PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 5 Tahun 2013 tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (berlaku 4 September 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
- a. bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Bangkalan, perlu dijamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan dan berwawasan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
19. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 11/E).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
14. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
15. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
16. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
17. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
18. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
19. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah Kabupaten Bangkalan untuk periode 2009-2029.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2013-2018.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bangkalan untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan.
24. Forum konsultasi Publik adalah forum khusus yang diadakan untuk membahas rencana usulan penetapan lahan pertanian dan serap aspirasi masyarakat yg dihadiri dapat dihadiri oleh DPRD, Dinas, Kelompok Tani, dan masyarakat pemerhati dan akademisi.
BAB II - AZAS
Pasal 2
BAB II AZAS
BAB II - AZAS
Pasal 3
Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan.
BAB II - AZAS
Pasal 4
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:
- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 5
Dalam melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang meliputi:
- a. penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- b. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- c. pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian di Daerah;
- d. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- e. pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
- f. pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
- g. penetapan sentra komoditas pertanian;
- h. penetapan sasaran areal tanam; dan
- i. penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.
BAB V - RUANG LINGKUP Pasal 6
Pasal 6
Ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi:
- a. perencanaan dan strategi;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. alih fungsi lahan;
- h. insentif dan disinsentif;
- i. koordinasi;
- j. kerjasama;
- k. sistem informasi;
- l. peran serta masyarakat;
- m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- n. larangan; dan
- o. sanksi.
BAB V - RUANG LINGKUP Pasal 6
Pasal 7
Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa:
- a. lahan beririgasi; dan
- b. lahan tidak beririgasi.
BAB VI PERENCANAAN DAN PENETAPAN Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum
BAB V - RUANG LINGKUP Pasal 6
Pasal 8
- (1) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah dilakukan terhadap lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian, yang dilakukan
BAB V - RUANG LINGKUP Pasal 6
Pasal 9
- (1) Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. lahan pertanian pangan; dan
- b. lahan cadangan pertanian pangan.
- (3) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Perencanaan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
- a. tanah terlantar;
- b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan;
- c. kawasan lahan marginal tegakan; dan
- d. lahan dibawah tegakan
- (5) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan;
- b. strategi;
- c. program;
- d. rencana pembiayaan; dan
- e. evaluasi.
- (6) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. perencanaan jangka panjang untuk waktu 20 (duapuluh) tahun;
- b. perencanaan jangka menengah untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
- c. perencanaan jangka pendek untuk waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
BAB V - RUANG LINGKUP Pasal 6
Pasal 10
- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
- a. dialog dengan masyarakat.
- b. inventarisasi data;
- c. koordinasi dengan instansi terkait;
- d. menampung aspirasi masyarakat; dan
- e. koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
BAB V - RUANG LINGKUP Pasal 6
Pasal 12
- a. Kecamatan kamal luas
-
1.038,00 Ha
- b. Kecamatan Socah luas
: 1.636,00 Ha
- c. Kecamatan Bangkalan luas :
1.060,00 Ha
- d. Kecamatan Burneh luas
:
3.368,00 Ha
- e. Kecamatan Arosbaya luas
:
2.131,00 Ha
- f. Kecamatan Klampis luas :
754,00 Ha
- g.
- Kecamatan Geger luas :
2.827,00 Ha
- h. Kecamatan Sepulu luas
:
1.221,00 Ha
- i. Kecamatan Tanjung Bumi luas :
1.214,00 Ha
- j. Kecamatan Kokop
- luas :
1.675,00 Ha
- k. Kecamatan Blega luas
:
2.772,00 Ha
- l. Kecamatan Galis luas
:
850,00 Ha
- m. Kecamatan Konang luas
:
1.522,00 Ha
- n. Kecamatan Tanah Merah luas
:
2.470,00 Ha
- o. Kecamatan Tragah luas
-
1.672,00 Ha
- p. Kecamatan Labang luas :
807,00 Ha
- q. Kecamatan Modung luas
:
1.486,00 Ha
- r. Kecamatan Kwanyar luas
:
1.037,00 Ha
- s. Kabupaten Bangkalan luas Rawa:
462,00 Ha
- (6) Penetapan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimuat dalam dokumen perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (7) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan:
- a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
Paragraf 2
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB V - RUANG LINGKUP Pasal 6
Pasal 13
- (1) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi:
- a. memiliki potensi menghasilkan pangan pokok dan tingkat produksi kawasan, dengan ketentuan paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat di Daerah;
- b. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pangan;
- c. dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan; dan/atau
- d. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dapat ditetapkan dengan syarat tidak berada di kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
BAB V - RUANG LINGKUP Pasal 6
Pasal 14
Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW.
Paragraf 3 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB V - RUANG LINGKUP Pasal 6
Pasal 15
- (1) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf b meliputi lahan pertanian di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria:
- a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
- b. ketersediaan infrastruktur dasar;
- c. dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan; dan/atau
- d. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak berada pada kawasan hutan; dan
- b. tidak dalam sengketa penataan ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur oleh Kepala Daerah.
BAB V - RUANG LINGKUP Pasal 6
Pasal 16
- (1) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW.
- (2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRW.
BAB V - RUANG LINGKUP Pasal 6
Pasal 17
- (1) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (7) huruf c meliputi lahan cadangan pertanian di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria, yang meliputi:
- a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
- b. ketersediaan infrastruktur dasar; dan
- c. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang lahan pertanian pangan.
- (3) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak berada pada kawasan hutan; dan
- b. tidak dalam sengketa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
BAB V - RUANG LINGKUP Pasal 6
Pasal 18
- (1) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam Peraturan Daerah tentang RTRW.
- (2) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRW dengan kriteria:
- a. beririgasi teknis;
- b. lahan sawah beririgasi semi teknis; dan
- c. lahan sawah beririgasi sederhana dan pedesaan.
- (3) Penetapan perlindungan merupakan bagian dari penetapan RTRWP dan RTRW.
- (4) Kriteria dan tata cara penetapan perlindungan lahan sawah beririgasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB V - RUANG LINGKUP Pasal 6
Pasal 19
Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, yang dilaksanakan melalui inventarisasi dan identifikasi intensifikasi dan ekstensifikasi, yang dilaksanakan melalui inventarisasi dan identifikasi.
Bagian Kedua Intensifikasi
BAB V - RUANG LINGKUP Pasal 6
Pasal 20
- (1) Intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan:
- a. peningkatan kesuburan tanah, melalui pemupukan berimbang yang bersifat organik, anorganik, hayati dan pembenah tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit melalui sertifikasi;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan melalui rotasi/pergiliran tanaman, penganekaragaman dan/atau peningkatan indeks pertanaman;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman melalui sistem pengendalian hama terpadu;
- e. pengembangan irigasi melalui pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian antara lain melalui pengelolaan inovasi teknologi terpadu dan sistem program intensifikasi beras;
- g. pengembangan inovasi pertanian melalui hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap, dan/atau pengalaman petani;
- h. penyuluhan pertanian, meliputi penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap dan pengalaman petani; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan, melalui kredit program.
- (2) Intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (1) Ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan, dengan:
- a. pencetakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
- c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Bagian Ketiga
Ekstensifikasi
BAB V - RUANG LINGKUP Pasal 6
Pasal 21
- (2) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
BAB VIII - PENELITIAN Pasal 22
Pasal 22
- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dalam mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah.
- (2) Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan penganekaragaman pangan;
- b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
- c. pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. inovasi pertanian;
- e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
- f. fungsi ekosistem; dan
- g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan peranserta lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.
BAB VIII - PENELITIAN Pasal 22
Pasal 23
- (1) Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di daerah.
- (2) Hasil penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh petani dan pengguna lainnya.
- (3) Penyebarluasan informasi kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
BAB IX - PEMANFAATAN Pasal 24
Pasal 24
- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menjamin konservasi tanah dan air guna pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan sumberdaya lahan dan air;
- b. pelestarian sumberdaya lahan dan air;
- c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
- d. pengendalian pencemaran.
BAB IX - PEMANFAATAN Pasal 24
Pasal 25
Dalam pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah wajib:
- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
- c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- d. mencegah kerusakan lahan; dan
- e. memelihara kelestarian lingkungan.
BAB IX - PEMANFAATAN Pasal 24
Pasal 26
- (1) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah, wajib:
- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
- a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah; b. memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
- c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdampak terhadap rusaknya lahan, wajib memperbaiki kerusakan tersebut
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI Bagian Kesatu Umum
BAB X - Pasal 27
Pasal 27
Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.
Bagian Kedua Perlindungan Petani
BAB X - Pasal 27
Pasal 28
- (1) Perlindungan petani dilaksanakan dalam bentuk pemberian jaminan dalam:
- a. penetapan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan petani;
- b. memfasilitasi sarana produksi dan prasarana pertanian;
- c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
- d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah; dan/atau
- e. perlindungan akibat gagal panen.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan petani diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Bagian Ketiga Pemberdayaan Petani
BAB X - Pasal 27
Pasal 29
- (1) Pemberdayaan petani dilaksanakan dalam bentuk:
- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan hasil produksi pertanian tanaman pangan;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan bank bagi petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
- g. pemberian fasilitas untuk mengakes ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XI - ALIH FUNGSI LAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 30
Pasal 30
- (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, dilarang dialihfungsikan.
- (2) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihfungsikan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah untuk kepentingan umum atau dalam hal terjadi bencana alam.
- (1) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dilaksanakan untuk keperluan pembangunan:
- a. jalan umum;
- b. waduk;
- c. bendungan;
- d. irigasi;
- e. saluran air minum atau air bersih;
- f. drainase dan sanitasi;
- g. bangunan pengairan;
- h. pelabuhan;
- i. bandar udara;
- j. stasiun kereta api;
- k. terminal;
- l. fasiltasi keselamatan umum;
- m. cagar alam; dan/atau
- n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi lahan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. memiliki perencanaan alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti.
- (3) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, paling luas 10% (sepuluh persen) dari total luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah.
Bagian Kedua Alih Fungsi Lahan untuk Kepentingan Umum Paragraf 1 Persyaratan
BAB XI - ALIH FUNGSI LAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 30
Pasal 31
Bagian Kedua Alih Fungsi Lahan untuk Kepentingan Umum Paragraf 1 Persyaratan
BAB XI - ALIH FUNGSI LAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 30
Pasal 32
Kajian kelayakan strategis alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:
- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya
Paragraf 3 Perencanaan Alih Fungsi Lahan
BAB XI - ALIH FUNGSI LAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 30
Pasal 33
Perencanaan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:
- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. jadual alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti; dan
- d. pemanfaatan lahan pengganti.
Paragraf 4 Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah
BAB XI - ALIH FUNGSI LAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 30
Pasal 34
- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi dan ganti rugi nilai investasi infrastruktur oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Penetapan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ganti rugi nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah ada taksiran nilai investasi infrastruktur yang dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Kepala Daerah.
Paragraf 5 Ketersediaan Lahan Pengganti
BAB XI - ALIH FUNGSI LAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 30
Pasal 35
- (1) Ketersediaan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d wajib dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi dengan syarat harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk pengalihfungsian lahan beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan;
- b. untuk pengalihfungsian lahan tidak beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan.
- (2) Penyediaan lahan pengganti untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam RKPD, RPJMD, dan RPJPD.
- (3) Penyediaan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan, dan dapat diperoleh dari:
- a. pembukaan baru lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. pengalihfungsian lahan dari non pertanian ke pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan; dan
- c. penetapan lahan pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
BAB XI - ALIH FUNGSI LAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 30
Pasal 36
Pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan harus
BAB XI - ALIH FUNGSI LAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 30
Pasal 37
- (1) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat bencana alam, dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak dapat ditunda di daerah bencana alam, dengan syarat :
- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
ketersediaan lahan pengganti di Daerah.
- (2) Penetapan kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB XI - ALIH FUNGSI LAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 30
Pasal 38
- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan dari lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemberian ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - ALIH FUNGSI LAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 30
Pasal 39
- (1) Penyediaan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi, dengan ketentuan harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.
BAB XI - ALIH FUNGSI LAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 30
Pasal 40
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani.
- (2) Insentif yang diberikan kepada petani, meliputi:
- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengalokasian biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menerapkan disinsentif kepada :
- a. petani yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
- b. pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
BAB XIII - KOORDINASI Pasal 41
Pasal 41
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan melibatkan sektor lain, instansi vertikal, Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, BUMN, BUMD, asosiasi petani dan lembaga terkait lainnya.
- (2) Koordinasi teknis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Tata cara koordinasi dan keterlibatan sektor-sektor lain dalam pendukungan percepatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XIV KERJASAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerjasama
BAB XIII - KOORDINASI Pasal 41
Pasal 42
- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi lain; dan
- c. Pihak Swasta.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dituangkan dalam bentuk keputusan bersama dan/atau perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang hubungan dan kerjasama pihak ketiga.
- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
- b. penelitian dan pengembangan;
- c. pengelolaan aset; dan
- d. kegiatan lain sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kemitraan
BAB XIII - KOORDINASI Pasal 41
Pasal 43
SISTEM INFORMASI Pasal 44
BAB XV - SISTEM INFORMASI Pasal 44
Pasal 44
- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan mengenai :
- a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- d. tanah terlantar dan subjek haknya.
- (4) Data lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai :
- a. fisik alamiah;
- b. fisik buatan;
- c. kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi;
- d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
- e. luas dan lokasi lahan; dan
- f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
BAB XV - SISTEM INFORMASI Pasal 44
Pasal 45
- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat di Daerah.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 46
Pasal 46
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Administrasi
BAB XVII
Pasal 47
Setiap kegiatan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan di luar ketentuan Pasal 30 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin; dan
- d. pencabutan izin.
BAB XVII
Pasal 48
Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak membebaskan pelanggar dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.
BAB XVII
Pasal 49
- (1) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah.
- (2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. penghentian sementara kegiatan;
- b. pemindahan sarana kegiatan;
- c. pembongkaran;
- d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- e. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
- f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran
- (3) Pengenaan paksaan Pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.
BAB XVII
Pasal 50
- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 35 pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap alih fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan fungsi irigasi, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
BAB XVIII - PENYIDIKAN Pasal 51
Pasal 51
- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan lahan pertanian dan/atau pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik POLRI.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI.
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
BAB XIX - Pasal 52
Pasal 52
- (1) Pembinaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan oleh Kepala Daerah dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Daerah.
- (3) Dalam rangka mewujudkan pembinaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya :
- a. koordinasi perlindungan;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- f. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat
BAB XIX - Pasal 52
Pasal 53
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Penetapan: Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 4 September 2013

Penandatangan: BUPATI BANGKALAN, MUHAMMMAD MAKMUN IBNU FUAD

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan Pada tanggal 18 September 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN EDDY MOELJONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013 NOMOR 3/E.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
## NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
## PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
## I. UMUM
Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara subur, terutama dalam perannya mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Di sisi lain, secara filosofis lahan memiliki peran dan fungsi sentral bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena memiliki nilai ekonomis, nilai sosial budaya dan religius. Luas baku lahan di Kabupaten Bangkalan adalah 126.931,4 Ha dengan perincian lahan sawah 29.522,4 Ha dan lahan kering 97.409 Ha. Kepemilikan lahan pertanian rata - rata masih dibawah 1 ha. Berdasarkan data yang ada menunjukkan; 31 % kepemilikan lahan pertanian dibawah 0,25 Ha sebesar 31%, kepemilikan lahan pertanian antara 0,25 ha s/d 0,50 Ha sebesar 46%, kepemilikan lahan pertanian antara 0,50 Ha s/d 1 Ha sebesar 23% .
Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tingginya tekanan terhadap lahan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang masih sekitar 1,49 persen per tahun, sementara luas lahan yang ada relatif tetap, produktivitas lahan pertanian pangan mengalami pelandaian (leveling off) serta kompetisi pemanfatan lahan untuk pembangunan, termasuk pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga ketersediaan lahan untuk memenuhi kecukupan pangan nasional semakin terancam. Selain itu, rata-rata penguasaan lahan pertanian pangan oleh petani makin sempit disebabkan oleh pewarisan kepemilikan lahan, terjadi juga persaingan yang tidak seimbang dalam penggunaan lahan, terutama antara sektor pertanian dan non-pertanian. Dalam keadaan seperti ini, apabila paradigma dan sudut pandang para pemangku kepentingan dalam perencanaan pemanfaatan ruang hanya terfokus pada`nilai ekonomi sewa lahan ( land rent economics ), maka tidak ada`keseimbangan pembangunan pertanian dengan pembangunan sektor lainnya. Keadaan demikian ini akan berpengaruh terhadap penurunan daya dukung lahan dan lingkungan. Hal itu terlihat dari makin meningkatnya laju besaran alih fungsi lahan pertanian dari tahun ke tahun Alih fungsi lahan sawah menjadi lahan nonpertanian dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 diperkirakan seluas 571 (lima ratus tujuh puluh satu) hektar, yaitu:
- -pada lahan sawah yaitu : -Berubah menjadi lahan pekarangan seluas 109 Ha;
- -Berubah menjadi jalan raya (Akses Suramadu) seluas 35 Ha; dan
- -Sawah tekhnis menjadi tadah hujan seluas 427 Ha.
Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan berbagai dampak langsung dan tidak langsung dan berimplikasi serius terhadap produksi pangan, lingkungan, dan budaya masyarakat yang hidup di bagian hulu dan sekitar lahan yang dialihfungsikan tersebut. Permasalahannya semakin kompleks, terutama lahan pertanian pangan subur menjadi sasaran utama terhadap perkembangan dan pembangunan wilayah di kabupaten Bangkalan. Dengan demikian alih fungsi lahan pertanian tidak hanya menyebabkan kapasitas memproduksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk pemubaziran investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan akan menyebabka secara perlahan-lahan para pelaku usaha pertanian pangan akan meninggalkan sektor tanaman pangan. Hal ini semakin diperparah dengan tidak diimbanginya tindakan pengendalian alihfungsi, pemberian insentif, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan lahan pertanian pangan subur dan pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis
Selama ini berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, terutama lahan sawah beririgasi sudah banyak diterbitkan berupa peraturan perundang-undangan, akan tetapi implementasinya tidak efektif karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak memuat sanksi - sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi admisnistrasi. Selain itu, Pemerintah dan pemerintah daerah tidak sungguhsungguh untuk melaksanakannya. Kabupaten Bangkalan adalah salah satu Kabupaten pendukung penghasil beras di Propinsi Jawa Timur. Berbagai program pembangunan bidang pertanian dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk mencapai swasembada pangan melalui sub sektor pertanian dalam arti luas (pertanian dan peternakan,perikanan dan kelautan, ketahanan pangan serta kehutanan dan perkebunan). Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam menanggulangi krisis ekonomi, maka program Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Bangkalan dititikberatkan pada upaya sebagai berikut :a.) Menggerakkan kembali perekonomian khususnya sektor tanaman pangan dan peternakan; b.) Meningkatakan ketersediaan pangan dan gizi masyarakat yang berkelanjutan; c.) Meningkatakan sumber daya manusia di bidang Pertanian dan Peternakan;
Data dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan menunjukkan bahwa produksi padi dari tahun 2008 dicapai produksi padi sebesar 231.632 Ton , tahun 2009 sebesar 250.622,9Ton, tahun 2010 sebesar 226.227,93 Ton, Tahun 2011 sebesar 234.375,96 Ton, dan tahun 2012 dicapai produksi sebesar 252.692,64 Ton
Untuk itulah, sasaran yang ingin dicapai adalah melindungi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka mempertahankan produksi beras diatas 5% adalah dengan melakukan suatu kajian akademik untuk mengetahui sampai sejauh mana perlindungan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mendukung produksi beras di Kabupaten Bangkalan. Melalui kajian akademik ini diharapkan dapat menjadi suatu landasan dalam Peraturan Daerah tentang Lahan Tanaman Berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan. Peraturan Daerah ini merupakan amanat dari
PENJELASAN
Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan malaksanakan Peraturan Daerah ini.
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat yang berkelanjutan dari generasi kegenerasi. ## Huruf b Yang dimaksud dengan "keberlanjutan dan konsisten" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari ## Huruf c Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. ## Huruf d Yang dimaksud dengan "keterbukaan dan akuntabilitas" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. ## Huruf e Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan gotong-royong" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani. ## Huruf f Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan. ## Huruf g Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. ## Huruf h Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, bangsa dan negara. ## Huruf i Yang dimaksud dengan "kelestarian lingkungan dan kearifan lokal" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. ## Huruf j Yang dimaksud dengan "desentralisasi" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah. ## Huruf k Yang dimaksud dengan "tanggung jawab" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki Daerah karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya
PENJELASAN
Pasal 25
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan subur, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan petani, memberikan kepastian berusaha tani dan mewujudkan keseimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian. Peraturan Daerah ini mengatur tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. ## II. PASAL DEMI PASAL