Unknown Unknown Nomor 30 Tahun 2015 tentang TANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
TANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf f Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, dinyatakan bahwa salah satu fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pelaksana kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tenta Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lemb ng Negara Republ Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) si~..,'; Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran N Republik Indonesia Nomor 1820); egara
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan Penyelenggaraan\_ Negara Yang Bersih Dan Bebas p.[; Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Leib Negara Republik Indonesia Nomor 3851); aran
a
4
Ad
I,
t
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 4286);
3. tentang Republik Lembaran 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
"
11. :. 9 Thu 2003 tentang Peraturan Pemerintah Nomor anu »mberhentian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Per ,A ; » Re ·blik Intones1a Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara «cpu Negara Tahur 2003 Nome" 15, Tambahan Lembaran 8 n or ', . telah diubah Republik Indonesia Nomor 4263) sebagamma, 2009 d · · tah Nomor 63 un engan Peraturan Pemerint , n 2009 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 164);
12. 58 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor N Republik Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara,\_"f"", ~baran Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tam a an Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentan£ an Penyelenggaraan Pedoman Pembinaan dan Pengawas Re ublik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara P Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
I
''
Menetapkan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 20l5 tentang Sistem Administrasi Kependudukan (Lembaran Dacrah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3).
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPAT TENTANG STANDAR OPERAS!O' PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah proses standar pengolahan pelayanan secara internal yang menjadi pedoman/panduan bagi setiap pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan proses pelayanan tah tahe le 1ap derm ap, agar proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten sehingga dapat menghasilkan pelayanan yan memenuhi standar yang telah ditetapkan. 8
7. Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil sebagai warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yakni lembaga pemerintahan.
"
'
$
ti
m
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum scbagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 8.
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 9
10. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
11. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh lnstansi Pelaksana.
13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya SOP Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil ±aa.""&lt;umen memberikan acuan dalam memperoleh ~,'' untuk pelayanan terhadap penerbitan dokumen 1% ,[[7endali pencatatan sipil. epen u'ukan dan
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini agar d d memperoleh dokumen kependudukan dan pen uluk dapat dal aktu r ktif pencatatan sipil am we yang efektif dan efisien yang diberik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 1 n an oleh
'
,I
'
;
'
JENIS DAN STANDAR PELAYANAN
Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan
Pasal
3
. d k de Pencatatan Sipil Jenis Pelayanan Dokumen Kependudukan 1an ., bupaten pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kal P Sintang meliputi 12 (dua belas) jenis pelayanan terdiri dari :
- a. Penerbitan Kartu Keluarga;
.
- c. Penerbitan Surat Keterangan Pindah; c.
- b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; b.
- d. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran;
- e. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan; e.
- g. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian;
- f. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian; f.
- h. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak;
- j. Pencatatan dan Penerbitan Perubahan Nama Akta Catatan Sipil;
- i. Pencatatan dan Penerbitan Pengesahan Anak Akta Catatan Sipil; i.
- k. Pencatatan dan Penerbitan Pembetulan Akta Catatan Sipil;
1. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil. 1
Bagian Kedua
Standar Pelayanan
Pasal
4
SOP Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf I tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sampai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yaitu :

- a. Lampiran I SOP Penerbitan Kartu Keluarga;
- b. Lampiran II SOP Penerbitan Kartu Tanda Pend d k ik uu Elektron ;
- c. Lampiran III SOP Penerbitan Surat Keterangan Pindah:
- d. Lampiran IV SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran:
- e. Lampiran V SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan:
- g. '
- f. Lampiran VI SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Percerai Lampiran VII SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Kemas;z,''

- h. Lampiran VIII SOP Pencatatan dan Penerbitan Pengangkatan Anak;

Akta

- i. Lampiran IX SOP Pencatatan dan Penerbitan Pengesahan Anak Akta Catatan Sipil; i.
- k. Lampiran XI SOP Pencatatan dan Penerbitan Pembetulan Akta Catatan Sipil; k.
- j. Lampiran X SOP Pencatatan dan Penerbitan Perubahan Nama Akta Catatan Sipil; j.
- I. Lampiran XII SOP Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil. 1.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal

5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 2 ¢ i 2015

� NTANG,

«

MILTON CROSBY


Diundangkan di Sintang pada tanggal 22 Mei 2015

## 8EKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 0w"

YOSEPHA HASNAH


BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 3

1



1

[

.J

5

[

z

h

&lt;

�

&lt;

0

UJ

z

0

::!

a.

0

z

0

z¢E

e

l

@

&lt;

2£.

zu zg;

\_

yo jg u0. 8c

{z%&amp;

2ii pa=~?

92=

2g

?

a

z&amp;.

±5iE%

5@5=

co

555£°

?5

i

s

5z

°

&lt;

0

z

a

.,...

·c

.,...

U



"'

1

11

## L ­ z o &lt; u ox zz &lt; &lt;C · = .I .D o&lt; z L 0..

z

£

...

=

co

t

e

•

c

&lt;SI

e:

rt­

•

cn

&lt;(

...,

z

z

c

2

c

c

z

&lt;

L

z

0

## 5 c z 2 L.

z

2

LE

2

0

&lt;

0

d

&lt;C

2

z

z

2

$

0

o

2

z

0

LU

Lu

\_J

( ­

&lt;

r

a:

z z

­­ d

&lt;

o,

&lt;=

55

±

a

9 ,

z

&lt;1

�

C

z

Lu

z

0

2

&lt;1

::i

0

C

&lt;£

I­

0

LE

cc

Ill

z

V)

­

...J

V)

�

zz

&lt;(

a

o ¢

1

¢

Q

Q &lt;

&lt;CC

t

0

&lt;

I \_

z

­ Z

L

uz z&lt;

z&lt;

20

2

&lt;, o¢

c5 z " ,... z. f r/J � &lt; 0. .2

­

'\.

­

.2 (J) 0 2¢ u z 0 ,... l �