PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR Nomor 9 Tahun 2017 tentang PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang A.A bahwa. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peratuan
- Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Penghulu, maka perlu diatur Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak, b.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880),
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 2.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), 3.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157),
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092):
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89),
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Nomor 9):
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS ' PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK. n
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir,
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonomi.
4. 4, Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.
Pasal 2
- (1) Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak dimaksud sebagai Pedoman untuk mengatur tata cara Pemilihan Penghulu Serentak dan sumber pembiayaan dalam pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak.
- (2) Tujuan pedoman pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak agar panitia tingkat Kepenghuluan melaksanakan tugas dan fungsinya yang meliputi :
3. a.merencanakan anggaran pelaksanaan pemilihan penghulu tingkat Kepenghuluan,
- c. mengesahkan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilihan Tetap (DPT),
- b. meneliti dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPT),
6. d.melaksanakan pendaftaran dan seleksi administrasi bakal calon perighulu,
- e. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama calon dan daftar pemilih yang sudah disahkan,
- g. melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar, dan teratur,
- f. menentukan serta mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara:
10. h.imelaksanakan Penghitungan suara secara cermat, Transparan dan tertib:
- j. menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait permasalahan pemilihan penghulu:
- i. mehetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara,
- k. membuat Berita Acara Pemilihan Penghulu yang meliputi pemungutan dan hasil pemungutan suara untuk
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Penghulu yang ditandatangani panitia dan calon. - (3) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengimuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. - (4) Pengimuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat. t - (5) Melapprkan dan penyampaian kepada panitia pemilihan Kabupaten hasil Ne mpi Papadaayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). n ## Paragraf 5 Kampaye dan Masa Tenang Pasal 39 - (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon untuk meyakinkan para difasilitasi oleh panitia pemilih. 2. pemilih, (2) Kampanye dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) hari dan dilaksanakan mulai 'H-6 (enam)' sampai dengan 'H-3 (tiga)' dari pelaksanaan pemungutan Suara. 3 - (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada pukul 09.001 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib. Di lokasi yang telah disepgkati oleh panitia pemilihan dengan Calon. - (4) Kampbnye dilaksanakan sesuai dengan urutan, berdasarkan kesepakatan antara panitia pemilihan dan calon yang telah dituangkan dalam Berita Acara, 1 5. (S) Panitia pemilihan menetapkan peraturan panitia yang mengatur Tata TertiblKampanye. - (6) Kampanye dilarang dalam bentuk pemasangan foto, tanda gambar dan slogan-slogan di sarana ibadah, sarana pendidikan dan kantor pemerintahan. ## Pasal 40 - (1) Masal tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimaha Calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye. 3 - (2) Selama masa tenang masing-masing Calon berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye. - (3) | Panitja pemilihan dalam Panwas memantau pelaksanaan pembersihan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye. i ## Pasal 41 ' - (1) Kampaye dapat dilaksanakan melalui pertemuan sebagai berikut: a. Pertemuaan tertutup dengan jumlah maksimal 50 (lima puluh) orang: b. 2. Pertemuaan terbuka: - (2) Mobilisasi massa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a jika ditemukan dan terbukti melebihi jumlah massa maksimal 50 (lima puluh) orang maka Calori penghulu diberikan sanksi administrasi berupa teguran oleh Panwas Pemilihan Penghulu: - (3) Bagi Calon penghulu yang terbukti melakukan mobilisasi massa sebagaimana ayat (2) yang telah diberikan sanksi teguran masih melakukan mobilisasi massa yang jumlahnya lebih dari 50 (lima puluh) oran maka kampanye calon penghulu yang bersangkutan ikan/dibubarkan, - (4) dihen, Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilakukan hanya 1 ( atu) kali untuk masing-masing Calon penghulu berdasarkan kesepakatan antara panitia pemilihan penghulu, calon penghulu dan Panwas Pemilihan Penghulu yang telah dituangkan dalam Berita Acara. - (5) Dalam rangka pelaksanaan kampanye terbuka sebagaimana dimaksud ayat (4) Panitia Pemilihan Penghulu harus memberitahukan kegiatan tersebut kepada pihak Panwas Pemilihan Penghulu dan Kepolisian setempat. - (6) Penga Ituran lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan kampanye diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan. 1 ## Bagian Ketiga TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA Paragraf 1 Persiapan Pemungutan Suara Pasal 42 t - (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara paling lambat 3 (tiga) hari atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon dan atau saksi, panitia pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih. af

Distribusi: - (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, panitia pemilihan melaksanakan :

Verifikasi: 3. b.surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel P : itia Pemilihan. ai - a. perigecekan untuk mengetahui jumlah lembaran surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara: - (3) Penygmpaian surat undangan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima. - (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada panitia pemilihan dengan menunjukan identitas diri (KTP/KK). i ## Paragraf 2 Perlengkapan Pemilihan Serentak i ## Pasal 43 - (1) Kebujuhan perlengkapan dalam pelaksanaan pemilihan penghulu sereni dianggarkan instansi terkait melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir. - (2) Perlengkapan pelaksanaan pemilihan penghulu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : - 1) dibuat dari bahan karton kedap air dan merupakan barang habis akai, - a. Kotak suara dengan spesifikasi : - 2) bentuk kotak suara sebagai berikut: pe 6. ) sisi atas dan bawah berbentuk bujur sangkar: - 4) sisi samping berbentuk empat persegi panjang: 8. !) sisi kanan dan kiri diberi tulisan Kabupaten Rokan Hilir warna " hitam dan logo Kabupaten: - e) sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang | gembok, - d) tutup bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara, 11. sisi samping kanan dan kiri diberi pegangan untuk mengangkat. ) jenis karton double wall coanting ) - 1) dibuat dari bahan karton double wall kedap air yang berkualitas baik dan merupakan barang habis pakai: - b. bilik Pemungutan Suara dengan spesifikasi : - 2) diberikan tulisan Kabupaten Rokan Hilir dan Logo Kabupaten Rokan ilir pada3 (tiga) sisi vertikal: 3 - 3) sisi kanan dan kiri diberi tiang penguat dari bahan yang sama, Hi - 4) jenis karton double wall coanting - 1) enis kertas : HVS 80 gram (Non Security paper)

Distribusi: 18. Cc. surat suara dengan spesifikasi : - 2) 'bentuk : Memanjang horizontal atau memanjang vertikal - 4) warna Kertas - 3) 'foto calon : Berwarna berlatar belakang kuning - 5) bagian tengah atas terdapat Logo dan Tulisan Kabupaten Rokan Hilir. : Putih (minimal 9090) - 6) ,di bawah logo dan tulisan Kabupaten Rokan Hilir bertuliskan surat suara, Pemilihan Penghulu, nama Kepenghuluan, nama Kecamatan, Kabupaten Rokan Hilir, tahun pemilihan dan kotak tanda gambar 'yang berisi nomor urut, foto dan nama calon. |

Penandatangan: - 7) disebelah belakang sudut kanan atas surat suara bertuliskan : panitia pemilihan penghulu Kepenghuluan, Kecamatan, Nama ketua , dan sekretaris petugas TPS dan kolom tanda tangan. - 8) (disebelah belakang tengah atas logo dan tulisan Kabupaten Rokan ' Hilir. - 9) dibawah gambar calon ditulis nama calon. 4. 10j Ukuran foto calon penghulu menyesuaikan dengan jumlah calon. - 1) kertas HVS: - d. Alat Tulis Kantor (ATK) pemilihan penghulu serentak sebagai berikut : 7. 2)! pena, - 3) 1 spidol: - S) map, - 4) i stabilo, - 6) i tinta printer, - 7) | stapler, - 8) : binder clip, - 9) amplop, - 10) isolaso: - 11) pisau cutter, - 12) stiker nomor kotak, - 13) tinta sidik jari, - 14) bantal dan alat pencoblosan. - 15) Gembok - 16) Segel - f. pakaian seragam petugas masing-masing TPS berbahan batik:

Verifikasi: - e. pakaian seragam Panitia Penilihan Penghuluan di Kepenghuluan berwarna Putih, kerah merah, lengan merah, berbordier tulisan Pilpeng serentak Kab. Rokan Hilir tahun 2017 tampak belakang, tampak depan berbordier tulisan Panitia Pilpeng berlogo Kabupaten Rokan Hilir dan petugas TPS memakai kartu tanda pengenal tampak depan logo pilpeng, nomor TPS, foto ukuran 4x6 bewarna latar kuning, nama petugas TPS dan dibagian belakang bertuliskan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan yang bersangkutan yang ditanda tangani Ketua dan Sekretris Panitia Kepenghuluan, 1 - g. sumber dana sebagaimana dimaksud pada huruf e dibebankan pada APBD Kabupaten Rokan Hilir dan sumberdana sebagaimana dimaksud pada huruf f dibebankan pada APB Kep. ' ## Pasal 44

Penandatangan: - (1) Bentuk dan model surat suara sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 1.

Penandatangan: Bupati - (2) Format dan bentuk kartu tanda pemilih sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. t

Distribusi: ## Paragraf 3 Pendistribusian Perlengkapan Pemilih Penghulu Pasal 45

Distribusi: - (1) Pendistribusian bilik suara, kotak suara, surat suara dan ATK di sampaikan instansi terkait kepada Kecamatan 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

Distribusi: - (2) Kecarnatan mendistribusikan bilik suara, kotak suara, surat suara dan ATK ke Kepenghuluan, 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Ke

Distribusi: - (3) Salinan DPT disiapkan oleh panitia pemilihan penghulu di kepenghuluan untuk diberikan kepada masing-masing TPS satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara (H-1). i i ! ## Paragraf 4 Pelaksanaan Pemungutan Suara Pasal 46

Penandatangan: - (1) Hari P pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati - (2) Pemula ngutan suara diselenggarakan pada hari kerja dimulai pada pukul 07.0 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib, atau sesuai hasil musyawarah dengan calon dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi. O1 - (3) ) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS. - (4) Apabila pemungutan suara dilaksanakan lebih dari (satu) TPS, maka kehadiran Calon di TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, diganti foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R. 1 ## Pasal 47 - (1) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sebagai berikut : - b. Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calgn untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon, - a. perjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan: 4. . membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara, 5. . setelah menunjukkan kota suara dalam keadaan kosong, maka kotak sugra ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel panitia Pemilihan: d. - e. Calon menempati tempat yang telah disediakan, - f. perhungutan suara, - h. penghitungan suara, - g. penandatangan berita acara pemungutan suara, 1. perlandatangan berita acara penghitungan suara, - j. pengumuman hasil pemungutan suara. - (2) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi. | ## Pasal 48 - (1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam suratlundangan untuk dicocokan dengan DPT.

Penandatangan: - (2) Apabila undangan sudah sesuai, maka panitia pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris TPS. - (3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak. - (4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara. - (5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih menuju bilik suara untuk menetukan hak pilihnya dengan cara jmencoblos saiah satu gambar atau foto Calon sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan. - (6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwaki kepada orang lain dengan alasan apapun. - (7) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukan ke dalam kotak suarg yang telah disediakan, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan. 4 ## Pasal 49 - (1) Bagi pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh petugas TPS, Linmas dan dapat didampingi anggota keluarganya. bi - (2) Petugas TPS, Linmas dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. - (3) Petugas TPS, Panwas, Calon dan/atau saksi masing-masing calon hadir diteripat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pel 'sanaan pemungutan suara. 4. (H Padaj saat dilaksanakan pemungutan suara, calon dan /atau saksi masing-masing calon yang hadir di TPS menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh petugas TPS. - (5) Gambar atau Foto Calon penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara. - (6) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, ketua petugas TPS membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara. $ ## Pasal 50 - (1) Sebelim pemungutan suara berakhir, panitia pemilihan mengumumkan: a. pemungutan suara akan segera ditutup, - c. apdbila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang belum mehggunakan hak pilihnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. - b. kepada seluruh Petugas yang terlibat di TPS dan pemilih yang belum mehggunakan hak pilih untuk segera menggunakan hak pilihnya: - (2) Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan dengan Penghitungan Suara. - (3) Setelah pemungutan suara ditutup, petugas TPS dan saksi yang diberikan mandat oleh calon untuk menandatangani Berita Acara Pemungutan 1 Suara.

Verifikasi: - (4) Setelah Berita Acara pemungutan Suara ditandatangani, Ketua petugas TPS imemberi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran pengajuan pengangkatan kepada Bupati,
- l. melaporkan pelaksanaan pemilihan penghulu kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK).

## BAB III JENIS PEMILIHAN PENGHULU Pasal 3

- (1) Pemilihan Penghulu meliputi:
- a. pemilihan penghulu serentak, dan
- b. pemilihan penghulu antar waktu.
- (2) Pemilihan penghulu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bergelombang.
- (3) Pemilihan penghulu serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada byat (2) dilaksanakan untuk tahap Kedua pada Tahun 2017.

## Pasal 4

- (1) Pemilihan Penghulu serentak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) tahapkeduadiikuti oleh 18 Kecamatan dan 101 Kepenghuluan yaitu :

## Kecamatan Kubu

1. KepenghuluanTanjung Leban
2. Kepenghuluan Sungai Kubu
3. KepenghuluanRantau Panjang Kanan
4. Kepenghuluan Sungai Segajah
5. KepenghuluanSungai Segajah Makmur

## Kecamatan Bangko

- Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar 2
- Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil
- Kepenghuluan Bagan Jawa 3
- Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru 5.
- Kepenghuluan Parit Aman 4.
- Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir 6.
- Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir 8.
- Kepenghuluan Serusa 7.
- Kepenghuluan Bagan Punak Meranti 9.
10. Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir

## KecamatanTanah Putih

- 1, KepenghuluanRantau Bais
3. KebenghuluanTeluk Berembun
2. KepenghuluanMumugo
- 4, KepenghuluanPutat

## Kecamatan Rimba Melintang

- Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir 2
- Kepenghuluan Jumrah
- Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu 3.
- Kepenghuluan Lenggadai Hilir 5.
- Kepenghuluan Lenggadai Hulu 4
- Kepenghuluan Mukti Jaya 6.
- Kepenghuluan Harapan Jaya 8.
- Kepenghuluan Karya Mukti 7.
- Kepenghuluan Seremban Jaya 9,
10. Kepenghuluan Pematang Botam
- 11,Kepenghuluan Pematang Sikek

## KecamatanBagan Sinembah

- . Kepenghuluan Gelora nd 2. K
- . KepenghuluanPelita 1
- . KepenghuluanSuka Maju 3.
- . KepenghuluanBagan Sapta Permai 5.
- . KepenghuluanBagan Manunggal 4.
- . KepenghuluanBakti Makmur 6.
- . Kepenghuluan Jaya Agung 7.

## KecamatanPasir Limau Kapas.

1. KepenghuluanTeluk Pulai
2. KepenghuluanPanipahan Darat
3. KepenghuluanPanipahan Laut

## Kecamatan Sinahoi

1. Kepenghuluan Raja Bejamu
3. Kepenghuluan Sungai Bakau
2. Kepenghuluan Sungai Nyamuk

## Kecamatan Pujud

1. Kepenghuluan Teluk Nayang
2. Kepenghuluan Air Hitam
3. Kepenghuluan Kasang Bangsawan
5. Kepenghuluan Siarang-Arang
4. Kepenghuluan Sungai Pinang

## Kecamatan TP. TJ. Melawan

1. Kepenghuluan Melayu Tengah
2. Kepenghuluan Batu Hampar
3. Kepenghuluan Mesah
4. Kepenghuluan Labuhan Papan

## Kecamatan Bangko Pusako

- . Kepenghuluar, Bangko Pusaka
- . Kepenghuluan Teluk Banol . 1
- . Kepenghuluan Sungai Manasib MD
- . Kepenghuluan Bangko Makmur
- . Kepenghuluan Pematang Damar UB
- . Kepenghuluan Pematang Ibul 6.
- . Kepenghuluan Bangko Permata JI
- . Kepenghuluan Bangko Mukti 0

## KEC.'SIMPANG KANAN

1. Kepenghuluan Kota Parit
2. Kepenghuluan Bagan Nibung
3. Kepenghuluan Bukit Damar
4. 4, Kepenghuluan Bukit Mas
5. Kepenghuluan Bukit Selamat

## KEC. 'BATU HAMPAR

1. Kepenghuluan Bantaian
2. Kepenghuluan Sungai Sialang
3. Kepenghuluan Bantaian Baru

## KEC.IRANTAU KOPAR

2. Kepenghuluan Bagan Cempedak i
1. Kepenghuluan Sekapas

## KEC. PEKAITAN

1. Kepenghuluan Pedamaran
2. Kepenghuluan Rokan Baru
3. 3, Kepenghuluan Sungai Besar
5. Kepenghuluan Teluk Bano II .
4. Kepenghuluan Suak Temenggung
6. Kepenghuluan Pekaitan
7. Kepenghuluan Suak Air Hitam
8. Kepenghuluan Kubu I
9. Kepenghuluan Karya Mulyo Sari -
10. Kepenghuluan Rokan Baru Pesisir

## Kecamatan Kubu Babussalam

1. Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri
2. Kepenghuluan Teluk Nilap
4. Sungai Panji-Panji
3. Kepenghuluan Sungai Majo
5. Kepenghuluan 5. Kepenghuluan Pulau Halang Muka
6. Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya

y

## Kecamatan Tanjung Medan

f

1. Kepenghuluan Sri Kayangan
2. Kepenghuluan Tanjung Sari
3. Kepenghuluan Sungai Tapah
4. Kepenghuluan Pondok Kresek
5. Kepenghuluan Perkebunan Tanjung Medan

## Kecamatan Bagan Sinembah Raya

1. Kepenghuluan Panca Mukti
2. Kepenghuluan Harapan Makmur
3. Kepenghuluan Salak
4. Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara
5. Kepenghuluan Makmur Jaya
6. Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat

## Kecamatan Balai Jaya

1. Kepenghuluan Pasir Putih
2. Kepenghuluan Kencana
3. Kepenghuluan Lubuk Jawi
4. 4, Kepenghuluan Pasir Putih Utara
- (2) Test tertulis dan wawancara dilaksanakan secara serentak di Kabupaten sesuai dengan tanggal, tempat dan waktu yang ditetapkan Panitia Kabupaten.
- (3) Standar kelulusan Tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan menggunakan rumus :

<!-- formula-not-decoded -->

## Keterangan :

2

KI -Persentase kelulusan individu

NW - Nilai Wawancara

NT Nilai Tertulis

- (4) Standar kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Test Tertulis dan Wawancara pada pelaksanaan pemilihan penghulu secara serentak tahap kedua yaitu seorang Bakal Calon dikatakan LULUS apabila memperoleh nilai minimal 60.
- (5) Pemungutan suara pemilihan penghulu secara serentak ditetapkan oleh Panitia Kabupaten dan dilaksanakan di masing-masing Kepenghuluan.

## ' BAB IV

Bagian Kesatu

## PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK

TAHAPAN PERSIAPAN DIKEPENGHULUAN

## Pasal 5

Tahapan!persiapan terdiri atas kegiatan :

- b. pembentukan panitia pemilihan Penghulu oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) di tetapkan paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Penghulu diberhentikan,
- a. pembetitahuan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan kepada Penghulu tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan,
- c. laporan akhir masa jabatan Penghulu kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan,
- d. biaya panitia pemilihan penghulu di kepenghuluan dianggarkan melalui APBKEp,

## Bagian Kedua TAHAPAN PERSIAPAN DI KABUPATEN Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Penghulu terhadap panitia pemilihan Penghulu tingkat Kepenghuluan,
- a. merencanakan, menganggarkan biaya, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten,
5. . menetapkan jumlah surat suara, kotak suara dan bilik suara:
- e. mendistribusikan surat suara, kotak suara dan bilik suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepenghuluan melalui Camat:
7. . memfasilitasi pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara dan bilik suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya, a90
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Penghulu tingkat Kabupaten,
9. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan, dan
- (3) Mengusulkan rencana anggaran biaya pemilihan penghulu di tingkat kabupaten kepada Bupati.

4

## Paragraf 1 Pembentukan Panitia Pemilihan Pasal 7

- (1) BPKep mengadakan rapat bersama Pemerintah Kepenghuluan dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Kepenghuluan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan dan Tokoh Masyarakat Kepenghuluan.
- (3) Bagi ketua dan atau Anggota BPKep yang ingin mencalonkan diri sebagai Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar mengundurkan diri dari jabatan ketua dan anggota BPKep.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPKep dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati Melalui Camat.
- (5) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (6) Camdt memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

## Pasal 8

- (1) Susupan Panitia Pemilihan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berjumlah ganjil terdiri dari :
- b. Sekretaris merangkap anggota:
- a. Ketua merangkap anggota,
- c. Bendahara merangkap anggota:
- d. Anggota.
- (2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada huruf d berjumlah ganjil dengin ketentuan :
7. | a. Untuk jumlah pemilih dibawah 4000 jiwa jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang: dan
- b. Untuk jumlah pemilih diatas 4000 jiwa jumlah anggota paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (7) Kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan yang difasilitasi oleh BPKep.
- (8) Dalam kedudukan dalam panitia pemilihan telah terbentuk sebagaimana dimaksud ayat (7), maka Ketua BPKep wajib melakukan pengambilan sumpahjabatan dan pelantikan panitia pemilihan.

## Pasal 9

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Kepenghuluan atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Kepenghuluan yang dituangkan dalam Keputusan BPKep.
- (2) Anggdta Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- b. atas permintaan sendiri: dan
- a. meninggal dunia:
- c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
- b. berstatus tersangka dalam tindak pidana:
- a. tidgk dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap,
- c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini,
- d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

- (1) Panitia Pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas :
- b. menetapkan Daftar pemilih,
- a. menyusun rencana tahapan kegiatan Pemilihan Penghulu:
- c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan,
5. e: menetapkan Calon Terpilih.
- d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara,
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
- b. menyiapkan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPKep dengan tembusan Camat,
- a. bersifat mandiri dan tidak memihak,
- c. mempertanggungjawabakan penggunaan biaya Pemilihan Penghulu kepada BPKep dan Datuk Penghulu guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan Penghulu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPKep.,

## Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, Panitia Pemilihan Penghulu dapat menetapkan pembantu penyelenggara pemungutan suara dan petugas TPS atas persetujuan BPKep.
- (2) Penetapan pembantu penyelenggara pemungutan suara dan Petugas TPS dituangkan dalam keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Jumlah pembantu penyelenggara pemungutan suara dan Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) orang tiap dusun.
- (4) Jumlah Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 (orang) setiap TPS.
- (5) Pembentukan penyelenggara pemungutan suara dan Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Kepenghuluan, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Kepenghuluan.

## Pasal 12

Tugas dan wewenang Petugas TPS :

- a. petugas TPS membantu Panitia Pemilihan Penghulu mengumumkan Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara, nama TPS Kepada pemilih diwilayah kerjanya, Paling lambat 3 (tiga) hari sebelumhari Pemungutan Suara: 3

Tn

- . membantu menyiapkan berita acara, lampirannya dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin,
- b.membantu Panitia Pemilihan Penghulu pada pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara,
- . membantu menerima pemilih yang akan masuk kedalam TPS dengan cara : d.
- 1) memeriksa kesesuaian antara nama pemilih yang tercantum dalam DPT dan 'memberia tanda atau mencontreng pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT,
- 2) mencatat nama pemilih dalam daftar hadir,
- 3) memberikan kertas surat suara kepada pemilih,
- 4) mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kota suara,
- 5) memberikan tanda khusus berupa tinta-di salah satu jari pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya:
- 6) membantu tugas lainnya yang diberikan panitia pemilihan penghulu:
- e. mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas dengan berpedoman dalam salinan DPT.

t

## Pasal 13

Dalam Pemilihan, Petugas TPS wajib:

- b. menyampaikan laporan kepada Panitia Pemilihan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan,
- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,
3. Cc. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panitia Pemilihan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Panitia Pemilihan, Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas TPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan Penghulu,
- e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Penghulu.
5. d.menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panitia Pemilihan, dan

## Paragraf 3

## Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu dan ' Petugas Linmas Pasal 14

- (1) BPKep mengadakan rapat bersama Pemerintah Kepenghuluan dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas satu orang unsur anggota BPKep, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan dan Tokoh Masyarakat Kepenghuluan.
- (3) Bagi ketua BPKep yang ingin mencalonkan diri sebagai Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar mengajukan pengunduran diri dari jabatan Ketua BPKep.
- (4) Panitia Panwas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPKep dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati Melalui Camat.
- (5) Setelah Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu (Panwas Pemilihan Penghulu) dibentuk, paling lama 5 (lima) hari wajib menetapkan lokasi Sekretariat masing-masing.
- (6) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu.

## Pasal 15

- (1) Susunan Panwas Pemilihan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), berjumlah ganjil terdiri dari :
- b. Sekretaris merangkap anggota,
- a. Ketua merangkap anggota:
- c. Anggota.
- (2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah ganjil dengan ketentuan :
- a. Untuk jumlah pemilih dibawah 4000 jiwa jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang, dan
- b. Untuk jumlah pemilih diatas 4000 jiwa jumlah anggota paling banyak 5 (lima) orang. Tr
- (3) Kedulukan dalam Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan yang difasilitasi oleh BPKep.
- (4) Anggaran Biaya Panwas diusulkan kepada penghulu melalui BPKep.

|

## Pasal 16

Tugas dan wewenang Panwas Pemilihan Penghulu meliputi :

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Penghulu di wilayah Kepenghuluannya yang meliputi :
- 1) mengawasi pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan 'penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap:
- 2) mengawasi pelaksanaan Kampanye:
- 3) menerima rekapan daftar tim pemenangan Calon Penghulu:
- 4) mengawasi ruang gerak tim pemenangan Calon Penghulu:
- 5) mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan,
- 6) mengawasi penyampaian surat suara dari TPS sampai ke Panitia Pemilihan,
- 7) mengawasi proses rekapitulasi surat suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dari seluruh TPS.
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Penghulu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud pada huruf a,
- d. meneryskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang, dan
11. Cc. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panitia Pemilihan Penghulu untuk ditindaklanjuti,
12. e, memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengehai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana.

## Pasal 17

Dalam Pemilihan, Panwas wajib: P

- b. menyampaikan laporan kepada Panitia Pemilihan Penghulu berkaitan dengari adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan:
- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya:
- c. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep):
- b. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Penghulu yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan, dan

## Pasal 18

- (1) Dalarh hal Pelaksanaan Pemunguatan Suara Panitia Pemilihan Penghulu membentuk petugas Linmas.
- (2) Petugas Linmas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan, Tokoh Masyarakat Kepenghuluan atau Tokoh Pemuda.
- (3) Jumlah Petugas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap TPS paling banyak berjumlah 2(dua) orang.
- (4) Petugas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia dan disampaikan secara tertulis kepada Camat Melalui BPKep.
- (5) Anggaran Biaya Linmas diusulkan oleh Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan masing-masing:

## Pasal 19

Tugas dan wewenang Petugas Linmas:

- Cc. mengawasi pelaksanaan pemungutan suara,
- a. mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara,
- d. mengawasi pelaksanaan penghitungan suara,
- e. menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara.

## Pasal 20

Kewajiban Linmas:

- b. mengamankan hasil penghitungan suara dan mendampingi petugas TPS mengantarkan kotak suara ketempat yang telah ditentukan,
- a. menjaga keamanan pelaksanaan pemilihan penghulu dan penghitungan suara di TPS:
- c. mendampingi petugas TPS dalam pemberian suara terhadap pemilih yang tidak dapat hadir karena sakit dan penyandang disabilitas,

## Paragraf 4 Pendaftaran Pemilih

## Pasal 21

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah :
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya,
- a. perjduduk kepenghuluan yang pada hari penetapan DPT sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah atau pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih,
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap: dan
- d. berdomisili di kepenghuluan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

## Pasal 22

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari. 7
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat tiap dusun.
- (3) Hasil! pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- (4) DPS | yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dikantor/Balai Kepenghuluan dan ditempat strategis lainnya selana 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar. y
- (5) Dalarh jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada panitia pemilihan mengenai :
- a. penulisan nama dan /atau identitas lainnya,
- c. pemilih terdaftar ganda,
- b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia,
- d. perhilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih:
- e. pernilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

## Pasal 23

Apabila ada pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, maka masyarakat kepenghuluan setempat secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihah untuk didaftarkan sebagai pemilih tambahan.

## Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ke dalam Daftar Pemilih Tambahan. 1
- (2) Pencatatan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir. 3 1
- (3) Jumlah maksimal DPT perTPS sebanyak 600 orang/jiwa.

1 |

## Paragraf 5 Penetapan Daftar Pemilih Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan, Panwas dan Calon mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT yang disaksikan BPKep.
- (2) Apabila terdapat Pemilih yang masih belum terdaftar, maka dicatat dan ditambah dalam DPS dan Daftar Pemilih Tambahan untuk ditetapkan menjadi DPT paling lama 3 (tiga) hari. 3
- (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada masing-masing lembaran diparaf oleh Calon, ketua dan sekretaris panitia pemilihan dan pada lembaran akhir ditandangani oleh Ketua, Sekretaris Panitia Pemilihan dan calon ! serta diumumkan di Kantor/Balai Kepenghuluan dan di tempat strategis lainnya.

3

- (5) DPT yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud ayat (4) bersifat final.,

## Pasal 26

DPT digunakan sebagai dasar pembuatan undangan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya.

|

|

## Pasal 27

Yang berhak memilih dalam pemilihan Datuk Penghulu adalah pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.

!

j

## Bagian Kedua TAHAPAN PENCALONAN

1

|

:

## Paragraf 1 Persyaratan Calon Datuk Penghulu Pasal 28

Calon Penghulu wajib memenuhi persyaratan:

- b. bertagwa kepada Tuhan Yang maha Esa,
- a. warga negara Republik Indonesia:
3. Cc. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika:
4. Belajar e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir dari lembaga berwenang pada saat
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan fatau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat dari lembaga yang berwenang:
6. pendaftaran, bersedia dicalonkan menjadi penghulu, f
7. . tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, pa
8. . tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara:
1. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri:
- k. tidak Ser rnah menjabat sebagai penghulu selama 3 (tiga) periode masa
11. mempunyai J berbadi sehat, dan tidak mengkonsumsi narkoba:
12. jabatari, 1 tidak berstatus sebagai Penjabat penghulu:
- n. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik Kepenghuluan sejak ditetapkan sebagai calon bagi pengurus BUM Kepenghuluan.
- m. memberitahukan pencalonannya sebagai penghulu kepada Pimpinan BPKep bagi anggota BPKep,
- o. bagi calon yang beragama Islam dapat membaca Al-Ouran yang diuji oleh Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir: dan
- p. bagi calon yang beragama Non Muslim memahami ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya diuji oleh Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir, dan n'
- r. menyampaikan visi dan misi di hadapan Panitia Pemilihan dan masyarakat umum!
- g. bagi pegawai negeri sipil mendapat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian, dan TNI/Polri/BUMN/BUMD mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan bagi tenaga honorer/ pegawai tidak tetap/ tenagai kontrak melampirkan surat pengunduran diri yang dikeluarkan oleh Bupati c.g Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir: dan

## Pasal 29

Pendaftaran Calon Penghulu disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan, berupa : |

- b. surat pernyataan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai Rp. 6000,-
- a. surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesi berupa foto copy kartu tanda penduduk elektronik (KTP el) dan kartu tanda keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Rokan Hilir:
3. Cc. surat pernyataan Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah bermatrei Rp.6000 dibuat oleh yang bersangkutan:
- e. surat jketerangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 'atau lebih oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, dalam bentuk surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir, dn
- d. tidak $gedang menjalankan pidana penjara dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp. 6000:-
- f. bagi Bakal Calon yang telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara cukup) melampirkan Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana penjara/ Surat Lepas dari Rumah Tahan Negara: 9
- h. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Penghulu diatas kertas bermaterai Rp. 6000,-
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari Ketua Pengadilan Negeri:
9. 1 fotocopy Akte Kelahiran atau surat kenal lahir dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil):
- k. surat keterangan kesehatan hasil tes urine/bebas Narkoba dari BNK Rokan Hilir
- j. surat keterangan kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir,
12. l surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Penghulu selalna 3 #tiga) kali, dibuktikan dengan surat keterangan Pemerintah kabupaten Rokan Hilir c/g Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rokan Hilir,
- n. pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 6 (enam) lembar:

m.surat pernyataan tidak berstatus sebagai penjabat Penghulu, dibuktikan dengarj Surat keterangan dari Pimpinan BPKep,

- Oo. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal diwilayah pemilihan, jika terpilih menjadi Penghulu diatas materai 6000,
- p. naskah visi dan misi Calon Penghulu:
- a. riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon:
- s. bagi tenaga honorer/pegawai tidak tetap/tenaga kontrak melampirkan surat pengunduran diri yang dikeluarkan oleh Bupati c.g Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir
- r. bagi pengurus BUM Kepenghuluan yang mencalonkan berhenti dari jabatannya, dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti sebagai pengurus BUM Kepenghuluan dari pejabat yang berwenang. -K
- t. ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.

fotocopy

## Pasal 30

|

- (1) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibuat rangkap3 (tiga). 3
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Penghulu Bakal Calon Wajib Menunjukan Berkas Aslinya.

## Paragraf 2 Penjaringan Bakal Calon

## Pasal 31

- | » Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantgr/Balai Kepenghuluan, tempat strategis lainnya dan atau melalui media masa selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran dibuka selama- 7 (tujuh) hari setelah masa pengmuman pendaftaran bakal calon berakhir.
- (3) Pendaftaran dimulai pada pukul 07.30 Wib dan ditutup pada pukul 16.00 Wib sesuai jam kerja.
- (4) Panitta Pemilihan hanya menerima berkas Bakal Calon Penghulu yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.
- (5) Panitia pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bers gkutan dan 1 (satu) lembar untuk arsip panitia pemilihan.
- (6) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditutup ternyata :
- b. terdapat lebih dari 1 (satu) orang pendaftar, maka panitia pemilihan melanjutkan ke penyaringan Bakal Calon.
- a. peridaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari
- (7) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara.

$

1

## Pasal 32

I

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Penghulu sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

00

M2

Paman

Ta

- (2) Terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menynjuk Penjabat Penghulu paling lama 1 (satu) tahun.

## Paragraf 3 Penyaringan Bakal Calon

'

## Pasal 33

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melakukan upaya pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan keterangan tertulis dari lembaga berwenang.
- (5) Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa tidak memenuhi syarat.

panitia

- berkasnya (6) Hasil! ppenyaringan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pemilihan penghulu.

## Pasal 34

- (1) Apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal calon yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon.
- (2) Penyaringan Hasil Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dilanjutkan ke tingkat kabupaten untuk mengikuti Test membaca Alguran, Test tertulis dan Test wawancara dengan waktu ditentukan oleh Panitia Kabupaten.
- (3) Bagi calon beragama Non muslim mengikuti Tes pemahaman ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- (4) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan menjadi Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan Kepenghuluan dan diketahui oleh panitia monitoring kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah tes seleksi.

## Pasal 35

Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka untuk menetapkan paling banyak 5 orang Bakal Calon dilakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

a. pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan, Nota Dinas dan/atau Surat Keterangan (lamanya bekerja dan secara terus menerus menjadi bahan pengambilan keputusan), b. tingkat Pendidikan dibuktikan dengan Ijazah Pendidikan Tertinggi, tertua

- c. usia diutamakan dari usia termuda.

5

## Pasal 36

|

!

Dalam Hal penetapan Bakal Calon Paling Banyak 5 (lima) orang Panitia pemilihan dapat melakukan seleksi tambahan dengan Tahap-Tahap Pasinggrade sebagai berikut :

Tahap I Mempersiapkan Data Calon

| yo | | ad | Pengalaman! | | Ol R | esaan | || | meyuma | | | Ke | Ke |
|------|-----------|--------------------------|----------|---------|------|----------------------|-----|--------------|-------|
| 1 | | DINO H | Mantan Penghulu/15 Tahun | 4 | SMA | 2 | | 28 Maret 1956/ 60 | 6 | 14421612 | Lulus |
| 2 | ARBAEN | Mentan Sekdes / 11 Tahun | | 2 | SMA | 2 | 1 08 April 1958 / 58 | S5 | 121412145 39 | Lulus |
| 3 | AKBAR | Mantan PNS / 30 Tahun | 6 | S1 | 3 | 1 16 April1958/ 58 4 | | 4161314513 | Lulus |
| 4 | AMAT | Mantan Kaur / 14 Tahun | 3 | SMA | 2 | | 10 Mei 19s6/ 50 | 2 | 34242.7 | Lulus |
| 5 | | IRWAN | Mantan TNI / 20 Tahun | 5 | SMP | 1 | | 29Maret 1956 / 60 | 7 | 154147-13 | Lulus |
| 6 | EKA | Wiraswasta / - | 1 | s2 | Ja | | 14mei1985/31 | 1 | lixgx1s6 | Tdk |
| 7 | | | IKBAL | Wiraswasta /- | 1 | SMA | 2 | 1 17 Juni 1959/ 57 | 3 | 14213.6 | Tdk |

## Tahap II HASIL PASINGGRADE

|

1. Bakal Calon Akbar

'13 (Lulus)

-

- 2.Bakal Calon Irwan -13 (Lulus)
4. Bakal Calon Arbaen
3. Bakal Calon Dino 12 (Lulus)
- 5.BakalColon Amat

-9 (Lulus)

6.