UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 21 Tahun 1951 tentang PENGENAAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS BENSIN DAN SEBAGAINYA (berlaku 1 Oktober 1951)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa dipandang perlu diadakan tambahan opsenten untuk sementara waktu atas gasoline bensin berasal dari minyak bumi dan semua sulingan-sulingan minyak bumi lainnya, yang bersamaan keadaannya dengan yang baru disebutkan tadi, yakni lebih cepat menguap dari pada minyak tanah;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
:
pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGENAAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS BENSIN DAN SEBAGAINYA.
Pasal 1
Dengan tidak mengurangi opsenten yang telah dikenakan dengan ordonansi 5 September 1949 (Staatsblad No. 236), sebagaimana ordonansi ini telah ditambah dengan Undang-undang Darurat tanggal 9 Juli 1951 (Lembaran Negara No. 43, tahun 1951) atas hasil-hasil minyak bumi ini, maka cukai yang ditetapkan dengan pasal 1 Ordonansi 27 Desember 1886 (Staatsblad No. 249) sebagaimana ini telah diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi yang dimuat dalam Staatsblad 1949 No. 236a, atas :
Gasolin, bensin berasal dari minyak bumi dan semua sulingan-sulingan minyak bumi lainnya, yang bersamaan keadaannya dengan yang baru disebutkan tadi, yakni lebih cepat menguap dari pada minyak tanah, dinaikkan untuk sementara waktu hingga akhir tahun 1952 dengan tambahan opsenten sejumlah 300 (tiga ratus).
Peraturan-peraturan Peralihan
Pasal 2
- (1) Setiap orang, yang, pada saat Undang-undang Darurat ini mulai berlaku, mempunyai persediaan dalam daerah pabean lebih dari 250 hektoliter gasolin atau bensin yang dikenakan cukai - tidak termasuk persediaan-persediaan yang sedang diangkut - diwajibkan memberitahukannya, menurut peraturan-peraturan yang diadakan kemudian oleh Menteri Keuangan, kepada Penerima Jawatan Bea dan Cukai setempat atau, jika tidak ada penjabat demikian setempat, oleh suatu penjabat, yang ditunjuk untuk itu oleh kepala daerah.
- (2) Kewajiban memberitahukan sesuai dengan ayat pertama berlaku pula bagi setiap orang yang, setelah saat Undang-undang Darurat ini mulai berlaku, menerima atau menerima kembali gasolin atau bensin yang dikenakan cukai, yang pada saat itu sedang diangkut.
- (3) Pemberitahuan yang dimaksudkan pada, ayat pertama harus telah diterima oleh penjabat setempat yang dimaksudkan, selambat-lambatnya pada hari ke-sepuluh setelah Undang-undang Darurat ini mulai berlaku; pemberitahuan yang dimaksudkan pada ayat kedua selambat-lambatnya pada hari ke-sepuluh setelah saat diterimanya atau diterimanya kembali kiriman (-kiriman) gasolin atau bensin itu.
Pasal 3
- (1) Oleh karena kenaikan-cukai dengan tambahan opsenten, maka atas gasolin atau bensin yang menurut pasal 2 harus diberitahukan, terhutang cukai sebanyak tiga puluh rupiah setiap hektoliter.
- (2) Pembayaran cukai yang dimaksudkan pada ayat pertama dilakukan pada memasukkannya pemberitahuan yang dimaksudkan pada pasal 2, menurut peraturan-peraturan yang diadakan kemudian oleh Menteri Keuangan.
Pasal 4
- (1) Barang siapa yang menurut pasal 2 diwajibkan memberitahukan, tidak atau tidak memenuhi penuh kewajiban ini atau memasukkan pemberitahuan yang tidak betul, dihukum dengan hukuman tutupan setinggi-tingginya satu tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya lima puluh ribu rupiah.
- (2) Sulingan-sulingan minyak bumi, yang terhadapnya dilakukan pelanggaran, termasuk kemasannya, akan dirampas dengan tidak mengindahkan apakah barang-barang itu kepunyaan yang terhukum.
- (3) Peristiwa-peristiwa yang dapat dihukum menurut ayat pertama dianggap pelanggaran.
Pasal 5
Untuk mencegah penuntutan di muka hakim karena peristiwa-peristiwa yang dapat dihukum menurut pasal 4, Menteri Keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai.
Peraturan Penutup.
Pasal 6
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada 1 Oktober 1951.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEKARNO

Penandatangan: MENTERI KEUANGAN, JUSUF WIBISONO.

Penandatangan: MENTERI KEHAKIMAN a.i., M.A. PELLAUPESSY.

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 4 Oktober 1951. MENTERI KEHAKIMAN a.i., M.A PELLAUPESSY ## TAMBAHAN
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 21 TAHUN 1951 TENTANG
PENGENAAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS BENSIN DAN SEBAGAINYA.
## I. UMUM
Undang-undang Darurat ini bermaksud untuk mengenakan tambahan opsenten untuk sementara waktu atas cukai bensin sampai jumlah 300. Ini berarti, bahwa cukai ini sebagai akibat tambahan opsenten tadi akan berjumlah R. 50,- setiap hektoliter atau kurang lebih empat kali cukai sebelum perang. Sebab sebelum perang cukai bensin itu sejak 16 Maret 1932 berjumlah menurut
PENJELASAN
Pasal 1
ayat 2 huruf b "Petroleum accijns-ordonantie" f. 10,- setiap hektoliter, jumlah mana dihitung mulai 1 Januari 1935 dinaikan dengan 30 opsenten sampai f. 13,- setiap hektoliter (Staatsblad 1934 No. 717). Kenaikan terakhir ini ialah akibat keadaan, bahwa pajak-pajak kendaraankendaraan bermotor yang telah ada sebelumnya, mulai 1 Januari 1935 dihapuskan dan diganti dengan pengenaan opsenten