Unknown BUPATI TABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN PERATURANBUPATITABALONG Nomor 14 Tahun 2010 tentang PERUBAHANTARIFRETRIBUSITERMINAL DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, - a. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tabalong perlu adanya perubahan besamya Tarif Retribusi Terminal; - b. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN
PERATURANBUPATITABALONG NOMOR 14 TAHUN2017
TENTANG
PERUBAHANTARIFRETRIBUSITERMINAL
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITABALONG,
- a. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tabalong perlu adanya perubahan besamya Tarif Retribusi Terminal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2010 ten tang Retribusi Terminal, Tarif Retribusi Terminal dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Perubahan Tarif Retribusi Terminal;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 ten tang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor OS, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATITENTANGPERUBAHAN TARIFRETRIBUSI TERMINAL.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Retribusi Terminal adalah Retribusi Daerah atas pemberian pelayanan fasilitas di lingkungan terminal di Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
BAB II - PERUBAHANTARIF RETRIBUSI
Pasal 2
Merubah tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08).
BAB II - PERUBAHANTARIF RETRIBUSI
Pasal 3
Perubahan Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut:
| Jenis | Tarif (Rp) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) |
| 1) Jasa Terminal a. BusAKAP b. BusAKDP c. Bus Sedang d. Angkutan Kota / Angkutan Desa e. Non Bus f. Truck/Box b) Penggunaan fasilitas terminal : a. Kios / Lahan : - Kios - Lahan (bulanan) - Lahan (mingguan) - Lahan (harian) b. Kamar Kecil (toilet) - Mandi - Buang Air Besar - Buang Air Kecil | Rp 5.000,00 Rp 2.000,00 Rp 2.000,00 Rp 2.000,00 Rp 2.000,00 Rp 5.000,00 Rp 30.000,00 /m2/bln Rp 15.000,00 /m2/bln Rp 5.000,00 /m2 Rp 2.000,00 /m? Rp 3.000,00 Rp 2.000,00 Rp 1.000,00 |
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Pasal4
BAB II - PERUBAHANTARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Pasal3
Perubahan Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut:
| Jenis | Tarif (Rp) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) |
| 1) Jasa Terminal a. BusAKAP b. BusAKDP c. Bus Sedang d. Angkutan Kota / Angkutan Desa e. Non Bus f. Truck/Box b) Penggunaan fasilitas terminal : a. Kios / Lahan : - Kios - Lahan (bulanan) - Lahan (mingguan) - Lahan (harian) b. Kamar Kecil (toilet) - Mandi - Buang Air Besar - Buang Air Kecil | Rp 5.000,00 Rp 2.000,00 Rp 2.000,00 Rp 2.000,00 Rp 2.000,00 Rp 5.000,00 Rp 30.000,00 /m2/bln Rp 15.000,00 /m2/bln Rp 5.000,00 /m2 Rp 2.000,00 /m? Rp 3.000,00 Rp 2.000,00 Rp 1.000,00 |
KETENTUAN PENUTUP
Pasal4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong. H. ANANG SYAKHFIANI

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal ~! L1el ~ I t

Penandatangan: )!BUPATITABALONG.;. ~

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal ?I /'t1 ell ?- 0 l-1 SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN TABALONG, H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI BERITA DAERAH KABUPATENTABALONG TAHUN 2017 NOMOR I f