Unknown Unknown Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu (berlaku 5 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATINGADA
PERATURAN BUPATJ NGADA
NOMOR 40 TAHUN 2013
.
TENT ANG
. TATA CARA KEBERATAN .DAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGADA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Oaerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan eangunan. .
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Oaerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Bara\_t dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 , Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 · tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara· Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Uridang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. 0 5. Peraturan Pemerintatt Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dafam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa {Lembaran Negara Republik Indonesia T~hun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesla Nomor 4049);
1
'
.···
6. Peraturan Pemerintah N.omor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan · Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 .tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan · Daerah; '
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nornor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dlnas -dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor p Seri D Nomor a):
'
.
- 10. Peraturan Daerah Kablipaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang pajak Bumi daJ!i \_Bangunan\_\_ Perde:S\_~-~n. dan Perkotaan (t.embaran Daerah Kabupaten Ngada Tah'uri 2012· Nomor~"'i4, Tambahan-Lembaran Daerah Kabupaten Ngada-Nomor 11};'-·
11. Peraturan Bupati Ngada Nomor 22 Tahun 2008 · Tentang Penetapan Uraian Jabatan Struktural Dinas-Dinas l&lt;abupaten Ngada (Serita Daerah Kabupaten Ngada Tahu~3 2008 Seri E Nomor1~. . ·
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANC3 TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. . . Menetapkan
.
·······
···········
--
SABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. f dan Perangkat Daerah ! I 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2
.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada. .
5. PaJak Buf!li dan Bangunan Perdesaan da~ Perkotaan, yang selanjutnya disebut PaJak Bum, dan .. Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
,
6. Surat Pemberltahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan·tmtuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa buhga dan/atau denda.
8.
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
2. -11. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD dan STPD.
3. 1 O. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Keberatan atas SPPT, SKPD dan STPD.
12. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding ## BAB II
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN
Pasal 2
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati \_atau pejabat yang ditunjuk atas:
- b. SKPD;
- a. SPPT;
- c. STPD.
.
- (2) Keberatan. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan· yang jelas. ·
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), .kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang tefah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan:
'·.
I
i
r
I
3
,.
Pasal 3
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pasal 4
- (1) Pengajuan keberatan atas SPPT, SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan dafam hal :
- a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
- b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
- a. perorangan atau kolektif untuk SPPT;
- b. perorangan untuk SKPD;
- c. perorangan untuk STPD.
Pasal 5
- (1) Pengajuan keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memehuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD/STPD;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke kantor DPPKAD ;
- d. dilampiri asli SPPT/SKPD/STPD yang diajukan Keberatan;
- e. dilampiri bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya; ---.. -.
- f. dikemukakan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang menurut penghitungan Wajib. Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya; · · · ·
- g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT/SKPD/STPD, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
- h. surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam haf surat Keberatan ditandatangani ofeh bukan Wajib P~jak harus dilampiri dengan surat kuasa.
4
- ~:.:..:-=::::::
.. P",
.. ,.
...
\_;..i--
-
-Jli•·-·~--------
... -~
..
..
- (2) Pengajuan Ke~eratan s~cara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ~uruf a harus rnernenuhl persyaratan : · ·
- a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT/SKPD/STPD Tahun Pajak yang sam-~; ···
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. PBS yang terutang untuk setfap SPPT I SKPD I STPD paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke DPPKAD;
- e. · diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
.
- f. dilampiri asli SPPT/SKPD/STPD yang diajukan keberatan;
- g. dilampiri bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya;
- h. mengemukakan jumlah PBS yang terutang menurut penghitungan Wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya; dan
- i. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT/SKPD/STPD, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di Juar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
-,
- a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke tempat Pos Pelayanan atau petugas yang ditunjuk; a tau
- b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam ha! disampaikan melalui pas dengan bukti pengiriman surat.
3. {4) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h, pengajuan Keberatan disertai dengan :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopl identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; -:
- b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
- c. fotokopi ljin Mendirikan ·aangunan-(IMB);"da·n/at~u
:
:',.\_: ..
'
-~·-:
:;:--,\_.;.;-;;;:
- d. fotokopi bukti pe.nd~ktliig iainfiyiyan·g berkaitan langsung dengan objek pajak.
Pasal 6
Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Bupati dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan harus memberitahukan secara tertulis \_\_ di.sertg1j alasan yang mendasar kepada : -· --: ·; ·
- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perorangan; atau
- b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif.
-
\_
..
-
-
.
I
I
--- -
(1 ) -
Pasal 7
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak. .
Pasal 8
Kepala DPPKAD atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan keberatan apabila pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sampai dengan Rp 500.000.000,00 {lima ratus juta rupiah).
Pasal 9
- {1) Keputusan keberatan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan/ atau penelitian lapangan.
.
.
- (2) Penefitian sebagaimana dimaksud pada 'ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, pejebat serendah-rendahnya setingkat Eselon Ill terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Kepala DPPKAD mengusulkan keputusan keberatan kepada Bupati apabila pengajuan keberatan di atas Rp. 5 0 0. 0 0 0. 0 0 0, O O (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal uraian penelitian.
Pasal 10
- (1) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT, SKPD atau STPD, Kepala DPPKAD menerbitkan SPPT, SKPD atau STPD baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) SPPT, SKPD atau STPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan keberatan.
BABIII
TATA CARA PENGAJUAN BANDING
----:~
;h~;;\_;,.
- .:": .
~~~-~~-~ ~~~~- -~~2~:
.
·
·
··:-·:-::··
.
- ::·r~~&amp;~g~~ii~~~-a-;{i 9 :sh5~i~jrii~-Aj~8i7n~Rl~~~ga~~~r~n\_)'-. 1 cti~Jdk~fi~;~1~t~~te-~:gf 1;::::~ ·· ·dalamroatr!iS~~J1t~~esia,.dengan~~?sahyan·g··jeras,aatam·.JaQ.9}s~.~~t&lt;fq]\_,,JJlg.~)\_R1!LaH·:··· sejak ·kepwtusan-diteriml?Cailamprrf;salina-fr'da-r¥'S(Jraf:kepaflfSimireoefatanifetie6ut.F:.~::::::
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajlban rnembayar pajak sampai dengan 1 (sani) bulan sejak tanggai penerbltan Putusan Bandinq.
6
i'
I
Pasal 11
.
...
Waiib ... P.~i~k :d\_~.P.~J mengajukan\_ pertnobonan .. bandi.rJg .hanya kepada Pengadilan p~j~~j~fhadap°Repufu'san-meng\_en~.i, ~e1;,~~~iED.Fs,{ijJ~(ijg:.w.t~tijP..t&lt;JtrlQ!~t"! -Bupati\_~.--:~
...
·~--
...
·-
·-
------------
--
-
...
-
.
-
-
·•··
..
.
.
..
.
I
Standar Operasional Prosedur Keberatan dan -Banding tercantum, dalam Lamplran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BABIV KETENTUAN PENUTUP
.
Pasaf 13
Peraturan Bupati ini mutai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Ngada.

Penetapan: Ditetapkan di Bajawa pada tanggal 5 Degember 2013 MARIANUS t

Penetapan: Diundangkan di Bajawa L pada tanggal 5 Desember 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, ('MEDA MOSES SERITA DAERAH KABUPATEN NGAOA TAHUN 2013 NOMOR 319 I I I • • ## LAMPfRAN I PERATURANBUPATfNGADA TANGGAL 5 DESEMBER 2013 NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ## A. Deskripsi : ·

Penandatangan: Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan keberatan PBS yang menjadi wewenang Bupati/Kepala DPPKAD. ## B. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dae rah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan. ## C. Pihak Terkait:

Penandatangan: 1. Bupati

Penandatangan: 3. Kepala Bidang Pendapatan

Penandatangan: 2. Kepala DPPKAD

Penandatangan: 4. Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan 6. Juru Pungut 5. UPTD 7. Wajib Pajak ## D. Dokumen /formulir yang digunakan : 2. Surat Pemberitahuan- Pajak Terutang (Sf:&gt;P.T) 1. Surat Permohonan Wajib Pajak 3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 5. Bukti Pendukung (fc. ldentitas, fc. Bukti kepemilikan tanah, fc. IMS dokumen, dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan objek pajak). 4. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ## E. Dokumen yang dihasilkan : 2. Uraian Penelitian/Berita Acara Penelitian 1. Bukti Penerimaan Surat (BPS) 3. Surat Keputusan atas Pengajuan Keberatan ## \_ F ..· Prosedur Kerja : . \_ . . .. \_ . \_ .,.\_ .. \_ ,\_ · r : 1.;·:t"!ajib-·pajak mengajukan permohonan keberatan PBS ke· DPPKAD" rnelalulJuru ~---~-UPTCT:·;~--... \_\_ .\_., -.. . .. -... -... :-: ,,;\ - , -~: ________________J~.EzW9.~-~ UPTD menerima permohonan keberatan kemudian . menelltl . - : ::\_ :\_·. ~eleijgkap§H''"'Y:,!ersya'(aJ-lff:\_ - Dalam hal- -berkas permohonan keberatan belum oai-·"1eng·kap/tierKas-.pEim1ohon~n ~1?.beratan dikembalikan kepadctWaj!q\_ ~ajak untuk ..:.:.:;:.:,i·wrengkapi. Dalarn ha! berkas permohonan keberatan sudah lengk~ip, Juru . . . PunguVUJ;&gt;JQ. akan, .m~rnt:&gt;-PW.~ .. p~r,}5ijs. J~~~ebut ke DPPKAD untuk mencetak - ... .Bukf .-.~~~eritTt~a!l .. $j.j(af ·.-x~P~1 ··aah Lembar Pengawasan Arus Dokumen .(LPAD)."··srs··-akar?aiserahkar{'""1H?pada''Wajib--Pajak .. sedangkan··.bP:A[Laka~ digabungkan dengan berkas perrnohcnan keberatan.' ··--· · ·-· ···- ... : ________________ -.·;·;':::-::·:·=·'.=:·-=.-,·- .. ' 8 -- - --- - ... ·---- • •

Penandatangan: 3. Kepala Bidang Pendapatan menugaskan Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan untuk meneliti dan membuat konsep Surat Keputusan Penyelesaian .Keberatan.

Penandatangan: 4. Konsep Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan disampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk diteliti dan diteruskan kepada Kepala DPPKAD untuk ditetapkan~ ·

Penandatangan: 5. Dalam haJ wewenang memberi Keputusan ada pada Bupati, Kepala DPPKAD meneruskan konsep Surat Keputusan kepada Bupati.

Distribusi: 6. Pelaksana Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan menatausahakan Surat Keputusan den/atau SPPT/SKPD/STPD untuk dikirim ke Wajib Pajak melalui UPTD Kecamatan. · 7. UPTD dan Juru Pungut menyampaikan Surat Keputusan Keberatan kepada wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima. 8. Proses selesai. . ~. Jangka W aktu Penyelesaian : Standar waktu penyelesaian 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas).bulan sesuai dengn Perda t I • : . ,. ·-·, " '• I '\ I : i': .. ·- :, ... ,' i : ,.;;: ' " J -.,;:\_ -- - 10