KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 44 Tahun 1999 tentang TEHNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN (berlaku 1 April 2000)
Pembukaan
Menimbang
:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN.
Pasal 4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN.
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd PROF. DR. H. MULADI, S.H.

Penandatangan: LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1999 TANGGAL 19 MEI 1999 ## TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN ## I. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Kerangka peraturan perundang-undangan terdiri atas : - A. Judul; - B. Pembukaan; - C. Batang Tubuh; - D. Penutup; - E.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Keputusan Presiden ini.

## Pasal 2

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku untuk penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah.

## Pasal 3

- (1) Bentuk Rancangan Undang-Undang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.


- (2) Bentuk Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Rancangan Undang-undang;
- b. Rancangan Undang-undang Penetapan;
- c. Rancangan Undang-undang Pengesahan;
- d. Rancangan Undang-undang Perubahan; dan
- e. Rancangan Undang-undang Pencabutan.

## Pasal 4

Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan Peraturan Pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Presiden ini.

## Pasal 5

Bentuk Rancangan Keputusan Presiden adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Presiden ini.

## Pasal 6

Bentuk rancangan peraturan perundang-undangan dibawah Keputusan Presiden, nutatis mutandis dengan bentuk Rancangan Keputusan Presiden Tersebut

## Pasal 7

Bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan di bawahnya, sama dengan bentuk rancangan untuk masing-masing jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Presiden ini.

## Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd PROF. DR. H. MULADI, S.H.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1999 TANGGAL 19 MEI 1999

## TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

## I. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kerangka peraturan perundang-undangan terdiri atas :
- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (jika diperlukan);
- F. Lampiran (jika diperlukan);
1. A Judul
2. Setiap peraturan perundangan-undangan di beri judul.
3. Judul peraturan perundangan-undangan memuat keterangan mengenai : jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan.
4. Nama peraturan perundangan-undangan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan perundangan-undangan.
5. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh :

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1998

TENTANG

## KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM

6. Pada nama peraturan perundang-undangan perubahan dtambahkan frasa PERUBAHAN ATAS di depan judul peraturan perundang - undangan yang diubah.

Contoh :

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1997 TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PATEN

7. Bagi peraturan perundang - undangan yang telah dibuat lebih dari sekali, di antara kata PERUBAHAN dan kata ATAS disisipkan bilangan tingkat yang menunjukan tingkat perubahan tersebut tanpa merinci perubahan-perubahan sebelumnya.


## UNDANG- NDANG REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR .... TAHUN .... TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR .... TAHUN .... TENTANG ....

8. Jika peraturan perundang -undangan yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan perundang -undangan perubahan dapat menggunakan judul singkat peraturan perundang - undangan yang diubah.

Contoh :

## UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR .... TAHUN .... TENTANG

## PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984

9. Pada nama peraturan perundang -undangan pencabutan ditambahkan kata PENCABUTAN di depan judul peraturan perundang - undangan yang di cabut.

Contoh :

## UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1985 TENTANG

PENCABUTAN UNDANG - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1970 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG

10. Pada nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang (Perpu) yang ditetapkan menjadi undang - undang di tambahkan kata PENETAPAN di depan judul peraturan perundang - undangan yang ditetapkan.

Contoh :

## UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG TENTANG KEPAILITAN MENJADI UNDANG UNDANG

11. Pada nama peraturan perundang -undangan pengesahan ditambahkan kata PENGESAHAN di depan judul perjanjian atau persetujuan Internasional yang akan disahkan.


12. Jika dalam suatu perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia sebagai teks resmi, maka peraturan perundang - undangan maka pengesahan ditulis dalam bahasa Indonesia sebagai teks resmi, yang diikuti oleh nama peraturan dalam teks resmi bahasa asing yang ditulis dengan huruf cetak miring dan diletakan diantara tanda baca kurung ((....)),

Contoh :

## UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ( TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CREIMINAL MATTERS )

13. Jika dalam suatu perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, maka nama peraturan perundang-undangan pengesahan ditukis dalam bahasa Inggris teks resmi dengan huruf cetak miring, yang kemudian diikuti dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia teks resmi yang diletakkan diantara tanda baca kurung ((...)).

Contoh :

## UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1997 TENTANG

PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAIST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRNGS AND PSYEHOTROPIC SUBSTANEES, 1988 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIK DAN PSIKOTROPIKA, 1988)

1. B. Pembukaan.
14. Pembukaan peraturan perundang-undangan memuat:
1. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan;
2. Konsiderans;
3. Dasar Hukum;
4. Memutuskan;
5. Menetapkan;
6. Nama peraturan perundang-undangan.
15. Pada pembukaan undang-undang dan peraturan daerah sebelum nama jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, dicantumkan frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang diletakkan di tengah marjin.
1. B.1. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan


16. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

## 1. B.2. Konsiderans

17. a. Konsiderans diawali dengan kata menimbang .
- b. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans undang-undang atau peraturan daerah memuat unsur-unsur filosofis, juridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
18. Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan di anggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut. Lihat juga nomor 22.
19. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
20. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan di teruskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

Menimbang :a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. bahwa ...;

21. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :

Contoh untuk undang-undang dan peraturan daerah :

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Undang-undang (Peraturan Daerah) tentang .....

Contoh untuk peraturan perundang-undang dibawah undang-undang atau peraturan daerah :

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Pemerintah (Keputusan Presiden/Keputusan Menteri/Keputusan Gubernur) tentang....
22. Konsiderans Peraturan Pemerintah pada dasarnya cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dan undangundang yang memerintahkan Pembuatan Peraturan Pemerintah tersebut, Lihat juga Nomor 18.

Contoh :

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dewan Hak Cipta;

## 1. B.3. Dasar Hukum

23. a. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat .
- b. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan perundangundangan. Pada bagian ini dimuat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
24. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
25. Peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundangundangan yang akan dibentuk tatau dietapkan) atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
26. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang clijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan peneantuman perlu memperhatikan tata urutan hirarki peraturan perundang-undangan yang diurutkan secara kronologis berdasarkan saat pengeluarannya.
27. Dasar hukum yang diambil dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang berkait. Frasa Undang-Undang Dasa r 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

- Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
28. Dasar Hukum yang Undang-Undang Dasar 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan nama peraturan perundang-undangan. Penulisan undangundang selain jenis Undang-Undang Dasar 1945, cukup u pertama ditulis dengan huruf Kapital.
- Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden tertentu perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara yang diletakkan diantara tanda baca kurung ((...)).;

Contoh :

1. Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia tahu 1992 nomor 81; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490);

2. ...



29. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) tidak digunakan sebagai dasar hukum, kecuali jika tegas memerintahkan pembentukan peraturan perundangundangan yang dimaksud.
30. Judul peraturan perundang-undangan dari zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkanoleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang digunakan sebagai dasar hukum, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda, dan dilengkapi dengan tahun dan nomor Staatsblad yang dicetak miring antara tanda baca kurung ((...)). Contoh :
1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatblad 1847:23);
31. Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam nomor 30 berlaku juga untuk pencabutan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.
32. Jika dasar Hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali angka Arab 1,2,3, dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

Mengingat

:1. .....;

2. .....;

## 1. B.4. Memutuskan

33. Kata MEMUTUSKAN ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi antar huruf dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah marjin. Contoh :

## MEMUTUSKAN :

34. Bagi undang-undang dan peraturan daerah:
- a. di atas kata MEMUTUSKAN , dicantumkan frasa Dengan persetujuan yang diletakkan di tengah marjin. Huruf awal kata 'persetujuan' ditulis dengan huruf 'p' kecil.
- b. di bawah frasa Dengan persetujuan, dicantumkan Frasa DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (untuk undang-undang) atau DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I (ATAU II) (untuk peraturan daerah), yang ditulis seluruhnya dengan huruf capital dan diletakkan di tengah Marjin.

Contoh :


## Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

35. Pembukaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) dan Peraturan Pemerintah tidak menggunakan frasa Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

## 1. B.5. Menetapkan

36. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat . Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
37. Nama yang tercantum dalam judul peraturan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan dan didahului dengan peneantuman jenis peraturan perundangundangan tanpa frasa REPUBLIK INDONESIA serta ditulis seluruhnya dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.). Contoh : nomor 36 dan 37

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

38. Pembukaan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah daripada Peraturan Pemerintah (Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, atau Pejabat yang setingkat) Yang bersifat mengatur, berpedoman pada pembukaan Peraturan Pemerintah.

## 1. C. Batang Tubuh

39. Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua substansi peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal-pasal.
40. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam :
1. Ketentuan Umum ;
2. Materi pokok yang diatur;
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);

5. Ketentuan Penutup.

41. Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanya bab KETENTUAN LAIN (-LAIN) aTau sejenisnya. Materi yang bersangkutan, diupayakan untuk masuk ke dalam bab-bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai.


42. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan apabila terjadi pelanggaran atas norma tersebut.
43. Jika norma yang memberikan sanksi adminisirat f atau keperdataan terdapat pada lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi Keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administatif dalam satu bab.
44. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional.Sanksi keperdataan dapat berupa antara lain, ganti kerugian.
45. a.Pengelompokan materi peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.
- b. ika peraturan perundang-undangan mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal-pasal itu dapat dikelompokan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraph.
46. Pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
47. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut :
- a. bab dengan pasal (- pasal) tanpa bagian dan paragraf;
- b. bab dengan bagian dan pasal (- pasal) tanpa paragraf;
- c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal (- pasal).
48. a.Buku diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
- b. Kata buku ditulis seluruhnya dengan hurul kapital
13. Contoh :

## BUKU KETIGA

## PERIKATAN

49. a. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
2. Kata bab seluruhnya ditulis dengan huruf kapital,
- b. Contoh :

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

50. a. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.


- b. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan , dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan hurul kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :

## Bagian Kelima

Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor,

Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

51. a. Paraigraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
- b. Huruf awal kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf capital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa .

Contoh :

## Paragraf I Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

52. Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat satu norma dan clirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas
53. Materi peraturan perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beherapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
54. a. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab.
- b. Huruf awal pasal ditulis dengan huruf capital.
- c. Huruf awal pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

## Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerngian sehagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

55. a. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
- b. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik (.).
- c. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang clirumuskan dalam satu kalimat utuh.
- d. Huruf awal kata ayat yang digunakan sehagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

## Pasal 8

- (1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang.


- (2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.
- (3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
56. Jka satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

## Pasal 17

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut :

## Pasal 17

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang :

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin; dan
- b. telah terdaftar pada daftar pemilih.
57. a. Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya di perhatikan hal-hal sebagai berikut :
- 1) setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
- 2) setiap rincian diawali dengan huruf tabjad) kecil dan diberi tanda baca titik (.);
- 3) setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
- 4) setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- 5) jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil , maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
- 6) di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dual (:);
- 7) pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik (.); angka Arab diikuti dengan tanda baca titik (.) ; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup ; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup;
- 8) pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalama pasal atau ayat lain.
- b. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan dibelakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- c. Jika unsur dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif, ditambahkan kata atau di belakang rincian kedua dan rincian terakhir.
- d. Jika rincian dalami tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan altertiatif, ditambahkan frasa dan atau di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- e. Kata dan, atau, dan atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian


- Contoh : a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a,b,dan seterusnya. (3) ... a. ...; b. ...; (dan, atau) c. ...; b. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka 1,2, dan seterusnya (3) ... a. .....; (dan, atau) b. .....: 1. ......; (dan, atau) 2. .... c. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan a), b), dan seterusnya. (3) ... a. ...; (dan, atau) b. ...: 1. ...; (dan, atau) 2. ...: a) ... ; (dan, atau) b) ... . d. Jika suatu rincian yang mendetail memerlukan rincian yang lebih mendetai lagi, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), seterusnya. (3) a. .... ;(dan, atau) b. ....: 1. ....; (dan, atau) 2. ....: a) .....; (dan, atau) b) .....: 1) ..... ; (dan, atau) 2) ... .

## 1. C.1. Ketentuan Umum

58. Ketentuan Umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam Peraturan Perundangundangan tidak ada pengelompokan bab, Ketentuan Umum diletakkan dalam pasal (pasal) pertama
59. Ketentuan Umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
60. Ketentuan Umum berisi :
- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan.


- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkankan asas, maksud, dan tujuan.
61. a. Frasa pembuka dalam Ketentuan Umum undang-undang berbunyi sebagai berikut : Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :
- b. Frasa pembuka dalam Ketentuan Umum peraturan perundangundangan dibawah undang-undang disesuaikan dengan jenis peraturannya.
62. Jika Ketentuan Umum berisi batasan pengertian, definisi, singkatan, atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik (.).
63. Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau istilah yang terdapat di dalam pasal-pasal selanjutnya.
64. Jika suatu kata atau istilah hanya terdapat satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi pada pasal awal dari bab, bagian atau paragraf yang bersangkutan.
65. Urutan penempatan kata atan isitilah dalam Ketentuan Umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam Materi Pokok Yang Diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian diaturnya diletakkan berdekatan secara berurutan

## 1. C.2. Materi Pokok Yang Diatur

66. Materi Pokok Yang Diatur ditempatkan langsung setelah bab Ketentuan Umum atau pasal (-pasal) ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
67. Pembagian lebih lanjut kelompok Materi Pokok Yang Diatur didasarkan pada luasnya materi pokok yang bersangkutan.

Contoh :

Pembagian dapat dilakukan berdasarkan, antara lain, :

- 1) hak atau kepentingan yang dilindungi , seperti misalnya pembagian dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) :
1. Kejahatan terhadap keamanan negara;
2. Kejahatan terhadap martabat Presiden;
3. Kejahat an terhadap negara sababat dan wakilnya;
4. Kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan;
5. Kejahatan tehadap ketertiban umum, dan seterusnya.


- 2) kronologi, misalnya proses peradilan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
- 3) kelompok orang yang dikaitkan dengan jabatan, misalnya :
- Jaksa Agung;
- Wakil Jaksa Agung;
- Jaksa Agung Muda.

## 1. C.3. Ketentuan Pidana

68. Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan pengenaan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah
69. Dalam merumuskan Ketentuan Pidana perlu diperhatikan asas-asas umum dan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Buku I) yang menyatakan bahwa ketentuan dalam buku I berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain.
70. Dalam merumuskan ketentuan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan dampak yang ditimbulkan baik berupa keresahan masyarakat kerugian yang besar atau motif tindak pidana yang dilakukan.
71. Ketentuan Pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu BAB KETENTUAN PIDANA yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum BAB KETENTUAN PERALIHAN. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum BAB KETENTUAN PENUTUP.
72. Jika didalam peraturan perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan (bab per bab), Ketentuan Pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal (-pasal) yang berisi Ketentuan Peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi Ketentuan Peralihan, Ketentuan Pidana dilletakkan sebelum pasal penutup.
73. Pada dasarnya hanya undang-undang, clan peraturan daerah yang dapat memuat Ketentuan Pidana.
74. Jika suatu Undang-undang mendelegasikan pengaturan ancaman pidana kepada peraturan yang lebih rendah, perlu diperhatikan bahwa:
- a. Pendelegasian tersebut hanya dapat diberikan kepada Peraturan Pemerintah ; dan
- b. Undang-undang yang mendelegasikan pengaturan tersebut harus menetapkan jenis serta maksimum ancaman pidana yang dapat dijatuhkan.


75. Jika peraturan Pemeeintah mengatur perbuatan yang jenis dan normanya tidak diatur dalam undang-undang, dan undang-undang menyerahkan kepada Peraturan Pemerintah yang bersangkutan untuk mengatur sendiri jenis ancaman pidana dan norma perbuatan yang dapat dianeam dengan pidana, undang-undang yang bersangkutan harus memuat secara tegas pendelegasian mengenai batas maksimum ancaman pidana yang dapat dijatuhkan. Contoh :

## Pasal 52

Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang ini dapat dicantumkan ancaman pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 .000.000,00 (satu juta rupiah).

76. Ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal (-pasal) yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari :
- a. pengacuan kepada Ketentuan Pidana peraturan perundangundangan lain; lihat juga nomor 83.
- b. pengacuan kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila norma yang diacu tidak sama dengan atau Unsur-unsurnya; atau
- c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam I normanorma yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya.
77. Jika Ketentuan Pidana berlaku bagi siapa pun, subyek dari Ketentuan Pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang. Contoh :

## Pasal 81

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftiar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

78. Jika Ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan Secara tegas , misalnya orang asing, pegawai negeri, saksi. Contoh :

## Pasal 9

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dimuka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

79. Ketentuan Pidana hendaknya menyebutkan dengan tegas kualifikasi jenis perbuatan yang dianeam dengan pidana pelanggaran atau kejahatan Contoh :


## BAB V

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal ...., dipidana dengan pidana kurungan paling lama .... Atau denda paling banvak Rp ..... ,00.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
80. Ketentuan Pidana harus memperlihatkan apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif atau alternatif.

Contoh :

- -Sifat Kumulatif :

Setiap orang yang dengan sengaja menyiarkan hal-hal yang bersifat sadisme, ponografi, dan atau bersifat perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah).

## - Sifat alternatif

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan penyiaran tanpa izin sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp 800.000.000,0O (delapan ratus juta rupiah).

81. Hindari penyebutan atau pengacuan dalam Ketentuan Pidana yang dapat membingungkan pemakai kareana menggunakan pengertian yang tidak jelas apakah kumulatif atau alternatif.

Contoh :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama lama 10 (sepuluh bulan)

82. Jika suatu peraturan peruudang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, Ketentuan Pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Contoh :

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku Surut sejak tanggal 1 Januari l976 kecuali untuk ketentuan pidananya.

83. Ketentuan pidana tindak pidana pelanggaran terhadap kegiatan bidang ekonomi dapat tidak diatur tersendiri di dalam undang-undang yang bersangkutan, tetapi cukup mengacu kepada Undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi (misalnya Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi).


84. Tindak pidana dapat dilakukan oleh individu maupun korporasi. Pidana bagi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada :
- a. badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan;
- b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan perbuatan atau kelalaian; atau
- c. kedua-duanya.

## 1.C.4. Ketentuan Peralihan

85. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku agar peraturan perundangundangan terisebut dapat berjalan lanear dan tidak menimbulkan kegoneangan dalam masyarakat.
86. Ketentuan Peralihan dimuat dalam bab KETENTUAN PERALIHAN dan ditempatkan diantara bab KETENTUAN PIDANA dan bab KETENTUAN PENUTUP, walaupun hanya 1 (satu) pasal Jika dalam perundangundangan tidak diadakan pengelompokknan bab, pasal (-pasal) yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal (pasal) yang memuat ketentuan penutup.
87. a.Pada saat suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan berlaku, pada peraturan tersebut perlu diatur huhungan hukum dan akibat hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah peraturan perundang-undangan yang baru dinyatakan berlaku, atau segala tindakan hukum yang sedang berlangsung atau belum selesai pada saat peraturan perundangundangan yang baru dinyatakan mulai berlaku, untuk menyatakan bahwa tindakan hukum tersebut tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan baru.
- b. Di dalam perturan perundang-undangan baru, dapat diadakan penyimpanan sementara bagi tindakan hukum, hubungan hukum , dan akibat hukum yang telah ada dengan menyatakan secara tegas dalam Ketentuan Peralihan.
- c. Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan yang, diberlakusurutkan.
88. Jika suatu peraturan dinyatakani berlaku surut, peraturan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status hukum dari tindakan hukum, hubungan hukum, hubungan akibat dan akibat hukum dalam tenggang waktu antara tanggal pengundangan dan tanggal mulai berlaku surut.

Contoh :

Selisih dari tunjangan perbaikan yang timbul akibat Peraturan Pemerintah ini dibayarkan paling lambat 3 (bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.

89. Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut hendaknya tidak diberlakusurutkan bagi ketentuan yang menyangkut p