PERATURAN BUPATI SALINAN  BANYUWANGI Nomor 15 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 72 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dilaksanakan perubahan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 72 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512 Tahun 2007 Tentang Ijin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239 Tahun 2001 Tentang Registrasi dan Praktek Perawat;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900 Tahun 2002 Tentang Regitrasi dan Praktek Bidan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2003 Tentang Registrasi dan Ijin Kerja Asisten Apoteker;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 72 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 72 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUWANGI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 72 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi meliputi LKM dan Puskesmas;
- i. Laboratorium Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disingkat LKM adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- j. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit yang memberikan pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Banyuwangi dengan wilayah kerja tertentu;
- k. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di wilayah puskesmas;
- l. Kepala LKM adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagai penanggung jawab pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan di LKM;
- m. Staf UPTD adalah staf UPTD LKM dan Puskesmas, terdiri atas unsur tenaga kesehatan medis, tenaga kesehatan non medis dan tenaga non kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh UPTD;
- n. Unit Fungsional adalah unit yang melaksanakan pelayanan di UPTD;
- o. Unit Puskesmas Pembantu, selanjutnya disingkat Pustu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat di dalam wilayah kerja Puskesmas;
- p. Unit Puskesmas Keliling, selanjutnya disingkat Pusling adalah unit yang berupa tim pelayanan keliling, terdiri atas tenaga kesehatan Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor untuk wilayah puskesmas dengan kepulauan dan peralatan kesehatan serta sarana penyuluhan;
- q. Puskesmas dengan tempat perawatan, yang selanjutnya disebut Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap dengan jumlah tempat tidur minimal 10 unit;
- r. Unit Bidan Desa, adalah petugas kesehatan fungsional Bidan yang ditempatkan dan bertugas di Desa, mempunyai wilayah kerja per desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan upaya kesehatan masyarakat lainnya, baik di dalam maupun diluar jam kerja bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas;
- s. Pos Kesehatan Desa, selanjutnya disingkat Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa atau kelurahan dalam rangka menyediakan atau mendekatkan pelayanan kesehatan dasar (Promotif, Preventif, Kuratif) bagi masyarakat dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya;
- t. Pos Pelayanan Terpadu, selanjutnya disingkat Posyandu adalah sarana kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dari puskesmas dibantu oleh kader kesehatan serta anggota PKK desa/kelurahan, dan dalam penggerakan sasaran didukung oleh seluruh komponen di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, yang bertujuan mewujudkan keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat serta sadar gizi dalam upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang tumbuh sehat, optimal, berkualitas dan cerdas.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf b dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
UPTD Kesehatan terdiri dari:
- a. UPTD LKM;
- b. UPTD Puskesmas.
3. Ketentuan
Pasal 7
UPTD LKM mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan dan pelayanan kegiatan preventif sebagai penunjang upaya kuratif dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. pembinaan kepada staf, penilaian kinerja dan rekomendasi pengajuan akreditasi bagi petugas kesehatan di lingkup kerjanya;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidangnya dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala UPTD LKM mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
- b. mengajukan kebutuhan anggaran, sarana dan prasarana kegiatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten;
- c. mengelola anggaran, sarana dan prasarana di LKM sesuai peraturan yang berlaku;
- d. melakukan pemeriksaan sediaan darah, urine, kimia klinik, faeces dan imunologi.
- e. melakukan pemeriksaan sediaan makanan, minuman, air dan udara.
- f. melakukan pemeriksaan bahan lainnya untuk pemeriksaan klinik dan parameter lingkungan.
- g. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan pelayanan kesehatan laboratorium kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua UPTD Puskesmas
UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan Upaya Kesehatan, yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk Peningkatan Kesehatan, Pencegahan Penyakit, Pengobatan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan;
- b. pelaksanaan pembangunan kesehatan terkait pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan baik upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan kegiatan surveilans (pengamatan penyakit), penentuan status kejadian luar biasa (KLB) di wilayah kerja puskesmas dan menggerakkan petugas puskesmas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah, bencana alam dan musibah masal lainnya, bersama Dinas Kesehatan;
- d. pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan serta secara aktif dalam pembangunan kesehatan di wilayah puskesmas;
- e. pembinaan kepada staf, penilaian kinerja dan rekomendasi pengajuan akreditasi bagi petugas kesehatan di lingkup kerjanya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok:
- a. menyusun dan merencanakan program dan kegiatan tahunan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengajukan kebutuhan anggaran, sarana dan prasarana kegiatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten;
- c. mengelola anggaran, sarana dan prasarana di puskesmas sesuai peraturan yang berlaku;
- d. melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi:
5. -upaya kesehatan perorangan;
6. -upaya kesehatan masyarakat;
7. -pemberdayaan masyarakat;
8. -pelayanan PPGD, PPGDON, KLB dan musibah masal lainnya;
- e. melakukan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
- g. melakukan pengadaan perbekalan farmasi/obat-obatan bagi pasien dengan tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET) sesuai ketentuan yang berlaku apabila alokasi sediaan farmasi/perbekalan kesehatan yang disediakan tidak mencukupi kebutuhan atau atas kehendak pasien;
- h. melakukan koordinasi antar puskesmas maupun lintas sektor terkait, dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan yang berhubungan dengan lintas batas wilayah;
- i. melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama Camat dan lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
- j. evaluasi dan pelaporan anggaran dan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- k. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- l. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas.
BAB V - FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Pertama UPTD LKM
Pasal 8
Sub Bagian Tata Usaha masing-masing UPTD mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja UPTD;
- b. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan;
- d. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan rekapitulasi data, pencatatan dan pelaporan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala UPTD.
BAB V - FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Pertama UPTD LKM
Pasal 9
- (1) Tenaga fungsional bidang kesehatan di UPTD mempunyai tugas sesuai bidang keahliannya, mengacu pada peran UPTD sebagai unit pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
BAB V - FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Pertama UPTD LKM
Pasal 11
- (2) Jumlah dan jenis tenaga fungsional di UPTD ditentukan BAB VI Pasal 11 berubah menjadi Pasal 10;
BAB V - FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Pertama UPTD LKM
Pasal 12
5. Ketentuan BAB VII Pasal 12 berubah menjadi Pasal 11;
BAB V - FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Pertama UPTD LKM
Pasal 13
6. Ketentuan BAB VIII Pasal 13 berubah menjadi Pasal 12;
BAB V - FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Pertama UPTD LKM
Pasal 14
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi. Pada Tanggal 18 Juni 2014

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI

Verifikasi: Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 18 Juni 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Verifikasi: Ttd. Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 15