PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO Nomor 54 Tahun 2001 tentang PENDEFENITIFAN KECAMATAN PEMBANTU VII KOTO MENJADI KECAMATAN VII KOTO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO ,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 54 TAHUN 2001
TENTANG
PENDEFENITIFAN KECAMATAN PEMBANTU VII KOTO MENJADI KECAMATAN VII KOTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I T E B 0,
- a. bahwa Kecamatan VII Keto sebelumnya merupakan Kecamatan Perwakilan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi 223 Tahun 1985 , kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemer 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan pada pasal 7 menyatakan Semua Kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan Kecamatan yang telah dibentuk pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, dibentuk menjadi Kecamatan;
- b. bahwa untuk membentuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas , sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nemer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , Pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendefenitifan Kecamatan Pembantu VII Keto Menjadi Kecamatan VII Keto;
1. Undang-undang Nemer 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabunp Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nemer 22, Tambahan Lembaran Negara Nemer 3903);
2. Undang-undang Nemer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Nemer 60, Tambahan Lembaran Negara Nemer 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nemer 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nemer 165);
4. Keputusan Presiden Nemer 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Pembentukan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nemer 70);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
Dengan pesetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENDEFENITIFAN KECAMATAN PEMBANTU VII KOTO MENJADI KECAMATAN VII KOTO
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini; yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.
PEMBENTUKAN KECAMATAN VII KOTO
BAB II - PEMBENTUKAN KECAMATAN VII KOTO
Pasal 2
- ( 1 ) Membentuk Kecamatan VI I Kato di Wilayah Kabupaten Tebo yang meliputi wilayah :
1. Desa Pucuk Jambi.
2. Desa Teluk Kayu Putih.
3. Desa Kuamang.
4. Desa Melako Kecil.
5. Desa Muara Niro.
6. Desa Lembayo.
7. Desa Teluk Kepayang Pulau lndah.
8. Desa Balai Raja.
9. Desa Paseban.
10. Desa Cermin Alam.
11. Desa Sungai Karang.
- (2) Wilayah Kecamatan VI I Kato sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Tebo Ulu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan VI I Kato, maka Wilayah Kecamatan Tebo Ulu dikurangi dengan Kecamatan VII Kato sebagaimana dimaksud ayat (1 ).
IBUKOTA KECAMATAN VII KOTO
BAB Ill - IBUKOTA KECAMATAN VII KOTO
Pasal 3
Pusat Pemerintahan Kecamatan VI I Keto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di DESA MELAKO KECIL.
BATAS KECAMATAN VII KOTO
BAB IV - BATAS KECAMATAN VII KOTO
Pasal 4
- (1) Batas Wilayah Kecamatan VII Keto sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara dengan Propinsi Riau.
- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Tebo Ulu.
- c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Jujuhan dan KecamatanTebo Ulu.
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Tebo Ulu.
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - BATAS KECAMATAN VII KOTO
Pasal 5
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tebo.
BAB IV - BATAS KECAMATAN VII KOTO
Pasal 6
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lebaran Daerah Kabupaten Tebo. H.A.MADJID MU'AZ

Penetapan: Ditetapkan di My~ra\_ Tebo,\_ Pada tanggal 9 Nopember 2001- BURATI TEBO, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2001 NOMOR 54

Penetapan: Diundangkan di MuaraJebo\_\_ \_ Pada tanggal 1 pember 2001 ,\_...u-..H KABUPATEN TEBO, HDARKUINLSH Pembina Utama Muda NIP . 430004928 \_.#
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERA TURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
## TAHUN 2001 NOMOR
## TENT ANG
## PENDEFENITIFAN KECAMATAN PEMBANTU VII KOTO MENJADI KECAMATAN VII KOTO
## I. PENJELASAN UMUM.
Kedudukan Pemerintah Kecamatan mempunyai posisi yang strategis karena Pemerintah Kecamatan merupakan titik pertemuan dari berbagai sector pembangunan dengan pembangunan swadaya masyarakat.
Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan daerah Kota yang dipimpin oleh Camat dan pembetukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Pusat memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, dimana dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat serta memperhatikan potensi daerah yang ada.
Dilihat dari kondisi dan letak Desa/Pemukiman penduduk yang tersebar, letak desa yang jauh dari lbukota Kecamatan, dan ada Kecamatan yang mempunyai wilayah administrasi yang cukup luas serta adanya ketidak seimbangan antara besarnya jumlah Desa-des sehingga rentang kendali dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap wilayah bawahan menjadi kurang efektif, sehingga perlu adanya penataan kembali Pemerintahan Kecamatan.
Salah satu Kecamatan yang perlu adanya penataan kembali adalah Kecamatan Pembantu VII Kato yang mempunyai luas wilayah 1.127 Km2 dengan jumlah wilayah bawahan 11 (sebelas) Desa dan jumlah penduduk sebanyak 11. 942 jiwa.
Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000
PENJELASAN
Pasal 1
cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan dimana disebut bahwa semua Kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan Kecamatan yang telah dibentuk pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, dibentuk menjadi Kecamatan. Maka Kecamatan Pembantu VII Kato yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 223 Tahun 1985 tanggal 22 Juli 1985 statusnya dapat ditingkatkan menjadi Kecamatan Defenitif. ## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL