KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 29 Tahun 2003 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2002 (berlaku 26 Mei 2003)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan koherensi penanganan tugas pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata, dipandang perlu mengintegrasikan kelembagaan pemerintah dalam satu kesatuan lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
Mengingat : 1 1. .
- Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
Menetapkan :
P PR RE ES SI I D DE EN N R RE EP PU UB BL LI I K K I IN ND DO ON NE ES SI IA A
-- 2 2 --
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2002.
Pasal 4
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
Menetapkan :
P PR RE ES SI I D DE EN N R RE EP PU UB BL LI I K K I IN ND DO ON NE ES SI IA A
-- 2 2 --
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2002.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002, diubah sebagai berikut :
Pasal 19
'Pasal 19
Meneg Budpar mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi serta pengembangan di bidang kebudayaan dan pariwisata.'
Pasal 20
'Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Meneg Budpar menyelenggarakan fungsi :
- a a. . perumusan kebijakan pemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b b. . pengkoordinasian kebijakan pemerintah dan pengembangan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c c. . pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d d. . peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha kebudayaan dan pariwisata dalam memajukan kebudayaan dan pariwisata;
penyampaian ...
P PR RE ES SI I D DE EN N R RE EP PU UB BL LI I K K I IN ND DO ON NE ES SI IA A
-- 3 3 --
- e e. . penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.'
Pasal 21
'Pasal 21
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Meneg Budpar mempunyai kewenangan :
- a a. . penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b b. . penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- c c. . pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- d d. . penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- e e. . penetapan persyaratan administrasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- f f. . pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- g g. . penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
- h h. . penetapan persyaratan pemintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan, dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi;
- i i. . pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional;
- j j. . penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di bidangnya;
- k k. . penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidangnya;
- l l. . penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
- m m. . penetapan pedoman peredaran film dan rekaman video komersial;
P PR RE ES SI I D DE EN N R RE EP PU UB BL LI I K K I IN ND DO ON NE ES SI IA A
-- 4 4 --
- n n. . kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
- 1) penetapan pedoman standar pemberian izin oleh daerah di bidangnya
- 2) penetapan pedoman persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya
- 3) penetapan pedoman pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan
- 4) penetapan standar dan norma sarana dan jasa kebudayaan dan kepariwisataan
- 5) pengembangan informasi dan promosi di bidang kebudayaan dan pariwisata
- 6) pelaksanaan kerjasama dan bantuan teknik luar negeri di bidang kebudayaan dan pariwisata
- 7) fasilitasi pelaksanaan sensor film dan rekaman video komersial.'
Pasal 56
- 'Pasal 56 B
- (1) Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dialihkan ke Meneg Budpar.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata menjadi UPT di lingkungan Meneg Budpar.'
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI