PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 1 Tahun 2016 tentang GARA PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TEN T A N G PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANT! UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2016
TEN T A N G
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANT! UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan besaran Uang Persediaan (SPP-UP) Saluan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Memperhatikan
- Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2015 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nornor 92);
13. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2016 (Serita Daerah Ka bu paten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 276).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
e:
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran I pengguna barang;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
6. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (reuolu 1 ing) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
7. SPP Gan ti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang Lidak dapal dilakukan dengan pernbayaran langsung;
8. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak. dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
9. Surat Pertanggung Jawaban
BAB II - BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 2
- ( 1 ) Dalam rangka pelaksanan kegiatan dalam APBD 1 kepada SKPD diberikan Vang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi SKPD setinggi­ tingginya untuk keperluan satu bulan.
- (2) Besaran uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## Pasal 3

- ( 1 ) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/ a tau jasa.
- (2) Uang Persediaan dilarang dipergunakan untuk keperluan selain dimaksud ayat ( 1 ) .

## BAB III BATAS GANTI VANG PERSEDIAAN

## Pasal4

- ( 1 ) Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan di-SPJ-kan sekurang-kurangnya 50 % dari besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), untuk selanjutnya diajukan melalui SPP GU yang bersifat pengisian kembali (revolving) yaitu sebesar dana yang telah di-SPJ-kan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran uang persediaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) melebihi kebutuhan uang persediaan satu bulan, maka bendahara pengeluaran mengembalikan kelebihan uang persediaan tersebut melalui mekanisme SPP-GU Nihil atau dengan pengembalian langsung ke rekening kas umum daerah.
- (3) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum di-SPJ­ kan oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan ke rekening kas umum daerah.

## BAB IV BATAS PENGAJUAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN

## Pasal 5

- ( 1 ) Penggunaan Uang Persediaan belum mencapai 75 % sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Vang Persediaan (SPP-TU).


'

.

- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapatkan pcrsetujuan clari Pejabat Pengelo!a !(euangan Daerah dcngan mcmpcrhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disctor kc rekening kas um um daerah.
- (4) Kctentuan batas waktu penyctoran srsa tambahan uang sebagaimana dirnaksud pacla ayat (3) dikecuaikan untuk :
- a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi I (satu) bulan
- b. Kcgiaran yang mcngalami pcnundaan dari jadwal yang telah clitetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kcndali PA/KPA.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasa! 6

Pcraturan Bupati ini mulai bcr!aku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memcrinlahkan pcngundangan Peraturan in i clcngan penempalannya clalarn Serita Daerah l&lt;abupatcn Minahasa Tenggara.

| NO | PEJABAT PENGOLAII | PARAF KOORDINASI | KETERANGAN |
|------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| I. | !\t\SUB!D PELAPORAN KEUANG1\N | Av. | |
| 2. | KAB!D A!,;U:"lT:\NS! | �f | |
| 3. | SEI\RET,\R!S BPK- BMD | | |
| , , | 1-:ABAG HUl..:UM DA� PERUND,'\KGAN | t | |
| 5 | !i:EPAL:\ BPl\-13MD | | |
| 6. | lNSPElSTU!{ | | |
| 7. | ASISTEN AD/.!lNISTRASl u:-!u:-.1 | • | |
| 8. | Sl·:l,RETAR!S DAER>\!! | /IC - | |
| 9. | W,\1\!L 13UPAT1 | | |
| 10. | DUPATI | Dh. Untuk dltandatangunl | mohon |

Diundangkan di Ratahan pada tanggal it JoV'l�r-i 2..e:,.1 b SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN MINAH SA TENGGARA,

•


BERITA DAERAI-I l&lt;i\BUPATEN MINAI-IASA TENC:C:i\Ri\ TAHUN 2016 NOMOR .. ?,,):7

� 2016 NGGARA, Dj tctapkart di Ratahan Pacla tanggal t.\ J« ""'' BUPATI MINAHASA TE


•



\ .

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGAARA

NOMOR

t

TAHUN 2016

TANGGAL

:

J-1 JANuA�l 2016

TENTANG

: PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGRAN 2016

## BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2016

| KODE | SATUAN KERJA | JUMLAHUP |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.01.01.01 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 30.000.000,00 |
| l.01.01.02 | UPT Dikpora Kecamatan Ratatotok | 2.000.000,00 |
| 1.01.01.03 | UPT Dikpora Kecamatan Belang | 2.000.000,00 |
| 1.01.01.04 | UPT Dikpora Kecamatan Pusomaen | 2.000.000,00 |
| 1.01.01.05 | UPT Dikpora Kecamatan Ratahan Timur | 2.000.000,00 |
| 1.01.01.06 | UPT Dikpora Kecamatan Ratahan | 2.000.000,00 |
| 1.01.01.07 | UPT Dikpora Kecamatan Pasan | 2.000.000,00 |
| 1.01.01.08 | UPT Dikpora Kecamatan Tombatu Timur | 2.000.000,00 |
| 1.01.01.09 | UPT Dikpora Kecamatan Tombatu | 2.000.000,00 |
| 1.01.01.10 | UPT Dikpora Kecamatan Tombatu Utara | 2.000.000,00 |
| 1 . 01. 01. 1 1 | UPT Dikpora Kecamatan Silian Raya | 2.000.000,00 |
| 1 .01.01.12 | UPT Dikpora Kecamatan Touluaan | 2.000.000,00 |
| 1 .01.01.13 | UPT Dikpora Kecamatan Touluaan Selatan | 2.000.000,00 |
| 1.02.01.01 | Dinas Kesehatan | 50.000.000,00 |
| 1.02.01.02 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ratatotok Kecamatan Ratatotok | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ratatotok Kecamatan Ratatotok | 2.000.000,00 |
| 1.02.01.03 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Basaan Kecamatan Ratatotok | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Basaan Kecamatan Ratatotok | 2.000.000,00 |
| 1.02.01.04 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Belang Kecamatan Belang | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Belang Kecamatan Belang | 2.000.000,00 |
| 1.02.01.05 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Molompar Kecamatan Belang | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Molompar Kecamatan Belang | 2.000.000,00 |
| 1.02.01.06 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pusomaen Kecamatan Pusomaen | 2.000.000 7 00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pusomaen Kecamatan | 2.000.000,00 |




| | Pusomaen | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.02.01.07 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ratahan Kecamatan Ratahan | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ratahan Kecamatan Ratahan | 2.000.000,00 |
| 1.02.01.08 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Towuntu Kecamatan Pasan | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Towuntu Kecamatan Pasan | 2.000.000,00 |
| 1.02.01.09 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Molompar Kecamatan Tombatu Timur | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Molompar Kecamatan Tombatu Timur | 2.000.000,00 |
| 1.02.01.10 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tombatu Kecamatan Tombatu | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tombatu Kecamatan Tombatu | 2.000.000,00 |
| 1.02.01.11 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Silian Kecamatan Silian Raya | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Silian Kecamatan Silian Raya | 2.000.000,00 |
| 1.02.01.12 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Touluaan Kecamatan Touluaan | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Touluaan Kecamatan Touluaan | 2.000.000,00 |
| 1.02.01.13 | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tambelang Kecamatan Touluaan Selatan | 2.000.000,00 |
| | Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tambelang Kecamatan Touluaan Selatan | 2.000.000,00 |
| 1.03.01.01 | Dinas Pekerjaan Umum | 24.000.000,00 |
| 1.03.01.02 | UPTD Air Minum | 2.000.000,00 |
| 1.04.01.01 | Sadan Penanggulangan Bencana Daerah | 12.000.000,00 |
| 1.06.01.01 | Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah | 25.000.000,00 |
| 1.07.01.01 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 19.000.000,00 |
| 1.08.01.01 | Sadan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan | 15.000.000,00 |
| 1.10.01.01 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 25.000.000,00 |
| 1 . 1 1 . 01 .01 | Sadan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 17.000.000,00 |
| 1.12.01.01 | Sadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah | 18.000.000,00 |




| 1.14.01.01 | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial | 11.000.000,00 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.19.01.01 | Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik | 13.000.000,00 |
| 1.19.02.01 | Satuan Polisi Pamong Praja | 12.000.000,00 |
| 1.20.03.01 | Sekretariat Daerah | 475.000.000,00 |
| 1.20.04.01 | Sekretariat DPRD | 300.000.000,00 |
| 1.20.05.01 | Sadan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah | 95.000.000,00 |
| 1.20.06.01 | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu | 20.000.000,00 |
| 1.20.07.01 | Inspektorat Daerah | 80.000.000,00 |
| 1.20.08.01 | Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat | 25.000.000,00 |
| 1.20.09.01 | Kecamatan Ratahan | 15.000.000,00 |
| 1.20.10.01 | Kecamatan Belang | 8.000.000,00 |
| 1.20.11.01 | Kecamatan Tombatu | 8.000.000,00 |
| 1.20.12.01 | Kecamatan Touluaan | 8.000.000,00 |
| 1.20.13.01 | Kecamatan Pusomaen | 8.000.000,00 |
| 1.20.14.01 | Kecamatan Ratatotok | 8.000.000,00 |
| 1.20.15.01 | Kecamatan Ratahan Timur | 8.000.000,00 |
| 1.20.16.01 | Kecamatan Tombatu Timur | 8.000.000,00 |
| 1.20.17.01 | Kecamatan Tombatu Utara | 8.000.000,00 |
| 1.20.18.01 | Kecamatan Silian Raya | 8.000.000,00 |
| 1.20.19.01 | Kecamatan Touluaan Selatan | 8.000.000,00 |
| 1.20.20.01 | Kecamatan Pasan | 8.000.000,00 |
| 1.20.21.01 | Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri | 10.000.000,00 |
| 1.20.22.01 | Dinas Pendapatan Daerah | 25.000.000,00 |
| 1.21.01.01 | Badan Ketahanan Pangan | 12.000.000,00 |
| 1.22.01.01 | Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 16.000.000,00 |
| 1.24.01.01 | Kantor Arsip dan Perpustakaan | 10.000.000,00 |
| 2.01.01.01 | Dinas Pertanian dan Peternakan | 20.000.000,00 |
| 2.01.01.02 | UPT Balai Benih lnduk (BBi} Padi dan Palawija | 2.000.000,00 |
| 2.01.02.01 | Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | 13.000.000,00 |
| 2.02.01.01 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 27.000.000,00 |
| 2.02.01.02 | UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH} Lindung | 2.000.000,00 |
| 2.02.01.03 | UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH} Produksi | 2.000.000,00 |
| 2.03.01.01 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 22.000.000,00 |


'•

'

| 2.04.01.01 | Dinas Kebudayaan clan Pariwisata | 21.000 000,00 |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 205.01.01 | Dinas Kelautan clan Pcrikanan | 14.000.000,00 |
| 2.05 01.02 | UPT Pangkalan Pendaratan lkan (PPI) Belang | 2.000.000,00 |
| 2.05.01.03 | UPT Balai Benih Ikan (BBi) air tawar Pasan | 2.000.000,00 |
| 2.07.01.01 | Dinas Pcrindustrian, Perdagangan, Kcperasi UMKM clan Pasar | 18.000.000,00 |





| NO | PEJABAT PCNGOLAH | PARAF i{OORDINASI | KETERANGAN | GGARA, BUPATI MINAHASA TEN |
|------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|
| I. | 10\SUOID PCLAPORAN KEUANGAN | Mr | | |
| 2. | KABID i'iKUNTANSI | � ,1 | | - |
| 3 | SEKl�!�TARIS BPI{- BMD | I, I ... | | p JAMES SUMENDA |
| ·I. | f.:AB,\G HUI\UM DAN PERUND,\NGAN | Iv' | | |
| 5. | KEPALA BPK�BMD | 4 | | |
| 6. | !NSPEh'.TUR | | | |
| 7. | ,\SJSTEN ,\DMIN!STR.ASI UMU:-.l | . . | | |
| 8. | SEJ{RJ:TARJS DAER,\1-1 | � | | |
| 9. | WAh:IL BUPATI | ' | | |
| JO | BUPATI | Dh. Unluk mohon ditandatanganl | | |