PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, Nomor J Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR: J TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DIKABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 39 peraturan Dearah Kabupten Konawe Utara nomor 1 tahun 2015, Tentang Desa perlu diatur Peraturan pelaksanaan tentang tata cara Pemilihan, pengasahan pengankatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas , perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
i
i
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 Nomor : , tambahan lembaran Daerah Kabupaten Konawe utara Nomor: )
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Dl KABUPATEN KONAWE UTARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Konawe Utara adalah lembaga perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
TATA CARA PEMILIHAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa sebagai akibat penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan memiliki jenjang kepangkatan paling rendah Penata Muda Tk. I , Golongan III/ b.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa antar waktu, dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
1
- (1) Bupati membentuk pantia pemilihan di Kabupaten
- (2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelengarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten
4. b . Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa
- c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak Suara
- d. Menfasilitasi pencetakari surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya
- e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan
4. f . Menpasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten
- g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan melalui tahapan:
- a . persiapan;
- b. pencalonan;
- c . pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2015 dilaksanakan dihari dan bulan yang sama pada tahun 2015, dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2021
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2016 dan tahun 2017 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2017 dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2021 .
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2021 dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2027.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2021.
Bagian Kedua
Tahapan Persiapan
Paragraf 1
Pemberitahuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatannya yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa Jabatan kepada Bupati.
N Paragraf 2
Pembentukan Panitia
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) BPD membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari:
- a. Ketua dipilih dari anggota BPD ,
5. b . Sekretaris, bendahara dan anggota dipilih dari unsur-unsur BPD , Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Apabila ketua/ anggota BPD atau diantara anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada yang mencalonkan untuk pemilihan Kepala Desa atau berhalangan tetap maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan perubahan susunan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b . Menetapkan jadwal pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. Pengumuman pendaftaran bakal calon;
- d. Menerima pendaftaran bakal calon;
- e. Melaksanakan pendaftaran pemilih, untuk selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
2. f . Mengumumkan daftar pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
3. g . Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon,
- h. Menerima dan melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon;
5. i . Melakukan uji saringan penyampaian visi dan misi calon untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
6. j . Memberikan surat pengantar kepada bakal calon untuk pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Penguji Kabupaten;
7. k . Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan;
8. I . Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- n. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- o. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
11. p . Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- q. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Bupati;
- r. Melaksanakan pemungutan suara;
- s. Melakukan perhitungan suara dan menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara seta mengumumkan hasil pemilihan;
- t. Membuat berita acara pemilihan;
- u. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- v. Mengambil keputusan apabila dalam proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa timbul permasalahan;
- w. melakukan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan;
- x. Melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan tembusannya disampaikan kepada Camatdan Bupati.
Paragraf3
Persyaratan Pemilih
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan,
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. Penduduk Desa dan Warga Negara Indonesia,
4. b . Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal di Desa tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus sampai pada saat pendaftaran pemilih,
- c. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa atau sudah/pernah menikah,
- d. nyata-nyata tidak sedang terganggu ingatannya,
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkari putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih.
Paragraf 4
Pendaftaran Pemilih
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Pendaftaran Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan, dari rumah kerumah untuk menghindari terdaftarnya Pemilih dibawah umur, Pemilih darl luar Desa atau Pemilih terdaftar dua kali.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan /atau identitas lainnya,
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
- c. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Pengurus Dusun/ Rukun Warga/ Rukun Tetangga;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didaftar sebagai Pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Daftar Pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dilihat / dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.
Paragraf 5
Penetapan Pemilih
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 16 diumumkan ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selama 5 (lima) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
Untuk keperluan Pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan Kepala Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan " meninggal dunia " .
Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Kepala Desa
Paragraf1
Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan administrasi:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
7. f . bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
10. i . tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
Penjaringan bakal calon dilakukan oleh Panitia Pemilihan atas usul masyarakat setempat atau atas kehendak yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratari sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)
Paragraf 3
Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasl pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah masukan diterima.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
- (1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua), setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 27
Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasa) 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) lebih dari 5 (lima) orang Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan pemeriksaan kesehatan oleh Tim dokter penguji kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 28
- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa . - (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan atau pap an pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejaktanggal ditetapkan. - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. ## Paragraf 4 ## Penyampaian Visi dan Misi ## Pasal 29

Penandatangan: - (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan telah memiliki nomor urut calon wajib menyampaikan visi dan misi.

Penandatangan: - (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masajabatan Kepala Desa. - (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi Program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. ## Pasal 30

Penandatangan: - (1) Penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat BPD dan dihadiri oleh semua calon Kepala Desa dan masyarakat setempat.

Penandatangan: - (2) Penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum jadwal kampanye. ## Paragraf 5 Kampanye ## Pasal 31

Penandatangan: - (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosia) budaya masyarakat setempat. - (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. - (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. ## Pasal 32

Penandatangan: Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) memuat visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), apabila calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa. ## Pasal 33 Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: - a. pertemuan terbatas, - b. tatap muka, - c. dialog, - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum, - e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan, dan 6. f . kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. ## Pasal 34

Penandatangan: - (1) Calon Kepala Desa dapat membentuk Tim pelaksana kampanye, dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye. - (2) Pelaksana kampanye dilarang : - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, - b. melaksanakan kegiatan yang mebahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon dan/ atau calon yang lain, - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat, - e. mengganggu ketertiban umum, 2. f . mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain, 3. g . merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon, - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, 5. i . membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/ atau atribut calon yang bersangkutan, dan 6. j . menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. - (3) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan :

Penandatangan: - a. Kepala Desa, - b. Perangkat Desa, - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa. ## Pasal 35 Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dikenai sanksi: - a. Peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan - b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain.

Penandatangan: - c. dalam hal melangar larangan sebagiaman dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf j, jika terbukti calon kepala desa melakukan secara tidak langsung dengan menjanjikan atau memberikan uang, barang lainnya kepada peserta kampanye melalui perantara orang lain pada saat kampanye sedang berlangsung dan tertangkap tangan oleh orang atau aparat keamanan serta panitia pemilihan Kepala Desa, maka oleh panitia bagi calon yang melangar tidak diikutkan memilih dalam pemilihan Kapala Desa yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang di tetapkan;

Penandatangan: - d. penetapan sanksi bagi calon Kepala Desa sebagaimana di maksud huruf (c) di atas ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan Kepala Desa. ## Pasal 36 - (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Penandatangan: - (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. ## Paragraf 6

Penandatangan: ## Larangan dan Sanksi Calon Kepala Desa

Penandatangan: ## Larangan Calon Kepala Desa ## Pasal 37

Penandatangan: ## Calon Kepala Desa dilarang : - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, - b. melaksanakan kegiatan yang mebahayakan Desa, Daerah dan Negara kesatuan Republik Indonesia - c. menguntungkan kepentingan Pribadi dan merugikan kepentingan umum;

Penandatangan: - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap keluarga dan atau calon Kepala Desa yang lainnya;

Penandatangan: - e. melakukan tindakan meresahkan, sekelompok masyarakat Desa dan atau calon Kepala Desa lainnya; 6. f . menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan atau calon yang lain; 7. g . menghasut dan mengadu domba perseorangan, masyarakat dan atau calon lainnya; - h. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan pengunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan atau calon yang lain; 9. i . melakukan kualisi atau bekerja sama dengan salah satu calon lain untuk menjatuhkan calon lainnya;

Penandatangan: 10. j . menjanjikan atau memberikan sesuatu Kepada orang atau masyarakat Desa setempat berupa uang, barang dan atau materi lainnya yang berdampak menguntungkan bagi diri calon dalam pemilihan Kepala Desa ## Sanksi ## Pasal 38

Penandatangan: - (1) Calon Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis;

Penandatangan: - (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan bagi calon yang melanggar tidak diikutkan memilih dalam pemilihan Kepala Desa dan dapat dilanjutkan dengan menggugurkan calon yang bersangkutan sebagai calon yang tidak memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Kepala Desa;

Penandatangan: - (3) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini ternyata calon secara langsung atau tidak langsung melalui perantara orang lain, terbukti dengan tertangkap tangan oleh orang, masyarakat, aparat keamanan dan panitia pemilihan Kepala Desa melakukan perbuatan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf (j), dilakukan tindakan dengan menggugurkan calon yang bersagkutan tidak memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Kepala Desa, oleh penitia pemilihan Kepala Desa;

Penandatangan: - (4) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dan 3) tersebut di atas, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa. ## BAB III ## PELAKSANAAN PEMILIHAN ## Bagian Kesatu ## Persiapan Pelaksanaan Pemilihan ## Pasal 39

Penandatangan: - (1) 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yang ditetapkan Bupati, Panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat jadwal, hari, tanggal dan tempat pelaksanaan pemungutan suara.

Penandatangan: - (2) Tempat pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kantor Kepala Desa, pasar dan tempat-tempat umum lainnya diwilayah Desa yang bersangkutan. - (3) Paling lambat sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia sudah harus membagikan kartu panggilan kepada para pemilih. ## Pasal 40 - (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :

Penandatangan: - a. Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat pemilihan Kepala Desa dan sekaligus menyampaikan pidato pembukaan, - b. Pembukaan kotak suara, - c. Pengeluaran seluruh isi kotak suara, - d. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan, dan - e. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. - (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Pengawas dari Pemerintah Daerah dan warga masyarakat.

Verifikasi: - (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia serta dapat ditanda tangani oleh saksi-saksi calon. ## Bagian Kedua ## Pemungutan Suara ## Pasal 41 - (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara Panitia Pemilihan memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai tata cara pemungutan suara,
- (2) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih,
- (3) Pemilih yang menerima suara yang temyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan,
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan,
- (5) Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya satu kali.
##
PENJELASAN
Pasal 42
- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon. - (2) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
PENJELASAN
Pasal 43
- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atau permintaan pemilih, - (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pillhan pemilih yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 44
Panitia Pemilihan dan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.
PENJELASAN
Pasal 45
- (1) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. - (2) Apabila calon Kepala Desa sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa maka yang bersangkutan diganti dengan foto. - (3) calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administrasi dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
PENJELASAN
Pasal 46
- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para Pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, lalu menutupnya, mengunci, menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia Pemilihan. - (2) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir. - (3) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak Pemilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak. - (4) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat pencoblos yang disediakan oleh Panitia. - (5) Pencoblosan surat suara yang dilaksanakan tidak menggunakan alat pencoblos yang disediakan oleh Panitia dianggap surat suara batal atau tidak sah. - (6) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. - (7) Setelah surat suara dicoblos Pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan Panitia Pemilihan.
PENJELASAN
Pasal 47
Pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 14.00 WITA.
PENJELASAN
Pasal 48
- (1) Surat suara pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila : - a. Surat Suara ditanda tangani oleh Ketua Panitia, dan 3. b . Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon, atau - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan, atau - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon, atau - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon. - (2) Surat Suara Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila : - a. Surat Suara tidak ditanda tangani oleh Ketua Panitia, dan - b. Tanda coblos terdapat pada 2 (dua) kotak segi empat, atau - c. Menggunakan alat coblos lain selain yang disediakan Panitia, atau - d. Menulis dan/ atau mencoret dan/ atau memberi tanda pada surat suara selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. ## Bagian Ketiga ## Penghitungan Suara
PENJELASAN
Pasal 49
- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah Pemungutan suara berakhir. - (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menghitung : - a. Jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untukTPS, - b. Jumlah Pemilih dari TPS lain, - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai, dan - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos. - (3) Panitia Pemilihan membuka kotak suara, - (4) Panitia Pemilihan mengambil satu persatu surat suara dan menyebutkan nomor dan nama calon yang dicoblos dan/atau menyebutkan suara batal dan/atau tidak sah, kemudian memperlihatkan surat suara tersebut kepada saksi dari calon Kepala Desa. - (5) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan dan calon Kepala Desa. - (6) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) examplar dan menempelkan 1 (satu) examplar duplikat hasil penghitungan suara ditempat umum. - (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel. - (8) Panitia Pemilihan menyerahkan kotak suara kepada BPD yang berisi Berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, pemungutan dan penghitungan suara, segera setelah selesai penghitungan suara. ## Bagian Keempat ## Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
PENJELASAN
Pasal 50
- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan mengumumkan perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa. - (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih. - (3) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD, dan - (4) Calon Kepala Desa terpilih diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
PENJELASAN
Pasal 51
Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama, lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan Pemilihan ulang dan hanya diikuti calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama.
PENJELASAN
Pasal 52
Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sej*ak penanda tanganan berita acara pemilihan.
PENJELASAN
Pasal 53
Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 hasilnya tetap sama, BPD menilai dan menetapkan Penjabat Kepala Desa untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat putusan pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa. ## BAB IV ## PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU ## Bagian Kesatu ## Umum i
PENJELASAN
Pasal 54
Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti, lebih dari 1,5 (satu setengah) tahun dilakukan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.
PENJELASAN
Pasal 55
Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak penjabat Kepala Desa dilantik. ## Bagian Kedua ## Pembentukan Panitia
PENJELASAN
Pasal 56
- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 5 (lima) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan. - (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota BPD, perangkat Desa dan tokoh masyarakat. - (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari: - a. Ketua dipilih dari anggota BPD, 5. b . Sekretaris, Bendahara dan anggota dipilih dari unsur-unsur perangkat Desa dan tokoh masyarakat. - (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 9.
PENJELASAN
Pasal 57
- (1) Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada APBD. - (2) Panitia Pemilihan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati. - (3) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan. ## Bagian Ketiga ## Pengumuman, Pendaftaran dan Penelitian Calon
PENJELASAN
Pasal 58
Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa disertai syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 21 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i,j, k, I, m, dan n ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dalam jangka waktu 5 (lima) hari.
PENJELASAN
Pasal 59
Panitia Pemilihan membuka pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.
PENJELASAN
Pasal 60
Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa termasuk kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
PENJELASAN
Pasal 61
- (1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih. - (2) Calon Kepala Desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang, dan paling banyak 3 (tiga) orang, - (3) Apabila Calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) hari. - (4) Setelah perpanjangan waktu pendaftaran, bakal calon yang memenuhi syarat tetap kurang dari 2 (dua) orang Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang di tetapkan kemudian. - (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana di maksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati dapat memperpanjang masa jabatan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa yang baru. - (6) Dalam hal bakal calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang Panitia Pemilihan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 58 peraturan Bupati ini. ## Bagian Keempat ## Persyaratan Pemilih Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah unsur masyarakat. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 adalah : - a. Tokoh adat, 2. b . Tokoh agama, - c. Tokoh masyarakat, - d. Tokoh pendidik, - e. Perwakilan kelompok tani, 6. f . Perwakilan kelompok nelayan, 7. g . Perwakilan kelompok perajin, 8. h . Perwakilan kelompok perempuan , 9. i . Perwakilan kelompok masyarakat miskin, 10. j -Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
PENJELASAN
Pasal 62
Pasal 63 ## Bagian Kelima ## Pemilihan Kepala Desa
PENJELASAN
Pasal 64
Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 , Pemilih sebagaimana dimaksud pasal 63 harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Bupati ini.
PENJELASAN
Pasal 65
Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan dalam musyawarah Desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.
PENJELASAN
Pasal 66
- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat. - (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara yang disepakati dalam musyawarah Desa. - (3) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercapai, maka musyawarah Desa mengesahkan Kepala Desa terpilih dan selanjutnya BPD memproses usul pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa kepada Bupati dalam jangka waktu 5 (lima) hari. - (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan, maka calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih. - (5) Dalam hal calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, musyawarah Desa melaksanakan ketentuan dalam pasal 51, pasal 52 dan pasal 53 Peraturan Bupati ini. - (6) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hasilnya tetap sama, BPD menilai dan menetapkan Penjabat Kepala Desa untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat putusan pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa.
PENJELASAN
Pasal 67
- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan. - (2) Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa. - (3) Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih. - (4) Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa Kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan. - (5) Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan - (6) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa antar waktu diaturdalam Peraturan Bupati. ## BAB V ## PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN
PENJELASAN
Pasal 68
Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
PENJELASAN
Pasal 69
Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 70
Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa bersumpah/ berjanji menurut agama dan kepercayaannya, yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
PENJELASAN
Pasal 71
Kata-kata sumpah/ janji sebagai berikut: " Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, - bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa ... dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadiladilnya; - bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan - bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
PENJELASAN
Pasal 72
Pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Desa dari Pejabat lama kepada Pejabat yang baru dilaksanakan setelah pengucapan sumpah/ janj ' i dan pelantikan. ## BAB VI ## TUGAS, KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN
PENJELASAN
Pasal 73
- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; - d. menetapkan Peraturan Desa; - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 8. f . membina kehidupan masyarakat Desa; 9. g . membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 11. i . mengembangkan sumber pendapatan Desa; 12. j . mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 13. k . mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 14. I . memanfaatkan Teknologi Tepat Guna; 15. m.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; - d. mendapatkan pelindungan hukum
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI XONAWE UTARA

NOMOR : I TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI2017

i

| NO | VARIABEL | KELAS INTERVAL | NILAI |
|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 . | Pengalaman Bekerja Di Lembaga Pemerintahan | 0 s/d 1 Tahun 0 s/d 2 Tahun 0 s/d 3 Tahun 0 s/d 4 Tahun 0 s/d 5Tahun 0 s/d 10 Tahun Diatas 10 Tahun | 10 25 40 55 70 85 100 |
| 2 . | Tingkat Pendidikan * | SMTP / Sederajat SMTA / Sederajat D II D III STRATA 1 STRATA 2 | 25 40 . 55 70 85 100 |
| 3 . | Usia | 25 s/d 35 Tahun 25 s/d 45 Tahun 25 s/d 55 Tahun 25 s/d 65 Tahun Diatas 65 Tahun | 100 80 60 40 20 |
| 4 . | Pemeriksaan Kesehatan | Baik Sedang Kurang | 100 60 20 |