PERATURAN GUBERNUR BI Nomor 5 Tahun 2012 tentang TUNJANGAN ESELONERING KEPALA BAGIAN DAN KEPALA BIDANG PADA RUMAH SAKIT UMUM RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
TUNJANGAN ESELONERING KEPALA BAGIAN DAN KEPALA BIDANG PADA RUMAH SAKIT UMUM RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,
:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 huruf c Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi yang diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi menyatakan bahwa Kapala Kantor, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Kapala Bagian, Kepala Bidang pada badan dan Rumah Sakit Umum Raden Mattaher eselon IIIa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan Struktural eselon IIIb;
- c. bahwa penetapan eselonering Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Raden Mattaher terdapat kesalahan seharusnya eselon IIIb;
- d. bahwa sambil menunggu Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Eselonering Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Provinsi Jambi.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Memperhatikan :
Menetapkan :
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi ( Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15 ) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi ( Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6 ).
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/5071/SJ tanggal 20 Desember 2011 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG TUNJANGAN ESELONERING KEPALA BAGIAN DAN KEPALA BIDANG PADA RUMAH SAKIT UMUM RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
BAB II - TUNJANGAN JABATAN Pasal 2
Pasal 2
Tunjangan jabatan Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Provinsi Jambi dibayarkan sesuai dengan eselonering IIIb dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP Pasal 3
Pasal 3
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 2012.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. D itetapkan di Jambi pada tanggal 1 Pebruari 2012

Penandatangan: GUBERNUR JAMBI, ttd H. HASAN BASRI AGUS

Penetapan: Diundangkan di Jambi pada tanggal 1 Pebruari 2012

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI ## SYAHRASADDIN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 5