PERATURAN BUPATI BANTUL Nomor 14A Tahun 2012 tentang PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) UNTUK KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku 03 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 14A TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) UNTUK KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
- a. bahwa untuk meringankan beban keluarga miskin dan sebagai bagian upaya pengentasan kemiskinan, perlu adanya bantuan pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk keluarga miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pemberian Bantuan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) UNTUK KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Keluarga miskin adalah keluarga miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai data base yang ada di Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
BAB II - PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN PBB
Pasal 2
- (1) Bagi keluarga miskin di Kabupaten Bantul diberikan bantuan pembayaran PBB Tahun 2012 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012.
- (2) Pemberian bantuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran langsung PBB Tahun 2012 ## BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
BAB II - PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN PBB
Pasal 3
- (1) Tata cara pemberian bantuan pembayaran PBB untuk keluarga miskin adalah sebagai berikut :
- a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengirimkan SPPT PBB Tahun 2012 kepada pemerintah Desa se Kabupaten Bantul;
- b. SPPT PBB yang telah diterima oleh Pemerintah Desa diteliti kebenarannya dan dikelompokkan dalam kelompok pedukuhan oleh Pamong Desa yang menangani PBB dan selanjutnya dikirim ke masing-masing pedukuhan;
- c. Dukuh meneliti kembali SPPT PBB yang diterima dan memisahkan SPPT PBB atas nama keluarga miskin;
- d. SPPT PBB yang bukan atas nama keluarga miskin oleh Dukuh langsung diberikan kepada wajib pajak, sedangkan SPPT PBB atas nama keluarga miskin direkap sesuai urutan Nomor Objek Pajak yang terdapat dalam SPPT PBB dan dikirim kembali ke Pemerintah Desa;
- e. Pemerintah Desa merekap SPPT PBB atas nama keluarga miskin yang dikirim oleh Dukuh dan disusun sesuai urutan pedukuhan;
- f. Wajib Pajak yang terdapat dalam SPPT membuat surat permohonan bantuan pembayaran PBB yang diketahui oleh Dukuh, Lurah Desa dan Camat;
- g. Pemerintah Desa mengkoordinir surat permohonan bantuan pembayaran PBB yang diajukan oleh masing-masing wajib pajak dan mengirimkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Penagihan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- h. pengiriman surat permohonan bantuan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan secara bertahap tetapi harus satu kesatuan untuk setiap pedukuhan dan dikoordinir oleh Pemerintah Desa.
- (2) Surat permohonan bantuan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat rencana penggunaan bantuan yang dimaksud.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memverifikasi dan memproses surat permohonan pembayaran PBB yang diajukan oleh wajib pajak.
- (4) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan pembayaran PBB dengan Keputusan Bupati
BAB II - PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN PBB
Pasal 4
- (1) Bukti setoran sebagai pertanggungjawaban keuangan disimpan pada Bidang Penagihan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sedangkan SPPT dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dikembalikan ke wajib pajak.
- (2) Daftar nama wajib pajak penerima bantuan pembayaran PBB disimpan oleh Bidang Penagihan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban atas pemberian bantuan pembayaran PBB.
BAB II - PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN PBB
Pasal 5
- (1) Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemberian bantuan pembayaran PBB ditugaskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Bantul Nomor 1B Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Penetapan: Ditetapkan di Bantul pada tanggal 03 Januari 2012

Penandatangan: BUPATI BANTUL, ttd SRI SURYAWIDATI

Penetapan: Diundangkan di Bantul pada tanggal 28 September 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd ## RIYANTONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum Penata Tingkat I (III/d) NIP.196402191986031023