UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 1959 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI JAWA TENGAH DI SEMARANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA DAN MAKASSAR (berlaku 4 Juli 1959)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi khusus untuk daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah dan daerah Istimewa Jogyakarta, yang sekarang termasuk wilayah hukum Pengadilan tinggi di Surabaya;
- b. bahwa berhubung dengan sub a perlu diadakan perubahan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar;
Menimbang pula: bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
- Mengingat : 1. pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 No. 9).
Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 23 Juni 1959;
MEMUTUSKAN:
A. Mencabut :
peraturan-peraturan atau Pasal-pasal peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang ini.
B. menetapkan: UNDANG-UNDANG
DARURAT TENTANG PENETAPAN PENGADILAN. TINGGI DI SEMARANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA DAN MAKASSAR.
Pasal 1
Pada saat peraturan ini mulai berlaku diadakan Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Semarang.
Pasal 2
Wilayah hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi wilayah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah dan daerah Istimewa Jogyakarta.
Pasal 3
Wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Makassar dikurangi dengan wilayah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Pasal 4
Wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya meliputi wilayah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
ATURAN PERALIHAN.
Pasal I.
Perkara-perkara yang telah terdaftar 1 tahun atau lebih sebelum terbentuknya Pengadilan Tinggi di Semarang berdasar Undang-undang ini, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya; perkara-perkara yang terdaftar sesudah waktu itu dan termasuk wewenang Pengadilan Tinggi di Semarang menurut Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Semarang.
Pasal II.
Perkara-perkara yang telah terdaftar 1 tahun atau lebih sebelum terbentuknya Pengadilan Tinggi di Semarang berdasar Undang-undang ini, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Makassar; perkara-perkara yang terdaftar sesudah waktu itu dan termasuk wewenang Pengadilan Tinggi di Surabaya menurut Undang-undang ini, diperiksa, dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya.
ATURAN PENUTUP.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959.
Menteri Kehakiman,
G. A. MAENGKOM.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 47.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 1959. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, G. A. MAENGKOM.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG DARURAT No. 7 TAHUN 1959 tentang
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH DI SEMARANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA DAN MAKASSAR.
## I. UMUM.
Berhubung dengan perlu diadakannya tindakan-tindakan untuk meringankan beban Pengadilan Tinggi di Surabaya dan di Makassar, dan selekas mungkin diserahkannya sebagian dari tugas Pengadilan-pengadilan Tinggi tersebut kepada Pengadilan Tinggi lain, dan untuk mencegah banyaknya perkara-perkara yang tidak mendapat keputusan dalam tingkat apel secara cepat, maka dirasa perlu dalam waktu yang singkat dibentuk Pengadilan Tinggi di Semarang dimana sebelum perang ada Raad van Justitie.
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Semarang tersebut harus dilaksanakan dengan segera, dan daerah hukumnya ditetapkan.
Dengan demikian perlu diatur kembali daerah hukum Pengadilan TinggiPengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar sebagai termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951.
Hal-hal tersebut diatas dijalankan dengan Undang-undang Darurat ini.
## PASAL DEMI PASAL.
Tidak perlu.
Diketahui :
Menteri Kehakiman,
G.A. MAENGKOM.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1792.