PERATURAN BUPATI SALINAN  JEMBER Nomor 60 Tahun 2012 tentang TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER (berlaku 28 Desember 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI JEMBER
SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 60 TAHUN 2012
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember dan optimalisasi kinerja Inspektorat Kabupaten Jember, perlu mengatur dan menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Inspektorat Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
:
1. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Jember.
5. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Jember.
7. Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jember.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2
Pasal 2
- (1) Susunan Organisasi Inspektorat sebagai berikut :
- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan kepada Sekretaris Kabupaten merupakan pertanggung jawaban administratif keuangan dan kepegawaian.
- (3) Sekretariat dan Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
Sekretaris dan Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab pada Inspektur.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 3
- (1) Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Kabupaten.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan Pemerintahan kelurahan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi meliputi :
- a. perencanaan program pengawasan,
- b. perumusan kebijakan, pembinaan, dan fasilitas pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 4
- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkup Inspektorat dan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan, penginventarisasian, dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
- d. penanganan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.
- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Administrasi dan Umum; dan
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Paragraf 1
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 6
- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi meliputi :
- a. pengkoordinir penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- b. penyusunan anggaran inspektorat;
- c. penyiapan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
Paragraf 2
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 7
Sub Bagian Administrasi dan Umum
- (1) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi meliputi :
- a. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan ;
- b. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pengelolaan urusan keuangan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 8
- (1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :
- a. penginventarisir hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
- b. pengadministrasi laporan hasil pengawasan;
- c. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- d. penyusunan statistik hasil pengawasan; dan
- e. penyelenggaraan kerjasama pengawasan.
Bagian Kedua
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 9
- (1) Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengawasan dengan mereviu hasil pengawasan dan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi meliputi :
- a. pembuatan usulan program pengawasan di wilayah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan; dan
- c. pelaksanaan pembinaan kepada tim pengawas.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 10
- (1) Inspektur Pembantu terdiri dari:
- a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta desa/kelurahan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 11
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Inspektur sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi meliputi :
- a. pembuatan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya;
- b. pengkoordinir pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten sesuai bidang tugasnya; dan
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidangnya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 12
- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Auditor adalah jabatan fungsional yang melaksanakan pengawasan atas laporan keuangan pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten.
- (3) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) adalah jabatan fungsional yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan Pemerintahan di Kabupaten, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur dan bekerja secara mandiri serta tetap mempunyai tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan pengawasan sesuai dengan bidangnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 13
- (1) Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa.
BAB V - PEMBIAYAAN Pasal 14
Pasal 14
Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 15
Pasal 15
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Inspektorat Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 15
Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Inspektorat Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Penetapan: Ditetapkan di Jember pada tanggal 28 Desember 2012

Distribusi: Salinan suai dengan aslinya

Penandatangan: BUPATI JEMBER, MZA DJALAL