Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2016 tentang PENYERTAAN MODAL PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 20 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan nasabah dibidang perbankkan pada Bank Pembiayaan Rakyat SyariaH (BPRS), maka perlu adanya peran serta Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam bentuk Penyertaan Modal;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada peraturan perundang - undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Lampung Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tambahan
- Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat (BPRS) adalah Lembaga Perbankan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.
6. Penyertaan Modal adalah menanamkan dana pada suatu badan usaha melalui pembelian saham atau obligasi.
TUJUAN
BAB II - TUJUAN
Pasal 2
Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPRS Lampung adalah :
- d. agar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat masuk pada kelompok Bank Regional dengan jumlah modal sesuai dengan ketetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- e. untuk dapat meningkatkan daya saing, guna mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah maupun nasional;
- f. untuk mendukung perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk perbankan;
- g. dalam rangka meningkatkan kemampuan dan fleksibelitas bank untuk turut membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan daerah; dan
- h. untuk meningkatkan pendapatan daerah.
SUMBER DAN BESARNYA DANA PENYERTAAN MODAL
BAB III - SUMBER DAN BESARNYA DANA PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
Sumber dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyertaan Modal bersumber dari Dana APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2017.
BAB III - SUMBER DAN BESARNYA DANA PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
Besarnya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebesar Rp. 1.000.000.000,( satu milyar rupiah).
PROSES PENYERTAAN MODAL
BAB IV - PROSES PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
Bupati memproses Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Liwa pada tanggal 20 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, NIRLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 11 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG : 11/417/LB/2016 ## BAB V ## BUKTI PENYERTAAN MODAL Pasal 6 Pada setiap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diterbitkan sertifikat saham oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. ## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Liwa pada tanggal 20 Desember 2016

Penandatangan: BUPATI LAMPUNG BARAT, MUKHLIS BASRI