PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 29/E Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2010 (berlaku 27 September 2010)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 36);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 58);
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);
26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);
29. Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 6 Seri A);
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2010.
Pasal I
Menambah dan Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 20 Seri E), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5
- (1) Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja berisi jumlah kehadiran dan ketidakhadiran PNS pada hari kerja selama 1 (satu) tahun beserta keterangan yang dianggap perlu.
- (2) Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kehadiran PNS pada hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan tanda tangan PNS dan/atau keterangan pada Daftar Hadir Kerja.
- (3) Ketidakhadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena :
- a. PNS yang tidak masuk kantor pada hari kerja tanpa ada surat pemberitahuan atau keterangan apapun;
- b. PNS yang tidak masuk kantor pada hari kerja tanpa mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD atau pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. PNS yang tidak masuk kantor pada hari kerja dikarenakan sedang melaksanakan tugas di luar instansi pemerintah daerah;
- d. PNS yang tidak masuk kantor pada hari kerja dikarenakan sedang menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- e. PNS yang tidak masuk kantor pada hari kerja dikarenakan sedang menjalankan Tugas Belajar.
- (4) Pengecualian dari pengertian ketidakhadiran dalam hari kerja, bagi PNS yang sedang :
- a. melakukan Perjalanan Dinas yang dilengkapi dengan Surat Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak masuk kerja paling lama 2 (dua) hari berturut-turut karena alasan sakit yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala SKPD atau Pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari berturut-turut karena alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau rumah sakit;
- d. tidak masuk kerja paling lama 2 (dua) hari berturut-turut karena alasan khusus dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD atau Pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menghadiri pernikahan keluarga atau kerabat, menghadiri pemakaman keluarga atau kerabat, atau menjenguk orang tua yang sakit, dengan menyertakan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD atau Pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. PNS yang ditugaskan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f. tidak masuk kerja karena alasan Cuti Bersama, Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Besar dan Cuti karena Alasan Penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
- (1) Bendahara Pengeluaran tiap-tiap SKPD mengajukan permohonan pembayaran tambahan penghasilan PNS di lingkungan satuan kerjanya dengan bentuk permohonan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengajuan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui BKD dan melampirkan rekapitulasi daftar hadir kerja dengan bentuk rekapitulasi sebagaimana.tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Kepala BKD memverifikasi rekapitulasi daftar hadir kerja yang disampaikan oleh tiap-tiap SKPD dan meneruskan pengajuan permohonan pembayaran tambahan penghasilan PNS dari tiap-tiap SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Keuangan.
- (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan kepada PNS dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD penerbit Daftar PNS yang mencantumkan data PNS bersangkutan.
- (5) Khusus untuk Kelurahan, pengajuan permohonan pembayaran tambahan penghasilan dikoordinasi oleh Kecamatan.
- (6) Khusus PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e, pengajuan permohonan pembayaran tambahan penghasilan dilampiri rekapitulasi daftar hadir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan daftar hadir yang dibuat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 27 September 2010

WALIKOTA MALANG, ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang pada tanggal 27 September 2010

## Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

## DR. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012

## BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 29 SERI E

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003