PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 2 Tahun 2011 tentang TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang '.
Mengingat a.
- bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan Rakyat Daerah, bahwa apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian besaran Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Balangan dengan keadaan sekarang, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Balangan; b
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Balangan. C
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851); 1
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265)' 2
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286), 3
4. Undang-Undang Nomor 22 fahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4310);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendah aruan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 5
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389); 6
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4B4a); 7.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a43il; 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4515); 9
Menetapkan
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4712):
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578), 11.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 12.
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09); '13.
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2011. 14
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BALANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah I lanii ## BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Memberikan tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Balangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
- a. Wakil Ketua DPRD : @ Rp. 5.000.000,-
- b. Anggota DPRD
: @ Rp 4.000.000,-
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1)Tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setiap bulan sejak Januari 2011,
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Balangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibebankan kepada setiap Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang menerima tunjangan tersebut.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Balangan tidak berlaku lagi.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.
Ditetap
Paringin
pada t
Januari 2011
dauen
ANG^N//
['
EFFENDIE/
H
SEFEK
BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011 NOMOR O4