PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 8 Tahun 2017 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA (berlaku 5 Jan 2011)
Pembukaan
Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa serta dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara N omor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Susunan Organisasi clan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHON TATA
PERATURAN BUPATI TENT ANG 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo
2. Bupati adalah Bupati Situbondo
3. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dae rah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (4) Bagan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan dan paling sedikit terdiri atas 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan; serta urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

## Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Kepala Dusun.
- (3) Jumlah Dusun dalam satu Desa ditetapkan secara proporsional antara Kepala Dusun yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepdatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

## Pasal 5

- ( 1) Pelaksana teknis se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan dan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan dan seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala seksi.

## Pasal 6

Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu

## Kepala Desa

## Pasal 7

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Desa memiliki fungsi :
- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;

- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karangtaruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## Bagian Kedua Sekretaris Desa Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa memiliki fungsi:
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

## Bagian Ketiga Kepala Urusan Pasal 9

- ( 1) Kepala U rusan Tata U saha dan U mum se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi :
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah;
- b. melaksanakan administrasi surat menyurat;
- c. melaksanakan ars1pans dan ekspedisi pemerintahan desa;
- d. melaksanakan penataan admini.strasi kepegawaian dan perangkat desa;
- e. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
- f. penyiapan rapat-rapat dan musyawarah desa;
- g. pengadministrasian perjalanan dinas dan pelayanan umum;
- h. mcncatat dan menginventari.sir aset desa;
1. melaksanakan pengadministrasian memelihara aset Desa; dan

dan

- J. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal l.O

- (1) Kepala Urusan Keuangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan Keuangan ·· bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi:
- a. pengurusan administrasi keuangan desa;
- b. melaksanakan verifi.kasi administrasi keuangan desa;

- c. mencatat dan menginventarisasi sumber pendapatan dan pengeluaran Desa;
- d. melaksanakan administrasi penenmaan hasil pendapatan asli Desa;
- e. menatausahakan keuangan Desa;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan.

## Pasal 11

- (1) Kepala Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi:
- a. mengkoordinasikan urusan perencanaan desa;
- b. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes);
- c. menyiapkan bahan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
- d. menyiapkan bahan penyusunan LPPD ,IPPD dan LKPJ Kepala Desa;
- e. menyiapkan bahan dan menginventarisir data-data dalam rangka perencanaan pembangunan Desa;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
- g. mengelola arsip perencanaan pembangunan;
- h. menyusun laporan kegiatan desa; dan
1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan.

## Bagian Keempat

## Kepala Seksi Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pemerintahan.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang Pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pemerintahan memiliki fungsi:

- a. melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan desa;
- b. menyusun rancangan regulasi desa;
- c. melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
- d. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- e. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat desa;
- f. melaksanakan kependudukan; pembinaan masalah
- g. melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa;
- h. melaksanakan kerja sama Desa;
1. melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa; dan
- J. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan.

## Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang kesejahteraan.
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Kesejahteraan memiliki fungsi:
- a. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaaan;
- b. melaksanakan iden tifikasi permasalahan pembangunan Desa;
- c. pencatatan hasil-hasil pembangunan Desa;
- d. pengendalian pelaksanaan pembangunan Desa;
- e. melaksanakan identifikasi potensi ekonomi Desa;
- f. melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan;
- g. melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan;
- h. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan.

## Pasal 14

- ( 1) Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pelayanan.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada (1) bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi:
- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa;
- b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa;
- c. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa;
- d. mencatat dan menginventarisasi permasalahan pendidikan masyarakat di desa;
- e. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan pendidikan;
- f. mencatat dan menginventarisasi permasalahan kesehatan masyarakat di desa;
- g. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan kesehatan;
- h. mencatat dan menginventarisasi permasalahan kemiskina.n masyarakat di desa;
1. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan pengentasan kemiskinan;
- J. mencatat dan menginventarisasi permasalahan kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta wisata di desa;
- k. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta wisata;
1. melaksanakan kegiatan keagamaan;
- m. melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- n. melaksanakan teknis urusan kelahiran dan kematian; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan.

## Bagian Kelima Kepala Dusun Pasal 15

- (1) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas kepala Desa dalam melaksanakan tugas di wilayah dusun, meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi :
- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. membantu pelaksanaan Pemerintahan desa di wilayah kerjanya;
- c. membantu mengawasi pelaksanaan Pembangunan desa di wilayah kerjanya;
- d. membantu pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- e. membantu pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat desa dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan.

## BAB IV

## JENIS DESA

## Pasal 16

- ( 1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan clan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang› undangan.

## BABV

## PENGANGKATANPERANGKATDESA Bagian Kesatu

## Persyaratan

## Pasal 17

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah se bagai beriku t :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- f. berkelakuan baik;
- g. berbadan sehat;
- h. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat› o batan terlarang;
1. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunya1 kekuatan hukum tetap;

- J. tidak pernah dijatuhi pidana pen Jara berdasarkan putusan pengadilan yang telah rnernpunyai kekuatan hukum tetap karena rnelakukan tindak pidana yang diancarn dengan pidana penjara paling singkat 5 (lirna) tahun atau lebih, kecuali 5 (lirna) tahun setelah selesai rnenjalani pidana penjara dan rnengurnurnkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan selarna rnenjadi perangkat desa; dan
1. mernenuhi kelengkapan persyaratan adrninistrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan rnernperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya rnasyarakat setempat dan syarat lainnya.

## Pasal 18

Kelengkapan persyaratan umum sebagairnana dirnaksud dalarn pasal 17 ayat (2), antara lain terdiri atas :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan untuk memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang› Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta rnernpertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sarnpai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- f. surat Keterangan Catatan Kepolisan {SKCK);
- g. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah atau puskesmas;
- h. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas;
1. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dihukumpenjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman maksimal 5 {lima) tahun.
- J. surat Permohonan menjadi perangkat desa diatas kertas bermaterai cukup;
- k. surat pernyataan bersedia tinggal di desa yang bersangkutan selama menjadi perangkat desa.

## Bagian Kedua

## Mekanisme Pengangkatan

## Pasal 19

- { 1) Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa membentuk Tim Seleksi yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan paling sedikit seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa yang dilakukan oleh Tim Seleksi;
- c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan a tau penolakan berdasarkan persyara tan yang di ten tukan;
- g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

- h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tugas dan fungsi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

## Bagian Ketiga Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa

## Pasal 20

Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1) dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pengumuman dan pendaftaran;
- c. Seleksi.

## Pasal 21

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi :
- a. pembentukan tim seleksi; dan
3. ' b. pembentukan tata tertib perldaftaran perangkat desa
- (2) Tahap pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
- a. pengumuman lowongan jabatan perangkat desa oleh tim seleksi;
- b. pendaftaran bakal calon;
- c. penelitian administrasi berkas lamaran;
- d. Penetapan dan pengumuman calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (3) Tahap seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c, meliputi :
- a. Ujian;
- b. Penetapan hasil ujian;
- c. Penyampaian hasil ujian;
- d. Pen gum uman ha 3il u j ian. f I

## Paragraf 1 Tahap Persiapan Pasal 22

- (1) Tim Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Unsur Pemerintah Desa;
- b. Lembaga kemasyarakatan desa;
- c. Tokoh masyarakat;
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketua Tim Seleksi dipilih dari dan oleh anggota tim berdasarkan hasil musyawarah.

## Pasal 23

- (1) Tim Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1) mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- a. merencanakan penyelenggaraan perangkat desa; pembiayaan penJarmgan dan jadwal dan penyarmgan
- b. mensosialisasikan lowongan dan persyaratan calon perangkat desa;
- c. menerima pendaftaran bakal calon;
- d. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
- e. membuat tata tertib pencalonan perangkat desa;
- f. melaksanakan seleksi terhadap bakal calon;
- g. menyerahkan hasil seleksi calon perangkat desa kepada Kepala Desa;
- h. membuat laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa;
- (2) Uraian tugas masing-masing seksi ditentukan lebih lanjut oleh tim.
- (3) Togas tim seleksi berakhir setelah dilantik dan diambil sumpah/janji Perangkat Desa.

## Pasal 24

- ( 1) Tata tertib pendaftaran Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Tim Seleksi.
- (2) Tata tertib pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) antara lain :

- a. Syarat-syarat calon Perangkat Desa;
- b. Ketentuan pendaftaran;
- c. Larangan dan sanksi bagi calon Perangkat Desa;
- d. Ketentuan lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata tertib pendaftaran Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disosialisasikan kepada masyarakat desa oleh tim seleksi.

## Paragraf 2

## Tahap Pengumuman dan Pendaftaran Pasal 25

- ( 1) Tim Seleksi mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa melalui Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.

## Pasal 26

- ( 1) Pendaftaran bakal calon perangkat desa dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibukanya pendaftaran.
- (2) Lamaran bakal calon ditulis sendiri di atas kertas bermaterai cukup, diajukan kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi dengan dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Format formulir penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam tata tertib pendaftaran.

## Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang akan mengikuti seleksi pengisian formasi jabatan Perangkat Desa yang lowong, harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa.

- (2) Pengisian formasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (2).
- (3) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan semula.

## Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 29

- (1) Tim Seleksi meneliti berkas lamaran dan syarat-syarat administrasi pelamar yang ditetapkan dalam keputusan tim sebagaimana dimaksud dalarn pasal 26 ayat (2).
- (2) Apabila setelah diteliti oleh Tim Seleksi ternyata terdapat kekurangan atau keraguan tentang persyaratan administratif yang telah ditetapkan, maka pelamar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai batas waktu yang ditentukan oleh tirn seleksi.
- (3) Persyaratan administrasi yang telah diteliti Tim Seleksi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dikembalikan kepada pelamar yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (4) Pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa.
- (5) Penetapan calon Perangkat Desa yang akan mengikuti seleksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Seleksi.

## Pasal 30

- (1) Calon perangkat desa yang akan mengikuti penjaringan dan penyaringan perangkat desa berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) bakal calon perangkat desa yang mendaftar hanya 1 (satu) orang, maka dilakukan perpanjangan pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Apabila setelah dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon perangkat desa yang mendaftar tetap 1 (satu) orang, maka terhadap calon tersebut dapat langsung diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa tanpa melalui tahap ujian setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (4) Tim seleksi menyerahkan berita acara dan Surat Keputusan tentang calon Perangkat Desa yang akan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) kepada Kepala Desa.
- (5) Tim seleksi mengumumkan daftar calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi di kantor desa.
- (6) Daftar calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan untuk mengikuti seleksi dikirimkan kepada Camat.

## Paragraf 3 Tahap Seleksi

## Pasal 31

- ( 1) Seleksi terhadap calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian pengetahuan dan kemampuan.
- (2) Ujian dilaksanakan dalam rangka menilai kemampuan teknis dan akademis calon perangkat desa.
- (3) Bahan ujian penyaringan tertulis dan pedoman koreksi disusun oleh Tim Seleksi dan dapat bekerjasama dengan pihak yang berkompeten.
- (4) Pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dinas/instansi terkait/tenaga ahli/ profesi baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten.
- (5) Naskah soal ujian disusun sesuai dengan standar kompetensi lulusan SMA/ sederajat.
- (6) Ujian penyaringan tertulis dilaksanakan oleh Tim Seleksi.

- (7) Hasil seleksi dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing calon perangkat desa dengan berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa melalui tim seleksi.
- (8) Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima hasil ujian dari tim seleksi, Kepala Desa wajib menetapkan paling sedikit 2 (dua) calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi untuk dikonsultasikan kepada Camat.

## Pasal 32

Materi ujian perangkat desa meliputi :

- a. Pengetahuan agama;
- b. Bahasa Indonesia;
- c. Pengetahuan Umum dan Pemerintahan;
- d. Materi ujian lain yang ditetapkan oleh tim seleksi sesuai kompetensi jabatan yang dibutuhkan.

## Bagian Keempat Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa Pasal 33

- ( 1) Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat mengenai calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan disertai hasil seleksi tertulis dari Tim Seleksi.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang diperlukan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

## Pasal 34

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), Kepala Desa mengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa.
- (2) Pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh unsur Muspika, BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat clan Undangan lainnya bertempat di Balai Desa.
- (3) Bunyi sumpah/janji Perangkat Desa sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya:, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah clan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

## Pasal 35

- (1) Urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa adalah:
- a. Pembukaan;
- b. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- c. Menyanyikan Lagu Mars Situbondo;
- d. Pembacaan Keputusan Kepala Desa;
- e. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Kepala Desa;
- f. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji;
- g. Kata Pelantikan oleh Kepala Desa;
- h. Penyerahan Keputusan oleh Kepala Desa;
1. Sambutan-sambutan;
- J. Pembacaan Do'a;
- k. Penutup.

- (2) Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan se bagai beriku t :
- a. Kepala Desa yang mengambil sumpah/janji dan melantik memakai Pakaian Dinas Harian Lengkap;
- b. Calon Perangkat Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Harian Lengkap;
- c. Undangan lainnya menyesuaikan.

## BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 36

- ( 1) Besarnya biaya pengangkatan Perangkat Desa ditentukan oleh Kepala Desa atas usul Tim Seleksi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa.

## BAB VII

## MASA JABATAN Pasal 37

- ( 1) Masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Perangkat desa yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pesangon sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap perangkat desa menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

## BAB VIII

## KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya perangkat berkewajiban: desa

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang› undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
1. Mengelola keuangan desa dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
1. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

## Pasal 39

## Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

- f. rnelakukan kolusi, korupsi, dan nepotisrne, rnenerirna uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat rnernengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. rnenjadi pengurus partai politik;
- h. rnenjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
1. rnerangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalarn peraturan perundangan-undangan;
- J. ikut serta dan/ atau terlibat dalarn karnpanye pernilihan urnurn dan/atau pernilihan kepala daerah;
- k. rnelanggar surnpah/ janji jabatan; dan
1. rneninggalkan tugas selarna 60 (enarn puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## PEMBINAAN PERANGKAT DESA

## BAB IX Pasal 40

- (1) Pernbinaan Perangkat Desa dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Desa, Carnat, dan Bupati.
- (2) Kepala Desa rnelakukan penilaian kinerja Perangkat Desa secara periodik dan pada akhir tahun dituangkan dalarn bentuk evaluasi kinerja Perangkat Desa dilaporkan kepada Carnat.

## Pasal 41

- (1) Kepala Desa dapat rnelakukan terhadap Perangkat Desa setelah kepada Carnat. rnutasi jabatan dikonsultasikan
- (2) Mutasi dilakukan berdasarkan perkernbangan kinerja dan kernarnpuan Perangkat Desa.
- (3) Mutasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit 6 (enarn) bulan sejak rnenjabat sebagai Perangkat Desa di jabatan sernula.

## BABX

## PENATAAN PERANGKAT DESA Pasal 42

- ( 1) Kepala Desa dapat melakukan penataan Perangkat Desa.
- (2) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa, dengan mekanisme:
- a. evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan;
- b. konsultasi kepada Camat; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat sebagai dasar Kepala Desa dalam penataan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

## PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Pemberhentian

## BAB XI Pasal 43

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaporkan kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak meninggal dengan disertai surat keterangan kematian.
- (3) Perangkat Desa yang berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa dengan disertai alasan.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c karena :
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi meme