PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 82/2016 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUH PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN (berlaku 22 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUH PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut UPT Penyuluh Pertanian adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Penyuluh Pertanian.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II PEMBENTUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 3
- (1) UPT Penyuluh Pertanian merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) UPT Penyuluh Pertanian dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Pasal 7
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut UPT Penyuluh Pertanian adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Penyuluh Pertanian.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II PEMBENTUKAN
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Bagian Kesatu Kedudukan
- (1) UPT Penyuluh Pertanian merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) UPT Penyuluh Pertanian dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
- (1) Susunan Organisasi UPT Penyuluh Pertanian, terdiri dari:
- a. Kepala UPT; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Penyuluh Pertanian sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pada UPT Penyuluh Pertanian dapat dibentuk struktur pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Besarnya struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas

## Pasal 5

- (1) UPT Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang di bidang penyuluhan pertanian.
- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai tugas:
- a. merencanakan program dan kegiatan UPT Penyuluh Pertanian mempunyai berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- c. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluh pertanian untuk menunjang peningkatan Sumber Daya Manusia penyuluh pertanian;

- d. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka layanan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian yang akan dilaksanakan;
- e. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pencatatan dan pelaporan mengenai pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
- f. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan penyuluhan pertanian;
- g. menyusun konsep penyuluhan pertanian sesuai Peraturan Perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pemahaman petani;
- h. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyusunan laporan kegiatan penyuluhan pertanian;
- i. mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. membimbing Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- k. memeriksa hasil kerja Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

## BAB IV

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang dalam melaksanakan tugas bertindak selaku Penanggungjawab.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masingmasing.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/ Pelaksana/Bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

- (3) Pejabat Fungsional pada UPT Penyuluh Pertanian secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.

IDRUS

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 82

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR : 82 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUH PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENYULUH PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN


Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON