KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 127 Tahun 1999 tentang PEMBETUKAN KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (berlaku 13 Oktober 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu dilaksanakan pemeriksaan harta kekayaan Penyelenggara Negara oleh lembaga independen yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBETUKAN KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN
: PENYELENGGARA NEGARA.
Pasal 1
- (1) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komisi Pemeriksa, adalah lembaga independen yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- (2) Komisi Pemeriksa dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara.
Pasal 2
- (1) Komisi Pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara dan berfungsi mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara.
- (2) Komisi Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya Komisi Pemeriksa menyusun standar pemeriksaan k ekayaan Penyelenggara Negara.
Pasal 4
- (1) Komisi Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan terhadap harta kekayaan Penyelenggara Negara
Pasal 5
Komisi Pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa.
Bagian Kedua
Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa
Pasal 6
- (1) Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa adalah lembaga kesekretariatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemeriksa.
- (2) Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
Pasal 7
Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan di bidang administratif kepada Komisi Pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi :
- a. pemberian dukungan teknis operasional kepada Komisi Pemeriksa;
- b. pengkoordinasian, pensinkronisasian, dan pengintegrasian administrasi kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa;
- c. pemberian dukungan administasi dalam penyusunan rencana dan program kerja Komisi Pemeriksa;
- d. pemberian dukungann administrasi dalam kerja sama Komisi Pemeriksa dengan lembaga pemerintah dan lembaga non permerintah terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. pemberian dukungan administrasi dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Komisi Pemeriksa;
- f. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa;
- g. pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana, dan prasarana Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa;
- h. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemeriksa sesuai dengan bidang tugasnya.
KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Komisi Pemeriksa
BAB II - KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI
Pasal 9
Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang Anggota yang terbagi dalam 4 (empat) Sub Komisi.
BAB II - KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI
Pasal 10
- (1) Organisasi Komisi Pemeriksa terdiri dari :
- a. Pimpinan;
- b. Sub Komisi.
- (2) Pimpinan teriri dari :
- a. Seorang Ketua Komisi Pemeriksa;
- b. 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi Pemeriksa.
- (3) Sub Komisi terdiri dari para Anggota Komisi Pemeriksa yang dipimpin oleh seorang Wakil Ketua Komisi Pemeriksa yang bertindak sebagai Ketua Sub Komisi.
- (4) Pembagian Anggota SUb Komisi didasarkan atas keahliannya dan bekerja secara kolegial.
Bagian Kedua
Ketua Komisi Pemeriksa
BAB II - KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI
Pasal 11
Ketua Komisi Pemeriksa mempunyai tugas :
- a. mewakili Komisi Pemeriksa dalam hubungannya dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah;
- b. menetapkan kebijakan umum mengenai pelaksanaan pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara;
- c. membina kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di dalam negeri maupun luar negeri yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara;
- d. meningkatkan kemampuan Komisi Pemeriksa agar lebih profesional, berdaya guna, dan berhasil guna;
menetapkan dan
mengumumkan hasil
pemeriksaan kekayaan
Penyelenggara
Negara dalam
Tambahan
Berita
Negara
Republik
Indonesia;
- f. menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi baik intern sub Komisi maupun antar Sub Komisi baik diminta maupun tidak diminta;
- g. mewakili Komisi Pemeriksa di dalam dan di luar pengadilan.
BAB II - KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI
Pasal 12
- (1) Ketua Komisi Pemeriksa dipilih oleh dan dari Anggota Komisi Pemeriksa.
- (3) Ketua Komisi Pemeriksa bertindak sebagai koordinator Ketua Sub Komisi.
Bagian Ketiga
Wakil Ketua Komisi Pemeriksa
BAB II - KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI
Pasal 13
Wakil Ketua Komisi Pemeriksa mempunyai tugas :
- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemeriksa sesuai dengan bidang tugas Sub Komisi;
- b. menetapkan kebijakan teknis operasional pelaksanaan bidang tugas Sub Komisi;
- c. membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan bidang tugas opreasional pemeriksaan bidang tugas Sub Komisi;
- d. melakukan tugas lain yang ditetapkan Ketua Komisi Pemeriksa sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB II - KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI
Pasal 14
- (1) Wakil Ketua Komisi Pemeriksa dipilih oleh dan dari Anggota Komisi Pemeriksa.
- (2) Wakil Ketua Komisi Pemeriksa bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemeriksa .
Bagian Keempat Sub Komisi
BAB II - KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI
Pasal 15
Sub Komisi merupakan unsur pelaksana operasional Komisi Pemeriksa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemeriksa.
BAB II - KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI
Pasal 16
Sub Komisi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB II - KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI
Pasal 17
Sub Komisi terdiri dari :
- a. Sub Komisi Eksekutif;
- b. Sub Komisi Legislatif;
- c. Sub Komisi Yudikatif;
- d. Sub Komisi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
BAB II - KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI
Pasal 18
- (1) Sub Komisi Eksekutif melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara di bidang eksekutif meliputi pemerintahan Pusat dan Daerah, Dewan Pertimbangan Agung, Tentara Nasional Indonesia, dan Bank Indonesia;
- (2) Sub Komisi Legislatif melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggaraan Negara di bidang legislatif meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabbupaten/Kota.
- (3) Sub Komisi Yudikatif melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara di bidang yudikatif meliputi Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Sub Komisi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah melakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
Bagian Kelima
Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja
BAB II - KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI
Pasal 19
Komisi Pemeriksa berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
BAB II - KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI
Pasal 20
Wilayah kerja Komisi Pemeriksa meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
Bagian Keenam
Komisi Pemeriksa di Daerah
BAB II - KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI
Pasal 21
- (1) Untuk membantu tugas Komisi Pemeriksa di daerah, dibentuk Komisi Pemeriksa di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Komisi Pemeriksa di daerah bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemeriksa.
Bagian Ketujuh
Sekretariat Jenderal komisi Pemeriksa
BAB II - KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI
Pasal 22
Susunan organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa terdiri dari :
- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Biro Perencanaan;
- c. Biro Data;
- d. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- e. Biro Umum;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
PENGANGKATAN, MASA JABATAN,
DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan Anggota Komisi Pemeriksa
BAB III - PENGANGKATAN, MASA JABATAN,
Pasal 23
- (1) Pengangkatan Anggota Komisi Pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan Presiden selaku Kepala Negara setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap calon Anggota Komisi Pemeriksa harus membuat pernyataan tentang :
- a. bersedian dicalonkan menjadi ANggota Komisi Pemeriksa untuk dan atas nama pribadi dan tidak untuk atas nama organisasi masyarakat, Lembaga sosial masyarakat, partai politik, maupun
- 12 - pemerintah;
- b. bersedia diaudit harta kekayaan oleh Akuntan Publik dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- c. bersedia bekerja secara penuh waktu untuk Komisi Pemeriksa;
- d. bersedia bekerja sesuai dengan Tata Tertib Kerja Komisi Pemeriksa;
- e. bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab demi terwujudnya pemerintahan Negara Republik Indonesia yang bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Bagian Kedua
Masa Jabatan Anggota Komisi Pemeriksa
BAB III - PENGANGKATAN, MASA JABATAN,
Pasal 24
Masa jabatan Anggota Komisi Pemeriksa selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa
BAB III - PENGANGKATAN, MASA JABATAN,
Pasal 25
- (1) Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Anggota Komisi Pemeriksa dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
Bagian Keempat
Penggantian Anggota Komisi Pemeriksa Antar Waktu
BAB III - PENGANGKATAN, MASA JABATAN,
Pasal 26
- (1) Dalam hal Anggota Komisi Pemeriksa diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, maka kekosongan jabatan tersebut harus diiri dengan anggota pengganti antar waktu.
- (2) Anggota pengganti antar waktu diambil dari calon Anggota Komisi Pemeriksa yang terdaftar dalam dafatar nama calon Anggota Komisi Pemeriksa yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
BAB III - PENGANGKATAN, MASA JABATAN,
Pasal 27
Pengangkatan anggota pengganti antar waktu ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Bagian Kelima Komisi Pemeriksa di Daerah
BAB III - PENGANGKATAN, MASA JABATAN,
Pasal 28
Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa di daerah berlaku ketentuan mengenai syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa.
Bagian Keenam
Sekretariat Jenderal komisi Pemeriksa
BAB III - PENGANGKATAN, MASA JABATAN,
Pasal 29
- (1) Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Komisi Pemeriksa.
- (2) Untuk pertama kali, Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa diangkat oleh Presiden atas usul Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengawasan aparatur negara.
BAB III - PENGANGKATAN, MASA JABATAN,
Pasal 30
- (1) Kepala Biro dan jabatan-jabatan di bawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa.
- (2) Pejabat jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksas.
PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN
BAB IV - PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 31
Pembiayaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Komisi Pemeriksa serta Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB IV - PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 32
Pemberian gaji, tunjangan, hak-hak lain serta pensiun Komisi Pemeriksa diatur dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V - TATA KERJA Bagian Kesatu Komisi Pemeriksa
Pasal 33
Hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa disampaikan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB V - TATA KERJA Bagian Kesatu Komisi Pemeriksa
Pasal 34
- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Komisi Pemeriksa dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap
BAB V - TATA KERJA Bagian Kesatu Komisi Pemeriksa
Pasal 35
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Komisi Pemeriksa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Komisi Pemeriksa maupun dalam hubungan dan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
BAB V - TATA KERJA Bagian Kesatu Komisi Pemeriksa
Pasal 36
Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemeriksa dapat meminta bajtuan tenaga ahli lainnya.
Bagian Kedua Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa
- 17 -
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa serta dalam rangka menunjang hubungan tugas dan fungsi Komisi Pemeriksa dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
BAB V - TATA KERJA Bagian Kesatu Komisi Pemeriksa
Pasal 38
Pejabat jabatan fungsional secara operasional diperbantukan dan bertanggung jawab kepada Komisi Pemeriksa serta secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa.
BAB V - TATA KERJA Bagian Kesatu Komisi Pemeriksa
Pasal 39
Setiap pemimpin di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - TATA KERJA Bagian Kesatu Komisi Pemeriksa
Pasal 40
Setiap pemimpin di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa bertanggung jawab dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB V - TATA KERJA Bagian Kesatu Komisi Pemeriksa
Pasal 41
- 18 -
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
BAB V - TATA KERJA Bagian Kesatu Komisi Pemeriksa
Pasal 42
Setiap pemimpin di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa wajib mengolah dan mempergunakan laporan yang diterima dari bawahannya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa setelah memperoleh pertimbangan dari Ketua Komisi Pemeriksa dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengawasan aparatur negara.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 130), dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 20 Nopember 1999.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1999

Penandatangan: ## MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MULADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 192.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ## BAHARUDDIN JUSUF HABIBIE