PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1993 tentang KENDARAAN DAN PENGEMUDI (berlaku 17 September 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai kendaraan dan pengemudi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai kendaraan dan pengemudi dengan Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENDARAAN DAN PENGEMUDI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang di maksud dengan :
1. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
2. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping;
3. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
4. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
5. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
6. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
7. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
8. Bengkel umum kendaraan adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan lain jalan;
9. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;
10. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
11. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
12. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;
13. Roda pada satu sumbu adalah roda tunggal atau roda ganda atau beberapa roda yang dipasang simetris atau pada dasarnya simetris terhadap bidang membujur tengah kendaraan, walaupun roda-roda tersebut tidak dipasang pada suatu sumbu yang sama;
14. Malam hari adalah jangka waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;
15. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
16. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
17. Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan ## BAB II
PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR, KERETA GANDENGAN DAN KERETA TEMPELAN
Bagian Pertama
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor,
Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan
Paragraf 1 Jenis dan Konstruksi Kendaraan Bermotor
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Kendaraan bermotor dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:
- a. sepeda motor;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang;
- e. kendaraan khusus.
- (2) Penggolongan lebih lanjut dari mas-masing jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Konstruksi dari kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
- a. landasan yang meliputi rangka landasan, motor penggerak, sistem pembuangan, penerus daya, alat kemudi, sistem roda-roda, sistem suspensi, sistem rem, lampu-lampu dan alat pemantul cahaya serta komponen pendukung;
- b. badan kendaraan.
- (2) Konstruksi kereta gandengan rangka tempelan terdiri dari :
- a. landasan yang meliputi rangka landasan, stem roda-roda, sistem rem, lampu-lampu dan alat pemantul cahaya, serta komponen pendukung;
- b. badan kendaraan.
Paragraf 2 Rangka Landasan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan harus memiliki rangka landasan yang memenuhi persyaratan:
- a. dapat menahan seluruh beban, getaran dan goncangan kendaraan berikut muatannya, sebesar jumlah berat kendaraan yang diperbolehkan atau jumlah berat kombinasi kendaraan yang diperbolehkan;
- b. dikonstruksi menyatu atau secara terpisah dengan badan kendaraan yang bersangkutan;
- c. tahan terhadap korosi;
- d. dilengkapi dengan alat pengait di bagian depan dan bagian belakang kendaraan bermotor, kecuali sepeda motor.
- (2) Kendaraan bermotor yang dirancang untuk menarik kereta gandengan atau kereta tempelan, rangka landasannya dilengkapi dengan peralatan penarik yang dirancang khusus untuk itu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pada setiap rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dibubuhkan nomor rangka landasan.
- (2) Nomor rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu rangka landasan dan mudah dilihat serta dibaca.
- (3) Untuk rangka landasan yang menyatu dengan badan kendaraan, nomor rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditempatkan pada bagian tertentu badan kendaraan secara permanen dan mudah dilihat serta dibaca.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai rangka landasan diatur dengan Keputusan Menteri.
Paragraf 3 Motor Penggerak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memiliki motor penggerak yang memenuhi persyaratan :
- a. mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan kecepatan minimum 20 kilometer per jam pada segala kondisi jalan;
- b. motornya dapat dihidupkan dari tempat duduk pengemudi, kecuali untuk kendaraan bermotor yang dirancang dengan kecepatan tidak melebihi 25 kilometer per jam pada jalan datar;
- c. ambang batas emisi gas buang dan kebisingan tertentu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Pada setiap motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus dibubuhkan nomor motor penggerak.
- (2) Nomor motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu motor penggerak dan mudah dilihat serta dibaca.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Motor penggerak kendaraan bermotor dengan atau tanpa kereta gandengan atau kereta tempelan, selain sepeda motor, harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan berikut muatannya sekurang-kurangnya sebesar 4,50 (empat setengah) kilowatt setiap 1.000 kilogram dari jumlah berat yang diperbolehkan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan.
- (2) Perbandingan antara daya motor penggerak dan berat kendaraan khusus atau sepeda motor ditetapkan sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan angkutan serta kelas jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk kendaraan bermotor yang digerakkan dengan tenaga listrik atau kendaraan bermotor yang dirancang dengan kecepatan tidak melebihi 25 kilometer per jam pada jalan datar.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, kerosin, solar, alkohol, atau bahan bakar cair lain yang mudah terbakar, harus memiliki :
- a. tangki bahan bakar;
- b. corong pengisi dan lobang udara bahan bakar;
- c. pipa-pipa yang berfungsi menyalurkan bahan bakar.
- (2) Tangki bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. dikonstruksi cukup kuat dan tahan terhadap korosi;
- b. dilengkapi dengan tutup tangki yang kukuh serta tidak melebihi bagian terluar dari kendaraan bermotor;
- c. diikat dengan kukuh sehingga dapat menahan goncangan dan getaran dari kendaraan;
- d. ditempatkan pada bagian badan kendaraan yang cukup terlindung dari benturan langsung yang disebabkan benda-benda di badan kendaraan yang bersangkutan dan terpisah dari ruang motor pada jarak yang aman;
- e. ditempatkan pada jarak tertentu dari pintu kendaraan bermotor yang menjamin keselamatan.
- (3) Corong pengisi dan lobang udara bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan :
- a. dibuat dari bahan yang cukup kuat sehingga tidak akan mengalami kerusakan dan/atau bocor apabila terjadi goncangan atau getaran dari kendaraan;
- b. ditempatkan pada jarak tertentu dari lobang pipa gas buang yang menjamin keselamatan, dan tidak diarahkan ke lobang pipa gas buang;
- c. ditempatkan pada jarak tertentu dari terminal atau sakelar listrik, yang menjamin keselamatan.
- (4) Pipa saluran bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan :
- a. dibuat dari bahan yang tahan panas dan cukup kuat sehingga tidak mengalami kerusakan dan kebocoran apabila terkena panas atau apabila terjadi goncangan dan/atau getaran dari kendaraan;
- b. dilengkapi dengan katup yang memungkinkan pengemudi dapat menutup dan membuka salurannya, apabila aliran bahan bakar tidak dapat berhenti dengan sendirinya pada waktu motor dimatikan;
- c. ditempatkan pada jarak yang aman dari peralatan listrik yang ada pada kendaraan bermotor yang bersangkutan dan terhindar dari pengaruh panas dan debu yang berlebihan.
- (5) Tangki, corong pengisi dan lobang udara, serta pipa saluran bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh ditempatkan dalam ruang penumpang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Kendaraan bermotor yang menggunakan sistem bahan bakar gas tekanan tinggi atau bahan sejenis dan bahan bakar alternatif lainnya, harus memenuhi persyaratan khusus untuk menjamin keselamatan pengoperasian kendaraan bermotor.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai motor penggerak diataur dengan Keputusan Menteri.
Paragraf 4 Sistem Pembuangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Sistem pembuangan terdiri dari manifold, peredam suara, dan pipa pembuangan.
- (2) Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. dirancang dan dibuat dari bahan yang cukup kuat sehingga tidak terjadi kebocoran asap dan gas buang, dan memenuhi ambang batas tingkat kebisingan;
- b. gas buang dan asap dari sistem pembuangan diarahkan ke atas atau ke belakang atau ke sisi kanan di sebelah belakang dengan sudut kemiringan tertentu terhadap garis tengah kendaraan bermotor yang menjamin keselamatan;
- c. pipa pembuangan tidak menonjol melewati sisi samping atau sisi belakang kendaraan bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.
Paragraf 5
Penerus daya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan alat penerus daya yang dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi.
- (2) Alat penerus daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memungkinkan kendaraan bermotor bergerak maju dengan satu lebih tingkat kecepatan dan memungkinkan bergerak mundur.
- (3) Keharusan untuk melengkapi alat penerus daya yang memungkinkan kendaraan bermotor dapat bergerak mundur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku untuk :
- a. sepeda motor, baik dengan atau tanpa kereta samping;
- b. sepeda motor beroda tiga yang roda-rodanya dipasang simetris terhadap bidang tengah arah memanjang, yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan maksimum 400 kg.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerus daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Paragraf 6
Sistem Roda
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan harus memiliki sistem roda yang meliputi roda-roda dan sumbu roda.
- (2) Roda-roda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa pelek-pelek dan ban-ban hidup serta sumbu-sumbu atau gabungan sumbu-sumbu roda yang dapat menjamin keselamatan.
- (3) Ban-ban hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memiliki adhesi yang cukup, baik pada jalan kering maupun jalan basah.
- (4) Rancangan sumbu roda dan/atau gabungan sumbu roda berikut roda-rodanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan harus memiliki sistem suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dirancang dengan jumlah berat yang diperolehkan kurang dari 2.000 kg dan kecepatan maksimum kurang dari 20 km/jam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem suspensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Paragraf 8
Alat Kemudi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan alat kemudi yang meliputi batang kemudi dan roda kemudi atau batang kemudi dan stang kemudi.
- (2) Alat kemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. dapat digerakkan dengan tenaga yang wajar;
- b. perancangan, pembuatan dan pemasangan alat kemudi tidak menimbulkan bahaya luka pengemudi, jika terjadi tabrakan.
- (3) Alat kemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilengkapi dengan tenaga bantu, dengan ketentuan apabila tenaga bantu tersebut tidak bekerja, maka kendaraan bermotor tersebut harus tetap dapat dikemudikan dengan tenaga yang wajar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat kemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Paragraf 9 Sistem Rem
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1) Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi peralatan pengereman yang meliputi rem utama dan rem parkir.
- (2) Ketentuan mengenai keharusan melengkapi peralatan rem parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk sepeda motor, baik dengan atau tanpa kereta samping.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
Rem utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi persyaratan :
- a. pengemudi dapat melakukan pengendalian kecepatan atau memperlambat dan memberhentikan kendaraan bermotor dari tempat duduknya tanpa melepaskan tangannya dari roda/stang kemudi;
- b. bekerja pada semua roda kendaraan sesuai dengan besarnya beban pada masing-masing sumbunya, baik kendaraan bermotor yang berdiri sendiri maupun kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;
- c. apabila ada bagian rem utama yang tidak berfungsi, rem tersebut harus dapat bekerja sekurang-kurangnya pada roda-roda yang bersebelahan pada satu sumbu dan dapat digunakan untuk memperlambat dan memberhentikan kendaraan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
Rem parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi persyaratan :
- a. pengemudi dapat melakukan pengendalian kecepatan atau memperlambat dan memberhentikan kendaraan bermotor dari tempat duduknya tanpa melepaskan tangannya dari roda/atau kemudi;
- b. bekerja pada semua roda kendaraan sesuai dengan besarnya beban pada masing-masing sumbunya, baik kendaraan bermotor yang berdiri sendiri maupun kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;
- c. apabila ada bagian ren utama yang tidak berfungsi, rem tersebut harus dapat bekerja sekurang-kurangnya pada roda-roda yang bersebelahan pada satu sumbu dan dapat digunakan untuk memperlambat dan memberhentikan kendaraan.
Rem parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi persyaratan:
- a. mampu menahan posisi kendaraan dalam keadaan berhenti baik pada jalan datar, tanjakan maupun turunan;
- b. dilengkapi dengan pengunci yang bekerja secara mekanis.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
Peralatan pengereman yang melakukan fungsi sebagai rem utama dan rem parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat mempunyai komponen rangkap.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
Selain harus dilengkapi dengan rem utama dan rem parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, setiap mobil bus dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 7.000 kilogram dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 12.000 kilogram harus pula dilengkapi dengan rem pelambat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
- (1) Setiap kereta gandengan atau kereta tempelan, harus dilengkapi dengan rem yang dapat menjalankan dua fungsi, yaitu :
- a. rem utama yang memungkinkan pengemudi dari tempat duduknya dapat mengendalikan kecepatan dan memberhentikan kereta gandengan atau kereta tempelan secara bersama-sama atau hampir bersamaan dengan kendaraan bermotor penariknya;
- b. rem parkir yang mampu menahan posisi kereta gandengan atau kereta tempelan berhenti pada jalan datar, tanjakan maupun turunan.
- (2) Ketentuan mengenai keharusan melengkapi rem yang dapat menjalankan dua fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk kereta tempelan satu sumbu yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 750 kilogram.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
- (1) Rem utama kereta gandengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, harus dilengkapi dengan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis menghentikan kereta gandengan apabila alat perangkai putus/terlepas dari kendaraan penariknya.
Ketentuan...
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk kereta gandengan yang jarak sumbu rodanya kurang dari satu meter dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 1.500 kilogram dan/atau kereta gandengan yang ditarik oleh kendaraan bermotor penarik yang dirancang untuk kecepatan maksimum kurang dari 20 kilogram per jam.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
- (1) Kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor dalam satu rangkaian kendaraan, harus memiliki peralatan pengeraman yang bersesuian.
- (2) bekerjanya rem utama harus tersebar dan bekerja hampir bersamaan secara baik, pada masing-masing roda setiap sumbu rangkaian kendaraan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
- (1) Setiap sepeda motor roda dua atau roda tiga yang dipasang simetris terhadap sumbu tengah kendaraan yang membujur ke depan harus dilengkapi dengan peralatan pengereman pada roda belakang dan roda depan.
- (2) Peralatan rem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat :
- a. pengemudi dapat melakukan pengendalian kecepatan atau memperlambat dan memberhentikan sepeda motor dari tempat duduknya tanpa melepaskan tangannya dari stang kemudi;
- b. bekerja pada semua roda sepeda motor sesuai dengan besarnya beban pada masing-masing sumbu rodanya.
- (3) Keharusan melengkapi alat pengerem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk roda kereta samping yang dipasang pada sepeda motor, apabila daya pengerem yang diperlukan dapat diperoleh dari rem yang terdapat pada sepeda motor yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 27
- (1) Sepeda motor yang mempunyai roda tiga selain dilengkapi dengan peralatan pengereman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), harus pula dilengkapi dengan rem parkir.
- (2) Rem parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. mampu menahan posisi kendaraan dalam keadaan berhenti baik pada jalan datar, tanjakan maupun turunan;
- b. dilengkapi dengan pengunci yang bekerja secara mekanis.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 28
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rem diatur dengan Keputusan Menteri.
Paragraf 10 Lampu-lampu dan Alat Pemantul Cahaya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 29
- (1) Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan lampu-lampu dan alat pemantul cahaya yang meliputi :
- a. lampu utama dekat secara berpasangan;
- b. lampu utama jauh secara berpasangan, untuk kendaraan bermotor yang mampu mencapai kecepatan lebih dari 40 kilometer per jam pada jalan datar;
- c. lampu penunjuk arah secara berpasangan di bagian depan dan bagian belakang kendaraan;
- d. lampu rem secara berpasangan;
- e. lampu posisi depan secara berpasangan;
- f. lampu posisi belakang secara berpasangan;
- g. lampu mundur;
- h. lampu penerangan tanda motor kendaraan bermotor di bagian belakang kendaraan;
- i. lampu isyarat peringatan bahaya;
- j. lampu tanda batas secara berpasangan, untuk kendaraan bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 milimeter;
- k. pemantul cahaya berwarna merah secara berpasangan dan tidak berbentuk segitiga.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk sepeda motor.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 30
- (1) Lampu utama dekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berjumlah 2 (dua) buah, berwarna putih atau kuning muda yang dipasang pada bagian muka kendaraan dan dapat menerangi jalan pada malam hari dengan cuaca cerah sekurang-kurangnya 40 meter ke depan kendaraan.
- (2) Tepi terluar permukaan penyinaran lampu utama dekat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.250 milimeter dan tidak boleh melebihi 400 milimeter dari sisi bagian terluar kendaraan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 31
- (1) Lampu utama jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berjumlah genap, berwarna putih atau kuning muda yang dipasang pada bagian muka kendaraan.
- (2) Lampu utama jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat menerangi jalan pada malam hari dalam keadaan cuaca cerah sekurang-kurangnya:
- a. 60 meter untuk kendaraan bermotor yang dirancang dengan kecepatan lebih besar dari 40 kilometer per jam dan tidak lebih dari 100 kilometer per jam;
- b. 100 meter untuk kendaraan bermotor yang dirancang dengan kecepatan lebih dari 100 kilometer per jam.
- (3) Tepi terluar permukaan penyinaran lampu utama jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.250 milimeter dan tidak boleh lebih dekat ke sisi bagian terluar kendaraan dibandingkan dengan tepi terluar permukaan penyinaran lampu utama dekat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 32
- (1) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berjumlah genap dan mempunyai sinar kelap-kelip berwarna kuning tua dan dapat dilihat pada waktu siang atau malam hari oleh pemakai jalan lainnya.
- (2) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.250 milimeter di samping kiri dan kanan bagian depan dan bagian belakang kendaraan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 33
- (1) Lampu rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, berjumlah dua buah dan berwarna merah yang mempunyai kekuatan cahaya lebih besar dari lampu posisi belakang.
- (2) Lampu rem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.250 millimeter di kiri dan kanan bagian belakang kendaraan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 34
- (1) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dipasang di bagian depan berjumlah dua buah berwarna putih, atau kuning muda.
- (2) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat bersatu dengan lampu utama dekat.
- (3) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.250 milimeter dan harus dapat dilihat pada malam hari dengan cuaca cerah pada jarak sekurang-kurangnya 300 meter dan tidak menyilaukan pemakai jalan lainnya.
- (4) Tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi depan, tidak boleh melebihi 400 milimeter dari sisi bagian terluar kendaraan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 35
- (1) Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, berjumlah genap, berwarna merah dan dipasang pada bagian belakang kendaraan.
- (2) Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.250 milimeter dan harus dapat dilihat pada malam hari dengan cuaca cerah pada jarak sekurang-kurangnya 300 meter dan tidak menyilaukan pemakai jalan lainnya.
- (3) Tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi belakang tidak boleh melebihi 400 milimeter dari sisi bagian terluar kendaraan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 36
- (1) Lampu mundur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, berwarna putih atau kuning muda dan tidak menyilaukan atau mengganggu pemakai jalan lain.
- (2) Lampu mundur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.250 milimeter dan hanya menyala apabila penerus daya digunakan untuk posisi mundur.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 37
Lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor bagian belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, dipasang dengan baik sehingga dapat menerangi tanda nomor kendaraan pada malam hari dengan cuaca cerah dan dapat dibaca pada jarak sekurang-kurangnya 50 meter dari belakang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 38
Lampu isyarat peringatan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i, menggunakan lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang menyala secara bersamaan dengan sinar kelap-kelip.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 39
Lampu tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j, berjumlah dua buah, berwarna putih atau kuning muda dan dipasang di bagian depan kiri atas dan kanan atas kendaraan serta dua buah berwarna merah dipasang di bagian belakang kiri atas dan kanan atas kendaraan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 40
- (1) Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf k, berjumlah genap, berwarna merah serta dipasang di bagian belakang kendaraan.
- (2) Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dilihat oleh pengemudi kendaraan lain yang berada di belakangnya pada malam hari dengan cuaca cerah dari jarak sekurang-kurangnya 100 meter, apabila pemantul cahaya tersebut disinari lampu utama kendaraan dibelakangnya.
- (3) Tepi bagian terluar pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh melebihi 400 milimeter dari sisi terluar kendaraan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 41
Sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping harus dilengkapi dengan lampu-lampu dan pemantul cahaya yang meliputi :
- a. lampu utama dekat;
- b. lampu utama jauh, apabila mampu mempunyai kecepatan melebihi 40 kilometer per jam pada jalan datar;
- c. lampu penunjuk arah secara berpasangan di bagian depan dan bagian belakang sepeda motor;
- d. satu lampu posisi depan;
- e. satu lampu posisi belakang;
- f. satu lampu rem;
- g. satu lampu penerangan tanda nomor kendaraan di bagian belakang;
- h. satu pemantulan cahaya berwarna merah yang tidak berbentuk segitiga.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 42
- (1) Lampu utama dekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, paling banyak dua buah, berwarna putih atau kuning muda dan dapat menerangi jalan pada malam hari dengan cuaca cerah, sekurang-kurangnya 40 meter ke depan sepeda motor.
- (2) Jika sepeda motor dilengkapi dengan lebih dari satu lampu utama dekat, maka lampu utama dekat harus dipasang secara berdampingan sedekat mungkin.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 43
- (1) Lampu utama jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, paling banyak dua buah, berwarna putih atau kuning muda dan dapat menerangi jalan secukupnya pada malam hari dalam keadaan cuaca cerah sekurang-kurangnya 100 meter ke depan sepeda motor.
- (2) Jika sepeda motor dilengkapi dengan lebih dari satu lampu utama jauh, maka lampu utama jauh harus dipasang secara berdampingan sedekat mungkin.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 44
- (1) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, berjumlah genap dengan sinar kelap-kelip berwarna kuning tua, dan dapat dilihat pada waktu siang maupun malam hari oleh pemakai jalan lainnya.
- (2) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang secara sejajar di sisi kiri dan kanan bagian muka dan bagian belakang sepeda motor.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 45
- (1) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, berjumlah paling banyak dua buah, berwarna putih atau kuning muda.
- (2) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dilihat pada malam hari dengan cuaca cerah pada jarak sekurang-kurangnya 300 meter dan tidak menyilaukan pemakai jalan lainnya.
- (3) Jika sepeda motor mempunyai dua lampu posisi depan, lampu-lampu itu harus berdampingan sedekat mungkin.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 46
Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, berjumlah satu berwarna merah yang dapat dilihat pada waktu malam hari dengan cuaca cerah pada jarak sekurang-kurangnya 300 meter dan tidak menyilaukan pemakai jalan lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 47
Lampu rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, berwarna merah yang kekuatan cahayanya lebih besar dari lampu posisi belakang yang dipasang pada bagian belakang sepeda motor.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 48
Lampu penerangan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g, dapat menerangi tanda nomor kendaraan sehingga dapat dilihat pada waktu malam hari dengan cuaca cerah pada jarak sekurang-kurangnya 30 meter dari belakang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 49
Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h, berwarna merah dan tidak berbentuk segitiga dipasang pada bagian belakang sepeda motor.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 50
- (1) Kereta samping yang dipasang pada sepeda motor roda dua, harus dilengkapi :
- a. di bagian depan dengan lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda;
- b. di bagian belakang dengan lampu posisi belakang berwarna merah;
- c. satu pemantul cahaya berwarna merah dan tidak berbentuk segitiga;
- d. lampu penunjuk arah berwarna kuning tua yang dipasang di sisi kiri bagian depan dan belakang sepeda motor.
- (2) Lampu posisi depan dan lampu posisi belakang kereta samping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyala apabila lampu posisi belakang sepeda motor dinyalakan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 51
- (1) Sepeda motor yang mempunyai tida roda dipasang secara simetris terhadap bidang sumbu sepeda motor yang membujur, dan yang diperlakukan sebagai sepeda motor, harus dilengkapi dengan lampu-lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Jika lebar sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak melebihi 1.300 milimeter, maka cukup dilengkapi dengan satu lampu utama dekat dan satu lampu utama jauh.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 52
- (1) Lampu kabut yang dipasang pada kendaraan bermotor berwarna putih atau kuning, dengan jumlah paling banyak dua buah dan titik tertinggi permukaan penyinaran tidak melebihi titik tertinggi permukaan penyinaran dari lampu utama dekat.
- (2) Tepi terluar permukaan penyinaran lampu kabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak melebihi 400 milimeter dari sisi terluar kendaraan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 53
Lampu kabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, tidak menyilaukan atau mengganggu pemakai jalan lain.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 54
Kereta gandengan dan kereta tempelan wajib dilengkapi dengan lampu-lampu dan alat pemantul cahaya yang meliputi :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 55
- (1) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, berjumlah genap dan mempunyai sinar kelap-kelip berwarna kuning tua serta dapat dilihat pada waktu siang maupun malam hari oleh pemakai jalan lainnya.
- (2) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang di sisi kiri dan kanan bagian depan dan belakang kereta gandengan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 56
- (1) Lampu rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, berjumlah dua buah berwarna merah yang kekuatan cahayanya lebih besar dari lampu posisi belakang dan dipasang di sebelah kiri dan kanan bagian belakang kereta gandengan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk kereta gandengan dengan ukuran kecil yang posisinya dalam keadaan ditarik tidak menutupi lampu rem dari kendaraan penariknya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 57
- (1) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, berjumlah dua buah dan berwarna putih.
- (2) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10 dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian depan kereta gandengan dengan jarak antara tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi depan dengan sisi terluar kereta gandengan tidak lebih dari 150 milimeter.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 58
- (1) Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, berjumlah genap dan berwarna merah yang kelihatan pada malam hari dengan cuaca cerah pada jarak sekurang-kurangnya 300 meter dan tidak menyilaukan pemakai jalan lainnya.
- (2) Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian belakang kereta gandengan dengan jarak antara tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi belakang dengan sisi terluar kereta gandengan tidak lebih dari 400 milimeter.
- (3) Kereta gandengan yang lebarnya tidak melebihi 800 milimeter, dilengkapi satu buah atau lebih lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 59
- (1) Lampu mundur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f, berjumlah dua buah berwarna putih atau kuning muda yang tidak menyilaukan atau mengganggu pemakai jalan lain.
- (2) Lampu mundur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya menyala apabila alat penerus daya digunakan pada posisi mundur.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 60
Lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor bagian belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, dipasang dengan baik sehingga dapat menerangi tanda nomor kendaraan pada waktu malam hari dengan cuaca cerah dan dapat dibaca pada jarak sekurang-kurangnya 50 meter dari belakang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 61
- (1) Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g, berjumlah genap berwarna merah dan berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya tidak kurang dari 150 milimeter dan tidak melebihi 200 milimeter serta dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian belakang kereta gandengan.
- (2) Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilihat oleh pengemudi yang ada dibelakangnya pada waktu malam hari dalam cuaca cerah dari jarak 100 meter apabila terkena sinar lampu utama kendaraan di belakangnya.
- (3) Titik sudut terluar pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak melebihi 100 milimeter dari sisi terluar kereta gandengan.
- (4) Kereta gandengan yang lebarnya tidak melebihi 800 milimeter dilengkapi satu buah atau lebih pemantul cahaya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 62
Pemantul cahaya sebagaimana dinaksud dalam Pasal 54 huruf h, berjumlah dua buah dan dipasang di sisi kiri dan kanan bagian depan kereta gandengan dengan jarak tidak melebihi 400 milimeter dari sisi terluar kereta gandengan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 63
Lampu-lampu yang berpasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
- a. dipasang simetris terhadap bidang sumbu tengah memanjang kendaraan;
- b. simetris dengan sesamanya terhadap bidang sumbu tengah memanjang kendaraan;
- c. memenuhi persyaratan kalorimetris yang sama;
- d. mempunyai sifat-sifat fotometris yang sama;
- e. dipasang pada kendaraan dengan tinggi tidak melebihi 1.250 milimeter dari permukaan jalan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 64
- (1) Lampu posisi depan, lampu posisi belakang, lampu penerangan tanda nomor kendaraan, dan lampu tanda batas, harus dapat dinyalakan atau dimatikan secara serentak.
- (2) Lampu utama jauh atau lampu utama dekat, atau lampu kabut yang dipasang pada kendaraan hanya dapat dinyalakan, apabila lampu-lampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam keadaan menyala.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila lampu utama jauh sedang memberikan peringatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 65
Dilarang memasang lampu pada kendaraan bermotor, kereta berlaku atau kereta tempelan yang menyinarkan :
- a. cahaya kelap-kelip, selain lampu penunjuk arah dan lampu isyarat peringatan bahaya;
- b. cahaya berwarna merah ke arah depan;
- c. cahaya berwarna putih ke arah belakang kecuali lampu mundur.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 66
Lampu isyarat berwarna biru hanya boleh dipasang pada kendaraan bermotor :
- a. petugas penegak hukum tertentu;
- b. dinas pemadam kebakaran;
- c. penanggulangan bencana;
- d. ambulans;
- e. unit palang merah;
- f. mobil jenazah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 67
Lampu isyarat berwarna kuning hanya boleh dipasang pada kendaraan bermotor :
- a. untuk membangun, merawat, atau membersihkan fasilitas umum;
- b. untuk menderek kendaraan;
- c. pengangkut bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, peti kemas dan alat berat;
- d. yang mempunyai ukuran lebih dari ukuran maksimum yang diperbolehkan untuk dioperasikan di jalan;
- e. milik instansi pemerintah yang dipergunakan dalam rangka keamanan barang yang diangkut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 68
Mobil bus dan mobil barang ukuran besar dapat memasang lampu-lampu berwarna pada bagian atapnya, untuk membantu kendaraan lain mengenalnya pada malam hari.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 69
Ketentuan lebih lanjut mengenai lampu-lampu dan pemantulan cahaya diatur dengan Keputusan Menteri.
Paragraf 11 Komponen Pendukung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 70
Komponen pendukung kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
- a. pengukur kecepatan, untuk kendaraan bermotor yang memiliki kemampuan kecepatan 40 km/jam atau lebih pada jalan datar;
- b. kaca spion;
- c. penghapus kaca kecuali sepeda motor;
- d. klakson;
- e. sabuk keselamatan kecuali sepeda motor;
- f. sepakbor;
- g. bumper, kecuali sepeda motor.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 71
- (1) Pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pengemudi.
- (2) Alat pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
- a. alat pengukur kecepatan mekanis;
- b. alat pengukur kecepatan elektronis;
- (3) Alat pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilengkapi dengan pengukur jarak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 72
- (1) Kaca spion kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, berjumlah dua buah atau lebih, kecuali sepeda motor.
- (2) Kaca spion sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat dari kaca atau bahan menyerupai kaca yang tidak merubah jarak dan bentuk orang dan/atau barang yang dilihat.
- (3) Kaca spion sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah sekurang-kurangnya satu buah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 73
- (1) Penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, sekurang-kurangnya berjumlah satu buah.
- (2) Penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. dapat membersihkan bagian kaca dengan cukup luas sehingga pengemudi mempunyai pandangan yang jelas ke jalan;
- b. digerakkan secara mekanis dan/atau elektronis.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 74
Klakson sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, harus dapat mengeluarkan bunyi yang dalam keadaan biasa dapat didengar pada jarak 60 meter.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 75
Peringatan bunyi berupa sirena hanya boleh dipasang pada kendaraan bermotor :
- a. petugas penegak hukum tertentu;
- b. dinas pemadam kebakaran;
- c. penanggulangan bencana;
- d. kendaraan ambulans;
- e. unit palang merah;
- f. mobil jenazah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 76
- (1) Sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, berjumlah dua jangkar atau lebih yang dipasang untuk melengkapi tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi.
- (2) Sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
- a. tidak mempunyai tepi-tepi yang tajam yang dapat melukai pemakai;
- b. dipasang sedemikian sehingga tidak ada benda atau peralatan lain yang mengganggu fungsinya;
- c. kepala pengunci harus dapat dioperasikan dengan mudah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 77
- (1) Sepakbor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f, diwajibkan untuk setiap kendaraan bermotor.
- (2) Sepakbor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. mampu mengurangi percikan air atau lumpur kebelakang kendaraan, atau badan kendaraan;
- b. memiliki lebar sekurang-kurangnya selebar telapak ban.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 78
- (1) Bumper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g, dipasang:
- a. di depan belakang untuk mobil penumpang dan mobil bus;
- b. di depan untuk mobil barang.
- (2) Bumper depan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh menonjol ke depan lebih dari 50 centimeter melewati bagian badan kendaraan yang paling depan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 79
Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen pendukung kendaraan bermotor diatur dengan Keputusan Menteri.
Paragraf 12
Badan Kendaraan Bermotor
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 80
- (1) Badan kendaraan harus dirancang cukup kuat untuk menahan semua jenis beban sewaktu kendaraan bermotor dioperasikan dan diikat kukuh pada rangka landasannya.
- (2) Pada bagian dalam kendaraan bermotor tidak boleh terdapat bagian yang menonjol yang dapat membahayakan keselamatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 81
- (1) Setiap ruang pengemudi dan ruang penumpang harus mempunyai pintu masuk dan/atau pintu keluar.
- (2) Pintu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pengunci pintu harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak dapat terbuka tanpa disengaja.
- (3) Engsel pintu samping, kecuali pintu sorong, pada sisi kendaraan bermotor harus dipasang pada sisi pintu di sebelah depan menurut arah kendaraan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 82
- (1) Kaca depan dan jendela kendaraan bermotor dan kereta gandengan harus dibuat dari kaca keselamatan yang tidak boleh memberikan bayangan yang tidak jelas, sehingga mengganggu penglihatan pengemudi.
- (2) Kaca depan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. dibuat dari bahan tahan goresan;
- b. dibuat dari bahan yang kebeningannya tidak akan menjadi luntur;
- c. jika kaca pecah, tidak membahayakan pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi.
- (3) Kaca kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terbuat dari bahan kaca berwarna atau dilapisi dengan bahan pelapis berwarna dengan ukuran dan tingkat kegelapan tertentu.
- (4) Dilarang menempelkan tanda-tanda dalam bentuk apapun, pada kaca depan dan kaca jendela samping ruang pengemudi kendaraan bermotor yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 83
Tempat duduk pengemudi pada setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor harus memenuhi persyaratan :
- a. ditempatkan pada bagian dalam badan kendaraan yang memungkinkan pengemudi dapat mengendalikan kendaraannya tanpa terhalang oleh penumpang atau barang muatannya;
- b. mempunyai lebar sekurang-kurangnya 400 milimeter dan simetris dengan pusat roda kemudi;
- c. memungkinkan pengemudi mempunyai pandangan yang bebas ke depan dan ke samping;
- d. tidak ada gangguan cahaya dari dalam kendaraan;
- e. mempunyai peralatan untuk menyesuaikan posisi duduk pengemudi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 84
- (1) Ukuran lebar tempat duduk penumpang sekurang-kurangnya 400 milimeter, kecuali tempat duduk jenis pelana pada sepeda motor dan tempat duduk penumpang pada bus sekolah.
- (2) Tempat duduk jenis pelana pada sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memiliki ukuran lebar dan panjang yang dapat menjamin keselamatan pengemudi dan penumpangnya.
- (3) Tempat duduk penumpang pada bus sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memiliki ukuran lebar sekurang-kurangnya 270 milimeter, serta tinggi dari lantai badan kendaraan tidak lebih dari 250 milimeter.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 85
Tempat duduk pengemudi pada kendaraan umum harus terpisah dari tempat duduk penumpang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 86
- (1) Setiap kendaraan bermotor dilengkapi dengan tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor pada sisi bagian depan dan belakang kendaraan bermotor.
- (2) Setiap kereta gandengan atau kereta tempelan dilengkapi dengan tempat untuk memasang tanda nomor kendaraan bermotor pada sisi bagian belakang kereta gandengan atau kereta tempelan.
- (3) Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), berada pada posisi tegak lurus dengan sumbu kendaraan bermotor.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 87
Ketentuan lebih lanjut mengenai badan kendaraan bermotor diatur dengan Keputusan menteri.
Paragraf 13 Peralatan dan Perlengkapan Kendaraan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 88
Setiap kendaraan bermotor kecuali sepeda motor dilengkapi peralatan kendaraan bermotor sekurang-kurangnya meliputi dongkrak dan alat pembuka ban.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 89
- (1) Setiap kendaraan bermotor kecuali sepeda motor tanpa kereta samping, dilengkapi perlengkapan kendaraan bermotor sekurang-kurangnya meliputi :
- a. ban cadangan;
- b. segitiga pengaman;
- c. helm bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.
- (2) Setiap sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping, dilengkapi dengan helm untuk pengemudi dan penumpangnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 90
Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor diatur dengan Keputusan Menteri.
Paragraf 14
Persyaratan Tambahan Khusus Untuk Mobil Bus
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 91
- (1) Setiap mobil bus yang dirancang untuk mengangkut penumpang kurang dari 15 orang tidak termasuk pengemudi, harus mempunyai sekurang-kurangnya satu pintu keluar dan/atau masuk penumpang pada dinding kiri bagian depan atau belakang, yang lebatnya sekurang-kurangnya 650 milimeter dan meliputi seluruh tinggi dinding.
- (2) Setiap mobil bus yang dirancang untuk mengangkut penumpang sebanyak 15 orang atau lebih, tidak termasuk pengemudi, harus mempunyai sekurang-kurangnya :
- a. satu pintu keluar dan/atau masuk yang lebarnya sekurang-kurangnya 1.200 milimeter yang meliputi seluruh tinggi dinding; atau
- b. dua pintu keluar dan/atau masuk untuk penumpang, terdiri dari :
- 1) satu pintu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan
- 2) satu pintu lainnya ditempatkan pada dinding kiri dengan lebar sekurang-kurangnya 550 milimeter dan meliputi seluruh tinggi dinding.
- (3) Pintu keluar/masuk untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus menjamin kemudahan penggunaannya dan tidak terhalang.
- (4) Anak tangga paling bawah dari pintu keluar/masuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) paling tinggi 350 milimeter diukur dari permukaan jalan dan lebar sekurang-kurangnya 400 milimeter.
- (5) Tangga pintu keluar/masuk penumpang yang dapat dilipat, harus dikonstruksi sedemikian sehingga anak tanggal selalu berada pada tempatnya secara kukuh dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), jika pintu dibuka.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 92
- (1) Di samping pintu keluar/masuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, setiap mobil bus harus pula mempunyai tempat keluar darurat pada kedua sisinya.
- (2) Jumlah tempat keluar darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya :
- a. satu tempat keluar darurat pada setiap sisi kanan-kiri, jika muatannya tidak lebih dari 26 penumpang;
- b. dua tempat keluar darurat pada setiap sisi kanan-kiri, jika muatannya antara 27 dan 50 penumpang;
- c. tiga tempat keluar darurat pada setiap sisi jika muatannya antara 51 dan 80 penumpang;
- d. empat tempat keluar darurat pada setiap sisi jika muatannya lebih dari 80 penumpang.
- (3) Pada sisi kiri, jumlah tempat keluar darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikurangi dengan satu, jika pada dinding belakang terdapat pintu yang lebarnya paling sedikit 430 milimeter.
- (4) Tempat keluar darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa jendela dan/atau pintu.
- (5) Tempat keluar darurat berupa jendela harus memenuhi persyaratan :
- a. memiliki ukuran minimum 600 milimeter kali 430 milimeter dan apabila memiliki ukuran sekurang-kurangnya 1.200 milimeter kali 430 milimeter disamakan dengan memiliki dua tempat keluar darurat;
- b. mudah dan cepat dapat dibuka atau dirusak atau dilepas;
- c. sudur-sudut jendela yang berfungsi sebagai tempat keluar darurat tidak runcing;
- d. tidak dirintangi oleh tongkat-tongkat atau jeruji pelindung.
- (6) Tempat keluar darurat berupa pintu yang dipasang pada dinding samping kanan, harus memenuhi persyaratan :
- a. memiliki lebar sekurang-kurangnya 430 milimeter;
- b. mudah dibuka setiap waktu dari dalam.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 93
- (1) Tempat keluar darurat diberi tanda dengan tulisan yang menyatakan tempat keluar darurat, dan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai tata cara membukanya.
- (2) Tempat duduk di dekat tempat keluar darurat harus mudah dilepas atau dilipat.
##
PENJELASAN
Pasal 94
- (1) Setiap mobil bus dilengkapi lorong dengan lebar efektif 350 milimeter atau lebih yang membentang dari pintu masuk sampai ke setiap tempat duduk. - (2) Tinggi atap bagian dalam kendaraan, diukur 400 milimeter dari dinding samping dalam kendaraan sekurang-kurangnya : - a. 1.700 milimeter diukur dari lantai bagian dalam kendaraan, untuk mobil bus yang dilengkapi dengan tempat berdiri; - b. 1.500 milimeter diukur dari lantai bagian dalam kendaraan, untuk mobil bus yang tidak dilengkapi dengan tempat berdiri.
PENJELASAN
Pasal 95
Jumlah tempat duduk dan tempat berdiri di dalam mobil bus umum, harus jelas dinyatakan dengan suatu tulisan yang ditempatkan di dalam mobil bus sehingga jelas kelihatan oleh awak dan penumpangnya.
PENJELASAN
Pasal 96
- (1) Jarak antara tempat duduk dengan tempat duduk di depannya sekurang-kurangnya 650 milimeter diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk ke sisi belakang sandaran tempat duduk didepannya. - (2) Jarak tempat duduk yang dipasang di dekat tempat keluar darurat, atau tempat duduk yang dapat dilipat, atau tempat duduk kondektur, dapat memiliki ukuran lebih kecil dari ukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). - (3) Jarak antara tempat duduk yang ditempatkan berhadapan sekurang-kurangnya 1.100 milimeter diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk.
PENJELASAN
Pasal 97
- (1) Mobil bus yang digunakan untuk melayani angkutan jarak pendek dan angkutan kota, dapat disediakan tempat berdiri penumpang. - (2) Ukuran tinggi tempat berdiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya 1.700 milimeter dan tersedia sekurang-kurangnya 0,17 meter persegi luas lantai untuk setiap penumpang. - (3) Penyediaan tempat berdiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan pegangan tangan secukupnya.
PENJELASAN
Pasal 98
Jika ruang penumpang seluruhnya atau sebagian terpisah dari tempat duduk pengemudi, mobil bus harus dilengkapi dengan peralatan komunikasi yang mudah dicapai pembantu pengemudi dan atau penumpang, untuk memberikan isyarat atau tanda berhenti kepada pengemudi.
PENJELASAN
Pasal 99
Setiap mobil bus dilengkapi dengan ganjal roda yang cukup kuat dan diletakkan pada tempat yang mudah dicapai oleh pembantu pengemudi atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 100
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan khusus untuk mobil bus diatur dengan Keputusan Menteri. ## Paragraf 15 ## Persyaratan Tambahan Khusus Untuk Mobil Bus Sekolah
PENJELASAN
Pasal 101
Setiap mobil bus sekolah pada sisi luar bagian depan dan belakang, dipasang suatu tanda yang jelas kelihatan berupa tulisan bus sekolah.
PENJELASAN
Pasal 102
- (1) Setiap mobil bus sekolah dilengkapi dengan lampu berwarna merah di bawah jendela belakang yang berfungsi memberi tanda bahwa mobil bus sekolah tersebut berhenti. - (2) Mobil bus sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi suatu tanda yang jelas kelihatan berupa tulisan berhenti jika lampu merah nyala yang dipasang di bawah jendela belakang.
PENJELASAN
Pasal 103
- (1) Pintu masuk dan/atau keluar mobil bus sekolah dilengkapi dengan anak tangga. - (2) Jarak antara anak tangga yang satu dengan lainnya paling tinggi 200 milimeter dan jarak antara permukaan tanah dengan anak tangga terbawah paling tinggi 300 milimeter. - (3) Ukuran lebar dan tinggi efektif pintu masuk dan/atau keluar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan Pasal 91.
PENJELASAN
Pasal 104
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan khusus untuk mobil bus sekolah diatur dengan Keputusan Menteri. Paragraf 16 Persyaratan Tambahan Khusus Mobil Barang
PENJELASAN
Pasal 105
Setiap mobil barang dilengkapi dengan ganjal roda yang cukup kuat dan diletakkan pada tempat yang mudah dicapai oleh pembantu pengemudi atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 106
- (1) Setiap mobil barang yang tinggi ujung landasan dan/atau bagian belakang dan/atau samping badannya berjarak lebih dari 700 milimeter di