PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 14 Tahun 2015 tentang BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II KEUANGAN DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintah dan bantuan Pemerintahan Desa;
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Desa berupa bantuan bagi hasil pajak dan bantuan bagi hasil retribusi Daerah.
BESARAN BANTUAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
BAB III - BESARAN BANTUAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
Pasal 4
Besaran bantuan bagi hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dibagi 60 % (enam puluh perseratus) secara merata dan 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional untuk setiap desa akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
SUMBER PENDAPATAN DESA
BAB IV - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 5
- (1) Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- (2) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintahan Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan oleh Pemerintah Desa;
PENGGUNAAN DAN PENCAIRAN
BAB V - PENGGUNAAN DAN PENCAIRAN
Pasal 6
- (1) Bantuan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa dipergunakan untuk :
- b. Keperluan administrasi/alat tulis kantor; dan
- a. Bantuan untuk biaya rapat/musyawarah desa;
- c. Bantuan untuk perjalanan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- a. Penyediaan dana untuk Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa dianggarkan melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- (2) Bantuan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagian dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- b. Penyaluran dana Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintahan Desa melalui Bank Pembangunan Daerah (Bank Jambi) Cabang Kuala Tungkal;
- d. Setiap Desa menyerahkan nomor rekening atas nama Pemerintah Desa dan surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa kepada Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Pengelolaan dan penggunaan dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa dimusyawarahkan secara bersama antara Kepala Desa dan BPD dan dituangkan dalam APBDes;
- e. Nomor rekening tidak dibenarkan untuk atas nama pribadi;
- g. Guna kepentingan pengawasan maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya dana Bagi Hasil Retribusi tersebut dicatat dan dibukukan dalam buku kas umum serta dilengkapi dengan dokumen pertanggung jawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Pencairan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa dilakukan dengan mentransfer langsung ke rekening desa; dan
BAB V - PENGGUNAAN DAN PENCAIRAN
Pasal 7
- (3) Mekanisme pencairan Dana Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintah Desa diatur sebagai berikut :
- b. Camat membuat rekomendasi pengajuan permohonan kepada Bupati cq Kabag Pemdes terhadap permintaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah;
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan pembayaran setelah ditandatangani oleh bendaharawan Desa kepada Bupati cq Kabag Pemdes Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Camat;
- c. Kabag Pemdes menyalurkan Dana Bagi Hasil retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa langsung ke rekening masingmasing Desa; dan
- d. Berdasarkan rekomendasi Camat, selanjutnya Bupati membuat rekomendasi kepada Pimpinan PT. Bank Jambi Cabang Kuala Tungkal untuk pencairan Dana Bagi Hasil Rertribusi Daerah.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 15 Juni 2015

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH

Verifikasi: KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT ttd FIRDAUS KHATAB BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 14 ## BAB VI PERTANGGUNG JAWABAN ## Pasal 8 - (1) Bantuan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dimasukan kedalam APBDes menjadi Pendapatan Desa;

Distribusi: - (3) Surat pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ Bagi Hasil Retribusi) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh), bulan berikutnya setelah pencairan.

Penandatangan: - (2) Bantuan Bagi Hasil Retribusi yang diterima oleh Pemerintahan Desa harus dibuat Laporan Pertanggung Jawabannya dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat; ## BAB VII ## KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8

Penandatangan: Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2009 tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## BAB VIII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Kuala Tungkal. pada tanggal 15 Juni 2015

Penandatangan: BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT USMAN ERMULAN