PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Per (berlaku 3 Juli 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI DHARMASRAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 3 TAHUN 2014
T E N T A N G
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2013.
3. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ( Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 311);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 ( Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 Nomor 5 );
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Dharmaraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2013.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
3. b.Neraca;
- c. Laporan arus kas;
5. d.Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:
- a. Pendapatan
- b. Belanja
Surplus (defisit)
Rp. 595.137.456.696,83
Rp. 581.131.015.967,00
Rp. 14.006.440.729,83
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
- Pengeluaran
Jumlah
Surplus
(Defisit)
Rp 30.961.777.414,38
Rp. 16.474.999.996,00
Rp.
14.486.777.418,38
Rp. 28.493.218.148,21
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 13.296.305.520,17 dengan rincian sebagai berikut:
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 41.614.523.664,00 dengan rincian sebagai berikut:
- c. Selisih anggaran dengan realisasi belanja surplus/ (defisit) sejumlah Rp. 28,318,218,143.83 dengan rincian sebagai berikut:
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,38 dengan rincian sebagai berikut:
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 175,000,004.00 dengan rincian sebagai berikut:
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 175,000,003.62 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan
Rp 608.433.762.217,00
2. Realisasi Selisih lebih/kurang
Rp 595.137.456.696,83
Rp. (13.296.305.520,17)
1. Anggaran Belanja
Setelah Perubahan
Rp 622.745.539.631,00
2. Realisasi Selisih lebih/kurang
Rp 581.131.015.967,00
Rp 41.614.523.664,00
- 1.
- Anggaran Surplus/(defisit) Setelah Perubahan
Rp (14.311.777.414,00)
2. Realisasi
Selisih lebih/kurang
Rp 14.006.440.729,83
Rp (28,318,218,143.83)
- 1.
2. Realisasi Selisih lebih/kurang
- Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan
Rp 30,961,777,414.00
Rp 30,961,777,414.38 Rp. 0.38
- 1.
2. Realisasi
- Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan
Selisih lebih/kurang
Rp 16,650,000,000.00
Rp. 16,474,999,996.00
Rp 175,000,004.00
1. Anggaran Pembiayaan neto setelah perubahan
2. Realisasi
Selisih lebih/kurang
Rp. 14,311,777,414.00
Rp. 14,486,777,418.38
Rp. (175,000,003.62)
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut:
- a. Jumlah Aset Jumlah Kewajiban
- b. Jumlah equitas
Rp. 1,323.627.965.535,97
Rp. 13.561.168.032,00
Rp. 1,310.066.797.503,97
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut:
- a. Saldo kas awal per 1 Januari 2013 Rp. 15.599.412.290,38
- b. Arus kas dari aktifitas operasi Rp. 169.538.062.219,83
- c. Arus kas dari aktifitas investasi aset non keuangan Rp.(157.232.944.859,00)
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp (16.474.999.996.00)
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp 12.277.623.370,00
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2012 Rp 29.191.250.057,21
Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahlan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I

- Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5

Lampiran 1.6

Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

- : dan organisasi;

:

:

- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

:

:

:

:

Laporan realisasi anggaran

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Daftar piutang daerah;

Daftar Penyertaan modal (invetasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya

Lampiran 1.9

Lampiran 1.10

Lampiran 1.11

:

:

:

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhit tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi

.

- b. Lampiran II :

- c. Lampiran III :

- d Lampiran IV :

Neraca

Laporan arus kas

Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 23 Juli 2014

BUPATI DHARMASRAYA,

H. ADI GUNAWAN

Diundangkan di Pulau Punjung pada tanggal 23 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Ir. H. BENNY MUKHTAR, MM Pembina Utama Madya/IV/d NIP. 19560815 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2014 NOMOR .3