PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 1 Tahun 2013 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOM OR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 1 ~ TAHUN 2013
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOM OR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong ten tang Peraturan Pe1aksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang› Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita N egara Repu blik Indonesia Tah un 20 11 Nom or 3 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 15);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
22. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masaftahun pajak.

## BAB II

## TATA CARA PENGISIAN SPTPD

## Pasal2

- ( 1) Setiap su bjek pajak mineral bukan logam dan batuan wajib mendaftarkan diri ke Dispenda dengan menggunakan formulir SPTPD atau laporan lain yang dipersamakan.
- (2) Formulir SPTPD atau laporan lain yang dipersamakan harus diambil sendiri atau kuasanya di Dispenda yang memuat sekurang-kurangnya:
- a. data subjek pajak mineral bukan logam dan batuan;
- b. data objek pajak mineral bukan logam dan batuan; dan
- c. nilaijpemakaian objek pajak mineral bukan logam dan batuan.

## Pasa13

- ( 1) Formulir SPTPD atau laporan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Dispenda paling lama 30 (tiga