Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2016 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR M1NUM TIRTA LIHOU DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA LIHOU KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
i
5
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIMALUNGUN,
:a.
bahwa penyertaan modal dalam bentuk uang dan aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk memperbaiki manajemen keuangan, meningkatkan kuwalitas cakupan pelayanan kepada masyarakat, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou harus sehat dan bebas dari hutang pada Pemerintah Pusat;
- c. bahwa penyertaan modal daerah merupakan upaya penyehatan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou untuk menyelesaikan hutang kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kuangan Republik Indonesia;
- d. bahwa penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou dalam rangka penyelesaian hutang kepada Pemerintah Pusat dalam bentuk non kas mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.
"
%
Mengingat
5
S '
*** * *
. .
'
t
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- | v [ omor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
Menetapkan :
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
2. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 43 Seri D Nomor 43);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukari Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN
M E M U T U S K A N :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA LIHOU DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA LIHOU KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. \ 2. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Bupati adalah Bupati Simalungun;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilai ' i Rakyat Daerah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD;
9. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Lihou adalah perusahaan daerah air minum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun;
10. Perusahaan Daerah Air Minum Tira Lihou yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Lihou adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Simalungun yang dibentuk ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemerintah Daerah telah menganggarkan hibah non kas pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- (2) Hibah non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana APBN yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka menyelesaiakan hutang PDAM Tirta Lihou kepada Pemerintah Pusat;
- (3) PDAM Tirta Lihou bertujuan untuk :
•
- a. meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah melalui peningkatan Pendapatan Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan dan / atau pelayanan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (2, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada -PDAM Tirta Lihou
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. penganggaran pendapatan hibah dan penyertaan modal;
- b. pelaksanaan dan pertanggungjawaban pendapatan hibah dan penyertaan modal;
- c. penyelesaian hutang; dan
- d. pembiiiaan dan Pengawasan.
PENGANGGARAN PENDAPATAN HIBAH DAN PENYERTAAN MODAL
BAB III - PENGANGGARAN PENDAPATAN HIBAH DAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah telah menganggarkan Hibah Non Kas Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daei ' ah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM Tirta Lihou kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa non kas kepada PDAM Tirta Lihou dalam bentuk hibah penghapusan hutang dari APBN sebesar Rp. 26.937.752.411,52 (Dua puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus sebelas koma lima puluh dua rupiah) tahun 2016.
- (3) Untuk menganggarkan pendapatan hibah non kas dalam PAPBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah tercantum dalam PAPBD Tahun Anggaran 2016, diatur didalam Peraturan Bupati.
1
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN HIBAH
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN HIBAH
Pasal 5
Ketentuan lebih ianjut mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban pendapatan hibah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN HIBAH
Pasal 6
Pemerintah Daerah mengakui pendapatan Hibah non Kas dari Pemerintah Pusat setelah diterimanya SP2D Non Kas yang diterima Pemerintah. Kabupaten Simalungun dari Kementerian Keuangan.
Bagian Kedua Pertanggungjawaban
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN HIBAH
Pasal 7
Pemerintah Daerah membuat 'Laporan Keuangan sebagai laporan realisasi pendapatan hibah dan pengeluaran pembiayaan PPKD.
Bagian Ketiga Penyelesaian Hutang
.Pasal 3
Dengan tercantumnya Penyertaan Modal Hibah Non Kas Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan hutang PDAM Tirta Lihou kepada Pemerintah Pusat sebagimana telah tertuang dalam PAPBD TA 2016, maka sekaligus menyelesaikan hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintalikan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Penetapan: Ditetapkan di Pamatang Raya padaTanggal 7 flesember 2016

Penandatangan: BUPATI SIMALUNGUN, ato J.R. SARAGIH

Penetapan: Diundangkan di Pamatang Raya Pada tanggal SEKRETARIS 7 Desember 2016 DAERAHKABUPATENSIMALUNGUN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2016 NOMOR 7 SERI] )NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (214 / 2016)