KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 36 Tahun 2009 tentang TIM NASIONAL PERSIAPAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SELAT SUNDA (berlaku 28 Desember 2009)
Pembukaan
Menimbang : meningkatkan integrasi perekonomian Jawa dan Sumatera perlu segera dilakukan Selat
- a. bahwa untuk mempercepat pembangunan serta pembangunan jembatan penghubung Jawa-Sumatera di Sunda;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas investasi berskala besar, perlu didukung dengan langkah-langkah terpadu dalam bentuk pengembangan wilayah terutama kawasan sekitar Selat Sunda;
- c. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan jembatan di Selat Sunda dan pengembangan kawasan di sekitar Selat Sunda, diperlukan persiapan rencana tata ruang, rencana pendanaan dan pembiayaan, rencana bentuk kelembagaan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam perencanaan pembangunan jembatan selat Sunda dan pengembangan wilayah di sekitar Selat Sunda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
MEMUTUSKAN :
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM NASIONAL PERSIAPAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SELAT SUNDA.
:
Membentuk Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda yang selanjutnya disebut Tim Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua
: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua :
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
Ketua Harian :
Menteri Pekerjaan Umum;
Wakil Ketua Harian :
Menteri Perhubungan;
Anggota :
1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Menteri Kehutanan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Riset dan Teknologi;
9. Menteri Lingkungan Hidup;
10. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
13. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
14. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
15. Wakil Sekretaris Kabinet;
- KEDUA :
16. Gubernur Provinsi Banten;
17. Gubernur Provinsi Lampung.
3. Tim Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. menetapkan kebijakan pembangunan Jembatan Selat Sunda dan rencana pembangunan kawasan sekitar Selat Sunda;
2. mengoordinasikan kegiatan persiapan rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda serta pengembangan kawasan sekitar Selat Sunda;
3. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan terdahulu yang telah dilaksanakan dalam rangka persiapan pembangunan Jembatan Selat Sunda;
4. menyiapkan kajian kelayakan pembangunan Jembatan Selat Sunda dan pengembangan kawasan sekitar Selat Sunda, yang mencakup aspek teknis, aspek pengembangan wilayah, aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, keuangan dan kelembagaan;
5. menyusun Rencana Induk pembangunan Jembatan Selat Sunda dan pengembangan kawasan terpadu sekitar Selat Sunda; dan
6. melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan dan pengusahaan Jembatan Selat Sunda serta pengembangan kawasan sekitar Selat Sunda.
- KETIGA :
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Nasional memperhatikan:
- a. Nota Kesepakatan tentang Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi se-Wilayah Sumatera yang ditandatangani para Gubernur dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Sumatera tanggal 30 November 2007; dan
- b. Hasil kajian yang telah dilakukan dalam rangka persiapan pembangunan Jembatan Selat Sunda, termasuk hasil kajian yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah.
- KEEMPAT : Tim Nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat melibatkan Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemerintah daerah, dunia
usaha, serta pihak lainnya yang dipandang perlu.
- KELIMA :
- Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Nasional dapat membentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang keanggotaan dan tata kerjanya ditetapkan oleh Ketua Tim Nasional.
- KEENAM : Tim Nasional bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelak-sanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Nasional dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Sekretaris Kabinet, ttd
Lambock V. Nahattands
KEDELAPAN :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO