PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA Nomor 1 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN PASAR DESA (berlaku 31 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATI SAMBAS
PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,
- bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa diperlukan sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat pedesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan produk hasil pertanian, indusrti kecil di desa; a.
- b. bahwa dalam upaya memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan pembinaan dan penataan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
SALINAv ]
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ten tang PengelolaanKeuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan
BUPATI SAMBAS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desa adalah desa yang berada diwilayah Kabupaten Sambas.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahandan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa di wilayah Kabupaten Sambas.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang ada di wilayah Kabupaten Sambas.
9. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.
11. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
12. Pasar Antar Desa adalah Pasar Desa yang dibentuk dan dikelola oleh duaDesa atau lebih.
13. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda-tenda atau nama lain sejenisnya yang dimiliki/dikelola pedagang kecil, menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
14. Retribusi Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa kepada pedagang.
15. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Pengelolaan Pasar Desa dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk, mengelola dan mengembangkan Pasar Desa.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Pembentukan Pasar Desa bertujuan untuk:
- a. memasarkan hasil produksi perdesaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan dan meningkatkan pendapatan Pemerintah Desa;
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:
- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Pembentukkan;
- c. Pembangunan dan Pengembangan;
- d. Pengelolaan;
- e. Fasilitas dan Sarana Pendukung;
- f. Keuangan;
- g. Pertanggungjawaban;
- h. Kerjasama;
- i. Pembinaan dan Pengawasan;
- j. Ketentuan Peralihan;
- k. Ketentuan Penutup.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa didasarkan atas prinsip:
- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat Desa;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat Desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan asset Desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun Pasar Desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat Desa.
PEMBENTUKAN
BAB III - PEMBENTUKAN
Pasal 6
- ( 1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan sumber pendapatan asli Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk Pasar Desa.
- (2) Pembentukan Pasar Desa dapat dilakukan secara bertahap.
- (3) Pemerintah Desa wajib menyiapkan lahan yang telah dibebaskan dan tidak memiliki permasalahan.
- (4) Pasar Desa terdiri dari:
- a. Pasar Desa; dan
- b. Pasar Antar Desa.
- (5) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (6) Pasar Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.
BAB III - PEMBENTUKAN
Pasal 7
- (1) Pembentukkan Pasar Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukkan Pasar Antar Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
BAB III - PEMBENTUKAN
Pasal 8
Lokasi pendirian Pasar Desa wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan/atauRencana Detail Tata Ruang Kabupaten Termasuk Peraturan Zonasinya.
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
BAB IV - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 9
- (1) Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari:
- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. pinjaman Desa;
- d. bantuan/hibah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan/ atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan c diatur lebih lanjut dengan peraturan desa.
- (3) Tata cara pendirian bangunan Pasar Desa mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB IV - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 10
- (1) Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah diatas tanah milik Desa diserahkan Kepada Desa.
- (2) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berasal dari Pasar Tradisional yang dialihkan
BAB IV - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 11
- ( 1) Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola yang berasal dari:
- a. Masyarakat Desa; atau
- b. BUMDesa dengan menjadi unit usahanya.
BAB IV - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 12
- (1) Penunjukkan Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a adalah dari masyarakat Desa dan diutamakan yang mempunyai pengalaman dan profesionalisme.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kemampuan, pengalaman dan profesinalisme calon pengelola serta tatacara penunjukkan pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Penunjukkan Pengelola Pasar Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penunjukkan pengelolaan Pasar Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
BAB IV - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 13
- (1) Susunan Organisasi Pengelola Pasar Desa terdiri dari:
- a. Kepala Pasar;
- b. Kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
- c. Kepala urusan administrasi dan keuangan.
- (2) Susunan organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Pasar diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Pengelolaan Pasar Desa yang dilaksanakan oleh BUMDesa, susunan organisasinya menyesuaikan dengan anggaran dasar / anggaran rumah tangga BUMDesa.
FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG
BAB VI - FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG
Pasal 14
Fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Desa antara lain:
- a. bangunan toko, kiosdan los dibuat dengan standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara cukup;
- d. penataan toko, kiosdan los
BAB VI - FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG
Pasal 15
Sarana pendukung Pasar Desa antara lain:
- a. kan tor pengelola;
- b. areal parkir;
- c. tern pat pembuangan sampah sementara/ sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi/ drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengelolaan limbah/instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- k. peneraan;
- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- I. sarana komunikasi; dan/ a tau
- m. area bongkar muat dagangan.
KEUANGAN
BAB VII - KEUANGAN
Pasal 16
- (1) Pendapatan Pasar Desa bersumber dari:
- a. Retribusi Pasar Desa; dan
- b. Basil pendapatan Pasar Desa lainnya.
- (2) Retribusi Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Retribusi Jasa Layanan Pasar Desa;
- b. Retribusi Parkir Pasar Desa;
- (3) Besaran dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Basil pendapatan Pasar Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penerimaan diluar retribusi yang sudah ditentukan dalam Peraturan Desa.
BAB VII - KEUANGAN
Pasal 17
- ( 1) Penerimaan dan pengeluaran Pasar Desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola Pasar Desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Desa setelah dikurangi biaya operasional.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk operasional Pasar Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan keuangan Pasar Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - KEUANGAN
Pasal 18
- ( 1) Kerugian Pengelolaan Pasar Desa yang dilaksanakan oleh Pengelola Pasar Desa yang berasal dari masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a menjadi tanggungjawabPemerintah Desa
- (2) Kerugian yang menjadi tanggungjawab Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (l)berupa kerugian yang diakibatkan dari biaya operasional lebih besar dibandingkan dengan pendapatan Pasar Desa
- (3) Kerugian yang bukan dari biaya operasional menjadi tanggungjawab Pengelola Pasar Desa yang berasal dari masyarakat Desa
- ( 4) Kerugian PengelolaanPasar Desa yang dilaksanakan oleh Pengelola Pasar Desa yang berasal dari BUMDesasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b menjadi tanggung jawab BUMDesa.
PERTANGGUNGJAWABAN
BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 19
- ( 1) Pengelola Pasar Desa wajib melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan Pasar Desa kepada Pemerintah Desa melalui Kepala Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (3) Tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
KERJASAMA
BAB IX - KERJASAMA
Pasal 20
- (1) Dalam rangka pembangunan dan pengembangan Pasar Desa, Kepala Desa dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
3. a apabila kerja sama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki dan/ a tau dikelola oleh unit pengelola pasar desa dan/atau yang mengakibatkan beban utang bagi unit Pengelola Pasar Desa, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
4. b apabila kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki dan / a tau dikelola oleh unit Pengelola Pasar Desa dan/atau yang mengakibatkan beban hutang bagi unit Pengelola Pasar Desa, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Pemerintahan Desa; dan
5. c kerja sama dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tanggung jawab terhadap pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Kepala Pasar.
BABX
PEMBINAAN DAN PENGAW ASAN
BAB IX - KERJASAMA
Pasal 21
- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pasar Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemberian pedoman pengelolaan Pasar Desa;
- b. pemberian petunjuk operasional pengembangan Pasar Desa;
- c. pemberian pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
- d. fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi aspek:
8. a Manajemen;
9. b Teknis; dan
10. c Pengawasan Umum.
- (4) Untuk membantu melakukan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (3) dibentuk Tim Pembina Pasar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim pembina Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, pengawasan, perdagangan, hukum,dan perekonomian.
BAB IX - KERJASAMA
Pasal 22
Camat melakukan pembinaan berupa:
- a. fasilitasi pembentukan Pasar Desa; dan
- b. mendorong terselenggaranya pengelolaan Pasar Desa.
KETENTU AN PERALIHAN
BAB XI - KETENTU AN PERALIHAN
Pasal 23
- ( 1) Pasar Desa yang dikelola oleh masyarakat, BUMDesa, Badan U saha Swasta, atau pihak lain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasar Desa yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa atau dikelola oleh pihak lain dan pengelolaannya belum terpisah dari manajemen Pemerintahan Desa, wajib menyesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah 1n1.
- (3) Pasar Desa yang telah selesai dibangun yang sumber dananya berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang belum diserahkan kepada Pemerintah Desa paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib diserahkan kepada Pemerintah Desa, dikecualikan yang telah ada perjanjian sebelumnya.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Sambas pada tanggal 31 Mei 201 7 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, ARLIZEN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 1

Penandatangan: Salinan Sesuai engan Aslinya KEPALA BA IAN HUKUM, MARJ I, SH Pembina Tk. I (IV /b) NIP. 19680612 199710 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS, PROVINS! KALIMANTAN BARAT: 1/2017 ## BAB XII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Penetapan: Ditetapkan di Sambas pada tanggal 31 Mei 2017

Penandatangan: BUPATI SAMBAS, ATBAH ROMIN SUHAILI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
## PENGELOLAAN PASAR DESA
## I. UMUM
Dalam rangka pemberdayaan pasar desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian perdesaan sebagai pusat interaksi sosial mayarakat perdesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan produk hasil pertanian, industry kecil sehingga keberadaannya mempu menumbuhkembangkan roda perekonomian masyarakat setempat.
Pasar Desa merupakan salah satu sarana pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan yang bertujuan untuk mewujudkan kemajuan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dan pembinaan oleh pemerintah daerah secara berkesinambungan.
Sebagai wujud kepedulian dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan pasar desa diperlukan payung hukumagar keberadaannya dapat tumbuh, berkembang, bersaing serta sebagai dasar acuan pengelolaan pasar desa.Kebijakan hukum dimaksud adalah dengan membentuk Peraturan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas. Pasal3 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
ayat(l) Huruf a Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d - -Yang dimaksud dengan "bantuan dapat berupa materi, uang, barang, jasa dan atau bangunan yang didirikan langsung oleh pem beri ban tuan. - -Yang dimaksud dengan "Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. - -Yang dimaksud dengan "Pemerintah Provinsi"adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. ## Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "Peraturan perundang-undangan yang berlaku" adalah peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan dan peraturan lainnya yang terkait dengan pendirian bangunan
PENJELASAN
Pasal 10
## ayat (1) - Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pu sat. - -Yang dimaksud dengan Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat. Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud "dialihkan berdasarkan