Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pdayanan !Ceaehatan dan Retribuai Kelas ll! pada RSUD dr. R. Koesma Kahupaten Tuban, maka perlu mengatur pembagian jaoa pelayanan herda""-Ckan sistem romuneraai; - c. bahwa berdasarkru, pertimbang,,.n ..,bagaimana dimakaud pada huruf a dru, huruf b di atas, perlu me,:,etapkan Peraturan Bupati tentang Pembagim&gt; ,la"" Pcla.vanan Berrla,;arkan Sistem Remum,rasi parla Bl,UD RSUD dr. R. K0&lt;0sma Kabupaten Tuban; 3. !. Undang-Unda,:;g Nornor 12 Tuhun !950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten l..ingkungan Propinai [&gt;jawa Timur semfi"frnana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (l..embaran Negara\_ Republik !ndonesia Tahun 1965 Nomo,: J9, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Norno,27301; tentang Dalam 2 - 2. Undang-Undang Nomor ! 7 Tahun 2003 ten tang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndoneaia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembam.n Negara Republik 1ndonosia Nomor 4287); 3. Undang .. \Jndang Nomoc I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negru-a (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 1.e:rnbaran Negara Republik Indonesia Nomopr 4355): 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Ke&lt;!okt~ran (Lembitran Negara Repub!lk Indonesia Tahun 2004 Nmnor l lf&gt;, Trunbaha.&lt;&gt; L&lt;,mbaran Nega,,a fi&gt;,e-puhlik Indonesia Nomoc 443 \ I; 5. Vndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik {Lemba.,an Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembar'a&gt;1 Negara Repubtik lndon.,..;a Nomor 50381; 5. 6, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehauc.n (Lembarnn Negara RepublH, Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lem!;,aran Negara RepubHk !ndoneaia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomoc 44 Talnm 2009 tentang Rumah Saldt ILemb-aT,m Negaroe R"P"btik lndonesia Tahnn 2-009 No1nor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneaia Nomor 5072); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem› bent:ulw.rt P-etatumrt Pt,r\:lndang-und$.tl!',!\n (Lembar,i.n Negara Republik lndonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambahan Leml:raran Negara Repnblik !ndonesia Nomor 5234); 8. 9, Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah sebagairnana telah diubah kedua kaii dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2(115 (L&lt;.,rnbaran Negara Repubhk lndonesia Tabun 2015 Nomor 58, '!'arnbahan Lembaran Negara Repuhlik lndonesia Nomor 5679); 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tcntang Tenaga ~tan {l.emb«ran Negara R"'Ptlbl;k Indonesia Tahi,n 2014 Nomor 290, Tambahan J..embaran Negara Republik Indonesia Nomoc 5607); 11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 20!4 teritang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 12. Peraturan Pemerintab Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengdo!aan Keuangan oobagaimana telah diubah Nomor 74 Tahun 2012 Badan J..ayarnm Umum dengan Peraturan Pemerintah (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik !ndonesia Nomor 5340): 13. Peraturan PemerJntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelnlaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Jndoneaia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan !..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. l4. Peratu.ran Pemerinlah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntanai Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20\0 Nomor 123, Tambahan Lembaron Negara Repubtik lndonesia Nomor 5165); 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelak,.,.naan Undang,Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang l'ernl&gt;entukan Pem.turan Perundanw undangan; 6. Hi. Peratucan Mente,i Dalam Nomoc 582/MENKES/SK/Vl/1997 t&lt;mtang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah; 7. ! 7. Peraturan Menteri Oruam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah djubah kedua kali denga.n Peraturan MenWri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; {entartg 8. !8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Knanga.n Badan U\}·anan Unmm Daerah; 19. Peratnran Menteri Kesehatan Nomor S8 Tahun 2014 tentang Standa, Pelayanan Kefannasian di Rumah Sal&lt;1t; 20. Peraturan Mentmi Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan l'roduk Hukum Daemh; 21. Keputu""n Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/ll/ 2008 ten tang Stand,u- Pelayanan M(n;maJ Rumah Sakit; 22. Peratura.n Daerah Kabupaten 1\iban Nomor 04 Tohun 2008 tentang Orgar,(sa.,,;: Le:mbaga. Tcknia Daerah Kabupaten Toban seba.ga.imana. telah diubah kedua kaH dengan Pt&gt;raturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 15 T»hun 2014 (l.embman Daerah Kabupaten Toban Tahun 2014 Seri D Nomor :;J; 23. P~raturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 1 Tahun 201.3 Wntang Pembcntukan Peraturan Daerah (Lembaran [)am-ah Kabupaten Tu ban Tahun 2013 Seri E Nomor 20): 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribus\ Kelas Ill Pac!a RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Toban (Lembru,m Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri C Nomor ll- M&amp;MVTUSKAN : MeneUl.pkan : PERATURAII BuPA'l'I T&amp;lll1ANG PEMBAGJAM JASA PELAYANAN BERDASARKAN SlSTEM REMVlfERASl PADA BLUD RSUD dr. R. KOESMA KABuPATEN TUBAN, BAB&gt; AEl&amp;llll'UAN t1MUM Pasal l Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimakaud dengan; - l. Daerah adalah Kabupaten Tuban. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemcrintah Kabupaten Tuban. 3. Bupati adalah Bupati Toban. 4. Rurnah Sakjt Umum Daerah dr. R. Koosma Kahupaten Toban yang sclanjutn\_va d;singkat RSUD dr. R. Koesma adalah rumah saki:t publik yang dimil!l&lt;l dan dikelola oleh Pemerintah Daerah aerta telah ditetapkan untuk melaksanakan Pola Pengelolrum Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah secarn penuh dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/02/KPTS/414.012/ 2012. 5. Direk(ur adalah Dfrektur RSUD dr. R. Koesma. 6. 6, Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnyn diaingka\ BWD adalah Mtuan Kerja Perangkat Dae:rah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untt,k membetikan pelaynnan kepada maayarakat berupa penyediaan barar1g dan/atau jasa. yang dtjual tanpa rnengutamakan mencati keuntungan, dan da1am melakukan kegiatru:mya didasarlran pada ptinsip efektifitaa, ellaiensi, pro&lt;Jukc;tas, akuntahilltas dan trru1aparansi. 7. Pegawai Negeri s;p;i yang oolanjutnya disingkat PNS adalah wa,-ga negara !ndonesia yang memenuhi sya,,n tertentu, diangkat sebaga.i Pew,wai ASN secara tetap oleh ptjabat pemb\na kepegawaian untuk menduduki jabatan pemmintahan. 8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan d;nyatakan lulus selekai dan teril&lt;at dengan perjanjian kerja dengan SLUD RSUD dr. R. Koomna serta tclah menjaiani nuu,a orientas; dan maoa percobaan. 9. Pegawai adalah PNS dan Pegawai Non PNS di lingkungan RSUD dr. R. Koesma. 10. 10, Dokter adalah tenaga mcdis yang memilil&lt;l i2in praktel&lt; dan i.o,n l&lt;&lt;&gt;mpetensi di bidang kedokternn yang terikat kerja depgan RSUD dr. R Koes.ma clan diher, l&lt;ewenangan unt&lt;1k melakukan poloyanan medis di RSUD dr. R. Koeama meliputi dokter speaiaUs, dokter ltmum, dokter gig; dan dokler gigi spesialis. 11. l L Pclayanan Keoehatru&gt; adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan o\eh RSUD dr. R. Koeama, meliputi semua keglatan pelayanan kesehatan paripurna yang diberi!mn kepeda perseorangan atau pelayanan ke-.&lt;&gt;ehatan penjaminan. 12. 'J'arif Peleyanan Kesehatan adalah ,iel&gt;agian atau seluruh hlaya penyediaan j)etl.ye!~rtggaraan pelayanan di RSUD dr. R. Koosma yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas kemanfaatan urnum yang diterimanya, yang krdiri dari jaoa aamna dan jasa pelayanan. 13. 13, Jasa l,:,yanan adalah imba.lan yang diterima oleh rumah sakit yang ten:Un dariJasa Sarana dan Jasa Pela,yanan. 14. 14.Jaaa Sa1'ana adalah imbalan yang diterima o!eh tumah sakit atas pernakaian sarana, fasilitas rum"h sakit, hahan media habis pakai dasar, yang digunakan langsung dalam mn;:ka pelayanan kcsehatan yang dih;tung dengan bia,ya ootuan. 15. Jasa Pela,yanan ada.lah imbalan yang diterima oleh pe!aksana pelayanan ataa jaoo yang diberikan l&lt;cpeda pasien dalam rangka obseIVaSi, diagnosis, pengobatan, konaultasi, v;si!e, perawatl!Ln, pemeriksaan penunjang medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya, terdiri dari Jasa pelayanan profesi mc!iputi media, perawat, bidan, tenaga kesehatan lainnya dan jasa pe1eyanan umum. 16. Remunerasi adalah sistem yang ffi&lt;ln!:'1-tur tata !aksana pemhagian jasa pelayanan di !lngkungan RSUD dr. R. Koesma, 17. Pos Remunerasi adruah pos penerimaan yang hersumber dari jasa pelayanan pe.gawai. dan jasa r/ layanan frumasi sehagai sumher pembieyaan insentif - 17.lnsentif adalah tambahan k""ejahteraan oogi pegawai yang be""-rannya dapat berubah-ubah scsuai dengan pcndapatan yang bersumber dari jas.a pclayanan dalam slstem remunerasl. - JS. Pernbagi.an Langsung adalah insentif yang &lt;liberikan kepada in&lt;livi&lt;lu atau kelompok penghasll jasa pelayanan sesuai dengan proporsl yang te!ah ditentukan &lt;la.Jam slstem remunerasL 19. Pembag;an Tidak Langsung adalah insentifyang diberikan kepada seluruh pegawai tidak penghasil jaM. pelay,u,nn berdasarlran indeks prosentase yang bersumber dari penerimaan jasa pclayanar,. 20. Kas BLUD adalah Ras BLUD RSUD &lt;lr. R. Koesma yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang RSUD dr. R. Koesma yang ditentukan oleh Di,:ektur untuk menampung seluruh pcruerimaan RSUD dr. R. Koesma dan digunakan untuk membayar se!uruh pengeluaran RSUD dr. R. Koesma pada bank yang telah ditetaplran. 21. PcngendaHan Mun, adalah setiap upaya pengendalian yang dilakukan untuk mewujn&lt;lkan pe!ayanan yang arnan, bermntu dan memuaskan sesuai stan&lt;lar pelayanan yang telah ditetapkan. 22. Pe:ngendalian Biaya a&lt;lalah setiap upaya peng,-n&lt;lF&gt;lian aktifitas yang tidak atau kurang memberikan niW trunbah pada terwujudoya pelay,,nan kesehatan yang aman, bermutu dan men,,,askan dengan cam menghapua, mengumngi atau menggabw,gk:an aktlfitas seJenis guna menghemat penggunru,n sumberdaya RSUD dr. R. Koes,nayang terbatas. llaglan Keaatu ... AZAS, MAKSOD DAN TtlJUAlf \_, - (1) A=s pembagiru1 jasa pelaya,,an berdasarkan s1stem remunerasi pada RSUD dr. R. Koesma adalah; - a. propo;oional\tas yang diuku; berdF&gt;Sal"lran be,..,,.nyu beban aset yang dike!ola dan be""ran pendapatan rutnah sakit; - b. keadilan adalah setiap pegawru: memililti hak yang sama atas ltinerja yang tel.ah &lt;lihasilkan berdasarkan beban kerja, tanggungjawab, res1kn kerja, presta&amp; kerja dan prnfesk&gt;nalisme; - c. kesepakatan yaitu pernbagia.n ja"8. pe!aym,an berdasarkan sistem renrun,erasi atas dasar propor,.; antara pemberi pelayanan langsung dan pemberi pel0.yanan tidak !angsung be:tdasarkan kesepakatan bersama antara pemangku kepentir,gan; ,Jl i } :er .,, § § .,\_ E§.:l;ll " "' §,,]'§ ii • &gt;-, s .,, ~ ~ !~&amp;e .,,,-&lt;&gt;› · ~ ~ · i "' ' : "' " " .E g re, ·· i ;J E "' , . . "' "" " " . ··· § f;, ~ ' . , E i 2 ' i · ¾i 1i g -. " . . , @ .,. e I " I · ' ! l 1l ~ z B " ! , ~ " ~ " E ~ g it l E ' , ' -~@ J '§ .s ·:;; g 1!~"› Ef,~£1! [ ii ~ ~ ,,s,Sll ::.,.\_gg, · 3 ' · . . " ;;:::,Jl:E · 1 ~ 1 l · ! ;. · i t. .,; ! . ' .E d! ] ~ ·; ·! . -, . ! , ' ' I l , ! ! ! ' . , " i ' ' ' · E i · ! ~ -' -!@ .!.'!~ , I .. ! i t·11-1·1 3 . · · K \_ i "' I i I il ol 1 i l 1 .,. ...,,,. "' 5 5 !f E ••• g ] " ' :a ,J s ' · · ' ' . ' g ~ , . ls , , I ' ~ , a~f\_g,,, ; i i ! I · ••• • • ' ' . , ! .,! i i "iii' •1-o K " .;; -ii, r;J ::, " l i &lt; l;l "' tu -'ls -.+-- - (2) Setiap pegawai yang meng,,mban jabatan pada pusat pcmbiayaan berkewajiban untuk rnenyusun rencana akai strategis yang dilengkapi dengan indikator, targ,,t/standar dan aiatem akuntabilitas. - (3) Setiap pegawai yang mengemban jabatan pada pusat pendapBtan berkewajiban menyusun rencana bisnis yang dilengkapi dengan sistem akuntabilita.s. - (4) Setiap tenaga fungsional yang meml&gt;erikan pe!ayanan medis meliputi dok1er, dokter !!igi dan dokter spesialla berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai Standar Pelayanan Mffiis, ...,, Set;ap pegawai RSUD dr. R. Koesma berhak mendapatkan pembagian jasa pe!eyanan berdasarlmn sistem remuneram. KELOMPO.K PlfflDAJ'ATAN DAN PEMBIAYAAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
BERDASARKAN SlSTEM REMVlfERASl PADA BLUD RSUD dr. R. KOESMA KABuPATEN TUBAN,
BAB&gt;
AEl&amp;llll'UAN t1MUM
Pasal l
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimakaud dengan;
- l. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemcrintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Toban.
4. Rurnah Sakjt Umum Daerah dr. R. Koosma Kahupaten Toban yang sclanjutn\_va d;singkat RSUD dr. R. Koesma adalah rumah saki:t publik yang dimil!l&lt;l dan dikelola oleh Pemerintah Daerah aerta telah ditetapkan untuk melaksanakan Pola Pengelolrum Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah secarn penuh dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/02/KPTS/414.012/ 2012.
5. Direk(ur adalah Dfrektur RSUD dr. R. Koesma.
6. 6, Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnyn diaingka\ BWD adalah Mtuan Kerja Perangkat Dae:rah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untt,k membetikan pelaynnan kepada maayarakat berupa penyediaan barar1g dan/atau jasa. yang dtjual tanpa rnengutamakan mencati keuntungan, dan da1am melakukan kegiatru:mya didasarlran pada ptinsip efektifitaa, ellaiensi, pro&lt;Jukc;tas, akuntahilltas dan trru1aparansi.
7. Pegawai Negeri s;p;i yang oolanjutnya disingkat PNS adalah wa,-ga negara !ndonesia yang memenuhi sya,,n tertentu, diangkat sebaga.i Pew,wai ASN secara tetap oleh ptjabat pemb\na kepegawaian untuk menduduki jabatan pemmintahan.
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan d;nyatakan lulus selekai dan teril&lt;at dengan perjanjian kerja dengan SLUD RSUD dr. R. Koomna serta tclah menjaiani nuu,a orientas; dan maoa percobaan.
9. Pegawai adalah PNS dan Pegawai Non PNS di lingkungan RSUD dr. R. Koesma.
10. 10, Dokter adalah tenaga mcdis yang memilil&lt;l i2in praktel&lt; dan i.o,n l&lt;&lt;&gt;mpetensi di bidang kedokternn yang terikat kerja depgan RSUD dr. R Koes.ma clan diher, l&lt;ewenangan unt&lt;1k melakukan poloyanan medis di RSUD dr. R. Koeama meliputi dokter speaiaUs, dokter ltmum, dokter gig; dan dokler gigi spesialis.
11. l L Pclayanan Keoehatru&gt; adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan o\eh RSUD dr. R. Koeama, meliputi semua keglatan pelayanan kesehatan paripurna yang diberi!mn kepeda perseorangan atau pelayanan ke-.&lt;&gt;ehatan penjaminan.
12. 'J'arif Peleyanan Kesehatan adalah ,iel&gt;agian atau seluruh hlaya penyediaan j)etl.ye!~rtggaraan pelayanan di RSUD dr. R. Koosma yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas kemanfaatan urnum yang diterimanya, yang krdiri dari jaoa aamna dan jasa pelayanan.
13. 13, Jasa l,:,yanan adalah imba.lan yang diterima oleh rumah sakit yang ten:Un dariJasa Sarana dan Jasa Pela,yanan.
14. 14.Jaaa Sa1'ana adalah imbalan yang diterima o!eh tumah sakit atas pernakaian sarana, fasilitas rum"h sakit, hahan media habis pakai dasar, yang digunakan langsung dalam mn;:ka pelayanan kcsehatan yang dih;tung dengan bia,ya ootuan.
15. Jasa Pela,yanan ada.lah imbalan yang diterima oleh pe!aksana pelayanan ataa jaoo yang diberikan l&lt;cpeda pasien dalam rangka obseIVaSi, diagnosis, pengobatan, konaultasi, v;si!e, perawatl!Ln, pemeriksaan penunjang medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya, terdiri dari Jasa pelayanan profesi mc!iputi media, perawat, bidan, tenaga kesehatan lainnya dan jasa pe1eyanan umum.
16. Remunerasi adalah sistem yang ffi&lt;ln!:'1-tur tata !aksana pemhagian jasa pelayanan di !lngkungan RSUD dr. R. Koesma,
17. Pos Remunerasi adruah pos penerimaan yang hersumber dari jasa pelayanan pe.gawai. dan jasa r/ layanan frumasi sehagai sumher pembieyaan insentif
- 17.lnsentif adalah tambahan k""ejahteraan oogi pegawai yang be""-rannya dapat berubah-ubah scsuai dengan pcndapatan yang bersumber dari jas.a pclayanan dalam slstem remunerasl.
- JS. Pernbagi.an Langsung adalah insentif yang &lt;liberikan kepada in&lt;livi&lt;lu atau kelompok penghasll jasa pelayanan sesuai dengan proporsl yang te!ah ditentukan &lt;la.Jam slstem remunerasL
19. Pembag;an Tidak Langsung adalah insentifyang diberikan kepada seluruh pegawai tidak penghasil jaM. pelay,u,nn berdasarlran indeks prosentase yang bersumber dari penerimaan jasa pclayanar,.
20. Kas BLUD adalah Ras BLUD RSUD &lt;lr. R. Koesma yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang RSUD dr. R. Koesma yang ditentukan oleh Di,:ektur untuk menampung seluruh pcruerimaan RSUD dr. R. Koesma dan digunakan untuk membayar se!uruh pengeluaran RSUD dr. R. Koesma pada bank yang telah ditetaplran.
21. PcngendaHan Mun, adalah setiap upaya pengendalian yang dilakukan untuk mewujn&lt;lkan pe!ayanan yang arnan, bermntu dan memuaskan sesuai stan&lt;lar pelayanan yang telah ditetapkan.
22. Pe:ngendalian Biaya a&lt;lalah setiap upaya peng,-n&lt;lF&gt;lian aktifitas yang tidak atau kurang memberikan niW trunbah pada terwujudoya pelay,,nan kesehatan yang aman, bermutu dan men,,,askan dengan cam menghapua, mengumngi atau menggabw,gk:an aktlfitas seJenis guna menghemat penggunru,n sumberdaya RSUD dr. R. Koes,nayang terbatas.
=•
llaglan Keaatu ...
AZAS, MAKSOD DAN TtlJUAlf
\_,
- (1) A=s pembagiru1 jasa pelaya,,an berdasarkan s1stem remunerasi pada RSUD dr. R. Koesma adalah;
- a. propo;oional\tas yang diuku; berdF&gt;Sal"lran be,..,,.nyu beban aset yang dike!ola dan be""ran pendapatan rutnah sakit;
- b. keadilan adalah setiap pegawru: memililti hak yang sama atas ltinerja yang tel.ah &lt;lihasilkan berdasarkan beban kerja, tanggungjawab, res1kn kerja, presta&amp; kerja dan prnfesk&gt;nalisme;
- c. kesepakatan yaitu pernbagia.n ja"8. pe!aym,an berdasarkan sistem renrun,erasi atas dasar propor,.; antara pemberi pelayanan langsung dan pemberi pel0.yanan tidak !angsung be:tdasarkan kesepakatan bersama antara pemangku kepentir,gan;
/
'
-
,Jl
~
.g
:§
"§
t
!
"
$
~
~
ii
.
E
.
§
Ii
'
E
"
-
"
i }
"
g
[
Jr
§
:er
""
-~
~
'
"
'
.,,
§ §
"
"'
~
"
"
"
oJ
•~
"
~
"'
"
~
""
.,\_
E§.:l;ll
a
~
i
0,
s
" "'
§,,]'§
a
ii •
I
&gt;-,
"
s .,,
s
~ ~
!~&amp;e
~
§
f
.,,,-&lt;&gt;›
-
J]
fi
..
1
1
· ~ ~ · i
"' ' :
•
"' " " .E g re, ·· i ;J E "' , . . "' "" " " . ··· § f;, ~ ' . , E i 2 ' i · ¾i 1i g -. " . . , @ .,. e I " I · ' ! l 1l ~ z B " ! , ~ " ~ " E ~ g it l E ' , ' -~@ J '§ .s ·:;; g 1!~"› Ef,~£1! [ ii ~ ~ ,,s,Sll ::.,.\_gg, · 3 ' · . . " ;;:::,Jl:E
· 1 ~ 1 l
· ! ;.
· i t.
.,;
~
! . ' .E d! ] ~ ·; ·! . -, . ! , ' ' I l , ! ! ! ' . , " i ' ' ' · E i · ! ~ -' -!@ .!.'!~ , I .. ! i t·11-1·1 3 . · ·
I
•
!
t
K \_
1
..
.;
s
-"
i "'
••
I i I
~
t
g
~
1
1
"
]
;
i
;
i
,
~
]
l
"
]'
il ol
"
]j
1 i
[
J
i
~
J
l 1
..
a
•
f
.,.
-i
i
...,,,.
~
-~
"' 5
~
5 !f E
•••
'O
.
'
,;
g ] " ' :a ,J s ' · · ' ' . ' g ~ , . ls , , I '
"
.
'
Jl
J
~ , a~f\_g,,, ; i i ! I ·
3
~
,
§
•••
• •
' '
,@
~
•m
~
s'
••
E
. , !
.,!
I
••
'"
'
i i
J
i
l
"iii'
"'
•1-o
,
',
i
~
j
.
K "
~
.
.;;
-ii,
Q
r;J
::,
~
-
.
~
" l i
&lt;
l!
-~
!l
•›
"
l;l
"' tu
~
-'ls
-.+--
- (2) Setiap pegawai yang meng,,mban jabatan pada pusat pcmbiayaan berkewajiban untuk rnenyusun rencana akai strategis yang dilengkapi dengan indikator, targ,,t/standar dan aiatem akuntabilitas.
- (3) Setiap pegawai yang mengemban jabatan pada pusat pendapBtan berkewajiban menyusun rencana bisnis yang dilengkapi dengan sistem akuntabilita.s.
- (4) Setiap tenaga fungsional yang meml&gt;erikan pe!ayanan medis meliputi dok1er, dokter !!igi dan dokter spesialla berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai Standar Pelayanan Mffiis,
Hu
...,,
Set;ap pegawai RSUD dr. R. Koesma berhak mendapatkan pembagian jasa pe!eyanan berdasarlmn sistem remuneram.
-w
KELOMPO.K PlfflDAJ'ATAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 7
Kelompok llUAAt ]Wndapatan meiiputi,
- a. Jnsta!asi Gawat Darurat;
- b. !nstalaai RawatJalan;
- c. !nstalasi Rawat !nap;
4. d, lnstala.; Bedah Sentral;
- e. \nstal,u,i Laboratorium;
- f. lnstalam Fannasi;
- g. lnstalasi Radiologi;
- h. lnstalasi Hemodialisa;
- i. lnstalas; 000;
- j. lnstalasi Rawat lnt.,nsif;
- k. lnstalaaj Rehabi!itaai Meclik;
- l. Unit Pemula""-ffian Jcnazah;
- m. Unit Ambu!an;
- n. Peml&gt;a.J&lt;aran Sampah Medis;
- o. Pelayanan Pendidikan dan Pene!;t;Rn; dan
- p. Pdayanan Perparkiran.
- a, Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Ketua Komite Medik;
- d. Ketua Komite Keperawatan;
- e. Kenia Komite Farrnasi;
- f. Ketua Kotmte Etik dan ~h;kum;
- g. Ketua Komite Rekam Medik;
- h. Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien;
- i. Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian !nfeksi;
- j, Kepala Bidang dan Kepala Bagian;
- k. Kepala Sub l}agian dan Kepala Sekai: dan
- I. Kepala lnstala.si dan Kepala Unit.
•~v
SUMBER DANA PEMBAGJAN JASA l'Jn.AYANAN
llagian Kesa.tu
Pana Jaoa Pelayanan
Pa ... 1 9
Anggare,n yang dipergunakan untuk pembagian jasa peleyanan ## BAB Vlll
MONITORING DAN EVALUUI
hsal 17
- {]) Mon;tnring dan evaluasi terhadap pelaksanaan remunerasi dilaksa.nakan o!eh Direktur secara periodjk.
- (2) BLUD RSUD dr. R. Kocsma melakukan pengukuran !ndeks Kepuasan Pegawai dan lndeks KepuaAA!'I Masyarakat sebagai indikator kepuasan terhadap pelaksa.naan Sistem Remunerasi dan indikator kineoa pelayanan Jresehatan yang !x,rnrntu.
- (3) Basil monitoring dan evaluasi Mba@,.imana dimaksud pada ayat (]) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
=a
K.ETENTUAlf PENUTUP
\_, 18
Peraturan Bupati ini mulai OOrlaku pada tanggal d[undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perature.n Bupati ini denga.n penempatannya dalam Bcrita Daerah Kabupaten Tu ban. Ditetapka.n di Toban 26 septemO&lt;l,; 201€ pada tanlggal /4,, •

Penetapan: Diundangkan di 'l\l!Jan padatanggaJ 26 Januar1 2016 IJEKRl:TARis flAERAH, BlmlTA DAERAB KADUPATE!I' TUBAll' TAHUII' 2016 SERI~ lfOMOR .~ ... • • ,..,,,.,... l'ERATORAN BUPATl TUBA$ l'IOMOR 4J TAHUN 2016 ,-MG ~GIAN JAi:!,\ PELAYA!i'AN B13:R.DASAJUCAN SJSTEJII REMUJIIERASI PADA ITT.UD RSVD dt. R. K&lt;'FS"'!A KABUP.11.TE!f TUllAN ## l'ROSEl'tTASE PltMBAGIM JASA l'ELAYAN.11.W ## Sl!lCARA Li\.NGSUNG | | EENGHASIL | | |----|-------------|------| | 1 | | | | 1 | | 20 | | | 77,5 | | | 3 | | 22,5 | | | 45 | 55 | | 6 | 65 | 35 | | 7 | 20 | 80 | | | 40 | 60 | | | | 0 | | | 70 | | | | | 50 | | | 7D | 30 |