Unknown Unknown Nomor TERPADU Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 1996 TENTANG (berlaku 19 Januari 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 89 tahun 1996 telah ditetapkan pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia; bahwa kemudahan-kemudahan khususnya di bidang perpajakan yang diberikan dalam rangka menunjang pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 perlu disempurnakan, sehingga dapat lebih merangsang kegiatan ekonomi dalam kawasan dimaksud; PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
2. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
:
MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 1996 TENTANG KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU. Pasal I Ekonomi Terpadu, (1) Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan KAPET dilakukan oleh Badan Pengelola KAPET yang terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II. PDF Create! 4 Trial
Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan
Tahun
1996
tentang
Kawasan sebagai berikut :
1.
Ketentuan
Pasal sebagai berikut:
Pasal 2
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pengelola KAPET diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Tim Pengarah segbagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Pasal 3
www.nuance.com
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pengelola KAPET diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Tim Pengarah segbagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Ketua Badan Pengelola KAPET yang terletak di wilayah timur Indonesia berasal dari keanggotaan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.
Pengembangan
3 diubah, sehingga
seluruhnya
Presiden Nomor 89
menjadi berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 4
4
diubah,sehingga
Wakil Ketua Badan Pengelola KAPET sekaligus berfungsi sebagai Pelaksana Harian Badan Pengelola KAPET dan berkedudukan di lokasi KAPET yang bersangkutan. (5) Anggota Badan Pengelola KAPET diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengelola KAPET atas usul Pelaksana Harian. (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelola KAPET
Pasal 5
- (4) Selain perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Berikat dalam KAPET diberikan perlakukan kepabeanan berupa tidak dipungutnya Bea Masuk atas impor barang modal, peralatan dan bahan lain yang diperlukan dan berhubungan langsung dengan kegiatan produksi.
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
MOERDIONO
Agar ...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya ,memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 1998 ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 1998 REPUBLIK INDONESIA ttd LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 17 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI PDF Create! 4 Trial www.nuance.com

Penandatangan: Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan

Verifikasi: ttd. Lambock V. Nahattands