PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 20 Tahun 2014 tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATITUBAN
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI KABUPATEN TUBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan PD Migas Kabupaten Tuban, maka dipandang perlu mengatur tentang pelaksanaan dan tata kerja PD Migas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja PD Migas.
1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ten tang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 07);
4
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan PD Migas Kabupaten Toban (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2014 Seri E Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toban Nomor 22);
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI KABUPATEN TUBAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toban.
3. Bupati adalah Bupati Toban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toban.
5. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perusahaan yang didirikan ## BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD Migas.
BAB III - KEDUDUKAN,TUGAS,FUNGSIDANKEWENANGAN Pasal 3
Pasal 3
- ( 1) PD Migas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang usaha minyak dan gas bumi;
- (2) PD Migas dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- (3) PD Migas dalam menjalankan tugasnya di bidang administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
BAB III - KEDUDUKAN,TUGAS,FUNGSIDANKEWENANGAN Pasal 3
Pasal 4
- (1) PD Migas mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengolahan minyak dan gas bumi beserta turunannya, fasilitas pendukung serta jasa-jasa penunjangnya yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD Migas mempunyai fungsi sebagai:
- a. penyelenggara perumusan kebijakan teknik di bidang pengolahan minyak dan gas bumi beserta turunannya, fasilitas dan jasa penunjangnya;
- b. penyelenggara pengelolaan dan pengorganisasian PD Migas;
- c. penyelenggara pembinaan, penelitian dan pengawasan kegiatan PD Migas;
- d. penyelenggara operasional kegiatan PD Migas antara lain meliputi pengolahan, perdagangan, pembelian, pemumian, pengangkutan, dan fasilitas pendukung lainnya;
- e. penyelenggara peningkatan pendapatan asli daerah hasil pengelolaan minyak dan gas bumi beserta sarana prasarana dan jasa-jasa penunjangnya;
- f. penyelenggara pengelolaan ketatausahaan PD Migas;
- g. penyelenggara pelaporan/ pertanggungjawabanPD Migas kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- h. penyelenggara koordinasi dalam rangka pengembangan usaha minyak dan gas bumi;
- i. penyelenggara pelaporan keuangan hasil pengelolaanPD Migas; dan
- j. penyelenggara tugas-tugas PD Migas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
BAB III - KEDUDUKAN,TUGAS,FUNGSIDANKEWENANGAN Pasal 3
Pasal 5
- PD Migas mempunyai kewenangan :
- a. menjalankan PD Migas yang telah diputuskan oleh Bupati;
- b. melaksanakan tata kerja dan tata tertib PD Migas;
- c. melaksanakan perjanjian-perjanjian atas nama PD Migas;
- d. mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
- e. mengadakan investasi baru;
- f. melaksanakan penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- g. mewakili PD Migas di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu.
BAB III - KEDUDUKAN,TUGAS,FUNGSIDANKEWENANGAN Pasal 3
Pasal 6
Dalam penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dan pemberian kuasa dari Bupati.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7
- (1) Susunan Organisasi PD Migas terdiri dari:
- a. Badan Pengawas; dan
- b. Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Umum;
- c. Direktur Keuangan;
- d. Direktur Teknik dan Produksi; dan
- e. Kepala Unit
- (3) Struktur Organisasi PD Migas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bu pati ini.


I

## BABV

## URAIAN TUGAS

## Bagian Kesatu

## Badan Pengawas

## Pasal 8

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari profesional di bidang :
- a. Pengelolaan minyak dan gas bumi;
- b. Akuntansi/keuangan; dan
- c. Hukum.

## Pasal 9

- ( 1) Badan Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan PD Migas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas mempunyai fungsi sebagai:
- a. penyelenggara perumusan di bidang pengelolaan perusahaan bersama Direktur;
- b. penyelenggara pengawasan atas kebijakan anggaran dan keuangan perusahaan;
- c. penyelenggara pemberian motivasi usaha dan pengembangannya;
- d. penyelenggara pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati guna perbaikan dan perkembangan usaha seta menilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban direktur
- e. penyelenggara pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas jalannya perusahaan serta pelaksanaan tugas Direktur;
- f. penyelenggara pelaporan hasil pelaksanaan tugas pada Bu pati; dan
- g. penyelenggara tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Bagian Kedua Direksi Pasal 10

PD Migas dipimpin oleh direksi paling banyak 4 (empat) orang yang salah satunya diangkat menjadi Direktur Utama.

## Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) dalam melaksanakan tugasnya, Direktur bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

## Bagian Ketiga Paragraf 1

## Direktur Utama

## Pasal 12

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Migas;
- b. menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran PD Migas;
- c. mengkoordinir tugas-tugas yang didelegasikan kepada tiap-tiap direktur dan menjalin hubungan kerja yang baik dengan para direktur lainnya agar terbentuk suatu grup kerja yang harmonis.
- d. membina pegawai;
- e. merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan mengenai pengembangan dan perbaikan perusahaan serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
- f. mengurus dan mengelola kekayaan PD Migas;
- g. mewakili PD Migas baik didalam maupun diluar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi/laba kepada Badan Pengawas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bu pati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(l) Direktur Utama mempunyai wewenang :

•


I

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatannya dibawah Direksi:
- b. menetapkan gaji dan tunjangan bagi pegawai dibawah Direksi;
- c. menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba; dan
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

## Paragraf 2 Direktur Umum Pasal 13

- (1) Direktur Umum mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum, kepegawaian dan peningkatan kantor PD Migas.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Umum mempunyai fungsi :
- a. penyelenggara tata usaha kedinasan, perlengkapan, surat menyurat, keprotokolan dan saran.a prasarana PD Migas;
- b. penyelenggara kegiatan tata laksana perkantoran dan kearsipan;
- c. penyelenggara tata usaha kepegawaian, meliputi peningkatan sumber daya manusia, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai;
- d. penyelenggara kehumasan dan urusan rumah tangga PD Migas
- e. penyelenggara evaluasi ketatalaksanaan Perusahaan PD Migas
- f. penyelenggara laporan/ pertanggungjawaban kepada Direktur atas kinerja pada unit umum; dan
- g. penyelenggara tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama

## Paragraf 3 Direktur Keuangan Pasal 14

- ( 1) Direktur Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan PD Migas.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggara pelaksanaan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- b. penyelenggara Tata Usaha Keuangan, pembayaran dan anggaran PD Migas;

•

\.


I

- c. penyelenggara pembayaran, pembelian dan penerimaan hasil PD Migas;
- d. penyelenggara verifikasi dan evaluasi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan keuangan PD Migas;
- e. penyelenggara penyusunan neraca, perhitungan rugi/laba dan akuntasi PD Migas;
- f. penyelenggara penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban, meliputi laporan bulanan, triwulan dan tahunan PD Migas; dan
- g. penyelenggara tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direkttur Utama

## Paragraf 4 Direktur Teknis dan Produksi Pasal 15

- ( 1) Direktur Teknik dan Produksi mempunyai tugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan perencanaan program teknis dan produksi pada PD Migas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Teknis dan Produksi mempunyai fungsi :
- a. penyelenggara koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan teknis dan produksi serta hasil pemasaran kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumiserta fasilitas pendukungnya;
- b. penyelenggara perencanaan program kegiatan teknis dan produksi serta hasil pemasaran kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi dan fasilitas pendukungnya;
- c. penyelenggara rencana, pemeliharaan dan perbaikan alat yang berkaitan dengan teknis dan produksi serta pemeliharaan sumber› sumber produksi dan fasilitas pendukungnya;
- d. penyelenggara survey, monitoring dan evaluasi kegiatan proses produksi dan fasilitas pendukungnya;
- e. penyelenggara pelaporan/pertanggungjawaban kepada Direktur Utama; dan
- f. penyelenggara tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

I

## Paragraf 5 Kepala Unit Pasal 16

- ( 1) Kepala Unit melaksanakan mempunyai tugas tugas-tugas yang membantu direktur dalam berkaitan dengan bidangnya masing-masing sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Unit mempunyai fungsi :
- a. pelaksana tugas bidang umum dan kepegawaian;
- b. pelaksana tugas bidang keuangan; dan
- c. pelaksana tugas bidang teknis dan produksi.

## BAB VI

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 17

- (1) Pada awal pembentukan PD Migas, Jabatan direksi dapat ditunjuk langsung oleh Bu pati
- (2) Untuk selanjutnya Direksi diangkat oleh Bupati dan diutamakan dari unsure swasta atas usul Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS, maka yang bersangkutan hams melepaskan jabatan stmkturalnya.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masajabatan berakhir.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi hams memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diutamakan minimal Sarjana (S1) yang sesuai bidangnya;
- b. untuk swasta minimal berpengalaman 5 (lima) tahun atau referensi dari pemsahaan sebelumnya dengan nilai baik;
- c. membuat dan menyajikan proposal yang berisi Visi, Misi dan Strategi pemsahaan;
- d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu atau ipar;
- (6) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

## BAB VII PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI Pasal 18

- ( 1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
- a. gaji; dan
- b. tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila Direksi berasal dari PNS, gaji diberikan sesuai pangkat dan golongan serta tunjangan disetarakan dengan pejabat eselon III.
- (4) Apabila Direksi berasal dari swasta, gaji disesuaikan dengan kemampuan PD Migas.

## BAB VIII

## KETENTUANPENUTUP

## Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tu ban pada tangg . 30 Jt111i 2014

BUPATI

BAN ,

H.FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal .30 Juni 2014


SEKRETARIS DAERAH


~

HERi SISWORO

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERIE NOMOR 25

## LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 20

TAHUN 2014

TENTANG

STRUKTUR

ORGANISASI DAN TATA

KERJA PERUSAHAAN DAERAH MINYAK

DAN GAS BUMI KABUPATEN TUBAN

## SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI KABUPATEN TUBAN

======================================================