PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 14 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGEWLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa agar fasilitas rumah susun sederhana sewa yang sudah terbangun dapat berdaya guna dan berhasiI guna sehingga dapat mencapai pemenuhan rumah tinggal yang terjangkau, bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi penghuninya, perlu dikelola dengan baik dan sesuai ketentuan;
- b. bahwa agar pengelolaan Rusunawa berjalan konsisten dan dapat terlaksana kepada kelompok sasaran yang tepat serta pemeliharaan aset dapat terlaksana dengan baik, layak huni dan berkelanjutan, perlu diatur tata cara pengelolaannya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rusunawa yang dibiayai APBN dan APBD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bangun Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
1. Kota adalah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh Badan Pengelola atas Barang Milik Negara/Daerah yang berupa Rusunawa dengan melestarikan fungsi rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian rusunawa.
5. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimanfaatkan dengan sistem sewa dan digunakan secara terpisah untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
6. Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Kota adalah Rusunawa yang dikelola dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bitung.
8. Tarif sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa hunian dan/atau bukan hunian satuan rusunawa untuk jangka waktu tertentu.
7. Penghuni adalah warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan perjanjian sewa-menyewa dengan Badan Pengelola.
9. Pemeliharaan adalah menjaga keandalan bangunan rusunawa beserta prasarana dan sarananya agar rusunawa tetap laik fungsi.
10. Tarif sewa dasar adalah tarif sewa yang ditetapkan ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud disusunnya Tata cara Pengelolaan Rusunawa adalah untuk memberikan acuan dalam menge!ola rusunawa, agar dilaksanakan seoptimal mungkin untuk dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- a. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat dan menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya;
- (2) Pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- b. meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah perkotaan dengan ## BAB III UMUM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengelolaan rusunawa dilakukan secara optimal dan efisien.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Rusunawa tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.
- (2) Penghuni rusunawa, dilarang mengubah dan/ a tau menambah bentuk fisik rusunawa yang dihuni.
PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUNAWA
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUNAWA
Pasal 5
- ( l) Pemanfaatan fisik bangunan rusunawa merupakan kegiatan pemanfaatan ruang hunian maupun bukan hunian.
- (2) Pemanfaatan fisik bangunan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pemeliharaan perawatan serta peningkatan kualitas bangunan prasarana, sarana dan utilitas.
4
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jalan, tangga, selasar, drainase, sistem air limbah, persampahan dan air bersih.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan olahraga.
- (5) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon dan perlengkapan pemadam kebakaran.
Bagian Kedua Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1 Ruang Hunian
BAB IV - PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUNAWA
Pasal 6
Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib
BAB IV - PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUNAWA
Pasal 7
- (1) Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib
BAB IV - PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUNAWA
Pasal 8
- (1) Pemanfaatan bangunan Rusunawa oleh penghuni dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan rusunawa wajib
BAB IV - PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUNAWA
Pasal 9
- (1) Pemeliharaan bangunan Rusunawa adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan Rusunawa beserta sarana dan prasarana agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan bangunan diatur oleh Badan Pengelola.
- (2) Pemeliharaan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola yang meliputi prasarana, sarana dan utilitas rusunawa.
Bagian Kedua Perawatan
BAB IV - PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUNAWA
Pasal 10
- (1) Perawatan bangunan rusunawa adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan rusunawa dan atau komponen, bahan bangunan dan atau prasarana dan sarana agar bangunan rusunawa tetap baik fungsi
- (2) Kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- b. perawatan berkala
- a. perawatan rutin
- c. perawatan mendesak dan
- (3) Badan Pengelola melakukan pemeriksaan rutin terhadap bangunan rusunawa dan apabila ditemukan kerusakan pada bangunan rusunawa maka Badan Pengelola wajib menentukan jenis perawatan dan penganggaran biaya yang dibutuhkan.
- d. perawatan darurat
- (4) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan sesuai tingkat kerusakan terhadap bangunan rusunawa.
- (5) Hasil perawatan yang telah dilakukan oleh petugas Badan Pengelola dilaporkan dengan membubuhkan tanda tangan petugas yang bersangkutan dan penghuni yang satuan huniannya telah dirawat.
Bagian Ketiga Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas
BAB IV - PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUNAWA
Pasal 11
Badan Pengelola wajib melakukan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas yang tersedia di kawasan Rusunawa dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, nyaman dan aman sesuai dengan kebutuhan.
Bagian Kesatu Sasaran Penghuni
BAB VI - KEPENGHUNIAN
Pasal 12
- (1) Sasaran penghuni Rusunawa adalah warga negara Indonesia yang terdiri dari pegawai negeri sipil, TNI/POLRI, pekerja/buruh dan masyarakat umum yang dikategorikan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah serta mahasiswa/pelajar.
- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Badan Pengelola untuk menjadi calon penghuni Rusunawa;
- (2) Sasaran penghuni Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang:
- b. mampu membayar harga sewa yang ditetapkan oleh Badan Pengelola; dan
- (3) Penghuni Rusunawa yang kemampuan ekonominya telah meningkat menjadi lebih baik harus melepaskan haknya sebagai penghuni Rusunawa
BAB VI - KEPENGHUNIAN
Pasal 13
- ( 1) Pendaftaran cal on penghuni dilakukan oleh Bad an Pengelola dengan mempersiapkan :
- b. tatacara pendaftaran calon penghuni.
- a. formulir pendaftaran; dan
- (2) Calon penghuni Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola.
Paragraf 2 Penetapan Calon Penghuni
BAB VI - KEPENGHUNIAN
Pasal 14
Setelah dilakukan pendaftaran calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), selanjutnya dilakukan penetapan calon penghuni oleh Badan Pengelola dengan tatacara meliputi :
- a. menyeleksi calon penghuni yang telah mendaftar dan telah memenuhi persyaratan;
- b. menetapkan pemohon yang ditunjuk sebagai calon penghuni;
- c. menetapkan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat dan lulus seleksi administratif;
- d. mengumumkan dan mernanggil calon penghuni;
- f. membaca dan memberitahukan hak dan kewajiban penghuni sebelum menandatangani perjanjian sewamenyewa;
- e. meminta penghuni untuk mengisi surat pernyataan untuk mematuhi tata tertib penghunian;
- g. menyampaikan surat pengantar dari Badan Pengelola untuk disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga/ketua kelompok/ketua blok setempat, untuk dicatat dan digunakan sebagai bukti bahwa penghuni yang bersangkutan dinyatakan resmi menjadi penghuni rusunawa; dan
- h. memberikan surat pembatalan penghuni kepada calon penghuni yang tidak memenuhi syarat.
Paragraf 3 Perjanjian Sewa-Menyewa
BAB VI - KEPENGHUNIAN
Pasal 15
- (1) Perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi :
- b. waktu terjadi kesepakatan;
- a. identitas kedua belah pihak;
- c. membuat ketentuan umum dan peraturan yang ditaati oleh kedua belah pihak;
- e. jangka waktu dan berakhirya perjanjian;
- d. hak, kewajiban dan larangan para pihak;
- f. keadaan di luar kemampuan (force majeure); dan
- (2) Perjanjian sewa-menyewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Badan Pengelola.
- g. sanksi atas pelanggaran.
Paragraf 4 Hak, Kewajiban dan Larangan Penghuni
BAB VI - KEPENGHUNIAN
Pasal 16
- ( l) Penghuni Rusunawa berhak :
- a. memanfaatkan satuan bukan hunian yang disewa untuk kegiatan usaha;
- b. mendapatkan layanan listrik, air bersih, pembuangan air kotor dan air limbah;
- c. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan, hunian yang kurang diperhatikan atau terawat kepada Badan Pengelola;
- e. mempunyai sarana sosial;
- d. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan prasarana dan sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni;
- f. mendapat pelayanan ruang duka pada ruang serba guna bagi yang meninggal dunia;
- g. menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh Badan Pengelola saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian penghuni;
- h. menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama;
- i. mendapat ketentraman dan privasi terhadap gangguan fisik maupun psikologis;
- k. mendapat pendampingan mengenai penghunian dari Badan Pengelola;
- j. mengetahui kekuatan komponen struktur menyangkut daya dukung dan keamanan fisik bangunan;
- l. mendapat
PENJELASAN
Pembukaan
bimbingan penanggulangan bahaya kebakaran dan pengelolaan sampah, pembuangan penghematan air dan listrik; dan ten tang evaluasi limbah,
- m. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai fungsi.
- (2) Bagi penghuni yang cacat fisik dan lanjut usia berhak mendapatkan perlakuan khusus.
- (3) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penempatan ruang hunian dan mobilitas.
##
PENJELASAN
Pasal 17
## Penghuni rusunawa berkewajiban untuk : - a. mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan; - b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan Badan Pengelola; - c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaan; - d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur; - e. membayar pemakaian sarana air bersih dan listrik; - f. membayar uang sewa; - g. membayar sumbangan pemeliharaan 3 (tiga) kali besaran biaya sewa bulanan; - h. melaporkan pada Badan Pengelola bila melihat adanya kerusalean pada prasarana, sarana dan utilitas di Rusunawa; - j. mengosongkan ruangan hunian pada saat perjanjian sewa-menyewa berakhir; 1. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian penghuni; - k. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis; 1. mengikuti bimbingan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola secara berkala; dan - m. memarkir dan menempatkan kendaraan di area yang telah ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 18
## Penghuni Rusunawa di larang : - b. menyewa lebih dari satu satuan hunian; - a. memindahkan hale sewa kepada pihak lain; - c. menggunakan satuan hunian sebagai tempat usaha/ gudang; - d. mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib; - e. mengubah prasarana, sarana dan utilitas rusunawa yang sudah ada; - f. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan; - g. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan. kenyamanan, dan ketertiban lingkungan; - i. memasak dengan menggunakan kayu, arang atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran; - h. melakukan kegiatan/ organisasi terlarang yang bertentangan dengan ketentuan; - j. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/wc yang dapat menyumbat saluran pembuangan; 1. mengubah konstruksi bangunan Rusunawa; dan - k. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebalearan atau bahaya lainnya; - m. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan.
PENJELASAN
Pasal 19
Hale, kewajiban dan larangan penghuni sebagairnana dimalesud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, wajib dicantumkan dalam perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. ## BAB VII ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PEMASARAN ## Bagian Kesatu Sumber Keuangan
PENJELASAN
Pasal 20
- (1) Sumber keuangan untuk kegiatan pengelolaan Rusunawa diperoleh dari uang jaminan, tarif sewa Rusunawa, biaya denda, hibah, modal pengelolaan, penyertaan modal, bunga bank dan/atau usaha-usaha lain yang sah. - (3) Usaha lain yang sah, antara lain : - (2) Modal pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari penerima kelola aset. - a. penyewaan ruang serba guna; dan/atau - b. pemanfaatan ruang terbuka untuk kepentingan komersial di lingkungan Rusunawa. - (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintah Kata. ## Bagian Kedua Besaran Tarif Sewa
PENJELASAN
Pasal 21
Besaran tarif sewa Rusunawa wajib memperhatikan hal-hal meliputi: - b. perhitungan besaran tarif disesuaikan dengan pengeluaran biaya operasional, biaya pemeliharaan, termasuk perhitungan eskalasi harga karena inflasi; dan - a. besaran tarif sewa disesuaikan dengan daya beli penghuni dan dib