PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR Nomor 51 Tahun 2017 tentang PEDOMAN UMUM PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI DALAM PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TIMUR (berlaku 31 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI DALAM PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
- a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan penyaluran beras bersubsidi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Penyaluran Beras Bersubsidi Dalam Program Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI DALAM PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TIMUR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
3. Harga Tebus adalah harga pengganti Beras Bersubsidi di Titik Distribusi.
4. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Beras Bersubsidi dari Divisi Regional Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Jawa Timur kepada Pelaksana Distribusi Beras Bersubsidi di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis.
5. Tim Penyaluran Beras Bersubsidi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Timur untuk Penyaluran Beras Bersubsidi dalam Program Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan.
6. Taruna Siaga Bencana yang selanjutnya disebut Tagana adalah Relawan sosial atau tenaga kesejahteraan sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.
7. Pendamping Lokal Desa yang selanjutnya disingkat PLD adalah pendamping desa dibawah kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
9. Beras Bersubsidi adalah Beras Medium yang disubsidi dan disalurkan kepada masyarakat rumah tangga miskin dalam program percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.
10. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Divisi Regional Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Jawa Timur.
BERAS BERSUBSIDI
BAB II - BERAS BERSUBSIDI
Pasal 2
- (1) Dalam rangka percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan di Provinsi, Pemerintah Provinsi melakukan penyaluran Beras Bersubsidi.
- (2) Dalam penyaluran Beras Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menugaskan Dinas Sosial.
- (3) Beras Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan beras dengan harga yang diintervensi Pemerintah Provinsi.
BAB III - SASARAN DAN MANFAAT
Pasal 3
- (1) Sasaran Penyaluran Beras Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Rumah Tangga Sasaran dengan status kesejahteraan 1 % (satu persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) terendah
BAB III - SASARAN DAN MANFAAT
Pasal 4
Manfaat Penyaluran Beras Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
- a. meningkatnya ketahanan pangan di tingkat Rumah Tangga Sasaran, sekaligus sebagai strategi perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
- b. meningkatnya pemenuhan kebutuhan Rumah Tangga Sasaran terhadap kebutuhan pangan berupa beras.
TIM PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI
BAB IV - TIM PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI
Pasal 5
- (1) Dalam rangka efektifitas penyaluran Beras Bersubsidi perlu dilakukan koordinasi antar Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penyaluran Beras Bersubsidi dengan Keputusan Gubernur.
BAB V - MEKANISME PENYALURAN
Pasal 6
- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran Beras Bersubsidi, Pemerintah Provinsi melakukan perjanjian kerja sama dengan Perum Bulog.
- (2)
BAB V - MEKANISME PENYALURAN
Pasal 7
Dalam hal hasil pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) terdapat beras yang tidak memenuhi kualitas yang telah disepakati, Perum Bulog wajib mengganti beras sesuai dengan kualitas yang telah disepakati.
BAB V - MEKANISME PENYALURAN
Pasal 8
- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Beras Bersubsidi, dilakukan verifikasi terhadap Rumah Tangga Sasaran oleh Kepala Desa/Lurah, Tagana, TKSK dan PLD.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga untuk disesuaikan dengan Basis Data Terpadu.
- (3) Terhadap Rumah Tangga Sasaran yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti.
- (4)
BAB V - MEKANISME PENYALURAN
Pasal 9
- (1) Harga tebus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah atau yang dikuasakan pada saat pengambilan Beras Bersubsidi.
- (2) Kepala Desa/Lurah atau yang dikuasakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan harga tebus kepada Perum Bulog pada hari yang sama dengan penyerahan Beras Bersubsidi kepada Rumah Tangga Sasaran.
BAB V - MEKANISME PENYALURAN
Pasal 10
Dalam hal Rumah Tangga Sasaran tidak atau belum mengambil Beras Bersubsidi pada hari yang ditentukan, Perum Bulog berhak mengambil kembali Beras Bersubsidi yang tidak tersalurkan.
BAB VI - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 11
- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran beras bersubsidi kepada Rumah Tangga Sasaran di berbagai daerah, Tim Penyaluran Beras Bersubsidi melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- (3) Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan pada saat dan sesudah penyaluran Beras Bersubsidi.
- (4) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan berupa supervisi atau uji petik, rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
BAB VII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 12
Pengawasan penyaluran beras bersubsidi dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB VII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 13
- (1) Kepala Desa/Lurah, Tagana, TKSK dan TLD melaporkan pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi kepada Dinas Sosial.
- (2) Dinas Sosial melaporkan pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi kepada Tim Penyaluran Beras Bersubsidi.
- (3) Tim Penyaluran Beras Bersubsidi melaporkan pelaksanaan penyaluran Beras Bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan dibuat oleh Tim Penyaluran Beras Bersubsidi.
PENGADUAN
BAB VIII - PENGADUAN
Pasal 14
Pengaduan pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi Provinsi dapat disampaikan oleh masyarakat ke Tim Penyaluran Beras Bersubsidi.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2017

Penandatangan: GUBERNUR JAWA TIMUR Dr. H. SOEKARWO

Penetapan: Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 31 Agustus 20175 Mei an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd ## Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 001 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 51 SERI E.