PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI SULAWESI SELATAN  GOWA Nomor 12 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT.BANK SULSELBAR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
a.
bahwa sehubungan penyertaan modal yang disisihkan dari APBD Tahun Anggaran 2013 belum mencukupi untuk memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pembangunan daerah Kabupaten Gowa kepada PT. Bank
- Mengingat :
Sulselbar, maka perlu dilakukan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Sulselbar.
1. Undang­Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang­Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang­Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
3. Undang­Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang­Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang­Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang­Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang­Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara ;
2. Republik Indonesia Nomor 4737) 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71
3. Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533); 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 14); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok­Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013
Nomor 5).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA
Dan BUPATI GOWA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK SULSELBAR
Pasal I
Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB III - PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 4
Pasal 4
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah menyetorkan modal daerah Kepada PT. Bank Sulselbar.
- (2) Nilai penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulselbar sebesar Rp 4.054.000.000,­ (empat milyar lima puluh empat juta rupiah) ditambah Rp 5.000.000.000,­ (lima milyar rupiah) sehingga menjadi Rp 9.054.000.000,­ (sembilan milyar lima puluh empat juta rupiah);
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD Kabupaten Gowa.
- (4) Tata cara pelaksanaan Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulselbar mengikuti ketentuan peraturan perundang­undangan;
- (5) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Penetapan: Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal

Penandatangan: BUPATI GOWA, ## H. ICHSAN YASIN LIMPO

Penetapan: Diundangkan di Sungguminasa pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH ## KABUPATEN GOWA, ## H. BAHARUDDIN MANGKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2014 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN 12 TAHUN 2014