UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT-PAKSA (berlaku 10 Agustus 1957)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dianggap perlu memperbaharui peraturan penagihan pajak dengan surat-paksa yang ditetapkan dengan "Koninklyk Besluit" tertanggal 3 Juli 1879 ("Staatsblad" 1879 Nomor 267) serta menggantinya dengan Undang-undang; bahwa oleh karena keadaan-keadaan yang mendesak maka perlu segera ditetapkan Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa;
Mengingat
:
Pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar
:
Dewan Menteri dalam sidangnya yang ke-24 pada tanggal 31 Juli 1957;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT-PAKSA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- (1) Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:
2. 1o. penanggung pajak, ialah seorang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak;
- 2o. pelaksana, ialah pejabat yang telah mengeluarkan surat-paksa;
- 3o. juru-sita, ialah pegawai Jawatan Pajak yang ditunjuk oleh atau atas kuasa Menteri keuangan untuk melaksanakan suratpaksa;
- 4o. Pengadilan Negeri, ialah Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat dimana dilakukan pelaksanaan surat-paksa.
- (2) Untuk menjalankan Undang-undang ini dalam istilah Gubernur termasuk Gubernur Propinsi, Walikota Jakarta Raya dan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pajak yang diadakan oleh Negara, termasuk opsen, kenaikan, denda yang tidak bersifat pidana, bunga uang dan biaya yang "bersangkutan dengan itu, dapat ditagih dengan surat-paksa yang memberi pula hak pelaksanaan langsung. Ini adalah hak pelaksanaan terhadap barang bergerak dan barang tetap kepunyaan penanggung pajak tanpa putusan hakim, dan untuk memaksa penanggung pajak untuk membayar dengan penyenderaan tanpa putusan hakim.
- (2) Ketentuan ayat (1) berlaku juga terhadap opsen yang diadakan atas pajak negara oleh suatu daerah bagian Negara.
- (3) Yang dimaksud dengan biaya termasuk pula biaya penagihan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Surat-paksa berkepala kata-kata "Atas Nama Keadilan!" serta memuat nama penanggung pajak, keterangan cukup tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penagihan, serta pula perintah membayar.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Yang berwenang untuk mengeluarkan surat-paksa ialah pejabat yang ditunjuk sebagai demikian oleh Menteri Keuangan untuk pajak yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Surat-paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Surat-paksa diberitahukan oleh juru-sita dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat-paksa tersebut kepada penanggung pajak pribadi atau di tempat tinggalnya.
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam ayat (1) maka pemberitahuan surat-paksa:
- a. terhadap badan hukum umum dilakukan kepada ketua pengurus pribadi atau di tempat tinggalnya atau di tempat pengurus tersebut bersidang atau berkantor;
- b. terhadap badan lain dilakukan kepada salah seorang anggota pengurus pribadi atau di tempat tinggalnya atau, setelah pembubaran, kepada salah seorang daripada yang membubarbereskan pribadi atau di tempat tinggalnya, atau di tempat kedudukan atau kantor badan tersebut;
- c. terhadap perseroan firma atau perseroan komanditer dilakukan kepada salah seorang pesero pengurus atau, setelah pembubaran, kepada salah seorang daripada yang membubar-bereskan pribadi atau di tempat tinggalnya, atau di kantor perseroan tersebut;
- d. terhadap seorang yang meninggal dunia, hanya dalam waktu enam bulan,setelah ia meninggal, dilakukan kepada salah seorang daripada ahli-warisnya pribadi atau di tempat tinggalnya, kepada pelaksana surat wasiat-pribadi atau di tempat tinggalnya atau kepada pelaku-kuasa-warisan pribadi atau di tempat tinggalnya.
- (3) Jika juru sita tidak menjumpai/seseorang di tempat tinggalnya atau di tempat sidang, tempat kedudukan atau kantor seperti dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2), maka ia dengan segera datang pada pegawai Pamong Praja yang berkuasa di tempat tersebut. Pejabat ini memberi tanda tangan dengan cuma-cuma pada surat-paksa tersebut dan salinannya sebagai tanda diketahuinya dengan menyebutkan tanggal dan dimana mungkin menyampaikan salinannya kepada penanggung pajak atau seorang yang menggantinya untuk itu menurut ayat (2). Juru-sita tersebut mencatat apa yang dilakukannya pada surat-paksa serta pada salinan yang ditinggalkannya.
- (4) Untuk menjalankan ayat-ayat yang baru lalu, maka yang dimaksud dengan tempat tinggal mengenai orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia yang dikenal ialah tempat kediamannya sesungguhnya.
- (5) Pemberitahuan surat-paksa terhadap orang yang di Indonesia tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal dan tidak pula mempunyai tempat kediaman yang dikenal, serta pula surat-paksa terhadap badan atau pengetahuan tidak mempunyai kantor dan pengurus, pesero pengurus atau yang membubar-bereskan dengan tempat tinggal atau tempat kediaman di Indonesia yang dikenal, dilakukan dengan menempelkan suatu salinan surat-paksa tersebut pada pintu utama Inspeksi Keuangan dari tempat dimana surat-paksa dikeluarkan. Selain daripada itu surat-paksa tersebut dapat dimuat dalam Berita Negara, serta pula dalam serta pula dalam satu harian yang terbit. di tempat tersebut di atas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Jika pelaksanaan surat-paksa harus dilakukan seluruhnya atau sebagian di luar wilayah jabatan pelaksana, maka ia minta dengan tertulis perantaraan teman sejawatnya yang di dalam wilayahnya pelaksanaan tersebut harus dilakukan.
- (2) Pejabat yang diminta perantaraannya memberitahukan tindakantindakan yang telah dilakukan dalam waktu dua kali dua puluh empat jam kepada pelaksana tersebut, dan kemudian hasil selanjutnya.
- (3) Sanggahan terhadap pelaksanaan, juga dari fihak ketiga
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Pelaksanaan surat-paksa tidak dilanjutkan sebelum waktu duapuluh empat jam berlalu setelah surat-paksa diberitahukan.
BAB II SITA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Jika, setelah lewat waktu yang dimaksud pada pasal 8 hutang pajak tidak dilunasi, maka pelaksana mengeluarkan perintah tertulis untuk menyita sejumlah barang bergerak, dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup barang demikian itu, sejumlah barang tetap kepunyaan penanggung pajak yang mungkin cukup akan pengganti jumlah hutang pajak menurut surat-paksa serta pula biaya pelaksanaannya.
- (2) Penyitaan dilakukan oleh juru sita, dibantu oleh dua orang saksi, penduduk Indonesia yang telah mencapai usia duapuluh satu tahun dan oleh juru-sita dikenal sebagai orang yang boleh dipercaya.
- (3) Juru sita membuat berita acara tentang apa yang telah dilakukan dan memberitahukan maksud tindakannya kepada yang disita, jika ia hadlir. Saksi-saksi, yang namanya, pekerjaannya dan tempat tinggalnya disebutkan dalam berita-acara tersebut, ikut serta menanda-tangani berita acara itu serta salinan-salinannya.
- (4) Penyitaan barang bergerak kepunyaan penanggung pajak, termasuk uang tunai dan surat-surat berharga, meliputi juga barang bergerak yang berwujud yang berada di tangan orang lain, dan tidak meliputi ternak dan alat-alat yang semata-mata dipergunakan untuk menjalankan perusahaan penanggung pajak sendiri.
- (5) Juru-sita menyerahkan barang bergerak tersebut atau sebagian dari itu kepada yang disita untuk dititipkan kepadanya, atau menurut keadaan memindahkan barang tersebut atau sebagian dari itu ke tempat titipan yang baik.
Dalam hal pertama diberitahukannya kepada polisi yang harus menjaga supaya jangan ada barang yang diambil orang. Bangunbangunan tidak boleh dipindahkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Pada penyitaan barang tetap berita-acara diumumkan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantaraan suatu kantor lelang, atau, tergantung dari keadaan, dilakukan oleh juru sita atau oleh seorang lain yang cakap, dan boleh dipercaya - yang untuk itu ditunjuk oleh pelaksana - yang bertempat tinggal di tempat dimana harus dilakukan penjualan tersebut, atau di sekitarnya.
- (2) Tetapi jika penjualan seperti termaksud dalam ayat (1) harus dilakukan untuk melaksanakan surat-paksa untuk membayar suatu jumlah uang yang tidak melebihi seribu rupiah, atau jika sekiranya barang yang disita tidak akan menghasilkan lebih dari seribu rupiah, maka penjualan tersebut tidak boleh dilaksanakan dengan perantaraan kantor lelang.
- (3) Orang yang diserahi penjualan melaporkan dengan tertulis tentang hal penjualan tersebut kepada pelaksana.
- (4) Penanggung pajak berhak untuk menetapkan urutan menurut mana barang yang disita akan dijual.
- (5) Jika hasil penjualan barang telah mencapai jumlah yang penagihannya sedang dilaksanakan ditambah dengan biaya pelaksanaannya, maka penjualan tersebut dihentikan dan sisa barang dikembalikan dengan segera kepada penanggung pajak.
- (6) Penjualan barang bergerak dilakukan setelah diumumkan pada waktunya menurut kebiasaan setempat; penjualan tersebut tidak boleh dilakukan sebelum hari ke-8 sesudah barang tersebut disita.
- (7) Jika serentak dengan barang bergerak disita barang tetap, dan barang bergerak itu tidak akan lekas rusak, maka penjualannya akan dilakukan serentak, dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Atas barang yang disita terlebih dahulu untuk orang lain yang berpihutang, tidak dapat dilakukan penyitaan. Jika juru sita mendapatkan barang demikian, ia dapat memberi salinan suratpaksa sebelum tanggal penjualan barang tersebut kepada hakim Pengadilan Negeri yang selanjutnya menentukan, bahwa penyitaan yang telah dilakukan atas barang itu akan juga dipergunakan sebagai jaminan untuk pembayaran hutang menurut surat-paksa.
- (2) Apabila, setelah dilakukan penyitaan, tetapi sebelum dilakukan penjualan barang yang disita, diajukan permintaan untuk melaksanakan suatu putusan hakim yang dijatuhkan terhadap penanggung pajak, maka penyitaan yang telah dilakukan itu dipergunakan juga sebagai jaminan untuk pembayaran hutang menurut putusan hakim itu, dan hakim Pengadilan Negeri jika perlu memberi perintah untuk melanjutkan penyitaan atas sekian banyak barang yang belum disita terlebih dahulu sehingga akan dapat mencukupi untuk membayar jumlah uang menurut putusan- putusan itu dan biaya penyitaan lanjutan itu.
- (3) Dalam hal yang dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) hakim Pengadilan Negeri menentukan cara pembagian hasil penjualan antara pelaksana dan orang yang berpiutang, setelah mengadakan pemeriksaan atau melakukan panggilan selayaknya terhadap penanggung pajak, pelaksana dan orang yang berpihutang.
- (4) Pelaksana dan orang yang berpihutang yang telah menghadap atas panggilan termaksud dalam ayat (3) dapat minta banding pada Pengadilan Tinggi atas penentuan pembagian tersebut; untuk bandingan ini berlaku pasal-pasal 188 sampai dengan 194 "Herziene Indonesisch Reglement".
- (5) Segera setelah putusan tentang pembagian tersebut mendapat kekuatan mutlak, maka hakim Pengadilan Negeri mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru-lelang atau orang yang bertugaskan penjualan untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian uang penjualan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Sanggahan penanggung pajak terhadap pelaksanaan, baik dalam hal penyitaan barang bergerak maupun penyitaan barang tetap, harus diajukan olehnya, baik secara tertulis maupun dengan lisan, kepada hakim Pengadilan Negeri yang akan menyuruh mencatatnya jika sangggahan tersebut dilakukan dengan lisan.
- (2) Perkara tersebut kemudian diajukan dalam sidang Pengadilan Negeri pada hari sidang yang terdekat untuk diputus setelah diadakan pemeriksaan atau dilakukan panggilan selayaknya terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Bantahan atau sanggahan tersebut tidak dapat menahan atau menunda lanjutan pelaksanaan, melainkan jika hakim tersebut memutuskan demikian. Putusan ini dituliskan pada surat sanggahan atau pada catatan yang dibuat dari bantahan secara lisan tersebut.
- (4) Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenarannya ketetapan pajak, sekadar mengenai ketetapan pajak itu diperkenankan bandingan kepada Majelis Pertimbangan Pajak menurut peraturan pajak yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 berlaku juga dalam hal seorang fihak ketiga menyanggah pelaksanaan ## BAB III
PENYANDERAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Apabila tidak ada atau tidak cukup barang untuk menanggung tuntutan jumlah uang yang terhutang menurut surat-paksa serta biaya tambahan, pelaksana dapat mengeluarkan perintah tertulis untuk menyanderakan penanggung pajak, tetapi hanya setelah didapat idzin tertulis dari Gubernur dalam wilayah siapa terletak tempat tinggal penanggung-pajak.
- (2) Dalam perintah tersebut disebutkan izin yang diperoleh serta lama waktu penanggung pajak akan disanderakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Penyanderaan dapat diperintahkan untuk waktu selama-lamanya enam bulan, jika uang yang terhutang menurut, surat-paksa berjumlah lima ribu rupiah atau kurang; selama-lamanya satu tahun, jika uang tersebut berjumlah lebih daripada lima ribu rupiah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Perintah untuk menyanderakan diberitahukan oleh juru-sita kepada penanggung pajak sesuai dengan apa yang ditentukan pada pasal 6 dan 7.
- (2) Lanjutan pelaksanaan perintah itu tidak dilakukan sebelum lampau duapuluh empat jam setelah perintah diberitahukan. Gubernur, dalam wilayah siapa terletak tempat tinggal atau tempat kediaman sesungguhnya dari penanggung pajak berwenang untuk memerintahkan pelaksanaan segera dengan putusan yang beralasan, jika ia memandang perlu untuk kepentingan umum.
- (3) Penanggung pajak tidak boleh disanderakan:
4. 1o. di tempat ibadah selama ibadah itu dilakukan;
5. 2o. di tempat sidang resmi selama sidang itu diadakan;
6. 3o. di bursa selama waktu bursa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1) Penyanderaan dilaksanakan oleh juru-sita, dibantu oleh dua orang saksi penduduk Indonesia yang telah mencapai usia duapuluh satu tahun dan oleh-juru-sita dikenal sebagai orang yang boleh dipercaya.
- (2) Penanggung pajak segera akan dimasukkan oleh juru-sita ke dalam penjara yang telah ditentukan untuk penyanderaan di tempat penahanan itu, dan jika di tempat itu tidak terdapat penjara yang sedemikian, ke dalam penjara yang sedemikian di suatu tempat yang berdekatan.
- (3) Jika terjadi perlawanan, maka juru-sita dapat minta pertolongan polisi setempat.
- (4) Juru-sita membuat berita-acara dari apa yang telah dilakukannya. Saksi-saksi, yang namanya, pekerjaan dan tempat tinggalnya disebut dalam berita-acara itu, ikut menanda-tangani berita-acara tersebut serta salinan- salinannya.
- (5) Salinan berita-acara dan perintah untuk menyanderakan - diberikan kepada kepala penjara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
Biaya keperluan hidup penanggung pajak dalam penjara ditanggung oleh pelaksana.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
- (1) Penanggung pajak dapat mengajukan sanggahan terhadap penyanderaan karena dianggapnya tidak sah. Sanggahan ini diberitahukannya secara tertulis kepada hakim Pengadilan Negeri dengan perantaraan kepala penjara.
- (2) Jika penanggung pajak tidak dapat menulis, ia akan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatannya kepada hakim Pengadilan Negeri yang akan.mencatatkan atau menyuruh mencatatkan hal ini.
- (3) Perkara tersebut diajukan oleh hakim Pengadilan Negeri dalam sidang pada hari sidang yang terdekat dan kemudian memberi putusan menurut kebijaksanaan, jika perlu setelah mendengar penanggung pajak dan pelaksana.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 ayat (3) dan (4) beserta pasal 14 ayat (2) berlaku pula dalam hal ini.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
- (1) Penanggung pajak yang disanderakan dengan sah, dilepaskan dengan mutlak:
2. 1o. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perintah, penyanderaan itu telah lampau;
3. 2o. atas perintah Gubernur, jika pejabat tersebut, setelah mempertimbangkan lebih lanjut, mendapatkan alasan untuk mencabut izin penyanderaan itu;
4. 3o. dengan persetujuan pelaksana;
5. 4o. karena dibayarnya jumlah hutang menurut surat-paksa serta biaya pelaksanaan, termasuk yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Dalam hal-hal dimaksud pada 2o, 3o dan 4o pelaksana memberitahukan dengan segera kepada kepala penjara alasan melepaskan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
- (1) Penanggung pajak yang dibatalkan penyanderaannya setelah dilakukan sanggahan, hanya dapat disanderakan lagi untuk hutang pajak itu juga, setelah lampau sedikit-dikitnya delapan hari sesudah ia dilepaskan.
- (2) Waktu penyanderaan yang telah dijalankan akan dikurangkan dari waktu yang diizinkan untuk penyanderaan itu.
- (3) Penanggung pajak yang melarikan diri dari penyanderaan dapat segera disanderakan lagi atas perintah yang dahulu telah dikeluarkan terhadapnya, dengan tidak mengurangi penggantian kerugian dan biaya yang timbul karena pelarian itu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
Walaupun telah dilakukan penyanderaan, harta-benda penanggung pajak tetap jadi tanggungan jumlah hutang menurut surat-paksa serta biaya pelaksanaannya.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Pelaksanaan surat-paksa di luar cara yang diatur dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan putusan hakim dalam perkara sipil.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
- (1) Peraturan-peraturan tersebut di bawah ini ditarik kembali, yakni:
- a. "Koninklyk Besluit" 3 Juli 1879 ("Staatsblad" 1879 Nomor 267) dengan perubahannya;
- b. pasal-pasal 119a dan 119b Aturan Bea Meterai 1921;
- c. pasal-pasal 20a dan 20b Ordonansi Bea Balik Nama;
- d. pasal-pasal 67 dan 67a Ordonansi Bea-Warisan 1901;
- e. pasal 13 ayat (2) Ordonansi Cukai Gula;
- f. pasal 17 ayat (2) Ordonansi Cukai Tembakau.
- (2) Pasal 9a Undang-undang Pajak Radio (Undang-undang Nomor 12 tahun 1947, diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1948) dan pasal 9a Undang-undang Pajak Pembangunan I (Undangundang Nomor 14 tahun 1947, diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1948) di- baca sebagai berikut:
- "Pasal 119c Aturan Bea Meterai 1921 berlaku untuk Undang-undang ini".
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67
- d. pasal-pasal 67 dan 67a Ordonansi Bea-Warisan 1901;
Pasal 96
Mendengar
:
Dewan Menteri dalam sidangnya yang ke-24 pada tanggal 31 Juli 1957;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT-PAKSA.
KETENTUAN UMUM
- (1) Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:
2. 1o. penanggung pajak, ialah seorang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak;
- 2o. pelaksana, ialah pejabat yang telah mengeluarkan surat-paksa;
- 3o. juru-sita, ialah pegawai Jawatan Pajak yang ditunjuk oleh atau atas kuasa Menteri keuangan untuk melaksanakan suratpaksa;
- 4o. Pengadilan Negeri, ialah Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat dimana dilakukan pelaksanaan surat-paksa.
- (2) Untuk menjalankan Undang-undang ini dalam istilah Gubernur termasuk Gubernur Propinsi, Walikota Jakarta Raya dan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (1) Pajak yang diadakan oleh Negara, termasuk opsen, kenaikan, denda yang tidak bersifat pidana, bunga uang dan biaya yang "bersangkutan dengan itu, dapat ditagih dengan surat-paksa yang memberi pula hak pelaksanaan langsung. Ini adalah hak pelaksanaan terhadap barang bergerak dan barang tetap kepunyaan penanggung pajak tanpa putusan hakim, dan untuk memaksa penanggung pajak untuk membayar dengan penyenderaan tanpa putusan hakim.
- (2) Ketentuan ayat (1) berlaku juga terhadap opsen yang diadakan atas pajak negara oleh suatu daerah bagian Negara.
- (3) Yang dimaksud dengan biaya termasuk pula biaya penagihan.
Surat-paksa berkepala kata-kata "Atas Nama Keadilan!" serta memuat nama penanggung pajak, keterangan cukup tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penagihan, serta pula perintah membayar.
Yang berwenang untuk mengeluarkan surat-paksa ialah pejabat yang ditunjuk sebagai demikian oleh Menteri Keuangan untuk pajak yang bersangkutan.
Surat-paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut
- (1) Surat-paksa diberitahukan oleh juru-sita dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat-paksa tersebut kepada penanggung pajak pribadi atau di tempat tinggalnya.
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam ayat (1) maka pemberitahuan surat-paksa:
- a. terhadap badan hukum umum dilakukan kepada ketua pengurus pribadi atau di tempat tinggalnya atau di tempat pengurus tersebut bersidang atau berkantor;
- b. terhadap badan lain dilakukan kepada salah seorang anggota pengurus pribadi atau di tempat tinggalnya atau, setelah pembubaran, kepada salah seorang daripada yang membubarbereskan pribadi atau di tempat tinggalnya, atau di tempat kedudukan atau kantor badan tersebut;
- c. terhadap perseroan firma atau perseroan komanditer dilakukan kepada salah seorang pesero pengurus atau, setelah pembubaran, kepada salah seorang daripada yang membubar-bereskan pribadi atau di tempat tinggalnya, atau di kantor perseroan tersebut;
- d. terhadap seorang yang meninggal dunia, hanya dalam waktu enam bulan,setelah ia meninggal, dilakukan kepada salah seorang daripada ahli-warisnya pribadi atau di tempat tinggalnya, kepada pelaksana surat wasiat-pribadi atau di tempat tinggalnya atau kepada pelaku-kuasa-warisan pribadi atau di tempat tinggalnya.
- (3) Jika juru sita tidak menjumpai/seseorang di tempat tinggalnya atau di tempat sidang, tempat kedudukan atau kantor seperti dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2), maka ia dengan segera datang pada pegawai Pamong Praja yang berkuasa di tempat tersebut. Pejabat ini memberi tanda tangan dengan cuma-cuma pada surat-paksa tersebut dan salinannya sebagai tanda diketahuinya dengan menyebutkan tanggal dan dimana mungkin menyampaikan salinannya kepada penanggung pajak atau seorang yang menggantinya untuk itu menurut ayat (2). Juru-sita tersebut mencatat apa yang dilakukannya pada surat-paksa serta pada salinan yang ditinggalkannya.
- (4) Untuk menjalankan ayat-ayat yang baru lalu, maka yang dimaksud dengan tempat tinggal mengenai orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia yang dikenal ialah tempat kediamannya sesungguhnya.
- (5) Pemberitahuan surat-paksa terhadap orang yang di Indonesia tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal dan tidak pula mempunyai tempat kediaman yang dikenal, serta pula surat-paksa terhadap badan atau pengetahuan tidak mempunyai kantor dan pengurus, pesero pengurus atau yang membubar-bereskan dengan tempat tinggal atau tempat kediaman di Indonesia yang dikenal, dilakukan dengan menempelkan suatu salinan surat-paksa tersebut pada pintu utama Inspeksi Keuangan dari tempat dimana surat-paksa dikeluarkan. Selain daripada itu surat-paksa tersebut dapat dimuat dalam Berita Negara, serta pula dalam serta pula dalam satu harian yang terbit. di tempat tersebut di atas.
- (1) Jika pelaksanaan surat-paksa harus dilakukan seluruhnya atau sebagian di luar wilayah jabatan pelaksana, maka ia minta dengan tertulis perantaraan teman sejawatnya yang di dalam wilayahnya pelaksanaan tersebut harus dilakukan.
- (2) Pejabat yang diminta perantaraannya memberitahukan tindakantindakan yang telah dilakukan dalam waktu dua kali dua puluh empat jam kepada pelaksana tersebut, dan kemudian hasil selanjutnya.
- (3) Sanggahan terhadap pelaksanaan, juga dari fihak ketiga
Pelaksanaan surat-paksa tidak dilanjutkan sebelum waktu duapuluh empat jam berlalu setelah surat-paksa diberitahukan.
BAB II SITA
- (1) Jika, setelah lewat waktu yang dimaksud pada pasal 8 hutang pajak tidak dilunasi, maka pelaksana mengeluarkan perintah tertulis untuk menyita sejumlah barang bergerak, dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup barang demikian itu, sejumlah barang tetap kepunyaan penanggung pajak yang mungkin cukup akan pengganti jumlah hutang pajak menurut surat-paksa serta pula biaya pelaksanaannya.
- (2) Penyitaan dilakukan oleh juru sita, dibantu oleh dua orang saksi, penduduk Indonesia yang telah mencapai usia duapuluh satu tahun dan oleh juru-sita dikenal sebagai orang yang boleh dipercaya.
- (3) Juru sita membuat berita acara tentang apa yang telah dilakukan dan memberitahukan maksud tindakannya kepada yang disita, jika ia hadlir. Saksi-saksi, yang namanya, pekerjaannya dan tempat tinggalnya disebutkan dalam berita-acara tersebut, ikut serta menanda-tangani berita acara itu serta salinan-salinannya.
- (4) Penyitaan barang bergerak kepunyaan penanggung pajak, termasuk uang tunai dan surat-surat berharga, meliputi juga barang bergerak yang berwujud yang berada di tangan orang lain, dan tidak meliputi ternak dan alat-alat yang semata-mata dipergunakan untuk menjalankan perusahaan penanggung pajak sendiri.
- (5) Juru-sita menyerahkan barang bergerak tersebut atau sebagian dari itu kepada yang disita untuk dititipkan kepadanya, atau menurut keadaan memindahkan barang tersebut atau sebagian dari itu ke tempat titipan yang baik.
Dalam hal pertama diberitahukannya kepada polisi yang harus menjaga supaya jangan ada barang yang diambil orang. Bangunbangunan tidak boleh dipindahkan.
- (1) Pada penyitaan barang tetap berita-acara diumumkan dengan
- (1) Penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantaraan suatu kantor lelang, atau, tergantung dari keadaan, dilakukan oleh juru sita atau oleh seorang lain yang cakap, dan boleh dipercaya - yang untuk itu ditunjuk oleh pelaksana - yang bertempat tinggal di tempat dimana harus dilakukan penjualan tersebut, atau di sekitarnya.
- (2) Tetapi jika penjualan seperti termaksud dalam ayat (1) harus dilakukan untuk melaksanakan surat-paksa untuk membayar suatu jumlah uang yang tidak melebihi seribu rupiah, atau jika sekiranya barang yang disita tidak akan menghasilkan lebih dari seribu rupiah, maka penjualan tersebut tidak boleh dilaksanakan dengan perantaraan kantor lelang.
- (3) Orang yang diserahi penjualan melaporkan dengan tertulis tentang hal penjualan tersebut kepada pelaksana.
- (4) Penanggung pajak berhak untuk menetapkan urutan menurut mana barang yang disita akan dijual.
- (5) Jika hasil penjualan barang telah mencapai jumlah yang penagihannya sedang dilaksanakan ditambah dengan biaya pelaksanaannya, maka penjualan tersebut dihentikan dan sisa barang dikembalikan dengan segera kepada penanggung pajak.
- (6) Penjualan barang bergerak dilakukan setelah diumumkan pada waktunya menurut kebiasaan setempat; penjualan tersebut tidak boleh dilakukan sebelum hari ke-8 sesudah barang tersebut disita.
- (7) Jika serentak dengan barang bergerak disita barang tetap, dan barang bergerak itu tidak akan lekas rusak, maka penjualannya akan dilakukan serentak, dengan
- (1) Atas barang yang disita terlebih dahulu untuk orang lain yang berpihutang, tidak dapat dilakukan penyitaan. Jika juru sita mendapatkan barang demikian, ia dapat memberi salinan suratpaksa sebelum tanggal penjualan barang tersebut kepada hakim Pengadilan Negeri yang selanjutnya menentukan, bahwa penyitaan yang telah dilakukan atas barang itu akan juga dipergunakan sebagai jaminan untuk pembayaran hutang menurut surat-paksa.
- (2) Apabila, setelah dilakukan penyitaan, tetapi sebelum dilakukan penjualan barang yang disita, diajukan permintaan untuk melaksanakan suatu putusan hakim yang dijatuhkan terhadap penanggung pajak, maka penyitaan yang telah dilakukan itu dipergunakan juga sebagai jaminan untuk pembayaran hutang menurut putusan hakim itu, dan hakim Pengadilan Negeri jika perlu memberi perintah untuk melanjutkan penyitaan atas sekian banyak barang yang belum disita terlebih dahulu sehingga akan dapat mencukupi untuk membayar jumlah uang menurut putusan- putusan itu dan biaya penyitaan lanjutan itu.
- (3) Dalam hal yang dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) hakim Pengadilan Negeri menentukan cara pembagian hasil penjualan antara pelaksana dan orang yang berpiutang, setelah mengadakan pemeriksaan atau melakukan panggilan selayaknya terhadap penanggung pajak, pelaksana dan orang yang berpihutang.
- (4) Pelaksana dan orang yang berpihutang yang telah menghadap atas panggilan termaksud dalam ayat (3) dapat minta banding pada Pengadilan Tinggi atas penentuan pembagian tersebut; untuk bandingan ini berlaku pasal-pasal 188 sampai dengan 194 "Herziene Indonesisch Reglement".
- (5) Segera setelah putusan tentang pembagian tersebut mendapat kekuatan mutlak, maka hakim Pengadilan Negeri mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru-lelang atau orang yang bertugaskan penjualan untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian uang penjualan.
- (1) Sanggahan penanggung pajak terhadap pelaksanaan, baik dalam hal penyitaan barang bergerak maupun penyitaan barang tetap, harus diajukan olehnya, baik secara tertulis maupun dengan lisan, kepada hakim Pengadilan Negeri yang akan menyuruh mencatatnya jika sangggahan tersebut dilakukan dengan lisan.
- (2) Perkara tersebut kemudian diajukan dalam sidang Pengadilan Negeri pada hari sidang yang terdekat untuk diputus setelah diadakan pemeriksaan atau dilakukan panggilan selayaknya terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Bantahan atau sanggahan tersebut tidak dapat menahan atau menunda lanjutan pelaksanaan, melainkan jika hakim tersebut memutuskan demikian. Putusan ini dituliskan pada surat sanggahan atau pada catatan yang dibuat dari bantahan secara lisan tersebut.
- (4) Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenarannya ketetapan pajak, sekadar mengenai ketetapan pajak itu diperkenankan bandingan kepada Majelis Pertimbangan Pajak menurut peraturan pajak yang bersangkutan.
- (1) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 berlaku juga dalam hal seorang fihak ketiga menyanggah pelaksanaan ## BAB III
PENYANDERAAN
- (1) Apabila tidak ada atau tidak cukup barang untuk menanggung tuntutan jumlah uang yang terhutang menurut surat-paksa serta biaya tambahan, pelaksana dapat mengeluarkan perintah tertulis untuk menyanderakan penanggung pajak, tetapi hanya setelah didapat idzin tertulis dari Gubernur dalam wilayah siapa terletak tempat tinggal penanggung-pajak.
- (2) Dalam perintah tersebut disebutkan izin yang diperoleh serta lama waktu penanggung pajak akan disanderakan
Penyanderaan dapat diperintahkan untuk waktu selama-lamanya enam bulan, jika uang yang terhutang menurut, surat-paksa berjumlah lima ribu rupiah atau kurang; selama-lamanya satu tahun, jika uang tersebut berjumlah lebih daripada lima ribu rupiah.
- (1) Perintah untuk menyanderakan diberitahukan oleh juru-sita kepada penanggung pajak sesuai dengan apa yang ditentukan pada pasal 6 dan 7.
- (2) Lanjutan pelaksanaan perintah itu tidak dilakukan sebelum lampau duapuluh empat jam setelah perintah diberitahukan. Gubernur, dalam wilayah siapa terletak tempat tinggal atau tempat kediaman sesungguhnya dari penanggung pajak berwenang untuk memerintahkan pelaksanaan segera dengan putusan yang beralasan, jika ia memandang perlu untuk kepentingan umum.
- (3) Penanggung pajak tidak boleh disanderakan:
4. 1o. di tempat ibadah selama ibadah itu dilakukan;
5. 2o. di tempat sidang resmi selama sidang itu diadakan;
6. 3o. di bursa selama waktu bursa.
- (1) Penyanderaan dilaksanakan oleh juru-sita, dibantu oleh dua orang saksi penduduk Indonesia yang telah mencapai usia duapuluh satu tahun dan oleh-juru-sita dikenal sebagai orang yang boleh dipercaya.
- (2) Penanggung pajak segera akan dimasukkan oleh juru-sita ke dalam penjara yang telah ditentukan untuk penyanderaan di tempat penahanan itu, dan jika di tempat itu tidak terdapat penjara yang sedemikian, ke dalam penjara yang sedemikian di suatu tempat yang berdekatan.
- (3) Jika terjadi perlawanan, maka juru-sita dapat minta pertolongan polisi setempat.
- (4) Juru-sita membuat berita-acara dari apa yang telah dilakukannya. Saksi-saksi, yang namanya, pekerjaan dan tempat tinggalnya disebut dalam berita-acara itu, ikut menanda-tangani berita-acara tersebut serta salinan- salinannya.
- (5) Salinan berita-acara dan perintah untuk menyanderakan - diberikan kepada kepala penjara.
Biaya keperluan hidup penanggung pajak dalam penjara ditanggung oleh pelaksana.
- (1) Penanggung pajak dapat mengajukan sanggahan terhadap penyanderaan karena dianggapnya tidak sah. Sanggahan ini diberitahukannya secara tertulis kepada hakim Pengadilan Negeri dengan perantaraan kepala penjara.
- (2) Jika penanggung pajak tidak dapat menulis, ia akan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatannya kepada hakim Pengadilan Negeri yang akan.mencatatkan atau menyuruh mencatatkan hal ini.
- (3) Perkara tersebut diajukan oleh hakim Pengadilan Negeri dalam sidang pada hari sidang yang terdekat dan kemudian memberi putusan menurut kebijaksanaan, jika perlu setelah mendengar penanggung pajak dan pelaksana.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 ayat (3) dan (4) beserta pasal 14 ayat (2) berlaku pula dalam hal ini.
- (1) Penanggung pajak yang disanderakan dengan sah, dilepaskan dengan mutlak:
2. 1o. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perintah, penyanderaan itu telah lampau;
3. 2o. atas perintah Gubernur, jika pejabat tersebut, setelah mempertimbangkan lebih lanjut, mendapatkan alasan untuk mencabut izin penyanderaan itu;
4. 3o. dengan persetujuan pelaksana;
5. 4o. karena dibayarnya jumlah hutang menurut surat-paksa serta biaya pelaksanaan, termasuk yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Dalam hal-hal dimaksud pada 2o, 3o dan 4o pelaksana memberitahukan dengan segera kepada kepala penjara alasan melepaskan.
- (1) Penanggung pajak yang dibatalkan penyanderaannya setelah dilakukan sanggahan, hanya dapat disanderakan lagi untuk hutang pajak itu juga, setelah lampau sedikit-dikitnya delapan hari sesudah ia dilepaskan.
- (2) Waktu penyanderaan yang telah dijalankan akan dikurangkan dari waktu yang diizinkan untuk penyanderaan itu.
- (3) Penanggung pajak yang melarikan diri dari penyanderaan dapat segera disanderakan lagi atas perintah yang dahulu telah dikeluarkan terhadapnya, dengan tidak mengurangi penggantian kerugian dan biaya yang timbul karena pelarian itu.
Walaupun telah dilakukan penyanderaan, harta-benda penanggung pajak tetap jadi tanggungan jumlah hutang menurut surat-paksa serta biaya pelaksanaannya.
KETENTUAN PENUTUP
Pelaksanaan surat-paksa di luar cara yang diatur dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan putusan hakim dalam perkara sipil.
- (1) Peraturan-peraturan tersebut di bawah ini ditarik kembali, yakni:
- a. "Koninklyk Besluit" 3 Juli 1879 ("Staatsblad" 1879 Nomor 267) dengan perubahannya;
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 119
- b. pasal-pasal 119a dan 119b Aturan Bea Meterai 1921;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 188
- (5) Segera setelah putusan tentang pembagian tersebut mendapat kekuatan mutlak, maka hakim Pengadilan Negeri mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru-lelang atau orang yang bertugaskan penjualan untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian uang penjualan.
- (1) Sanggahan penanggung pajak terhadap pelaksanaan, baik dalam hal penyitaan barang bergerak maupun penyitaan barang tetap, harus diajukan olehnya, baik secara tertulis maupun dengan lisan, kepada hakim Pengadilan Negeri yang akan menyuruh mencatatnya jika sangggahan tersebut dilakukan dengan lisan.
- (2) Perkara tersebut kemudian diajukan dalam sidang Pengadilan Negeri pada hari sidang yang terdekat untuk diputus setelah diadakan pemeriksaan atau dilakukan panggilan selayaknya terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Bantahan atau sanggahan tersebut tidak dapat menahan atau menunda lanjutan pelaksanaan, melainkan jika hakim tersebut memutuskan demikian. Putusan ini dituliskan pada surat sanggahan atau pada catatan yang dibuat dari bantahan secara lisan tersebut.
- (4) Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenarannya ketetapan pajak, sekadar mengenai ketetapan pajak itu diperkenankan bandingan kepada Majelis Pertimbangan Pajak menurut peraturan pajak yang bersangkutan.
- (1) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 berlaku juga dalam hal seorang fihak ketiga menyanggah pelaksanaan ## BAB III
PENYANDERAAN
- (1) Apabila tidak ada atau tidak cukup barang untuk menanggung tuntutan jumlah uang yang terhutang menurut surat-paksa serta biaya tambahan, pelaksana dapat mengeluarkan perintah tertulis untuk menyanderakan penanggung pajak, tetapi hanya setelah didapat idzin tertulis dari Gubernur dalam wilayah siapa terletak tempat tinggal penanggung-pajak.
- (2) Dalam perintah tersebut disebutkan izin yang diperoleh serta lama waktu penanggung pajak akan disanderakan
Penyanderaan dapat diperintahkan untuk waktu selama-lamanya enam bulan, jika uang yang terhutang menurut, surat-paksa berjumlah lima ribu rupiah atau kurang; selama-lamanya satu tahun, jika uang tersebut berjumlah lebih daripada lima ribu rupiah.
- (1) Perintah untuk menyanderakan diberitahukan oleh juru-sita kepada penanggung pajak sesuai dengan apa yang ditentukan pada pasal 6 dan 7.
- (2) Lanjutan pelaksanaan perintah itu tidak dilakukan sebelum lampau duapuluh empat jam setelah perintah diberitahukan. Gubernur, dalam wilayah siapa terletak tempat tinggal atau tempat kediaman sesungguhnya dari penanggung pajak berwenang untuk memerintahkan pelaksanaan segera dengan putusan yang beralasan, jika ia memandang perlu untuk kepentingan umum.
- (3) Penanggung pajak tidak boleh disanderakan:
4. 1o. di tempat ibadah selama ibadah itu dilakukan;
5. 2o. di tempat sidang resmi selama sidang itu diadakan;
6. 3o. di bursa selama waktu bursa.
- (1) Penyanderaan dilaksanakan oleh juru-sita, dibantu oleh dua orang saksi penduduk Indonesia yang telah mencapai usia duapuluh satu tahun dan oleh-juru-sita dikenal sebagai orang yang boleh dipercaya.
- (2) Penanggung pajak segera akan dimasukkan oleh juru-sita ke dalam penjara yang telah ditentukan untuk penyanderaan di tempat penahanan itu, dan jika di tempat itu tidak terdapat penjara yang sedemikian, ke dalam penjara yang sedemikian di suatu tempat yang berdekatan.
- (3) Jika terjadi perlawanan, maka juru-sita dapat minta pertolongan polisi setempat.
- (4) Juru-sita membuat berita-acara dari apa yang telah dilakukannya. Saksi-saksi, yang namanya, pekerjaan dan tempat tinggalnya disebut dalam berita-acara itu, ikut menanda-tangani berita-acara tersebut serta salinan- salinannya.
- (5) Salinan berita-acara dan perintah untuk menyanderakan - diberikan kepada kepala penjara.
Biaya keperluan hidup penanggung pajak dalam penjara ditanggung oleh pelaksana.
- (1) Penanggung pajak dapat mengajukan sanggahan terhadap penyanderaan karena dianggapnya tidak sah. Sanggahan ini diberitahukannya secara tertulis kepada hakim Pengadilan Negeri dengan perantaraan kepala penjara.
- (2) Jika penanggung pajak tidak dapat menulis, ia akan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatannya kepada hakim Pengadilan Negeri yang akan.mencatatkan atau menyuruh mencatatkan hal ini.
- (3) Perkara tersebut diajukan oleh hakim Pengadilan Negeri dalam sidang pada hari sidang yang terdekat dan kemudian memberi putusan menurut kebijaksanaan, jika perlu setelah mendengar penanggung pajak dan pelaksana.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 ayat (3) dan (4) beserta pasal 14 ayat (2) berlaku pula dalam hal ini.
- (1) Penanggung pajak yang disanderakan dengan sah, dilepaskan dengan mutlak:
2. 1o. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perintah, penyanderaan itu telah lampau;
3. 2o. atas perintah Gubernur, jika pejabat tersebut, setelah mempertimbangkan lebih lanjut, mendapatkan alasan untuk mencabut izin penyanderaan itu;
4. 3o. dengan persetujuan pelaksana;
5. 4o. karena dibayarnya jumlah hutang menurut surat-paksa serta biaya pelaksanaan, termasuk yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Dalam hal-hal dimaksud pada 2o, 3o dan 4o pelaksana memberitahukan dengan segera kepada kepala penjara alasan melepaskan.
- (1) Penanggung pajak yang dibatalkan penyanderaannya setelah dilakukan sanggahan, hanya dapat disanderakan lagi untuk hutang pajak itu juga, setelah lampau sedikit-dikitnya delapan hari sesudah ia dilepaskan.
- (2) Waktu penyanderaan yang telah dijalankan akan dikurangkan dari waktu yang diizinkan untuk penyanderaan itu.
- (3) Penanggung pajak yang melarikan diri dari penyanderaan dapat segera disanderakan lagi atas perintah yang dahulu telah dikeluarkan terhadapnya, dengan tidak mengurangi penggantian kerugian dan biaya yang timbul karena pelarian itu.
Walaupun telah dilakukan penyanderaan, harta-benda penanggung pajak tetap jadi tanggungan jumlah hutang menurut surat-paksa serta biaya pelaksanaannya.
KETENTUAN PENUTUP
Pelaksanaan surat-paksa di luar cara yang diatur dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan putusan hakim dalam perkara sipil.
- (1) Peraturan-peraturan tersebut di bawah ini ditarik kembali, yakni:
- a. "Koninklyk Besluit" 3 Juli 1879 ("Staatsblad" 1879 Nomor 267) dengan perubahannya;
- b. pasal-pasal 119a dan 119b Aturan Bea Meterai 1921;
- c. pasal-pasal 20a dan 20b Ordonansi Bea Balik Nama;
- d. pasal-pasal 67 dan 67a Ordonansi Bea-Warisan 1901;
- e. pasal 13 ayat (2) Ordonansi Cukai Gula;
- f. pasal 17 ayat (2) Ordonansi Cukai Tembakau.
- (2) Pasal 9a Undang-undang Pajak Radio (Undang-undang Nomor 12 tahun 1947, diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1948) dan pasal 9a Undang-undang Pajak Pembangunan I (Undangundang Nomor 14 tahun 1947, diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1948) di- baca sebagai berikut:
- "Pasal 119c Aturan Bea Meterai 1921 berlaku untuk Undang-undang ini".
Undang-undang ini dapat dinamakan "Undang-undang penagihan pajak negara dengan surat-paksa" dan mulai berlaku pada saat diundangkannya.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM LEMBARAN NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1957

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 10 Agustus 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: MENTERI KEUANGAN, ttd SUTIKNO SLAMET

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 27 TAHUN 1957 TENTANG
## PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT PAKSA.
## Bagian Umum.
1. Maksud utama dari rancangan Undang-undang ini ialah untuk sebanyak mungkin menghapuskan perantaraan hakim pada pelaksanaan surat-paksa. Hal ini tidak dalam segala keadaan mungkin, ja'ni tidak mungkin jika ada concursus antara fiscus dan kreditur lain dari wajib pajak.
Dalam hal ini bantuan Pengadilan Negeri masih diperlukan mengingat kepentingan segala fihak.
Juga pekerjaan sanggahan terhadap pelaksanaan achirnya harus tetap ditugaskan kepada Pengadilan Negeri.
2. Bukanlah maksud Pemerintah untuk memberikan kepada fiscus alat hukum istimewa dalam melaksanakan penagihannya.
Dalam prakteknya nanti, maka ini tidak akan melebihi peraturan tentang sita dan penyaderaan yang lebih lancar, dalam arti kata, sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan menghidari perantaraan hakim Pengadilan Negeri.
Kecuali penyederhanaan yang dimaksud maka tujuan rencana Undangundang ini ialah pula penyesuaian kepada sebagian besar peraturan-peraturan yang dinamakan "Herziene Indonesisch Reglement", yang pada waktu ini merupakan dasar yang berlaku pada umumnya untuk hak pelaksanaan putusan hakim dan akta authentiek.
Tidaklah dirasai kebutuhan akan peraturan istimewa untuk keperluan fiscus mengenai alat hukum, yang tidak dimuat dalam "Herziene Indonesia Reglement" (umpama sita fihak ketiga,,'sita atas kapal, kedua-duanya diatur dalam "Reglement op de Rechtsvordering"): alat-alat hukum ini sebelum perang juga tidak pernah dilakukan.
3. "Pajak negara" Juga opsen lokal atas pajak Negara, harus dimasukkan dalam Undang-undang penagihan pajak ini. Penagihan, tersendiri dan peraturan tersendiri tidak akan ada artinya,
Terhadap nama yang dipilih tidaklah terdapat keberatan, karena dari isi
PENJELASAN
Pasal 2
(2) telah terang, bahwa Undang-undang ini berlaku juga untuk opsen lokal