Unknown Unknown Nomor 23 Tahun 1950 tentang Retribus.i Pemakaian Kekayaan Daerah serta guna meningkatkan pelayanan, daya guna dan basil guna pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerabt dipandang perl.u membentuk Peraturan Bupati Situbondo tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi PemekaiaP Kekayaan Daerah. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembcntukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Linglrungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Belita Nepra Republilc Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) vbegairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lemba:ran Negara Republik Indonesia "fahun 1965 Nomor 19, "fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Vndang NDmor 8 Tahun 1981 tent.ang Jut.ab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah.un 1991 Nomor 76, 1'ambahan Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang B.ersih dan Bcbas dan Koru.psi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik: tndone11ia. 'ra.hun 1999 Nonvx 75~ Tam.baban Lem.baran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent.ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran ~ Republik lndanc\\.ie.. 't'ahun '2008. ~ 59, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4844); . 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tamba.han Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundan,g-undan,gan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik l~'3ia Nomor 5234}; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1972 Norn.or 38); 8. Peraturan Pemerint.ah Nomor 2.7 'rahlm l 983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembamn Nqgua Repubak Indonesia. Nomor 3525J; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 N omor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. l 0~ Peraturan Pemerintah Nomar 79 Tahun 2005 tent.ang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia iahun 2005 Norn.or \ffi, 'rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tent.ang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); ,-... - 12 . .ltratwan Pemeciatah Nomor 8 "l\thun 2006 tenmng Pelaporan Keuangan clan Kinerja Inst.ansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, clan Pemerintah Daerah Kabupaten.J Kota \Lt:mbanm Negara Repub\ik \nd1:me-sia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerint.ah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 lNomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang .ltdoman Peagerolaan Keuangan DB.erah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menterl. Dalam Ne,geri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tLcmbaTan Negara Rcpubnk \ndone!,ia '\'ahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembar;an Negara Republik Indonesia Nomor 5161}; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tah1m '2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah~ 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pem.eriksaan di Bidang Rctributn Dacrah~ 22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02); 23. Peraturan Daerah Kahuparen Si.tubondo Nam.or 13 Tahun 2008 tentang Pokok-:-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahua 2008 Nomor 131; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Retribusi PP.makaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 23). .lllYR1fl1BlCAi : llenetaplam PBRATURAII BUPATI TBIITAIIG PBTUIIJUK PBLAKSAllAAII PEIIUBGUTAII RETRIBUSI PBIIAKAIAll KBKAYAAII DABRAII. BABI KB1 M tuAII Ull1JII Pual 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Dacrah adalah Kabupaten Situbondo. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerint.ah Daerah Kabupaten Situbon&lt;i&lt;). 3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 4. Sekret.aris Daerah adaJabA. Sek:retaris Daerah Kabupaten Situbondo. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya discbut SKPD adalah Dinas/Badan/kantor di lingkungan Pemerint.ah Kabupaten Situbondo. 6. Bad.an adaJah se.kumpulan wang dan/at.au modal yang mernpakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan 1ainnya, Badan Usaha Mruk Negara \BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan daJam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpu]an, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya tennasuk kontrak investasi kolektif clan bentuk usaha tetap. 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang rctribusi scsuai dengan Peraturan .Perundang-undangan yang berlaku. 8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daer-ah yang selaniutnya clisebut sebagai retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran at.as pelayanan penyediaan fasilitas pada keksyaan daerah yang disecuakan,, dimiliki dan/atau dikelolah oleh Pemerint.ah Daerah. 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 10. Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh ata.s bebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari pero\ehan 1ainnya yang sab yang dapat dinilai dengan uang, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 11. Surat Keteta.pan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketettapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang. 12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pemba.yaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggumakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. BABD KBTDTUAif PEIIAKAIAif KBKAYAAif DABRAB Pual2 - (1) Pengelolaan kekayaan daerah yang menjadi objek retribusi merupakan tanggurig)a:wab SKPD y.m&amp; ~ - - (2) Terhadap objek retribusi yang dalam pelaksanaan kegiat.an pemungutan membutubkao koordinasi dengan instansi .lain maka SKPD yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan objek ret.ribusi mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinaffl.. Pual3 - ( 1) Orang Pribadi atau Bad.an Hulrumi dapa.t mengajukan permohonan pemakaian kekayaan daerah kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah atau pejabat yang ditunjuk. - (2) Pemakaian kekayaan daerah yang dalam penguasaan SKPD dilaksanakan oleh kepala SKPD selalku Pengguna Barang Milik Daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Perjanjian atau berdasarkan se
Pasal 4
- (I) Persetujuan pemakaia1' sebagaimana dimaksud dalam PasaI 3, diberikan secara tertulis sesuai den gan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Masa berlaku persetujuan pemakaian kekayaan daerah ditetapkan dalam waktu harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
- (3) Apabila masa berlaku pemakaian beraJkhir, atas persetujuan Bupati a\au Peiabat yang dimn.)uk., kepada yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pcrpanjangan kembali.
- (4) Pennohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mendapat persetujuan Bupa.ti seeara tertulis.
- \5) ~ perna\nrian kckaymm dacrah da.\am. waktu uunman, permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4} diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
6
Pual.5
Pemakaian kekayaan daerah oleh Orang Pribadi atau Badan dilarang mpmdahkan kepa.da pmak \am.
Pual6
- (1) Selama dalarn jangka waktu pemakaiaJ"I masih berlaku, Orang Pribadi atau Badan pemakai dapat melakukan perubahan bentuk ba.ngunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada dengan menyampaikan usulan permohonana kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Orang Prfba.di atau Ba.clan yang ingin merubah atau membangun sendiri bangunan hero.pa. Toko, Ruko dengan biaya sendiri baik berupa bangunan permanen maupun semi permanen harus mengajukan usulan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Terhadap bangunan sebagaimana climaksud pada ayat (I) clan ayat (2), secara otomatis menjadi milik Pemerintah Daerah.
BABm
TATA CARA PBIIUlfGUTAII RltTRIBUSI
Pual '7
- (1) Retribusi dipungut ## BAB IV
PBIIOmALIAJI KBJ.BBIBAII PBIIBAYARAR
Pual 11
At.as kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan pennohonan pengembalian lrepada Kepala. SKPD dengan persyaratan:
- a. oams dan alamat Wajib Retribus~
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan-alasan yangjelas;
- e. melampirkan SKRD dan SSRD.
Pual 12
- ( 1) Pengembalian kelebihan pembayararu retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perint.ah Membayar Uang kepada Wajib Retribusi.
- (2) Tata cars pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dan penerbitan Surat Perin tab Membayar Uang sebagaimana diroaksud pada ayat (1) dliatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.
•
BABV
TATA CARA PEIIGAJUAII KBBBRATAB
Paaal13
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk ams diterbit:kannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. (2\ Keberat.an diajukan secara. tertulis da1 am Bahasa Indonesia dengan discrtai alasan-alasan yang jela s.
- (3) Keberatan harus diajuJcan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu ti.dak dapat dipenuhi ka.rena keadaan di luar kelru.asaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di Iuar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
5. {S) Pengajuan \m:,eratan tidak menunda kewajiben mcmba-yar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
Pual 14
- (1) Bupati dslam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan ~ ttmggal Surat KebeTatan ditcrima ~ membcrl keputusan at.as keberatan ysng diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberat.an.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, at.au menambah besamya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalaJn jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati ti.dak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut cfianggap dikabulkan.
Pua! 15
- (1) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau selwuhnya, maka t:erha.dap kelebi.han pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen} setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulttn pduaasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BABVI
TATA CARA PBIIGAJU.All PBIIOURAIIG:AII, KERIIIGAIIAB DAIi PBMBEBAMW RBTRIB1J81
Pual 16
- {I) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- \2) Pemberian pengmangan, kr:rmgan.aD dan pcmbebe:·11 retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD.
- (3) Tata. cara pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan dan pem.bebasan retribusi ditet.apkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD.
Pual 17
- (1) Wajib Retnousi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
2. \2) Pcnnohomm pcngurangan, kcrlnganan dan pcm~ Retribusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
3. (3} Permohonan keringanan dan pembeba:san retribusi diajukan hanya untuk kepentingan/ penye:lenggaraan kegiatan seba,yu berikut :
- a. untuk kegiatan penyelenggaraan pemerint.ahan;
- b. untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan sosial;
- c. untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan;
PaaallB
Pasal 17
- (2) Sejak diterimanya permohonan sebagairoana dimaksud pada ayat (1), paling lama 14 (empat betas) hari Bupati sudah haru.s menerbitkan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak menerbitkan keputusam, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BABVI
&amp;&amp;TBIITUAII PBNUTU•
Pual 19
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pe.laksanaannya ditet.apkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD.
- (21 ~ngan be.dakunya Peratucan Bupati ini, Peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta seluruh peraturan pelaksananya dicabut dan dinyat.akan tidak berlaku.
Pua120
Peraturan ini berlaku sejak tanggal dit.etapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratura:n Bupati mi dengan menempa!tkarmya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. ·

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal •--: ,, ,!•'' .-'"'113 :j ' ➔ .j•J;• L.Jl

Penandatangan: BUPATI SITUBOIIDO, DAD.AKO WIGL\RTO

Penetapan: Diundangkan di Situbon90,, pa.da tanggal ,..\_ , ; · ,., iU 13 -\_; ·{ v\.111 SBKRBTARIS DABRAH KABUPATBlf SITUBOIO&gt;O, BBRITA DABRAII KABUPATBII SITUBOtmO TAIIUII 2013 BOKOR 19