PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 20 Tahun 2015 tentang PENETAPAN KABUPATEN KAPUAS HULU SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI (berlaku 6 November 2015)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu berstatus sebagai taman nasional dan hutan lindung yang sejak lama telah dihuni oleh penduduk sehingga untuk menjaga agar peruntukan kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara lestari dan seimbang diperlukan langkah-langkah konservasi dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan masyarakat;
- c. bahwa keterkaitan sebagian besar masyarakat Kapuas Hulu terhadap fungsi dan manfaat hutan, sungai, dan danau sangat tinggi sehingga pengelolaan pembangunan dengan menerapkan kaidah-kaidah konservasi merupakan jiwa dan semangat masyarakat;
- d. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup yang dapat mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya diperlukan kerjasama dan tanggungjawab oleh semua pemangku kepentingan dalam membangun dan mengelolanya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Mengingat :
huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi;
1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa mengenai keanekaragaman hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) ;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5125);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
19. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor No.10 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 10, Tambahan Lembaran Derah Provinsi Kalimantan Barat 81).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dareah Tahun 2011 - 2031;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
KABUPATEN
KAPUAS
HULU
SEBAGAI
KABUPATEN KONSERVASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
7. Kawasan Konservasi adalah kawasan pelestarian alam yang terdiri dari ekosistem asli dan/atau ekosistem unik, yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis tumbuhan dan satwa baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
8. Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
9. Kabupaten Konservasi adalah wilayah administratif yang menyelenggarakan pembangunan berlandaskan pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati untuk menjamin kesejahteraan dan hutan lestari.
10. Kawasan Lindung adalah kawasan yag ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
11. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan /atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan,
- dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
12. Hak ulayat masyarakat hukum adat adalah sebagai pengakuan terhadap kedaulatan ekonomi masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber kekayaan alamnya.
13. Lembaga Adat adalah suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, perananperanan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.
14. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup serta generasi masa kini dan generasi masa depan.
15. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul luhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan memanfaatkan suatu wilayah tertentu secara turun-temurun.
16. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam polapola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
17. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat.
18. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
19. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
20. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
21. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
22. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menjadi pedoman dalam interaksi antara individu atau kelompok, dengan sesama manusia serta hubungannya dengan alam dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
23. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
24. Peran Serta Masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan tujuan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
25. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
26. Desa Konservasi adalah sebuah pendekatan model konservasi yang memberi peluang kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi untuk terlibat aktif dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi.
27. Masyarakat Desa Hutan adalah petani hutan atau mayarakat secara umum yang memiliki ketergantungan terhadap fungsi dan manfaat hutan sangat tinggi.
Bagian Kesatu Asas
BAB II - ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi
BAB II - ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi
BAB II - ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi bertujuan untuk:
- a. Melindungi, memanfaatkan, serta memperkaya sumber daya alam secara teratur dan berkelanjutan;
- b. Menciptakan keharmonisan dan kerjasama yang intensif antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lembaga Masyarakat dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Kawasan Konservasi; dan
- c. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya masyarakat sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan.
Bagian Keempat Ruang Lingkup
BAB II - ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan Wewenang dan Tanggung Jawab Konservasi, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Kawasan Konservasi, Perlindungan Kawasan Konservasi, Pemberdayaan dan Peran Masyarakat, Kerjasama dan Pendanaan, Penataan Pelaksanaan Konservasi, serta Pengawasan.
BAB III - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KONSERVASI
Pasal 6
Wewenang dan Tanggung Jawab Konservasi ada pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Pelaku Usaha, dan seluruh pengguna sumber daya.
Bagian Kesatu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
BAB III - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KONSERVASI
Pasal 7
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meliputi:
- a. menyiapkan rencana pelaksanaan Kebijakan Konservasi sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten;
- b. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan Kabupaten Konservasi;
- c. menyelenggarakan pengelolaan Kabupaten Konservasi;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama pengelolaan Kabupaten Konservasi dengan Pemerintah Provinsi; dan
- e. mengembangkan upaya pendanaan bagi Kabupaten Konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Pelaku Usaha
BAB III - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KONSERVASI
Pasal 8
Wewenang dan tanggung jawab Pelaku Usaha meliputi :
- a memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya;
- b memberikan ganti kerugian kepada masyarakat dan pihakpihak terkait lainnya sebagai akibat tindakan yang merugikan atas suatu usaha yang dilakukan; dan
- c ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) mengacu pada Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Seluruh Pengguna Sumber Daya
BAB III - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KONSERVASI
Pasal 9
Wewenang dan tanggung jawab Pengguna Sumber Daya meliputi:
- a Memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya; dan
- b Mematuhi dan menerapkan peraturan dalam memanfaatkan dan mengembangakan potensi sumber daya yang mengacu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kesatu Hak
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 10
Hak masyarakat dalam pelaksanaan Kabupaten Konservasi meliputi :
- a memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan prinsip konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 11
Kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan Kabupaten Konservasi meliputi:
- a melindungi lingkungan hidup dengan cara menghindari melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
- b melaporkan kegiatan yang memiliki dampak merusak lingkungan kepada pemerintah setempat dan/instansi terkait;
BAB V - KAWASAN KONSERVASI
Pasal 12
- (1) Kawasan Konservasi mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, fungsi pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Taman nasional;
- b. Hutan lindung;
- c. Danau lindung;
- d. Kawasan hutan yang dilindungi dan dikelola oleh masyarakat adat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati
BAB V - KAWASAN KONSERVASI
Pasal 13
- (1) Di dalam Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dalam melakukan kegiatan fungsi pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kawasan Konservasi yang terdapat keberadaan masyarakat hukum adat, pengelolaannya dilakukan menurut kearifan budaya lokal dan tetap ## BAB VI PERLINDUNGAN KAWASAN KONSERVASI
BAB V - KAWASAN KONSERVASI
Pasal 14
- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan Kawasan Konservasi.
- (2) Perlindungan Kawasan Konservasi merupakan usaha untuk:
- a. mencegah dan membatasi kerusakan kawasan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, alam, serta penyebab kerusakan lainnya; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas kawasan, investasi serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan.
- (3) Pemegang ijin usaha pemanfaatan kawasan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan kawasan, diwajibkan melindungi kawasan dan areal kerjanya.
BAB V - KAWASAN KONSERVASI
Pasal 15
Dalam rangka perlindungan Kawasan Konservasi, Pemerintah wajib melibatkan masyarakat.
BAB V - KAWASAN KONSERVASI
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, diatur dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kesatu Pemberdayaan Masyarakat
BAB VII - PEMBERDAYAAN DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 17
- (1) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan masyarakat Kawasan Konservasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan kapasitas dan kemandirian masyarakat serta pemberian akses pemanfaatan Kawasan Konservasi.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui: a. program pengembangan desa konservasi; b. program pengembangan desa hutan;
- c. fasilitasi kemitraan masyarakat dengan pihak pengelola Kawasan Konservasi;
- d. program berwawasan lingkungan, keluarga, sekolah dan masyarakat; dan
- e. program pemberdayaan yang bersinergi dengan program pemberdayaan pemerintah pusat dan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan dan model kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Peran Masyarakat
BAB VII - PEMBERDAYAAN DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 18
- (1) Semua pihak dapat berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Kabupaten Konservasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Semua pihak sebagaimana ayat (1) dapat berperan aktif dalam: a. meningkatkan kemandirian, kompetensi dan prakarsa masyarakat dalam pelaksanaan Kabupaten Konservasi;
- b. memberikan saran dan pendapat serta informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan Kabupaten Konservasi;dan
- c. bantuan dalam bentuk program, dan atau bentuk lainnya yang tidak mengikat.
- (3) Dalam mengembangkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konservasi melalui pendidikan dan pelatihan.
- (4) Semua pihak dapat berpartisipasi aktif dalam membantu pemerintahh dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan, pelatihan serta aksi nyata.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu Kerjasama
BAB VIII - KERJASAMA DAN PENDANAAN
Pasal 19
- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kabupaten Konservasi dapat diadakan kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan semua pihak.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
3. dengan
BAB VIII - KERJASAMA DAN PENDANAAN
Pasal 20
- (1) Pendanaan pelaksanaan Kabupaten Konservasi ditetapkan ## BAB IX PENATAAN PELAKSANAAN KONSERVASI
BAB VIII - KERJASAMA DAN PENDANAAN
Pasal 21
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap penataan pelaksanaan konservasi wajib memilki analisis dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian pelaksanaan konservasi yang diatur dengan Peraturan Bupati.
.
BAB X - PENGAWASAN
Pasal 22
- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kabupaten Konservasi dilakukan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Kabupaten Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Teknis yang
- terkait di tingkat Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa serta oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Konservasi dapat membuat Peraturan Desa ## BAB XI KETENTUAN LARANGAN
BAB X - PENGAWASAN
Pasal 23
- (1) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan Konservasi.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan konservasi, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang dapat mengganggu kelangsungan ekosistem di kawasan konservasi.
- (3) Setiap orang, kelompok orang,dan/atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan kawasan konservasi.
BAB XII - KETENTUAN ADMINISTRATIF
Pasal 24
- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab suatu usaha dan/atau suatu kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif terdiri dari :
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin usaha dan/atau izin kegiatan; dan
- d. pencabutan izin usaha dan/atau izin kegiatan.
- (4) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila persyaratan perizinan telah dipenuhi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan yang dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin baru dapat mengajukan izin kembali setelah 5 (lima) tahun dari pencabutan izin.
BAB XIII PENYIDIKAN
BAB XII - KETENTUAN ADMINISTRATIF
Pasal 25
- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Kabupaten yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnva, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam/dan kawasan pelestarian alam;
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara;
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
- (1) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- /(lima puluh juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
Seluruh ketentuan dan pedoman yang ada berkaitan dengan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28
- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, hak-hak uluyat masyarakat hukum adat dan keberadaan masyarakat hukum adat dalam kawasan konservasi tetap diakui.
- (2) Desa-desa yang berada dalam kawasan konservasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini statusnya ditentukan ## BAB XV KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN ADMINISTRATIF
Pasal 107
- (1) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- /(lima puluh juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
Seluruh ketentuan dan pedoman yang ada berkaitan dengan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, hak-hak uluyat masyarakat hukum adat dan keberadaan masyarakat hukum adat dalam kawasan konservasi tetap diakui.
- (2) Desa-desa yang berada dalam kawasan konservasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini statusnya ditentukan ## BAB XV KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Kapuas Hulu pada tanggal 26 November 2015

Penandatangan: PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU, ## MARIUS MARCELLUS TJ.

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 27 November 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ## MUHAMMAD SUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 22 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (21)/(2015)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 20 TAHUN 2015
## TENTANG
## PENETAPAN KABUPATEN KAPUAS HULU SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI
## I. UMUM
Bangsa Indonesia telah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan sumber daya alam yang melimpah. Sumberdaya alam yang melimpah ini sekaligus sebagai modal dasar dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut diperlukan usaha-usaha pemeliharaan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga manfaat yang dirasakan tidak hanya bagi generasi sekarang namun untuk generasi yang akan datang. Salah satu bentuk usaha pemeliharaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan tersebut adalah konservasi lingkungan dan sumber daya alam.
Di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014
PENJELASAN
Pasal 390
Dengan terbentuknya Kawasan Konservasi, pihak yang perlu diperhatikan secara serius adalah mayarakat. Penafsiran yang dimungkinkan mengemuka dari masyarakat adalah bahwa masyarakat merasa akses ke kawasan konservasi menjadi sangat terb