PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 8 Tahun 2017 tentang TATA CARA TUlfTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH KEPADA PEGAWAI APARATUR-SIPIL NEGARA. BUKAN BENDAHARA, PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMEIUN1'.AH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN ANGGARAN2017 WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tuntutan ganti kerugian daerah kepada pegawai aparatur sipil negara bukan · bendahara, pejabat daerah dan pejabat lain dilingkungan pemerintah Kota Pematangsiantar, diperlukan pedoman tata cara tuntutan ganti kerugian daerah dengan peraturan walikota;
•
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf . a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada . Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, Pejabat Daerah dan Pejabat · Lain Di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
2. : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan. Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999: Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor . 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun . 2004 . tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
· Mengmgat
!
•
'
j
'
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pëngeloläan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Nëgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
2. ·· 44!318) · 't , · · · · .. .-.,·. . ii. 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah (Lembaran : Negara Rëpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor
3. 7~ ·l.-Jn.d~g-:"tll:14artg·1Nomor 12 Tahun 20tl tentangPembentukan { =~;=~t~;'rJ~~~\f!1'~ :l~:eg~~p R~pti.blikindonesia;.N'omqr 5234); . ·.. ·
4. ·s~·::l.ln,d~~Pndang,..Nornor 5:T~µh ··2014.\_tentapg,Apar.atur· Sipil ,,, N~gat7a·&lt;(Letn't.&gt;aj"an ·Negaia ··Repu.lJ}ik: Itidpnesia'. Tahun 2014 . ·. l\lome3r ··,(5, Tambahan ··Lemb~ail, :. Negara '. Republik Indonesia · .No~or&lt;54:~4);
9. . ll~qan;g~Undang .Nomor 23 Tahun · 2014 Tentang ··· Pemerintaharr Daerah ···(Lembara.n- Negara Republik Indonesia 'Fa:Q.un).:'..2914 Nomor · 244, .. T:am:pahan Lernbaran . Negara · ·. R~pub~;:Jndonesia Nomor. ·5587), -sebagaimanatelahdiubah , :1:ieb~rap,a·.:. :kali :terakp.ir · dengan \_.· Undang-undang Nomor 9. ·.· :$'~h'.'.un/:·.~.Q:1:q, 'tentang .· :Pirubahaji Kedµa .atas Undang-undang . ·Nohto?:&lt;9"!fahun 2015 ten~J~ Perubahan-Kedua Atas UndangJ1n(laµg:·N:~µior ~~·-t~l;l11,: .. ~,9·:1~ tentang Pemerintahan Daerah .. · .:(betnar~'""Ne~~a Re,publi~'+Jp:do.h.~sia Tahuri.. 201 S Nomor. 58, : ,'Iltp:11;,l@~, · Lembaran · 'N:¢gata( . Republik . Indonesia Nomor S:67-9);' . . . . . . .
6. 10.: :Qnd.a,ng··il;J~dang .Nomor . 3():·'J:$1:!tl ,,2014' ten,tangtAdmjni~tra~i ····· - ··11t!Ijt,~~~~tt!c:=z~Jlt:
7. 1l.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya: Daerah Tingkat II Pemátangsiántar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaràn Äegara Republik: Indonesia Tahun 1986 Nömor 21, Tambahan Lembaran Nëgara Republik Indonesia
8. 12.Peraturan Pemerintah: Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah: (Lembaran Negara Republik Indönesia Tahun 2005 Nomor 31);
9. 13Peraturan Pemerintahs Nømor 58 Tahun 2005. tentang: Pengelolaan Keuängan Daerah : (Lembaran: Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Aparatur Sipi Negara Bukan Bendahara Atau Pejabat Lainnya (Lembaran Negara : Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor , 5934);
.
.,
•
•
'I
Menetapkan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang ·petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 201 7 · ten tang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
21. Peraturari Walikota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota .Pematangsiantar;
22. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Furigsi serta Tata . Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
23. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunari Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
24. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dlnas-DinasDaerah Kota Pematangsiantar;
25. Peraturan Walikota Pematangsiantar · Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
26. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Busunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta: Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar.
MEMUTUSKAN
: PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BUKAN BENDAHARA, PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN ANGGARAN 2017.
•
•
'I
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kata Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kata Pematangsiantar.
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah Kata Pematangsiantar dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk. kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
7. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/ Daerah.
8. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
9. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
10. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
11. Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditambah termasuk pegawai honorer/ tenaga harian lepas.
12. Pejabat Daerah adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lingkungan daerah yang merupakan alat kelengkapan daerah. ··
13. Pejabat Lain adalah pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat daerah, tidak termasuk bendahara dan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara.
14. Pihak Yang Merugikan adalah Aparatur Sipil Negara Buk~ Bendahara atau Pejabat Lain yang ## BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
- (1) Peraturan walikota ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan:
- a. Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara; atau
- b. Pejabat Daerah;
- c. Pejabat Lain:
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang, Surat Berharga dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, Pejabat Daerah atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
PENGAMANAN UANG, SURA'tBERHARGA, DAN/ATAU BARANG
BAB III
Pasal 3
- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara Bukan Bend~ara, Pejabat Daerah atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
- a. uang, surat berharga, dan/ atau barang mili\_k daer~ ~ang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/ atau
;
I
I
I
11
:
·
..
;,.::.-
;,
-(.
?·/·,.
, '
~--
-
.:f"?"
;
...
..
;'.:.'.
- yang berada dalam penguasäannya kemungkänan terjadinya Kerugian Daerah
- '" . ."'' (2) Setiap Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau mëlalaikan kewajibannya baik Jangsung ataù tidak langsung yang merugikan keuangan; daërah divajibkan mengganti kerugian dimaksud
·~,
···''.
B~{TV,&lt; .· . ; ' ·:-·.
BAB III
Pasal 4
Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
- a: hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b: Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;\_
- C Pemëriksaan Badani Pemeriksa Këuangan;
- d Laporan tertulis yang bersangkutan;
- e Informasi tertulis dari masyarakat sëcara bertanggungjawab;
- f Perhitungan ex officio; dan
- g* Pelapor secara tertulis
Pasàl 5
- (1) Atasan langsung atau kepala organisasi perangkat daerah wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalan Pasal 4
- (2) Atasan langsung atau kepala organisasi perangkat daerah dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara; Pejäbat Daërah atau Pejabat Lain untuk mëlakukan tugas verifikasi terhadap infommasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) hal
BAB III
Pasal 7
Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, .PPKD sebagaimana dimaksud ·. dalam Pasal 7 membentuk TPKD dengan Keputusan Walikota.
BAB III
Pasal 8
Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, .PPKD sebagaimana dimaksud ·. dalam Pasal 7 membentuk TPKD dengan Keputusan Walikota.
BAB III
Pasal 9
- (1) TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 [tujuh] hari kerja setelah dibentuk.
2. (2). Dalam penieriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang;
- a. menyusun 'kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
- b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah; ·
- c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik ASN Bukan Bendahara, Pejabat Daerah atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian . Daerah; dart
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
BAB III
Pasal 10
Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
•
•
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/ diduga terlibat/ mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
BAB III
Pasal 11
TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dan/ atau bantuan dari pihak yang memiliki kompetensi. ·
BAB III
Pasal 12
- ( 1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan .
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan TPKD.
- (6) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada Walikota.
BAB III
Pasal 13
- ( 1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) menyatakan bahwa:
- a. kekurangan uang, surat berharga, darr/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai ASN Bukan Bendahara, Pejabat Daerah atau Pejabat Lain; atau
- b. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
- b. jumlah Kerugian Daerah.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/ surat berharga/barang.
-
-----------------
•
•
BAB III
Pasal 14
- (1) PPKD menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), sebagai berikut:
- a. menyetuJui laporan hasil pemeriksaan; atau
- b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam . hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam . Pasal 13 ayat (1) tidak disetujui, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud , dalam Pasal 13 · ayat ( 1) disetujui, segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keterangan · Tanggung Jawab Mutlak
BAB III
Pasal 15
- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disetujui, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan yang ditetapkan dengan surat keputusan.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Y ang Memperoleh Hak/ Ahli W aris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh . hak/ahli waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM. ·
- (4) SK'FJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. · identitas Pihak yang. merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris;
- b. jumlah Kerugian Daerah yang .harus dibayar;
- c. cara chm jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
- d. pernyataan penyerahan barangjaminan; dan
9. ·e. pernyataan dari Pihak yang. merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barangjaminan .sebagaimana dimaksud pada ayat (4).hurufd, disertaidengan: ·
- a. daftar barang yang menjadi jaminan; ·-. l
12. b, bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
- c. surat kuasa menjual.
BAB III
Pasal 16
- (1) Penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris wajib mengganti kerugian daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu Walikota dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (6) Dalam hal Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.
BAB III
Pasal 17
Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu · sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan SKP2KS
BAB III
Pasal 18
- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima lapor~ dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 'paling sedikit memuat materi:
- a. identitas Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris; ·
- b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
- c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
- d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
- e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
;&lt;:\_,.,-
:
.••
t~~\·\_, -~
;
.-··:
...
·,
.
:
•
.:
.·
.
.
.
'
-I'
.r :."
·-
.
,,t.:·
.. ~
•.':
,,
.·.
r~
.
,·'·
' .•·.r
.
..
.
--
:~. menyampaikan SKP2KS kepada Pihak
Pasalil9
Penggantian Kerugian Daerah
BAB III
Pasal 23
- (--J'.:),\nl~.~ :·}~gka: ,'.·i~ny~les\_a,i \_\_ :~· . f'~~.~m~ ';: I)~er..~;:-,;;.:~~;~~~~p;n~a. r~-dimfilcsucd\dalam:Ra~\_a1'·22~-l!P :, J!t1em,~~~t\Jk;:~aJ,~lj-~-~---·.·.· · .. ·'.-:-. /' : -. ~&gt;-"t!t·,~ \_ 11,,...~, ... '·'·it,~~ ·. ~~: ________________ ~ ~ -· ,, l · · ,. .:·,::&gt;-··~'·r-; · ;·'.':;· ~ · , ~ '\ · . -;, -. ~ .. fJ":~-, \_ · ,
- (2) :J~hli·;· i~ggotii-&gt;Majeli~~.:sebS:~aimari$'. \ailil,a}{'s-qq .. \_\@ada'·· ~y~t ( 1) .. \f ~-li:. ::·'. ·'..~3·:o(:~~) · ·or~~tii~/~;"l(ilili:aJ!.:otf~g.: \_.. i \_. · .. · . · .. .. r ·""°'" ~\/ ..· ,.: , . · .. ,· ''.::\·;&lt;G';;~',)J. ,,:;:.:2,. '\ . . . . . ·. . ,:
·
·:.-.~
';·~\_fi·.:.
.,
-.
.;''
.
·,
'
,~:-
,-;
.
',,·:,'
l
..
,
..
'
·'-·~
-,
:·:.:.:
·,.
·,)
.
.
···.
.
.
\_
-
..
.
..
..
;/,
:~ y·.:.
v
•
.
'&lt;I
,
I
'
~.-·\··
.
·'
··.
.:.-
'S.;
';
.:
I
/
.
'•r
..
~
~·
..
..
.·:·
...
..
,·•·I·,,,,
.
..
'
.
·
...
.
:
: .,
'";•
;
·I·~'·
,\_·,.·
.
;·
••.•
: •.•
·=
:
'.
·
.:
·:·
..
~·.
:
.
- (3) Anggota Mäjelis dimaksud pada: rayat; (2) yang dibentuk oleh Walikota; terdiri dari:
2. pejabat/ pegawai padaisekretariat daerah kota;
3. b pejabat / pegawai pada inspektorat kota; dan
4. pejäbatk pegawai yang diperlukan sešuaï: dengan keahliannya
Pasali24
Majelis mempunyai tugas dan pertimbangan kepada PPKD atas:
- penyelesaian atas: kekurangan uang; surät berharga; dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar bukum atau lalai Aparatur Sipil-Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (1) huruf b;
- b: penggantian kerugian seteläh pihak yang merugikan pengampulyang memperoleh haklahli dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksúd dalam Pàsal 17 dan
- penyelesaian kerugian yang telah diterbitkan SKP2KS sebägaimana dimaksudi dalam Pasal 18 ayat (2)
Pasal25
BAB III
Pasal 24
- (1) Dalam melaksanakan tugas sëbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Majelis mëlakukan sidang:
BAB III
Pasal 25
- (1) Dalam melaksanakan tugas sëbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Majelis mëlakukan sidang:
- (2) Mâjêlis melakukan: sidang apabila dihadiri olëh 3; ;(tiga) orang atau 5 (lima) orang:
3. ,·;., .. · (3)* Dalam menetapkan putusan musyawarah
.:'.: &gt; ••
'. ·.··
'.~
..
':
Dalam sidang untuk penyèlesaian atas kekurangan uang; surat berharga; dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan: melanggar hukum atau lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara; Pejabat Daerah atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal: 28
- . · - · - :~.dariWaijiJ,;1;,;ji,n~\v.ang;:~en.ge~14j{tem~dµ:iya·{,~~ro~·-g.aer.~;-. · .: ! ~.-1· · ' ·, · ~ l '-',:. L-..\_~\. ·',·.,· · -'· ·. ~: '. \_,,·;;·:,&lt;. i ").-"};" &lt;.; ~~ · · ., · · '\ ·(· ··.-;,"'.:.· · ·, ,~ · ,-' ;, ' . ·· lik .. ·.:m~~-fa~;-, ·. ·-~· Y.~t~fEingan:/p~na~~~t;.J &amp;ari; \_:ri,aii~~~ber,\:;y~g)ri~m.iliki'memeriksa dan mewawancarai Pihak yang keahlian tertentu;
- c: memeriksa bukti yàng disampaikan; dan atau
~:
..
- d
.:
.;,
··.,~
..
. :
~·
.)/ .
"~·
,·.
).
-;.\_.\_.:
•:.
: ·~.(;.\:it~-.
.. ,,
':
.
.
~-
.
~~
:,
( \\
•
~
.
.
..
..r:'
•.
,
·.,
•
•;1.
,·
.-·.
:
·t-·
. -.\
·1
.1
...
'·
J
•
,
.
i
BAB III
Pasal 26
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud j pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan: i
- a. uang,. surat berharga, dan/ atau barang milik j negara/ daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau ! i
- b. uang dan/ atau barang bukan milik negarb../ daerah yang I berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. I
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (~) disampaikan I kepada PPKD. ! ;
T
- a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik I negara/ daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau !
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan: ! I
- b. uang dan/ atau barang bukan milik negara/ daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil /Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. ·
4. dengan sesuai i (5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
Pasal 28
- ( 1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukpm atau lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara ata-q Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui J PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali. I I
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majeli$.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa: !
- a. kekurangan uang, surat berharga, clan\! atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau . I
'
-
--
--
'------------
•
..
- b. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, disertai dengan dokumen pendukung.
BAB III
Pasal 29
- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
;
- a. menyehtjui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a; atau
- b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21.
BAB III
Pasal 30
- ( 1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik negara/ daerah yang berada dalam penguasaan aparatur sipil negara bukan bendahara atau pejabat lain; dan/ atau
- b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan aparatur sipil negara bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemeriiltahan .
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), PPKD mengusulkan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
- b. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. ·
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian kerugian daerah terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Majelis melakukan ha! sebagai berikut:
- a. memeriksa kelengkapan pemyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/ daerah; dan/ atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
BAB III
Pasal 31
- ( 1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
BAB III
Pasal 32
- ( 1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis;
- merugikan/ pengampu/yang b. identitas Pihak yang memperoleh hak/ ahli waris;
- c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
- d -. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;dan
- e. daftar barang jaminan Pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/ daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara/ daerah; dan
- d. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris.
-··
•
- ( 1) · - Dala.m,si(\la:ng\_ untuk \_ p~nyel,e~aj~· Kerugian Daerah yang -telah ditefl;,itkan · SKP~~s sebE!-g~iµ'rg dimaksud -dalam Pasal 26 . hurufc; Jang,\_ tidak-ada.:pei);g~Ju.~ kebet~tan· dari Pfha.J/yang nierugi~:/ peµgarri.pu/¥,aIJ:g/m¢mperol~h hak/ ahli' waris,' Majelis lllel~#;ultan&gt;hal sebt;igai:berikut:-.
- a. rn;emenlcsa .laporan hasil pemepks~an TPKD - sebagaimana clli.naksud·dalan1 Pasal 14 ~y.at (1) huruf a; . . .
- b. ~emeriksa .. laporan . n1engenai alasan tidak dapat diperol~hnya. SKTJM sebagaimana dimaksud .dalam Pasal 18 · ayat {ll; d~/atau
- c. - c~al lEµn .,.,yang, . diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah. . . .
- (2) \_
- [I] ## BAB VI
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH
,
- (1) Dalam . rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
- a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, pejabat daerah atau Pejabat Lain; dan/ atau
- b. barang -bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, pejabat daerah atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. nilai buku; atau
- b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
PENAGIHAN DAN PENYETORAN
- ( 1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar:
- a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
- b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); a tau
BAB VII - PENAGIHAN DAN PENYETORAN
Pasal 35
- c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.\_
BAB III
Pasal 36
- [I] ## BAB VI
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH
BAB III
Pasal 37
,
- (1) Dalam . rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
- a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, pejabat daerah atau Pejabat Lain; dan/ atau
- b. barang -bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, pejabat daerah atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. nilai buku; atau
- b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
PENAGIHAN DAN PENYETORAN
BAB VII - PENAGIHAN DAN PENYETORAN
Pasal 38
- ( 1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar:
- a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
- b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); a tau
- c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.\_
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
BAB VII - PENAGIHAN DAN PENYETORAN
Pasal 39
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
BAB VII - PENAGIHAN DAN PENYETORAN
Pasal 47
Walikota melaporkan' penyelesaian Kerugiàn Daerah: kepada: Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam: puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai
.
; ..
p~~ij&lt;~B
i,·:
.
·•
. ;;·-~J~':1~~~ti~i~
,
!
... KEWID·T~l-·SAN~si ·~~mttf~r-iJ1.Ai~~l::KERWGEi\:N,·BEN@~N . ·" '. ' ,,;; ,. ,. ): ''. ' ' "''SAN:&amp;SI~,VMNNYA . . ..
·'.~~{;!t:
..
·.
.
.
•.,,.
·.
,.:.
:
'
'
.
c,,-
BAB VII - PENAGIHAN DAN PENYETORAN
Pasal 49
~-~' ·\. \,.t,, .· I · \.r· :· .. &gt; ·. · Mcrugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti dapat dikenai 'sanksi administratif: pidana.
..
--~-
··~-.-
.
.:.
.
.,
•.
~-
;
;
•
•
Putusan pidana tidak membebaskan pihak yang merugikan dari tuntutan ganti kerugian.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 51
- ( 1) Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, W alikota dapat menugaskan/mendelegasikan kepada Pejabat/Kepala Organisasi Perangkat Daerah tertentu pada Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan kewenangan PPKD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52
Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku:
- a. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan W alikota ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya.
- c. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur tersendiri dengan Keputusan W alikota.
'1
•
••
·~·
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar. · BERITA DAE H KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR W PANJAITAN

Penetapan: Diundangkan di Pematangsiantar

Penandatangan: pada tanggal "to ol,!1o~ '2o r'r)- · Plt. SEKRETARIS DAERA AERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,