMP Negeri 6 Bitung | 10.000.000 | |
| | - SMP Negeri 7 Bitung | 10.000.000 | |
| | - SMP Negeri 8 Bitung | 10.000.000 | |
| | - SMP Negeri 9 Bitung | 10.000.000 | |
| | - SMP Negeri 10 Bitung | 10.000.000 | |
| | - SMP Negeri 11 Bitung | 10.000.000 | |
| | - SMP Negeri 12 Bitung | 10.000.000 | |
| 1 | - SkB Bitung | i0.000.000 | |
| 2. | DINAS KESEHATAN | | 140.000.000 |
| ----- | - Dinas Kesehatan | 50.000.000 | |
| | - Puskesmas Kecamatan Maesa - | 10.000.000 | |
| | -:. Puskesmas Kecamatan Girian | 10.000.00Q | |
| | - Puskesmas Danowudu Kecamatan Ranowulu | 10.000.000 | |
| | - - Puskesmas Kecamatan Aertembaga | 10.000.000 | |
| | - Puskesmas Kecamatan Lembeh Selatan | 10.000.000 | |
| | - Puskesmas Tinumbala Kecamatan Aertembaga | 10.000.000 | |
| | - Puskesmas Sagerat Kecamatan Matuari | 10.000.000 | |
| | - Puskesmas Paceda Kecamatan Madidir | 10.000.000 | |
| | - Puskesmas Pintu Kata Kecamatan Lembeh Utara | 10.000.000 | |
| 3. | RSUD BITUNG | | 50.000.000 |
| 4. | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 100.000.000 |

r·

| 5. | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | 100.000.000 |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 6. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | 40.000.000 |
| 7. | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKiMAN | | 70.000.000 |
| 8. | BADAN PERENCANAAN DAERAH | | 40.000.000 |
| 9. | DINAS PERHUBUNGAN | | 40.000.000 |
| 10. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | 500.000.000 |
| 11. | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | 40.000.000 |
| 12. | DINAS SOSIAL | | 30.000.000 |
| 13. | DINAS TENAGA KERJA | | 40.000.000 |
| 14. | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | 40.000.000 |
| 15. | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | 30.000.000 |
| 16. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 40.000.000 |
| 17. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | 40.000.000 |
| f � l8. | SEKRETARIAT DAERAH | | 1.480.000.000 |
| | -· - Sekretariat Daerah | 700.000.000 | |
| | - Bagian Umum | 500.000.000 | |
| | - Bagian Pemerintahan | 40.000.000 | |
| | - Bagian Kesejahteraan Rakyat | 30.000.000 | |
| | - Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol | 30.000.000 | |
| | - Bagian Pembangunan | 40.000.000 | |
| | - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 3Q.OOQ.O,OO | |
| | - Bagian Hukum | 40.000.000 | |
| | - Bagian Organisasi | 40.000.000 | |
| | - Bagian Tata Usaha Pimpinan | 30.000.000 | |
| 20. | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | | 40.000.000 |
| � � 1. | INSPEKTORAT | | 40.000.000 |
| 22. | KECAMATAN RANOWULU | | 20.000.000 |
| 23. | KECAMATAN MATUARI | | 20.000.000 |
| 24. | KECAMATAN GIRIAN | | 20.000.000 |
| 25. | KECAMATAN MADIDIR | | 20.000.000 |
| 26. | KECAMATAN MAESA | | 20.000.000 |
| 27. | KECAMATAN AERTEMBAGA | | 20.000.000 |
| 28. | KECAMATAN LEMBEH UTARA | | 20.000.000 |
| 29. | KECAMATAN LEMBEH SELATAN | | 20.000.000 |
| 30. | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH | | 30.000.000 |
| 31. | DINAS PERPUSTAKAAN | | 30.000.000 |
| 32. | DINAS . PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN Al'iAK | | 30.000.000 |
| 33. | - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 30.000.000 |
| 34. | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | | 30.000.000 |
| 35. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | 30.000.000 |

�

| i 36. | DINAS PARIWISATA | 40.000.000 |
|---------|---------------------------------|--------------|
| | DINAS PERIKANAN | 40.000.000 |
| Ws . | DINAS PERDAGANGAN | 150.000.000 |
| 39. | DINAS KEPEMUDA.A.N DAN OLAHRAGA | 30.000.000 |
| 40. | BPKAD SELAKU PPKD | 50.000.000 |



Salinan sesual dengi?1 aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SET � TUNG, WEENAS CH.NOBEL, SH,MH PEMBINA TINGKAT I NIP: 19741118 2001121 003