PERATURAN BUPATI J3ITUBONDO Nomor 10 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURA.N BUPATI SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI BASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SITUBONDO TAHON ANGGARAN 2013 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN BUPATI j3ITUBONDO NOMOR -!:I) TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURA.N BUPATI SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI BASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SITUBONDO TAHON ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013, dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
..
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07 /2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.07 /2009;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 141/PMK.07 /2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pembagian Alokasi Definif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2013.
...
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN ALOKASJ SEMENTARA DANA BAGI BASIL CUKAJ HASIL TEMBAKAU KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2013
Pasal 1
Ketentuan yang tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10) diubah, sehingga keseluruhan bunyi Lampiran I menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan Bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 2 ~,.r~1" '•• ••- 5

BUPATI SITUBONDO



Diundangkan di Situbondo al 2 ,-. rr) "1n13 pada tangg c ;:; -, Cj ,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

s-~\&lt;.t\e\

f\~,(\tn \,\

\(~~tOA

\('o9. ~\1\(.\lffl..

ts-~. ea.u \J.

SYAIFULLAH


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHON 2013 NOMOR 30