PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 9 Tahun 2007 tentang RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
- a bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; maka Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan Jenis Retribusi Daerah Kebupaten;
- b bahwa untuk tertibnya administrasi dan kelancaran dalam Pemungutan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi secara professional;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu diatur Peraturan Daerah tentang Retribusi izin usaha kontruksi .
- 1 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nsmor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 ) ;
- 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
Manetapkan
- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
- 13, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JIISA KONSTRUKSI.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah in yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Melawi;
- 3 Bupati adalah Bupati Melawi;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
- 4 . Dinas adalah Dinas Permukiman; Prasarana Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi;
- 6 Kas adalah tempat menyimpan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman; Prasarana Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi;
- 7 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi;
- 9 Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi; layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi , dan layananjasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
- 8 Badan adalah suatu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya; Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan; Firma Kongsi Koperasi; Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga; dana pensiun; bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- 10.Penyedia jasa adalah orang perorangan atau menyediakan layanan jasa konstruksi;
- 12.Izin adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- 11.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa; pengguna jasa dan masyarakat;
13. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIUJK adalah surat yang oleh badan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha konstruksi terdiri atas usaha jasa konsultasi dan konstruksi;
atau
- 14.Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan yang dikenakan terhadap permohonan baru, pendaftaran ulang dan perpanjangan izin usaha konstruksi dan perpanjangan izin usaha jasa konstruksi oleh Pemerintah Daerah Melawi; 15.Wajib Retribusi adalah orang pribadi
badan yang
menurut
Peraturan
- 17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah; yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah
- Perundang-undangan Retribusi ` diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- 19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar; yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan; yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT , adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yana telah ditetapkan;
- 20.Surat Tagihan 'Retribusi Daerah; yang selajutnya dapat disingkat STRD; adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- 22 Pemerksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari , mengumpulkan; dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi ## BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
Pasal 3
Obyek Retribusi adalah setiap permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha untuk memperoleh Surat Izin Usaha Konstruksi maupun perpanjangan:
Pasal 4
Subyek Retribusi adalah setiap Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi; Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki izin.
- (2) Izin Usaha yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Daerah melalui instansi yang berwenang.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan pada
4. a memiliki tanda registrasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
melengkapi
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Tingkat Penggunaan Jasa dihitung ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar mobilitas dan barang dengan ## BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9
- (1) Struktur tarif dasar Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan ## BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Melawi.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 11
- (1) Pengeluaran surat teguranlperingatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguranlperingatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguranlperingatan (1) dilakukan oleh Bupati. ayat pada
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 12
- (1) Retribusi yang terutang dibayar sekaligus dimuka 1 (satu) kali Masa Retribusi.
- (2) Retribusi yang terutarg dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran; tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
KOMPONEN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
BAB X - KOMPONEN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 13
- (1) Setiap izin yang diterbitkan dan diberikan kepada Badan dikenai sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini. biaya, pada
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud (1) meliputi : pada ayat
3. D pemeriksaan biaya
4. pendaftaran biaya
5. c pengawasan dan pengendalian biaya
- d. biaya administrasilsertifikat
BAB X - KOMPONEN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 14
- (1) Bagi perusahaan jasa konstruksi yang berdomisili di Kabupaten Melawi yang izinnya telan Derakhir wajib melakukan daftar ulang.
- (2) Perusahaan yang dimaksud pada ayat (1) supaya melakukan daftar ulang setiap tahun.
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA RETRIBUSI
BAB XI - JANGKA WAKTU BERLAKUNYA RETRIBUSI
Pasal 15
Jangka waktu berlakunya Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi adalah 3 (tiga) tahun; dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
WILAYAH BERLAKU IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
BAB XII - WILAYAH BERLAKU IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 16
Wilayah berlakunya Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi bagi perusahaan jasa konsultansi dan konstruksi yang memiliki Klasifikasi Besar (B) untuk mengikuti prakualifikasi di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.
BIAYA OPERASIONAL
BAB XIII - BIAYA OPERASIONAL
Pasal 17
- (1) Kepada Instansi pengelola dan pembantu diberikan biaya operasional sebesar 5 9 (lima persen) dari seluruh penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada (1), dilaksanakan ## BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
BAB XIII - BIAYA OPERASIONAL
Pasal 18
Pemerintah Kabupaten Melawi menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan di Bidang Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas Otonomi Daerah dengan cara menerbitkan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan Jasa Konstruksi.
BAB XVI
PELAPORAN
BAB XV - PELAPORAN
Pasal 19
- Selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya Kepala Dinas wajib membuat dan menyampaikan laporan bulanan mengenai realisasi penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini kepada Bupati dalam hal ini kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi.
- (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibuat ## BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
BAB XV - PELAPORAN
Pasal 20
- Bagi setiap orang atau Badan Hukum atau subyek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini baik yang dengan sengaja ataupun dikarenakan kealpaannya sehingga merugikan Pemerintah Daerah, dikenakan denda dengan pembebanan biaya jasa paksaan penegak hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar .
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi tingginya 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah. Rp
- Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pelanggaran
PENYIDIKAN
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 21
- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
- a menerima; mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah tersebut;
meminta
- C meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatancatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyidikan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
9. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- 1 memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- menghentikan penyidikan;
- k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungiawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:
orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi. Agar setiap
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal 16 2007

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh; Pada tanggal 18 APPIL 2007

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI; MARTIN LUTHER D LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 9