PERATURAN BUPATI RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DALAM KABUPATEN PASAMANBARAT (berlaku 2 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI PASAMAN BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DALAM KABUPATEN PASAMANBARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASAMAN BARAT
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bripati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Nagari.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan-huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah: Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan " Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun ' tentang | Peraturan Pelaksanaan Undang-U ang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa: No atas 201 nd
..
1. Undang-Undeng Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348),
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah:
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 5.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, 7.
7. Peraturan Pemerintah: Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Tahun 2014 Nomor 123, gara Republik Indonesia Nomor 5539), sebage nana diubah Peraturan Pemerintah Nomor -Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, te Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran 47 6
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 8.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa:
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, 9
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Musyawarah Desa,
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa,
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa:
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa,
Menetapkan
- tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015,
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari: |
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa:
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok: Pengelolaan Keuangan Daerah:
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat:
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari:
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat :
29. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 111 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016. NG
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016, 5
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DALAM KABUPATEN PASAMAN BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasaman Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. 4,
4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. 5.
5. Tim Verifikasi Kecamatan adalah tim yang ditetapkan oleh Camat yang terdiri dari beberapa orang aparatur pemerintah Kecamatan. 6
6. Nagari adalah Kesatuan masyarakat 4ecre adat yang memiliki batasbatas dan wilayah tertentu, dan berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarzkat setempat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
APBNagari berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) APBNagari dikelola ## BAB II
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAN KETENTUAN PENGGUNAAN BELANJA APBNAGARI
Bagian Kesatu
Sumber-Sumber Pendapatan APBNagari
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pendapatan Nagari bersumber dari:
- . pendapatan asli Nagari:
- . alokasi dana nagari yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah:
- NO rp . alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah:
- » bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah:
- . lain-lain pendapatan Nagari yang sah. g
- hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan f.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pendapatan asli Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: | :
- a. hasil usaha,
- b. hasil aset nagari:
4. Cc. swadaya dan partisipasi:
- e. lain-lain pendapatan asli nagari.
- d. gotong royong, dan
7. Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari bagi hasil laba BUMNagari. (2)
8. . tanah Nagari,
9. Hasil aset nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari: (3)
10. . pasar Nagari: ro
11. . pasar Hewan:
1. kios nagari:
13. . bangunan Nagari, antara lain: Oo
2. gedung pertemuan nagari:
4. bangunan milik nagari lainnya.
3. gedung olah raga nagari: dan
17. . hutan milik nagari:
18. . pemandian umum:
19. mata air milik nagari: mg
20. . Obyek rekreasi nagari: FR
- i. lapangan nagari: dan
- j. aset lain milik nagari.
- (4) Swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan atau barang yang dinilai dengan uang.
- (6) Lain-lain pendapatan asli nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
25. (S) Gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang.
- a. pungutan nagari:
- c. hasil pelepasan tanah nagari tahun berjalan: dan
- b. hasil penjualan kekayaan nagari selain tanah nagari yang dipisahkan,
- d. bunga simpanan uang di bank.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat bersifat umum dan khusus. 1
- Lain-lain pendapatan Nagari yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g antara lain: (3)
- Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. (2)
- a. pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga, dan
- b. bantuan perusahaan yang berlokasi di nagari.
Bagian Kedua Ketentuan Penggunaan Belanja APBNagari
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari digunakan dengan ketentuan:
- a. paling banyak 3046 (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Nagari digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan perangkat Nagari dan tunjangan Bamus Nagari: :
- b. paling sedikit 70x (tujuh puluh persen) darijumlah anggaran belanja Nagari digunakan untuk mendanai: :
2. Operasional Pemerintahan Nagari,
1. penyelenggaraan Pemerintahan Nagari:
3. pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan
2. pelaksanaan pembangunan Nagari,
4. pemberdayaan masyarakat Nagari.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Belanja nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditambahkan penggunaannya untuk penghasilan dan tunjangan staf pemerintah nagari.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Belanja nagari untuk penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 adalah selain untuk belanja nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, juga digunakan untuk belanja kegiatan prioritas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan kegiatan tambahan lainnya. |
- (3) Belanja nagari untuk pembinaan kemasyarakatan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 3 digunakan untuk belanja kegiatan prioritas pembinaan kemasyarakatan nagari dan kegiatan tambahan lainnya.
- (2) Belanja nagari untuk pelaksanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 11) huruf b angka 2 digunakan untuk belanja kegiatan prioritas pelaksanaan pembangunan nagari dan kegiatan tambahan lainnya.
- (4) Belanja nagari untuk pemberdayaan masyarakat nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 digunakan untuk belanja kegiatan prioritas pemberdayaan masyarakat nagari dan kegiatan tambahan lainnya.
BAR III PENYUSUNAN APBNAGARI
Bagian Kesatu Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- Pemerintah Nagari menyusun APBNagari dengan berpedoman pada RPJMNagari dan RKPNagari. ia
- (3) | APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (Il) setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Nagari. |
- APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan nagari dan kemampuan keuangan nagari. (2)
Bagian Kedua Perencanaan dan Pembahasan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Sekretaris Nagari mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Wali Nagari menyampaikan rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari yang telah disepakati bersama kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama untuk dilakukan evaluasi.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), .'Wali Nagari : menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang APBN: gari menjadi Peraturan Nagari. : as
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil eva i rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari tidak sesuai dengar kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Nagari melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. luas
5. (S5) Penetapan hasil evaluasi rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan Wali Nagari tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari menjadi Peraturan Nagari, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Nagari kepada Bupati.
2. Pembatalan Peraturan Nagari tentang APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3)
- (2)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari ditetapkan menjadi Peraturan Nagari paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Bentuk dan format rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Simpang Empat Pada tanggal AU tobuag 2016 BUPATLPASAMAN BARAT - H. SYAHIRAN

Penetapan: Diundangkan di Simpang Empat Pada tanggal 21 februari 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR (O TAHUN 2016 SRI UKIPSYAH | Jabatan | Tanggal | Paraf | |----------------|-------------|---------|

Penandatangan: | Wkl. Bupati | | . / ,, | rin | | | Tp | ia | | Sekda Asistenl | |ANIC | | | Kabag | G1) - 'Yola | A | | Kasubag | ato | | Ap | ## Lampiran I :
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PELAKSANAAN APBNAGARI

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 16

- (1) APBNagari dilaksanakan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Pelaksanaan APBNagari dilaksanakan dengan Peraturan Wali Nagari.

## Bagian Kedua Pelaksanaan Pendapatan Nagari

## Pasal 17

Setiap pendapatan nagari wajib dicatat dalam APBNagari.

- (2) Setiap pendapatan diadministrasi sesuai : | dengan kode rekening pendapatan. d
- (1) Setiap pendapatan nagari harus didukung oleh bukti yang. lengkap dan sah.
- (3) Setiap pendapatan dimasukkan di rekening kas nagari atas nama Pemerintah Nagari.

## Pasal 18

- (1) Wali Nagari wajib mengintensifkan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Pemerintah Nagari dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi berupa surat pengantar, surat rekomendasi, dan surat keterangan.



a

## Pasal 19


- (1) Pengembalian atas keleoihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan nagari yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
2. Pengembalian kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (3)
- (2) Pengembalian kelebihan pendapatan yang diterima pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan Belanja Nagari

## Pasal 20

- Setiap belanja dilaksanakan melalui kode rekening belanja. (1
- Setiap belanja nagari atas beban APBNagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (2)
- Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Sekretaris (3) Nagari atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud dan disahkan oleh Wali Nagari.

## Pasal 21

- Belanja nagari yang mengakibatkan beban APBNagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan nagari tentang APBNagari ditetapkan menjadi peraturan nagari. (1
- (2) Belanja nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Wali Nagari.

## Bagian Keempat Pelaksanaan Pembiayaan Nagari

## Pasal 22

- (1) Setiap pembiayaan nagari wajib dicatat dalam APBNagari.
- (2) Setiap pembiayaan nagari harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Setiap pembiayaan nagari diadministrasi sesuai dengan kode rekening pembiayaan.

## Pasal 23

- (1) SiIPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja: :
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.



## Pasal 24

- (1) Pembentukan dana cadangan oleh Pemerintah Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (2) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan,
- c. besaran dan rincian tahunan dana: cadangan yang harus dianggarkan, 3 | c
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan,
- d. sumber dana cadangan:.dan

|

- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas pendapatan Nagari, kecuali dari pendapatan transfer dan pendapatan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rancangan Peraturan Nagari tentang pem sentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

## Bagian Kelima Perubahan Anggaran

## Pasal 25

- ' Perubahan APBNagari dapat dilakukan apabila terjadi: (1
- b. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan,
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja,
- Cc. terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan nagari dalam tahun berjalan:
- e. keadaan luar biasa, atau
- d. terjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan,
- f. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi pendapatan dan/atau belanja dalam APBNagari mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50X (lima puluh persen).
- (3) Prosentase 506 (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja nagari dalam APBNagari.



si

## Pasal 26

- (1) Perubahan APBNagari hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Perubahan APBNagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

## Pasal 27

- (1) Penyampaian rancangan Peraturan Nagari tentang perubahan APBNagari dilakukan setelah APBNagari tahun berjalan dilaksanakan 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan rancangan peraturan nagari tentang APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Peraturan Nagari tentang perubahan APBNagari.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk peristiwa khusus dan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d dan huruf e.

## Bagian Keenam

## Pertanggungjawaban APBNagari

## Pasal 28

- Wali Nagari menyampaikan Peraturan Nagari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari kepada Bupati melalui Camat. , (1
- Pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. (3)
- Pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan, (2)

## BAB V PENATAUSAHAAN APBNAGARI

## Bagian Kesatu Pelaksana Penatausahaan

## Pasal 29

- (1) Penatausahaan APBNagari dilaksanakan oleh Bendahara Nagari.
- (3) Bendahara Nagari dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
- (2) Bendahara Nagari sebagai periatausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, dan mempertanggungjawabkan pendapatan nagari dan belanja nagari dalam rangka pelaksanaan APBNagari.
- (4) Bendahara Nagari wajib melakukan pencatatan setiap pendapatan dan belanja nagari serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara



tertib.

- (S) Bendahara Nagari wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (7) Penatausahaan pendapatan dan belanja nagari menggunakan:
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Wali Nagari dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- a. buku kas umum:
- c. buku bank nagari.
- b. buku kas pembantu pajak: dan
- (8) Format, bentuk, dan struktur penatausahaan pendapatan dan belanja nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 30

- (1) Pencairan dana dalam rekening kas Nagari ditandatangani oleh Wali Nagari dan Bendahara Nagari.
- (3) Setiap pengeluaran pembiayaan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Wali Nagari dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah untuk dipertanggungjawabkan.
- (2) Setiap belanja nagari dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari Wali Nagari dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. :

## Pasal 31

Bendahara Nagari dapat menyimpan uang dalam bentuk tunai dalam Kas Nagari paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah nagari.

## : BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN NAGARI

## Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari yang meliputi:
3. : (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- a. Pembinaan, diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan nagari yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan nagari dan pendayagunaan aset nagari.
- b. Pengawasan, diberikan dalam bentuk evaluasi rancangan Peraturan

Nagari tentang APBNagari, pengkajian, penelitian, pemeriksaan, dan evaluasi penyelenggaraan keuangan nagari dan pendayagunaan aset nagari.

- (5) Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Nagari Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan membentuk Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Nagari Tingkat Kecamatan yang dibentuk oleh Camat.
3. (9 Susunan Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Nagari Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi:
4. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua merangkap Anggota, a.
5. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Sekretaris merangkap Anggota: b.
6. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai Anggota, C
7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagai Anggota, d.
8. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagai Anggota, e.
9. Pegawai Kecamatan yang ditunjuk sebagai Sekretariat. £
- a. membantu Camat dalam membina dan mengawasi administrasi keuangan nagari,
11. (S) Tugas Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Nagari Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
- b. membantu Camat dalam membina dan mengawasi pengelolaan keuangan nagari,
- d. membantu Camat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Nagari (ADN), Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan bantuan dari pemerintah atasan, dan
- c. membantu Camat dalam membina dan mengawasi pendayagunaan aset nagari,
- e. membantu Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan keuangan nagari yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBNagari, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban APBNagari.
- (5) Pelaksanaan tugas Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Nagari Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua yang bertugas mengkoordinasikan tugas-tugas Anggota,
18. b.Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pendayagunaan aset desa oleh Kepala Seksi Pemerintahan,
- c. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan,
20. d.Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat:
- e. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Belanja Tak Terduga oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban,
- f. Pegawai kecamatan bertugas menangani administrasi Tim Asistensi.
- (7) Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Nagari: sebagaimana dimaksud ayat (4) terdapat kekosongan jabatan, maka dapat ditunjuk Kepala Seksi lainnya.



## Pasal 33

- (1) Wali Nagari melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bendahara Nagari.
- (2) Pengawasan Wali Nagari kepada Bendahara Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penatausahaan APBNagari melalui pemeriksaan administrasi keuangan nagari setiap akhir bulan.

## BAB VIII

## PENGGUNAAN DANA DESA DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA NAGARI

## Pasal 34

Penggunaaan Dana Desa diatur oleh Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 35

Alokasi Dana Nagari digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal nagari, yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan nagari, pembangunan nagari, pemberdayaan masyarakat nagari dan pembinaan kemasyarakatan nagari.

## Pasal 36

- (1) Kegiatan prioritas yang dianggarkan oleh pemerintah nagari :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yaitu :
3. Tunjangan BAMUS Nagari, b.
4. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Nagari: a.
5. Operasional Pemerintah Nagari: C
6. Operasional BAMUS Nagari : d.
7. Penyelenggaraan Musyawarah nagari, e.
8. Pengelolaan sistem informasi nagari: g
9. Penyusunan perencanaan pembangunan nagari: £
10. Penyusunan dan pendayagunaan Profil Nagari, h
11. Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah:
12. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor: 1
13. Belanja jasa petugas Pendapatan Asli Daerah dan kolektor nagari : k.
- m. Kegiatan tambahan lainnya yang sesuai dengan kondisi nagari.
- l. Operasional Pemungutan Pendapatan Asli Daerah di nagari,
2. Bidang Pembangunan Nagari yaitu :
- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur nagari:
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan:
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana prasarana kesehatan: |
- d. Pemberian Honor Bidan Jorong:
21. Pemberian Uang Transportasi Kader Posyandu,
22. Kegiatan tambahan lainnya yang sesuai dengan kondisi nagari.
23. Pemberian Honor Pembina PAUD jorong, Penyertaan modal nagari pada BUMNag, TH PO
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari yaitu :
- b. Operasional dan kegiatan Pemberdayaan Ketrampilan Keluarga (PKK),
- a. Operasional dan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN),
27. Operasional dan kegiatan Karang Taruna, C.
28. Operasional dan kegiatan Bundo Kanduang Nagari, e.
29. Operasional dan kegiatan Kerapatan Adat Nagari (KAN), d.
30. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang dibina BABINSA /BABINKANTIBMAS, £
31. Pemberian honor Da7 Nagari, h
32. Pemberian uang transportas Linmas Jorong, g.
33. Pembinaan kegiatan keagamaan, 1
34. Kegiatan tambahan lainnya yang sesuai dengan kondisi nagari.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
- b. Sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah di nagari,
- a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan nagari,
- c. Kegiatan tambahan lainnya yang sesuai dengan kondisi nagari.
- (2) Kegiatan Prioritas yang dianggarkan oleh Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan Alokasi Dana Nagari setiap Nagari, tercantum dalam lampiran yang . 'merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. .



## BAB IX

## PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI PASAL 37

Belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari digunakan dengan ketentuan :

2. Paling banyak 30 Yo (tiga puluh perseratus) dari jumlah APBNagari digunakan untuk :
- I. Paling sedikit 706 (tujuh puluh. perseratus) dari jumlah APBNagari digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan mnasyarakat nagari , dan
- a. Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan perangkat nagari,
- c. Tunjangan dan operasional BAMUS Nagari,
- b. Operasional pemerintah nagari,
- d. Insentif Kepala Jorong.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 38

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan



Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak O1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.


Ditetapkan di Simpang Empat Pada tanggal AU tobuag 2016 BUPATLPASAMAN BARAT -

H. SYAHIRAN


Diundangkan di Simpang Empat Pada tanggal 21 februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR (O TAHUN 2016

SRI UKIPSYAH


| Jabatan | Tanggal | Paraf |
|----------------|-------------|---------|
| Wkl. Bupati | | . / ,, | rin |
| | Tp | ia |
| Sekda Asistenl | |ANIC | |
| Kabag | G1) - 'Yola | A |
| Kasubag | ato | | Ap |






## Lampiran I : Penjelasan Peraturan Bupati Pasaman Barat

Nomor :

19 Tahun 2016

Tanggal

:

24 februari

2016

| Pengelolaan Keuangan Nagari dalam Kabupaten Pasaman : |

Tentang :

Barat

## A4. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

## 1. Penghasilan Tetap/ Tunjangan /Honorarium Perangkat Nagari

- a. Penghasilan Wali Nagari dan Aparatur Nagari

| NO | | PENGHASILAN TETAP | SATUAN | BIAYA |
|------|-----------------------|----------|------------------|
| 1 | | Wali Nagari | / OB | Rp. 3.500.000, - |
| 2 | | Sekretaris Nagari | / OB | Rp. 2.450.000,- |
| 2 | | Kepala urusan | / OB | Rp. 1.750.000,- |
| 4 | | Kepala Jorong | / OB | Rp. 1.400.000,- |
| 6 | | Staf | / OB | Rp. 850.000,- |

Penjelasan :

- Wali Nagari ASN tidak menerima Penghasilan Tetap
- Sekretaris Nagari ASN tidak menerima Penghasilan Tetap

## b. Honorarium Petugas Kebersihan , Keamanan, dan Ketertiban

| NO | HONORARIUM | SATUAN | BIAYA |
|------|----------------------------------------------|----------|---------------|
| | Petugas Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban | 7 OB | Rp. 500.000,- |

## c. Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Aparatur Nagari

| NO | | TUNJANGAN | SATUAN | BIAYA |
|------|------------------------------------|----------|------------------|
| 1 | | Wali Nagari | /0B | Rp. 1.6000.060,- |
| 2 | | Sekretaris Nagari | / OB | Rp. 800.000,- |
| 3 | | Kepala urusan | / OB | Rp. 500.000,- |
| 4 | | Bendahara | / OB | Rp. 750.000,- |
| 5 | | Bendahara Penerima/Pengurus Aset | / OB | Rp. 500.000,- |
| 6 | | Kepala Jorong | / OB | Rp. 200.000,- |



-

## d. Tunjangan BAMUS Nagari

| NO | TUNJANGAN | SATUAN | BIAYA |
|------|--------------------------|----------|-----------------|
| 1 | Ketua BAMUS Nagari | / OB | Rp. 1.500.000,- |
| 2 | Wakil Ketua BAMUS Nagari | / OB | Rp. 1.300.000,- |
| 3 | Sekretaris BAMUS | / OB | Rp. 1.250.000,- |
| 4 | Anggota BAMUS Nagari | / OB | Rp. 1.000.000,- |

## e. Honorarium Pembahasan PERNA oleh BAMUS Nagari.

| NO | | HONORARIUM | SATUAN | BIAYA |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | | BAMUS Nagari: a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota | / Perna / Perna / Perna | - | Rp. 200.000,- | Rp: 150.000,- | Rp. 125.000,- |

## 2. Operasional Pemerintah Nagari

Operasional BAMUS Nagari sebesar Rp. 20.000.000,- / nagari

## 3. Penyelenggaraan Musyawarah nagari

- (1) Musyawarah Nagari yang diselenggarakan oleh BAMUS Nagari adalah :
- a. Musyawarah nagari dalam rangka perencanaan pembangunan paling lambat bulan Juni untuk melaksanakan :
3. " Mencermati ulang dokumen RPJM Nagari.
4. " Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari.
5. » Membentuk Tim Verifikasi di Nagari sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.


Cc



- (2) Musyawarah nagari semester I, bulan Juni tahun berjalan untuk melaksanakan :
- a. Musyawarah pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBNagari semester I.
- b. Musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan
4. pembangunan semester I.
- c. Musyawarah nagari semester II paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya untuk melaksanakan :
6. " Penyampaian LPPD dan LKPj oleh Wali Nagari.
7. " Musyawarah pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBNagari semester II.
8. " Musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan semester II.
9. " dan musyawarah nagari lainnya sesuai kebutuhan nagari.
- (3) Musyawarah Nagari yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari adalah :
- a. Musyawarah dalam rangka perencanaan pembangunan nagari.
- b. Musyawarah dalam rangka rapat kerja Wali Nagari dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik nagari pada ADN dan Dana Desa sesuai tahapan pencairan dana. | :

## 4. Penyusunan perencanaan pembangunan nagari

- a. Honor Tim Perurmus RPJM Nagari
- b. Biaya Pengkajian Keadaan Jorong (PKJ)
3. . Biaya Rapat Tim Perumus RPJM Nagari c
- d. Honor Tim Perumus RKP
5. Td . Biaya Rapat Tim Perumus RKP
6. Biaya survey pembangunan fisik ADN dan DD f
- g. Biaya pembuatan desain RAB fisik ADN dan DD sebesar Rp. 500.000,/ kegiatan. |
- h. Biaya pembuatan desain RAB Pelatihan/Sosialisasi/Pembekalan sebesar Rp. 200.000,- / kegiatan.
9. 1 Biaya ATK, foto copy, dokumentasi foto kegiatan/film, untuk proposal dan design RAB fisik ADN dan DD.
- j. Biaya musyawarah pra musrenbang nagari.



## 5.Pengelolaan sistem infomasi nagari.

- a. Media Cetak/Langganan Koran.
- b. Pembuatan jaringan internet.
- c. Biaya paket bulanan internet.
- d. Biaya Pelatihan 3 (tiga) orang operator untuk SIMKENAG,Profil Nagari, dan website.
- e. Honor operator untuk SIMKENAG,Profil Nagari, dan website.
- f. Pembuatan Tower SIMKENAG.
- g. Biaya pembuatan website.
- h. Pembelian computer PC sebanyak Zitiga) unit, untuk :
9. r 1 (satu) unit untuk website. 1
10. s 1 (satu) unit untuk profil nagari.
11. " 1/(satu) unit untuk SIMKENAG (system informasi manajemen keuangan nagari).
- i. Kegiatan lainnya sesuai kebutuhan nagari.

## 6.Penyusunan dan pendayagunaan Profil Nagari

Biaya paket penyusunan dan pendayagunaan profil nagari .

## 7.Pemeliharaan sarana prasarana kantor

|

- a. Biaya pemeliharaan alat kantor rumah tangga
- b. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas
3. Cc. Biaya pajak kendaraan dinas

## B. Bidang Pembangunan Nagari e

1. Kader Posyandu
2. " Penggantian Uang Transportasi sebesar Rp.50.000,-/ob
2. Pembina PAUD
4. " Penggantian Uang Transportasi Pembina PAUD sebesar Rp. 500.000,-/ob | :
3. Bidan Jorong

|

- ' Penggantian Uang Transportasi sebesar Rp. 600.000,- / ob
4. BUMNag

|

|

- " Penyertaan modal BUMNag sebesar Rp. 80.000.000,-/nagari
5. Pembangunan FISIK AND



## C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

1. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang dibina BABINSA /BABINKANTIBMAS.
2. . Penggantian Uang TRansportasi LINMAS Jorong sebesar Rp. 125.000,2. /ob. :
3. Honorarium Dal Nagari sebesar Rp. 1.000. 000,-/ob. 3
4. Operasional dan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) sebesar Rp. 25.000.000,- /nagari. 4.
5. . Operasional dan kegiatan Pemberdayaan Ketrampilan Keluarga (PKK) 5. sebesar Rp. 50.000.000,- /nagari.
6. . Operasional dan kegiatan Karang Taruna sebesar Rp. 20.000.000,-/ 6. nagari.
7. . Operasional dan kegiatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebesar Rp. 7. 25.000.000,- / nagari.
8. Operasional dan kegiatan Bundo Kanduang Nagari Rp. 15.000.000,-/ 8. nagari.
9. . Pembinaan kegiatan keagamaan Rp. 6.000.000,- / nagari 9.

## D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan nagari sebesar Rp. 100.000.000,- /nagari

## E. Kegiatan tambahan lainnya yang sesuai dengan kondisi nagari misalnya :

- Penggantian Transportasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari. 1

|

- Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS). 2
- Promosi kesehatan prilaku hidup bersih dan sehat 3
- Penetapan dan penegasan Tapal Batas Nagari. 4.
- Penyelenggaraan Kerjasama antar nagari. 5.
- Biaya Penyusunan Peraturan Nagari. 6.
- Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kelompok masyarakat. 7.
8. Taman Bacaan masyarakat.
9. Pengembangan dan Pembinaan Kesenian dan Budaya.
10. Pengadaan sarana prasarana pembinaan olahraga.
11. Balai kegiatan belajar

(PHBS).



12. Warung teknologi tepat guna.
13. Pengurangan Resiko Bencana.
14. Pelestarian lingkungan hidup.


Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal DV

februari

2016

BUPATIPASAMAN BARAT

H. SYAHIRAN

| JABATAN | TANGGAL | PARAF |
|-----------|-------------|---------|
| WKL. BUP | pa | | / |
| SEKDA | 3-6 | 11 |
| ASISTEN | | H3 (6 | - - |
| KABAG | - 5 YO | |
| KASUBAG | 2-3- 20161" | |

2-3- 20161" d





Menimbang

Mengingat

:

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

TENTANG

:

PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DALAM KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR

:

10

Tahun

2016

TANGGAL

:

2016

2 tebruari

## FORMAT RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APB NAGARI A


WALI NAGARI

## KABUPATEN PASAMAN BARAT

PERATURAN NAGARI

Nomor

1D

yamun

Wib

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

TAHUN ANGGARAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAI NAGARI

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang , Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari):
- b. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) menjadi Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (AFB Nagari) Tahun Anggaran
- 1:1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25): #

:

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 'Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tarabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 5 '
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558):
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Nomor k
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Nomor kh
8. Dst...

Bersama

Dengan Kesepakatan BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

MEMUTUSKAN


Aa

## Pasal 1

Anggaran Penapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1.
- Pendapatan Nagari
2. Belanja Nagari
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari
- b. Bidang Pembangunan
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- e. Bidang Tak Terduga
- Jumlah Belanja

Surplus/Defisit

3. Pembiayaan Nagari
- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

:


Selisih Pembiayaan (a-b)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

## Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari dar:/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini,

## Pasal 5


Rp'

-

-

Rp

PAN

1.


Cc



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

TENTANG

:

PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DALAM KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR

:

2016

TANGGAL

:

2016

FORMAT LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

Ramur

Tahun

Tentang

1

Anggaran Perdlapatan dan Belanja Nagari.

## ANGGARAN PENDAPATA DAN BELANJA NAGARI PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN

| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp3 | KETERANGAN |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| | | | 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| xx | jooras | jaoe | 31 | | | | PENDAPATAN | | |
| | | | Jaa | | | | | Rp | |
| | | | | | | | DAPATAN ASLI NAGARI | | |
| | | | | | | | | Rp | |
| xx | xx lx | lee | oc | 1 | ll | (1 | Hasil Usaha Nagari | Rp | |
| xx | xx ja | Ja | Jak | IT | 1 | (1 jo | Badan Usaha Miik Nagan - | (rp | - |
| xenia | | pc | Ike | ll | jl | j1 02 | On jUsaha Ekonomi Nagari Simpan Pinjam ma | Rp | |
| ejxa | | je | Ia | J1 | )1 | 1 03 | Pangan | Rp | |
| Klrir | | je | Ia | ii | li | Ito 104 | | Rp | |
| Xx | IxKik | joe | jae | ii | HI | 1 05 | IU ha Nagari and | Rp | |
| Klx | | hk | he | ah | | |2 | Hasil Aset Nagari | Rp | |
| xx | | px | px Dl | | 1 | 2 01 | |Tambatan Perahu | Rp | |
| SK ixx xx xxl | sx | lx | tx | Jl | t1 | j2 02 | (Pasar Nagari | Rp | |
| pel | la | | be | J1 | l1 | t2 jos | (Bangunan nagari | Rp | |
| xx xK | he | | pe | (1 | 1 | I2 | spg diurus oich nagari... | Rp. | |
| | ix px | | be | la | 1 | 12 | jTempat Pemandian Umum | Rp | |
| xx ixxix | | ex | le | 1 | l1 | 105 2 | | Rp | |
| sx ea | lks | loe | Do | Ja | Ji | 2 07 | | Rp. | |
| Kncix | la | | ae | ji | 1 | 2 08 | | Rp | |
| Xx six | px | | Jae | ii | ji | 2 09 | (Jajan 1g dikelola Nagari | Rp | |
| xlalx sala | joe | | je px | MH IL | oj1 | (2 |iO | napari |Aset bekas desa | Rp | |
| | Io | | px | B1 | | j2 11 | yang ada dalam nagari | Rp | |
| xxx | | | | | | j2 j12 | (Lain-lain kekayaannagari | Rp | |
| pojx | le | | lx | J1 | |l1 | Is | Swadaya, Partisipasi dar Gotong Roy: | Rp | |
| aboftx | bo | | je | j1 | li | |3 oi | iSwadaya 7 Manan - | | |
| Kpxix | je | | le | j1 | j1 | J3 02 | IPartisipasi | Rp Rp | |
| Koix | ps | | be | 1 | 1 | J3 03 | |Gotong Royong | Rp | |
| lara | je | | | | ti | 34 | | | |
| | | | bo | J1 | | | Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah | Rp | |
| xx jas | | In | bee | j1 | 1 | t& 01 | |Hasil Pungutan Nagari IJasa Giro | Rp | |
| apojx ox hoejx | | lex lxx | lx | Il | |l1 | 14 jo2 | | Rp Rp | |
| xxx ix arora | | jae | Ike ja | II 1 | 1 j1 | Ig |03 (4 |04 | fPendapatanBunga (Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian nagari | | |
| | | jae | px | IP | j1 | 4 05 | (Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan | Rp Rp | |
| oxixxix | | jzx | ae | | j1 | j4 06 ta 07 | |Pendapatan denda hasil pengelolaan kekayaan nagari | Rp | |
| xjxxlz | | (xx | he | Il | j1 | | |Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | | |
| | | | | | | | | Rp | |
| sebal | | he le | he le | TI li | 2 | | DANA TRANSFER | Rp | |
| xx | jxxlxa | | | | 2 | hi | Dana Nagari | Rp | |
| Kepxjx | | Ixe | ox | j1 | 2 | J1 |O1 | (Dana Nagari dari APBN | Rp | |
| lela | | po | ee | fi | 2 | 2 | Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Rp | |
| xlalx | | Ike lx | px ox | Ii f2 1 (2 | | |2 jo1 j2 02 | (Bagian dari Hasil Pajak Daerah | Rp | |
| aja | | | | | | | (Bagian dari Hasil Retribusi Daerah | Rp | |
| xbox | | Tee | Ja | J1 | 2 | 3 | - Oo . Alokasi Dana | Rp | |
| | | | | | | | Nagari(ADN) | | |

lampiran

Namnr

Tahun Tentang

:



| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1 | | iRp) 3 | 4 |
| xx jane xx 3xx |1 2 (3 | 2 |O1 jAlokasi Dana Nagari (ADN) | Rp | NN |
| re lselo her tee ji la 1g | Bantuan Keyangan dari PBD Provinsi | Rp | il |
| xx jan Xx Ie il 2 j4 Jjo1 | (Bantuan Keuangn Bersifatmum | Rp | |
| 20 bird xXx lx H 2 14 j02 | |Bantuan Keuanan Bersifat Khusus | Rp | |
| xx Ios & lx jl 2 (5 | Bantuan Keuangan APBD Kabuparen | Rp | |
| xx |xx & le 1 j2 IS xx jan xXx le ji 2 Is | | Rp Rp | 2 |
| alex hoc bee 1 3 xx IKx xx pe 1 | LAIN-LAIN | | |
| 3 H1 | PENDAPATAN | Rp | |
| xx jan £x.ja 1 3 H1 | .(Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yng tidak mengikat an | Rp | |
| xx xx x be ILIS 1 (02 jae xXx jr j2 - | 01 | Hibah . Nan - | | |
| xx oa ba H3 | jSumbangan Pihak Ketiga . | | |
| Je 3 | . Lain-lain pendapatan nagari yang : | | |
| lela Ig | lor | Kerjasama dengan Pihak Ketiga Nan Kau | | |

| | | il | | | 12.92 | (Bantuan perusahaar mann | RP | : | Bantuan |
|-----------------|---------|---------|------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| | | Too | 2 | | Po | 022m. BELANJA NAGARI" Na - TT | Th | | kn am - |
| | | . | | | | .IBIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI 01 | | | Na |
| | | aa | | - | ara am | | | Rp - | | . -- mam |
| di | li | jo | 2 | IT | | an | N | | |
| | LOL | 00 | 2 | 1 | | | | - | Ns |
| 1 | lor | Too | lo | Hi | | au tunjanga mam Penghasilantetap dan/atau tunjangan V Wali 'Nagari, Sekretaris| | RP Rp | Span - | an a mma |
| PN | TAN los | Joo | Io»