UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN X (KEMENTRIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku 1 Januari 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN X KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN
BAB I (Pengeluaran)
- 10.1 Kementerian dan pengeluaran umum ...
67 074 000
- 10.2 Perpustakaan Negara ...
503 100
- 10.3
- Perguruan Tinggi ...
81 631 800
- 10.4 Jawatan Pengajaran ...
124 242 100
| 10.5 | Kursus-kursus ... | 21 746 400 |
|--------|-------------------------------------------|--------------|
| 10.6 | Pendidikan Guru ... | 210 404 000 |
| 10.7 | Sekolah Menengah Umum ... | 57 944 300 |
| 10.8 | Pengajaran Teknik ... | 39 298 900 |
| 10.9 | Pengajaran Perekonomian ... | 7 464 500 |
| 10.10 | Pengajaran Kewanitaan ... | 6 130 300 |
| 10.11 | Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan ... | 364 100 |
| 10.12 | Sekolah Menengah Kehakiman Tingkat Atas | 398 500 |
| 10.13 | Sekolah Rendah Latihan/Percobaan ... | 7 312 800 |
| 10.14 | Tunjangan kepada Sekolah-sekolah Parti | |
| | kelir dan Asrama-asrama Partikelir ... | 35 871 000 |
| 10.15 | Jawatan Pendidikan Masyarakat ... | 33 207 600 |
| 10.16 | Kursus dan lain-lain usaha Pendidikan | |
| | Masyarakat ... | 1 838 700 |
| 10.17 | Pemberantasan Buta Huruf ... | 24 986 700 |
| 10.18 | Perpustakaan Rakyat ... | 5 224 500 |
| 10.19 | Kursus Pengetahuan Umum ... | 5 012 500 |
| 10.20 | Urusan Pemuda, Kepanduan, Olahraga dan | |
| | Kewanitaan ... | 4 376 200 |
| 10.21 | Jabatan Kebudayaan ... | 3 136 600 |
| 10.22 | Bagian Kesenian ... | 2 240 200 |
| 10.23 | Perguruan Tinggi Kesenian ... | 729 600 |
| 10.24 | Perguruan Kesenian ... | 1 543 700 |
| 10.25 | Bagian Purbakala ... | 1 367 700 |
10.26
Arsip...
- 10.26 Arsip Negara ...
315 800
- 10.27 Bagian Bahasa ...
1 093 100
- 10.28 Tunjangan kepada Lembaga Kebudayaan dan
sebagainya, tunjangan kepada Musim dan
Lembaga Pengetahuan dan sumbangan untuk
penerbitan buku-buku pengetahuan ... 3 740 300
- 10.29 Pengeluaran tak tersangka ...
1 000 000
Jumlah ...
750 199 000
(Tujuh ratus lima puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- 10.1 PUSAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS UMUM.
- 10.1.1 Pusat Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Dinas Umum.
- 10.1.1.1 Pembayaran kembali persekot gaji dan lain-lain pendapatan.
- 2 Penerimaan berhubung dengan asrama pegawai.
- 3 Uang ujian.
- 4 Penerimaan uang langganan Pewarta.
- 5 Penerimaan berhubung dengan pemeriksaan film.
- 6 Pembayaran kembali tunjangan belajar dan persekot tidak berbunga kepada mahasiswa dan pelajar.
- 10.1.2 Gudang buku-buku dan alat-alat pelajaran dan percetakan.
- 10.1.2.1 Pendapatan dari penjualan dan pemasukan buku-buku, alatalat pelajaran dan barang tercetak.
- 2 Pendapatan dari pemungutan penggantian alat-alat pelayaran.
- 3 Pendapatan bagian percetakan dari penjualan buku-buku, majalah-majalah, brosur dan sebagainya.
- 4 Pembayaran pesanan-pesanan percetakan oleh badan-badan yang bersangkutan.
10.2 PERGURUAN TINGGI.
10.2.1 Perguruan Tinggi.
- 10.2.1.1 Uang kuliah.
- 2 Uang asrama dari mahasiswa yang tinggal di asrama.
- 3 Pembayaran kembali persekot tidak berbunga dan tunjangan belajar.
- 4 Pembayaran kembali tunjangan ikatan dinas mahasiswa.
- 5 Penerimaan berhubung dengan rumah sakit dan Apothek Universitet "Gajah Mada".
10.3 KURSUS-KURSUS.
- 10.3.1 Kursus-kursus.
- 10.3.1.1 Uang kursus Kursus tertulis.
- 2 Uang kursus Kursus Guru untuk Sekolah Teknik/Sekolah Teknik Pertama.
- 4 Uang kursus Kursus Guru Sekolah Rendah.
- 5 Uang kursus Aplikasi Pendidikan Jasmani.
- 6 Uang kursus Kursus Pengajaran Ekonomi.
- 7 Uang kursus Kursus Pendidikan Wanita.
10.4 PENDIDIKAN GURU.
- 10.4.1 Pendidikan guru .
- 10.4.1.1 Uang sekolah Sekolah Guru Kepandaian Putri.
- 2 Uang sekolah Sekolah Guru Pendidikan Jasmani.
- 3 Uang sekolah Sekolah Guru 6 tahun (SGA).
- 4 Uang sekolah Sekolah Guru 4 tahun (SGB).
- 5 Uang sekolah Sekolah Guru Pengajaran Luar Biasa.
- 6 Uang sekolah Sekolah Guru Taman Kanak-kanak.
- 7 Pendapatan uang asrama.
- 8 Pembayaran kembali tunjangan ikatan dinas.
- 9 Pembayaran kembali tunjangan belajar dan persekot tidak berbunga.
10.5 SEKOLAH MENENGAH UMUM.
- 10.5.1 Sekolah Menengah Umum.
- 10.5.1.1 Uang sekolah Sekolah Menengah Umum Bagian Atas.
- 2 Uang sekolah Sekolah Menengah Umum Bagian Pertama.
10.6 PENGAJARAN TEKNIK.
- 10.6.1 Pengajaran Teknik.
- 10.6.1.1 Uang sekolah Sekolah Teknik Menengah.
- 2 Uang sekolah Sekolah Teknik.
- 3 Uang sekolah Sekolah Teknik Pertama.
10.7 PENGAJARAN PEREKONOMIAN.
- 10.7.1 Pengajaran Perekonomian.
- 10.7.1.1 Uang sekolah Sekolah Menengah Ekonomi Bagian Atas.
- 2 Uang sekolah Sekolah Menengah Ekonomi Bagian Pertama.
10.8 PENGAJARAN KEWANITAAN.
- 10.8.1 Pengajaran Kewanitaan.
- 10.8.1.1 Uang sekolah Sekolah Kepandaian Putri.
- 2 Pendapatan penjualan barang-barang yang dibuat di Sekolahsekolah Kerajinan Putri.
- 3 Pendapatan penjualan barang-barang dibuat dalam pelajaran kerajinan pada sekolah-sekolah lain.
10.9 SEKOLAH PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN.
- 10.9.1 Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan.
- 10.9.1.1Uang sekolah Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan.
- 10.10 SEKOLAH MENENGAH KEHAKIMAN TINGKAT ATAS.
- 10.10.1 Sekolah Menengah Kehakiman Tingkat Atas.
- 10.10.1.1 Uang sekolah Sekolah Menengah Kehakiman Tingkat Atas.
10.11 SEKOLAH RENDAH LATIHAN PERCOBAAN.
- 10.11.1 Sekolah Rendah Latihan Percobaan.
- 10.11.1.1 Uang sekolah Sekolah Rakyat Latihan.
- 2 Uang sekolah Sekolah Rakyat Latihan Luar Biasa Percobaan.
- 3 Uang sekolah Sekolah Taman Kanak-kanak Latihan.
- 10.12 JAWATAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.
- 10.12.1 Jawatan Pendidikan Masyarakat.
- 10.12.1.1 Sumbangan dari berbagai-bagai badan.
10.13 KURSUS-KURSUS DAN LAIN-LAIN USAHA PENDIDIKAN MASYARAKAT.
- 10.13.1 Kursus Penilik Pendidikan Masyarakat.
- 10.13.1.1 Uang kursus Kursus Penilik Pendidikan Masyarakat.
- 2 Uang asrama.
10.14 PEMBERANTASAN BUTA HURUF.
- 10.14.1 Pemberantasan Buta Huruf.
- 10.14.1.1 Pendapatan penjualan alat-alat pelajaran dan bacaan ulangan.
- 2 Pendapatan dari pemasangan iklan.
10.15 PERPUSTAKAAN RAKYAT.
- 10.15.1 Perpustakaan Rakyat.
- 10.15.1.1 Pembayaran uang persekot dan iuran taman bacaan dan perpustakaan.
- 2 Pendapatan dari penjualan majalah-majalah, surat-surat kabar dan kitab-kitab.
- 10.16 KURSUS PENGETAHUAN UMUM.
- 10.16.1 Kursus Pengetahuan Umum.
- 10.16.1.1 Iuran Kursus-kursus Pengetahuan Umum.
- 10.17 URUSAN KEPANDUAN DAN OLAHRAGA DAN KEWANITAAN.
- 10.17.1 Urusan Kepanduan dan Olahraga dan Kewanitaan.
- 10.17.1.1 Pendapatan dari penjualan alat-alat olahraga.
- 10.18 JAWATAN KEBUDAYAAN.
- 10.18.1 Jawatan Kebudayaan Pusat.
- 10.18.1.1 Uang penggantian dan uang masuk untuk pertunjukanpertunjukan.
- 2 Pendapatan dari penjualan bahan-bahan dan alat-alat kesenian.
...
10.19 PERGURUAN TINGGI KESENIAN.
- 10.19.1 Perguruan Tinggi Kesenian.
- 10.19.1.1 Uang kuliah Perguruan Tinggi Kesenian.
- 2 Uang kuliah Akademi Seni Rupa.
- 3 Pendapatan dari penjualan buku-buku dan alat-alat kesenian.
10.20 PERGURUAN KESENIAN.
- 10.20.1 Perguruan Kesenian.
- 10.20.1.1 Uang kursus Konservatori Kerawitan.
- 2 Pendapatan penjualan buku-buku, majalah-majalah dan sebagainya.
- 3 Uang sekolah Sekolah Musik Indonesia.
10.21 BAGIAN PURBAKALA.
- 10.21.1 Bagian Purbakala.
- 10.21.1.1 Penerimaan biaya melihat candi-candi.
10.22 BAGIAN BAHASA.
- 10.22.1 Bagian Bahasa.
- 10.22.1.1 Uang kursus dan sebagainya.
- 2 Penjualan majalah.
- 3 Pendapatan iklan.
- 4 Penjualan buku-buku dan sebagainya.
- 5 Honorarium untuk terjemahan dari luar Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
10.24 SEWA GEDUNG-GEDUNG OLEH PIHAK KETIGA.
- 10.23.1 Sewa gedung-gedung oleh pihak ketiga.
- 10.23.1.1 Pembayaran uang sewa gedung.
10.23 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 10.24.1 Penerimaan lain-lain.
- 10.24.1.1 Pendapatan dari penjualan barang-barang yang dapat dipakai untuk jawatan Negeri.
- 2 Pendapatan dari penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai dan barang-barang kelebihan.
- 3 Rupa-rupa penerimaan.
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.
Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman ttd
G.A. MAENGKOM
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, ttd PRIYONO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 119 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO