PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor OR Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN.
NOM OR 27 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a . bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas dalam Negeri bagi pelaksana perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 50 Tahun 2016 ten tang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Menetapkan
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3\_ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 50), di ubah sebagai berikut
- 1 Ketentuan Pasal 25 di hapus, sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 25
Dihapus.
Pasal 26
Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi /simposium /workshop / seminar /lokakarya, yang dalam pelaksanaannya mewajibkan kontribusi bagi peserta, maka terhadap pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sesuai standar perjalanan dinas dalam mengikuti Diklat / Bimtek. biaya
Pasal 28
- (1) Pengajuan surat perintah tugas melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi dapat disertai dengan undangan / telex / surat.
- (2) Pengajuan surat perintah tugas melaksanakan perjalanan dinas keluar provinsi wajib disertai dengan undangan / telex / surat dan/atau telaahan staf yang disetujui Bupati/ Wakil Bupati atau bagi Anggota DPRD disetujui oleh Pimpinan DPRD (Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD) .
- (3) Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati tidak berada di tempat, Sekretaris Daerah dapat memberikan persetujuan telaahan staf (maksimal hanya untuk 2 (dua) orang pelaksana perjalanan dinas) .
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas untuk satu tujuan yang sama dalam 1 (satu) SKPD diajukan dalam 1 (satu) telaahan staf dan surat perintah tugas yang sama.
Pasal 29
Penandatanganan surat perintah tugas diatur sebagai berikut
- a. penandatanganan surat perintah tugas dalam Daerah ditetapkan sebagai berikut
1. Bupati dan Wakil Bupati, ditanda tangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
2. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD (Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD);
3. Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Eselon V, PNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I ditanda tangani oleh Kepala SKPD , dalam hal Kepala SKPD tugas penandatanganan dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD \_
- b. penanda tanganan surat perintah tugas luar Daerah dalam provinsi ditetapkan sebagai berikut
1. Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III ditanda tangani oleh Bupati/ Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati Tugas Luar / Cuti, Surat Perintah Tugas ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
2. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD);
3. Pejabat Eselon IV, Eselon V, Golongan IV, PNS Golongan III, Golongan II dan Golongan I, ditanda tangani oleh Kepala SKPD dalam hal Kepala SKPD sedang tugas luar / cuti, penandatanganan dilakukan oleh pejabat SKPD yang ditunjuk oleh Kepala SKPD pada
9. C penandatanganan surat perintah tugas ke provinsi ditetapkan sebagai berikut luar
1. Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II dan Eselon III, Eselon IV Eselon V, PNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I dan Non PNS yang dipersamakan, ditanda tangani oleh Bupati/ Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati tugas luar / cuti, surat perintah tugas ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
2. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD (Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD) .
Pasal 30
- (1) Penanda tanganan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dilaksanakan oleh Kepala SKPD\_
- (2) Dalam hal Kepala SKPD cuti/ tugas luar, penanda tanganan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang
- (3) Di hapus.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin tanggal 20 April 2017 pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd H. RUSKARIADI

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN H. M. IWAN SETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009 BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 27 ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan

Penetapan: Ditetapkan di Paringin tanggal 20 April 2017 pada

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, ttd ANSHARUDDIN