PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang SISTEM KESEHATAN KOTA MEDAN (berlaku 8 Maret 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERIHTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412 M E D A N- 2 0 1 1 2
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM KESEHATAN KOTA MEDAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pemantapan otonomi daerah, khususnya pelayanan kesehatan maka Pemerintah Kota Medan memiliki peran utama dalam pembangunan kesehatan;
- b. bahwa pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi - tingginya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan kesehatan daerah;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat dilakukan secara aman, adil dan terbuka sehingga perlu dibentuk suatu sistem yang saling berkaitan dengan sistem lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Sistem Kesehatan Kota Medan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
n,
-
rm
10. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
14. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
UD
23. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
25. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
26. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993Nomor 20 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
n
' !
36. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 307/Menkes/PER/V/2009 tentang Program Bantuan Sosial dalam Rangka Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
41. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/Menkes/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/068/l/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/lll/2010 tentang Izin dan penyelenggaraan Praktik Perawat;
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/149/lll/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 Tentang Kualitas Air Minum;
46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis di Rumah Sakit;
47. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 622/Menkes/SK/VII/1992 tentang kewajiban pemeriksaan HIV ( Human Immunodefisiency Virus) pada donor darah;
48. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/l11/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
49. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis ( Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
50. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/ll/2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
51. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
52. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/Menkes/159/1/2010 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
53. Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 2);
4 *
! I
.
i
Menetapkan
54. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ibu . Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Kota Medan;
55. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Medan.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN dan
WALIKOTA MEDAN
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG SISTEM KESEHATAN KOTA MEDAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Medan.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan/atau ekonomis.
8. Visi kesehatan kota Medan adalah Medan Sehat Harapan Kita Bersama.
9. Swasta adalah setiap komponen penyelenggara upaya kesehatan non-pemerintah di Kota Medan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
11. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan di Kota Medan.
12. Sistem Kesehatan adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.
13. Sistem Kesehatan Kota Medan yang selanjutnya disingkat SKK adalah suatu pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah Kota Medan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
i
Tl
U'
-
14. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah Kota Medanm.
15. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDM Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif dibidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kota Medan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan formal dibidang kesehatan, yang untuk jenis tenaga kesehatan tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
18. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh penduduk yang berada di Kota Medan, baik berupa pelayanan kesehatan perorangan maupun dalam bentuk pelayanan kesehatan masyarakat yang diperoleh melalui saran pelayanan kesehatan dasar Pemerintah, maupun swasta seperti puskesmas beserta jajarannya serta klinik swasta.
19. Pelayanan kesehatan rujukan adalah upaya pelayanan kesehatan antara berbagai tingkat unit pelayanan medis ## BAB II TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
SKK bertujuan untuk :
- a. mewujudkan tatanan kesehatan yang mampu melibatkan partisipasi semua unsur terkait dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota;
- c. mewujudkan kemandirian daerah dalam bidang kesehatan;
- b. mewujudkan pembangunan kota berwawasan kesehatan;
- d. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat; dan
- e. meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
SKK meliputi subsistem:
- a. upaya kesehatan;
- b. regulasi kesehatan;
- d. sumber daya manusia kesehatan;
- c. pembiayaan kesehatan;
- e. sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan;
- f. manajemen dan informasi kesehatan; dan
- g. pemberdayaan masyarakat.
&lt;Tl:
vlt
PRINSIP PENYELENGGARAAN SISTEM KESEHATAN KOTA
BAB IV - PRINSIP PENYELENGGARAAN SISTEM KESEHATAN KOTA
Pasal 4
Prinsip penyelenggaraan sistem kesehatan kota ## BAB V PELAKSANAAN
BAB IV - PRINSIP PENYELENGGARAAN SISTEM KESEHATAN KOTA
Pasal 5
- (1) Pelaksanaan SKK menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) SKK dilaksanakan dalam bentuk koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi.
BAB IV - PRINSIP PENYELENGGARAAN SISTEM KESEHATAN KOTA
Pasal 6
Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan pembangjnan kesehatan secara bertahap, menyeluruh, dan berkesinambungan serta bertanggung jawab pada upaya pencapaian visi kesehatan kota.
BAB IV - PRINSIP PENYELENGGARAAN SISTEM KESEHATAN KOTA
Pasal 7
- (1) Dinas melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah di bidang kesehatan.
- (2) SKPD berkewajiban membuat program dan kegiatan yang mendukung pembangunan berwawasan kesehatan.
BAB IV - PRINSIP PENYELENGGARAAN SISTEM KESEHATAN KOTA
Pasal 8
- (1) Swasta dan masyarakat harus berperan aktif dalam pembangunan kesehatan kota sesuai dengan kapasitasnya.
- (2) Peran aktif swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sumber pendanaan kesehatan dan/atau penyelenggara pelayanan kesehatan.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sumber pendanaan dan/atau penyelenggara, pengguna hasil pelayanan kesehatan.
Bagian Kesatu
Umum
BAB VI - BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN
Pasal 9
- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama swasta mewujudkan derajat kesehatan yang setinggitingginya bagi masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
•
!
•
4
r
,
•
,
Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Dasar
BAB VI - BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN
Pasal 10
- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan UPT Dinas.
- (2) Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan UPT Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Usaha Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya, sesuai kewenangannya dengan
BAB VI - BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN
Pasal 11
- (1) RSUD sebagai pusat rujukan bagi seluruh sarana kesehatan pemerintah.
- (2) Pusat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kesehatan rujukan, ilmu pengetahuan dan teknologi medis, spesimen serta pengelolaan limbah medis.
- (3) Rumah sakit swasta melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan dan dapat pula menjadi rujukan bagi pelayanan kesehatan strata dibawahnya.
- (4) Rumah sakit pemerintah dan swasta berkewajiban melaksanan Usaha Kesehatan Masyarakat dan berkoordinasi dengan dinas.
- (5) Rumah sakit swasta berkewajiban memeberikan perlindungan hukum kepada semua sumber daya manusia rumah sakit berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan pekerjaannya.
- (6) Dinas berfungsi dan berwenang sebagai pusat rujukan pemeriksaan sampel makananminuman dan lingkungan yaitu tanah, air, udara, dan spesimen lainnya yang secara teknis dilaksanakan oleh UPT Labkesling.
- (7) UPT Labkesling sebagai tempat rujukan kesehatan lingkungan dalam penanggulangan faktor resiko KLB/wabah/keracunan.
- (8) Puskesmas sebagai pusat rujukan pertama dalam pelayanan kesehatan dari Puskesmas Pembantu dan jaringannya.
- (9) Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi tersedianya pelayanan transportasi rujukan medis dari Puskesmas.
Bagian Keempat Pelayanan Kesehatan Spesialistik
BAB VI - BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN
Pasal 12
- (1) RSUD, RSK, Rumah Sakit Swasta, dan Klinik Spesialis bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan spesialistik dan kesehatan subspesialistik di daerah.
01
•
!
VJ i
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan SDM kesehatan, sarana, prasarana dalam program penyelenggaraan pelayanan kesehatan spesiaiistik.
- (3) UPT Puskesmas dapat melaksanakan pelayanan kesehatan spesiaiistik tertentu
BAB VI - BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN
Pasal 13
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah lintas batas.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan SDM kesehatan, sarana, prasarana, obat dan vaksin dalam program penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah lintas batas.
- (3) Koordinasi Pelayanan kesehatan di daerah lintas batas dilaksanakan sesuai dengan naskah kerjasama antar daerah
Bagian Keenam
Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat
BAB VI - BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN
Pasal 14
- (1) Pelayanan kesehatan gawat darurat merupakan kewajiban seluruh sarana kesehatan dan tenaga kesehatan.
- (2) Dalam keadaan gawat darurat, setiap sarana kesehatan dan tenaga kesehatan wajib memberi pertolongan kepada siapapun, di manapun dan kapanpun sesuai dengan kompetensi masing-masing.
- (3) Pelayanan kesehatan gawat darurat terhadap korban bencana di daerah dilaksanakan melalui jejaring kerja yang secara teknis dibawah koordinasi Dinas yang merupakan sub sistem dari Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Pelayanan kesehatan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sistem transportasi dan sistem informasi gawat darurat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta yang bekerja sama secara sinergis dan efisien.
Bagian Ketujuh
Pelayanan Kesehatan Korban Bencana
BAB VI - BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN
Pasal 15
- (1) Tim gerak cepat penanggulangan bencana bersama-sama dengan semua sarana kesehatan Pemerintah Daerah dan swasta menyediakan pelayanan darurat dan siaga bencana sesuai dengan tingkatan bencana dan kewenangannya.
- (2) Pada kasus bencana, polisi dan aparat keamanan lain wajib memfasilitasi tenaga kesehatan dalam pengamanan dan kelancaran penanganan korban.
- (3) RSUD dan rumah sakit swasta wajib menerima dan menangani tanpa melihat status dan latar belakang korban.
- (4) Seluruh pembiayaan penanganan kesehatan korban bencana menjadi tanggung-jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan terhadap bencana yang disebabkan oleh perbuatan atau kegiatan pelaku, biaya ditanggung oleh pelaku.
!
01
n,
Bagian Kedelapan Pelayanan Darah
BAB VI - BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN
Pasal 16
- (1) Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak boleh digunakan untuktujuan komersial.
- (2) Pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan, pengerahan donor, penyediaan, pendistribusian darah dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- (3) Pelayanan transfusi darah dilaksanakan dari pendonor sukarela dan pendonor wajib yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (4) Pendonor sukarela sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah warga kota Medan yang memberikan donor darah secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- (5) Pendonor wajib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. pelajar SLTA dan mahasiswa/i yang akan menyelesaikan pendidikan;
- b. calon tenaga kerja;
- c. calon pegawai negeri sipil;
- d. calon anggota legislatif;
- e. pasangan calon pengantin
- (6) Pengamanan transfusi darah harus dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pendonor darah, penerima darah dan tenaga kesehatan dari penularan penyakit melalui transfusi darah.
- (7) Unit Tranfusi Darah wajib melakukan penapisan darah terhadap penyakit tertentu yang membahayakan dan melaporkan ke Dinas.
- (8) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan darah yang aman, sesuai kebutuhan masyarakat.
- (9) Setiap Rumah Sakit secara bertahap harus memiliki Unit Transfusi Darah yang melaksanakan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Ketentuan selanjutnya akan diatur dengan peraturan tersendiri.
Bagian Kesembilan Pelayanan Kesehatan Tradisional
BAB VI - BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN
Pasal 17
- (1) Pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh Dinas agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya yang tidak bertentangan dengan standar pengobatan berdasar peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional dan/atau menggunakan alat serta teknologi kesehatan harus mendapat izin dari Dinas.
- (3) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan standar diagnosa dan terapi.
- (4) Masyarakat diberi kesempatan untuk mengembangkan, meningkatkan, menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
T
1
4 -
'
1
Bagian Kesepuluh Upaya Kesehatan Kerja
BAB VI - BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN
Pasal 18
- (1) Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk mewujudkan pekerja hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan.
- (2) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerja di sektor formal dan informal.
- (3) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang yang berada di lingkungan tempat kerja.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas menetapkan standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mengacu regulasi kesehatan tenaga kerja di tingkat Nasional dan Provinsi.
- (5) Dinas bersama SKPD yang membidangi ketenagakerjaan serta instansi terkait lainnya melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan upaya kesehatan kerja baik di sektor formal maupun informal.
BAB VI - BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN
Pasal 19
- (1) Pengelola tempat kerja wajib mentaati standar kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja.
- (2) Pengelola tempat kerja bertanggungjawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja.
- (3) Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi tenaga kerja).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pemilik atau pengusaha bekerjasama dengan Dinas dan/atau sarana pelayanan kesehatan lainnya dalam penyelenggaraan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi tenaga kerja.
- (6) Pengelola tempat kerja wajib menyediakan tempat atau sarana kesehatan bagi tenaga kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pengelola tempat kerja wajib menyediakan sarana dan prasarana perlindungan bagi tenaga kerja untuk pencegahan akibat dampak buruk lingkungan kerja atau akibat pekerjaannya.
BAB VI - BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN
Pasal 20
- (1) Pemilik atau pengusaha wajib menjaga kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja.
- (2) Pemilik atau pengusaha menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja, yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan bantuan kebijakan untuk perlindungan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Bagian Kesebelas Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
BAB VI - BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN
Pasal 21
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit meliputi imunisasi, pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan surveilans epidemiologi.
T]
4J
•
f
- (2) Imunisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) terutama imunisasi dasar rutin kepada setiap bayi, imunisasi lanjutan bagi anak usia sekolah dasar, wanita usia subur termasuk ibu hamil, serta imunisasi tambahan bilamana diperlukan pada keadaan tertentu.
- (3) Penyakit menular yang dimaksud pada ayat (1) adalah penyakit menular langsung, penyakit menular yang bersumber dari binatang serta penyakit menular lainnya yang menjadi masalah kesehatan di masyarakat.
- (4) Khusus untuk penderita penyakit DBD, Pemerintah Daerah menggratiskan seluruh biaya perobatan di Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
BAB VI - BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN
Pasal 22
- (1) Pengendalian dan pemberantasan penyakit dilaksanakan oleh Dinas dan jajarannya, bekerja sama dengan SKPD dan instansi lain terkait, sarana kesehatan Pemerintah dan Swasta, LSM dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bersama swasta dan masyarakat berperan aktif melakukan upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan kemauan melaksanakan PHBS.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana, prasarana, obat dan vaksin dalam program pengendalian dan pemberantasan penyakit.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit
BAB VI - BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN
Pasal 23
Upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
BAB VI - BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN
Pasal 24
- (1) Dinas bersama sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dan swasta wajib menyelenggarakan kegiatan surveilans kesehatan terpadu di daerah.
- (2) Dinas melakukan surveilans dan sistem kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB, wabah dengan meningkatkan jejaring lintas program dan lintas sektoral secara berjenjang dari tingkat Kota hingga Kelurahan.
- (3) Dinas berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait di daerah lintas batas dalam penyelenggaraan Surveilans.
- (4) Dinas bekerja sama dengan lembaga dan instansi terkait melakukan survei secara berkala terhadap penyakit tertentu.
Bagian Keduabelas
Kejadian Luar Biasa
BAB VI - BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN
Pasal 25
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana, sarana dan prasarana penanggulangan KLB.
- (2) Penanganan KLB penyakit dikoordinasikan oleh Dinas bekerja sama dengan SKPD dan instansi terkait pemerintah maupun swasta.
- (3) KLB Penyakit meliputi SARS, Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) termasuk KIPI, Avian Influenza, Swine flu, DBD, Diare, ISPA/Pneumonia, Malaria, keracunan dan penyakit lainnya.
- (4) Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah maupun swasta, wajib menerima korban KLB tanpa melihat status dan latar belakang serta menanganinya sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang berlaku.
- (5) UPTD Labkesda wajib menerima rujukan spesimen terkait kasus KLB sesuai dengan kemampuan sarananya.
- (6) Rujukan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (7) Pembiayaan kasus-kasus rujukan sebagaimana dimaksud Pasal ini dibebankan pada Pemerintah Daerah.
Bagian Ketigabelas Kesehatan Lingkungan
BAB VI - BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN
Pasal 26
- (1) Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat fisik, biologi, dan sosial
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang dapat mencapai derajat kesehatan setinggitingginya. - (2) Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat berperan aktif untuk mewujudkan ketersediaan lingkungan yang sehat dan menjaga kelestarian lingkungan. - (3) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup lingkungan pemukiman, tempat kerja, sekolah/institusi pendidikan, tempat penyimpanan dan penjualan pestisida, gedung-gedung pemerintahan dan tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan minuman baik formal dan informal dan sarana transportasi umum. - (4) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain: - a. limbah cair; - b. limbah padat; - c. limbah gas; - d. limbah medis; - e. sampah yang tidak dikelola dengan baik; - f. sarang-sarang serangga pembawa penyakit; - g. sarang tikus; - h. zat - zat kimia yang berbahaya; - i. kebisingan yang melebihi ambang batas; - j. radiasi sinar -sinar pengion; dan - k. asap rokok. - (5) Gedung-gedung pemerintahan dan tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyediakan dan memelihara fasilitas umum yang memenuhi syarat kesehatan dan memasang tanda KTR. - (6) Ternpat- ternpat/fasilitas umum wajib menyediakan tempat khusus bagi perokok. - (7) Penyelenggara tempat umum seperti; hotel, restoran, panti pijat, kolam renang, tempat pengelolaan makanan dan minuman formal dan informal dan sarana umum lainnya wajib memiliki surat keterangan laik sehat secara berkala. - (8) Setiap orang/dan atau pelaku usaha dilarang mengedarkan dan/atau memperjual belikan rokok pada anak dibawah umur. - (9) Dinas berwenang menerbitkan surat keterangan laik sehat bagi hotel, restoran, panti pijat, kolam renang, tempat pengelolaan makanan dan minuman formal dan informal dan sarana layanan umum lainnya serta mengawasi kondisi laik sehat sarana tersebut. ## Pasal 27 - (1) Setiap lembaga dan pelaku usaha yang menghasilkan limbah (cair, padat, dan gas) wajib mengolah dan menata limbahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - (2) Dinas beserta SKPD terkait melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3). - (3) Pengendalian lingkungan sehat dilaksanakan melalui peningkatan PHBS. ## Bagian Keempatbelas Makanan dan Minuman ## Pasal 28 - (1) Makanan dan minuman yang dikonsumsi untuk masyarakat harus berdasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. - (2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Distribusi: - (3) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan dan minuman. ## Bagian Kelimabelas KIBBLA ## Pasal 29 - (1) Pemerintah Daerah wajib membuat perencanaan, pelayanan, monitoring dan evaluasi KIBBLA secara terpadu yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas, instansi terkait, swasta, dan masyarakat sesuai perundang-undangan yang berlaku. - (2) Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat bertanggung jawab atas penyediaan tenaga, fasilitas, alat dan obat dalam pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas sesuai dengan standart pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara bertahap dan berkesinambungan. - (3) Pelaksanaan ayat (1) dan (2) diatur sesuai dengan Peraturan daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2009 tentang KIBBLA. ## Bagian Keenambelas Kesehatan Reproduksi ## Pasal 30 - (1) Setiap orang berhak: - b. menentukan kehidupan reproduksi dan bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan, yang sesuai nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia; - a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dari siapapun sesuai dengan norma susila yang berlaku; - c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan serta kesetaraan suami dan isteri; dan - d. memperoleh informasi, edukasi, konseling dan pelayanan kesehatan reproduksi dari petugas yang kompeten. - (2) Kesehatan reproduksi dilaksanakan melalui pendekatan upaya Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak, Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi Remaja, Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual termasuk HIV AIDS serta Kesehatan Reproduksi Lanjut Usia. - (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. - (4) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi, baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan, harus dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas pada fungsi reproduksi perempuan dan laki-laki. ## Bagian Ketujuhbelas Keluarga Berencana ## Pasal 31 - (1) Keluarga Berencana ditujukan untuk mengatur kehamilan bagi pasangan usia subur dalam mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui upaya promosi, preventif, pelayanan dan pemulihan termasuk perlindungan efek samping, komplikasi dan kegagalan alat kontrasepsi dengan memperhatikan hak-hak reproduksi. - (2) Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan infertilitas. - (3) Pelayanan Keluarga Berencana diselenggarakan setelah akseptor mendapatkan informasi lengkap, sesuai pilihan, dapat diterima dan diberikan dengan mempertimbangkan usia, jarak kelahiran, jumlah anak dan kondisi kesehatan masing-masing akseptor - (4) Penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dilakukan pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan/atau masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. - (5) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat kontrasepsi, penanganan efek samping, komplikasi dan kegagalan dalam memberikan pelayanan Keluarga Berencana yang aman dan bermutu bagi masyarakat tidak mampu. ## Bagian Kedelapanbelas ## Gizi ## Pasal 32 - (1) Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat bertanggungjawab dalam upaya perbaikan gizi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan dan produktifitas kerja. - (2) Upaya perbaikan gizi meliputi : - a. memperbaiki konsumsi makanan sesuai gizi seimbang; - b. memperbaiki perilaku sadar gizi, aktifitas fisik dan olahraga; - c. meningkatkan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan - d. meningkatkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. ## Pasal 33 - (1) Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak janin sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan yang terdiri dari : - a. bayi dan balita; - b. remaja perempuan; dan - c. ibu hamil dan menyusui. - (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi keluarga miskin dan dalam situasi darurat. - (3) Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat berperan aktif dalam pemenuhan kecukupan gizi keluarga miskin dan penanggulangan gizi buruk dengan mendirikan pusat pemulihan gizi. - (4) Masyarakat berhak untuk mendapat pendidikan dan informasi yang benar tentang gizi termasuk melalui pojok gizi di Puskesmas. - (5) Pelaksanaan program perbaikan gizi keluarga dan masyarakat dilakukan dengan : - b. menentukan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada dari Dinas, SKPD terkait, swasta, LSM dan masyarakat serta harus memperhatikan dampak yang akan terjadi bila kegiatan dilaksanakan; - a. identifikasi dan analisa masalah oleh Dinas, SKPD terkait, swasta, LSM dan masyarakat; - c. strategi intervensi dengan melakukan pendekatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat; - d. pemantauan secara periodik oleh Dinas, SKPD terkait, swasta, LSM dan masyarakat sesuai indikator yang ada; dan - e. evaluasi secara bertahap oleh Dinas, SKPD terkait, swasta, LSM dan masyarakat. ## Pasal 34 - (1) Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat bertanggungjawab terhadap sarana dan prasana pelayanan inisiasi menyusu dini dan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. - (2) Pelayanan inisiasi menyusu dini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan dan dibantu oleh masyarakat. i !

Distribusi: - Ibu menyusui harus mendapat dukungan penuh dari pihak keluarga, sarana kesehatan dan tenaga kesehatan penolong persalinan, swasta, dan masyarakat. ( D - Dukungan Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan waktu, fasilitas khusus dan informasi yang benar kepada ibu dan keluarga sehingga dapat memberikan Air Susu Ibu dengan baik. ( 2 ) - Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. (3) ## Bagian Kesembilanbelas Kesehatan Anak dan Remaja ## Pasal 36 - Upaya pembinaan kesehatan anak dan remaja dilakukan sejak masih dalam kandungan sampai berusia 18 tahun. ( D - Upaya pembinaan kesehatan anak dan remaja ditujukan untuk menyiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas dan berkualitas. (2) - Setiap anak dan remaja berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif meliputi peningkatan pengetahuan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) untuk menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi untuk menghindarkan dari kesakitan, kecacatan dan kematian. (3) - Upaya pembinaan kesehatan anak dan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan Pemerintah Daerah. (4) ## Bagian Keduapuluh ## Edukasi dan Informasi Kesehatan ## Pasal 37 - Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak atas informasi dan edukasi serta layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi remaja dengan memperhatikan masalah dan kebutuhan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan dan penyakit yang dapat menghambat perkembangan potensi anak. ( D - Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak mendapatkan pendidikan kesehatan melalui sekolah maupun luar sekolah untuk meningkatkan kemampuan hidup anak dalam lingkungan hidup yang sehat sehingga dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. ( 2 ) - Upaya pembinaan kesehatan usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditujukan untuk menyiapkan anak menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas dan produktif baik sosial maupun ekonomi. (3) - Upaya pembinaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) ## Bagian Keduapuluhsatu Lingkungan Tumbuh Kembang ## Pasal 38 - Anak berhak dibesarkan dan diasuh secara bertanggungjawab dalam lingkungan yang mendukung sehingga memungkinkan anak tumbuh kembang secara sehat dan optimal. (1) - Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib menyediakan fasilitas umum dan layanan kesehatan untuk mendukung anak tumbuh kembang secara sehat dan optimal. (2) t ## Bagian Keduapuluhdua Usaha Kesehatan Sekolah ## Pasal 39 - Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menyelenggarakan program Usaha Kesehatan Sekolah. ( D - Untuk mendukung penyelenggaran program Usaha Kesehatan Sekolah perlu dibentuk Tim Pembina Tingkat Kota dan Kecamatan serta Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah. (2)

Penandatangan: - Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota ditetapkan oleh Walikota, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat, Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah tingkat Kelurahan ditetapkan oleh Lurah. (3) ## Bagian Keduapuluhtiga Kesehatan Lanjut Usia ## Pasal 40 - Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomi. ( D - Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. (2) - Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan santun lansia dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi. (3) - Untuk mendukung penyelenggaran program Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Tetap Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan. (4)

Penandatangan: - Pembentukan Tim Kelompok Kerja Tetap Tingkat Kota ditetapkan oleh Walikota, Tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat dan Tingkat Kelurahan ditetapkan oleh Lurah. (5) - ( 6 ) Pemerintah Kelurahan berkewajiban membentuk Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia dalam rangka meningkatkan kesehatan lanjut usia. ## Bagian Keduapuluhempat SPM Bidang Kesehatan ## Pasal 41 - Upaya - upaya kesehatan dilaksanakan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan. ( D - Pemerintah Daerah menjamin pembiayaan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya sesuai dengan SPM bidang kesehatan, yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap. ( 2 ) - (3) SPM Bidang Kesehatan menjadi salah satu acuan dalam penentuan target pertahun pembangunan kesehatan kota.

Penandatangan: - Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM Bidang Kesehatan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. (4) ## Bagian Keduapuluhlima Promosi Kesehatan ## Pasal 42 - Pemerintah Daerah memprioritaskan upaya promosi kesehatan yang merupakan pilar perilaku sehat, dengan mendorong keterlibatan seluruh SKPD. ( D - Dinas mengembangkan upaya promosi kesehatan berdasarkan masa!ah dan potensi spesifik daerah dengan mengintegrasikan kegiatan promosi kesehatan dalam program kesehatan. ( 2 ) .i a : i - (3) PHBS merupakan wujud operasional promosi kesehatan yang harus difasilitasi Pemerintah Daerah dengan pengembangan kemitraan melibatkan berbagai pihak termasuk media. - (4) Pemerintah Daerah menjamin berlakunya KTR yang pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri. ## BAB VII BENTUK PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN KESEHATAN ## Bagian Kesatu Pembiayaan Kesehatan ## Pasal 43 - (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai seluruh upaya kesehatan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, adil, terbuka dan terjangkau bagi masyarakat diluar pembiayaan belanja aparatur. - (2) Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari : - a. pemerintah; - b. pemerintah Provinsi; - c. pemerintah Daerah; dan/atau - d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. - (3) Pemerintah Daerah mendorong swasta dan masyarakat untuk berperan aktif secara mandiri dalam mengatasi masalah pembiayaan Upaya Kesehatan Perorangan dan Usaha Kesehatan Masyarakat. - (4) Mekanisme pembiayaan masyarakat miskin mengikuti prinsip Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang berlaku di Indonesia. - (5) Masyarakat dan swasta yang berpartisipasi dalam pengumpulan dana untuk kesehatan dan/atau pengobatan, wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan dan mempertanggung-jawabkannya kepada masyarakat umum. - (6) Pelaksanaan pengumpulan dana untuk kesehatan dan/atau pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat izin melalui Dinas. ## Bagian Kedua Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan ## Pasal 44 - (1) Pemerintah Daerah membiayai seluruh upaya pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan di Puskesmas bagi seluruh masyarakat kota Medan. - (2) Pemerintah Daerah membiayai upaya kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin. - (3) Pelaksanaan membiayai upaya kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Rumah Sakit yang dihunjuk oleh Dinas. ## BAB VIII ## BENTUK PENYELENGGARAAN SDM KESEHATAN ## Bagian Kesatu Perencanaan ## Pasal 45 - (1) Standar kebutuhan SDM Kesehatan didasarkan pada beban kerja, rasio jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat. - (2) Rekruitmen dan seleksi SDM Kesehatan Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan atas usul dari Dinas dan SKPD lain. 1 r :

Penandatangan: - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan SDM Kesehatan swasta, diatur lebih lanjut Peraturan Walikota. ## Bagian Kedua Pendayagunaan ## Pasal 46 - (1) Penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan setelah dinyatakan lulus uji kompetensi oleh lembaga kompetensi atas usulan dari sarana kesehatan. - (2) Penempatan tenaga kesehatan sesuai dengan prinsip pemerataan. - (3) Sarana pelayanan kesehatan dasar dipimpin oleh tenaga kesehatan dan tinggal di wilayah kerja. - (4) Sarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit dipimpin oleh Sarjana Kedokteran dan tinggal di wilayah kerja. ## Bagian Ketiga ## Pendidikan dan Pelatihan ## Pasal 47 - (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan SDM Kesehatan. - (2) Pendidikan dan pelatihan meliputi tenaga fungsional, manajemen dan teknis kesehatan mengacu pada standar kebutuhan tenaga dan pengembangan SDM Kesehatan.

Distribusi: - (3) Pengajuan usulan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dari Dinas dan SKPD lain yang membidangi kesehatan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah atas beban biaya Pemerintah Daerah. - (4) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan di daerah wajib mendapat rekomendasi dari Dinas. - (5) Pelaksanaan pelatihan, seminar, lokakarya/workshop untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan wajib mendapat izin dari Dinas.

Penandatangan: - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan, seminar, lokakarya/workshop untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota ## Bagian Keempat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan ## Pasal 48 - (1) Penelitian dan pengembangan kesehatan dilakukan oleh Dinas, swasta dan akademisi yang bertujuan untuk memecahkan masalah kesehatan. - (2) Penelitian kesehatan di daerah yang dilakukan oleh swasta dan akademisi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas, dan hasilnya dilaporkan ke Dinas serta disosialisasikan ke pihak terkait. ## Pasal 49 - (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam memastikan tenaga kesehatan yang bekerja di Kota Medan adalah tenaga kesehatan yang berkompeten. - (2) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan di puskesmas dan RSUD. - (3) Swasta wajib meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dan melaporkannya kepada Dinas secara berkala. T' • ! ! I i ! - (4) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kesejahteraan serta memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di puskesmas dan RSUD. ## BAB IX BENTUK PENYELENGGARAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN ## Bagian Kesatu Obat ## Pasal 50 - (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan obat yang aman, berkhasiat dan terjangkau serta harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi. - (2) Pemerintah Daerah wajib merencanakan, menyediakan dan mengelola buffer stock obat di gudang farmasi, tempat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. - (3) Pemerintah Daerah menjamin pemenuhan ketersediaan obat di sarana kesehatan daerah dan melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap penggunaannya.

Distribusi: - (4) Dinas melakukan pengambilan sampling dan/atau contoh sediaan farmasi di lapangan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. - (5) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap apotik dan/atau unit farmasi di rumah sakit daerah maupun swasta, dan toko obat berizin. - (6) Dinas membuat standar dan mengawasi obat-obat dasar minimal yang harus tersedia di balai pengobatan, rumah bersalin dan sarana kesehatan swasta lainnya. - (7) Dalam memberikan pelayanan kepada peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, rumah sakit daerah dan swasta sesuai dengan pola INA-CBGs. - (8) Dinas berperan aktif dalam mempromosikan dan mengawasi obat generik berlogo serta melakukan pengawasan terhadap rasionalisasi pemakaian obat. ## Bagian Kedua Bahan Berkhasiat Obat ## Pasal 51 - (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan bahan berkhasiat obat yang aman dan terjangkau serta harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi. - (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bahan yang berkhasiat obat . - (3) Pemerintah Daerah wajib membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, pengedaran sebagaimana yang dimaksud ayat (2). - (4) Sumber bahan yang berkhasiat obat yang berasal dari alam semesta dan sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan dan/atau perawatan serta pemeliharaan kesehatan, tetap harus dijaga kelestariannya. - (5) Masyarakat diberi kesempatan untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, bahan berkhasiat obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya dengan izin Dinas.

Penandatangan: - (6) Ketentuan lebih lanjut untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, bahan berkhasiat obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota. ## Bagian Ketiga Perbekalan Kesehatan ## Pasal 52 - (1) Pemerintah Daerah wajib merencanakan, menyediakan perbekalan kesehatan. US • i . : I - Dinas membuat standar perbekalan kesehatan minimal yang harus tersedia di Balai Pengobatan, Rumah Bersalin dan sarana kesehatan lainnya. (2) - (3) Alat kesehatan modern, tradisional dan hasil inovasi perorangan harus mendapatkan rekomendasi dari badan yang berkompeten dalam pengamanan dan uji khasiat alat kesehatan tersebut sebelum dinyatakan laik pakai oleh Dinas. ## BAB X ## BENTUK PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ## Bagian Kesatu Pemberdayaan Masyarakat ## Pasal 53 - Individu maupun kelompok dalam masyarakat harus berperan aktif dalam pembangunan kesehatan daerah. ( D - Pemerintah Daerah membangun kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat khususnya dengan kelompok masyarakat potensial. ( 2 ) - Kelompok masyarakat potensial berperan aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (3) ## Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat ## Pasal 54 - Masyarakat harus berperan aktif dalam pengawasan mutu pelayanan kesehatan. dengan cara menyampaikannya ke Dinas. d)

Penandatangan: - Ketentuan mengenai tata cara penyampaian pengawasan mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota. (2) ## BAB XI ## BENTUK PENYELENGGARAAN MANAJEMEN DAN INFORMASI KESEHATAN ## Bagian Kesatu Sistem Informasi Kesehatan ## Pasal 55 - Dinas mengelola dan mengembangkan sistem informasi kesehatan yang terpadu meliputi pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta, termasuk pencatatan dan pelaporan penyakit dan kematian. ( D - (2) Pengembangan SIK dilaksanakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang. - Setiap orang, kelompok, lembaga dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan wajib melaporkan hasil kegiatannya baik insidentil maupun rutin. (3) - (4) Setiap orang, kelompok, lembaga dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan wajib memberikan laporan tahunan mencakup data dasar sarana dan kepegawaian. - Dinas membuat format pelaporan bagi penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan dan ayat 4 dan memberikan umpan balik terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan. (5) - (6) Dinas bekerjasama dengan instansi dan/atau institusi terkait dalam jaringan mengembangkan SIK termasuk SIK lintas batas. - (7) Pemerintah Daerah menjamin semua kebutuhan sarana dan prasarana SIK/SIMPUS sesuai dengan standar SIK minimal dengan menyesuaikan kemajuan teknologi Informasi. X • i r - IK - ## Bagian Kedua ## Regulasi Kesehatan ## Paragraf 1 Regulasi Tenaga Kesehatan ## Pasal 56 - (1) Dinas berwenang menerbitkan surat izin praktik dan surat izin kerja tenaga kesehatan berdasarkan rekomendasi dari organisasi profesi dan menerbitkan tanda terdaftar pengobatan tradisional tertentu berdasarkan rekomendasi dari kejaksaan dan/atau asosiasi. - (2) Dinas berwenang mencabut surat izin tenaga kesehatan/tanda terdaftar pengobatan tradisional jika terjadi pelanggaran atas izin yang diberikan dengan mempertimbangkan masukan dari organisasi profesi, kejaksaan dan/atau asosiasi. - (3) Dinas bekerja sama dengan organisasi profesi dan/atau asosiasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan. ## Pasal 57 - (1) Tenaga kesehatan asal luar daerah yang akan berpraktik di daerah wajib membawa surat rekomendasi dari organisasi profesi daerah.

Distribusi: - (2) Tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan secara pribadi wajib mengirimkan laporan bulanan dan tahunan hasil kegiatan pelayanan kesehatan kepada puskesmas dengan tembusan ke Dinas. - (3) Setiap petugas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib memenuhi kualiflkasi dan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mendapatkan surat izin praktik dari Dinas. - (4) Setiap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan wajib memperhatikan kepentingan pasien agar tidak merugikan pasien. - (5) Dinas membuat format pelaporan bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memberikan umpan balik kepada tenaga kesehatan.

Penandatangan: - (6) Tenaga kesehatan asing yang dipekerjakan di daerah wajib melengkapi izin dari kementerian kesehatan dan kementerian tenaga kerja, mampu berbahasa Indonesia dan wajib melakukan proses adaptasi kompetensi melalui organisasi profesi dan Pusat pendidikan yang ditentukan Pemerintah.

Distribusi: - (7) Distribusi dokter spesialis tertentu yang jumlahnya sangat terbatas pelaksanaannya direkomendasikan oleh Dinas dan organisasi profesi. ## Paragraf 2 ## Regulasi Sarana Pelayanan Kesehatan ## Pasal 58 - (1) Dinas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta. - (2) Dalam rangka melaksanakan pengaturan, Dinas berwenang menerbitkan : - a. surat Rekomendasi izin pendirian Rumah Sakit Umum dan khusus tipe A dan B - b. izin pendirian dan izin operasional Rumah Sakit Umum tipe C dan D dan/atau rumah sakit khusus tipe C - c. izin pendirian dan izin operasional sarana pelayanan kesehatan swasta, yang meliputi balai pengobatan, rumah bersalin, praktik berkelompok dan pelayanan kesehatan penunjang. - (3) Dinas mempunyai kewenangan menerbitkan surat tanda terdaftar pengobat tradisional yang cara pengobatannya menggunakan keterampilan atau ramuan, pendekatan supra natural dan tenaga dalam atau agama. 4 *' ! - (4) Pengobat tradisional yang cara pengobatannya menggunakan pendekatan supranatural dan tenaga dalam atau agama, terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kantor Kejaksaan Negeri. - (5) Dinas berwenang merekomendasikan pencabutan/mencabut surat izin rumah sakit, sarana pelayanan kesehatan dan tanda terdaftar pengobat tradisional jika terjadi pelanggaran atas izin yang diberikan dengan mempertimbangkan masukan dari organisasi profesi, kejaksaan dan/atau asosiasi. ## Paragraf 3 Regulasi Obat ## Pasal 59 - (1) Dinas berkewajiban merencanakan kebutuhan obat dan bahan yang berkhasiat obat di sarana pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kebutuhan. - (2) Perencanaan kebutuhan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pengaturan dan pembinaan obat yang berlaku secara nasional. - (3) Semua sarana pelayanan kesehatan wajib melaporkan penggunaan obat psikotropika, zat adiktif dan narkotika kepada Dinas. - (4) Setiap orang dilarang menggunakan obat dan bahan yang mengandung psikotropika, zat adiktif dan narkotika dan prekusornya yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungannya. - (5) Setiap individu atau lembaga yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan obat serta bahan yang mengandung zat adiktif termasuk narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu. - (6) Dinas berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan kebutuhan obat pada pelayanan kesehatan dasar serta Harga Eceran Tertinggi obat pada sarana penyedia obat di luar Puskesmas. ## Paragraf 4 Regulasi Tarif ## Pasal 60 - (1) Ketentuan mengenai Tarif pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan daerah, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Daerah. - (2) Tarif pelayanan pasien asuransi kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan mengacu pada ketentuan yang berlaku. ## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ## Bagian Kesatu Pembinaan ## Pasal 61

Penandatangan: - (1) Walikota secara umum bertanggung jawab atas pembinaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah dan swasta dilaksanakan oleh Dinas. - (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : - a. pembinaan administratif; - b. pembinaan teknis. : i ## Bagian Kedua Pengawasan ## Pasal 62 - Pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat. ( D - Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas. ( 2 ) - Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap mutu sarana, mutu tenaga kesehatan dan mutu layanan kesehatan bersama dengan lembaga terkait. (3) ## BAB XIV ## KOORDINASI DAN KERJA SAMA LINTAS SEKTOR ## Bagian Kesatu Rumah Sakit ## Pasal 63 - Rumah Sakit dengan Dinas bekerja sama dalam hal pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kesehatan. ( D - Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan rawat jalan dan rawat inap, pelayanan gawat darurat serta pelayanan rujukan. (2) ## Bagian Kedua ## Sektor Pendidikan ## Pasal 64 - SKPD yang membidangi pendidikan berkoordinasi dengan Dinas dalam hal pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan yang berwawasan kesehatan di sekolah dan perguruan tinggi. ( D - (2) SKPD yang membidangi pendidikan berkoordinasi dengan Dinas, dalam memberikan pembelajaran PHBS di kelompok Pendidikan Anak Usia Dini. - SKPD yang membidangi pendidikan berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat khususnya perempuan tentang kesehatan reproduksi. (3) - (4) SKPD yang membidangi pendidikan bersama Dinas meningkatkan pengetahuan tentang Infeksi Menular Seksual, Narkoba dan HIV AIDS pada anak sekolah dan mahasiswa. - Dinas dan SKPD yang membidangi pendidikan bersama-sama melaksanakan upaya kesehatan sekolah dan meningkatkan kesehatan lingkungan di sekolah dan sarana pendidikan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan PHBS di tatanan pendidikan/PHBS di sekolah yaitu jajanan sehat dilingkungan sekolah, cuci tangan dengan sabun, jamban bersih, olahraga, Pemberantasan Sarang Nyamuk, tidak merokok, menimbang berat dan tinggi badan secara berkala, membuang sampah pada tempatnya (5) - Dinas dan SKPD yang membidangi pendidikan bersama-sama melakukan pengawasan dan pembinaan penjaja makanan di sekitar sekolah. (6)

Penandatangan: ## Bagian Ketiga Kantor Kementerian Agama ## Pasal 65

Penandatangan: - Kantor Kementerian Agama berkoordinasi dengan Dinas dalam hal pembangunan berwawasan kesehatan. ( D pelaksanaan • t ' i ! i

Penandatangan: - (2) Kantor Kementerian Agama berkoordinasi dengan Dinas dalam melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah, pendidikan kesehatan dengan penekanan PHBS, promosi kesehatan dan pembangunan sarana kesehatan lingkungan di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah serta pondok pesantren.

Penandatangan: - (3) Kantor Kementerian Agama berkoordinasi dengan Dinas dalam melaksanakan pendidikan kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kesehatan pra nikah pada calon pengantin, serta pemberian imunisasi TT WUS.

Penandatangan: - (4) Kantor Kementerian Agama bekerjasama dengan Dinas dalam pelayanan pemeriksaan calon jamaah haji. ## Bagian Keempat Sektor Tenaga Kerja ## Pasal 66 - (1) SKPD yang membidangi Tenaga Kerja bersama Dinas melakukan kerja sama dalam hal pelaksanaan pembangunan berwawasan kesehatan. - (2) SKPD yang membidangi Tenaga Kerja bekerja sama dengan Dinas dalam hal pelaksanaan pembinaan Usaha Kesehatan Kerja, yaitu mengeluarkan surat keterangan kesehatan terhadap calon tenaga kerja dan melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan di tempat kerja. - (3) SKPD yang membidangi Tenaga kerja mewajibkan setiap perusahaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja wanita terutama ibu hamil, ibu yang memiliki bayi dan/atau balita agar terjamin pemberian ASI Eksklusif dan ASI. - (4) SKPD yang membidangi Tenaga Kerja mewajibkan setiap perusahaan menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi karyawan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan.

Distribusi: - (5) SKPD yang membidangi Tenaga Kerja mewajibkan setiap perusahaa