Unknown Unknown Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa; 2. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pengelolaan Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penghasilan Tetap Tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa;
2. Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
u
- Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 8.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 9.
u
U
Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
2. 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 20);
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP SANGADI DAN PERANGKAT DESA.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Sangadi adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri Sekretaris Desa, Porobisporobis dan Kepala-kepala Dusun. 5.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6.
- Dana Desa adalah dana perimbangan yang diberikan ke desa berdasarkan rumus penghitungan sesuai ketentuan yang berlaku untuk dikelolah oleh 7.
U
Pemerintah Desa secara otonom berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
8. 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah himpunan pendapatan yang diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh Desa selama satu tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.
9. Institusi Pengelola Dana Desa adalah Tim Pemantauan dan Evaluasi yang dibentuk untuk melakukan Evaluasi di tingkat Kabupaten/Kota, Pendampingan di tingkat Kecamatan, dan Pelaksanaan di tingkat Desa.
BAB II - JUMLAH DAN MEKANISME PEMBAGIAN
Pasal 2
- ( 1 ) Pengalokasian Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa dialokasikan berdasarkan perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD 10°/o (sepuluh perseratus) setelah di keluarkan OAK maksimal 60% (enam puluh perseratus) dialokasikan untuk Penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (2) Rata-rata Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan 30 % (tiga puluh perseratus) jumlah Alokasi Dana Desa se Kabupaten serta jumlah Sangadi, Sekretaris Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Urusan, dan Kepala Dusun Dalam Desa yang bersangkutan.
- (3) Jumlah Penghasilan tetap Sangadi, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun dihitung dengan Perkalian:
- a. 70% (tujuh puluh perseratus) untuk Sekretaris Desa, berdasarkan perkalian dari Penghasilan tetap Sangadi;
- b. 50% (lima puluh perseratus) untuk Kepala Urusan dan Kepala Dusun berdasarkan perkalian dari Penghasilan tetap Sangadi; dan
- c. 50o/o (lima puluh perseratus) untuk Bendahara Desa berdasarkan perkalian dari Penghasilan tetap Sangadi.
- (4) Bahwa peruntukan Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa Sebesar Rp. 11.590.950.000,-(Sebelas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian bagi Sangadi dan Perangkat Desa Non PNS adalah sebagai berikut:
- a. Sangadi sebesar Rp. 2.375.000,- Perbulan;
- b. Sekertaris Desa Non PNS sebesar Rp.1.662.500,- Perbulan;
- c. Kepala Urusan sebesar Rp. 1.187.500,- Perbulan;
- d. Bendahara Desa sebesar Rp. 1.187.500,- Perbulan; dan e. Kepala Dusun sebesar Rp. 1.187.500,- Perbulan.
- (5) Bahwa penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## BAB III MEKANISME PENYALURAN PENGHASILAN TETAP SANGADI DAN PERANGKAT DESA

## Pasal 3

- ( 1 ) Pembayaran Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Sangadi dan Perangkat Desa diwajibkan membuka Rekening di Bank Sulut Cabang Molibagu.
- (3) Dalam rangka kelancaran, keamanan dan ketepatan pembayaran penghasilan tetap ke setiap Desa, maka penyaluran penghasilan tetap dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan ditransfer ke rekening Sangadi dan masing-masing perangkat desa pada Bank Sulut Cabang Molibagu.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki


v

&lt;r:

tanggal

-3

JOvtvan

2017

BUPATI BOLAANG MO GONDOW �ATAN,;


Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal � "14\.-\ Vo If) 2017

SEKRETARIS DAERAH

9KABUPATE S GONDOW SELATAN,


BERITA

DAERAH

KABUPATEN

BOLAANG

MONGONDOW

SELATAN

NOMOR

TAHUN 2017