PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGG.\RA Nomor 13 Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGG.\RA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI /HET) PUPUK l'.ERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGG.\RA NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI /HET) PUPUK l'.ERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E.SA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- ba.hwa dalam rangka mewujudkan !&lt;C"tahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas clan prccluksi komoditas pertanian; a.
- b. bahwa untuk meningkatkan kemarn pu an peta n i dalam penerapan pemupukan benmbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa agar dalam pelaksanaan su bsidi pupuk dapat berjalan Jancar clan berhasil baik, perlu menerapkan ;(ebutuhan dan 1-larga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran �() 16;
- cl. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b clan huruf c, perlu di.e.apkan clengan �;; Peraturan Bupati.
- l . Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (LI:mbaran Negara Republik Indonesia Tahun l 992 Norncr 46, Tambahan Lernbaran Negara Republik indonesia Nornor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 9 99 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 );
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tarnbahan Lembaran Negara Republik I ndonesia 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 ten tang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
c
Menetapkan
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
2. 1 0 . Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/ PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian:
3. 1 1 . Peraturan Menteri Pertar ian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat clan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
4. 1 2 . Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor DAG/PER/4/2013 ten tang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersu bsidi ; Untuk Pertanian; 1 5 / M ­ dan Sek tor
6. 1 4 . Pera tu ran Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/ 12/2015 tenrang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) =&gt;upuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
7. 1 5 . Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6·69 / Kpts/OT. 160 / 2/2012 tentang Pembentukan Kelornpok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
9. 1 7 . Keputusan Menteri Pertanian Norn or 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam \_Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Provin si adalah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kahupaten Minahasa Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pcternakan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Pupuk adalah bahan kimia atau organismc yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung; 6.
7. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kirnia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
8. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/ atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, k.mia dan biologi tanah;
- Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pen.gadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian; 9.
10. Pernupukan berimbang adalah pernberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk rnencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
- 1 1 . Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Kabupaten yang dihitung ## BAB II
JENIS PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2
- Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk. ( 1 )
- (2) \ Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas Urea, SP36, ZA dan NPK.
KEBUTUHAN PUPUK BER.SUBSIDI
BAB III - KEBUTUHAN PUPUK BER.SUBSIDI
Pasal 3
- ( 1 ) · Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal I (satu} hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, . hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III - KEBUTUHAN PUPUK BER.SUBSIDI
Pasal 4
- . ' r'. j , ( 1 ) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dcngan anjuran Pemupukan Berimbang spesifik lokasi dcngan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) kepada Kepala Dinas.
- (2) · Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dirinci menurut jenis, jumlah, sub-sektor, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum clalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I , Lampiran II, dan Lampiran I l l , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



## Pasal5

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagairnana dimaksud pada Pasal 4}l.Y�.t (2), dirinci lebih lanjut menurut kecarnatan, jeriis. jurnlah sub sektor dan sebaran bulanan.

## Pasal6

Untuk menjamin terpenuhinya Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

## Pasal 7

Dina s bersama kelembagaan penyulu han tingkat Kabu paten wajic melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK sesuai areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat Petani, Petambak, dan/atau Kelornpok Tani di wilayahnya.

## BAB IV

## REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 8

Dalam hal Kebutuhan Pupuk Bersuusidi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 9

Apabila Alokasi Pupuk Bersubsidi suatu Kecamatan pada bulan berjaran tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/ a tau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi I (satu) tahun , melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.


## BABV

## PENYALURAN PUPUK BER.SUBSIDI

## Pasal 10

- ( I ) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan keten tuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyaluran Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur di l i n i I V ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untu k Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan cat:atan dan/atau nota pembelian kepada Petani/petambak dan/atau Kelompok Tani
- b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagairnana dimaksud pada huruf a, memperhatikan kebuti, han Petani/Petambak da.n/atau Kelompok Tani dan aloka.si di wilayah ma smg­ masing.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV l«: petard atau kelompok tani sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh .
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV kc Petani/ Petambak dan/ atau Kelompok Tani dilakukan oleh petugas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Kornisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten.
- (6) Dinas yang memperoleh a]okasi dan dekonsentrasi dan Tugas Pernbantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan VaJidasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Tim Verifikasi dan Validasi Penyalura n Pupu k Bersubsidi Provinsi.
- (7) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyalu ran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Valida.si PenyaJuran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur JenderaJ.



## Pasal 1 1

- ( 1 ) Pe]aksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Penyalur di Lini I I I dan Penyalur di Lini I V wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saa: clibutuhkan Petani. Petambak, dan/ a tau Kelornpok Tani di wilayah tanggu ng jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Unt.uk menjarnin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## Pasa] 1 2

- ( 1 ) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi !HET);
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagairnaru .. dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

- Pupuk Urea

- = Rp. 1.800,- pe:- kg

- Pupuk SP-36

- = Rp. 2.000,- per kg;

- Pupuk ZA

- = Rp. 1.400,- per kg;

- Pupuk NPK

- = Rp. 2.300,- per kg;

- Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg;


«-.

�

| Pupuk Urea | = | 50 kg; |
|----------------|-----|----------|
| ' Pt.puk SP-36 | = | 50 kg; |
| Pupuk ZA | = | 50 kg; |
| Pupuk NPK | = | 50 kg; |
| Pupuk Organik | = | 40 kg; |

## Pasal 1 3

Kemaaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah. mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

## "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" Barang Dalam Pengawasan

## Pasal 14

- Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

## BAB VII

## PENGAWASAN DAN PELJ!J&gt;ORAN

Pasal 1 5

- ( 1 ) Pelaksana subsidi pupuk wajib rnelakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi Lini IV ke petani/petambak dan/atau Kelornpok Tani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani dan atau Kelompok Tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

## Pasal 1 6

- ( 1 ) Komisi Pengawasan Pu pu k clan Pestisida ( K PPP) Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan, dan harga pupuk bersu bsidi di wilayahnya;
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.


\

�

«-.

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pcstisida (!&lt;PPP) Kabupatcn wajib mcnyampaikan laporan pengawasan pupuk bcrsubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 1 1 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eccran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lain mengenai pelaksanaan dan nal-hal teknis di dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Kcpala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara.

## Pasal20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal 2. 9 �l)RuARl 2016

BUPATI MINAHASATENGGARAt


JAMES SUMENDAP


-·

| NO | PEJ.,USAT PENOOLAll | PARAF KOORDINASI | KET, |
|------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | KABID SUMBER DAYA | �/ | |
| 2 | SEKRETARIS DINAS | � | |
| 3 | KABAO HUKUM DAN PERUNDANG·UNDANOAN | v f | |
| 4 | KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN | 1 | |
| 5 | INSPEKTUR | � ... | |
| 6 | ASISTEN II | · ,1, | |
| 7 | SEKRETARIS DAERAH | "' "( | |
| 8 | WAKII.. BUPATI | L -1� | |
| 9 | BUPATI | Dh. Untuk mohon ditanda rangani | Dh. Untuk mohon ditanda rangani |

Diundangkan di Ratahan Pada tanggal 1.C J ttl&gt;�WIR.\ 2016 SEKRETARIS DAERAII

KABUP�INAHASA TENGGARA,


FARRY F. LIWE BERITA DAERAII KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016

NOMOR .��.

'



Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten wajib menyampaikan laporan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupat i Minahasa Tenggara Nomor 1 1 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pcrtanian Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lain mengenai pelaksanaan dan hal-hal teknis di dalam Peraturan Bupati i n i , akan ditetapkan dcngan Keputusan Kcpala Dinas Pcrtanian dan Peternakan Kabupaten Miuahasa Tcnggara.

## Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintankan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal 29 ��lAARI 2016 L BUPATI MINAHASA TENGGARA, .{:


JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahal\ Pada tanggal '2J} �Flt...AR \ 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPAT�AHASA TENGGARA,


FARRY F. LIWE DERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASATENGGARA TAHUN 2016 NOMOR . ? -. l b .


Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten wajib menyampaikan laporan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET} Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lain mengenai pelaksanaan dan hal-hal teknis di dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara.

## Pasal20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal 2. 9 tteRW\�I 2016

| NO | PEJABAT PENGOLAll | PARAF KOORDINASI | KET. |
|------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| l. | KABID SUMBER DAYA | ' """A' | |
| 2. | SEKRETAR!S DINAS | � - | |
| 3. | KABAG HUKUM DAN PERUNDANO-UNDANGAN | - IV | |
| 4. | KEPALA D!NAS PERTANJAN DAN PETERNAKAN | - . | |
| 5. | JNSPEKTUR | ;I ... | |
| 6. | ASISTEN I l | v | |
| 7. | SEKRETARJS DAERAH | | |
| 8. | WAKlL BUPATl | - I | |
| 9. | OUPATl | Dh. Untuk mohon d1tanda u,.ngani | Dh. Untuk mohon d1tanda u,.ngani |

Diundangkan di Ratahan Pada tanggal 'Z. 9 f�fl.,Rv.tiRl 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPArINAHASA TENGGARA,


FARRY F. LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR .. '!/!'J

BUPATI MINAHASA TENGGARA,


- -----------==

JAMES SUMENDAP

w

0

M

N

;;!

z

'-'

## z s z ;o � w c, cc 0 !;; w � � :, r z :, B " m :, � � w m � :, e, :, � .=-w � '-' '-' z " � w r z ;;! w u w " '-' � " " " " , 0 z " « :, r z :, :, m " w s � '-' z ;o w r

## ;;! " '-' '-' � z fl w r w " � M � z 0 N " " &lt; z z :, e; " £ " s « r s il' z ;;! � :, � " r 0 e ;;! " '-' z z w 0 s e, z

'-'

z

z

a:

;;!

5

"

## w M z 0 5 N z :, :, m " � w ;o e, z z ;;! ;;! " z ;.\ " " r w '-' ec � '-' w z z � ;l w � r 0 � " ,, :, � " w c, " � :, " B � z " "' " z m w :, -z � w � . r w � " m o � ,, :, � :, w m e, � � m :, :, e, � z r « " :, � :, :, r z :, w m " w �

| " z -c "' � 0 | 0 0 M • M M | 0 0 m · M | 0 o . • | 0 0 . - M | 0 0 M • | 0 0 ..; � M |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| s | 0 0 M • � | 0 � | 0 o . M | 0 0 ..; | 0 0 M • | 0 0 .,; � |
| � � z | 0 0 w · 00 | 0 0 M • | 0 "- M | 0 0 ..; | 0 0 M • | 0 0 0 m |
| w M "- � | 0 0 m · 00 M | 0 0 ..; M | 0 :;; | 0 0 " M | 0 0 M • | 0 0 ..; • N |
| -c w � :, | 0 0 0 � w | 0 � w | 0 0 .; N | 0 0 .,; 00 | 0 0 0 N | 0 0 '" w 00 |
| � 0 ,, w � m :, � | z -c o z -c c, z " s < z ;, | ;;! :, c; :, � " � 0 | z " � « z � w t;; � | z -c z :, m w � � w � | z " z " � - � w � | " 5 " :, - |
| 0 z | M | " N | M | • | � | |


.

c

## l,O '"4 0 N z ::, ::t: �

. .

.

.

-'

a:

,c

:i:

0 c,

O z

## s c( c, "' z w ... c( i � i � a. Q � i w a.

c, z �

z

a:

�

:i:

!5

## z � z � w a. a: � w II) ::.:: � :::, Q � :::, � w CCI ::.:: :::, a. ::, a. E" :. cj \!) z � w ... z s w u w � '° a: .-4 � � z z � � � i � � : :::, ::, CiCI ::t: � :3 . . "' z � w ...

## � c( \!) \!) z � cC i cC z z ... ::, CCI �

## l,O .-4 z 0 :$ N z :::, :::, CCI ::t: a: s w a. z z � � z -e � ffi a: II) ... z a. -e a: Q � � ... a. II) ::, - a. Q Ill iii z :E CCI I.LI ::, ... �a: ' � � 0 a. ::.:: � ::, w a. Ill ::, m a. ::, z Ill � s ::, a: ________________ ::, ::, z CCI w w :i: ::.::

| :!:!: z <( � 0 | 0 5 ..t ..t | 0 0 CT\ .-1 | 0 0 ori | 0 � ..t | 0 0 rri · | 0 0 .-1 · Ill ..t |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| s | 8 .-t ' ... | 0 C!. N | 0 0 .-i' | 0 0 .-t ' | 0 0 .-i' | 8 \() ... |
| :..:: a.. z | 0 0 I.D . co | 0 0 .-i' | 0 0 .-t ' | 0 0 ..t ' | 0 0 .-i' | 0 0 o· (1\ |
| \D rri 0.. Ill | 8 111 · 00 ,-t | s m | 0 0 rti' | 0 0 r-,. ' ,-t | 8 .-i' | 0 C!. ..t � N |
| � a: ::> | s · =i · ., ' .I) | 8 'i | 0 0 rti' N | 8. \D 00 | 0 0 0 N | 0 0 rt) \D co |
| a: 0 � w Ill cc :::> Ill | z <( ' .!) z <( Q. z -c � -c z -c �- | � :::> !:i ::> ::.:: � 0 ::t: | z s <( z a: w � a.. | z <( z :, cc w :..:: a: I.LI c, | z f.<C z s a: w Q. | ::t: :5 � ::> ... |
| ci z | . . ..• | N | m | � | .,, | |

.

..



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MINAHASA

,;iGARA

NOMOR

: l !&gt;

TAHUN 2016

TANGGAL

TENT ANG

:

19 +�n�v.t!Rl

,:iol6

PERATURAN BUPATI MINAHASA

,;iGARA

NOMOR

: l !&gt;

TAHUN 2016

TANGGAL

TENT ANG

:

19 +�n�v.t!Rl

,:iol6

: KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGG1 (HET) PUPUK BERSUBSIOI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016


## KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016 MENU RUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN PERBULAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

JENIS PUPUK

UREA

| No. | SUB SEKTOR | JUMLAH | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOP | DES |
|-------|----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 1 | TANAMAN PANGAN | 670,00 | 56,00 | 45,00 | 67,00 | 50,00 | 49,00 | 58,00 | 52,00 | 48,00 | 51,00 | 42,00 | 42,00 | 110,00 |
| 2 | HORTIKULTURA | 64,00 | 5,00 | 5,00 | 9,00 | 2,00 | 14,00 | 2,00 | 8,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 8,00 |
| 3 | PETERNAKAN | 23,00 | 2,00 | 5,00 | . | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | . | . | . | 5,00 |
| 4 | PERKEBUNAN | 86,00 | 9,00 | 3,00 | 10,00 | 8,00 | S,00 | 6,00 | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 13,00 | 5,00 | 13,00 |
| s | PERlKANAN | 20,00 | 4,00 | . | 4,00 | . | 4,00 | . | 4,00 | 0,00 | 4,00 | . | . | . |
| | JUMLAH | 863,00 | 76,00 | 58,00 | 90,00 | 61,00 | 74,00 | 72,00 | 73,00 | 50,00 | 65,00 | 59,00 | 49,00 | 136,00 |

| NO PEJABAT PENGOLAH | PARAF KOORDINA.51 | KET |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------|
| 1 KEPALA SIDANG SUMBER DAYA | � | |
| 2 SEKRETARIS | /'-!- | |
| KEPALA BAG!AN HUKUM DAN PERUNDANG- 3 UNOANGAN | | |
| 4 KEPALA OINAS | ,; | |
| 5 INSPEKTUR | � | |
| 6 ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | /!> | |
| 7 SEKRETAR!S DAERAH | | |
| 8 WAKIL BUPATI | | |
| 9 BUPATt | Oh. Untuk d,tandatangani | |

t







## = 1

## 1 1 1 1

## 1 1 1 1

## 1 1

�

a.

::::&gt;

:::::, a.

Vl

w

z

...

| Vl w 0 . | c c o· ... ... | 0 0 00 | 0 0 vi | 0 0 rri ... | | 0 0 \D (tl ... |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| a. 0 z | - 6 0 ,..; ' · •:r | 8 N• | • | 8 Ill . | . | 0 0 ai ...: |
| � 0 | 0 0 N n 't! ' | a. � | • | 8 rri ... | • | 8 gf |
| ... a. w Vl | 0 0 ... U'\ | 8 ...: ' | . | 0 0 ID • | 8 ...: · | 0 0 vi ID |
| ... Vl l!l -c | 0 0 oc � <:: | 0 0 ... · | 0 0 o· | 8 ... . | 0 0 0 | 0 0 d Ill |
| ::::; ::::> ... | - 0 0 ,,; Lh | 0 � | 0 0 r-i | 0 0 ,.. · | 0 0 ...: ' | 0 0 rri ,... |
| z ::::> ... | 0 c, oo ' Ill | 0 0 r-i | 0 0 \D | 0 0 \D | . | 0 0 N• ,... |
| w � | 0 �-, | 0 0 ...: · ... | 0 0 N | 0 q Ill | 8 o:r · | 8 ...: · ,... |
| a: a. < ' , . | 0 0 0... Ill | 0 0 r-i | 0 0 ... | 0 0 00 | . | 0 0 ...i ID |
| a: -c � | - 0 0 ,...:- \C | 8 ai | . | 0 � ... | 0 0 -:i | 0 0 0 en |
| al w a. | ' · 0 0 LI'\ o:t , | a. 11'1 | 0 0 in ' | 8 rri | . | 8 00 Ill |
| z < ... | 0 0 \D 1.1'1 | 8 vi | 0 0 r-i | 0 0 ai | 8 -,t ' | s \D ,... |
| ::c 5 � ::::> -. | ::, 0 d ,... "' | 0 o. '<t ID | 8 rri N | 0 0 ID . co | 0 0 0 N | 0 0 rri ID co |
| 0::: g w Vl a, ::::> Vl 0 z | z ct (!I z -c a. z <( � < z � ; ... ··; | � ::::> � :::, � � 0 ::c N | z s <( z ex: w Gj a. (tl | z <( z ::::> al w � a: w a. o:t | z < z � a: w a. Ill | ::c :5 s ::::> -. |

' ·

.

&lt;

Q

w

z

�

u,

::&gt;

u,

w

...




## KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN PERBULAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

JENIS PUPUK : SP · 36

| No. | SUBSEKTOR | JUMLAH | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOP | DES |
|------------------|------------------|----------------|--------|----------|------------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|-------|---------|----------------|
| 1 TANAMAN PANGAN | 1 TANAMAN PANGAN | 189.00 | 19.00 | 14.00 | 18.00 | 18 | 17 | 16.00 | 19.00 | 17.00 | 12.00 | 16 | 9.00 | 14.00 |
| 2 HORTIKULTURA | 2 HORTIKULTURA | 31.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 7.00 | 3.00 | 2.00 ·- | 3.00 | 3 | 0.00 | 4.00 |
| 3 PffiRNAKAN | | ' . �.3:00 . . | ' 0.00 | 0.00 · - | 0.00 ----· | 3 | 0 | 0.00 - | 0.00 | to.oo | 0.00 | 0 | 0.00 ·- | 0.00 ...: _________________ |
| 4 | PERKEBUNAN | 17.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 1 | 1.00 | I 0.00 | 0.00 | C.00 | 1 | 3.00 | 2.00 |
| 5 BUDIDAYA | PERIKANAN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | JUMLAH | 241.00 | 25.00 | 20.00 | 22.00 | 23 | 19 | 24.00 | 22.00 | 19.00 | 15.00 | 20 | 12.00 | 20.00 |


## KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN PERBULAN KABUPATEN MINAHASATENGGARA

JENIS PUPUK

NPK

| No. | SUBSEKTOR | JUMLAH | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOP | DES |
|------------------------|------------------------|----------|-------|-------|-------------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 1 TANAMAN PANGAN . . . | 1 TANAMAN PANGAN . . . | 86 | 24.00 | - | 12.00 ... | - - .. | . | 13.00 | . | 13.00 | . | 12.00 | - | 12.00 |
| 2· 'HORTIKULTURA | 2· 'HORTIKULTURA | 1 | . | - | - | . | - | 1.00 _J | - | . | . | - | - . . | _, - |
| 3 | PETERNAKAN | 1 | - | - | . | 1.00 | . | - | - | . | . | - | . | . ·, - |
| 4 | PERKEBUNAN | 1 | . | - | . | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | . | - | - |
| s | BUDIDAVA PERIAKAN | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | - | - | . | - | - | - |
| JUMLAH | JUMLAH | 90 | 24.00 | - | 12.00 | 2.00 | - | 15.00 | . | 13.00 | . | 12.00 | - | 12.00 |

c

c

## z s ::&gt; m a: 1/J Q. z � &lt; m 1/J II) z &lt; Q :.:: ::&gt; a. ::&gt; a. !!! z w ... °' � w II) m ::&gt; II) !5 a: ::&gt; z 1/J :E \0 .-4 fi3 z ::&gt; :i: .! Q iii m ::&gt; � "" m ¥ ::&gt; Q. ::&gt; a. z &lt; :i: i:! ::&gt; m "" ¥

## � &lt; " " z � &lt; � :i: &lt; z � z � Q. ::&gt; m �

s

�

a..

::,

::,

VI

a.

z

w

-,

| VI w 0 | 0 0 ci | 0 0 ci | 0 0 c::i | 0 0 ci | 0 0 ci | 0 0 ci |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|
| a. 0 z | 0 0 "' | 8 ci | � 0 | 0 0 c::i | 0 0 ci | 0 q Ill |
| � 0 | 0 0 "' | 0 0 ci | 0 q 0 | 0 0 c::i | 0 0 ci | 0 0 "' |
| I- a.. w VI | 0 q ,... | 0 0 c::i | I 8 ci | 0 C! ... | 0 0 c::i | 0 C! 00 |
| t;; I!> <( | � c | s ··:(?. | 8 ci | 8 ci | 8 ci | 8 ci |
| :::; ::, -, | 0 0 "' ... | 0 ' 0 ci | 0 0 ci | 0 0 ci | 0 0 ci | 0 0 "' ... |
| z ::, -, | 0 q ('ii | 0 q ... | 0 0 ci | 0 0 ci | 0 0 0 | 0 q -e- |
| w :E | � ,... | � ... . | 8 0 | 0 C! 0 | 0 0 c::i | 0 q 00 |
| a: Q. <( | 0 q 0 | 8 ci | 0 0 ci | 0 0 ci | 0 0 ci | 0 0 ci |
| a: <( � | 0 0 C"i ... | - 0 C· d | 0 q ... | 0 0 c::i | 0 0 .-l | 0 0 .,; ... |
| cc w a. | 8 c::i | - 0 0 c::i | 0 C! 0 | 0 0 c::i | 0 0 c::i | 0 q 0 |
| z <( -, | 0 0 .,; N | I 0 I 0 c::i | 0 0 I c::i | 0 0 c::i | 0 0 ci | 0 0 .,; N |
| :c s :E ::, ... | 0 0 .-l . ,... | 0 ,0 N '. | 0 C! ... | 0 0 .-l | 0 0 .-l | 0 0 '° ,... |
| a: � w VI m ::, Ill | z <( I!> z <( Q. z <( � <( z � ... | '· <( a' . ::, � ::, ;� � � � 0 :c N | z � <( z a: � Q. ('ii | z <( z ::, cc w � a: w Q. � | z <( z s a: w Q. s <( 0 0 ::, cc Ill | ::c s s ::, ... |
| 0 z | | | | | | |

-

� �\_)


## KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016 Sub Sektor (Tanaman Pangan, Hotikultura, Petemakan, Perkebunan dan Budidaya Perikanan) MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN SE KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

JENIS PUPUK:

ORGANIK

I

| No. | KECAMATAN | TOTAL (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) |
|---------|------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | JAN | PEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEP | OKT | NOP | DES --- -· |
| 1 | Touluaan Setatan | 10.0C | 2.00, | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 I | .. , ., ... 0.00 | 2.001 | 0.00 | o.oo] | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Touluaan | 11.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Silian Raya | 13.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Tombatu Utara | 17.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5 | Tombatu | 16.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Tombatu Timur | 15.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Pasan | 14.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 8 | Ratahan | 13.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Ratahan Timur | 11.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1n ... | Pusornaen | 10.CO | 2.00• | 0.00 | (U)O | 4.00 | o.oo: | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2 on | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Belang | 11.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | C.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Ratatotok | 10.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jumlah | 151.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 17.00 | 2.00 | 30.00 | 3.00 | 2.00 | 26.00 | 1.00 | 2.00 |

...

. . "" \_ . \_

lAMPIRAN 111

PERATURAN BUPATl MINAHASA TENGGARA

NOMOR

l '!&gt;

TAHUN 2016

TANGGAL


:

'2. 9 'fi;('\,l'l1&gt;4R I

.:;? c:, / b


TENT ANG

: KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

## KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016 (TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN) MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

| No. | KECAMATAN | JENIS·JENIS PUPUK (An-Or.e:anik) | JENIS·JENIS PUPUK (An-Or.e:anik) | JENIS·JENIS PUPUK (An-Or.e:anik) | JENIS·JENIS PUPUK (An-Or.e:anik) | PUPUK |
|-------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| No. | KECAMATAN | UREA | SP-36 | NPK | ZA | ORGANIK |
| 1 | Touluaan Selatan | 43,00 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 |
| 2 | Touluaan | 56,00 | 19,00 | 7,00 | 8,00 | 11,00 |
| 3 | Silian Raya | 60,00 | 16,00 | 7,00 | 8,00 | 13,00 |
| 4 | Tombatu Utara | 92,00 | 25,00 | 7,00 | 7,00 | 17,00 |
| 5 | Tombatu | 81,00 | 26,00 | 10,00 | 5,00 | 16,00 |
| 6 | Tombatu Timur | 106,00 | 27,00 | 7,00 | 7,00 | 15,00 |
| 7 | Pasan | 75,00 | 18,00 | 7,00 | 7,00 | 14,00 |
| 8 | Ratahan | 88,00 | 25,00 | 7,00 | 6,00 | 13,00 |
| 9 | Ratahan Timur | 55,00 | 22,00 | 8,00 | 6,00 | 11,00 |
| 10 | Pusomaen | 67,00 | 23,00 | 7,00 | 6,00 | 10,00 |
| 11 | Belang | 77,00 | 23,00 | 8,00 | 7,00 | 11,00 |
| 12 | Ratatotok | 63,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 10,00 |
| | Jum!ah | 863,00 | 241,00 | 90,00 | 82,00 | 151,00 |

| ,o | PEJABATPENGOLAH | PA'-" KOOROINASI | "' |
|------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | K tPALA BIOANG SUMBER DAYA | 11-/ | |
| 2 | SEKRETARIS | , � '/ | |
| 3 | KEPAtA BAGIAN HUKUM DAN PERUNOANG- l,1Nr'>ANr.AN | | |
| • | KEPAtA OINAS | � | |
| s | INSPEKTUR | .,,t | |
| 6 | ASISTEN PEREKONOMIAN OAN PEMBANGUNAN | L' | |
| 7 | SEKRETARIS OAERAH | , , | |
| 8 | WAKILBUPATI | | |
| 9 | BUPATI | Oh. Untuk ditandotanganl | Oh. Untuk ditandotanganl |

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



d





JAMES SUMENDAP

1

=

1

1

|

5

## 1 1 1

1

1

..

I

· �

•I

. I


I . , · . , '.

-, t ,

· ,

.

f

. - ,

•

.

.

1

1

1

..:

· ..,.. . \_


SUB SEKTOR: TANAMAN PANGAN

JENIS PUPUK: UREA

| No. | KECAMATAN | TOTAL (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) |
|-------|------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| No. | KECAMATAN | TOTAL (TON) | JAN | PEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEP | OKT | NOP | DES |
| 1 | Touluaan Selatan | 35.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 |
| 2 | Touluaan | . . . 44.00 | . 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 . . | 3.00 | 3.00 | 7.00 |
| 3 | ,Sili:i!'l R�y;i | 45.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | S.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | ' 4.00 I | 3.00 | 3.00 | 8.00 |
| 4 | Tombatu Utara | 66.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 |
| 5 | Tombatu | 64.00 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 |
| 6 | Tombatu Timur | 81.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 |
| 7 | Pasan | 57.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 10.00 |
| 8 | Ratahan | 71.00 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 |
| 9 | Ratahan Timur | 38.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 10.00 |
| 10 | Pusomaen | 54.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 11 | Belang | 64.00 | 4.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 |
| 12 | Ratatotok | 51.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 10.00 |
| | Jumlah | 670.00 | 56.00 | 45.00 | 67.00 | 50.00 | 49.00 | 58.00 | 52.00 | 48.00 | 51.00 | 42.00 | 42.00 | 110.00 |

-



## KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

SUB SEKTOR: PITTRNAKAN

JENIS PUPUK: SP-36

| No | KECAMATAN | | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) |
|-------|----------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | TOTAL | JAN | PEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEP | OKT | NOP | DES |
| 'i'·l | Touluaan Selatan . • . · . ; · t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ·- . | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | lTculuaan | 0.00 | 0.00 | I 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | o.oc .UV | 0.00 | - 0.00 | 0.00 | o.ool | o.oo |
| 3 | Silian Raya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Tombatu Utara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Tombatu | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Tombatu Timur | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Pasan | 0.00 | o.oo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Ratahan | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Ratahan Timur | 0.00 | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ! 10 | Pusornaen --t-- | 0.00 | 0.00 ·- - | 0.00 | 0.00 | O.Ou, | 0.00 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1.00 - |
| 11 | Bel.::1g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Ratatotok | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jumlah | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


## KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

SUB SEKTOR : PmRNAKAN

JENIS PUPUK: NPK

| No. | KECAMATAN | TOTAL (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) |
|-------|------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| No. | KECAMATAN | TOTAL (TON) | JAN | PEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEP | OKT | NOP | DES |
| 1 | Touiuaan Selatan | 0.00 I | 0.00 . . | . . 0.00 . . | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | , . . 0.00 | · · · · · I 0.00 | . 0.00 -·- |
| 2 | Touluaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | I 0.00 | • 0.00 |
| 3 | Silian Raya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Tombatu Utara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Tombatu | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Tombatu Timur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Pasan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Ratahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Ratahan Timur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Pusomaen | 0.00