PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 11 Tahun 2008 tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BALANGA TAHUN ANGGARAN 2008 (berlaku 16 Oktober 2008)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Dae Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2008, perlu ditindaklanjuti dengan Penjaba Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sebagai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dae Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lemba Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3312)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Neg Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indon Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Repu Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggar Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Neg (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahar Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentu Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repu Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Neg Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriks Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lemba Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 sebagaimana tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan te diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dae (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrib Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudu Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lemba Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaim telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pemerintah Nomor Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerin Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lemba Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelol Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repu Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Neg Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stan Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sist Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repu Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kep Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelol Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedo Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lemba Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedo Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dae (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapo Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Neg Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lemba Negara Republik Indonesia 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lapo Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Lapo Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada De Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggar Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Neg Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesah Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undanga
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Je dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tent Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tent Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa Balangan Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupa Balangan Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah den Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2008 tent Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa Balangan Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupa Balangan Tahun 2008 Nomor );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGG PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TA ANGGARAN 2008.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berju Rp.389.352.757.498,bertambah sejumlah Rp. 54.117.093.747,sehingga me Rp.443.469.851.245,- dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp. 301.417.732.394,-
- b. Bertambah
Rp. 13.629.335.606,-
(+)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 315.047.068.00
2. Belanja
- a. Semula
Rp. 389.352.757.498,-
- b. Bertambah
Rp. 54.117.093.747,- (+)
Jumlah Belanja setelah Perubahan Defisit setelah Perubahan
Rp. 443.469.851.24
Rp.(128.422.783.24
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp. 102.610.025.104,-
- 2) Bertambah
Rp. 43.312.758.141,- (+)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp. 145.922.783.24
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp. 14.675.000.000,-
- 2) Bertambah
Rp. 2.825.000.000,- (+)
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp. 17.500.000.00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp. 128.422.783.24
Rp. 145.922.783.24
Pasal 2
Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisa dari peraturan ini.

## Pasal 4


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupa dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin pada tanggal 16 Oktober 2008

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin Pada tanggal 16 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,


## H. M. RIDUAN DARLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2008 NOMOR 11