Unknown PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2016 tentang KEWAJIBAN PELAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT (berlaku 21 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. Bahwa agar penyelenggaraan pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya kegiatan kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat terlaksana secara efisien dan efektif sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku, perlu disusun suatu mekanisme keija yang baku dalam melaksanakan pengendalian di bidang pembangunan daerah;
- b. bahwa mekanisme pengendalian dimaksud merupakan sistem kerja yang melibatkan unit kerja terkait sesuai kewenangan pada bidang masing-masing dalam menunjang keberhasilan
pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Kewajiban Pelaporan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
- dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Guberaur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
14. Peraturan Gubemur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubemur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8).
M E M U T U S K A N:
Menetapkan : PERATURAN
GUBERNUR TENTANG
KEWAJIBAN
PELAPORAN
PENGGUNAAN
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
(APBN) PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia.
- b. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- e. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh gubemur sebagai wakil Pemerintah guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat provinsi, antara instansi vertikal dengan satuan keija perangkat daerah tingkat provinsi, antar kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, serta antara provinsi dan kabupaten/kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
- f. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan yang diselenggarakan oleh instansi/unit keija yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- g. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
- h. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan keija sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini dibatasi hanya berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- j. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di Provinsi Kalimantan Barat.
- k. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan atau dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat kepada Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- l. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubemur Kalimantan Barat sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- m. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
- n. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.
- o. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
- p. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Keija Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- q. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
- r. Pelaporan APBN adalah penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari APBN sesuai DIPA yang ada.
PENGANGGARAN
Bagian Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAB II - PENGANGGARAN
Pasal 2
- (1) Pendanaan dalam kegiatan Pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari:
- a. Pendanaan Pembangunan Daerah yang berasal dari APBN;
- b. Pendanaan Pembangunan Daerah yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Pendanaan Pembangunan Daerah yang berasal dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Pendanaan APBN yang dikelola oleh instansi vertikal;
- b. Pendanaan APBN yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.
Bagian Kesatu Tugas dan Kewenangan Gubernur
BAB II - PENGANGGARAN
Pasal 3
- (1) Gubemur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Gubemur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan antara lain:
- a. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antarinstansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- b. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- c. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota;
- (3) Selain melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubemur sebagai wakil Pemerintah juga melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), gubemur sebagai wakil Pemerintah memiliki wewenang antara lain:
- a. mengundang rapat bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal;
- b. meminta kepada bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat;
- c. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji;
Bagian Kedua Penganggaran
BAB II - PENGANGGARAN
Pasal 4
- (1) Gubemur sebagai wakil Pemerintah memberikan informasi tentang kebijakan Pemerintah dan instansi vertikal di provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi.
No. 42, 2016
- (2) Program dan kegiatan yang akan disusun dalam rangka penggunaan APBN wajib mengacu pada RKP dan dituangkan dalam Renja-KL;
Bagian Kesatu Pengendalian
BAB III - PENGENDALIAN DAN PELAPORAN APBN
Pasal 5
Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan program dan kegiatan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Gubemur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat wajib melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
BAB III - PENGENDALIAN DAN PELAPORAN APBN
Pasal 6
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah dengan dibantu Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Bagian Kedua Mekanisme Pelaporan APBN
BAB III - PENGENDALIAN DAN PELAPORAN APBN
Pasal 7
- (1) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan Dana APBN dilakukan secara berkala setiap per triwulan, per semester dan per tahun.
- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati/Walikota, Kepala instansi vertikal dan SKPD kepada Gubemur Kalimantan Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan kepada Kementerian/Lembaga pemberi Dana APBN, dengan tembusan kepada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Gubemur menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengkompilasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikannya secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional dengan tembusan kepada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Bagian Ketiga
Jenis dan Komponen Laporan
BAB III - PENGENDALIAN DAN PELAPORAN APBN
Pasal 8
- (1) Bupati/ Walikota, Instansi vertikal dan SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana APBN wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban yang meliputi:
- a. Laporan Manajerial;
- b. Laporan Akuntabilitas yang terdiri dari Laporan Keuangan dan Laporan Barang.
- (2) Tata cara penyusunan Laporan Pertanggungjawaban manajerial dan Akuntabilitas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal 21 Oktober 2016

Penandatangan: ## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, T.T.D ## CORNELIS

Penetapan: Diundangkan di Pontianak Pada tanggal 21 Oktober 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT T.T.D ## M. ZEET HAMDY ASSOVIE BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR