PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 33 Tahun 2013 tentang TEKNIS PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG (berlaku 23 Agustus 2013)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG
TEKNIS PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung, maka perlu diatur pelaksanaan teknis penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung;
1. tentang Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 25;
16. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 19);
Menetapkan :
17. Peraturan Walikota Bitung Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 84);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Bitung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
9. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
Pasal 2
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
Pasal 3
Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2013.
Pasal 4
Penyetoran Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui RKUD Pemerintah Kota Bitung ke Rekening PDAM Duasudara Kota Bitung.
BAB II - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung. PARAF HIERARKHI

Penandatangan: Wakil Walikota

Penetapan: Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 23 Agustus 2013

Penandatangan: Sekretaris Daerah Kota Asisten Administrasi Umum

Penandatangan: Kepala Bagian Hukum Kasubag. Perundang-undangan Staf Pengelola PARAF KOORDINASI

Penandatangan: Kepala BPK dan BMD

Penandatangan: Sekretaris BPK dan BMD

Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 23 Agustus 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA, ttd Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016 BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 88

Penandatangan: WALIKOTA BITUNG, ttd HANNY SONDAKH