PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 93 Tahun 1999 tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I (berlaku 13 Oktober 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM), pengaturan mengenai Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta perlu disesuaikan;
- b. bahwa penyesuaian Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah;
Mengingat
: 1.
- Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3189);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
(PERUM) JASA TIRTA I.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
3. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional.
5. Pengurusan adalah kegiatan pengelolaan Perusahaan dalam upaya mencapai tujuan Perusahaan, sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan yang digariskan oleh Menteri.
6. Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah dalam setiap penyertaan kekayaan Negara yang dipisahkan untuk dimasukkan ke dalam Perusahaan.
7. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pengairan.
8. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 2
- (1) Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990. dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha-usaha ## BAB III
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Bagian Pertama
Umum
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 3
- (1) Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan, pengusahaan air dan sumber air serta kegiatan usaha lain yang berkaitan dengan air.
- (2) Perusahaan melakukan usaha-usaha berdasar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.
Bagian Kedua
Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 4
Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Malang.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 5
Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Bagian Ketiga Sifat, Maksud dan Tujuan
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 6
- (1) Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemafaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 7
- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Perusahaan melakukan juga kegiatan rehabilitasi.
- (2) Besarnya biaya untuk kegiatan rehabilitasi yang menjadi tanggung jawab Perusahaan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaa n.
Bagian Keempat Kegiatan dan Pengembangan Usaha
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 8
Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut :
- a. penyediaan air baku untuk perusahaan air minum, perusahaan listrik, usaha-usaha perkotaan dan kawasan pemukiman, perikanan/tambak, perkebunan, industri, irigasi, ketenagaan mikrohidro dan penggunaan lain;
- b. usaha pariwisata, jasa konsultasi, jasa konstruksi, usaha pemanfaatan lahan dan usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 9
Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan persetujuan Menteri Keuangan Perusahaan dapat :
- a. melakukan kerjasama usaha dengan badan usaha lain;
- b. membentuk anak Perusahaan;
- c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 10
- (1) Perusahaan melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di Wilayah Sungai Kali Brantas, meliputi sungai-sungai : Kali Brantas, Kali Amprong, Kali Lesti, Kali Metor, Kali Lahor, Kali Bambang, Kali Lekso, Kali Semut, Kali Jari, Kali Putih, Kali Ewuh, Kali Badak, Kali Tugu, Kali Tawing, Kali Ngasinan, Kali Boding, Kali Parit Agung, Kali Parit Raya, Kali Dawir, Kali Song, Kali Ngrowo, Kali Kedak, Kali Srinjing, Kali Konto, Kali Bening, Kali Kuncir, Kali Ulo, kali Kedungsoko, Kali Widas, Kali Beng, Kali Brangkal, Kali Marmoyo, Kali Watudakon, Kali Sadar, Kali Kambing, Kali Porong, Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Wonokromo, Kali Kedurus.
- (2) Perusahaan air dan atau sumber-sumber air di sungai lainnya oleh Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Bagian Kelima
Modal
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 11
- (1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Besarnya modal Perusahaan pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah sebesar nilai penyertaan modal Negara dalam Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali : waduk, bendung, tanggul, terowongan, dan pelurusan sungai.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 12
Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal Negara yang tertanam dalam Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintha.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 13
- (1) Penerbitan obligasi dalam rangka pengerahan dana masyarakat oleh Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diberitahukan oleh Perusahaan kepada para kreditor.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 14
- (1) Apabila Perusahaan menerbitkan obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dan selanjutnya Negara melakukan pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan, maka pengurangan penyertaan modal Negara tersebut harus diberitahukan kepada kreditor sebelum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 15
Semua alat-alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam
Pembinaan
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 16
- (1) Pembinaan Perusahaan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pelaksanaan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha.
- (3) Kebijakan pengembangan usaha merupakan arah dalam mencapai tujuan Perusahaan, baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha Perusahaan dan kebijakan pengembangan lainnya.
- 10 -
- (4) Pembinaan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman bagi Direksi dan Dewan Pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 17
Menteri Keuangan dan atau Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan Perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan melebihi nilai kekayaan Negara yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan, kecuali apabila :
- a. Menteri Keuangan dan atau Menteri baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. Menteri Keuangan dan atau Menteri terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusahaan; atau
- c. Menteri Keuangan dan atau Menteri langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan.
Bagian Ketujuh
Direksi Perusahaan
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 18
- (1) Kepengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Penambahan jumlah anggota Direksi melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan persetujuan Presiden.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 19
Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang :
- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakukan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perusahaan.
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau PERUM dinyatakan pailit; dan
- c. berkewarganegaraan Indonesia.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 20
- (1) Antara anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- 12 -
- (2) Jika hubungan keluarga sebagaimana di maksud dalam ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan anggota Direksi, maka anggota Direksi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk dapat melanjutkan jabatanya.
- (3) Permohonan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya hubungan keluarga.
- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat melanjutkan jabatannya sampai dikeluarkannya keputusan Menteri Keuangan bagi anggota Direksi tersebut mengenai dapat atau tidak dapat melanjutkan jabatan.
- (5) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2(dua) bulan terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan.
- (6) Dalam hal keputusan Menteri Keuangan belum dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Menteri Keuangan dianggap memberikan keputusan bahwa anggota Direksi dapat melanjutkan jabatannya.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 21
Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap:
- a. Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan kepengurusan Perusahaan.
- b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;
- c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
- 13 - perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 22
- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5(lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 23
- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri apabila
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 24
- (1) Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk:
- a. memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan;
- b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
- d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan Menteri Keuangan;
- e. menetapkan kebijakan Perusahaan sesuai dengan pedoman kegiatan oprasional yang ditetapkan Menteri;
- f. menyiapkan Rencana jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- g. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
- h. menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
- i. melakukan kerjasama usaha,membentuk anak Perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Menteri Keuangan;
- j. mengangkut dan memberhentikan pegawai Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menetapkan gaji,pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. menyiapkan Laporan Tahunan dan Laporan berkala.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direksi berwewenang menetapkan kebijaksanaan teknis dan non teknis sesuai dengan kebijakan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 25
- 16 - dalam Pasal 24:
- a. Direktur Utama dapat bertindak atas nama Direksi
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 26
Dalam melaksankan tugasnya Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 27
Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf a tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 28
Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 29
- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 30
- (1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, sekurang-kurang memuat:
- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
- b. Posisi Perusahaan pada saat Perusahaan menyusun Rencana jangka Panjang;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana jangka Panjang;
- d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (2) Rancangan Rencana jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri, untuk disahkan.
- (3) Pengesahan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan setelah dibahas bersama dengan Menter i.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 31
- 19 - dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f sekurang-kurangnya memuat:
- a. rencana kerja Perusahaan;
- b. anggaran Perusahaan;
- c. proyeksi keuangan pokok Perusahaan;
- d. hal-hal lain memerlukan pengesahaan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh Menteri Keuangan sebagimana dimaksud dalam ayat (2), maka Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (5) Kewenangan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri.
Bagian ...
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 32
- (1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan paling sedikit 2(dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 33
Yang dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang:
- a. memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi,Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau PERUM dinyatakan pailit.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 34
Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 35
- 21 -
yang bersangkutan, Departemen Keuangan dan departemen /instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan atau pejabat lain yang diusulkan Menteri.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 36
- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 37
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan
- 22 - tugasnya melaksanakan pengawasan dalam Perusahaan.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,huruf b dan huruf c, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan dir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri Keuangan tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Menteri Keuangan tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.
- (6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri Keuangan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 38
- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk:
- a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
- b. memberi nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan:
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- b. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- c. Kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pedoman yang disusun oleh Menteri;
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 39
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan dan Menteri mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan dan Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan;
- c. melaporkan dengan segera kepada Menteri Keuangan dan Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
- d. memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 40
- 24 - mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. melihat buku-buku,surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- b. memasuki perkarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
- c. meminta penjelasaan dari Direksi dan atau pejabat lainya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
- d. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Pengawasan Perusahaan;
- e. menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 41
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Menteri Keuangan dapat mengangkat seorang Sekertaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 42
- 25 -
dapat memperoleh bantuan tenaga ahli yang diikat dengan kontrak untuk waktu tertentu atas beban Perusahaan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 43
Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 44
- (1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 45
Besar iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan ditetapkan Menteri atas usul Direksi.
Bagian Kesepuluh Satuan Pengawasan Intern
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 46
- (1) Satuan Pengawasan Intern melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional Perusahaan.
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 47
Satuan Pengawasan Intern bertugas:
- a membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikannya;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direksi.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 48
Direksi wajib
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 49
Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 50
Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Bagian Kesebelas
Sistem Akuntansi dan Pelaporan
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 51
Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim,kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 52
Perhitungan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 53
Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf 1 kepada Menteri Keuangan dan Menteri, yang memuat sekurang-kurangnya:
- a. Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta
PENJELASAN
Pembukaan
atas dokumen tersebut;
- b. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan serta hasil yang telah dicapai;
- c. Kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selama tahun buku;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan;
- e. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
- f. gaji dan tunjanggan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
##
PENJELASAN
Pasal 54
- (1) Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri. - (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagimana dimaksud dalam ayat (1), harus disebutkan alasanya secara tertulis . - (1) Perhitungan Tahunan disampaikan oleh Direksi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diperiksa. - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan - (3) Apabila Perusahaan mengerahkan dana masyarakat,pemeriksaan Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Akuntan Publik. - (4) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembagunan atau Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Direksi kepada Menteri Keuangan, untuk disahkan. - (5) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diumumkan dalam surat kabar harian.
PENJELASAN
Pasal 56
- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) membebaskan Direksi dari tanggung jawab