Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu dilakukan perubahan; - b. bahwa sehubungan dcngan hal tersebut pada huruf a. maka perlu menet.apkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan peraturan daerah. 2. ··actapt : 1. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi clan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312} sebagaimana telah diubah dengan Undang·Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan at.as Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5030 ); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409 ); 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran ant.ar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dcngan hal tersebut pada huruf a. maka perlu menet.apkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan peraturan daerah.
2. ··actapt : 1.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi clan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312} sebagaimana telah diubah dengan Undang·Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan at.as Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
/
•-
3. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5030 );
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409 );
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan I..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahu.n 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan I..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587};
"'-
4
24. Pera.turan Pemerintah Nomor 6 Ta.bun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pcnyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan lnfonnasi La.poran Penyelenggaraan Pemerintahan Dae rah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anta.ra Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
29. Peratu.ran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyclenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor I 9, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4815);
30. Peraturan Pemerint.ah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidilcan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
31. Peratu.ran Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantu.an Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4972);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemebrian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalarn Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan.
33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5
34. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pert.anggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pen~mbalian Tunjangan Komunikasi lntensif dan Dana Operasional;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Bad.an Layanan Umum Daerah;
40. Peraturan Menreri Keuangan Nomor = 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalmn Negeri Nomor 32 Tamm 2011 rentang Peckman Pemberian Hibah dan Bantuan Social yang Bersumber DariAR3D;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 127 /PMK.07 /2011 tentang Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT} Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten S.itubondo Tahun 2007 Nomor 5);
6
46. Peraturan Oaerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 0 I) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 5):
47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 03);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 17);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (PI') Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 6};
51. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2};
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 tentang Pokok -Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Situbondo Tahun 2008 Nomor 13); Nomor 13 Pengelolaan Kabupaten
53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 5);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Retribusi Ijin Mendirikan Bangu.nan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor6);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 7);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2011 tent.ang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 8);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 9);
""
59. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 10);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Retribusi Tempat Khusus Parkir {Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 11);
61. Peraturan Daerah Kabupa.ten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parlor di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 12);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 13);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tompa.t Pelelangan lkan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 14);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan {Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 15);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang lnvestasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 18);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hale At.as Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 20};
67. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 2);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 201 l tentang Retribus.i Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Situbondo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupat.en Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 4).
Dengan Peraetujuan Benam.a
DEWAii PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATD SJTUBORDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAlf :
Menetapkan :
PBRATURAN DAERAII TENT.ANG PERUBAHAif ANOOARAN PENDAPATAl'f DAN BELilJA DAERAH TAHUl'f AJIGGARAJI 2012.
Panl 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp. 929.408.200.848,59
- b. Bertambah/(berkurang) Rp.
- 39.598.706.912.81
- Jumlah Fmdapitan sereiah Rnibahan Rp. 969 .006.907. 761,40
2. Belanja
- a. Semula Rp. 983.044.424.095,09
- b. Bertambah /(berkurang) Rp. 60.443.475.545,53
- Jumlah Be1anjasetelah Peruba.han Rp. l.043.487.899.640.62
- Surplus/(Defi.si1) Set.e1ah
- Perubahan Rp. (74.480.991.879,22)
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp. 105.699.579.411,50
- 2) Bertarn.bah/(berkurang) Rp. 21.334.768.632,72 Jum1ahFffeimaansetrJahRrul:ehan Rp. 127.034.348.044,22
- b. Pengeluaran
- 1)
- Semula Rp. 8.435.000.000,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp. 490.000.000.00
- Jum1ah ~ setelah Fe:uhlhan Rp. 8. 925.000 .000,00
- Jumlah Pembiaya.an netto setelah Perubahan
- Rp. 118.109.348.044,22
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 43.628.356.165,00
Pasal 1
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan (SILPA) sebesar Rp 43.628.356.165,00 sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 3 huruf b masih dalam proses hukum sehingga tidak dapat dipergunakan.
Pasal 2
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan (SILPA) sebesar Rp 43.628.356.165,00 sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 3 huruf b masih dalam proses hukum sehingga tidak dapat dipergunakan.
Paaa13
- ( 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
- Rp. 57.029.935.520,59.,,
- 2) Bertambah/(ber:kw-ang) Rp. 3.560.273.924.81 v
- Jumlah pendapatan asli daerah setelah Pen.ibahan Rp. 60.590.209.445,40 ✓
- b. Dana perimbangan
- ✓
- IJ Semula Rp. 731.329.065.308,00
- 2)
- Bertambah/(ber:kw-ang) Rp. 6.261.244.192,00 ✓
- Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan
Rp. 737.590.309.500,00v
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 1) Semula Rp. 141.049.200.020,00 v
- 2) Bertambah/(berlrurang) Rp. 29.777.188.796.00 ✓
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan
Rp. 170.826.388.816,00v
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf ayat
a terdiri darijenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- 1) Semula
Rp. 10.488.220.642,60""
- 2) Bertambah/(berlrurang) Rp. l.138.159.214,26..-
- Jumlah penda.pata.n a.sli daerah setelah Perubahan
Rp. 11.626.379.856,86✓
- b. Retribusi daerah
- 1) Semula
3. Rp. 11.422.400.955,00✓
- 2) Bertambah/(berlrurang) Rp. 2.589.992.705,00 .r
5. retribusi daerah
Rp. 14.012.393.660,00✓
- Jumlah setelah Perubahan
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 1) Semula Rp. 5.085.253.033,62,
- 2) Bertambah/(berlrurang)
- Rp. (0,46);
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
- dipisahkan setelah Perubahan Rp. 5.085.253.033,16'
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 1) Semula
- Rp. 30.034.060.889,37 \_,
- 2) Bertambah/{berlrurang) Rp. (167.877.993,99) (
- Jumlah Iain~lain pendapatan asli daerah
setelah Perubahan
Rp.
29.866.182.895,38
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
2. huruf b terd.iri darijenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil pajak / Bagi basil bukan pajak
- 1) Semula
5. Rp. 48.516.935.308,oo✓
- 2) Bertambah/{berlrurang) Rp. 6.261.244.192,00v
7. : ________________ Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 54.778.179.500,00J
v
Dana alokasi umum
- l} Semula
- Rp.
616.093.730.000,00 /
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
0,00
- Jumlah dana alokasi umum setelah Peruba.han
Rp. 616.093.730.000,00'
- c. Dana alokasi khusus
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
- 1) Semula Rp.
- 1) Semula
- Rp.
66.718.400.000,00 .
- 2} Bertambah/(berkurang) ~R ...
\_\_\_\_\_\_\_ o~,o~o
- Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan
Rp. 66.718.400.000,00 "
0,00
- 2) Bertambah/(berkuran€) =Rc.p.,.\_\_ \_\_\_\_\_
-=o...a:,o'-=o
- Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan
Rp.
- b. Dana Darurat
- 1) Semula
3. Rp.
0,00
-o ... o~o
- 21 Bertambah/{berkurang) =R,...,o.\_. \_\_\_\_\_\_
- Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan
Rp.
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- 1) Semula
3. Rp.
35.508.719.460,00 ✓
- 2) Bertambah/(berkurang)
2. Rp. 3.683.834.356,00,,.
- Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp. 39.192.553.816,00'
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- 1) Semula Rp. 60.514.415.560,00'
- 2) Bertambah/{berkurang)
7. Rp. 25.043.354.440.00 .
- Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 85.557. 110.000,00-·
- e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- l) Semula
Rp.
43.026.065.000,00
J
- 2) Bertambah/{berkurang) Rp.
50.000.000,00'
- Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 43.076.065.000,00 ✓
- f. Pendapatan Lainnya
- 1) Semula
- Rp.
2.000.000.000,00.
Rp...,. \_\_\_\_\_
- 2) Bertambah/ (berlrurang) ...
- Jumlah Pendapatan lainnya setelah perubahan
1=--=-.o-=-00=-=--:.;. o:::..;:o::..=:o.:..;: . oo:..=-=..oi.;::;.o-=-o ·
Rp. 3.000.000.000,00
0,00
0,00
Pa.sa.14
( 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp. 606.996.961.828,02 -
- 2) Bertambah/(berlrurang)
2. Rp. 22.161.374.503,13.,.
- Jumlah belanja tidak langsung
setelah Perubahan
Rp. 629.158.336.331, 15,,
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
- Rp.
- 2) Bertambah/(berlrurang) Rp.
- Jumlah belanja langsung setelah Perubahan
376.047.462.267,07 ..
38.282.101.042.40 '
Rp. 414.329.563.309,47 ✓
pada
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
Rp. 529.403.570.901.02
- 2) Bertambah/ (berlrurang) Rp. 18.171.907.006.97 \_,
- Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
- b. Belanja bunga
~
Rp. 547.575.477.907,99v
- 1) Semula
- Rp.
45.000.000,00 ,,
- 2) Bertambah/fberkurang) -=-=R=-p.,..\_\_ \_ \_ \_\_\_
\_,.0~,o=o
- Jumlah belanja bunga setelah Perubahan
Rp. 45.000.000,00 v
- c. Belanja subsidi
- 1) Semula
- Rp.
0,00
- 2} Bertambah/(berkurang}=R=P~• \_\_\_\_\_\_
\_,.O=,o=o
- Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan
Rp.
0,00
- d. Belanja hibah
- 1)
- Semula Rp.
33.270.908.250,00 ✓
- 2) Bertambah/ (berlrurang) -=R=P~•
----=2=•=85=5=•=35=7:..:..5=0=0...\_.00= ✓
- Jumlah belanja hibah setelah Perubahan
Rp. 36.126.265. 750,00'
- e. Belanja bantuan sosial
- 1) Semula
- Rp.
- 2) Bertambah/(berlrurang) Rp.
5.632.840.000,00 .1
160.000.000.00 ,
- Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan
Rp. 5. 792.840.000,00 "
- f . Belanja bagi hasil
- 1) Semula
- Rp.
0,00
- 2) Bertambah/fberkurang)
=R=P-=--• \_ \_ \_ \_\_
\_\_\_\_,,0=,00=
- Jumlah belanja bagi basil setelah Perubahan
Rp.
0,00
- g. Belanja bantuan keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- 1) Semula Rp. 14.883.442.677,00
- 2) Bertamba.h/(berkurang)
- Rp. 108.000.000.00
- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan
Rp. 14.991.442.677,00
Belanja tidak terduga
- 1) Semula
- Rp. 3.500.000.000,00
- 2)
- Bertambe.h/(berkurang) Rp. 548.509.996.16
- Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan
Rp. 4.048.509.996,16
- i. Belanja bantuan keuangan khusus kepada
Pemerintah Desa
- 1) Semula
- Rp. 20.261.200.000,00
- 2) Bertamba.h/(berkurang) Rp. 317 .600.000,00
- Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 20.578.800.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
Rp. 39.589.025.475,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp. 2.963.306.700,00
- Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
Rp. 42.552.332.175,00
- b. Belanja barang dan jasa
- 1)
- Semula Rp. 132.670.306.359,53
- 2)
- Bertamba.h/(berkurang) Rp. 20.402.487.402.31
- Jumlah belanja barang dan jasa
setelah Perubahan
Rp. 153.072.793.761,84
- c. Belanja modal
Semula Rp. 203.788.130.432,54
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
- Jumlah belanja modal setelah Peru bah an
Pau.15
14.916.306.940,09
Rp. 218.704.437.372,63
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp. 105.699.579.411,50
- 2)
- Bertambah/(berku:rang) Rp.
21.334.768.632,72
- Jumlah penerimaan setelah Perubahan
Rp. 127.034.348.044,22
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
- Rp.
8.435.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) ...\_R\_...p . '--\_---'-4=-90::: ________________:.
... 00::a.a0 ... 0~0'-""0...,,,0:: ________________=0
- Jumlah pengeluaran setelah Perubahan
Rp.
8.925.000.000,00
- (2) Penerimaan seba.gaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelwnnya (SILPA)
- 1) Semula Rp. 104.480.100.139,50 v
- 2) Bertamooh/fberkurang) Rp. 21.334.768.632.72 1.--
- Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan
6. Rp. 125.814.868.772,22 ... ,
- b. Pencairan dana cadangan
- 1) Semula
Rp.
0,00 .
- 21 Bertambah/ (berlrurang)
.=..::R...\_p. \_\_\_\_\_\_\_ --=o..o.:,o'-=o .
- Jumlah pencairan dana cadangan
setelah Perubahan
- Rp.
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- l) Semula
- Rp.
0,00
- 2} Bertambah/(berkurang)
- Rp. 0.00
- Jumlah basil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sete1ah Perubahan Rp.
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- 1} Semula
- Rp.
0,00
- 2) Bertambah/(berkurang)~R\_p. \_\_\_\_\_\_\_ --=O..o..:,00~
- Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- 1) Semula
5. Rp.
1.219.479.272,00 ./
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.219.479.272,00) ✓
0,00 v
- Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp.
- f. Penerimaan piutang daerah
- 1) Semula Rp.
0,00
- 21 Bertambah/(berkurang) =-=R.,...p. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
o\_,o \_\_\_ o
- piutang daerah 0,00
- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.
- g. Penerimaan kembali investasi dana bergulir
- 1) Semula
- Rp.
0,00 .,
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.219.479.272,00 ✓
2. Penerimaan kembali
3. Rp. 1.219.479.272,00 ./
- Jumlah pemberian pinjaman
5. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
- (3) b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan
8. 1)
9. Semula Rp. 5.000.000.000,00 ,..
- 2) Bertambah/(berlrurang)
11. =--RP~· \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o...\_,o \_\_\_ o
- Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00 ,..
0,00
0,00
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- l} Semula Rp.
- 3.350.000.000,00
- 2) Bertamba.h/(berkurang) Rp. 400.000.000,00 - Jumlah penyertaan modal (investasi} daerah setelah Perubahan. Rp.
- 3.750.000.000,00
- c. Pembayaran pokok utang
- 1) Semula
- Rp.
85.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Rp. 0,00
- Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo setelah Perubahan Rp. 85.000.000,00
- d. Pembayaran utang Pemkab
- 1) Semula
- Rp.
0,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Rp. 90.000.000,00
- Jumlah Pembayaran cicilan pokok utangyangjatuh tempo setelah Perubahan Rp. 90.000.000,00
Paaal6
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran l

- Ringkasan Peru bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II

- Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III

- Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV

- Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

- Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Larnpiran VI : Daftar Golongan dan per Jabatan;

Perubahan Jumlah Pegawai per

7. Lampiran Vil

: Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

8. Lampiran VIII

: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.


## Paaa.17

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pual.8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.



~ LEIIBARAII DAERAII KABUPATEII SITUBOIIDO TAIIUII 2012 RO■OR S'