PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 06 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 06 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; a.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; b.
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 6; 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27561; 2.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); 3.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang 4.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaoQ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2L);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
6. 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OOO tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 2lO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO28);
- 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44t61 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2t Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7L2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pembahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 1.71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OLO, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga.raan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan Penyelen ggar aar: Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Ralryaf Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6e3);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2OLO tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2O1L tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52191;
22
Peraturan
Pemerintah
Nomor
Tahun
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlL tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 31O);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OLl tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 5a 1);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol5 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A16 (Berita, Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2OO9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2OO9 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2OtO tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor O1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2Ol3 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2O|5-2OL9 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2OI4 Nomor 18);;
4. 3O. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (L,embaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 11);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG dan BUPATI TABALONG
MEMUTUSKAN:
:
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, semula be{umlah Rp.1 .690.671.261.440,00 bertambah sejumlah Rp. 47.894.492.012,02 sehingga menjadi Rp. 1.738.565.753.452,02 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp. 1 .577 .265.948.000,00
2. Belanja
- a. Semula
- b. Bertambah I perkurang)
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- JumlahPenerimaan Pembiayaan setelahPerubahan
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
- 2) Bertambah / {berkurang)
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah
Perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan
Rp. 1 .690.67 L.26t.44O,OO
Rp. 47.894.492.012.O2
Rp. 1.738.565 .7 53.452,O2
(Rp. L37 .31 1.538.852,021
Rp. 13 1.4O9.842.9 10,O0
Rp. 29.O65.L64.L96.O2
Rp. 16O.47 5.OOZ .106,02
Rp.18.O04.529.470,O0
Rp. 5.158.938.784.00
Rp.23. L63.468.254,OO
Rp. 137.3 1 1.538.852,02
Rp.0,OO
Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 12 1.933.06 1.OOO,OO
Rp. 13.268.951.600.00
Rp. 135.202.O12.600,00
Rp. 1. 1 74.358 .729.OOO,OO
Rp. 114.251.293.0OO.00
Rp. 1 .288.61 O.022.O0O,00
Rp. 280.974. 1 58.OOO,O0
Rp. ( 1 03.53 1 .978.000.00)
sah setelah Perubahan Jumlah lain-1ain pendapatan daerah yang Rp. 177 .442.18O.O0O,0O
- 1) Semula
- 2) Bertambahl perkurang)
- Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Jumlah dana perimbangan setelah perubahan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 1) Semula
- 2) Bertambahl (berkurang)
(21 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada jenis pendapatan: ayat (1) huruf a terdiri dari
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula
Rp. 45.519.265.OOO,0O
- Retribusi Daerah b
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Jumlah retrebusi daerah setelah Perubahan
- c. Hasil Pengelolaan dipisahkan
- 1) Semula
- Kekayaan Daerah yang
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yangDipisahkan setelah Perubahan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah setelah perubahan
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat pendapatan: (1) huruf b terdiri dari jenis
- a. Dana Bagi Hasil
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan
- c. Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula
- 2) Bertambahl @erkurang)
- Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan
Rp. 8.948.078.000,00
Rp. (25.596.0o0.00)
Rp. 8.922.482.000,00
Rp. 10.622.000.000,00
Rp. (2. 162.000.000,00)
Rp. 8.460.OO0.OOO,O0
Rp. 56.843.718.OOO,OO
- Rp. 11.896.747.600.00
Rp. 68.740.465.600,00
Rp. 426.1 38. 1 89.00O,00
Rp. aO.862.557.00o.00
Rp. 467.0OO.7 46.000,00
Rp. 5O2.9 44.98O.O00,O0
Rp. 0.0O
Rp. 502.9 44.984.000,00
Rp. 2a5.275. 560.O0O,00
Rp. 73.388.736.000.00
Rp. 3 18.664.296.000,00
Rp. 4.100.000.000,00
Rp. o.00
Rp. 4.100.00O.000,00
Rp. 0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan
- b. Dana Darurat
- 1) Semula
- Rertambah / (herkurano)
R
- Dana Bagi Hasil Pajak c.
- 1) Semula
- 2) Bertambahl @erkurang)
- Jumlah dana bagi hasil pajak stelah Perubahan
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus d.
- 1) Semula
Rp. 177 .7 2l.4O5.OOO,OO
Rp. (97.359.625.0o0.00)
- 2) Bertambah I @erkurang)
Jumlah dana penyesuaian Rp. 8O.361.78O.OOO,OO dan otonomi khusus setelah perubahan
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- 1) Semula
- 2) Bertambahl perkurang)
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan RP. ,oo
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal lterdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
- 2) Bertambahl @erkurang)
- Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan
Rp. 832. 5 60.7 60.90O,00
Rp. 130.77 a.ae7 .9Q3.981
Rp. 8O 1 .7 86.262.9 16,02
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan
- (21 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud jenis belanja: pada ayat (1) huruf a terdiri dari
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
- b. Belanja bunga
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan
- c. Belanja subsidi
Rp. 99.152.753.000,00
Rp. (6. 172.353.000.00)
Rp. 92.98O.4OO.OOO,OO
Rp.,oo
Rp..0O
Rp. 858. 1 1O.50O.54O,OO
Rp. 78.668.989.996.o0
Rp. 936. 77 9 .49O.536,00
Rp. 625.25O.966.200,00
Rp. (32.951.651.283.98)
Rp. 592.299.314.9 16,02
Rp. 0,00
Rp. O.OO
Rp. 0,00
- 1) Semula
Rp. 3.820.000.000.00
- Jumlah belanja bantuan social setelah Perubahan Rp. 6.647.650.000,00
- f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- 1) Semula
- 2) Bertambah I (berkurang)
- Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada
- Provinsi/ Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan
- g. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupatenf Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada
Propinsi / Kabupate n f Kota, Pemerintah Desa dan
Partai Politik setelah Perubahan
- h. Belanja tidak terduga
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat Belanja:
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
- 2) Bertamban" I @erkurang)
Jumlahbelanj ape gawaisetelahPerubahan
- b. Belanja barang dan jasa
- 1) Semula
- 2) Bertambahl (berkurang)
- Jumlahbelanj abarangdanj asasetelahPerubahan
- c. Belanja modal
- 1) Semula
- 2) Bertambah I (berkurang)
- d. Belanja Hibah
- 1) Semula
- 2) Bertambahl perkurang)
- Jumlah belanja hibah setelah Perubahan
- e. Belanja bantuan sosial
- 1) Semula
- 2) Bertambah I (berkurang)
Rp. 17.246.203.000,OO
Rp. 1.588.400.000.00
Rp. 18.834.603.000,OO
Rp. 8.65O.038.OOO,OO
Rp. (2.0o2.388.0oo.oo)
Rp. 5.446.735.000,0O
Rp. 355.98O.000.00
Rp. 5.8O2.715.0O0,0O
Rp. 169.O8 1.8 18.70O,O0
Rp. 4.215.961.3O0.O0
Rp. 173.297 .7 80.O0O,OO
Rp. 3.065.000.000,O0
Rp. ( 1 .e8o. 8o0.ooo.oo)
Rp. 1.084.20O.000,00
- (1) huruf b terdiri dari jenis
Rp.58.083.314.066,00
Rp. 6.132.166.492.80
Rp.64.215.48O.558,80
Rp.284.480.457 .492,OO
Rp. 58.721.683.167.a8
Rp. 343.2 02. 14O.659,48
Rp. 5 15.546.7 28.982,00
Rp. 13.815.14O.335.72
Pasal 4
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiyaan:
- a. SILPA tahun anggaran sebelum sejumlah Rp.
- 1) Semula
5. piutang
- 1) Semula
Rp.13L.4O9.842.91O,OO
- 2) Bertambahlperkurang)
Rp. 29.065.164.196.02
- JumlahpenerimaansetelahPerubahan
Rp. I 60.4 7 5 .OOT .106 ,O2
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp.18.004.529.47O,O0
- 2) Bertambah/(berkurang) JumlahpengeluaransetelahPerubahan
Rp. 5.158.938.784.O0
Rp.23. 163.468.254,00
- 2) Bertambahlperkurang)
Rp.29.525.L64.196.O2
- Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 1 60.47 5.OO7 . 106,O2
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah
- 1) Semula
Rp. O,OO
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. O.0O
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Rp. 0,00
Perubahan
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
- 1) Semula
Rp. O,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.(O.OO)
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah Perubahan
Rp.9,OO
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
- 1) Semula
Rp.O,00
- 2) Bertambahl(berkurang) Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perrrbahan
Rp. 0,00
Rp.O,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
- 1) Semula
Rp. O,0O
- 2) Bertambahl(berkurang) Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan
Rp. 0.00
Rp. O,0O
Rp.130.949.842.910,00
Rp.29.525.L64.196.O2
- g. Penerimaan Bagian Laba dari Penyertaan Modal
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.46O.O00.00O,00
Jumlah Penerimaan Bagian Laba dari Penyertaan Rp. 46O.O00.O0O.00 Modal Rp. (O,OO)
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan dana cadangan
- 3) Semula
Rp. O,0O
- 4) Bertambah/(berkurang)
Rp. O.0O
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Rp. O,00 Perubahan
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- 1) Semula
Rp.17.OOO.OO0.OOO,0O
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 10OO.OOO.OOO.OO
- Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan
Rp.1g.OOO.OO0.O0O,O0
- c. Pembayaran pokok utang
- 1) Semula
Rp. 1 .OO4.529.47O,OA
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.4.158.938.784.0O
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Rp.S.163.468.254,00
Perubahan
- d. Pemberian pinjaman daerah
- 1) Semula
Rp.0,00
- 2) Bertambahlperkurang)
Rp.0.0O
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Rp.0,00 Perubahan
Pasal 5
- (1) Dalam keadaan darurat dan latau mendesak Pemerintah Daerah dan latau Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan melakukan pergeseran belanja tidak terduga atau penjadwalan ulang capaian target kinerja program kegiatan tahun bedalan lainnya, dengan cara melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Dalam hal tidak dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016, maka atas pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam perubahan Peraturan Bupati tersebut akan dicantumkm I disampaikan dalam CALK pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016.
- (21 Kreteria keadaan darurat sebagaimana ayat (1) diatas meliputi :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan / atau Pemerintah Kabupaten Tabalong dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan / Pemerintah Kabupaten Tabalong; dan
- d. memiliki dampak yang siginifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kreteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, termasuk kewajiban daerah dalam mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah pusat/pemerintah propinsi; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan I atau Pemerintah Kabupaten Tabalong dan masyarakat.
- (4) Tata cara pelaksanaan belanja untuk keperluan keadaan dan / atau mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I

| | Lampiran | Ringkasan Perubahan APBD; |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3 | Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| 4 | Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| 5 | Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerntahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6 | Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per-golongan dan per- jabatan; |
| 7 | Lampiran VII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah |
| 8 | Lampiran VIII | Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 9 | Lampiran IX | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. |

## Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai

Penjabaran

Perubahan

Anggaran Pendapatan dan

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinte"hkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Irmbaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Diundangkan di Tanjung pada tanggal, 30 September 201.6 DAERAH TABAI,ONG,



UTHALIB SANGADJI H.

DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 TABALONG, NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 06 PROVINSI KALIMANTAN

SELATAN : fta212O16)