Unknown Unknown Nomor 49 Tahun 2016 tentang P,,mbentukan dan Susunan Perangkat Dae:rah, maka pe:rlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
Bt!PATI TUBAJII" PROVlNSI JAWA TIMUR
PERATURAN Bl!PATI TUBAN NOMOR 49 T"1!UN 2016 -~·
URAIAN TUGAS, F'UllOSI DAN TATA KERJA lNISPEKTORAT KABUPA1'£1'1' TUBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YAlfG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
ha.hwa da!run rangka pelaksanaan ketentuan Paoa.1 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban N&lt;&gt;mor !4 Tahun 2016 tentang P,,mbentukan dan Susunan Perangkat Dae:rah, maka pe:rlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Umian Tugas, r'ungsi dan Tata Kerja lnspektorat Kabupaten Tu ban;
- l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Da1am L;ngkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomm: 41), sebaga.imana Wlah d;:ubah dengan Undang-Undang Norm,r 2 Tuhun 1965 ILembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 1%5 Nomor 19, Taml&gt;ahan Lembarnn Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor Tu.bun 2011 ten tang Pembentukan Ptm,turan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik !ndonesia Tahun 201 l Nomor82, Tambalrnn !.embarru, Negara Republik lnd&lt;mesia Nomor 52 34); 12
- 3, Undang-Undru,g Nornor 5 Tabun 2014 tenmng !\paratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No:rnor 6, To.rnbahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nmno, $494);
4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo~ 244, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia l'lomor 5587) scbagaimana telah ,Hubah beberapa ka!i terakhir d&lt;'f,gan Undang·Undang Nomor 9 Tubun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 \ 4 tentang Pemelintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor ss, Tambahan J.,,mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 23
2. 5, Peraturan l'er!1ffintal1 Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara,,\_n Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo~ 165, Trunbahan Lembaran Negara Republik [ndoneaia Nomor 45941;
3. 6, Peraturan Pcmerintah Nomor \8 Tabun 20\6 tentang Perangkat Daerah ii.ernbaran Negara Republik lndonea\a Tabun 2016 Nomor 114, Tambahan !..emOOran N"cgara Repubtik 1ndonesia Nomor 5687);
4. 7, Peraturan Presiden Nom,;,r 87 Tahun 2014 tentang Pcraturan Pelak""-Man Undang-Undang Nornor \2 Tahun '..?011 ten tang Pembentukan Peratuum Perudang·undangan;
5. 8, Peraturru, Menter( Pendayagunaa.n Aparatur Negara Nomor 15 Tal:tun 2009 tenlang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelengga.raan llruaa.n Pemerintahan di Daerah dan Angka Krcditnya;
9. Peraturan Menter, Dalam Neger( Nomor 80 Tahun '..?015 tentang Pembentukan Produk Hukum Paerah; dan
7. JO, Pcraturan Daerah Ka.bu paten Toban Nomor 14 Tabun 2016 tcntang Pembentukan &lt;Ian Suaunan Perangkat Daerah (L&lt;,mbaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2016 Seri D Nomo,: !);
MEMUTUSKAN,
Menetapkan PERATURAN Blll'ATI TENTAlfG URAlAN TUGAS, FUNGSI DA!11 TATA KERJA INSPEK'l'ORAT KABUPATEl'i' TOBAN.
-
' -=-Pasat l
Dalam Pera tu ran Bupati ini yang dimaksud dengan:
- l. Daenth adalah Kabupaten Toban.
2. Pemerintab Daera.h adalah Pemerintab Kabupaten Toban.
3. 3, Bupati adalah Bupati Toban,
4. 4, Sekretaris Daerah adalah Sekretruis Dae:rah Kahupaten TU ban.
5. Perangkat Daorat, adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam monye!enggaraka.n Uruoan Pemerintahan yang menJadi kewenangan Daerah,
6. OrganiAAs; Peranglrat Daera.h, yang oolanjutnya diffinglrat OPD adalah Sdrrctariat Daerah, Sekretariat DPRD, lnspektorat, p;,,as, Badan dan Kecamatan.
7. lnspeklorat adalah lnspektorat Ka bu paten 'l'uban.
- B. lnspektur ada1ah Kepala !nspektorat f\abupaten Tu ban.
9. Kelompok Jabatan Fungsfonal ada1ah kelompok jabatan fungsiona! pengawas terka.it dengru, hidang keahliannya,
10. Pengawas Penye!enggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya diaingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tu.gas, tanggung jswab, wew~nang, dan hak secara penuh o!eh pejabat \_yang berwenang untuk melakukan lreglatan pengawasan atas p,,n\_yelengg,,.ra.an 1eknis urusan pemerin1ahan di daerah sesuaf dengan peraturan perundang› undangan\_
-
ll
KEDUDUKAN, TUGAS DAlf 111mGSl
P•oal 2
- {II !nspektorat merupakan unsur pengawas penyele.,ggaraan J?,,:merintahan Daerah.
- (2) !n$pektorat sebagajmana dimaksud pada ayat 11) rulalah !nsp,,ktoi-at dengan tipe I\.
- (3) lnspektorat sebagaimana dJmaksud pada ayat 12) dipirnpin nleh !nspektur.
'
- {41 lnspekt&lt;:&gt;rat oobagalmana dimaksud pada ayat (3) dalarn melaksanakan tugasnya \&gt;ertanggungjawab kepada Bupati me!a!ui Sekretaris Daerah.
- (51 !nspekl&lt;&gt;rat oobagaimana ctintaksl&gt;d pada ayat (1) mempunyai tugas mernbantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewen.angan Paerah dan tugaa pemb&lt;lntuan oleh Pero.nglmt Daerah.
- (6) lnspektorat dalam melak=akan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (5) menye!enggarakan fungsi:
- a. perencanaan program pengawaa,;n;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fas(litasi pengawasan;
- c. pelakAAnAAn pengawasan internal terhadap ldnet]a, keuang;u,, a.set, pembangunan dan personil aparatur perangkat daerah mela.lui audit, review, evaluaai, pemantauan, scrta kegiatan pengawa&amp;1n lainnya;
- d, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- e. penydenggaraan pengujiandan pen!lltlan terl&gt;adapsurataduan/laporan
- f. pelakne.naan pengawasan penyelenggaraan pemenntahan desa;
- g, pelal"'anaan administrasi inspektorat;
- h. penge!o!aan dan pengamanan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab fnspektorat;
- i. perumusan ;novasi lerlrnit tugas &lt;Ian fungsinya dalam rangka peningkatan pe!ayanan publik:
- j. pe!aksanaan penilruan kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier:
- k pelaksanaan !aporan/pertanggun[!jawaban kepada Bupa1i:
1. pelaksanaan fung,;i lain yang diberike.n &lt;&gt;!eh BupaU terkait dengan tugas dan fungsinya,
Pasul 3
- 11) Jnspektora1 tet&lt;'liri atas:
- a. lnspektur;
- b. Sekretariat;
4. &lt;;. Jnspektu,· Pembantu;
- d. Jabatan Pungsional Auditor dan Jabatan Fungsiona! P2UPD; clan
- e. Kelompok Jabatan Punw,ional L-ain,rya.
=w URAlAii TOGAS l&gt;AN FUJl'GSI Bagian Kesatu Sekn,t,uiat -··
- (l) Sekretrui.a.t dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berkedudukan dibawa\1 dan berlanggungjawab kepada Inspektut,
- (2) Sekretaris memp1.myai tugas menyelenggarakan admir&gt;iatrasi umum dan kepega-waian, Jceuangan, serta penyuaunan program dan laporan.
- (31 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelengga.raan administrasi umum clan urusan rumah tangga;
- b, penyelengga.raan urusan pernbangunan, peme!ihanum dan pengamanan bangunan serla fasilitas kantor;
- c. pelaksanaan tugas·tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan nagas-tugas yang menyangkut hukum ketata1aksanaan; dan
- e. penge!o!aan adm;niatrasi kepegawaian;
- f, penyelen;:garaan administrasi keuangan;
- g. pelaksanaan penyusunan program dru, laporan;
- h. pelaksanaan j&gt;ffiyusunan dokumen perencanaan dan pelapora11 akuntabilitas kinerja;
- ;, penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan bru-ang rnilik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- j. pelakaanasn penilaian kinerja hswahan S&lt;'bagal baban pertimbangan pengembangan karie:r;
- k. pelaksanaan lapo;an/pertanggungjawaban kepada lnspeklur; dan
- I. pelakaanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jnspektur rerkait d~,ngan tugaa dan fungs:inya.
h~ 0
- (l) Sekretariat membawallkan dan mengoordinasikan;
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian:
- b, s,.,bbagi.an Keuangan; clan
- c. Subbagian Program dan Pelapo,-..n,
- Pl Subbagian sebagaimana dimaksud paclaayat(l) huruf a, hurufb dan huruf c rnasing-masing dip;mpin oleh seomng Kepa!a Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
\_,'
- {11 Suhbagian Urnum dan Kepegawaian mempunyai tuga· menyiapkan bahan penyusnnan petunjuk teknis, pembinaan di bidang administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian aorta pemelibaraan dan pengamanan harang rnilik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas aebaga.imana dimaksud pada ayat (11 Subbagian Umurn dar, Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan hahan penyelcnggaraan administrasi urn um dan tata usaha, meliputi surat menyurat dan kearsipan;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga. keprotokolan clan perjalanan dinas;
- c. penyiapan dan penyediaa11 bahar1 pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
- d. penyiapan dan penycdiaan bahan pe!akS8naan penatausahaan, perneliharaan dan pengarnanan tmrang mi!ik daerah yang rnenjad1 tanggungjawab Dinaa;
- e. pclaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai baban pertimbangan pengembangan karier;
- f. P&lt;"laksanaan laporan/pertanggungiawaban kepada Se~retruis; dan
- g. pelaksanaan fung\_~i lain yang diberikan oleh Sekretaria terkait dengan tugas dan fungainya,
h""-1 7
- (l) Subbagian ~uangan mempunyai tugaa menyiapkan bahan penyuau,,an rencana angga:ran belanja, penatausahae.n dan verifikasi keuan,gan.
- (2) Dalarn me!aksanakan tugas sehagaimana dimaksud pada ayat (l) Subbagian Kcuangan menyelenggarakan fung,ai:
- a. penyedjaan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan clan belanja;
- b. pelakaanaan penyuaunan anggaran pendapatan dan be!an\_ja lnspektorat oorta peruba.ha" anggaran pendapatan dan belanja;
- c, pe!akoanaan tata usaha keuangan dan anggaran belanja;
- d, pengelulaan dan pembayaran gaji pegawai;
- e. pe!aksanaan verifikasi tata usaha keuangan;
- h. pelakAAnaan penilaian kincrja bawahan sebaga.i bahan pertimbangan pengembangan karier;
- l. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepacla Sekretaria; clan
- j. pe!aksanaan fungai lain yang diberikan &lt;,leh Sekretarie terkait dengan tugas dan fungainya.
8
- (1) Subbagian Program clan Pelaporan mmnpunyai tugas menyiapkan bahan penyuaunan program dan pe!aporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Subbagian Program dan Pe!aporan menyeleuggarakan funga;,
- a. pengumpulan, pengolaban dan penyaj;an bahan penyusunan program;
4. b, penyiapan dan peuyediaan bahan koordinasi rencana kegiatan jangka pendek, men&lt;cngah dan panjang;
5. c, penyiapan dan penyediaan bahan ko&lt;,rdinasi dan sinkconisasi program dan kegiatan;
- cl. peny!apan clan penyediaan bahan penyuaunan cl&lt;,kumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja:
- e. penyiapan dan penyediaan bahan terkait hulrurn dan ketata!aksanaan;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan eva.luaai dan laporan kegiatan;
- g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bah.an pertlmbangan peng,,mbangan karier;
- h. pelaksanaan laporan/permngg.,ngjawaban kepada Sekrctatis; dan
1. pelaksanaan (un.gsi laln yang dibetikan oleh Sekretarfo terkait clengan tuga.s dan fungsinya,
Baglan K.,dna
In&amp;pektw, l'emba.ntu hngraf 1
Um=
l'asal 9
Inspektur Pembantu terdiri dar-ic
- a. lnspektur Pembantu Wilaya.h !;
- b. lnspektu,· Pembantu Wilayah !!;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah Hl; dan
- d. Inspektur Pernbantu Wilayah JV.
..\_.,,
- Inspektur Pembantu Wilayo;h J -·· Pl lnapekturPcrnbantu Wilayah I sebagafrnana dimaksud dalam Pasal 9 hun,f a, mempunyai tugas melak"""akan pengawasan terhadap pelaksanae.n urusan pemenntahan daerah dan kf.laua yang mempunya, wilayah kerja pem\&gt;\naan &lt;Ian pengawasan pada OPD dan Desa di wilayab [.
- 12) Dalam melaksanak.an tugas aebagaima.nadimaksud pada ayat (1) !nspekt'-!r Pembantu Wilayah ! menyelenggarakan fungsi;
- a. pen:,musan pengusulan program pengawasan di wilayah !;
- b. perum.ui,an dan penyusunan skalB prioritas obyek pemeriksaan di wilayab l:
- c. pengoordina,iian pelakMnaan pengawasan pejabat pengawas pemorintah di ,.']]ayah\;
- d, pengawasau t&lt;"rbadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah l;
- e. peme:riksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah l:
- f\_ pengendalian, pembin""n clan evaluasi terhadap aubstan9, penyusunan lapo,:an basil pemeriksaan &lt;Ian perryuaunan Kertas Kerja Pcmeriksaan (KKP);
- g. pelaksanaan penilaian ktnerja bawallan seba,µri balmn perti,nbangan pengembangan kancr;
- h. pdaksanaan laporan / pertanggungjawaban kepada lnspektur; dan
- i, pclaksanaan fung!&lt;i lain yang dibe:dkan oleh lnspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
lnspektm Pemlmntu WU..yah II
Pasal 9
- !nspeklur huruf b, Pembantu WHayah lJ sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 rncmpun,yal tugas melakaanakan pengawasan terhadap pelaksanaan unrnan pemerintahan daerah dan kasus yang mempunyai wi!ayah kerja pernbinaan dan pengawasan pada OPD dan Deoa di w;Jayah IL
Pasal 11
- !nspeklur huruf b, Pembantu WHayah lJ sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 rncmpun,yal tugas melakaanakan pengawasan terhadap pelaksanaan unrnan pemerintahan daerah dan kasus yang mempunyai wi!ayah kerja pernbinaan dan pengawasan pada OPD dan Deoa di w;Jayah IL
- 12) Dalam melak,.,.nakan tugas sebag;&gt;imana dimaksud parla a.vat (1) !n,.pektur Pembantu W;Jeyah ll menyelenggacakan fung,,i:
- a. perurnusan dan pengusulan program pengawasan di wilayah U;
- b p~,1..1musan dan penyuaunan ska!a prioritas obyek pemeriksaan di wilayab ll;
- c. ps-ngoordmaaian pdaksanaan pengawa,ian pejabat pengawas pemerintab di wilayah ll;
- d. pengaw""'ln terhadap penyeknggru:aan urosan pemerintahan daerah clan pembangunan di wilayah !I;
- e, pemeriksaan, pengusuum, penguJlan dan penilaian tugas pengawasan di wilayah !!;
- f. pengendalian, pembinaan dan evalua.ai terbadap substansi penyusunan laporan basil pemeriksaan dan penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan {IKP;
- g. pelaksanaan penila;an ldnerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan kruier;
- h. pelaksanaan lapo1"an/pertanggun.gjawaban kepada !nspektur; clan
- i. pelaksanaan fungai lain yang dibcrikan oleh /nspektur terkait dcngan tugas dan fungsinya.
Pangmf4
Inspektu~ P&lt;&gt;mbantn Wllayah m
Paaal 12
- PI lnspektur Pernbantu Wi!ayah m scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, IDl".mpunyai tugas me!aksanakan pengawasan terhadap pelak,.,.naan un,.an pemerintaban daerah dan kasus yang mempunyai wi!ayab ke,ja pembinaan dan pengawasan pa&amp;, OPD dan Desa di wilayah !!L
- (21 Dalam melaksanakan tu gas sebagaimana dimaksud pada ayat {l) lnspektur Pembantu W;J11y11h !ll menyelenggarakan fungsi;
- a. perumusan dan pengusu1an program pengawasan di wilayah !ll;
- b. perumusan clan penyusurum akala prioritas obyek pemerikooan di wllayah m;
- c, pengoordinasian pdaksanaan pengawasan pejabat pengawas pemerintah di wilayah 11!;
- d. pengawasan terhadap peny&lt;,kngga,·aan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan di wilayab Ill;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penila!an tugas pengawasan di wilayah !Jl;
- f. pengendalian, pern!:&gt;inaen don evatuaru tctharlap substansi pcnyusunan lapora:n haiill perneriksaan dan pen,yuaunan Kerta.s Kerja Perneriksrum (KKP);
2. g, pelaksanaan penilaian ldncrja bawahan sebaj:ai bahan pertimhan.ga.n pengembangan katler;
- h. pelaksanaan lapo,an/pertanggungjawallan kepada Jnspektur; dan
4. L peJakJJ.anaan fungsi lain yang diberikan o!eh lnspektu, terkait dengan tugaa dao fungsinya.
Paragrafs lnspektur Pembantu Wilayah N
Pa""1 13
- Ill 1nspektut Pe:rnbantu W(layah !V sebagairnana dimaksud da1arn Pasal 9 huruf d, tnern.punyai tugas melakoanakan pen!lffl"'ls&lt;m terhadap pelakaana.an urusan pemerintahan dacrah dan kasus, yang m~rnpunyai wilayah kerja pemhinaa'1 dan pengawasan pada OPD dan Dcsa di wilayab JV\_
- {21 Daiam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) !nspektur Pe:rnllantu Wilayah !V menyelenggarakan fungsi:
- a. perumuoan dan pengusulan program pcngawasan di wilayah lV;
- b. perumusan dan penyusunan skal,,. prioritas obyek pemeriksaan di wilayah JV;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pejabat pengawas pemerintah di wilayah IV;
- d. pengawasan terhadap per,yelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan di wi1ayah !V;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas per,gawa""n di wilayah !V;
- f. pengendaliar,, pernbinaen dan evaluasi terhadap substansi penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan penyusunan Kcru,s Kerja Pemeriksaan {KKP);
- g. pelakoonaan penilaian kln"']a bawahan ,rebagai bahan p.-.thribangan pen.gernbangan ks.tier;
- h. pelakoonaan laporan/pe,-W.nggungjawaban kepada lnspektur; dan
- i. pelak"'"naan fungal lain yang diberikan oleh lnspekrnr tcrkalt d€ngan tugas dan fungs!nya.
2i
:,
w
lo•
-
"- iti,l@f]C
'Q\_
:."
~
5
sr
"'
"-
"
;,;wgg-1l
!!11.!l&gt;l'illg
"-
~i1f"›
.
i
j
~-
3
0
gffi'g~[~rf58
"
"
'
-
f-;::;
-
-
\_,,, g:&gt;::i;
,.,:,.,::i:,iilE!'
"'"'~s
"
ti~"];iSe,f
!l
!
~
§
i[[!l,:
g-o.&amp;]›
"-
5•
§
•
,,.
'!il
•
"
::l-.o;g!l'll
0.
,
n
~
s-
-
'
%
::::
§.
&amp;
!
•
'
'§
il
&gt;
Ii
Q
2
"
5
'
re.
,,.
"
11
' '
1
11
5
1.1
"
~
.
.
i i
=•"
s
'ill
~
~
'
11
~
11.
§-
1
&amp;
5
•
a
' '
"- fl
'g
'
~
'
E
~r,1,'!il\_g.,@,;,i-
QI
~'liil'li i"
~-~@S~-i~)£~
?, iii~§~!~~~
!l&amp;-~" :.•::&gt;
.,,,'
i1rs
"'~t[lfiill"'
!ir[l;ii,
;\_~~,,~~ii~-
,,,~•"]
11["
oc.l•"'~s e-,,e,,,i§.,•s1gt
&gt;-c\_S~,,fJ-]
~"-mil"'"""&amp;-~
S-
~
'• ,,,
;ifi[~lf
"-'llir:,~i'i t;;.!l
••'1•'
~
:,§"'5.~•?s t•§p~;.111;
~gslfS"
11"13"'"'~
Jj~)§i!ll11!
"'
"'
Jtl
.,
]
~--~~&amp;J•]
~
-"
,.
::l
[
I
"
oo
§
"-
1
'
[
!l'.
~
"
1 ! i i
::l'
-
o:EJ,,r.:
i '
~
ill.
!!
2
.rts
-•
~-s
!!
'
"'
::l-•"!l l l §
""- s '
§
§
~
i
g-
~
'
5 " ""
i J I
:
"
:,
~
11
"'
-!l
~
""
-•
:1
s
&amp;
i
'
5
\_\_ ,,,, nia~
~"i;j"""'"
!l-•
'';,,, ll.r"g~§e-
'!il
'@Sff~
"-""
::l
0
""
"
"
••1••
I'
"-
"
:,
"
~ ~
[f
-
.
' .
!l
~
"=
1\1, i;t
2.
§
'ii
§.&amp;§@:~[
~]
,,,.,
]
I...,
.,
.;•
"'
S!l"'
fr!ii'.g~."i-
w
.,
!!
,,
"'
e
~
s
"',
!
~
~-
&amp;'
...
"' ¥l-111 " ! l I f I ~. [
l
!
1:11
" ~ i ~ ~~E ~ i -· s l!I llil .,.;il!:!t ~§f ~ ~ ~ . i
"
fl
•
,
8
C
]
~
il•
2
"
! •
!
~
'
~
il
;p
1
't
~
•
'
"
.,.
f
~
;
~
;
'
~-
-
-
Pual 16
- Dalam me1akmmakan tugas, jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 15 ayat (1 ), rneny&lt;'lenggarakan fung,,i:
- a. pelakoonaan audit/pengawasan dan review terhadap pelaksru&gt;rum u,usan pemerintahan da.,rah dan urusan pemerintahan d...,\_ aesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian/ketrampilan yang dimiliki;
- b. pelakoonaan koorrlinasi dan sinkroniAAs.i di lingkungan lnspdrtorat dalam rangka mendukung kdancaran pelaksan!llln tugaa;
- c. pelaksanaan pelaporan Inspektur /lnspdctur Pembantu pelakAAnaan tugas; lisan sebagzj maupun ten ulfs pertanggungja-waban kcpada
- d. pemberian saran dan pettJmbangan kepada lnspektur/lnapektur Pembantu bai.k diminta maupun tidak """"ai dengan lingkup tugaa dam keahllannya;
- e. pelaksanaan perulaian kinerja bawahan sebagai bahan pertlmbangan pengembangan karier:
- f. pelaksanaan 1ugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugaanya; dan
- g. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional Auditor dan P2U PD ditetapkan o!eh Bupati berdaoorkan kebutuhan dan beban kerja tedmit peraturan perundang-undangan yang berlalm .
...,,,
- {1) Jabatan Pungslonal f'2UPD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyclengi;araan tekms urusim pemerintahan di Kabupaten, yang meliputi:
- a. penga.wamttl dan pembinaan pelakaanrum urusan pemenntahan;
- b. pengawasru, ataa Pe1aturan Da.erah dan Peraturan Bupati;
- c. pengawasan atas dekonse:ntra,ri &lt;lan tugas pembantuan;
- d. penga:wamttl untuk tujuan tertentu; &lt;lnn
- e. pelaksanrum evaluasi penyelengga.raan teknis peme:rinW1nn di Kabupatcn.
- 12) Dalrun mela.kaanakan tu gas aebagalmana dimaksud pada ayat Pl, Pengawas Pemeru:&gt;tahnn harus mendapatkan Surat penugasan dari pimpinan instansi pongawasan.
Bagian Keempat
KELOMPOK JABATAN FUNGSlONAL LAINNYA
Pasal 18
- (l) ,Jabs.tan fungsional !ainnya terdiri ,etas sejumlah jenjang jabatan fungsional yang t&lt;:rl&gt;agi dalrun berbagai kelnmpok oosuai dengan bidang keahliannya selain jabs.tan fungs,ional auditor dan P2\JPD.
- {2) Jenia,Jenjang danjumlah jabatan fungsional lainnya ditetapkan oleh Bupati berdasarlmn kebutuhan dan beban lrerja SC\\Uru ketentuan pera.luran perundang-nndangan.
=v
TATAlCERJA
Pasal 19
- {1) Dalam melak""'1akan tugas dan fung·mya, !nspektur, lnspektur Pembantu, Sekretmis dan Kepala Subbagi.an sen.a Pejabat f'ungsjona! wajib menempkan prlnsip koordinasi, integrnsi d,,n sinkronisasi baik daJam lingkungsn rnasing› masing m.a.upun antar satuan o;ganisasi di lingkungan Pe:merintah Daerah oerta instansi lain di luar Pemerintah Ksbupaten seauai dcng,u-, tugas clan fungsi maaing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Organisasi l'&lt;crangkat Daer.ah be,tanggungjswab memimpin dan mengoortlina.sikan bawahan m=ing-m.a.sing dan memberikan bimbingan serta petunjuk oogi pe!a.ksanaan tuw,.s bawahann\_ya,
KETEl'ilUAB Pl\:NUl'I.IP
Pap#l 20
Susunan organisasi lnspdctorat Kabupaten Toban sebagalmana tercantum dalrun lampfran dan rnerupakan ba\_gian yang tidal&lt; te,:pisahkan dengan Thraturan Bupati mL
Paso.I 21
Dengan ditetap!mnnya Peraturan Bupati ini, make. Peraturan Bupati N,;,mor 25 Tahun 2015 tentang Uraian 'fugas, Fungsi dat1 Tata Kerja fnspektt&gt;rat Kabupaten Tu ban dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku.
•
Paoa.l 22
- Pelaksanaan Tugaa, !"ungsi dan Tata Kerja ln$pektorat Kal&gt;upate&lt;o Tul&gt;an terhilung mulai tangga 2 Januari 2017\_
BAB VI - KETEl'ilUAB Pl\:NUl'I.IP
Pasal 23
Peraturan Bupati in; mulai berlalrn pada tanggal diu,,dangkan. setiap orang rrumgetahuinya, men:..,rintahkan pengundangan Pera.tura.n
Agar Bupati ini den;;nn penempatannyadalam Berita Daerah Kal&gt;upaten Tul&gt;an.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Toban pada tanggal Z1 Oln•- :!tl6 BUPAT! 'BAN, Dlundangkan di Toban pada tanggal ?.f =•'"- ~16 SEKRETAR!S DAERAH KABUPATEN TUBAN, BUD~ANA BF.:R!TA DAERAl-t KABUPATEN TUBAN' TA.HUN 2016 SERI D NOMOR 4 • '