PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 26 Tahun 2011 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2010 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI BANYUWANGI
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2010 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2010;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar`Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 nomor 2/E) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 1/A);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 3/A);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/A)
30. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2010.
Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2010 terdiri atas:
1. Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp
90.656.905.526,29
- b. Dana Perimbangan
Rp
1.106.440.901.011,00
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah
Rp
11.060.094.361,81
Jumlah Pendapatan
Rp
1.208.157.900.899,10
2. Belanja
- a. Belanja Operasi
- 1) Belanja Pegawai
Rp
723.148.466.369,00
- 2) Belanja Barang &amp; Jasa
Rp
149.539.518.665,65
- 3) Belanja Bunga
Rp
9.698.506,57
- 4) Belanja Subsidi
Rp
0,00
- 5) Belanja Hibah
Rp
90.855.265.092,00
- 6) Belanja Bantuan Sosial
Rp
50.275.116.001,00
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
Rp
63.968.949.976,24
Jumlah Belanja Operasi
Rp
1.077.797.014.610,46
- b. Belanja Modal
- 1) Belanja Tanah
Rp
3.966.943.000,00
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin
Rp
19.364.220.019,00
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan
Rp
34.380.202.846,00
- 4) Belanja Jalan,Irigasi &amp; Jaringan
Rp
78.669.483.575,96
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya
Rp
877.085.060,00
Jumlah Belanja Modal
Rp
137.257.934.500,96
3. Pembiayaan
| c. Belanja Tidak Terduga 1) | Belanja Tidak Terduga | Rp | 4.876.665.300,00 | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----|----------------------|
| Jumlah Belanja Tidak Terduga | Jumlah Belanja Tidak Terduga | Jumlah Belanja Tidak Terduga | Jumlah Belanja Tidak Terduga | Rp | 4.876.665.300,00 |
| d. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah | d. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah | d. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah | d. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah | | |
| 1) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah | 1) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah | Rp | 33.272.600,00 | | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah | Jumlah Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah | Jumlah Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah | Jumlah Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah | Rp | 33.272.600,00 |
| Jumlah Belanja | Jumlah Belanja | Jumlah Belanja | Jumlah Belanja | Rp | 1.219.964.887.011,42 |
| Surplus/ Defisit | Surplus/ Defisit | Surplus/ Defisit | Surplus/ Defisit | Rp | (11.806.986.112,32) |
| Pembiayaan | Pembiayaan | Pembiayaan | Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | a. Penerimaan Pembiayaan | a. Penerimaan Pembiayaan | a. Penerimaan Pembiayaan | | |
| | 1)Penggunaan SiLPA | Rp | 242.639.271.983,76 | | |
| 2) PencairanDana Cadangan | 2) PencairanDana Cadangan | Rp | 0,00 | | |
| 3) Hasil Penjualan KekayaanYang Dipisahkan | 3) Hasil Penjualan KekayaanYang Dipisahkan | Rp | 0,00 | | |
| 4) Pinjaman | 4) Pinjaman | Rp | 0,00 | | |
| 5) Penerimaankembali | 5) Penerimaankembali | Rp | 892.262.500,00 | | |
| Pinjaman 6) Penerimaan Piutang Daerah | Pinjaman 6) Penerimaan Piutang Daerah | Rp | 0,00 | | |
| 7) Penerimaan DanaTalangan | 7) Penerimaan DanaTalangan | Rp | 0,00 | | |
| JumlahPenerimaan | JumlahPenerimaan | | | Rp | 243.531.534.483,76 |
| b. PengeluaranPembiayaan | b. PengeluaranPembiayaan | b. PengeluaranPembiayaan | b. PengeluaranPembiayaan | | |
| 1) | PembentukanDana Cadangan | Rp | 0,00 | | |
| 2) | Penyertaan Modal PemerintahDaerah | Rp | 10.000.000.000,00 | | |
| 3) | Pembayaran Pokok Pinjaman | Rp | 968.921.073,87 | | |
| 4) | Pemberian Pinjaman | Rp | 0,00 | | |
| 5) | PengeluaranUang Pihak Ketiga | Rp | 0,00 | | |
| Jumlah Pengeluaran | Jumlah Pengeluaran | | | Rp | 10.968.921.073,87 |
| JumlahPembiayaanNeto | JumlahPembiayaanNeto | | | Rp | 232.562.613.409,89 |
| SisaLebihPembiayaan Anggaran(SILPA) | SisaLebihPembiayaan Anggaran(SILPA) | SisaLebihPembiayaan Anggaran(SILPA) | SisaLebihPembiayaan Anggaran(SILPA) | Rp | 220.755.627.297,57 |
Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini;

## Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

## Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Pada tanggal 12 Agustus 2011

Ditetapkan di Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 12 Agustus 2011

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M. Pembina Utama Madya NIP 19560225 198212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 3/A