Unknown Unknown Nomor 18.A Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ~TAS PERATURANBUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 18.A TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAKLINGKUNGANHIDUP KABUPATENMUSI BANYUASIN DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI MUSl BANYUASIN, - a. bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai perangkat daerah yang menangani urusan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan susunan keanggotaan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin; - b. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 18.a Tahun 2014 ten tang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, dipandang perlu untuk diubah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu (berlaku 21 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURANBUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR t b TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ~TAS PERATURANBUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 18.A TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAKLINGKUNGANHIDUP KABUPATENMUSI BANYUASIN
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATI MUSl BANYUASIN,
- a. bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai perangkat daerah yang menangani urusan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan susunan keanggotaan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 18.a Tahun 2014 ten tang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, dipandang perlu untuk diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 18.a Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
.&gt;-
Menetapkan
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 ten tang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 73);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 18.A TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LlNGKUNGAN HIDUP KABUPATENMUSIBANYUASIN
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 18.a Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 Nomor 347a), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Pasal1
1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah yang mengurusi bidang lingkungan hidup adalah Perangkat Daerah yang mengurusi bidang lingkungan hidup di Kabupaten Musi Banyuasin
7. Pemrakarsa adalah setiap orang atau badan hukum atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha darr/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
8. Usaha darr/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDALadalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan I atau kegiatan.
10. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat KA-ANDAL adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
11. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDALadalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan.
12. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha danl atau kegiatan.
13. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha darr/atau kegiatan.
14. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.
15. Keputusan Kelayakan Lingkungan adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
16. lzin Lingkungan adalah izinjdokumen yang merupakan bukti legalitas yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai salah satu syarat bagi seseorang atau badan hukum untuk memperoleh izin usaha danjatau kegiatan tertentu.
Pasal 2
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dihapus serta ayat (2)diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


## Pasa12

- (1)Komisi Penilai AMDALmempunyai susunan keanggotaan terdiri atas :
- a. Pejabat setingkat Eselon II pada Perangkat Daerah yang mengurusi bidang lingkungan hidup ditunjuk sebagai ketua;
- b. Pejabat setingkat Eselon III yang membidangi AMDAL pada Perangkat Daerah yang mengurusi Bidang Lingkungan Hidup ditunjuk sebagai sekretaris;
- c. Anggota Komisi Penilai AMDALmeliputi :
1. Unsur Perangkat Daerah yang mengurusi Bidang Perencanaan Daerah;
2. Unsur Perangkat Daerah yang mengurusi Bidang Penataan Ruang;
3. Unsur Perangkat Daerah yang mengurusi Bidang Kesehatan;
4. Unsur Perangkat Daerah yang mengurusi Bidang Penanaman Modal;
5. Unsur Perangkat Daerah yang mengurusi Bidang Ketenagakerjaan;
6. Unsur Perangkat Daerah yang mengurusi Bidang Hukum;
7. Unsur Instansi yang mengurusi Bidang Pertanahan;
8. Unsur Instansi yang mengurusi Bidang Pertahanan;
9. Unsur Instansi Pusat dan/ atau Instansi Provinsi dan/atau Kabupaten yang mengurusi Bidang terkait Dampak Usaha danJatau Kegiatan;
10. Pejabat setingkat Eselon III danJatau Eselon IV pada Perangkat Daerah yang mengurusi Bidang Lingkungan Hidup;
- 11.Ahli di bidang yang berkaitan dengan Rencana Usaha darr/atau Kegiatan;
- 12.Ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan, meliputi : ahli bidang lingkungan hidup, kesehatan, Fisika-Kimia, Biologi, Sosial Ekonomi dan Budaya;
13. Wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan;
- 14.Wakil dari masyarakat yang terkena dampak; dan
15. Unsur lain sesuai kebutuhan.
- (2)Nama-nama tenaga ahli yang ditunjuk menjadi anggota Komisi Penilai AMDALsebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibentuk dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang mengurusi bidang lingkungan hidup.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


## Pasal4

- (1)Komisi Penilai AMDALKabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin dengan mekanisme kerja berpedoman pada tata laksana pengajuan dan penilaian dokumen AMDAL serta Izin Lingkungan yang diatur I ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengurusi Bidang Lingkungan Hidup;
- (2)Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin bertanggung jawab kepada Bupati Musi Banyuasin dan menyampaikan laporan secara tertulis 1 (satu) kali setahun;
- (3)Keanggotaan Tim Teknis dan Tim Sekretariat Komisi Penilai AMDALsebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengurusi Bidang Lingkungan Hidup.


## PasalII

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal I fYlf/lLrr rpj.

20}1

BUPATIMUSI BA~UASINr

~

H. YUSNIN

Diundangkan di Sekayu

pada tanggal

I

fYlRfLeT

2017

PIt. SEKRETAR DAERAH

!Juu3UPATEN

SI BANYUASIN,t

H APRIYADI



BERITADAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2017 NOMOR tb


## BERITA ACARA Nomor: 188.45/7l IBANIII/2017

Pada hari ini Selasa Tanggal Qua Puluh Satu Bulan Maret tahun Qua Ribu Tujuh Belas (21-03-2017) bertempat di Kantor Sagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Sanyuasin, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

## I. DINAS lINGKUNGAN HIDUP

1. Hasan;
2. : Kepa/a Bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan

## II. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

1. Dicky Meiriando, SSTP, MH

2. Mujadi,SH.,M.Si

Kepala Sagian Hukum

- KepaJa Subbagian Perundang-Undangan

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah melakukan pembahasan terhadap:

1. Rancangan Peraturan Supati Musi Sanyuasin tentang Perubahan Atas Peraturan Supati Musi Banyuasin Nomor 1S.A Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Sanyuasin;

Dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

- a. Pembentukan Rancangan Peraturan Supati sebagaimana tersebut diatas, telah sesuai dengan ketentuan pembentukan produk hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
- b. Subtansi materi Rancangan Peraturan Supati sebagaimana tersebut diatas, telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekayu, tanggal, bulan dan tahu tersebut diatas

## DINASLlNGKUNGANHIDUPKAB.MUB~

1. Hasani

:


.-)


## BAGJAN HUKUM SETDA KAB. MUBA

:

(

~

)

:(.~)

1. Dicky Meiriando. SSTP, MH

2. Mujadi, SH.,M.Si