PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Nomor 2 Tahun 2017 tentang LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,
- a. bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting dan perlu digali untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditetapkan dengan peraturan daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 2 851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
c
C
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738);
c:
C
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengeJolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyeJenggaraan urusan pernerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tu gas pem bantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
C
C
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang rnerrumpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pu rwakarta.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pu rwakarta.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang milik pemerintah daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disebut LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
10. Penyidik adalah polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
BAB II SUMBER LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah di luar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan telah ditetapkan.
- (2) LLPADS sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), terdiri atas:
- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
(
(
- b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
2. . . c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. tuntutan ganti rugi;
- f. keuntur.gan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. kornisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ a tau jasa oleh Daerah;
- h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
1. pendapatan denda pajak daerah;
- J. pendapatan denda retribusi daerah;
- k. pendapatan dari pengembalian atas belanja Daerah yang mclampaui batas waktu pengembalian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n. sumbangan dari pihak lain;
- o. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- p. hasil dari penyertaan modal Daerah terhadap badan usaha milik Daerah;
- q. bentuk lainnya yang merupakan hak Daerah dan/ atau menambah kekayaan Daerah; dan
- r. pendapatan badan layanan umum Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Bentuk lainnya yang merupakan hak Daerah dan/atau menambah kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf q, dapat diakui sebagai LLPADS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Daerah.
2. paling tahun jenis sudah Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lama dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) anggaran berturu t-turut, dengan ketentuan pendapatan tersebut paling lambat harus ditetapkan pada anggaran tahun sebelumnya. (2)
C
PENGANGGARAN
BAB III - PENGANGGARAN
Pasal 4
- (1) LLPADS yang bersifat tetap dan/atau tidak tetap dianggarkan pada SKPKD atau Perangkat Daerah pemungut.
- (2) Penganggaran LLPADS yang tidak dapat diduga dan timbul pada tah un berkenaan bersifat estimasi atau cadangan.
3. teranggarkan, belum (3) Realisasi LLPADS yang diakuntansikan oleh SKPKD.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 5
- Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dae rah: (1)
- a. menetapkan bentuk LLPADS pada setiap awal tahun anggaran; dan
- b. menetapkan besaran penerimaan atas bentuk LLPADS.
- Hal-ha! yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pengelolaan LLPADS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (2)
BABV PEN ERIMAAN DAN PENYETORAN
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 6
- (1) Penerimaan LLPADS dapat melalui Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah atau langsung ke Kas Umum Daerah.
- (2) Penerimaan LLPADS yang melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak Bendahara Penerimaan menerima LLPADS yang bersangkutan.
- (3) Pengecualian penyetoran LLPADS sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
C
r:
BAB VI - PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI
Pasal 7
- ( 1) Kepala SKPKD melaksanakan penatausahaan pengelolaan LLPADS serta penerimaan dan penyimpangan uang daerah yang bersumber dari LLPADS.
- penatausahaan (2) Kepala SKPKD melaksanakan pemungutan LLPADS.
- (3) Bendahara Penerimaan melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyimpanan, dan penyetoran ke Kas Umum Daerah atas uang Daerah yang bersumber dari LLPADS.
BAB VI - PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI
Pasal 8
Pejabat penatausahaan keuangan SKPKD dan Perangkat Daerah wajib melaksanakan akuntansi atas penerimaan dan penyetoran LLPADS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9
- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADS oleh Perangkat Daerah secara fungsional dilaksanakan oleh SKPKD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADS oleh pejabat dan/ a tau pegawai pada Perangkat Daerah secara fungsional dilakukan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatau sahaan uang Daerah yang be rs umber dari LL PADS oleh Bendahara Penerimaan SKPKD dan Perangkat Daerah secara fungsional dilakukan Bendahara Umum Daerah.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
C
c
BAB VIII - PENYIDIKAN
Pasal 10
- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) an tara lain :
- a. menerima, mencari, mengumpu lkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang keuangan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang disangkakan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. memin ta ban tuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang disita sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. rnemotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan;
1. mernanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan/ a tau
(
(
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 11
- ( 1) Wajib bayar, pejabat, pegawai, dan siapapun yang tidak memenuhi kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelanggaran.
BABX KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 12
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar perolehan LLPADS dinyatakan tetap berlaku sampai berakhimya kesepakatan tersebut.
- (2) Semua sumber LLPADS yang selama ini telah diterima dan diakui sebagai penerimaan bukan pajak Daerah, bukan retribusi Daerah, dan bukan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan tetap dinyatakan sebagai LLPADS.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSJ JAWA BARAT: (2/58/2017)