PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 67 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUN~ ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA :DINAS PERHUBUNGAN PROVINS! N'QSA TENGGARA TIMUR (berlaku 5 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
' GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUN~ ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA :DINAS PERHUBUNGAN PROVINS! N'QSA TENGGARA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
a.
bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ketentuan mengenai kedudukan, susunan , organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Gubemur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara !Timur;
i
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); ,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
\_
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia'. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di~bah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia! Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
,;
.
.. J
Menetapkan :
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5887); 5.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang .Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 6.
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur [Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINS! NUSA TENGGARA rIMUR.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi ~usa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubemur adalah Gubemur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ a tau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat UPT .
.;
KEDUDUKAN
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian:
1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang terdiri atas:
1. Bidang Lalu Lintas Jalan;
2. Bidang Angkutan Jalan;
3. Bidang Kepelabuhanan; dan
4. Bidang Angkutan Pelayaran.
i
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bidang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, terdiri atas :
- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
- b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
- c. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
I
- (3) Bidang Angkutan .Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, terdiri atas :
- a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal;
- b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan
- c. Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan.
- (4) Bidang Kepelabuhanan "sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, terdiri atas :
- a. Seksi Pembangunan Pelabuhan;
- b. Seksi Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan; dan
- c. Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.
- (5) Bidang Angkutan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4, terdiri atas : , I
- a. Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;
I
!
.}
- b. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat; dan
- c. Seksi Angkutan Penyeberangan,
3. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (6)
4. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7)
5. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. (8)
6. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (9)
- (10) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang.tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

i

- (11) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV

## 'l'UGAS DAN FUNGSI

## Pasal 4

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasidan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

## J4BATAN FUNGSIONAL

## Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

..

..,,

I

I

I

i

- terdiri atas sejumlah terlaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

I

- (2) Setiap Kelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas. ·
2. I Jumlah dan jenis .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3)

I

i

j

## BAB VI

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 7

- ( 1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional darr/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja mencakup \satu atau beberapa Kabupaten/Kota.

;

- ' (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang ~ertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturani Gu bernur.

## BAB VII

## TATAKERJA

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan sendiri maupun ~tar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. ·

I

## Pasal 9

i

- (1) Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

I

## Pasal 10

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Perhubungan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan I perundang-undangan yang berlaku.

I

I

I

## BAB VIII

## PENGANG1cATAN DAN PEMBERHENTIAN

!

## Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian pada Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 5 Desember 2016 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

## FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR,

## FRANSISKUS SALEM .

BERITA DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 064


,.

'·'

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR

67 TAHUN 2016

TANGGAL

: 5 DESEMBER 2016

LAMPIRAN I

KE PALA

\_KELOMPOKJABATAN \_ FUNGSIONAL

-

----- -- -- --- ---

- ---- -- - -------

-------- - -----

SEKSI

PERIJINAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

- -------

.

- - - -----

--

- ---- -- - -

- ----

- --- ------

SEKSI

PENGAWASAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UPT PERIJINAN DAN PENGAWASAN LLAJ WILAYAH KOTA KUPJ KABUPATEN KUPANG, KABUPATEN ROTE NDAO, KABUPATEN SABU RAIJUA DAN KABUPATEN ALOR DI KUPAJ PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINS! NUSA TENGGARA TIM

SUB BAGIAN TATA USAHA

,:t

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR

67 TAHUN 2016

TANGGAL

:

5 DESEMBER 2016

LAMPIRAN I

KE PALA

\_\_ KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

1--~~~~~~~~~~~~~~--'

SEKSI

PERIJINAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UPT PERIJINAN DAN PENGAWASAN LLAJ WILAYAH KABUPAT TIMOR TENGAH SELATAN, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTAJ KABUPATEN BELU DAN KABUPATEN MALAKA DI ATAMBUA PJ. DINAS PERHUBUNGAN PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUB

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI

PENGAWASAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

I,

,4)

---------------~--------

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR

: 67 TAHUN 2016

TANGGAL

: 5 DESEMBER 2016

LAMPIRAN

I


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR

: 67 TAHUN 2016

TANGGAL

: 5 DESEMBER 2016

LAMPIRAN I

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UPT PERIJINAN DAN PENGAWASAN LLAJ WILAYAH KABUPAT SUMBA TIMUR, KABUPATEN SUMBA TENGAH, KABUPATElll BUMBA BARAT DAN KABUPATEN BUMBA BARAT DAYA DI WAIN· PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

--:.

1. NAMA JABATAN
2. KODE JABATAN
3. ESELON
4. UNIT KERJA
5. RUMUSAN TUGAS :

I

TIMUR. I MERUMUSKAN PROGRAM KERJA DINAS PERHUBUNGAN MELIPUTI KESEKRETARIATAN, LA.LU LINTAS JALAN, ANGKUTAN JALAN, I KEPELABUHANAN DAN ANGKUTAN PELAYARAN SERTA UPT I BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR I TERWUJUDNYA TRANSPQRTASI YANG HANDAL, UNGGUL DAN BERSAING SERTA MAMPU MENJANGKAU SELURUH WILAYAH NUSA TENGGARA :

## 6. URAIAN TUGAS

:

- 6.1. Merumuskan Rentana Strategi.s Dinas Perhubungan berdasarkan Rencana Pembang{man Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi I dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan;
- 6.2. Merumuskan program kerja berdasarkan Renstra Dinas dan regulasi I yang baru untuk i digunakan sebagai pedoman teknis pelaksanaan tu gas; '.
- 6.3. Merumuskan kebijakan dan pedoman teknis dalam penyelenggaraan perhubungan dae:tah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program kerja; I
- 6.4. Mengarahkan bawahan sesuai program kerja agar terciptanya motivasi I dan komitmen kerja dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang diingi.nkan secara optimal;
- 6.5. Merencanakan, menetapkan dan mengevaluasi penerimaan dan pendapatan daerah bidang perhubungan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
- 6.6. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT agar terjalin kerjasama yang baik dan saling menunjang;
- 6.8. Melakukan pembihaan bidang perhubungan meliputi koordinasi, I sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi, pengajuan usulanr rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi serta I pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan raJilitasi berdasarkan ketentuan untuk meningkatkan layanan perhubungan yang efisien dan efektif serta profesional;
6. 7. Mengendalikan ctah mengevaluasi pelaksanaan kegi.atan Sekretaris, I Kepala Bidang dan Kepala UPT berdasarkan rencana kerja guna mengetahui permasalahannya agar sesuai dengan petunjuk dan I ketentuan yang berlaku; I

i

I

I

I

I

I

i

I PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

I NOMOR

: 67 TAHUN 2016

I

TANGGAL

: 5 DESEMBER 2016

## LAMPIRAN II

I

## ! 'URAJAN TUGAS JABATAN

I KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT

I

11;-A

DJNAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT

·

- 6.9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas perhubungan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksah.akan untuk mengetahui permasalahan yang ada dan menetapkan stjlusinya;
- 6.10. Merumuskan dan i menetapkan laporan pelaksanaan Budaya Kerja, Pengendalian Internal, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan; LKPJ, LPPD, Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Kinerja Inforkom sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja; I
- 6.11. Membina dan memotivasi bawahan melalui pendekatan kemanusiaan, menasehati dan pelatihan teknis untuk meningkatkan produktivitas I kerja, pengembangan karier serta menjadi teladan dan motivator bagi masyarakat; :
- 6.12. Membina bawahari dalam penegakan disiplin sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional, berintegritas dan bermoral dalam pelaksanaan tugas baik di dalam maupun di luar kantor; I
- 6.13. Mengkoordinasikari kerjasama bidang perhubungan dengan I instansi/lembaga dan pihak terkait lainnya baik pusat maupun daerah dalam rangka sinkronisasi program;
- 6 .14. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah di lakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- 6.15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

i

.-,.

~

## i URAIAN TUGAS JABATAN

I

I

I

:

III-A

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT

SEKRETARIS

I

I

•

I

•

.

.

.

.

I

I

•

I

•

I

i

:

- NAMA JABATAN 1.

- KODE JABATAN 2.

- ESELON 3.

- UNITKERJA 4.

- RUMUSAN TUGAS 5.

I

i

MERENCANAKAN OPERA~IONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATA~ PROGRAM DATA DAN EVALUASI, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMl!M BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRATIF YANG I CEPAT, TEPAT DAN LANCJ}.R.

!

## 6. URAIAN TUGAS :

j

- I 6. 1. Merencanakan i langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun I sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 6.2. Mendistribusikkn tugas kesekretariatan meliputi program data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar; I
- 6.3. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- 6.4. Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja; I
- 6.5. Menyelia penyusunan rencana program/kegiatan dinas berdasarkan masukan data I dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan algar tersedia program kerja yang partisipatif;
- 6.6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- 6.7. Melaporkan i hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- 6.8. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik; i
- 6.9. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, bJretika dan bermoral;
- 6.10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk I kelancaran pelaksanaan tugas;

...

·-

...

## URAIAN TOGAS JABATAN

IV-A

SEKRETARIAT

2. KODE JABATAN

3. ESELON

4. UNIT KERJA

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI

1. NAMA JABATAN

:

IV-A

SEKRETARIAT

2. KODE JABATAN

3. ESELON

4. UNIT KERJA

5. RUMUSAN TOGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI MELALUI PENGUMPULAN DATA, MENGOLAH DAN MENGANALISA DATA SERTA MENYUSUN PELAPORAN KINERJA INSTANSI BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROS~DUR YANG BERLAKU AGAR TERSEDIA PROGRAM, DATA DAN HASIL EVALUA$1 YANG AKURAT.

## 6. URAIAN TOGAS :

- 6.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 6.2. Membagi tugas : dan memeriksa kerja bawahan baik secara tertulis maupun lisan · sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- 6.3. Memeriksa dan. melaksanakan hasil penyusunan dan penjabaran program berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersusunnya program dan kegiatan yang akomodatif;
- 6.4. Menghimpun dan mengolah serta menganalisis data dari masingmasing unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan agar tersedia data base dan statistik dinas sesuai kebutuhan;
- 6.5. Menyusun laporan kinerja dan laporan dinas lainnya sesuai target kinerja atau ha~il kerja sebagai bahan masukan bagi atasan;
- 6.6. Mengevaluasi program dan kegiatan sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi · bahan masukan program dan kegiatan tahun berikutnya;
- 6.7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program data dan evaluasi berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- 6.8. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6.9. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- 6.10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas .

...

-

!

## URAIAN TUGAS JABATAN

I

J:

IV-A SEKRETARIAT

## KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

1. NAMA JABATAN

2. KODE JABATAN

3. ESELON

4. UNIT KERJA

5. RUMUSAN TUGAS

i

I

MERENCANAKAN DAN IyiELAKSANAKAN KEGIATAN URUSAN KEUANGAN BERDASARKAN KETENTPAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERWUJUD PENGELO~AAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. [

'

## 6. URAIAN TUGAS :

- 6.1. Merencanakan.kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan langkahlangkah operasional kesekretariatan dan basil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 6.2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- 6.3. Memeriksa hasil penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas i termasuk gaji PNS dan tunjangan lainnya agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- 6.4. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana agar terwujudnya pencapaian penerimaan sesuai target;
- 6.5. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dinas sesuai dengan data keuangan yang ada agar terwujud pengelolaan keuangan yang akuntabel melalui rekonsiliasi dan koordinasf dengan instansi dan pihak terkait;
- 6.6. Melakukan pencatatan aset sesuai pembelanjaan dinas untuk penyusunan laporan neraca dinas;
- 6.7. Menyusun laporan keuangan setiap bulan dan tahunan agar tersedia data pertanggungjawaban keuangan yang akurat;
- 6.8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan keuangan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi I atasan; i
- 6.9. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga 1 terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6.10. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku [ agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- 6.11. Melaksanakan [tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan rµaupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

I

i

...

..:-.:.

## 1. NAMA JABATAN

I

:

I

I

## URAIAN TUGAS JABATAN

I

I

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

I:

I

.

I

1•

IV-A SEKRETARIAT

1·

.:

2. KODE JABATAN

3. ESELON

4. UNIT KERJA

5. RUMUSAN TUGAS

I

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN KEPEGAWAIAN DAN I UMUM MELALUI PENYIAPAN BAHAN URUSAN KEPEGAWAIAN, KETATAUSAHAAN, PERLffiNGKAPAN SERTA URUSAN RUMAH TANGGA DAN I PERJALANAN DINAS BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG I BERLAKU AGAR TERCIPTA PENATAAN PERSONALIA YANG KOMPETEN :t~~ST~:I~:N~¢:~~NDAN ~~~~T. TERWUJUDNYA PENGELOLAAN

I

I

## 6. URAIAN TUGAS :

I

1

!

- 6.1. Merencanakan] kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 6.2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- 6.3. Mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka penyusunan D:UK, pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen dan Bapertarum agar tersedia data usulan yang valid;
- 6.4 . Menyusun dan!/ atau mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan agar tepat waktu;
- 6.5. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan sumpah dan pelantikan jabatan struktural, usul pengangkatan dalam jabatan struktural, pensiun, cuti dan model C pegawai serta penetapan angka kredit pejabat fungsional dan DP3 agar tercipta tertib administrasi kepegawaian; i
- 6.6. Mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian]agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai;
6. 7. Melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik diklat struktural, teknis maupun fungsional agar pengusulan tepat waktu dan dijadikan sebagai data masukan kebutuhan diklat lebih lanjut; [
- 6.8. Melaksanakan [kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar agar terarah dan terkendali;
- 6.9. Melaksanakan Jdan mengecek kegiatan pengelolaan arsip baik arsip aktif, in aktif ~aupun arsip statis agar mudah dan cepat ditemukan apabila dibutuhkan;
- 6.10. Melaksanakan j pengelolaan dan layanan perpustakaan sesuai ketentuan untuk pemenuhan kebutuhan PNS dan pihak terkait terhadap bahan pustaka dinas;
- 6.11. Melaksanakan I kegiatan urusan rumah tangga dalam menata maupun membersihkan ruangan agar terasa nyaman dan sehat I dalam melaksanakan tugas;
- 6.12. Merencanakan J dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6.13. Mengontrol dah melaksanakan kegiatan pengamanan kantor pada jam dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan prasarana gedungykantor; I

i

I

I

/

-~

- 6.14. Memberikan layanan humas kepada Instansi/pihak terkait secara transparan dari akurat untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- 6.15. Melaporkan basil pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan umum berdasarkan r~ncana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- 6.16. Melakukan kohsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga ~erkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6.17. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- 6.18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pel~sanaan tugas.

- 6 .11. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait sesuai bidang tugasnya agar terjalin kerjasama yang baik;
- 6.12. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Lalu Lintas Jalan serta hasil ipelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; I
- 6.13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk I kelancaran pelaksFaan tugas.

I

... -

## URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN

: KEPALA SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN

2. KODE JABATAN

3. ESELON

: IV 1- A

4. UNIT KERJA

: BIDANG LALU LINTAS JALAN

5. RUMUSAN TUGAS :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN MELALUI PENILAIAN DAN ANALISIS TERHADAP DAMPAK LALU LINTAS BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGEMBANGAN KAWASAN LALU LINTAS Pt~DA JALAN PROVINS!.

## 6. URAIAN TUGAS:

- 6.1. Merencanakan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas Jal.an sesuai rencana kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- 6.2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kompetensi yang dimiliki agar terciptanya produktivitas kerja secara efektif;
- 6.3. Membimbing bawahan sesuai bidang tugas dan bakat/minat yang dimiliki untuk meriingkatkan motivasi dan semangat kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas;
- 6.4. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai rencana kegiatan agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- 6.5. Menyusun rencana kegiatan manajemen lalu lintas melalui analisis dan penetapan tingkat pelayanan jalan pada ruas jalan provinsi sesuai rencana kerja agar i pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan lancar;
- 6.6. Melaksanakan penilaian dan analisis serta memberikan rekomendasi/persetujuan terkait analisa dampak lalu lintas terhadap pengembangan dan pembangunan kawasan yang mengakibatkan tarikan dan bangkitan perjalanan sesuai rencana kerja untuk mendapat informasi pengembangan ruas jalan provinsi yang tepat dan jelas;
6. 7. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan analisis dampak lingkungan lintas kabupaterr/kota melalui survey sesuai bidang tugasnya untuk penanganan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh lalu lintas;
- 6.8. Mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya;
- 6.9. Melakukan konsultasi kegiatan dengan unit/instansi dan pihak terkait untuk mendapatk~ masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tu gas;
- 6.10. Melakukan pembinaan kepada bawahan melalui pengendalian internal dalam menegakan : disiplin PNS sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional, berintegritas dan bermoral baik di dalam maupun di luar kantor;
- 6 .11. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Atasan sesuai rencana kerja dan hasil kerja yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertangungjawaban kinerja;

- 6.12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. NAMA JABATAN
2. KODE JABATAN
3. ESELON

I

## URAIAN TUGAS JABATAN

## : K~PALA SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN

i

: iv:-A

4. UNIT KERJA

: BIPANG LALU LINTAS JALAN

5. RUMUSAN TUGAS :

i

PROVINS!. i MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN REKAYASA LALU LINTAS I JALAN MELALUI PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DAN PENERAPAN I TEKNOLOGI INFORMASI pAN KOMUNIKASI LALU LINTAS JALAN PROVINS! BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERWUJUDNYA KENYAMf\NAN BERTRANSPORTASI MELALUI RUAS JALAN I '

## 6. URAIAN TUGAS:

I

I

- 6.1. Merencanakan kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan sesuai rencana kerja untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan I kegiatan; j
- 6.2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kompetensi I yang dimiliki agar terciptanya produktivitas kerja secara efektif;
- 6.3. Membimbing bawahan sesuai bidang tugas dan bakat/minat yang dimiliki untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja yang tinggi dalam pelaksanaani tugas;
- 6.4. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai rencana kegiatan agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- 6.5. Menyusun rencana !kegiatan dan menganalisis kebutuhan perlengkapan I jalan dan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan di ruas jalan provinsi sesuai bidang tugas untuk kelancaran kegiatan rekayasa lalu lintas di ruas jalan provinsi; I
- 6.6. Melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan teknologi dan penentuan titik sdrana informasi dan komunikasi lalu lintas jalan sesuai rencana kegiatan agar mendapat titik atau lokasi yang tepat dalam pengembangan teknologi rekayasa lalu lintas jalan;
- 6.7. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi kelayakan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan pada ruas jalan provinsi sesuai bidang tugasnya agar tetap terpeliharanya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dari gangguanj'bencana;
- 6.8. Mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya;
- 6.9. Melakukan konsultasi kegiatan dengan Unit/Instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 6.10. Melakukan pembinaan kepada bawahan melalui pengendalian internal dalam menegakan idisiplin PNS sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional, berintegritas I dan bermoral baik di dalam maupun di luar kantor; I
- 6.11. Membuat laporan i bulanan, tahunan dan hasil pelaksanaan tugas I kedinasan sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; J

I

- 6 .12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## URAIANTUGASJABATAN

I

1. NAMA JABATAN

: KEPALA SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2. KODEJABATAN

I

3. ESELON

:

1V1 - A

4. UNIT KERJA

: BIDANG LALU LINTAS JALAN

5. RUMUSAN TUGAS :

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN MELALUI INSPEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN PROVINS! SESUAI KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK MENINGKATKAN DAN MENJAMIN KESELAMATAN BERLALU LINTAS MELALUI RUAS JALAN PROVINS!.

## 6. URAIAN TUGAS:

- 6.1. Merencanakan kegiatan Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai rencana kerja untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- 6.2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kompetensi yang dimiliki agar terciptanya produktivitas kerja secara efektif; I
- 6.3. Membimbing bawahan sesuai bidang tugas dan bakat/minat yang dimiliki untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas;
- 6 .4. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai rencana kegiatan agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- 6.5. Menyusun rencana kegiatan dan menganalisis kebutuhan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan di ruas jalan provinsi sesuai bidang tugas untuk kelancaran kegiatan penanganan keselamatan lalu Iintas di ruas jalan provinsi;
- 6.6. Menyusun rencana kegiatan pengendalian operasional lalu lintas di ruas jalan provinsi sesuai rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. 7. Melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan sarana prasarana lalu lintas jalan di ruas jalan provinsi sesuai bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki agar meningkatkan dan menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 6.8. Melaksanakan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan serta fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai bidang tugas agar terwujudnya pemahaman dan kenyamanan dalam bertransportasi;
6. 9. Melaksanakan pembinaan keselamatan kepengusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan serta pengendalian dan pengawasan pengujian teknis kendaraan bermotor secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menjaga kelayakan operasional kendaraan;
- 6.10. Melaksanakan penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan sesuai ketentuan dan pedoman teknis agar terlaksananya tertib hukum dalam berlalu lintas;

·-

...

;

- 6 .11. Mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai rencana kerja untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya;
- 6.12. Melakukan pembinaan kepada bawahan melalui pengendalian internal dalam menegakan .disiplin PNS sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional, berintegritas dan bermoral baik di dalam maupun di luar kantor;
- 6.13. Melakukan konsultasi kegiatan dengan Unit/Instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 6.14. Membuat laporan bulanan dan tahunan dan hasil pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telap dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; ,
- 6.15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

I

## I URAIAN TUGAS JABATAN

## I : KEPALA BIDANG ANGKUTAN JALAN

1. NAMA JABATAN

2. KODE JABATAN

I

3. ESELON

: llli - A I

4. UNIT KERJA

## : DINAS PERHUBUNGAN PROVINS! NTT

'

5. RUMUSAN TUGAS :

I

I

MERENCANAKAN OPERAbIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI I KEGIATAN ANGKUTAN JALAN MELIPUTI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK i DAN TERMINAL, ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK DAN ANGKUTAN I BARANG SERTA PEMADLTAN MODA DAN PENGEMBANGAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK EFEKTIFITAS TRANSPORTASIJALAN. i

## 6. URAIAN TUGAS

!

i

- 6 .1. Merencanakan Iangkah-Iangkah operasional Bidang Angkutan Jalan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan hasil evaluasi kinerja I tahun sebelumnya serta sumber data yang tersedia agar tercapainya operasional program dan kegiatan yang lebih terarah dan teroganisir secara efektif dan ~fisien; I
- 6.2. Mendistribusikan [tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kompetensi yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegialtan ·secara optimal;
- 6.3. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawabnya secara efektif; ,

I

- 6.4. Menyelia seluruh program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan agar terciptanya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan atasan;
- I 6.5. Menyiapkan dan i menyusun kebijakan dan/ atau petunjuk teknis dibidang angkutan jalan sesuai fungsi dan wewenang sebagai I pedoman pelaksanaan teknis angkutan jalan; I
- 6.6. Meneliti peta jaringan jalan dan lokasi pelabuhan dan bandara dengan cara survei dan fkoordinasi sesuai fungsi dan kewenangan untuk keterpaduan antart moda transportasi;
- 6.7. Menyusun dan menetapkan rencana umumjaringan transportasijalan provinsi dan lokasi terminal penumpang tipe B serta jaringan trayek antar kota dalam provinsi dan lintas angkutan barang untuk tercapainya keseimbangan antara permintaan dan penawaran jasa angkutan; !
- 6.8. Memberi rekomendasi atas izin trayek dan izin operasi antar kota dalam provinsi serta izin lintas angkutan barang untuk kelancaran I angkutan orang dan barang; I
- 6.9. Menyusun dan menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam provinsi \ berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk transparansi pelayran;

.

;.

- 6.10. Mengevaluasi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Angkutan .Jalan sesuai program kerja untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya;
- 6.11. Membina bawahan dalam penegakan disiplin, mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional, berintegritas dan berm.oral dalam pelaksanaan tugas baik di dalam maupun di luar kantor;
- 6.12. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait sesuai bidang tugasnya agar terjalin kerja sama yang baik;
- 6.13. Melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan sesuai rencana kerja dan hasil kerja yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertangungjawaban kinerja;
- 6.14. Memberikan saran/masukan secara lisan dan tertulis kepada atasan melalui nota dinas dan/ atau telaahan staf sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya untuk dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan Atasan;
- 6.15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas