PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN Nomor 13 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (berlaku 9 April 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh dan mencapai kesejahteraan sosial;
- b. bahwa Pemerintah Kota memiliki tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
16. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
22. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Right of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor I29/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 27);
Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan
WALIKOTA PASURUAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan.
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
15. Organisasi sosial adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.
16. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
18. Standar Minimum Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimum baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
19. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimun baik jasmani, rohani, maupun sosial.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
21. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:
- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental; dan
- c. penyandang cacat fisik dan mental.
22. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
23. Penjangkauan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
24. Bencana Alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam, mengakibatkan korban jiwa, penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan alam dan lingkungan, kerusakan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
25. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
26. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
27. Orang dengan virus HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
ASAS DAN TUJUAN
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:
- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 4
Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kota bertanggung jawab:
- a. mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di daerah yang bersifat lokal termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan Bantuan Sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan;
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 5
Wewenang Pemerintah Kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi:
- a. penetapan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kota;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran Bantuan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Bagian Kesatu Umum
BAB IV
Pasal 6
- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada PMKS baik secara perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kecacatan;
- d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- e. korban bencana; dan/atau
- f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga ditujukan untuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
Bagian Kedua Sistem
Paragraf 1 Unsur-Unsur
BAB IV
Pasal 7
Pemerintah Kota menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan unsur-unsur potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial perkotaan baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan yang lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan.
Paragraf 2 Mekanisme
BAB IV
Pasal 8
Pemerintah Kota mengembangkan prosedur-prosedur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terkoordinasikan antar komponen-komponen potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial perkotaan yang ada untuk pelayanan Kesejahteraan Sosial yang komprehensif.
Paragraf 3 Manajemen
BAB IV
Pasal 9
Pemerintah Kota mengembangkan manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan dan penanganan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. penerapan sanksi atas pelanggaran; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.
BAB IV
Pasal 10
- (1) Perencanaan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan didukung oleh SKPD terkait.
- (2) Pelaksanaan dan penanganan Kesejahteraan Sosial dilakukan secara koordinatif oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melibatkan SKPD terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh Walikota.
- (4) Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (5) Penerapan sanksi atas pelanggaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan/atau Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB IV
Pasal 11
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam penanganan PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan secara terpadu dan bersifat:
- a. preventif;
- b. represif;
- c. rehabilitatif;
- d. pengembangan;
- e. perlindungan; dan
- f. penunjang.
Bagian Keempat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kemiskinan
BAB IV
Pasal 12
- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan penanganan terhadap penyandang masalah kemiskinan untuk meningkatkan kemampuan dirinya secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta kehidupan yang layak.
- (2) Dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota wajib melakukan:
- a. pendataan;
- b. assesmen dan seleksi;
- c. bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;
- d. pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/atau pendampingan usaha;
- e. fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;
- f. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
- g. peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal; dan
- h. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
- (3) Sasaran pelayanan Kesejahteraan Sosial penyandang masalah kemiskinan meliputi:
- a. fakir miskin;
- b. wanita rawan sosial-ekonomi; dan/atau
- c. warga miskin daerah kumuh.
Bagian Kelima Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Keterlantaran
BAB IV
Pasal 13
- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan bagi penyandang masalah ketelantaran untuk menjamin
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan/atau menjalankan fungsi-fungsi sosial di dalam keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungannya. - (2) Dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial penyandang keterlantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota wajib melakukan: - a. identifikasi dan penjangkauan terhadap penyandang masalah keterlantaran; - b. perawatan dan pengasuhan; - c. pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan dan psikososial; - d. reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal dan/atau dirujuk ke Panti Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan/atau - e. pelayanan pemakaman. - (3) Sasaran pelayanan Kesejahteraan Sosial penyandang masalah keterlantaran meliputi: - a. balita terlantar; - b. anak terlantar; - c. orang terlantar; - d. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan/ atau - e. lanjut usia terlantar. ## Bagian Keenam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kecacatan ## Pasal 14 - (1) Pemerintah Kota mengupayakan seluruh penyandang masalah kecacatan untuk mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. - (2) Dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang masalah kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota mengupayakan: - a. pemberian kemudahan aksesibilitas penyandang kecacatan terhadap pelayanan publik, antara lain penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial; - b. pelayanan rehabilitasi sosial, medis, dan pendidikan, yang dilaksanakan dalam bentuk: 1. motivasi dan diagnosis psikososial; 2. perawatan dan pengasuhan; 3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; 4. bimbingan mental spiritual; 5. bimbingan fisik; 6. bimbingan sosial dan konseling psikososial; 7. pelayanan aksesibilitas; 8. bantuan dan asistensi sosial; 9. bimbingan resosialisasi; 10. bimbingan lanjut; dan/atau 11. rujukan; - c. pemberian Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial bagi penyandang masalah kecacatan yang tidak mungkin lagi direhabilitasi, berupa bantuan makanan, sandang, pemeriksaan kesehatan berkala dan pelayanan pemakaman; dan - d. memfasilitasi penyandang kecacatan dalam rangka mengembangkan organisasi kecacatan untuk peningkatan kesejahteraan sesama penyandang cacat. - (3) Sasaran pelayanan Kesejahteraan Sosial penyandang masalah kecacatan meliputi: - a. tuna daksa; - b. tuna netra; - c. tuna rungu; - d. tuna wicara; - e. tuna rungu wicara - f. tuna grahita; dan/atau - g. cacat ganda; dan/atau - h. psikotik.

Penandatangan: - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan aksesibilitas dan pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diatur dalam Peraturan Walikota. Bagian Ketujuh Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku ## Pasal 15 - (1) Pemerintah Kota mengupayakan agar penyandang masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku dapat kembali menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial melalui program-program koreksional, rehabilitasi dan refungsionalisasi pranata sosial perkotaan. - (2) Dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial pada penyandang masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, Pemerintah Kota mengupayakan: - a. tindakan pencegahan terhadap tumbuh dan kembangnya ketunaan sosial dan perilaku menyimpang; - b. penertiban masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku yang mengganggu ketertiban umum Kota, melalui penjangkauan, persuasif, operasi simpatik, pembinaan dan pengembalian ke keluarga dan/atau daerah asal; - c. pelayanan rehabilitasi sosial, dilaksanakan dalam bentuk: 1. motivasi dan diagnosis psikososial; 2. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; 3. bimbingan mental spiritual; 4. bimbingan fisik; 5. bimbingan sosial dan konseling psikososial; 6. pelayanan aksesibilitas; 7. bantuan dan asistensi sosial; 8. bimbingan resosialisasi; 9. bimbingan lanjut; dan/atau 10. rujukan; - d. memberikan akses bagi penyandang masalah ketunaan sosial khususnya pada penyalahgunaan NAPZA dan ODHA terhadap layanan rahabilitasi medis; dan - e. perlindungan sosial terhadap penyandang masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial. - (3) Sasaran pelayanan Kesejahteraan Sosial penyandang masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku meliputi: - a. gelandangan; - b. gelandangan psikotis; - c. pengemis; - d. eks narapidana; - e. anak nakal; - f. korban NAPZA; - g. prostitusi/tuna susila; - h. ODHA; dan/atau - i. eks penderita penyakit kronis. Bagian Kedelapan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Korban Bencana ## Pasal 16 - (1) Pemerintah Kota mengupayakan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang masalah korban bencana untuk menolong dan menyelamatkan korban bencana dalam memulihkan kembali fungsi sosial perseorangan, keluarga dan masyarakat sehingga dapat hidup secara normal. - (2) Dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang masalah korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota melaksanakan: - a. penanganan tanggap darurat; - b. rehabilitasi; dan/atau - c. rekonstruksi. - (3) Sasaran pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang masalah korban bencana meliputi: - a. korban bencana alam; - b. korban bencana non alam; dan/atau - c. korban bencana sosial. Bagian Kesembilan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi ## Pasal 17 - (1) Pemerintah Kota mengupayakan penyandang masalah korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi untuk dapat pulih dan menikmati kembali taraf kesejahteraan dan menjalani kehidupan yang layak. - (2) Dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, Pemerintah Kota mengupayakan: - a. pelayanan Rehabilitasi Sosial untuk memulihkan kemampuan dan peran-peran sosialnya; - b. peningkatan akses bagi korban tindak kekerasan terhadap pelayanan Panti Sosial; - c. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar; - d. jaminan sosial; dan/atau - e. peningkatan tindakan usaha-usaha dalam pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan secara efektif dan efisien. - (3) Sasaran pelayanan Kesejahteraan Sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi: - a. anak jalanan; - b. pekerja anak; - c. wanita dan laki-laki; - d. lanjut usia; - e. korban perdagangan manusia; dan/atau - f. pekerja migran bermasalah sosial. ## Bagian Kesepuluh ## Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya ## Pasal 18 - (1) Pemerintah Kota wajib memelihara dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kemerdekaan, kesetiakawanan sosial, peninggalan sejarah perjuangan bangsa, makam pahlawan dan rumah pahlawan. - (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial lainnya, Pemerintah Kota mengupayakan perlindungan sosial terhadap pemenuhan hakhak dasar dan jaminan sosial melalui: - a. pemberian bantuan sosial; - b. pemberian penghargaan; dan/atau - c. tunjangan berkelanjutan. - (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial lainnya, antara lain : - a. Janda Pahlawan; - b. Perintis Kemerdekaan; - c. Veteran; - d. Pelopor Kesetiakawanan Sosial; - e. Penggiat Penyelenggara Kesejahteraan Sosial; - f. Eks Atlet Berprestasi; dan - g. Seniman. ## BAB V ## STANDAR SARANA DAN PRASARANA ## Bagian Kesatu Umum ## Pasal 19 Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi: - a. panti sosial; - b. pusat rehabilitasi sosial; - c. pusat pendidikan dan pelatihan; - d. pusat kesejahteraan sosial; - e. rumah singgah; dan - f. rumah perlindungan sosial. ## Bagian Kedua Panti Sosial ## Pasal 20 - (1) Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. - (2) Standar minimum sarana dan prasarana Panti Sosial meliputi: - a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur; - b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan dan ruang kesenian; - c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus; - d. tenaga pelayanan panti sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan; - e. peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis; - f. alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan - g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan. ## Bagian Ketiga ## Pusat Rehabilitasi Sosial ## Pasal 21 - (1) Pusat Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. - (2) Standar minimum sarana dan prasarana pusat rehabilitasi sosial meliputi: - a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur; - b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian; - c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus; - d. tenaga pelayanan panti sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan; - e. peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, dan peralatan penunjang pelayanan teknis; - f. alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan - g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan. ## Bagian Keempat ## Pusat Pendidikan dan Pelatihan ## Pasal 22 - (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dimaksudkan sebagai tempat mendidik dan melatih sumber daya manusia di bidang Kesejahteraan Sosial agar memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang profesional dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. - (2) Standar minimum sarana dan prasarana pusat pendidikan dan pelatihan meliputi: - a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang rapat pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, ruang pengajar, kamar mandi, dan dapur; - b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang diskusi, ruang seminar, ruang asrama, ruang belajar, dan ruang laboratorium; - c. pelayanan umum yang terdiri dari wisma tamu, lapangan upacara, ruang makan, ruang ibadah, poliklinik, aula, pos keamanan, gudang, kamar mandi, tempat parkir, tempat olahraga, dan rumah dinas/pengurus; - d. tenaga pelayanan pusat pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan; - e. peralatan pusat pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan komunikasi dan informasi, dan peralatan penunjang teknis pembelajaran; - f. peralatan media pembelajaran; - g. alat transportasi pusat pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi bagi keperluan siswa didik; dan - h. pangan bagi peserta pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan. ## Bagian Kelima Pusat Kesejahteraan Sosial ## Pasal 23 - (1) Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. - (2) Standar minimum sarana dan prasarana pusat Kesejahteraan Sosial meliputi: - a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama; - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan - c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis. ## Bagian Keenam Rumah Singgah ## Pasal 24 - (1) Rumah Singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut. - (2) Standar minimum sarana dan prasarana rumah singgah meliputi: - a. bangunan rumah yang terdiri dari ruang kantor, ruang pelayanan teknis, ruang istirahat/tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang ibadah, dan kamar mandi; - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga fungsional; - c. peralatan yang terdiri dari instalasi air dan air bersih, peralatan penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan teknis bagi penerima pelayanan, dan kendaraan; dan - d. pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan. ## Bagian Ketujuh Rumah Perlindungan Sosial ## Pasal 25 - (1) Rumah Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan. - (2) Standar minimum sarana dan prasarana Rumah Perlindungan Sosial meliputi: - a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, serta ruang data dan informasi; - b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, dan ruang ibadah; - c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang tidur, kamar mandi, dapur, ruang kesehatan, ruang serbaguna, pos keamanan, tempat parkir, dan ruang penginapan petugas; - d. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan; - e. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan bantu penerima pelayanan, penerangan, instalasi air dan air bersih, dan peralatan komunikasi dan informasi; - f. alat transportasi perkantoran atau operasional; dan - g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan. ## Pasal 26 Ketentuan mengenai rincian standar minimum sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2), dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. ## BAB VI PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ## Bagian Kesatu Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial ## Pasal 27 - (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam menyelenggarakan kegiatannya harus berasaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mencantumkannya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Penandatangan: - (2) Setiap lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial wajib mendaftar kepada Walikota.

Penandatangan: - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pendaftaran dan perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial diatur dalam Peraturan Walikota. Bagian Kedua Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing ## Pasal 28

Penandatangan: Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan izin teknis kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Kota setelah Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing tersebut memperoleh izin Operasional dari Menteri. ## Pasal 29

Penandatangan: Walikota berwenang memberikan rekomendasi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing untuk mengurus perpanjangan izin operasional. ## Pasal 30

Penandatangan: Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing wajib melaporkan kegiatannya selama di Indonesia kepada Walikota secara berkala. ## BAB VII ## PERAN MASYARAKAT ## Pasal 31 - (1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluasluasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. - (2) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh: - a. perseorangan; - b. keluarga; - c. organisasi keagamaan; - d. organisasi sosial kemasyarakatan; - e. lembaga swadaya masyarakat; - f. organisasi profesi; - g. badan usaha; - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan - i. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing. - (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. ## Pasal 32 Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, asa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. ## Pasal 33 Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan kegiatan: - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; - c. penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; - d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/ atau - e. pemberian pelayanan kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial. ## Pasal 34 - (1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan koordinasi antarlembaga/organisasi sosial dengan membentuk lembaga koordinasi non pemerintah yang bersifat terbuka, independen, mandiri, otonom pada tingkat Kota, dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki. - (2) Lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan musyawarah yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. - (3) Pembentukan lembaga koordinasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. ## Pasal 35 - (1) Masyarakat yang berprestasi luar biasa dan berpengaruh sangat besar terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Kota. - (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, sertifikat, plakat dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.

Penandatangan: - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota. ## BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA ## KESEJAHTERAAN SOSIAL ## Bagian Kesatu Umum ## Pasal 36 - (1) Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial terdiri atas: - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial; - b. Pekerja Sosial Profesional; - c. Relawan Sosial; dan - d. Penyuluh Sosial. - (2) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kota dan/atau masyarakat. - (3) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. - (4) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/ atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan/atau Perlindungan Sosial. ## Bagian Kedua Pembinaan Sumber Daya Manusia ## Pasal 37 - (1) Pemerintah Kota memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan teknis sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial. - (2) Pembinaan teknis sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar: - a. kompetensi; dan - b. pengembangan. - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara ## BAB IX ## USAHA PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN SUMBER PENDANAAN YANG BERASAL DARI MASYARAKAT ## Pasal 38 - (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial. - (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah. ## Pasal 39 - (1) Sumbangan masyarakat digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. - (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan, serta evaluasi. - (3) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. ## Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ## Pasal 41

Penandatangan: - (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Penandatangan: - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi diatur dalam Peraturan Walikota. ## BAB XI ## SANKSI ADMINISTRATIF ## Pasal 42 - (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau penghentian sementara dari kegiatan. - (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang tidak mempunyai izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa: - a. peringatan tertulis; - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/ atau - c. denda administratif. - (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). - (4) Lembaga Kesejahteraan Asing yang tidak melaporkan kegiatannya secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administratif berupa: - a. peringatan tertulis; - b. penghentian sementara dari kegiatan; - c. denda administratif; dan/atau - d. pencabutan izin.

Penandatangan: - (5) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan dipungut oleh Pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota serta disetorkan ke kas negara.

Penandatangan: - (6) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. ## BAB XII KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 43 Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Penetapan: Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 12 Oktober 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Verifikasi: Ttd, BAHRUL ULUM LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 107-13/2015

Distribusi: SALINAN Sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM

Verifikasi: Ttd, YUDHI HARNENDRO, SH.M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19681027 199403 1 008 ## Pasal 44 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Penetapan: Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 9 April 2015

Penandatangan: WALIKOTA PASURUAN,

Verifikasi: Ttd, HASANI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 13 TAHUN 2015
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
## I. UMUM
PENJELASAN
Pasal 28
huruf c Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini kemudian diwujudkan dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, dengan menghadirkan desentralisasi yang bertujuan untuk memeratakan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa salah satu kewajiban daerah sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan ketentuan di