PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (berlaku 22 Agustus 2009)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan tertib administrasi dan tertib pengelolaan terhadap barang milik daerah;
- b. bahwa guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, maka diperlukan suatu kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dengan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
17. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Sekertaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
8. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
9. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah Kepala SKPD selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
10. Kuasa pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah Bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
11. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lain yang sah;
12. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengoordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD;
13. Pihak lain adalah pihak-pihak selain SKPD;
14. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya;
15. Penyimpan Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Penyimpan adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang;
16. Pengurus barang milik daerah selanjutnya disebut Pengurus adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian barang yang ada di setiap SKPD/unit kerja;
17. Rumah daerah adalah rumah daerah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah daerah yang ditempati oleh pejabat tertentu atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang ditetapkan;
18. Standarisasi Harga Barang adalah pembakuan harga barang menurut jenis, spesifikasi serta kualitasnya;
19. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang;
20. Penentuan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan atau pemeliharaan barang daerah yang dituangkan dalam anggaran;
21. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan barang daerah dengan ## BAB II
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari Pengelolaan Barang Milik Negara.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Barang milik daerah meliputi :
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan ## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
Maksud Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk :
- a. mengamankan barang milik daerah;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah;
- c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.
Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk :
- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang;
- c. terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien.
Bagian Kesatu Pengelola / Pembantu Pengelola
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 7
- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
- d. mengajukan usul pemindatanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- e. menyetujui usul pemindatanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
- f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi barang milik daerah kepada presiden sewaktu diperlukan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, Bupati dibantu oleh :
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala SKPD yang menangani Asset Daerah;
- c. Kepala SKPD;
- d. Kepala unit pelaksana teknis daerah selaku kuasa pengguna;
- e. Penyimpan;
- f. Pengurus.
- (4) Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah;
- (5) Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab :
- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Kepala SKPD yang menangani barang milik daerah ditunjuk oleh Pengelola sebagai Pembantu Pengelola dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD) bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
- (7) Kepala SKPD sebagai pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik daerah di lingkungan SKPD masing-masing.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 8
- (1) Kepala SKPD adalah pengguna barang milik daerah.
- (2) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola;
- b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemindatanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui Pengelola;
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada SKPD yang bersangkutan;
- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
- d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (4) Penyimpan bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada Pengguna / Kuasa Pengguna.
- (5) Pengurus bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing - masing Pengguna / Kuasa Pengguna.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 9
- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran barang milik daerah dan anggaran SKPD setelah
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 10
- (1) Pengguna menghimpun usul rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna yang berada dibawah SKPD masing - masing.
- (2) Pengguna menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola.
- (3) Pengelola bersama Pengguna membahas usul tersebut dengan
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 11
Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 12
Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 13
- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 14
- (1) Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 15
- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa.
BAB VI - PENGADAAN
Pasal 16
- (1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui pengelola semester tahun berjalan;
- (2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa.
- (3) Setiap tahun anggaran, Pengelola membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP).
- (4) Daftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (3), digunakan untuk
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Penetapan: Ditetapkan di Benteng pada tanggal, 22 Agustus 2009

Penandatangan: ## BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, ## H. SYAHRIR WAHAB

Penetapan: Diundangkan di Benteng pada tanggal, 22 Agustus 2009

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR ## H. ZUBAIR SUYUTHI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009 NOMOR 11
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran perhitungan APBD tahun yang bersangkutan.

## Pasal 17

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang bersifat umum dan menganut asas keseragaman, dilaksanakan oleh Pengelola melalui Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang milik daerah selain tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

## PENERIMAAN DAN PENYALURAN

## Pasal 18

- (1) Hasil pengadaan barang milik daerah diterima oleh Penyimpan barang.
- (2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan dan pencatatan barang milik daerah.
- (3) Kepala SKPD selaku atasan langsung penyimpan bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi perbendaharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tata cara penerimaan dan penyaluran barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 19

- (1) Pengurus berkewajiban melaksanakan tugas administrasi barang inventaris yang dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaporkan kepada Pengelola.
- (3) Tata cara pengurusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (1) Penerimaan barang milik daerah yang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola untuk ditetapkan penggunaannya.
- (2) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD) dengan Berita Acara Pemeriksaan.

## Pasal 21

- (1) PPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) bertugas memeriksa, menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Kontrak/Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (2) BAP sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.

## Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat.
- (3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (4) Pengelola atau Pejabat yang ditunjuk wajib mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

## Pasal 23

- (1) Pengeluaran/penyaluran barang milik daerah oleh Pengurus Barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan

untuk barang - barang inventaris disertai dengan Berita Acara Serah Terima dari Atasan Langsung yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.

- (2) Setiat tahun anggaran Kepala SKPD/unit kerja wajib melaporkan persediaan atau sisa barang kepada Bupati melalui Pengelola.

## BAB VIII

## PENGGUNAAN

## Pasal 24

- (1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada pengelola disertai dengan usul penggunaan;
- b. pengelola meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

## Pasal 25

Barang milik daerah dapat ditetapkan status penggunaannya guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

## Pasal 26

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
- (2) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pengelola.

## Pasal 27

- (1) Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh Pengguna karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
- a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
- b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan.
- (3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut
- a. ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah/pemerintah daerah lainnya;
- b. dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik daerah;
- c. dipindahtangankan.

## Pasal 28

- (1) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dicabut penetapan status penggunaannya.

## BAB IX PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Kriteria Pemanfaatan

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna/Kuasa Pengguna dilakukan oleh Pengguna dengan persetujuan Pengelola.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna dengan persetujuan Pengelola.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

## Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan

## Pasal 30

Bentuk - bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :

- a. Sewa;
- b. Pinjam pakai;
- c. Kerjasama pemanfaatan;
- d. Bangun guna serah dan bangun serah guna.

## Bagian Ketiga

Sewa

## Pasal 31

- (1) Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk :
- a. penyewaan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati.
- b. penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2);
- c. Penyewaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan dari Pengelola.

## Pasal 32

- (1) Barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penetapan formula besaran tarif sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang paling rendah memuat :
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.
- b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
- c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
- d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah.

## Bagian Keempat Pinjam Pakai

## Pasal 33

- (1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah atau antar pemerintah daerah.
- (2) Pinjam pakai dapat pula diberikan kepada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling rendah memuat :
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
- c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

## Bagian Kelima Kerjasama Pemanfaatan

## Pasal 34

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. mengoptimalkan dayaguna dan hasilguna barang milik daerah;
- b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

## Pasal 35

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk :
- a. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati;
- b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna;
- c. kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bagunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.

## Pasal 36

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud;
- b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui Tender dengan mengikutsertakan paling rendah 5 (lima) peserta/peminat, kecuali

untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan Penunjukan Langsung;

- c. setelah dilaksanakan Tender 2 (dua) kali berturut-turut dan peserta Tender tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung;
- d. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
- e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
- f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola;
- g. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- h. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada APBD.

## Bagian Keenam Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Paragraf 1 Bangun Guna Serah

Pasal 37

- (1) Bangun Guna Serah barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. pengguna memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan
- b. tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Guna Serah barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pengelola dengan mengikutsertakan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 38

Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan bangun guna serah dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaran tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.

## Pasal 39

- (1) Jangka waktu bangun guna serah paling lam 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra bangun guna serah dilaksanakan melalui Tender dengan mengikutsertakan paling rendah 5 (lima) peserta/peminta.
- (3) Setelah dilaksanakan Tender 2 (dua) kali berturut-turut dan peserta Tender tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat dilakukan Penunjukan Langsung.
- (4) Mitra bangun guna serah yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
- a. membayar kontribusi ke rekening kas umum daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
- b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah;
- c. memelihara objek bangun guna serah.
- (5) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik daerah hasil bangun guna serah harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah.
- (6) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling rendah memuat :
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. objek bangun guna serah;
- c. jangka waktu bangun guna serah;
- d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Izin Mendirikan Bangunan hasil bangun guna serah harus atas nama Pemerintah Daerah.
- (8) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna serah tidak dapat dibebankan pada APBD.

## Pasal 40

- (1) Mitra bangun guna serah barang milik daerah harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional atau lembaga audit independent.
- (2) Bangun guna serah barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. mitra bangun guna serah harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada Bupati segera setelah selesainya pembangunan;
- b. mitra bangun guna serah dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;
- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional atau lembaga audit independent yang ditunjuk oleh Bupati, sebelum diserahkan kepada Bupati.

## Paragraf 2 Bangun Serah Guna

## Pasal 41

- (1) Bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. pengguna memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan
- b. tidak tersedia dana dalam APBD untuk pengelolaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna yang bersangkutan, dapat dilakukan bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.
- (4) Bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola dengan mengikutsertakan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 42

Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan bangun serah guna dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.

## Pasal 43

- (1) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan paling rendah 5 (lima) peserta/peminat.
- (3) Setelah dilaksanakan tender 2 (dua) kali berturut-turut dan peserta tender tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat dilakukan penunjukan langsung.
- (4) Mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
- a. membayar kontribusi ke rekening kas umum daerah setiap tahun yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.
- b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun serah guna;
- c. Memelihara objek bangun serah guna.
- (5) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik daerah hasil bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah.
- (6) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling rendah memuat :
- a. pihak - pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. objek bangun serah guna;
- c. jangka waktu serah guna;
- d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Izin mendirikan bangunan hasil bangun serah guna harus atas nama Pemerintah Daerah.
- (8) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada APBD.

## Pasal 44

- (1) Mitra bangun serah guna barang milik daerah harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional atau lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada Bupati segera setelah selesainya pembangunan;
- b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;
- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional atau lembaga audit independent yang ditunjuk oleh Bupati, sebelum diserahkan kepada Bupati.

## Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati

## BAB X

## PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

## Bagian Kesatu Pengamanan

## Pasal 46

- (1) Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

## Pasal 47

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

## Pasal 48

- (1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola.
- (3) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna.

## Bagian Kedua

Pemeliharaan

## Pasal 49

- (1) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).
- (3) Pengguna/Kuasa Pengguna dapat mengasuransikan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- (4) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD.

## Pasal 50

- (1) Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengguna secara berkala.
- (2) Pengguna atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan, menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah.

## BAB XI

## PENILAIAN

## Pasal 51

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.

## Pasal 52

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

## Pasal 53

- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- (1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindatanganan dilakukan oleh Tim dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh pengelola.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengelola.

## BAB XII

## PENGHAPUSAN

## Pasal 55

Penghapusan barang milik daerah meliputi :

- a. penghapusan dari daftar barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna.
- b. Penghapusan dari daftar barang milik daerah.

## Pasal 56

- (1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Keputusan Pengelola atas nama Bupati.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 57

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud :
- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. alasan lain sesuai ketentuan peratuaran perundang - undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati.

## BAB XIII

## PEMINDATANGANAN Bagian kesatu

## Bentuk-bentuk pemindatanganan dan persetujuan

## Pasal 58

Bentuk-bentuk pemindatanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi :

- a. penjualan;
- b. tukar-menukar;
- c. hibah; dan
- d. penyertaan modal pemerintah daerah.

## Pasal 59

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk :
- a. tanah dan/atau bangunan; dan
- b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :
- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
- e. dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundangundangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

## Pasal 60

Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) diajukan oleh Bupati.

## Pasal 61

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

## Pasal 62

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milliar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

## Bagian Kedua Penjualan

## Pasal 63

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
- a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
- b. penjualan rumah golongan III; dan
- c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola
- (4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 64

Penjualan barang milik daerah berupa rumah dinas daerah dan kendaraan dinas operasional kepada Pegawai Negeri Sipil dengan cara pelelangan terbatas dapat dilakukan setelah tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembeliannya yang pertama.

## Paragraf 1

## Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

## Pasal 65

- (1) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.

## Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

## Pasal 66

- (1) Penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional terdiri atas :
- a. kendaraan dinas operasional
- b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan memperhatikan kondisi daerah.
- (4) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (5) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional adalah :
- a. pejabat/pegawai negeri sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior;
- b. ketua dan wakil ketua DPRD yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun;
- (7) Tata cara pelelangan umum, dan/atau pelelangan terbatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 67

- (1) Penghapusan/penjualan sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) huruf b yang telah berumur 10 ( Sepuluh ) tahun lebih.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pelelangan umum dan/atau Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penjualan dan/atau penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

## Pasal 68

- (1) Harga jual kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 terdiri dari harga jual sesuai taksiran Panitia Penaksir dan biaya perbaikan/pemeliharaan selama 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Harga jual kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang harus disetor ke kas daerah.

Paragraf 3 Penjualan Rumah Dinas Daerah

- (1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (2) Penggolongan Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Rumah Dinas Daerah Golongan I ( rumah jabatan );
- b. Rumah Dinas Daerah Golongan II ( rumah instansi ); dan
- c. Rumah Dinas Daerah Golongan III ( perumahan pegawai ).

## Pasal 70

- (1) Rumah dinas daerah golongan I yang tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II.
- (2) Rumah dinas daerah golongan II dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak di suatu kompleks perkantoran.
- (3) Rumah dinas daerah golongan II dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

## Pasal 71

Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan, dengan ketentuan :

- a. Rumah dinas daerah golongan II yang telah diubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III;
- b. Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 ( sepuluh ) tahun atau lebih;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 ( sepuluh ) tahun lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau Pemerintah lainnya;
- d. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni memegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati;
- e. Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan
- f. Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

## Pasal 72

- (1) Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh panitia penaksir dan panitia penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati
- (3) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Umum Daerah.

## Paragraf 4 Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Ganti Rugi

## Pasal 73

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP ) dan/atau harga umum setempat yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat di bidang peilaian asset.
- (3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pelelangan / Tender.

## Pasal 74

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk perumahan pegawai negeri sipil.
- (2) Tata cara pelepasan hak atas tanah untuk perumahan pegawai negeri sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 75

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.

## Paragraf 5 Penjualan Barang Milik Daerah

## Selain Tanah dan/ata