Unknown PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Nomor 12 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang› Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa · untuk memperkuat komitmen terse but· dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang› Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.
6. Badan Kepegawaian dan Diklat yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Singkawang.
BABU
TUJUAN
Pasal 2
Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum Penyelenggara Negara yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.
Pasal 2
Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum Penyelenggara Negara yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.
PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA
BAB III - PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 3
Pejabat Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah :
- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. Pejabat Eselon II;
- d. Eselon III yang menjabat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. Auditor;
- f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dana sebesar 1 milyar atau lebih dan;
- g. Pejabat tertentu atas permintaan (KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi.
BAB IV - TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN Pasal 4
Pasal 4
- (1) Formulir LHKPN diserahkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara pada saat pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau pensiun.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
- a. formulir LHKPN Model KPK-A diperuntukan bagi pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya; dan
- b. formulir LHKPN Model KPK-B diperuntukan bagi pejabat yang telah mengisi LHKPN Model KPK-A dan yang :
1. mengalami mutasi dan/atau promosijabatan;
2. mengakhirijabatan dan/atau pensiun;
3. sewaktu-waktu diminta oleh KPK untuk kepentingan pemeriksaan LHKPN.
- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan melampirkan fotocopy akta / bukti / surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN untuk disampaikan kepada KPK dan 1 (satu) fotocopy (satu) fotocopy formulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara.
- (4) Formulir isian LHKPN asli beserta fotocopy akta / bukti / surat kepemilikan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola LHKPN paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan jabatan, dan 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri masa jabatan dan/atau TMT pensiun Pejabat Penyelenggara Negara.
BABV
BAB IV - TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN Pasal 4
Pasal 5
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN Kota Singkawang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
Ketua/Koordinator LHKPN
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota
Sekretaris Daerah Kota Singkawang
Inspektur Kota Singkawang
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat
1. Sekretaris Inspektorat
2. Kabid. Administrasi dan Pengembangan BKD
Administrator Aplikasi LHKPN
User Aplikasi
3. Kabag. Hukum dan PerundangUndangan Setda
4. Kasubbag. Program, Evaluasi dan Pelaporan lnspektorat
Kasubbid. Pembinaan dan Pengembangan
Staf Bi dang Administrasi dan Pengembangan
BAB IV - TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN Pasal 4
Pasal 6
Sekretariat Tim Pengelola LHKPN, Administrator dan User Aplikasi LHKPN berkedudukan pada BKD.
BAB IV - TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN Pasal 4
Pasal 7
Tim Pengelola LHKPN Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :
- a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
1. penyampaian dan pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TEN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang; dan
2. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenal tata cara pengisian Formulir LHKPN;
menyampaikan data mengenai perubahan jabatan Wajib LHKPN setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada bulan Januari dan Juli kepada KPK;
- c.
BAB IV - TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN Pasal 4
Pasal 8
Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat Kota Singkawang ditugaskan untuk:
- a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN kepada Pimpinan oleh wajib lapor;
- b. berkoordinasi dengan Tim Pengelola LHKPN;
- c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKPN;
- d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- e. · melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
- f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Inspektur Kota Singkawang dengan memberikan tembusan kepada Walikota Singkawang dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
BAB VI
SANKS I
BAB IV - TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN Pasal 4
Pasal 9
Terhadap Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan atau tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
BAB VII
LAIN-LAIN
BAB IV - TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN Pasal 4
Pasal 10
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2012 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 18 Mei 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd SYECH BANDAR BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 12

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, ## BAB VIII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 11

Penetapan: · Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Penandatangan: Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang · pada tanggal 27 April 2015

Penandatangan: WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANGISHAK