PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN SERTA PENGENDALIAN TOKO SWALAYAN (berlaku 28 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN SERTA PENGENDALIAN TOKO SWALAYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,
- a. bahwa perlindungan, pemberdayaan perekonomian yang berbasis kekeluargaan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, termasuk usaha perdagangan melalui pasar rakyat perlu untuk tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan keberadaannya sejalan dengan perkembangan pasar swalayan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran swalayan dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara pasar swalayan dengan pasar rakyat;
- c. bahwa pasar rakyat merupakan wadah membangun dan mengembangkan perekonomian bagi usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar perekonomian yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan, maka dipandang perlu perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat dan penataan ulang terhadap pasar swalayan agar pasar rakyat dapat berkembang dan bersaing secara serasi, selaras serta bersinergi ditengah pesatnya pertumbuhan pasar swalayan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Penataan serta Pengendalian Toko Swalayan;
- Mengingat : 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3819);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 48/MDAG/PER/8/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN SERTA PENGENDALIAN TOKO SWALAYAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan toko swalayan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha;
6. Pemberdayaan adalah segala upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam membina pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan toko swalayan;
7. Pembinaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam membina pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan toko swalayan, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha;
8. Pasar rakyat adalah istilah yang dipakai dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagai pengganti sebutan pasar tradisional yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk di dalamnya kerjasama dengan pihak swasta dengan tempat usaha berupa, Toko, Kios Los dan Tenda yang dimiliki atau dikelola oleh Pedagang Kecil, Menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha berskala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan sistem tawar menawar;
9. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan, pasar swalayan dan toko swalayan di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan pasar rakyat yang ada.
10. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), menjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk retail, Minimarket, Supermaket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.
12. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala Mikro Kecil dan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat dan penataan, serta pengendalian toko swalayan, dilaksanakan berdasar azas :
- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran; dan
- h. persaingan sehat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penyelenggaraan pasar rakyat dan toko swalayan bertujuan untuk:
- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi serta Pasar Rakyat;
- b. memberdayakan Pengusaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi serta Pasar Rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha toko swalayan ## BAB II PENGGOLONGAN PASAR
Bagian Kesatu Pasar Rakyat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Usaha Pasar Rakyat digolongkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:
- a. pasar lingkungan;
- b. pasar rakyat;
- c. pasar desa;
- d. pasar khusus; dan
- e. pasar lainnya.
- (2) Pendirian dan permodalan usaha pasar rakyat dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, swasta, BUMD, termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok, masyarakat, Badan Usaha, Koperasi, kerjasama kemitraan dan wajib mengacu pada rencana detail tata ruang Kota termasuk peraturan zonasinya.
Bagian kedua
Toko Swalayan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Usaha toko swalayan dapat berbentuk pusat pembelanjaan dan sejenisnya, minimarket, supermarket, Departement store , Hypermarket dan perkulakan.
- (2) Usaha toko swalayan menurut batasan luas lantainya terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:
- a. minimarket adalah toko swalayan dengan luas lantai toko sampai dengan 400 m2;
- b. supermarket adalah toko swalayan dengan luas lantai diatas 400 m2 sampai dengan 5000 m2;
- c. hypermarket adalah toko swalayan dengan luas lantai toko diatas 5.000 m2;
- d. Departement Store adalah toko swalayan yang luas lantai toko di atas 400 m2; dan
- e. pusat Perkulakan adalah toko swalayan yang lantai toko di atas 5.000 m2.
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko swalayan, ditentukan sebagai berikut :
- a. mini market, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. Departement Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang ## BAB III
PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN, PASAR RAKYAT DAN PENATAAN TOKO SWALAYAN
Bagian Kesatu
Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Lokasi pendirian pasar rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian dan penyelenggaraan pasar rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasar Swalayan, dan Toko Swalayan:
- b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
- d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
- e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- f. kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitas umum;
- g. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.
- (3) Penyelenggaraan pusat perdagangan atau bentuk toko swalayan lainnya, dapat dilakukan dengan menempatkan toko Swalayan dan pasar rakyat dalam satu lokasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar Rakyat dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada pasar rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
- a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar rakyat;
- b. kepastian hukum dan jaminan usaha di pasar swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
- c. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, apabila terjadi musibah yang menghancurkan tempat usaha.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan pasar rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan:
- a. pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Menengah, dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
- b. peningkatan kualitas dan fasilitas Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
- c. pengembangan Pasar Rakyat ditambah pelaku usaha yang ada di dalamnya;
- d. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang.
- (4) Pasar Rakyat yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan toko swalayan kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata;
- (5) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi, Pemerintah Kabupaten mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar rakyat.
Bagian Kedua
Penataan dan Pengendalian Toko Swalayan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Dalam rangka penataan dan pengendalian toko swalayan, Pemerintah Kabupaten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. lokasi pendirian toko swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten, dan rencana detail Tata Ruang Kota, termasuk pengaturan zonasinya;
- b. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- c.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Perencanaan pembangunan toko swalayan harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi serta usaha lainnya.
- (2) Dokumen rencana rincian teknis toko swalayan skala kecil, menengah, dan besar harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagimana disebutkan dalam dokumen Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Kota.
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan toko swalayan terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Jam kerja Hypermarket, Departement Store , dan Supermarket adalah sebagai berikut:
- a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB
- b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- c. untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dan aparat keamanan setempat.
- (2) Jam kerja minimarket adalah sebagai berikut:
- a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pikul pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- c. untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dan aparat keamanan setempat.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11
Pasal 11
Dalam Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, Bupati melakukan koordinasi untuk evaluasi terhadap pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11
Pasal 12
Bupati melakukan koordinasi untuk:
- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan; dan
- b. mengambil langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai implikasi dari pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
PERIZINAN USAHA PENGELOLAAN
BAB V - PERIZINAN USAHA PENGELOLAAN
Pasal 13
- (1) Pelaku usaha yang akan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, wajib memiliki :
- a. izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyatl (IUP2R);
- b. izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- c. izin Usaha Toko Modern (IUTM)
- (2) Izin Usaha sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
KEMITRAAN USAHA
BAB VI - KEMITRAAN USAHA
Pasal 14
- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada toko swalayan yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang ( repackging ) dengan merek pemilik barang, toko swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
- b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari toko swalayan.
- (3) Penyediaan Lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau toko swalayan.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
BAB VI - KEMITRAAN USAHA
Pasal 15
- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada toko swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan toko swalayan.
- (3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang ( listing fee ).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan toko swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/ space , pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia ## BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu Kewajiban
BAB VI - KEMITRAAN USAHA
Pasal 16
- (1) Setiap pengolola pasar rakyat dan usaha toko Swalayan mempunyai kewajiban:
- a. pengusaha minimarket wajib menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
- b. mentaati ketentuan dalam perijinan;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang- barang terlarang lainnya;
- h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- j. merekrut sekurang-kurangnya 65% (Enam puluh persen) tenaga kerja lokal;
- k. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
- l. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- n. bagi toko swalayan wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
- o. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap toko swalayan juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar.
Bagian Kedua Larangan
BAB VI - KEMITRAAN USAHA
Pasal 17
Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang:
- a. melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- c. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- d. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- e. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
- f. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukkannya tanpa izin dari Instansi yang membidangi pasar;
- g. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18
- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi;
- b. Pasal 13 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. pembekuan Izin Usaha;
- b. pencabutan Izin Usaha;
- c. denda administrasi.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Pencabutan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
- (1) Pasar rakyat dan toko swalayan, yang sudah operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan izin usaha.
- (2) Bagi toko swalayan yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dan dapat diperpanjang lagi dengan menyesuaikan Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagi toko swalayan yang telah berdiri dan berizin apabila mengalami perubahan pemilik dan atau nama perusahaan wajib melakukan permohonan izin.
- (4) Bagi toko swalayan yang belum berizin wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (5) Pasar rakyat dan toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Muaradua pada tanggal 28 Agustus 2017 BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, dto POPO ALI MARTOPO

Penetapan: Diundangkan di Muaradua Pada tanggal 28 Agustus 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, dto ## H. ROMZI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (1/OKUS/2017)