PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 42 Tahun 2012 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, - a\_ - bahwa sebagai realisasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin; - bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu (berlaku 6 Jun 2012)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 42 TAHUN 2012
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- a\_
- bahwa sebagai realisasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;
- bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin; b
r*\ Mengingat 1
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai UndangUndang;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2
O
/**\
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
rs
O
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23);
7. ^
^
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
5. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;
8. Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/ Sub Bidang Badan adalah Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/ Sub Bidang Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing.
^
r*S
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Unsur-Unsur Organisasi
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
Unsur-Unsur Organisasi Badan terdiri dari:
Badan
Sekretariat:
- -Sub Bagian Perencanaan;
- -Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- -Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian :
- -Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengendalian;
- -Sub Bidang Pengendalian Pencemaran.
Bidang Pemantauan dan Pemulihan :
- -Sub Bidang Pematauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- -Sub Bidang Peran Serta Masyarakat.
- e. Bidang Evaluasi :
- -Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan;
- -Sub Bidang Pengkajian Amdal, UKL 8b UPL.
Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua
Badan
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
Badan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta pengevaluasian.
O
r^
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan pelaporan serta pengkajian AMDAL, UKL dan UPL;
- e. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- f. pengelolaan urusan kesekretariatan.
Bagian Ketiga
Sekretariat
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5
Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada seluruh organisasi dalam lingkungan Badan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan, pengelolaan dan penganalisaan data, penyusunan rencana kerja dan membuat laporan Badan;
- b. penyusunan program kerja urusan umum, rumah tangga dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
O
r\
- c. pengumpulan bahan dan penyiapan penyusunan anggaran serta pengelolaan adminstrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7
- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja di lingkunan Badan dan membuat laporannya;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan ;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan.
Bagian Keempat
Bidang Pengawasan dan Pengendalian
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8
Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pengawasan dan pengendalian perizinan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 9
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah;
- b. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- d. pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah industri dan rumah tangga;
^-s
O
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 10
- (1) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengendalian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan untuk penetapan kebijaksanaan teknis operasional pengembangan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan operasional pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan industri dan rumah tangga.
Bagian Kelima
Bidang Pemantauan dan Pemulihan
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 11
Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melakukan analisa dan evaluasi, penyuluhan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat serta kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dibidang lingkungan dalam pencegahan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 12
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
n
- f'
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 13
- (1) Sub Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijaksanaan operasional pemantauan kualitas lingkungan serta mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan serta memberikan petunjuk teknis pemulihan, rehabilitasi dan konservasi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Sub Bidang Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rumusan pembinaan dan bimbingan peningkatan peran serta masyarakat serta meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang lingkungan terhadap program pengelolaan dampak lingkungan dan penyelesaian masalah lingkungan.
Bagian Keenam
Bidang Evaluasi
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 14
Bidang Evaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan analisa dan evaluasi penyediaan data dan laporan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam, pengkajian AMDAL, UKL, dan UPL serta DPPL.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 15
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Evaluasi mempunyai fungsi:
- a pengumpulan bahan dan pengolahan data serta pelaporan pelaksanaan pencegahan dampak lingkungan dan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam;
- b pengumpulan bahan pemantauan dan pengawasan dalam rangka penerapan RKL / RPL dan pengendalian teknis Amdal;
- c pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- O
n
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 16
- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan pengolahan data serta pelaporan pelaksanaan pencegahan dampak lingkungan dan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Sub Bidang Pengkajian AMDAL, UKL, dan UPL mempunyai tugas pokok Pengumpulan bahan pemantauan dan pengawasan dalam rangka penerapan RKL / RPL dan pengendalian teknis Amdal.
Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 17
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain diluar Badan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 19
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 20
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 21
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 22
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.
- ^
y^
Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris Badan sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas, atau apabila Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan bersamaan, sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Badan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Badan yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 24
Kepala Badan wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 25
Laporan Kepala Bidang dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional dihimpun oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan melalui Sekretaris dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Badan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Lingkungan idup Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
r^
\_^
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 7 Juli 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, ## Pasal 28

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 6 jun 2012

Penandatangan: WALIKOTA BANJARMASIN,^ Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor^