PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 8 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI (berlaku 16 April 2007)
Pembukaan
Menimbang : a. disesuaikan dan diatur kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam Kabupaten Muaro Jambi;
Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI Dan BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1). Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah:
- a. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berazaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
- b. Sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponan yang ada dalam usaha menyejahterakan masyarakat;
- d. Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2). Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui;
- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
PEMBENTUKAN
BAB III - PEMBENTUKAN
Pasal 3
- (1). Dalam upaya memberdayakan masyarakat desa, di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2). Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
BAB IV - NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Pasal 4
Lembaga kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berbentuk rukun tetangga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau dengan sebutan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB V - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
- (1). Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain di tingkat Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.
- (2). Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah membantu Pemerintah Desa dalam rangka:
- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipasif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam ayat (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:
- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasilhasil pembangunan secara partisipasif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.
BAB V - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
BAB VI - KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Pasal 7
- (1). Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2). Susunan, jumlah dan syarat-syarat pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
BAB VI - KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Pasal 8
Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
SUMBER DANA
BAB IX - SUMBER DANA
Pasal 9
Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari:
- a. Swadaya Masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Bantuan lain yang dan tidak mengikat.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
Lembaga kemasyarakatan Desa yang ada di desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap ada dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Dalam Kabupaten Muaro Jambi Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 42 seri E Nomor 9 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 16 April 2007

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 20 April 2007

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Pelaksana Tugas, dto H. ABDUL LATIEF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E NOMOR 8