Unknown BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Nomor 3 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (berlaku 26 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HALMAHERA SELATAN,
:
- a. bahwa wilayah Kabupaten Halmahera Selatan memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Halmahera Selatan;
Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670 );
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
26. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulanga Bencan;
27. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20102014;
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Sebagaimana telah Refisi dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tetang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
32. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 99/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahBeberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
37. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
38. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6a Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Siap Pakai;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009 Nomor 4 );
40. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8 );
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN dan BUPATI HALMAHERA SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Kepala Dearah adalah Bupati Halmahera Selatan.
1. Daerah adalah Kabupaten Hamahera Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Halamahera Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
8. Badan Panggulangan Bencana Daerah atau BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
11. Forum untuk pengurangan risiko bencana adalah suatu forum Untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana di daerah.
10. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam Dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
17. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
16. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
18. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, Kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi , return dan resetlemen
20. Kontinjensi adalah penyusunan rencana ## BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penanggulangan bencana berasaskan:
- b. Keadilan;
- a. Kemanusiaan;
- c. Kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- d. Keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- f. Kebersamaan;
- h. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. Kelestarian lingkungan hidup;
- i. Partisipasi;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah :
- b. cepat dan tepat;
- a. Pengurangan risiko;
- c. prioritas;
- e. berdayaguna dan berhasil guna;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- h. pemberdayaan;
- g. kemitraan;
- i. nondiskriminatif;
- k. kemandirian;
- j. nonproletisi;
- l. kearifan lokal;
- n. berkelanjutan.
- m. membangun kembali kearah yang lebih baik;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Penanggulangan Bencana Bertujuan Untuk :
- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- c. Melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana Secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dan berkelanjutan;
- d. Mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, dan
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- g. Menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial;
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 5
Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 6
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai;
- f. Perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan atau belanja tidak terduga;
- g. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- h. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 7
Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- c. penetapan status dan tingkatan bencana daerah;
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- f. mengerahkan seluruh potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. perumusan kebijakan pencegahan, penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap niai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- j. melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 8
Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 9
Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Bagian Kesatu Hak Masyarakat
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 10
- (1) Setiap orang berhak:
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas :
- b. agama dan kepercayaan;
- a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
- c. budaya;
- e. ekonomi;
- d. lingkungan yang sehat;
- f. politik;
- h. pekerjaan;
- g. pendidikan;
- i. kesehatan reproduksi; dan
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- j. seksual.
- (5) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 11
Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 12
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c sekurangkurangnya memuat:
- b. informasi tentang data kebencanaan;
- a. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. informasi tentang risiko bencana;
- e. informasi tentang status kebencanaan.
- d. informasi tentang prediksi bencana; dan
Bagian Kedua Perlakuan Khusus
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 13
- (1) Kelompok Masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi:
- b. orang usia lanjut;
- a. penyandang cacat dan/atau difabel;
- c. bayi, balita dan anak-anak;
- e. orang sakit.
- d. perempuan hamil dan menyusui; dan
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. prioritas pelayanan; dan
- a. aksesibilitas;
- c. fasilitas pelayanan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 14
Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap tanggap darurat bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:
- b. orang berkebutuhan khusus lainnya.
- a. perempuan; dan
Bagian Ketiga Kewajiban Masyarakat
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 15
Masyarakat berkewajiban :
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.
Bagian Keempat Peran Masyarakat
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 16
- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 17
- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB V
FORUM UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 18
- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dibentuk suatu forum yang anggotanya terdiri dari unsur:
- b. dunia pendidikan;
- a. pemerintah daerah;
- c. media massa;
- e. dunia usaha.
- d. organisasi masyarakat sipil; dan
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatifinisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 19
Peranan forum untuk pengurangan risiko bencana antara lain:
- b. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- a. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dengan koordinasi BPBD;
- c. Melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana; dan
- d. Berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 20
- (1) Untuk mendekatkan upaya pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dibentuk di masyarakat dan komunitas.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peran dan fungsi pengurangan risiko bencana dilaksanakan melalui forum yang telah ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Forum untuk pengurangan risiko bencana maupun forum lain yang mewadahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 21
- (1) Dalam upaya mendorong adanya forum untuk pengurangan risiko bencana, pemerintah daerah atau BPBD dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian Kesatu Lembaga Usaha
BAB VI - PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 22
- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- a. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk :
- b. Menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan
BAB VI - PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 23
- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (3) Satuan pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan risiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Bagian Ketiga Organisasi Kemasyarakatan
BAB VI - PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 24
- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masingmasing organisasi kemasyarakatan.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Bagian Keempat Lembaga Swadaya Masyarakat
BAB VI - PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 25
- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Bagian Kelima Media Massa
BAB VI - PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 26
- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- a. Menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
Bagian Keenam Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non - Pemerintah
BAB VI - PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 27
- (1) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (3) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (2) Tata cara lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengawasan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Umum
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu
BAB VII - Umum
Pasal 28
Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana
BAB VII - Umum
Pasal 29
Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri atas:
- b. penentuan status potensi bencana; dan
- a. penetapan daerah rawan bencana;
- c. penentuan status bencana.
BAB VII - Umum
Pasal 30
Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:
- b. saat tanggap darurat; dan
- a. prabencana;
- c. pascabencana.
Bagian Kedua Penetapan Daerah Rawan bencana
BAB VII - Umum
Pasal 31
- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menetapkan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a
- a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
- (2) Dalam hal daerah rawan bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang :
- b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
- (4) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di daerah, yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
BAB VII - Umum
Pasal 32
- (1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b berhak mendapat ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan tetap
BAB VII - Umum
Pasal 33
- (1) Penentuan status potensi bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam menentukan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan.
BAB VII - Umum
Pasal 34
- (1) Penetapan status potensi bencana didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggung jawab pada tingkat Daerah
BAB VII - Umum
Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Penentuan Status bencana
BAB VII - Umum
Pasal 36
- (1) Penentuan status bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam menentukan status bencana, BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan.
BAB VII - Umum
Pasal 37
- (1) Penetapan status bencana dilakukan dengan
BAB VII - Umum
Pasal 38
Tahapan Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terbagi menjadi situasi sebagai berikut :
- b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.
- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
Paragraf 1 Situasi Tidak Terjadi Bencana
BAB VII - Umum
Pasal 39
- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
- b. pengurangan risiko bencana;
- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- c. pencegahan;
- e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- f. persyaratan analisis risiko bencana;
- h. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
- g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.
- j. pendidikan dan pelatihan.
BAB VII - Umum
Pasal 40
- (1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan peraturan Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya yang meliputi:
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun
BAB VII - Umum
Pasal 41
- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- (2) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang sekurangkurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:
- b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
- c. pengembangan budaya sadar bencana;
- e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a.
- (5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah
BAB VII - Umum
Pasal 42
Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) juga dilaksanakan dengan mengutamakan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan:
- b. budaya; dan
- a. pendidikan;
- c. pariwisata.
BAB VII - Umum
Pasal 43
- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- b. Pemantauan terhadap: 1 penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan 2 penggunaan teknologi.
- d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.
BAB VII - Umum
Pasal 44
Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.
BAB VII - Umum
Pasal 45
- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sarana dan prasarana pada situasi tidak terjadi bencana diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.
BAB VII - Umum
Pasal 46
- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar:
- b. kerentanan wilayah; dan
- a. profil kebencanaan;
- c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- (3) Ketentuan Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - Umum
Pasal 47
- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan, pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - Umum
Pasal 48
- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendirian bangunan, pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan sekurang- kurangnya terdiri dari syarat teknis bangunan, zonansi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.
- (4) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - Umum
Pasal 49
Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
BAB VII - Umum
Pasal 50
- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf j ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
- (3) Instansi / lembaga / organisasi / forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya,
BAB VII - Umum
Pasal 51
- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi : a. kesiapsiagaan;
- b. mitigasi bencana; dan
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. peringatan dini.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VII - Umum
Pasal 52
- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat tepat pada saat terjadi bencana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk :
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.
BAB VII - Umum
Pasal 53
- (1) Rencana Penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.
BAB VII - Umum
Pasal 54
- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang
BAB VII - Umum
Pasal 55
- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- a. mengamati gejala bencana;
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- b. menganalisis data hasil pengamatan;
- d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
- c. mengambil keputusan
BAB VII - Umum
Pasal 56
- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 penyelenggaraan penanggulangan bencana berada dibawah pengendalian Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.
BAB VII - Umum
Pasal 57
- (1) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.
- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
BAB VII - Umum
Pasal 58
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:
- b. penentuan status keadaan darurat;
- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.
Paragraf 2 Pengkajian Secara Cepat dan Tepat
BAB VII - Umum
Pasal 59
- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
- b. jumlah korban;
- a. cakupan lokasi bencana;
- c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 3 Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana
BAB VII - Umum
Pasal 60
- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) penentuan status bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD.
Paragraf 4 Penyelamatan dan Evakuasi
BAB VII - Umum
Pasal 61
- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dilakukan dengan kegiatan :
- b. pertolongan darurat;
- a. pencarian dan penyelamatan;
- c. evakuasi; dan
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan
BAB VII - Umum
Pasal 62
- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d meliput:
- b. pangan;
- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
- g. tempat hunian sementara.
- f. pelayanan psikososial; dan
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan antara lain:
- b. bahan bakar dan penerangan; serta
- a. peralatan memasak dan makan;
- c. alat-alat lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 6 Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan
BAB VII - Umum
Pasal 63
- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi / lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan / fasilitasi.
Paragraf 7 Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital
BAB VII - Umum
Pasal 64
- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
Paragraf 8
Penyelenggaraan Fase Akhir Tahap Tanggap Darurat Bencana
BAB VII - Umum
Pasal 65
Dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan penanggulangan bencana ditetapkan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf g.
BAB VII - Umum
Pasal 66
Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berisi kegiatan antara lain:
- b. pemulihan awal sosial psikologis;
- a. perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana;
- c. pelayanan kesehatan;
- e. pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
- d. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- f. pemulihan awal fungsi pemerintahan.
BAB VII - Umum
Pasal 67
Penetapan jangka waktu fase akhir tahap tanggap darurat disesuaikan dengan waktu penentuan tahap pasca bencana.
Paragraf 9 Kemudahan Akses Bagi BPBD
BAB VII - Umum
Pasal 68
- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
- b. pengerahan peralatan;
- a. pengerahan sumber daya manusia;
- c. pengerahan logistik;
- e. perizinan;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- f. pengadaan barang/jasa;
- h. penyelamatan dan evakuasi; dan
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Ketujuh Pascabencana
BAB VII - Umum
Pasal 69
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c terdiri dari:
- b. Rekonstruksi.
Paragraf 1 Rehabilitasi
BAB VII - Umum
Pasal 70
- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
- b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- e. pelayanan kesehatan;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- f. pelayanan pendidikan;
- h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
- i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VII - Umum
Pasal 71
- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
BAB VII - Umum
Pasal 72
Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- i. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.
BAB VII - Umum
Pasal 73
- (1) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 harus ## BAB VIII
PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
BAB VII - Umum
Pasal 74
Pendanaan dan Penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagian Kesatu Sumber Pendanaan
BAB VII - Umum
Pasal 75
- (1) Anggaran penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyakarat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri dan lembaga asing yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan anggaran dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
BAB VII - Umum
Pasal 76
- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) disediakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.
- a. dana kontinjensi bencana;
- (2) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk:
- b. dana siap pakai; dan
- c. dana bantuan sosial berpola hibah.
BAB VII - Umum
Pasal 77
- (1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a digunakan untuk kegiatan kesiap-siagaan pada tahap prabencana.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi prabencana adalah untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, pencegahan, mitigasi dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - Umum
Pasal 78
- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- a. Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/ lembaga terkait; b. dana siap pakai.
- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran BPBD secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.
BAB VII - Umum
Pasal 79
Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a meliputi:
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
BAB VII - Umum
Pasal 80
- (1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- (2) Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
- b. pertolongan darurat;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- c. evakuasi korban bencana;
- e. pangan;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- f. sandang;
- h. penampungan serat tempat hunian sementara
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penggunaan dana siap pakai sebagiamana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - Umum
Pasal 81
- (1) Alokasi angggaran pada situasi paca bencana dengan dana bantuan sosial berpola hibah digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi paca bencana dengan dana belanja langsung pemerintah dan pemerintah daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum.
BAB VII - Umum
Pasal 82
- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dicatat dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - Umum
Pasal 83
- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3).
- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.
BAB VII - Umum
Pasal 84
- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada BPBD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis, dan peruntukkan bantuan.
Bagian Kedua
Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana
BAB VII - Umum
Pasal 85
- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VII - Umum
Pasal 86
Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Ketiga Pengelolaan Bantuan Bencana Paragraf 1
Umum
BAB VII - Umum
Pasal 87
- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban.
- a. santunan duka cita;
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- b. santunan kecacatan;
- d. bantuan pemulihan situasi akibat bencana social;
- c. bantuan santunan kesehatan;
- e. bantuan pemulihan bencana non alam;
- g. bantuan perbaikan sarana prasarana umum;
- f. bantuan kompensasi;
- h. bantuan untuk korban tidak langsung; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan bentuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati
- i. pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman lunak untuk usaha produktif.
BAB VII - Umum
Pasal 88
Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas bencana.
BAB VII - Umum
Pasal 89
Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.
BAB VII - Umum
Pasal 90
- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus
BAB VII - Umum
Pasal 91
Setelah pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) bagi korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada komunitas masyarakat setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.
BAB VII - Umum
Pasal 92
Ketentuan lain mengenai pengelolaan bantuan darurat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu Pengawasan
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 93
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. kegiatan reklamasi;
- f. perencanaan penataan ruang;
- h. pengelolaan keuangan; dan
- i. pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman.
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 94
Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.
Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban
Paragraf 1 Umum
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 95
- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 96
- (1) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) bencana terdiri dari:
- b. Laporan bulanan kejadian bencana;
- a. Laporan situasi kejadian bencana;
- c. Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.
- d. Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan
- (2) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:
- b. penyebab bencana;
- a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
- c. cakupan wilayah dampak bencana;
- e. dampak bencana;
- d. penyebab kejadian bencana;
- f. upaya penanganan yang dilakukan;
- h. kendala yang dihadapi.
- g. bantuan yang diperlukan; dan
- (3) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dan dampak bencana.
- a. prabencana;
- (4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat setiap bulan, dan setiap tahun yang meliputi kegiatankegiatan yang dilakukan pada:
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.
Paragraf 2 Laporan Pada Tahap Prabencana
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 97
Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum tentang pelaporan kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah.
Paragraf 3 Laporan Pada Tahap Tanggap Darurat
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 98
- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf b diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.
Paragraf 4 Laporan Pada Tahap Pasca Bencana
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 99
Penyusunan laporan pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf c terdiri atas:
- b. laporan rekonstruksi.
- a. laporan rehabilitasi; dan
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 100
- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk memverifikasi perencanaan program rehabilitasi.
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 101
Laporan penyelenggaraan proses rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui tiga (3) jenis pelaporan, yaitu:
- b. Laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan
- a. Laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya;
- c. Laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi.
Bagian Kesatu Penyelesaian Sengketa
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN
Pasal 102
Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana atau penanggulangan dampak bencana diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN
Pasal 103
- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN
Pasal 104
Dalam hal sengketa terjadi antar korban bencana dan perangkat pemerintah daerah penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan tetap menjunjung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sesuai dengan tingkatan pemerintahannya.
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN
Pasal 105
- (1) Sengketa mengenai kewenangan penanggulangan bencana dan dampak bencana antar pemerintah daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.
Bagian Kedua Gugatan
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN
Pasal 106
- (1) Masyarakat, Organisasi masyarakat, LSM, Badan Usaha, dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerugian untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN
Pasal 107
Organisasi/lembaga masyarakat sebagai bagian dari penyelenggara penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :
- b. mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana; dan
- a. berbentuk organisasi/lembaga masyarakat non-profit berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang penanggulangan bencana
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 108
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Halmahera Selatan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru ## BAB XII KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 109
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Labuha pada tanggal 26 Oktober 2016 BUPATI HALMAHERA SELATAN, BAHRAIN KASUBA

Penetapan: Diundangkan di Labuha pada tanggal 30 Desember 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, HELMI SURYA BOTUTIHE NIP. 19650621 198603 1001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 3

Penandatangan: Salinan Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ILHAM ABUBAKAR Nip. 19690307 200212 1 008 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA ( NOMOR 6 TAHUN 2016 )

Penandatangan: ## BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2016
## TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
## I. UMUM
Kabupaten Halmahera Selatan secara geografis juga merupakan daerah yang rawan tehadap gempa tektonik dan juga rawan terhadap berbagai bahaya lainnya yang ditimbulkan oleh teknologi, transportasi, gangguan ekologis, biologis serta kesehatan. Sementara itu penanganan bencana masih kurang efektif yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain pradigma penanganan bencana yang parsial dan bersifat ad-hoc.dan cenderung bersifat tanggap darurat, sehingga diperlukan perubahan pradigma penanganan bencana yang pasif menjadi aktif antisipatif yang dilakukan dengan memperbaiki tata kelola kinerja Pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat Halmahera Selatan terhadap peristiwa bencana yang terjadi.
Terkait dengan hal tersebut, Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini ditujukan untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam penyelenggaraan tugas penaggulangan bencana baik yang bersifat preventif maupun kuratif sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, selain itu juga agar Penanggulangan Bencana dapat terselenggara secara terpadu, terarah sistimatis dan terkoordinasi dan juga dijadikan acuan bagi masyarakat dan lembaga swasta serta lembaga non pemerintah dalam ikut serta menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten Halmahera Selatan
II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas Pasa l 7 Cukup jelas | Pasal | 8 | |----------------------|-----| | Cukup Pasal 9 Cukup | | | Pasal 10 Cukup | | | Pasal 11 Cukup | | | Pasal 12 Cukup | | | Pasal 13 Cukup | | | Pasal 14 Cukup | | | Pasal 15 Cukup | | | Pasal 16 | | | Cukup Pasal 17 | | | Cukup Pasal 18 | | | Cukup | | | Pasal Cukup Pasal 20 | 19 | | Cukup Pasal 21 Cukup | | | Pasal 22 Cukup | | | Pasal 23 | | | Cukup Pasal 24 Cukup | | | Pasal 25 Cukup | | | Pasal 26 Cukup | | | Pasal 27 Cukup | | | Pasal 28 Cukup | | | Pasal 29 Cukup | | | Pasal 30 Cukup | | | Pasal 31 Cukup | | | Pasal 32 Cukup | | | Pasal 33 Cuku p | | | Pasal | | | 34 Cukup | | | Pasal 36 | | | Cukup | |
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 41
Cukup jelaS Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 5 1 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas | Pasal | 65 Cukup | |-------------------------|------------| | Pasal 66 Cukup | | | Pasal 67 | | | Pasal 68 Cukup | je las | | Pasal 69 Cukup | | | Pasal 70 Cukup | | | Pasal 71 Cukup | | | Pasal 72 | | | Cukup Pasal 73 | | | Cukup | | | Pasal 74 Cukup | | | Pasal 75 Cukup | | | Pasal 76 | | | Cu kup Pasal 77 Cukup | | | Pasal 78 | | | Cukup Pasal 79 | | | Cukup Pasal 80 | | | Cukup Pasal 81 | | | Cukup | | | Pasal 82 Cukup | | | Pasal 83 Cukup | | | Pasal 84 Cukup Pasal 85 | | | Cukup | | | Pasal 86 Cukup | | | Pasal 87 Cukup | | | Pasal 88 Cukup | | | Pasal 89 Cukup | | | Pasal 90 Cukup | | | Pasal 91 Cukup | |
PENJELASAN
Pasal 92
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 93
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 94
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 95
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 96
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 97
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 98
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 99
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 100
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 101
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 102
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 103
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 104
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 105
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 106
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 107
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 108
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 109
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 3