PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI SULAWESI SELATAN  SINJAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2014 Nomor 1 Tahun 2014 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 27 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Sinjai telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2014;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Sewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 62);
10. 31 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan
BUPATI SINJAI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
Rp. 758.290.234.381,00
2. Belanja Daerah
Rp. 784.689.382.757,00
Surplus/(Defisit)
(Rp. 26.339.148.376,00)
3. Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan
Rp. 27.399.148.376,00
- b. Pengeluaran
Rp. 1.000.000.000,00
Pembiayaan Neto
Rp. 26.399.148.376,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
Rp. 0,00
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp. 26.063.336.412,00
- b. Dana Perimbangan sejumlah
Rp. 593.268.895.246,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
Rp. 138.958.002.723,00
Rp. 8.146.200.000,00
- b. Retribusi Daerah sejumlah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp. 6.371.827.400,00
- Rp. 2.587.719.012,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sejumlah
- sah
- Rp. 8.957.590.000,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak Rp. 16.325.505.246,00
- sejumlah
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah
Rp. 521.628.340.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
Rp. 55.315.050.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah sejumlah
Rp. 0,00
- b. Dana Darurat sejumlah
- c. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan dari Pemerintah daerah lainnya sejumlah
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
- e. Bantuan Keuangan dari provinsi, pemerintah daerah lainnya sejumlah
Rp. 0,00
Rp. 20.451.978.203,00
Rp. 109.610.375.000,00
Rp. 8.895.649.520,00
Pasal 3
| (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 462.845.216.238,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 321.844.166.519,00 |
| (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : | (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : | (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : |
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 445.963.963.738,00 |
| b. Belanja Bunga sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Belanja Subsidi sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Belanja Hibah sejumlah | Rp. | 4.672.997.500,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. | 531.000.000,00 |
| f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota | dan Rp. | |
| Pemerintah desa sejumlah | | 0,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi / kab / kota dan Pemerintah desa sejumlah | Rp. | 10.477.255.000,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. | 1.200.000.000,00 |
| (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis | (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis | (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis |
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 17.375.360.000,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. | 163.093.355.133,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp. | 141.375.451.386,00 |
Pasal 4
| (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam | Pasal 1 | terdiri dari : |
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. | 27.399.148.376,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 1.000.000.000,00 |
| (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis | (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis | (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis |
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran | Tahun Rp. | 27.399.148.376,00 |
| Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| e. Penerimaan Kembali pemberian sejumlah | Pinjaman Rp. | 0,00 |
| f. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| g. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendapatan : | huruf | b terdiri dari jenis |
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Penyertaan Modal (Investasi ) Daerah sejumlah | Rp. | 1.000.000.000,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

| a. | Lampiran I | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. | Lampiran II | Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| c. | Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| d. | Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| e. | Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. g. | Lampiran VI Lampiran VII | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; |
| h. | Lampiran VIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; |
| i. | Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya; |
| j. | Lampiran X | Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| k. | Lampiran XI | Daftar dana cadangan daerah; dan |
| l. | Lampiran XII | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. |

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 27 Januari 2014

BUPATI SINJAI, ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal 27 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, ttd

H. TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 1


LUKMAN DAHLAN, S.IP.,M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19701131 199003 1 002