PERATURAN BUPATI RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang GARA PERATURANBUPATIKOLAKA UTARA NOMOR 19 TAHUN2015 TENTANG PEDOMANPELAKSANAAN PENEMPATANDANPENGOPERASIAN MODATRASPORTASI DARATBANTUANKEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL DIKABUPATEN KOLAKA UTARA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIKOLAKA UTARA, - a. bahwa dalam rangka penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dari Dana AIokasi Khusus (DAK)bidang sarana dan prasarana perdesaan Kementerian PDT di Kabupaten Kolaka Utara, perlu suatu pedoman dalam pelaksanaannya; - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dimaksud dipandang perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pengoperasian Moda Transportasi Darat Bantuan Kementerian PDTdi Kabupaten Kolaka Utara; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan Dan Pengoperasian Moda Trasportasi Darat Bantuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Kolaka Utara 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolak Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; Tenggara (LNRI Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan LNRINomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonisia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan [alan ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 2. , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589). 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk &gt; Teknis Penggunaan Dana Alokasi &gt;Khusus Bidang Saran a dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal DAKSPDTTahun 2014; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor ). (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURANBUPATIKOLAKA UTARA NOMOR 19 TAHUN2015
TENTANG
PEDOMANPELAKSANAAN PENEMPATANDANPENGOPERASIAN MODATRASPORTASI DARATBANTUANKEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL DIKABUPATEN KOLAKA UTARA
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIKOLAKA UTARA,
- a. bahwa dalam rangka penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dari Dana AIokasi Khusus (DAK)bidang sarana dan prasarana perdesaan Kementerian PDT di Kabupaten Kolaka Utara, perlu suatu pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dimaksud dipandang perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pengoperasian Moda Transportasi Darat Bantuan Kementerian PDTdi Kabupaten Kolaka Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan Dan Pengoperasian Moda Trasportasi Darat Bantuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Kolaka Utara
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolak Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; Tenggara (LNRI Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan LNRINomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonisia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan [alan ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
,
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
2. , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk &gt; Teknis Penggunaan Dana Alokasi &gt;Khusus Bidang Saran a dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal DAKSPDTTahun 2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor ).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PENGOPERASIAN MODA TRASPORTASI DARAT BANTUAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL DIKABUPATEN KOLAKA UTARA.
BABI
Pasal 1
Dalam Peraturari Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
3. Kementerian PDT adalah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.
4. . Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
I"
.
\
.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal,selanjutnya disebut Bappeda dan PM adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Utara.
7. Kantor Kecamatan adalah Kantor Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara.
'
8. Badan Usaha Milik Desa atau organisasi masyarakat adalah usaha milik desa yang berbentuk badan hukum yang dikelola oleh pemerintah desa atau organisasi masyarakat setempat yang dibentuk oleh Pemerintah.
9. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian kerjasama antara Dinas dengan operator dan pemelihara moda yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
10. Operator dan Pemelihara Moda adalah Kantor Kecamatan atau Badan Usaha Milik Desa atau organisasi masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah yang ditunjuk Dinas untuk melaksanakan operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi darat
BABII
MAKSUD DANTUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dari Kementerian PDTdi Kabupaten Kolaka Utara.
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. Menjamin terlaksananya koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dari Kementerian PDT di Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Menjamin terselenggaranya tertib administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dari Kementerian PDTdi Kabupaten Kolaka Utara.
BABIII
RUANGLINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Penempatan dan Pengoperasian;
- b. Perjanjian Kerjasama;
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan:
- d. Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi.
BABIV PENEMPATANDANPENGOPERASIAN
Pasal 5
- (1) Penempatan moda transportasi darat didasarkan pada keputusan bersama antara Bappeda dengan Dinas.
,.
\
.
- (2) Untuk tarcapainya arah kebijakan program ini maka penempatan atau lokasi operasional moda transportasi darat ini berada dalam wilayah kawasan produksi yang memiliki akses jalan serta sarana dan prasana pendukung transportasi lainnya:
- (3) Dalam rangka operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi darat, Dinas menunjuk Kantor Kecamatan atau Badan Usaha Milik Desa atau organisasi masyarakat setempat yang dibentuk oleh Pemerintah.
- (4) Penetapan penerima bantuan moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penunjukan operator dan pemelihara bantuan moda transportasl darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BABV
PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 6
- (1) Operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi darat dituangkan dalam Perjanjlan Kerjasama antara Dinas dengan Operator dan Pemelihara Moda.
- (2) Hak, kewajiban para pihak, penggunaan dan larangan penggunaan moda serta hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BABVI
TUGASDANTANGGUNG JAWABPELAKSANA KEGIATAN
Pasal 7
- (1) Dinas bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan kegiatan ini baik fisik maupun keuangan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi dengan SKPDlain yang terkait.
- (2) Bappeda dan PM bertanggungjawab dalam merencanakan penentuan lokasi dalam penempatan moda transportasi, serta dalam merencanakan sinkronisasi kegiatan dengan berbagai kegiatan lainnya yang mendukung operasionalisasi moda transportasi guna mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan produksi.
- (3) Operator /Pemelihara bertugas mengoperasikan moda transportasi dan berhak menggunakannya guna memberikan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat;
- (4) Operator/pemelihara bertanggungjawab sepenuhnya atas kehilangan dan atau kerusakan kendaraan moda transportasi dimaksud.
BABVII
MONITORING, PELAPORAN DANEVALUASI
Pasal 8
- (1) Monitoring, pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat bantuan Kementerian PDT di Kabupaten Kolaka Utara dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
,
.
- (2J Pelaporan pelaksanaan kegiatan ini merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat target dan realisasi pencapaian keluaran (output) dan hasil (outcome).
BABVIII
KETENTUANPENUTUP
Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara. | NO | | |------|-----------| | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | "'1"-" "4 | | 5 | 5 | Ditetapkan di : Lasusua Pada tanggal : :27 - I0- :;"Ol~

Penandatangan: BUPATI KOLAKA UTARA, ~ RUSDAMAHMUD

Penetapan: Diundangkan di Lasusua Pada tanggal 2.7 102017" SEKRETARI AERAH, KABUPATEN LAKAUTARA . ISKANDAR, MM. IP.195805201980011001 BERITADAERAHKABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN2015 NOMOR .

Penandatangan: Salinan Sesuai dengn Aslinya, Kepala Bagian Hukum IS~AR~h~ NIP. 196701012001121007