PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 30 Tahun 2016 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan ef ektivitas
- pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kata Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 16);
11. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 45);
7. : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSED UR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BAD AN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG.
Pasal 2
Tujuan penyusunan SOP AP adalah untuk memberikan pedoman bagi PNS di lingkungan BAPPEDA dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing- masing pegawai.
Pasal 3
Manfaat SOP AP adalah :
- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
- d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- e. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
- g. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
- h. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- I. sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
- j. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan; dan
- k. membantu mernberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.
BAB III - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) SOP AP BAPPEDA sebanyak 104 SOP AP yang mencakup SOP AP Sekretariat, SOP AP Bidang Ekonomi, SOP AP Bidang Sosial Budaya, SOP AP Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang Wilayah, SOP AP Bidang Litbang dan Analisa Statistik.
- (2) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) ditetapkan sebagai beriku t :
- a. Sekretariat sebanyak 94 SOP AP;
- b. Bidang Ekonomi sebanyak 2 SOP AP;
- c. Bidang Sosial Budaya sebanyak 3 SOP AP; dan
- d. Bidang Litbang dan Analisa Statistik sebanyak 5 SOP AP.
- (3) SOP AP sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

## BAB IV PELAKSANAAN SOP AP

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SOP AP harus disosialisasikan dan didistribusikan ke seluruh PNS di lingkungan BAPPEDA.
- (2) SOP AP harus diintegrasikan dengan peraturan lainnya.

## BABV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 6

- (1) Kepala Badan harus melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memantau pelaksanaan SOP AP dapat berjalan dengan baik dan penyempumaan terhadap SOP AP sesuai dengan kebutuhan BAPPEDA.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan sekali dan harus mengarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana/PNS sesuai dengan rnaksud dan tujuan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara reguler dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil disesuaikan dengan kebutuhan BAPPEDA.

BAB VI PENGAWASAN PELAKSANAAN Pasal 7

Kepala Badan bertanggung jawab baik secara langsung maupun berjenjang dalam pelaksanaan SOP AP.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Format dan bagan alur SOP AP BAPPEDA akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

## Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota :ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 3 Oktober 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 13 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG


SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM D N PERUND, G-UNDANGAN YASMAL AR, SH Pembina Tk.l NIP. 19681016 199803 1 004

## LAMPIRAN

PERATURAN W ALIKOTA SINGKAW ANG

NOMOR

: 30 TAHUN 2016

TANGGAL

: 3 OKTOBER 2016

TENTANG

STANDAR

OPERASIONAL

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

BADAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH.

## JENIS - JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

## A. SEKRETARIAT :

## 1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

·-

-

--

--

--

--

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) | |
| 2 | Pelayanan Izin Penelitian Mahasiswa | |
| 3 | Pelayanan Legalisir Fotocopy Ijazah dan Transrip Nilai. | |
| 4 | Pelayanan Tamu | |
| 5 | Pembuatan Buku Pengeluaran Barang | |
| 6 | Pembuatan Daftar Tambahan Penghasilan | |
| 7 | Pembuatan Daftar Uang Makan | ·- - |
| 8 | Pembuatan Kartu Barang Habis Pakai | -- |
| 9 | Pembuatan KIB | |
| 10 | Pembuatan KIR | |
| 11 | Pembuatan Stoke Opname | |
| 12 | Pembuatan Surat Edaran | -- |
| 13 | Penanganan Rum ah Tangga Kantor | -- |
| 14 | Penanganan Surat Keluar | -- |
| 15 | Penanganan Surat Masuk | |
| 16 | Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala | |
| 17 | Penerbitan SK | |
| 18 | Penerbitan Surat Izin Cuti Pegawai | |
| 19 | Penerbitan Surat Tugas | |
| 20 | Penerbitan Teknis Jabatan Fungsional Tertentu | |
| 21 | Pengajuan Izin Cerai | |
| 22 | Pengajuan Mutasi Keluar dari Pemkot Singkawang | |
| 23 | Pengamanan Kantor | |

--

-

--

-

--

--

| 24 | Pengiriman Surat Keluar |
|------|-------------------------------------------------|
| 25 | Pengumpulan SKP |
| 26 | Pengurusan Barang |
| 27 | Pengusulan DIKLAT |
| 28 | Pengusulan Hukuman Disiplin PNS |
| 29 | Pengusulan Izin Belajar dan Togas Belajar |
| 30 | Pengusulan Karis, Karsu, Karpeg dan KPE |
| 31 | Pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan dan Reguler |
| 32 | Pengusulan LHKPN |
| 33 | Pengusulan Penghapusan Barang |
| 34 | Pengusulan Penghargaan |
| 35 | Pengusulan Pensiun |
| 36 | Pengusulan Penyesuaian ljazah |
| 37 | Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS |
| 38 | Pengusulan Plt dan Plh |
| 39 | Pengusulan Surat Togas dan SPD |
| 40 | Pengusulan Surat Togas Perjalanan Dinas |
| 41 | Pengusulan Taspen |
| 42 | Pengusulan Ujian Dinas |
| 43 | Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS |
| 44 | Penyimpanan Barang |
| 45 | Penyusunan DUK |
| 46 | Penyusunan Formasi dan Bezzeting |
| 47 | Persiapan Rapat |
| 48 | Pengarsipan Surat |
| 49 | Tanggapan Keberatan Atas Penilaian SKP |

## 2. SUB BAGIAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------|--------------|
| 1 | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) | |
| 2 | Penyusunan Petunjuk Teknis (JUKNIS) | |
| 3 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) | |
| 4 | Penyusunan Ketetapan Kinerja (TAPKIN) | |
| 5 | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) | |

-

-

-

·-

| 6 | Penyusunan Capaian Kinerja | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7 | Penyusunan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | |
| 8 | Penyusunan Profil SKPD | |
| 9 | Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | |
| 10 | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) | |
| 11 | Pengisian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | |
| 12 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) | |
| | Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 13 |
| | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) | 14 |
| 15 | Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan | (LTP) |

## 3. SUB BAGIAN KEUANGAN

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pembayaran Gaji | |
| 2 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD | |
| 3 | Penyusunan Anggaran Kas APBD (Mumi dan Perubahan) | |
| 4 | Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPM) | |
| 5 | Pelayanan Penerbitan Surat Pennintaan Pembayaran (SPP) LS | |
| 6 | Register Penutupan Kas | |
| 7 | Surat Pertanggungjawaban Administratif | |
| 8 | Pencairan Dana | |
| 9 | Penjumalan | |
| 10 | Penyusunan Buku Besar | |
| 11 | Penyusunan Neraca Saldo | |
| 12 | Penyusunan Kertas Kerja (Worksheet) | |
| 13 | Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | |

| 14 | Penyusunan Neraca |
|------|-------------------------------------------------|
| 15 | Penyusunan Prognosis |
| 16 | Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) |
| 17 | Penyusunan Buku Kas Umum |
| 18 | Penyusunan Buku Kas Tonai |
| 19 | Penyusunan Buku Simpanan Bank |
| 20 | Penyusunan Buku Pajak |
| 21 | Penyusunan Buku Panjar |
| 22 | Rekapitulasi Rincian Objek Belanja (ROB) |
| 23 | Verifikasi SPJ |
| 24 | Penyusunan SPJ Fungsional |
| 25 | Pengesahan SPJ |
| 26 | Laporan SPT |
| 27 | Penyusunan DPA SKPD |
| 28 | Upload Gaji |
| 29 | Laporan SPT Masa |
| 30 | Pengusulan UP |

## B. BIDANG EKONOMI

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Pengembangan Industri, Bisnis, Koperasi dan UKM | |
| 2 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata | |

## C. BIDANG SOSIAL BUDAYA

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Budaya pada Sub Bidang Sosial Budaya | |
| 2 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Sosial Budaya | |
| 3 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan pada Sub Bidang Pemerintahan | |

.°

## D. BIDANG LITBANG DAN ANALISA STATISTIK

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pengolahan, Updating dan Analisa Data Statistika Daerah Kota Singkawang | |
| 2 | Penyusunan Informasi Hasil Perencanaan dan Dokumentasi Pembangunan Kota Singkawang | |
| 3 | Penyusunan Profil | |
| 4 | Penyusunan RPJMD Kota Singkawang | |
| 5 | Seleksi Penerimaan Anugerah Kreativitas dan Inovasi Mayarakat Kota Singkawang | |

WALIKOTA SINGKAWANG,


AWANG ISHAK


Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

YASMALI AR, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19681016 199803 1 004