Unknown Unknown Nomor 46 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT (berlaku 9 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a,kedudukan, tugas dan fungsi,susunan organisasi, serta tata kerja Perangkat Daerah antara lain Inspektorat Daerah dan Badan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan :
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Baratyang selanjutnya Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Badan Daerah Provinsi Sulawesi Baratyang selanjutnya disebut Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Baratadalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
12. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
13. Unit Pelaksana Teknis Badanadalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
INSPEKTORAT DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi
Paragraf 1
Kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Inspektorat Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerahdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, perencanaan program bidang pembinaan dan pengawasan, serta fasilitasi pembinaandan pengawasan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pembinaan dan pengawasan lainnyadibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja perangkat daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sektor;
- f. pelaksanaanpembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- g. penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- h. pelaksanaan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD Inspektorat;
- i. pelaksanaan pengendalian pengelolaan keuangan, aset dan administrasi perkantoran;
- j. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Inspektorat Daerah,terdiri atas :
- a. Sekretariat;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan,
pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja dibidang pembinaan dan pengawasan;
- b. penyusunan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan inventarisasi, penyusunan dan koordinasi penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- d. penyusunan program kerja Sekretaris Inspektorat;
- e. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- f. penyusunan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- g. pembinaan dan pengelolaan administrasi urusan umum, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran;
- f. pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan inspektorat;
- g. penyusunan Daftar Usul Kegiatan (DUK) pada masing-masing Inspektur Pembantu;
- h. penyusunan dan koordinasi pengalokasian anggaran proyek dan rutin, pada masing-masing Inspektur Pembantu;
- i. pelaksanaan juknis proyek dana rutin dengan koordinasi masingmasing Inspektur Pembantu;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Pembantu;
- k. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- l. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD Inspektorat;
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. pelaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Sekretariat, terdiri atas :
- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sub bagian program dan keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja);
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan lainnya;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- m. melaksanaan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- n. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- o. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuanganmeliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hakhak keuangan lainnya;
- p. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- q. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA);
- r. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan;
- s. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- t. melaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas serta koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja yang lain;
- u. menyiapkan rancangan produk hukum daerah;
- v. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pembinaan dan pengawasan;
- w. melaksanakan inventarisasi hasil pembinaan dan pengawasan serta tindaklanjut hasil pengawasan;
- x. melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- y. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- z. melaksanakan penyelenggaraan kerjasama pembinaan dan pengawasan; dan
25. aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaianmeliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dan rencana kebutuhan perlengkapan;
- h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- i. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja; dan
- j. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahandan dibidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
- b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan inspektur pembantu Wilayah I;
- f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahandan dibidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
- b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan inspektur pembantu Wilayah II;
- f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah III
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
- b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan inspektur pembantu Wilayah III;
- f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keenam
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam LampiranI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas Fungsi Paragraf 1 Kedudukan
BAB III - BADAN DAERAH
Pasal 12
- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerahdipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan tugas penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
Paragraf 2
Tugas dan Fungai
BAB III - BADAN DAERAH
Pasal 13
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB III - BADAN DAERAH
Pasal 14
Badan Daerah, terdiri atas :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- g. Badan Penghubung.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi
Bagian Kesatu Paragraf I Kedudukan
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 15
- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14huruf a,yang selanjutnya disingkat BAPPEDA, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidangPerencanaan Pemerintahan Makro dan Pengolahan Data,Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan Sosial Budaya.
- (2) BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (1) BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur menyelenggarakan pemerintahan dibidang Perencanaan Pemerintahan Makro dan Pengolahan Data, Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan Sosial Budaya.
- (2) BAPPEDA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perencanaan daerah meliputi Kesekretariatan, Perencanaan Pemerintahan Makro dan Pengolahan Data, Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta Ekonomi dan Sosial Budaya;
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 16
- c. pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan, dan mengomunikasikan hasil-hasil perencanaan pembangunan daerah untuk peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi antara Perencanaan Pembangunan provinsi dengan nasional serta kabupaten/kota; dan
- e. pelaksanaantugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 17
BAPPEDA, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan Pemerintahan Makro dan Pengolahan Data;
- c. Bidang Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan;
- d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- e. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 18
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a,mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan,arsip dan dokumentasi;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan produk hukum dilingkungan BAPPEDA; dan
- h. pelaksanaantugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Sekretariat, terdiri atas :
- a. Subbagian Program dan Pelaporan;
- b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 19
- (1) Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19huruf a, mempunyai tugas:
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 20
- (1) Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19huruf a, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sub bagian program dan pelaporan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja);
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan lainnya;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- k. melaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Keuangandan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuanganmeliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hakhak keuangan lainnya;
- b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- e. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA);
- f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- i. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dan rencana kebutuhan perlengkapan;
- j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
- k. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaiansebagaimanan dimaksud dalam Pasal 19huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaianmeliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Pemerintahan Makro dan Pengolahan Data
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 21
- (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan Makro dan Pengolahan Datasebagaimana dimaksud dalam Pasal 17huruf b, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang Perencanaan Pemerintahan Makro dan Pengolahan Data.
- (2) Bidang Perencanaan Pemerintahan Makro dan Pengolahan Datadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan pemerintahan makro dan pengolahan data;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan pemerintahan makro dan pengolahan data;
- c. perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan perencanaan pemerintahan makro dan pengolahan data;
- d. penyusunan rencana kegiatan bidang perencanaan pemerintahan makro dan pengolahan data;
- e. pelaksanaan konsultasi perencanaan,pembangunan daerah dan pusat untuk mempercepat program pembangunan bidang perencanaan pemerintahan makro dan pengolahan data;
- f. pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi serta menganalisis kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan;
- g. pelaksanaan perencanaan, koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dibidang perencanaan pemerintahan makro dan pengolahan data;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan pemerintahan makro dan pengolahan data;
- i. pelaksanaan hubungan kerja daerah dibidang perencanaan pemerintahan makro dan pengolahan data; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 22
Bidang Perencanaan Pemerintahan Makro dan Pengolahan Data, terdiri atas ;
- a. Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
- b. Sub Bidang Perencanaan Makro; dan
- c. Sub Bidang Pengolahan Data.
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 23
- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Politiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kegiatan sub bidang pemerintahan dan politik
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 24
- (1) Bidang Pengendalian Pembangunan dan Pelaporansebagaimana dimaksud dalam Pasal 17huruf c, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang Pengendalian, Pembangunan, dan Pelaporan.
- (2) Bidang Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang PengendalianPembangunan dan Pelaporan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dibidang Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan;
- c. perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan Bidang Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan;
- d. pengendalian kegiatan pembangunan pada Bidang Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan;
- e. pelaksanaan perencanaan, koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dibidang Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan;
- f. pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah dan pusat untuk mempercepat program pembangunan Bidang Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian pembangunan dan pelaporan;
- h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- i. pelaksanaan hubungan kerja daerah dibidang Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 25
Bidang Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan, terdiri atas ;
- a. Sub Bidang Pelaporan Kinerja Pembangunan;
- b. Sub Bidang Pengendalian APBD; dan
- c. Sub Bidang Pengendalian APBN.
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 26
- (1) Sub Bidang Pelaporan Kinerja Pembangunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Sub Bidang Pelaporan Kinerja Pembangunan;
- b. menyusun pelaporan kinerja sebagai bahan pedoman Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
- c. melaksanakan pengumpulan data guna menyusun Pelaporan Kinerja Pembangunan;
- d. mengumpulkan data-data sebagai bahan kebijakan teknis;
- e. melaksanakan Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah;
- f. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bidang Pengendalian APBDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 25huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Sub Bidang Pengendalian APBD;
- b. melaksanakan pengumpulan data-data sebagai bahan kebijakan teknis;
- c. menyusun Perencanaan Pengendalian sebagai bahan pedoman pengendalian program/kegiatan Pembangunan Daerah;
- d. melaksanakan pengumpulan data guna menyusun Rencana Pengendalian APBD;
- e. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung;
- f. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bidang Pengendalian APBNsebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25huruf c, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data-data sebagai bahan kebijakan teknis;
- b. menyusun Perencanaan Pengendalian sebagai bahan pedoman pengendalian program/kegiatan Pembangunan Daerah;
- c. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja SubBidang Pengendalian APBN;
- d. melaksanakan pengumpulan data guna menyusun Rencana Pengendalian APBN;
- e. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung;
- f. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas Iain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kelima
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 27
- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17huruf d, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi serta menganalisis kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan;
- c. perencanaan, koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. pengendalian kegiatan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. pelaksanaan konsultasi perencanaanpembangunan daerah dan pusat untuk mempercepat program pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- i. pelaksanaan hubungan kerja daerah dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 28
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas ;
- a. Sub Bidang Infrastruktur;
- b. Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Pemukiman; dan
- c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Energi dan Tata Ruang.
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 29
- (1) Sub Bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembangunan Infrastuktur;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan/data guna penyusunan rencana pembangunan Infrastruktur;
- c. melaksanakan koordinasi dan pengintegrasian rencana pembangunan Infrastruktur sebagai bahan kebijakan Perencanaan pembangunan daerah;
- d. menyusun kebijakan teknis rencana pembangunan sarana dan prasarana Infrastuktur;
- e. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang infrastruktur;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Pemukimansebagaimana dimaksud dalam Pasal 28huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja bahan kebijakan teknissub bidang prasarana wilayah dan pemukiman;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan/data guna penyusunan rencana pembangunan prasarana wilayah dan pemukiman;
- c. menyusun bahan kajian teknis terhadap kegiatan prasarana wilayah dan pemukiman;
- d. menyusun dan melaksanakan koordinasi kegiatan prasarana wilayah dan pemukiman;
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pengintegrasian rencana pembangunan prasarana wilayah dan pemukiman;
- f. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang prasarana wilayah dan pemukiman;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Energi dan Tata Ruangsebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan bahan kebijakan teknis Pengembangan Wilayah, Energi dan Tata Ruang serta pengelolaan perencanaan SDA dan lingkungan hidup;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan dan data guna penyusunan rencana pembangunan, pengembangan wilayah, energi dan tata ruang serta pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup;
- c. melaksanakan Evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan, pengembangan wilayah, energi dan tataruang serta pengelolaan SDA dan lingkungan hidup;
- d. melaksanakan koordinasi kegiatan pengembangan wilayah, energi dan tata ruang sebagai bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- e. menyusun kegiatan fasiIitasi pengembangan wilayah, energi dan tata ruang serta SDA dan Lingkungan hidup;
- f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pengintegrasian rencana pembangunan pengembangan wilayah, energi, penataan ruang, serta pengelolaan SDA dan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keenam
Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 30
- (1) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17huruf e, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang Ekonomi dan Sosial Budaya.
- (2) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang ekonomi dan sosial budaya;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dibidang ekonomi dan sosial budaya;
- c. perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan bidang ekonomi dan sosial budaya;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ekonomi dan sosial budaya;
- e. pelaksanaan hubungan kerja daerah dibidang ekonomi dan sosial budaya;
- f. pengendalian kegiatan pembangunan pada bidang ekonomi dan sosial budaya;
- g. perencanaan, koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dibidang ekonomi dan sosial budaya;
- h. pelaksanaan konsultasi perencanaanpembangunan daerah dan pusat untuk mempercepat program pembangunan ekonomi dan sosial budaya;
- i. pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi serta menganalisis kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 31
Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, terdiri atas :
- a. Sub Bidang Agribisnis, Industri dan Investasi;
- b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan; dan
- c. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan.
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 32
- (1) Sub Bidang Agribisnis, Industri dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kegiatan Sub Bidang Agribisnis, Industri dan Investasi
BAB IV - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 33
Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


## BAB V

## BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi,

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 34

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14huruf b, yang selanjutnya disingkat BPKPD, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah;
- (2) BPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## Paragraf 2

## Tugas dan Fungsi

## Pasal35

- (1) BPKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal34ayat(1),mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah;
- (2) BPKPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidangAnggaran, Pendapatan, Perbendaharaan, Akuntansi, Barang Milik Daerah dan Bina Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidangAnggaran, Pendapatan, Perbendaharaan, Akuntansi, Barang Milik Daerah dan Bina Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidangAnggaran, Pendapatan, Perbendaharaan, Akuntansi, Barang Milik Daerah dan Bina Kabupaten/Kota;
- d. pengoordinasian dan fasilitasidibidangAnggaran, Pendapatan, Perbendaharaan, Akuntansi, Barang Milik Daerah dan Bina Kabupaten/Kota;
- e. pengendalian dibidang Anggaran, Pendapatan, Perbendaharaan, Akuntansi, Barang Milik Daerah dan Bina Kabupaten/Kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 36

Susunan Organisasi BPKPD terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pendapatan Pajak Daerah;
- c. Bidang Pendapatan Non Pajak Daerah;
- d. Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten/Kota;
- e. Bidang Perbendaharaan;
- f. Bidang Akuntansi; dan
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.


## Bagian Kedua

## Sekretariat Pasal 37

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dilingkunganBPKPD;
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan,arsip dan dokumentasi;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan produk hukum dilingkungan BPKPD; dan
- h. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 38

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan danAset; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

## Pasal 39

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalamPasal 38huruf a, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sub bagian program dan pelaporan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja);
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan lainnya;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;


- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- k. melaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Keuangandan Asetsebagaimana dimaksud dalam Pasal 38huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuanganmeliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hakhak keuangan lainnya;
- b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- e. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA);
- f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- i. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dan rencana kebutuhan perlengkapan;
- j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
- k. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 38huruf c,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaianmeliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;


- g. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Ketiga

Bidang Pendapatan Pajak Daerah

## Pasal 40

- (1) Bidang Pendapatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36huruf b, mempunyai tugasmelaksanakan perumusandan pelaksanaan kebijakan umum serta koordinasi dibidang perencanaan dan administrasi, pendataan dan penagihan, evaluasi dan pengendalian.
- (2) Bidang Pendapatan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang perencanaan dan administrasi, pendataan dan penagihan, serta evaluasi dan pengendalian;
- b. pelaksanaan koordinasi dibidang perencanaan dan administrasi, pendataan dan penagihan, serta evaluasi dan pengendalian;
- c. pemantauandanevaluasi pelaporan dibidang perencanaan dan administrasi, pendataan dan penagihan, serta evaluasi dan pengendalian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 41

Bidang Pendapatan Pajak Daerah terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Administrasi;
- b. Sub Bidang Pendataan dan Penagihan; dan
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian.

## Pasal 42

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Administrasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 41 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana pendapatan pajak daerah;
- b. menyiapkan bahan kajian potensi pajak daerah;
- c. menyiapkan bahan dalam rangka inovasi pelayanan kepada wajib pajak;
- d. menyiapkan bahan koordinasi segala kegiatan perencanaan penyuluhan dan penyusunan perundang-undangan dibidang pendapatan pajak; dan
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bidang Pendataan dan Penagihansebagaimana dimaksud dalam Pasal 41huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan penyusunan pendataan dan penagihan pajak daerah;
- b. menyiapkan bahan pendataan dan penagihan pajak daerah;
- c. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pendataan serta penagihan pajak daerah;


- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait terhadap data potensi pajak;
- e. menyiapkan bahan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dengan instansi terkait; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bidang Evaluasi dan Pengendaliansebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahankoordinasi rencana kegiatan bidang pendapatan pajak terhadap evaluasi dan pengendalian pemungutan pajak daerah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pembinaan teknis administrasi dan operasional keuangan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi dan pengendalian terhadap pemungutan pajak daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pemungutan pajak daerah;
- e. menyiapkan bahan penyelesaian dan menindaklanjuti pengaduan pelayanan;
- f. menyiapkan bahan penyusunantanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Keempat Bidang Pendapatan Non Pajak Daerah Pasal 43

- (1) Bidang Pendapatan Non Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36hurufc, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum serta koordinasi dibidangpendapatan retribusi, dana perimbangan dan transfer dan pendapatan lain-lain.
- (2) Bidang Pendapatan Non Pajak Daerah dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang pendapatan retribusi, dana perimbangan dan transfer serta pendapatan lain-lain;
- b. koordinasi dibidang pendapatan retribusi, dana perimbangan dan transfer serta pendapatan lain-lain;
- c. pemantauandanevaluasipelaporan dibidang pendapatan retribusi, dana perimbangan dan transfer serta pendapatan lain-lain; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 44

Bidang Pendapatan Non Pajak Daerah, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pendapatan Retribusi;
- b. Sub Bidang Pendapatan Dana Perimbangan dan Dana Transfer; dan
- c. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain.


- (1) Sub Bidang Pendapatan Retribusi Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, mempunyaitugas :
- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program sub bidang retribusi dan penetapan target pendapatan retribusi daerah;
- b. menyiapkan bahan laporan data objek dan subjek retribusi;
- c. menyiapkan bahan koordinasi pemungutan penerimaan pendapatan retribusi daerah;
- d. menyiapkan bahan kegiatan pelaksanaan penyuluhan pendapatan sub bidang retribusi;
- e. menyiapkan bahan penyusunanperumusan kebijakan teknis penetapan, penagihan dan penerimaan retribusi;
- f. menyiapkan bahan evaluasi terhadap kegiatan pemungutan retribusi daerah; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan olehpimpinan.
- (2) Sub Bidang Pendapatan Dana Perimbangan dan Transfersebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahankoordinasi penyusunan target penerimaan pendapatan dana perimbangan dan dana transfer;
- b. menyiapkan bahankoordinasi dengan instansi terkait terhadap realisasi penerimaan pendapatan dan perimbangan dan dana transfer;
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring penerimaan pendapatan dana perimbangan dan dana transfer; dan
- d. melakukantugas lainnya yang diberikan olehpimpinan.
- (3) Sub Bidang Pendapatan Lain-lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 44huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pengolahan, penyusunan dan penyampaian laporan data sumbangan pihak ketiga dan pendapatan lain-lain;
- b. menyiapkan bahanrumusan kebijakan teknis penetapan, penagihan dan penerimaan pendapatanlain-lain;
- c. menyiapkan bahankoordinasi penyusunan target penerimaan pendapatanlain-lain;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi pengelolaan pemungutan pendapatan lain-lain;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring terhadap penerimaan pendapatan lain-lain; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan olehpimpinan.

## Bagian Kelima

Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten/Kota

Pasal 46

- (1) Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum serta koordinasi dibidang anggaran pendapatan dan belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung dan pembiayaansertabina Kabupaten/Kota.


- (2) Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan Umum dibidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung, Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan dan Bina Kabupaten/Kota;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan umum dibidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung, Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan dan Bina Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan Koordinasi dibidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung, Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan dan Bina Kabupaten/Kota;
- d. pemantauandanevaluasipelaporan dibidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung, Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan dan Bina Kabupaten/Kota; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 47

Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten/Kota, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung;
- b. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan; dan
- c. Sub Bidang Bina Kabupaten/Kota.

## Pasal 48

- (1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta memfasilitasi TIM TAPD;
- b. menyusun data dana Perimbangan;
- c. menyusun bahan dan data untuk penyusunan Belanja Tidak Langsung dan rencana Pendapatan daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD;
- d. menyiapkandata untuk penyusunan Belanja Tidak Langsung dan Pendapatan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
- e. menyiapkan bahan Evaluasi rancangan RKA-OPD/SKPKD dan rancangan DPA-OPD/SKPKD belanja tidak langsung;
- f. menyiapkan bahananalisis serta penyusunan bahan/data dalam rangka penyusunan anggaran belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS OPD;
- h. menyiapkan bahanrekonsiliasi data gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS OPD;
- i. menyiapkan bahan pergeseran anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung;
- j. menyiapkan bahan Evaluasi rancangan anggaran kas Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung OPD/SKPKD;


- k. menyiapkan data serta informasi yang berkaitan dengan pendapatan; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan kebijakan penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta memfasilitasi TIM TAPD;
- b. menyiapkan bahan untuk penyusunan Belanja Langsung dan rencana Pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD;
- c. menyiapkan bahanuntuk penyusunan Belanja Langsung dan Pembiayaan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
- d. menyiapkan bahan rancangan RKA-OPD/SKPKD dan rancangan DPAOPD/SKPKD belanja langsung;
- e. menyiapkan bahanEvaluasi rancangan anggaran kas Belanja Langsung OPD/SKPKD;
- f. menyiapkan bahan pergeseran anggaran Belanja Langsung;
- g. menyiapkan bahan analisis rencana anggaran penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- i. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan penyertaan permodalan/investasi dan pembiayaan daerah;
- j. menyusun rencana pembentukan dana cadangan, pinjaman daerah/hutang,penyertaan modal/investasi daerah dan pemberian pinjaman daerah;
- k. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan pengelolaan penyertaan permodalan/investasi daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah;
- l. menyusun data serta informasi yang berkaitan dengan pembiayaan daerah;
- m. melakukan pengkajian peluang penyertaan permodalan/investasi daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah;
- n. melakukan analisis rencana anggaran pembiayaan daerah; dan
- o. melakukan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bidang Bina Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 47huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahanrencana/program kerja di Sub Bidang Bina dan Evaluasi Administrasi Keuangan kabupaten/kota;
- b. menyiapkan bahankebijakan pedoman pembinaan dan evaluasi administrasi keuangan kabupaten/kota;


- c. menyiapkan bahanevaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD, serta penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. menyiapkan bahanlaporan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD, serta penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, bimbingan/asistensi, supervisi dan konsultasi serta fasilitasi terkait dengan pengelolaan keuangan kabupaten/kota;
- f. menyiapkan bahanpengolahan database APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota secara periodik;
- g. menyiapkan bahanlaporan kinerja pengelolaan keuangan kabupaten/kota;
- h. menyiapkan bahanpemantauan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD, serta penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. menyiapkan bahanlaporan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD, serta penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Bupati/Walikota, Ketua DPRD dan Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan;
- j. menyiapkan bahanfasilitasi dalam rangka pelaksanaan bagi hasil dan bantuan keuangan kabupaten/kota; dan
- k. melaksanakantugas lainyang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Keenam

## Bidang Perbendaharaan

## Pasal 49

- (1) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum serta koordinasi dibidang Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan serta Pengelolaan Kas Daerah.
- (2) Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahanPerumusan kebijakan Umum dibidangBelanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan dan Pengelolaan Kas Daerah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan umum dibidangBelanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan dan Pengelolaan Kas Daerah;


- c. penyiapan bahan koordinasi dibidangBelanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan dan Pengelolaan Kas Daerah;
- d. penyiapan bahanpemantauandanevaluasipelaporan dibidangBelanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan dan Pengelolaan Kas Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 50

## Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :

- a. Sub Bidang BelanjaLangsung;
- b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; dan
- c. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

## Pasal 51

- (1) Sub Bidang Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program Sub Bidang Belanja Langsung;
- b. menyiapkan bahan penyusunandraft Keputusan Gubernur tentang penunjukan pejabat yang melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah;
- c. menyiapkan penyusunanbahan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung;
- d. menyiapkan bahan penyusunanRancangan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Uang Persediaan;
- e. menyiapkan bahanpengelolaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung;
- f. menyiapkan bahanpengendalian atas pagu anggaran dan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPP/SPM Belanja Langsung;
- g. menyiapkan bahan dalam rangka prosespelayanan dan penatausahaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Langsung;
- h. menyiapkan bahanrekonsiliasi belanja langsung berdasarkan realisasi SP2D dengan OPD;
- i. menyiapkan bahan penyusunanlaporan realisasi belanja langsung berdasarkan SP2D secara periodik;
- j. menyiapkan bahanlaporan realisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- k. menyiapkan bahankoordinasi dan pembinaan perbendaharaan terhadap OPD;
- l. menyiapkan bahanpenyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Belanja Langsung; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 50huruf b, mempunyai tugas :


- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program sub bidang belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- b. menyiapkan bahan kegiatan, pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan urusan belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- c. menyiapkan bahan pengendalian atas pagu anggaran dan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- d. menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan dan penatausahaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- e. menyiapkan bahan rekonsiliasi belanja tidak langsung dan pembiayaan berdasarkan SP2D secara periodik;
- f. melakukan penginputan perubahan data pegawai setiap bulan;
- g. melakukan pengarsipan dokumen penggajian dan TPP;
- h. menyiapkan bahan pemprosesan pembayaran BPJS iuran wajib Pemerintah Daerah dan iuran wajib pegawai;
- i. menyiapkan bahan pemprosesan pembayaran JKK dan JKN Taspen;
- j. menyiapkan bahan pemprosesan pembayaran non anggaran;
- k. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang penunjukan penerima hibah dan bantuan sosial;
- l. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sub bidang belanja tidak langsung dan pembiayaan; dan
- m. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
- b. menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank yang telah ditunjuk;
- c. menyiapkan bahan penyusunanpetunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- d. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan rekening Kas Umum Daerah;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
- f. menyiapkanbuku kas umum bendahara umum daerah dan buku pembantu yang diperlukan;
- g. menyiapkan bahan pembayaran berdasarkan perintah BUD/Kuasa BUD atas beban rekening Kas Umum Daerah;
- h. menyiapkan bahan verifikasi terhadap laporan Surat Pertanggungjawaban fungsional dan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan rekening koran;


- i. menyiapkan bahan untuk penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah dan penempatan kelebihan kas dalam bentuk setara kas dan/atau investasi jangka pendek;
- j. menyiapkan bahan rancangan, analisis dan evaluasi penerimaan dan pengeluaran kas;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan kas non anggaran;
- l. menyiapkan bahan penyusunan dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
- m. menyiapkan bahan rekonsiliasi dan koordinasi dengan Bank Pemerintah yang ditunjuk; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Ketujuh

## Bidang Akuntansi

## Pasal 52

- (1) Bidang Akutansisebagaimana dimaksud dalam Pasal 36huruf f, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum serta koordinasi dibidang akuntansi keuangan, akuntansi barang milik daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Bidang Akutansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan Umum dibidang akuntansi keuangan, akuntansi barang milik daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban;
- b. pelaksanaan koordinasi dibidang akuntansi keuangan, akuntansi barang milik daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban;
- c. pemantauandanevaluasipelaporan dibidang akuntansi keuangan, akuntansi barang milik daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 53

Bidang Akuntansi, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Akuntansi Keuangan;
- b. Sub Bidang Akuntansi Barang Milik Daerah; dan
- c. Sub Bidang Pelaporandan Pertanggungjawaban.

## Pasal 54

- (1) Sub Bidang Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53huruf a,mempunyai tugas :
- b. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan teknis penerapan Akuntansi Keuangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Keuangan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja rinci (roadmap) pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Keuangan;


- e. menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, evaluasi dan penilaian kinerja bendahara /staf Sub Bidang Akuntansi Keuangan;
- f. menyiapkan bahan pemrosesan akuntansi transaksi keuangan sesuai dengan SAP, Kebijakan Akuntansi dan SAPD Provinsi;
- g. menyiapkan bahan penyusunan Laporan akuntansi keuangan secara periodik dan sesuai kebutuhan;
- h. menyiapkan bahan rekonsiliasi dan koordinasi proses akuntansi keuangan dengan instansi terkait;
- i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Keuangan; dan
- j. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bidang Akuntansi BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan teknis penerapan Akuntansi BMD;
- b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Sub Bidang Akuntansi BMD;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja rinci (roadmap) pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi BMD;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, evaluasi dan penilaian kinerja bendaharabarang/pengurus barang/staf Sub Bidang Akuntansi BMD;
- e. menyiapkan bahan pemrosesan akuntansi transaksi BMD sesuai dengan SAP, Kebijakan Akuntansi dan SAPD Provinsi;
- f. menyiapkan bahan penyusunan Laporan akuntansi BMD secara periodik dan sesuai kebutuhan;
- g. menyiapkan bahan rekonsiliasi dan koordinasi proses akuntansi aset dengan instansi terkait;
- h. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Sub Bidang Akuntansi BMD; dan
- i. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bidang Pelaporan dan pertanggungjawabansebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan teknis penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan, akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja rinci (roadmap) pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, evaluasi dan penilaian kinerja bendahara /staf Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP, Kebijakan Akuntansi dan SAPD Provinsi;
- f. menyiapkan bahan penyusunan Laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan serta sesuai kebutuhan;


- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- i. menyiapkan bahan rekonsiliasi laporan dan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
- k. melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Kedelapan

## Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

## Pasal 55

- (1) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g,mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum serta koordinasi dibidangPerencanaan dan Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pengamanan, Penatausahaan dan Pengendalian.
- (2) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi;
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan Umum dibidang Perencanaan dan Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pengamanan, Penatausahaan dan Pengendalian;
- b. koordinasi dibidang Perencanaan dan Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pengamanan, Penatausahaan dan Pengendalian;
- c. pemantauandanevaluasipelaporan dibidang Perencanaan dan Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pengamanan, Penatausahaan dan Pengendalian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 56

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan;
- b. Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan dan Pengamanan; dan
- c. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian.

## Pasal 57

- (1) Sub Bidang Perencanaandan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahanpenyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan pengadaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. menyiapkan bahan koordinasi pengumpulan bahan Perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan


- penghapusan Barang Milik Daerah dengan masing-masing OPD untuk disusun dalam RKBMD Pengadaan, RKBMD Pemeliharaan, RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan;
- c. menyiapkan bahanpembinaan terhadap OPD dalam penyusunan RKBMD;
- d. menyiapkan bahanpenelaahan dan verifikasi RKBMD atas usulan yang diajukan oleh OPD;
- e. menyiapkan bahan Pengusulan RKBMD kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai RKBMD Tahunan sebagai dasar bagi OPD dalam menyusun RKA-OPD;
- f. menyiapkan bahan laporan Realisasi Barang Milik Daerah;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan melakukan pengumpulan catatan perimbangan kebutuhan barang seluruh perangkat daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan melakukan pengumpulan catatan rencana kebutuhan pemeliharaan barang OPD dan realisasi pemeliharaan barang OPD setiap tahun anggaran;
- i. menyiapkan bahan pemrosesandata dan analisa kebutuhan barang OPD dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan BMD;
- j. menyiapkan bahanlaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub BidangPenggunaan, Pemanfaatan dan Pengamanansebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahanpenyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penggunaan, Pemanfataan dan Pengamanan Bara