Unknown BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG DENGA Nomor 21 Tahun 2013 tentang PERUBAHANATASPERA.TURANBUPATINOMOR 21 TAHUN2013 TENTANG STANDAROPERASIONALPELAYANAN PADAPEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASIPEMERINTAHKABUPATENMUSI BANYUASIN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSI BANYUASIN, a. bahwa dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Pelayanan pada Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa informasi Publik, sehingga dipandang perlu untuk diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu (berlaku 15 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN NOMOR 2} TAHUN2017
TENTANG
PERUBAHANATASPERA.TURANBUPATINOMOR 21 TAHUN2013 TENTANG STANDAROPERASIONALPELAYANAN PADAPEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASIPEMERINTAHKABUPATENMUSI BANYUASIN
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSI BANYUASIN, a.
bahwa dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Pelayanan pada Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa informasi Publik, sehingga dipandang perlu untuk diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasirt tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Pelayanan pada Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No~ 56) dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II terrnasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik· Indonesia Tahun· 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,· Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pe1ayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomoi 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pe1aksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 Tentang Pedoman Pe1aksanaan Tugas Kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pernerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
7. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penge101aan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Iingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Infonnasi Nornor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan GubemurSumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 350).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan ATAS TENTANG PEJABAT PEMERINTAH
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2013 STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PADA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATENMUSIBANYUASIN.
Pasal 5
Pasal5
- (1)Pemohon infonnasi puhlik yang mengajukan permohonan. atas nama perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, wajib memenuhi persyaratan :
- a. menyerahkan fotokopi KTP Elektronik yang masih berlaku.
- a.1 membuat pernyataan secara tertulis di atas kertas berrneterai cukup yang berisikan pernyataan bahwa benar mewakili diri sendiri dan akan menggunakan informasi dan dokumentasi yang diminta untuk kepentingan sendiri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak menyalahgunakan inforrnasi dan dokumentasi yang diminta.
- b. mengisi formulir Perrnohonan yang disediakan oleh petugas PPID.
- (2)Pemohon inforrnasi publik yang mengajukan permohonan atas nama kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, wajib memenuhi persyaratan:
- a. menyerahkan fotokopi KTP Elektronik yang masih berlaku.
- b. menyerahkan fotokopi KTP Elektronik Pemberi Kuasa yang masih berlaku.
- c. surat kuasa yang diberikan oleh kelompok masyarakat
- d. surat pernyataan pemohon informasi publik yang menyatakan benar telah mendapatkan kuasa dari pemberi kuasa.
- e. mengisi formulir perrnohonan informasi publik yang disediakan petugas PPID.
- yang mengajukan
- (3) Pemohon inforrnasi publik permohonan atas nama Ormas/LSM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, wajib memenuhi persyaratan : a. menyerahkan fotokopi KTP Elektronik yang masih berlaku.
- b. menyerahkan fotokopi KTP Elcktronik Ormas / LSMyang masih berlaku .. Ketua
- c. menyerahkan fotokopi Kartu Anggota Ormas/LSM yang masih berlaku.
- d. menyerahkan Surat Tugas khusus pengajuan informasi publik dari Ketua Ormas/LS~.
- e. fotokopi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.
- e.1 menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tercatat di Berita Negara Republik Indonesia, yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- f. mengisi formulir permohonan informasi publik yang disediakan petugas PPID.
- (4)Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan atas nama media massa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, wajib memenuhi persyaratan :
- a. menyerahkan fotokopi KTP Elektronik yang masih
- berlaku.
- b. menyerahkan fotokopiKartu Pers yang masih berlaku.
- c. menyerahkan Surat Tugas Khusus pengajuan informasi publik dari Pimpinan Redaksi.
- d. menyerahkan koranJtabloidJmajalah bersangkutan bagi media cetak.
- e. mengisi formulir permohonan informasi publik yang disediakan petugas PPID.
- (5)Pemohon informasi publik permohonan atas nama Badan dimaksud ayat (1) huruf d, .persyaratan : yang mengajukan Publik sebagaimana wajib memenuhi
- a. menyerahkan Fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku.
- b. menyerahkan FotokopiKartu PegawaifAnggotaBadan Publik.
- c. menyerahkan Surat Tugas Khusus Pengajuan Informasi Publik dari Pimpinan Badan Publik yang mengutus. Mengisi Formulir permohonan informasi publik yang disediakan petugas PPID.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. f

Penetapan: Ditetapkan di Sekayu pada tanggal .2.5 mEt 2017, t

Penandatangan: BUPATI MUS! BANYUASIN¥ -" \ /'°H. DODI REZAALEX Diiundangkan di Sekayu pada tanggal ;).0 !YI e:l 2017 f BgRITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR ;2r" ## BERIT A ACARA ## Nomor: 188.45/141/BAIVIII/2017

Verifikasi: Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Betas (15-06-2017) bertempat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, masing-masing yanq bertanda tangan dibawah ini : ## I. BAG IAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARtAT DAERAH - 'I. Yettria, SKM.,M.Si :

Penandatangan: Kepala Subbagian ## II. BAG IAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 1. Dicky Meiriando, SSTP, MH 2. Mujadi, SH.,M.Si

Penandatangan: - Kepala Bagian Hukum

Penandatangan: - Kepala Subbagian Perundang-Undangan

Penandatangan: Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prcduk Hukum Daerah, telah melakukan pembahasan terhadap : 1.

Penandatangan: - Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Pelayanan pada Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin; .

Penandatangan: 2. Rancangan Keputusan Bupati Mus! Banyuasin tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin; Dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

Penandatangan: - a. Pembentukan Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati sebaqairnana tersebut diatas, telah sesuai dengan ketentuan pembentukan produk hukurn sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;

Penandatangan: - b. Subtansi materi Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut diatas, telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaKu. Demikian berita acara ini dibuat dalam ranqkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagairnana mestinya. Sekayu, tanggal, bulan dan tahu tersebut diatas ) ## BAGIAN HUMAS SETDA KAB. MUBA t () I • II 1. Yettna, SKM.,1V1.SI . ( ..~ ... ) ## BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MUBA ~ (·······A·~~~·l··~··· ( ... .J .. vv. 'f ('I.v.-: . . .. ) 1. Dicky Meiriando, SSTP, MH 2. Mujadi, SH.,N1.Si