PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE Nomor 27 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGURUSAN PERIZINAN PERIKANAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) Peraturan ileftteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tfettfang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan J%ikanan Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa kewajiban memiliki SIPI dan SIKPI sebagaiinana dimaksud dalam pasal \% ayat (2) dikecualikan bagi nelayan kecil dan kewajiban terscbut diganti dengan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP), maka perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Perizinan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Perizinan Perikanan.
1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
2. 3.. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3260);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi ' Sumber Daya Alam Hayati Indonesia (Lembaran Negara RI Nomor 49);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ' tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
10. 11: Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 100);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
- Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5151);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.11/MEN/2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (Fish Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01.MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.08/MEN/2009 tentang Peran Serta Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi (SLO);
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI' Nomor PER.12/MEN/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.30/MEN/2012 · tentang Usaha Perikanan Tangkap;
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER 23 Tahun 2001 tentang Produktivitas Kapal Perikanan;
22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP 30 Tahun 2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 294/DJ-PSDKP/2010; tentang
14. Prosedur Operasional Standar (POS) Pengawasan Sumberdaya Perikanan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Perizinan Perikanan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGURUSAN PERIZINAN PERIKANAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Perizinan Perikanan, diubah sebagai berikut :
- 1 Ketentuan Pasal 1 Angka 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
22. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan selanjutnya, disingkat (BPKP) adalah bukti yang diberikan kepada' Nelayan Kecil yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 5 (lima) GT (grosse Tonage).
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat la yang berbunyi sebagai berikut:
- (la) Setiap perusahaan Perikanan atau Badan Hukum atau Perseorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan yang memiliki lebih dari 1 (satu) kapal berukuran paling besar 5 GT dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
3. Ketentuan pasal 2 ayat (3) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (3) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) berlaku selama usaha berjalan, sedangkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) berlaku selama 1 (satu) tahun.
4. Ketentuan pasal 4 ayat (3) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (3) Surat Izin Usaha Perikanan Perikanan (SIUP) berlaku selama usaha berjalan, sedangkan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) berlaku selama 1 (satu) tahun.
5. Ketentuan
Pasal 14
- (1) Setiap nelayan kecil yang memiliki armada kapal/perahu dibawah 5 (lima) GT wajib memiliki Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) dan hanya memiliki 1 (satu) unit armada serta alat tangkap kapal di atas kapal;
- (2) Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Bupati dan berlaku selama 1 (satu) tahun;
- (3) Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penerbitannya tidak dikenakan biaya;
- (4) Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) tidak dapat dipindahtangankan;
- (5) Fomulir Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) sebagaimana tertuang dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan ini;
- (6) Syarat-syarat penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) adalah :
- a. Foto copy KTP dengan menunjukan aslinya.
- b. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan.
- c. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan :
1. Kapal yang digunakan hanya 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT yang dibuktikan dengan surat keterangan tukang atau surat galangan; dan
2. Kesanggupan untuk melaporkan hasil tangkapan ikan.
- d. Pengecekan fisik kapal oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Foto armada kapal/perahu untuk tampak samping kiri dan kanan.

## Pasal II

- bertentangan dengan Peraturan Bupati mi. Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 1 . Dengan berlakunya 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Kepulauan Sangihe Nomor berlak sepanjang tidak
- xtj-ts^-*daiam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Peraturan Bupati ini mulai berlaku 2. pada

Ditetapkan di Tahuna padatanggal 1 v.*t 2013

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


Diundangkan di Tahuna padatanggal 1Mei 2d3

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

WILLY ELPIANUS CARRY KUMENTAS

BERTTA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANO.HE TAHUN 2013 NOMOR *

/

♦'

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

27 O&amp;HUN 2013

1 MBI

2013

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUKTEKNIS PENGURUSAN PERIZINAN PERIKANAN

CONTOH FORMAT BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN (BPKP)


## BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMORREGISTER

NAMA PEMILIK

ALAMAT

NAMA KAPAL

NOMOR MESIN

BERAT KOTOR/BAHAN

TAHUN PEMBUATAN

ALAT PENANGKAPAN IKAN

DAERAHPENANGKAPAN

PELABUHAN PANGKALAN

BERLAKU SAMPAI :

TAHUNA, TGL, BLN, TAHUN INSTANSI


NIP.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,