PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Nomor 2 Tahun 2017 tentang BADAN USAHA MILIK DESA (berlaku 8 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAMEKASAN,
- a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
- b. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan dan memberikan kontribusi ekonomis kepada Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pamekasan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan
5. Camat adalah unsur perangkat daerah yag bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
6. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PENDIRIAN BUM DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pendirian BUM Desa bertujuan:
- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- b. organisasi pengelola BUM Desa;
- c. modal usaha BUM Desa; dan
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antarDesa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
- a. Pemerintah Desa;
- b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. lembaga Desa lainnya; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 7
- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 8
BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:
- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 9
BUM Desa berkedudukan dan mempunyai wilayah usaha di Desa dan di luar Desa yang bersangkutan.
Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 10
Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 11
- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari: a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.
- (2) Pelaksana Operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (4) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (5) Kesepakatan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui musyawarah desa.
- (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Desa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Pasal 12
- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
- b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
##
PENJELASAN
Pasal 13
- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. - (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa; - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; - c. melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya; - d. menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa; dan - (3) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berkala.
PENJELASAN
Pasal 14
- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. - (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
PENJELASAN
Pasal 15
- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi: - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha; - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian