PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 2 Tahun 2016 tentang RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH TAHUN 2016 - 2031 (berlaku 1 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pemb angunan Pariwisata Daerah Tahun 2016-2031;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan
BUPATI LAMPUNG BARAT
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH TAHUN 2016-2031.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah, adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati, adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola Kepariwisataan.
6. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2016-2031 yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah Pedoman pembinaan dalam pembangunan kawasan pariwisata, dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata, pemasaran pariwisata, promosi pariwisata, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia (SDM) kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang di kunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata serta di dukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11. Objek daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam
budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksebilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
15. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
16. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.
17. Kebudayaan adalah suatu satu kesatuan atau jalinan kompleks, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, susila, hokum, adatistiadat dan kesanggupan-kesanggupan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat.
18. Situs purbakala adalah lokasi tempat ditemukannya peninggalan purbakala sebagai bukti adanya aktivitas manusia pada masa lampau.
19. Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.
20. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
21. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan rakyat yang dibangun di atas lahan-lahan milik negara, khususnya di atas kawasan hutan negara.
22. Event Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan atau pertunjukan yang dapat menjadi daya tarik wisata.
KEDUDUKAN
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
Kedudukan RIPPDA adalah :
- a. Sebagai pedoman dan dasar hukum dalam penyusunan program pembangunan pariwisata Daerah.
- b. Sebagai landasan penyusunan rencana detail pembangunan pariwisata Daerah
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 3
RIPPDA berfungsi sebagai :
- a. pedoman pembangunan pariwisata
- b. pedoman bagi pengelolaan kawasan wisata yang potensial.
- c. pedoman pembinaan dalam pembangunan kawasan pariwisata, daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata, pemasaran pariwisata, promosi pariwisata, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia (SDM) kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan.
- d. landasan bagi pengawasan dan pengendalian pembangunan pariwisata, objek dan daya tarik wisata.
Bagian Kedua
Visi
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 4
Visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah Lampung Barat menjadi daerah tujuan wisata berbasis kearifan lokal yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 5
Misi pembangunan kepariwisataan daerah adalah :
- a. meningkatkan kualitas dan daya saing objek-objek pariwisata daerah sebagai unggulan pariwisata Provinsi dan Nasional melalui revitalisasi kearifan lokal daerah.
- b. mengembangkan profesionalitas organisasi dan tata kelola destinasi wisata.
- c. mengoptimalisasi peran pihak-pihak terkait dalam upaya melestarikan sumber daya alam, seni, dan budaya daerah.
- d. mengoptimalkan sarana, prasarana, pemasaran, dan pencitraan destinasi wisata dengan ## BAB IV
TUJUAN DAN KONSEP PEMBANGUNAN
Bagian Kesatu Tujuan
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 6
Tujuan RIPPDA adalah :
- a. mengintegrasikan pembangunan kawasan pariwisata Daerah dengan arahan tata ruang dan pembangunan infrastruktur daerah dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan.
- b. menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dalam perencanaan produk pariwisata.
- c. memantapkan potensi alam dan budaya masyarakat sebagai identitas pariwisata daerah.
- d. mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu, beretika, informatif, dan komunikatif sehingga mampu memperkuat citra daerah sebagai Kabupaten kreatif.
- e. memperkuat sistem industri pariwisata daerah melalui pembangunan keterkaitan dengan industri kreatif masyarakat.
- f. membangun sistem kelembagaan pemerintah, industri pariwisata, maupun masyarakat yang secara mandiri mampu mengendalikan pembangunan pariwisata, sekaligus menarik minat investor untuk mengembangkan produk pariwisata yang ramah lingkungan dan
- g. mengembangkan struktur pemerintah dan sistem pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya dalam mendorong industri pariwita untuk mengembangkan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan.
Bagian Kedua Konsep
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 7
Konsep pembangunan pariwisata di Daerah adalah:
- a. pembangunan berkelanjutan,
- b. perwilayahan dan klaster pembangunan;
- c. pendekatan kesesuaian produk pasar,
- d. manajemen strategis;
- e. sinergi stakeholders ; dan
- f. pelestarian lingkungan.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 8
Konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah pembangunan objek wisata yang mengoptimalkan manfaat dan keselarasan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara terus menerus.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 9
Konsep perwilayahan dan klaster pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup aspek:
- a. Fungsi Wilayah
- b. Perspektif Tata Ruang Wilayah
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 10
Konsep pendekatan kesesuaian produk pasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditujukan untuk mengembangkan kepariwisataan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 11
Konsep manajemen strategis sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 huruf d merupakan sistem dan mekanisme yang dirancang untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategis pembangunan pariwisata.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 12
Konsep sinergi stakeholders sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan suatu keselarasan sistem dan hubungan antar pemangku kepentingan pariwisata ( stakeholders ) terkait agar tercipta situasi yang kondusif bagi pembangunan pariwisata.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 13
Konsep pelestarian lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada dalam Pasal 7 huruf f harus ## BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 14
RIPPDA Tahun 2016-2031 mencakup 4 (empat) pembangunan kepariwisatan, yaitu:
- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan pemasaran pariwisata;
- c. pembangunan industri pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan pariwisata.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 15
Kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
- a. sektorialisasi daerah tujuan wisata;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan sarana prasarana pendukung pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi perjalanan wisata;
- e. pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata; dan
- f. pemodalan sektor pariwisata.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 16
Kebijakan dan strategi pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
- a. pembangunan pasar wisatawan;
- b. pemantapan Brand Image (Pencitraan) daerah tujuan wisata; dan
- c. pembangunan kemitraan pemasaran pariwisata.
- d. Pengembangan Promosi Pariwisata
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 17
Kebijakan dan strategi pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
- a. penguatan struktur pengelolaan kepariwisataan;
- b. peningkatan daya saing produk wisata;
- c. pembangunan hubungan kerja sama usaha pariwisata; dan
- d. pembangunan tanggung jawab terhadap lingkungan.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 18
Kebijakan dan strategi pembangunan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan sumber daya manusia di bidang pariwisata; dan
- c. penelitian, Pembangunan, dan inovasi pariwisata.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 19
Rincian kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di iwa pada tanggal 1 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, dto ## NIRLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT :02/LB/2016 ## Pasal 38 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: - a. semua Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini. - b. semua perjanjian kerjasama yang telah dilakukan antar pemerintah daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan di luar perwilayahan pembangunan kepariwisataan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian. ## BAB X KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 39 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Liwa pada tanggal 1 Maret 2016 BUPATI LAMPUNG BARAT, dto MUKHLIS BASRI
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Daerah ini.

## BAB VI

## KAWASAN STRATEGIS, KAWASAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH DAN PETA KAWASAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Kawasan Strategis

## Pasal 20

Kawasan strategis pembangunan pariwisata daerah meliputi:

- a. kawasan objek wisata alam;
- b. kawasan ekowisata;
- c. kawasan objek wisata tirta; dan
- d. kawasan objek wisata budaya dan sejarah.

## Pasal 21

Kawasan objek wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a yaitu kawasan wisata gunung pesagi dan sekitarnya.

## Pasal 22

Kawasan Ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi :

- a. kawasan Hutan Kemasyarakatan di Hutan Lindung dan Sekitarnya;
- b. kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Sekitarnya;
- c. kawasan Percontohan Kebun Kopi Sukau dan Sekitarnya;
- d. kawasan Kebun Raya Liwa dan Sekitarnya;
- e. kawasan Sentra Kopi Organik Air Hitam dan Sekitarnya;
- f. kawasan Agrowisata di Sekincau dan Balik Bukit dan Sekitarnya;
- g. kawasan Budidaya Benih Ikan (BBI) di Sumber Jaya dan Sekitarnya;
- h. kawasan Rest area dan sekitarnya; dan
- i. kawasan Puncak Gerday dan sekitarnya.

## Pasal 23

Penetapan kawasan Hutan Lindung dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan b berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 24

Kawasan objek wisata tirta sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 20 huruf c Meliputi :

- a. kawasan Wisata Danau dan Sekitarnya;
- b. kawasan Wisata Air Terjun dan Sekitarnya;
- c. kawasan Wisata Sungai dan Sekitarnya; dan
- d. kawasan Wisata Air Panas dan Sekitarnya.

## Pasal 25

Kawasan objek wisata budaya dan sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:

- a. kawasan Situs purbakala dan Sekitarnya;
- b. kawasan Rumah Adat .dan sekitarnya;
- c. kawasan Rumah Tradisional dan Sekitarnya; dan
- d. event Kepariwisataan.

Rincian kawasan strategis pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Kawasan Skala Prioritas

## Pasal 27

Kawasan skala prioritas pembangunan pariwisata daerah meliputi:

- a. kawasan objek wisata alam;
- b. kawasan objek ekowisata;
- c. kawasan objek wisata tirta; dan
- d. kawasan objek wisata budaya dan sejarah.

## Pasal 28

Kawasan objek wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a yaitu Kawasan Wisata Gunung Pesagi dan Sekitarnya.

## Pasal 29

Kawasan objek ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. kawasan Kebun Raya Liwa dan Sekitarnya;
- b. kawasan TNBBS dan Sekitarnya; dan
- c. kawasan Rest Area dan Sekitarnya.

## Pasal 30

Kawasan objek wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. kawasan Danau Ranau dan Sekitarnya;
- b. kawasan Ham Tebiu dan Sekitarnya; dan
- c. kawasan Arung Jeram Way Besai dan Sekitarnya.

## Pasal 31

Kawasan objek wisata budaya dan sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d adalah :

- a. kawasan Situs Purbakala Batu Brak dan Sekitarnya;
- b. event Kepariwisataan;
- c. kawasan Rumah Adat Kepaksian Sekala Brak dan sekitarnya; dan
- d. kawasan Rumah Tradisional dan sekitarnya.

## Pasal 32

Rincian kawasan prioritas pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Peta Kawasan Pariwisata

## Pasal 33

Peta kawasan pariwisata tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Bagian Kesatu Pelaksanaan

## Pasal 34

Pelaksanaan RIPPDA Tahun 2016-2031 diwujudkan melalui indikasi program Pembangunan pariwisata daerah, baik berupa program pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pihak swasta, maupun masyarakat.

## Pasal 35

Indikasi program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tercantum pada Lampiran I RIPPDA, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 36

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPDA Tahun 2016-2031 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPDA Tahun 2016-2031 bersumber dari:

a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: dan b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Diundangkan di iwa pada tanggal 1 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, dto

## NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT :02/LB/2016

## Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- b. semua perjanjian kerjasama yang telah dilakukan antar pemerintah daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan di luar perwilayahan pembangunan kepariwisataan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 39

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa pada tanggal 1 Maret 2016 BUPATI LAMPUNG BARAT, dto

MUKHLIS BASRI

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

## RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH (RIPDDA) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016-2031

## 1. UMUM

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dewasa ini pada hakikatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Salah satu aspek pembangunan yang paling penting adalah pembangunan dalam bidang ekonomi dimana kepariwisataan termasuk salah satu sektor dalam pembangunan yang diharapkan dapat menjunjung lajunya pemerintahan di bidang pembangunan ekonomi nasional, melalui berbagai aspek yang terkandung didalamnya seperti penerimaan devisa, pemerataan pendapatan ekonomi rakyat, memperluas kesempatan kerja dan bahkan sekarang ini pariwisata dibebani pada satu pendekatan ekonomi dalam turut serta mengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, sebagai pendorong laju pembangunan secara berkesinambungan, kepariwisataan dibebani dua sasaran yaitu sosioekonomi dan sosio-budaya. Sebagai sasaran sosio-ekonomi, pariwisata berfungsi sebagai penerima pendapatan devisa, pemerataan pendapatan masyarakat, pemerataan lapangan kerja, sedangkan sasaran sosio-budaya mendorong terpeliharanya kebudayaan nasional di daerah tujuan wisata baik bersifat material maupun inmaterial.

Sebagai daerah tujuan wisata di wilayah Provinsi Lampung, setelah terpisah dari Kabupaten Lampung Barat saat ini memiliki potensi wisata yang cukup besar. Berdasarkan pengamatan, Kabupaten Lampung Barat sebagai besar wilayahnya tumbuh kawasan pemukiman berskala besar yang konsekuensi logisnya pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyediakan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat yang bersifat rekreatif.

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lampung Barat merupakan bagian integral dan RPJMD dan RPJPD yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lampung Barat juga diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global serta mampu menjalankan ketentuan kepariwisataan internasional dan kode etik pariwisata global.

Sebagai regulator kepariwisataan di daerah, setelah dicabutnya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dipandang perlu untuk membentuk peraturan daerah tentang pembangunan pariwisata sebagai pelaksanaan kebijakan kepariwisataan.

Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang pembangunan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat ini memuat latar belakang pemikiran (konsideran) serta batang tubuh yang terdiri dari 11 Bab dan 42 Pasal.

## II. PENJELASAN DAN PASAL-PASAL

PASAL 1

Cukup jelas

PASAL 2

Cukup jelas

PASAL 3

Cukup jelas

PASAL 4

Cukup jelas

PASAL 5

- (a) Yang dimaksud dengan revitalisasi kearifan lokal daerah Lampung Barat adalah pemberdayaan kembali nilai-nilai budaya khas daerah Lampung Barat.
- (b) Cukup jelas
- (c) Cukup jelas

(d) Cukup jelas

PASAL 6

Cukup jelas

PASAL 7

Cukup jelas

PASAL 8

Cukup jelas

PASAL 9

- (a) Penetapan fungsi suatu wilayah pada awalnya diperuntukkan bagi masyarakat lokal yang tinggal di wilayah tersebut dengan memperhatikan tujuan awal wilayah tersebut guna memenuhi kebutuhan wisatawan.
- (b) Perspektif tata ruang wilayah yang perlu dipahami dalam pengemasan destinasi pariwisata mencakup peta dasar, survey tata guna lahan sekarang, pendaerahan yang telah ditetapkann, pola kepemilikan lahan, jaringan jalan dan sarana transportasi.Pelayanan utilitas umum (terutama saluran limbah dan air bersih), fasilitas umum dan pelayanan masyarakat yang ada.

PASAL 10

Cukup jelas

PASAL 11

Cukup jelas

PASAL 12

Cukup jelas

PASAL 13

Cukup jelas

PASAL 14

Cukup jelas

PASAL 15

Cukup jelas

PASAL 16

Cukup jelas

PASAL 17

Cukup jelas

PASAL 18

Cukup jelas

PASAL 19

Cukup jelas

PASAL 20

Cukup jelas

PASAL 21

Cukup jelas

PASAL 22

Cukup jelas

PASAL 23

Cukup jelas

Cukup jelas

| PASAL 24 |
|-------------|
| Cukup jelas |
| PASAL 25 |
| Cukup jelas |
| PASAL 26 |
| Cukup jelas |
| PASAL 27 |
| Cukup jelas |
| PASAL 27 |
| Cukup jelas |
| PASAL 28 |
| Cukup jelas |
| PASAL 29 |
| Cukup jelas |
| PASAL 30 |
| Cukup jelas |
| PASAL 31 |
| Cukup jelas |
| PASAL 32 |
| Cukup jelas |
| PASAL 33 |
| Cukup jelas |
| PASAL 34 |
| Cukup jelas |
| PASAL 35 |
| Cukup jelas |
| PASAL 36 |
| Cukup jelas |
| PASAL 38 |
| Cukup jelas |
| PASAL 39 |
| Cukup jelas |

Tambahan Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 385

## LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR

: 2 Tahun 2016

TANGGAL

: 1 Maret 2016

## RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH LAMPUNG BARAT PERIODE 2016-2031

Keseluruhan strategi pencapaian yang telah dikembangkan dari kebijakan pengembangan pariwisata daerah, kemudian dijabarkan ke dalam matriks program dan kegiatan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan selama periode RIPPDA, yaitu: jangka pendek (1-5 tahun pertama), jangka menengah (5-10 tahun kedua), dan jangka panjang (10-15 tahun). Beberapa kegiatan harus dilakukan secara kontinu; sementara beberapa kegiatan lain seperti pelatihan, harus dilakukan berulang dalam periode tertentu untuk mencapai target.

| No | | | Program Kegiatan | Unit Pelaksana | Jangka Waktu (th) | Jangka Waktu (th) | Jangka Waktu (th) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | Arah Kebijakan | Strategi | | | 1- | | 10- |
| | | | | | 5 | 5-10 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tujuan Wisata | Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tujuan Wisata | Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tujuan Wisata | Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tujuan Wisata | Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tujuan Wisata | Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tujuan Wisata | Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tujuan Wisata | Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tujuan Wisata |
| 1 | Sektorialisasi Daerah Tujuan Wisata | Sektorialisasi Daerah Tujuan Wisata | Sektorialisasi Daerah Tujuan Wisata | Sektorialisasi Daerah Tujuan Wisata | Sektorialisasi Daerah Tujuan Wisata | Sektorialisasi Daerah Tujuan Wisata | Sektorialisasi Daerah Tujuan Wisata |
| | a. Perencanaan pembangunan Wilayah Pengembangan Pariwisata dan Daerah Tujuan Wisata Unggulan; |  Menyusun rencana detail pembangunan Wilayah Pengembangan Pariwisataan dan Daerah Tujuan Wisata Unggulan  Menyusun regulasi tata bangunan dan lingkungan bagi Wilayah Pengembangan |  Lokakarya penyusunan rencana detail pembangunan Wilayah Pengembangan Pariwisataan dan Daerah Tujuan Wisata Unggulan  Focus Group Discussion tentang aturan regulasi tata bangunan dan lingkungan di daerah pariwisata  Pembuatan PERDA pengaturan regulasi tata | BAPPEDA Dinas Pariwisata Dinas Pendidikan Dinas Kominfo Dinas Bina Marga Kab. Lampung Barat Pihak Swasta Masyarakat Karang Taruna | | | |

| | Pariwisataan dan Daerah Tujuan Wisata Unggulan | bangunan dan lingkungan bagi Wilayah Pengembangan Pariwisataan dan Daerah Tujuan Wisata Unggulan  Koordinasi lintas sektoral antara dinas pariwisata dan Bappeda Lambar sebagai leading sector yang menangani dan bertanggung jawab terhadap peningkatan dan pertumbuhan pariwisata, dinas kominfo untuk membantu promosi parwisata, dinas PU untuk peningkatan aksesibilitas ke jalur wisata, dan dinas pendidikan untuk menanamkan kesadaran wisata |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Penegakan regulasi pembangunan Wilayah Pengembangan Pariwisata dan Daerah Tujuan Wisata Unggulan |  Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap regulasi pembangunan Wilayah Pengembangan Pariwisata dan Daerah Tujuan Wisata Unggulan |  Pembentukan unit/tim kerja monitoring dan evaluasi  Program rutin evaluasi kinerja tahunan pembangunan wilayah pariwisata |
| c. Pengendalian implementasi |  Peningkatan koordinasi antara |  Focus Group Discussion secara berkala antara |

pembangunan Wilayah Pengembangan Pariwisata dan Daerah Tujuan Wisata Unggulan

pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, dan masyarakat

pemerintah daerah,

pemerintah

kabupaten/kota, pelaku

usaha, dan masyarakat



Koordinasi lintas sektoral

antara dinas pariwisata dan

Bappeda Lambar sebagai

leading sector

yang

menangani dan

bertanggungjawab terhadap

peningkatan dan

pertumbuhan pariwisata,

dinas kominfo untuk

membantu promosi

parwisata, dinas PU untuk

peningkatan aksesibilitas

ke jalur wisata, dan dinas

pendidikan untuk

menanamkan kesadaran

wisata

## 2 Pembangunan Daya Tarik Wisata

- a. Pengembangan rintisan daya tarik wisata untuk menginisiasi pembentukan Wilayah Pengembangan Pariwisata

-  Menumbuhkembang kan daya tarik wisata baru yang potensial

-  Mengoptimalkan daya tarik wisata yang paling diminati wisatawan yang berbasis kearifan

-  Penyediaan sarana transportasi darat (mini bus) dan danau (kapal getek) gratis khusus wisatawan

-  Pembuatan pasar induk/pusat belajnja kerajinan/budaya daerah setempat di kawasan ODTW

| | lokal  Mengoptimalkan kuantitas sarana prasarana pariwisata untuk kenyamanan wisatawan | baru |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Pembangunan daya tarik wisata untuk mendorong kunjungan wisatawan dan pembentukan pasar industri wisata; |  Memperbesar kapasitas daya tarik wisata dengan mengembangkan terobosan produk- produk wisata untuk mendorong percepatan perkembangan Wilayah Pengembangan Pariwisata |  Mengadakan pagelaran seni daerah  Studi tentang produk- produk kopi unggulan lampung barat  Kerjasama dengan universitas tentang penelitian, pengembangan, dan inovasi produk wisata |
| c. Pemantapan daya tarik wisata untuk memperbesar arus kunjungan wisatawan domestik dan internasional serta membangun industri pariwisata berkelanjutan. |  Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata |  Menambah dan mengembangkan produk- produk pariwisata yang berbasis kearifan lokal/budaya daerah setempat |

| Pembangunan Sarana Prasarana a. Membangun fasilitas- fasilitas khusus pariwisata dan prasarana umum untuk mendukung pengembangan rintisan kawasan pariwisata; dan |  Meningkatkan pemberian dana bantuan untuk pembangunan fasilitas pariwisata  Membangun infrastruktur dasar bagi pengembangan kawasan destinasi wisata baru rintisan |  Mengalokasikan anggaran untuk penyediaan fasilitas pariwisata  Penyediaan fasilitas air bersih, listrik, drainase, saluran air kotor, telekomunikasi (seperti telepon, telegram, faksimile,dan radio, dan sebagainya)  Koordinasi lintas sektoral antara dinas pariwisata dan Bappeda Lambar sebagai leading sector yang menangani dan bertanggungjawab terhadap peningkatan dan pertumbuhan pariwisata, dinas kominfo untuk membantu promosi parwisata, dinas PU untuk peningkatan aksesibilitas ke jalur wisata, dan dinas pendidikan untuk | 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | dan/atau | menanamkan | |

| | | kesadaran wisata | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana umum dan fasilitas pariwisata guna mendorong pertumbuhan daya saing Wilayah Pengembangan Pariwisata. |  Mengembangkan dan menerapkan skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta ( public private partnership )  Membangun kemandirian pengelolaan pariwisata daerah |  Pembuatan program kerja pariwisata bersama dengan melibatkan pemerintah daerah dan swasta | | | | |
| Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Perjalanan Wisata | Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Perjalanan Wisata | Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Perjalanan Wisata | Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Perjalanan Wisata | Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Perjalanan Wisata | Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Perjalanan Wisata | Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Perjalanan Wisata |
| a. Pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah |  Mengembangkan sarana moda transportasi darat, danau, angkutan sungai dan penyebrangan, dan transportasi udara yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar Wilayah Pengembangan Pariwisata |  Penyediaan sarana transportasi Darat (minibus), danau (kapal), angkutan sungai dan penyebrangan (sampan), dan transportasi udara yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar Wilayah Pengembangan Pariwisata  Koordinasi lintas sektoral antara dinas pariwisata dan Bappeda Lambar | | | | |
| Pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah |  Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat, danau, angkutan sungai dan penyebrangan, dan |  Penyediaan sarana transportasi Darat (minibus), danau (kapal), angkutan sungai dan penyebrangan (sampan), dan transportasi udara yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar Wilayah Pengembangan Pariwisata  Koordinasi lintas sektoral antara dinas pariwisata dan Bappeda Lambar | b. | | | |

| | transportasi udara yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar Wilayah Pengembangan Pariwisata | sebagai leading sector yang menangani dan bertanggungjawab terhadap peningkatan dan pertumbuhan pariwisata, dinas kominfo untuk membantu promosi parwisata, dinas PU untuk peningkatan aksesibilitas ke jalur wisata, dan dinas pendidikan untuk menanamkan kesadaran wisata |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. Pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata. |  Mengembangan sistem transportasi darat, danau, angkutan sungai dan penyebrangan, dan transportasi udara yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar Wilayah Pengembangan Pariwisataan |  Lokakarya pembuatan model sistem jaringan transportasi darat, danau, dan udara  Revitalisasi/rekonstr uksi pelabuhan di daerah wisata Bahari  Koordinasi lintas sektoral antara dinas pariwisata dan Bappeda Lambar sebagai leading sector yang menangani dan bertanggungjawab |

| | | | terhadap peningkatan dan pertumbuhan pariwisata, dinas kominfo untuk membantu promosi parwisata, dinas PU untuk peningkatan aksesibilitas ke jalur wisata, dan dinas pendidikan untuk menanamkan kesadaran wisata | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 5 | Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata | Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata | Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata | Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata | Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata | Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata | Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata |
| | Pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat bidang sektor kepariwisataan |  Mengembangkan keterampilan mengelola produk wisata serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat dibidang pariwisata |  Pelatihan/workshop pengelolaan produk wisata | | | | |
| | Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan; dan |  Mengembangkan model partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan |  Sarasehan karang taruna dan pemangku pariwisata  Pelibatan masyarakat sekitar dalam program pembangunan objek dan wilayah kepariwisataan | | | | |
| | Penguatan kesadaran masyarakat akan |  Meningkatkan pemahaman, |  Sosialisasi sadar lingkungan | | | | |

| | lingkungan wisata | dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan pariwisata yang baik | pariwisata  Pembuatan slogan cinta lingkungan di daerah pariwisata | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6 | Pemodalan Sektor Pariwisata | Pemodalan Sektor Pariwisata | Pemodalan Sektor Pariwisata | Pemodalan Sektor Pariwisata | Pemodalan Sektor Pariwisata | Pemodalan Sektor Pariwisata | Pemodalan Sektor Pariwisata |
| | Menumbuhkembangkan pemodalan sektor pariwisata baik dalam maupun luar negeri dalam industri pariwisata |  Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan perpajakan untuk investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing di sektor pariwisata  Mengembangkan sistem informasi penanaman modal dibidang pariwisata |  Mengembangkan sistem e-payment untuk penanaman modal  Pembuatan layanan elektronik untuk update informasi permodalan berbasis e-message | | | | |
| | Memperbanyak promosi penanaman modal dibidang pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri |  Meningkatkan promosi investasi dibidang pariwisata di dalam dan di luar negeri  Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang pariwisata dengan sektor terkait. |  Optimalisasi penyebaran iklan promosi investasi dan penanaman modal pariwisata lampung barat di media massa dan media elektronik lokal dan nasional | | | | |

| | Mengembangkan segmen pasar wisatawan untuk optimalisasi pengembangan pasar berbasis destinasi wisata yang disesuaikan dengan keunikan potensi daya tarik wisata |  Mengembangkan promosi wisata dan produk-produk wisata berbasis tema tertentu  Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata  Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan  Meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain |  Penyebaran iklan secara masif terkait promosi investasi dan penanaman modal pariwisata lampung barat di media massa dan media elektronik lokal dan nasional  Program tengah tahunan pagelaran wisata daerah | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2 | Pemantapan Brand Image (Pencitraan) Daerah Tujuan Wisata | Pemantapan Brand Image (Pencitraan) Daerah Tujuan Wisata | Pemantapan Brand Image (Pencitraan) Daerah Tujuan Wisata | Pemantapan Brand Image (Pencitraan) Daerah Tujuan Wisata | Pemantapan Brand Image (Pencitraan) Daerah Tujuan Wisata | Pemantapan Brand Image (Pencitraan) Daerah Tujuan Wisata |
| | Mengembangkan citra pariwisata sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing |  Memperkuat keunikan daya tarik wisata yang tidak dimiliki oleh objek wisata lain  Memperkuat peran media baik media cetak dan media elektronik untuk mempromosikan |  Pembuatan Lambar Eco-Tourism Park sebagai miniatur objek-objek wisata lampung barat dalam satu kawasan  Penyediaan sarana transportasi | | | |

| | | objek-objek daya tarik wisata kabupaten lampung barat  Mengembangkan infrastruktur yang memadai untuk pendukung kepariwisataan  Mempermudah aksesibilitas dan kenyamanan transportasi daerah tujuan wisata | pariwisata secara gratis  Kerjasama dengan media lokal dan nasional untuk promosi wisata lampung barat | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 3 | Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata | Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata | Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata | Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata | Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata | Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata |
| | a. Mengembangkan peran dan keikutsertaan media elektronik dan media cetak dalam mempromosikan wisata daerah Kabupaten Lampung Barat |  Mengoptimalisasi peran media sosial dalam mempromosikan event pariwisata dan objek daya tarik wisata, |  Kerjasama dengan media (cetak dan elektronik) lokal dan nasional untuk promosi wisata Lampung Barat | | | |
| | b. Membangun sinergisitas antar pemangku kepentingan pariwisata |  Mengembangkan pola kerja sama antar pemangku kepentingan pariwisata |  Sarasehan antar pemangku kepentingan pariwisata  Program kerja bersama | | | |
| Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Sektor Kepariwisataan | Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Sektor Kepariwisataan | Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Sektor Kepariwisataan | Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Sektor Kepariwisataan | Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Sektor Kepariwisataan | Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri S