PERATURAN BUPATI BOMBANA KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FU Nomor TAHUN Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNOSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOMBANA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BOMBI A
PROVINS! SULAWESI T NGG FA.
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR TAHUN 2016
~fl TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNOSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahun 20 L6 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan B pati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bombana..
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2 03 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabups ten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Te ggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu ~.!003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 L 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik In onesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494};
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 S Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
..
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tam bah' n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah ~P~l~P-~~~.1?.~~a. Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKA , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 'ERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOMBANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kab paten Bombana;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bomban ,
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Da .rah Kab paten Bombana;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
6. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Bombana;
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bombana;
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pe merintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara clan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan ma y rakat;
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daera ;
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan diwadahi dalam bentuk dinas.
Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Perikanan Daerah.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menja i kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perikana .
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dima sud dalam Pasal 6, Dinas Perikanan menyelenggarakan f ungsi .
- a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban Surt ljin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ihm ( PI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelaya kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggars an Tempat Pelelangan lkan {TPl} dan pengelolaan pembu idayaan ikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberda; -aan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban urat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pernbudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pel langan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksanan Tekni: · Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Perikanan memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi, suaka perikanan, serta kawasan perlindungan budidaya;
- b. pelayanan izin usaha budidaya dan penangkapan ikan pada perairan laut wilayah laut kewenangan Kabupaten;
- c. peningkatan sumberdaya manusia dan kelernbagaan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. pelayanan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- e. penelitian dan pengkajian teknologi di bidang kelautan dan perikanan;
- f. pelayanan dan pengembangan sarana prasarana perikanan dalam kewenangan Kabupaten;
- g. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
- h. pengaturan dan pengawasan penggunaan benih ikan dan sarana produksi perikanan; dan
1. pengaturan penggunaan air irigasi perikanan.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, terdiri atas :
- a. kepala dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang pengembangan usaha perikanan tangkap dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- d. bidang perizinan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- e. bidang pengembangan kawasan dan pembudidayaan ikan;
- f. unit pelaksana teknis dinas; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bombana sebagaimana tercantum dalarn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

## Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas memba Lt Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Ka b pa ten.

## Bagian Kedua

Sekretariat

## Pasal 11

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tu.gas dinas dalam pelayanan administratif dan kesekretanatan kepada semua satuan kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi urusan perencanaan, data statistik perikanan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pengendalian, ketatalaksanaan dan hukum, keuangan, epegawaian, umum dan perlengkapan, humas dan protokol serta urusan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

' .

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim· ksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan f ungsi :

- b. pelaksanaan penyajian data statistik perikanan dan pelaporan akuntabilitas dinas;
- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusun r ncana kerja, program dan kegiatan dinas perikanan;
- c. pelaksanaan urusan keuangan, perbenda araan dan penyusunan anggaran, umum dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan administrasi epegawaian, ketatalaksanaan dan hukum, humas dan p ot:okol serta pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh · ,.epala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekre taris.
- a. sub bagian perencanaan dan keuangan; dan b. sub bagian umum dan kepegawaian.

## Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan clan Keuangan rnernpunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan kegiatan, mengumpulkan dan mengolah data statistic perikanan, menyusun la oran kinerja dinas perikanan, melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas.
- (2) Sub Umum dan Kepegawaian mernp nyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas, melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan emeliharaan data kepegawaian dilingkungan dinas serta menyiapkan usulan kenaikan pangkat clan pension pegawai, menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan, menyiapkan bahan untuk enghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas.

' .

## Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Kecil Pembudidayaan lkan

## Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan memp nyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, Iasilitasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil clan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- (2) Bidang Bidang Pengembangan Usaha Peri anan Tangkap dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim' ksud dalam Pasal 15, Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangka dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pengernbangan usaha perikanan tangkap dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- b. pelaksanaan penetapan standar dan kriteria pengernbangan usaha perikanan tangkap;
- c. pemberian pendidikan, pelatihan serta bimbingan tekni dan evaluasi pengembangan usaha perikanan tangkap Usaha kecil pembudidayaan ikan;
- d. penyusanan laporan pelaksanaan program an kegiatan pengembangan usaha perikanan tangkap usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh epala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 17

- ( 1) Bidang Pengembangan U saha Perikanan Ta .gkap dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan terdiri atas :
- a. seksi Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
- b. seksi Permodalan dan IPTEK Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan; dan
- c. seksi Pembinaan Nelayan Kecil dan saha Kecil Pembudidayaan Ikan.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Kecil Pembudidayaan lkan.

'

.

## Pasal 18

- (1) Seksi Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan lkan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikr si, analisa, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pendarnpingan Nelayan Kecil dan usaha kecil pem budidayaan ikan
- (2) Seksi Permodalan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknoologi (IPTEK) Usaha Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan ikan mernpunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada pelaku Nelayan Kecil dan u saha kecil pembudidayaan ikan.
3. (3). Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil clan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tuga: · melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, pen} iapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, eval uasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.

## Bagian Keempat

Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Pasal 19

- {1} Bidang Perizinan dan Pengelolaan Ternpat Pel .langan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, failitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan rekornendasi izin usaha perikanan, pembinaan dan pendampingan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengelolaan tempat pelelangan ikan.
- (2) Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pel langan Ikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perizinan dan Pengelolaan Temp· t Pelelangan lkan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penerbitan rekomendasi surat izin usaha perikanan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pendampingan pads kegiatankegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. pelaksanaan kebijakan dan pelaporan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh epala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

- (1) Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pel langan Ikan terdiri atas :
- a. seksi Perizinan Usaha Perikanan;
- b. seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peri a.nan; dan
- c. seksi Pengembangan Investasi Perikanan.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipirnpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan dan Pengelols an Tempat Pelelangan Ikan.

## Pasal22

- (1) Seksi Perizinan Usaha Perikanan rnernpunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanas n kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan dan Tanda Penc, tatan apal Pengangkut Ikan Hidup.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan kegiatankegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil peri.kanan.
- (3) Seksi Pengembangan Investasi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

## Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembudidayaan Ikan

## Pasal 23

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan l oordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembudrdayaan Ikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengembangan Kawasan clan Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan budidaya, perbenihan dan pernbesaran ikan;
- b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dai prosedur pengelolaan kesehatan lingkungan budidaya ikari;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan program an kegiatan pengembangan kawasan budidaya, perbenihan dan pembesaran ikan serta kesehatan lingkungan b didaya ikan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal25

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan dan Pemb didayaan Ikan terdiri atas :
- a. seksi Pengembangan Kawasan Budidaya;
- b. seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budi aya; dan
- c. seksi Perbenihan dan Pembesaran Ikan.
- (3) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kaw· san dan Pembudidayaan Ikan .

## Pasal 26

- ( 1) Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifika si, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaa kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyusunan rencana pengernbangan dan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya m.empunyai tugas mengumpulkan data, identifikasi, analisi ·, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidayaan ikan.
- (3) Seksi Perbenihan dan Pembesaran Ikan rnempunyai tugas mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksnaan pembinaan Cara Pembenihan I an yang Baik dan Cara Pembesaran Ikan yang Baik, penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan bermutu scrta pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan.

## Bagian Ketujuh UPTD

## Pasal27

- ( 1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis d inas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD dilengkapi dengan Tata U saha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan sus nan organisasi serta tugas dan fungsi UPTD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubemur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## Pasal28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang sus nan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

## Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai lugas m laksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahlian ya..

## Pasal30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaiman· dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ~-~pala ginas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsiona1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaks d pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BABV

## TATA KERJA

## Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai d ngan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maup n antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas poko k masingmasmg.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di Jingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

## Pasal 32

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 33

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordina si bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta perunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/KepalaSeksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pad awaktunya.

## Pasal 35

Dinas dari ahan untuk mernberikan Setiap laporan yang diterima oleh Kepala bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai menyusun laporan lebih lanjut dan untuk petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib · sampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secars fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibaritu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan apat berkala.

## Pasal 38

- ( 1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretan s melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pet · sana K pala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang y g m.embidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerint:ah Kab paten apat mendelegasikan kewenangan-kewenangan te tentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan keterrtuan yang berlaku.

## BAB V1

## KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONJS SIDA PEMBERHENTIAN DAL.AM JABATAN

## Pasal 40

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pernberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas e ik nan Kabupaten Bombana, berpedoman pada perat ran perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bomb a merup kan jabatan eselon IIb.
- (4) Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Bombana
5. merupakan jabatan eselon Illa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon Illb.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Bombana merupakan ja atan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dmas Perik nan Kabupaten Bombana diangkat dan diberhe ntikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekreta s Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dma s Perikanan Kabupaten Bombana ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerin r h.

## BAB VII PENUTUP

## Pasal 41

Dengan berlakunya peraturan ini, maka pera1 urun Bupati Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penjabaran Toga dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bombana ds n ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pe empatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.


py,

Hj. SITTI SALEHA

Pj. BUPATI BOMBANA,

Ditetapkan di Rumbia Pada tanggal 1.:1.. ~'&lt;-- s e t'1 r, i f%- 20 16


Diundangkan di Rumbia pada tanggal t:!&gt; \le.St"M~{Z2016

SEKRETARIS DAERAH,

H.BURHANUDDIN A.HS NOY


BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHON 2016 NOMOR ~fl

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPA'MHOMBANA

NOMOR

: 38 TAHUN 2016

TANGGAL

:

7,7-

\1~~E~0~(t-

201 ~

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATENBOMBAHA


UPTD

-

'"'

...


| | PARAF KOORDINASI |
|----|----------------------|
| NO | UNIT/SATUAN KERJA PA |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |

Ditetapkan di Rumbia padatanggal 2016

Pj. BUPATI BOMBANA,

Hj. SI