Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2010 tentang RETRIBUSI IZIN TRAYEK (berlaku 1 Januari 2011)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 11 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang perlu ditinjau untuk diadakan penyesuaian;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan, baik angkutan orang dan angkutan barang seiring penggunaan ruang lalu lintas / jalan yang semakin padat, maka perlu adanya revisi dan perubahan Peraturan Daerah yang lebih proporsional dengan menyesuaikan perkembangan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang terbaru serta kondisi setiap wilayah / daerah kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 45);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
~ 3 ~
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengeluaran izin dan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundang yang berlaku.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapnnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Angkutan Kota adalah kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dioperasikan untuk melayani penumpang umum dalam wilayah daerah / kabupaten dan / atau ke pedesaan dengan jaringan trayek tertentu yang telah ditetapkan.
12. Angkutan Pedesaan adalah kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dioperasikan untuk melayani penumpang umum di pedesaan dan / atau ke ibu kota kabupaten serta sebaliknya.
13. Angkutan Barang adalah jenis angkutan yang menggunakan mobil barang yang mengangkut barang umum, barang berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
14. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap atau tidak terjadwal.
15. Izin Trayek adalah adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur.
16. Izin Operasi adalah adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengangkutan orang / barang khusus tidak dalam trayek.
17. Izin insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada pemegang izin trayek / izin operasional untuk melayani angkutan orang di luar trayek / daerah operasi yang telah ditentukan.
18. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan, pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
19. Kendaraan Penumpang Umum adalah adalah setiap kendaraan bermotor yang terdiri dari bus dan mobil penumpang yang digunakan oleh umum dengan dipunguti bayaran.
20. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan
16. orang dan / atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
21. Pengusaha angkutan adalah BUMN/BUMD, Badan Usaha Milik Swasta Nasional, Koperasi dan Perorangan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993.
22. Angkutan kabupaten / kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kabupaten / kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan atau mobil
penumpang umum dalam trayek tetap dan teratur.
23. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
24. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
25. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi tempat duduk lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
26. Surat Tanda Uji Kendaraan yang selanjutnya disingkat STUK adalah surat yang dikeluarkan bagi kendaraan wajib uji yang dinyatakan laik jalan.
27. Kendaraan antar jemput anak sekolah adalah kendaraan bus atau mobil penumpang yang menjemput dan mengantar anak-anak sekolah.
28. Retribusi Izin Trayek selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
29. Kartu Pengawasan adalah kartu yang berisi kutipan surat izin trayek dan atau izin operasi untuk setiap kendaraan.
30. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN ANGKUTAN
BAB II - PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN ANGKUTAN
Pasal 2
- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat berupa :
- a. Pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur;
- b. Pelayanan angkutan umum tidak dalam trayek.
- (2) Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang.
BAB II - PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN ANGKUTAN
Pasal 3
- (1) Pelayanan angkutan dalam trayek tetap dan teratur dilaksanakan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kumpulan trayek penumpang umum yang seluruhnya berada dalam Daerah.
BAB II - PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN ANGKUTAN
Pasal 4
Setiap kendaraan untuk angkutan penumpang umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan;
- b. Papan jurusan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang kendaraan;
- c. Identitas pengemudi yang ditempatkan pada das board kendaraan;
- d. Kotak obat lengkap dengan isinya;
- e. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.
BAB II - PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN ANGKUTAN
Pasal 5
- (1) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan di daerah dapat dipasang papan reklame.
- (2) Pemasangan reklame pada mobil bus dan mobil penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengganggu identitas kendaraan dan harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN ANGKUTAN
Pasal 6
Bentuk dan identitas kendaraan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 7
- (1) Untuk melakukan kegiatan operasional pelayanan penumpang angkutan umum, setiap kendaraan wajib memiliki izin trayek.
- (2) Penerbitan izin trayek untuk angkutan dalam wilayah Daerah dipergunakan bagi :
- a. Permohonan izin trayek baru;
- b. Permohonan perubahan dan / atau perpanjangan masa berlakunya.
- (3) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
- a. Penambahan jumlah kendaraan bermotor;
- b. Pengalihan pemilikan perusahaan;
- c. Perubahan lintasan trayek;
- d. Penggantian kendaraan; dan
- e. Perubahan domisili pemilik.
- (4) Permohonan izin trayek diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 8
- (1) Untuk memperoleh izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), wajib dilengkapi dengan persyaratan administrasi, yang meliputi ;
- a. Aspek teknis lalu lintas, terdiri dari :
1. Kelancaran lalu lintas;
2. Keamanan lalu lintas;
3. Kondisi ruas jalan yang dilalui.
- b. Aspek teknis angkutan umum, terdiri dari :
1. Faktor muatan;
2. Unjuk kerja pelayanan angkutan umum yang ada;
3. Tingkat dampak terhadap unjuk kerja pelayanan angkutan umum yang bersinggungan.
- (2) Apabila persyaratan administrasi dan penilaian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terpenuhi, maka Kepala Dinas mengeluarkan izin trayek dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 9
Pengusaha angkutan yang telah memperoleh izin diwajibkan untuk :
- a. Mengoperasikan kendaraan yang laik jalan;
- b. Awak kendaraan yang mengoperasikan kendaraan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan wajib angkut penumpang;
- d. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan;
- e. Melayani lintasan trayek yang diberikan, dengan ketentuan :
1. Mengangkut jumlah penumpang sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat tanda uji kendaraan (STUK), kecuali untuk angkutan bus diberikan dispensasi muatan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah tempat duduk sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang.
- f. Menyerahkan kartu pengawasan sewaktu kendaraannya beroperasi;
- g. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 10
- (1) Pengusaha angkutan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, wajib memiliki kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang akan dioperasikan.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan turunan dari surat izin trayek.
- (3) Kartu Pengawasan berlaku selama 1 (satu) tahun.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 11
Pengusaha angkutan wajib mengajukan perpanjangan izin dan atau kartu pengawasan 1 (Satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 12
- (1) Izin trayek dicabut apabila :
- a. Pengusaha angkutan melanggar ketentuan sebagaimana di maksud pada Pasal 9;
- b. Tidak merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
- c. Melakukan pengangkutan yang melebihi daya angkut kendaraan;
- d. Memperkerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat;
- e. Memperoleh izin trayek dengan tidak sah;
- f. Tidak melakukan perpanjangan kartu pengawasan selama 1 (satu) tahun;
- g. Telah habis masa berlakunya tanpa pemberitahuan kepada Dinas;
- h. Permintaan dari pengusaha / pemilik kendaraan angkutan umum; dan
- i. Tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan i dilakukan setelah melalui proses peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- (3) Khusus untuk ayat (1) huruf d, e, f, dan g, pencabutan izin dilakukan tanpa proses peringatan;
BAB III - PERIZINAN
Pasal 13
- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek dan melaksanakan operasi kendaraan yang bersifat komersil dengan kendaraan umum / khusus wajib mendapat izin operasi dari Bupati;
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;
- (3) Permohonan izin diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (4) Izin operasi berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;
BAB III - PERIZINAN
Pasal 14
Persetujuan atau penolakan izin operasi selain
BAB III - PERIZINAN
Pasal 15
- (1) Pengusaha angkutan yang telah mendapat izin operasi, wajib memiliki kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang akan dioperasikan.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan turunan dari izin operasi.
- (3) Kartu pengawasan berlaku selama 1 (satu) tahun.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 16
- (1) Pemegang izin trayek / izin operasional yang melayani angkutan orang di luar trayek / daerah operasi yang telah ditentukan dapat diberikan izin insidentil.
- (2) Permohonan izin insidentil diajukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Izin Insidentil berlaku untuk jangka waktu 1 sampai dengan 3 hari;
BAB III - PERIZINAN
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin, bentuk surat izin, bentuk kartu pengawasan, bentuk izin insidentil serta formulir penolakan izin diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 18
- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian Izin Trayek.
- (2) Objek retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan izin trayek dari Pemerintah Daerah;
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diberikan Izin Trayek.
BAB V - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 19
Retribusi Izin Trayek adalah termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 20
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa izin trayek adalah ## BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 21
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin trayek.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 22
- (1) Besarnya tarif retribusi dipungut ## BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 23
Retribusi dipungut dalam Wilayah Daerah.
BAB X - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 24
- (1) Setiap pemohon sebelum menerima Izin Trayek dan izin lainnya harus membayar lunas kewajiban Retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- (2) Penyetoran Retribusi dilaksanakan langsung ke Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus penerima atau dapat pula dilaksanakan melalui Petugas Pemungut yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang berwenang;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan penagihan retribusi, diatur dengan Keputusan Bupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
BAB XI - INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
Pasal 25
- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XI - INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
Pasal 26
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XI - INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
Pasal 27
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan oleh Bupati.
- (2) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28
- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 29
- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan yang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana tersebut pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil yang penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah dikeluarkan sebelumnya tetap berlaku sampai masa berlaku izin tersebut habis.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 6) dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 12 Nopember 2010

Penandatangan: BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Verifikasi: Cap / ttd RUSDI MASSE

Penetapan: Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 15 Nopember 2010

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, RUSLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2010 NOMOR 11