PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH Nomor 7 Tahun 2012 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN TAPANULITENGAH (berlaku 10 Juli 2012)
Pembukaan
Menimbang
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENT ANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN TAPANULITENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITAPANULITENGAH,
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 1ayat 2 huruf ) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan vrusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tapanuli Tengah.
1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun · 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956. Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 1092) Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian, pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. ten tang 2004 Tahun 1 Nomor 4. Undang-undang Perbendaharaan
3. Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran.Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ten tang 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 ten tang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
7. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 ten tang
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4573);
\_\_..
Menetapkan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pernerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Ka bu paten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lernbaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25 Seri E).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan
BUPATITAPANULITENGAH
MEMUTUSKAN:
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN TAPANULI TENG AH. DAN BEREN CANA KELUARGA BAD AN KERJA PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabu paten Tapanuli Tengah yang merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keluarga adalah Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suarni. istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;
6. Keluarga Berencana adalah Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan , mengatur kehamilan,melalui promosi, perlindungan,dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berk ualitas.
7. Kesejahteraan Keluarga adalah Keluarga yang dibentuk ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- ( 1) Bad an Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga adalah unsur Pendukung Pernerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas
menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang penyelenggaraan program Kelu arga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal mi Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
- a. Menyusun kebijakan dan Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana.
- b. Melaksanakan teknis dan program pembangunan dan pengembangan kegiatan pengendalian penduduk,kegiatan dibidang keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.
- c. Menetapkan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- d. Melaksanakan pembinaan umum· dan pencatatan/pelaporan keluarga berencana berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan KIE (Komunikasi, Informasi dan Ed ukasi), Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.
- (1) Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari :
- a. Badan
- b. Sekretaris terdiri dari :
- J. Sub Bagian Um um;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
- l. Seksi Pelayanan KB
2. Seksi Reproduksi Keluarga
- d. Bidang Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
1. Seksi Ketahanan dan Kualitas Kelembagaan Keluarga;
2. Seksi Kewirausahaan dan Ekonomi Keluarga.
- e. Bidang lnformasi clan Data Mikro terdiri dari :
1. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
2. Seksi Pengolahan Data Mikro.
- f. Unit Pelaksana Telmis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sadan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagaimana pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sadan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS r Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana clan Kesejahteraan Keluarga dapat dibentuk di Kecamatan sesuai urusan pemerintahan yang ada dan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV TATA KERJA Pasal 5

- tugasnya masing-masing secara berjenjang. sesuai kewenangan dan bidang Berenca1:a dan Kesejahteraan Keluarga (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Ke pa la Subbagian, dan Kepala Seksi di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Ke seja h teraan Keluarga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpilifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit orgarnsasi dilingkungan Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga, serta dengan instansi lain diluar Sadan Keluarga
- (2) Setiap pimpinan/pejabat di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga secara berjenjang bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-rnasing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan Kesejahteraan Keluarga (3) Setiap pimpinan/pejabat di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan

- bertanggung jawab kepada atasan masing-rnasing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- Setiap pimpinan/pejabat di lingkungan Badan I Keluarga Berencana dan I · Kesejahteraan Keluarga wajib melaksanakan pernbinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. (4)
- dalarn rnelaksanakan tugas. (5) Setiap laporan yang diterima wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan

## BABV

## E S E LO N I S A S I

## Pasal 6

- ( 1) Kepala Sadan merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakanjabatan struktural eselon IV.a.

## BAB VI

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan Pernberhentian pejabat Struktural eselon II dilakukan oleh Bupati setelah melalui pembahasan BAPERJAKAT dan mendapat persetujuan rekornendasi tertulis dari Gubemur, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Perigangkatan dan Pemberhentian pejabat Struktural eselon III, IV, dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten setelah melalui pembahasan BAPERJAKAT, dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8 BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- ( 1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional dari tenagatenaga ahli sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Sadan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan I -bidang keahliannya yang diatur dengan Peraturan Bupati.

~

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan dan diangkat oleh Bupati.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

- (1). Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada bagian kedua Pasal 6 dan Pasal 7 dicabut clan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah mi sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan pada tanggal 10 Juli 2012

BUPATITAPANULITENGAH


RAJA BONARAN SITUMEANG

RAH K.ABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 7 SERI D