PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Nomor .2.. Tahun 2017 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR .2.. TAHON 2017 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR .2.. TAHON 2017
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- Menimbang a. distribusi perdagangan maka dipandang perlu diatur kegiatan
- bahwa Pasar merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian Daerah dan sarana pengelolaan pasar di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. bahwa dalam rangka pelayanan rriasyarakat pengunjung pasar dan pedagang, penataan dan pembinaan serta perlindungan terhadap pasar rakyat perlu ditingkatkan agar tercipta suasana kehidupan pasar yang sehat dan teratur;
- c. bahwa agar pengelolaan pasar rakyat yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing maka diperlukan adanya pengaturan dalam pengeioiaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Minahasa Tenggara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik .. Indonesia Nomor 5234);
.
...
.:)\_ \_ ,.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58-, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 20l2 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M­ DAG/PER-12 /2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Pasar Modem;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M­ DAG/PER-8/2015 TentangPedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAH.f\SA TENGGARA . \_ "'::� dan
BUPATI MINAHASA TENGGARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan (i . PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
I
- otonomi dan tugas pembantuan dengan prmsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara;
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Minahasa Tenggara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Pasar Kabupaten Minahasa Tenggara;
8. Kepala Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengelola kegiatan pasar pada suatu pasar;
9. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
10. Pasar Umum adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan · lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
- 1 1 . Pasar Khusus adalah pasar dengan dagangan yang diperjualbelikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya contohnya pasar hewan, atau pasar buah;
12. Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut pasar adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar;
13. Pengelolaan pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan,' pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum;
14. Perlindungan Pasar adalah upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi ciaiam mencapai kesejahteraan usaha masyarakat pasar;
15. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar;
16. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit­ langit/ penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pin tu, yang dipergunakan untuk berjualan;
17. Los Pasar yang selanjutnya disebut Los adalah bangunan dalam pasar serta alas/lantainya permanen dalam bentuk memanjang tanpa dinding pemisah dan beratap dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang atau jasa atau usaha lain oleh beberapa orang;
18. Tenda adalah sarana berjualan yang bersifat sementara di area tertentu dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung dengan izin Dinas;
- 19, Pelataran adalah lahan di area pasar selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidentil lainnya yang berada di area oasar:
.,.
20. Area pasar adalah lahan dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas di pasar yang merupakan bagian dari pasar;
21. Pedagang pasar adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/ atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya;
22. Pedagang toko /kios adalah pedagang yang diizinkan melakukan kegiatan ciagangnya di toko /idos cii: pasar;
23. Pedagang los adalah pedagang yang diizinkan melakukan kegiatan dagangnya di los pasar;
24. Pihak lain adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta Nasional/Penanaman Modal Dalam Negeri, lembaga pendidikan dan/atau yayasan/Lembaga Sosial Masyarakat yang tunduk pada hukum Indonesia dan ber-badan hukum;
25. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
26. Rekomendasi Menempati Fasilitas Pasar yang selanjutnya disingkat RMFP adalah rekomendasi yang dikeluarkan Kepala Dinas atas nama Bupati kepada perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa didalam pasar dan/atau di pelataran pasar atau memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap di pasar yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
27. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah Kartu identitas yang diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan pasar sebagai tempat melakukan kegiatan usaha;
28. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pelayanan pasar yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
29. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah;
31. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang;
33. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang­ undang untuk melakukan penyidikan;
, e
- t,. f · 34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGkUP
Pasal 2
Tujuan pengelolaan pasar adalah :
- menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat; a.
- meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; b.
- memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap pelaku pasar; c.
- mengoptimalkan sumberdaya milik pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat; d.
- memberdayakan potensi ekonomi lokal; e.
- mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi; f.
- meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. g.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGkUP
Pasal 3
Ruang lingkup pengelolaan pasar dalam Peraturan Daerah ini adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR
Pasal 4
- Kedudukan pasar sebagai bentuk fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian di Daerah.
BAB III - KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR
Pasal 5
Fungsi pasar adalah tempat transaksi jual beli barang dan/ atau jasa yang sah antara penjual dengan pembeli.
BAB IV
TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu Tu gas
BAB III - KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR
Pasal 6
Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan dan perlindungan pasar yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah 1n1.
\}
.
Togas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dinas meliputi:
- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan pasar;
- b. melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan perlindungan pasar;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pasar;
- d. melakukan pengaturan dan penataan pedagang pasar;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar;
- f. melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana pasar;
- g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan dan perlindungan pasar.
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB III - KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR
Pasal 8
- ( 1 ) Pemerintah Daerah berkewajiban dalam penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar di Daerah.
- (2) Dinas berkewajiban :
- a. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan pasar;
- b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi pasar;
- c. menyusun kebutuhan sarana prasarana pasar;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pengelolaan pasar;
- e. menerbitkan RMFP, KIP, Surat Tanda Terima Setoran, dan
- f. memungut retribusi pasar pada pedagang.
Bagian Ketiga Wewenang
BAB III - KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR
Pasal 9
Dalam menyelenggarakan pengelolaan pasar, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan pasar
BAB III - KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR
Pasal 10
- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar.
- (2) Dinas bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar.
- (3) Kepala Pasar bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam mengelola pasar di wilayah kerjanya.
BABV PERENCANAAN DAN PENGADAAN
- (1) Dinas menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan perlindungan pasar.
- (2) Dinas menyusun kebutuhan sarana prasarana pengelolaan dan perlindungan pasar.
Bagian Kesatu Penyelenggaraan
BAB VI - PENYELENddARAAN, PENGELOLAAN DAN PERL1NoUNdAN PASAR
Pasal 12
Penyelenggaraan pasar meliputi:
- a. perencanaan pengelolaan pasar;
- b. pelaksanaan dan pemeliharaan pasar;
- c. pengawasan pengelolaan pasar;
- d. pembinaan serta pengendalian; dan
- e. perlindungan.
Bagian Kedua
Pengelolaan
Paragraf 1 Umum
BAB VI - PENYELENddARAAN, PENGELOLAAN DAN PERL1NoUNdAN PASAR
Pasal 13
- ( 1} Pengelolaan pasar meliputi fisik dan non fisik.
- (2) Pengelolaan pasar dari segi fisik meliputi:
- a. perencanaan operasional dan pelaksanaan pengelolaan pasar;
- b. penguasaan dan penggunaan lahan pada lokasi yang telah ditentukan oleh Bupati; dan
- c. pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan serta pengembangan lahan dan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
� '
.
• ;
- (3) Pengelolaan pasar dari segi non fisik meliputi menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang clan/ atau jasa secara wajar, tertib, aman, dan nyaman serta berkelanjutan.
- (4) Menciptakan situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
- a. pendataan, penataan dan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
- b. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan; clan
- c. perlindungan clan pengenclalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan pasar.
BAB VI - PENYELENddARAAN, PENGELOLAAN DAN PERL1NoUNdAN PASAR
Pasal 14
Obyek pengelolaan clan perlinclungan pasar adalah pasar yang climiliki, dikuasai clan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB VI - PENYELENddARAAN, PENGELOLAAN DAN PERL1NoUNdAN PASAR
Pasal 15
- ( 1) Penyelenggaraan, pengelolaan clan perlinclungan pasar yang climiliki, dikuasai clan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. mengelola clan melindungi aset yang dimiliki;
- b. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian peclagang;
- c. memungut retribusi pelayanan pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
- d. melaporkan kegiatan pengelolaan setiap bulan kepada Bupati.
Paragraf 2 Pendirian dan Pembangunan
BAB VI - PENYELENddARAAN, PENGELOLAAN DAN PERL1NoUNdAN PASAR
Pasal 16
- (1) Bupati menentukan lokasi untuk mendirikan, meminclahkan, memperluas dan merenovasi pasar.
- (2) Dalam menentukan lokasi untuk mendirikan, memindahkan, memperluas clan merenovasi pasar dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek­ aspek tertentu.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana \_dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENYELENddARAAN, PENGELOLAAN DAN PERL1NoUNdAN PASAR
Pasal 17
- (1) Lokasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Aspek-aspek sebagai pertimbangan penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yakni sebagai berikut: a. telah mempunyai embrio pasar;
- b. dekat dengan pemukiman · pencluduk a tau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. membuka dan menyediakan akses terhadap transportasi umum; clan
- d. memiliki prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.
, ­
'
- ( 1) Pembangunan pasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) melibatkan Dinas teknis dan pihak terkait.
Paragraf 3 Jenis clan Klasifikasi
BAB VI - PENYELENddARAAN, PENGELOLAAN DAN PERL1NoUNdAN PASAR
Pasal 19
- ( 1) Pasar ditinjau dari jenis dagangan dibedakan :
- a. pasar umum; dan
- b. pasar khusus.
- (2) Pasar ditinjau dari klasifikasi
BAB VI - PENYELENddARAAN, PENGELOLAAN DAN PERL1NoUNdAN PASAR
Pasal 20
Fasilitas pasar meliputi :
- a. lahan;
- b. kios;
- c. los;
- d. jaringan listrik;
- e. drainase;
- f. sarana parkir;
- g. sarana bongkar muat;
8. h, sarana kantor pengelola;
- i. sarana Mandi Cuci Kakus (MCK} dan air bersih;
- j. sarana keamanan dan pengamanan;
- k. sarana pemadam kebakaran (hydrant);
1. sarana kebersihan;
- m. akses jalan dan pin tu.
- n. pos pelayanan terpadu; dan
- o. ruang terbuka hijau.
Paragraf 5 W aktu Kegiatan Pasar
BAB VI - PENYELENddARAAN, PENGELOLAAN DAN PERL1NoUNdAN PASAR
Pasal 21
- (1) Pasar dibuka setiap hari mulai pukul 05.00 WITA sampai dengan pukul 12.00WITA.
- (2) Bupati dapat menetapkan pasar-pasar tertentu yang dibuka melebihi dari ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Ketiga Perlindungan
BAB VI - PENYELENddARAAN, PENGELOLAAN DAN PERL1NoUNdAN PASAR
Pasal 22
- ( 1} Perlindungan Pasar merupakan upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
- (2) Perlindungan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan kualitas bangunan, penataan atau pengelompokan pedagang;
- b. memberikan kesempatan yang sama pada pedagang untuk memanfaatkan pasar, meningkatkan kesadaran, kamampuan dan kemandirian pedagang;
- c. memberikan kemudahan kepada pedagang dalam hal pengurusan administrasi dan perlindungan standarisasi pelayanan;
- d. meningkatkan pengembangan sumber daya pelaku pasar;
- e. memberikan kenyamanan dan keamanan pasar; dan
- f. memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran.
Bagian Kesatu Tata Administrasi Penempatan Pedagang
BAB VII - TATA KELdLA PEf&gt;AdANd
Pasal 23
- ( 1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan di pasar.
- (2) Dinas menentukan standar layanan administrasi dan operasional kegiatan pasar.
- (3) Setiap pedagang yang tidak melaksanakan keterittian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) clikenakan sanksi administrasi.
- (4) standar layanan administrasi dan operasional kegiatan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati
- (5) sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati
j
•
Bagian Kedua RMFP clan KIP
Paragraf 1 Syarat RMFP dan KIP
BAB VII - TATA KELdLA PEf&gt;AdANd
Pasal 24
- ( 1) Setiap orang atau badan yang menggunakan kios, los a tau lahan dalam areal Pasar wajib memiliki RMFP dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) RMFP sebagai dasar hak penempatan tempat berdagang di Pasar.
- (3) Permohonan yang dikabulkan kepada pemohon diberikan RMFP.
- (4) Untuk pendataan identitas setiap pedagang kios/los diberikan KIP.
- (5) Pemberian KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3} diberikan sesuai dengan kapasitas pasar yang ditetapkan oleh Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian RMFP dan KIP diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf2 Jangka Waktu
BAB VII - TATA KELdLA PEf&gt;AdANd
Pasal 25
- (1) RMFP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu} tahun dan KIP diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan.
Paragraf 3 Pencabutan clan Penarikan RMFP
BAB VII - TATA KELdLA PEf&gt;AdANd
Pasal 26
- ( 1) RMFP dapat dicabut oleh Kepala Dinas atas nama Bupati karena:
- a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam RMFP;
- b. meninggalkan tempat berdagang lebih dari 2 (dua) bulan tanpa keterangan yang jelas berturut turut atau tidak berturut turut dan tidak membayar Retribusi;
- c. tidak memperbaharui RMFP;
- d. ahli waris tidak melaporkan pemegang RMFP yang meninggal dunia; dan/atau
- e. tidak menaati ketentuan tata tertib Pasar.
- (2) Pedagang yang telah dicabut RMFP diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada Dinas dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh} hari.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, atas laporan Kepala Pasar, Kepala Dinas memerintahkan pengosongan, secara paksa.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mencabut RMFP untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
,
..
•
&gt;
Paragraf 4 Pengalihan RMFP
BAB VII - TATA KELdLA PEf&gt;AdANd
Pasal 27
- ( 1) Pemegang RMFP yang tidak menggunakan lagi tern pat berdagang dapat mengalihkan haknya kepada orang lain dengan ketentuan sebagai berikut: a. memberitahukan maksud pengalihan RMFP kepada Kepala Dinas melalui Kepala Pasar;
- b. apabila pengalihan RMFP disetujui Kepala Dinas melalui Kepala Pasar, pedagang pengganti membuat Surat Pemyataan Pemindahan rekomendasi dari Pihak Pertama ke Pihak Kedua dan wajib memenuhi persyaratan dan telah melunasi retribusi;
- c. melampirkan Surat Kematian bagi pemohon yang menggantikan pemegang RMFP yang telah meninggal dunia.
- (2) Atas pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut bea balik nama sebesar 10 % dari taksiran nilaijenis fasilitas pasar.
Bagian Kedua Penataan Tempat Pedagang
BAB VII - TATA KELdLA PEf&gt;AdANd
Pasal 28
Kepala Dinas dalam penataan kios dan los berpedoman pada zonasi dengan melihat jenis barang dagangan;
- a. Kepala Dinas melalui Kepala Pasar berwenang untuk melakukan penataan kios dan los dengan BAB VIII TATA TERTIB DIDALAM PASAR
Bagian Kesatu Penempatan Barang Dagangan
BAB VII - TATA KELdLA PEf&gt;AdANd
Pasal 29
- (1) Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan, pedagang wajib mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berdagang yang telah ditetapkan.
- (2) Pedagang yang. menempatkan barang dagangannya melebihi batas tempat berdagang yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan dikenakan sanksi administrasi. - (3) Sanksi administrasi ini berupa: - a. teguran lisan; - b. teguran tertulis; - c. pencabutan RMFP dan/ atau KIP; ## Pasal 30 - (1} Dinas bertanggungjawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar. - (2) Pedagang wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar. - (3) Pengunjung wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar. - (4) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi. - (5) Pengunjung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi. - (6) Sanksi administrasi ini berupa: - a. teguran lisan; - b. teguran tertulis; - c. pencabutan RMFP dan/ atau KIP; Bagian Ketiga Keamanan Pasal 31 - (1) Dinas bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar. - (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyediakan Petugas Keamanan Pasar yang bertugas menjaga keamanan pasar. - (3) Pelaksanaan keamanan pasar, pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang, pengunjung serta lingkurigan bangunan pasar dan sarana penunjangnya. - (4) Pedagang dan pengunjung turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan pasar. - (5) Pedagang dan pengunjung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi. - (6) Sanksi administrasi ini berupa: - a. teguran lisan; - b. teguran tertulis; - c. pencabutan RMFP dan/ atau KIP; BAB IX HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKS! Bagian Kesatu Hak, Kewajiban dan Larangan Pasal 32 . . - ( 1) Setiap pedagang berhak : - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah; - b. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan RMFP yang diberikan; - c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan pasar; - d. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar; - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah; dan - f. memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya. - (2) Setiap pedagang berkewajiban : - a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar; - b. menempati lokasi berdagang sesuai hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur; - c. menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sek.itar kegiatan usaha;

Penandatangan: - d. melaporkan setiap ada kerusakan kios atau los kepada Kepala Dinas melalui Kepala Pasar paling lama 3 (tiga) hari setelah terjadi kerusakan;

Penandatangan: - e. melaporkan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Pasar apabila bermaksud menghentikan penggunaan k.ios atau los paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum saat penghentian. (apabila pengguna kios atau Los bekeinginan untuk menghentikan penggunaan kios atau los, maka wajib melaporkan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Pasar paling lama 1 (satu) bulan sebelum penghentian penggunaan kios atau los; - f. membayar retribusi pelayanan pasar dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; - g. dibuka atau tidak wajib membayar Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. - h. mematuhi ketentuan penggunaan zona di pasar; - i. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. - (3) Setiap pedagang dilarang: - a. memiliki RMFP lebih dari 2 (dua) dalam setiap pasar; - b. mengalihkan RMFP, KIP, SKRD dan/atau SSRD kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat fasilitas pasar yang sah; - c. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar harian yang menjadi haknya selama 60 (enam puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; - d. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar dengan hari pasaran yang menjadi haknya selama 6 (enam) hari pasaran yang sama secara berturut-turut atau 18 (delapan belas) hari pasaran yang sama dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; - e. menyewakan fasilitas pasar kepada pihak lain; - f. memindahtangankan tempat fasilitas kepada pihak lain; - g. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lahan pasar yang . b.ukan .haknya, . atau menggunakan tempat Iebih Iuas dari yang . telah ditentukan; I ,- . . ' - h. meletakkan dan/ atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar; - i. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya; - j. mengganggu proses .pembersihan pada saat pasar tutup;

Penandatangan: - k. mengubah luas dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk; - I. mengganti dan/ atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda .dengan jenis .barang.dagangan yang tercantum.dalam .RlvlFP; - m. menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia; - n. menggunakan mesin · tan pa dilengkapi dengan peredam suara dan .getaran; - o. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar; - p. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan clan ketertiban um um. - q. -mempekefjakaii -pelayan: atau -pembaritu diduga ·befpenyakit 0 - mefitilaf ataujiwa; - r. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang; - s. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai tempat tinggal; dan - t. menggunakan RMFP sebagai agunan pinjaman. . . . . . . - (4) Setiap orang dipasar dilarang : - a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak .ditempat yang sediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum; - b. bertempat tinggal di dalam pasar;

Penandatangan: - c. berada di dalam pasar pada saat pasar ditutup, kecuali atas izin Kepala Pasar; - d. melakukan aktifitas pelepas uang (rentenir) secara terang-terarrgan maupun secara terselubung di lingkungan pasar; - e. masuk ke dalam pasar dengan maksud meminta sumbangan/ derma, mengernis serta rnelalukan pungutan Har; - f. masuk ke dalam pasar dalam keadaan mabuk; - g. mengotori halaman, kios, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris pasar; - h. merusak bangunan pasar; - i. masuk ke dalam pasar dengan keadaan menderita Iuka-Iuka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya; - j. . berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/ atau - k. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan. Bagian Kedua Sanksi Administrasi ## Pasal 33 Sanksi administrasi atas peianggaran Peraturan Daerah ini berupa a.pengosongantempatberdagang;dan .b. pembongkaran bangunan pasar yang dibangun secara ilegal. • • ## BABX RETRIBUSI ·PELAYANAN-PASAR ## Pasal 34 - ( 1) Setiap pedagang di dalam pasar dikenakan pungutan Retribusi Pelayanan Pasar. - (2) Ketentuan mengenai tarif retribusi pelayanan pasar dan tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar ditetapkan dalam Peraturan Daerah. ## BAB XI KERJASAMA ## Pasal 35 - (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam . kegiatan pengelolaan dan perlindungan pasar dengan Pihak Lain. - (2) Kegiatan pengelolaan pasar dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keamanan, kebersihan, perparkiran, kamar mandi dan teknisi listrik. - (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## BAB XII --------- - - --PEMBINAAN ,--PENGAWASAN DAN--EVAtUASI ## Pasal 36 - (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan pasar dilakukan oleh Dinas. - (2) .Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditujukan kepada pedagang dan masyarakat. - (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/ atau lembaga/ organisasi kemasyarakatan. ## Pasal 37 - ( 1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pasar. - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat \_ dan/ atau lembaga/ organisasi kemasyarakatan.

Penandatangan: - (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), wajib dilaporkan . . . kepada Bupati setiap bulan. ## Pasal 38 - ( 1) Dinas secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan dan perlindungan pasar.

Penandatangan: - (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , wajib dilaporkan kepada Bupati setiap bulan. ' ## BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT ## Pasal 39 - ( 1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. - (2) Peran serta sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan melalui: - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah; - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pasar; dan - c. pengawasan pengelolaan dan dapat melaporkan pada pihak berwenang bila terjadi kesalahan maupun pelanggaran pengelolaan. ## BAB XIV ·KETENTUAN PENYIDIKAN ## Pasal 40 - (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana. - (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: - a. menerima laporan atau pengac:fuan dad seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah; 4. .b. melakukan .tindakan .pertama dan pemeriksaan di tern pat kejadian; - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; . . . - d. melakukan penyitaan benda atau surat; - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 8. f . . memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangkaatau saksi; - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa .tidak .terdapat cukup bukti atau peristiwa . terse but \_ bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan 1. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, - (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pfc:fana. \. . .•. ## BAB XV ## KETENTUAN ·PIDANA Pasal 41 - { 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat [L], Pasal 32 ayat (3-) huruf b-, huruf f, huruf j, huruf 1, huruf p, huruf r huruf s, ayat (4) huruf b, huruf d huruf f, huruf h, huruf j dan huruf k dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50. 000. 000 (lima puluhjuta rupiah) - (2) Tindak pidana sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) adalah pelanggaran. ## BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 42 Pemasangan reklame dan penarikan pajak-pajak serta retribusi akan diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku. ## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Penetapan: Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal tslvv� 2017

Penandatangan: BUPATI MINAHASA TENGGARA, JAMES SUMENDAP

Penetapan: Diundangkan di Ratahan .Pada tanggal t � �T 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATE�SA TENGGARA, FARRY FREYKE LIWE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR ... l09 - ., .· 1. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA ...
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
## I. UMUM
Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki beberapa pasar yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasar-pasar ini dalam penyelenggaraannya perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah karena memiliki peran strategis dan urgen sebagai sarana perekonomian masyarakat lokal.
Pasar tradisional mempunyai pengaruh yang besar dalam mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena pada pasar tradisional terdapat banyak aktor yang terlibat dengan berbagai macam mata pencaharian untuk mensejahterakan kehidupannya baik itu pedagang, pembeli, pekerja panggul dan sebagainya. Selain itu, mereka semua adalah aktor yang \_berperan penting dalam mempertahankan \_eksistensi pasar rakyat.
Dalam pasar rakyat juga terjadi interaksi sosial yang tidak diternukan dalam pasar modern, karena para pembeli dan penjual bertemu langsung untuk melakukan suatu transaksi jual beli. Interaksi sosial tersebut rn:erupakan suatu nilai lebih untuk pasar tradisional sebab pembeli dan penjual dapat melakukan proses tawar menawar barang yang akan dibeli oleh pembeli, mutu dari barang yang akan dibeli, menumbuhkan kesan akrab antara pembeli dan penjual, dan yang paling penting yakni terciptanya rasa kebersamaan dan ikatan persaudaraan diantara sesama, yang terbangun dari .berbagai latar .belakang kepelbagaian, baik agama, suku dan budaya.
Pasar tradisional merupakan aset Pemerintah Daerah yang mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan di daerah karena merupakan salah satu sumber PAD yang pada hakekatnya berfungsi sebagai pilar penyangga perekonomian daerah. Kendatipun demikian, eksistensi pasar harus ditata dengan seperangkat aturan sebagai bingkai hukum dalam pengelolaannya .
II.
. PASAL DEMI PASAL
Pasal l
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas,
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas. Pasal.6 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
· e |------------------|----------------| | Pasal 9 | Cukupjelas. | | Pasal 10 | Cukup jelas. | | Pasal 1 1 | Culrup jelas. | | Pasal 12 | Culrup jelas. | | Pasal 13 | Cukup jelas. | | Pasal 14 | Cukupjelas. | | Pasal 15 | Cukup jelas. | | Pasal 16 | Culrup jelas. | | Pasal 17 IT- | Cukup jelas. | | Pasal 18 | Cukup jelas. | | Pasal 19 | Cukupjelas, | | Pasal 20 | Cukup jelas. | | Pasal 2i | Culrup jelas. | | .Pasal 22 | | | Pasal 23 | Cukup jelas. | | Pasal 24 - | Cukupjelas. | | Pasal 25 | Cukup jelas. | | Pasal 26 | Culrup jelas. | | .Pasal 27 | Cukup jelas. | | Pasal 28 | Cukup jelas, | | Pasal 29 | .Cukupjelas. | | Pasal 30 | Cukup jelas. | | Pasal 31 | Culrup jelas. | | Pasal 32 | Cukup jelas. | | Pasal 33 | Cukup jelas. | | Pasal 35 | Cukupjelas. | ' .,. , , \_ \_ . \ ' -- • -, }! -
PENJELASAN
Pasal 43
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR Cukup jelas. . Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukupjelas. Cukup jelas.