PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 1999 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN USAHA ANGKUTAN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (berlaku 7 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI HALMAHERA SELATAN
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 201 5
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN USAHA ANGKUTAN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
- a. bahwa guna pelaksanaan dan pena taan perizinan usaha angkutan di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai upaya untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan di bidangangkutanmaka perlu adanya suatu pedoman pelaksanaan pemberian izin us aha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu membentuk Pera turan BupatiKabupaten Halmahera Selatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Usaha Angkutan di Kabupaten Halmahera Selatan ;
1. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 20 00 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Ko ta Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4421);
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4724);
6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara R.I. Ta hun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4700);
7. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambatan Lemabaran Negara RI Nomor 3527) ;
8. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentan g Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
Menetapkan
9. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. 10.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014(Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5589);
3. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara R.I Tahun 1993 Nomor 59, ( Lembaran Negara R.I Nomor 3527) ;
4. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentangKendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara R.I Tahun 1993 Nomor 64, (Lembaran Negara R.I Nomor3530);
5. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pe ngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawab an Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
dan
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urus an Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4737);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi da n Tugas Pembantuan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 20, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4816);
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan ;
- 18.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- 19.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, TambahanLembaran Daerah Nomor 3);
- 20.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
- 21.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 20 12 tentangRetribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 20 12 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELA TAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN USAHA ANGKUTAN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera S elatan.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Perhubungan pada Din as Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain den menggunakan kendaraan.
7. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk d iperg nakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
8. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mob bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal maupun tidak berjadwal.
9. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi yang selanjutnya disingkat AKAP adalah angkutan da satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebi satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
10. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disingkat AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu d Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat da lam trayek.
11. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah den menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
12. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam sa tu Daerah yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada ada wilayah ibukota Kabupaten deng mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
13. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasu ki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik ya melalui satu Provinsi maupun lebih dari satu Provinsi.
14. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yan melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
15. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pint pintu dalam wilayah operasi terbatas.
16. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah ope yang tidak terbatas.
17. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunak an mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda -tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain dilu pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
18. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan m obil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.
19. Barang Umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, baran peti kemas dan alat berat
20. Barang Berbahaya adalah setiap bahan atau benda ya ng oleh karena sifat dan ciri khas, serta keadaannya merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum, serta terhada jiwa atau keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
21. Barang Khusus adalah barang yang karena sifatnya dan bentuknya harus dim uat dengan cara khusus.
22. Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah - pecah, sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.
23. Peti Kemas adalah pe ti kemas sesuai International Standard Organization (ISO) yang dap dioperasikan di Indonesia.
24. Awak Kendaraan adalah pengemudi dan pembantu pengemudi.
BAB II - IZIN USAHA ANGKUTAN
Pasal 2
- (1) Kegiatan usaha angkutan dan/atau barang dengan kendaraan umum dapa t dilakukan oleh :
- a. badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD);
- b. badan usaha milik swasta nasional;
- c. koperasi;
- d. perorangan Warga Negara Indonesia.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waj ib memiliki izin usaha angkutan.
- (3) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka wak selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya
.
- (4) Ketentuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tid ak berlaku untuk :
- a. perusahaan biro perjalanan umum untuk menunjang kegiatan usahanya;
- b. perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil ambulan;
- c. kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah;
- d. kegiatan angkutan yang bersif at untuk pelayanan kemasyarakatan.
JENIS PELAYANAN
BAB III - JENIS PELAYANAN
Pasal 3
- (1) Jenis pelayanan izin usaha angkutan terdiri dari :
- a. Angkutan orang dalam trayek;
- b. Angkutan orang tidak dalam trayek;
- c. Angkutan barang.
- (2) Izin usaha angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. terdiri dari :
- a. angkutan antar kota antar provinsi (AKAP);
- b. angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP);
- c. angkutan kota;
- d. angkutan perdesaan;
- e. angkutan perbatasan;
- f. angkutan khusus, terdiri dari :
- 1) angkutan antar jemput;
- 2) angkutan karyawan;
- 3) angkutan permukiman;
- 4) angkutan pemadu moda.
- (3) Izin usaha angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru terdiri dari :
- a. angkutan taksi;
- b. angkutan sewa;
- c. angkutan pariwisata;
- d. angkutan lingkungan.
- (4) Izin usaha a ngkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwajibkan bag pengusaha angkutan barang yang menggunakan kendaraan barang umum, terdiri dari :
- a. angkutan barang umum;
- b. angkutan barang berbahaya;
- c. angkutan barang khusus;
- d. angkutan peti kema s;
- e. angkutan alat berat.
BAB IV - PERSYARATAN DAN BENTUK FORMULIR
Pasal 4
- (1) Untuk memperoleh pelayanan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 peraturan ini, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepa Dinas dengan mela mpirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. foto kopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi / tanda jati dir pemohon pero rangan;
- c. surat keterangan domisili perusahaan angkutan;
- d. foto kopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- e. surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan untuk memiliki atau menguasai (lima) kendaraan bermotor;
- f. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fa silitas penyimpanan kendaraan (garasi / poolkendaraan).
- (2) Bentuk surat dan formulir yang digunakan dalam pelayanan izin usaha angkutan ada sebagai berikut :
- a. surat permohonan izin usaha angkutan;
- b. keputusan izin usaha angkutan;
- c. keputusan penolakan izin usaha angkutan;
- d. surat peringatan pemegang izin usaha angkutan;
- e. keputusan pembekuan izin usaha angkutan;
- f. keputusan pencabutan izin usaha angkutan;
- g. formulir laporan realisasi izin usaha angkutan.
- (3) Format, tata cara pengisian dan formulir sebagaimana dima ksud pad ayat (2) dap at di peroleh pada Dinas .
TATA CARA PERMOHONAN DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN IZIN USAHA ANGKUTAN
BAB V - TATA CARA PERMOHONAN DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN IZIN USAHA ANGKUTAN
Pasal 5
- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin usaha angkutan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peraturan ini.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksu pada ayat (1) selambat - lambatnya diberikan dalam jangka waktu 3 (Tiga) hari kerja setel permohonan di terima secara lengkap.
- (3) Penolakan permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberika secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (4) Bupati menandatangani :
- a. Keputusan Izin Usaha Angkutan;
- b. Keputusan Pencabutan Izin Usaha Angkutan.
- (5) Kepala Dinas menandatangani :
- a. Keputusan Penolakan Izin Usaha Angkutan;
- b. Surat Peringatan Pemegang Izin Usaha Angkutan;
- c. Keputusan Pembekuan Izin Usaha Angkutan;
KEWAJIBAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF
BAB VI - KEWAJIBAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF
Pasal 6
- (1) Pengusaha angkutan umum yang telah mendap atkan izin usaha angkutan orang, diwajibkan :
- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat - lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
- c. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- d. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusah dengan menggunakan formulir yang dapat di peroleh di Dinas;
- (2) Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin us aha angkutan barang diwajibkan :
- a. memiliki dan/atau menguasai 5 (lima) kendaraan sesuai dengan peruntukkan, ya memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. awak kendaraan yang beroperasi merupakan pegawai tetap dan memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, serta memenuhi waktu kerja dan istirahat bagi pengemudi;
- c. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (garasi/pool kendaraan);
- d. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat - lambatnya dalam waktu 1 (Satu) bulan, s ejak diterbitkan izin usaha angkutan;
- e. mematuhi Peraturan Perundang - undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan;
- f. melaporkan kegiatan izin usaha setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas se pejabat pemberi izin usaha angkuta n;
- g. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusah dengan menggunakan formulir sebagaimana yang telah disediakan;
- h. selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan g diatas, pengangk bahan berbah aya diwajibkan pula untuk mematuhi ketentuan :
- 1) mobil barang pengangkut barang berbahaya tidak boleh dipergunakan untuk mengangkut bahan makanan atau barang lain yang dapat membahayakan keselamatan, serta terhada jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hi dup lainnya;
- 2) awak kendaraan yang beroperasi harus memiliki kualifikasi di bidang angkutan ba berbahaya sesuai ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku;
- 3) mobil barang yang sedang mengangkut barang berbahaya harus dijaga oleh awak kendaraan ya ng memiliki kualifikasi, selama berhenti atau parkir.
- (3) Struktur dan Besarnya Tarif dapat dilihat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini;

## BAB VII

## PENGAWASAN

## Pasal 7

- (1) Izin usaha angkutan dicabut apabila :
- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 Peraturan ini
- b. perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan.
- (2) Pencabutan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mela proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut - turut d engan tenggang waktu masing- masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindah dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin usaha angk utan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin usaha angkutan dicabut.

## Pasal 8

Pencabutan izin usaha angkutan dapat dikenakan tanpa melalui proses peringatan dan pembe izin usaha angkutan, dalam hal perusahaan angkutan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan Keamanan Negara;
- b. memperoleh izin usaha angkutan dengan cara tidak sah.

## BAB VIII

## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

## Pasal 9

- (1) Kepala Dinas wajib menyelenggarakan sistem informasi m anajemen izin usaha angkutan.

- (2) Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data izin usaha angkutan berdasarkan dari laporan ya disampaikan oleh pengusaha angkutan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan angkutan, pengawasan dan pengendalian perusahaan angkutan.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Perusahaan angkutan wajib memiliki izin usaha angkutan selambat - lambatnya dalam waktu 6 (Enam) Bulan sejak ditetap kannya Peraturan Bupati ini.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan - ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, maka pelaksanaannya diatur sesuai dengan peratu ran Perundang -undangan yang berl aku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahk an pengundangan Per aturan Bupati ini den gan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan .

Ditetapkan di Labuha pada tanggal 7 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

MUHAMMAD KASUBA

Diundangkan di Labuha pada tanggal7 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP.19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPA TEN HAL MAHERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR

: 1 TAHUN 2015

TANGGAL

: 7 JANUARI 2015

## DAFTAR : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IJIN USAHA ANGKUTAN

| NO | JENIS USAHA ANGKUTAN | BESARNYA TARIF | KET |
|------|--------------------------|-------------------|-----------|
| 1 | A ngkutan Umum | Rp. 300. 000. - | |
| 2 | Angkutan Barang / Khusus | Rp. 1. 000.000. - | Per Tahun |
| 3 | Angkutan Sewa | Rp. 800.000. - | Per Tahun |

.

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

MUHAMMAD KASUBA