KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN (berlaku 2 Januari 1996)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Telekomunikasi dalam memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Pemerintah dalam perumusan kebijaksanaan dan penyelesaian permasalahan yang sifatnya strategis di bidang telekomunikasi, dipandang perlu menambah keanggotaan Badan Pertimbangan Telekomunikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1993;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391);
3. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1993;
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1989 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN TELEKOMUNIKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 1993.
Pasal 4
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391);
3. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1993;
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1989 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN TELEKOMUNIKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 1993.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1993, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 4
- (1) Badan Pertimbangan Telekomunikasi terdiri dari :
1. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, selaku Ketua;
2. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
3. Pejabat Eselon I, yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Anggota;
4. Pejabat Eselon I, yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan, sebagai Anggota;
5. Pejabat Eselon I, yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;
6. Pejabat Eselon I, yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, sebagai Anggota;
7. Pejabat Eselon I, yang ditunjuk oleh Panglima angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai Anggota;
8. Pejabat Eselon I, yang ditunjuk oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi, sebagai Anggota;
9. Pejabat Eselon I, yang ditunjuk oleh Menteri Menteri Luar Negeri, sebagai Anggota;
10. Pejabat Eselon I, yang ditunjuk oleh Menteri Penerangan, sebagai Anggota;
11. Seorang pakar ekonomi, sebagai Anggota;
12. Seorang pakar hukum, sebagai Anggota;
13. Seorang pakar teknik telekomunikasi, sebagai Anggota;
14. Seorang pakar sosial budaya, sebagai Anggota;
15. Seorang pakar teknik bidang informatika, sebagai Anggota;
- (2) Masa keanggotaan Badan Pertimbangan Telekomunikasi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO