PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 21 Tahun 2015 tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PEMBUBARAN KOPERASI (berlaku 28 Mei 2015)
Pembukaan
Mengingat :
Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pertumbuhan Koperasi dan meningkatkan peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat maka perlu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk mendirikan koperasi;
- b. bahwa proses pembentukan dan pengesahan akta pendirian, dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi perlu diselenggarakan secara tertib sederhana mudah, cepat sehingga dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar serta Pembubaran Koperasi;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Menetapkan :
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Tatacara Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1041/Kep/MKUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
MEMUTUSKAN :
PERATURANBUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PEMBUBARAN KOPERASI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan
Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Pelaksana otonomi daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan aparatur Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembinaan koperasi khususnya yang berkaitan dengan persyaratan proses, prosedur dan tatacara pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai persyaratan proses, prosedur dan tatacara pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi, kepada :
- a. Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Pejabat yang berwenangmembidang perkoperasian;
- c. Notaris pembuat akta koperasi;
- d. Masyarakat dan gerakan koperasi.
BAB III PEMBENTUKAN Bagian Pertama Syarat Pembentukan
Pasal 3
- (1) Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- (2) Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi.
Pasal 4
- (1) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan akta pendirian koperasi yang memuat anggaran dasar.
- (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Daerah.
Pasal 5
Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. Ketentuan tentang keanggotaan;
- e. Ketentuan mengenai rapat anggota
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan
- g. Ketentuan mengenai permodalan;
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. Ketentuan mengenai pembagian SHU;
- j. Ketentuan mengenai sanksi.
Bagian Kedua
Status Badan Hukum
Pasal 6
Setiap koperasi di daerah wajib memiliki status badan hukum dari pejabat yang berwenang.
Pasal 7
Status badan hukum diperoleh setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk.
BAB III - PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI
Pasal 8
- (1) Pendiri dan/atau kuasa para pendiri harus melaporkan pendirian koperasi kepada Bupati c.q. Pejabat yang berwewenang membidangi perkoperasian atas nama Menteri dengan tembusan kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda), dan wajib melaksanakan Pra Koperasi sekurangkurangnya selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Rapat Pendirian Koperasi.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati c.q. Pejabat yang berwenang membidangi perkoperasian melakukan penyuluhan tentang prinsip dan jatidiri koperasi kepada para pendiri koperasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendiri dan/atau kuasa pendiri koperasi dapat memenuhi seluruh persyaratan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini, dapat mengajukan permintaan pengesahan Akta pendirian Koperasi kepada Bupati c.q. Pejabat yang berwenang membidangi perkoperasian atas nama Menteri.
BAB III - PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI
Pasal 9
- (1) Untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian koperasi, para pendiri dan/atau kuasa para pendirian mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati c.q. Pejabat yang berwenang membidangi perkoperasian atas nama Menteri, dengan melampirkan:
- a. Dua rangkap akta pendirian koperasi yang dibuat dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
- b. Berita Acara pendirian koperasi termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan untuk Koperasi Sekunder harus dilengkapi dengan surat kuasa Rapat Anggota Koperasi Primer yang bersangkutan;
- c. Daftar susunan pengurus, dilengkapi foto kopi KTP/bukti diri lainnya yang sah;
- d. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib dari para pendiri/anggota;
- e. Rencana awal kegiatan usaha koperasi;
- f. Fotokopy KTP para pendiri/anggota atau surat keterangan domisili dari kepala desa/kelurahan diketahui camat setempat.
- (2) Untuk koperasi yang akan melaksanakan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha atau unit usaha, wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
- a. Surat bukti penyetoran modal tetap usaha simpan pinjam untuk koperasi primer sekurang-kurangnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk koperasi sekunder Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berupa deposito pada bank Pemerintah atas nama Menteri c.q. Ketua Koperasi yang bersangkutan;
- b. Rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- c. Administrasi dan Pembukuan;
- d. Nama dan Riwayat Hidup Pengurus dan Pengawas;
- e. Nama calon Pengelola disertai riwayat Hidup, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Sertifikat pelatihan simpan pinjam dan /atau keterangan telah mengikut magang usaha simpan pinjam dan/atau pengalaman kerja dibidang keuangan;
- f. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat ke -1 (satu);
- g. Daftar sarana kerja;
- h. Surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan pengelola.
- (3) Koperasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat 'Surat Izin Usaha Simpan Pinjam' dari Bupati melalui pejabat yang berwenang membidangi perkoperasian atas nama Menteri.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka untuk koperasi dilingkungan Fungsional (TNI/POLRI, PNS, BUMN/BUMS) dan Sekolah harus disertai surat rekomendasi dari Pimpinan yang bersangkutan, dan koperasi dilingkungan yayasan/Pondok Pesantren disertai persetujuan dari Instansi pembina.
BAB III - PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI
Pasal 10
Apabila permintaan pengesahan atas akta pendirian koperasi telah dilakukan sebagaimana di maksud dalam Pasal 9, Bupati melalui dinas yang berwenang membidangi perkoperasian atas nama Menteri memberikan tanda terima kepada pendiri dan/atau kuasa para pendiri.
BAB III - PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI
Pasal 11
- (1) Pengesahan terhadap akta pendirian koperasi diberikan apabila
BAB III - PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI
Pasal 12
- (1) Selama permintaan pengesahan akta pendirian koperasi masih dalam penyelesaian kuasa pendiri atau pengurus koperasi pertama kalinya dapat melakukan kegiatan usaha dan/atau tindakan hukum untuk kepentingan anggota dan /atau koperasi.
- (2) Setelah akta pendirian koperasi disahkan Bupati c.q.Dinas yang berwenang membidangi perkoperasian atas nama Menteri Rapat Anggota memutuskan untuk menerima atau menolak pertanggunngjawaban kuasa pendiri atau pengurus koperasi pertama kalinya atas kegiatan usaha dan/atau tindakan hukum sebagaimana dimaksud ada ayat (1),dan dalam hal rapat anggota menerima maka kegiatan usaha dan/atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan oleh kuasa pendiri atau pengurus koperasi pertama kalinya, menjadi beban atau keuntungan koperasi.
- (3) Apabila Rapat Anggota menolak kegiatan dan/atau tindakan hukum kuasa pendiri atau pengurus koperasi Pertama kalinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala akibat yang timbul dari kegiatan usaha dan/atau tindakan hukum tersebut menjadi tanggungjawab kuasa pendiri atau pengurus koperasi pertama kalinya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI DAN TATACARA PENGESAHANNYA
BAB IV - PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI DAN TATACARA PENGESAHANNYA
Pasal 13
- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan
BAB IV - PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI DAN TATACARA PENGESAHANNYA
Pasal 14
- (1) Perubahan anggaran dasar koperasi menyangkut bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi, pengurus koperasi wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar secara tertulis kepada Bupati c.q. Dinas yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri, dengan melampirkan:
- a. dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah dan dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
- b. Berita Acara rapat anggota.
- (2) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut bidang usaha simpan pinjam, wajib melengkapi persyaratan sebagaman dimaksud pada ayat (1) dengan :
- a. surat bukti penyetoran modal tetap usaha simpan pinjam untuk koperasi primer sekurang-kurangnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk koperasi sekunder Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berupa deposito pada bank Pemerintah atas nama Menteri c.q. Ketua Koperasi yang bersangkutan;
- b. rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- c. administrasi dan pembukuan;
- d. nama dan Riwayat Hidup Pengurus dan Pengawas;
- e. nama calon Pengelola disertai riwayat Hidup, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Sertifikat pelatihan simpan pinjam dan /atau keterangan telah mengikut magang usaha simpan pinjam dan/atau pengalaman kerja dibidang keuangan;
- f. surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat ke -1 (satu);
- g. daftar sarana kerja;
- h. surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan pengelola.
- (3) Dalam hal perubahan anggaran dasar koperasi menyangkut penggabungan atau pembagian koperasi, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan:
- a. dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah dan dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, satu diantarana bermaterai cukup;
- b. Berita Acara Rapat Anggota;
- c. Neraca yang baru dari koperasi yang menerima penggabungan atau koperasi yang dibagi.
BAB IV - PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI DAN TATACARA PENGESAHANNYA
Pasal 15
Apabila permintaan pengesahan terhadap perubahan anggaran dasar koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati c.q. Dinas yang berwenang membidangi perkoperasian memberikan tanda terima kepada pengurus atau kuasanya.
BAB IV - PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI DAN TATACARA PENGESAHANNYA
Pasal 16
- (1) Bupati c.q. Dinas yang berwenang membidangi perkoperasian atas nama Menteri memberikan pengesahan terhadap anggaran dasar koperasi hasil perubahan apabila setelah diadakan penelitian perubahan tersebut:
- a. tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; dan
- b. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- (2) Pengesahan atas perubahan anggaran dasar koperasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati c.q. Dinas yang berwenang membidangi perkoperasian atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (3) Surat Keputusan pengesahan Anggaran Dasar koperasi hasil perubahan yang telah mendapat pernyataan pengesahan, disampaikan kepada Pengurus Koperasi atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 ( tujuh ) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.
BAB IV - PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI DAN TATACARA PENGESAHANNYA
Pasal 17
- (1) Perubahan Anggaran Dasar koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi wajib melaporkan kepada Bupati c.q. Dinas yang berwenang membidangi perkoperasian atas nama Menteri paling lambat satu bulan sejak perubahan dilakukan, dan wajib diumumkan oleh pengurus koperasi dalam media masa setempat paling lambat dalam waktu dua bulan sejak perubahan dilakukan dan sekurang-kurangnya dua kali dengan tenggang waktu selama paling kurang empat puluh lima hari.
- (2) Berita acara rapat anggota tentang perubahan anggaran dasar koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari anggaran dasar koperasi.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi perubahan anggaran dasar koperasi tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan koperasi.
PEMBUBARAN KOPERASI
Bagian Kesatu
Persyaratan dan Tatacara Pembubaran
BAB V - PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 18
- (1) Pembubaran koperasi dapat dilakukan
BAB V - PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 19
- (1) Bupati c.q. Dinas yang berwenang membidangi perkoperasian atas nama Menteri dapat membubarkan koperasi apabila:
- a. koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran dasar koperasi yang bersangkutan; atau
- b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan
BAB V - PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 20
- (1) Bupati c.q. Dinas yang berwenang membidangi perkoperasian atas nama Menteri menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat mengenai rencana pembubaran koperasi kepada pengurus.
- (2) Dalam hal pengurus tidak diketahui alamatnya, maka surat pemberitahuan rencana pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada anggota koperasi yang masih ada.
- (3) Dalam hal anggota koperasi tidak diketahui alamatnya, maka surat pemberitahuan rencana pembubaran koperasi ditempelkan pada papan pengumuman yang terletak pada Kantor Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan tempat kedudukan Koperasi.
BAB V - PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 21
- (1) Pengurus atau anggota koperasi dapat mengajukan pernyataan keberatan terhadap rencana pembubaran yang didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf d, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh pengurus atau anggota koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3).
- (2) Apabila pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh anggota koperasi, maka anggota tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari anggota lain untuk bertindak atas nama koperasi dalam mengajukan pernyataan keberatan tersebut.
- (3) Bupati c.q. Dinas yang berwenang membidangi perkoperasian atas nama Menteri, wajib mengeluarkan keputusan pembubaran apabila tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan, dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh pengurus atau anggota koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 ayat (3).
BAB V - PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 22
- (1) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) diajukan secara tertulis dengan surat tercatat kepada Bupati c.q. Dinas yang berwenang membidangi perkoperasian atas nama menteri, disertai alasan yang menjadi dasar keberatan.
- (2) Atas keberatan yang diajukan, Bupati c.q. Dinas yang berwenang membidangi perkoperasian atas nama Menteri wajib memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu ) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan.
- (3) Dalam hal menerima atau menolak keberatan Bupati c.q. Dinas yang berwenang membidangi perkoperasian wajib menyampaikan pembatalan rencana pembubaran atau mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi berikut alasannya kepada pengurus atau anggota koperasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak keputusan untuk menerima atau menolak keberatan ditetapkan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan putusan akhir.
BAB V - PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 23
Dalam hal Bupati c.q. Dinas yang berwenang membidangi perkoperasian atas nama Menteri tidak mengeluarkan keputusan Pembubaran koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) dan menyampaikan surat penerimaan atau penolakan keberatan rencana pembubaran koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (3), maka rencana pembubaran koperasi dinayatakan batal demi hukum.
BAB V - PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 24
- (1) Bupati c.q. Dinas yang berwenang membidangi perkoperasian atas nama Menteri, menyampaikan keputusan pembubaran koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Pengurus atau anggota koperasi dalam jangka waktu paling lambat 14 ( empat belas ) hari terhitungan sejak tanggal dikeluarkannya keputusan pembubaran koperasi.
- (2) Dalam hal Pengurus atau Anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, maka keputusan pembubaran koperasi dimaksud apad ayat (1) ditempelkan pada papan pengumuman yang tereletak pada Kantor Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan tempat kedudukan koperasi dalam jangka waktu paling lambat 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan pembubaran koperasi.
Bagian Kedua
Penyelesaian Pembubaran
BAB V - PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 25
- (1) Untuk kepentingan kreditur dan para anggota koperasi terhadap pembubaran koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran koperasi yang selanjutnya disebut penyelesaian.
- (2) Penyelesaian pembubaran koperasi dilakukan oleh penyelesaipembubaran
3. yang selanjutnya disebut Penyelesai, dengan ketentuan :
- a. pembubaran Koperasi
BAB V - PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 26
- (1) Dalam pelaksanaan penyelesaian pembubaran koperasi oleh Pemerintah, Bupati c.q. Dinas yang berwenang membidangi perkoperasian atas nama Menteri membentuk Tim Penyelesai.
- (2) Tim Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satu atau lebih pejabat Dinas yang berwenang membidangi perkoperasian dan bila perlu ditambah dari Dinas terkait lainnya serta anggota koperasi bersangkutan yang tidak pernah menjadi pengurus.
- (3) Penunjukan anggota Tim Penyelesai oleh Bupati c.q. Dinas yang berwenang membidangi perkoperasian untuk melakukan penyelesaian pembubaran dilakukan sekaligus dalam Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (4) Tim Penyelesaian mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:
- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. memanggil pengurus Anggota dan bekas anggota, terutama yang diperlukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembagian yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi;
- g. membagi sisa hasil penyelesaian kepada anggota.
- (5) Dalam penyelesaian tugasnya Tim penyelesai wajib bertindak secara jujur dan teliti sesuai dengan keahliannya, serta senantiasa mendahulukan kepentingan penyelesaian pembubaran koperasi.
- (6) Tim Penyelesai wajib menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Pembubaran Koperasi tetapi tidak lebih lama dari dua tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (7) Penetapan jangka waktu penyelesaian pembubaran koperasi disesuaikan dengan tingkat kesulitan pelaksanaan penyelesaian pembubaran kebutuhan yang ada serta kondisi koperasi yang dibubarkan dengan
BAB V - PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 27
- (1) Tim Penyelesai membuat berita acara mengenai pelaksanaan seluruh tugasnya.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q. Dinas yang berwenang membidangi perkoperasian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelesaian pembubaran koperasi.
- (3) Dengan penyampaian berita acara sebagaiman dimaksud pada ayat (2) maka penyelesaian pembubaran koperasi selesai dan seluruh tanggungjawab pelaksanaan penyelesaian pembubaran koperasi menjadi tanggungjawab Bupati c.q. Dinas yang berwenang membidangi perkoperasian.
BAB V - PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 28
- (1) Seluruh biaya dan/atau pengeluaran yang wajar oleh Tim Penyelesai menjadi beban Dinas yang berwenang membidang perkoperasian.
- (2) Dalam hal terdapat sisa hasil penyelesaian Bupati c.q. Dinas yang berwenang membidangi perkoperasian dapat menetapkan upah anggota Tim Penyelesai dibebankan pada koperasi sebesar-besarnya 50% (lima puluh perseratus) dari upah tim penyelesai.
- (3) Besarnya upah Tim Penyelesai yang dibebankan pada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar-besarnya 5% (lima perseratus)dari jumlah keseluruhan sisa hasil penyelesaian.
- (4) Bupati c.q. Dinas yang berwenang membidangi perkoperasian menetapkan besarnya upah anggota Tim penyelesai
BAB V - PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 29
- (1) Tim Penyelesai memberitahukan mengenai pembubaran koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada kreditur Koperasi, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas ) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan Pembubaran Koperasi.
- (2) Dalam hal alamat Kreditur Koperasi tidak diketahui, maka pembubaran Koperasi diumumkan secara luas melalui papan pengumuman yang terletak pada kantor koperasi dengan
BAB V - PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 30
- (1) Kreditur yang menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat ((1) dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pembubaran koperasi.
- (2) Kreditur yang mengetahui pembubaran koperasi melalui papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai selama proses penyelesaian pembubaran masih berlangsung.
PENGUMUMAN
Bagian Kesatu
Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
BAB VI - PENGUMUMAN
Pasal 31
- (1) Pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi diumumkan oleh Bupati c.q. Dinas yang berwenang membidang perkoperasian atas nama Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Biaya Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibebankan pada Pemerintah.
Bagian Kedua Pembubaran Koperasi
BAB VI - PENGUMUMAN
Pasal 32
- (1) Bupati c.q. Dinas yang berwenang membidangi perkoperasian atas nama Menteri mengumumkan pembubaran koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Biaya Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pemerintah.
- (3) Sejak tanggal Pengumuman Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) status badan hukum koperasi hapus.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33
- (1) Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar koperasi yang telah memperoleh pengesahan beserta seluruh perubahan dihimpun dalam suatu daftar umum.
- (2) Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum dan setiap orang dapat memperoleh salinannya atas beban biaya sendiri
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 28 Mei 2015

Penandatangan: BUPATI KAPUAS HULU, A.M. NASIR

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 29 Mei 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd MUHAMMAD SUKRI BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 21