PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
Menimbang
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
,,
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
PEMBENTUKAN
DAN
Menetapkan
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci. 6 .
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci. 7.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci. 8.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kerinci. 9.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Ka bu paten Kerinci.
11. Inspektur adalah lnspektur kabupaten Kerinci.
12. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Kerinci.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Kerinci.
14. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Kerinci.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Kerinci.
16. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci.
17. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kerinci.
18. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang diberntuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
19. Lurah adalah Kepala Kelurana selaku Perangkat Kecamatan.
-
20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPI', dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
PEMBENTUKAN
Pasal 3
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ## BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci. 6 .
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci. 7.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci. 8.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kerinci. 9.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Ka bu paten Kerinci.
11. Inspektur adalah lnspektur kabupaten Kerinci.
12. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Kerinci.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Kerinci.
14. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Kerinci.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Kerinci.
16. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci.
17. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kerinci.
18. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang diberntuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
19. Lurah adalah Kepala Kelurana selaku Perangkat Kecamatan.
-
20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPI', dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
PEMBENTUKAN
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe C mempunyai tugas menyelengaarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kerinci serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Kerinci mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan Kebakaran;
5. Dinas Sosial dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
7. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan holtikultura;
8. Dinas Perkebunan dan Petemakan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan petemakan;
9. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe C menyelenggarakan urusar .. pemerintahan bidang pangan;
10. Dinas Perikanan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
15. Pencata.tan Sipil dengan Tipe B pemerintahan bidang administrasi 11. Dinas Kependudukan dan menyelenggarakan urusan kependudukan dan cata.tan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Penenaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizman dan non penzinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
14. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
15. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata., urusan pemerintahan bidang kebudayaan, serta. urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
16. Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
17. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- e. Badan Kabupaten Kerinci mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan;
3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang pendapatan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Gunung Tujuh, dengan Tipe A;
2. Kecamatan Kayu Aro, dengan Tipe A;
3. Kecamatan Kayu Aro Barat, dengan Tipe A;
4. Kecamatan Gunung Kerinci, dengan Tipe A;
5. Kecamatan Siulak, dengan Tipe A;
6. Kecamatan Siulak Mukai, dengan Tipe A;
7. Kecamatan Air Hangat, dengan Tipe A;
8. Kecamatan Air Hangat Timur, dengan tipe A;
9. Kecamatan Air Hangat Barat, dengan Tipe A;
10. Kecamatan Depat Tujuh dengan Tipe A;
11. Kecamatan Sitinjau Laut, dengan Tipe A
12. Kecamatan Danau Kerinci, dengan Tipe A;
13. Kecamatan Keliling Danau, dengan Tipe A;
14. Kecamatan Gunung Raya, dengan Tipe A;
15. Kecamatan Bukit Kerman, dengan Tip A;
16. Kecamatan Batang Merangin, dengan Tipe A.
Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dibentuk Kelurahan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 4
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 5
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, ## BAB III
PEMBENTUKAN UPI'
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 6
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 7
- (1) Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 8
Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (1) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (2) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibina dan bertanggungjawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 10
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPI' yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPf yang baru.
STAF AHLI
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 11
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga} staf ahli.
- (4) Staf ahli bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli bupati, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.
BABV
PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 12
- (1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persayaratan kompetensi :
- a. Teknis;
- b. Manajerial; dan
- c. Sosial kultural.
- (2) Pengisian perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
- ( 1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, perangkat daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sampai dengan pereaturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi rumah sakit daerah, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum perturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit daerah baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017
BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci. 6 .
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci. 7.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci. 8.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kerinci. 9.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Ka bu paten Kerinci.
11. Inspektur adalah lnspektur kabupaten Kerinci.
12. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Kerinci.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Kerinci.
14. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Kerinci.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Kerinci.
16. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci.
17. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kerinci.
18. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang diberntuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
19. Lurah adalah Kepala Kelurana selaku Perangkat Kecamatan.
-
20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPI', dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
PEMBENTUKAN
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe C mempunyai tugas menyelengaarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kerinci serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Kerinci mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan Kebakaran;
5. Dinas Sosial dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
7. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan holtikultura;
8. Dinas Perkebunan dan Petemakan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan petemakan;
9. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe C menyelenggarakan urusar .. pemerintahan bidang pangan;
10. Dinas Perikanan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
15. Pencata.tan Sipil dengan Tipe B pemerintahan bidang administrasi 11. Dinas Kependudukan dan menyelenggarakan urusan kependudukan dan cata.tan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Penenaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizman dan non penzinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
14. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
15. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata., urusan pemerintahan bidang kebudayaan, serta. urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
16. Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
17. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- e. Badan Kabupaten Kerinci mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan;
3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang pendapatan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Gunung Tujuh, dengan Tipe A;
2. Kecamatan Kayu Aro, dengan Tipe A;
3. Kecamatan Kayu Aro Barat, dengan Tipe A;
4. Kecamatan Gunung Kerinci, dengan Tipe A;
5. Kecamatan Siulak, dengan Tipe A;
6. Kecamatan Siulak Mukai, dengan Tipe A;
7. Kecamatan Air Hangat, dengan Tipe A;
8. Kecamatan Air Hangat Timur, dengan tipe A;
9. Kecamatan Air Hangat Barat, dengan Tipe A;
10. Kecamatan Depat Tujuh dengan Tipe A;
11. Kecamatan Sitinjau Laut, dengan Tipe A
12. Kecamatan Danau Kerinci, dengan Tipe A;
13. Kecamatan Keliling Danau, dengan Tipe A;
14. Kecamatan Gunung Raya, dengan Tipe A;
15. Kecamatan Bukit Kerman, dengan Tip A;
16. Kecamatan Batang Merangin, dengan Tipe A.
Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dibentuk Kelurahan dengan Peraturan Daerah.
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, ## BAB III
PEMBENTUKAN UPI'
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (1) Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (1) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (2) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibina dan bertanggungjawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPI' yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPf yang baru.
STAF AHLI
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga} staf ahli.
- (4) Staf ahli bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli bupati, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.
BABV
PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH
- (1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persayaratan kompetensi :
- a. Teknis;
- b. Manajerial; dan
- c. Sosial kultural.
- (2) Pengisian perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
- ( 1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, perangkat daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sampai dengan pereaturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi rumah sakit daerah, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum perturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit daerah baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017
BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Darah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaeten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Darah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaeten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaetn Kerinci tahun 2012 Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Darah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaeten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 6), kecuali Pasal 27;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 4), kecuali Pasal 2 huruf a, Pasal 3 s/d Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) huruf a s/d huruf e, dan huruf g, Pasal 10, Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 2016

SEKRtETAR!S DAEjlAH KABUPATEN KERINCI, ltFR1z1m.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINS! JAMB!:

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2016 NOMOR

## Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 2016


/2016