PERATURAN BUPATI PESAWARAN Nomor 25 Tahun 2017 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENANGANI PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN (berlaku 9 April 2017)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENANGANI PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESAWARAN,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah menyebutkan bahwa Pegawai yang ditugaskan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah dapat diberikan tunjungan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka besaran tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran, dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Berupa Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menangani perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tamahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Menetapkan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuabah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 95);
15. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 127);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BERUPA TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENANGANI PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran selanjutnya disebut Kepala Dinas.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ## BAB II
ALOKASI TUNJANGAN KHUSUS DALAM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan, Pegawai Negeri Sipil yang menagani perizinan diberikan Tunjangan Khusus.
- (2) Tunjangan Khusus dalam pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan.
BAB III - PENERIMAAN TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 3
Tunjangan Khusus dalam Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menangani Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP.
BAB IV - BESARAN TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 4
Tunjangan Khusus dalam Pelayanan Perizinan Terpadu diberikan kepada penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
BAB IV - BESARAN TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 5
Tunjangan Khusus Pegawai sebagaimana dimaksud diberikan setiap bulan yang besarnaya ditetapkan sebagai berikut :
- a.
- Eselon II : Rp. 2.500.000,-
- b. Eselon III/a dan III/b : Rp. 1.500.000,-
- c. Eselon IV : Rp. 1.000.000,-
- d.
- Staf Gol III : Rp. 500.000,-
- e. Staf Golongan II : Rp. 300.000,-
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB V - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6
- (1) Kepala Dinas menyusun penganggaran Tunjangan Khusus Pegawai Negeri Sipil yang menangani perizinan pada DPMPTSP
- (2) Penganggaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dikelompokan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan
BAB V - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7
- (1) Kepala Dinas penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Penetapan: Ditetapkan di Gedong Tataan Pada tanggal 19 April 2017

Penandatangan: BUPATI PESAWARAN, dto

Penetapan: Diundangkan di Gedong Tataan Pada tanggal 19 April 2017 DENDI RAMADHONA K.

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, dto ## KESUMA DEWANGSA BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 148

Penandatangan: Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19661015 199503 2 002