Unknown Unknown Nomor 45 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi. Kantor Pelayanan Pcrijinan Terpadu Kabupaten Situbondo suciah tidak. scsuai lagi da)aro perkembangannya sehingga perlu diganti; - c. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpa.du Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapk:an dengan Peraturan Bupati. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tent.a.ng Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republilc Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); ! ... \_ 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 3. Undang--Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 6. Undang--Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent.ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-nndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama clan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); I,, 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 12. Peratu.ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3. 13~ Peratu.ran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indopesia Nomor 4594); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7 41) ; 16. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangk\_at Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 21. Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tenta.ng Urusa.Jl Pemerinta.han Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4). KE.IIUTUSKAR : Menetaplaua: PERATURAR BUPA1') TERTARG URAIAl'f TUGAS DAR FUlfGSI KAJIITOR PELAYAlf.All' PERIJllfAII TERPADU KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan kebijakan di bidang perijinan jasa usaha;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi serta proses perijinan yang sesuai standar pelayanan;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi tim teknis yang terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terka.it yang mempunyai kopetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya;
- d. pengkoordinasi pelaksanaan urusan pendataan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perijinan yang telah diterbitkan;
- e. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi perijinan jasa usaha, serta mencari altematif pemecahannya;
- f. pengumpulan saran dan pertimbangan dari Tim Teknis sebagai bahan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu pennohonan perijinan;
- g. pelaksanaan pengawasan terhadap tJm yang telah diterbitkan dan pengendalian pemasangan serta penyebaran reklame;
- h. pelaksanaan penanaman modal/ investasi daerah;
- l. pengkoordinasian perijinan penanaman modal di daerah;
- j. pelaksanan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan basil pelaksana,an tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
Pua! 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Scksi Perijinan Jasa Usaha, meliputi :
- a. Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. Tanda Daftar Gudang (TDG};
- d. Tanda Daftar lndustri (TOI);
- e. Ijin Usaha Industri (IUI);
- f. Surat Ijin Tebang (SIT);
- g. Ijin Reklanie;
- h. Ijin Usaha Pariwisat.a;
1. Ijin Usaha Penjualan Daging (Sapi, Karnbing dan Unggas);
- J. ljin Usaha Perikanan;
- k. ljin Usaha Media Elektronik Lokal, Peredaran, Persewaan dan Penjualan VCD;
1. ljin Usaha Pendirian Toko Obat dan Usaha Jamu;
- m. Ijin Pendirian Apotek;
- n. Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang;
- o. Pendirian Produksi Makanan dan Minuman;
- p. Ijin Penjualan Tabung Gas Elpigi;
- q. ljin Mendirikan Poultry Shop/Sapronak;
- r. Penjual dan Pengepul Telur;
- s. Ijin Penjualan Daging (Sapi, Kambing clan Unggas);
- t. Ijin lnvestasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
t
8
- u. Usaha Peternakan (Sapi, Kambing dan Unggas);
- v. Jagal/Potong Hewan (Sapi, Kambing dan Unggas);
- w. Usaha Pengepul Bulu/Kulit.
Raglan 1'eempat
SEKSI PERIJINA!f TERTERTU
Paaal 13
Seksi Perijinan Tertentu mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tu.gas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu di bidang perijinan tertentu.
BAB I - KETENTUAK UMUM
Pasal 2
- ( 1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di biqang pelayanan perijinan terpadu.
- (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif d.ibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
J
,I--+.,
Pua13
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang pelayanan perijinan.
PauJ.4
BAB I - KETENTUAK UMUM
Pasal 3
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perijinan terpadu;
- b. penyusunan program di bidang pelayanan perijinan terpadu;
- C. penyelenggara pelayanan administrasi perijinan;
- d. penunjang penyelenggaraan pemerinta.han daerah di bidang pelayanan perijinan terpadu;
- e. pelaksanaan kerja sama antar daerah dan lembaga lain di bidang pelayanan perijinan terpadu;
- f. pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksana.an tugas di bidang pelayanan perijinan terpadu;
- g. pengkoordinasian tirn teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan;
- h. pelaksanaan penanaman modal/ investasi daerah;
- i. penkoordinasian perijinan penanaman modal di daerah;
10. J· pengelolaan urusan ketatausahaa.n;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
BABm
ORGAIIISASI
BAB I - KETENTUAK UMUM
Pasal 5
Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perijinan Jasa Usaha;
- d. Seksi Perijinan Tertentu;
- e. Seksi lnforma.si, Dokumentasi dan Pengaduan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pual6
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
r,...,
BABIV
PBIUABARAR TUGAS DAIi FUNGSI
Jlaglan Kesatu KBPALA KANTOR
BAB I - KETENTUAK UMUM
Pasal 7
Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan perijinan.
Jlaglan Kedua
SUB BAOIAlf TATA U8AHA.
Pua]. 8
Sub Bagi.an Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalarn lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
Pua1 9
BAB I - KETENTUAK UMUM
Pasal 8
- a. pengkooclinasian penyusunan rencana kerja Kantor;
- b. pengkoordinasian, penyelenggaraan, urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan Kantor;
- c. pelaksanaan urusan bina program;
- d. pelaksanan kegiatan ketatausahaan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
Baghm Ketlp
SEKSI PERIJINAII JASA USAIIA
Pual 10
Seksi Perijinan Jasa Usaha mempunyai tugas memba.ntu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu di bidang perijinan jasa usaha.
Pual 11
BAB I - KETENTUAK UMUM
Pasal 10
- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perijinan Jasa Usaha
BAB I - KETENTUAK UMUM
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Perijinan tertentu menyelenggarakan fungsi:
BAB I - KETENTUAK UMUM
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Perijinan tertentu menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perijinan Tertentu
BAB I - KETENTUAK UMUM
Pasal 18
- ( 1) Guna menunjang kelancaran pelayanan penJman dapat dibentuk Tim Teknis yang bertugas melakukan verifikasi terhadap setiap permohonan perijinan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang membidangi.
- (3) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
KETEIITIJAII PBNUTUP
Paul 19
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2011 tent.ang Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo d.icabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETEIITIJAII PBNUTUP
Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Diundangkan di Situbonao· ·› pada tanggai'O ~N 2012 S '.ARIS DAERAH EN NDO, Drs. I WIJORO, S. T ., M.M Pembina Utama lluda 111P. 19541019 197603 1 010 BERITA DAERAH KABUPATElf SITUBONDO TABUN 2012 NOMOR ;;1..