Unknown Unknown Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidlkan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo&lt; 78, Tambahan lembaran Negara Republtk lfldonesia Nomor 4301): 4. Undan9-Undang Nomor 15 Tahun 2004 lentan9 Pemeriks,aan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republ1k Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lnclqnesia Nomor 4421): ... 6. Undang.Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Qaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437i sebagaimana telah beberapa kali mubah terakhir dengan U � ang. Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Uf"llilang. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbfngan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor4438); 3. 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupalen Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4691); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tenlang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repubhk lndonesa Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasl Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4576): 11. Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pen9elolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur'\ 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 4578), 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerinlahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi. dan Pemerinlahan Oaerah KaOOpatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4737): 13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Waj1b Belejar (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 9. 14 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) seba9aimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinlah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten!ang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157): 15. Peraturan Men!eri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentrng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dal.em Negeri Nornor 13 Tahu(\ 2006 tentang Pedoman Pengelo1aan Keuangan Daerah: 16. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor IS Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Prociuk Hukum Daerah; 17. Peraluran Menleri Keuangan Nomor 247 Tahun 2010 tentang Pec!oman Umum dan Alokast Sementara Ban!uan Operasiona! Sekotah bagi Pemerintah Oaerah Kabupaten dan Kola Tahun Anggaran 2011: 18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagu!andang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11); 19. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010 ten\ang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Serita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagu!andang Biaro Tahun 2010 Nomor 22). (berlaku 8 April 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa dalam rangka pe!aksanaan alokasi Bantuan Operasiona1 Sekolah (BOS) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggu119 jawab, maka perlu menetapkan batas makslmum pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Perseclian (SPP-UP) dari Bendahara Penge1uaran Pembantu: a
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di alas per\u ditelapkan dengan Peraturan Bupati Keputauan Siau Tagutandang Biaro.
1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Repubkk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 3851 ):
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lenlang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidlkan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo&lt; 78, Tambahan lembaran Negara Republtk lfldonesia Nomor 4301):
4. Undan9-Undang Nomor 15 Tahun 2004 lentan9 Pemeriks,aan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republ1k Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lnclqnesia Nomor 4421):
I
...
6. Undang.Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Qaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437i sebagaimana telah beberapa kali mubah terakhir dengan U � ang. Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Uf"llilang. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbfngan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor4438);
3. 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupalen Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tenlang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repubhk lndonesa Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasl Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4576):
11. Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pen9elolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur'\ 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 4578),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerinlahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi. dan Pemerinlahan Oaerah KaOOpatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4737):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Waj1b Belejar (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. 14 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) seba9aimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinlah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten!ang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
15. Peraturan Men!eri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentrng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dal.em Negeri Nornor 13 Tahu(\ 2006 tentang Pedoman Pengelo1aan Keuangan Daerah:
16. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor IS Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Prociuk Hukum Daerah;
17. Peraluran Menleri Keuangan Nomor 247 Tahun 2010 tentang Pec!oman Umum dan Alokast Sementara Ban!uan Operasiona! Sekotah bagi Pemerintah Oaerah Kabupaten dan Kola Tahun Anggaran 2011:
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagu!andang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010 ten\ang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Serita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagu!andang Biaro Tahun 2010 Nomor 22).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS MAKSJMUM· PENGAJUAN SURAT PERMINTMN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOlAH (BOS) KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2011
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1
Sura\ Permintaan Pembayaran (SPP) yang dimaksud da\am Peraturan Bupati ini adalah .
- (1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan bendahara penge!uaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang dapat di1ak.ukan dengan pembayaran langsung dan uang yang disediakan untuk satuan kerja dan melaksanak.an kegiatan operasional sehari-hari;
- (2) Sura! Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) adalah Dokumen yang diajukan bendahara penge1uaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2
- (t) Batas Jumlah Maksimum Sura\ Perminlaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), di1etapkan berdasarkan pertimbangan objektif atas besaran. program dan kegialan dari masing-masing Sekolah yang ada di Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tag"ulandang Biaro yang baru Tahun Anggaran 2011;
- (2) Batas Jurnlah Maksimum Surat Permintaan Pcmbayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ffli.

Peraturao Bupati ;,..·

ul

• m a,

orang mengetahuinya,

penempatannya dalam

Tagulandang Biaro.

memerintahkan

## Pual 3

.

berlaku pada tanggal d1undangkan. Agar setiap pengundangan

Serita

Oaerah dengan

Kabupalen

Kepulauan

Siau

Ditetapkan di Ondong Siau pada tanggal 418

April

2011


Diundangkan di Ondong Siau

19

'tanggal

April 2011

=·

PEMBINA UTAMA MUDA

Ors.

H

NOUNG. M.Si

NIP.

19610214 198710

1

001

SERITA DAERAH l&lt;ABUPATEN KEPULA

"

TAHUN

2011

NOMOR

UAN SIAU TAGULANDANG BIARO

,

PER.A.TUR

SIAUTAGt..

NOMOR

TANGGAL

DAFT AR JUMU.H MAKSIMUM SURAT PERMINT AAt.. UANG PERSEDIAAN {SPP-UP) MASING-MASING SEK(. DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH \ TAHUN ANGGARAN 2011


| "'· | Unit Kerja | Juml1h Maksimum S UP •R'>.l |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| S•kol•h O,s,r N eri | S•kol•h O,s,r N eri | S•kol•h O,s,r N eri |
| UPTD S.au Baral | UPTD S.au Baral | UPTD S.au Baral |
| t. | SON Makalehi | RD. 23.423.000 - |
| ,. | SON ncmcese | Rn. 16277.000- |
| 3. | SON meres Paniki · | Rn. 48.037.000. |
| | SON lnnres Pe � | R . 37.715.000,- |
| ' s, | SON lrlnres haenn | R . 12.704.000- |
| | SON lri;:;-res Lehi Mini | R 16.674.000,- |
| ' 7. | SON In res Talawid | RD. 28.981.000.- |
| ' | SON1n es Tanaki | RD. 27.393.000- |
| s, | SON In res Makalehi | RD. 17.865.000,- |
| 10 | SONln res Batuse � o | Rn. 25.011.000 - |
| 11. | SON fncres Pehe | Rn. 15.880.000.- |
| 12 | SON rncres Wina un | Rn. 9.528.000 • |
| UPTO Siau Tmur | UPTO Siau Tmur | UPTO Siau Tmur |
| 13. | SON Tata | Ro. 40 891.000. |
| 14. | SON Bulude | Ro. 39.303.000,- |
| 15 | SON ln"res Akeslmbeka | Ro. 74.239.000,- |
| 16. | SONI res Bahu | Ro. 38.112000,- |
| 17. | SON In res Bebafi | Ra. 30.569.000 - |
| 16. | SON In res Ta urYan | Rn. 24.614.000. |
| | SON I es Dame | Rr1. 21.041.000.· |
| " 20. | SONUa | Rn. 36.524 000.- |
| 21 | SON meres Kana!!9 | Re. 11.910.000,- |
| 22 | SON lri"res autaes | Re. 36.524.000.- |
| UPTDT ulanda | UPTDT ulanda | UPTDT ulanda |
| 23 | SON Buhias | R,. 63917.000,- |
| | SON Tulusan | R, 41.685.000,- |
| " 25. | SON Bira | R,. 22.232.000.- |
| ze. | SON Bolo | Rn. 28.187.000.- |
| 27. | SONT | Rn. 17.071.000,- |
| 26 | SON incres Balehumara | Ro. 46.846.000.- |
| 29. | SON lncres Bahoi | RD 40.891.000,· |
| 30. | SON lfl;:;res Mahan � tano | Ro. 45 258.000 - |
| 31. | SON ln"res Haasi Humbia | Ro. 29.775.000.- |
| 32. | SON ln"res Buha Kiama | Ro. 25.011.000.- |
| 33. | SON jncres Bula an | Rn. 31.760.000,- |
| 34. | SON lnpres Wo Minanga | Rp. 28.981.000.- |
| 35. | SON 1rinres Lumbo Bawoleu | 20.247.000. |
| 36. | SON-fn,.,es Mina | Ro. 15.880.000 - |
| 37. | • SON tri � res M eawa | Ro. 24.217.0QO. |
| 38. | SON 1n"res Lesah | Ro. 32.157.000,- |
| 39. | SON la· alehi | Rn. 20.644.000. |
| ,o. | ies SON I T Boa | Rn. 24.614.000- |
| | SON In res Karu | Rr1. 25.805.000.- |

"·

...

.,

.

| No. | Unit Kerja | Jumlah Makslmum SPP- UP (Ro.I | Keterangan |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Sekotah Menenaah Pertama ISMPI | Sekotah Menenaah Pertama ISMPI | Sekotah Menenaah Pertama ISMPI | Sekotah Menenaah Pertama ISMPI |
| $MP N eri | $MP N eri | $MP N eri | $MP N eri |
| 1. | SMPN eri 1 Siau Barat | Rp. 115.140.000,- | |
| 2. | SMPN eri 2 Siau Baral | Ro. 50.730.000,- | |
| 3 | SMPN eri 3 $J3ll Baral | Ro. 44.460.000,· | |
| 4. | SMPN eri 4 Siau Barat | Ro 75.240.000 - | |
| 5. | SMP Neoeri 1 Siau Baral utara | Ro. 54.150.000,- | |
| 6. | SMP N eri 2 Srau Salu Atao Mini | Rp. 36.480 000.- | |
| 7. | SMPN eri Siau Baral Selatan | Rp. 65.550.000 - | |
| 8 | SMP N eri 2 Satu Atao Tanaki | Ro. 35.910.000,- | |
| 9. | SMPN eri 1 Siau nmur | Rp. 304.950.000 - | |
| 10. | SMP N eri 2 Siau Timur | Ro 54 720.000,- | |
| 11. | SMPN eri 3 Siau Timur | Ro. 41.610.000- | |
| 12. | SMPN eri 4 Siau r1mur | R. 33.060.000.- | |
| 13. | SMPN eri t Siau Timur Selalan | R .128.820.000,- | |
| 14 | SMPN eri 2 Siau Timur Selatan | R 27.930 000.- | |
| 15 | SMPN eri 1 Taaulanda | R .232.560.000,- | |
| 16. | SMP N en 2 Taoulanda | R 66. 120.000.- | |
| 17. | SMPN eri 3 T ulanda | Rp. 67.260.000,· | |
| 18. | SMPN eri4 T ulanda | Rp. 21.660.000,- | |
| 19. | SMP N eri 5 Taaulandana | Rp. 62.130.000,· | |
| 20. | SMPN eri 1 Taaulandana Utara | RP. 74.100.000.- | |
| 21. | SMP N en 1 Biaro | Ro. 49.020.000,- | |
| 22 | SMP N eri 1 Satu Atap Biaro | Ro. 44.460.000 • | |
| 23. | SMPN eri 1 SatuAtap Tagulanda Selatan | Ro. 10 830.000- | |


'

'.

v

l

'


## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN S\AU TAGULANDANG BIARO NOMOR ?.5 TAHUN 2011

## TENT ANG

## PENJABARAN ANGGf:.RAN PENOAPATAN·OAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BlARO T AHUN ANGGARAN 2011

## OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA·

## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, '

Men,inUang

- a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 160 Peraturan Menteri Da!am Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan reraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 lentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Bupali Kepulauan Siau Tagulandang Biara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan opersiana1 pe!aksanaan Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. perlu dltetapkan dengan Peraturan Bupati Kepu1auan Siau Tagu!andang Biara.

Me119,11gal

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Peuuieruukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negar;-i Repubhk Indonesia Tahun 19 � 9 Nomor 74. Tambahan Len1barar, Negara Republik lndooesia Nomor 1822):
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tenlang Pajak numr dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomar GB, Tambah.:m Lemoaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3312);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan (Lembaran Neqara Republ1k Indonesia Tahon 1997 Namor 44. Tambahan Lembaran Negara Republik lndanesia Nomor 3688).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Berslh dan Bebas dafi Karupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Namor 75, Tambahan lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 3051J: