PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 16 Tahun 2007 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN MUARO JAMBI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Muaro Jambi;
: 1.
Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Laporan Pengguna Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Laporan Pengguna Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI Dan BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
MENETAPKAN : PERATURAN KABUPATEN MUARO JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucap sumpah/janji ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1). Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- (2). Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)diberikan setiap Tahun Anggaran;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1). Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proposional
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1). Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Muaro Jambi untuk setiap kursi tidak boleh melebihi bantuan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Provinsi;
- (2). Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3). Partai Politik yang sudah mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) tidak diperkenankan untuk mendapatkan bantuan yang sama dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUNGAN
BAB III - PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUNGAN
Pasal 6
- (1). Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Muaro Jambi atau sebutan lainnya kepada Bupati;
- (2). Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya;
- (3). Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Muaro jambi;
BAB III - PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUNGAN
Pasal 7
- (1). Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada ketua dan bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima;
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah kepala Kantor Satpol PP dan Bina Kesbang Linmas Kabupaten Muaro Jambi;
BAB III - PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUNGAN
Pasal 8
- (1). Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD atau DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten Muaro Jambi yang dilegalisir oleh Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Fhoto Copy Surat Keterangan Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Muaro Jambi yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris DPD atau DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik;
- e. Persyaratan tersebut pada huruf a,b,c dan d dibuat rangkap 2 (dua);
- (2). Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama Partai Politik;
- b. Surat Tanda Terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan Kop dan Stempel Partai Politik;
- c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Satpol PP dan Bina Kesbang Linmas kabupaten Muaro Jambi sebagai Pihak Pertama dan Ketua serta Bendahara DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua;
BAB III - PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUNGAN
Pasal 9
- (1). Laporan pengguna bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Muaro Jambi disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Muaro Jambi disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Bupati melalui Kepala Kantor Satpo PP dan Bina Kesbang Linmas Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
- (2). Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- (3). Laporan Pengguna Bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Pasal 10
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 2007

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 2007

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Pelaksana Tugas, dto Drs. ABDUL LATIEF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 16 ## PEJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2007 ## TENTANG ## BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DIKABUPATEN MUARO JAMBI ## I.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Partai Politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokratis, penataan kepartaian harus bertumpu kepada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan.
Pembentukan dan pengembangan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul berserikat dan mengeluarkan atau menyatakan pendapatnya. Melalui Partai Politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depan dalam bermasyarakat dan bernegara.
Berangkat dari apa yang telah diuraikan diatas, Partai Politik sebagai suatu organisasi Politik dalam pelaksanaan kegiatannya membutuhkan pendanaan, dimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik mengamanatkan bahwa sumber keuangan Partai Politik salah satunya berasal dari bantuan anggaran keuangan Negara yang diberikan secara proposional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Muaro Jambi dimaksud adalah untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah melaksanakan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 1
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 5
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
: Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 9