Unknown Unknown Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rumusan dan Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Situbondo. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Ungkungan Propinsi Jawa Timur (Lembanm Negara Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Ianbaran Negara Nomor 9 dan Berit.a Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41} se~imana telah diubah densan Undang-Undang N(?IDOI" 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 9, Tambahan l.embe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebsgaimana t.clah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 4. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tent.ang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Ka bu pa.ten Panarukan (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 38); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); Memperbatibn Menetaplran 15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 11); 16. Peratu.ran Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); 3. 1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah denga.n Peraturan Menteri Dalanl Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 ten tang Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 19. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 8); 21. Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 12); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daera.h Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 13); 23. Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007, Nomor 17); 24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera.h (RPJMD} Kabupaten Situbondo Tahun 20112015. 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Pebruari 2006 Nomor 140/286/SJ perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa; 2. Radiogram Menteri DalaJn Negeri tangga1 17 Agustus 2006 Nomor 140/ 1841/SJ; 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Januari 2007 Nomor 140 / 161 / SJ perihal Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa. IIEIIVTUSKAN: PERATURAII BUPATI TBlfTAIIO RU11U8AR DAIi' PEDOIIAN UIIUII PELAKSAKAAlf ALOKASJ DANA DBSA DJ KABUPATER SITUBOKDO. BABI KBTE1'TUAII UIIUII Pua! l Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945; 2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati clan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Bupati adalah Bupati Situbondo; 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo; 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul clan adat istiadat setempa.t yang diakui dan dihonnati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia clan berada di Kabupaten Situbondo ; 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 8. Badan Permusyawaratan Desa. selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat; 10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD ada)ah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten Situbondo dan bagian basil Pajak Daerah serta Retribusi Daerah; 11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar› besarnya kemakmuran rakyat; 12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan; 13. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa. adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa. dan Badan Permusyawaratan Desa. (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standart pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, superv1s1, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 16. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa. 7. 1 7. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai dengan basil penghitungan atas variabel› variabel yang ditetapkan. (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan asal usul clan adat istiadat setempa.t yang diakui dan dihonnati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia clan berada di Kabupaten Situbondo ;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa. selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD ada)ah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten Situbondo dan bagian basil Pajak Daerah serta Retribusi Daerah;
5
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar› besarnya kemakmuran rakyat;
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
13. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa. adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa. dan Badan Permusyawaratan Desa. (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standart pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, superv1s1, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
7. 1 7. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai dengan basil penghitungan atas variabel› variabel yang ditetapkan.
BAB m - SUIIBER ALOKASI DARA DESA
Pasal 8
- ( 1). Tim Pen damping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / unsur Perguruan Tinggi.
- (2). Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan, data dan informasi mengenai ADD;
- b. melakukan pendampingan tehnis operasional atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD;
- c. memberikan bimbingan tehnis/pelatihan administrasi keuangan kepada Tim Pelaksana ADD;
- d. melakukan veriflkasi data usu.Ian pencairan, laporan kegiatan dan administrasi pertanggungiawaban (SPJ) ADD;
- e. melakukan pembinaan langsung, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi ;
- f. membantu penyelesaian permasalahan pengelolaan ADD yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan koordinasi dengan lnspektorat Kabupaten;
- g. melakukan Konsultasi dan memberikan Laporan secara periodik perkembangan pengelolaan ADD kepada Bupati setiap akhir bulan;
- h. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan Aloka.si Dana Desa (ADD} dan melaporkan hasil pelaksanaan nya kepada Bupati.
Pua1 9
- ( 1 ). Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2). Tim Pelaksana tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) terdiri dari :
- a. unsur Pemerintah Desa;
- b. unsur lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;
- c. unsur tokoh masyarakat;
- (3). Jumlah anggota Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebanyak 7 (tujuh) orang dipilih secara musyawarah mufakat dengan ## BAB VI IIEKAIOSIIE PmfYALURAN
BAB m - SUIIBER ALOKASI DARA DESA
Pasal 10
ADD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
Paul 11
Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila sudah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. setelah di evaluasi dari Bupati.
Paa! 12
- (1) Penyaluran dana dilaksa.nakan 2 (dua) tahap yaitu a. Tahap pertama 50 % dari penerimaan ADD; b. Tahap kedua 50 % dari penerimaan ADD.
- (2) Pengambilan dana dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan Surat Tugas dari Kepala Desa.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Persyaratan pencairan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VU PE1'GGUNAAII ALOKASI DARA DESA
BAB m - SUIIBER ALOKASI DARA DESA
Pasal 13
- (1) ADD diguna.kan untuk pembelanjaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) ADD yang diterima Desa digunakan untuk belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30% dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 70 %.
Pual 14
- ( 1) Belanja untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana cfimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) penggunaannya diprioritaskan untuk :
- a. pengadaan peralatan clan perlengkapan Kantor Desa;
- b. Alat Tulis Kantor ;
- c. Perjalanan Dinas Aparat Pemerintahan Desa ;
- d. peningkatan Sumber Daya Manusia ( SDM ) bagi Aparat Pemerint.ah Desa dan BPD ;
- e. kegiatan Pemerintah Desa lainnya yang dipandang sangat perlu dan mendesak.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud ayat ( 1) besamya dirumuskan secara musyawarah antara lembaga› lembaga desa dengan Pemerintah Desa.
Pasa1 15
- (1) Belanja untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 13 ayat (2), arah penggunaannya diperioritaskan untuk kegiatan:
- a. Pemberdayaan masyarakat Desa, utamanya di bidang pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, peningkatan peranan gender dan pemberdayaan institusi lembaga masyarakat seperti PKK, Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Organisasi Kepemudaan, RT/RW dan lain› lain;
- b. Pemberdayaan Lingkungan, utamanya untuk pengadaan/pemeliharaan sarana dan atau prasarana baik di bidang ekonomi maupun sosial yang dapat mendorong percepatan kemajuan Desa;
- c. Pemberdayaan Ekonomi, utamanya untuk pengentasa.n kemiskinan melalui pengembangan usaha skala kecil, pengembangan Unit Ekonomi Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Kelompok Tani dan Petemak, Kelompok Nelayan, Kelompok Masyarakat Miskin serta optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi lokal lainnya.
- (2) Besarnya belanja yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dirumuskan secara musyawarah bersama lembaga-lembaga yang ada, tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa.
Paaal 16
Perubahan ADD yang tercantum dalam APBDes dapa.t diubah melalui Perubahan APBDes sesuai mekanisme dan ketentuan pera.turan yang berlalru.
PElfGELOLAAlf
Pual 17
- (1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di desa dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa.
Pua1 18
Kegiatan yang dibiayai dengan ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan, akuntabilitas dan demokrasi.
Paaal 19
Pelaksanaan pengelolaan ADD dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
BAB VIll - PElfGELOLAAlf
Pasal 20
Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD dicatat dalam Bulru Kas Umum dan Buku Bantu sesuai ketentuan pera.turan yang berlaku, secara tekhnis dilakukan oleh Bendahara Tim Pelaksa.na ADD Desa.
PERTANGGUIIGJAWABAN' DAN PBLAPORAN
Pual21
- ( 1) Tata cara pengelolaan, pertanggungjawaban dan pe1aporan akan cliatur daJarn Petunjuk tekhnis Pelaksanaan Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam pengelolaan adminitratif Pelaksana ADD ditingkat desa dapat dibantu oleh Tim Pendamping di Tingkat Kecamatan.
Pasa1 22
- ( 1) Pelaporan diperlukan dalam rangka untuk pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD.
- (2) Bentuk Laporan ADD terdiri dari:
- a. Laporan per bulan; b. Laporan akhir kegiatan.
- (3) Pelaporan sebagaimana climaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. Kegiatan ADD;
- b. Perkembangan kegiatan Penggunaan ADD.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
- b. Permasalahan yang dihadapi dalrun pelaksanaan kegiatan ADD;
- c. Rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (5) Adapun susunan Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut :
- a. Pendahuluan;
- b. Program kerja bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Pelaksanaan penggunaan ADD;
- d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi per:masalahan terse but;
- e. Evaluasi;
- f. Kesimpulan dan Saran;
- g. Penutup.
Pasa1 23
BAB IX - PERTANGGUIIGJAWABAN' DAN PBLAPORAN
Pasal 22
1. Tim Pelaksana Tingkat Desa menyampaikan laporan yang diketahui Kepala Desa kepada Camat/Tim Pendamping Tingkat Kecamatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 pada bulan berikutnya;
2. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat Desa diwilayahnya dan melaporkan kepada Bupati setiap bulan selam.bat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.
Pa88.l 24
Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara berjenjang dari Tim Pelaksana Tingkat Desa kepada Camat/Tim Pendamping Kecamatan untuk di verifikasi oleh Tim Pendamping ADD Kecamatan. Selanjutnya disampaikan kepada Bupati pada akhir tahun.
PEIIGAWASAN
BAB X - PEIIGAWASAN
Pasal 25
Pengawasan terhadap ADD kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh lembaga kemasyarakatan desa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pual 26
Jika terjadi permasalahan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa kemudian tingkat Kecamatan dan selanjutnya pada tingkat Kahupaten.
IRDIKATOR KEBERHASILAJI PENGELOLAA!f DAR PENGGUl'fAAN ADD
Paaal 27
Keberhasilan pengelolaan ADD dapat diukur dari :
- I. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa ;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa ;
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.
Pasa128
Keberhasilan penggunaan ADD dapat diukur dari :
1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes;
2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
4. Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;
5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;
6. Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbon pada tanggal ~ 4 FEB 012 8 Dn. I WIJON ST 1111 Pembina Utama Muda NIP. 19541010 197603 1 010 ## BAB XII 8AKK8J ## PENGHARGAAN DAN ## Pua129 - (1) Bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD dianggap berprestasi diberikan penghargaan. - (2) Bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi. ## BAB XID PElfUTUP ## Pua1 30

Penandatangan: Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. ## Paul 31

Penandatangan: Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rumusan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pual 32

Penandatangan: Peraturan Bupati diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap pengundangan penempatannya Situbondo. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bu pa.ti 1m dengan dalam Berita Daerah Kabupaten

Penandatangan: ~ :::~~2 8 4tuFEBd2012 ~ BUPATI SITUBORDO r:=---,\_z~--~ H. DADABG WIOIARTO, S.H .. I BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012 NOMOR 1o2