PERATURAN BUPATI RI Nomor TAHUN Tahun 2015 tentang ANALISA STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG, - a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran, maka berdasarkan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
&amp;neat
'
BUPATI SINTANG
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR TAHUN 2015
68 TENTANG
ANALISA STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai salah satu komponen dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan anggaran, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menter Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 No 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 No 2, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Sin tang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA DI LING KUN GAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.
BABI
KETENTUAN UMUM
lam p
Pasal 1
craturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1
a pat; adalah Bupati Sintang.
2. Peraturan ...
- Bupati Sintang adalah Peraturan Perundang-undangan ~~aur",, jeh Bupati Sintang. ' 4bu g
- a! paerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam an6 ~etenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai ~ngka F'' termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang eniga , engan hak dan kewajiban Daerah tersebut. ~iubun8
- an Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang peng""\_encanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, '· r11cLiPU � gjawaban, dan pcngawasan keuangan daerah. %erta"
- pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat Ang8,ah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah ? AP?',~as dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan yan5 4an ditetapkan dengan peraturan daerah. pPRD,
- Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui , Bela" ~engurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun sebag? :.ku anggaran yang bersangk tan.
- tuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD \_ah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. 1
- Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau 8. beberapa program.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat I0. RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
- h Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah j""a maksimal yang digunakan untuk menganalisis kewajaran ~""kerja atau biaya maksimal setiap program atau kegiatan an g akan dilaksanakan oleh suatu SKPD dalam satu tahun &amp;garan.
- Peyeta mes,, Saan Kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yang 'punyai : 'angka cIri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam Penyusunan rencana belanja. 12
13. Keluaran ...
- (output) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh aua" ~ang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian esie",~a tujuan program dan kebijakan. sara"
- (Target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program sasa",, ,~ran yang diharapkan dari suatu kegiatan. ! au kc"
- . dalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan Knc,[,jicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran ata" 'antitas dan kualitas yang terukur. dengan
- an Nama Jenis ASB adalah kode urutan dan nama jenis per «. 6~gdigunakan agar memudahkan dalam mencari jenis ASB P'\_uai dengan kegiatan yang akan disusun anggarannya. yan8
- eskripsi adalah merupakan paparan yang menjelaskan 17. pen&amp; tan dan definisi serta gambaran singkat dan jelas mengenai jenis ASB.
- Pengendali Belanja (Cost Driver) adalah faktor-faktor yang "~engaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan, dapat berupa : jumlah peserta, jumlah hari, jumlah lembaga, tingkat pelatihan/tingkat kegiatan, tempat pelaksanaan kegiatan, jenis kegiatan/even, tingkat tes/ujian, tingkat obyek seleksi, model/jenis pengerjaan, jumlah obyek yang diamati, jumlah titik wilayah pendataan, jumlah kunjungan pengamatan, bobot tingkatan pengamatan, bobot jenis lokasi, jumlah pelaksana utama, durasi dalam bulan, bobot jenis informasi, nilai belanja modal konstuksi, dan nilai sarana belanja modal.
19. Belanja Tetap (Fixed Cost) merupakan suatu belanja yang tidak dipengaruhi oleh penambahan atau pengurangan volume kegiatan.
20. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan, dan merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan (boleh dikurangi).
- ?l. Belanja Variabel (Variable Cost) adalah belanja yang meningkat atau menurun apabila volume kegiatan bertambah atau berkurang.
- Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) merupakan Satuan yang menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel ntuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh Perubahan/penambahan volume kegiatan. 22
- Total (Total Cost adalah jumlah keseluruhan dari belanja P ditambah dengan belanja variabel.
- 3 % ,";"a
'
- obyek Belanja berisi macam-macam obyek belanja, ,0ka, «as bawah, proporsi rata-rata dan proporsi batas atas ,e,tan» · tou
- (Mean) adalah proporsi rata-rata dari obyek belanja aata-", ,h SKPD di suatu Pemerintah Daerah. ° ~~teak se!"
- "ah (Minimum) adalah proporsi terendah dari obyek 9at, ~ang bersangkutan. ° ~eianja"°
- Atas (Maksimum) adalah proporsi tertinggi yang dapat 21 . fjat8 5 e.kan dalam obyek belanja. 4ipergun
- Kegiatan merupakan perbandingan total anggaran kegiatan · In"",, iakukan penyetaraan kegiatan terhadap total Anggaran ·""~an Dan Belanja Daerah. Pentap
- . Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ]"%s, aialah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah ! clipimpin oleh sekretans daerah yang mempunyai tugas ~~apkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam Lia penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat aerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
MAKSUD DAN TUJUAN ANALISA STANDAR BELANJA
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN ANALISA STANDAR BELANJA
Pasal 2
ASB digunakan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan RKA-SKPD.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN ANALISA STANDAR BELANJA
Pasal 3
ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Plaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.
TATA CARA PENERAPAN ANALISA STANDAR BELANJA
Pasa! 4
A$B :. inj, di 'men,,"Snakan untuk penyusunan RKA-SKPD di Lingkungan "na, \_'abupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 dan merupakan "animal yang dapat digunakan sesuai dengan kemampuan aerah.
\
BAB III - TATA CARA PENERAPAN ANALISA STANDAR BELANJA
Pasal 5
- alam rangka menyusun RKA-SKPD menentukan jenis gP "\_~gsuai dengan penyetaraan kegiatan pada ASB. l ~eiata" . .
- jenis kegiatan dilakukan sesuai dengan deskripsi %.en",\_~terdapat dalam perhitungan ASB. ~giatan
- aan unsur belanja dan/atau persentase unsur belanja 131 penggu nnsipnya mengacu pada unsur belanja dan/atau aada "\_\_ sebaran pada ASB, sedangkan penggunaan unsur gentas" ·b pe'&gt; , dan/atau persentase sebaran ASB sesuai dengan bel~ riil, dapat dilakukan dengan persetujuan TAPD ebu! : gabupaten Sintang.
BAB III - TATA CARA PENERAPAN ANALISA STANDAR BELANJA
Pasal 6
- taraan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat () """~gaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, yang merupakan !"\_ tdak terpisahkan dari Peraturan ini. bag
- 1 21 perhitungan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), iagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan an tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 7

- Ill RKASKPD yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalarn Peraturan ini, maka terhadap sebaran obyek belanja dan besaran total belanja kegiatan ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahan harga barang dan/atau jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lainnya yang berakibat kepada perubahan ASB, maka penyesuaian standar belanja egiatan akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- ) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2016.

\

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

~,: erlaku sejak tanggal diundangkan. an in

P!' orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan %oar""oat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah "",~ sintans­ $bvP

at'

Di tapkan di Sintang ptda tanggal 2 olkcbzr 2015

(

PÊNJABAT BUPATI SINTANG, &amp;

AKIM


Diundangkan di Sintang pada tanggal polio&amp;r 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

- . R," I

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR G8

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I