UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1951 (LEMBARAN NEGARA NO 26 TAHUN 1951) UNTUK MEMPERPANJANG WAKTUBERLAKUNYA ATURAN HUKUM TERMAKSUD DALAM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termadtub pada pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat (Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1951) untuk memperpanjang waktu berlakunya aturan hukum termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141);
Menimbang
:
bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
Mengingat
:
Pasal 3
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 97
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 No. 141)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
PASAL I
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat (Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1951, Lembaran Negara 1951 No. 26) untuk memperpanjang waktu berlakunya aturan hukuman termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141) ditetapkan sebagai Undang-undang, yang bunyinya sebagai berikut:
Pasal Tunggal
Tahun 1951 yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141) diubah menjadi tahun 1952.
PASAL II
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO. LEMBARAN NEGARA NOMOR 59 TAHUN 1954

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1954. WAKIL PRESIDEN REPUBLLK INDONESIA, ttd MOHAMMADHATTA

Penandatangan: PERDANA MENTERI, ttd ALI SASTROAMIDJOJO.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR15 TAHUN 1954 TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1951 (LEMBARAN NEGARA NO 26 TAHUN 1951) UNTUK MEMPERPANJANG WAKTUBERLAKUNYA ATURAN HUKUM TERMAKSUD DALAM
PENJELASAN
Pasal 3
AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA TAHUN 1948 NO 141)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG. Dalam tahun 1948, berhubung dengan keadaan-keadaan yang luar biasa di negeri ini dalam lapangan ekonomi, Pemerintah Indonesia telah berpendapat dan menganggap perlu dan harus meninggikan untuk sementara waktu hukuman setinggi-tingginya yang dapat dijatuhkan menurut pasal 19 Ordonansi Devisen 1940 Staatsblad Indonesia 1940 Nr 205 sebagai ditetapkan lebih lanjut dalam pasal 1 dan pasal 2 Staatsblad 1948 Nr 141. Peninggian sementara ini ditentukan dalam pasal 3 kalimat 2 Ordonansi tersebut belakangan, di mana ditetapkan, bahwa yang ditentukan dalam pasal 1 hanya berlaku sampai 1 Januari 1951. Kiranya tidak perlu diterangkan lebih lanjut, bahwa alasan-alasan yang menyebabkan ketika itu meninggikan hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan masih tetap berlaku; oleh karena itu maka adalah sangat perlu, untuk memperpanjang waktu tersebut. Pasal-pasal ini tiada perlu dijelaskan lebih lanjut. Termasuk Lembaran-Negara No 59 tahun 1954. Diketahui : Menteri Kehakiman, ttd DJODY GONDOKUSUMO TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 582