Unknown Unknown Nomor 33 Tahun 2004 tentang GARA PERATURANBUPATIKONAWE UTARA NOMOR : 5) T AHUN 2017 TENT ANG PENETAPAN BESARAN TARIF' SETIAP JENIS IZIN USAHA YANG DIKELOLA OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELA YANAN TERP ADU SATU PINTU KABUPATEN KONA WE UTARA BUPATIKONAWE UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu menetapkan besaran biaya/tarif setiap jenis izin usaha yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka besaran tarif setiap jenis usaha perlu di tetapkan dalam peraturan Bupati Konawe Utara ;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ( lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor.126, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4438 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 344, tambahan lembaran Negara RI Nomor, 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah ( Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Otonom Nomor 5887 ) ;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 200 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah ;
Menetapkan :
7. Peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1 ) ;
8. Peraturan Daerah Nomor. 8 Tahun 2009 Tentang pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 04 Tahun 2011 Tanggal 10 Nofember 2011 tentang Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
4. IO. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 3 Januari Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara ;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tanggal 4 Oktober 2016 Tentang pembentukan dan susunan Organisasi Prangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara ;
12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pelayanan perizinan Kabupaten Konawe Utara ;
MEMUTUSKAN :
Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Penetapan Besaran Tarif setiap jenis Izin usaha yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara ;
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Utara
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara
6. Perusahaan adalah Badan usaha yang didirikan ## BAB ID
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 4
1. Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha baik yang menimbulkan gangguan maupun tidak harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
2. Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dengan cara mengajukan Permohonan kepada Bupati melalui Badan pelayanan Perizinan Kabupaten Konawe Utara,
Pasal 5
1. Izin berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat syarat yang ditentukan,
2. Pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat lambatnya 1 (satu) minggu sebelum berakhir masa berlakunya,
BAB IV
Pasal 6
1. Setiap pemberian izin dikenakan tarif
2. Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat ( 1) ditetapkan sebagai berikut :
| NO | SERI | SUBYEK USAHA | JENIS TARIF IZIN |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | | (Rp) 5 |
| 1 | 3 A 1. Restoran 2. Somel/Heler 3. Hotel 4. Apotek 5. Klinik 6. Usaha Pengolahan Hasil Pertanian 7. Usaha Perdagangan 8. TanclaDaftar lndustri 9. Usaha Pengelolaan Perkebunan 10.Usaha Pamanfaatan Hutan/Hutan Rakyat 11. Dampak Lingkungan Hidup 12. Usaha Dengan Kendaraan Bennotor 13. Pengeboran Air Bawah tanah 14. Usaha Tempat Rekreasi/Hiburan 15. Tanda Daftar Gudang (TOG) 16. Usaha Perhubungan 17. Usaha Petemakan | 4 a SITU b. HO a. SITU b. HO a. SITU b. HO a. SITU b. HO a. SITU b. HO a. SITU b. HO a. SITU b. HO a SITU b. HO a SITU b. HO a. SITU b. HO a. SITU b. HO a SITU b. HO a. SITU b. HO a SITU b. HO a. SITU b. HO a. SITU b. HO a. SITU b. HO | 300.000 350:000 ·• 300.000 350.000 300.000 350.000 300,000 350.000 300.000 350.000 300.000 350.000 300.000 350.000 300.000 350.000 300.000 350.000 300.000 350,000 300.000 350.000 300.000 350.000 300.000 350.000 300.000 350.000 300.000 350.000 300.000 350.000 300.000 350.000 |
| | | 18. DepotAirMinum 19. Pengelolaan Hasil Perikanan clan Budidaya Laut | a. SITU b. HO a. SITU b. HO | -· 300.0QO 350.000 300.000 350.000 | |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. | B | 1. Toko 2. Penginapan 3. Bengkel/Service 4. Percetakan 5. Ekspedisi 6. Pelayaran Perairan 7. Rumah Toko 8. Rurnah Sewa/Kos | a. SITU 15. HO a. SITU b.-Ho a. SITU b. HO a. SITU b. HO a. SITU b. HO a. SITU b. HO a. SITU b. HO a. SITU b. HO | 200.000 350.000 · 200.000 350.000 200.000 350.000 200.000 350.000 200.000 350.000 200.000 350.000 200.000 350.000 200.000 350.000 | |
| | c | i. Praktek Dokter Spesialis, Umum dan Gigi 2. Praktek Kebidanan 3. Foto studio 4. Salon Kecantikan 5. Penjahit 6. Rum.ah Makan 7. Pertukangan 8. Toko Obat 9. Pangkalan BBM | a. SITU b HO a SITU b HO a SITU b HO a. SITU b HO a SITU b HO a SITU b HO a. SITU b HO a SITU b HO a SITU b HO | 200;()00 300.000 200.000 300.000 200.000 300.000 200.000 300.000 200.000 300.000 200.000 300.000 200.000 300.000 200.000 300.000 200.000 300.000 | 3. |
| 1 O.Penampungan/Bangsal Kayu 11.Pengolahan Batu Batu 12.Foto Copy | a SITU b HO a SITU b HO a SITU b HO | 200.000 300.000 200.000 300.000 200.000 300.000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kios 2. TV Kabel, Rental Komputer 3. Penggilingan Padi 4. Service Elektronik 5. Pembuatan Keramik 6. Industri Tenun 7. Tempat Kursus 8. Play Game/Wamet 9. Pencudan Mobil ro. Rental Mobii 11. Praktek Pengobatan Altematif | a SITU b HO a SITU b HO a SITU b no a SITU b HO a SITU b HO a SITU b HO a SITU b HO a SITU b HO a SITU b HO a Siru b HO a SITU b HO | 150.000 250.000 150.000 250.000 150.000 250.000 150.000 250.000 150.000 250.000 150.000 250.000 150.000 250.000 150.000 250.000 150.000 250.000 is0.000 250.000 150.000 250.000 |
B. Jenis Lembaga
| No; | Subyek Usaha | Jenis Usaha | Tarif | Keterangan |
|-------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | PT | 1. SITU 2. HO | Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,- | |
| 2 | CV | 1. SITU 2. HO | Rp. 500.000,- Rp. 250.000,- | |
| 3 | UD | 1. SITU 2. HO | Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- | |
| 4 | Tempat Hiburan/Cafe | 1. SITU 2. HO | Rp. 1.500.000,- Rp. 500.000,- | |
| 5 | Finna | 1. SITU 2. HO | Rp. 500.000,- Rp. 250.000,- | |
| 6 | Bilyar | 1. SITU 2. HO | Rp. 1.500.000,- Rp. 500.000,- | |
| 7 | Koperasi | 1. SITU 2. HO | Rp. 500.000,- Rp. 250.000,- | |
'
..
- 3.Besarnya tarif setiap jenis ~zin dibayar dengan menggunakan SKRD atau alat tagih lain yang dipergunakan,
BAB IV
Pasal 7
1. Selain tarif sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) &amp; (2) maka setiap pemohon izin dikeluarkan biaya administrasi sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) I izin
2. Biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bukan merupak:an penerimaan daerah tetapi merupakan biaya peninjauan lapangan
BAB IV
Pasal 8
1. Semua penerimaan Biaya/Tarif sebagaimana dimaksud pasal 6 disetorkan secara bruto kepada Bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah selambat - lambatnya 2 x 24 jam setelah biaya I tarif diterima oleh bendahara
2. Bendahara penerima pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) hanya berkewajiban menyimpan alat-alat bukti setoran Bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
BAB. V
KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGA WASAN
BAB IV
Pasal 9
Pelaksanaan peraturajn ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yaitu Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara
BAB IV
Pasal 10
Pengawasan atas pelaksanaan peraturan lainnya ini oleh Inspektorat , Dinas PK.AD instansi teknis
BABVIl KETENTUAN PENUTUP
BAB IV
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Wanggudu pada tanggal 3 2017

Penandatangan: BUPATI KONAWE UTARA, HRUKSAMIN U

Penetapan: Diundangkan di Wanggudu tanggal pada 3 Jnoaci 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, Q '" BERITA DAERAH KABUPATEN KONA WE UTARA TAHUN 2017 NOMOR .