Unknown BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Ropublikf donesia Nomor 5679);
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 2
Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Inspektorat, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
- e. pelaksanaan pemerintahan umum, penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang !ferikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. t
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
Pasal 4
- ( 1 ) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat membawahkan :
- 1) Bagian Tata Pemerintahan;
- 2) Bagian Hukum;
- 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
- 1) Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
- 2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- c. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
- 1) Bagian Hubungan Masyarakat;
- 2) Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- 3) Bagian Umum;
- 4) Bagian Organisasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretaris Daerah Pasal 5

- ( 1 ) Sekretaris Daerah mempunyai tugas memvalidasi, mempromosikan, memimpin, mengkoordinasikan, serta menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di sekretariat daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain;
- c. pemantauan dan Pemerintahan Daerah;

valuasi


pelaksanaan kebijakan

'

- d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
- e. pelaksanaan pemerintahan umum, penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

## Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pasal 6

- ( 1 ) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian perumusan, penyusunan kebijakan program dan petunjuk umum dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ( 1 ) , Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
- a. pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
- d. penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan;
- e. penyelenggaraan urusan di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. penyelenggaraan urusan di bidang hukum dan organisasi; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas di bidang lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 1 Bagian Tata Pemerintahan Pasal 7

- ( 1 ) Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan kordinasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, hubungan antar lembaga serta mengumpulkan dan mengelolah bahan pembinaan administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas, maka Tata Pemerintahan melaksanaan fungsi;
- a. penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan bahan pemerin tahan;


administrasi

Perangkat

- penyelenggaraan pembinaan b. penyiapan bahan pemerintahan desa; dan c. penyiapan bahan r=: Daerah. r

## Pasal 8

- ( 1 ) Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
- b. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga; dan
- c. Sub Bagian Otonomi Daerah.
- (2) Sub Bagian Pemerintahan Umum sebagimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Huruf a mempunyai tugas, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan wilayah, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang­ undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tata pemerintahan;
- b. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tata pemerintahan
- c. menyiapakan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pemerintahan;
- d. menginventarisasi permasalahan-prmasalahan yang berhubungan dengan bidang tata pemerintahan dan menyiapkann bahan-bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. menyiapkan bahan laporan tahunan bupati berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- petunjuk teknis pengembangan f. mengumpulkan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, wilayah;
- g. memfasilitasi pelaksanaan proses pemilihan sangadi;
- h. pengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan aministrasi perangkat desa;
- i. menginventalisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan administrasi perangkat desa dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- j. melakukan kordinasi dengan perangkat kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan pelaksanaan administrasi desa/kelurahan; dan
- I. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan masukan Kepala Bagi
- (3) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga sebagimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, pengembangan Desa/kelurahan dan pembinaan Lembaga Desa, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. berokoordinasi dalam pelaksanaan peresmian, pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD;
- b. pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD Kabupaten;
- d. fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD;
- e. monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD;
- f. pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
- g. fasilitasi kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
- h. pelaksanaan pedoman dan fasilitasi penyusunan LKPJ Bupati serta monitoring dan evaluasi;
1. fasilitasi pembentukan Asosiasi Kerjasama Daerah; Daerah /Badan
- j. pelaksanaan evaluasi terhadap pengukuran kinerja, pengembangan sistem informasi evaluasi dan kriteria pembinaan evaluasi daerah;
- k. penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah;
1. penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas pemerintah daerah;
- m. implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas Kabupaten; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan masukan kepada atasan.
- (4) Sub Bagian Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka bahan kebijakan teknis yang berhubungan dengan perangkat daerah, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, �
- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala Kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- c. penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten;
- d. harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan daerah Kabupaten dengan pemerintah;
- e. penyusunan dan penyampaian LPPD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
- f. pengolahan database LPPD skala Kabupaten;
- g. pengusulan penataan daerah dan otonomi skala Kabupaten;
- h. pelaksanaan kebijakan koordinasi batas, nama dan/atau pemekaran Kecamatan;
1. pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan;
- J. pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah;
- k. evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Kecamatan;
- I. pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otonomi;
- m. penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otonomi dalam wilayah Kabupaten;
- n. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otonomi dalam wilayah Kabupaten;
- o. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otonomi dalam wilayah Kabupaten;
- p. pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala Kabupaten;
- q. penyampaian data dan informasi penataan daerah skala Kabupaten kepada pemerintah;
- s. pengolahan penataan daerah dan otsus skala Kabupaten. i
- r. menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah dan otonomi; dan =r:




## Paragraf 2 Bagian Hukum Pasal 9

- ( 1 ) Bagian Hukum mempunyai tugas dan kewajiban membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas Pemerintahan dibidang Hukum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Bagian Hukum mempunyai fungsi:
- a. menyiapkan bahan dan koordinasi perumusan dan peraturan perundang-undangan;
- b. pengkajian dan telaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan menyiapkan bahan rancangan produk hukum baik berupa peraturan daerah, keputusan/instruksi kepala daerah dan produk hukum lain;
- c. menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada unsur pemerintahan daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
- d. menghimpun peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan bahan program pembangunan bidang hukum;
- e. melaksanakan dokumentasi dan publikasi/sosialisasi hukum serta mengolah perpustakaan sekretariat daerah;
- f. melaksanakan pengembangan data elektronik dan tata laksana;
- g. menata dan membuat kelembagaan analisa formasi jabatan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

## Pasal 10

- ( 1 ) Bagian Hukum terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum, dan HAM; dan
- c. Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Sub Bagian Perundang-undangan sebagimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a bertugas membantu Kepala Bagian Hukum dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas Pemerintahan di bidang Perundang-undangan, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. menyiapkan peraturan perundang-undangan sebagai kajian penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati Dan Surat Keputusan Bupati;
- b. menyiapkan bahan telaahan Rancangan Peraturan Daerah dan bahan penyusunan;
- c. melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, Keputusan Bupati, lnstruksi Bupati, dan Surat Edaran Bupati yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- d. melakukan koordinasi pengundangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (3) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b bertugas membantu Kepala Bagian Hukum dalam melaksanakan, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan tugas pemerintahan dibidang Bantuan Hukum dan HAM, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. menghimpun data permasalahan hukum serta pertimbangan pemberian bantuan hukum mewakili pemerintah daerah dalam menangani perkara terkait dengan hubungan kedinasan;
- b. memfasilitasi pemberian bantuan hukum serta melakukan koordinasi dan memonitor perkara-perkara pemerintah daerah terkait dalam ha! perdata dan tata usaha negara yang sementara dalam proses hukum;
- c. menghimpun data dan melakukan kajian hukum dan tindaklanjut penyelesaian masalah sengketa hukum terhadap masalah tuntutan masyarakat dalam rangka fasilitasi sengketa hukum;
- d. mengumpulkan data penanganan pelanggaran hak asasi manusia;
- e. memantau pelaksanaan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia; dan
- f. pelaksanaan renca a aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM).
- (4) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) Huruf c bertugas membantu Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas Pemerintahan dibidang jaringan dokumentasi dan informasi hukum, serta menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan data, pengelolaan, pelayanan dan pelaporan data/informasi secara elektronik serta membina Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) dan jaringan informasi, multimedia dan telekomunikasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang hukum;
- b. mengolah surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, pengarsipan dan dokumentasi;
- c. menyelenggarakan urusan kearsipan dan perpustakaan dalam bidang hukum; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.



## Paragraf 3 Bagian Kesejahteraan Sosial Pasal 1 1

- ( 1 ) Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas dan Kewajiban membantu Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas Pemerintah dibidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana pada Ayat (1), Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pembinaan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan bantuan sosial;
- b. mengumpulkan dan mengelolah data dalam rangka mendorong peningkatan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan bantuan sosial;
- c. melakukan analisis terhadap data yang ada dalam rangka menyiapkan saran dan pertimbangan untuk mendorong peningkatan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan flay== bantuan sosial;
- d. melakukan pemantauan terhadap kegiatan keagamaan,sosial masyarakat dan pelayanan sosial;
- e. mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait dalam rangka pemberian ijin terhadap kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pertunjukan, undian, pasar malam dan lain-lain sesuai peraturan perundang­ undangan yang berlaku; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan perekonomian sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.


## Pasal 12

- ( 1 ) Bagian Kesejahteraan Sosial terdiri d ari :
- a. Sub Bagian Keagamaan, Pendidikan dan Kesehatan;
- b. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak; dan
- c. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Sub Bagian Bagian Keagamaan, Pendidikan dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a bertugas membantu Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas Pemerintahan dii Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, serta menyelenggarakan fungsi :
- a. Merencanakan kegiatan Sub. Bagian Kesejahteraan Rakyat Bidang Keagamaan berdasarkan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Sub. Bagian Kesejahteraan Rakyat Bidang Keagamaan berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karir;
- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang - undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan - bahan lainnya;
- d. Menfasilitasi Kegiatan Perayaan Hari Besar Keagamaan;
- Melaksanakan Kegiatan Tilawatil Qur'an; e.
- Melaks=ategiatan lbadah Bersama; f.
- g. Melaksanakan Kegiatan Belajar dan Mengkaji Kitab Suci;
- h. Melaksanakan Lomba Keagamaan;
1. Menfasilitasi Pembangunan dan Rehab Tempat lbadah;
- J. Menfasilitasi Kegiatan Pembinaan dan Manasik Haji;
- k. Melaksanakan Kegiatan Pemberian Kesejahteraan Pimpinan Agama (Imam,Peg. Syar'I, Pendeta dan Gembala);
- I. pengelolaan zakat pemerintah daerah;
- m. Menyiapkan bahan -bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas Sub. Bagian Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan dan Kesehatan; dan
- n. Menginventarisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub. Bagian Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
- (3) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b bertugas membantu Kepala Kesejahteraan Sosial dalam merencenakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas Pemerintahan dibagian Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak, serta menyelenggarakan fungsi :
- a. Merencanakan kegiatan koordinasi dan fasiltasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kabupaten dan lintas Kecamatan dan desa;
- b. Merencanakan kegiatan layanan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat di tingkat Kabupaten;
- c. Merancang Konsep lnformasi dan data bagi masyarakat dan pemangku kepentingan tentang : Kebijakan Peraturan perundangundangan, Karban kekerasan, Ketenagakerjaan, Kondisi khusus, dan situasi darurat (terkait perempuan);
- d. Menyusun rumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah Kabupaten; e. Merancang kebijakan pencegahan kekerasan terhadap =ti tingkat daerah Kabupaten;
- f. Menyusun rencana sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah Kabupaten;
- g. Membuat konsep layanan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah Kabupaten;
- h. Membuat konsep layanan P2TP2A bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat daerah Kabupaten;
1. menyusun rencana program operasional dan pengendalian pelayanan KB;
- J. melaksanakan bimbingan teknis dan presentasi Pelayanan KB;
- k. menyusun bahan monitoring dan evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan KB; dan
1. menganalisis kebutuhan pelayanan kesertaan ber KB dan menyusun rencana strategis untuk meningkatkan kesertaan KB.
- (4) Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c bertugas membantu Kepala Bagian Kesejahteraan sosial dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas Pemerintahan dibidang Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta menyelenggarakan fungsi:
- a. merencanakan Sub. Bagian Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial dan Tenaga Kerja berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada para bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Sub. Bagian Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial dan Tenaga Kerja dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan bidang tugasnya masing - masing;
- d. memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Sub. Bagian Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial dan Tenaga Kerja guna penyempurnaan lebih lanjut;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Sub. Bagian Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Tenaga Kerja berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peninr karir;
- f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan - bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub. Bagian Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial sebagai pedoman landasan kerja;
- g. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas Sub. Bagian Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial dan Tenaga Kerja;
- h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub. Bagian Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial dan Tenaga Kerja dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah; dan
1. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas.




## Bagian Ketiga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pasal 13

- ( 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian perumusan, penyusunan kebijakan program dan petunjuk umum di bidang perekonomian dan pembangunan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) , Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
- d. penyelenggaraan urusan di bidang pembangunan;
- e. penyelenggaraan urusan di bidang sumberdaya alam; dan
- f. penyelenggaraa urusan di bidang perekonomian.


## Paragraf 1 Bagian Perekonomian dan Pembangunan Pasal 14

- ( 1 ) Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas pemerintahan dibidang Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) , Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan petujuk teknis pembinaan dan prasarana perekonomian daerah;
- b. menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan investasi;
- c. menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka pemberian perijinan;
- d. pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan program tahunan pembangunan daerah;
- e. pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai oleh APBD, bantuan pembangunan dan pembangunan lainnya;
- f. pengumpulan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan dari pemerintah dan pihak ketiga;
- g. pelaksanaan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- h. pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
1. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- J. pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
- k. penyelenggaraan urusan data dan kajian pembangunan;
- Secara Pengadaan I. penyelenggaraan Layanan Elektronik (LPSE);
- m. penyelenggaraan urusan administrasi pembangunan; dan
- n. ponyol,ngg�f mus= monitoring dan pelaporan.


## Pasal 15

- ( 1 ) Bagian Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
- a. Subbagian Perekonomian;
- b. Sub Bagian Pembangunan; dan
- c. Sub Bagian Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Sub Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) Huruf a bertugas membantu Kepala Bagian Perekonomian dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas pemerintahan dibidang investasi dan perijinan perekonomian, serta menyelenggarakan fungsi:
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang­ undangan, kebijakan teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan infestasi dan perizinan;
- b. mengumpulkan, mengolah data dan infomasi yang berhubungan dengan infestasi dan perjanjian;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang investasi dan perizinan;
- d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan investasi dan perijinan serta menyiapkan bahan petujuk pemecahan masalah;
- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembinaan dibidang investasi dan perjanjian;
- g. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan masukan pada atasan;
- h. penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM;
1. penyelenggaraan urusan penanaman modal; dan
- J. penyelenggaraan urusan Sadan Usaha Milik Daerah.
- (3) Sub Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) Huruf b bertugas membantu Kepala Bagian Perekonomian dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas pemerintahan dibidang Pembangunan, serta menyelenggarakan fungsi :
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang­ undangan serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pengendalian program pernbangunan f rah;
- b. mengumpulkan, mengelolah data dan informasi yang berhubungan dengan pembangunan daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengendalian perekonomian dan pembangunan daerah;
- d. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengendalian perekonomian dan pembangunan daerah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi yang terkait dengan Pengadaan Barang Dan Jasa;
- f. menyiapkan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan usaha-usaha dalam rangka peningkatan pembangunan daerah;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah; dan
- h. menyiapkan laporan basil pelaksanaan tugas sebagai bahan masukan kepada atasan.
- (4) Sub Bagian energi sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) Huruf b bertugas membantu Kepala Bagian Perekonomian dan pembangunan dalam merencanakan, mengumpul dan mengolah data, menyusun rencana melaksanakan eksplorasi pendahuluan dan pemetaan sumber daya mineral,dibidang energi sumber daya mineral serta menyelenggarakan fungsi :
- a. mengumpul dan mengolah data dibidang sumberdaya mineral;
- b. menyusun rencana eksplorasi pendahuluan sumberdaya mineral;
- c. melaksanakan pemetaan bahan galian dalam rangka pengembangan sumberdaya mineral pada setiap lokasi;
- d. melaksanakan kerjasama dengan satuan orgarnsasi terkait dalam rangak eksplorasi dan pemetaan sumberdaya mineral;
- e. melaksanakan monitorng dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang sumberdaya mineral; dan
- f. membuat dan m f usun laporan kegiatan.



## Paragraf 2 Bagian Pengadaan Barang dan jasa Pasal 16

- ( 1 ) Bagian Pegadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas dan kewajiban membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas pemerintahan dibidang Pengadaan Barang dan jasa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) , Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:
- a. memimpin seluruh kegiatan Bagian Pengadaan Barang Jasa;
- b. mengkoordinasi rencana pengadaan dan pemilihan barang jasa ;
- c. mengkordinasikan strategi Pengadaan Barang Dan Jasa di BPBJ;
- d. memimpin penyusunan Program Kerja dan anggaran BPBJ;
- e. mengevaluasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa di BPBJ dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- f. mengkoordinasi persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa;
- g. mengkoordinasikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa;
- h. mengkordinasikan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya manusia BPBJ;
1. mempromosikan staf pendukung Bagian Pengadaan Barang Jasa sesuai kebutuhan;
- J. Mengkoordinasi sistem informasi pelayanan barang jasa; dan
- k. Mengkoordinasi pembuat dan penyampaikan Japoran secara periodik atas pelaksanaan tugas BPBJ kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Borg Mongondow Selatan.


## Pasal 17

- ( 1) Bagian Pengadaan Barang Dan J asa terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tatalaksana, Informasi dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Pelayanan Pengadaan; dan
- c. Sub Bagian Pembinaan SOM, Penyelesaian Masalah Hukum dan Sanggah.
- (2) Sub Bagian Tatalaksana, Informasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a bertugas membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas pemerintahan dibidang Tatalaksana, lnformasi dan Pelaporan, serta menyelenggarakan fungsi :
- a. merencanakan dan menyusun bahan fasilitas, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. menyusun rencana pelayanan konsultasi pengadaan barang jasa dari setiap Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya;
- c. merancanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga BPBJ, serta urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- d. membuat konsep bahan laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan BPBJ oleh Kepala Bagian Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- e. Mengembangkan system Informasi dan Pelaporan serta pengarsipan seluruh dokumen terkait proses administasi BPBJ;
- f. kepada setiap SKPD dan Stakeholder lainnya;
- g. penyelenggaraan urusan penanaman modal; dan
- h. penyelenggaraan urusan badan usaha milik daerah.
- (3) Sub Bagian Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b bertugas membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas pemerintahan dibidang Layanan Pengadaan, serta menyelenggarakan fungsi:
- a. merencanakan pelaksanaaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. menyusun Bahan pelayanan dan atau konsultasi pengadaan barang dan Jasa dari setiap SKPD dan Stakeholder 1a;nnf
- c. mengkaji ulang seluruh dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa;
- d. menganalisis kelengkapan dokumen, memilah dan mendistribusikan kegiatan tersebut kepada POKJA sesuai pembidangan pengadaan;
- e. menyusun Bahan Laporan secara Priodik mengenai pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa; dan
- f. menyusun dan menetukan Pengadaan Barang Dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Bolaang Mongondow Sela tan.
- (4) Sub Bagian Pengembangan SDM, Penyelesaian Masalah Hukum dan Sanggah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b bertugas membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam merencanakan, mengumpul dan mengolah data dalam bidang pengembangan SDM, Penyelesaian Masalah Hukum dan Sanggah serta menyelenggarakan fungsi:
- a. menganalisis kebutuhan Tenaga BPBJ;
- b. menyusun kebutuhan pelatihan, bimtek SDM BPBJ;
- c. merancang kebutuhan SDM yang akan mengikuti Pelatihan atau BIMTEK kepada Kepala;
- d. menyusun konsep dalam penyelesaian masalah sanggah bagi Kelompok Kerja (POKJA); dan
- e. menentukan penyediaan tenaga advokasi atau tenaga ahli dalam penyelesaian masalah Hukum dengan melakukan kemitraan dengan LKPP.


Bagian Keempat Asisten Administrasi Umum Pasal 18

- ( 1 ) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian perumusan, penyusunan kebijakan program dan petunjuk umum di bidang administrasi umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi: a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
- d. penyelenggaraan urusan di bidang hubungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan urusan di bidang tata usaha pirnpman;
- f. penyelenggaraan urusan di bidang keuangan dan aset; dan
- g. penyclenggaralcu= di bidang umum


## Paragraf 1 Bagian Hubungan Masyarakat Pasal 19

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan di bidang pengumpulan dan penyaringan informasi, penerangan dan publikasi, fasilitasi mas media dan dokumentasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh p1mpman;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas; dan
- c. penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengumpulan dan penyaringan informasi, penerangan dan publikasi, fasilitasi media dan dokumentasi.

## Pasal 20

- ( 1 ) Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi;
- b. Sub Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Penyiaran; dan
- c. Sub Bagian Penyaringan Data Dokumen dan lnformasi.
- (2) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) Huruf a bertugas membantu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas pemerintahan dibidang protokol dan dokumentasi, serta menyelenggarakan fungsi :
- a. mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang protokol dan dokumentasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan bidang protokol dan dokumentasi;
- c. menginventarisasi perrnasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Protokol dan Dokumentasi dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. menyiapkan acara penyelenggaraan upacara-upacara pelantikan, rapat-rapat dinas dan pertemuan serta acara kedinasan rnya;
- e. menyiapkan penyambutan dan pelayanan tamu-tamu negara, tamu daerah dan tamu perwakilan negara sahabat;
- f. mengatur persiapan rapat, pertemuan/resepsi, upacara, kendaraan untuk tamu yang memerlukan pelayanan yang bersifat protokoler;
- g. mengatur akomodasi, pengamanan dan acara perjalanan tamu negara dan tamu daerah;
- h. menyiapkan acara dan jadwal perjalanan dinas pimpinan Pemerintah Daerah;
1. menyiapkan rencana peliputan acara-acara kegiatan Pemerintah Daerah dengan mengundang pers; dan
- J. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan penerbitan buletin karyawan sebagai media penerangan internal.
- (3) Sub Bagian Pemberitaan, Publikasi, dan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b bertugas membantu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas pemerintahan dibidang informasi dan pemberitaan, serta menyelenggarakan fungsi :
- a. melaksanakan penerangan, pemberitaan publikasi dan hasil kegiatan pemerintah daerah;
- b. melaksanakan kegiatan audio visual/jumpa pers;
- c. memfasilitasi mass media dan dokumentasi;
- d. menyusun pedoman peningkatan dan pengembangan fasilitasi mass media dan dokumentasi;
- e. mendokumentasikan bahan-bahan hasil peliputan kegiatan pemerintah; dan
- f. melakukan koordinasi dengan mas media untuk penerbitan kegiat