PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 7 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN TUBAN (berlaku 11 Januari 2016)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN TUBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Tuban telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tuban;
- b. bahwa terdapat perubahan beberapa ketentuan yang menjadi acuan dalam Peraturan Daerah tersebut di atas, sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tuban dipandang perlu untuk ditinjau dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tuban;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 16)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan
BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 DI
TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN TUBAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24), diubah sebagai berikut:
- (1) Ketentuan Pasal 1 angka 13 dihapus dan angka 15 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan ruang dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan selalu sesuai dengan RTRW.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Rencana Rinci Tata Ruang Lainnya adalah Rencana Kawasan Strategis Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sehingga tujuan rencana tata ruang tercapai.
12. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dihapus.
14. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan Bupati kepada pemohon untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.
15. Izin Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada pemohon yang akan melaksanakan kegiatan dan/atau mengubah pemanfaatan tanah atau bangunan menjadi tempat usaha.
16. Izin Gangguan (HO) adalah izin yang diberikan berkaitan dengan kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan bahaya, ancaman, kerugian dan gangguan.
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan dalam suatu lingkungan secara tetap, sebagian atau seluruhnya di atas atau di bawah permukaan tanah dan/atau perairan, berupa bangunan gedung dan/atau bukan gedung, digunakan atau dimaksudkan untuk menunjang atau mewadahi suatu penggunaan atau kegiatan manusia.
19. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan yang dibentuk di kabupaten yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
20. Orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi.
21. Korporasi adalah Kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
2. Ketentuan Pasal 6 huruf a dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
- IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
Pasal 6
- IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
- a. Dihapus;
- b. Izin Lokasi;
- c. IPT;
- d. Izin Gangguan; dan
- e. IMB.
3. Setelah Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kegiatan pemanfaatan ruang yang wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
- a. industri;
- b. perdagangan;
- c. jasa;
- d. perumahan;
- e. pariwisata;
- f. pertanian;
- g. perikanan;
- h. fasilitas sosial; dan
- i. utilitas;
- (2) Pengenaan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terhadap jenis pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
Pasal 13
Obyek pemberian Izin Lokasi adalah tanah yang menurut RTRW Kabupaten Tuban dan/atau Rencana Rinci diperuntukkan bagi pemanfaatan tanah untuk jenis kegiatan sesuai arahan pemanfaatan ruang.
Pasal 16
- (1) Izin Lokasi dapat diberikan oleh Bupati
Pasal 18
- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang izin harus diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.
Pasal 24
- Obyek pemberian IPT adalah tanah yang menurut RTRW Kabupaten Tuban dan/atau Rencana Rinci diperuntukkan bagi pemanfaatan tanah untuk jenis kegiatan sesuai arahan pemanfaatan ruang.
Pasal 28
- (1) IPT dapat diberikan oleh Bupati
Pasal 40
Proses IPR yang harus dilakukan secara berurutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. Dihapus;
- b. Izin Lokasi atau IPT;
- c. Izin Gangguan; dan
- d. IMB.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Penandatangan: BUPATI TUBAN, ttd.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 11 Januari 2016 H. FATHUL HUDA

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 4 Mei 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ttd. BUDI WIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 22 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 11-7/2016

Penandatangan: UNTUK SALINAN YANG SAH An. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM Setda Kabupaten Tuban ARIF HANDOYO, SH Pembina Tingkat 1 NIP. 19661102 199603 1 003
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 7 TAHUN 2016
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN TUBAN
## I. UMUM
Sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan ruang, maka materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tuban, perlu disesuaikan terhadap beberapa materi khususnya mengenai penghapusan izin prinsip dan pengaturan mengenai izin lokasi sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
Penghapusan Izin Prinsip dalam sistem perizinan pemanfaatan ruang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Daerah. Dengan pengaturan ulang izin pemanfaatan ruang di Daerah diharapkan akan meningkatkan daya tarik dunia usaha untuk berinvestasi di Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
```
Pasal I Angka 1
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Angka 2 Pasal 6 Cukup jelas. ``` ## Angka 3
PENJELASAN
Pasal 6
A ## Huruf a Yang dimaksud dengan 'kegiatan industri' adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri serta fasilitas penunjang penyimpanan berupa gudang/pergudangan. ## Huruf b Yang dimaksud dengan 'kegiatan perdagangan' adalah kegiatan penjualan dan/atau pembelian barang, termasuk penawaran dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan barang dengan memperoleh imbalan serta serta fasilitas penunjang penyimpanan berupa gudang/pergudangan. ## Huruf c Yang dimaksud dengan 'kegiatan jasa' adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan, termasuk fasilitas penunjang penyimpanan berupa gudang/ pergudangan. ## Huruf d Yang dimaksud dengan 'kegiatan perumahan' adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian, dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. ## Huruf e Yang dimaksud dengan kegiatan 'pariwisata' adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah. ## Huruf f Yang dimaksud dengan kegiatan 'pertanian' adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tanaman, termasuk proses produksi yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan ternak yang meliputi antara lain pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan. ## Huruf g Yang dimaksud dengan kegiatan 'perikanan' adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. ## Huruf h Yang dimaksud dengan kegiatan 'fasilitas sosial' adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman, fasilitas sosial yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan pendidikan dan kesehatan. ## Huruf i Yang dimaksud dengan kegiatan 'utilitas' adalah sarana penunjang untuk pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau swasta, meliputi penyediaan jaringan pipa minyak, jaringan pipa gas, jaringan pipa air, jaringan pipa air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan pembuangan sampah. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas. Angka 6
PENJELASAN
Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Huruf i Cukup Jelas Huruf j Cukup Jelas Huruf k Yang dimaksud 'Analisis Dampak Lalu Lintas bagi yang memenuhi kriteria' adalah segala jenis kegiatan usaha yang dipersyaratkan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 7
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas. Angka 8
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas. Angka 9
PENJELASAN
Pasal 28
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas Huruf e Yang dimaksud dengan 'surat keterangan tentang tanah yang dimohon' adalah surat yang menerangkan tentang status kepemilikan, status sengketa, serta luas tanah di suatu lokasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Angka 10
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 62