PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 63 Tahun 2017 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :a. bahwa rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Balangan, c:lipandang perlu mengatur dan menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Standar Operasional Prosedur Panyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 44 21);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
2
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2011);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan; Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
- 3 Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
- 4 Dewan Perawakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Dewan Perawakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
- 6 Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
- 7 Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemanngku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu daya
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan
- 9 Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencananaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan dasar bagi penyusunan KUA-PPAS.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pemangku kepentingan daam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
13. Tahun adalah tahun berjalan atau tahun pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah\_
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
BAB II - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2
- (1) Kepala Bappeda menyampaikan surat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun n-1 kepada Kepala SKPD\_
- (2) Tim Perumus menyiapkan draft rancangan awal RKPD tahun yang akan datang (n+1) dengan mengacu kepada RPJMD
- (3) Rancangan awal RKPD diserahkan kepada Kepala BAPPEDA
BAB II - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3
- (1) Kepala BAPPEDA menyampaikan surat kepada Desa melalui Camat untuk melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan kecamatan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Bappeda meminta pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal RKPD .
BAB II - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4
- (1) Kepala BAPPEDA mempelajari dan melaporkan rancangan awal RKPD kepada Bupati.
- (2) Bupati melalui Bappeda menyampaikan Surat Edaran rancangan awal RKPD dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD\_
BAB II - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
- (1) Kepala SKPD mempelajari rancangan awal RKPD\_
- (2) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Rencana Kerja SKPD dengan
BAB II - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6
- (1) Kepala BAPPEDA mengkoordinasikan dan menyampaikan surat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan \_
- (2) Kepala Bappeda menyampaikan dan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan kepada SKPD dan DPRD Kabupaten Balangan.
- (3) Kepala Bappeda melaksanakan kompilasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan kecamatan dan menyampaikan hasil kepada Bupati.
BAB II - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 7
- (1) Kepala Bappeda menyampaikan surat Undangan dan melaksanakan konsultasi Rancangan RKPD\_ publik
- (2) Kepala Bappeda menyampaikan Surat Undangan dan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun n+1.
- (3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD diikuti oleh seluruh pemangu kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD menggunakan bahan pembahasan rancangan akhir RKPD \_
- (5) Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD menetapkan rekomendasi, masukan dan pertimbangan penyempurnaan terhadap rancangan akhir RKPD
- (6) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD diserahkan kepada Kepala BAPPEDA sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RKPD
BAB II - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 8
- (1) Kepala Bappeda menyampaikan surat kepada Kepala SKPD tentang pelaksanaan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renja SKPD
- (2) Kepala Bappeda memberikan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Akhir Renja atas dasar hasil verifikasi.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil revisi rancangan Akhir Renja kepada Kepala Bappeda
BAB II - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 9
- (1) Tim Teknis Penyusunan RKPD melakukan finalisasi Rancangan Akhir RKPD
BAB II - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 10
- (1) Kepala Bappeda mempelajari rumusan akhir RKPD dan melaporkan kepada Bupati untuk mendapat Penetapan melalui Peraturan Bupati.
- (2) Bupati menetapkan RKPD dengan Peraturan Bupati paling lambat tanggal 31 Mei Tahun berkenaan
- (3) Kepala Bappeda menerima Peraturan Bupati tentang RKPD dan mensosialisasikannya.
BAB II - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 11
Format Standar Operasional Penyusunan RKPD sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
BAB III - TATA KERJA
Pasal 12
- (1) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya. wajib
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan naskah dinas.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD wajib ## BAB IV SARANA DAN PRASARANA
BAB III - TATA KERJA
Pasal 13
- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKPD dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus untuk penyusunan RKPD secara efisien, efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap tahapan kegiatan
- (3) Aplikasi Simpepeda atau Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah yang masih dalam proses pengembangan dapat menggunakan sepenuhnya atau sebagian SOP ini dalam penerapannya.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan Agar
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin tanggal 25 Agustus 2017 pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH BALANGAN,

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 63 | 1 1 | 1 1 | H [ H# 1 1 1 1 1 | |-------------|--------------------| | Ê | [ 1 1 | 8 1 1 | | | | | | | 3 | |------------|------|---------|---------|---------|-------|-----| | IF 1 H f 1 | 1 71 | 1 1 1 1 | 4 1 1 1 | š 1 f 1 | 1 1 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 2 | 1 | | H | | | | 1 2 | 2 | | | 2 | 1 = | 1 | | | | | | | 5 | 7 | | | | | | | 5 | | 3 | | | |-----|-----|----|----|----|-----|-------|-----|------|----| | 5 1 | | Ê | | Ê | | [ 1 7 | H [ | 1 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 Ê | | 2 | | | | 2 | 79 2 | | | I1 | | 2 | | | | 1 1 1 | | = | 1 | | | | : | | | | | | | | | 8 | | | g | |-----|-----|-----|-----| | | | | 1 | | [ | [ 1 | 1 2 | | | | [ | | |