PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 5 Tahun 2011 tentang TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BALANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
.
BUPATI BALANGAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ealangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang pembentukan, Orginisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah. diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2010, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuaidenganbataskewenangandantanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasinYa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; perlu menetapkan Peraturan Bupati 'Balangan tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas unsurUnsui Organisali Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974lentang Pokok-Pokok Kepegiwaian (Lembaran Negara Republik.lndonesia Tahun 1974- Nomor b5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-UiOang Nomor 8 Tahun 1974 tenlang PokokPokok Kepe-gawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun rggg Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupiten Taiah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265);
6. 3.Undang-UndangNomorl0Tahun2004tentang Pembentukan -Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 438e);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimblngan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndtnesia Tahun ZOOT Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
7. l0.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 20oB tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja perangkat Dierah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupiten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerih Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peratu\_ran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 0e).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan'
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah BuPati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan'
5. Dinas pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan.
7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan.
TUGAS POKOK DAN UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Bagian Pertama
Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum
BAB II - TUGAS POKOK DAN UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pekerjaan umum
BAB II - TUGAS POKOK DAN UNSUR\_UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 3
Unsur-unsur organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Bina Marga;
- c. Bidang CiPta Karya dan Tata Ruang;
- d. Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan;
- e. Bidang Pengairan;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Bagian Kesatu
Sekretariat
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 4
- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian teinadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan binjs pekerjaan Umum serta melaksanakan urusan penyusunan program' umum, kepegawaian, keuangan dan pelaporan'
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun langkah kegiatan kesekretariatan
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 5
Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 6
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatauJahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, perjalanan dinas serta melaksanakan urusan ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf subbag di bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;
- c. melaksanakan urusan surat-menyurat dan kearsipan;
- d. melaksanakan urusan keprotokolan dan kehumasan, penerimaan tamu pimpinan, upacara, rapat dinas dan administrasi perjalanan dinas;
- e. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dinas;
- g. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribuSian, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana dinas;
- h. menyusun dan mengadministrasikan penyediaan peralatan, perlengkapan kantor, barang cetakan dan alat tulis kantor;
11. melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan dinas;
12. melaksanakan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas; 1
13. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen sub Bagian umum dan Kepegawaian; k
14. melaksanakan penyusunan laporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat, penyiapan bahan dan penyusunan laporan dinas; l.
15. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasijabatan, sistem dan prosedur kerja; m.
16. melaksanakan analisis jabatan dan analisis organisasi; n.
17. melaksanakan penyusunan bahan penyempurnaan organisasi dan usul kelembagaan di lingkungan dinas; o.
18. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur kerja di lingkungan dinas; p.
19. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan dinas; q.
20. melaksanakan penelaahan dan penyusunan bahan pertimbangan hukum; r.
21. melaksanakan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di S. lingkungan dinas;
- t. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang .. meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainya;
- u. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekai, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum Pegawai;
- v. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- w. melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan daftar penilaian prestasi/kinerja pegawai;
- x. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas'sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk keb'tjakan dan petunjuk selanjutnYa; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 7
- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengump-rtun oan -pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan'
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf subbag di bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran Pelaksanaannya;
- e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan hubungan kerja untuk menunjang keberhasilan implementasi program kegiatan dengan pelaksana kegiatan serta instansi terkait;
- f. mengidentifikasi 1okasi, potensi wilayah dan statistik pada wilayah kerja dinas;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan;
- i. menyusun program tahunan dinas dari data yang berasal dari bidang masing-masing;
- j. mengkoordinasikan pembuatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan bersama bidang;
- k. menyusun dan membuat laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan;
- l. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) dinas;
- m. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai ba[an evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan Petunjuk selanjutnya; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 8
- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertangg u ngjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf subbag di bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;
- c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan penyusunan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan dinas;
7. e.melaksanakanpenyusunansatuanbiayakegiatan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak langsung;
- g. melaksanakan penelitian kebenaran dokumen pencairan anggaran dan ketersediaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyusunan bahan revisi anggaran dinas;
- i. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan dinas;
- j. melaksanakan pembukuan, verifikasi dan penghitungan anggaran;
- k. melaksanakan pemantauan keadaan anggaran;
- l. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan penghitungan anggaran di lingkungan dinas;
- m. melaksanakan penyiapan usul bendahara dan calon pemegang uang muka kegiatan unit kerja di lingkungan dinas;
- n. menyusun laporan keuangan, melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sub Bagian Keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan sub Bagian Keuangan pada sekretariat dan penyusunan laPoran dinas;
- p. menyusun rencana, melaksanakan kegitan pengumpulan data dan penyajian dan lnalisa data anggaran perencanaan dan belanja dinas;
12. q menghimpun dan menganalisa data anggaran dan realisasi keuangan;
- r. menghimpun dan menyiapkan bahan dan menyusun rancangal. Rencana KerjJAnggaran Satuan-Kerja Perangkat Daerah (RKA) untuk dijadikan DPASKPD baik uetanja langsung maupun belanja tidak langsung;
14. S, menyusun rencana anggaran penerimaan/pengeluaran dinas, serta pengelolaan data keuangan sebagai bahan perhitungan dan perencanaan tahun anggaran Yang akan datang;
- t. penertiban, penarikan dan pengadministrasian pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang ada kaitannya dengan tupoksi dinas;
- u. mengkoordinasikan pembuatan dan pelaporan SPJ dari seluruh bidang serta memeriksa dan mengontrol SPJ yang masuk dari seluruh bagian dan bidang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- v. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip administrasi keuangan;
- w. menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
- x. menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
- y. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas'sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnYa; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Bagian Kedua
Bidang Bina Marga
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 9
- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan perencanaan teknis ' ' pembingunan, pengembangan dan pelaksanaan program serta-pengawasan brn peigendalian -pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang bina marga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang bina marga;
- c. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang bina marga;
- d. mengatur dan mengawasi terlaksananya penelitian, penelaahan dan perencanaan tentang Jalan, jembatan dan bangunan peleng.kap jalan sesuai dengan ketentuan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- e. mengatur dan mengawasi terlaksananya pengumpulan dan investasi data jalanl jalan dan bangunan pelengkap jalan sesuai dengan rencana sebagai bahan dalam pelaksanaan tugas selanjutnya;
- f. mengatur dan mengawasi terlaksananya pembuatan rencana anggaran biayi pembangunan, pengembangan, perbaikan dan pemeliharan jalan, jembatan dan bingunan pe-lengkap jalan sesuai dengan data yang ada agar dapat di laksanakan sesuai dengan ketentuan;
- g. mengatur dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan -pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan sesuai dengan ketentuan agar berjalan lancar dan berhasil baik;
- h. mengatur dan mengawasi terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi jalan, jembitan dan bangunan pelengkap jalan sesuai dengan ketentuan;
11. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya. 1.
12. memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; J.
13. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana; k
- l. menilai prestasi kerja bawahan
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 10
Bidang Bina Marga terdiri dari :
- a. Seksi Bina Teknik Kebinamargaan;
- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- c. Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan.
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 11
- (1) Seksi Bina Teknik Kebinamargaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum kegiatan lingkup pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan seksi bina teknik kebinamargaan
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 12
- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas meneliti/survey, mengolah data menyusun perencanaan teknis pembangunan, perizinan, pengLmbangan dan pelaksanaan program serta pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pemanfaatan jalan dan jembatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan seksi pembangunan jalan dan jembatan
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 13
- (1) Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas meneliti/survey, mengolah data, menyusun perencanaan teknis pemeliharaan,
pengembangan dan peningkatan, pelaksanaan program serta pengawasan dan pen6endalian, pemeliharJan dan pemanfaatan serta peningkatan jalan' jembatan dan bangunan pelengkap jalan'
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan seksi pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 14
- (1) Bidang cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan p"r6ncanaan teknis - pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan program serta pengawasan dan pengendalian lata ruang' pembangunrn,' pJrneliharaan dan pemanfaatan gedung, perumahan, Sarana dan prasarana lingkungan permukiman'
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun program, perencanaan, pengolahan juknis, pelaksanaan dan f"nju*u.an/pJngendalian sarta pemanfaatan tata ruang sehubungan den[an pembangunan gedung dan perumahan serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
2. menyusun program pembangunan, perencanaan teknis, pengolahan juknis, pelaksanaan, peningkatan, p-engembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan brngrnrn seria p",ig"*rtan dan pengendalian pembangunan gedung dan perumahan milik Pemerintah; b.
3. menyusun program pembangunan, peren6anaan teknis, pengolahan juknis, pelaksanaan, feningkatan, pbngembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan 'brngrnun seria peiga*asan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana lingkungan Permukiman; c.
4. membuat telaahan kepada atasan untuk memberi ijin ataupun rekomendasi untuk pembangunan gedung dan perumahan serta Sarana dan prasarana lingkungan pemukimJn seJuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bahan pertimbangan. d.
5. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; a
6. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; f.
7. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana; g.
8. menilai prestasi kerja bawahan
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 15
Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari :
- a. seksi Bina Teknik cipta Karya, Tata Ruang dan Tata Kota;
- b. Seksi Gedung dan Perumahan; dan
- c. Seksi Lingkungan dan Permukiman.
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 16
- (1) Seksi Bina Teknik cipta Karya, Tata Ruang dan Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum kegiatan pembangunan gedung' perumahan serta lingkungan Permukiman.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan tugas; program kerja sebagai Pedoman
- b. mengadakan survey, penelitian dan penilaian terhadap bangunan gedung, peruirahan dan praJairna lingkungan permukiman dalam menyiapkan datadata perencanaan dan pemeliharaan gedung;
2. melaksanakan perencanaan teknis bangunan gedung, perumahan dan pengembangan prasarana lingkungan permukiman serta menyiapkan petunjuk-petu nj uk teknisnYa; C
3. menyiapkan rencana tata bangunan dan lingkungan serta penataan ruang terbuka hijau kawasan Perkotaan; d.
4. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan instansi/unit rerlalnioang/seksi terkait dalam kegiatan pengembangan, penataan, pengendaliin, pemeliharaan, pemanfaatan, pengelolaan bangunan gedung danlerumahan serta prasarana lingkungan permukiman; e.
5. melaksanakan penelitian dan telaahan terhadap nilai teknis bangunan sebagai bahan dalam penyusunan rencana teknis, pengembang?n dan p"nr[rrn bangunan gedung dan perumahan serta prasarana lingkungan permukiman; f.
- g. melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi lain dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas terkait;
7. membuat pelaporan dan melaksanakan pengadministrasian yang baik pada seksi gedung dan Perumahan; h.
8. pendataan harga satuan bahan dan harga satuan bangunan gedung negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 1
- t. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
10. memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; m.
11. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana; n.
12. menilai prestasi kerja bawahan
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 17
- (1) Seksi Gedung dan Perumahan mempunyai tugas meneliti/survey, mengolah data, menyusun perencanaan teknis pembangunan, pengembangan, pelaksanaan program sefta pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan gedung dan perumahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- melaksanakan pendataan dan inventarisasi bangunan gedung dan perumahan baik milik pemerintah maupun milik masyarakat; b.
- melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan gedung dan perumahan; c.
- mengadakan pemeliharaan bangunan gedung dan perumahan agar tetap memiliki nilai teknis bangunan; d.
- menyiapkan dokumen pendaftaran bangunan gedung negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e.
- mengadakan penelitian dan penilaian serta merekomendasikan pendirian banglnan gedung dan perumahan untuk terbitnya perijinan mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f.
- mengadakan hubungan dan koordinasi dengan intansi terkait untuk kelancaran proses penerbitan ijin mendirikan bangunan; g.
- mengadakan hubungan koordanasi dengan intansi/bidang/seksi terkait untuk kelancaran tugas; h.
- membuat pelaporan dan melaksanakan pengadministrasian yang baik pada seksi gedung dan Perumahan;
- membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; J.
- memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; k.
- memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana; t.
- menilai prestasi kerja bawahan
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 18
- (1) Seksi Lingkungan dan Permukiman mempunyai tugas meneliti/survey, mengolah iata, menyusun perencanaan teknis, pelaksanaan program serta p"ng-r*6an dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana lingkungan permukiman'
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana lingkungan Permukiman;
- c. melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
- d. mengadakan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman agarletap memiliki nilai manfaat bagi masyarakat;
- e. mengadakan hubungan dan koordinasi dengan instansi/bidang/seksi terkait untuk kelancaran tugas;
- f. membuat pelaporan dan melaksanakan pengadministrasian yang baik pada seksi lingkungan dan Pemukiman;
- g. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- i. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana;
6. j menilai prestasi kerja bawahan
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 19
- (1) Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan ' 'pemO'r-naan usaha jasa konstruksi, bimbingan teknis dan uji mutu konstruksi serta menyiapkan perencanaan pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan peralatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut '
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah-langkah kegiatan bidang jasa konstruksi dan peralatan yang
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 21
- (1) Seksi Peralatan mempunyai tugas menyiapkan perencanaan pengadaan' pemeliharaan perlengkapan din peralatan serta mengadministrasikan, mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan peralatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyusunan rencana pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan Peralatan;
- c. melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan peralatan;
- d. mengadakan pengembangan keterampilan operator dan mekanik;
- e. melakukan pengadminstrasian dan membuat pedoman tata cara penyewaan alat;
8. f . membuat pedoman dan petunjuk teknis pengoperasian peralatan;
- g. melakukan pemantauan terhadap aktifitas peralatan yang sedang bekerja;
- h. membuat pelaporan dan melaksanakan pengadministrasian yang baik pada seksi Peralatan;
- i. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnYa;
- memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; 1.
- memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana; k.
- menilai prestasi kerja bawahan
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 23
- (1) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data pengembangan teknologi konstruksi, menyusun petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian program uji mutu, membuat perizinan serta pemantauan dan evaluasi kinerja badan usaha jasa konstruksi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rencana kerja tahunan pembinaan jasa konstruksi;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi;
- d. mengadakan pengembangan, penyuluhan pada masyarakat tentang usaha jasa konstruksi;
7. e, melaksanakan pengendalian dan program uji mutu jasa konstruksi;
- f. melakukan pemantauan dan mengevaluasi kinerja usaha jasa konstruksi;
- g. membuat surat izin usaha jasa konstruksi;
- h. membuat pelaporan dan melaksanakan pengadministrasian yang baik pada seksi pembinaan jasa konstruksi;
- i. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnYa;
12. j memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- k. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana;
- l. menilai prestasi kerja bawahan
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 24
- (1) Bidang Pengairan mempunyai tugas .menyiapkan perencanaan teknis ' ' pembingrn4i, pengembangah dan pelaksanaan program pengairan serta pengawasrn dun pe-ngendalian pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan rawa, sungai dan irigasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengatur dan mengawasi terlaksananya inventarisasi Sarana pengairan baik milik pemerintah maupun milik masyarakat;
3. mengatur dan mengawasi terlaksananya penelitian, penelaahan dan perencanaan Sarana dan prasarana pengairan untuk pelaksanaan tugas selanjutnya; C.
4. mengatur dan mengawasi terlaksananya perencanaan biaya pembangunan dan pemeliharaan pengairan sesuai ketentuan; d.
5. mengatur dan mengawasi terlaksananya pembangunan, rehabilitasi dan p"*elihataan pengairan sesuai nilai yang diharapkan; a
6. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang. dapat menggangu aliran air sungai dalam rangka mencegah terjadi bencana banjir; f.
7. memberi saran/masukan kepada atasan dalam upaya mencegah dan mengendalikan bencana banjir; g.
8. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; h.
9. memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; i.
10. j memeriksa, mengontrol dan manilai hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana;
- k. menilai prestasi kerja bawahan
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 25
Bidang Pengairan terdiri dari :
- a. Seksi Bina Teknik Pengairan;
- b. Seksi Pemeliaharaan lrigasi, Sungai dan Rawa; dan
- a. seksi Peningkatan dan Pembangunan Irigasi, Sungai dan Rawa'
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 26
- (1) Seksi Bina Teknik Pengairan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum kegiatan lingkup"pembangunrn drn pLmeliharaan irigasi, sungai dan rawa.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas; a.
- melaksanakan survey rencana kegiatan pengairan; b.
- menghimpun dan mengolah data perencanaan teknis program p"r6rngrnan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan; c.
- membuat daftar inventaris prasarana pengairan; d.
- membuat pelaporan dan melaksanakan pengadministrasian yang baik pada seksi bina teknik Pengairan; 6
- membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; f.
- memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; g.
- memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana; h.
- menilai prestasi kerja bawahan
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 28
- (1) Seksi Peningkatan dan Pembangunan lrigasi, Sungai dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan survey, mengolah data, menyusun perencanaan teknis peningkatan dan pembangunan, pelaksanaan program pemanfaatan irigasi sungai dan rawa.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, sungai dan rawa;
- c. menyusun dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian sungai;
- d. melakukan penyuluhan dan upaya penanggulangan bencana banjir;
- e. melakukan pengawasan dan penertiban terhadap aktifitas masyarakat yang melakukan penggalian dan penambangan pasir di sungai;
- f. menyusun dan melaksanakan konservasl dan normalisasi sungai;
9. g, menyusun rencana dan monitoring pemanfaatan irigasi, sungai dan rawa;
- h. membuat pelaporan dan melaksanakan pengadministrasian yang baik pada seksi peningkatan dan pembangunan irigasi, sungai dan rawa;
- i. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
12. j memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- k. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana;
- l. menilai prestasi kerja bawahan
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 29
- (1) UPT mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sebagian tugas pokok Dinas ' ' iekerjaan' Umum yang mempunyai wilayah keria 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) UPT mempunyai fungsi perencanaan teknis operasional, pelaksanaan teknis fungsional dan'evaluaii perencanaan dan pelaksanaan teknis fungsional'
- (3) UPT dipimpin seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung '-' jawab 't&lt;epaOa KepalI Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) UPT terdiri dari sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang ' ' dapat ditetapkan sesuai-dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'
Bagian Ketujuh
KelomPok Jabatan Fungsional
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 30
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pek6rjaan Umum sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ## BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 31
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatui kembali dengan Peraiuran/Keputusan Bupati tersendiri'
- (2) Padasaat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pekerjlan Umum Kabupaten Balangan dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Ta'hun 2006 tentang Uraian Tugag Kepala,.Kepala Bagian Tata Usaha, fepJa Bidang, Kepala Sud Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas pekerjaan Umu'ni Kabupaien Balangan Oicinut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB III - URAIAN TUGAS UNSUR.UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.