PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 7 Tahun 2008 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2009 BUPATI BALANGAN, (berlaku 1 Januari 2009)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2009, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari tahun ke empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Balangan Tahun 2006-2010 serta mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Memperhatikan
:
Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 013 Seri D Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 014 Seri D Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 015 Seri D Nomor 03).
Hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2008 Kabupaten Balangan di Paringin pada tanggal 11-12 Maret 2008.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2009.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
6. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, dan Kantor adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, dan Kantor Pemerintah Kabupaten Balangan.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2009, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun Anggaran 2009 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu tahun 2009 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3
- (1) RKPD Tahun Anggaran 2009 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Balangan Tahun 20062010 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Bupati Balangan Nomor 05 Tahun 2005, yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2009.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4
Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2009 :
- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2009 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Balangan.
- b. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, dan Kantor menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2009 dalam melakukan pembahasan RKA dan RAPBD Tahun Anggaran 2009 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
Bappeda Kabupaten Balangan berhak dan wajib menjamin kesesuaian isi dan substansi RKPD Tahun Anggaran 2009 dengan program kegiatan SKPD yang dituangkan dalam RKA/RAPBD Tahun Anggaran 2009.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6
Dokumen RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin pada tanggal 7 Juli 2008 Juni 2008

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin pada tanggal 7 Juli 2008 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

## H. M. RIDUAN DARLAN

## BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2008 NOMOR 07