PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 1 Tahun 2016 tentang KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku 4 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
bahwa untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI TENTANG KETENTUAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sabagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai tidak tetap adalah pegawai non PNS atau tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi Pemerintah Daerah yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut .
9. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
12. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun golongan yang diperlukan untuk memperoleh pengeluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
14. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
15. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam maupun ke luar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang dengan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan pembayaran tiket pesawat (termasuk boarding past dan airport tax ), bis dan taksi (dari Kabupaten ke Provinsi/ Kabupaten/Kota lainnya) sesuai biaya riil ( at cost ).
16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Tuigas Perjalanan Dinas.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan yang dibayarkan sekaligus.
19. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Biaya harian adalah biaya yang dikeluarkan untuk penggantian biaya keperluan sehari-hari PNS/non PNS dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk uang makan, uang saku dan transport lokal.
25. Uang representasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD/Eselon I/Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Daerah.
26. Uang transportasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya transport pulang pergi, transport bandara serta retribusi yang dipungut dalam melakukan perjalanan dinas.
KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu
Dasar Pelaksanaan
BAB II - KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu
Pasal 2
- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan perjalanan dinas untuk kelancaran proses kegiatan.
- (2) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan dinas.
- (3) Dokumen perjalanan dinas terdiri dari SPT dan SPPD.
- (4) Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan Persetujuan Pejabat yang berwenang dan melampirkan dokumen perjalanan dinas yang berkenaan antara lain Surat, Telegram/kawat panggilan dan lain-lain yang sejenis.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, ketentuan perjalanan dinas dalam negeri atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berfungsi sebagai :
- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.
- (6) Fungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (7) Fungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan
BAB II - KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu
Pasal 3
- (1) SPT dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/Kepala SKPD dan atau pejabat yang mewakili.
- (2) Penandatangan SPT diatur sebagai berikut.
- a. Untuk PNS dan pegawai tidak tetap dalam lingkungan Sekretariat Daerah :
1. bagi Pejabat Eselon II/a SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal ini Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati;
2. bagi Pejabat Eselon II/b SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili Sekretaris Daerah atau Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah;
3. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.
- b. Untuk PNS dan pegawai tidak tetap pada SKPD di luar Sekretariat Daerah :
1. bagi Kepala SKPD SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah;
2. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD, dalam hal Kepala SKPD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pejabat setingkat di bawahnya;
3. untuk PNS pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) :
2. Bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pejabat lainnya beserta staf, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT), atau apabila Kepala SKPD berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala SKPD.
- c. Untuk PNS dan pegawai tidak tetap pada Kecamatan :
1. bagi para Camat untuk perjalanan dinas dalam wilayah kerjanya Surat Perintah Tugas SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat setempat;
2. bagi para Camat yang melakukan perjalanan dinas di luar wilayah kerjanya SPT ditandatangani Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani Camat pada unit kerja yang bersangkutan;
3. bagi Pejabat Eselon III/b dan staf yang berada di masingmasing Kecamatan SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat, apabila Camat berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Camat.
BAB II - KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu
Pasal 4
- (1) SKPD dapat menyediakan anggaran perjalanan dinas untuk mengikutsertakan Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Keikutsertaan calon PNS dan pegawai tidak tetap dalam perjalanan dinas dikarenakan sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan dilakukan dengan selektif dan
BAB II - KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu
Pasal 5
- (1) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah ke Kecamatan/desa dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari, hanya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT).
- (2) Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan perkiraan lamanya waktu perjalanan dan dapat diberikan biaya transportasi, uang harian dan uang representasi serta uang penginapan.
- (3) Pemberian uang harian dan uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian biaya transportasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sedangkan uang penginapan disesuaikan dengan besaran sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV huruf A.

## Pasal 6

- (1) Khusus untuk kegiatan survey lapangan, pemetaan, ujitera, penelitian dan pemeriksaan reguler bagi Aparat Pengawasan Fungsional serta untuk pengawasan umum, maka perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan jadwal lamanya pelaksanaan kegiatan.
- (2) Perjalanan Dinas ke Kecamatan dalam rangka kegiatan Reses atau kegiatan lainnya yang tujuan perjalanan dinasnya bukan hanya ke ibu kota kecamatan, akan tetapi sampai ke desa dan dusun, dapat diberikan tambahan bantuan biaya transportasi.
- (3) Besaran bantuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Negara/kota lainnya di luar provinsi, diberikan waktu maksimal paling lama 5 (lima) hari dan dapat diberikan uang penginapan, uang harian perjalanan dinas serta uang transport ke Ibukota Negara/daerah lainnya di luar provinsi (pergipulang) serta biaya transport dari Putussibau ke Pontianak (pulangpergi).
- (2) Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Provinsi/Ibu kota lainnya dalam wilayah Propinsi Kalimantan Barat diberikan waktu maksimal paling lama 4 (empat) hari dan dapat diberikan uang penginapan, uang harian perjalanan dinas serta tambahan biaya transport dari Putussibau ke Pontianak/Ibukota lainnya dalam wilayah Provinsi (pulang-pergi).
- (3) Perjalanan dinas yang melebihi batas waktu 5 (lima) hari dapat diberikan untuk uang harian perjalanan dinas dan penginapan.
- (4) Dalam hal jangka waktu perjalanan dinas melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah atau Pejabat yang berwenang.

## Bagian Kedua

## Biaya Perjalanan Dinas

## Pasal 8

Pejabat Negara, PNS dan pegawai tidak tetap dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

## Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
- a. Tingkat A terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
- b. Tingkat B terdiri dari Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
- c. Tingkat C terdiri dari Pejabat Eselon III dan Non Eselon Golongan IV;
- d. Tingkat D terdiri dari Pejabat Eselon IV, Non Eselon Golongan III, Fungsional Trampil, Fungsional Ahli dan Tenaga Honorer/ Kontrak berpendidikan Sarjana.

- e. Tingkat E terdiri dari PNS Golongan II dan Golongan I serta Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Yang dimaksud Fungsional Terampil dan Fungsional Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah pejabat fungsional yang telah lulus ujian sertifikasi jabatan fungsional sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya.

## Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12, ditetapkan berdasarkan satuan biaya yang masingmasing jenisnya terdiri dari :
- a. sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport;
- b. uang harian dan uang representasi;
- c. biaya Penginapan.
- (2) Khusus untuk keperluan perjalanan dinas dalam rangka menjemput/mengantar jenazah selain dibayarkan biaya perjalanan dinas, juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah yang terdiri dari biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. biaya sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan;
- b. sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak;
- c. biaya transportasi berupa tiket pesawat, bis dan taksi pulang pergi dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
- d. dalam keadaan mendesak terkait dengan ketersediaan sarana transportasi khususnya dari ibukota kabupaten ke ibukota provinsi atau ke ibukota kabupaten lainnya dalam provinsi Kalimantan Barat, pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan kendaraan umum berupa taksi dalam bentuk carteran;
- e. biaya taksi (transport bandara) diberikan bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/CPNS/Pegawai Tidak Tetap yang menggunakan transportasi udara;
- f. rincian biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf c, sampai dengan huruf e tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal harga tiket pesawat (termasuk boarding past , bis dan taksi untuk transport keberangkatan (pulang pergi) yang diperoleh ternyata di bawah harga yang tercantum dalam standar biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara/PNS/CPNS/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket yang diterima kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.

- (5) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket pesawat (termasuk boarding past ), bis dan taksi untuk transport keberangkatan (pulang pergi), maka Pejabat Negara/PNS/ CPNS/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dapat mengajukan penggantian kekurangan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (6) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/diganti dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan.
- (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang bersangkutan sudah berangkat ke tempat tujuan, maka tiket dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan dapat dibayarkan/diganti dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan dan bukti pengeluaran lainnya.
- (8) Perjalanan dinas dalam daerah dan ke luar daerah dalam wilayah Provinsi yang menggunakan kendaraan dinas/operasional dinas tidak diberikan biaya transportasi dan dapat diberikan bantuan bahan bakar minyak sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah ke ibukota kecamatan yang tidak memiliki akses sarana angkutan umum, maka biaya transportasi dapat dikonversikan menjadi biaya BBM.
- (10) Transport lanjutan untuk perjalanan dinas keluar ibukota kabupaten/kota lainnya dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan dan besarannya sesuai dengan tarif (biaya angkutan) yang dipergunakan.
- (11) Dalam hal biaya perjalanan dinas lanjutan keluar ibukota kabupaten/kota lainnya tidak dapat dibuktikan pembayarannya dengan tiket, maka tanda bukti pembayaran dapat menggunakan surat pernyataan personil yang melaksanakan tugas dengan diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (12) Biaya uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari PNS/pegawai tidak tetap dalam menjalankan perintah perjalanan dinas;
- b. selama melakukan perjalanan dinas pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati) serta pejabat eselon II/Ketua dan wakil ketua serta anggota DPRD dapat diberikan uang representasi per hari;
- c. uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (13) Pemberian biaya penginapan bagi Pejabat Negara/PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil tarif hotel atau tempat penginapan lainnya, yang dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pembayaran;
- b. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- (14) Bagi Pejabat/PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) seperti kursus-kursus singkat dan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi dan/atau kegiatan peningkatan sumber daya manusia lainnya, yang didalamnya terdapat biaya kepesertaan atau biaya kontribusi, untuk uang harian selama diklat dibayarkan sebesar yang tercantum Lampiran III huruf B kolom 4 sesuai dengan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan sedangkan selisih lamanya perjalanan dengan lamanya kegiatan yang ditanggung panitia penyelenggara dibayarkan sebesar uang harian sesuai Lampiran III huruf A nomor urut 1, 2 dan 3.
- (15) Besaran biaya tranportasi dan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan bukti riil diperhitungkan dalam daftar pengeluaran riil sebagaimana Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

Legalisasi Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) :

- a. untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) dilegalisir dan ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang di daerah/Pejabat Departemen yang dituju sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah, Halaman Belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dilegalisir atau ditandatangi oleh Pejabat yang berwenang di daerah yang dituju sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. untuk rincian perjalanan dinas sesuai dengan perhitungan SPPD rampung yang dibuat oleh Pejabat Negara/PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- d. untuk pernyataan pengeluaran riil berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dibuat oleh Pejabat Negara/PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan
- e. bagi Pejabat Negara/PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas supaya menyampaikan laporan kegiatan yang diikutinya secara tertulis kepada Pimpinan serta menyerahkan SPT dan SPPD.

## Pasal 12

Pejabat Negara/PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap, yang melakukan Perjalanan Dinas diwajibkan untuk menyerahkan SPT atau SPPD yang telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas, dengan melampirkan tiket pesawat, boarding past, tiket bis/taksi pulang pergi (PP), bukti biaya penginapan dan/atau surat pernyataan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10).

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 4 Januari 2016

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU, ttd

MARIUS MARCELLUS TJ.

Diundangkan di Putussibau Pada tanggal 5 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, td

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016

MUHAMMAD SUKRI NOMOR 1