PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 12 Tahun 2014 tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat : t
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
a
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 pasal 4 ayat (5) yang menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud dalam huruf a dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme:
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 3 .
- Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 4.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), 5.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 8.
- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574), 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 )
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah
Rd diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011: |
17. Peraturan. Menteri Dalam .Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis: Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah:
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor ---Tahun tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
MEMUTUSKAN : .
Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam kebijakan akuntansi ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 2.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat. 3.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 4 termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 5. perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 6. bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 7.
- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 8. anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan . 9.
10. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
11. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterprestasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
12. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsipprinsip yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). |
13. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik akuntansi yang telah dipilih ## BAB II
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup kebijakan akuntansi meliputi :
1. Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktekpraktek spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Dasar-dasar penyajian laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan 2. Catatan atas Laporan Keuangan untuk Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Dasar pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatanLO dan beban serta penyajiannya dalam laporan keuangan . 3
4. Perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa 4.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat diterapkan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat dan satuan kerja perangkat daerah yang menurut undang-undang wajib menyajikan laporan keuangan
KEBIJAKAN AKUNTANSI
BAB IlI - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 4
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan
BAB IlI - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 5
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi
BAB IlI - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 6
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.
BAB IlI - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 7
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 terdiri dari :
1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I,
2. Kebijakan Akuntansi No 1 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II,
3. Kebijakan Akuntansi No 2 tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III,
4. Kebijakan Akuntansi No 3 tentang Kebijakan Akuntansi Investasi, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV:
5. Kebijakan Akuntansi No 4 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V,
6. Kebijakan Akuntansi No 5 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI,

7. Kebijakan Akuntansi No 6 tentang Kebijakan Akuntansi Kewajiban, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII:
8. Kebijakan Akuntansi No 7 tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII:
9. Kebijakan Akuntansi No 8 tentang Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX,
4. 10.Kebijakan Akuntansi No 9 tentang Kebijakan Akuntansi Pembiayaan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X,
5. 11.Kebijakan Akuntansi No 10 tentang Kebijakan Akuntansi Transitoris, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI:

## Pasal 8

Kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disusun secara terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Lampiran dari Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang kebijakan akuntansi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Seram Bagian Barat.

## Pasal 10

Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di :

Piru

Pada tanggal

: 20 Desember 2014

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT


JACOBUS F. PUTTILEIHALAT, S.Sos

Diundangkan di Piru Pada tanggal 20 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT


MANSUR TUHAREA, SH NIP 19630303 199011 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR 077

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA


Kepala Bagian H Setda Kabupate m dan Organisasi ram Bagian Barat

Ng

H.Sy. SILAWANE, SH.M.Si

NIP. 19650606 199303 1 017