PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 18 Tahun 2011 tentang PEROBAJIAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAB KABUPATEN SITUBONOO NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG INVESTASI DAERAII KABUPA TEN SITIJBONDO T AHlJN ANGGARAN 2010 (berlaku Unknown)
Pembukaan
mengingat usu1an program dan kegiatan prioritas yang dimasukkan dalam Rancangan Kebijak.an Umum Perubahen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 dan Primas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubaban APBD Tahun Angganm 2011 lebih besar dari pada pendapatan daerab sehingga terjadi defisit aoggaran maka Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011 pada PT. BPR Syariah adaJah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) tidak dapat dilaksanekan;
- b. bahwa dala1n rangJca tertib hukum. berdasmbn pertimbengan sebagaimana dimaksud hwuf a, k.onsideran ini, dipandaog perlu menetapkan Perubaban Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situboodo Nomor 1 Tahuo 2010 tentang lnvestasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 dengan suatu Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor I 2 Tahun 1950 Pembentukan Daerahdaerah K.abupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Rq,ublik lndooesia Tahun 1950 Nomor t 9, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Derita Negara Republik. Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tabun 1965 Nomor 19, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Uodang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembartukan Peraturan Penmdang-11odangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 53, Tambaban Lembaran Nepra Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undaog-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teotang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rq,ublik Indonesia Talum 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4437) sd&gt;agaPJl808 tclah diubeh dengan Uodaog-Undaog NOIDOI' 12 Tahun 2008 tentaog Perubahan Kedua Atas Undang-Undaog Nomor 32 Tahwt 2004 tmtang Pemerintahan .Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtm 2008 Nomor 59, Tambaban Lembanm Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahnn 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Talum 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor4578);
10. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tenta.ng Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan clan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4614 ) sehagaimana telah diubab. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laponm Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Infonnasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K.ota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang PengeloJaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- t 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahlm 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerab Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT.) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Seri E Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupateo Situbondo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2009 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahtm 2007 Nomor4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusao Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahllll 2010 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor l Tahwi 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerab Kabupaten Situbondo Nomor 1 TahWl 2010 tentang lnvestasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 01)
Dengan Penetuj■an Benama
DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Meaetapku : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 1 TAHUN 2810 TENTANG INVESTASI DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2010
\
I.
Pasal l
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang lnvestasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010, Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2011, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 16 A dihapus.
Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONOO T AIRJN 2011 NOMOR t'o