PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 72 Tahun 2015 tentang PAKAIAN DINAS BUPATI DAN (berlaku 31 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang:
bahwa dalam rangka mempermudah pemahaman dan penggunaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI.
KETENTUAN UMUM
BAB I - Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Trenggalek.
BAB I - Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pakaian Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap jenis dan waktu pemakaian Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. jenis dan model Pakaian Dinas;
- b. Atribut Pakaian Dinas;
- c. pemakaian Atribut;
- d. penggunaan Pakaian Dinas; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.
JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS
BAB IV - Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 4
Pasal 4
Jenis Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari:
1. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki; dan
2. Pakaian Dinas Harian (PDH) batik;
- b. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
- c. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- d. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- g. Pakaian KORPRI; dan
- h. Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS).
Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki
BAB IV - Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 4
Pasal 5
Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki pria yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek, berkancing 5 (lima) dan berlidah bahu;
2. celana panjang;
3. ikat pinggang nilon/kulit, sepatu kulit berwarna hitam dan kaos kaki berwarna hitam;
4. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Daerah dan lambang Daerah;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki wanita yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. baju lengan pendek berkancing 5 (lima) dan berlidah bahu;
2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang;
3. sepatu fantovel kulit berwarna hitam;
4. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Daerah dan lambang Daerah;
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki untuk wanita berkerudung yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. baju lengan panjang berkancing lima dan berlidah bahu;
2. rok atau celana panjang;
3. sepatu fantovel kulit berwarna hitam;
4. kerudung berwarna khaki, polos tanpa motif;
5. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Daerah dan lambang Daerah;
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki untuk wanita hamil yang kelengkapannya sebagai berikut:
- a. baju lengan pendek berkancing 5 (lima) dan berlidah bahu;
- b. rok pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang;
- c. sepatu fantovel kulit berwarna hitam; dan
- d. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Daerah dan lambang Daerah.
Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik
BAB IV - Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 4
Pasal 6
Pakaian Dinas Harian (PDH) batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) batik pria yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang atau pendek berkancing 5 (lima);
2. celana panjang berwarna gelap (bukan jenis jeans);
3. sepatu kulit berwarna hitam dan kaos kaki berwarna hitam;
4. lencana KORPRI dan papan nama;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) batik wanita yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. baju lengan panjang atau pendek berkancing 5 (lima);
2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang berwarna gelap;
3. sepatu fantovel kulit berwarna hitam;
4. lencana KORPRI dan papan nama;
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) batik untuk wanita berkerudung yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. baju lengan panjang berkancing 5 (lima);
2. rok atau celana panjang berwarna gelap;
3. sepatu fantovel kulit berwarna hitam;
4. kerudung polos tanpa motif, berwarna senada dengan baju;
5. lencana KORPRI dan papan nama; dan
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) batik untuk wanita hamil menyesuaikan.
BAB IV - Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 4
Pasal 7
Pakaian Dinas Upacara (PDU) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Bupati dan Wakil Bupati pria yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. kemeja berwarna putih, dasi berwarna hitam polos dan jas berwarna putih dengan kancing berwarna kuning emas;
2. celana panjang berwarna putih;
3. sepatu kulit tertutup berwarna putih dan kaos kaki berwarna putih;
4. lencana KORPRI dan papan nama;
- b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Bupati dan Wakil Bupati wanita yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. kemeja berwarna putih, dasi berwarna hitam polos dan jas berwarna putih dengan kancing berwarna kuning emas;
2. rok berwarna putih 15 (lima belas) cm dibawah lutut;
3. sepatu fantovel kulit berwarna putih;
4. lencana KORPRI dan papan nama;
- c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Bupati dan Wakil Bupati wanita berkerudung yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. kemeja berwarna putih, dasi berwarna hitam polos dan jas berwarna putih dengan kancing berwarna kuning emas;
2. rok panjang berwarna putih;
3. sepatu fantovel kulit berwarna putih;
4. kerudung berwarna putih, polos tanpa motif;
5. lencana KORPRI dan papan nama;
- d. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Bupati dan Wakil Bupati wanita hamil yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. kemeja berwarna putih, dasi berwarna hitam polos dan jas berwarna putih dengan kancing berwarna kuning emas;
2. rok berwarna putih 15 (lima belas) cm dibawah lutut;
3. sepatu fantovel kulit berwarna putih; dan
4. lencana KORPRI dan papan nama.
BAB IV - Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 4
Pasal 8
Pakaian Sipil Harian (PSH) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari:
- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) Bupati dan Wakil Bupati pria yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. jas lengan pendek dan celana panjang berwarna sama;
2. leher baju berdiri dan terbuka;
3. 3 (tiga) saku yaitu:
- a) 1 (satu) atas kiri;
- b) 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
4. kancing 5 (lima) buah;
5. sepatu kulit tertutup berwarna hitam dan kaos kaki berwarna hitam;
6. lencana KORPRI dan papan nama;
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH) Bupati dan Wakil Bupati wanita yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. jas lengan pendek dan rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut berwarna sama;
2. leher baju berdiri dan terbuka;
3. 3 (tiga) saku yaitu:
- a) 1 (satu) atas kiri;
- b) 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
4. kancing 5 (lima) buah;
5. sepatu fantovel kulit berwarna hitam;
6. lencana KORPRI dan papan nama;
- c. Pakaian Sipil Harian (PSH) Bupati dan Wakil Bupati wanita berkerudung yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. jas lengan panjang dan rok atau celana panjang berwarna sama;
2. leher baju berdiri dan terbuka;
3. 3 (tiga) saku:
- a) 1 (satu) atas kiri;
- b) 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
4. kancing 5 (lima) buah;
5. sepatu fantovel kulit berwarna hitam;
6. kerudung polos tanpa motif, warna senada dengan baju;
7. lencana KORPRI dan papan nama;
- d. Pakaian Sipil Harian Bupati dan Wakil Bupati wanita hamil yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. jas lengan pendek dan rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut berwarna sama;
2. leher baju berdiri dan terbuka;
3. 1 (satu) saku atas kiri:
4. kancing 5 (lima) buah;
5. sepatu fantovel kulit berwarna hitam; dan
6. lencana KORPRI dan papan nama.
BAB IV - Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 4
Pasal 9
Pakaian Sipil Resmi (PSR) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari:
- a. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Bupati dan Wakil Bupati pria yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. jas lengan panjang dan celana panjang berwarna sama;
2. leher baju berdiri dan terbuka;
3. 3 (tiga) saku yaitu:
- a) 1 (satu) atas kiri;
- b) 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
4. kancing 5 (lima) buah;
5. sepatu kulit tertutup berwarna hitam dan kaos kaki berwarna hitam;
6. papan nama dan tanda jabatan;
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Bupati dan Wakil Bupati wanita yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. jas lengan panjang dan rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut berwarna sama;
2. leher baju berdiri dan terbuka;
3. 3 (tiga) saku yaitu:
- a) 1 (satu) atas kiri;
- b) 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
4. kancing 5 (lima) buah;
5. sepatu fantovel kulit berwarna hitam;
6. papan nama dan tanda jabatan;
- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Bupati dan Wakil Bupati wanita berkerudung yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. jas lengan panjang dan rok atau celana panjang berwarna sama;
2. leher baju berdiri dan terbuka;
3. 3 (tiga) saku yaitu:
- a) 1 (satu) atas kiri;
- b) 2 (dua) bawah kanan dan kiri;
4. kancing 5 (lima) buah;
5. sepatu fantovel kulit berwarna hitam;
6. kerudung polos tanpa motif, warna serasi dengan jas;
7. papan nama dan tanda jabatan;
- d. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Bupati dan Wakil Bupati wanita hamil yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. jas lengan panjang dan rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut berwarna sama;
2. leher baju berdiri dan terbuka;
3. 1 (satu) saku atas kiri:
4. kancing 5 (lima) buah;
5. sepatu fantovel kulit berwarna hitam; dan
6. papan nama dan tanda jabatan.
BAB IV - Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 4
Pasal 10
Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari:
- a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Bupati dan Wakil Bupati pria yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. jas berwarna gelap;
2. celana panjang berwarna sama;
3. kemeja dengan dasi;
4. sepatu kulit tertutup berwarna hitam dan kaos kaki berwarna hitam;
- b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Bupati dan Wakil Bupati wanita yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. jas berwarna gelap;
2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut berwarna sama;
3. kemeja dengan dasi;
4. sepatu fantovel kulit berwarna hitam;
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Bupati dan Wakil Bupati wanita berkerudung yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. jas berwarna gelap;
2. rok atau celana panjang berwarna sama;
3. kemeja dengan dasi;
4. sepatu fantovel kulit berwarna hitam;
5. kerudung polos tanpa motif, warna serasi dengan jas;
- d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Bupati dan Wakil Bupati wanita hamil yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. jas berwarna gelap;
2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut berwarna sama;
3. kemeja dengan dasi; dan
4. sepatu fantovel kulit berwarna hitam.
BAB IV - Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 4
Pasal 11
Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Bupati dan Wakil Bupati pria yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. baju warna khaki/warna lain, lengan panjang, bermanset, krah berdiri, berlidah bahu, dua saku tempel
kiri dan kanan atas, sambungan baju pada bagian punggung, belah samping dan penggunaannya dimasukan atau dikeluarkan;
2. celana panjang warna sama dengan baju, saku dalam samping kiri dan kanan, saku dalam belakang kiri dan kanan;
3. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
4. sepatu kulit tertutup dan kaos kaki;
5. lencana KORPRI, papan nama, nama Provinsi, nama Pemerintah Daerah, lambang Daerah;
- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Bupati dan Wakil Bupati Wanita yang kelengkapannya sebagai berikut :
1. baju warna khaki/warna lain, lengan panjang, bermanset, krah rebah, berlidah bahu, dua saku tempel kiri dan kanan atas, sambungan baju pada bagian punggung, belah samping dan penggunaannya dimasukan atau dikeluarkan;
2. celana panjang warna sama dengan baju, saku dalam samping kiri dan kanan, saku dalam belakang kiri dan kanan;
3. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
4. sepatu fantovel kulit berwarna hitam;
5. lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, nama provinsi, nama pemda, lambang daerah; dan
- c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) wanita berkerudung dan wanita hamil menyesuaikan.
Bagian Kesembilan
BAB IV - Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 4
Pasal 12
Pakaian KORPRI Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri dari:
- a Pakaian KORPRI pria yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang dengan manset, 1 (satu) saku dalam/tempel kiri atas, krah berdiri dan terbuka, motif
kain sesuai dengan ketentuan Dewan Pembina Pusat KORPRI;
2. celana panjang berwarna biru tua/biru dongker;
3. sepatu kulit tertutup berwarna hitam dan kaos kaki berwarna hitam;
4. papan nama, lencana KORPRI dan tanda jabatan;
4. b Pakaian KORPRI wanita yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. baju lengan panjang tanpa manset, krah rebah dan terbuka, dengan dua saku dalam: kiri dan kanan bawah, motif kain sesuai dengan ketentuan Dewan Pembina Pusat KORPRI;
2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna biru tua/ biru dongker;
3. sepatu fantovel kulit berwarna hitam;
4. papan nama, lencana KORPRI dan tanda jabatan;
9. c Pakaian KORPRI wanita berkerudung yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. baju lengan panjang tanpa manset, krah rebah dan terbuka, dengan dua saku dalam: kiri dan kanan bawah, motif kain sesuai dengan ketentuan Dewan Pembina Pusat KORPRI;
2. rok panjang berwarna biru tua/ biru dongker;
3. sepatu fantovel kulit berwarna hitam;
4. kerudung polos tanpa motif berwarna biru tua/biru dongker;
5. papan nama, lencana KORPRI dan tanda jabatan; dan
15. d Pakaian KORPRI wanita hamil menyesuaikan.
Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
BAB IV - Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 4
Pasal 13
Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h terdiri dari:
- a pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) pria yang
kelengkapannya sebagai berikut:
1. baju lengan pendek, warna hijau muda, berlidah bahu, dua saku tempel tertutup dilengkapi dengan atribut;
2. celana panjang berwarna hijau muda;
3. ikat pinggang nilon/kulit berwarna hitam;
4. sepatu kulit tertutup berwarna hitam dan kaos kaki berwarna hitam;
5. b pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) wanita yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. baju lengan pendek, berlidah bahu, berwarna hijau muda, dilengkapi dengan atribut;
2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang berwarna hijau muda;
3. sepatu fantovel kulit berwarna hitam;
9. c pakaian perlindungan Masyarakat (LINMAS) wanita berkerudung yang kelengkapannya sebagai berikut:
1. baju lengan panjang, berlidah bahu, berwarna hijau muda, dilengkapi dengan atribut;
2. rok atau celana panjang berwarna hijau muda;
3. sepatu fantofel kulit berwarna hitam;
4. kerudung polos tanpa motif, berwarna hijau muda; dan
14. d pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) wanita hamil menyesuaikan.
BAB IV - Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 4
Pasal 14
Model Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas Pasal 15

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Daerah; dan
- h. lambang Daerah.

Bagian Kedua Tutup Kepala Pasal 16

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain berwarna hitam;
- b. peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain berwarna khaki; dan
- c. topi lapangan.

## Bagian Ketiga Tanda Pangkat Pasal 17

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b untuk Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas:
- a. tanda pangkat harian yang terdiri dari:
1. bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih;
2. ukuran panjang 10 (sepuluh) cm, lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm, dan lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm;
3. bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri terbuat dari logam warna kuning emas;
4. bahan dasar asthabrata terbuat dari logam berwarna kuning emas;
- b. tanda pangkat upacara yang terdiri dari:
1. bahan dasar tanda pangkat logam;
2. ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) cm, lebar

- atas 1,5 (satu koma lima) cm, dan lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm;
3. bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri terbuat dari logam berwarna kuning emas; dan
4. bahan dasar asthabrata terbuat dari logam berwarna kuning emas.
- (2) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

## Bagian Keempat

## Tanda Jabatan Pasal 18

- Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf
- (1) c untuk Bupati sebagai berikut:
- a. bentuk bulat lingkaran dalam dengan jari-jari 2 (dua) cm;
- b. bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 (empat puluh lima) jari-jari berwarna kuning emas;
- c. bahan dasar garuda logam berwarna kuning emas;
- d. bahan dasar lingkaran dalam logam berwarna perak; dan
- e. lingkaran luar dari titik tengah 3,5 (tiga koma lima) cm.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf
- c untuk Wakil Bupati sebagai berikut:
- a. bentuk oval lingkaran dalam jari-jari 2 (dua) cm;
- b. bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 (empat puluh lima) jari-jari warna kuning emas;
- c. bahan dasar garuda logam warna kuning emas;
- d. bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak;
- e. ukuran garis tengah yaitu:
- 1.
- lingkar dalam : 2 (dua) cm;
2. sinar horizontal : 3 (tiga) cm; dan
3. sinar vertikal : 3,5 (tiga koma lima) cm
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima Lencana KORPRI Pasal 19

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

huruf d untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Upacara (PDU) terbuat dari bahan logam berwarna kuning emas.

- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

## Bagian Keenam

## Tanda Jasa Pasal 20

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pita tanda jasa; dan
- b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa dipakai oleh Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Bagian Ketujuh Papan Nama Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f menunjukkan nama Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik berwarna hitam berbentuk persegi panjang dengan tulisan berwarna putih untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Upacara

(PDU).

- (3) Papan nama dipakai di dada sebelah kanan.

## Bagian Kedelapan Nama Daerah Pasal 22

- (1) Nama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama Daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.

## Bagian Kesembilan Lambang Daerah Pasal 23

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h ditempatkan di tengah sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah nama Daerah.
- (2) Bahan dasar lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

## Pasal 24

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PEMAKAIAN ATRIBUT Pasal 25

- (1) Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki terdiri dari:

- a. nama Daerah;
- b. lambang Daerah;
- c. lencana KORPRI;
- d. papan nama;
- e. peci atau mutz ;
- f. tanda jabatan;
- g. tanda pangkat harian; dan
- h. pita tanda jasa.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) batik terdiri dari:
- a. lencana Korpri;
- b. papan nama; dan
- c. tanda jabatan.
- (3) Atribut Pakaian Dinas Upacara (PDU) terdiri dari:
- a. lencana KORPRI;
- b. papan nama;
- c. topi upacara;
- d. tanda jabatan;
- e. tanda pangkat upacara; dan
- f. bintang tanda jasa.
- (4) Atribut Pakaian Sipil Harian (PSH) terdiri dari:
- a. papan nama;
- b. lencana KORPRI; dan
- c. tanda jabatan.
- (5) Atribut Pakaian Sipil Resmi (PSR) terdiri dari:
- a. papan nama; dan
- b. tanda jabatan.
- (6) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) tidak memakai atribut.
- (7) Atribut Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terdiri dari
- a. nama Daerah;
- b. lambang Daerah;
- c. lencana KORPRI;
- d. papan nama;
- e. topi lapangan;
- f. tanda jabatan; dan
- g. tanda pangkat harian.

- (8) Atribut Pakaian KORPRI terdiri dari:
- a. lencana KORPRI;
- b. papan nama;
- c. peci warna hitam; dan
- d. tanda jabatan.
- (9) Atribut Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) terdiri dari:
- a. lambang Kementerian Dalam Negeri;
- b. lambang Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- c. monogram Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- d. tulisan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- e. papan nama;
- f. topi Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- g. tanda pangkat; dan
- h. tanda jabatan.

## BAB VII PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS Pasal 26

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki dipakai pada hari Senin, Selasa dan Rabu.
- (2) PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dipakai untuk melaksanakan tugas seharihari.
- (3) Pemakaian Pakaian Dinas Harian (PDH) batik dipakai pada hari Kamis dan Jum'at.
- (4) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (5) Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
- (6) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

- (7) Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai pada malam hari.
- (8) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri dan/atau acara lain yang ditentukan pemakaiannya.
- (9) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan dipakai pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (10) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dipakai pada upacara Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI, dan setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan.
- (11) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dipakai pada hari Senin minggu pertama tiap bulan dan pada acara tertentu yang ditetapkan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh Gubernur.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku semua ketentuan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI TRENGGALEK, TTD JARIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 31 Desember 2015

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 72 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,