PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA Nomor 9 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (berlaku 23 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,
:
a.
- bahwa dengan telah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait uji materi Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik
- Pasal 18 ayat (6) I ndonesiaTahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan
BUPATI BLORA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 25 dan angka 27 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
Pasal 21
Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan dengan Panitia Pemilihan.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlakupada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Penetapan: Ditetapkan di Blora

Penandatangan: pada tanggal 23 Maret 2017 BUPATI BLORA, Cap Ttd.. DJOKO NUGROHO

Penetapan: Diundangkan di Blora pada tanggal 23 Maret 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

Verifikasi: Cap Ttd. ## BONDAN SUKARNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 9 /2017 )

Penandatangan: Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora A. KAIDAR ALI, SH. MH. NIP. 19610103 198608 1 001
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 9 TAHUN 2017
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
## I. UMUM
Bahwa oleh karena Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Blora sebagai instrumen hukum bagi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Blora penting untuk diselaraskan dengan kondisional wilayah desa di Kabupaten Blora.Oleh karena Dasar hukum bagi pembentukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Blora adalah Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan yudicial review oleh Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI), dan telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dilaksanakan penyesuaian terutama berkaitan dengan ketentuan syarat domisili bagi calon Kepala Desa.
## II. PASAL DEMI PASAL
```
Pasal I Angka 1
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Angka 2 Pasal 21 Huruf a ``` Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k -  Yang dimaksud 'berbadan sehat' adalah sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sehat dan dari dokter pemerintah -  Yang dimaksud 'bebas narkoba' adalah terbukti tidak mengkonsumsi dan menggunakan narkoba yang dibuktikan dengan hasil Laboratorium bebas narkoba dari SKPD yang membidangi kesehatan. ## Huruf l Yang dimaksud '3 (tiga) kali masa jabatan' adalah (3) tiga kali berturut-turut atau tidak berturutturut. ## Huruf m - -Yang dimaksud 'hubungan keluarga sedarah' adalah hubungan pertalian kekeluargaan karena merupakan keturunan atau mempunyai bapak dan ibu yang sama, terdiri dari: 1. hubungan keluarga dalam garis lurus ke