KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 71 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 1980 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (berlaku 4 Mei 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kebutuhan dan untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
4. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 1980 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
Pasal 3
1. Mengubah ketentuan dalam Pasal 3, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
4. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 1980 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
Pasal I
Mengubah ketentuan dan menambah ketentuan baru dalam Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, sebagai berikut:
1. Mengubah ketentuan dalam Pasal 3, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 3
Badan Pertimbangan Kepegawaian terdiri atas:
- a. Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Menteri Sekretaris Negara sebagai Anggota;
- c. Jaksa Agung sebagai Anggota;
- d. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara sebagai Anggota;
- e. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman sebagai Anggota;
- f. Ketua Pengurus Pusat KORPRI sebagai Anggota;
- g. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai Sekretaris merangkap Anggota."
2. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 3 dan Pasal 4, dijadikan Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 3A
Badan Pertimbangan Kepegawaian melaksanakan sidang sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan."
Pasal 5
"Pasal 5
- (1) Untuk melancarkan pelaksanaan tugas, pada Badan Pertimbangan Kepegawaian dibentuk sebuah Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin langsung oleh Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (3) Susunan Organisasi Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (4) Pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian ditugaskan sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO