PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 16 Tahun 2010 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 16 TAHUN 2010 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANJSASI, TUGAS DAN FVNGSl, SERTA TATA KER.TA SEKRETARJAT DAERAH KABUPATEN BUTON DENGAI\ RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON, (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa\ 4 Peraturan Daerah Kabupater; Buton Nomor 6 Tahun 20.16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buluu, perlu urcuctapkan Peraturan Bupati Len tang Kcdudukan, Susunan Organisasi, Tugas dar: Fungsi, scrta Tata Kcrja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 194::i;
- (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tarnbahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2 Undang-Undang Norn or 29 Tahun 1959 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun '..1004 tentang Perimbangan 'Keuangan Antara Pemerintan Pusat dan Pcmcrtintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lcmbaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturari Perundang-Undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik lnrlnnP.sin Nnmnr 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 201'1 tentnng l\pnro.;.ur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?.ll 14 Nnmnr 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repub.ik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Perner-intah Nomor 18 Tnhun 2016 tentang Per.:mgkal Daerah (JP.rttl).;:ltan Negara Republilc Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Pernt.uru n Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tcntang Organisa$i Kernenterian Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2015 Nornor 6);
9. Peraruran Daerah Kabupatcn Buton Nornoi 2 Tahun 2016 tentang Uruso.n Pemerintuhan Yong Menja.di Kcwcnangan Pernerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Euton Tahun 2011', Nomnr 112);
10. Peraturan Daerah Kaoupaten Buton Nornor 6 Tahun 2016 tenrang Pernhenrukan dan :=lns11nan Perangkat Daerah Kabupaten Euton (Lembaran Daerah Kabupat.en Buton Tahun 2016 Nomor 116);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAI'\ FUNGSI, SERTA TATA IillRJA SEKRETRIAT DAERAH KABUPATEN BUTON.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dcngan:
- l. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Buton.
3. Dupati adalah Dupati 13uton.
4. Wakil Bupati adalan Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bu ton.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecarnatan dan Kelurahan.
7. ·r. sekretanat uaeran adatah sekretanat uaeran Kabupaten Bu ton.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buron.
9. Asistcn adalah Aeistcn Sckrotarie Dacrah ,
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
11. Bagian adalah Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah.
12. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian di Iingkurigari Sekretariat Daerar..
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah,
15. Kelornpok .Iabatan Fungsional adalah Kelompok .Jabatan Pungsional di lingkungan 8"'krl"tAriAt Daerah Kahupaten Bu ton.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur Star.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah can bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB [II SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 3
- (I) Sckrctariat Daerah adalah Sck.retariat Dacrah Tipe B.
- terdiri acas. (2) Sekretarial Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1)
- a. Sckrctariat Dacrah:
- b. Asisten Sekretariat Daerah;
- c. Staf Ahli;
- d. Bagian;
- e. Sub Bagian; dan
- f. Kelornpok Jabatan Fungsional.
- (3) Aeiatcn Sckretariat Daerah sebagairuana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- c. Asisten Administrasi Umnm.
- (4) Staf Ahli scbagaimnnn dimakeud pada. ayat (2) huruf c, terdiri alas:
- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Huk:um dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pernbangunan dan Keuangan; dan
- c. Star Ahli Bidang Kernasyarakatan ctan SOM.
- (5) Bagian sebagaimana dimaksuct pada ayat f2) huruf d, terdiri atas:
- a. Bag;ian Administrasl Pemerintahan Umum terdiri atas:
- 1) Sub Bagian Tata Pemerintaban Umum dan Pengembangan Wilayah;
- 2) Sub Bagian Pcmbinaan Perangkat Dae1·aJ1; dan
- 3) Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pernerintah daerah,
- b. Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat tcrdiri atas:
- 1) Sub Bagian Pelayanan Bantuan Sosial;
- 2) Sub Bagian Agarna, Dikbud, Pemuda dan Olah Raga; dan
- 3) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat, kcsehatan dan KB.
- c. Bagian Hukum terdiri dari:
- I) Sub Bagian Bantuan Hukurn dan Konsult.asi;
- 2) Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Dokumentasi Hukurn dan penyuluhan Hukum.
- d. Bagian Perekonornian dan SDA terdiri dari:
- I) Sub Bagian Promosi dan Investasi;
- 2) Sub Bagian SDA; dan
- 3) Sub Bagian. BUMD dan Kerjasama Pihak Ketiga.
- e. Bagian Pembangunan tcrdiri dari:
- 1) Sub Dagian Perencanaarr dan Anggaran;
- 2J Sub Baginn Saruna &amp; Pruear-ana Fisik Pembangurian; dan
- 3) Sub Bagian LPSE.
- f. Bagian Humas dan Protokoler terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Protokoler dan Perjalanan Dinas;
- 2) Sub Bagian Penghubung; dan
- 3) Sub Bagian Dokurnentasi, Layanan Infonnasi dan Publikasi.
- S· Bagian Organieaei dan Tate Lakennn terdiri dari :
- l) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- 2) Sul; Bagian Tata Laksana; dan
- 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Pernbiuaan SuU1ber Daya Aparatur;
- h. Bagian Umum rerdiri dari :
- I) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- 2) Sub Bagtan Rumah Tangga; dart
- 3) Sub Bagian Perlengkapan.
1. Bagian Keuangan dan Aset terdiri dari :
- I) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Verifi.kasi dan Perbendaharaan; dan
- 3) Sub Bagian Aset.
- (6) Struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal4

- ( \) Aaistcn 8ekreteris Daeruh sebagnimann dimaksud dalam Pasal 3 ayat 12) huruf b, berada dibawah dan bert.anggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2), huruf d, adaJah unsur staf sekretariat daerah yang dipirnpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah c'.an hertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Aeistcn Sckrctari:, Daerah,
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

## BAB IV

## TUGAS DAN F'UNGSI

## Bagian Keaaru

Um urn

## PasalS

- ( l) Sekrelarial Daerah mempunyai rugas membantu Bupati dalarn penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratii terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah scrta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariar Daerah dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mcnyclcnggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pdayanan adrr.inistrauf dan pernbinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

## Sekretaris Daerah

## Pasal6

- pengourdinasian administratif terhadap pelaxsanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administraW yang terdiri dari: dan kebijakan melaksariakan pcnyusunan (!) Sckretaris Da.crah mempunyai tugas mermrnpm dan
- a. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan 11n1sRn wajih dan urrrsan pilihan:
- b. mcngkoordiriaaikan pclakaenaan tugae inspektorut, dinas daerah dan Badan Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- c. memantau dan melaksanakan eva.luasi terhadap pelaksanaan kebiiakan pemerintah daerah berdasarkan un.tsan wajib ds.n urusan pilih::in;

## Paragraf 1

## Bagian Adrninistrasi Pemerintahan Umum

## Pasal 8

- mempunyai tugas mclaksariakan pcnyusunan pcdoman dan petunjuk teknis, pengkoordinastan, pemanzauan, evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan bencana dan kebakaran], kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyaraka.t dari desa, pertanahan, se-ta kecaruatan dau kelurahau. l lrrmrn Pemerinrahan Adrninisrraai (1) !&lt;~pRIR Kagian
- (2) Kepala Bagian Adrmmstrasi Pernenntahan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menvelenggarakan fungsi:
- a pcnyiapan bahan pcrnbinaan dan koordirraai antar Instansi oleh Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pcngembangan wilayah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis data dan pemberian pertimbangan dalam pembinaan perangkat daerah;
- pedoman pembinaan pertanahan, dan c. penyiapan bahan pcnyusunan administrasi kependudukan, pemeliharaan keteriban umum;
- kecamatan dan keiurahan; d. penytapan bahan penyusunan pedornan clan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pernerintahan
- c. Penyusunan Lapcran Penyeleriggar'aan Pemer-inra han Daerah ( LPPD);
- f. Pengkoordinasian dan fasilitasi harrnonisasi hubungan an tar kecamatan dan kelurahan;
- dan pemcrintahan penyelenggaraau kelurahan; ams pengawasan kecamatan dan pembinaan s Pelaksanaan
- toponimi dan pemetaan wilayah, pengembangan wilavah perbntaaan dan perietapan luas wilayah: h. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan perbatasan daerah
- permasalahan pertanahan; pengkoordinasian dan fasilitasi 1. Pelaksanaan
- J. Pcngkoordinaeien pcnyclcsaian pcrmasalahan pemerintahan di daerah secara terpadu; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pernerintahan dan Kesejahtcraan Rakyat scsuai dcngan tugas dan fungsinya.

## Pasal9

Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Pengembangan Wilayah mernpunyai tugas:

1. Mcnyusun rcncana kcrja sub bagian Tota Pemerintuhon Umum dan Pengembangan Wilayah;
2. Menyiapkan bahan kerja sub bagian Tata Pemerintahan Umum dan Pengembangan Wilayah;
3. Meugumpulkan, mengolah data dan inforrnasi, mengiventarisasi perrnasalahan dan pernecahannya yang berkaitan dengan tugas penyelenggaraan pemerintahan
4. pcmerintahan umum; penyelengga,raan koordino.si bah an .4. Mcnyiapkan
5. Melaksanakan penelitian, pendataan dan pemasangan tanda batas termasuk jika terjadi perubahan batas wilayah/ desa;
6. C,. Mcngkoordinasikan unisan pcrtanahan dcngan Irratunei terkait;
7. Mengkoordinasikan pengembangan wilayah kecamatan dan kelurahan ! desa;
8. Menyiapkan bahan pernbiuaan dan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan an tar kecarnatan dan kelurahan/ desa;
9. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi perrnasalahan perranahan:
10. Melakukan koordlnasi dan pcuyelesaian konflik-konflik pertanahan;
11. Menyiapkan bahan pengusulan perubahan batas kabupaten atau kecamatan. narna clan pernindahan ibukota kabupaten at.au kccamatan;
12. L2. Melakukan koordinasi dalam penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
13. LJ. Mcmbcrikan oarun dan atau pertimbangan kepada atasan mengenat langkah atau tindakan yanl\_l, diarnbil scsuai bidang tugasnya;
14. Mengiventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecaban pennasalahan sesuai bidang rugasnya;
15. LS. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
16. utasan. l f.. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada

## Pasa! 10

Kepala Sub Bagian Pembinaan Perangkat Daerah mempunyai tu gas:

1. Menyusuu reucaua kcrja sub bagian Pcrangkat daeruh ;
2. Menyiapkan bahan kerja sub bagian Perangkat daerah;
3. ~-Mengumpulkan. mengolah data dan informasi, mcnginvcr.tarisusi permaaalahari dan pemecahannya yang berkaltan ctengan tugas perubinaan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
4. penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan; atas pengawasan dan pembinaan 4. Melakukan
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi ierkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta kecamatan dan kelurahan;
6. Mcnyiapkan baha.n kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petuuj uk tcknis yang bcrkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
7. 7 . .Memberikan saran dan atau pertirnbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugaanya;
8. Melaksanakan tugas Jain yang diberikan oleh atasan sesula dengan tugas dan fungsinya; dan
9. atasan. 9. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
- (2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungai:
- a. penyiupcn bahan pcnyusunan pedornau dan petuujuk teknis pelayanan bantuan sosial;
- b. penyiapan bahan koorclinasi dan pemantauan pelaksanaan pemberian bantuan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi:
- c. pengumpulan dan pengolahan buhun penyusunan pcdoman dau petunjuk teknis peningkatan kescjahteraan rakyat;
- d. pengelolaan data serta penyiapan sarana dan pertimoangan dalam peningkatan pelayanan bantuan sosial;
15. pemberian bantuan dibidang agama dan pcmantauan dan koordinasi bah an e. penyiapan pelaksanaan kebudayaan;
16. kebudayaan.serta pemuda dan olahraga; f. pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pernbinaan dibidang agama, pendidikan dan
- g. penyiapan bahan koordinasi penyusunan pedornan dan petunjuk teknis pembinaan dibidang agarna, pendidikan dan kebudayaan, generasi rnuda, olah raga, serta ketenagakerjaaan dan trasmigrasi;
18. rnasyarakat, kesehatan, dan .keluarga berencana; dan. kesejahteraan pemberdayaan teknis petunjuk h. penyiapan bahan koordinasi penvusunan pedoman dan
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemer.intahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 13

Kepala Sub Bagian Pelayanan Bantuan Sosial mempunyai tugas:

- l. Menyusun rencana kerja sub bagian petayanan bantuan sosi;:,I ,::e,sn;ii dengan rencana kerja secretariat daerah;
2. Menyio.pko.n bnhun pedoman dao petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan baru.uan sosial;
3. Melaksanakan pelayanan adrninistrasi dan pemberian bantuan di bidang sosial;
4. Mernantau dan melaporkan pemberian bantuan di bidang sosial yang diberikan kcpada masyarakat;
3. Mengumpulkan dan mengolah data pemberian bantuan di bisang ssosial;
6. melaksanakan koordinasi dengan inst.ansi terkait urusan sosial, ketentra.man dan ketertiban umum, tenaga kerjn dan transmigrasi serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
7. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengcrnbangan karier;
8. Melaxsanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh arasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
9. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan rugas kepada atasan.

## Pasal 14

Kcpala Sub Bagian Agarna, Dikbud , Pernuda dan Olah Raga rnernpunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja sub bagian agama, pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga;
2. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
3. Mengumpulkan dan mengolah data serta rnenyiapkan saran dan pertimbangan di bi.dang agama, pcndidikan kcbudayaan dan olah raga;
4. Melakukan pelayanan administrasi pernberian bantuan di bidang keagamaan ;
5. pelaksanaan kegiatan .MT(); 3. Melaksanakan koordi.nasi dcngan instansi terkait dalam hal
6. Melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besar agama;
7. peuyelcnggaraau ibadah haji; kegiatan pelaksariaarr Koordinasi 7. Melokukan

·.

8. Memantau dan melaporkan pemberian bantuan di bidang agama yang diberikan kepada masvarakat;
9. pelakeancan koordinaei dengan instansi tcrkail urusa.n pendidikan, kebudayaan, pernuda dan olah raga serta urusan keagamaan;
3. karier; 10. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengernbangan
4. tugas lain yang dibenkan dan atau oleh atasan sesuai dengan tugas dan 11. Melaksanakar: diperintahkan fungsinya; dan
12. Menyusun clan melaporkan pelaksanaan iugas kepada atasan.

## Pasa1 15

Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Kesehatan, dan Keluarga Bcrcncana mempunyai tugas:

- l. Menyusun i euca.na .kcrja sub bagian kcscjahtcraa.n masyarakat, kesehatan dan keluarga berencana:
2. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pclaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat, kcseharan dan keluarga berencana:
3. Mcngumpulkan dan mcnganalisis do.tu dularn bidang kesehatan dan ketuarga bercncana guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleb atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
7. Membuot loporan pelakaanaan tugas kepada ata sari.

## Paragraf 3

## Bagian Hukum

## Pasal 16

- mcrnpublikasikan dan mcndokumeutasikan produk hukwn daerah, mensosialisasikan serta mendistribusikan produk hukum: daerah, hukum penmdang-undangan/produk penyidikan Pegawai Negeri Sipil, rnengkoordinasikan perumusan fasilitasi produk hukum daerah, telaahan hukum, evaluasi tata hukum dan pengembangan (1) Kepala Bagian Hukum rnernpnnyai rugas melakeanakan dan mengkoordinaaikan pcnyueurian pcdomau dan petunjuk teknis pembinaan dan atau banruan hukum dan konsultasi '
- (2) Kepala Bagian Hukum dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pHciA ayar (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan pertimbangan/pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukurn kepada semua unsur Pemerintah Daerah terhadap masalah hukum yang timbul dalam pe.aksanaan tugas:
- b. pengkoordinasia.n penyelenggaraari tugas bantuan hukum dalam penanganan kasus /perkara yang dihadapi oleh semua unsur Pemerintah uaeran:
- c. penelaahan dan pengevaluasian tata hukum dan pengernbangan perundang-undangan/produk hukurn daerah terrnasuk pcnyiapan bahan rancangannya;
- d. pengkoordinasian perumuean tam hukum di bidang produk hukum caerah;
- e. pembinaan, monitoring dan evaluasi produk hukum daerah dan desa;
- f. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepP.rlA aparar perncrintah cil'!e-Ah dan pernerinrah rleM1 dalarn pcrkara pcrdata dan tata usaha Negara;
- per a tu ran hukum daerah provinsi dan undangan yang lebih tinggi; dan produk perundangbu ton daerah dan antara g. sinkronisasi antar produk hukum produk hukum daerah kabupaten
- h. penyelenggaraan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan penatausahaan bagian hukum;
1. pelaksuriaan tugas per-ghimptmari Peraturan Perundangundangan, publikasi dan dokumentaei hukum; dan
- J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Adrninistrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 17

Kepala Sub Bagian Banruan Hukum dan Konsultasi mcmpunyai tugas :

1. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pel.aksl'ln:otan tugas sub bagian bantuan hukuru Lian Konsultasi;
2. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas bantuan hukum dan konsultasi guna dP.ktifitas penyelesaian kasus/sengketa hukum di Iingkurigan Pemeriritah Kabupaten Buron:
3. Melaksanakan tugas penyelenggaraan bantuan bukum dan konsultasi dan atau penanganan/ penyelesaian perkara atau sengkcta litigasi dan non litigasi yang di hadapi/ ditangani Pemerintah daerah;
4. Melakukan koordinasi dan kousultasi dalam pcnangano.n/ penyelesaian perkara dan atau sengketa litigasi dan non litigasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ SKPD terkait, instansi vertikal dan instansi penegakan hukum Iainnya;
5. Melaksanakan layanan bantuan hukum dengan mcurberikan konsultasi hukurn dan melakukan fasilitasi dan rnediasi kepada pihak-pihak yang bersengketa;
6. Mengkoordinnsikon penyusunan Iaporan layanan hukurn terkait Rencana Aksi Hak-Hak Asaei Manusia ( RANHAM) Kabupaten Buton secara berkala sesuai dengan keteutuan peraturan perundang-undangan;
7. Melaporkan dan mengevaluasi penyelenggaraan bantuan hukurn di Lingkungnn Pemermeah Kabupaten Briton:

·-

8. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan spesifikasi keahlian masing-masing dan mernberikan petunjuk untuk mendukung kelancaran pelaksa-raan tugas sub bagian Bantuan Hukum dan Konsultaei,
9. Mclakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja bawahan dalam pelaksanaan tugasnya;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan scsuai dengan tugas dau fungsinya; dan
4. penyusunan program selanjutnya. untuk bah an masukan sebagai pimpinan/ atasan l 1. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada

## Paso.] l8

Kepala Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah mempunyai tugas:

1. Membual rencana kerja berdasarkan pcraruran yang bcrlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengoordinasikan penyusunan konsep Rancangan Program pcnyusunan Perda dilingkungan Pemerintah Daerah;
3. Merigoordinasikan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah daerah yang disusun oleh SKPD pemrakarsa;
4. MP.mfasilitasi pelaksanaan snsialisas! Rancangan peraruran daerah kepada Stake Holders;
5. Mengoordinasikan kegiatan evaluasi produk hukum daerah;
6. Memberikan lavanan konsultasi terkait penyusunan dan pengernoangan produk hukum daerah kepada SKPD pemrakarsa/ instansi lainnya/ perieliti;
7. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan spesifikasi keahlian masing-rnasing dan memberikan petunjuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian Fusilitusi Produk Hukum daerah;
8. Melakukan monitoring dan evaluas terhadap kinerja bawahan dalam pelaksanaan tugasnya;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai arahan/ instrukei pimpinan;

-,

10. Membuat laporan hasil pclaksanaan tugas kepada pirnpinan sebagai bahan masukan untuk penyusunan program seianjutnya.

## Pasal 19

Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukurn dan Penyuluhan Hukum mernpunyai tugas:

1. Membuat rencana kerja Sub Bagian Dokumentasi Hukurn dan Penyuluhan Hukum untuk pedornan pelaksanaan tugas;
2. Mcndokumcntaeikcn do.n mempublikasikan produk - produk hukum daerah;
3. Memproscs penerbitan lembarao daerah dan berita daerah dalam rangka penyeberluasan dokumentasi hukum dilingkungan pernerintah daerah;
4. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi prorhrk-produk hukum daerah yang telah ditetapkari kepaoa stoke holders;
5. Mengelola dan mengembangkan perpustakaan hukum pada bagian hukum sekretariat daerah;
6. Mengelola dan mengernbangkan jaringan dokurnentasi dan informasi htrkum ( ,JDTH) pada Bagian Hukum Sekretariat Dae rah;
7. ? . Memfasilitasi pelaksanaan penyuluhau hukum kepada masyarakat diwilayah kabupaten buton;
8. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan spesifikasi keahlian masing-masing dan memberikan petunjuk untuk mendukung kelaricaran pelaksanaan tugas sub bagian dokumcntasi hukum dan pcnyuluho.n hukum;
9. Melakukan monitoring dan cvaluasi terhadap kinc.ja bawahan dalam pelaksanaan tugasnya;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai arahan/ instrnksi pimpinan/atasan;
11. penyusunan program selanjutnya; untuk pimpinan/atasan kepada pelaksanaan tugas bahan masukan sebagai 11. Mcmbuat Iaporan hasil

## Bagian Keernpat Asisten Perekonomian dan Pembangunan

## Pasal 20

- pelaksarraan administn'lsi pernbangunan, perekonomian dacrah, sumbcr daya alum dan penyusunan anggaran sekrctariat daerah. pertarriau, persandian, terhadap percncanaan, perhubungan, perindustrian, pangan, kornunikasi informatika, statistik, kearsipan, perpustakaan serta pernbinaan (1) Asisten Perekonnmi&lt;in nan Pembangunan mempunyai tugas ruembantu Sekretaris Dacrah dalum merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan urusan pekerjaan wuum dan penataan ruang, perurnahan dan kawasan permukiman,ESDM, Kelautan dan Perikanan, koperasi usaha kecil dan menengah, Jingkungan hidup, pariwisata, pencnaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, kcuangan, pcneliuan clan pengcmbangan, perdugangan,
- (21 Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnenyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangnnan dan perekonomian daerah;
- b. pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sekretariat daerah;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pernbinaan pembangunan daerah, pembangunan antar daerah dan antar sektor, serta pernbcrian bantuan pembangunan;
- d. pengkoun.linasian penyusunan program dan petunjuk teknis pcrnbinaan dibidang peningkatan prociuksi pertanian, industri dan pcrdagangan, pertambangan dan energi, perusahaan daerah dan perbankan daerah, serta pembinaan kerjasama pihak ketiga;
- e. pengkoordinasian dalam penyelenggaraan kegiatan urusan pekerjaan umurn dan penataan ruang, serta urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- sen.a dan teknis f. pengkoordinasian perurnusan kebijakan pcmbinaan organisasi perangkat daerah penyelenggaraan kegiatan di bidang Humas Protokoler;
- g. pengkoordinasian penyusunan program dan pcturijuk teknis operasional dibidang sumbcr daya alam;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Paragraf 1

## Bagian Perekonomian clan SDA

## Pasal 21

- (1) Kepala Bagian Perekonomian dan SVA mempunyal tugas melaksanakan clan mengkoordinasikan penyusunan pedornan dan perunjuk tcknis pembinaan kegiatan dibidang perekonornian &lt;inn sumber daya alam, sorta rnelakukan pengkoordinaeian, pemantauon, evaluasi, pernbinaan dan monitoring penyelenggaraan urusan tli bidang ESDM, Koperasi dan UKM, Pariwisata, perindustrian, perdagangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan Iingkungan hidup serta pemantauan, pernbinaan Sadan Unaha Milik Daerah clan kerjasama pihak katiga ,
- (2) Kepala Bagian Perekonorman dan SDA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pcnyiapan bahan pcnyuaunnn pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang promosi dan investasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pctunjuk teknis pembinaan dibidang perindustrian, pertambangan dan energi, perdagangan, penanaman modal daerah dan peuanaman modal asing;
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pengembangan Badan Usaha Milik Daerah yang mcliputi perkoperasian dan ?crkrcditan, penyertaan modal serta kerjasama pi+ak ketiga;
- d. oenyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pernbinaan dibidang perusahaan dan perbankan daerah;
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoruan dan pctunjuk teknis pengelolaan sumber daya alarn; dan

.

'

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 22

Kepala Sub Bagian Promosi dan lnvestasi mempunyai tugas:

- l. Menyusun rencana kerja sub bagian Promosi dan investasi;
2. Menyiapkan bahan pedornan dan petunjuk teknis pdaksanaan kegiatan di bidang prornosi clan investasi;
3. Mengevaluasi dan rnelaporkan potensi uuggulan daerab ;
4. Memonitoring pengembangan potensi unggulan daerah yang dapat di promosikan keluar daerah;
5. Mengivr.ntarisir clan menelaah data-data, informasi tentang parncran potensi daerah dan peluang investasi daerah;
6. Melaksanakan kegiat.au pelatihan dan pembina.an r;una peningkatan SOM dalam mengernbangkan produk unggulan daerah;
7. Melaksanakan program kegiatan prornosi, publikasi dan pameran porensi daerah;
8. pelaksanaan koordinaai dengan irrstarrsi terkait gun::i pelaksanaan kegiatan prornosi dan investasi;
9. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan masalah pengernbangan industri, perdagangan dan penanaman modal berupa industri kecil, kcrajinnn dan pengembangan wilayah industri serta pengembangan dan promosi di bidang po.riwi&amp;ata dan hasilhasil sumber daya aJam;
10. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier:
11. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinva; dan
12. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ataeun.

## Pasal 23

J{epala Sub Bugia.n Suinber !),aye Als m rnernpunyai tugas:

- I. Mcnyusun rencana kerja sub bagian Sumber Daya Alam;
2. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk tekuis pelaksanaan kegiatan sub bagian Sumber Daya alam;
3. Menyiapkan data di bidang pertanian, perkebunan, kehutanar., peternakan, perikanan, ESDM dan lingkungan hidup:
4. Memantau perkcmbangan produksi perianian tanaman pangart, ESDM, perkebunan, kehutanan dan perikanan dan kelautan· '
5. Melaksanakan monitoring pemanfaatan potensi sumber daya alam;
6. Penyiapan rekomendasi izin pemo.nfo.oton panae burni;
7. koordinasi dengau instansi terkait dalam pelaksanaan peningkatan dan pemanfaatan potensi strmber daya;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait urusan ESDM, kehutanan, perikanan dan kelautan, Lingkungan hidup, pertanian nan pangan:
9. Menilui hosil kcrja bawahan untuk baha:n pengembangan karier;
10. LO. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan lungsinya;
11. Melaporkan basil pelaksanaan kcgiatan kepada atasan

## Pasal 24

Kepala Sub Bagian Pengembangan Sadan Usaha Milik Daerah dan Kerjasama Pihak Ketiga mernpunyai tugas:

1. Menyusun rencaria kerja sub bagian Badan usaha Milik Daerah dan Kcrja sama Pihak ketiga;
2. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pernbinaan di bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Kerja Sama Pihak Ketiga;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran beras rniskin ( Raskin) dalam wilayah Pemerintah Kabupaten;
4. Mengiventarisir, menelaah dan menganalisis data-data yang berkairan dengan pengelolaan , pendirian &lt;fan pem bubaran perusahaan daerah;
5. Mela.ksanakan koordinasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Kerja sama Pihak ketiga dengan instansi terkait;
6. pengembangan kegiatan perusahaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; ten tang petunjuk dan bimbingan 6. Memberikan
7. Menghimpun dan mengevaluasl permasalahan pelaksanaan program pengembangan Perusahaan Daerah (Perusda);
8. Membina dan memfasilitasi penyelenggaraan perusahaan daerah;
9. Menyiapkan data perusahaan daerah;
10. karier; 10. Menilai basil kerja bawahan untuk bahao pengembangan
11. Melaksanakan iugas dinas lair, yang diberikari olch atasan scsual tugas dan tungsinya, dar.
12. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan.

## Paragraf2

## Bagian Pcmbangunan

## Pasal 25

- pedornan dan petunjuk teknis, pembinaan, pengendal.an pernbangunan, penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan penyusunan pcrencanaan anggaran sekretnrint daerah , penyuauuan dan mengkoordinasikan melaksanakan tugas mempuny&amp;i Pembangurrcn Dagian (l) Kepala
- (2) Kepala Bagian Pernbangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan a. pcnyiapan bahan pengkoordinasian program tahunan pembangunan Daeran:
- b. penyusunan program dan rencana strategis ( RESTRA) serta rencana kerja Sekretariat Daerah;
- c. pcnyiapan bahan kcbijakan pemerintahan daerah di bidang adrninistrasi, evaluasi dan pelaporan pernbangunan;
- d. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan di Iingkungan eekretariat daerah;

.

.

-,

- e. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program pembangunan dan pengendalian adminisrrasi pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dnerah , pernbungunan earano can prasarar:a fisik, dan dana pembangunan Iainnya;
- f. pcngkoordinasian pelaksanaan proses pelelangan barang/jasa secara elektronik;
- g. peuyiapan bahan dan pcngadrninistrasian program perr.bangunan sarana dan prasarana Iisik yang bersurnber dar; pemerintah maupun bantuan pihak kctiga;
- h. pelukounnari evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesua.i t.ugas pokok clan fungsinya.

## Pasal 26

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai rugas:

- anggaran; 1. Menyusun rencana kcrja :;ul, bagian perencanaan dan
2. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program nan pcnyusunan anggaran sekretariat daerah;
3. Melakukan koordinasi pcnyusunan anggaran sekretariat daerah dan pcrubahan anggaran sekretariat daerah;
- -1. Melaksanakan penyusunan Rencaria Kerja Anggaran (RKA) dan Dokurueu Pdaksanaan Anggaran (DP/\) eekretariat; daerah;
5. Menghimpun, mcnyusun dan menelaah rencana kerja dan angeHn=m setiap bagian pada sekre:ariat daerah;
6. Men.tat hasil kerja bawahan untuk bahan ?engembangan karier;
7. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai n igas clan fungsinya: dan
8. Melaporkan hasil pelaksanaau kegiatan kepada ataaan .

## Pasal 27

Keµala Suu Bagiari Sarana dan prasarana fis.i.k pembangunan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja sub bagian sarana dan prasarana fisik pembangunan;
2. pedornan dan petuujuk teknis bidang sarana dan prasarana Iisik pelaksanaan kegiatan pembangunan; 2. Mcnyiapkan bahan
3. Menyusun rencana program pembangunan sarana dan prasarana fisik:
4. Mclakukan monitoring clan cvahrnei pelnkeunuun program pembangunan sarana dan pra sararra fisik;
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik;
6. Menelaah, mengiventarisir dan mengolah data program p~m bangunan sarana dan prasarana fisik;
7. Pctakeanaan kcordinasi dcngan instansi tcrkait urusan perencanaan, penelitian dan pengernbangan ctan perhubungan;
8. Melakukan penelitian dokumen kegiatan pembangunan daerah:
9. Menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan hasil pclaksanaan program pernbangunan daerah;
10. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
11. Melaksanakan rugas dinas lain yang diherikan oleh atasan scsuai tugas dan fungsinya; dan
12. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada at.asan.

## Pasal 28

Kepulu Sub Bugiun Lnyunun Pengadacn Secora Elektronik (LPSE) mernpunyai rugas:

- l. Menyusun rencana kerja sub bagian LPSE ;
2. perunjnk tek n is 2. Menyiapkan bahan pedoman dRIJ pelaksanaan kegiatan LPSE;
3. elektronik; 3. Melaksanakan fasilitasi pengadaan barang/jasa secara
4. Mengelola system pengaclaan sccara elektronik;
5. Menyediakan akses internet 'bagi panitia/ PPK atau penyedia bararrg dun jasu;
6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pclaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
7. Memfasilitasi ULP mcnayarigkan pengumumun pelakoanaan pengadaan ha.rang/ jasa secara elektronik;
8. Mernfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak terkait yang berkepentingan menjadi pengguna LPSE;
9. Pelaksanaan pelayo nan pelutihnn dun dukungan tcknis pcngoperasian LPS~;
10. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
11. Mcleksanakan tugas dirias lain yang diberikan olch atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
12. Melaporkan basil pelaksanaan kcgiatan kepada atasan.

## Paragraf 3

## Bagian Humas dan Protokoler

## Pasal 29

- (1) Kepala Bagian Humas dan Protokolcr mcmpunyai tugas menyiapkan dan rnelaksanakan penyusunan bahan pedornan dun petunjuk teknia, pengkoordinasian, pemantauan, evaiuasi dan pembinaan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, kearsipan, perpustakaan, statistik serta melakukan pengkoordinasian penghubung pernerintah daerah di provinsi dan pusat, melaksanakan pendokumentasian kegiatan pemeriritah daerah, pelaksauaan kegiatan administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan.
- (2) Kcpala Bagian Humas dan Protokoler dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcnyolcnggarakan fnngsi;
- a. penyusunan bahan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pclayanan keprotokolan, perjalanan dinas !!Porta pelayanan kehumasan pemerintah daerah;
- b. pclaksanaan rcncana kcrja dan pcrunjuk tcknis pelayanan keprotokolan dan perjalan dinas serta pelayanan kehumasan pemerintah dacrah;
- c. pengkoordinasian rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan keprotokolan, perjalanan dinas serta pelayanan kehumasan pemerir.tah daerah;
- d. pengkoordinasian peughubung pemerintah daerah di provinsi dan pusat;
- e. pcndokumentasian pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah
- f. penyelenggaraan pernbinaan adrninist+asi nan fasilit:asi pelaksanaan kegiatari kcprotokolan., pcrjalan dinas don kchumasan pemerintah daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 30

tugas: Kepala Sul&gt; Bagic,,u Protokolcr da.n Perjalarian Dinas mcmpunyai

1. Menyusun rencana kerja sub bagian protokol dan perjalan &lt;linas pernerintah daerah;
2. Mengumpulkan data t.l.:111 Meuyiapkan bahan pctunjuk tcknis operasional pelayanar: keprotokolan dan perjalanan dmas pcmerintah daerah;
3. Menyelenggarakan dan mengkonrciinasikan pelaksanaan acara clan upacara rcsmi di dacrah;
4. Mengatur dan menyiapkan acara-acara yang dihadiri oleh Bupati, wakil Bupati dan pejabat pemerintah caerah;
5. Menyiupkun korrsep sambutan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah;
6. Melaksanak.an pencatatan dan pengaturan agenda bupati dan wakil bupati;

.

•

7. Mclaksanakan notulensi rapat dinas yang dipimpin oleh bupati dan wakil bupati;
8. Mclaksanakan pcmanduan kegiatan bupati dan wakil bupati;
9. Menyiapkan acara penyelenggaraan upacara pelanti.kan, upacara bendera, rapat dinas dan kegiatan resmi pemerintah daerah;
10. Mernbuat surat pcrintah perjalanan dinas untuk para pejabat dan pegawai yang di tunjuk. oteh bupati;
11. Menyelenggarakan penerimaan kunjungan kerja pejabat NP.g:in1 clan tarnu-tamu pemerintah daerah;
12. Menyetenggarakan rapat kuordinasi unsur MUSPIDA;
13. Menyiapkan kunjungan kerja/inspeksi Bupati}Wakil Bupati;
8. karicr; 14. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengernbangan
15. Melaksanakan tugas kedinasan Jain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
10. atasan, 16. Melaporkan hasil pelaksanaan h.1.gas dan kegiatan kepada

## Pasal 31

Kepala Suu Bagian Penghubung mempunyai tugaa:

1. Menyusun rencana dan program kcrja sub bagian penghubung;
2. Mcngumpullmn dun mengolah data lernbaga parangkat daerah untuk bahan proruosi;
3. Memclihara, rnengiventarisasi dan menjaga aset pernerintah daerah yang oerada di provinsi dan pusat;
4. Mc::lak:sanakan faeilitaei tcrhadap maeynrakat daerah yang berkepentingan dengan pemerintah provinsi dun perner intah pusat;
- S. Mendistribusikan surat-surat dari pernerintah provinsi dan pcrncrintah pusat, serta s'urat-s urat; lain yang di rujnkan ke pemerintah provinsi dan pemcrintah pusat;
6. Melaksanakan penyebaran inforrnasi tentang kebijakan pemerintah daerah di provinsi dar: pusat;

-;

7. Melaksa