PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO Nomor 07 Tahun 2016 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (berlaku 29 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07 TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARO,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5.Peraturan Pemerintah.....
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana Kewilayahan; dan
- c. pelaksana Teknis.
BAB III - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan Pasal 3
Pasal 3
- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. warga Negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
- d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan
BAB III - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan Pasal 3
Pasal 4
Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:
- a. kartu Tanda Penduduk;
- b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte Pencatatan Kelahiran dari instansi terkait;
- f. surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- h. surat Keterangan Bebas Narkoba dari pejabat yang berwenang; dan
- i. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
BAB III - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan Pasal 3
Pasal 5
- (1) Dalam Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pemilihan Perangkat Desa.
- (2) Tim Pemilihan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotan sebagai berikut :
- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota; dan
- c. 1 (satu) anggota atau 3 (tiga) anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan
BAB III - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan Pasal 3
Pasal 6
- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
- (3) Proses Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pelaksanaan ujian seleksi.
- (4) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas : a. ujian tertulis; dan
4. b.
5. wawancara.
BAB III - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan Pasal 3
Pasal 7
- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon perangkat desa.
- (2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa, selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
BAB III - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan Pasal 3
Pasal 8
- (1) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat berpedoman pada Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dan hasil ujian seleksi Perangkat Desa.
- (3) Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa ## BAB IV PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Pemberhentian
BAB III - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan Pasal 3
Pasal 9
- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
meninggal dunia;
permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
BAB III - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan Pasal 3
Pasal 11
- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas dari unsur perangkat desa.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong sabagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
BAB VI - UNSUR STAF PERANGKAT DESA Pasal 12
Pasal 12
- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
BAB VII - PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA Pasal 13
Pasal 13
Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA Pasal 14
Pasal 14
- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan sumber lain yang sah.
BAB IX.....
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA
BAB IX - Pasal 15
Pasal 15
- (1) Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan ## BAB X KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - Pasal 15
Pasal 16
- (1) Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan ## BAB X KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - Pasal 15
Pasal 17
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - Pasal 15
Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo .

Penetapan: Ditetapkan di Kabanjahe pada tanggal 29 Desember 2016 BUPATI KARO TERKELIN BRAHMANA

Penetapan: Diundangkan di Kabanjahe pada tanggal 30 Desember 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO, JERNIH TARIGAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR 07 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROPINSI SUMATERA UTARA (241/2016)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR TAHUN 2016 TENTANG
## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
## I. UMUM
Bahwa Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
Bahwa dalam
PENJELASAN
Pasal 13
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di