PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 89/2016 Tahun 2016 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (berlaku 22 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menyesuaikan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayananan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 9);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG ADMINISTRASI
WALIKOTA TENTANG NOMOR 9 TAHUN 2015 PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
10. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orangorang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
14. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
15. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Ijin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
16. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Ijin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
17. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak kelahiran.
22. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
24. Surat Keterangan Tinggal Terbatas adalah ijin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Surat Keterangan Tinggal Tetap adalah ijin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya.
27. Kepala Keluarga adalah:
- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga;
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggl bersama-sama.
28. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
29. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam KK yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
30. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah identititas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
32. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register catatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
33. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
34. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya ## BAB II
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, KK dan KTP
Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan biodata perorangan sebagai data awal pendaftaran penduduk.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Setiap terjadi perubahan biodata penduduk wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan biodata tersebut.
- (4) Atas perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilakukan penggantian terhadap dokumen penduduk yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Persyaratan dan mekanisme pencatatan biodata penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pencatatan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
- (3) Sebagaimana dimaksud Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), WNI yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 5

Perubahan biodata penduduk bagi WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

## Paragraf 2 Penerbitan KK

## Pasal 6

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Lurah.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

## Pasal 7

- (1) Persyaratan dan mekanisme penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

- (2) Persyaratan dan mekanisme perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Persyaratan dan mekanisme perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Persyaratan dan mekanisme perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau Orang Asing tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (5) Persyaratan dan mekanisme perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (6) Persyaratan dan mekanisme penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 8

Persyaratan dan mekanisme pencatatan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota

## Paragraf 3 Penerbitan KTP- Elektronik

## Pasal 9

- (1) Persyaratan dan mekanisme penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Persyaratan dan mekanisme penerbitan KTP-el baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 10

- (1) Persyaratan dan mekanisme penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Persyaratan dan mekanisme penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

- (3) Persyaratan dan mekanisme penerbitan KTP-el karena perpanjangan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Persyaratan dan mekanisme penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 11

Dalam hal KTP-el diterbitkan karena pindah datang atau adanya perubahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), KTP-el lama ditarik ditempat tujuan.

## Pasal 12

- (1) Dalam KTP-el dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
- a. Penduduk yang lahir pada Tahun ganjil, latar belakang pasphoto berwarna merah; dan
- b. Penduduk yang lahir pada Tahun genap, latar belakang pasphoto berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

## Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

## Paragraf 1

Pendaftaran Pindah dan Pindah Datang Penduduk WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 13

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. dalam satu Kelurahan;
- b. antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
- c. antar Kecamatan dalam satu kota;
- d. antar Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi; dan

- e. antar Provinsi.

## Pasal 14

- (1) Persyaratan dan mekanisme pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KK yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan sedangkan untuk KTP-el dicabut ditempat tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP-el selama KTP-el baru belum diterbitkan.

## Pasal 15

- (1) Persyaratan dan mekanisme penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi seperti dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk:
- a. proses perubahan KK bagi kepala keluarga/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
- b. proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
- c. perekaman ke dalam database kependudukan.

## Pasal 16

- (1) Persyaratan dan mekanisme penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi seperti dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) digunakan sebagai dasar:
- a. proses perubahan KK bagi kepala keluarga/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
- b. perekaman ke dalam database
5. kependudukan.

## Pasal 17

- (1) Persyaratan dan mekanisme penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi seperti dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) digunakan sebagai dasar:
- a. proses perubahan KK bagi kepala keluarga/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan b. perekaman ke dalam database kependudukan.

## Pasal 18

- (1) Persyaratan dan mekanisme penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dan huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) digunakan sebagai dasar:
- a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
- b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Paragraf 2 Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi

## Pasal 19

Persyaratan dan mekanisme pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 20

- (1) Persyaratan dan mekanisme setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yang terkait urusan transmigrasi.

## Paragraf 3 Pencatatan Pindah Orang Asing

## Pasal 21

- (1) Persyaratan dan mekanisme perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. dalam kota;
- b. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan c. antar provinsi.

## Pasal 22

- (1) Persyaratan dan mekanisme pindah Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pindah Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 23

- (1) Persyaratan dan mekanisme Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:
- a. perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
- b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
- c. penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.

## Pasal 24

- (1) Persyaratan dan mekanisme Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

## Bagian Ketiga Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

## Pasal 25

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:

- a. WNI pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun atau lebih berturut-turut;
- b. WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
- c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas; dan
- d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

## Pasal 26

- (1) Persyaratan dan mekanisme pendaftaran bagi penduduk WNI yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Persyaratan dan mekanisme pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Persyaratan dan mekanisme pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 27

- (1) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat diperwakilan Republik Indonesia.

## Pasal 28

Persyaratan dan mekanisme Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 29

Persyaratan dan mekanisme Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 30

Persyaratan dan mekanisme Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 31

Persyaratan dan mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Terbatas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Bagian Keempat Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

## Pasal 32

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi:

- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar; dan
- d. komunitas terpencil.

## Pasal 33

- (1) Persyaratan dan mekanisme pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Persyaratan dan mekanisme pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan Lintas Perangkat Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 34

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani:
- a. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
- b. Surat Keterangan Orang Terlantar; dan
- c. Surat Keterangan Tanda Komunitas.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundanganundangan.

Bagian Kelima Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

## Pasal 35

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.

- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

## Pasal 36

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

## BAB III

## PENCATATAN SIPIL

## Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

## Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Indonesia

## Pasal 37

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat domisilinya.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
- a. tempat domisili bagi penduduk WNI;
- b. tempat domisili Orang Asing pemegang Ijin Tinggal Tetap/Ijin Tinggal Terbatas/ Izin Kunjungan;
- c. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya;

## Pasal 38

- (1) Persyaratan dan mekanisme pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Persyaratan dan mekanisme Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Persyaratan dan mekanisme pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.
- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau kepala bandar udara atau pelabuhan, nakhoda kapal berbendera Indonesia, pilot pesawat terbang Indonesia.

Paragraf 2 Pencatatan Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

## Pasal 40

WNI yang lahir di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk:

- a. memperoleh bukti pelaporan kelahiran luar negeri; dan
- b. integrasi ke dalam database kependudukan.

Paragraf 3 Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

## Pasal 41

- (1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Surat Keterangan Kelahiran oleh nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di dalam wilayah Indonesia, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Persyaratan dan mekanisme pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 4 Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

## Pasal 42

Persyaratan dan mekanisme pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Pasal 43

Persyaratan dan mekanisme pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) Tahun sejak tanggal kelahiran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 5 Pencatatan Lahir Mati

## Pasal 44

- (1) Persyaratan dan mekanisme pencatatan pelaporan lahir mati WNI, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas perekaman data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## Pasal 45

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

## Pasal 46

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili penduduk.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Pasal 47

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

## Pasal 48

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

## Paragraf 2 Pencatatan Pelaporan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

## Pasal 49

WNI yang melaksanakan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali di Indonesia melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili dengan membawa membawa persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 3 Pencatatan Pembatalan Perkawinan

## Pasal 50

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan/ atau tempat terjadinya pembatalan perkawinan.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

## Bagian Ketiga Pencatatan Perceraian

Paragraf 1 Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

## Pasal 51

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya perceraian.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

## Pasal 52

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

Paragraf 2 Pencatatan Pelaporan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

## Pasal 53

WNI yang melaksanakan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali di Indonesia melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili dengan membawa persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 3

## Pencatatan Pembatalan Perceraian

## Pasal 54

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

## Bagian Empat

## Pencatatan Kematian

## Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

## Pasal 55

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili penduduk.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Pencatatan Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan apabila biodata telah konsisten.

## Pasal 56

- (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya kematian.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Pasal 57

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggal pelapor.

- (2) Persyaratan dan mekanisme pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di tempat diketemukan jenazahnya.
- (4) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Bagian Kelima Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

## Pasal 58

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Kelahiran dan/atau sesuai amar putusan pengadilan negeri.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pencatatan pengangkatan anak sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2 Pencatatan Pelaporan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

## Pasal 59

- (1) Pengangkatan anak Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali di Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggalnya untuk direkam dalam database kependudukan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Paragraf 3 Pencatatan Pengakuan Anak

## Pasal 60

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 4 Pencatatan Pengesahan Anak

## Pasal 61

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Bagian Keenam Pencatatan Perubahan Nama

## Pasal 62

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan mekanisme pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

## Pasal 63

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI dilakukan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil ditempat domisili.

- (2) Persyaratan dan mekanisme pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Pasal 64

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) Tahun setelah berusia 18 (delapan belas) Tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP-el dan menyerahkan KK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP-el serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.
- (5) Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.

## Bagian Kedelapan

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

## Pasal 65

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepadaorang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

## Pasal 66

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal65 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

## Bagian Kesembilan Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

## Pasal 67

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Paragraf 2 Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

## Pasal 68

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili.
- (3) Persyaratan dan mekanisme pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Karena Hilang/Rusak

## Pasal 69

- (1) Dalam hal Kutipan Akta Pencatatan Sipil hilang/rusak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akta

Pencatatan Sipil yang hilang/rusak.

- (2) Persyaratan dan mekanisme dalam penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil karena hilang/rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Pasal 70

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat penduduk berdomisili dapat menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang/rusak dari luar Daerah.
- (2) Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Register Akta Kelahiran diterbitkan.

## BAB IV

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PETUGAS REGISTRASI

Bagian Pertama Umum

## Pasal 71

- (1) Petugas Registrasi berkedudukan di kelurahan.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Aparatur Sipil Negara.

## Bagian Kedua Persyaratan

## Pasal 72

Persyaratan pengangkatan Petugas Registrasi meliputi:

- a. surat keterangan sehat dari Puskesmas;
- b. pangkat/Golongan paling rendah Pengatur Muda (II/a); dan
- c. memiliki sertifikat teknis registrasi.

Bagian Ketiga Pengangkatan

## Pasal 73

- (1) Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) diangkat oleh Walikota

berdasarkan atas usulan Lurah melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Pengangkatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Bagian Keempat Pemberhentian

## Pasal 74

- (1) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dapat diberhentikan, karena:
- a. atas permohonan sendiri;
- b. lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. melakukan pelanggaran disiplin pegawai; atau
- d. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Lurah melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Bagian Kesatu Pembinaan

## Pasal 75

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Walikota;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembinaan personil; dan
- b. pembinaan program.

## Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

## Pasal 76

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kedisiplinan personil;
- b. anggaran;

- c. pelayanan;
- d. pelaporan; dan
- e. pengarsipan.
- (3) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan jabatannya.
- (4) Hasil dari pengawasan sebag