Unknown Unknown Nomor 32 Tahun 2004 tentang IZIN USAHA PERTANIAN DAN JASA USAHA PEMAKAIAN ALAT PERTANIAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SERTA PI.JNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN BOLAA.IYG MONGONDOW UTARA NoMOR:,18 TAHUN2mE
TENTANG
IZIN USAHA PERTANIAN DAN JASA USAHA PEMAKAIAN ALAT PERTANIAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SERTA PI.JNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA.
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai wujud pelaksanaan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka segala bennrk pengelolaan Izin Usaha pertanian dan Jasa Usaha Pemakaian Alat Pertanian Milik pemerintah Kabupaten yang dapat menjadi Sumber PAD merupakan Kewenangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Izin Usaha Pertanian dan Jasa Usaha pemakaian Alat pertanian Milik Pemerintah Kabupaten serta pungutan Retribusi Atasnya.
- l. Uldang-Undang Republik Indonesia Nomor g Tahun 19gl Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l98l Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
3. lJndang-Undang Republik lndonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor lg Tahun 1997 Tentang pajal Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesii Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentans Penerimaan Negara Bukan pajak (Lembaran Negara Republik Indonesii Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor l0 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang - undangan (Lernbaran Negara Repubff Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor {3g9;; '
6. Undang-Undang Repubtik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004'i"nturrg P\_erimbangan Keuangan antara pemerintah tfusat dan Daerah (Lembarai Negara Republik Indonesia Nomor 21438):
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan !:ryU,* -* Negara Republik Lrdonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomoi 32 Tahrm 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegarfRepublik rndonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Refubnk Indonesai Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang\_Unaang Nomor g Tahun 2005 (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lrmbaran Negara Republik hrdonesia Nomor 454g);
,t
Menetapkan
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor l0 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Reribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3692);
9. Peraturan Pernerintah Nomor 81 Tahun 2001 Tentang Alat dan atau Mesin Pertanian ( Alsintan );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaaq Peredaran dan Penggunaan alat dan atau Mesin Pertanian ( Alsintan ); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor I l9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerinta Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tatun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Restribusi Daerah:
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Restribusi Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
MEMUTUSKAN
PERATI'RAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG IZIN USAHA PERTANIAN DAN JASA USAHA PEMAKAIAN ALAT PERTANIAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SERTA PUNCUTAN RESTRJBUSI ATASNYA
BAB II - NAMA OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN DAN RETRIBUSINYA
Pasal 2
Dengan Nama Izin Usaha Pertanian dan Jasa Usaha Pemakaian Alat Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten serta Pungutan Retribusi atasnya dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian lzin tersebut.
BAB II - NAMA OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN DAN RETRIBUSINYA
Pasal 3
Objek Retribusi adalah :
2. Retribusi Pemasukan dan Pengeluaran Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura dan Aneka Tanaman;
- l. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Alat Pertanian Milik Pernerintah Kabupaten;
3. Retribusi Penggantian Biaya Administrasi Pengurusan Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura.
BAB II - NAMA OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN DAN RETRIBUSINYA
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang atau Badan yang memperoleh rekomendasi atau izin usaha di Bidang Pertanian.
BAB III - GOLONGAN RESTRIBUSI
Pasal 5
Izin Usaha Pertanian dan Jasa Usaha Pemakaian Alat Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten serta Pungutan Retribusi atasnya di golongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa di ukur ## BAB V
PRINSIP YANG DI ANUT DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif Retribusi Perizinan di dasarkan pada rujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi biaya pengecekan, pemeriksaan lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Srtuktur dan Besamya TarifRetribusi di tetapkan sebagai berikut :
(l) Restribusi Jasa Usaha Pemakaian Alat Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten
Tarif
Jenis
| a. Hand Traktor | Rp. 750.000,- / Triwulan |
|----------------------------|----------------------------|
| b. Mini Traktor | Rp. 1.500.000,- / Triwulan |
| c. Traktor Besar | Rp. 2.500.000,- / Triwulan |
| d. RMU (Rice Miling Unit ) | Rp. 2.000.000,- / Triwulan |
| e. Mesin Giling Jagung | Rp. 1.500.000,- / Triwulan |
| f. Mesin Perontok Padi | Rp. 750.000,- / Triwulan |
| g. Mesin Perontok Jagung | Rp. 750.000,- / Triwulan |
| h. Pompa Air | Rp. 600.000,- / Triwulan |
(2) Retribusi ( Izin ) Pemasukan dan Pengeluaran Komoditi Tanaman Pangan,
Holtikultura dan Ancka Tanaman
Tarif
a. Vd l000Kg
Rp. 200.000,-
b. &gt; 1.000 Vd 5000 Kg
Rp. 500.000,-
c. &gt; 5.000 Kg
Rp. 750.000,-
Volume
(3) Retribusi Qzin) Pengrntian Biaya Adninistrasi Pengurusan Usaha Tanaman
Pangan dan Hortikultura
Tarif
- a Teknis Perpanjangan SITU
Rp. 100.000,-
- b. Rekomendasi Teknis Penggilingan PadiBaru
Rp. 250.000.-
Jenis
WILAYAH PEMIINGUTAN
BAB VII - WILAYAH PEMIINGUTAN
Pasal 9
Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin usaha diberikan.
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal l0
- (l) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
- (a) Kepada Petugas Pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 o/o dai\_ Realisasi Penerimaan.
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal I I
- (l) Dalam hal wajib retribusi. tidak .membayar tepat pada waktunya atau kurang mernbayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 %'( &amp;np".r"ru*" ) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ;t"cfi ;;"c* menggunakan STRD.
- (2) Dalan hal wajib retribusi tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dikenakan sanksi administrasi 4 (empat) kali retribusi sebagaimana dimaksud pial g.
BABX
TATA CARAPENAGIHAN
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12
- (t) $t!yl terhutang ## BAB XI
KXWAJIBAN PERIZINAN
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13
- (2) ITr..Cu'..qt syarat-syarat memperoleh izin dan pengelolaan dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan nupati.-'-.
2. (t) setiap orang atau Badan\_Usaha pertanian di w ayah Boraang Mongondow Utara Wajib meminta Izin dari Bupati;
BABXII
MASA RETRIBUSI DAN SAATRETRIBUSI TERHUTANG
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya izin diberikan.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15
Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitlan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
SURAT PENDAFTARAN
BAB XIII - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 16
- (l) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (l) harus diisi dengan jelas,benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk , isi serta tata cara pengisian dan penyampaian spdoRD dimaksud p.da ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XTV
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB XIII - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 17
- (l) ## BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal l8
- (l) Pembayaran rehibusi terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (3) Tata:ara pembayaran penyetoran, t"-pui p"-uuy*- di atas dengan Keputusan
- @) Retribusi vac..r:Ttanc di l;asi .rrr-u"ir"*iil'v" 15 (lima beras) hari seiak di rerbrtkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersam"k*, IiiRla;i;;;i#: .
BABXVI
KEBERATAN
BAB XIII - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 19
- (l) Wajib retribusi daoat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabar yang S',Hh:* sKRD atau- aorumen rain' ;;; ;:;,,ar,"r* srnoxsi,;;
- (2) Keberatan diajukan secara terhrlis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai aras an\_ alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi waiib renibusi harus dapat membrktikani;idak u"r*rii*!op* retribusi tersebut;
- (4) Keberatan yang diajukan 01"- jS,**" *;#;;;",;L, (dua) bulan sejak taneeal SKRD arau dokumen lain yang dipersamakan, SXiOI(ef dan SKRDLB diterbilL kecuali apabira wa-;ib retri6usitai*t J"p" *"?,J:"it"" bahwa jangka waktu itu tidak dapat di penuhi karena keadaan airrr:r."n "iiil,
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menrmda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XIII - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 20
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukkan;
- (2) Keputusan bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besamya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) telah lewat dan bupati tidak memberikan keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21
- (l) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukkan permohonan pengembalian kepada bupati;
- (3) Apabila dalam langka waktu sebagaimana dimaksud- pada ayat (2)-telah dilampaui '-' dL bupati tidak mimberikan suatri keputusan permohonan pengembalian kelebihan *t dG dianggap di kabulkan dan S^KRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan;
- (2)'Bupxi aaam ;angtu *uttu paiog lama 6 (enam) bulan sejak diterilanya .,p"rmohona''kelebihanpembayaranrehibusisebagaimanadimaksudayat(l)harus memberikan keputusan;
- t+l ipJif" w.iii Ret ib*i -emp,,nvtl utans rytritSi lainnv4 kelebihan p"Tbuv.TT retribusi dimaksud puOt uyut ttl f-gt*t diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang restribusi tersebut;
- tSl p*g"*tAi* kelebihan pe-UayataL t"qbusi sebagairnana dimaksud pada ayat (l) ' ' aifaluf&lt;an dalam jangka'waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22
- (1)PermohonanpengembalianretribusidiajukarrsecaratertuliskepadaBupatidengan sekurang kurangnYa menYebutkan :
- a- Narna dan alamat wajib retribusi
- c. BesamYa kelebihan PembaYaran
- b. Masa retribusi
- d. Alasan Yang singkat dan jelas
- (2) Bukti penerimaan ot"f, p"jutut O**h utu" bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati'
- (2) p".\_;;;;; i"ng".-.ui-'kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat;
P4sat 23
- (l)Pengembaliankelebihanretibusidilakukanderrganmenerbitkansuratperintah membaYar restribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retritlsi diperhitungkan dengan retribusi lainnya" -' ."i"Jui-*u dimaksud aaiam pasat 20 ayat (4)'.pembayaran df!a!{an dengan cara p".iiOuftU*.* dan bukti pemindabukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran'
BAB XVIN
PENGURANGAN, KERINGANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24
- (l) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (l) diberikan dengan ## BAB XIX
KADALUARSA PENAGIIIAN
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 25
- (1) Hak untuk melakukan penagihan rehibusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat t€rutangnya retribusi, kecuali apabila wajib restribusi melakukan tindak pidana di bidang restribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran atau;
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib restribusi baik langsung maupun tidak langsung.
KETENTUANPIDANA
BAB XX - KETENTUANPIDANA
Pasal 26
- (l) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan ' ' Keuangan Daffah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (l) adalah pelanggaran.
BAB )Ofl
PENYIDIKAN
BAB XX - KETENTUANPIDANA
Pasal 27
- (l) pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah dileri ' ' *J*"n*g -khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Lstribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 fahun t qS t Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah ' '
- a. Menerih4 mencari, menggumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak piaa* aiUiaa.rg Perpajakan Daerah dan Retribusi agar Keterangan dan Laporan ters€but menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan menggumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. Merninta kete*ng* dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. Meieriksa tutu-tutu catatan --catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Restribusi;
- e. Mel-akukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan.dan dokumen-dokumln lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi; f
- Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf "e"; g.
- h. Memotret seseor€mg yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Restribusi;
- j. Menghentikanpenyelidikan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Restribusi menwut hukum yang dapat dipertanggungi awabkan
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud p da ayal (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
BAB &gt;OilI
KETENTUAN PENUTUP
BAB XX - KETENTUANPIDANA
Pasal 28
Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati
BAB XX - KETENTUANPIDANA
Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow utara.

Penetapan: Ditetapkan di : Boroko Pada tansqal : '12 Mg | 2008 f-pnj. sw ATI BOLAANG MoNGoNDow Ur AM] t Diundangkan di: Boroko Padatanggal :12 Mtt 2008 Drs. Hi. R. POSUMAH Pembina Utama Muda NlP. l3l 843 684
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 18 TAHUN 2008
## TENTANG
## IZIN USA}IA PERTANIAN DAN JASAUSATIA PEMAKAIAN ALAT PERTANIAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SERTA PTINGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.
## 1. PENJELASANUMUM
Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab merupakan tanggung jawab semua pihak baik Aparatur Pemerintah Kabupaten / Kota maupun semua komponen masyarakat termasuk upaya menggali sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai Pelaksanaan Pemerintaharu Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
Izin Usaha Pertaniam dan Jasa Usaha Pemakaian Alat Pertanain Milik Pemerintah Kabupaten serta Pungutan Retribusi Atasnya merupakan kewenangan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.
Dari uraian diatas serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow maka melalui Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan menggali Sumber Pendapatan Daerah dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
| Pasal | I | cukup jelas |
|---------|-----|---------------|
| Pasal | 2 | cukup jelas |
| Pasal | 3 | cukup jelas |
| Pasal | 4 | cukup jelas |
| Pasal | 5 | cukupjelas |
| Pasal | 6 | cukup jelas |
| Pasal | 7 | cukup jelas |
| Pasal | 8 | cukup jelas |
| Pasal | 9 | cukup jelas |
| Pasal | 10 | cukup jelas |
| Pasd | l1 | cukup jelas |
| Pasal | 12 | cukup jelas |
| Pasal | 13 | cukup jelas |
| Pasal | 14 | cukup jelas |
| Pasal | 15 | cukup jelas |
| Pasal | 16 | cukup jelas |
| Pasal | 17 | cukup jelas |
| Pasal | 18 | cukup jelas |
| Pasal | 19 | cukup jelas |
| Pasal | 20 | cukup jelas |
| Pasal | 2l | cukup jelas |
| Pasal | 22 | cukup jelas |
| Pasal | 23 | cukup jelas |
| Pasal | 24 | cukup jelas |
| Pasal | 25 | cukup jelas |
| Pasal | 26 | cukup jelas |
| Pasal | 2'l | cukup jelas |
| Pasal | 28 | cukup jelas |
| Pasal | 29 | cukup jelas |