PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 90 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013, maka dipandang perlu menjabarkan tugas pokok, fungsi, nomenklatur, jenis dan jumlah bidang, sub bagian dan seksi pada Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang; - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a di atas, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 90 TAHUN 2013 TENT ANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SINTANG,
'
- Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuarr Pasal 2 huruf e angka 5 dan
- ketentuan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013, maka dipandang perlu menjabarkan tugas pokok, fungsi, nomenklatur, jenis dan jumlah bidang, sub bagian dan seksi pada Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang;
- 1 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tarnbahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tarr.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­ pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lernbaran Nagara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Sersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4· �ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 N ornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ornor 4286);
- 5· Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang i�rbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik dones1a Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355);
- 6· Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupateri Sintang Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah abupaten Sintang Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nom01· 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 1 O. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- l2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan · Pcmerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Ka bu paten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Menetapkan
13. p T h 2007 tentang eraturan Pemerintah Nornor 41 a un e ublik Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R P b Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lem aran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nornor 7'1 Tahun 2010 tentang Standa� Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubh Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun\_ 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Smtang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor l , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG.
BAB I - : I
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.
6. Kepala Sadan adalah Kepala BPKAD Kabupaten Sintang.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UfYI'B adalah unsur pelaksana operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.
8. Kelompok Jabatan Fungsional\_ adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab da? hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD a?alah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang ditetapkan sesuai de b Jaku . . ngan peraturan perundang-undangan yang er ·
2. 1 1 . Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh permen?tah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ a tau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemenntah maypun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, te�asuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
10. Barang Milik Daerah adaiah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau b al d · . eras an perolehan lainnya yang sah.
PEMBENTL'KAN
BAB II - PEMBENTL'KAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPKAD Kabupaten Sintang.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- ( 1 ) Susunan organisasi BPKAD terdiri dari :
- a. Kepala Sadan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Program;
- 2) Sub Bagian Aparatur dan Umum; dan
- 3) Sub Bagian Perlengkapan;
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Anggaran; dan 2) Sub Bidang Analisa dan Penyusunan Anggaran;
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari : 1) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah; dan 2) Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah;
- e. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Verifikasi Penerimaan Daerah; dan
- 2) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Dacrah;
- f.
- Bidang Aset, terdiri dari: 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Aset; dan 2) Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset;
- g. Unit Pelaksana Teknis Sadan (UPTB)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dan tata kerja BPKAD sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini, yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB IV

## KEDUDUKAN

## Pasal 4

ak . , h d"pimpin oleh BPKAD merup an unsur Pelaksana Teknis Pemenntah Daera 1 . al · Kepala Sadan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupatl mel Ul Sekrelaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangc1nnya.

## BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

## Sadan Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah

## Pasal 5

Sadan Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah mempunyai tugas pokok melaksanaakan sebagian kewenangan otoncrni daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

## Pasal 6

Dalarn rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPKAD mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. penyusunan Penetapan Kinerja dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Dae rah;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan arsip BPKAD;
- e. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. pelaksanaan pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah
- g. pelaksanaan pengawasan melekat dan sistern pengendalian internal;
- h. penyusunan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
1. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Sadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Dae rah.

## Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. pen�sunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah;
2. b, pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. pelaksanaan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. pengelolaan administrasi pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- e. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. penyajian informasi keuangan daerah;
- g. penyusunan laporan keuangan daerah;
- h. pelaksanaan pengelolaan kas umum daerah;
1. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
10. J· pelaksanaan pengelolaan barang daerah;
- k. penetapan kinerja di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- I. pelaksanaan pengawasan melekat dan sistem pengendalian internal;
13. rn. penyusunan rencana strategi dan rencana kerja tahunan di lingkungan BPKAD.
- n. penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

## Bagian Ketiga

Sekretariat

## Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 . ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas pokok di bidang perencanaan dan program kerja, urusan keuangan, urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan pada BPKAD.

## Pasal 1 0

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja BPKAD;
- b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan bidang-bidang di lingkungan BPKAD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
4. ct. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat BPKAD;
- e. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokurnen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- f. pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi BPKAD;
- h. penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Badan;
- g. penghimpunan, penyusunan dan pengordinasian program kerja dan laporan BPKAD;
1. pelaksanaan bimbingan, \_mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub. Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bag1an Perlengkapan;

,·

'

- J. pendistribusian dan rnengko di i k d · K la Sadan kepada . or ma st an t-..ig,,s-tugas an epa para kepala b1dang di SPKAD·
- k. pemberia1: saran \_dan pertirn'bangan kepada Kepala Sadan baik secara tertulis maupun hsan d1mmta atau tidak:
- I. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sadan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 1 1

Sub Bagian Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( I ) huruf b angka 1), mempunyai tugas pokok :nelaksanakan urusan penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kcrja sert.a Japoran kinerja SPKAD.

## PasaJ 1 2

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal I I , Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program;
- b. pelaksanaan tugas di bidang Keuangan dan Program BPKAD;
- c. pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai pada BPKAD;
- d. pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai pada BPKAD;
- e. pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan kctent uan yang berlaku;
- f. penyiapan usulan pejabat penatausahaan keuangan pada BPMD;
- g. penyiapan dan pernbuatan adrrunistra si pencairan kcuangan be rda sa r ka n ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan inventarisasi pcraruran perundang-undangan yang bcrhubungan dengan tugas Keuangan dan Program;
1. pelaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyu sunan program ke rja , rencana kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendaparan dan bela nja BPKAD;
- J. penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Rcncana Kerja [Rcnja]. Rencana Kerja Anggaran ( RKA), Dokumen Peluk suna 111 Anggaran ( DPA). Anggaran Kas, Jndikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (l�KT). dan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstirusi Pcrncriru .. ih ( L AKIP) pada BPMD;
- k. pelaksanaan dan pengelolaan urusan pcnatuusahuun dan pertanggun!!,jawaban keuangan BPKAD;
- I. penyelenggaraan penclitian dun vcrifikusi kclengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan olch bcnduhura perigcluaran ;
- m. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja di lingkungan BPKAD;
- n. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan BPKAD;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretans sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 1 3

Sub Bagian Aparatur dan Umum sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( I ) huruf b angka 2), mempunyai tugas pokok rnetaksanakan urusan surat menyurar, keprotokolan, kearsipan, kepustakaan dan urusan administrasi kepegawaian BPKAD.

## PasaJ 14

[)alam ran� melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. sub Bagian pararur dan Umum mempuriyai fungsi: \_

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sue Bagian Aparatur dan Umum.
- b. pdaksanaan tugas Sekretaris Badan di bidang Aparatur dan Umum; . , c, pelaksanaan urusan ketatausahaan [meneliti dan menelaah serta mengars1pkan surat-surat/naskah dinas];
- d. �laksanaan �egiatan adminisrrasi apararur yang rneliputi Surat �gas. Surat Kepurusan Kepala Badan Surat-surat lainnva, cuti, Dattar Usulan Kepangkaran, formasi dan pe�gelolaan pegawai. pe�ghimpunan daftai:. penilaian pega�-ai, merencanakan dan mernpersiapkan kenaikan pangkat/ gaji berkala, pensrun, laporan ke...,..,awaian dan keziatan lain vane berkanan dengan t"''-:::, -· � administrasi kepegawaian sesuai dengan peraruran perundang-undangan yang berlaku:
4. daftar melaporkan e. pen�-usunan \_ dan pen:iapan, mengevaluasi dan hadirj'absensi pegawai di lingkungan BP� ... \D;
5. f . peningkatan sumber dava manusia zuna peningkatan kinerja BP�-. � �
- g. pelaksanaan inventarisasi peraruran perundang-undangan yang berhubungan deogan rugas Apararur dan Umum;
7. h, pelaksanaan dan pengolahan data, urusan surat menyurat, keprotokolan, kearsipan dan kepustakaan;
1. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan urusan adrninistrasi Apararur dan Umum BP�ill;
- J. pelaksanaan rueas lain vanz diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan � . ::::, rugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 15

Sub Bagian Per erigxapan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat { 1) huruf b angka 3) mempunyai rugas pokok melaksanakan urusan per!engkapan, perencanaan dan pengadaan barang. penyirnpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inveruarisasi pernbukuan dan pelaporan barang yang berada pada BPh.AD.

## Pasal 16

Dalam rangka melaksanakan rugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 , Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

- a penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Perlengkapan;
- b. pelaksanaan rugas membanru Sekretaris di bidang Perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga yang meliputi perencanaan, pengadaaan dan pemeliharaan sarana prasarana unruk kepentingan rugas BPKAD;
- d. pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan karitor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan rugas pokok dan fungsi BPKAD;
- e. pengumpulan, pengolahan data dan pel�poran barang unit sebagai bahan penyusunan rencana �eb�ruhan dan pemeliharaan barang unit BPKAD ;
- f . pelaksanaan inventansas1, pembukuan pelaporan barang milik daerah yang berada di BP�;
- g. penyiapan adminisrrasi usulan penghapusan barang inventaris;
- h. pelaksanaan inventarisasi peraruran perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan; .
- L pernberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara terrulis maupun lisan baik diminta maupun tidak;

o 0221

- j. pelak�anaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan rugas dan fungsmya.

## Bagian Keempat

## Bidang Anggaran

## Pasal 17

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perencanaan dan pembinaan penganggaran daerah yang meliputi penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi anggaran, analisa dan penyusunan rancangan APBD.

## Pasal 18

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pengolahan data serta penyiapan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. penyusunan dan pengolahan data serta penyiapan kebijakan perencanaan APBD;
- c. penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan analisa kebijakan penyusunan perencanaan APBD;
- d. penyusunan Nota Keuangan, Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD serta peraturan pelaksananya;
- e. penyiapan anggaran kas daerah;
- f. penyelenggaraan verifikasi Anggaran Kas SKPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- g. penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi serta kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang anggaran;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 1 9

Sub Bidang Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( I ) huruf c angka I ) . memiliki tugas pokok melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian anggaran.

## Pasal 20

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud dalam Pasal 19

Sub Bidang Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Anggaran mempunyai Iungai.

- a. penyusunan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
- b. perencanaan kebijakan umum anggaran;
- c. pengendalian anggaran;
- d. pelaksanaan evaluasi anggaran;
- e. penyusunan standar satuan biaya;
- f. penyusunan standar perjalanan dinas;
- g. penyusunan standar tambahan penghasilan pegawai negeri sipil;
- h. penyusunan sistem dan prose\_dur pengelolaan keuangan daerah serta penyusunan analisa standar belanja;

O 0 2 2 2

1. pelaksanaan �oordinasi dan konsultasi dalam rangka dan pengeridalian anggaran; penyusunan kebijakan
2. J· pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan pokok dan fungsinya. rugas

## Pasal 21

Sub Bidang Analisa dan Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf c angka 2), melaksanakan rugas pokok menganahsa anggaran dan penyusunan Rancangan APBD.

## Pasal 22

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal. � ayat (.11 huruf c angka 2), Sub Bidang Analisa dan Penyusunan Anggaran mernilrki fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan kebijakan teknis analisa dan penyusunan anggaran;
- b. penyusunan rencana kerja sub bidang analisa dan penyusunan anggaran;
- c. pengumpulan, pengolahan dan analisa data penyusunan rancangan APBD;
- d. pengumpulan, pengolahan dan analisa data penyusunan rancangan perubahan APBD;
- e. penyusunan nota keuangan daerah;
- f. pelaksanaan analisa dan verifikasi anggaran kas saruan kerja perangkat daerah dan penetapan dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahannya;
- g. pengumpulan dan pengolahan rencana belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- h. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan analisa dan penyusunan anggaran;
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan rugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Kelima

## Bidang Perbendaharaan

## Pasal 23

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( I ) huruf d, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kas daerah, penatausahaan keuangan daerah, pengelolaan pembiayaan dan investasi keuangan daerah.

## Pasal 24

Dalam rangka melaksanakan rugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perbendaharaan mernpunyai fungsi:

- a. penghimpunan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan kebijakan pengelolaan kas daerah, penatausahaan keuangan daerah dan investasi keuangan daerah;
- b. penyusunan pedoman d.an petu�juk teknis penatausahaan keuangan daerah, pembiayaan daerah dan mvestasi keuangan daerah;
- c. pelaksanaan penge�olaan kas daer� dan pen.atausahaan keuangan daerah;
- d. pelaksanaan pembmaan dan perunjuk teknis pelaksanaan sistern penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. penyelenggaraan fungsi perbendaharaan daerah;

- f. peng�lolaan pe.r\_igeluaran belanja dan pembiayaan daerah;
- g. penyiapan kebiJakan dan pelaksanaan investasi keuangan daerah;
- h. penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- i. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada Bank yang ditunjuk;
- j. penyiapan pemberian pinjaman atas name? · 11 ,:merintah daerah;
- k. pelaksanaan utang dan piutang daerah;
- I. pelaks�naan penagihan piutang daerah;
- n. penyiapan laporan rea1isasi penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil serta bantuan keuangan dari propinsi;
9. m.penerb1tan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran gaji;

.

.

- o. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal25

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 ayat ( I ) huruf d angka I), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kas daerah dan pembiayaan daerah.

## Pasal 26

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan dan pengelolaan data sebagai bahan pengelolaan kas daerah;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja dalam rangka pengelolaan kas daerah;
- c. penyiapan surat penyediaan dana (SPD);
- d. penyiapan Laporan Penerimaan dan penge!uaran keuangan daerah;
- e. penyiapan laporan atas pemotongan pajak, iuran wajib pajak, askes dan tabungan perumahan;
- f. pelaksanaan inventarisasi bukti-bukti transfer, nota kredit bank, rekening koran harian, surat perintah pemindahbukuan, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- g. pelaksanaan pencatatan buku besar kas daerah;
- h. pelaksanaan rekonsiliasi kas daerah dalam periode tertentu;
- i. pengelolaan data tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan;
- J. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan kebijakan pengelolaan pembiayaan dan investasi keuangan daerah da1am bentuk investasi jangka panjang (penyertaan modal), mvestasi jangka menengah dan investasi jangka pendek (deposito), pembentukan dana cadangan;
- k. pengelolaan hasil penjualan kekayaan daerah/BUMD dan aset milik pemerintah daerah yang dipisahkan, hasil divestasi modal daerah, dan melaksanakan penatausahaan dan pelaporan pembiayaan dan investasi daerah;
- l. pelaksanaan hutang dan piutang daerah;
- m. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kas dan pembiayaan daerah;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsmya.

## Pasal 27

Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf d angka 2), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Penatausahaan belanja daerah.

## Pasal 28

Dalam\_ rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimar.a dimaksud dalam Pasal 27, Sub Bidang Pegelolaan Belanja Daerah mempunyai fungsi.

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan penatausahaan belanja daerah;
- b. penetapan/ penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah serta pejabat penatausahaan keuangan daerah lainnya;
- c. pelaksanaan bimbingan penatausahaan keuangan daerah kepada bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan daerah;
- d. pengelolaan dana APBD berdasarkan anggaran kas daerah;
- e. pelaksanaan verifikasi terhadap SPM;
- f. pengoordinasian dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;
- g. penyiapan Laporan realisasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana secara berkala;
- h. penyiapan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji PNS;
1. pengelolaan Penggajian PNS Kabupaten Sintang;
- J. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penatausahaan keuangan daerah;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Keenam

Bidang Akuntansi

## Pasal 29

Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat ( 1 ) huruf e, mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis akuntansi pemerintah daerah, menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan anaJisis terhadap laporan keuangan pernerintah daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

## Pasal 30

Dalam rangka melaksanakan .tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Akuntansi rnernptrnyat f�ngs1: . . .

- a. penyusunan sistem dan kebijakan akuntansi pemer.mtah daerah;
- b. pembinaan terhadap pelaksanaan sistern dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; .
- c. penatausahaan utang dan piutang dacrah;
- d. penyusunan pelaporan keuangan daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dan konsu tasi a am rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; . .
6. yusu nan analisis laporan keuangan daerah; e. pen I . d I
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sadan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 31

Sub Blidahng Vferifikasi Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1. l uru e angka 1 ) , mempunyai rugas pokok menyusun Sistem Akuntansi Penenmaan Daerah, verifikasi penerimaan daerah, dan laporan realisasi penenmaan daerah.

## Pasal 32

Dalam. rangka �elak�anakan tugas pokok sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 1 , Sub Bidang Venfikas1 Penerimaan Daerah mernpunyai fungsi: .

- a. pengu�pulan dan pengolahan data penyusunan kebijakan dan program kerja Sub Bidang Verifikasi Penerimaan Daerah ·
- b. pelaksanaan Sistem Akuntansi Penerima� Daerah:
- c. pelaksanaan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Daerah;
- d. penyiapan Laporan realisasi penerimaan daerah ;
- e. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis atas Pelaporan Keuangan SKPD;
- g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan verifikasi penerimaan daerah;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 33

Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf e angka 2). mempunyai tugas pokok Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, rekonsiliasi dan konsolidasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah dan melakukan bimbingan teknis dan monitoring pelaksanaan pelaporan keuangan.

## Pasal 34

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengurnpulan dan pengolahan data penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
- b. pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuang'.1° Daerah;

.

- c. penyusunan sistem, prosedur dan kebijakan a�untans1;
- d. pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Pertanggurigjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah; .
- e. pelaksanaan penatausahaan Utang dan Piutang Daerah;
- f. penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah;
- g. pelaksanaan Analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah; . .
- i. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan pelaporan keuangan daer�; .
- h. pelaksanaan Evaluasi dan morutormg laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah; .
- J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Ket.ujuh Bidang Ase:

O 0226

## Pasal 35

Bidang Aset sebagairnana dirnaksud dalarn Pasul 3 ayat ( I ) huruf f, mt:mpunya, rugas pokok rnelaksanakan pengclolaan Asel Daerah.

Pasal 36

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud dalam Pa sul 35, 81dang Aset mernpunyai fungsi:

- a. perencanaan kebuluhan dan perneliharaan Aset Daerah:
- b. penatausahaan Asel daerah:
- c. pengendalian Aset Daer'ah:

'

- d. pemindahtangan Asel Oae�ah;
- e. pembinaan pengelolaan administmsi Asel Ducruh:
- f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi Asel Pusat yartg bcrsumber dari Provm si dan Pemerintah Pusat;
- g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pe lak san aan tugas pokok dan fungsi;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan se suai de ngan t ugas dan fungsinya.

## Pasal 37

Sub Bidang Perencanaan don Pengendalian Aset scbagairnana dimak sud d.rlarn Pasal 3 ayat ( I ) huruf f angka I ) , mcrnp.inyai tugas pokok rne la k sa nu ka n perencanaan kebutuhan dan pcrigcnduhun Aset Ducr ah .

## l ' . t s ; t l JH

Oalam rangka rnelaksanakan lugas pukok sclJ�1gaimana dirnaksud d.darn Pc1s,d 37. Sub Bidang Perencanaan dan Pcngcndulian Asel Duerah rncrnpuny a1 fungs1:

- a. pengumpulan dan pengolahan data pcnyusunan kcbijakan trk ru s d.,n program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Pengendaliun Aset Duern h:
- b. penyusunan sistern dan prosedur pengelolaan barang rrulik cl r e r . i h :
- c. pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang milik cl,la.d1:
- d. penyusunan Daftar Kcbutuhan Barang Mihk Ducruh t D K l 3 M D ) d ari Duft ar Kebutuhan Pcmcliharaan Barang Milik Daeruh (DKlJlHvllJ);
- e. penyusunan standur harga sat uan baning clun ju s I sen I stanclar hurgu Saluan pokok kegiatan;
- f. penyusunan staridar isusi surunu duu prus.rrunu kcrja pcmerintah d ae ru h ;
- g. pelaksanaan pengcndalian udministrusi pcnggun.iun dan pernunfa.u an aset milik daerah;
- h. penyusunan laporan pemeliharaan barang milik d ae ru li ;
- i. penyusunan kebijakan pengarnanan barang rnilik danah;
- j. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset dueruh rnelului pen impanan bukti kepemilikan aset duerah;
- k. pelaksanaan penilaian (appraisal) dan revaluasi sertu eek fisik ase t dueruh:
- I. pelaksanaan bimbingan teknis pengclolaan aset daeruh:

'

- m. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalum ra ngka peluksanaan perencanaan dan Pengendalian aset daerun;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oteh Kepala Bidang sesuai dengan l ugus pokok dan fungsinya.

## Pasal39

Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf f angka 2), mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan dan penghapusan Aset Daerah.

## Pasal 40

Dalam\_ rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Sub Bidang Penatausahaan dan penghapusan aset rnempunyai fungsi :

- a. pe�gumpulan dan pengolahan data penyusunan kebijakan teknis dan program kerja penatausahaan dan penghapusan aset daerah;
- b. pelaksanaan inventarisasi/ sensus barang milik daerah;
- c. pelaksanaan mutasi barang milik daerah;
- d. pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah;
- e. pelaksanaan penetapan status pengunaan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah sebagai dasar peyusunan laporan keuangan (Neraca Aset):
- g. pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- h. penyusunan dan pemberian daftar kode barang dan kode lokasi barang milik daerah;
1. penyusunan tata cara, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah;
- J. penyusunan laporan pengadaan barang milik daerah;
- k. pelaksanaan Sistem lnformasi Manajemen Barang Daerah;
- I. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan pentausahaan dan penghapusan;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Kedelapan

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaima\_na dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf h, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sadan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan kedinasan secara profesional berdasarkan kebutuhan.

## Pasal42

- ( 1 ) Kelompok Jabatan Fu�gsional\_se?agaimana dimaksu? dalam Pasal 4 1 , terdiri atas sejumlah pegawru dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok jabatan Fungsiona! sebagaimana. dimaksud pada ayat (l), dipimpin oleh seorang tenag� \_Fungs1onal yang senior dan ditunjuk diantara tenaga Fungsional yang ada dilingkungannya,
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagain:iana dimaksud pada ayat (1), ditentukan . ,. t . . Sila , jerns, kebutuhan ctan beban kerjanya.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 43

- ( 1 ) Kepala Sadan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peratura� perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupau Sin tang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sadan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungs10nal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara ver-tikal ma1:1pun horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Jingkungan Pemerintah Kabupaten Smtang serta dengan Instansi Vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pejabat Struktural dalam lingkungan BPKAD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.
- (5) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dun selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (6) Pejabat Struktural BPKAD berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-Iangkah dan tindakan bila terjadi penyirnpangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Kepala BPKAD menyampaikan laporan kepada kepada Bupati.

BAB VII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 44

Penjabaran uraian tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada BPKAD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bf'KAD setelah mendapat persetujuan Bupati.

## BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, m�ka Peraturan Bupati Sintang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Orgamsas\_i dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Smtang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peratura1? Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar senap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BupatJ mi dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal I JULI 2013

{ BUPATI SINTANG, (

�

� MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang pada tanggal I JUL/

2013


AERAH KABUPATEN SINTANG,

&lt;(

FLI HAJI AKHMAD

DERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAfi'.UN 2013 NOMOR lfc7

LAMP IRAN

PERATURAN BUPATl SlNTANG

NOMOR

LI() TAHUN 2013

TANGGAL

TENTANG

l jl{L( U:&gt;I,. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG