PERATURAN BUPATI RI Nomor 8 Tahun 1945 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. 1999 Tahun 28 Nomor 3. Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)'; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusa.t dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 l}; | | 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara | |---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 11. | Nomor 4587); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); | | 12. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); | | 13. 14. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik | | | 27 Negara I Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); | | 16. | Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah | | | 2015 (Serita | | | Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor | | | 2036); | Hibah/sumbangan adalah Pemberian Pihak Ketiga. kepada daerah secara ikhlas/ sukarela, yang tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga. baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun bara.ng baik yang bergera.k maupun yang tidak bergerak yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. - Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan yang berdomisili dimana saja tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul. - Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalarn bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisa.si massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya tennasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. - � -Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat \_/ APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. - 9.. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah dan atau keuangan daerah. 10. Penerimaan lain-lain adalah seluruh Pendapatan Daerah di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. (berlaku Unknown)
BAB II
Pasal 2
- Hibah/sumbangan pihak ketiga kepada Daerah menganut prinsip sebagai � t .
- ,. sederhana dan transparan;
- a. bersifat sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- c, tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
- J. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- tidak mengurangi kewajiban penyumbang kepada Negara maupun Daerah; dan
hasil Hibah/ sumbangan dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan Daerah.
'
,J -
&lt;
Pihak Ketiga dalam memberikan hibah/sumbangan kepada Pemerintah Daerah ti, ale boleh menuntut kemudahan fasilita.s ata.u keringanan kewajiban lainnya kepada daerah.
- Ketiga Dalam bentuk Aset
Bagian Kedua ekanisme Penerimaan Hibah/sumbangan Pihak Teta.p Tanah
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. 1999 Tahun 28 Nomor 3. Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)';
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusa.t dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 l};
| | 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Nomor 4587); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); |
| 12. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
| 13. 14. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik |
| | 27 Negara I Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); |
| 16. | Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah |
| | 2015 (Serita |
| | Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor |
| | 2036); |
•'
.
-
.
5.
6
Hibah/sumbangan adalah Pemberian Pihak Ketiga. kepada daerah secara ikhlas/ sukarela, yang tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga. baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun bara.ng baik yang bergera.k maupun yang tidak bergerak yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan yang berdomisili dimana saja tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul.
7
- Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalarn bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisa.si massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya tennasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- � -Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat \_/ APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.
- 9.. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah dan atau keuangan daerah.
10. Penerimaan lain-lain adalah seluruh Pendapatan Daerah di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
1. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
PRINSIP PENGEWLAAN HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA
- Hibah/sumbangan pihak ketiga kepada Daerah menganut prinsip sebagai � t .
- ,. sederhana dan transparan;
- a. bersifat sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- c, tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
- J. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- tidak mengurangi kewajiban penyumbang kepada Negara maupun Daerah; dan
hasil Hibah/ sumbangan dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan Daerah.
'
,J -
&lt;
Pihak Ketiga dalam memberikan hibah/sumbangan kepada Pemerintah Daerah ti, ale boleh menuntut kemudahan fasilita.s ata.u keringanan kewajiban lainnya kepada daerah.
- Ketiga Dalam bentuk Aset
Bagian Kedua ekanisme Penerimaan Hibah/sumbangan Pihak Teta.p Tanah
- Tata Cara penyerahan hibah/sumbangan aset tetap tanah kepada Pemerinta.h Kabupaten Minahasa Tenggara yakni:
- a. Pihak ketiga menyurat secara resmi kepada Pemerinta.h Kabupaten Minahasa Tenggara perihal penyeraban hibah/sumbangan aset tetap tanah yang memuat rincian sebagaimana pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran (1) satu;
- b. Pihak ketiga berkewajiban menyerahka.n dokumen kepemilikan asettetap ta.nab tersebut;
- c. Peyerahan aset tetap ta.nab maka bangunan, ta.naman, clan kekayaan alarn yang terkandung didalamnya juga menjadi objek penyerahan.
- d. Pihak Pemerinta.h Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan Penelitian kelengkapan adminstasi legal formal terhadap status aset tetap tanah tersebut;
- e. kedua belab pihak melakukan pertemuan untuk menentukan waktu pelaksanaan peninjauan lokasi dengan meliba.tkan bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah, Hukum Tua dan Pemerinta.h Kecamatan;
- f. peninjauan Lokasi seba.gaimana pada Point c diatas dibuatkan berita acara. sebagai dasar pembuatan Naskah Perjanjian Hibah/Sumbangan;
- g. dengan dibuatkannya berita acara. penyera.han maka Pemerintah Kabupaten Minahasa tenggara berkewajiban untuk mencatat dalam Neraca Pemerintah Kabupa.ten Minahasa. Tenggara sebagaimana pada Lampiran 2 (dua) dan yang melakukan perikatan Naskah Perjanjian Hibah adalah Pengelola Barang.

( ) Proses hibah/ sumbangan aset teta.p Gedung dan Bangunan, dimana tanah yang luasnya kurang dari atau sama (±) 5 (lima) Hektar Menjadi Kewenangan dari Perangkat Daerah yang akan mengunakan dan atau berkaitan dengan aset tetap ta.nab tersebut clan yang melakukan perika.tan Naskah Perjanjian Hibah adalah Pengelola Barang.

(

)

\_r

( ) Proses hibah/sumbangan aset tetap tanah yang luasnya Lebih dari e) 5 (lima) Hektar Menjadi Kewenangan dari Tim yang dibentuk oleh Bupati Minahasa Tenggara dan yang melakukan perikatan Naskah Perjanjian Hibah adalah Pengelola Barang.

## Bagian Ketiga

Mekanisme Penerimaan Hibah/sumbangan Pihak Ketiga Dalam bentuk Aset Tetap Peralatan Mesin

## Pasal 9

- ( ) Tata Cara penyerahan hibah/ sumbangan aset tetap Peralatan Mesin kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara ya.lmi:
- a. Pihak ketiga menyurat secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara perihal penyerahan hibah/sumbangan aset tetap Peralatan Mesin yang memuat rincian sebagaimana pada Lampiran (3) tiga;
- b. Piha.k ketiga berkewajiban menyerahkan dokumen kepemilikan aset tetap Peralatan Mesin tersebut;
- c. Piha.k Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan Penelitian kelengkapan adminstasi legal formal terhadap status aset tetap Peralatan Mesin tersebut;
- d. kedua belah pihak melakukan pertemuan untuk menentukan waktu pelaksanaan Pemeriksaan fisik atas aset-aset tetap Peralatan mesin;
- e. pelaksanaan Pemeriksaan fisik atas aset-aset tetap Peralatan mesin sebagaimana pada Point d mengungkapkan keadaan fisik aset tetap peralatan mesin tersebut diatas dan dituangkan dalam berita. acara sebagai dasar pembuatan Naskah Perjanjian Hibah/ sumbangan;
- f. dengan dibuatkannya berita. acara penyerahan maka. Pemerintah Kabupaten Minahasa tenggara berkewajiban untuk mencatat da)am Neraca Pemerintah Kabupaten Minahasa. Tenggara sebagaimana pada Lampiran 2 (dua) dan yang melakukan perikatan Naskah Perjanjian Hibah adalah Pengelola Barang.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berhak menolak penerimaan Hibah aset tetap tersebut jika aset tetap peralata.n mesin secara ekonomis tidak menguntungkan.

(

i

�

I

)

(1)

(

)

I)

)

(

(

i

(1)

I

## Bagian Keempat Mekanisme Penerimaan Hibah/sumbangan Pihak Ketiga Dalam bentuk

## Aset Gedung/bangunan

## Pasal 10

Proses hibah/sumbangan aset teta.p Gedung dan Bangunan wajib menyertakan aset teta.p tanah dan mengunakan mekanisme sebagaimana yang diatur pada bagian Pertama Pasal 8 diatas dengan melampirkan rincian aset teta.p tanah sebagaimana pada La.mpiran 4 (empat).

Proses hibah/sumbangan aset teta.p Gedung dan Bangunan, dimana tanah yang luasnya kurang dari ata.u sama (±) 5 (lima) Hektar Menjadi Kewenangan dari Perangkat Daerah yang akan mengunakan dan/ata.u berkaitan dengan aset tetap tanah tersebut dan yang melakukan perikatan Naskah Perjanjian Hibah adalah Pengelola Barang.

dibentuk oleh Bupati Minahasa. Tenggara dan yang melakukan perikatan Naskah Perjanjian Hibah adalah Pengelola Barang. Proses hibah/ aset tetap Gedung dan Bangunan, dimana tanah yang luasnya Lebih dari e) 5 (lima) Hektar Menjadi Kewenangan dari Tim yang ta.ta cara penyerahan Gedung dan bangunan daJam bentuk Bangun Serah Guna (BSG), Bangun Guna serah (BGS) kepada Pemerinta.h Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana telah diatur da1am peraturan yang berlaku.

## Bagian Kellina Mekanisme Penerimaan Hibah/sumbangan Pihak Ketiga Dalam bentuk Aset Teta.p Jalan Irigasi dan jaringan

## Pasal 11

Tata cara penyerahan hibah/sumbanga.n aset tetap tanah kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yakni:

- a. Pihak ketiga menyurat secara resmi kepada Pemerinta.h. Kabupaten Minahasa. Tenggara perihal penyerahan penyerahan hibah/ sumbangan aset teta.p Jalan Irigasi dan jaringan yang memuat rincian sebagaimana pada La.mpiran (5) lima;
- b. Pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa. Tenggara melakukan Penelitian kelengkapan adminstasi legal formal terhadap status Aset Teta.p Jalan Irigasidanjaringantersebu �
- c. kedua belah pihak melakukan pertemuan untuk menentukan waktu pelaksanaan peninjauan lokasi dengan melibatkan bagian Hukum dan Perundang-undangan Selaetariat Daerah, Bidang Aset, Hukum Tua clan Pemerintah Kecamatan serta Perangkat Daerah yang terkait;

(

I

�

)

(i)

i

i

(· J

- d. peninjauan Lokasi sebagaimana pada Point c diatas dibuatkan berita acara sebagai dasar pembuatan Naskah Perjanjian Hibah/ sumbangan;
- e. dengan dibuatkannya berita acara penyerahan maka Pemerintah Kabupaten Minahasa tenggara berkewajiban untuk mencatat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana pada Lampiran 2 (dua) dan yang melakukan perikatan Naskah Perjanjian Hibah adalah Pengelola Barang;

Proses hibah/sumbangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan jaringan Menjadi Kewenangan dari Perangkat Daerah yang akan mengunakan dan/ atau berkaitan dengan aset tetap tanah tersebut dan yang melakukan perikatan Naskah Perjanjian Hibah adalah Pengelola Barang.

## Bagian Keenam Mekanisme Penerimaan Hibah/ sumbangan Pihak Ketiga Dalam bentuk Aset Tetap Iainnya

## Pasal 12

Tata cara penyerahan hibah/ sumbangan Aset Tetap lainnya kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yakni:

- Pihak ketiga menyurat secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara perihal penyerahan penyerahan hibah/sumbangan Aset Tetap lainnya yang memuat rincian sebagaimana pada Lampiran (6) enam; a.
- b. Pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan Penelitian kelengkapan adminstasi legal formal terhadap status Aset Tetap lainnya tersebut;
- c. kedua belah pihak meJakukan pertemuan dan pemeriksa.an atas keabsahan atas aset tetap lainnya dengan melibatkan bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah, Bidang Aset dan Perangkat Daerah yang terkait;
- d. pertemuan dan pemeriksaan sebagaimana pada Point c diatas dibuatkan berita acara sebagai dasar pembuatan Naskah Perjanjian Hibah/ sumbangan;
- e. dengan dibuatkannya berita acara penyerahan maka Pemerintah Kabupaten Minahasa tenggara. berkewajiban untuk: mencatat dataru Neraca Pemerintah Kabupaten Minabasa Tenggara sebagaimana pada Lampiran 2 (dua) dan yang melakukan perikatan Naskah Perjanjian Hibab adalah Pengelola Barang.

Proses hibah/sumbangan. Aset Tetap lainnya Menjadi Kewenangan dari Perangkat Daerah yang akan mengunakan dan atau berkaitan dengan aset tetap tanah tersebut dan yang melakukan perikatan Naskah Perjanjian Hibah adalah Pengelola Barang.

e

(

)

(2)

## Bagian Ketujuh Aset Tidak Berwujud

Mekanisme Penerimaan Hibah/sumbangan Pihak Ketiga Dalam bentuk

## Pasal 13

Tata Cara penyerahan hibah/ sumbangan Aset Tidak Berwujud kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yakni:

- a. Pihak ketiga menyura.t secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara perihal penyerahan hibah/ sumbangan Aset Tidak Berwujud yang memuat rincian/spesifikasi Aset Tidak Berwuiud yang akan dihibahkan/ disumbangkan;
- b. Pihak ketiga berkewajiban menyerahkan dokumen kepemilikan Aset Tidak Berwujud tersebut;
- c. Pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan Penelitian kelengkapan adminstasi legal formal terhadap status Aset Tidak Berwujud tersebut;
- d. kedua belah pihak melakukan pertemuan untuk menentukan waktu pelaksanaan Pemeriksaan fisik atas Aset Tidak Berwujud;
- e. pelaksanaan Pemeriksaan fisik ata.s Aset Tidak Berwajud sebagaimana pada Point d mengungkapkan rincian/ spesifikasi Aset Tidak Berwujud tersebut diatas dan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pembuatan Naskah Perjanjian Hibah/sumbangan;
- f. dengan dibuatkannya berita aca.ra penyerahan maka. Pemerintah Kabupaten Minahasa tenggara berkewajiban untuk mencatat daJarn Neraca Pemerintah Kabupaten Minaha.sa Tenggara sebagaimana pada Lampiran 2 (dua) dan yang melakukan perikatan Naskah Perjanjian Hibah adalah Pengelola Barang;

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berhak menolak penerimaan Hibah Aset Tidak Berwajud tersebut jika rincian/ spesifikasi aset Tidak Berwajud tidak sesuai dan tidak disertai dengan hak cipta./hak paten.

## Bagian Kedelapan

. ekanisme Penerimaan Hibah/sumbangan Pihak Ketiga Dalam Bentuk Uang

## Pasal 14

Hasil penerimaan hibah/ sumbangan Pihak Ketiga Dalam Bentuk Uang diterima oleh Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan/ a tau Perangkat Daerah lain atas nama Bupati dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya menjadi kekayaan daerah.

e

(1)

(2)

(3)

(4)

## Pasal 15

Penerimaan daerah dari hibah/sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah menerima nota. kredit.

Penerimaan Daerah dari hibah/sumbangan pihak ketiga yang disetor ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
- b. disetor melalui lembaga keuangan lain ata.u kantor pos oleh pihak ketiga; at.au
- c. disetor melalui bendahara. penerimaan oleh pihak ketiga.
4. Bendahara penerlmaan wajib menyetor seluruh uang yang diterima dari hibah/sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ke rekening kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang tersebut diterima.

Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transporta.si sehingga melebihi bat.as waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka wajib disetor pada kesempat.an perta.ma.

## PENGADMINSTRASIAN/PENATAUSAHAAN HIBAH/SUMBANGAN PIHAK

## BABV KETIGA

## Pasal 16

Pengguna Anggaran at.au Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara. penerimaan dan orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang atau barang atau kekayaan daerah basil hibah/ sumbangan pihak ketiga wajib menyelenggarakan pengadministra.sian sesuai dengan pemturan perundang-undangan.

(2

Pejabat yang menandat.angani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan hibah/ sumbangan pihak ketiga bert.anggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

�

- Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penat.ausahaan atau pengadm.inistrasian terhadap seluruh penerimaan clan penyetoran atas pihak ketiga yang menjadi tanggung
- (3 penerimaan hibah/sumbangan jawabnya.


------ ------ ------

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN BUPATI KABUPATEN

MINAHASATENGGARA

NOMOR

TAHUN 2017

TENTANG

## HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

I PENJELASAN UMUM 1 Hibah/ sumbangan Pihak Ketiga merupakan sa1ah satu sumber nerimaan Daerah yang potensial merupakan jenis penerimaan lain-lain T ndapatan Daerah yang sah sebagaimana secara. implisit diatur dengan tentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Hibah/ sumbangan tersebut bersifat sukarela serta tidak mengikat dan qdak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik � rupa uang atau yang disamakan dengan itu maupun berupa barang baik ll8rang bergera.k maupun yang tidak bergera.k.

Hal penting lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bahwa bah/sumbangan yang diberikan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban ak Ketiga kepada Negara dan Daerah seperti kewajiban pe.rpajakan, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di 8i!tas, maka perlu meneta.pkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Hibah/sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah.

## I n. PASAL DEMI PASAL




""""""""""""""m"" : ISY&gt;IO'l llCIO&gt;I "ON

HVNY.L

snlY.IJBIINI RUml

,r

(SDI) tlNVW&amp;

L

toz N!lHV.L

{uual

LIOZ

.1omON

� u3,1 'B8UlfSU!W p-edna U11SIQnml}I I tr8.IJdtml'I


,,

•

Lam

�

NoIDior

## n Keputusan Bupati Minahasa Tenggara

:

Tan

�

al

Ten

g


2017

TAHUN 2017

HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

## BERITA ACARA SERAB TERJMA IIIBAB HARANG IIILIK DAERAII

KETIGA

Nomor:

Nomor:

Padahari

Tanggal

Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di tangan di bawah ini :

�

ama

1. Nama

.•...•...

iabatan

: ________________•... (PIHAK KETIGA)

dal � hal ini bertindak sebagai atas Nama ...·..·...· (PIHAK KETIGA) yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. � ama

Jabatan

: SEKRETARIS DAERAH (PENGELOLA BARANG)

oa.it hal ini bertindak sebagai atas Nama Pemerintah Kabupaten Minahasa TT yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. DaSfl" Berita Acara. Serah Terima Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Mirulliasa. Tenggara sebagai berikut :
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Bulan

Tahun kami yang bertanda

J

�

-·

I

.

;

'

J&gt;:

•


Nomor

•

## PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

## BADAN KEUANGAN DAERAH

Alamat: Kompleh Perhziiroran Blok A KBlurahan Wawali Pean Kee. Rola/ran - Kade P � 9SIS9S

Ratahan,

Kepada

Yth.

BUPATI MINAHASA TENGGARA di-

Tempat

## NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Tentang

PERATURAN BUPATI TENTANG HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

Cata tan

&lt;;

Lampiran ... \ ..

Untuk Mohon Persettljrian

Dan tanda tangan atas

## Bupati Minahasa Tenggara

f.

| NO | PENGOLAH | PARAF |
|------|---------------------------------------------|---------|
| 1 | Kepa1a Pengamanan | |
| 2 | Kepala Bidang Aaet | |
| 31 | Sekretaris BKD | |
| 4 | Kepala Bagian Hukum clan Penmdang-tlndangan | |
| 5 | KepalaBKD | |
| 6 | lnspektur | |
| 7 | Asisten Biclang Administrasi Umum ,; , .. | |
| 81 | Asisten Bidang Pemerintahan clan Kesra - -· | |
| 9 | Sekretaris Daerah | |
| 10 | Wakil Bupati | |
| 11 ! | Bupati Minahasa Tenggara | |



Cata.tan : Coret yang tidak perlu .

•. .. JI

KEPALA BADANN


SE M.Si

PEMBINA Tkt. I

NIP. 19660328 199403 1 005

''

',

3

6.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenta.ng Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tenta.ng Pembentukan Kabupaten Minahasa. Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
0. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undsng Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

2.

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tent.ang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4073);
- 1 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi , Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan \ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- , 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165};
0. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tent.ang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah; t.
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); [
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3\_10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07 /2008 tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem lnformasi Manajemen Barang Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

'

,

e

PERTAMA dengan ini menglu'bahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK K.EDUA menerangkan dengan ini menerima Hibah. dari PIHAK PERTAMA, dengan rinc l sebagai berikut : PIHAK

## Pasal 1 ObjekHibah

(1)

PERTAMA

memberikan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dengan.

suai dengan surat

Hibah kepada

Nominal Rp...

PIHAK

KEDUA,

(...

Nomor

Tanggal berupa

rupiah)

.

Perihal

- (2) · cian sebagaimana pada point 1 (satu) diatas terlampir dalam Lampiran yang erupakan bagian tidak terpisahkan dalam naskah Berita Acara Serah Terima Hibah ini;

## Pasal 2 Hale dan Kewajiban

- (1)

menyatakan menerima Hibah dari PIHAK PERTAMA, berupa

dengan Nominal Rp.

(

.

- (2) ahwa PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana rsebut dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) adalah benar milik PIHAK PERTAMA an bebas dari ikatan apapun serta bebas dari hutang dan kewajiban Pihak lain;
- (3) ahwa PIHAK PERTAMA berkewajiban menghapus Barang Milik Daerah yang iserahkan kepada PIHAK KEDUA;
- (4) ahwa sejalc ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hibah ini, maka hale, ewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan dan pemanfaatan Barang Milik aerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), sepenuhnya hPT"!1:11·"1h dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

..

## Pasal3 Penutup

- ( 1) � erita Acara Serah Terima Hibah ini sah dan mengikat sejak ditandatangani oleh � ARAPIHAK;
- (2) ferita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam gkap 2 (dua} di atas meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAKKEDUA

...••...••••••••..•••...

SAKSI I,

...

••••••.••...•.••.•••.•••••...

SAKSI II,

.

.

BUPATI MINABASA TENGGARA,


JAMES SUMENDAP

l

Lampiran Ill Keputusan Bupati

..

---

Minahasa

Nomor

TAHUN 2017

Tanggal

:

Tenggara

2017

Tentang

:

HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABOPATEN MINAHASA TENGGARA

NO. KODE LOKASI : ••••••

## KAR1U INVENrARIS BARANG (KJB) 8 1'£1\AI.ATAK DAM MESlK

| NO. Urut | Bl rang | NamaBa.. ng/ Jenls Barang | Nomor Register | Type | Ulannl cc | Ballln | Tahun Pembellan | Nomor - | Nomor - | Nomor - | Nomor - | Auluoul C.ra perolehan | llll1P | | Kat |
|------------|-----------|-----------------------------|------------------|--------|-------------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|----------|----|-------|
| NO. Urut | Bl rang | NamaBa.. ng/ Jenls Barang | Nomor Register | Type | Ulannl cc | Ballln | Tahun Pembellan | - | _.,.. | | Pallol | SPKB | llll1P | | Kat |
| 1 | 2 | 3 | | 6 | e | 7 | e | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | ' | | | | | | | | | | | | |

-

-

## MENGETAHUl

KEPALASKPD

(

NIP

.

PENGURUS 8ARANG

)



\_,

f


Lampiran IV Keputusan Bupati Mlnahasa Tenggara

Tangga]

Nomor

TAHON 2017

Ten tang

:

HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

## 110. KOD:&amp; LOKASI I

| l'fo Vrt | .Jenla 8uaJJ&/ llama Buug | llomor | Kmadlld ... IB, | Kmrtnilod Bu,gm,an | | tau Lmml (1121 | l.etalr/Lobsi Alamld: | Do1mmmt. Oedms& | Do1mmmt. Oedms& | tau Status (1121 TIIIWl | llomor lrode Tomah | AA1 Ruga amal | Ket. |
|------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|--------|
| l'fo Vrt | .Jenla 8uaJJ&/ llama Buug | Kocle Rep,ter ...ft. | KB,RBI | Beztmgbt Tl4u | Betl>A/ tlllak | tau Lmml (1121 | l.etalr/Lobsi Alamld: | hngal | llomor | tau Status (1121 TIIIWl | llomor lrode Tomah | AA1 Ruga amal | Ket. |
| l | a | 3 4 | 5 | 6 | 7 | • | 9 | 10 | ll | llf | J,4 | 16 | 1'1 |

## IIIBIIG&amp;TAIIOI

KEPAIABKPD

)


.


--········-···----· PBIIOUJWB BARAlfO

Lamplran V Keputusan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor

TAHUN 2017

�

=

�

'5'1'

��

.L...-;:::=-:-:-:-;--;;::=-::=-::::::-:-::-====:-::: � 2 � 0 � 1 7 � ==--=-=--==-=====:-:-::-::-=-:=:: � ,-::::-=-====-====-====.,-=,=-=====-"'"=" HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH ICABUPATEN MINAHASA TENGGARA

��

Tentang

## KARTU IRVBSTARIS IIARAIIG (BIB) D JAI.Alll, IRIGASI DAl'I JARDIGAIII


| Jenla Ho, Banq/ Vrt llama -- | KODBLOKABI , l!i o mo Kode Resister - ... | r Koutrabl | Paqfauc nr-1 | ..._ tMI | Luu IM21 | Letd:/ loli:ul | Dokumcm ...-1 | Komor | - Tamil | KomorKode ,... | Aal- ual | llnp | KmuUal (Jl,KB,RBI | Ket |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------------|---------------------|---------|-----------|-----------------------|------------|--------|---------------------|-------|
| 1 2 | s | IS | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | IB | 16 | 17 |

-·--·-

-·--·-··

.

K&amp;PALABKPD

PBHGURVB BARARG

)



.

...

,


.


'

'

Lampiran

VI Keputuean Bupati

\_\_ Tungpl

Nomor

Minahasa

:

Tenggara

TAHUN 2017

2Q17

Tentang lllBAH/SUMBANGAN PlHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGOARA

## KA1lT11 IRWllTARJS IIABAl'IG IKIBI &amp; ASBT TBTAP LAlllll'IYA

lfO KODJI: LOKASI •

| ND. Urut | Nama Barang/ Jenls Barang | Nomor | Nomor | Buku/F'elpustekaan | Buku/F'elpustekaan | Barang Betcorak Kesenfan/Kebuda_yaan | Barang Betcorak Kesenfan/Kebuda_yaan | Barang Betcorak Kesenfan/Kebuda_yaan | Hewen/Temak dan Tumbuhan | Hewen/Temak dan Tumbuhan | Jumlah | Tehun � Pembelllm ··i:?· | Asal usu! Cara pcrolchan | Harga | Ket |
|------------|-----------------------------|-------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------|-------|
| ND. Urut | Nama Barang/ Jenls Barang | Kode Barang | Regita" | Judul/ Pendpta | Spesllika al | Asal Dacrah | Pendpt a | BahaJ1 | Jenla . .-_ .. | Ukura ,i- D | Jumlah | Tehun � Pembelllm ··i:?· | Asal usu! Cara pcrolchan | Harga | Ket |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10··; | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

MENOETAHUI KEPALASKPD

(

)

NIP ••••.•••••••.•••••.•••••.••••

## PENOURUS BARANG



NIP •••••••••••••••••••••••••••••••

BUPATI MllfAIIA8A TBRGGARA


+

JAMBS SUlllERJ&gt;AP

;

I·

.

,.\_-

- (4) Penatausahaan atas penenmaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Seluruh Hibah/ sumbangan Pihak Ketiga harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 18

Hibah/ sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah 1n1 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

| NO | PENGOLAH | PARAF |
|------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Kepala Sub Bidang Pengamanan | (v |
| 2 | Kepala Bidang Aset | L+, v |
| 3 | Sekretaris BKD | A7 |
| 4 | Kepala Bagian Hukum dan Perundanz-Undanzan | � |
| 5 | KepalaBKD | - |
| 6 | lnspektur | :A/) |
| 7 | Asisten Bidang Administrasi Umum | 11 |
| 8 | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra | (( |
| 9 | Sekretaris Daerah | .. |
| 10 | Wakil Bupati | ' - � " |
| 11 | Bupati Minahasa Tenggara | DH. Mohon ditandatangani |

Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal

201 7

SEKRETARIS DAERAH

KABUPrAHASA TENGGARA,


FARRYLIWE

SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR .

Ditetapkan di Ratahan

2017

Pada Tanggal c,LO M � BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

,

\

-·


'

•

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR

| NO | PENGOLAH | PARAF |
|------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Kepala Sub Bidang Pene:amanan | � |
| 2 | Kepala Bidang Aset | v |
| 3 | Sekretaris BKD | £\-. /I |
| 4 | Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan | r |
| 5 | KepalaBKD | � |
| 6 | Inspektur | / YA - |
| 7 | Asisten Bidang Administrasi Umum | � - |
| 8 | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra | lf' I , |
| 9 | Sekretaris Daerah | r |
| 10 | Wakil Bupati | � I |
| 11 | Bupati Minahasa Tenggara | DH. M'ohon ditandatangani |

Ditetapkan di Ratahan

Pada Tanggal

2017

## BUPATI MINAHASA TENGGARA,


JAMES SUMENDAP


Lampiran I Keputusan Bupati Minahas � nggara

Nomor

TAHUN 2017

Tanggal

Ten tang

2017

HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

## KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A. TANAH

NO. KODE LO KASI : ________________•••.•

I ••••••••

| No. | Jenis barang/ Nama barang | Nomor | Nomor | Luas | Tahun | Letak/ | Status Tanah | Status Tanah | Status Tanah | penggunaan | | Harga (ribuan | |
|-------|-----------------------------|---------|----------|--------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|-----------------|------------|
| No. | Jenis barang/ Nama barang | Kode | Register | (M2) | penga- daan | alamat | Hak | Sertifikat | Sertifikat | | Asal usul | Rp) | Keterangan |
| No. | Jenis barang/ Nama barang | Kode | Register | (M2) | penga- daan | alamat | Hak | Tanaaal | Nomor | | Asal usul | Rp) | Keterangan |
| | | Barang | | | | 7 | | | | | | | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |

## MENGETAHUI KEPALASKPD

...

,

.

## PENGURUS BARANG

(

NIP

�

| NO | PENGOLAH | _ PARAF |
|------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Kepala Sub Bidanz Penzamanan | , |
| 2 | Kepala Bidang Aset | -!/, ...-v |
| 3 | Sekretaris BKD | |
| 4 | Kepala Bagian Hukum dan Perundanz-Undanzan | Ir |
| 5 | KepalaBKD | IV> |
| 6 | Inspektur | / ,- AIL |
| 7 | Asisten Bidang Administrasi Umum | � |
| 8 | Asisten Bidang Pemerintahan danKesra | I |
| 9 | Sekretaris Daerah | r |
| 10 | Wakil Bunati | ' � |
| 11 | Bupati Minahasa Tenggara | DH. Mohon ditandatamzani |

)


NIP

.

## BUPATI MINAHASA TENGGARA,


JAMES SUMENDAP

.

"

.

·.;·

'•

.

',•

•

'

## Pasal 3

Penutup

- ( 1) Berit