PERATURAN BUPATI PAMEKASAN Nomor 27 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ITOMOR 25 TAHUN 2017 TENTAT{G PETUI{JUK TEKNIS PEMBERIAN DAT{A HIBAH BAGI PENGEMBANGAI{ SARANA DAN PRASARANA FONDOK PESANTREN/YAYASAN DAN MA$'ID (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ITOMOR 25 TAHUN 2017 TENTAT{G PETUI{JUK TEKNIS PEMBERIAN DAT{A HIBAH BAGI PENGEMBANGAI{ SARANA DAN PRASARANA FONDOK PESANTREN/YAYASAN DAN MA$'ID
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,
bahwa dalam rangka lebih memberikan kemudahan terhadap realisasi dana hibah bagi Pondok Pesantren/ Yayasan dan Masjid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2OL7 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren/ Yayasan dan Masjid;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 195O;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2OO2;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 20O8;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlA, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2AI5;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlI;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll' sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2A16;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2O16;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 46 Tahun 2016;
MEMUTUSKAN:
MenetapKaN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PONDOK PESANTREN/YAYASAN DAN MASJID.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2Ol7 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren/Yayasan dan Masjid diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 huruf c angka 2 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
Kriteria penerima dana hibah ditetapkan sebagai berikut: a. Pondok Pesantren:
1. memiliki santri muqim paling sedikit 15 (lima belas) orang;
2. melaksanakan proses pembelajaran baik formal maupun non formal; 2.
3. memiliki Masjid / Musholla/ Surau; 3.
4. memiliki surat keterangan terdaftar atau sejenisnya dari Kantor Kementerian Agama; 4.
5. berstatus badan hukum paling singkat 3 (tiga) tahun sebelumnya; 5.
7. memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pamekasan;
6. memiliki surat keterangan berdomisili dari LurahlKepala Desa dengan sepengetahuan Camat; dan
Yayasan:
2. memiliki kantor/sekretariat tetap di Kabupaten Pamekasan;
1. berstatus badan hukum paling singkat 3 (tiga) tahun sebelumnya;
3. memiliki program kerja;
5. memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pamekasan;
4. memiliki surat keterangan berdomisili dari Lurah/Kepala Desa dengan sepengetahuan Camat; dan
Masjid:
2. memiliki sertifikat wakaf, sertifikat hak milik, atau pepel;
1. ditempati untuk sholat Jum'at;
3. memiliki surat keterangan terdaftar atau sejenisnya dari Kantor Kementerian Agama;
4. memiliki surat keterangan berdomisili dari Lurah/Kepala Desa dengan sepengetahuan Camat; dan
5. memiliki kepengurusan/takmir yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pamekasan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (21 huruf c angka 4 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
- (1) Pengajuan surat permohonan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat tentang:
Pasal 5
- (1) Pengajuan surat permohonan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat tentang:
- b. bentuk kegiatan;
- a. tujuan;
- c. biaya; dan
- d.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran.
6. (21 Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
1. struktur pengurLrs;
- a. Pondok Pesantren:
2. struktur panitia;
4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
3. rencana anggaran biaya;
5. foto bangunan;
1. struktur pengurLls;
- b. Yayasan:
2. struktur panitia;
4. fotokopi surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
3. rencana anggaran biaya;
5. laporan keuangan selama 2 {dua) tahun terakhir secara berturut-turut;
7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
6. program kerja pada tahun berkenaan dan 1 (satu) tahun sebelumnya;
8. foto bangunan;
1. struktur pengurus;

## c. Masjid:

2. struktur panitia;
4. fotokopi sertifikat wakaf, sertifikat hak milik, atau PePel;
3. rencana anggaran biaYa;
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
6. foto bangunan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.


H A

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 19 Oktober 2Ol7

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,


MOHAMAD ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2017 NOMOR 27