PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 2 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU (berlaku 16 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 dan Pasal 156 Undang - undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Peaturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
SALINAN
Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 1989 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Penetapkan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.
B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembentukan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6. Pejabat adalah Pegawai yag diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib Retibusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong jenis retribusi tertentu.
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Banguanan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), Koefisien Lokasi Kota/ Daerah, Koefisien Kelas Jalan, Koefisien Kelas Bangunan, Koefisien Status Bangunan dan Harga Dasar Bangunan dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan dan disesuaikan dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, termaksud penggunaan bangunan, merobohkan bangunan dan balik nama bangunan.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan kepada Pemerintah Daerah.
13. Pengguna Bangunan adalah pemilik bangunan dan atau bukan pemilik bangunan ## BAB II GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 2
- (1) Retribusi ini di golongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Ganguan;
- c. Retribusi Izin Trayek;
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
Bagian Kesatu
Retribusi Izin mendirikan Bangunan
Paragraf 1
Nama dan Objek
Pasal 3
Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Bangunan Gedung
- b. Bangunan Bukan Gedung
- (3) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencanae tata ruang, dengan tetap
Pasal 5
- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktorfaktor koefisien luas bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien guna bangunan, koefisien lokasi/ daerah, koefisien kelas jalan, koefisien kelas bangunan dan koefisien status bangunan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Harga Dasar Bangunan.
- (2) Faktor-faktor pemberian bobot koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Koefisien Luas Bangunan (KLB)
| No | Luas Bangunan | Koefisien |
|------|------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan dengan Luas s.d 100m 2 | 1,00 |
| 2 | Bangunan dengan Luas dari 100m 2 s.d 250m 2 | 1,20 |
| 3 | Bangunan dengan Luas dari 250m 2 s.d 500m 2 | 1,40 |
| 4 | Bangunan dengan Luas dari 500m 2 s.d 1.000 m 2 | 1,50 |
| 5 | Bangunan dengan Luas dari 1.000m 2 | 2,00 |
b. Koefisien Tingkat Bangunan (KTB)
| No | Tingkat Bangunan | Koefisien |
|------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan Lantai Bawah Tanah | 2,00 |
| 2 | Bangunan 1 (satu) Lantai | 0,80 |
| 3 | Bangunan 2 (dua) Lantai | 1,00 |
| 4 | Bangunan 3 (tiga) Lantai atau lebih | 1,20 |
c. KoefisienGuna Bangunan (KGB)
| No | Guna Bangunan | Koefisien |
|------|--------------------|-------------|
| 1 | Bangunan Sosial | 1,00 |
| 2 | Bangunan Perumahan | 1,20 |
| 3 | Bangunan Fasilitas Umum | 1,30 |
|-----|-------------------------------|--------|
| 4 | Bangunan Pendidikan | 1,50 |
| 5 | Bangunan Kelembagaan/ Kantor | 1,50 |
| 6 | Bangunan Perdagangan dan Jasa | 3,00 |
| 7 | BangunanIndustri | 3,10 |
| 8 | Bangunan Khusus | 3,20 |
| 9 | Bangunan Lain-lain | 3,30 |
d. Koefisien Lokasi Kota/ Daerah (KLKD)
| No | Lokasi Kota/ Daerah Bangunan | Koefisien |
|------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan di Kota Zona I | 1,50 |
| 2 | Bangunan di Kota Zona II | 1,20 |
| 3 | Bangunan pada Kawasan Khusus | 2,00 |
| 4 | Bangunan di Luar Zona I dan II serta Kawasan lain-lain | 0,80 |
e. Koefisien Kelas Jalan (KKJ)
| No | Kelas Jalan Bangunan | Koefisien |
|------|--------------------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan di pinggir jalan Arteri Primer | 1,50 |
| 2 | Bangunan di pinggir jalan Arteri Skunder | 1,40 |
| 3 | Bangunan di pinggir jalan Kolektor Primer | 1,40 |
| 4 | Bangunan di pinggir jalan kolektor Skunder | 1,20 |
| 5 | Bangunan di pinggir jalan Lokal Primer | 1,10 |
| 6 | Bangunan di pinggir jalan Arteri Skunder | 1,00 |
| 7 | Bangunan di pinggir jalan Lingkungan | 0,80 |
f. Koefisien Kelas Bangunan (KKB)
| No | Kelas Bangunan | Koefisien |
|------|--------------------|-------------|
| 1 | Bangunan Permanent | 1,00 |
| 2 | Bangunan Semi Permanent | 0,70 |
|-----|---------------------------|--------|
| 3 | Bangunan Sementara | 0,40 |
- g. Koefisien Status bangunan (KSB) pribadi/ swasta adalah Koefisien 3,00
- h. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lokasi bangunan
- i. Harga Dasar Bangunan (HDB) sesuai standar biaya umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Paragraf 3
Struktur Dan Besarnya Tarif
Pasal 6
- (1) Struktur tarif digunakan
Pasal 7
Dengan Nama Retribusi Izin Ganguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin ganguan.
Pasal 8
- (1) Objek Retribusi Izin Ganguan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang
dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya ganguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, atau Pemerintah Daerah.
Paragraf 2
Kewajiban Pemegang Izin
Pasal 9
Pemegang izin berkewajiban untuk :
1. Memenuhi ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam persyaratan izin; dan
2. Mencegah terjadinya bahaya, kerusakan dan gangguan kepada masyarakat dan lingkungan hidup.
Pasal 10
- (1) Setiap pemegang izin tidak boleh melaksanakan kegiatan usaha sebelum izin diberikan dan melunasi retribusi izin;
- (2) Setiap pemegang izin diwajibkan memasang plat nomor izin dan urutan surat izin tempat usahanya yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelayanan Perizinan.
Pasal 11
Izin tidak berlaku apabila :
1. Pemegang izin tidak dapat melaksanakan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin;
2. Kegiatan usahanya telah berhenti dan tidak dapat meneruskan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
3. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada waktu terbitnya izin.
Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 12
Tingkat penggunaan jasa diukur
Pasal 13
- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan
Pasal 14
Dengan Nama Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf c dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek.
Pasal 15
Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 16
Tingkat penggunaan jasa diukur
Pasal 17
- (1) Tiap-tiap kendaraan angkutan penumpang umum atau beberapa kendaraan pada satu perusahaan/ orang yang beroperasi dalam daerah wajib memiliki izin trayek;
- (2) Pemilik perusahaan angkutan yang belum memiliki jumlah kendaraan lebih dari satu untuk satu tujuan/ trayek hanya mendapat satu izin trayek;
- (3) Selain izin trayek juga diberikan Kartu Pengawasan yang merupakan kutipan dari izin trayek sebagai kartu pengawasan yang harus selalu berada pada mobil angkutan penumpang dan angkutan barang ketika sedang beroperasi;
- (4) Pemberian izin trayek dan kartu pengawasan ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Perubahan dan perpanjangan trayek sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud ayat (3), maka diwajibkan memiliki izin trayek baru.
- (6) Untuk kepentingan tertentu pemilik izin trayek dapat menyimpang dari trayek yang dimiliki dengan terlebih dahulu mendapat izin insidentil dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Izin isidentil sebagaimana dimaksud ayat (6) berlaku paling lama 14 hari.
Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 18
- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan
Pasal 19
Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf d, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan.
Pasal 20
Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan udang, ikan, kepiting dan rumput laut.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 21
Tingkat penggunaan jasa diukur
Pasal 22
- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan ## BAB III
SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 23
- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang mendapat perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
BAB IV - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF
Pasal 24
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB V - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 25
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah/Daerah Tempat Pelayanan dan /atau Penggunaan Jasa diberikan.
PENENTUAN TEMPAT DAN ANGSURAN PEMBAYARAN
BAB VI - PENENTUAN TEMPAT DAN ANGSURAN PEMBAYARAN
Pasal 26
- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang di tunjuk dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) hasil penerimaan Retribusi di setor ke Kas Daerah.
BAB VI - PENENTUAN TEMPAT DAN ANGSURAN PEMBAYARAN
Pasal 27
- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
BAB VI - PENENTUAN TEMPAT DAN ANGSURAN PEMBAYARAN
Pasal 28
- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
- (2) Apabila wajib Retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur.
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN MASA RETRIBUSI Pasal 29
Pasal 29
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN MASA RETRIBUSI Pasal 29
Pasal 30
- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran /Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran /Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penertiban Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN MASA RETRIBUSI Pasal 29
Pasal 31
- (1) Masa Retribusi adalah Jangka Waktu wajib retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan / atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.
KEBERATAN
BAB VIII - KEBERATAN
Pasal 32
- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB VIII - KEBERATAN
Pasal 33
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati aras keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagaian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB VIII - KEBERATAN
Pasal 34
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB IX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 35
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB X - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 36
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan, utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut .
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB X - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 37
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
BAB XI - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 38
- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan ## BAB XII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN RETRIBUSI
BAB XI - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 39
- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ## BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XI - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 40
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebesar 3% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan.
PENYIDIKAN
BAB XIV - PENYIDIKAN
Pasal 41
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan dan/atau;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 42
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran .
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Surat Nomor dan Izin Mengemudi Tidak Bermotor;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Bermotor;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pengelolahan Minyak dan Gas Bumi Serta Kelistrikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Kontruksi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 30 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pendaftaran Gudang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 20 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Maros Pada tanggal 16 Januari 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, ## BAHARUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 NOMOR 21

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN ## AGUSTAM,S.IP,M.Si Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001 ## Pasal 44

Penandatangan: Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 45 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Penetapan: Ditetapkan di Maros Pada tanggal 16 Januari 2012

Penandatangan: BUPATI MAROS, M. HATTA RAHMAN