PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 1 Tahun 2012 tentang GARA PERATURANBUPATIMINAHASATENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 RATIHIN, 12JINIIRl2012 PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENT ANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI MINAHASA TENGGARA, (berlaku 12 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012
Mengingat
- 1 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Ncimor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286):
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421 );
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 1 1 . Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4754);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri atas:
- 1 . Pendapatan :
Rp. 392.807.546.654,00
Rp. 5.000.500.000,00
Rp. 355.057.407.654,00
Rp. 32.749.639.000,00
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah Jumlah Pendapatan
2. Belanja:
- a. Belanja Tidak Langsung :
- 1) Belanja pegawai
- 2) Belanja Hibah
- 3) Belanja Bantuan Sosial
- 4) Belanja Bantuan Keuangan
- 5) Belanja Tidak Terduga
- b. Belanja Langsung :
- 1 ) Belanja pegawai
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- 3) Belanja Modal
Jumlah Belanja
Surplus I (Defisit)
Rp. 168.580.431.361,00
Rp. 4.683.516.500,00
Rp. 9.930.000.000,00
Rp. 18.500.000.000,00
Rp. 750.000.000,00
Rp. 12.237.902.500,00
Rp. 72.356.205.741,00
Rp. 141.512.906.396,00
Rp. 202.443.947.861,00
Rp. 226.107.014.637,00
Rp. 428.550.962.498,00
( Rp. 35.743.415.844,00)
3. Pembiayaan :
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Neto
Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan
Rp. 35.743.415.844,00
Rp.
0,00
Rp. 35.743.415.844,00
Rp. 0,00
Pasal 2
## Pasal2
Pasal 6
Mengingat
- 1 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Ncimor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286):
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421 );
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 1 1 . Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4754);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
Pasal1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri atas:
- 1 . Pendapatan :
Rp. 392.807.546.654,00
Rp. 5.000.500.000,00
Rp. 355.057.407.654,00
Rp. 32.749.639.000,00
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah Jumlah Pendapatan
2. Belanja:
- a. Belanja Tidak Langsung :
- 1) Belanja pegawai
- 2) Belanja Hibah
- 3) Belanja Bantuan Sosial
- 4) Belanja Bantuan Keuangan
- 5) Belanja Tidak Terduga
- b. Belanja Langsung :
- 1 ) Belanja pegawai
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- 3) Belanja Modal
Jumlah Belanja
Surplus I (Defisit)
Rp. 168.580.431.361,00
Rp. 4.683.516.500,00
Rp. 9.930.000.000,00
Rp. 18.500.000.000,00
Rp. 750.000.000,00
Rp. 12.237.902.500,00
Rp. 72.356.205.741,00
Rp. 141.512.906.396,00
Rp. 202.443.947.861,00
Rp. 226.107.014.637,00
Rp. 428.550.962.498,00
( Rp. 35.743.415.844,00)
3. Pembiayaan :
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Neto
Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan
Rp. 35.743.415.844,00
Rp.
0,00
Rp. 35.743.415.844,00
Rp. 0,00
Pasal2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Serita Daerah.

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal 12 Januari 2012

BUPATI MINAHASA TENGGARA

0


f



Lampiran Ia Peraturan Bupati APBD 2012

Nomor

1

Tanggal

:

12 January 2012


## PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

## RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH | DASARHUKUM |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 4 . 1 4 . 1 . 1 4 . 1 . 1 . 01 4 . 1 . 1 . 01 . 12 4 . 1 . 1 . 02 4 . 1 . 1 . 02 . 01 4 . 1 . 1 . 03 4 . 1 . 1 . 03 . 15 4 . 1 . 1 . 0 4 4 . 1 . 1 . 04 . 01 4 . 1 . 1 . 05 4 . 1 . 1 . 05 . 01 4 . 1 . 1 . 06 4 . 1 . 1 . 06 . 06 4 . 1 . 1 . 06 . 07 4 . 1 . 1 . 0 6 . 0 8 4 . 1 . 1 . 0 6 . 0 9 4 . 1 . 1 . 0 6 . 1 0 4 . 1 . 1 . 0 6 . 1 1 4 . 1 . 1 . 08 4 . 1 . 1 . 08 . 01 4 . 1 . 1 . 0 9 4 . 1 . 1 . 09 . 01 4 . 1 . 1 . 12 4 . 1 . 1 . 12 . 01 | PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pajak Hotel Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos Pajak Restoran Restoran Pajak Hiburan Permainan Ketangkasan Pajak Reklame Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Batu Kali/Gunung Batu Bata Pasir Urug Sirtu Kerikil Tanah Urug Pajak Air Bawah Tanah Pajak Air Bawah Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 392.807.546.654,00 5.000.500.000,00 1.710.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 750.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - 750.000.000,00 625.000.000,00 175.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 - · - - - - - - - - - - 25.000.000,00 | PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011 PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011 PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011 - PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011 - PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011 PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011 PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011 PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011 PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011 PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011 PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011 PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011 PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011 - PERDA N0.5 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCTAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 1


| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 . 1 . 2 | Hasil Retribusi Daerah | 1.290.500.000,00 | |
| 4 . 1 . 2 . 01 | Retribusi Jasa Umum | 706.500.000,00 | |
| 4 . 1 . 2 . 01 . 01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 15.000.000,00 | PERDA N0.6 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 2 . 01 . 02 | Retribusi Pengelolaan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan | 150.000.000,00 | PERDA N0.6 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 2 . 01 . 03 | Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil | 225.000.000,00 | PERDA N0.6 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 2 . 01 . 05 | Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum | 25.000.000,00 | PERDA N0.6 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 2 . 01 . 06 | Retribusi Pelayanan Pasar | 254.500.000,00 | PERDA N0.6 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 2 . 01 . 07 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 20.000.000,00 | PERDA N0.6 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 2 . 01 . 09 | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta | 2.000.000,00 | PERDA N0.6 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 2 . 01 . 12 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 10.000.000,00 | PERDA N0.6 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 2 . 01 . 13 | Retribusi Tera/Tera Ulang | 5.000.000,00 | PERDA N0.6 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 2 . 02 | Retribusi Jasa Usaha | 175.000.000,00 | |
| 4 . 1 . 2 . 02 . 01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 108.000.000,00 | PERDA N0.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 2 . 02 . 03 | Retribusi Tempat Pelelangan | 25.000.000,00 | PERDA N0.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 2 . 02 . 04 | Retribusi Usaha Pengelolaan Terminal | 15.000.000,00 | PERDA N0.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 2 . 02 . 05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 10.000.000,00 | PERDA N0.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 2 . 02 . 06 | Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa | 15.000.000,00 | PERDA N0.8 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 2 . 02 . 21 | Retribusi Jasa Usaha Pertambangan Umum | 2.000.000,00 | PERDA N0.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 2 . 03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 409.000.000,00 | |
| 4 . 1 . 2 . 03 . 01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 150.000.000,00 | PERDA N0.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 2 . 03 . 02 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 90.000.000,00 | PERDA N0.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 2 . 03 . 03 | Retribusi Izin Gangguan/Keramaian | 90.000.000,00 | PERDA N0.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 2 . 03 . 04 | Retribusi Izin Trayek | 25.000.000,00 | PERDA N0.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 2 . 03 . 05 | Retribusi Izin Usaha Perikanan | 25.000.000,00 | PERDA N0.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 2 . 03 . 12 | Retribusi SKIP | 4.000.000,00 | PERDA N0.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARAPerda N |
| 4 . 1 . 2 . 03 . 13 | Retribusi Surat Izin Usaha Pertambangan | 15.000.000,00 | PERDA N0.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 2 . 03 . 14 | Surat Keterangan Lunas Pajak Galian C | 10.000.000,00 | PERDA N0.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA |
| 4 . 1 . 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 2.000.000.000,00 | |
| 4 . 1 . 4 . 02 | Jasa Giro | 2.000.000.000,00 | |
| 4 . 1 . 4 . 02 . 01 | Jasa Giro Kas Daerah | 2.000.000.000,00 | |
| 4 . 2 | DANA PERIMBANGAN | 355.057.407.654,00 | |
| 4 . 2 . 1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 16.941.565.654,00 | |
| 4 . 2 . 1 . 01 | Bagi Hasil Pajak | 16.575.320.162,00 | |
| 4 . 2 . 1 . 01 . 01 | Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan | 14.440.795.761,00 | PMK 74/PMK.07/2011 |
| 4 . 2 . 1 . 01 . 03 | Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 | 2.134.524.401,00 | PMK 229/PMK.07/2010 |

RINGKASAN APBO BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 2


'"'\_,\_,\_,..,.,,."',,�-·�·-··'·······,.,,�,

,

, .

...

· - � -- ·

, - � - , - - , · � · - ' " "

.

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH | DASARHUKUM |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 . 2 . 1 . 01 . 04 | Bagi Hasil CHT | 0,00 - - - - - - - - - - - - - | PMK 96/PMK.07/2011 |
| 4 . 2 . 1 . 02 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | - - 366.245.492,00 - - - - - - - - - - - - - - | |
| 4 . 2 . 1 . 02 . 02 | Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan | 0,00 | |
| 4 . 2 . 1 . 02 . 04 | Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent) | 0,00 | |
| 4 . 2 . 1 . 02 . 05 | Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) | 0,00 | |
| 4 . 2 . 1 . 02 . 07 | Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan | 241.448.692,00 | |
| 4 . 2 . 1 . 02 . 08 | Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi | 124.796.800,00 | |
| 4 . 2 . 2 | Dana Alokasi Umum | 288.810.442.000,00 | |
| 4 . 2 . 2 . 01 | Dana Alokasi Umum | 288.810.442.000,00 - - - - - - - - - - - - - - | |
| 4 . 2 . 2 . 01 . 01 | Dana Alokasi Umum | - 288.810.442.000,00 | Perpres 96 Tahun 2011 |
| 4 . 2 . 3 | Dana Alokasi Khusus | 49.305.400.000,00 | |
| 4 . 2 . 3 . 01 | Dana Alokasi Khusus | 49.305.400.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - | |
| 4 . 2 . 3 . 01 . 01 | Dana Alokasi Khusus Pendidikan | 18.426.030.000,00 | |
| 4 . 2 . 3 . 01 . 02 | Dana Alokasi Khusus Kesehatan | 3.049.910.000,00 | |
| 4 . 2 . 3 . 01 . 03 | Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan | 7.976.890.000,00 | |
| 4 . 2 . 3 . 01 . 04 | Dana Alokasi Khusus bidang infrastruktur Irigasi | 1.382.370.000,00 | |
| 4 . 2 . 3 . 01 . 05 | Dana Alokasi Khusus bidang infrastruktur air minum dan penyehatan lingkungan | 1.117.610.000,00 | |
| 4 . 2 . 3 . 01 . 06 | Dana Alokasi Khusus bidang prasarana pemerintahan | 1.914.720.000,00 | |
| 4 . 2 . 3 . 01 . 07 | Dana Alokasi Khusus bidang Kelautan dan Perikanan | 3.145.750.000,00 | |
| 4 . 2 . 3 . 01 . 08 | Dana Alokasi Khusus bidang Pertanian | 7.354.150.000,00 | |
| 4 . 2 . 3 . 01 . 09 | Dana Alokasi Khusus bidang Lingkungan Hidup | 1.550.860.000,00 | |
| 4 . 2 . 3 . 01 . 10 | Dana Alokasi Khusus bidang Sanitasi | 915.620.000,00 | |
| 4 . 2 . 3 . 01 . 11 | Dana Alokasi Khusus Kehutanan | 1.488.520.000,00 | |
| 4 . 2 . 3 . 01 . 12 | Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana | 750.700.000,00 | |
| 4 . 2 . 3 . 01 . 13 | Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat | 232.270.000,00 | |
| 4 . 3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 32.749.639.000,00 | |
| 4 . 3 . 1 | Pendapatan Hibah | 6.000.000.000,00 | |
| 4 . 3 . 1 . 02 | Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya | 6.000.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - | |
| 4 . 3 . 1 . 02 . 01 | Pemerintah Daerah Minahasa Selatan | 6.000.000.000,00 | - |
| 4 . 3 . 3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 6.000.000.000,00 | |
| 4 . 3 . 3 . 01 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 6.000.000.000,00 - - - - - - - · - - - - - - - - | |
| 4 . 3 . 3 . 01 . 08 | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi SULUT | 6.000.000.000,00 | |
| 4 . 3 . 4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 20.749.639.000,00 | |

RINGKASAN AP80 BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 3


.

�

. ···�

...

. ,

--··-�·

,

.,.

..

'··-

�,·. - - � .

, . .

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 . 3 . 4 . 01 | Dana Penyesuaian | 20.749.639.000,00 |
| 4 . 3 . 4 . 01 . 02 | Tunjangan Profesi Guru | 18.715.639.000,00 |
| 4 . 3 . 4 . 01 . 03 | Tambahan Penghasilan Guru | 2.034.000.000,00 |
| 5 | BELANJA | 428.550.962.498,00 |
| 5 . 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 202.443.947.861,00 |
| 5 . 1 . 1 | Belanja Pegawai | 168.580.431.361,00 |
| 5 . 1 . 1 . 01 | Gaji Dan Tunjangan | 126.859.520.599,00 |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 90.620.674.274,29 |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 02 | Tunjangan Keluarga | 8.708.341.522,78 |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 03 | Tunjangan Jabatan | 5.478.593.020,00 |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 04 | Tunjangan Fungsional | 8.762.620.867,00 |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 05 | Tunjangan Fungsional Umum | 1.808.288.542,45 |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 06 | Tunjangan Beras | 6.395.418.757,83 |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 07 | Tunjangan PPh{Tunjangan Khusus | 2.634.741.059,67 |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 08 | Pembulatan Gaji | 2.104.554,98 |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 10 | Uang Paket | 48.132.000,00 |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 11 | Tunjangan Panitia Musyawarah | 11.460.000,00 |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 12 | Tunjangan Komisi | 22.302.000,00 |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 13 | Tunjangan Panitia Anggaran | 7.932.000,00 |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 14 | Tunjangan Badan Kehormatan | 4.914.000,00 |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 15 | Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya | 8.694.000,00 |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 16 | Tunjangan Perumahan | 2.118.000.000,00 |
| 5 . 1 . 1 . 01 . 19 | Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD | 227.304.000,00 |
| 5 . 1 . 1 . 02 | Tarnbahan Penghasilan PNS | 40.940.910.762,00 - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 5 . 1 . 1 . 02 . 01 | Tarnbahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 15.537.000.000,00 |
| 5 . 1 . 1 . 02 . 06 | Tarnbahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah | 2.034.000.000,00 |
| 5 . 1 . 1 . 02 . 07 | Tunjangan Profesi Guru | 18.715.639.000,00 |
| 5 . 1 . 1 . 02 . 09 | Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil (Alokasi TA 2011) Tunjangan Profesi Guru (Alokasi TA 2011) | 305.662.500,00 |
| 5 . 1 . 1 . 02 . 10 | | 4.348.609.262,00 |
| 5 . 1 . 1 . 03 | Belanja Penerirnaan Lainnya Pirnpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH | 780.000.000,00 |
| 5 . 1 . 1 . 03 . 01 | Belanja Penunjang Kornunikasi Insentif Pirnpinan Dan Anggota DPRD | 630.000.000,00 |
| 5 . 1 . 1 . 03 . 02 | Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH | 150.000.000,00 |
| 5 . 1 . 4 | Belanja Hibah | 4.683.516.500,00 |
| 5 . 1 . 4 . 05 | Belanja Hibah Kepada Badan/Lernbaga/Organisasi | 4.030.000.000,00 |
| 5 . 1 . 4 . 05 . 01 | Belanja Hibah Kepada PKK | 880.000.000,00 |

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINOAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYMN

Halaman 4



-�;,·

•••••

�

• •

•

•

&lt; • • • • •

-�·


,

•

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH | DASARHUKUM |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | | 4 |
| 5 . 1 . 4 . 05 . 07 | Belanja Hibah Kepada Dharma Wanita | 3 75.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 350.000.000,00 1.150.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 500.000.000,00 100.000.000,00 653.516.500,00 653.516.500,00 9.930.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 680.000.000,00 680.000.000,00 18.500.000.000,00 18.000.000.000,00 18.000.000.000,00 500.000.000,00 - · - - - - - - - - - - - · - - - 500.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 | |
| 5 . 1 . 4 . 05 . 09 | Belanja Hibah Kepada PRAMUKA | | |
| 5 . 1 . 4 . 05 . 10 | Belanja Hibah Kepada Koperasi Korpri | | |
| 5 . 1 . 4 . 05 . 11 | Belanja Hibah Kepada KNPI | | |
| 5 . 1 . 4 . 05 . 13 | Belanja Hibah Kepada KPUD | | |
| 5 . 1 . 4 . 05 . 17 | Belanja Hibah Kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB/BKSAUA) | | |
| 5 . 1 . 4 . 05 . 21 | Belanja Hibah Kepada POLRES MINSEL | | |
| 5 . 1 . 4 . 05 . 22 | Belanja Hibah Kepada Dewan Pendidikan | | |
| 5 . 1 . 4 . 05 . 24 | Belanja Hibah kepada AMPI dan NARKOBA | | |
| 5 . 1 . 4 . 05 . 25 | Belanja Hibah kepada TNI AL | | |
| 5 . 1 . 4 . 05 . 26 | Belanja Hibah kepada IPDN | | |
| 5 . 1 . 4 . 05 . 27 | Belanja Hibah untuk PON SULUT | | |
| 5 . 1 . 4 . 05 . 28 | Belanja Hibah untuk Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) | | |
| 5 . 1 . 4 . 07 | Belanja Hibah Dana BOS | | |
| 5 . 1 . 4 . 07 . 03 | Belanja Hibah Dana BOS ke SD dan SMP Swasta | | |
| 5 . 1 . 5 | Belanja Bantuan Sosial | | |
| 5 . 1 . 5 . 01 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan | | |
| 5 . 1 . 5 . 01 . 06 | Belanja Bantuan Sosial Pameran Lainnya | | |
| 5 . 1 . 5 . 03 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat | | |
| 5 . 1 . 5 . 03 . 01 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat | | |
| 5 . 1 . 5 . 05 | Belanja Bantuan Pendidikan | | |
| 5 . 1 . 5 . 05 . 01 5 . 1 . 5 . 05 . 04 | Beasiswa Sekolah Dasar dan Menengah | | |
| | Alokasi Dana BOS SMP/SMPLB/SMPT/Satap Swasta | | |
| 5 . 1 . 5 . 0 6 | Belanja Bantuan Olahraga | | |
| 5 . 1 . 5 . 06 . 02 | Bantuan untuk Olahraga Berprestasi | | |
| 5 . 1 . 7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | | |
| 5 . 1 . 7 . 03 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa | | |
| 5 . 1 . 7 . 03 . 01 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa .••... | | |
| 5 . 1 . 7 . 05 | Belanja Bantuan kepada Partai Politik | | |
| 5 . 1 . 7 . 05 . 01 | Bantuan untuk Partai Politik | | |
| 5 . 1 . 8 | Belanja Tidak Terduga | | |
| 5 . 1 . 8 . 01 | Belanja Tidak Terduga | | |
| 5 . 1 . 8 . 01 . 01 | Belanja Tidak Terduga | 750.000.000,00 | |

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 5


.

'".,

� .

-,

.

"

-

.

·�,,.

··�.

-

,·�

. ,

,. ""

. .

'"".

.

-··

.

'

-

'

.

, ,-

•••.• �

. \_ , .


•• · - � · .

···-

••.••• ,.,-- ••• � . «

•

" "

.

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | 2 | 3 | |
| 1 5 . 2 5 . 2 . 1 5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 02 5 . 2 . 1 . 01 . 03 5 . 2 . 1 . 01 . 05 5 . 2 . 1 . 01 . 06 5 . 2 . 1 . 01 . 07 5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 01 5 . 2 . 1 . 02 . 02 5 . 2 . 1 . 03 5 . 2 . 1 . 03 . 01 5 . 2 . 1 . 03 . 02 5 . 2 . 2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 03 5 . 2 . 2 . 01 . 04 5 . 2 . 2 . 01 . 05 5 . 2 . 2 . 01 . 06 5 . 2 . 2 . 01 . 08 5 . 2 . 2 . 01 . 09 5 . 2 . 2 . 01 . 10 5 . 2 . 2 . 02 5 . 2 . 2 . 02 . 01 5 . 2 . 2 . 02 . 02 5 . 2 . 2 . 02 . 04 5 . 2 . 2 . 02 . 05 5 . 2 . 2 . 02 . 06 5 . 2 . 2 . 02 . 07 5 . 2 . 2 . 02 . 08 5 . 2 . 2 . 02 . 09 5 . 2 . 2 . 02 . 10 5 . 2 . 2 . 02 . 12 | BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Pengelola Keuangan Honorarium Tim TAPD Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Asistensi/Moderator/Notulis Honorarium Pengelola Sistem Komputerisasi Keuangan Daerah Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Pegawai Honorer{Tidak Tetap Uang Lembur Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak{Gas Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Piagam/Piala/Pin/Penghargaan Lainnya Belanja Dokumentasi Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan/Bibit Tanaman Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Belanja Bahan-bahan Pameran Belanja Bahan lainnya Belanja Bahan Makanan Belanja Benih/Bibit lkan dan Pakan Belanja Keranjang Belanja Bahan-bahan Olahraga | 226.107.014.637,00 12.237.902.500,00 3.612.200.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.774.200.000,00 68.400.000,00 1.105.400.000,00 204.000.000,00 145.200.000,00 315.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 7.954.665.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.556.795.000,00 5.397.870.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 671.037.500,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 523.437.500,00 147.600.000,00 72.356.205.741,00 2.563.083.165,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.584.165.597,00 66.448.080,00 106.596.750,00 190.026.488,00 451.861.250,00 2.835.000,00 144.900.000,00 16.250.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.265.548.412,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.008.129.000,00 1.025.613.600,00 997.331.963,00 70.000.000,00 47.450.000,00 285.552.080,00 89.471.769,00 694.000.000,00 38.000.000,00 10.000.000,00 | 4 |

RINGKASAN APBO BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 6

, .,.,

···�--·,----··

-

-·-·

.

··-'"'�''

,,,

, • • ,,•.••

�-.-

.;,•·-,

•,"-s

•

'.,,\_.,.,,,,,,.•�·�·,./'!,,•••S•'F""""-'-"""&lt;

•

�"·�·"··�:"''"

-,·,,,.�••,•,�••'-' " " '

"""

.,

,

...

.

,.

,... .

,,,\_,.,...

,,

. , ·

·"·'

.,.,,

,

...

" '

·�·;·,

'

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH | DASAR HUKUM |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 6.550.066.340,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 03 . 01 | Belanja Telepon | 118.200.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 03 . 02 | Belanja Air | 109.793.340,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 03 . 03 | Belanja Listrik | 801.868.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 03 . 04 | Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang | 15.000.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 03 . 05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 2.445.310.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 03 . 06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet[TV Kabel/TV Satelit | 32.480.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 03 . 07 | Belanja Paket/Pengiriman | 37.800.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor | 32.990.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 03 . 13 | Belanja Pembuatan spanduk | 31.750.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 • 03 . 14 | Belanja Servis Peralatan Perlengkapan Kantor | 30.400.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 03 . 15 | Belanja Jasa Kantor Lainnya | 1.078.075.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 03 . 16 | Belanja jasa kebersihan | 407.400.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 03 . 18 | Jasa Pengamanan | 1.404.000.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 03 . 20 | Belanja Jasa Pengiriman data | 5.000.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 0 4 | Belanja Premi Asuransi | 2.850.000.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 04 . 01 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 2.850.000.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.028.829.333,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 05 . 01 | Belanja Jasa Service | 360.610.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 05 . 02 | Belanja Penggantian Suku cadang | 543.080.558,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 1.011.252.075,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 05 . 04 | Belanja Jasa KIR | 8.000.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 05 . 05 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 105.886.700,00 - - - - - - - - - - - - - - - | |
| 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak Dan Penggandaan | - 2.204.009.441,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 1.097.896.733,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.106.112.708,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan | 885.350.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 07 . 01 | Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas | 384.500.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 149.750.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 07 . 03 | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 345.100.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 07 . 05 | Belanja Sewa Lahan | 6.000.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 0 8 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 377.750.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 08 . 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 377.750.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 10 | Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor | 162.620.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 10 . 01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 5.420.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 10 . 02 | Belanja Sewa Komputer Dan Printer | 2.100.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 10 . 05 | Belanja Sewa Tenda | 53.000.000,00 | |

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINOAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 7


�- , . -.

..

,,.,�

,,.,

. .

\_

. .

,,,

,-, ., "'""""'�"''"

.,·

.

,

- � ·

| NOMOR | URAIAN | JUMLAH | DASARHUKUM |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | | 3 | 4 |
| URUT 5 . 2 . 2 . 10 . 06 5 . 2 . 2 . 10 . 07 5 . 2 . 2 . 10 . 08 5 . 2 . 2 . 1 1 5 . 2 . 2 . 11 . 02 5 . 2 . 2 . 11 . 03 5 . 2 . 2 . 1 1 . 0 4 5 . 2 . 2 . 12 5 . 2 . 2 . 12 . 01 5 . 2 . 2 . 12 . 02 5 . 2 . 2 . 12 . 03 5 . 2 . 2 . 12 . 04 5 . 2 . 2 . 12 . 05 5 . 2 . 2 . 1 3 5 . 2 . 2 . 13 . 01 5 . 2 . 2 . 14 5 . 2 . 2 . 1 4. 01 5 . 2 . 2 . 14 . 03 5 . 2 . 2 . 14 . 04 5 . 2 . 2 . 1 4. 05 5 . 2 . 2 • 14. 06 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01 5 . 2 . 2 . 15 . 02 5 . 2 . 2 . 17 | 2 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Belanja Sewa Soundsystem Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu Belanja Pakaian KORPRI Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 18.000.000,00 7.500.000,00 76.600.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - 4.343.381.500,00 2.195.449.000,00 2.122.932.500,00 25.000.000,00 262.450.000,00 45.000.000,00 78.000.000,00 40.000.000,00 41.200.000,00 58.250.000,00 37.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - 37.500.000,00 272.110.000,00 12.000.000,00 57.190.000,00 158.370.000,00 1.500.000,00 43.050.000,00 16.721.730.650,00 - - - - - - - - - - - - - - - 4.090.210.650,00 12.631.520.000,00 1.806.953.000,00 439.503.000,00 81.500.000,00 1.285.950.000,00 1.089.550.400,00 1.009.550.400,00 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | |
| | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS | | |
| 5 . 2 . 2 . 17 . 01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | | |
| 5 . 2 . 2 . 17 . 02 | Belanja Sosialisasi | | |
| 5 . 2 . 2 . 17 . 03 | Belanja Bimbingan Teknis | | |
| 5 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pemeliharaan | | |
| 5 . 2 . 2 . 20 . 03 | Belanja Pemeliharaan Gedung | | |
| 5 . 2 . 2 . 20 . 04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor | 80.000.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 21 | Belanja Jasa Konsultansi | 3.681.430.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 21 . 01 | Belanja Jasa Konsultansi P