PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 9 Tahun 2014 tentang PENANAMAN MODAL (berlaku 15 September 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
- a. bahwa untuk mempercepat pembangunan daerah diperlukan peningkatan investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah, perlu mewujudkan iklim investasi yang kondusif, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan kelestarian lingkungan yang berkeadilan sosial;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah punya kewenangan di bidang penanaman modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 - 2034;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan
BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPMPT adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia .
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
15. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan.
17. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
18. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk
mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
19. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
20. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yaang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
21. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
22. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk memperoleh tanah sesuai dengan tata ruang wilayah, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak.
23. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba bersih, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Penanaman modal diselenggarakan ## BAB III KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penanaman modal untuk:
- a. mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal di daerah; dan
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan tetap BAB IV PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu Perencanaan Penanaman Modal
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah merencanakan, merumuskan kebijakan dan menyusun kebutuhan bidang usaha untuk penanaman modal.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi perencanaan penanaman modal.
Bagian Kedua Pembinaan Dan Pengembangan Penanaman Modal
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. memfasilitasi kemitraan antara pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pengusaha besar guna meningkatkan daya saing; dan
- b. pemberian dorongan, inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
Bagian Ketiga Promosi Penanaman Modal
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 6
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi peluang penanaman modal dan potensi daerah secara aktif di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri, kerjasama dengan instansi terkait maupun pihak ketiga.
BAB V - KERJASAMA PENANAMAN MODAL
Pasal 7
- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan negara lain, daerah lain, badan usaha asing dan swasta lainnya setelah mendapat persetujuan DPRD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri dari:
- a. perencanaan;
- b. promosi;
- c. pengendalian pelaksanaan;
- d. pengembangan;
- e. pengelolaan data dan sistem; dan
- f. kegiatan penanaman modal lainnya.
Bagian Pertama Perizinan
BAB VI - IZIN PENANAMAN MODAL
Pasal 8
- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya mengajukan izin penanaman modal kepada Bupati melalui Kepala KPMPT.
- (2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Izin prinsip penanaman modal;
- b. Izin usaha untuk berbagai sektor usaha;
- c. Izin prinsip perluasan penanaman modal;
- d. Izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
- e. Izin prinsip perubahan penanaman modal;
- f. Izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha;
- g. Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
- h. Izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha;
- i. Izin pembukaan kantor cabang;
- j. Izin kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA); dan
- k. Surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (SIUP3A).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Non Perizinan
BAB VI - IZIN PENANAMAN MODAL
Pasal 9
Setiap penanam modal mendapatkan pelayanan non perizinan berupa:
- a. informasi penanaman modal;
- b. kemudahan penanaman modal; dan
- c. penanganan pengaduan.
BAB VII - BENTUK USAHA DAN KEDUDUKAN
Pasal 10
- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum (perseroan terbatas) dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Penanam modal yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. membeli saham;
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Pertama Bidang Usaha
BAB VIII - BIDANG USAHA DAN LOKASI
Pasal 11
- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Bidang usaha atau jenis usaha yang menyatakan tertutup dan/atau terbuka dengan persyaratan, ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Lokasi
BAB VIII - BIDANG USAHA DAN LOKASI
Pasal 12
Bupati menetapkan lokasi pengembangan penanaman modal ## BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL
BAB VIII - BIDANG USAHA DAN LOKASI
Pasal 13
Setiap penanam modal berhak mendapat:
- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - BIDANG USAHA DAN LOKASI
Pasal 14
Setiap penanam modal berkewajiban:
- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia bila perusahaannya mempekerjakan tenaga kerja asing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melakukan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bila perusahaannya mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VIII - BIDANG USAHA DAN LOKASI
Pasal 15
Setiap penanam modal bertanggung jawab:
- a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 16
Dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, Pemerintah Daerah berhak untuk:
- a. menerima laporan tentang kegiatan penanaman modal mulai tahapan perencanaan, penelitian, pelaksanaan maupun pengembangan usaha;
- b. meminta kepada penanam modal untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan yang berhubungan dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan penanam modal;
- c. menolak permohonan persetujuan penanaman modal di daerah dan perizinan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan;
- d. membatalkan persetujuan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan perizinan lainnya, apabila penanam modal tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.
BAB X - HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 17
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal adalah sebagai berikut:
- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan tetap ## BAB XI PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAB X - HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanam modal yang melakukan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Bentuk insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain:
- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian dana simultan; dan/atau
- d. pemberian bantuan modal.
- (3) Bentuk kemudahan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan pemberian perizinan.
BAB X - HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 19
- (1) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) hanya diberikan kepada penanam modal baru dan penanam modal yang melakukan perluasan.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 3 (tiga) kriteria dari unsur sebagai berikut:
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; dan
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan Kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - KETENAGAKERJAAN
Pasal 20
- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengikutsertakan tenaga kerja warga lokal.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli dari luar daerah atau warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompentensi tenaga kerja warga lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 21
- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan dengan cara:
- a. pemantauan dilakukan dengan cara:
3. melakukan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiata n pembinaan dan pengawasan.
- b. pembinaan dilakukan dengan cara:
1. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan penanaman modal dalam negeri maupun asing yang telah memperoleh pelayanan penanaman modal;
2. memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan penanaman modal dalam negeri maupun asing.
- c. pengawasan dilakukan dengan cara:
1. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang pelaksanaan penanaman modal, penyimpangan/pelanggaran oleh perusahaan;
2. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal;
3. menindaklanjut atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ## BAB XIV LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
BAB XIII - PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 22
- (1) Setiap penanam modal yang sudah memiliki izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menyampaikan LKPM kepada Bupati melalui Kepala KPMPT.
- (2) Kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 23
- (1) Setiap penanam modal yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
- d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 24
- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturutturut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (3) Instansi yang berwenang memberikan peringatan tertulis adalah KPMPT.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturutturut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (3) Instansi yang berwenang memberikan peringatan tertulis adalah KPMPT.
- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga, perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dima ksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembatasan kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi;
- b. pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada KPMPT dan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan Berita Acara Pembatalan, KPMPT menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.
- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa:
- a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
- b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha;
- c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan.
- (3) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kepada KPMPT dan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan Berita Acara Pembatalan, KPMPT menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (4) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diberitahukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 27
- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dikenakan kepada perusahaan yang :
- a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d;
- b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) KPMPT menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai dengan izin yang diperoleh.
- (3) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 15 September 2014

Penandatangan: BUPATI KAPUAS HULU, A.M. NASIR

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 24 November 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ## MUHAMMAD SUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (9)/(2014)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
## PENANAMAN MODAL
## I. UMUM
Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah.
Kegiatan penanaman modal di daerah selama ini dapat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerapkan tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, mengenah dan koperasi.
Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor penunjang yang dapat menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui peningkatan dan perbaikan kondisi antara instansi pemerintah pusat dan daerah, dengan menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.
Pemerintah Daerah bersama -sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang investasi daerah, maupun koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah dalam melaksanakan urusan di bidang penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut dapat diukur dari kecepatan pemberian pelayanan di bidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan.
Berkaitan dengan pelayanan perizinan khususnya di bidang penanaman modal, agar suatu daerah menjadi tujuan penanam modal, perlu diciptakan iklim yang kondusif, pemberian insentif atau kemudahan penerapan pelayanan perizinan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal.
Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha bagi penanam modal di Kabupaten Kapuas Hulu.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
## Ayat (1) ## Huruf a Yang dimaksud dengan 'asas kepastian hukum'adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. ## Huruf b ## Huruf c Yang dimaksud dengan 'asas keterbukaan' adalah asas yang terbuka