PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 10 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
- a. bahwa untuk terselenggaranya pembangunan daerah yang
2. efektif, efisien dan tepat sasaran diperlukan perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu adanya pengaturan tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu membentuk Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
5. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
6. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara, Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Me1awi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 87).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 1
Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Republik Indonesa Tahun 1945.
6. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Melawi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalarn sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa, merupakan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersarna Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersarna dengan Kepala Desa.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Melawi.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15. Delegasi Masyarakat adalah peserta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang berasal dari kelompok masyarakat yang dipilih secara musvawarah untuk mengikuti tahap selaniutnya dalam proses perencanaan
16. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan daerah.
17. Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah tata cara untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat di tingkat Kabupaten dan Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJP Nasional.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahunan.
21. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dengan berpedoman pada RPJPD.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (RenjaSKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
26. Rencana Pembangunan tahunan Desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan.
31. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
32. Rancangan plafon anggaran indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD dan desa yang dimuat di dalam Rancangan Awal RKPD.
33. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
34. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program clan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
35. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari satu kegiatan.
36. Keluaran ( out put) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
37. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
38. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam menyusun rencana pembangunan.
39. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap proses penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan rencana dan evaluasi rencana.
40. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah yang telah menyiapkan suatu rancangan RPJP dan RPJMD dengan masyarakat yang akan memberikan masukan tehadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk Musrencang Jangka Panjang dan jangka Menengah.
41. Sosialisasi Publik adalah penyebarluasan rancangan akhir RPJPD clan RPJMD oleh Pemerintah Daerah baik langsung maupun melalui media massa.
42. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas clan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.
43. Masyarakat adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan clan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB II - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2
- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro terpadu semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Kabupaten Melawi.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah clan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
- a. rencana pembangunan jangka panjang;
5. )
•
+
BAB II - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3
- (1) Perencanaan Pembangunan Desa mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan Desa yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam lingkungan desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
- a. rencana pembangunan jangka menengah; dan
- b. rencana pembangunan tahunan.
BAB II - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4
- (1) RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan
BAB II - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 5
- ( 1) RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa yang penyusunannya
BAB II - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6
- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai denga tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif;
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III - TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 7
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.
BAB III - TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 8
- ( 1) Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan:
- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;
- b. musyawarah perencanaan pembangunan daerah, dan
- c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan:
- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;
- b. musyawarah perencanaan pembangunan daerah, dan
- c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
- a. Penyusunan dan penetapan Fungsi Pembangunan Prioritas;
- b. Penyusunan dan penetapan rancangan plafon anggaran indikatif untuk SKPD dan Desa;
- c. Penyiapan rancangan rencana kerja;
- d. Penyusunan rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Bagian Pertama
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 9
- ( 1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJP Daerah.
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan konsultasi publik untuk menenma masukan terhadap rancangan awal RPJP Daerah.
- (3) Rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Daerah untuk pembahasan RPJP.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 10
- (1) Musrenbangda diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan mengikut sertakan masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah:
- a. organisasi masyarakat di tingkat kabupaten;
- b. forum warga di tingkat kecamatan;
- c. organisasi kepemudaan di tingkat kabupaten;
- d. organisasi perempuan di tingkat kabupaten;
- e. perguruan tinggi;
- f. asosiasi prof esi; dan
- g. media massa.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lam-bat 1 (satu} tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan;
- (5) Keputusan Musrenbang Jangka Panjang Daerah ditandatangani oleh unsur
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 11
- ( 1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 12
RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BagianKedua
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 13
- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan konsultasi publik dalam rangka menerima masukan untuk rancangan awal RPJMD.
- (3) Konsultasi publik diikuti oleh peserta sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (2).
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 14
- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra­ SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra­SKPD se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan berpedoman pada RPJP Daerah.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 15
- (1) Rancangan RPJM Daerah menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Daerah diikuti oleh unsur­unsur penyelenggara pemerintahan dan unsur­unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang jangka Menengah Daerah.
- (4) Keputusan Musrenbang Jangka Menengah Daerah ditandatangani oleh unsur masyarakat yang dipilih dalam Daerah Pemerintahan Kabupaten dan perwakilan dari unsur Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 16
Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 17
- ( 1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 18
- (1) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (2) Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
Bagian Ketiga
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 19
Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RPJM Desa sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah ke dalam strategi pembangunan Desa, kebijakan umum program prioritas Kepala Desa dan arah kebijakan keuangan Desa.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 20
- (1) Rancangan RPJM Desa menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah Desa.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Desa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa dan unsur-unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang Jangka Menengah Desa yaitu:
- a. Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa (LPMD);
- b. Organisasi masyarakat;
- c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau organisasi perempuan;
7. d.Ketua RW;
- e. Tokoh masyarakat desa;
- f. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa;
- g. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Desa.
- (4) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Desa.
- (5) Keputusan Musrenbang Jangka Menengah Desa ditandatangani oleh unsur pemerintah desa dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang Jangka Menengah Desa.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 21
Musrenbang jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 22
Kepala Desa menyusun rancangan akhir RPJM Desa
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 23
RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Bagian Keempat Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 24
- ( 1) Kepala Bappeda menyiapkan Prioritas Fungsi dan Rancangan Plafon Anggaran Indikatif untuk tiap SKPD dan Desa.
- (2) Prioritas Fungsi dan Rancangan Plafon Anggaran Indikatif untuk SKPD dan Desa di muat dalam rancangan awal RKPD.
- (3) Prioritas Fungsi dan Rancangan Plafon Anggaran lndikatif untuk SKPD dan Desa ditetapkan
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 25
- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD tahun yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.
- (2) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD tahun yang akan datang dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 26
- (1) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD yang akan datang diikuti oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah, delegasi masyarakat kecamatan dan peserta dari unsur masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (2).
- (2) Musrenbang Kabupaten dalam rangka menyusun RKPD menghasilkan:
- a. kesepakatan tentang program;
- b. kesepakatan tentang kegiatan;
- c. kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan
- d. kesepakatan tentang delegasi masyarakat yang akan terlibat dalam proses pembahasan RAPBD dan Musrenbang Propinsi.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD yang akan datang.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 27
Musrenbang penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan paling lambat bulan Maret tahun berjalan.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 28
Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 29
- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
- (2) Pembahasan RAPBD melibatkan tiga pihak yaitu :
- a. DPRD yang memiliki hak budget;
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 30
RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 31
Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RKP Desa tahun yang akan datang sebagai penjabaran dari RPJM Desa.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 32
Kepala Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP Desa tahun yang akan datang.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 33
- (1) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP Desa yang akan datang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah desa dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3).
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP Desa yang akan datang.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 34
- (1) Musrenbang penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilaksanakan paling lambat bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa menghasilkan:
- a. kesepakatan tentang program;
- b. kesepakatan tentang kegiatan;
- c. kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan; dan
- d. kesepakatan tentang delegasi masyarakat desa yang akan terlibat dalam Musrenbang Kecamatan.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 35
Keputusan Musrenbangdes mengenai RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbangdes.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 36
Kepala Desa menyusun rancangan akhir RKP Desa
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 37
RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 menjadi pedoman penyusunan RAPB Desa.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 38
RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 39
Bagian yang berisi usulan kegiatan di luar kewenangan Desa dalam RKP Desa diajukan kepada pemerintah kabupaten melalui musrenbang kecamatan.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 40
- (1) Camat menyelenggarakan musrenbang kecamatan tahunan dalam rangka penyusunan Rekapitulasi Usulan Desa-desa di kecamatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Kabupaten dan Forum SKPD.
- (2) Musrenbang Kecamatan diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan daerah, instansi pemerintah tingkat kecamatan, delegasi masyarakat desa, dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 41
- (1) Musrenbang penyusunan rekapitualsi usulan desa-desa di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dilaksanakan paling lambat bulan Februari tahun berjalan.
- (2) Musrenbang Kecamatan menghasilkan:
- a. kesepakatan tentang program;
- b. kesepakatan tentang kegiatan;
- c. kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan; dan
- d. kesepakatan tentang delegasi masyarakat kecamatan yang akan terlibat dalam Musrenbang Kabupaten dan Forum SKPD.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 42
- (1) Keputusan Musrenbang Kecamatan mengenai rekapitulasi usulan Desa di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditandatangani oleh Camat, perwakilan instansi Pemerintah tingkat kecamatan, para ketua delegasi masyarakat desa, dan representasi kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan yang menjadi peserta Musrenbang Kecamatan.
- (2) Keputusan Musrenbang Kecamatan mengenai rekapitulasi usulan Desa di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan.
- (1) Bappeda selaku fasilitator menyelenggarakan forum SKPD dan/atau gabungan SKPD dalam rangka menyelaraskan hasil Musrenbang Kecamatan Tahunan yang dibawa oleh delegasi Masyarakat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) dengan Rancangan Renja-SKPD.
- (2) Hasil forum SKPD atau gabungan SKPD digunakan sebagai bahan nonremmrnoon ranooncan Ionia\_@[DH
- (3) Kepala Bappeda menyempurnakan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Ketujuh
Forum SKPD
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 44
Peserta Forum Kabupaten terdiri dari para Delegasi Masyarakat Kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 45
Forum-SKPD Kabupaten menghasilkan :
- a. Rancangan Renja-SKPD
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 46
- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masmgmasing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 47
- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan
BAB IV - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Pasal 48
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.
DATA DAN INFORMASI
BAB VI - DATA DAN INFORMASI
Pasal 49
daerah didasarkan nada
data dan informasi vang
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
- c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. potensi sumber daya daerah;
- f. produk hukum daerah;
- g. kependudukan;
- h. informasi dasar kewilayahan; dan
1. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.
KELEMBAGAAN
BAB VII - KELEMBAGAAN
Pasal 50
- ( 1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Satuan Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Bupati menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar desa.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51
- (1) Sebelum RPJP Daerah menurut ketentuan dalam peraturan daerah ini ditetapkan, penyusunan RPJM Daerah tetap mengikuti ketentuan ayat (2) dengan mengesampingkan RPJP Daerah sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan Dokumen RPJPD dapat berlanjut dengan mengikuti ketentuan pasal 4 ayat (1) dengan mengesampingkan RPJP Nasional dan RPJPD Propinsi sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh pada t ggal ACO

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal SEKRET! {SPERA KABUPATEN MELAW1, ' ? / ?'\N • J :.i.i �� \ \ g z\ f- • '{ULYONO .0 l ' Z s. / LEMBARAN H KABUPATEN MELAWI TAHUN BUPÀTI MELAWI, E L
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
## TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
## I. UMUM
## 1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup landasan hukum di bidang Perencanaan Pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah. Dalam dimensi waktu, rencana pembangunan dibagi ke dalam tiga periodisasi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); (3) Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam rangka mengoptimalkan peran masyarakat, maka salah satu tahapan dalam proses perencanaan adalah musyawarah perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat.
## 2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
RPJP memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. RPJP diperlukan untuk rnengantisipasi perubahan yang terjadi secara perlahan sehingga tidak terasa dalam jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan masalah besar bagi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang. Perubahan yang demikian antara lain terjadi pada demografi, sumberdaya alam, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, pada tahap awal penyusunan RPJP Daerah pemikiran visioner yang berkaitan dengan perubahan jangka panjang di atas perlu dihimpun dan dikaji dengan seksama. Informasi ini digunakan sebagai bahan penyusunan visi pembangunan untuk periode rencana yang dimaksud.
Selanjutnya perencanaan pembangunan jangka panjang daerah di ikuti dengan penentuan pilihan arah untuk pembangunan kewilayahan, sarana dan prasarana, serta arah pembangunan bidang-bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan perundang-undangan, pertahanan, keamanan, dan agama. Komitmen ini, ditindaklanjuti dengan rancangan peta penuntun penyusunan kebijakan kunci (road map) yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
## 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
RPJM Daerah adalah rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Bupati yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah. Dengan demikian tahap awal dari penyusunan RPJM Daerah adalah penjabaran visi-misi dan program prioritas Bupati ke dalam Rancangan Awal. Dancancan diadikan nedoman bao; Satuan
Draft RPJM Daerah disusun dengan menggunakan Renstra-SKPD dan menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah. Rancangan Akhir disusun dengan mengakomodasi hasil Musrenbang dan kemudian ditetapkan menjadi RPJM Daerah.
## 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. W alau bernama rencana kerja pemerintah daerah, namun perlu disadari bahwa pembangunan nasional utamanya dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Yang diperlukan dari pemerintah adalah aturan agar kegiatan masyarakat itu sendiri sesuai dengan prinsip pembangunan yang telah ditetapkan dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukupjelas Pasal 2 Cukupjelas Pasal 3 Cukupjelas | Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukupjelas | |--------------------------------------------------------------| | Pasal 8 Cukupjelas | | Pasal 9 Cukupjelas | | Pasal 10 | | Cukupjelas | | Pasal 11 | | Cukupjelas Pasal 12 Cukupjelas | | Pasal 13 Cukupjelas | | Pasal 14 Cukupjelas | | Pasal 15 | | Cukup jelas Pasal 16 | | Cukupjelas | | Pasal 17 | | Cukupjelas | | Pasal 18 Cukupjelas | | Pasal 19 Cukupjelas | | Pasal 20 | | Cukupjelas | | Pasal 21 | | Cukupjelas Pasal 22 | | Cukupjelas | | Pasal 23 | | Cukupjelas Pasal 24 | | Cukupjelas | | Pasal 25 | | Cukup | | jelas Pasal 26 | | Cukupjelas | | Pasal 27 | | Cukupjelas | | Pasal 28 | | Cukupjelas |
PENJELASAN
Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu berdasarkan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah. Di samping itu, pemerintah juga perlu mendorong, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Semua kegiatan pemerintah ini dikategorikan sebagai kegiatan dalam kerangka regulasi.Tidak semua barang dan jasa yang diperlukan masyarakat dapat dihasilkan dan disediakan oleh masyarakat itu sendiri. Barang dan jasa publik (non-excludable/non-rivalry) tidak mampu disediakan/diperjual-belikan oleh individu atau kelompok di masyarakat, sehingga pemerintah harus menyediakannya. Kegiatan ini selanjutnya disebut kegiatan dalam kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah. ## 5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Perkembangan perencanaan partisipatif bermula dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Semua pihak yang terkait selanjutnya dikenal dengan istilah pemangku kepentingan (stakeholders). Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan program, dan diyakini bahwa besarnya komitmen ini tergantung kepada sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Daerah, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda) di mana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif. dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniawan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain. ## II. PASAL DEMI PASAL