PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 30 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 22 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa sebagai pendukung pilar penganggaran berbasis kinerja terdapat penyesuaian dan penambahan komponen pada Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
Memperhatikan
:
Menetapkan :
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
Memperhatikan
:
Menetapkan :
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 12) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, angka XVI, XXXIX dan XLIX diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

| No. | Uraian | Satuan | Standar Biaya (Rp.) |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| XVI. | VAKASI / HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN : | | |
| | 1.Setingkat Pendidikan Dasar : | | |
| | a. Penyusun / pembuat bahan Ujian | Naskah/Pelajar | 150.000 |
| | b. Pemeriksa hasil ujian | Siswa/Mata Ujian | 5.000 |
| | c. Pengawas Ujian | Orang/Hari | 240.000 |
| | 2.Setingkat Pendidikan Menengah : | | |
| | a. Penyusun / pembuat bahan Ujian | Naskah/Pelajar | 190.000 |
| | b. Pemeriksa hasil ujian | Siswa/Mata Ujian | 7.500 |
| | c. Pengawas Ujian | Orang/Hari | 270.000 |
| | 3.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai : | | |
| | a. Penyusun / pembuat bahan Ujian | Per Angkatan | 750.000 |
| | b. Pemeriksa hasil ujian | | |
| | - Diklat Prajabatan K2 | Siswa/Mata Ujian | 2.500 |
| | - Diklat Prajabatan Umum | Siswa/Mata Ujian | 10.000 |
| | - Diklat Teknis lainnya | Siswa/Mata Ujian | 1.000 |
| | c. Pengawas Ujian | Orang/Hari | 250.000 |
| | 4.Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat : | | |
| | a. Penyusun / pembuat bahan Ujian | Naskah/Pelajar | 100.000 |
| | b. Pemeriksa hasil ujian | Siswa/Mata Ujian | 1.000 |
| | c. Pengawas Ujian | Orang/Hari | 250.000 |
| XXXIX. | HONOR PENDUKUNG KEGIATAN : | | |
| | 1. Petugas Pendamping Sosial | Orang/Bulan | 500.000 |
| | 2. Penyusun Materi Ekspose | Paket | 800.000 |
| | 3. Penceramah | Orang/Acara | 500.000 |
| | 4. Pelaku Seni Budaya/Penari/Penyanyi | Orang/Kali | 300.000 |
| | 5. Pembawa Acara | Orang/Acara | 300.000 |
| | 6. Pembaca Doa | Orang/Acara | 250.000 |
| | 7. Pembaca Ayat Suci | Orang/Acara | 300.000 |
| | 8. Pembaca Saritilawah | Orang/Acara | 200.000 |
| | 9. Petugas Pertandingan dan Perlombaan : | | |
| | a. Wasit/Juri | Orang/Hari | 250.000 |
| | b. Official | Orang/Hari | 100.000 |
| | 10. Operator Presentasi | Orang/Kegiatan | 200.000 |
| | 11. Petugas Peliput Kegiatan Pemerintah Kota | Orang/Kegiatan | 50.000 |
| | Pontianak 12. Petugas Persiapan Pelaksanaan Penerimaan Tamu | Orang/Hari | 200.000 |
| | 13. Penyampaian Materi Ekspose | Orang/Hari | 400.000 |
| | 14. Honor Juri MTQ : a. Tingkat Kecamatan | Orang/Hari | 500.000 |
| | b. Tingkat Kota | Orang/Hari | 750.000 |
| | 15. Petugas Dirigen / conductor (Pimpinan | Orang/Kegiatan | 250.000 |
| | Panduan Suara) | | |

| No. | Uraian | Satuan | Standar Biaya (Rp.) |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | 16. Petugas Kesenian : a. Kelompok Tari/Sanggar b. Hadrah/Tanjidor | Kelompok/Kegiatan Kelompok/Kegiatan | 3.500.000 1.500.000 |
| XLIX. | BONUS / REWARD / UANG PEMBINAAN / PENGHARGAAN / HADIAH PEMENANG : | | |
| | 1. Atlet | | |
| | 1. Tingkat PORDA/POPWIL | | |
| | a. Peraih Medali Emas : | | |
| | Tunggal | Orang/Medali | 1.500.000 |
| | Ganda | Orang/Medali | 1.000.000 |
| | Beregu < 6 | Orang/Medali | 700.000 |
| | Beregu > 6 | Orang/Medali | 500.000 |
| | b. Peraih Medali Perak | | |
| | Tunggal | Orang/Medali | 1.000.000 |
| | Ganda | Orang/Medali | 750.000 |
| | Beregu < 6 | Orang/Medali | 650.000 |
| | Beregu > 6 | Orang/Medali | 450.000 |
| | c. Peraih Medali Perunggu | | |
| | Tunggal | Orang/Medali | 500.000 |
| | Ganda | Orang/Medali | 400.000 |
| | Beregu < 6 | Orang/Medali | 300.000 |
| | Beregu > 6 | Orang/Medali | 250.000 |
| | 2. Tingkat POPNAS : | | |
| | a. Peraih Medali Emas : | | |
| | Tunggal | Orang/Medali | 2.500.000 |
| | Ganda | Orang/Medali | 1.500.000 |
| | Beregu < | Orang/Medali | 750.000 |
| | 6 Beregu > 6 | Orang/Medali | 500.000 |
| | b. Peraih Medali Perak | | |
| | Tunggal | Orang/Medali | 1.500.000 |
| | Ganda | Orang/Medali | 1.000.000 |
| | Beregu < 6 | Orang/Medali | 750.000 |
| | Beregu > 6 | Orang/Medali | 500.000 |
| | c. Peraih Medali Perunggu | | |
| | Tunggal | Orang/Medali | 1.000.000 |
| | Ganda | Orang/Medali | 750.000 |
| | Beregu < | Orang/Medali | 500.000 |
| | 6 Beregu > 6 | Orang/Medali | 400.000 |
| | 3. Tingkat PORPROV : | | |
| | a. Peraih Medali Emas : | | |
| | Tunggal | Orang/Medali | 10.000.000 |
| | Ganda | Orang/Medali | 5.000.000 |
| | Beregu < 6 | Orang/Medali | 3.000.000 |
| | Beregu > 6 | Orang/Medali | 1.500.000 |
| | b. Peraih Medali Perak | | |
| | Tunggal | Orang/Medali | 3.600.000 |
| | Ganda | Orang/Medali | 2.400.000 |
| | Beregu | Orang/Medali | 1.200.000 |
| | < 6 Beregu > 6 | Orang/Medali | 600.000 |
| | c. Peraih Medali Perunggu | | |
| | Tunggal | Orang/Medali | 2.400.000 |
| | Ganda | Orang/Medali | 1.200.000 |
| | Beregu | Orang/Medali | 900.000 |
| | < 6 Beregu > 6 | Orang/Medali | 480.000 |
| | 4. Tingkat NASIONAL | | |
| | a. Peraih Medali Emas : | | |
| | | Orang/Medali | 7.000.000 |
| | Tunggal Ganda | Orang/Medali | 5.000.000 |

| Uraian | Satuan | Standar Biaya (Rp.) |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Beregu < 6 | Orang/Medali | 2.500.000 |
| Beregu > 6 Perak | Orang/Medali | 2.000.000 |
| b. Peraih Medali | | |
| Tunggal | Orang/Medali | 5.000.000 |
| Ganda | Orang/Medali | 3.500.000 |
| Beregu < 6 | Orang/Medali | 1.500.000 |
| Beregu > 6 | Orang/Medali | 1.000.000 |
| c. Peraih Medali | | |
| Tunggal | Orang/Medali | 3.000.000 |
| Ganda | Orang/Medali | 2.000.000 |
| Beregu < 6 | Orang/Medali | 1.000.000 |
| Beregu > 6 | Orang/Medali | 750.000 |
| 5. Tingkat INTERNASIONAL | | |
| a. Peraih Medali | | |
| Tunggal | Orang/Medali | 10.000.000 |
| Ganda | Orang/Medali | 6.000.000 |
| Beregu < 6 | Orang/Medali | 5.000.000 |
| Beregu > 6 Perak | Orang/Medali | 4.000.000 |
| b. Peraih Medali | | |
| Tunggal | Orang/Medali | 7.500.000 |
| Ganda | Orang/Medali | 4.000.000 |
| Beregu < 6 | Orang/Medali | 3.000.000 |
| Beregu > 6 | Orang/Medali | 2.000.000 |
| c. Peraih Medali | | |
| Tunggal | Orang/Medali | 5.000.000 |
| Ganda | Orang/Medali | 2.500.000 |
| Beregu < | Orang/Medali | 1.500.000 |
| 6 Beregu > 6 | Orang/Medali | 1.000.000 |
| 6. Tingkat PEPARPROV | | |
| a. Peraih Medali Emas : Tunggal | Orang/Medali | 5.000.000 |
| Ganda | Orang/Medali | 2.500.000 |
| b. Peraih Medali | | |
| Tunggal | Orang/Medali | 2.175.000 |
| Ganda | Orang/Medali | 1.087.000 |
| c. Peraih Medali | | |
| Tunggal | Orang/Medali | 1.575.000 |
| Ganda | Orang/Medali | 787.000 |
| 2. Atlet Non Medali | | |
| a. POPDA / POPWIL | Orang | 250.000 |
| b. POPNAS | Orang | 300.000 |
| c. PORPROV | Orang | 250.000 |
| d. NASIONAL | Orang | 300.000 |
| 3. Lomba/Kompetisi/Kejuaraan | | 500.000 |
| a. Kelompok Beregu | | |
| Juara I | Atlet (anggota tim) | 1.000.000 |
| Juara II | Atlet (anggota tim) | 750.000 |
| Juara III | Atlet (anggota tim) | 500.000 |
| Juara Harapan I | Atlet (anggota tim) | 300.000 |
| b. Individu/Perorangan | | |
| Juara I | Orang/Kegiatan | 2.000.000 |
| Juara II | Orang/Kegiatan | 1.500.000 |
| Juara III | Orang/Kegiatan | 1.000.000 |
| Juara Harapan Pelatih | Orang/Kegiatan | 750.000 |
| Juara I | Orang/Kegiatan | 1.500.000 |
| Juara II | Orang/Kegiatan | 1.250.000 |
| Juara III | Orang/Kegiatan | 1.000.000 |

| No. | Uraian | Satuan | Standar Biaya (Rp.) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Juara Harapan I 4. Pelatih Peraih Medali a. Pelatih > 3 kelas/nomor dan > 2 orang atlet ≤ 3 kelas/nomor dan ≤ 2 orang atlet b. Asisten Pelatih > 3 kelas/nomor dan > 2 orang atlet ≤ 3 kelas/nomor dan ≤ 2 orang atlet 5. Official / Manajer Tingkat a. POPDA / POPWIL b. POPNAS c. PORPROV d. NASIONAL e. INTERNASIONAL f. PEPARPROV (Penyandang Cacat) 6. Pimpinan Kontigen a. POPDA / POPWIL b. POPNAS c. PORPROV d. NASIONAL e. INTERNASIONAL f. PEPARPROV (Penyandang Cacat) 7. Pencatat Score 8. Hakim Penjaga Garis 9. Uang Saku Siswa / Guru Pemenang Lomba Tingkat Provinsi / Nasional 10. Wasit / Juri / Pengawas | Orang/Kegiatan 30% dari bonus 50% dari bonus 20% dari bonus 30% dari bonus Orang/Cabang Orang/Cabang Orang/Cabang Orang/Cabang Orang/Cabang Orang/Cabang Orang/Even Orang/Even Orang/Even Orang/Even Orang Even Orang/Even Orang/Hari Orang/Hari Orang/Kegiatan Orang / Hari | 750.000 atlet atlet atlet atlet 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 1.200.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 3.500.000 100.000 100.000 1.000.000 250.000 |

## 2. Lampiran I, ditambah angka LXIV, LXV, LXVI, LXVII, dan LXVIII sehingga berbunyi sebagai berikut :

| No. | Uraian | Satuan | Standar Biaya (Rp.) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LXIV. | Petugas pendukung Upacara : 1. Petugas Pendukung Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia : a. Komandan Upacara b. Komandan Kelompok c. Pasukan Pengibar Bendera dan Pelatih d. Pembawa Teks e. Pembaca Doa f. Aubade 1. Peserta 2. Dirigen 3. Guru Pendamping g. Petugas Protokoler h. Petugas Sound System i. Penjaga Malam j. Penebas Lokasi Upacara k. Sopir Aubade dan TNI/Polri l. Pasukan TNI/Polri m. Korsik n. Petugas Keamanan | Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Ls Orang/Hari | 300.000 100.000 200.000 100.000 200.000 50.000 200.000 100.000 100.000 100.000 200.000 75.000 100.000 100.000 20.000.000 50.000 |

| No. | Uraian | Satuan | Standar Biaya (Rp.) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2. Petugas Upacara Hari Hari Besar | Orang/Kegiatan | 150.000 |
| | a. Pemimpin Upacara b. Komandan Kelompok | Orang/Kegiatan | 50.000 |
| | c. Petugas Pengibar Bendera dan Pelatih | Orang/Kegiatan | 150.000 |
| | d. Pembaca Naskah | Orang/Kegiatan | 100.000 |
| | e. Pembawa Teks | Orang/Kegiatan | 50.000 |
| | f. Pembaca Doa | Orang/Kegiatan | 100.000 |
| | g. Aubade | Orang/Kegiatan | 50.000 |
| | h. Petugas Protokoler/ Sound System | Orang/Kegiatan | 100.000 |
| LXV. | Biaya Penunjang Petugas Keagamaan dan | | |
| | Kemasyarakatan : a. Biaya Operasional Guru Ngaji Tradisional | Orang/Tahun | 2.040.000 |
| | b. Biaya Operasional Petugas Fardhu Kifayah | Orang/Tahun | 2.040.000 |
| | c. Biaya Pengiriman Tim Petugas Haji Daerah/Tim Kesehatan Haji Daerah | Orang/Tahun | 50.000.000 |
| | d. Biaya Operasional Posyandu | Orang/Tahun | 3.300.000 |
| LXVI. | Satuan Honorarium Biaya Pelaksanaan | | |
| | a. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan | | |
| | Ketua | Orang/Kegiatan | 6.000.000 |
| | Sekretaris | Orang/Kegiatan | 5.500.000 |
| | Anggota | Orang/Kegiatan | 5.000.000 |
| | b. Penilai Kompetensi Aparatur Sipil Negara | Orang/Jam | 600.000 |
| | (ASN) | | |
| | c. Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara | | |
| | (ASN) Ketua | Orang/Bulan | 750.000 |
| | Sekretaris | Orang/Bulan | 700.000 |
| | Anggota | Orang/Bulan | 650.000 |
| LXVII. | Satuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ASN : | | |
| | a. Fasilitator/Widyaiswara | Orang/Jam | 300.000 |
| | b. Pendamping Fasilitator/Widyaiswara | Orang/Jam | 75.000 |
| | c. Petugas Sekretariat | Orang/Jam | 50.000 |
| | d. Penyusunan Naskah Diklat Kepemimpinan | Per Pelajaran | 250.000 |
| | e. Monitoring dan Evaluasi Diklat Prajabatan | Orang/Hari | 50.000 |
| | f. Monitoring dan Evaluasi Diklat | Orang/Hari | 75.000 |
| | Kepemimpinan g. Pelaksana Evaluator Pembelajaran Diklat Kepemimpinan | Orang/Hari | 750.000 |
| | h. Review Bahan Tayang | Per Pelajaran | 250.000 |
| | i. Pakaian Olah Raga Peserta Diklat | Per stel | 200.000 |
| | j. Biaya Pembuatan Sertifikat Diklat | Per lembar | 60.000 |
| LXVIII. | Satuan Biaya Hadiah Lomba : | | |
| | 1. Hadiah Lomba Dalam Rangka Hari Anak | | |
| | Nasional | | |
| | - Juara I | Orang dan atau Tim | 1.500.000 |
| | - Juara II | Orang dan atau Tim | 1.000.000 |
| | - Juara III | Orang dan atau Tim | 750.000 |

| Uraian | Satuan | Standar Biaya (Rp.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 2. Hadiah Lomba Kegiatan Pembinaan Wanita | | |
| - Juara I | Tim | 3.500.000 |
| - Juara II | Tim | 1.500.000 |
| - Juara III | Tim | 1.000.000 |
| - Juara Harapan | Tim | 650.000 |
| I - Juara Harapan II | Tim | 550.000 |
| - Juara Harapan III | Tim | 500.000 |
| 3. Lomba Kegiatan Hari Kartini dan | | |
| Hari Ibu - Juara I | Orang dan atau Tim | 1.500.000 |
| - Juara II | Orang dan atau Tim | 1.250.000 |
| - Juara III | Orang dan atau Tim | 1.000.000 |
| - Juara Harapan I | Orang dan atau Tim | 750.000 |
| - Juara Harapan II | Orang dan atau Tim | 650.000 |
| - Juara Harapan III | Orang dan atau Tim | 550.000 |
| 4. Hadiah Pemenang Lomba Cipta | | |
| Teknologi Tepat Guna Tingkat | | |
| - Juara I | Orang dan atau Tim | 8.500.000 |
| - Juara II | Orang dan atau Tim | 7.500.000 |
| - Juara III | Orang dan atau Tim | 6.500.000 |
| - Juara Harapan I | Orang dan atau Tim | 3.000.000 |
| - Juara Harapan II | Orang dan atau Tim | 2.750.000 |
| - Juara Harapan III | Orang dan atau Tim | 2.500.000 |
| 5. Hadiah Pemenang Lomba Kelurahan | | |
| - Juara | Kelurahan | 20.000.000 |
| I - Juara II | Kelurahan | 16.000.000 |
| - Juara III | Kelurahan | 14.000.000 |
| - Juara Harapan I | Kelurahan | 10.000.000 |
| - Juara Harapan II | Kelurahan | 8.500.000 |
| - Juara Harapan III | Kelurahan | 6.500.000 |
| 6. Lomba Kawasan Berseri Tingkat | | |
| Pontianak - Juara I | RW | 17.000.000 |
| - Juara II | RW | 15.000.000 |
| - Juara III | RW | 12.000.000 |
| - Juara Harapan | RW | 9.000.000 |
| I - Juara Harapan II | RW | 8.000.000 |
| - Juara Harapan III | RW | 6.500.000 |
| 7. Lomba PIK Remaja/Mahasiswa | | |
| - Juara I Tahap Tumbuh | Tim | 600.000 |
| - Juara I Tahap Tegak | Tim | 600.000 |
| - Juara I Tahap Tegar | Tim | 600.000 |
| 8. Lomba Pentas Seni Genre | | |
| - Juara I | Tim | 3.000.000 |
| - Juara II | Tim | 2.500.000 |
| - Juara III | Tim | 2.000.000 |
| - Juara Harapan I | Tim | 1.500.000 |
| - Juara Harapan II | Tim | 1.000.000 |
| - Juara Favorite | Tim | 520.000 |
| 9. Hadiah Lomba Penilaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Lomba Penilaian | | |
| - Juara I | Tim | 2.000.000 |
| - Juara II | Tim | 1.000.000 |
| - Juara III | Tim | 500.000 |

| No. | Uraian | Satuan | Standar Biaya (Rp.) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| | 10. Hadiah Penilaian Penghijauan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan Lomba Penilaian Kebersihan Lingkungan Posyandu - Juara I - | Tim | 1.250.000 |
| | Juara II | Tim | 750.000 |
| | - Juara III | Tim | 500.000 |

## 3. Lampiran II, angka I ditambah poin L, sehingga berbunyi sebagai berikut :

| No. | Uraian | Satuan | Standar Biaya |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| I. | SEWA KENDARAAN, MESIN FOTO COPY, BANGUNAN/GEDUNG, TENDA DAN | | |
| | LAPANGAN : a. Sewa Kendaraan : | | |
| 1. | | | |
| Sewa Kendaraan | Roda 4 | Unit / Hari | 700.000 |
| 2. Sewa Kendaraan Roda 6 / Bus | sedang Unit / | Hari | 1.900.000 |
| 3. Sewa | Kendaraan Roda 6 / Bus besar | Unit / Hari | 3.100.000 |
| b. | Sewa Mesin Fotocopy : | | |
| 1. Mesin Foto Copy | Analog | Bulan / Unit | 3.800.000 |
| 2. Mesin Foto Copy Digital | Bulan / | Unit | 5.000.000 |
| c. Sewa Ruang / | Gedung : | | |
| 1. Sewa Ruangan Besar | Hari | | 7.000.000 |
| 2. Sewa Ruangan Sedang | | Hari | 6.000.000 |
| 3. Sewa Ruangan Kecil | | Hari | 5.000.000 |
| 4. Sewa Ruang / Gedung | Pertemuan | Hari | 7.000.000 |
| d. Sewa Stand | Pameran | M2 | 3.500.000 |
| e. Dekorasi Stand | Pameran | M2 | 2.500.000 |
| f. | Sewa LCD dan Screen | Unit / Hari | 1.000.000 |
| g. | Sewa Sound System (Set) | | |
| 1. Sampai dengan 3000 Watt | Set | | 3.500.000 |
| 2. Diatas 3000 Watt | | Set | 10.000.000 |
| h. Sewa Tenda | : | | |
| 1. Tenda Biasa/Standar | M2 | | 20.000 |
| 2. Tenda Hias | | M2 | 30.000 |
| 3. Tenda Dekor Exclusive | | M2 | 45.000 |
| 4. Alat Tenda / Flooring | M2 | | 30.000 |
| 5. Lampu Tenda | | Titik | 125.000 |
| 6. Tenda Panggung | | M2 | 55.000 |
| i. | Sewa Kursi : | | |
| 1. Lipat Biasa | | Buah | 10.000 |
| 2. Futura / sejenisnya | Buah | | 15.000 |
| 3. Futura/ sejenisnya + sarung | Buah | | 25.000 |
| 4. | Sofa | Set | 1.250.000 |
| j. | Sewa Meja : | | |
| 1. | Meja VIP | Buah | 300.000 |
| 2. Meja Prasmanan | | Buah | 450.000 |
| k. | Sewa Lapangan : | | |
| 1. Badminton | | Buah / Lap | 450.000 |
| 2. | Futsal | Jam | 200.000 |
| l. | Sewa Tempat KiosK | Bulan | 2.500.000 |

4. Lampiran Penjelasan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk Standar Biaya Belanja Pegawai, angka XLVI ditambah huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## XLVI. Honor Non PNS

- a. Satuan biaya bagi tenaga Non-PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai tupoksinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.
- b. Untuk tenaga Non PNS (Cleaning Service, Satpam, dan Pengemudi) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah kurang dari 5 (lima) orang memakai kontrak perorangan dan harus mempunyai NPWP dan Nomor rekening pribadi pada PD. Bank Pasar. Untuk tenaga Non PNS lebih dari 5 (lima) orang dapat memakai kontrak jasa pihak ketiga.
- c. Honorarium tenaga non PNS sudah termasuk komponen pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 2% (dua persen) yang ditanggung oleh tenaga honorer. Sedangkan SKPD selaku pemberi kerja menanggung iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebesar 3% (tiga persen) dari honor dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. Honorarium tenaga Non PNS sudah termasuk komponen pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Hari Tua, sebesar 2% (dua persen) yang ditanggung oleh tenaga honorer. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pemberi kerja menanggung Jaminan Ketenagakerjaan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen), Jaminan Kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dan Jaminan Hari Tua sebesar 3,70% (tiga koma tujuh puluh prsen) dari gaji dan dianggarkan dalam APBD.
- e. Jika akumulasi honorarium satu bulan bagi tenaga harian lepas lebih kecil dari Upah Minimum Kota (UMK), maka seluruh pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditanggung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pemberi kerja.
5. Lampiran Penjelasan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk Standar Biaya Belanja Pegawai, angka XXXIX ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## XXXIX.Honor Pendukung Kegiatan

Honorarium dapat diberikan kepada PNS atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan yang bersifat koordinatif dan tidak terus-menerus (adhoc) berdasarkan surat keputusan Walikota atau Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Pemberian dilakukan secara selektif, efektif dan efisien. Untuk kegiatan yang pelaksanaannya menggunakan penyelenggara acara ( Event Organizer ), maka dapat diberikan keuntungan perusahaan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

6. Lampiran Penjelasan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk Standar Biaya Belanja Pegawai, angka XLIX diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- XLIX. Bonus / Reward / Uang Pembinaan / Penghargaan / Hadiah Pemenang

Satuan biaya yang diberikan kepada atlet, atlet non medali, lomba/kompetisi, pelatih peraih medali, official/manajer, pimpinan kontingen, pencatat score, hakim penjaga garis, uang saku siswa/guru pemenang lomba dan wasit/juri/pengawas sebagai bonus/reward/uang pembinaan/penghargaan/hadiah pemenang.

Untuk lomba/kompetisi (poin 3 dan 4), pelatih peraih medali diberikan bonus/reward dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bonus untuk Atlet :
2. Apabila atlet memperoleh lebih dari 1 (satu) medali maka yang menjadi hak atlet adalah akumulasi dari jumlah medali dikali dengan nilai bonus tiap-tiap medali dipotong pajak sesuai dengan ketentuan.
- b. Bonus untuk Pelatih :
1. Apabila pelatih yang atletnya menjuarai lebih dari 3 (tiga) kelas/nomor dan dengan jumlah atlet diatas 2 (dua) orang dapat diberikan bonus sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total bonus atlet. Sedangkan untuk asisten pelatih dapat diberikan bonus 20% (dua puluh persen) dari total bonus atlet.
2. Apabila pelatih yang atletnya menjuarai ≤ 3 (lebih kecil atau sama dengan tiga) kelas/nomor dan ≤ 2 (lebih kecil atau sama dengan dua) orang diberikan bonus sebesar 50% (lima puluh persen) dari total bonus atlet. Sedangkan untuk asisten pelatih dapat diberikan bonus 30% (tiga puluh persen) dari total bonus atlet.
- c. Khusus untuk olahraga rekreasi dan pendidikan nilai yang dibayarkan maksimal sebesar 80% dari ketentuan olahraga prestasi sebagaimana pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat).
7. Lampiran Penjelasan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk Standar Biaya Belanja Pegawai, ditambah angka LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII dan LXIX sehingga berbunyi sebagai berikut :
- LXIV. Petugas Pendukung Upacara
9. Satuan biaya yang diberikan kepada petugas pendukung upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan peringatan harihari besar lainnya. Biaya pendukung diberikan kepada petugas pelaksana dan cadangan pada saat upacara peringatan maupun gladi resik yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- LXV. Biaya Penunjang Petugas Keagamaan dan Kemasyarakatan
11. a.
12. Biaya Operasional Guru Ngaji Tradisional Satuan biaya operasional untuk satu tahun yang diberikan kepada guru ngaji tradisional terutama dengan tingkat ekonomi kurang mampu dan memiliki jumlah santri minimal 15 orang.
- b. Biaya Operasional Petugas Fardhu Kifayah Satuan biaya operasional untuk satu tahun yang diberikan kepada masing-masing petugas Fardhu Kifayah di Kota Pontianak.
- c. Biaya Pengiriman Tim Petugas Haji Daerah/Tim Kesehatan Haji Daerah Satuan biaya yang diberikan kepada petugas haji daerah/petugas kesehatan haji daerah untuk membantu kelancaran jemaah haji Kota Pontianak dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji.
- d. Biaya Operasional Posyandu Satuan biaya operasional untuk satu tahun yang diberikan kepada Posyandu di Kota Pontianak yang masih aktif memberikan pelayanan Posyandu.
- LXVI. Satuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kepegawaian/ASN Satuan biaya yang diberikan kepada pelaksana kegiatan di bidang kepegawaian/ASN yang meliputi Panitia Seleksi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Penilai Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) baik untuk penilai Pusat maupun Daerah serta Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

- LXVII. Satuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Satuan Biaya yang diberikan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN). Biaya pembuatan sertifikat adalah biaya yang dibayarkan kepada penyelenggara diklat selaku pihak yang mencetak sertifikat diklat.

- LXVIII. Satuan Biaya Hadiah Lomba

Satuan biaya yang diberikan kepada pemenang Lomba baik perorangan dan atau tim dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

8. Lampiran Penjelasan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk Standar Biaya Belanja Barang/Jasa, angka I ditambah huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- I. Sewa Kendaraan, Ruangan/Gedung dan Tenda :
- a. Kendaraan :
4. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi.
- b. Mesin Fotocopy
6. Satuan biaya mesin fotocopy sudah termasuk toner dan biaya perawatan.
- c. Ruangan dan Gedung Pertemuan
8. Sewa ruangan dan gedung pertemuan digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain yang dilaksanakan di luar kantor.
9. Definisi ruangan dan gedung pertemuan :
1. Ruangan Besar adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 101 sampai dengan 299 orang.
2. Ruangan Sedang adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 51 sampai dengan 100 orang.
3. Ruangan Kecil adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas sampai dengan 50 orang.
4. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 orang.
14. Satuan biaya tersebut sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya.
- d. Sewa stand pameran/ design stand pameran, jika nilai kontribusi lebih tinggi daripada standar biaya, maka harus atas persetujuan Walikota melalui telaahan staf.
16. e.
17. Sewa Tempat KiosK :
18. Satuan biaya yang dikeluarkan untuk sewa penempatan KiosK pada pusat perbelanjaan. Biaya sewa sudah termasuk listrik, tenaga operator pemilik gedung dan pajak yang berlaku.

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 22 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 30

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 22 Juni 2015

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI