PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN Nomor 10 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN (berlaku Unknown)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dearah Kabupaten Bulungan.

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Plt Kepala Bagian Hukum,

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2016

Penandatangan: BUPATI BULUNGAN, ttd SUDJATI ## HAMRAN, SH Penata TK.I / IIId Nip.19701130 2002121004

Penetapan: Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2016

Verifikasi: SEKRETARS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd SYAFRIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA: 10/2016
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran huruf Y angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengelolaanya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.18/Pmbtl/2016 maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Perikanan dipandang bertentangan dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya terhadap pembagian urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan huruf Y angka 2, untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Perikanan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

S ALINA N

Menetapkan :

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan

## BUPATI BULUNGAN

## MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2003 Seri E Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14, angka 18, angka 19, angka 20, angka 22, angka 23 dan angka 25 dihapus, angka 5, angka 6, angka 9, angka 12, angka 13, angka 16, angka 17, angka 24, dan angka 26 diubah, serta ditambah angka 26A, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Bulungan beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
4. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan.
6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
8. Ikan adalah semua jenis ikan, termasuk biota perairan lainnya.
9. Usaha Perikanan adalah usaha perorangan atau berbadan hukum untuk membudidayakan ikan, dan mengangkut ikan hidup.
10. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma,kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
12. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan skala kecil dengan menggunakan kapal &lt;dari 10 GT.
13. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
14. Dihapus.
15. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau mengembangbiakan ikan serta mengumpulkan benih dari alam dan memanen hasil dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
16. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SSIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan, badan, setiap orang pribadi untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin.
17. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan dalam melakukan penangkapan ikan dengan bobot &lt; 3 GT.
18. Dihapus.
19. Dihapus.
20. Dihapus.
21. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis usaha kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Tanda Pencatatan Usaha pembudidayaan Ikan, selanjutnya disingkat TPUPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap pengelola pembudidayaan ikan, untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
25. Dihapus.
26. Bukti Pencatatan Kegiatan Perikanan, selanjutnya disingkat BPKP adalah surat yang harus dimiliki oleh nelayan kecil yang memiliki

kapal atau perahu sebagai surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan.

27. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup, selanjutnya disingkat TPKPIH adalah surat yang harus dimiliki oleh badan usaha atau perorangan yang melakukan pengangkutan ikan hidup untuk tujuan komersil yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta ayat (3) huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi:

## Pasal 3

- (1) Usaha Perikanan terdiri dari :
- a. dihapus;
- b. Usaha Pembudidayaan Ikan.
- (2) Dihapus.
- (3) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi jenis kegiatan :
- a. Pembudidayaan Ikan di Air Tawar ;
- b. Pembudidayaan Ikan di Air Payau;
- c. dihapus
- d. Kegiatan pembenihan dan pengumpulan benih ikan di alam.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi:

## Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1 adalah :
- a. dihapus;
- b. Pembudidayaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan di kolam air tenang dengan areal lahan kurang dari 2 Hektar;
- c. Pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan sistim tradisional dengan areal lahan kurang dari 4 hektar;
- d. dihapus
- e. Pembudidayaan ikan air tawar dalam keramba dengan jumlah tidak lebih dari 1 unit atau 4 buah keramba dengan ukuran 3 x 2 x 1 meter;
- f. Pembenihan udang kurang dari 100.000 ekor;
- g. Pembenihan ikan kurang dari 150.000 ekor.
- (2) Nelayan kecil dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) angka 4 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi:

## Pasal 7

- (1) Dihapus.
- (2) SIUP di bidang Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada setiap orang atau badan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) yang kegiatannya:

- a. Melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah Kabupaten Bulungan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Di atas 2 hektar untuk usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang.
2. Di atas 1 unit untuk usaha Pembudidayaan ikan di dalam keramba.
3. Di atas 4 Hektar untuk usaha pembudidayaan ikan di air payau termasuk tambak dengan sistim tradisional dan diatas 0,5 hektar intensif.
4. dihapus
5. Di atas 100.000 ekor benih untuk usaha pembenihan udang laut (air payau);
6. Diatas 150.000 ekor benih untuk usaha pembenihan ikan laut (air payau).
- b. Tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi:

Pasal 8

- (1) Dihapus;
- (2) Dalam hal perluasan disetujui, pemberi izin mengeluarkan SIUP baru sebagai pengganti SIUP lama.
6. Ketentuan Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi:

Pasal 9

Dihapus

7. Ketentuan Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi:

Pasal 10

Dihapus

8. Ketentuan Pasal 11 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi:

Pasal 11

Dihapus

9. Ketentuan Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi:

Pasal 12

Dihapus

10. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dihapus dan ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi:

Pasal 16

- (1) Dihapus;

- (2) TPUPPI, SKA, BPKP, TPKPIH dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Atas nama Bupati.
- (3) Bupati dalam hal-hal tertentu dan mendesak dapat menunjuk camat setempat untuk menerbitkan dan menandatangani TPUPPI, SKA, BPKP, dan TPKPIH.
11. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan ayat (2) serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi:

## Pasal 17

- (1) Pemegang SIUP berkewajiban:
- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
- b. Mengajukan permohonan perubahan atau penyesuaian SIUP kepada Bupati melalui Dinas Perikanan apabila akan melakukan perubahan data dalam SIUP;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas Perikanan;.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Pemegang TPUPI, SKA, BPKP berkewajiban:
- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat-surat tersebut;
- b. Mengajukan permohonan perpanjangan, apabila habis masa berlakunya;
- c. Membayar Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Perikanan dan Kelautan.
- e. Memenuhi ketentuan-ketentuan di bidang perikanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi:

## Pasal 18

- (1) Dihapus;
- (2) Untuk memperoleh TPUPI, SKA, BPKP dan TPKPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan;
- (3) Dihapus;
- (4) Tata cara mengajukan permohonan dan perpanjangan SIUP, TPUPI, BPKP dan TPKPIH serta bentuk-bentuk formulir yang digunakan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi:

## Pasal 19

- (1) Dihapus;
- (2) Dihapus;
- (3) Dihapus;
- (4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan;
- (5) Dihapus;
14. Ketentuan Pasal 22 ayat (2), dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi:

## Pasal 22

- (1) SIUP dapat dicabut dalam hal perusahaan/badan/perorangan:
- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
- b. Melakukan perluasan usaha dan atau pemindahtanganan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk;
- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturutturut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. Menggunakan dokumen palsu;
- e. Selama 1 (satu) tahun sejak SIUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya; dan
- f. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dihapus;
- (3) Dihapus;
- (4) TPUPI dan SIUP dapat dicabut dalam hal perusahaan perikanan/ badan/ perorangan :
- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau TPUPI.
- b. Tidak menyampaikan laporan 3 (tiga) kali berturut-turut
- c. Ketidaksesuaian baik luas, tempat, jenis budidaya sebagaimana dalam TPUPI.
- d. SIUP yang dimiliki dicabut oleh Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) SKA dapat dicabut dan tidak berlaku dalam hal perusahaan perikanan / badan / perorangan :
- a. Tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SKA;
- b. Memanfaatkan SKA untuk lebih dari 1 kali pengiriman produk perikanan;
- c. Ketidaksesuaian baik jenis, ukuran, kuantitasnya sebagaimana yang tercantum dalam SKA.
- (6) BPKP dapat dicabut dalam hal perorangan:

- a. Tidak memenuhi ketentuan yang tecantum dalam BPKP;
- b. Ketidaksesuaian tempat, jenis, alat sarana;
- c. Menggunakan alat atau bahan terlarang dalam kegiatan usahanya;
- d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (7) SIUP tidak berlaku atau berakhir apabila:
- a. Diserahkan kembali pada Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk;
- b. Perusahaan/badan/perorangan pemegang izin jatuh pailit;
- c. Perusahaan/badan/perorangan menghentikan usahanya;
- d. Dicabut oleh Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk.
- (8) Dihapus;
- (9) Tata cara pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dearah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya Plt Kepala Bagian Hukum,

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BULUNGAN, ttd

SUDJATI

## HAMRAN, SH Penata TK.I / IIId Nip.19701130 2002121004

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA: 10/2016

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

## NOMOR 10 TAHUN 2016

## TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN

## I. UMUM

Ketentuan pada Lampiran huruf Y angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan mengamanatkan adanya peralihan pembagian urusan pemerintahan dari Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara sesuai kewenangannya berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.18/Pmbtl/2016 beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Perikanan dibatalkan karena dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Perikanan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Perikanan perlu untuk dilakukan penyempurnaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Perikanan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.