Unknown KEPALA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN Nomor 2 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, perlu diatur secara rinci mengenai rangkaian pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa dalam bentuk petunjuk teknis pelaksanaan dan standar operasional prosedur;
- b. bahwa petunjuk teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka mempermudah pemahaman dan penerapannya bagi JaJaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Perangkat Kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, · Panitia Pemilihan Kepala Desa dan masyarakat Kabupaten Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang ... -\,..
I
l "
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang› Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Norpor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indbnesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Ne ara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No or 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, seb gaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dal Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
9. tentang Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No or 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhent an Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nol or 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhen an Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No ,or 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa; j
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No or 110 Tahun 2016 tentang Badan Pennusyawaratan Desa;
14. Peraturan . .. -\ -
Menetapkan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah · Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 · Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 064 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomot 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Panitia Pemilihan Kabupaten Banyuasin adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di tingkat Daerah.
6. Tim Asistensi/Operator adalah tim yang dibentuk Bupati sebagai narasumber/tim ahli berasal dari instansi pemerintah dan atau perguruan tinggi yang berwenang dan kompeten yang melaksanakan tugas untuk melakukan sertifikasi, pendampingan dan sosialiasi mengenai pemilihan Kepala Desa.
7. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk Bupati untuk menyiapkan data mata pilih, peralatan, simulasi, publikasi dan melaksanakan test kesehatan yang berkaitan dengan tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa.
8. Tim Pendamping adalah tim yang dibentuk Camat untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Pemerintah Desa, BPD dan Panitia Pemilihan berkaitan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
9. Tim .. . -\-
4
- 9 . Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk Camat untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
10. Tim Teknis Inti adalah tim yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menyiapkan dan mengamankan peralatan pemungutan suara secara elektronik beserta segenap program dan aplikasinya.
11. Tim Teknis Lapangan adalah tim yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa menyiapkan dan mengoperasikan peralatan pemungutan suara secara elektronik untuk keperluan pemungutan suara pada setiap TPS.
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
RUANG LINGKUP DAN CARA PEMILIHAN
Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 2
- (1) Ruang lingkup pemilihan Kepala Desa, meliputi:
- a. pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak seluruh Desa dalam Kabupaten Banyuasin pada hari, tanggal dan waktu yang bersamaan;
- b. pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara seren tak bergelombang dalam Kabupaten Banyuasin pada hari, tanggal dan waktu yang bersamaan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dengan jedah waktu setiap gelombang selama 2 (dua) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara seren tak bergelombang diatur tahun pelaksanaanya sebagai berikut:
- a. gelombang kesatu pada tahun 2015/2016;
- b. gelombang kedua pada tahun 2017 /2018;
- c. gelombang ketiga pada tahun 2019/2020;
3. ( 4) J umlah Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaiman dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemilihan Kepala Desa setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada akhir masa jabatan sebelumnya.
5. ( 6) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan paling lam bat 6 ( enam) bulan sebelum waktu pemungutan suara dilaksanakan, BPD telah menerima kepastian waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.
Bagian Kedua
Cara Pemilihan
Pasal 3
- (1) Pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara yaitu :
- a. cara elektronik ( e-Voting); dan
- b. cara manual.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Paragraf 1
Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik
Pasal 4
- (1) Pilkades secara E-Voting harus memenuhi kelengkapan dan tahapan kegiatan persiapan yaitu :
2. a . payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan yang mengatur Pilkades secara e-voting;
- b. kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Perguruan Tinggi selaku Tim Asistensi dan Operator;
- c. pembentukan Tim Penyelenggara yang terdiri dari Tim Fasilitasi, Tim Asistensi/Operator, Tim Teknis, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan dan Panitia Pilkades;
- d. pelatihan dan sertifikasi bagi Operator dari Perguruan Tinggi dan Tim Teknis oleh BPPT;
- e. pengadaan dan penyiapan kelengkapan spesipikasi perangkat e-voting yang .meliputi : PC All In One, Printer POS, Alat Baca KTP-el, Kertas thermal roll, Smart Card Reader, Smart Card, Modem Stik USB, Battery, Power Inverter DC to AC (Option) + Jumper/ Generator, USB Flashdisk dan Komputer PC;
sosialisasi ..
. -\ -
9
- f. sosialisasi dan/ atau simulasi kepada pemilih sekurang› kurangnya 2 (dua) kali di setiap kecamatan dan atau Desa yang melaksanakan Pilkades.
- g. pelatihan dan sertifikasi bagi Panitia Pilkades oleh Operator dan/ atau Tim Teknis Kabupaten.
- (2) Kelengkapan peralatan e-voting sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyuasin.
Pasal 5
Prosedur pelaksanaan sosialisasi Pilkades secara e-voting meliputi:
- a. penyiapan peralatan e-voting;
- b. pembagian brosur / selebaran cara pemilihan dengan e-voting;
- c. melakukan setting tanggal dan jam pada perangkat e-voting;
- d. pengosongan Kotak Suara Elektronik (Data Base Sistem Voting);
- e. mencetak kertas struk, bahwa kotak suara elektronik (Data Base e-Voting) dalam keadaan kosong;
- f. pengosongan Kotak Audit;
- g. perangkat siap digunakan un tuk sosialisasi;
- h. panitia Pilkades memandu dan memulai pemungutan suara dengan e-voting;
1. pemilih mendaftarkan ke meja pendaftaran untuk menerima smartcard dan memberikan kepada panitia/ petugas;
- j. panitia/petugas memasukan smartcard ke alat pembaca untuk meng-aktifkan perangkat e-voting (surat suara elektronik);
- k. muncul gambar sesuai jumlah calon Kepala Desa pada layar monitor;
1. pemilih memberikan pilihannya dengan menyentuh layar;
- m. muncul gambar konfirmasi dan pemilih dapat memilih YA atau TIDAK;
- n. jika menyentuh YA, maka pemilih mengambil kertas stroke dari printer dan memeriksa apakah pilihannya sama dengan yang tercetak di kertas stroke;
- o. pemilih memasukan kertas stroke kedalam Kotak Audit;
- p. panitia/petugas mencabut smartcard;
- q. jika menyentuh TIDAK, maka akan muncul kembali surat suara elektronik dilayar, dan pemilih dapat mengulangi pilihannya;
18. r . setelah selesai pemungutan, petugas menutup proses pemilihan;
- s. petugas menampilkan hasil perhitungan;
- t. petugas mencetak berita acara hasil pemungutan suara;
- u. penginman hasil pemungutan ke Pusat Data untuk penayangan tabulasi hasil pemungutan suara dari Pusat Data;
- v. acara sosialisasi dilanjutkan dengan tanya-jawab;
- w. penutupan acara sosialisasi oleh Ketua Panitia Pelaksana;
- x. kepada pemilih dapat diberikan berupa video/copy file cara melakukan pemungutan dengan e-voting yang dapat dipasang di komputer/laptop/HP milik masyarakat sehingga masyarakat dapat mempelajari sendiri.
Paragraf 2
Pemilihan Kepala Desa Manual
Pasal 6
- ( 1) Pelaksanaan Pilkades dapat dilakukan secara manual apabila tidak dimungkinkan dilakukan secara e-Voting.
- (2) Pelaksanaan Pilkades secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) atas dasar pertimbangan keuangan dari pemerintah daerah dan letak geografis desa yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Pilkades secara manual dilakukan melalui pengadaan surat suara dan kotak suara melalui pos anggaran Kecamatan sesuai dengan jumlah TPS dan jumlah mata pilih yang bersangkutan.
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu Umum
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 7
Pilkades dilaksanakan melalui tahapan :
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
Bagian Kedua Persia pan
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 8
Tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa dilakukan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
Paragraf 1 Persiapan di Kabupaten
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 9
- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten II dan Asisten III sebagai Pengarah;
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Penanggung Jawab;
- c. Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf Dinas PMD sebagai Koordinator, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- d. Inspektur Kabupaten Banyuasin dan Inspektur Pembantu sebagai Anggota;
- e. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin dan Staf tertentu sebagai Anggota;
- f. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kabupaten Banyuasin dan Staf tertentu sebagai Anggota;
- g. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Banyuasin dan Staf tertentu sebagai Anggota;
- h. Camat;
- i. unsur Kepolisian Resort Banyuasin;
- J. unsur Komando Distrik Militer 0401 Muba-Banyuasin;
- k. unsur Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai;
- (2) Panitia Pemilihan Kabupafen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades kepada Camat, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan, BPD dan Pemerintah Desa dan/atau Panitia Pilkades;
- c. merumuskan, menyusun dan menyiapkan rancangan kebijakan mengenai pedoman tata cara pelaksanaan Pilkades;
- d. mengkoordinasikan tugas-tugas Tim Asistensi/Operator, Tim Teknis, Camat, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan;
- e. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- f. memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- g. menyampaikan surat suara dan kotak suara perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- h. memfasilitasi pengalokasian dan penyaluran biaya Pilkades;
- i. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
- J. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan membuat rekomendasi kepada Bupati;
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades; dan
6. L melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati membentuk Tim Teknis yang terdiri dari:
- a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin sebagai Penanggung Jawab pengelolaan operasional peralatan e-voting, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi sebagai koordinator dan Staf pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyuasin sebagai anggota pelaksana;
- b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin sebagai Penanggung Jawab dan jajaran/staf lainnya sebagai koordinator, ketua dan pelaksana kegiatan pengelolaan dan penyiapan data potensial mata pilih, dan mengisikan DPT dari panitia desa kedalam aplikasi DPT;
- c. Direktur Rumah Sak.it Umum Daerah Kabupaten Banyuasin sebagai Penanggung Jawab dan jajaran/staf lainnya sebagai koordinator, ketua dan pelaksana kegiatan test kesehatan bakal calon kepala Desa;
- d. Kepala Bagian Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dan staf tertentu sebagai anggota pelaksana kegiatan dokumentasi dan publikasi kegiatan pilkades serta petugas pelaksanaan pelantikan Kepala Desa;
Togas Tim Teknis Inti meliputi kegiatan:
- a. merencanakan dan menyiapkan kebutuhan peralatan E Voting yang akan digunakan ;
- b. mengikuti sertifikasi dan memahami penggunaan peralatan;
- c. melaksanakan sosialisasi dan simulasi sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- d. memelihara dengan baik seluruh peralatan ;
- e. menjaga kondisi alat selama pelaksanaan pemilihan;
- f. memberikan pelatihan/ sertifikasi kepada panitia pemilihan;
- g. memperbaiki peralatan yang mengalami kerusakan;
- h. menyiapkan nominatif data mata pilih (DP4);
- i. menyiapkan aplikasi DPT;
- j. melaksanakan test kesehatan;
- k. melaksanakan publikasi kegiatan pemilihan;
1. melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait lainnya;
7. ' m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 10
- (1) Pemerintah Kabupaten Banyuasin bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai Tim Asistensi yang dituangkan dalam Dokumen Nota Kesepakatan Kerja Sama yang ditandatangani oleh Bupati dengan Kepala BPPT dan Dokumen Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani Sekretaris Daerah dengan Pejabat yang ditunjuk Kepala BPPT.
- (2) Pemerintah Kabupaten Banyuasin bekerja sama dengan Perguruan Tinggi sebagai Tim Asistensi/Operator yaitu Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Banyuasin.
- (3) Tim Asistensi/Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi :
- a. menyiapkan bahan materi dan peralatan sosialisasi, paparan dan simulasi;
- b. memberikan sosialisasi materi berkaitan dengan aturan, sistem penggunaan alat dan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa khususnya sistem E-Voting;
- c. melakukan pendampingan dalam proses dan pelaksanaan pemilihan;
- d. melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis bagi Tim Teknis dan Panitia Pilkades;
- e. memberikan sertifikasi kepada Tim Teknis dan Panitia Pilkades yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis
- f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Fasilitasi Kabupaten;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui atasan intansi bersangkutan.
Paragraf 2
Persiapan di Kecamatan
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 11
- (1) Camat bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mempunyai tugas meliputi:
- a. menyiapkan dan memahami peraturan mengenai Pilkades;
- b. menggandakan dan menyampaikan petunjuk Pilkades kepada Pemerintah Desa,.BPD dan panitia Pilkades;
- c. menganggarkan dana operasional untuk Tim Pendamping dan Pengawas kecamatan
- d. melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai ketentuan seluruh tahapan kegiatan Pilkades setiap kesem.patan kepada masyarakat;
- e. memfasilitasi dan melakukan langkah serta upaya penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pilkades di tingkat kecamatan;
- f. melakukan upaya dan langkah untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan tenteram dalam setiap tahapan Pilkades;
- g. melakukan pendampingan dan pengawasan secara intensif terhadap setiap tahapan pilkades;
9. h . memfasilitasi pengadaan kotak suara dan surat suara;
1. memberdayakan dan memfungsikan Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan;
- j. melaporkan secara intensif kepada Bupati terhadap kondisi yang terjadi dalam proses tahapan pelaksanaan pilkades.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 12
- (1) Untuk melaksanakan tanggungjawabnya Camat membentuk Tim Pendamping dan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan terdiri dari Kepala Seksi yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Ketua dan staf dijajarannya sebagai anggota.
- (3) Tim Pengawas Kecamatan meliputi 5 (lima) orang terdiri dari:
- (4) Tugas Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Camat.
- a. Ketua Sekretaris Kecamatan;
- b. Sekretaris Kepala Seksi Pemerintahan;
- C. Anggota Kepala Seksi dan/ atau Staf Kecamatan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 13
Dalam melaksanakan fungsi fasilitasi pembinaan dan pengawasan tahapan Pilkades, Camat berwenang:
- a. merekomendasikan atau memberikan surat pengantar untuk pengurusan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
meneliti . ..
~
-
- b. meneliti dan mengetahui/menyetujui dan/atau menolak/ menunda pengesahan Daftar Mata Pilih Tetap Pilkades;
- c. meneliti, menyetujui dan/ atau menunda kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebelum ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
- d. mengundang dan atau memanggil BPD, Kepala Desa, Panitia dan para bakal calon atau calon yang berhak dipilih untuk menyelesaikan permasalahan dan atau untuk kelancaran pelaksanaan Pilkades;
- e. mengetahui dokumen persyaratan bakal calon yang berkaitan dengan surat keterangan domisili dan atau dokumen lain yang sesuai dengan tugas dan fungsi Camat.
Paragraf 3 Persiapan di Desa
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 14
Tahapan persiapan Pilkades di Desa meliputi kegiatan:
- a . pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan panitia Pilkades oleh Badan Permusyawaratan Desa dan atau Camat dalam kondisi tertentu ditetapkan dalamjangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pilkades; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan panitia pikades.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 15
- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dana dari APBDesa untuk menunjang kegiatan Pilkades pada hari pemungutan suara.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyiapkan prasarana, sarana dan aset desa untuk menunjang dan menyukseskan kegiatan Pilkades.
Paragraf 4 Panitia Pemilihan Kepala Desa
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 16
- (1) Panitia Pilkades ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam kondisi tertentu BPD tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Camat berwenang membentuk Panitia Pilkades dengan Keputusan Camat.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keanggotaan BPD yang belum terbentuk/ ada dan a tau jumlah anggota BPD kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah yang semestinya.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 17
- ( 1) Selain membentuk panitia Pilkades BPD bertugas dan berwenang :
- a. mengawasi panitia Pilakdes dalam melaksanakan setiap tahapan;
- b. meneliti dan merekomendasikan kelengkapan persyaratan bakal Calon Kepala Desa;
- c. membantu memutakhirkan dan merekomendasikan Data Mata Pilih Pilkades;
- d. melakukan sosialisasi seluruh rangkaian tahapan Pilkades;
- e. merekomendasikan kepada Pemerintah Desa untuk menganggarkan dana dari APBDesa dan aset desa untuk menunjang Pilkades khusus untuk kegiatan pada hari pemungutan suara;
- f. memberikan teguran kepada panitia Pilkades apabila melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. merekomendasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyiapkan Linmas/Hansip Desa untuk tenaga pengamanan Pilkades;
- h. meneliti dan merekomendasikan tata tertib Pilkades.
1. mengecek kesiapan seluruh peralatan, personil dan administrasi pada saat pemungutan suara;
- j . membantu menyiapkan dan menyukseskan pelantikan Kepala Desa Terpilih; dan
- k. mengadakan rapat untuk memfasilitasi serah terima jabatan dan aset antara Kepala Desa yang lama dengan Kepala Desa yang baru.
- (2) Setiap melaksanaan kegiatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam rapat BPD.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 18
Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. mengumumkan tahapan pemilihan dan persyaratan bakal calon Kepala Desa;
- d. memutakhirkan/ memvalidasi daftar mata pilih;
- e. mengumumkan daftar mata pilih sementara;
- f. mengesahkan dan mengumumkan Daftar Mata Pilih Tetap setelah di rekomendasikan oleh BPD, Tim Pendamping dan Pengawas Kecamatan dan Camat serta ditandatangani oleh para Bakal Calon Kepala Desa;
- g. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- h. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan setelah di konsultasikan kepada BPD, Tim Pendamping dan Pengawas Kecamatan dan Camat;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- k. membersihkan atribut kampanye calon Kepala Desa pada masa tenang;
1. menyiapkan dan menyampaikan surat undangan kepada pemilih;
- m. memfasilitasi pembuatan TPS;
- n. melaksanakan pemungutan suara;
- o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- p. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- q. selalu berkonsultasi dengan BPD, Tim Pendamping dan Pengawasan Kecamatan dan Camat;
- r. menerima sanggahan, pengaduan dan laporan dari para bakal calon atau calon, saksi dan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pilkades;
- s. melakukan upaya penyelesaian terhadap seluruh permasalahan yang berkaitan dengan Pilkades;
- t. membantu menyiapkan kegiatan pelantikan Kepala Desa; dan
- u. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 19
- ( 1) Personil Keanggotaan Panitia Pilkades diprioritaskan berasal dari perangkat desa yang tidak menjadi bakal Calon Kepala Desa dan atau sebagai Pelaksana Togas Kepala Desa.
- (2) Apabila belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari pengurus lembaga kemasyarakatan desa (Ketua RT, Pengurus LPMD, Karang Taruna, Pemangku Adat, TP PKK dan Posyandu) dan tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan Panitia Pilkades harus memenuhi 30% (tiga puluh perseratus) atau 1/3 (satu pertiga) keterwakilan perempuan.
- (4) Keanggotaan Panitia Pilkades tidak diperbolehkan rnemiliki hubungan kekeluargaan suami, isteri, ibu/ayah kandung/ tiri/angkat, saudara kandung/ipar, menantu dan anak kandung/tiri/angkat dengan Bakal Calon Kepala Desa.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 20
- (1) Jumlah keanggotaan panitia Pilkades ditetapkan secara proporsional sesuai jumlah mata pilih dengan ketentuan :
- a. sebanyak 13 (tiga belas) orang untuk mata pilih lebih dari 2.000 (dua ribu) orang;
- b. sebanyak 11 (sebelas) orang untuk mata pilih antara 1.000 (seribu) sampai dengan 2.000 (dua ribu) orang;
- c. sebanyak 9 (sembilan) orang untuk mata pilih kurang dari 1.000 (seribu) orang.
- (2) Susunan Panitia Pilkades terdiri 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 ( satu) orang Sekretaris merangkap Anggota dan sejumlah anggota yang dipilih secara demokratis dari, oleh dan untuk anggota Panitia Pilkades.
- (3) Hasil rapat pemilihan Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD .
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 21
- (1) Panitia Pilkades mengucapkan sumpah/janji dalam rapat BPD yang diucapkan oleh Ketua Panitia Pilkades dan diikuti seluruh anggota.
- (2) Kata-kata pengucapan sumpah/janji Panitia Pilkades sebagai berikut:
"Demi Allah Kami bersumpah/ demi Tuhan Kami berjanji, bahwa Kami akan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa (sebutkan Desanya), dengan sebenar› benamya dan seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ".
Paragraf 5
Sekretariat Panitia Pilkades
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 22
- ( 1) BPD melaksanakan rapat pleno dengan mengundang Pemerintah Desa dan Panitia untuk membahas dan menetapkan Sekretariat Panitia Pilkades.
- (2) Sekretariat Pilkades diprioritaskan bertempat di Kantor Desa.
- (3) Dalam hal kondisi kantor Desa tidak memungkinkan maka dapat ditetapkan altematif sebagai berikut :
- a. fasilitas umum lain yang tidak difungsikan dan atau diizinkan oleh pihak/instansi yang bersangkutan; dan/atau
3. b . pinjam pakai atau sewa rumah penduduk.
- (4) Sekretariat Panitia Pilkades harus dipasang Papan Nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan terbuat dari papan atau banner atau bahan lainnya yang sesuai.
- (5) Seluruh pelaksanaan kegiatan Panitia Pilkades harus dipusatkan di Sekretariat Panitia.
- (6) Dalam hal kondisi keamanan kantor Desa yang kurang terjamin maka dokumen-dokumen yang penting dapat dibawa ke rumah anggoa Panitia dengan disertai pembagian tugas yangjelas.
Paragraf 6 Tempat Pemungutan Suara
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 23
- (1) Setiap desa hanya dibentuk 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memperbanyak bilik suara sesuai dengan jumlah alat E-voting atau jumlah mata pilih dan jumlah dusun.
- (2) Pembentukan TPS ditetapkan oleh Panitia Pilkades
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 24
- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagai mana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. terdaftar secara sah sebagai warga desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum DPS disahkan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/ atau Kartu Keluarga;
- b. paling kurang berusia 17 tahun atau sudah/pemah menikah pada hari pemungutan suara;
nyata . ..
.e-\
-
- c. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 25
- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), diumumkan/ditempelkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 26
- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), diumumkan/ditempelkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Pemberitahuan pengumuman DPS disampaikan panitia Pilkades, Pemerintah Desa dan BPD pada setiap ada kesempatan kegiatan di Desa kepada masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 27
- (1) Dalarn jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. pemilih yang sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
- c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
- d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS:
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 28
- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Pengurus Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Perangkat Desa lainnya, Kepala Desa dan BPD.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat selama 3 (tiga) hari.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 29
- ( 1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pilkades pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 30
- (1) Panitia pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara ditambahkan daftar pemilih tambahan menjadi Rancangan Daftar Pemilih Tetap (RD PT).
- (2) Panitia Pemilihan mengajukan kepada BPD untuk melaksanakan Rapat Pleno membahas penetapan RDPT menjadi DPT dengan mengundang para calon, Pemerintah Desa dan Ketua RT.
- (3) Camat, Tim Pendamping dan Pengawas memonitor dan/ atau menghadiri Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kecamatan Pleno BPD
- (4) Panitia Pilkades menyampaikan RDPT kepada Calon Kepala Desa untuk di koreksi paling lama 3 (tiga) hari.
Para ...
~
- (5) Para calon Kepala Desa dapat menyampaikan keberatan RDPT disertai alasan yang otentik.
- (6) Dalam hal telah disepakati para calon Kepala Desa menandatangani RDPT.
- (7) Panitia Pemilihan mengesahkan RDPT menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah disepakati para Calon Kepala Desa, BPD, Camat, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 31
- (1) DPT yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) diumumkan ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Pemberitahuan pengumuman DPT disampaikan panitia Pilkades, Pemerintah Desa dan BPD pada setiap ada kesempatan kegiatan di Desa kepada masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak disepakati dan disahkan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 32
- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pilkades membuat salinan DPT dan ditempel/ dipajang di TPS.
- (2) Panitia Pilkades mengecek pemilih yang memberikan surat undangan sebagai pemilih pada hari pemungutan suara dengan menggunakan salinan DPT.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 33
Panitia Pilkades melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara (jika secara manual), pembuatan TPS, bilik TPS dan alat perlengkapan e-Voting.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 34
- (1) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal d unia".
Bagiru:i Ketiga Pencalonan
Paragraf 1
Tahapan Kelengkapan dan Penelitian Persyaratan Bakal Calon
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 35
- ( 1) Penyampaian kelengkapan dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi 4 (empat) tahapan seleksi.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- a. tahap seleksi administrasi tahap kesatu atau awal;
- b. tahap selesai administrasi tahap kedua untuk test kesehatan;
- c. tahap seleksi administrasi tahap ketiga atau akhir; dan
- d. tahap seleksi tambahan jika bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.
- (3) Setiap tahapan merupakan bagian dalam seleksi pengguguran Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan.
7. ( 4) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan gugur / tidak lolos pada setiap tahap maka tidak diperkenankan mengikuti tahap berikutnya.
Paragraf 2
Kelengkapan Dokumen Persyaratan Tahap Kesatu/ Awal
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 36
- ( 1) Persyaratan kelengkapan dokumen administrasi tahap kesatu/awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a yang harus dipenuhi para Bakal Calon Kepala Desa meliputi:
- a. surat permohonan sebagai Calon Kepala . Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Panitia Pilkades ditulis tangan sendiri di atas kertas bermaterai cukup atau kertas segel;
- b. persyaratan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat berwenang tingkat Kabupaten;
- c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup atau kertas segel;
- d. surat Pemyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika pada kertas bermaterai 6000 atau kertas segel;
- e. berpendidikan minimal SLTP atau sederajat yang dibuktikan dengan phot9 copy ijazah/STTB dari tingkat dasar sampai dengart ijazah/STTB terakhir yang dilegalisasi atau surat pernyataan oleh pejabat yang berwenang dan menunjukan ijazah asli untuk semua tingkat pendidikan pada saat pendaftaran atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijazah/STTB asli atau bagi yang ijazahnya rusak dengan ketentuan:
1. Sekolah ...
~
-
1. Sekolah Negeri:
- a) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum oleh Kepala Sekolah;
- b) Perguruan tinggi/ akademi oleh Rektor /Direktur a tau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/ surat tanda tamat belajar.
2. Sekolah Swasta :
- a) Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas/Kepala Kantor yang membidangi pendidikan Kabupaten;
- b) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/MTs atau yang sederajat oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas/Kepala Kantor yang membidangi pendidikan kabupaten;
- c) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas / Kepala Kantor yang membidangi pendidikan Provinsi;
- d) Perguruan tinggi/ akademi oleh Rektor /Direktur a tau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/ surat tanda tamat belajar;
- e) legalisasi fotocopi ijazah/ surat tanda tamat belajar dilakukan pada semua lembar/halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja, tanda tangan pejabat (basah) dan nama pejabat dengan stempel (basah) unit kerja.
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, yang dibuktikan dengan photo copy Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa pada kertas bermaterai cukup atau kertas segel;
- h. surat Keterangan dari Camat setempat dan Surat Pernyataan bermaterai cukup dari Bakal Calon Kepala Desa bahwa tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak beruturt-turut di Desa dalam wilayah NKRI;
- i. surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ASN dan dari Atasan/Kepala Instansi Vertikal yang berwenang/ Atasan/Pimpinan Perusahaan bagi Anggota TNI, POLRI dan atau Pegawai Swasta/ Honorer;
- J. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepala desa bagi bakal calon kepala Desa yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Desa periode sebelumnya;
surat .. . -\
.,...
- k. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
1. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
- m. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai; dan
- n. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa.
- (2) Pengurus partai politik yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa harus non aktif dari keanggotaan dan/atau kepengurusan partai politik yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinannya yang satu tingkat lebih tinggi sesuai dengan AD/ ART partai politik.
- (3) Panitia Pilkades melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan kesatu atau awal dengan mengecek keaslian dan kebenaran dokumen.
- (4) Untuk memastikan keaslian dan kebenaran dokumen persyaratan, panitia dapat melakukan konfirmasi dengan instansi yang berwenang menetapkan dokumen.
- (5) Bakal calon yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan untuk memperbaiki/melengkapinya paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pemberitahuan dari panitia pemilihan.
- (6) Bakal calon yang kurang dan/atau tidak lengkap persyaratan awal sampai habis batas waktu perbaikan maka panitia menggugurkan yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan BPD, Tim Pendamping/Pengawas Kecamatan dan Camat.
- (7) Keputusan Panitia Pilkades meloloskan atau menggugurkan oleh Panitia Pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Bakal Calon yang ditandatangani oleh seluruh anggota panitia pemilihan.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis disertai alasannya kepada Bakal Calon yang bersangkutan dalam rapat panitia yang dihadiri oleh BPD.
Paragraf 3
Penelitian Persyaratan Bakal Calon Tahap Kedua
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 37
- ( 1) Panitia pemilihan menyampaikan kepada Bakal Calon Kepala Desa yang lolos administrasi tahap kesatu atau awal untuk mengikuti test kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
~
- (2) Ketua Panitia Pilkades mengumumkan Bakal Calon Kepala Desa yang lolos tahap awal kepada masyarakat serta melaporkan kepada BPD, Camat dan Bupati c.q. Kepala DPMD.
- (3) Camat memberikan surat pengantar/rekomendasi kepada Bakal Calon Kepala Desa untuk mengikuti test kesehatan di RSUD Kabupaten Banyuasin sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 38
- (1) Direktur RSUD Kabupaten Banyuasin menyiapkan tenaga medis dan segala keperluan untuk pelaksanaan test kesehatan bagi Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Teknis dan proses pemeriksaan test kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada pihak RSUD Kabupaten Banyuasin yang meliputi pemeriksaan darah, pemeriksaan THT, organ dalam dan urine.
- (3) Test kesehatan yang dilakukan untuk memperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang sehat secara jasmani/pisik, sehat secara mental/psikis dan sehat atau bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 39
- ( 1) Apabila jadwal waktu pelaksanaan test kesehatan yang ditetapkan tidak mencukupi maka Direktur RSUD dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada Bupati c.q. Kepala DPMD.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMD untuk menetapkan waktu perpanjangan test kesehatan.
- (3) Waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Bakal Calon Kepala Desa dan seluruh pihak yang terkait.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 40
Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan tidak lolos kesehatan ditentukan dengan kreteria tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak memenuhi sehat secara jasmani/pisik dengan kreteria menderita penyakit kronis secara medis yang berisiko tinggi terhadap aktivitas secara pisik;
- b. tidak memenuhi sehat secara psikis/mental;
- c. terbukti positif menyalahgunakan narkotika dan psikoptropika atau obat terlarang lainnya.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 41
- (1) Direktur RSUD menyampaikan hasil test kesehatan kepada Bupati c.q DPMD Kabupaten Banyuasin untuk selanjutnya diteruskan kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan hasil test kesehatan kepada Panitia Pilkades.
- (3) Panitia Pilkades melaksanakan rapat bersama untuk menyampaikan hasil test kesehatan dengan memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
secara lisan atau tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa.
##
PENJELASAN
Pasal 42
Panitia Pilkades memberitahukan secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lolos test kesehatan untuk melengkapi dokumen administrasi persyaratan tahap ketiga/ akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c. ## Paragraf 4 Penelitian Persyaratan Bakal Calon Tahap Ketiga/ Akhir
PENJELASAN
Pasal 43
Dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi Bakal Calon Kepala Desa yang lolos test kesehatan meliputi: - a. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yar1g bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; - b. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; - c. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort setempat; - d. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 dengan latar warna merah sebanyak masing-masing 8 (delapan) lembar.
PENJELASAN
Pasal 44
- ( 1) Panitia Pilkades melakukan penelitian
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan kepala desa.

## Pasal 85

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan, bencana alam dan penyimpangan dalarn pumungutan suara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

## Pasal 86

- ( 1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 ( satu), calon t erpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.


- (4) Jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah suara sah terbanyak di TPS tersebut.
- (5) Wilayah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wilayah dusun.

## Pasal 87

- (1) Dalam hal diantara calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sama berasal dari penduduk desa setempat dan luar desa, maka yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih adalah yang berasal dari Desa setempat:
- (2) Dalam hal diantara calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sama berasal dari luar desa, maka yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih adalah berdasarkan perolehan suara terbanyak pada bilik dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh suara terbanyak yang sama diantara Calon Kepala Desa, maka penentuan pemenang adalah berdasarkan perolehan suara terbanyak pada bilik dengan jumlah pemilih terbanyak kedua dan seterusnya.
- (4) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dengan pemilihan dengan cara e-voting, maka penentuan pemenang berdasarkan jumlah pemilih terbanyak pada salah satu perangkat e-voting.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan dan melaporkan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (6) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai calon Kepala Desa terpilih paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (7) Bupati menetapkan pengesahan calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga. puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD dengan Keputusan Bupati.
- (8) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

## Pasal 88

- (3) Setelah penghitungan suara maka Panitia Pilkades menyegel kotak audit/kotak suara dengan lakban atau gembok yang telah disediakan.
- (4) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau Kantor Kecamatan yang terjamin keamanannya.

(3) Kotak ... -\ -

- (5) Kotak audit hanya mungkin dibuka apabila terjadi permasalahan yang luar biasa atau permintaan aparat penegak hukum atau pengadilan.

## Pasal 89

- ( 1) Apabila sampai habis masa sanggahan, tidak ada Calon Kepala Desa atau Saksi Calon yang mengajukan keberatan maka Panitia Pilkades menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Kelengkapan laporan sebagimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
- a. surat pengantar Panitia Pilkades kepada BPD;
- b . Berita Acara/ Sertifikat Hasil Penghitungan Suara;
- c. struk/kertas hasil rekapitulasi perhitungan suara dari peralatan e-voting;
- d. dokumen persyaratan calon Kepala Desa Terpilih;
- e. surat mandat saksi.
- (4) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengecek kelengkapan dokumen serta menambahkan laporan tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan menyampaikan kepada Camat.
- (5) Camat meneliti kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPMD.
- (6) DPMD memverifikasi ulang berkas yang disampaikan Camat dan jika telah lengkap dilanjutkan dengan menyiapkan Rancangan Keputusan Bupati ten tang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (7) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kabupaten Banyuasin meneliti Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk selanjutnya disampaikan secara berjenjang sesuai hierarki jabatan kepada Bupati.

## Bagian Keenam Pelantikan Kepala Desa

## Pasal90

- ( 1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa definitif dilantik oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Kepala Desa antar waktu dan penjabat Kepala Desa dilantik oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal ... -\-

- (1) Pelantikan Kepala Desa dapat dilakukan di dalam gedung, lahan terbuka dan atau menggunakan tenda dan perlengkapan tertentu dengan lokasi yaitu :
- a. digabungkan dengan salah satu Desa yang bersangkutan;
- b. digabungkan dengan salah satu Ibukota Kecamatan; dan
- c. digabungkan di Ibukota Kabupaten.
- (2) Standar administrasi di tempat pelantikan sekurang -kurangnya meliputi:
- a. Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
- b. naskah mukadimah pengucapan sumpah dan janji yang dibacakan petugas yang melantik;
- c. naskah sumpah yang dibaca dan dipandu oleh pejabat yang melantik serta harus diikuti/diucapkan kembali oleh Kepala Desa yang disumpah;
- d. naskah pelantikan yang dibacakan oleh pejabat yang melantik.
- (3) Standar kebutuhan petugas, perlengkapan dan peralatan pelantikan sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pejabat yang memandu sumpah/janji dan melantik;
- b. pengukuh sumpah/ janji (rohaniawan);
- c. pemandu acara (MC);
- d. pengatur acara;
- e. pemimpin lagu;
- f. pembawa baki;
- g. petugas doa;
18. h . meja pelantikan;
- i. tanda jabatan dan pangkat kepala desa;
- j. pena untuk penandatanganan dokumen;
- k. kitab suci untuk pengukuh sumpah;
1. pengeras suara;
- m. mikrofon;
- n. kursi bagi kepala Desa yang dilantik beserta istri;
- o. lambang garuda;
- p. gambar presiden dan wakil presiden;
- q. bendera merah putih d. iletakan di sebelah kanan tempat pelantikan; dan ,
- r. bendera lambang daerah yang diletakan di sebelah kiri tempat pelantikan;



- (4) Pakaian pelantikan Kepala Desa ditetapkan yaitu Pakaian Dinas Upacara Kebesaran (PDUB) Kepala Desa yang harus lengkap dengan atribut yaitu:
- a. topi PDUB Kepala Desa;
- b. papan nama yang bersangkutan;
- c. kemeja dalaman warna putih polos lengan panjang;
- d. dasi warna hitam polos;
- e. ikat pinggang dinas kepala desa;
- f. sepatu PDUB warna putih polos;
- g. kaos kaki warna putih polos;
- h. kancing baju PDUB warna kuning emas lambang garuda.
10. ( 5) Pengaturan susunan acara dan tata letak pelaksanaan pengucapan sumpah/ janji dan pelantikan Kepala Desa mengikuti ketentuan keprotokolan yang ditetapkan oleh OPD yang berwenang.
- (6) Ketentuan standar perlengkapan dan pakaian pelantikan berlaku mutatis mutandis bagi Penjabat Kepala Desa.

## Pasal 92

- (1) Sebelum dilakukan pelantikan Kepala Desa terpilih harus mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh · pejabat yang melantik.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus disertakan ikrar dan pengukuh sumpah sesuai dengan agama Kepala Desa terpilih.
- (3) Kata kata sumpah/ janji Kepala Desa yaitu :
4. "Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji :
1. bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
2. bal1.wa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara; dan
3. bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 93

Kepala Desa definitif yang telah dilantik wajib membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bermaterai cukup yang harus diketahui Camat yang dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap serta harus disampaikan kepada BPD, Camat dan DPMD.


## Pasal 94

Setiap kecamatan wajib menyiapkan dan memenuhi kebutuhan administrasi, petugas, perlengkapan dan peralatan pelantikan yang menjadi kewenangan Camat.

## BAB IV

## KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

## Pasal 95

- (1) Kepala Desa atau Penjabat/Pelaksana Togas Kepala Desa yang mencalonkan diri harus mengajukan surat permohonan cuti kepala Camat paling lambat sejak yang bersangkutan mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (2) Camat memberikan surat keterangan cuti kepada yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (3) Surat cuti yang bersangkutan harus disampaikan kepada Panitia sebagai kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Calon serta harus ditembuskan kepada DPMD Kabupaten dan BPD.
- (4) Masa cuti yang bersangkutan terhitung tanggal ditetapkan sebagai Calon Yang Berhak Dipilih sampai dengan tanggal berakhirnya masa sanggahan atau 3 (tiga) hari setelah tanggal pemungutan suara.
- (5) Selama masa cuti yang bersangkutan dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa dan melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa.
- (6) Dalam hal sampai batas waktu penutupan suara masa perbaikan kelengkapan persyaratan surat cuti belum disampaikan kepada Panitia maka yang bersangku tan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

## Pasal 96

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri harus mengajukan surat permohonan cuti kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tu.gas Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum yang bersangkutan mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Togas Kepala Desa memberikan surat keterangan cuti kepada yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum yang bersangkutan mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Surat cuti yang bersangkutan harus dimasukkan ke dalam dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.


- (4) Togas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Selama masa cuti yang bersangkutan dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa dan melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa.
- (6) Pada hari keempat setelah hari pemungutan suara yang bersangkutan aktif kembali sebagai perangkat desa.

## Pasal 97

- ( 1) Ketua BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua BPD dan menjadi anggota.
- (2) Anggota BPD berhenti dari jabatan apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

## 2

## Paragraf

Calon Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara

## Pasal 98

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pemberian izin Bupati atau Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan kepala OPD yang bersangkutan.
- (3) Permohonan izin disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Kepala OPD yang bersangkutan.
- (4) Surat izin yang bersangkutan harus disatukan dengan berkas kelengkapan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa pada saat pendaftaran.
- (5) Dalam hal sampai batas waktu penutupan masa perbaikan kelengkapan persyaratan surat cuti belum disampaikan kepada Panitia, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
- (6) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatanya selama menjadi Kepala Desa.
- (7) ASN yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang› undangan.
- (8) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diprioritaskan dari guru dan tenaga kesehatan.


## PILKADES ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA Pasal 99

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.
- (2) Bupati mengangkat Aparatur Sipil Negara dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Dalam hal keterbatasan ASN, maka Bupati menunjuk Sekretaris Desa Non ASN sebagai Pelaksana Togas Kepala Desa dengan ketentuan memiliki kewenangan penuh namun tidak mendapat penghasilan tetap sebagai Kepala Desa.
- (4) Dalam penunjukan Penjabat atau Pelaksana Togas Kepala Desa, Bupati dapat meminta saran atau usul dari Camat.

## Pasal 100

- ( 1) BPD membentuk Panitia Pilkades an tar waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD terdiri Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari perangkat desa dengan jumlah anggota proporsional sesuai mata pilih di desa yang bersangkutan yaitu:
- a . jumlah anggota panitia 9 (sembilan) orang untuk desa denganjumlah mata pilih lebih dari 2.000 (dua ribu);
- b . jumlah anggota panitia 7 (tujuh) orang untuk desa dengan jumlah mata pilih 1.000 (seribu) sampai 2.000 (dua ribu);
- c. jumlah anggota panitia 5 (lima) orang untuk desa dengan jumlah mata pilih kurang dari 1.000 (seribu).
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
- (3) Tugas Panitia Pilkades meliputi :
- a. mengumumkan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dan tahapan kegiatan pemilihan selama 15 (l:ima belas) hari;
- b. mendata unsur masyarakat untuk menentukan jumlah peserta musyawarah;
- c. mengajukan biaya Pilkades kepada Kepala Desa dan BPD;
- d. setiap unsur masyarakat harus menunjuk 5 (lima) orang sebagai peserta musyawarah desa;
- e. menerima dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
- f. melakukan seleksi tambahan apabila bakal calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang;
- g. memperpanjang waktu pendaftaran apabila calon yang memenuhi persyaratan ~urang dari 2 (dua) orang;


- h . berdasarkan rekomendasi BPD menetapkan Bakal Calon yang gugur dan Bakal Calon yang lolos;
- i. menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- J. berdasarkan rekomendasi BPD menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan musyawarah desa untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Mekanisme seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f berlaku secara mutatis mutandis dengan seleksi tambahan Kepala Desa definitif.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan BPD.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.

## Pasal 101

- (1) Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu berlaku mutatis mutandis dengan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Definitif.
- (2) Penentuan proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam musyawarah desa yang diadakan BPD.
- (3) Ketua BPD mengundang peserta musyawarah desa yang terdiri dari unsur masyarakat.
- (4) Dalam hal tidak dapat dipilih secara musyawarah dan mufakat maka dilakukan pemilihan secara pemungutan suara terbatas dari peserta musyawarah dengan menulis nama Calon Kepala Desa pada lembar kertas yang disediakan panitia.
- (5) Lembar kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukan dalam kotak atau wadah tertentu dan dihitung secara terbuka dengan menggunakan kertas lebar atau papan tulis yang sudah disiapkan.
- (6) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan oleh panitia sebagai Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya dilaporkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Kepala Desa antar waktu yang terpilih melalui musyawarah desa, diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan BPD;

## Pasal 102

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa Antar Waktu adalah selama sisa masa jabatan Kepala Desa Definitif terhitung sejak tanggal pelantikan.


- (2) Masa jabatan Kepala ! Desa Antar Waktu tetap dihitung 1 (satu) periode. :

## Pasal 103

- (1) Petikan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Definitif ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabu paten Banyuasin.
- (2) Petikan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih Definitif ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.
- (3) Petikan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala DPMD Kabupaten Banyuasin.

## , BAB VI

## PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

## Bersumber dari APBD Kabupaten

## Pasal 104

- ( 1) Biaya Pilkades secara umum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Bela:nja Daerah Kabupaten dengan ketentuan dianggarkan dan diperuntukan melalui :
- a. pos Bantuan Keuangan Kepada Desa (secara khusus biaya pilkades di OPD BPPKAD yang digunakan untuk honor panitia, pengadaan perangkat e-voting dan operasional panitia, (perjalanan dinas, makan minum rapat, alat tulis kantor, penggandaan, pencetakan, dll) Pilkades dan pembuatan TPS /bilik suara;
- b. OPD DPMD untuk biaya honor Tim Panitia Kabupaten, Tim Asistensi/Operator, Tim Teknis dan biaya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelantikan Kepala Desa terpilih;
- c. OPD yang termasuk anggota Tim Teknis digunakan untuk biaya perjalanan dinas, publikasi, tes kesehatan dan kebutuhan lain-lain yang menunjang kegiatan tahapan Pilkdes;
- d. OPD Kecamatan untuk pengadaan kotak suara/ audit dan surat suara (jika secara manual).
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan estimasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), jumlah panitia dan kondisi geografis desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan permohonan oleh Panitia kepada Bupati c.q DPMD melalui Camat.


- (4) DPMD melakukan verifikasi selanjutnya diajukan kepada BPPKAD.
- (5) BPPKAD menyalurkan dana Pilkades dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa untuk selanjutnya Bendahara Desa mencairkan serta menyalurkan kepada Panitia.
- (6) Untuk pengadaan perangkat e-voting yang kegiatannya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan selanjutnya perangkat tersebut menjadi aset desa yang bersangkut.an.

## Bagian Kedua

## Bersumber dari APBDes

## Pasal 105

- ( 1) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara yang meliputi:
- a . honorarium/ transport/ makan pengamanan; minum tenaga
- b. sewa kendaraan/perlengkapan;
- c. makan min um Panitia/BPD /Timwas/Tim Pendamping dan Undangan;
- d. pembuatan spanduk; dan
- e. kebutuhan lain yang belum dianggarkan pada biaya yang bersumber dari APBD.
- (2) Biaya Pilkades antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan kepada APBDes.

## Pasal 106

- ( 1) Panitia wajib menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari APBD dan APBDes secara efektif, efisien dan tidak tumpang tindih.
- (2) Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa wajib menyalurkan biaya Pilkades kepada Panitia yang diterima dan dibelanjakan oleh Panitia sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Panitia berkewajiban menyusun dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban · anggaran Pilkades kepada Kepala Desa melalui Bendahara Desa dan harus diketahui oleh BPD pada surat pengantar.


## BAB VII

## SANKSI, PENYELESAIAN MASALAH DAN PEMERIKSAAN

## Bagian Kesatu Sanksi

## Pasal 107

- ( 1) Anggota BPD yang terbukti melakukan pelanggaran dalam Pilkades diberikan sanksi teguran keras secara tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Perangkat Desa dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terbukti melakukan pelanggaran dalam Pilkades diberikan sanksi teguran keras secara tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Apabila Panitia Pilkades yang terbukti melakukan pelanggaran maka BPD dapat mengganti dan mengangkat Panitia Pilkades yang baru.
- (4) Ketentuan hak memilih dan dipilih bagi Anggota TNI/ Polri berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam lingkungan internal TNI/ Polri.
- (5) Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran dalam Pilkades diberikan sanksi teguran secara tertulis sampai dengan pembatalan sebagai calon Kepala Desa, dalam hal mengandung unsur pidana akan diproses oleh pihak yang berwajib sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Masyarakat atau pemilih yag terbukti menerima uang dan atau barang untuk dipengaruhi salah satu calon Kepala Desa wajib melaporkan kepada Panitia Pilkades dan BPD.

## Bagian Kedua Penyelesaian Masalah

## Pasal 108

- (1) Setiap permasalahan Pilkades wajib diselesaikan di tingkat desa oleh Panitia dan BPD.
- (2) Upaya penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui :
3. a . panitia melakukan identifikasi dan merekapitulasi sanggahan yang disampaikan oleh calon dan saksi calon pada waktu masa sanggahan;
- b. panitia melakukan rapat untuk membahas satu persatu sanggahan permasalahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku dan Tata Tertib Pilkades;
- c. setiap sanggahan permasalahan harus diputuskan dalam rapat Panitia dan disampaikan kepada calon dan saksi calon;


- d. dalam hal calon dan saksi calon belum menerima maka Panitia meneruskan permasalahan kepada BPD;
- e. berdasarkan surat Panitia, pimpinan BPD mengundang anggota BPD untuk melaksanakan rapat guna menjadwalkan rapat dengan Panitia Pilkades;
- f. BPD melaksanakan rapat bersama Panitia dengan mengundang untuk membahas permasalahan yang belum selesai;
- g. BPD dan Panitia harus membuat Keputusan terhadap permasalahan yang disanggahkan dan menyampaikan secara tertulis dan lisan kepada calon atau saksi calon; dan
- h. Dalam hal para calon atau saksi calon belum menerima maka BPD menyampaikan secara tertulis permasalahan dan keputusan yang diambil kepada Camat.
- (3) Dalam hal tidak selesai di desa maka wajib diselesaikan oleh Camat bersama Tim Pengawas dan Tim Pendamping Kecamatan dengan cara :
- a. mempelajari dan mengkaji secara seksama terhadap permasalahan yang disampaikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib Pilkades;
- b. mengundang BPD dan Panitia untuk membahas lebih lanjut sesuai hasil kajian yang dilakukan;
- c. mengambil Keputusan untuk disampaikan secara tertulis dan lisan kepada calon atau saksi calon;
- d. dalam hal para calon atau saksi calon belum menerima maka Camat menyampaikan secara tertulis permasalahan dan keputusan yang diambil kepada Bupati c.q DPMD selaku Penanggung Jawab Tim Panitia Pilkades Ka bu paten.
- (4) Dalam hal tidak selesai di Kecamatan maka diselesaikan di Kabupaten oleh Tim Panitia Pilkades Kabupaten.

## Pasal 109

Dalam hal alasan calon atau saksi calon tidak menerima Keputusan Panitia, BPD atau camat tidak sesuai ketentuan yang berlaku maka proses penetapan Kepala Desa terpilih tetap dilanjutkan.

## Bagian Ketiga Pemeriksaan

## Pasal 110

- (1) Dalam hal belum selesai oleh Tim Fasilitasi Kabupaten maka harus dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin yang hasilnya sebagai rekomendasi pengambilan Keputusan Bupati.


- (2) Dalam hal terjadi permaslahan Pilkades masih di tingkat Desa, Bupati dapat memerintahkan Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN

## Pasal 111

- (1) Mantan Kepala Desa, mantan Anggota BPD dan Mantan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan tidak hormat dilarang mengajukan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa pada Pilkades secara defenitif maupun Pilkdes Antar Waktu selama 1 (satu) periode jabatan Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa ASN yang terpilih sebagai Kepala Desa maka Perangkat Desa lainnya merangkap sebagai Sekretaris Desa.

## Pasal 112

Dalam hal Kepala Desa Defenitif meninggal dunia atau habis masa jabatan maka Camat memberikan Surat Tugas kepada Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kepala Desa dan/ atau Keputusan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa oleh Bupati.

## Pasal 113

Camat menyampaikan usul pengangkatan Penjabat Kepala Desa melalui tahapan dan persyaratan yaitu :

- a. Camat mengidentifikasi ASN yang akan diajukan sebagai Calon Penjabat Kepala Desa;
- b. Camat dapat mengundang BPD untuk memintan saran pertimbangan dan masukan terhadap ASN yang akan diajukan sebagai Calon Pejabat Kepala Desa;
- c. Camat mengajukan permohonan izin/rekomendasi kepada Kepala SKPD tempat ASN yang bersangkutan bertugas;
- d. Camat menyampaikan usulan Calon Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui kepala DPMD.

## Pasal 114

- (1) Bupati dapat mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Desa dikeranakan :
- a. terjadinya kondisi tidak memungkinkan adanya ASN yang yang akan diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa;
- b. Kepala Desa Definitif diberhentikan oleh Bupati yang status pemberhentiannya masih dalam proses hukum;
- c. Kepala Desa Definitif diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a harus berasal dari Sekretaris Desa non ASN dengan pertimbangan berdasarkan tatanan jenjang hirearki jabatan dalam organisasi Pemerintah Desa.


- (3) Pelaksana Togas (Plt) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berasal dari Sekretaris Desa (ASN /Non ASN) dengan pertimbangan berdasarkan ta tan.an -jenjang hirearkijabatan dalam organisasi Pemerintah Desa.
- (4) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa tidak diambil sumpah dan tidak dilantik serta tidak mendapat penghasilan tetap sebagai Kepala Desa.

## Pasal 115

Kelengkapan dokumen administrasi pelaksana kegiatan pemilihan Kepala Desa sekurang kurangnya meliputi :

- a. seluruh Berita Acara/Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat BPD Berkaitan dengan Pembahasan Kegiatan Pilkades;
- b. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pilkades;
- c. seluruh Berita Acara/Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat Panitia Pilkades;
- d. Keputusan Panitia Pilkades Tentang Tata Tertib Pilkades;
- e. pengumuman tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani oleh seluruh Panitia;
- f. Daftar Penduduk Potensial Mata Pilih Pilkades dari Pemerintah Kabupaten;
- g. Daftar Mata Pilih Sementara (DPS);
- h. Daftar Mata Pilih Tambahan;
- i. pengumuman persyaratan dan waktu pendaftaran Bakal Calon sesuai tahapan seleksi Bakal Calon Kepala Desa;
- J. Daftar Mata Pilih Tetap (DPT);
- k. salinan DPT;
1. surat suara (apabila pemungutan suara secara manual);
- m. surat undangan bagi pemilih untuk melaksanakan pemungutan suara;
- n. surat Mandat Saksi Calon;
- o. struk Bukti Pengosongan database e-Voting;
- p. Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara dengan ukuran standar F4;
- q. Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan suara ukuran lebar untuk disaksikan masyarakat yang hadir;
- r. Berita Acara Pemilih yang tidak membawa undangan memilih;
- s. Berita Acara yang menjadi pendamping bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara sendiri dari keterbatasan fisik;
- t. Berita Acara penetapan Kepala desa terpilih;
- u. Dokumen berkas persyaratan Bakal Calon;
- v. surat pengantar Panitia/BPD/Camat;


- w. Dokumen sanggahan dari calon atau saksi calon; dan
- x. Dokumen lain yang diperlukan dalam Pilkades.

## Pasal 116

Tata Tertib Pilkades yang harus disusun dan ditetapkan oleh Panitia setelah dikonsultasikan dengan BPD, Tim Pendamping/ Pengawas Kecamatan dan Camat wajib memenuhi ketentuan yaitu:

- a. tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mentri, Peraturan Daerah Peraturan/ Keputusan/ Juknis Bupati;
- b. mengatur ketentuan yang bersifat kearifan local Desa yang diarahkan supaya Pilkades lebih am.an, tertib,lancer dan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- c. harus disosialisasikan kepada seluruh Calon dan saksi Calon.

## Pasal 117

Dalam hal Kepala Desa Terpilih telah dilantik kemudian berhenti atau diberhentikan, maka telah dihitung sebagai 1 (satu) periode masajabatan Kepala Desa.

## Pasal 118

Calon pemilih yang memiliki keterbatasan pisik, sehingga tidak dapat menggunakan hak Pilih secara e-Voting, maka yang bersangkutan diperbolehkan menggunakan hak pilih secara manual yang disiapkan oleh Panitia Pilkades.

## Pasal 119

Pengaduan terhadap permasalahan Pilkades hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala. Desa atau saksi Calon yang bersangkutan atau pihak berwenang yang dikuasakan Calon Kepala Desa Dalam kurun waktu masa senggahan.

## Pasal 120

Dalam hal biaya Pilkades belum terpenuhi pada APBD Induk akan dianggarkan kembali pada APBD Perubahan Tahun Anggaran berjalan.

## Pasal 121

Pemerintah Desa, BPD dan Panitia Pilkades wajib melakukan sosialisasi kegiatan Pilkades mulai dari persiapan, Pelaksanaan sampai dengan pelaporan melalui :

- a. spanduk yang berisikan informasi dan ajakan untuk menyukseskan Pilkades ditempat-tempat strategis;
- b. spanduk ucapan selamat datang dan terima kasih kepada pemilih yang melakukan pengumutan suara di TPS;


- c. kegiatan formal di Desa seperti penyuluhan, pelatihan dan sejenisnya;
2. d . pemberitahuan di tempat-tempat keramaian dan atau hajatan · penduduk; dan
- e. media lain yang sesuai dengan kearipan lokal Desa yang bersangkutan.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 122

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 145 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 145 Tahun, 2015), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 123

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang · mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.



Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal 1 • , o~tu&amp;t r 2017

~

BUPATI BANYUASIN,

..,.. S. A. SUPRIONO

Diundangkan di Pangkalan Balai pacfa tanggal I~ or-tobt r 2017

SEKRETARIS DEARAH KABUPATEN BANYUASIN,


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR ll'i