Unknown BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG BAB I KETENTUAN UMUM Nomor 4 Tahun 2015 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (berlaku 1 September 2015)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
- a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah, pemerintahan daerah berkewajiban untuk menggali potensi daerah dan potensi badan-badan usaha;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
- c. bahwa badan-badan usaha sebagai mitra pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat;
- d. bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725 );
6. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2008 Tentang Pedoman pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
17. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.07/2007 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008, telah diganti menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2011 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENEDAN KEPULAUAN
dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
8. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Ruang lingkup tanggungjawab sosial perusahaan meluiputi :
- a. asa;
- b. program kerja;
- c. mekanisme dan prosedur;
- d. pembiayaan;
- e. organisasi/forum;
- f. pelaporan; dan
- g. peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan TJSP.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Pasal 3
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan program TJSP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan.
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Pasal 4
Tujuan umum TJSP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya.
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Pasal 5
Tujuan khusus TJSP Perusahaan meliputi:
- a. terwujudnya pedoman yang jelas tentang TJSPtermasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSP yang terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan TJSP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan dari pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
- f. terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan TJSP; dan
- g. terealisasinya apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TJSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Pasal 6
Penyelenggaraan TJSP diselenggarakan dengan asas:
- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian;
- h. berwawasan lingkungan; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Pasal 7
TJSP di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diselenggarakan dengan ## BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Pasal 8
Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan berhak:
- a. menetapkan program TJSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- b. mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari pemerintah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSP.
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Pasal 9
Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan wajib:
- a. menyiapkan satuan tugas TJSP di perusahaan dan menetapkan komitmen bahwa TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan;
- b. menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial perusahaan dengan
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Pasal 10
- (1) Perusahaan yang berbadan hukum, berada dan atau melakukan usaha di Kabupaten pangkajene dan Kepulauan wajib sebagai pelaksana TJSP.
- (2) Perusahaan yang berada di luar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan berkeinginan melaksanakan TJSP di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan melalui forum TSJP.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat atau cabang perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (4) Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
PROGRAM DAN BIDANG KERJA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
BAB V - PROGRAM DAN BIDANG KERJA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 11
- (1) Program penerapan TJSP dapat berbentuk:
- a. pemberdayaan masyarakat;
- c. program langsung pada masyarakat;
- b. kemitraan dan bina lingkungan;
- d. promosi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya sesuai dengan perencanaan dan percepatan pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
BAB V - PROGRAM DAN BIDANG KERJA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 12
Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, adalah suatu upaya untuk memulihkan dan/atau meningkatkan keberdayaan masyarakat agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat sehingga tercipta kemandirian masyarakat dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawabnya sebagai warga negara.
BAB V - PROGRAM DAN BIDANG KERJA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 13
- (1) Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, adalah program TJSP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
- (2) Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, adalah program TJSP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
BAB V - PROGRAM DAN BIDANG KERJA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 14
Program secara langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dapat berupa:
- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
BAB V - PROGRAM DAN BIDANG KERJA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 15
Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d adalah program TJSP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
BAB V - PROGRAM DAN BIDANG KERJA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 16
Bidang Kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan antara lain:
- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pendampingan Umum;
- d. olah raga dan seni;
- e. sosial keagamaan;
- f. pelestarian lingkungan hidup; dan
- g. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
BAB VI - FORUM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 17
- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TJSP di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibentuk kelembagaan dengan nama Forum TJSP.
- (2) Pembentukan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
BAB VI - FORUM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 18
- (1) Pemeritah Daerah menyampaikan program pembangunan sebagai sinkronisasi dalam perencanaan program TJSP kepada forum pelaksana TJSP.
- (2) Forum pelaksana TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSP dari masingmasing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
BAB VI - FORUM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 19
Forum TJSP mempunyai tugas-tugas yang meliputi :
- a. Perencanaan program;
- b. penyusunan program;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan; dan
- e. evaluasi dan pelaporan TJSP.
MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
BAB VII - MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 20
Pelaksanaan TJSP dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh Forum TJSP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
BAB VII - MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 21
Lokasi pelaksanaaan TJSP meliputi wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
SOSIAL PERUSAHAAN
BAB VIII - PEMBIAYAAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 22
Pembiayaan pelaksanaan TJSP didanai oleh Perusahaan yang dialokasikan dari anggaran operasional perusahaan yang direncanakan setiap tahun anggaran dan tercemin dalam Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dapat berupa uang, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya.
BAB IX - FASILITAS TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 23
- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada perusahaan yang melaksanakan TJSP.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada perusahaan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagai berikut: a. kemudahan pelayanan; dan
- b. pemberian penghargaan.
- (3) Publikasi pelaksanaa TJSP oleh perusahaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
PELAPORAN DAN EVALUASI
BAB X - PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 24
- (1) Forum TJSP wajib memberikan laporan pelaksanaan TJSP setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.
2. (2). Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. realisasi pelaksanaan TJSP setiap perusahaan;
- b. realisasi penggunaan biaya TJSP; dan
- c. capaian program pelaksanaan TJSP;
- (3) Evaluasi terhadap pelaporan Forum TJSP dimaksudkan untuk :
- a. mengetahui permasalahan yang dihadapi; dan
- b. merumuskan rencana tindak lanjut.
- (4) Laporan dan evaluasi pelaksanaan TJSP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi pelaksanaan TJSP diatur dengan Peraturan Bupati.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 25
- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSP melaluiForum TJSP.
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan program TJSP baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan pelaksanaan TJSP, dan harus berkoordinasi dengan Forum TJSP.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26
- (1) Program TJSP Perusahaan yang sudah divalidasi oleh Forum TJSP disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai acuan untuk Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan senantiasa melakukan koordinasi pada pihak-pihak terkait sesuai dengan jenis kegiatan TJSP.
- (2) Dalam melakukan tugas Pembinaan dan Pengawasan Bupati Pangkajene dan Kepulauan melimpahkan kepada Instansi Teknis yang membidangi Perusahaan pelaksana TJSP.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup pengawasn berkala maupun insidentil (sewaktu-waktu) terhadap perkembangan pelaksanaan TJSP dan pemenuhan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada setiap kegiatan.
- (6) Hasil Pengawasan dan Pembinaan disampaikan secara berkala Kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan dan ditembuskan kepada pihak-pihak terkait.
- (5) Dalam rangka pembinaan, Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban untuk secara aktif bersinergi dengan Forum TJSP menghimpun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan TJSP dan membantu menyelesaikan permasalahan.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27
- (1) Forum TJSP yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XIV - PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 28
- (1) Semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah, masyarakat, perusahaan asosiasi bisnis Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan TJSP melalui forum TJSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pengaduan aka diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh forum TJSP.
BAB XIV - PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 29
- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSP dilakukan secara mediasi untuk mencapai musyawarah mufakat melalui Forum TJSP.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkajene pada Tanggal 1 September 2015

Penandatangan: BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Cap/ttd RUSLAN ABU

Penetapan: Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 28 September 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Distribusi: ANWAR RECCA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 4 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2015
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2014
## TENTANG
## TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
## I. Latar belakang
Keberadaan perusahaan telah menjadi institusi bisnis yang dominan, artinya Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional, melalui aktivitas perusahaan secara nyata telah memberikan lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.
Berbagai peraturan telah dibuat terkait dengan kelembagaan dan aktivitas bisnis perusahaan. Secara prinsip, perusahaan adalah lembaga privat yang didirikan dengan modal dengan tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis. Sehingga, operasional perusahaan menimbulkan berbagai persoalan sosial. Seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidaksetaraan kedudukan antara produsen dan konsumen. Ketidaksamaan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan. Bahkan, tanpa disadari, perusahaan telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusian dan lingkungan hidup secara luas.
Dari sisi yang lain, interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin lekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (corporate citizenship) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (profit, people planet).Tanggungjawab Sosial Perusahaan, diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini lembaga legislatif, berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat disekitarnya.
Oleh karena itu, Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berkeinginan mengatur tanggungjawab sosial perusahaan secara lebih tegas dan rinci dalam bentuk Peraturan Daerah. Suasana kebatinan yang mendasari pembuatan Peraturan Daerah adalah semangat untuk menciptakan iklim investasi dalam dunia usaha yang lebih beretika dan memperhatikan nilai-nilai moral. Sedangkan secara praktis, Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, membangun rasa keadilan sosial, dan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya mencari keuntungan sekaligus memberi kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
huruf a Yang dimaksud dengan Asas kepastian hukum adalah bahwaasas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TJSP. ## huruf b Yang dimaksud dengan Asas kepentingan umum adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSPmendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. ## huruf c Yang dimaksud dengan Asas keterpaduan adalah bahwa pelaksanaan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. ## huruf d Yang dimaksud dengan Asas partisipatif dan aspiratif adalahbahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan TJSP, baik secara langsung maupun tidak langsung. ## huruf e Yang dimaksud dengan Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka