PERATURAN BUPATI MA Nomor 70 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (berlaku 31 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwamenyesuaikandenganPeraturanMenteriDesa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasiRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun2015 tentangPendirian, Pengurusan, danPembubaranBadan Usaha MilikDesapasal 26 bagiankelimaAlokasiHasil Usaha BUMDesa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud haruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2016tentang Pendirian, Pengurusan, danPembubaranBadan Usaha MilikDesa ;
Mengingat
- 1. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1965 tentangPembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapindan Daerah Tingkat II TabalongdenganmengubahUndang -UndangNomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapanUndang -UndangDaruratNomor 3 Tahun 1953 tentangPembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) denganmengubahUndang-UndangNomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentangPenetapanUndang-UndangDaruratNomor 3 Tahun 1953 tentangPembentukandaerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang BersihdanBebasdariKorupsi, KolusidanNepotismeLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2013 tentangLembagaKeuanganMikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, TambahanLembaran Negara Nomor 5394);
4. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
- 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhir denganUndangUndangNomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahankeduaatasUndangUndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, TambahanLembaran Negara republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 49 TAHUN 2016TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
PasalI
1. Pada Ketentuan
Pasal 34
- 1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam1 (satu) tahun buku.
- 2) Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan
- (1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1(satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui system akuntansi sederhana.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 31 Mei 2017

Penandatangan: ## Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, H.SYAHRIAN NURDIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 2017 NOMOR 70 ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 31 Mei 2017

Penandatangan: BUPATI TANAH LAUT, ttd H.BAMBANG ALAMSYAH