PERATURAN BUPATI BOMBANA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daera Kabupaten Bombana, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR '70 TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PEDUDUK DAN KELUARGA BERE CANA KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daera Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendaliaan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 200;~ tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kab pa en Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 1 omor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind nesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten.tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Re ublik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem aran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
'
I
Menetapkan :
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tarnbah n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SU SUN AN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DINAS PENGENDALIAN PEDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOMBANA.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah dalah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana .
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana;
6. Dinas adalah Dinas Pengendalian Peduduk an Keluarga Berencana Kabupaten Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasioru l dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyel.enggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingk ngan Dinas Pengendalian Peduduk dan Keluarga Ber ncana.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pernerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluargs Berencana diwadahi dalam bentuk Dinas.
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Pengendalian Peduduk an Kel arga Berencana Kabupaten Bombana.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan ## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANIS si
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
- ( 1) Dinas Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemeri tahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Peduduk dan Keluarg, Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedu ukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
Dinas Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan kel arga berencana
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim' ksud dalam Pasal 6, Dinas Pengendalian Peduduk dan Keluar a Berencana menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengendahan kua titas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarg berencana, ketahanan dan keluarga sejahtera;
- c. pelaksanaan pemanduan dan singkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendahan periduduk;
- e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarg, berencana;
- f. pelaksanaan dan pendayagunaan tenaga pen luh kel arga berencana/ petugas lapangan keluarga berenca a dan ader keluarga berencana.
- h. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana.
- g. pelaksanaan pengndalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
1. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaa pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- J. penyelengaraan urusan kesekretariatan.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaiman· dimaksud dalam Pasal 7, Dinas pengendalian penduduk dar keluarga berencana memiliki kewenangan sebagai berikut :
- a. pelaksanaan advokasi, konseling inform· si edukatif pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- c. pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana;
- b. pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- d. pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi masyarakat Tingkat Daerah Kabupater, dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ke tahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. pemetaan perkiraan pengendalian pendud k cakupan Daerah Kabupaten;
- e. pelaksanaan pembangunan keluarga rnelalui pernbinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian P duduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana, terdiri atas :
- a. kepala dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan penggerakan
- d. bidang Keluarga Berencana
- e. bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga
- f. unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang meupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

Kepala Dinas

## Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga Daerah Kabupaten .

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 11

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Dinas Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas engendalian Peduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah ta gga,
- b. menyusun rencana program dan anggaran;

Kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;

- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, perifikasi, dang anti rugi;

## Pasal 13

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; b. sub Bagian Tata usaha;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang b rada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekre taris,

## Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mernpunyai tugas melaksanakan melakukan koordinasi penyus nan rencana program dan anggaran serta melakukan adrninistrasi keuangan, pengelolaan barang milik negara serta sarana program Dinas Pengendalian Penduduk dan Kel arga Berencana Daerah
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas ::nelakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahs an, kerumah tanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokurnentasi.

## Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan

## Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang engendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan dipimpi leh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung iawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud alam Pasal 15, Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, lnformasi, Edukasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan Kebijakan teknis Daerah Bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakai bidang Pengendalian Penduduk clan Keluarga Bercncaria ;
- b. Pelaksanaan kebijakan Teknis daerah Bidang pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakai bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beren .ana:
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur din kriteria Bidang pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pengge akan bidang
4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beren ·a.na;
- d. pelaksanaan pemaduan dan singkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendahan kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Beren .ar a;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi c i Bidang pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakru bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana ;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilita di Bidang pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beren .ana ;
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
1. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan

## Pasal 17

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan terdiri at' s :
- a. seksi Advokasi dan penggerakan;
- b. seksi Penyuluhan dan Pedayagunaan Penyulu.h keluarga berencana/Petugas lapangan keluarga Berencana dan kader Keluarga Berencana; dan
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpi oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung a zab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Adv kasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakar
- c. Seksi Pengendalian penduduk dan Informasi keluarga

## Pasal 18

- (1) Seksi Advokasi dan penggerakan mempu yai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, stan ar, prosedur dan kritria serta pemantauan dan evalasi pemantaua dan penggerakan
- (3) Seksi Pengendalian penduduk dan lnformasi keluarga mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan pernbinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kritria serta pernantau n dan evalasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- (2) Seksi Penyuluhan dan Pedayagunaan Penyuluh keluarga berencana/Petugas lapangan keluarga Berencana dan kader Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kritria serta pemantauan dan evaluasi pendayaguna Keluarga Berencana/ Petugas lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana.

## Bagian Keempat Bidang Keluarga berencana

## Pasal 19

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempu yai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana daerah kabupaten;
- (2) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

## Pasal20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis daerah kabupaten Bidang Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah kab paten Bidang Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan Penyelenggaraan Norma standar prosedur dan kriteria bidang Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi daerah Kabupaten;
- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana daerah Kabupaten;
- e. pelaksanaan pelayanan Keluarga Beren cana daerah Kabupaten;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bi ang Keluarga Berencana;
1. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugansnya;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang Keluarga Berencana;
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

- (1) Bidang Keluarga Berencana terdiri atas :
- b. seksi Jaminan Pelayanan Keluarga berencana;
- a. seksi Pengendalian clan Pendistribusian alat dan alat kontrasepsi;
- c. seksi Pembinaan dan peningkatan kesertaan berKeluarga Berencana
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung [awab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana

## Pasal 22

- (1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian alat dan alat kontrasepsi mempunyai tugas Melakukan pe yiapan bahan pembinaan, pembimbingan clan pelaksana.m kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pcmantauan dan evaluasi pengendalian dan Pendistribusian alat dan alat kontrasepsi Daerah Kabupaten;
- (2) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga berencana rnempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, sta dar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten;
- (3) Seksi Pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-K luarga Berencana mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan k sertaan berKeluarga Berencana;

## Bagian Kelima

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan eluarga

## Pasal23

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan kelua gamempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- (2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluargadipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah ds n bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dir aksud dalam Pasal 23, Bidang Ketahanan dan Kesejahte aan k luarga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Daerah kabu aten bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabu aten dibidang bina keluarga Balita;
- b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan kriteria bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten dibidang Pembinaan Ketahanan Ramaja;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten dibidang Pemberdayaan keluarga sejahtera rnelalui pembinaan mikro keluarga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabu aten dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- g. pemantauan dan evaluasi bi dang ke tahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pemberian Bimbingan teknis dan fasilit:asi bidang kesejateraan dan ketahanan Keluarga;
1. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan t gasnya; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ole kepal dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 25

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga terdiri atas:
- a. seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- b. seksi Bina Ketahanan Keluarga balita, Anak dan lansia;dan
- c. seksi Bina Ketahanan Remaja;
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpm oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggun jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga

## Pasal 26

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mernpunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pernberdayaan keluarga sejahtera.
- (2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga balita, Anak dan lansia mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaai ke ijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan Ketahanan Keluarga balita, Anak dan lansia.
- (3) Seksi Bina Ketahanan Remaja tuga ~ melakukan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan Ketahanan Remaja;

## Bagian Keenam UPTD

## Pasal 27

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dmas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala UPTD berada di bawah dan berts nggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD dilengkapi dengan Tata U saha dan J abatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan sus nan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Tekms Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bu pct ti setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Guberriur S lawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## Pasal28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan iru, UPTD yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang sus nan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Pe aturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi s rta 'I'ugas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.

•'

## Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang ke liannya.

## Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaims na dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannys .
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksu pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana imaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam rnclaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABV

## TATA KERJA

## Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan nit. organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupate serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupatens s .iai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Din· s, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip oordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupu . antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masingmasmg.

## Pasal 32

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal33

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta. petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

..

## Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk clan bertanggug jawab pada atasannya masing-masing dan meny paikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Keps la Dinasdari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal36

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disarnpaikan pula kepada satuan organisasi lain yang sec ra fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib men ad.akan rapat berkala.

## Pasal38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang . ang rnernbidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kep a Dinas.

## Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah K· b pate dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan terte ntu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan ya g berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 40

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pernberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Kabup ten Bornbana, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberheritikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIb.

'

- (4) Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon Illa.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seks i lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IVa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon Illb.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupat en Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, ses ai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB VII PENUTUP

## Pasal 41

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Bombana Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentanga dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diunda gkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan enempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.


Pj.BUPATI BOMBANA,

Hj. srtlEIIA

Ditetapkan di Rumbia pada tanggal 'L 1- ~t.sfMf,t'~ 2016


Diundangkan di . Rumbia Pada tanggal i, \)~~n/\'\lft,\2-2016

SEKRETARIS DAERAH,


H.BURHANUDDIN A.HS NOY

~--~

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATIBOMBANA

NOMOR

:

FjO AHU 2016

TANGGAL

:

7.,;;\_\_\_

E..i:

t:t-1\ ~

&lt;2-

2-c

I

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

## KABUPATEN BOMBANA



Pj.BUPATI BOMBANA,


I SALEHi

b