PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 10 Tahun 2016 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM (berlaku 14 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 10 TAHON 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Um um, agar dapat diimplementasikan secara optimal maka perlu menyusun petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah dimaksud yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655 ) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standart Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modem
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 05 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri C); ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2011 ten tang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri D);
Menetapkan
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Ka bu paten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 5 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 9 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Ka bu paten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM.
BAB II - SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 2
Subjek pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum meliputi :
- a. orang; dan/atau
- b. badan.
Bagian kedua
Objek
BAB II - SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 3
Objek pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum meliputi:
- a. tertib lingkungan;
- b. tertib sosial;dan
- c. tertib peran serta masyarakat.
BAB II - SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 4
Pelanggaran penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
- a. pelanggaran terhadap tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
- b. pelanggaran terhadap tertib lingkungan;
- c. pelanggaran terhadap tertib tempat dan usaha tertentu;
- d. pelanggaran terhadap tertib bangunan;
- e. pelanggaran terhadap tertib sosial;
- f. pelanggaran terhadap tertib kesehatan;
- g. pelanggaran terhadap tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- h. pelanggaran terhadap tertib peran serta masyarakat.
BAB II - SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 5
Pelanggaran terhadap tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
- a. menempatkan/meletakkan barang/benda di atas sungai, saluran dan kolam yang mengganggu kebersihan dan keindahan;
- b. setiap orang atau badan dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya;
- c. merusak atau memindahkan peralatan/komponen di dalam kolam taman, saluran dan air mancur;
- d. tanpa izin melakukan tindakan/perbuatan sebagai berikut:
1. membuang limbah industri di sungai, kolam, waduk dan lepas pantai; dan
2. mendirikan bangunan di pesisir pantai.
BAB II - SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 6
Pelanggaran terhadap tertib lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
- a. membiarkan atau dengan sengaja membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran di jalan atau fasilitas umum atau fasilitas sosial;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, taman beserta kelengkapannya di fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, dan tempat› tempat umum;
- d. melompati atau menerobos pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;
- e. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman; dan
- f. tanpa izin melakukan tindakan/perbuatan sebagai berikut:
1. mengambil air permukaan dan air bawah tanah untuk keperluan air minum komersil, industri, peternakan dan pertanian, irigasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersil;
2. mendirikan segala jenis bangunan di luar kepentingan fungsi taman, dan jalur hijau;
3. memasang segala jenis reklame di taman, lahan milik pribadi/ perusahaan, jalur hijau, jalan, taman pemakaman umum dan fasilitas umum lainnya;
4. mendirikan peternakan yang bisa menyebabkan polusi di lingkungan tempat tinggal/pemukiman.
BAB II - SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 7
Pelanggaran terhadap tertib tempat dan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :
- a. setiap usaha yang dilakukan oleh orang atau badan harus mendapat ijin tertulis dari yang mempunyai tempat;
- b. pemanfaatan penyeberangan orang dan trotoar untuk berdagang/mengemis;
- c. setiap usaha yang dilakukan oleh orang atau badan yang dapat menimbulkan kerawanan sosial, mengganggu ketertiban dan kesehatan lingkungan, dan pencemaran, harus mendapat persetujuan dari tetangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. setiap tempat usaha harus menyediakan sarana dan prasarana kebersihan, tempat pembuangan sampah sementara dan menjaga ketertiban di lokasi usahanya;
- e. tanpa izin melakukan tindakan/perbuatan sebagai berikut:
1. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
2. usaha pengumpulan, penampungan dan/atau penyaluran tenaga kerja atau pengasuh;
3. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.
BAB II - SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 8
Pelanggaran terhadap tertib bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
- a. menimbun, meletakkan bahan material bangunan di atas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan parit yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam kecuali kegiatan proyek pemerintah/ pemerintah daerah;
- b. menelantarkan lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya;
- c. menggunakan bangunan tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- d. mengabaikan keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/ atau merugikan orang lain dan/ atau badan yang diakibatkan oleh dampak pembangunan;
- e. mendirikan bangunan yang merusak dan merubah fungsi bahu jalan atau trotoar;
- f. mendirikan bangunan sebelum izin didapatkan;
- g. tanpa izin melakukan tindakan/perbuatan sebagai berikut:
1. membangun menara/ tower komunikasi;
2. mendirikan papan reklame dan/atau alat promosi lainnya;
3. mendirikan bangunan atau menambah dan merubah fungsi bangunan yang sudah ada;
4. mendirikan bangunan (rumah kostan, guest house, gudang, rumah kontrakan dan bangunan lainnya yang sejenis) untuk kepentingan komersial.
BAB II - SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 9
Pelanggaran terhadap tertib sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :
- a. melakukan perbuatan-perbuatan asusila dan/ atau melanggar norma di tempat-tempat umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. mengamen, mengem1s dan pergelandangan di jalan, pasar, toko modern, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan fasilitas umum;
- c. memarkir kendaraan tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- d. setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/ atau menggunakan bangunan atau rumah atau rumah kost atau sejenisnya sebagai tempat untuk berbuat asusila;
- e. tanpa izin melakukan tindakan/perbuatan meminta bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial di supermarket/ mall, rumah makan, stasiun, terminal, stasiun peng1s1an bahan bakar umum, penyelenggaraan pameran/bazaar amal, tempat hiburan/rekreasi dan hotel;
BAB II - SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 10
Pelanggaran terhadap tertib kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:
- a. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan illegal dan/ atau obat palsu.
- b. merokok di dalam kawasan tanpa asap rokok
- c. tanpa izin menyelenggarakan praktek pengobatan kebatinan atau tradisional
BAB II - SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 11
Pelanggaran terhadap tertib tempat hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi :
- a. menyelenggarakan permrunan ketangkasan yang bersifat komersil di lingkungan pemukiman;
- b. melakukan kegiatan usaha yang melebihi batas waktu/ jam yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan tempat hiburan dan keramaian yang menyimpang dari izin yang dimiliki;
- d. tidak melakukan pengawasan dan meyampaikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol yang kandungannya di atas 5% serta untuk tidak melakukan perbuatan asusila;
- e. tidak menghimbau pengunjung tempat hiburan untuk tidak menggunakan seragam sekolah, seragam PNS, TNI, Polri kecuali untuk kepentingan dinas;
- f. tanpa izin menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
1. tempat usaha hiburan; dan
2. kegiatan keramaian.
BAB II - SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 12
Pelanggaran terhadap tertib peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h meliputi :
- a. tinggal dan menetap di wilayah daerah tanpa memenuhi persyaratan administrasi kependudukan;
- b. pendatang yang tidak melapor kepada Pengurus Rukun Tetangga dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- c. pemilik rumah kost yang tidak melaporkan penghuni rumah kostnya kepada Pengurus Rukun Tetangga secara periodik;
- d. penghuni rumah kontrakan yang tidak melapor kepada Pengurus Rukun Tetangga secara periodik;dan
- e. pengelola rumah susun dan apartemen yang tidak melaporkan penghuninya kepada Lurah/ Kepala Desa.
Bagian Ketiga Sasaran
BAB II - SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 13
Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi antara lain :
- a. sungai dan bantaran sungai;
- b. waduk;
- c. danau;
- d. kolam kelengkapan keindahan kota;
- e. air mancur;
- f. saluran air;
- g. pantai;dan
- h. pemukiman.
BAB II - SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 14
Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi antara lain :
- a. pemukiman;
- b. hutan mangrove;
- C. pinggir rel kereta api;
- d. bawah jembatan ;
- e. jalur hijau;
- f. taman;
- g. tempat umum;
- h. sungai;
1. saluran air;
- j. jalan umum;
- k. . . . . . Janngan p1pa air mmum;
- I. hydrant;
- m. pemanfaatan air permukaan;
- n. pemanfaatan air bawah tanah;
0. hewan yang dilindungi/hewan peliharaan;
- p. tiang listrik;
- q. pohon pelengkap jalan atau jalur hijau;
- r. dinding/tembok di tempat umum;
- s. pagar jalan;
- t. patung, tugu dan monumen;
~-
- u. pot dan bak tanaman; dan
- v. pengunjung taman.
BAB II - SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 15
Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib tempat dan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi antara lain:
- a. tempat usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
2. pemukiman; b.
- C. pedagang kaki lima;
- d. jalur hijau;
- e. taman;
- f. taman pemakaman;
- g. pinggir rel kereta api;
- h. jalan/ tepi jalan;
1. terminal;
- J. stasiun;
- k. tempat pengujian kendaraan;
1. usaha pemotongan hewan;
- m. pasar;
- n. tata niaga daging dan/ atau bahan lainya;
0. usaha perdagangan ternak;
- p. usaha restoran/ rumah makan;
- q. halte;
- r. pemilik/ penyelenggara usaha;
- s. penyelenggara jasa angkutan um um/ agen perjalanan;
- t. usaha pengumpulan/penampungan/penyaluran tenaga kerja atau pengasuh;
- u. usaha pengumpulan, penampungan barang bekas;
- V. fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.
BAB II - SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 16
Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi antara lain :
- a. pemukiman;
- b. bangunan;
- c. kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET);
- d. ruang milikjalan, sungai, setu, waduk, danau, taman, taman pemakaman dan jalur hijau;
- e. pinggiran rel kereta api;
- f. bahu jalan atau trotoar;
- g. pagar pekarangan;
- h. tower/ menara komunikasi dan pengelolanya; dan
1. pemilik bangunan/rumah/gubuk.
,----,\_
BAB II - SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 17
Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi antara lain :
- a. tempat hiburan/ rekreasi;
2. tempat usaha; b.
- C. rumah sakit;
- d. pasar;
- e. pemukiman;
- f. sekolah;
- g. kantor pemerintah/ swasta;
- h. jalan/jembatan penyeberangan orang;
1. toko modern;
- J. rumah makan;
- k. stasiun;
1. terminal;
- m. stasiun pengisian bahan bakar umum;
- n. tempat pameran/ bazaar;
- o. hotel/motel/rumah penginapan dan sejenisnya;
- p. jalur hijau;
- q. taman;
- r. taman pemakaman umum;
- s. peminta bantuan/ sumbangan;
- t. pengemis/pengamen/pedagang asongan/pengelap kaca mobil;
- u. tempat dan penyelenggara kegiatan permainan ketangkasan;dan
- V. penyelenggara acara/ pertunjukan.
BAB II - SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 18
Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi antara lain :
- a. pemukiman;
- b. praktek panti pijat;
- c. praktek pengobatan kebatinan;
- d. pedagang obat;
- e. peracik atau pembuat obat;
- f. perusahaan obat; dan
- g. praktek pengobatan tradisional atau altematif.
BAB II - SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 19
Tempat, prasarana dan sarana, objek dan atau/ subjek yang menjadi sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi antara lain:
- a. rumah bilyar;
- b. bioskop;
,,--..\_
- C. futsal;
- d. gelanggang olah raga;
- e. gelanggang renang;
- f. karaoke;
- g. kesenian tradisional;
- h. klub malam;
1. kolam pemancingan;
- J. usaha mandi uap;
- k. show band, pertunjukan musik dan menyanyi;
1. panti pijat;
- m. pusat olah raga;
- n. taman rekreasi/kawasan wisata;
0. kegiatan keramaian;
- p. kegiatan panggung/konser;
- q. warung internet (warnet);
- r. arena permainan;
- s. hotel/ tempat penginapan lainnya yang sejenis;
- t. rumah kost;
- u. fitness;
- V. restoran;dan
- w. jasa impresariat/promotor.
BAB II - SUBJEK, OBJEK DAN SASARAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 20
Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h meliputi antara lain :
- a. pemukiman penduduk;
- b. perkantoran pemerintah/ swasta;
- c. pelaksanaan unjuk rasa;
- d. penduduk;
- e. rumah kost dan pemiliknya;
- f. rumah kontrakan dan penghuninya;
- g. apartemen/rumah susun dan pengelolanya;
- h. areal sekitar pendopo kabupaten;
1. pengurus Rukun Tetangga;
- J. pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul atau atribut lainya; dan
- k. pendatang atau pengunjuk rasa dari luar wilayah Kabupaten Tulungagung.
PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
BAB III - PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 21
- ( 1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai tugas dan fungsinya.
~-
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab utama pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum.
BAB III - PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 22
- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum berwenang melakukan :
- a. pelayanan pemberian perizinan sesuai dengan tugas dan fungsi masing› masing;
- b. monitoring dan supervisi penggunaan izin yang diberikan;
- c. pelayanan bimbingan teknis, konsultasi dan pendampingan berkenaan dengan usaha/ kegiatan yang diberikan izin;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan kepada penerima dan/ atau calon . . . penenma 1zm;
- e. pemberian informasi tentang persyaratan, standar dan prosedur yang berkenaan dengan izin;
- f. pemberitahuan lisan atau tertulis, peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan penyegelan;
- g. pengajuan pelanggar tertib sosial ke pengadlian; dan
- h. pelayanan perlindungan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi atau bekerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.
BAB III - PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 23
- ( 1) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja antara lain berwenang melakukan tindakan sebagai berikut:
- a. penjagaan/pengamanan;
- b. monitoring dan supervisi penggunaan izin;
- c. penertiban terhadap pelaku pelanggaran, bangunan, reklame, tempat usaha, kegiatan usaha, menara telekomunikasi, kependudukan;
- d. peringatan lisan atau tertulis;
- e. patroli lapangan;
- f. raz1a;
- g. pengusiran;
- h. penghalauan;
1. pembongkaran;
- J. penghentian kegiatan;
- k. pengendalian lapangan;
1. pemusnahan;
- m. pembersihan;
- n. pencopotan/pelepasan/pencabutan;
- o. penyitaan;dan
- p. penyidikan oleh PPNS;
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi atau bekerjasama dengan SKPD terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan tangungjawab masing-masing.
BAB III - PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 24
- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penanggung jawab utama pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dapat berkoordinasi atau bekerjasama dengan lnstansi Pemerintah.
- (2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. Kepolisian Resort Tulungagung;
- b. Komando Distrik Militer 0807 Tulungagung;
- c. Kejaksaan Negeri Tulungagung;
- d. Pengadilan Negeri Tulungagung;
- e. Sub Detasemen Polisi Militer V / 1-6 Tulungagung;
- f. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tulungagung;
- g. Perum Jasa tirta Tulungagung;
- h. Perum Perhutani Tulungagung;
1. PT. PLN UPJ Tulungagung;
- j. Perum Bulog Tulungagung;
- k. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung;
1. PT Telkom Kandatel Tulungagung;
- m. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.
BAB III - PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 25
- (1) Dalam rangka melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:
- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:
1. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pembinaan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Tulungagung;
2. menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat bersama instansi terkait di wilayah Kabupaten Tulungagung;
3. melakukan koordinasi pengawasan, patroli, penertiban, pengamanan dan dokumentasi dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten;
4. mengkoordinasikan dan melaksanakan, pemantauan/pengawasan, perencanaan, penertiban, advokasi, kejelasan informasi, pembongkaran dan pengamanan terbuka/tertutup dalam rangka pembinaan ketertiban umum;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan ketertiban umum dengan Inst~nsi terkait pada lokasi-lokasi jalur khusus yang dilalui oleh Pejabat Tinggi Negara, Pejabat Negara dan tamu-tamu Negara;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan ketertiban umum dengan instansi terkait di daerah-daerah perbatasan dengan kabupaten lain;
7. melakukan pembinaan aparat/ petugas penegak Peraturan Daerah;
8. melakukan sosialisasi melalui media cetak, media elektronik, tatap muka dan alat peraga;
9. melakukan pembinaan perlindungan masyarakat;
10. memberikan rekomendasi izin tempat usaha, rekomendasi kegiatan keramaian, media informasi;
11. melakukan pemberitahuan dan peringatan lisan/tertulis, penghentian kegiatan, penyegelan, pembongkaran terhadap bangunan liar/hunian liar serta kegiatan-kegiatan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah; dan
12. melakukan pengamanan terhadap barang yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah
- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan:
1. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan, ketertiban umum bersama instansi terkait di Wilayah Kecamatan;
2. menyelenggarakan pembinaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bersama instansi terkait di Wilayah Kecamatan dan;
3. melakukan pembinaan perlindungan masyarakat.
SUMBER INFORMASI/DATA DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
BAB IV - SUMBER INFORMASI/DATA DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 26
- ( 1) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan terhadap ketertiban umum dilakukan apabila telah terjadi, ada indikasi, telah atau ada potensi akan terjadi pelanggaran yang didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
- a. temuan monitoring petugas SKPD;
- b. temuan supervisi petugas SKPD;
- c. pengaduan/laporan masyarakat umum;
- d. pengaduan/laporan masyarakat yang terkena dampak;
- e. pengaduan badan;
- f. pemberitahuan media massa;
- g. temuan patroli Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. temuan razia Satuan Polisi Pamong Praja dan/ atau gabungan;
1. temuan patroli petugas penegak hukum.
- (2) Masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, meliputi :
- a. orang;
- b. kelompok atau tokoh masyarakat;
- c. ahli atau pakar; dan
- d. lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang secara langsung merasakan dampak, merasakan akibat, menjadi korban dari terjadinya pelanggaran ketertiban umum.
- (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah badan atau lembaga atau organisasi berbadan hukum dan badan atau lembaga atau organisasi yang tidak berbadan hukum.
- (5) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. media massa cetak; dan
- b. media massa elektronik.
BAB IV - SUMBER INFORMASI/DATA DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 27
- (1) Pengaduan/laporan dari masyarakat umum, masyarakat yang terkena dampak dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e sekurang-kurangnya harus memuat :
- a. identitas diri;
- b. tempat dan waktu kejadian perkara;dan
- c.
PENJELASAN
Pembukaan
singkat mengenai tindak pelanggaran ketertiban umum yang telah terjadi, ada indikasi telah terjadi atau ada potensi akan terjadi.
- (2) Pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.
##
PENJELASAN
Pasal 28
Masyarakat umum, masyarakat yang terkena dampak dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## Pasa129 - ( 1) Dalam rangka memelihara ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala, rutin dan berkesinambungan melakukan patroli atau razia pada tempat-tempat/obyek sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum. - (2) Patroli atau razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan SKPD dan/ atau Instansi Pemerintah terkait. - (3) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menindak lanjuti setiap data dan informasi