Unknown Unknown Nomor 01 Tahun 2017 tentang PENJABARANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH KABUPATENEMPATLAWANGTAHUNANGGARAN2017 DENGANRAI-IMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATIEMPATLAWANG, bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURANBUPATIEMPATLAWANG NOMOR 01 TAHUN2017
TENTANG
PENJABARANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH KABUPATENEMPATLAWANGTAHUNANGGARAN2017
DENGANRAI-IMAT TUHANYANGMAHAESA
BUPATIEMPATLAWANG, bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017.
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 t-mtaug Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undarig Nornor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); .
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
r
..-
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawaasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );
7. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repbublik Indoensia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentat;lg Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-uridang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
I
'
I •
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 09, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nornor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peratutan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. 2l. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Menetapkan
I
.
-t-"
-
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBDTahun Anggaran 2017;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2017.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Pendapatan:
- (2) Belanja Daerah
- a. Belanja Tidak Langsung
- a. Pendapatan Asli daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah
- Jumlah Pendapatan Daerah
Rp. 35.332.586.630,00
Rp. 692.224.602.000,00
Rp.131.922.469.188,80
Rp.859.479.657.818,80
- 1). Belanja Pegawai
- 2). Belanja Bunga
- 3). Belanja Subsidi
- 4). Belanja Hibah
Rp.234.981.204.919,11
Rp.
NI H I L
Rp.
300.000.000,00
Rp.
23.582.235.000,00
t
,-...
I
ro,
- 5). Belanja Bantuan Sosial
- 6). Belanja Bagi Hasil
- 7). Belanja Bantuan Keuangan
- 8). Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak Langsung
- b. Belanja Langsung
- 1). Belanja Pegawai
- 2). Belanja Barang dan Jasa
- 3). Belanja Modal
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja
Surplus /
(Defisit)
Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp.
730.000.000,00
Rp. 1.234.712.163,00
Rp. 172.522.380.000,00
Rp.
6.000.000.000,00
Rp. 439.350.532.082,11
Rp. 11.851.841.100,00
Rp.209.599.887.850,00
Rp. 199.694.356.044,00
Rp.421.146.084.994,00
Rp.860.496.617.076,11
Rp. (1.016.959.257,31)
Rp. 25.527.960.303,31
Rp. 24.511.001.046,00
Rp. 1.016.959.257,31
Rp.
NI H I L
Pasa12
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan , Bupati ini.

## Pasa13

Lampiran-lampiran sebagaimana disebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasa14

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bel.anja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

r-- \

Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal U Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATENEMPAT LAWANG,


BERITA DAERAH KABUPATENEMPAT LAWt\NGTAHUN 2017 NOMOR 1


## Pasa15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 2~ Januari 2017