PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 14 Tahun 2012 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2011-2016 (berlaku 2 April 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2011-2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muaro Jambi merupakan suatu arahan dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011-2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muaro Jambi 2011-2016;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410 );
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 25);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2011-2016.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Muaro Jambi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi.
6. Peraturan Daerah selajutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja SKPD selanjutnya di singkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kerangka pendanaan adalah program dan Kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya Pembangunan Daerah secara utuh.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan bangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersipat penting, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang diinginkan pada akhir periode.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
19. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
20. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.
21. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tinkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
Pasal 2
RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan
Pasal 3
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB IV

ANALISIS ISU STRATEGIS

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB XI

PENUTUP

## Pasal 4

Isi beserta rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdapat dalam Naskah RPJMD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011-2016 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## Pasal 6

RPJMD Kabupaten Muaro Jambi menjadi dokumen rujukan bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan SKPD setiap tahunnya.

## Pasal 7

RPJMD dijabarkan lebih lanjut oleh Bappeda ke dalam RKPD setiap tahun sebagai dasar :

- a. penyusunan rencana kerja SKPD yang telah diverifikasi Bappeda untuk disahkan oleh Bupati.
- b. penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas plafon anggaran sementara oleh Bupati.

## Pasal 8

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui SKPD dapat melaksanakan program dan kegiatan yang belum tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011-2016 dengan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan, kebijakan kepala daerah atau dalam rangka implementasi peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD Tahun 2017 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 bagi Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2016, untuk menyusun RPJMD 20172021 serta RKPD Tahun 2017 sesuai dengan jadual agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan Tahun 2016 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam Tahun 2017.

Diundangkan di Sengeti pada tanggal 2 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

Dto

IMBANG JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 14

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 2 April 2012

BUPATI MUARO JAMBI,

Dto

BURHANUDDIN MAHIR