PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 3 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR (berlaku 4 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
4. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Menetapkan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangnan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI dan BUPATI MANGGARAI
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah setiap usaha menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas), dan/atau Pemanfaatan Modal Usaha Daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.
9. Perseroan Terbatas Bank NTT yang selanjutnya disebut PT. Bank NTT adalah PT. Bank NTT.
10. Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Komodo adalah PDAM Tirta Komodo Kabupaten Manggarai.
11. Perseroan Terbatas Manggarai Multi Investasi yang selanjutnya disebut PT. MMI adalah PT. Manggarai Multi Investasi Kabupaten Manggarai.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dimaksudkan sebagai upaya penggalian sumber-sumber penerimaan Daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Penyertaan Modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja atau pengembangan usaha BUMD.
BAB III - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan ## BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH
BAB III - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
Penyertaan modal berbentuk uang dianggarkan dalam APBD.
BAB V - BADAN USAHA MILIK DAERAH Pasal 5
Pasal 5
BUMD yang diberikan penyertaan modal daerah adalah:
- a. PT. Bank NTT;
- b. PT. MMI; dan
- c. PDAM Tirta Komodo.
BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
BAB VI - BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 6
Besaran penyertaan modal Daerah pada PT Bank NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan dianggarkan pada APBD sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2017 Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2018 Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); dan
- c. Tahun Anggaran 2019 Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
BAB VI - BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 7
Besaran penyertaan modal Daerah pada PT. MMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sebesar Rp.11.250.000.000,- (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dianggarkan pada APBD sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2016 Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);dan
- b. Tahun Anggaran 2017 Rp.6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
BAB VI - BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 8
Besaran penyertaan modal Daerah pada PDAM Tirta Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah) dan dianggarkan pada APBD sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2017 Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2018 Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah); dan
- c. Tahun Anggaran 2019 Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
TATA CARA PENYERTAAN MODAL
BAB VII - TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 9
- (1) Direksi/Direktur mengusulkan penyertaan modal daerah dan wajib menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian bagi pihakpihak terkait.
- (2) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat :
- a. ringkasan rencana usaha;
- b. strategi usaha; dan
- c. analisa finansial.
- (3) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan dokumen pendukung seperti:
- a. profil perusahaan dan manajemen;
- b. laporan keuangan;
- c. laporan kinerja; dan
- d. dokumen hukum.
- (4) Direksi/Direktur menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui Dinas PPKAD dengan melampirkan saran dan pertimbangan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah dan/atau Dewan Komisaris Perseroan Terbatas.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, khusus untuk PT. Bank NTT wajib menyertakan Surat Pernyataan Bupati, ## BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII - TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 10
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BUMD yang menerima Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Bupati menunjuk instansi terkait untuk melakukan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IX - PELAPORAN
Pasal 11
- (1) Direksi/Direktur wajib melaporkan realisasi Penyertaan Modal Daerah dan laporan perkembangan kinerja perusahaan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati dan tembusannya kepada DPRD sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja perusahaan.
BAB X - PEMERIKSAAN
Pasal 12
- (1) Bupati dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban BUMD kecuali pada PT. Bank NTT.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan tembusannya kepada DPRD.
BAB XI - HASIL USAHA
Pasal 13
- (1) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah untuk masing-masing pihak merupakan prosentase laba usaha ## BAB XII KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - HASIL USAHA
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Penetapan: Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 4 Juni 2016

Penandatangan: BUPATI MANGGARAI, ttd DENO KAMELUS

Penetapan: Diundangkan di Ruteng pada tanggal 4 Juni 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, ttd MANSELTUS MITAK LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2016 NOMOR 3. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 03/2016

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, BOUR MAXIMUS, SH Pembina TK. I NIP. 19630224 199003 1 006
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
## I. UMUM.
Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan melakukan investasi daerah. Investasi daerah dimaksud dalam bentuk penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan aturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuang Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa jika Daerah ingin melakukan investasi dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah maka Penyertaan Modal dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah. selain itu dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Penyertaan modal daerah pada BUMD dapat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau pengembangan usaha BUMD. Penyertaan modal ini bersifat penambahan Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan pada kondisi Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kewajiban atas modal di setor.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Penganggaran penyertaan modal daerah dalam APBD merupakan belanja tidak langsung pada Pengeluaran Pembiayaan.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Dokumen hukum antara lain meliputi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan perubahannya, akta notaris pendirian perusahaan, Peraturan Daerah pendirian perusahaan daerah dan izin-izin usaha. Dokumen hukum hanya diajukan untuk penyertaan modal tahap pertama berdasarkan Peraturan Daerah ini.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 33
Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa ' Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 332 Huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah '. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Selanjutnya sesuai Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
PENJELASAN
Pasal 118
Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka Penerimaan Asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga dapat mendongkrak roda perekonomian daerah, juga sebagai pemasuk PAD.
BUMD berbentuk Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas yang dimaksud adalah PT MMI dan PT. Bank NTT dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I NTT Nomor 3 Tahun 1982 yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir mengalami perubahan bentuk Hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan terbatas (PT) Bank NTT dengan Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 sedangkan pembentukan PT. MMI dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Manggarai Multi Investasi.
Maksud Penyertaan Modal Daerah pada BUMD adalah dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan usaha Milik Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Penyertaan modal daerah pada BUMD dapat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau pengembangan usaha BUMD. Penyertaan modal ini bersifat penambahan Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan pada kondisi Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kewajiban atas modal di setor.
Cukup jelas.
Penganggaran penyertaan modal daerah dalam APBD merupakan belanja tidak langsung pada Pengeluaran Pembiayaan.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Dokumen hukum antara lain meliputi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan perubahannya, akta notaris pendirian perusahaan, Peraturan Daerah pendirian perusahaan daerah dan izin-izin usaha. Dokumen hukum hanya diajukan untuk penyertaan modal tahap pertama berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 03.