PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 25 Tahun 2014 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR (berlaku 7 Juli 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
:
:
bahwa untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi yang membidangi Pendapatan Daerah.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kapuas Hulu yang diberi kewenangan dalam pengelolaan dan penarikan Pajak Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK PARKIR
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Pajak Parkir, dipungut Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
- (3) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (4) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
BAB III - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
Pasal 4
- (1) Setiap Penyelenggara Parkir wajib mendaftarkan dirinya dan melaporkan tempat parkirnya dengan menggunakan SPOPD.
- (2) Pendaftaran Penyelenggara Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibuka dan/atau digunakan.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diambil sendiri oleh Penyelenggara Parkir.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Penyelenggara Parkir dengan melampirkan:
- a. fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), Surat Izin Mengemudi ( SIM ), paspor.
- b. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), Surat Izin Mengemudi( SIM ), paspor dari pemberi kuasa.
- c. fotocopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Usaha ( jika diperlukan ).
- (5) SPOPD dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada SKPD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (6) Penyelenggara Parkir yang telah mendaftarkan dirinya dan melaporkan tempat parkirnya serta telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka SKPD menetapkan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- (7) Apabila Penyelenggara Parkir tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan teguran secara tertulis, maka Kepala SKPD dapat menetapkan sebagai Wajib Pajak Daerah secara jabatan.
- (8) Penetapan sebagai Wajib Pajak Daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 7 ) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat teguran.
BAB III - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
Pasal 5
- (1) Setiap Wajib Pajak Parkir, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta menyampaikannya kepada SKPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau disampaikan oleh SKPD ke Wajib Pajak untuk selanjutnya dikembalikan ke SKPD sebagai dasar perhitungan.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan pelaporan atas omset penerimaan bruto Wajib Pajak Parkir atas penyelenggaraan tempat parkir, termasuk penyewaan lahan parkir dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan fasilitas parkir yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- (4) Terhadap penyelenggaraan tempat parkir tanpa dipungut bayaran (parkir cuma-cuma), maka dasar pengenaan pajak parkir akan ditetapkan dengan Taksasi.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar untuk melakukan pembayaran pajak daerah sesuai dengan masa pajak.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah berakhirnya masa pajak.
- (7) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (8) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dokumen berupa :
- a. rekapitulasi omzet penerimaan masa pajak yang bersangkutan.
- b. rekapitulasi penggunaan karcis parkir.
- (9) Lampiran dokumen dalam penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diberlakukan bagi penyelenggaraan tempat parkir tanpa dipungut bayaran (parkir cuma-cuma).

## Pasal 6

- (1) Bupati atau Kepala SKPD atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).

## Pasal 7

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala SKPD, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan untuk masa pajak atau tahun pajak yang dimaksud.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD yang dibetulkan sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD tersebut.

## BAB III TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

## Pasal 8

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

## Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Penyelenggara Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya diterima oleh Penyelenggara Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pemberian potongan harga, pembebasan pengenaan biaya parkir (parkir gratis), termasuk pengenaan biaya atas jasa-jasa lainnya yang pengenaannya dipisahkan dari perhitungan parkir.
- (3) Perhitungan Pajak Parkir yang terhutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak menarik pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pengguna jasa parkir, maka Pajak Parkir yang terhutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.

## Pasal 10

- (1) Terhadap penyelenggaraan tempat parkir tanpa dipungut bayaran (parkir cuma-cuma), maka perhitungan nilai omsetnya yaitu dilaksanakan dengan cara Taksasi dengan mengkalkulasikan faktor-faktor daya tampung lahan parkir, waktu penyelenggaraan, lama penggantian (turn over) dan tarif parkir perjenis kendaraan.
- (2) Ketentuan tarif parkir perjenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Kalkulasi dari faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat pada contoh berikut :

## Perhitungan rata-rata omset parkir per hari

| | Daya Tampung Lahan | Turn Over | Waktu | Jumlah Kendaraa n Perhari | Tarif Parkir | Omset Rata2 Perhari |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Mobil | 10 buah | 1 jam | 12 Jam | 120 | 2.000 | 240.000 |
| Motor | 50 buah | 30 menit | 12 Jam | 1.200 | 1.000 | 1.200.000 |
| Jumlah Omset Rata-rata perhari | Jumlah Omset Rata-rata perhari | Jumlah Omset Rata-rata perhari | Jumlah Omset Rata-rata perhari | Jumlah Omset Rata-rata perhari | Jumlah Omset Rata-rata perhari | 1.440.000 |

Ket. Jumlah kendaraan perhari = Daya Tampung Lahan x (Waktu / Turn Over )

## Perhitungan Pajak Parkir :

- Jumlah Omset Rata-rata perhari

Rp.

1.440.000,-

- Jumlah hari pelayanan (hari)

20

- Jumlah Omset Perbulan (OB)

Rp.

28.800.000,-

- Pajak Parkir (20%) x OB

Rp. 5.760.000,-

- (4) Hasil Taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan penetapan dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4).

## BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

## Bagian Kesatu Penetapan Pasal 11

- (1) Pajak Parkir dipungut dengan System Self Assessment yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada SKPD.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.

## Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak Bupati atau Kepala SKPD dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
- 1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- 2) apabila SPTPD tidak disampaikan kepada SKPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5) dan telah ditegur secara tertulis tetapi tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- 3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
- b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama, sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (8) Kewajiban mengisi SPTPD dianggap tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, apabila SPTPD tidak disampaikan kepada SKPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.

## Pasal 13

- (1) Penetapan Pajak terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 3 dilakukan oleh Bupati atau Kepala SKPD, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki SKPD.
- (2) Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan apabila :
- a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
- b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
- c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
- d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan atau bill yang berseri dan bernomor urut dan/atau;
- e. Wajib Pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan atau bill tetapi tidak melegalisasinya tanpa ada persetujuan Kepala SKPD.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas SKPD telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan sebagai berikut:
- a. berdasarkan hasil Pembukuan;
- b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak;
- c. berdasarkan data pembanding.
- (5) Dalam Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan tetap dibuatkan SPTPD dengan ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

## Pembayaran Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak terutang dengan media SPTPD harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerima SKPD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan.

## Pasal 15

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

## Pasal 16

Pemilik Parkir selaku Wajib Pajak Parkir bertanggung jawab terhadap pemungutan dan pembayaran pajak atas penyelenggaraan usaha Parkir tersebut.

## Bagian Ketiga Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pasal 17

- (1) Bupati atau Kepala SKPD atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala SKPD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima SKPD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Bupati atau SKPD dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, baru dapat dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atau Kepala SKPD;
- e. persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
- f. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala SKPD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- h. penundaan pembayaran diberikan paling lama 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala SKPD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- i. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- j. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
- 1) perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran.
- 2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran.
- 3) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran.
- 4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- 5) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- k. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.
- l. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
- 1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
- 2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;
- 3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- m. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.

## BAB V

## PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Bupati atau Kepala SKPD dapat menerbitkan STPD apabila :
- a. Pajak Parkir dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

## Pasal 18

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran;
- b. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 30(tiga puluh ) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat teguran / peringatan atau sejenisnya yang terakhir;
- c. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilaksanakan pembayaran, maka Bupati atau Kepala SKPD dapat menutup sementara usaha wajib pajak.

## BAB VI KARCIS PARKIR

## Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Pajak Parkir dalam mencatat transaksi atau penerimaan pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penyelenggaraan parkir, wajib menggunakan karcis parkir atau cash register kecuali ada izin persetujuan dari Kepala SKPD.
- (2) Karcis parkir atau cash register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat atau dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Karcis parkir yang pengadaannya dibuat atau dicetak sendiri oleh Wajib Pajak sebelum digunakan dalam transaksi atau penerimaan pembayaran, terlebih dahulu diporporasi oleh SKPD.
- (4) Wajib Pajak yang menggunakan Karcis parkir yang tidak diporporasi oleh SKPD, dikenakan sanksi administrasi denda berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang.

## Pasal 21

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, Wajib Pajak dapat menggunakan peralatan komputer atau mesin cash register dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD untuk dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan atau bill dan faktur.
- (2) Kepala SKPD dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya, dan kapasitas serta kemampuan teknis peralatan komputer atau mesin cash register .
- (3) Dalam hal Kepala SKPD menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak berkewajiban:
- a. melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan komputer atau mesin cash register secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD, kepada Kepala SKPD.
- b. menghubungkan perangkat komputer atau mesin cash register yang digunakannya dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi SKPD secara online apabila diperlukan.

## BAB VII

## PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

## Bagian Kesatu Pembukuan Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omset lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- (2) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omset sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

## Pasal 23

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah;
- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan atau bill dan faktur serta cash resgister atau dokumen lainnya.

## Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 24

- (1) Bupati atau Kepala SKPD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan kewajaran pelaksanaan perpajakan daerah yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak Parkir.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara menurunkan petugas pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (3) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugas harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa dalam hal :
- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan dokumen yang berhubungan dengan pajak terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname), stock bon penjualan atau bill dan faktur maupun mesin cash register ;
- d. memberikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (5) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai pendapatan bruto, maka pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
- (6) Hasil perhitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (7) Dalam hal pemeriksaan pembukuan, Kepala SKPD dengan persetujuan Bupati dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.
- (8) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, SKPD dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau SKPD terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak yang terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.

## Bagian Ketiga

Pengawasan Pasal 25

- (1) Bupati atau Kepala SKPD berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh wajib pajak.
- (2) Kepala SKPD berwenang menempatkan Petugas pengawas yang dilengkapi surat tugas dan/atau peralatan (equipment) baik sistem manual dan/atau sistem online (komputerisasi) di tempat parkir.

## Pasal 26

- (1) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berfungsi sebagai alat kontrol setiap transaksi, dengan biaya pengadaan peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten dan/atau SKPD.
- (2) Wajib Pajak harus memelihara peralatan (equipment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan tidak mengubah program yang telah ditentukan oleh SKPD.
- (3) Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data omset penjualan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.
- (4) Setelah dilakukan pengawasan, Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.
- (5) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas Pemeriksa Pajak SKPD melaksanakan penghitungan kembali atas pajak terutang yang disetor tertinggi dalam masa pajak berjalan, ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang telah disetor terakhir.

## BAB VIII

## KEBERATAN PAJAK DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan Pasal 27

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Kepala SKPD atas suatu SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKLB, SKPDN atau STPD Pajak Parkir.

## Pasal 28

- (1) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
- c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan Surat Kuasa;
- d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu Surat Ketetapan Pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotocopinya;
- e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

## Pasal 29

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, Kepala SKPD dapat meminta Wajib Pajak melengkapi persyaratan tersebut.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka SKPD dapat melaksanakan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan lapangan.

## Pasal 30

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 31

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati atau Kepala SKPD harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati atau Kepala SKPD tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal Surat Permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Bupati atau Kepala SKPD memerintahkan Pejabat Teknis di lingkungan SKPD untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan pada lokasi objek pajak yang dimaksud.
- (5) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati atau Kepala SKPD disertai dengan pertimbangan dan penilaian terhadap pengajuan keberatan dari Wajib Pajak.
- (6) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

## Pasal 32

- (1) Jika pengajuan keberatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 27 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala SKPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

## Pasal 34

- (1) Terhadap satu Keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
- a. Penetapan Ketua dalam Surat Pernyataan Pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
- b. Putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam Surat Pernyataan Pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding;

## Pasal 35

- (1) Jika permohonan banding sebagimana dimaksud dalam pasal 33 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) tidak dikenakan.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 36

- (1) Bupati atau Kepala SKPD atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. permohonan diajukan kepada Bupati atau Kepala SKPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- b. terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir;
- c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir, maka SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebut dapat dibetulkan;
- d. pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak oleh Bupati atau Kepala SKPD yang disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
- e. surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- f. setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak maka SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan yang diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata 'Dibatalkan';
- g. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala SKPD segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.

## Pasal 37

- (1) Bupati atau Kepala SKPD dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak, apabila terdapat:
- a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sementara batas waktu pengajuan keberatan telah terlampaui.
- b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan /pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak / pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat

pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
- a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- b. dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy:
- 1) Surat Ketetapan Pajak;
- 2) Dokumen pendukung;
- 3) Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Bupati atau Kepala SKPD karena jabatan dapat menolak atau menyetujui pengurangan atau