PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 49 Tahun 1997 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri S,pil di Linqkunqan Pemerintah Daerah JO Keputusan Menteri Oararn Negen Nomor 4 Tahun 1997 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor i 99, Tambahan Lernbaran Negara Ri Nornor 4 'i 39 ). 10. tentang Penyidik Peqawai Negeri Sipi! di Lingkungan Pemerintah Daerah: 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor : 174 tahun 1997 tentang Pedornan Tata cara Pemungutan Retribusi Daera h: 11. Keputusan Menteri"Dalam Negeri Nomor : 119 tahun 1997 tentang tata cara Perneriksaan dibidang Retribusi Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Norn or : 147 tah u n 1998 tentang Komponen penetapan tarif ~etribusi: 14. '13. Keputusan Mer.teri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001. tentanq teknis penyusunan dan maten muatan produk-produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan DEVvAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang\_\_\_;
- a. bahwa dengan telao oitetapkannya Undarrg-undc.1ng r·Jurnu 18 Tahun 1997 sebagaimana telah d1rubah cenqan Undang-undang Nemer 34 T ahun 2000 tentanq Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, -dimana sa-lah satu ;eni:; retribusi yang ada di Kab. Sarolanqun adalah Retr,t:: ________________ i'::' Pernakaian Ke!\aya~n Daerah
- b. bahwa untuk mernunqut RE:::tribusi sebaqaimana di:na:.\_\_-:.u:j pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan denqan Peraturan Daerah Kab Sarnlangun
Mengingat ~
1. Undanq-undanq Nomor 49 Tahun 1960 tentanq P.:.1nrcia Urusan Piutanq r~egara (Lernbaran Nega,~ Rep,\_ii;;;;, Indonesia T.ahun 1960 Nornor 150. Tarnbahan Lernbaran Negara Ri t-Jomor 2104 ).
2. ., Undanq-urcano r,Jomor 8 ~ Tahun 1981 tentanc f&lt;itab Undanq-urcanq Huk.rrn Acara Pidana (Lembaran -·!'-.;egar.a Republ:x .noones.a ~ahun 1931 Nornor 0. Tarnbahan Lembaran \egara ~Jom·Jr 3209) . ') L.
- J. Undang-uraang Nornor :22 Tahun ·1999 tentanc r-v . . . ' ... . :::, !"-'ernenrnatian Daera t: ( l.embaran ~~2gara Tahun 1990 Nemer 60. Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3839) :
4. Unrianq-ur.oanq hor::cr 25 Tahun 1999 ter,tang perirnbanqan keuanqan antara pernerintahan Pusat dan Daerah .Lernbaran Negara Tanun ·1999 Nemer 72. Tambanan Lernbaran Negara hlomor 3848):
5. Uncanq-uncano Nomor 54 Tahun 1999 tentano Pembentukan Kabupaten Sarolanqun, Kabupaten Teb; Kabupaten f'i.:1uarc, Jambi dan Kabupaten Tanjunq Jabung Timur (Lernbaran Negara· RI tahun 1999 Nomor 182. Tarnbahan l ernbaran ~Jegara RI Nomor 3903):
6. Undang-undang Nemer 34 Tahun 2000 tentana Perubahan Undanq-uncanp Nomor 18 Tahun 1997 tentanc Pajak Daerah dan Retribusi Daerah · (Lernbaran Negara RI Tahun 1997 Nornor 41. Tambahan Lembaran Negara tfomor 3685): 6.
7. 7 Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun i983 tentano Pelaksanaan Uncanq-uncanq Nornor 8 Tahun 1981 tentano Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 3258 ):
9. Keputusan Menter, Dalam Negeri Nornor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri S,pil di Linqkunqan Pemerintah Daerah JO Keputusan Menteri Oararn Negen Nomor 4 Tahun 1997
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor i 99, Tambahan Lernbaran Negara Ri Nornor 4 'i 39 ).
10. tentang Penyidik Peqawai Negeri Sipi! di Lingkungan Pemerintah Daerah:
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor : 174 tahun 1997 tentang Pedornan Tata cara Pemungutan Retribusi Daera h:
11. Keputusan Menteri"Dalam Negeri Nomor : 119 tahun 1997 tentang tata cara Perneriksaan dibidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Norn or : 147 tah u n 1998 tentang Komponen penetapan tarif ~etribusi:
14. '13. Keputusan Mer.teri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001. tentanq teknis penyusunan dan maten muatan produk-produk Hukum Daerah.
Dengan Persetujuan
DEVvAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENSAROLANGUN
MEMUTUSKAN
f\1enetapkan
PERATURAN O.~ER.AH KABUF.lffEN S.t.ROIJ~NGU~·J TENTANG RETRIBUSI PEMAYJI-IAN t&lt;.EKA YAP.N DAERAH
BABI KETENTUAN Pasal 1
UMUM
Dalarn Peraturan Oaerah ini yang dirnaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabuoaten Sarolangun
.
- b. Pemerintah Oaerah adalah Pernerintah Oaerah Kabupaten Sarolangun:
- c. Bupati adalah Bupati Sarolanqun:
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun;
- e. Dinas Perhubungan acatah Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun:
- f. Kas Daerah adalah Kas Oaerah Kabupaten Sarolangun:
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundanqundangan yang berlaku:
- h. Retribusi Jasa Usana adaiah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintan . dengan rnenganut Prinsipprinsip Komersial karena pada dasamva dapat pua disediakan oleh sektor swasta:
1. Waj~b retribusi adalah orang pribadi : atau badan yang menu rut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pernbayaran retribusi:
- j. Masa Retibusi adalah suatu jangka waktu tertentu ya:.g merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memamfaatkan Kekayaan Daerah:
- k. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnva dapat disinqkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penqhituncan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundanq-undanqan Retribusi Daerah :
- I. Surat ketetapan Retribusi Daerah. yang dapat disingkat SKRD adafah Surat Keputusan yang rnenentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tarnbahan. yang selanjutnya dapat di singkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan:
13. n Surat Ketetapan Retnbusi Daerah Lebih Bayar 1ang seianjutnya dapat disinqkat SKRDLB. adalah surat keputusan yar.g menentukan jumlah kelebihan pembavaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retnbusi yang terutang atau tidal&lt; seharusnva terutanq:
- o. Surat tagihan Retribusi Oaerah. yang seianjutnya dapat disingkat STRD. adalah surat untuk melak.ukan taqihan retibusi dan atau sanksi adrninistrasi berupa bunga atau 'cenda:
- p. Surat Keputusan Kaberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain :f3ng dpersarnakan, SKRDf&lt;BT dan SKROLB yang diajukan olah wajib retribusi :
- q. Pemeriksaan ada!ah serangkaian kegiatan untuk rnencari. rnengurr.pulkan. dan menqelola data dan atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pernenuhan kewajiban r€tribusi berdasarkan peraturan can perundangundangan retribusi Daerah:
- r. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah seranqkaian tindakan y2ng dilakukan oleh Penyidi!&lt; Pegawai Neqer: Sipil yang selanjutnya disebut Penvicix. untuk rnencari serta menqumpulka« bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribus.i Oaerah yang terJadi serta menemukan tersangkanya.
. B.A.B II NAMA OBJE,K DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Deng,rn nama retribusi pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian ~&lt;ekayaan C,aerah ..
)
Pasal 3
Objek retibusi pernakaian adalah pelayanan pernberian Hak pernakaian Kekayaan Oaerah untuk janqka waktu tertentu, yang meliputi :
2. Pemakaian Tanah
Pernakaian bangunan I gedung I ruanqan
Pernakaian Kencaraan / aiat-alat berat milik Daerah
- ~ Pernakaian Kekayaan Daerah lainnva
).
Tindak terrnasuk objek retribusi . adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah untuk pe!ayanan umurn. ar.tara lain, perneriksaan daging imper. oenqujian hasil {nutu.
Pasal 4
rbjek Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah adalah orang ioadi atau badan yang memperolah hak untuk menggunakan kayaan Daerah
Pasal 2
Deng,rn nama retribusi pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian ~&lt;ekayaan C,aerah ..
)
Pasal 3
Objek retibusi pernakaian adalah pelayanan pernberian Hak pernakaian Kekayaan Oaerah untuk janqka waktu tertentu, yang meliputi :
2. Pemakaian Tanah
Pernakaian bangunan I gedung I ruanqan
Pernakaian Kencaraan / aiat-alat berat milik Daerah
- ~ Pernakaian Kekayaan Daerah lainnva
).
Tindak terrnasuk objek retribusi . adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah untuk pe!ayanan umurn. ar.tara lain, perneriksaan daging imper. oenqujian hasil {nutu.
Pasal 4
rbjek Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah adalah orang ioadi atau badan yang memperolah hak untuk menggunakan kayaan Daerah
GOLONGAN ~ETIBUSI
BAB Ill - GOLONGAN ~ETIBUSI
Pasal 5
.tribusi Pemakaian Kekavaan Daerah digolongkan sebagai :tritusi Jasa usaha
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAANJASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAANJASA
Pasal 6
,gkat pengunaan jasa diukur ## BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI
Frinsip cararn per etapan retricusi acalan cidasarkan r.aca tujuan untuk mernperoieu keuntunqan yar.g lay,::k atss jasa petayanan yar,s; ciseciakan oleh pemermtah caerah ter! ... ad2;:; pernakaian tasuitas :ana11 bangunan gedun,J ruano certarnuan ' t ·· :::,·. · ~ (,/ -. '\o,..· f\,. G,cil , intuk "'1.:&gt;.c::t:::: rl::,n r,.::.'1-,:::,!,-::,j::,,..., kendaraan I -,t-,4-,...!-· .,.\_\_,.\_,. \_.. ... , :----...-... .\_...,, ~--··-·''-'""''' ''"'''"c.a.,-;.t ·· ,-a·a.t.-a1r:..l ...Jc:a,.
BAB Vi - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RFfRIBUSi
Pasal 8
- (I). Tarif retribus: digoiongkan bedasarkan jenis kekavaan vane diqunakan dan ~ang1&lt;:a waktu pernakaian: · · ~
- ('.?). Besarnva tarit .etribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
- ( 1) pasai ini ortetapkan atas masinq-masmq kekayaan daerah sebaqai berikut :
- A
- PEMA\(~J.!-..\_N f&lt;EKA YAAN TANAH Sewa pemakaian tanah mi!ik Pernerintan Daerah .
dikenakan retribusi setiap bulan sebesar 2.5 % (dua setenqan Fer sen) .&gt;: Rp. harga dasar tanah X luas.
(;'\pEf·/j·..:~t,:;.it:.~l C.:'.1i'·1:.:: !"'"'~.: ,· r:co, lNr.:. / F'l l·\t·i::. '2/ I 1,'-.l df",11 ,.\_... .· ,',J\,\_.'-'1\ff"J\I" "-"''-V '-1 \\4'·f~t'.J...\_\_.s
- Gedc·ng ?erternuan
- a. Untu-, .esepsi i pesta atau pertunjuk .. an ya:-ig bersitat komersil yang dipergunakan untuk kepentinqan perseoranqan atau Badan Hukurn :
- Untuk satu kali pernakaian Siang hari sebesar Rp 30Q.OGO,(tiga ratus ribu rupiah)
- ;J;1:,JK satu kali pernakaian rnaiam han seoesar Rp 350.000,- (tiqa ratus Iima puluh rbu rtJpiah)
- b. Untuk kepertuan atau perternuan yang diselenqqarakan , oleh Dinas I lnstansi
Per0er!ntah ::,2fk Sir-,~: ~at.!pun -rt~l / POLR'., Orgariis2s1 2~au Pclitik bersitar arnai reuni dan Orgar.isasi v,arita :
- Untuk sate ka1i pernakaian Siang har sebesar ~ ..-..c::r· "-t'f' .-+ 1· ' · ., ... , ,p .:.: .. ;v.U·Ju - (C;Ja ra .. us 1ma pwun n~u rup3l'l)
- -~JntiJk satu l&lt;:ali pemakaian malam hari sebesar Ro. 300.0JO - (tga ratus ribu rupiah)
h l-&lt;e1e,,war: ·~vakt~1
- pukul 12,.00 ,M\b D;::,rr,~'.,;ai,n ::::,·;:i'"'.'J har ;I !='LI'-. ~1 1, ... a. -·-&lt;.:' '-· \_ \_ · ~ ...
- Pernakaian matarn hari puku: 18.00 ·..vib sid pukul 06.00 wit:
- c. Urituk pernakaian yang melebihi ketentuan pada huruf a dan b angka 1 dan 2 dikenakan biaya tarnbahan sebesar Rp. 150.000,(seratus lima pu!uh ribu rupiah) dan tambahan pernakaian larnpu yang tarfnya disesuaikan denqan ketentuan yang oerlaku dari Perum Listrik ~~,:g2ran (PL.N:
C. R!JM.u.1-1 SEW.~ MIU,&lt; PEMERINT~.H
- 1 Pernakaian kamar oada rumah sewa. clikenak2n retribusi sebesar Rp 25.000.- (dua puluh lima riou rupiah)
1. pemakaian ruang I kamar pada rumah susun dikenakan retribusi sebesar Rp 50.000,(lirna puluh ribu rupiah)
- D. PEMI\Ku.lAN RUM,A.H OIN.ti.S PEMERfNTJ\.H C,;ERAH
1. Permanen
- a. Rumah Dinas Kepala Daerah
...
...
.. .
...
...
...
..
.
.
.
.. ...
. ...
Rp. 100.0JO.; buian
·.·
7.500. -zbutan .Rp.
5. 000. -/b1\_1ia r.
- 2.500, -fbul:; n Rp.
- Permanen.. ...
...
- Semi Ferrnanen Rp.
- Darurat
.
.
... ...
...
..
.
. ..
- ~~., P .. mah Dinas tainva : z: i\:..,111~! ~· ,C:~) t ., •
... Rp 1.500.- 1b1Jiar
e R!..1rn2h Dinas Guru
-; Semi Perrnanen
- a F:u:11.ah Dinas Dokter
...
\_
.
..
.
Rp.
15.000.- /butan
- b. Rumah Dinas Bidan/ para Medis
- ... RD.
5 C•OO.- /bulan
- c Fuman Dinas Kepala Sekolah
...
Rp.
2.500.- /bulan
Rp. 25\_000,- /bu.an
R!..Hn.ah Dinas Carnat
- r .. RL 1 m..,·n Dinas Prnoinan nor.i,..., - . ·,,. 0. I 1 ... .::i • • I'-"' C1 '--'I :,L, . . . . . . . Rp.
·
-~-
Rp.
5~).C,Ci~) - J oulan
- d Rum.ah Qjnas Sekretaris Oaerah
~---·
-
Rp. 50.00G . / bu!2n
- e Rt1mah Oinas Kepala Dinas
.
..
Rp 4J.OOO.- I :,1 !12n
- o ;;'l·'n..,·· Dinas •,\.-ak;; Keoala Daerah - ~ ~ .. i. :\_-,i:, z ,r-:;;.::, W-: i .. l~ \,. ~ c.. L.l C!~'. I
2. Gedunq Olah Raga / lapangan Srivvijaya.
- ct. U:ituk Resepsi I pesta atau oertunjukan yang bersifat k.omersial yang di pergunal&lt;.an untuk kepentinqan perorangan atau badan hukum :
- -Untuk 1 ~ali pernakaian srang hari sebesar Rp 3 500.( tiqa ratus limah puluh ribu rupiah ) .
- b. Untuk &lt;eperluan atau oerternuan yang disele,,g:;~raka11 oleh instansi pernerintah baik sipil maupun TN! iPOLRI. Orqanisasi atau poiitik bersifat amal. reuni dan orqar: i&lt;:.:J s; w211 rt~) ·
- Untuk 1 ( satu ) ka!i pemakaian siang hari sebesar Rp. 300.000.( tig2. ratus ribu rupiah )
- Untuk '1 ( satu ) kaii pernakaian malam hart sebesar Rp. 350. 000,- (t:ga ratus limah puiuh ribu rupiah )
- Pernakaian Siang nari mulai pukul 06.00 s/d 17.00 wib.
- Pemakaian malarn hari rnulai pukul ,8.00 s/d 24.00 wib.
- d. Untuk oemakaian y,mg melebihi ketentuan pada huruf a dan b dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) dan tambahan pernakaianlarnpu yang taritnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dari Perurn l.istrik Negara (PLN)
:)JEMAKt.!/l.N KENiJAR,!1,t..N DAN AL.AT BERAT:
/
Pemakaran xenoaraan dan alat berat perjenisnya dikenakan retribusi yang besarnya al&lt;an diatur dengan Keputusan Bupati yang disesuaikan denoan kebutuhan dan perrnintaan pih:3k ketiga.
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
busi yang terutanq dipungut diwilayah daerah tempat :anan yang diberikan.
·
-
€
MASA RETR!BUSl DAN SAA T RETRiBUSI TERUTANG
BAB Vill - Pasal 10 ·
Pasal 10
Masa retribus. Pernakaian Kekayaan Daerah adalah angka waktu paling Iamanya 1 (satu) bulan atau cretaokan ta n olen Kepata Daerarr
Retribusi yc1ng terutanq terjadi pada saat diterbitkanya SKRD atau dokumenlain yang:disamakan.
BAB IX - TATA C.A.RA PEMUNGUTAN Pasal 12
Pasal 12
- ( 1 ). Retribusi dipungut dengan menggunal&lt;.an SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). riasil Pungutan r~etr-iousi sebagaimana dimaksud paoa ayat ( l) pasal ini disetor secara Brute ke Kas Daerah
- {3). Tata cara pernunoutan akan diatur -lebih tanjut oien !&lt;epa!a [;ai:::r~l1.
Pasat 13
Dalam hal wajib Retriousi tidak rnembayar tepat pada waktu atau kuranq membayar. dtkenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 ),{, (dua persen) setiap buian dari retribusi yang terutano atau kurano oioayar can ditagih dengan menggunakan ~TRO.
-------
--
--
..
:·1.
~-i (~ .. ·:-
)t"\_.
!i&gt;;::";; :\·
. -~-
~
*'".:.:.~:/:::/~
·y
.. : (~--~
:--··
... .:.:.:.~
-,
-, ~::
;,:.-i~:
BAB X - SArH,SI ADMINISTRASI
Pasal 14
Retribusi yang terutanq harus dilunasi sekaligus. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lirna belas) hari sejak diterbitkanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. Tata cara pembayaran, penyetoran. tempat pernbayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati. ·
BAB X - SArH,SI ADMINISTRASI
Pasal 15
Pembavaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat ~lain yang ditunjuk oleh Kepala Oaerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan. SKRD. -SKRDKBT dan STRD.
Datarn hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk. maka hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X, 24 Jam atau waktu yar,g ditentukan oleh Kepala Daerah.
Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran basil retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB X - SArH,SI ADMINISTRASI
Pasal 16
Kepala Daerah atas permintaan Wajib Retribusi set~lah rnemenuhi persyaratan yang ditentukan dapat membenkan persetujuan kepada Wajib Retibusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas yang ditentukan, dengan di kenakan bunga 2 %{ cua persen) setiap bulan.
.
I
i
- (2). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan atau pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB X - SArH,SI ADMINISTRASI
Pasal 17
- (1). Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2). Bentuk jenis, isi ukuran dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XII - TAT A CARA PENAGIHAN Pasal 18
Pasal 18
- ( 1 ). Retribusi yang terutang ## BAB Xfll PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB XII - TAT A CARA PENAGIHAN Pasal 18
Pasal 19
- ( 1 ). Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada kepafa Daerah.
- (2). Perrnohonan pengembalian l&lt;efebihan pembayaran retribusi diajukan wajib retribusi secara tertufis Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
rJarra dan iarnat Vvajib Ret.-:b;.!Si
.pa:a Daerah dalam jangka waktu paling .ama 6 (enarn) :Ian sejak diterimanya perrnononan kelebihan mbayaran retribusi sebaqairnana cunaksuo pada ayat f't11asa Retribusi Besarnya kelebihan pernbayarar Alasan yang disinqkat dan jelas ), hams mernberikan keputusan.
)20:la permohonan penqembalian kelebihan ,etnbusi cabulakan. harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka 1kb ptii:ng lama 2. (dua) bular: sejak diterimanya rrnohonan
BAB XII - TAT A CARA PENAGIHAN Pasal 18
Pasal 20
-abila wajib retibusi mempunyai utang retribusi lainnya, lebihan pembayaran retibusi langsung diperhitunqkan -tuk rnelunasi kelebihan retribusi tersebut. -mbayaran kelebihan pembayaran retribusi sebaqairnana naksud ayat ( 1) dilakukan, calam jangka waktu paling na 2 (dua) bulan sejak drterbitkanya SKRDLB. -aoila penqembaiian pembayaran retribusi dilakukan telah lewat waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daeran emberikan imbalan bunga sebesar 2 °!(· (dua persen) bulan atas ketertarnbatan pembayaran kelebihan rnbayaran retribusi.
BAB XII - TAT A CARA PENAGIHAN Pasal 18
Pasal 21
:ngembalian kelebinan retribusi dilakukan dengan enerbitkan surat perintah membayar kelebihan retriousi .abila kelebihan pembayaran diperhitung~an oenqan mg retnousi iainnya. sebagaimana dimaksud calarn sal 20 ayat (2) pembayaran dilakukan dengan cara
·
BAB XIV - KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 22
Pasal 22
- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa sete!ah melarnpaui'[anqka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya - retribusi, kecuali apabila wajib retibusi rnelakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitunqkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dirnaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (3). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1) pasal ini tertanggung apabila :
- a. Diterbrtkan surat teguran dan surat paksa atau
- b. Ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak tangsung.
BAB XV - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA Pasal 23
Pasal 23
- (1). Piutang retribusi yang tidak rnungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus:
- (2). Kepala Oaerah menetapkan penghapusan Retribusi Oaerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pasal ini.
BAB X\11
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
\Najib retribus: yang tidak melaksanakan kewajibannya seh;n;;gc.1 meruqikan keuanqan oaerah diancam DiC~na kurungan paling lama 6 (eriam) bulan 8t~:\_1 denda pa!:n12 banyak .::: ( ~mpc1f\ kali jurnlah retribusi yang terutanc
Tindar p.dana sebaqairnar.a dimaksud avat ( 1) adal3h Velanggaan
BAB XV11 PENYIDIKAN
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 25
r:-ejaba: F'ega;,·vai Negerl ~;ipil terteritu ,ji!ingkur:gaf' Perner.r.tah Daerah diberi wewenanq khusus sebaqai penyrcik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidanq Perpajakan Daerah atau Retribusi Daer2h sebaq.nmana dimaksud da!am Peraturan Peruncanq«ndanqan ya:;g ber.aku. ,
V'Je,,vena,19 penyidik sebagai dimaksud pada ayat ( 1) adalah :
- a. Me:-:erim.a mencari. menqurnpulkan dan rnen12lit xeteranqan atau laporan berkenaan denqan ti11d2~ pioana dibidang Retribusi Oaerah agar keteranqan atau laporan terset.ut inenjad; 'ebih i!'.;n~kap dan jelas.
- b. -Men~l.iti. rnencar: dan rnenqumpulkan keteranqac rnenqenai crang .pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubunqan dengan tmdakoidana RetribL;si Daerah.
- c. Merninta keteranqan dan cahan b1.1kf dari or2ng atau oribao: atau Badar. ::.:..ih:..ibungan der.g~r; tindak pidana a; b1c.:;ng perpajakan Daerah.
- · j · -b ' ,...;.--~--..--+-;-... ~~---ic'-.,r"::i Gcr&lt;:urnen :amnya en&lt;enaan vC· .:\_;~; ~!! ''--"C··· ,... a,·~ dibic:!ang perpajakan Daerah. :: r,leseriksa Buku, catara-catatan c2,, ~c·r&lt;:.urn-::r-
5. terse but: \_ Melakukari oencceledahan untu« rne~,ci~pat~.a:1 bc1:-1an bukti pemb~1ku~;, pencatatan dan ockumeo-dokurnen i::.in &lt;::Art:::i melakukan oenvitaar te~had3C baha'"': bui&lt;:ti ·-·:· \_,\_, \_\_ .;.\_,\_, -· -·~,... '']'"'-'-...
6. Memint2 oantuan tenaqa ahii dalarn :·~ngk2 petaksanaan tugas penyidikan tind-3k p1d.:,-i2 dibid2rg perpajakan daerah:
7. ~j. M2ny~n.ih berhenti. melaranq, seseoranq rneninqqaikan ruanqan atauternpat pada saat pernenksaan sedang berlanqsunq can memeriksa identitas orang dan atau dokumen ,yang dibawa sebagaimana cirnaksud pada huruf e:
- n. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tinoakan oidana Retribusi Daerah:
9. fviemanggil seseoranq untuk didenqar keteranqannya dan dipenksa sebaqai tersangka atau saksi
- J. Menghentikan penyidikan:
11. ~· Melakukan tindakan lain yang perlu ur-tuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidanq reuibusi menurut hukurn yang dapat dipertanggung jawabkan: \_\_
12. Penyidikan sebagaiman dimaksud ayat ( l) pasal . m, mernberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyid1!&lt;an kepada pent1ntut umum. sesuai dengan ketentuan yang diatur dafam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. {3).
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
.:~:-.;.::·
.. ~)c · ~:; ... : .. ~
;-.-
~rv (
------------
~~~,~-:~~!- f:.:}c\_/ ..
·i~~
--- ----
---
-
p~
·.""~~-·
• .;-:·
••
.al yang beium diatur · oalarn Peraturan Ga'::'rah :'ii njano rnenqena: pelaksanaannya ciaatur lebin lanjut an kecutusan Eupat:
Pasa! 27
turan Daeran mi, mulai berlaku pada tanggai diundar.gkan. setiap orang dapat mencetanuinya. memerintah kan undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya n lernbaran Daerah Kabupaten Sarolanqun .
SAROLANGUN
6 DESEM~EB 2Q9J
DlTET AP KAN DI
PADA TANG GA
BUPATI SAROLANGUN
Cap/dto
H.MUHAMMAD MADEL
DANGK6,N 01
SAROLANGUN
~ T,4,NGGAL \_\_ .\_6
DESEMBER 2001
~ETARJS 0/\.ERAH KABUPATEN SPROLA.NGUN
Cap/dto
Ors. H. HASAN B,\SRI HARUN PEM81NA UTAMA MUDA NlP. 430 001 248
!ARAN D.AERAH KAE.UPATEN S.AROLANGUN TAHUN 200 I OR: 51 SERI 8 NOMOR : 25
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN SA.ROLANGUN
## NOMQR: 51 TAHUN 2001 TENT ANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
## !. PENJEL.t..SAN UMUM
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang RetribGsi Pernakaian Kei&lt;.ayaan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Uncanq-undanq Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan alas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nornor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
Penetapan Peraturar. Daerah rru untuk mengatur dan menertibkan pembayaran atas pemakaian Kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip kornerstat. Serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah : PAO 1. rnelalui pernakaian kekavaan daarah antara tanah banquuan, kendaiaan I alat -atat berat milil&lt; daeran rnaka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarotangun tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
## 11. PENJELASAN PASAL-DEMI PASAL
-
PENJELASAN
Pasal 1
. Cukup Jelas - Pasal 2. Cukup Jelas - Pasal 3. Cukup Jelas - Pasal 4. Cukup Jelas - Pasal 5. Cukup Jelas | Pasal Pasal Pasal Pasal Fasal Fasal Pasal | ~ Cuk.up Jelas ':l. i. Cukup Jelas 0 Cukup Jelas v, 9. Cukup Jelas 10. Cukup Jelas 1 .. Cukup Jelas ; I, 12. Cukup .Jelas | | |---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | Pasal Pasal | . 18 Cukup ,a Cukup ·~ | Jelas Jetas | | Pasal | 23 Cukup 24 Cukup 25 | Jelas .Jelas Cukup Jetas Cukup Jelas Cukup Jelas | | Pasal Pasal | 7-- _{ | | | Pasal Pasal | 26 | |