PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO Nomor 14 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG (berlaku 1 Mei 2012)
Pembukaan
Menimbang
Meningat
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,
- a. bahwa tera/tera ulang merupakan upaya untuk mewujudkan persaingan dunia usaha yang sehat dan melindungi kepentingan masyarakat;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tera/tera ulang diperlukan pembiayaan, karena itu perlu dipungut retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta syaratsyarat bagi UTPP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
DAN
BUPATI BUNGO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.
6. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha dan bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi adalah retribusi tera/ tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
8. Tera adalah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal yang berlaku yang dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya ## BAB II
NAMA, DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama retribusi Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Retribusi digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
Objek Retribusi adalah:
- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 5
Subjek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/ tera ulang dari Pemerintah Daerah.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa layanan tera/tera ulang dihitung ## BAB V
PRINSIP , SASARAN, DAN BESARAN TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan ## BAB VI
TATA CARA TERA/TERA ULANG
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9
- (1) Setiap UTTP untuk kepentingan perniagaan, penentuan upah, dan kepentingan umum yang baru/belum pernah dipergunakan wajib ditera lebih dahulu sebelum dipergunakan / diperjualbelikan.
- (2) Setiap UTTP yang digunakan untuk perniagaan, penentuan upah, dan untuk kepentingan umum yang telah ditera, wajib ditera ulang setahun sekali kecuali:
- a. kwh (meter listrik) wajib tera ulang 10 (sepuluh) tahun sekali.
- b. meter air wajib tera ulang 5 (lima) tahun sekali.
- c. tangki ukur apung dan tangki ukur tetap wajib tera ulang setia6 tahun sekali.
- d. meter gas tekanan rendah wajib tera ulang 5 (lima) tahun sekali.
- e. meter prover dan bejana ukur khusus untuk menguji meter prover wajib tera ulang 2 (dua) tahun sekali.
- f. alat ukur permukaan cairan wajib tera ulang 2 (dua) tahun sekali.
- g. alat ukur dari gelas tidak ditentukan batas waktu.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 10
- (1) Bagi pemilik/pemakai UTTP yang akan melaksanakan kewajiban tera ulang dapat mengajukan kepada Laboratorium Metrologi atau membawa ke tempat-tempat terdekat yang telah ditentukan.
- (2) Khusus untuk UTTP yang ditanam, mempunyai sifat-sifat khusus atau sulit dipindah-pindahkan maka pemilik/pemakai dapat mengajukan permohonan kepada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo untuk dilakukan peneraan di tempat pakai.
- (3) Pemilik UTTP yang digunakan bukan untuk kepentingan perniagaan, menentukan upah atau untuk kepentingan umum atas keinginan sendiri dapat mengajukan UTTPnya untuk dikalibrasi di Laboratorium Metrologi.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 11
Tera Ulang dan kalibrasi UTTP dapat dilaksanakan oleh:
- a. Laboratorium Kemetrologian ;
- b. Instalasi uji milik Pihak Ketiga;
- c. Di tempat pakai/di tempat UTTP berada;
- d. Tempat-tempat lain yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 12
- (1) Tera, tera ulang, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTPP) dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penerimaan/penyetoran tarif tera dilakukan oleh Kasir Penerima.
- (3) Penerimaan tarif tera dibukukan dalam Buku Kas Umum, setoran tarif tera diarsipkan dan dibukukan Buku Kas Pembantu.
- (4) Kasir Penerima wajib menyetor seluruh penerimaan tarif tera ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam dari saat penerimaan pembayaran tarif tera.
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13
Retribusi dipungut di wilayah kewenangan Pemerintah Kabupaten Bungo.
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 14
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 15
- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
PENAGIHAN
BAB IX - PENAGIHAN
Pasal 16
- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/ Peringatan/Surat Lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
Surat...12
- (5) Surat Teguran/ Peringatan/ Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.
KEBERATAN
BAB X - KEBERATAN
Pasal 17
- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan.
KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN UTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
BAB XI - KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN UTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 18
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkannya surat teguran, dan/atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan...13
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XI - KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN UTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 19
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 20
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati ## BAB XIII
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF TERA
BAB XII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 21
- (1) Bupati ## BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 22
- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paling lama 12 (dua belas) bulan atau 24 % (dua puluh empat persen).
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 23
- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang untuk :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang tata ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang tata ruang tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tata ruang;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang tata ruang;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Tindak...15
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 21 Mei 2012

Penandatangan: BUPATI BUNGO H. SUDIRMAN ZAINI

Penetapan: Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 21 Mei 2012

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO ## H. KHAIDIR SALEH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 14