UNDANG-UNDANG RI Nomor 7 Tahun 1960 tentang PENETAPAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA BERDASARKAN I.B.W., DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960 (berlaku 23 Maret 1960)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Mendengar
Menetapkan
- a. bahwa berhubung dengan belum ditetapkannya Rancangan Anggaran Perusahaan-perusahaan I.B.W. tahun 1960 sebagai Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah untuk tahun 1960 sementara menjalankan anggaran tahun 1959;
- b. bahwa dengan penghentian pelaksanaan tugas para anggauta Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditetapkan dengan Penetapan Presiden No. 3/1960, penetapan Rancangan Anggaran Perusahaan I.B.W. tahun 1960 dengan Undang-undang tidak akan dapat terlaksana dalam waktu yang dekat;
- c. bahwa Pemerintah tidak lebih lama lagi dapat mempergunakan Anggaran tahun 1959 sebagai dasar pembelanjaan keperluankeperluan Negara, karena tidak sesuai dengan kebijaksanaan keuangan untuk tahun 1960;
- d. bahwa karena keadaan yang memaksa Anggaran Perusahaan tersebut perlu dengan segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- 1. pasal 22 Undang-undang Dasar 1945;
2. pasal 1 Undang-undang Perusahaan I.B.W. (Lembaran Negara tahun 1927 No. 419 jo Lembaran Negara tahun 1930 No. 226) jo Peraturan Peralihan, pasal II Undang-undang Dasar 1945;
- Menteri Pertama dan Menteri Keuangan;
Memutuskan :
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Penetapan Bagian-bagian Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun 1960.
Pasal 1
Bagian-bagian Perusahaan Negara I.B.W. yakni :
Bagian I.B.W. I.
: Jawatan Pegadaian,
Bagian I.B.W. II.
: Perusahaan Garam dan Soda Negara.
Bagian I.B.W. III.
: Pusat Perkebunan Negara,
Bagian I.B.W. IV
: Perusahaan Percetakan Negara,
Bagian I.B.W. V
: Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon,
Bagian I.B.W. VI
: Perusahaan Negara untuk Pembangkit Tenaga Listrik,
Bagian I.B.W. VII : Pelabuhan Makassar,
Bagian I.B.W. VIII : Pelabuhan Teluk Bayur,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1960.

Penandatangan: Menteri Kehakiman SAHARDJO. Bagian I.B.W. IX : Pelabuhan Belawan, Bagian I.B.W. X : Pelabuhan Semarang, Bagian I.B.W. XI : Pelabuhan Tanjung Priuk, Bagian I.B.W. XII : Pelabuhan Surabaya, Bagian I.B.W. XIIA : Pelabuhan Pelembang, Bagian I.B.W. XIII : Perusahaan Tambang Timah Bangka, Bagian I.B.W. XIV : Perusahaan Batu Bara Umbilin, Bagian I.B.W. XV : Perusahaan Batu Bara Bukit Asam, Bagian I.B.W. XVI : Jawatan Kereta api, Bagian I.B.W. XVII : Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi, Bagian I.B.W. XVIII : Penataran Angkatan Laut, Bagian I.B.W. XIX : Perusahaan Tenaga Pasteur, Dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun 1960 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disebut Anggaran Perusahaanperusahaan Negara I.B.W. tahun 1960.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1960. Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO