PERATURAN WALIKOTA MA Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEPOMAN PENGUKURAN PRESTASI KERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR TAHUN 2017
,
,
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEPOMAN PENGUKURAN PRESTASI KERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,
: a.
b.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
bahwa sehubungan adanya reorganisasi pada RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, yang semula sebagai Lembaga Teknis Daerah berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, maka dipandang perlu untuk mengatur Pedoman Pengukuran Prestasi Kerja dalam pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil pada UPTD RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar;
bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Prestasi Keija dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
3. Pejabat Pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil Negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas / badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar selanjutnya disingkat UPTD RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Sekelompok jabatan pimpinan tinggi pratama pada lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik administrasi pemerintahan dan pembangunan. serta
10. Jabatan Direktur adalah jabatan fungsional pada RSUD dr. Djasamen Saragih yang melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas secara berjenjang dan secara operasional berkoordinasi dengan instansi terkait.
12. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pejabat Fungsional Angka Kredit pada Inspektorat Kota Pematangsiantar.
14.
15.
16.
- Tambahan penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh ## BAB III
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
PNS sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 di atas adalah:
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
PNS sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 di atas adalah:
- b. PNS dalam Jabatan Administrasi, yaitu :
- a. PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
1. Jhbatah administrator;
2. Jabatan Pengawas; dan
3. Jabatan pelaksana.
- c. PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu P2UPD;
- d. PNS dalam Jabatan Direktur RSUD dr. Djasamen Saragih pada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.
3. Ketentuan dalam Pasal 7 ditambah satu huruf yaitu huruf h, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga
Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 7
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
Pengukuran aspek prestasi keija sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
Bagian Ketiga
Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 7
Pengukuran aspek prestasi keija sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a (Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas dan Kepala Badan) meliputi :
- 1) kehadiran;
- 2) pelaksanaan tugas dan fungsi ;
- 3) penyerapan anggaran bulanan pada tahun berjalan;
- 4) ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a (Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Walikota), terdiri dari:
- 1) Asisten Sekretaris Daerah, meliputi :
- a. kehadiran;
- b. pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian.
- 2) Staf Ahli Walikota, meliputi :
- a. kehadiran;
- b. pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. jumlah hasil rekomendasi kebijakan tertulis yang disampaikan kepada Walikota; dan
- d. ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian.
- c. Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b angka 1 yaitu pejabat administrator (Camat), meliputi:
- 1) kehadiran;
- 2) pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 3) penyerapan anggaran bulanan pada tahun berjalan;
- 4) ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.
- d. Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b angka 1 yaitu Pejabat Administrator, meliputi:
- 1) kehadiran;
- 2) terlambat;
- 3) pulang lebih cepat tanpa izin;
- 4) pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 5) ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.
- e. Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b angka 2 yaitu Pejabat Pengawas, meliputi:
- 1) kehadiran;
- 2) terlambat;
- 3) pulang lebih cepat tanpa izin;
- 4) pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 5) ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.
- f. Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b angka 3 yaitu Pejabat Pelaksana, meliputi :
- 1) kehadiran;
- 2) terlambat;
- 3) pulang lebih cepat tanpa izin;
- 4) pelaksanaan tugas ;
- 5) ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.
- g. PNS dalam jabatan Fungsional Tertentu P2UPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, meliputi :
- 1) kehadiran;
41. terlambat; 2)
42. pulang lebih cepat tanpa izin; 3 )
43. pelaksanaan tugas pokok; 4 )
44. ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian. 5 )
45. PNS dalam Jabatan Direktur RSUD dr. Djasamen Saragih pada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, meliputi: h.
- 1) kehadiran;
- 2) pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 3) penyerapan anggaran bulanan pada tahun berjalan;
- 4) ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
4. Ketentuan dalam Pasal 8 angka (1) ditambah satu huruf yaitu huruf h, dan ditambah satu ayat yaitu ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota- kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI tahun 1956 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOmor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undartg Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12- 3233 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera utara;
Menetapkan
:
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18;
19 :
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkimgan Pemerintah Kota Pematangsiantar; Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sertaTata Keija Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar; Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Dinas-Dinds Daerah Kota Pematangsiantar; Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Badan - Badan Daerah Kota Pematangsiantar; Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Unium Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar pada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN PRESTASI KERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 12Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran PrestasiKeija Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 12 Tahun 2017) diubah sebagai berikut : · ' * ·
1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah tiga angka yaitu angka 6, angka 7 dan angka 10, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
3. Pejabat Pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil Negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas / badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar selanjutnya disingkat UPTD RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Sekelompok jabatan pimpinan tinggi pratama pada lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik administrasi pemerintahan dan pembangunan. serta
10. Jabatan Direktur adalah jabatan fungsional pada RSUD dr. Djasamen Saragih yang melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas secara berjenjang dan secara operasional berkoordinasi dengan instansi terkait.
12. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pejabat Fungsional Angka Kredit pada Inspektorat Kota Pematangsiantar.
14.
15.
16.
- Tambahan penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh ## BAB III
RUANG LINGKUP
PNS sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 di atas adalah:
- b. PNS dalam Jabatan Administrasi, yaitu :
- a. PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
1. Jhbatah administrator;
2. Jabatan Pengawas; dan
3. Jabatan pelaksana.
- c. PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu P2UPD;
- d. PNS dalam Jabatan Direktur RSUD dr. Djasamen Saragih pada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.
3. Ketentuan dalam Pasal 7 ditambah satu huruf yaitu huruf h, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga
Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 7
Pengukuran aspek prestasi keija sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a (Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas dan Kepala Badan) meliputi :
- 1) kehadiran;
- 2) pelaksanaan tugas dan fungsi ;
- 3) penyerapan anggaran bulanan pada tahun berjalan;
- 4) ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a (Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Walikota), terdiri dari:
- 1) Asisten Sekretaris Daerah, meliputi :
- a. kehadiran;
- b. pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian.
- 2) Staf Ahli Walikota, meliputi :
- a. kehadiran;
- b. pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. jumlah hasil rekomendasi kebijakan tertulis yang disampaikan kepada Walikota; dan
- d. ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian.
- c. Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b angka 1 yaitu pejabat administrator (Camat), meliputi:
- 1) kehadiran;
- 2) pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 3) penyerapan anggaran bulanan pada tahun berjalan;
- 4) ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.
- d. Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b angka 1 yaitu Pejabat Administrator, meliputi:
- 1) kehadiran;
- 2) terlambat;
- 3) pulang lebih cepat tanpa izin;
- 4) pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 5) ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.
- e. Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b angka 2 yaitu Pejabat Pengawas, meliputi:
- 1) kehadiran;
- 2) terlambat;
- 3) pulang lebih cepat tanpa izin;
- 4) pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 5) ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.
- f. Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b angka 3 yaitu Pejabat Pelaksana, meliputi :
- 1) kehadiran;
- 2) terlambat;
- 3) pulang lebih cepat tanpa izin;
- 4) pelaksanaan tugas ;
- 5) ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian.
- g. PNS dalam jabatan Fungsional Tertentu P2UPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, meliputi :
- 1) kehadiran;
41. terlambat; 2)
42. pulang lebih cepat tanpa izin; 3 )
43. pelaksanaan tugas pokok; 4 )
44. ketepatan waktu penyampaian Laporan Kegiatan Harian. 5 )
45. PNS dalam Jabatan Direktur RSUD dr. Djasamen Saragih pada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, meliputi: h.
- 1) kehadiran;
- 2) pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 3) penyerapan anggaran bulanan pada tahun berjalan;
- 4) ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan harian.
4. Ketentuan dalam Pasal 8 angka (1) ditambah satu huruf yaitu huruf h, dan ditambah satu ayat yaitu ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keempat Instrumen Pengukuran
- (1) Pengukuran prestasi kerja dan perhitungan besar tambahan penghasilan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pengukuran yang dimuat dalam formulir sebagai berikut :
- a. Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 1 (FPPK1), untuk mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas dan Kepala Badan) dan Pejabat Administrator (Camat);
- b. Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 2 (FPPK2), untuk mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten Sekretaris Daerah);
- c. Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 3 (FPPK3), untuk mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II Staf Ahli Walikota.
- d. Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 4 (FPPK4), untuk mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Administrator;
- e. Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 5 (FPPK5), untuk mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Pengawas;
- f. Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 6 (FPPK6), untuk mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Pelaksana;
- h. Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 1 (FPPK8), untuk mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Direktur RSUD. dr. Djasamen Saragih.
- g. Formulir Pengukuran Prestasi Kerja 7 (FPPK7), untuk mengukur prestasi kerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Fungsional Tertentu P2UPD;
10. (2)
11. Formulir pengukuran prestasi kerja dan perhitungan besar tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



(3)

- Formulir pengukuran prestasi keija dan perhitungan besar tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum pada Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan dalam Pasal 9 ditambah satu ayat yaitu ayat (9), sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

-

'

•

• '

Bagian Kelima

Pengukuran Prestasi Keija

PasaL9

J

'

- (1) Sekretaris Daerah diberikan tambahan penghasilan tanpa dilakukan pengukuran prestasi keija.

--

(2)

- PNS wajib membuat Laporan Kegiatan Harian dan mengisi Formulir Pengukuran Prestasi Kerjanya sebagai dasar pelaksanaan pengukuran prestasi keijanya dan pemberian tambahan penghasilan. '
- (3) Pengukuran Prestasi Keija untruk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Pejabat Administrator dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi pratama sebagai atasan langsungnya.
- (5) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Pejabat Administrator Camat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Pejabat Fungsional Tertentu P2UPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (7) Pengukuran Prestasi Keija untuk Pejabat Pengawas dilaksanakan oleh Pejabat atasan langsungnya.
- (8) Pengukuran Prestasi Keija untuk Pejabat Pelaksana dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas sebagai atasan langsung.
- (9) Pengukuran Prestasi Kerja untuk Pejabat Direktur UPTD RSUD dr.Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
6. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) ditambah satu huruf yaitu huruf f, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: $ ' ' , -, .

J

; •

Bagian Keenam

%

*

'

Tata Cara Pengukuran Prestasi Keija

'

'

'

(

" Pasal 10

- (1) Penyampaian Laporan Kegiatan Harian dan Instrumen Pengukuran Prestasi Keija, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat administrator (Camat) wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Harian dan Formulir Pengukuran Prestasi Keijanya kepada Sekretaris Daerah dinilai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya kecuali hari libur; a.



(2)

(3)

(4)

(5)

•

b.

c.

d.

e.

f

.

Pejabat yang menilai dan PNS yang diniiai wajib menandatangani Formulir Penilaian Prestasi Keija yang telah diisi setiap bulan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemeriksa Hasil Pengukuran Prestasi Keija SKPD di SKPDnya masing-masing paling lambat hari ke - 9 (sembilan) setiap bulannya pada hari keija.

Pejabat Administrator selain Camat wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Harian dan Formulir Pengukuran Prestasi Keijanya kepada atasan langsung yang bersangkutan untuk diniiai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya kecuali hari libur;

Pejabat Pengawas wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Harian dan Formulir Pengukuran Prestasi Kerjanya kepada atasan langsung yang bersangkutan untuk diniiai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya kecuali hari libur; Pejabat Pelaksana wajib menyampaikan Laporan , Kegiatan Harian dan Formulir Pengukuran Prestasi Kerjanya kepada atasan langsung yang bersangkutan untuk diniiai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya kecuali hari libur; Pejabat Fungsional Tertentu P2UPD wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Harian dan Formulir Pengukuran Prestasi Keijanya kepada Kepala SKPD - nya untuk diniiai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya kecuali hari libur; Pejabat Direktur RSUD dr. Djasamen Saragih wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Harian dan Formulir Pengukuran Prestasi Keijanya kepada Kepala SKPD-nya untuk diniiai setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya kecuali hari libur. ' -

Laporan Kegiatan Harian dan Formulir Instrumen Pengukuran Prestasi Keija Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator (Camat) yang telah selesai diperiksa oleh Sekretaris Daerah selanjutnya diserahkan kepada Pemeriksa Hasil Pengukuran Prestasi Kerja SKPD di SKPD Pejabat yang bersangkutan.

Pemeriksa Hasil Pengukuran Prestasi Keija SKPD di masingmasing SKPD wajib mengumpulkan, memeriksa ketepatan penilaian prestasi keija, kemudian merekapitulasi dan mengarsipkan Laporan Kegiatan Harian dan Formulir Instrumen Pengukuran Prestasi Keija seluruh PNS di lingkungannya. 1

Pemeriksa Hasil Pengukuran Prestasi Keija SKPD wajib memeriksa dan menandatangani Formulir Instrumen Penilaian Prestasi Keija iyang telah diisi pada setiap akhir bulan.

7. diantara Pasal 19 dan Pasal 20 ditambah satu Pasal barn yaitu Pasal 19 A, yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 19 A

Pedoman pengukuran prestasi keija dalam pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil pada UPTD RSUD dr Pematangsiantar Djasamen Saragih diberlakukan / dilaksanakan terhitung sejak bulan Juli 2017. Kota

\

; ?

S'

»?•

&gt; : *

a # ;

'

V;


•

w

tut * ?

'

r • W

w y/ . Pasalll Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Vim dengan penempatannya dalam Berita Peraturan Walikota Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar padatanggal

WALIKOTA'PEM&amp;TANGSIANTAR,

HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

RESMAN PANJAITAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR

i