Unknown REPUBLIK INDONESIA Nomor 51 Tahun 1998 tentang PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (berlaku 20 April 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa hutan di Indonesia adalah sumber daya alam yang merupakan salah satu potensi ekonomi nasional yang perlu dikelola untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal dan lestari dalam rangka pembangunan nasional;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan hutan yang berkelanjutan untuk pembangunan Nasional, perlu diadakan pengaturan mengenai provisi sumber daya hutan di seluruh wilayah Indonesia dengan Peraturan Pemeirntah;
Mengingat
: 1.
- Pasal 5 ayat (2) Udang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 2863);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 3037);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 3274);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 3687);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan dan Iuran Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 31);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PROVISI SUMBER DAYA HUTAN.
Pasal 1
Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah dengan:
1. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atau Resources Royalty Provision adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara.
2. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.
3. Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta
Pasal 2
PSDH merupakan satu jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
Pasal 3
- (1) PSDH wajib dibayar oleh Pemegang HPH/HPHH/IPK dan ISL atas hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
- (2) Tata cara pengenaan dan pemungutan PSDH diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
Pasal 4
- (1) PSDH wajib disetor langsung ke Kas Negara.
- (2) Tata cara penyetoran PSDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
Pasal 5
- (1) Dasar perhitungan dan besarnya PSDH ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan
Pasal 6
Penggunaan PSDH ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
Pasal 7
Pajak Bumi dan Bangunan atas areal blok tebangan dikenakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.
Pasal 8
Pelaksanaan Pembayaran PSDH tidak meniadakan kewajiban pemegang HPH/HPHH/IPK/IPKH dan ISL untuk membayar kewajiban lainnya.
Pasal 9
Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri baik bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai bidang tugas masing-masing.
Pasal 10
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di jakarta pada tanggal 20 April 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA SAADILLAH MURSJID
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR 51 TAHUN 1998
## TENTANG
## PROVISI SUMBER DAYA HUTAN
## UMUM
Kekayaan alam hutan di Indonesia merupakan salah satu potensi ekonomi nasional yang dalam pemanfaatannya perlu dikelola secara baik untuk tetap menjaga kelestariannya sebagai sumber daya alam, sekaligus memperoleh manfaat yang maksimal dalam rangka pembangunan Nasional.
Pengelolaan yang telah berlangsung selama ini dirasakan sudah cukup memadai, namun masih dapat ditingkatkan lagi, khususnya dalam hal penerimaan yang berupa pembayaran royalti atas pemanfaatan hasil hutan, yang selama ini dikenal dengan nama Iuran Hasil Hutan.
Sehubungan dengan upaya peningkatan tersebut, perlu diadakan Provisi Sumber Daya Hutan atau Resources Royalty Provision yang merupakan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang seluruh hasil penerimaannya disetorkan ke Kas Negara.
## PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Dengan penetapan Provisi Sumber Daya Hutan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka jenis-jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sehingga menjadi sebagaimana tercantum - 2 - pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IIA angka 9 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu disesuaikan.

## Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal5 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3759