Unknown Unknown Nomor UTARA Tahun 2004 tentang IZIN TEMPAT USAHA DAN RETRIBUSI ATASNYA DENGAN MHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOI.AANG MONGNONDOW UTARA - a.bahwadalamrangkameningkatkanpendapatanaslidaerahuntuk menunjang penyelenggraan Pemerintahan, Pembangunan dan remasyariraian didaeiah sebagaimana diamanatkan oleh undang,nOuni Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undan-g-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerahyangmemberikankewenanganyang|uas,nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah sebagai Daerah Otonom' - b. bahwa guna menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebul diatas maka perlu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi atas Izin Tempat Usaha' - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam -nrrrf a, dan b tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabuput"n Bolaung Mongondow Utara tentang Izin TemDat Usaha dan Retribusi atasnya' - 1, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas ffi;fiilili ruotot 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan netriUuisi Daerlh (Lembaran Negara Republik -Indonesia Tahun ;;d0 N;t;; 246,'Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) - Undang-undnag Nomor 32 Tahun 2004'tentang Pemerintahan oaetaifLetUitan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor iji, rjmuanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ++ib J.tU"g"*.nu t"nn diubah dengan Peraturan Pemerintah p"tg9"tti "Undang-undang Nomor 3 ^IulYl -2005 tentang ;;;i;hu. atas uidang-uidang Nomor 32 Tahun,2004 tentang ffi;ffi;;b;;'"h (Lemba-ran Negara Republik Indonesia i;h;; t00! Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik inOo""tiu No.or. '1493) yang telah ditetapkan -dengan UndangunOung -l.lotor g ra-hun iOOs 1l-emUaran Negara Republik inJonJriu Tahun 2005 Nomor 10g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) 2. (berlaku Unknown)
Pembukaan
MENIMBANG
MENGINGAT
,1
6.
p
a.l
.J
9
28
2657
12
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Momgondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686).
5. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tahun 1998 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
5. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah. 7.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah lingkat U. 8.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 2000 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Repulik Indonesia No 131.71-221 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Drs. H.R. Makagansa,M.Sl sebagai Pejabat Bupati Bolaang Mongondow Utara Propinsi Sulawesi Utara.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 06lll376lsl tanggal 21 Januari 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
12. Peraturan Daerah Nomo 01 Tahun 208 tentang Susunan Organisasl dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOI.AANG MONGONDOW UTARA
MEMUTUSKAN
MenetaDkan : PERATURAN DAEMH BOLAANG MONGONDOW UTAM TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA,
BAB II - NAMA, OB'EK SUB'EK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan Nama Izin Tempat usaha dan pungutan Retribusi Atasnya, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ).
BAB II - NAMA, OB'EK SUB'EK RETRIBUSI
Pasal 3
objek Retribusi Adalah pemberian lzin Tempat usaha kepada orang pribadi atau Badan
BAB II - NAMA, OB'EK SUB'EK RETRIBUSI
Pasal 4
subjek Retribusi adalah seorang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat usaha.
BAB III - GOI-ONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Izin Tempat Usah di golongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu
CARA MENGUKUR TTNGKAT penBAtrnvnA JASA BERSANGKUTAT{
BAB III - GOI-ONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
'ANG
Ilg51t^t\_lnrkuran jasa vang bersangkutan
BAB III - GOI-ONGAN RETRIBUSI
Pasal 7
Prosedur pengurusan Izin :
- b. Setelah permohonan di sr:yt:r,s..;,i;!;4if ffil{iilTli,.;:?:t,i:f liltF,ilffi ,,trJ.x!,ill1 bersangkutan diminta untuk meiengkuiirvi. - .-''
2. a' Yang bersangkutan mengajukan permohonan secara\_terturis yang ditujukan kepada Bupati Botaans ronno:9-1*\_y,:; ca.ienill ;eian.perekonomi;n-D;;p;;".neunan sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang l,iongo;;.;* Utara ; dan
3. Perwaratan untuk mendapatkan Izin *0.J.n1,: dimaksud daram pasar 6 adarah :
- b. Sehat Jasmani dan Rohani
- a. Warga Negara Indonesia.
6. c' Foto copy surat pemirik Tanah sertifikat / keterangan pemirik tanah d. Foto Copy Lunas pBB
- f. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan
8. / Fiskat fanr" e"riifi"""' e. SuratpersetujuanTetanga -. --rJvre'r
- g. Foto Copy KTp
BAB VI - PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARI{YA I,ETRIBUSI
Pasal 8
1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struKur dan besarnya tarif retribusi perizinan didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin
- z. eiiy. ;"b.g.itina dianut pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan izin usaha jasa vano meniadi obyek blaya pemeriLaan'/ pengecekan biaya pencetakan blanko izin i.,t.iu o.n oi.vu tt.nsportasi dalam ranqka penawasan pengendalian
BAB VII - STRUICUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
Adapun Besarnya Tarif Retribusi izin Tempat Usaha Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai berikut :
- (1)Tariidi golongkan ## BAB VIII
WILAYAH PEMUI{GUTAN
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat izin usaha diberikan'
MASA RETRIBUSI TERHUTANG
BAB IX - MASA RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 10
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun' kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
BAB IX - MASA RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 11
Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan
REKOMENDASI DATI SURAT KETERANGAN ASAL
BAB VIII - REKOMENDASI DATI SURAT KETERANGAN ASAL
Pasal 12
- (1) setiap wajib Retribusi wajib mengisi sPdoRD
- (2) SPdORD sebagaimana dimal(sud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya'
- (3) Bentuk,isi suatu tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh BuDati
TATA CARA PEI{YETORAI{ DAN PEMBAYARAT{ PUI{GUTAN
BAB IX - TATA CARA PEI{YETORAI{ DAN PEMBAYARAT{ PUI{GUTAN
Pasal 13
- (1) ## BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB IX - TATA CARA PEI{YETORAI{ DAN PEMBAYARAT{ PUI{GUTAN
Pasal 14
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT
- (3) Kepada petugas pemungut diberikan uang p€rangsang sebesar 5olo (lima persen) dari realisasiDenerimaan
SAT'KSI ADMINISTRASI
BAB XI - SAT'KSI ADMINISTRASI
Pasal 15
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waKunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2olo (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan sTRD.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16
- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk I (satu) kali masa Retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi rlambatlambatnya 15 (lima belas) hari s€jak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata Cara pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan BuPati.
PEM BINAAI{ DAI{ PENGAWASAN
BAB XIII - PEM BINAAI{ DAI{ PENGAWASAN
Pasal 17
- (1) Retribusi terutang ## BAB XIV SANKSI ADMIIIISTRASI
BAB XIII - PEM BINAAI{ DAI{ PENGAWASAN
Pasal 18
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa yang disertai atasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retrlbusi harus dapat membuktikan ketidak b€naran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waKu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali wajib Retribusi tertunda dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi
BAB XIII - PEM BINAAI{ DAI{ PENGAWASAN
Pasal 19
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memb€ri keputusan-keputusan atas keberatan yang dujukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau s€bagian menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
3. (3)Apabila jangka waKu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberdtan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
PENGEiIBALIAI{ KELEBIHAI{ PEMBAYARAN
BAB XV - PENGEiIBALIAI{ KELEBIHAI{ PEMBAYARAN
Pasal 20
- (1)Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keDutusan.
- (3) Apabila dalam jangka waKu yang dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan Keputusan, Permohonan Pengambilan Retribusi diangga dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waKu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4)Apabila wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dip€rhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2(dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6)Apabila pengambilan pembayaran Retribusi dilakukan rtelah lewat jangka waKu 2(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2olo (dua persen).
BAB XV - PENGEiIBALIAI{ KELEBIHAI{ PEMBAYARAN
Pasal 21
- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi
- b. Masa Retribusi
- c. Besarnya kelebihan pembayaran, dan alasan yang singkat dan jelas.
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) BuKi penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti surat permohonan diterima oleh Bupati.
Pas€l22
- (1) Pengambilan kelebihan Retribusi dilakukan dengan melakukan penerbitan surat pedntah membayar kelebihan Retribusi.
2. (2)Apabila Kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai buKi pembayaran.
BAB XVI - KETENTUAN PENDUDUK
Pasal 23
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, Keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dlmaksud pada ayat
- (1) dengan ## BAB XVII KADALUWARSA PEI{AGIHAN
BAB XVI - KETENTUAN PENDUDUK
Pasal 24
- (1)Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggal apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan hutang Retribusi dan wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Piutang Retribusi yang tak mungkin ditagih lagi karena Hak untuk melakukan penagihan sudahkadaluwarsasudahdilepaskan.
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 25
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Derah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, Mencari dan Mengumpulkan serta Meneliti Keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dl bidang Retribusi Daerah agar Wewenang atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, Mencari dan Mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Didana Retribusi Daerah.
- c. Meminta Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tlndak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buKi pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan buKi ters€but.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diPeriksa sebagai tersangka atau saksl.
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Didana.
BAB XIX - KETET{TUAN PIDAT{A
Pasal 26
- (1)Wajib Rekibusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000; (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (2)Tlndak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .
BABU KETEI{TUAN PEI{UTUP
Pasr,l27
- (1) Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengacu pada peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan'
BAB XIX - KETET{TUAN PIDAT{A
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.. .
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. h Ditetapkandi : Boroko Pada Tanggal : 2008 -'q I

Penetapan: Diundangkan di : Boroko Pada Tanggal 2008

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANGIIpNGONDOW UTARA Drs. Hi.R.Posumah Pembina Utama lluda Nap. 131843 684 LEMBARANDAEMHKABUPATENBoLAANGMoNGoNDoWUTAMTAHUN200S NOMOR: 19
PENJELASAN
Pembukaan
aTAS PERATURT*I{ DAERAH TENTAilG
## IZIN TEIIPAT USAHA DAN PUNGUTATI RETRIBUSI ATASNYA DENGAI{ RAHMAT TUHAI{ YANG MAHA ESA BUPATI BOI.AANG MONGOIIDOW UTARA
## 1. PENJETASAN UMUM
1. Sehubungan dengan belum ditetapkannya peftfuran oaeran kabuDaten bolaang mongondow utara tentang izin tempat usaha dan pungutan Retribusi atasnya, maka perlu ditetapkan dalam p€raturan daerah.
2. 2.Da|amPeraturanDaerahinida|ampenentuantarifRetribusimengacu pada peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2005 tentang Izin Tempat Usaha dan Pungutan Retribusi atasnya, hal ini sesuai dengan UU No'10 Tahun 2007 tentanq oembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara BAB VUI
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup lelas Cukup lelas Cukup lelas Cukup lelas Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup lelas
PENJELASAN
Pasal 7
: CukuP lelas
PENJELASAN
Pasal 8
: CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
: CukuP lelas PASAL IO
PENJELASAN
Pasal 11
PASAL i2
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas CukuP lelas Cukup Jelas Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
: CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
PASAL IB
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
ayat 1 dan 2' ## II. PEN]ELASAN PASAL DEMI PASAL PASAL I
PENJELASAN
Pasal 20
: CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 21
: CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 22
: CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
: CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
: CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 26
: CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 27
: CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 28
: CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 29
: CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 30
: CukuP Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLMNG MONGONDOW UTARA NOMOR : ?5-