Unknown PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2017 tentang TATA KELOLA BARANG PERSEDIAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI PASAMAN BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 43. TAHUN 2017
TENTANG
TATA KELOLA BARANG PERSEDIAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASAMAN BARAT,
- a. bahwa dalam rangka tcrtib administrasi dan melaksanakan penatausahaan barang persediaan milik daerah di Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan adanya pedoman pengelolaan barang persediaan,
- b. bahwa sebagai Organisasi Perangkat Daerah difuntut untuk melaksanakan pengelolaan barang persediaan yang efektif, efesien, teratur dan tertib,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Barang Persediaan:
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Renublik Indonesia Nonor 5679);
Menetapkan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), 3.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015, 4.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 5.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), 6.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083), 7.
- Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 116 Tahun 2016, 8.
- Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah kabupaten Pasaman Barat. 9
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BARANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
penyelenggara pemerintah daerah.
- Bupati adalah Bupati Pasaman Barat. 3.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai Pengelola Barang Milik Daerah. 4.
- Pengelola Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 5.
- Pengguna Barang Milik Daerah adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 6.
- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang. 7.
- Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. 8.
- Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang 9
10. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
11. Gudang/tempat penyimpanan adalah suatu ruangan atau tempat penyimpanan baik yang tertutup maupun yang terbuka yang dipakai untuk tempat penyimpanan barang persediaan dan tempat tersebut tidak untuk umum.
12. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang persediaan yang dilaksanakan ## BAB Il MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud disusunnya Pedoman Tata Kelola Barang Persediaan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan petunjuk kepada OPD dalam pelaksanaan penatausahaan barang persediaan OPD dan diharapkan tercapai pengelolaan barang persediaan yang efektif, efesien, teratur dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. (2)Tujuan disusunnya pedoman tata kelola barang persediaan di lingkungan Pemerintah Daerah agar terwujud laporan keuangan yang akuntabel dalam pelaksanaan penatausahaan barang persediaan OPD.
BAB III - BARANG PERSEDIAAN
Pasal 3
- (1) Daerah wajib menyediakan barang persediaan berupa aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang- barang untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang berwujud:
- a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah ,
4. bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi , b.
5. . barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat:
6. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. d.
- (3) Barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. barang konsumsi termasuk didalamnya barang pakai habis,
9. barang pakai habis sebagai pendukung kegiatan, b.
10. amunisi, Cc.
11. bahan untuk pemeliharaan, d.
12. suku cadang e.
13. hg pita cukai dan legas,
14. bahan baku, g.
15. barang dalam proses/setengah jadi, h.
16. tanah/bangunan untuk dijual! atau diserahkan kepada masyarakat, 1.
- j. hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
- k. persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
- (4) Barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diketahui dan dikelola oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN
Pasal 4
- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan barang berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang persediaan milik daerah,
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu oleh :
- a. Sekretaris Daerah selaku pengelola,
- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagai pembantu pengelola,
- c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengguna,
- d. Kepala Unit Kerja yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna,
- e. Pengurus Barang Milik Daerah
- (3) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggungjawab :
- a. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang persediaan,
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang persediaan.
- (4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pembantu pengelola barang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang persediaan yang ada pada masing-masing OPD/ Unit Kerja. it €
- (5) Kepala OPD selaku pengguna barang dan Kepala Unit Kerja selaku kuasa pengguna barang bertugas dan bertanggungjawab :
- a. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang persediaan yang berada dalam penguasaannya,
- b. menggunakan barang persediaan yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya,
- c. mengamankan dan memelihara barang persediaan yang berada dalam penguasaannya,
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang persediaan yang ada dalam penguasaannya,
- e. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Persediaan Semestcran dan Tahunan kepada pengelola barang.
- (6) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang bertugas dan : bertanggungjawab
- b. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan
20. Cc. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu,
- d. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah
- (7) Pengurus Barang secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (8) Pengurus Barang sebagaimana dimaksul pasal 4 ayat (2) huruf e berwenang dan bertanggungjawab :
24. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang persediaan, a.
25. mencatat barang persediaan yang diterima ke dalam buku/kartu barang persediaan, b.
26. Cc. mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang dan keadaan (jumlah dan kualitas) barang persediaan ke dalam buku/kartu barang persediaan menurut jenisnya, |
- d. menyiapkan Surat Permintaan Barang bab lain:
33. ji. melakukan perhitungan barang (stock opname) setiap 6 (enam) bulan sekali,
- k. menyiapkan usulan penghapusan barang persediaan yang rusak atau yang tidak dapat dipergunakan lagi.
- (9) Pengurus Barang Pembantu berwenang dan bertanggungjawab :
dan barang
milik
- b. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang:
- c. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan,
- d. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB)
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN
Pasal 6
- (1) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu olch Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
- (2) Penunjukan Pengurus Barang Pembantu dilakukan ## BAB V PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN
Pasal 7
- (1) Perencanaan kebutuhan barang Persediaan disusun dengan
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN
Pasal 8
- (1) Setiap barang persediaan hasil pengadaan maupun penerimaan lainnya yang sah yang akan diserahkan kepada Petugas Pengurus Barang wajib dilakukan pemeriksaan dari segi kondisi dan jumlah persediaan.
- (2) Pemeriksaan barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas persyaratan yang tercantum dalam SPK (Surat Perintah Kerja), faktur dan/atau dokumen sumber perolehan yang sah lainnya.
- (3) Apabila barang yang diperiksa tidak sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam SPK (Surat Perintah Kerja), faktur dan/atau dokumen sumber perolehan yang sah lainnya, maka Pengurus Barang atau Panitia Pemeriksa Barang menolak barang yang bersangkutan.
- (4) Barang persediaan diserahkan kepada pengurus barang untuk disimpan dan dilakukan pencatatan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja), faktur dan/atau dokumen sumber perolehan yang sah lainnya dan dibuatkan berita acara penerimaan barang persediaan
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN
Pasal 9
- 1) Pengamanan Iisik barang persediaan dilakukan, antara lain:
- a. menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis barang,
- b. menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/ tempat penyimpanan, jika diperlukan,
- c. menyediakan tempat penyimpanan barang,
- d. melindungi gudang/ tempat penyimpanan,
- e. menambah prasarana penanganan barang di gudang, jika diperlukan,
7. f(. menghitung fisik persediaan secara periodik, dan
- g. melakukan pengamanan persediaan.
9. Pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan, antara lain: 2)
- a. buku persediaan,
- b. kartu barang:
- c. Berita Acara Serah Terima (BAST):
13. d berita acara pemeriksaan fisik barang,
14. La) Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB)),
15. laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang semesteran/tahunan, f.
- g. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.
- 3) Pengamanan barang persediaan dilakukan, dengan melakukan pemprosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang persediaan akibat kelalaian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN
Pasal 10
- 1) Penyaluran barang persediaan oleh pengurus Barang dilakukan atas dasar permintaan unit kerja dan Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang (SPPB) dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
- 2) Pengguna/Kuasa pengguna barang dapat memberikan kuasa penandatanganan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) kepada pejabat dibawahnya. |
3. Pengurus barang menyalurkan barang persediaan ke unit kerja dan dibuatkan bukti pengambilan barang dari gudang 3)
BAB VI - INVENTARISASI
Pasal 11
- (1) Inventarisasi Barang Persediaan wajib dilaksanakan oleh Kepala OPD selaku Pengguna dan Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna pada akhir tahun untuk mengetahui jumlah, nilai, dan kondisi barang persediaan serta untuk mempermudah pembukuan barang persediaan.
- (2) Inventarisasi Barang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB VI - INVENTARISASI
Pasal 12
- (1) Dokumen/format yang digunakan untuk penerimaan, penyimpanan, penyaluran dan inventarisasi barang perscdiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa :
- a. daftar usulan pengadaan barang,
3. berita acara pemeriksaan, b.
4. Oo berita acara penerimaan barang,
5. surat permintaan, d.
6. 0 surat perintah pengeluaran/penyaluran barang,
7. 5 bukti pengambilan barang dari gudang,
8. 8 buku pengeluaran barang,
9. 5 buku barang pakai habis,
10. kartu barang, i.
11. kartu persediaan barang, j
- k. daftar hasil perhitungan (fisik atas persediaan (stock opname),
13. laporan semester/tahunan tentang penerimaan dan pengeluaran barang pakai habis, 1
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PENILAIAN BARANG PERSEDIAAN

## Pasal 13

- (1)Penilaian barang persediaan dilaksanakan oleh pengguna/kuasa pengguna barang.
- (2)Cara penetapan nilai barang persediaan menggunakan Metode FIFO (Masuk Pertama Keluar Pertama), sebagai berikut :
- a. Barang yang diperoleh dengan pembelian, meliputi :
- l. harga pembelian,
- biaya pengangkutan, 2.
- biaya penanganan, 3.
- biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, dan 4.
- Uu nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang
- biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi, dan 1
2. biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuranukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran, nilai yang digunakan adalah biaya standar, biaya standar yang dimaksudkan adalah biaya yang ditetapkan setiap tahun oleh Bupati.
- c. Barang yang biayanya didasarkan pada dokumen yang menyertainya, nilai yang digunakan adalah Nilai Wajar.
- d. Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada huruf c, apabila barang ciperoleh dengan cara :
- 1 donasi/rampasan,
- 2 persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan,
- 3 nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

## BAB VIII PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN

Pasal 14

- (1l)Barang persediaan yang rusak, susut, kadaluarsa, dan hilang dapat dihapus dari daftar barang persediaan.
- (2)Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang mengajukan penghapusan barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan usul Pengurus Barang.
- (3)Pelaksanaan penghapusan barang persediaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

## PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 15

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan pertanggungjawaban barang persediaan kepada Pengelola Barang Daerah melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pembantu Pengelola.
2. (2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan semesteran yang paling lambat dikirim tanggal 15 Juli tahun berjalan 15 Januari tahun

## BAB X PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 16

- (1) Perencanaan kebutuhan barang persediaan disusun dalam rencana kerja dan anggaran OPD setelah memperhatikan sisa persediaan barang yang ada.
- (2) Sisa persediaan barang akhir tahun diperhitungkan dalam penyusunan RKA tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penganggaran Belanja Persedian Dianggarkan pada Anggaran Kegiatan Bagian Umum pada Sekretariat OPD Masing-masing.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan terhadap tertib administrasi pelaksanaan penatausahaan barang persediaan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

## Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan dilakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengawasan Fungsional terhadap penatausahaan barang persediaan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 19

Dalam hal terjadi kerugian daerah karena kekurangan persediaan yang disebabkan perbuatan melanggar hukum dan/atau tidak melakukan kewajiban pengelolaan persediaan, maka diselesaikan dengan cara Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUANPENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.


Ditetapkan di

: Simpang Empat

Pada tanggal

:

/5 Juli 2017

BUPATI PAS N BARAT

SYAHIRAN

| Diketahui | Tanggal | Paraf |
|------------------|-------------------|
| Wabup | ye |
| SEKDA | '4 s |
| Kapala BPKAD | lk Tn |
| Sekretaris BPKAD | Ya 4, |
| Kasi BPKD | p I |


512017

Diundangkan di Simpang Empat Pada tanggal, /3 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, ii

--g

aan

t

MANUS HANDRI

6

BERITA DAERAH KABUPATENPASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR



Lampiran Bupati Pasaman Barat

Nomor

' Tahun 2017

Tanggal

1. Format 1

Nama

"

2017

: Daftar Usulan Pengadaan Barang

## KOP OPD

## DAFTAR USULAN PEMBELIAN BARANG HABIS PAKAI

No :

Bidang

| No. | Nama Barang | Batan | et | Ket |
| | | | | | |
| SIM | | | | |
| ora | | | | |
| al | | | | |
| Ice | | | | |
| AO | | | | |
| 0 | | | | |

Diketahui,

Simpang Empat, tgl

Pengguna/Kuasa pengguna

NIP

Yang Mengusulkan

NIP

Lampiran Bupati Pasaman Barat

Nomor

Panaaaa Tahun 2017

Tanggai!

"

2017

2. Format 2

: Berita Acara Pemeriksaan

## KOP OPD

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANGIJASA

NOMOR :

bulan

IahUN

oo.

tanggal...

bertempat di

Tentang

Pada hari ini ini !

Nama

NIP

Pangkat/Got.

Jabatan

Masing-masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya lelah melaksanakan pemeriksaan lerhadap penyerahan barang Persediaan Pakai Habis yang dipesan dari :

Nama Toko

"

Alamat Toko

'

sebagai realisasi dari :

No Kontrak/Kwitansi/Faklur

Tanggal

No Berita Acara Pembayaran

Tanggal dengan jumlah/jenis barang sebagai berikut :

| No | Nama Barang | Jumiah | Harga Satuan (Unit) n a | Totai | Ket |
|--------|---------------|----------|---------------------------|---------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5-(3x4) | 6 |
| 1 | | . | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | - | | | |
| Go | anna | | Donna | | |
| JUMLAH | nm | | | | |

Hasi! pemeriksaan dinyatakan :

- a. Baik
- b. Kurang Baik/Tidak Baik

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang pada pengurus barang. Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA BARANG

PEJABAT PEMERIKSA BARANGI/JASA

...

tanggal

Nomor

'

,

berdasarkan Keputusan yang berianda tangan di bawah

Lampiran Bupati Pasaman Barat

Nomor

aakan Tahun 2017

5

2017

Tanggal

3. Format 3

Padahar n

Tanggal

Nama

Jabatan :

Berdasarkan Keputusan

Tahun Tentang

,

: Daftar Usulan Pengadaan Barang

## KOP OPD

## BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

NOMOR :

Bulan

TAMUN

Pengurus Barang

Nomor :

Maka

Tanggal telah menerima barang yang diserahkan oleh penyedia barang sesuai

Pemeriksaan Barang Hari

Tanggal

Bulan

Tahun

..., sebagaimana daftar terlampi,

Daftar barang yang dilerima sebagai berikut :

| No | Nama Barang | Jumlah | an | Total | Ket |
|--------|---------------|----------|------|---------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 55(3x4) | 6 |
| 1 | | | | . | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| JUMLAH | JUMLAH | | | | |

Yang menyerahkan, Penyedia Barang

(Penyedia Barang)

Bulan dengan

Berita Acara

Simpang Empat

Yang menerima, Pengurus Barang

NIP

erna yang bertanda tangan di bawah ini :

...

Lampiran Bupati Pasaman Barat

Nomor

Prnaaaa Tahun 2017

Tanggal

4. Format 4

Hari

"

## KOP OPD

SURAT PERMINTAAN BARANG

NOMOR '

Bidang

Tanggal

Kepada :

Mohon direalisasikan permintaan dibawah ini :

| No | Uraian Permintaan/Barang | Jumlah/Satuan | Harga Satuan | Jumlah Harga | Keterangan |
|------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 523x4 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3, | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5. | | | | | |

Disetujui

Simpang Empat, Igl...

Penguna Barang/Kuasa Penguna

NIP

Yang Meminta,

NIP

"

2017

: Surat Permintaan

Lampiran Bupati Pasaman Barat

Nomor

panaaan Tahun 2017

Tanggal

:

2017

5, Format 5

: Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang

## KOP OPD

NOMOR :

Dari

Kepada

Alamat

## SURAT PERINTAH PENGELUARAN/PENYALURAN BARANG

Harap dikeluarkan dari gudang dan disalurkan barang tersebut dalam daftar di bawah ini untuk

Berdasarkan Permintaan dari

:

No,

| Jumlah/Satuan

Nama Barang

Harga Satuan

Jumiah Harga

Keterangan

Pengurus Barang

NIP

Simpang Empat, tgl

Pengguna/Kuasa pengguna

NIP

1

3.

5.

2

4

6

Lampiran Bupati Pasaman Barat

Nomor pannaan Tahun 2017

Tanggal

:

2017

6. Format 6

: Bukti Pengambilan arang Dari Gudang

KOP OPD

KABUPATEN PASAMAN BARAT

OPD

BUKTI PENGAMBILAN BARANG DARI GUDANG

| Tgl. Penyerahan Barang Menurut Permintaan | Barang Diterima dari Gudang | Nama dan Kode Barang | Satuan | Jumlah (angka) | Barang Huruf | Jumlah Harga |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 0 4 | 5 | 6 | 7 |

Tgi

Dan

Tgl,

Yang Menerima

Tanda Tangan

Nama

NIP

Pangkal/Gol.

aah

0.

Yang Menyerahkan Pengurus Barang

:

Pas

:

Ka ta

NN

Bkrantan

NN

Haag

0.

ama

Tanda Tangan Nama NIP

Pangka1Gol.

MENGETAHU! a.n. PENGGUNA/KUASA PENGGUNA

(ATASAN LANGSUNG PENGURUS BARANG)

TANDA TANGAN NAMA NIP PANGKAT/GOL

JABATAN

Dana

Ka

No.

Ta isaman Barat

Tahun 2017

2017

## KOP OPD

## BUKU PENERIMAAN BARANG

## PENGURUS BARANG

ATASAN LANGSUNG

..)

(

NIP

..)

.

NIP...

|.

4

asaman Barat

Tahun 2017

2017

## KOP OPD

## BUKU PENGELUARAN BARANG


PENGURUS BARANG

ATASAN LANGSUNG

NIP

NIP

## Pasaman Barat Tahun 2017 2017

-Daftar Usulan Pengadaan Barang

KOP OPD

N/KOTA

## BUKU BARANG PAKAI HABIS

| Ket. | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Jumlah | Tdl/No. Surat Penyerahan | | In | 13 |
| " Satuan/ : Barang | |
| Diserahkan kepada | |
| : Acara Nomor ' | |
| ! ' Tgi/No. Kontrak/SP/ SPK/harga Satuan | Tanggal Berita Pemeriksaan | |
| Tahun Pembuatan Jumlah Satuan/ Barang | |
| Barang ' | |
| Merk/Ukuran | |
| ' | | |
| Jenis/Nama | |
| : | |
| yagal erima | yagal erima |

'

t

)

PENGURUS BARANG

ATASAN LANGSUNG

NIP

(

NIP

## Buku Barang Pakai Habis

Semua barang yang diterima dan dikeluarkan Pengurus Barang, yang meliputi barang Pakai Habis harus dicatat dengan tertib dalam buku barang Pakai Habis.

Pengisian Buku Barang Pakai Habis sebagai berikut :

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9

Kolom 11 :

Kolom 13 : diisi tanggal dan nomor surat penyerahan / bon pengeluaran barang.

: diisi nomor urut pencatatan.

: diisi tanggal terima barang.

: diisi nama / jenis barang.

: diisi tahun pembuatan.

: diisi merk/ukuran barang yang diterima

: diisi jumlah / satuan barang yang diterima

: diisi tanggal dan nomor Surat Kontrak/SPP/SPK, harga satuan.

: diisi tanggal Berita Acara Pemeriksaan Barang.

: diisi nomor Berita Acara Pemeriksaan.

Kolom 10

:

diisi tanggal pengeluaran barang.

diisi nama unit yang menerima / memakai barang tersebut.

Kolom 12

:

diisi jumlah barang yang dikeluarkan.

Kolom 14 :

diisi

Lampiran Bupati Pasaman Barat

Nomor

pangan Tahun 207

"

2017

Tanggal

10.. Format 0:

Kartu Barang

OPD KAB/KOTA PROVINSI

Nama Barang

-

Satuan

Ng

Spesfikasi

-

| No | Tanggal | Masuk | Keluar' | Sisa | Keterangan Kanaan |
|------|-----------|---------|-----------|--------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 an | 5 | |
| | | | | | 6 |

ATASAN LANGSUNG

PENGURUS BARANG

(

NIP

)

(

)

NIP

KOP OPD

## KARTU BARANG

## Kartu Barang

Untuk setiap jenis barang harus disediakan Kartu Iarang yang disimpan oleh petugas Gudang. Dalam Kartu Barang dicatat setiap jenis barang yang diterima dan jumlah setiap jenis barang yang dikeluarkan, maupun yang sisa sebagai barang persediaan.

Pengisian Kartu Barang tersebut sebagai berikut :

Lajur 1

: diisi nomor urut pencatatan.

Lajur 2

: diisi tanggal penerimaan barang atau tanggal pengeluaran barang. Lajur 3

- diisi jumlah barang yang diterima untuk setiap jenis barang.

- Lajur 4

- diisi jumlah barang yang keluar untuk setiap jenis barang. Lajur 5

- diisi jumlah sisa setiap jenis barang sebagai persediaan. a

- Lajur 6

- diisi paraf petugas gudang untuk setiap kali penerimaan/ pengeluaran barang dan keterangan yang diperlukan.


Pasaman Barat

Tahun 2017

:

iran Bupati

Ta

2017

...

:

sal

## ormat It: Kariu Persediaan Barang

## KOP OPD

## KARTU PERSEDIAAN BARANG

OPD

KAB/KOTA

PROVINSI

:

Gudang

Nama Barang

Kartu No Spesifikasi

'

Satuan

| Ket. 11 |
|----------------------------------------------|
| Barang yg Dikeluarkan/Sisa Berkurang Sisa 10 |
| Harga | Yang Bertambah So 9 |
| Harga Satuan 7 |
| Sisa |
| Barang-barang Masuk Keluar |
| Uraian |
| Dasar Penerimaan! | |
| . Pengeluaran Tanggal |

|

PENGURUS BARANG

## ATASAN LANGSUNG

NIP

|

1

NIP.


## Kartu Persediaan Barang

Jumlah barang yang telah diterima dan jumlah barang yang telah dikeluarkan untuk tiap jenis barang, yang meliputi barang pakai habis maupun barang inventaris, harus dicatat dengan tertib dalam Kartu Persediaan Barang.

Kartu Persediaan barang dimaksud harus disimpan secara tertib, teratur dan aman.

Pengisian Kartu Persediaan Barang tersebut sebagai berikut :

Lajur 1

Lajur 2

Lajur 3

Lajur 4

Lajur 5

Lajur &amp;

Lajur 7

Lajur 8

Lajur 9

Lajur 10

Lajur 11

: diisi tanggal penerimaan/pengeluaran barang.

: diisi nomor dan tanggal surat dasar penerimaan/pengeluaran.

:

diisi asal penerimaan / unit yang menerima barang.

: diisi jumlah barang setiap kali masuk / penerimaan.

: diisi jumlah barang setiap kali keluar.

: diisi jumlah sisa barang yang ada dalam gudang / persediaan.

: diisi harga satuan tiap barang yang diterima / dikeluarkan.

: diisi jumlah harga barang yang diterima.

: diisi jumlah harga barang yang dikeluarkan.

: diisi jumlah harga barang yang sisa sebagai persediaan.

: diisi keterangan yang diperlukan.

## DIAGRAM PROSES PEMBELIAN BARANG HABIS PAKAI.




| Pengguna Barang | PPTK | Penyedia Barang | Pemeriksa | Pengurus Barang |
|-------------------|--------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | |



## Keterangan Alur :

1. PPTK membuat daftar pembelian barang habis pakai dan mengajukan persetujuan pembelian kepada Pengguna Barang.
2. Pengpuna Barang Menyetujui Usulan pemebelian Barang Persediaan.
3. PPTK melalukan pemebelian Barang Persediaan sesuai dengan persetujuan Pengguna Barang kepada peneyedia Barang Persedinan,
4. Barang Persediaan yang telah dibeli diserahkan kepada Tim/Pejabal penpadaan barang dan jasa untuk diperiksa.
5. Setelah Baranp persediaan diperiksa dan sesuai deapan daftar pembelian barang dibuatkan Berita Acara Pemuriksaan Barang.
- G. Barang Persediada yanp telah diperiksa kemudian diserahkan ke Pengurus Barang dan dibuatkan Berila Acara Penerimaan Barang Gan dilakukan pencatatan,

## Dokumen Yang Dihasilkan

:

1. Daftar Pembelian Borang.
2. Faktur/Dokumen Pembelian,
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang.
4. Derita Acara Penerimaan Barang,


## DIAGRAM PROSES PENYALURAN BARANG HABIS PAKAI.





| Pengguna Barang | PPTK/Bidang | Pengurus Barang |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 2 2) | 2 | 3) SS |


| Keterangan Alur : | Keterangan Alur : |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | PPTK/Bidang mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pengguna Barang Pengguna Barang Menyetujui Surat Permintaan Barang PPTK/Bidang. 2. Pengguna Barang memerintahkan Pengurus Barang untuk melakukan 3. penyaluran Barang dan membuat Surat Perintah Penyaluran Barang. Pengurus Barang menyerahkan Suarat Perintah Penyaluran Barang untuk 4. disetujui Pengguna Barang. Pengurus Barang menyiapkan barang persedian dan dibuatkan Bukti 5. Pengambilan Barang dari gudang. Barang Persediaan diserahkan kepada PPTK/Bidang sesuai dengan 6. |
| | permintaannya. |

## Dokumen Yang Dihasilkan :

- 1 . Surat Permintaan Barang.
- £ . Surat Perintah Penyaluran Barang.
- . Bukti Pengambilan Barang.