PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BERAS MISKIN DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 MISKI AB AH 16 (berlaku 4 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat t
BUPATI SEKADAU PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 2 TAHUN 2016 AN KAD
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BERAS MISKIN DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 MISKI AB AH 16
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pedoman Umum Penyaluran Beras bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sekadau Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sekadau Tahun 2016. an Umum Penyaluran Beras bagi masyarakat miskin ta Tangga
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 ten tang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); I. tentan Re
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344); Republik ia a1 tan ar an 4344 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4438); Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan an 126, l
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1 nt an Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tan ah R
Menetapkan et
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); am
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); ik an Re
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8); Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemeri.ntah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); tah in
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim nan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Baral Nomor 62 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Kalimantan Baral Tahun 2016; m t ro t
12. Peraturan Daerah Kabupalen Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkal Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2); t iman t
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016. TEKNIS MISKIN UK GA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. ro m ini sah

## BAB III KETENTUAN Ill

Pada saat Peratuiran Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ksa uk rl

## BAB IV PENUTUP l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mt dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 4 Januari 2016

PENJABAT BUPAT!SEKADAU, I S


MOSES HERMANUS MUNS!N I

Diundangkan di Sekadau pada tanggal 4 Januari 2016 Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau a


Yohanes Jhon Yo

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 2 B


Salinan sesuai dengan aslinya KEP ALA BAGLAN HUKUM DAN HAM, 'i � -. s IAN 'i �� .

SUBHAN NIP. 19750426 199412 1 001

LAMPIRAN LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR NOMOR

TANGGAL

TENTANG

2 TAHUN 2016

4 Januari 2016

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BERAS MISKIN DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016

## BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang.

Pangan adalah salah satu hak azazi man usia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu : Universal Declaration of Human Right 1948, Rome of Declaration on World Foot Summit 1996, Millenium Development Goals (MDGs), bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sarnpai separuhnya. gis yang oleh nd Dasar ia al yaitu Declaration of Human 1948, Rome of Declaration on World Foot Summit an na io In ak

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, masih banyak daerah terisolir dan daerah tertinggal yang masih terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. an angi an an an mi pertumbuhan belum melibatkan dan memberikan dasarnya.

Penduduk Indonesia 95% masih mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata mengkonsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun. (BPS, 2011) meskipun menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 139,15 kg/jiwa/tahun. Rata-rata konsumsi beras dunia saat ini adalah 60 kg/jiwa/tahun. Dari data tersebut Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin di Kabupaten Sekadau sebanyak 9.192 Kepala Keluarga. ih ki sebelumnya sebesar 139,15 kg/jiwa/tahun. Rata-rata konsumsi beras dunia ar ar

Dengan demikian beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilita Perberasan Nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. ki

Secara nasional, program penanggu langan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan ditingkat provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur dan tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota masing-masing. ro

Penyaluran raskin 2016 masih mengacu pada hasil PPLS tahun 2011. Data penerima Raskin tahun 2016 pada dasarnya sudah disempurnakan dengan mengacu pada usulan Bupati, namun demikian melalui Mudes/Muske RTS-PM dapat disempumakan. Data Penerima Raskin tahun 2016 akan dibagikan oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalbar kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota SeKalbar pada saat peluncuran Program Raskin tahun 2016. un m ah Tim din

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan KepaJa Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubemur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. K Bupat /Walikota petani, an di ar h, an kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat am

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Disamping itu, program ini dimaksud untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional. ak gka ar

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

## A. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan beras. pemenuhan sebagai kebutuhan pangan beras.

## B. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2016 di Kabupaten Sekadau adalah berkurangnya beban pengeluaran 9.192 RTS hasil PPLS tahun 2011 dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras ng bersubsidi sebanyak 15 kg/bulan/RTS selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- per kg netto di Titik Distribusi. ebanyak 15 kg/bulan/RTS selama 12 bulan tebus ti

## C. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah : m n alah

1. Stabilitas harga beras dipasaran; 1. ili beras
2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600/kg dan menjaga stok pangan nasional; 2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan
3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; ni tan ti me penanggulangan
4. Peninkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonorni (harga jual yang terjangkau) kepada RTS; an ik m kepada
5. Sebagai pasar bagi hasil tani padi; ai i
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah. u ekonomi daerah.

## BAB Ill

## PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN AN

## I. Pengelolaan ng

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut : Pengelolaan Raskin memiliki prinsip ni dasar yang san pelaksanaan n

- a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat menerima beras sesuai ketentuan, baik jumlah, mutu maupun harga. ih kin makna kin nt mlah,
- b. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri. kepentingan Raskin terutarna RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan
- c. Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama masyarakat dan RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian. tif, aan mo ua
- d. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati. ah

## 2. Pengorganisasian an

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harrnonisasi dan sinergitas antar Kementrian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawaban sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasi maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan. ak ann ta al hasil yang efektif. Sebagai implementasi maka dibentuk Tim Koordinasi i

Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan penanggung jawab, dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat Kabupaten sampai Kecamatan dan pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Desa. gu ki

Penanggung jawab pelaksana program Raskin di Kabupaten adalah Bupati, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa adalah kepala Desa. aw am am ah

## a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Bupati Sekadau bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sekadau dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten Sekadau sebagai berikut : ki Kabupaten Sekadau dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Tingkat

## I) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sekadau adalah pelaksana program Raskin di Kabupaten Sekadau, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sekadau. T Koordinasi Raskin Sekadau ada ah ks in an an

## 2) o

Tugas Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sekadau mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat, memilih salah satu dari empat alternatif pela penyaluran beras Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin). ki san in ari al kin

## 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi : am an Ka

- a) Koordinasi perencanaan dan penganggaran Raskin di Kabupaten. kin
- b) Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
- c) Pelaksanaan validasi dan pemuktahiran daftar RTS-PM.
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten. kn ro n.
- e) Sosialisasi program Raskin di Kabupaten. e) Sosialisasi program Raskin di Kabupaten.
- f) Perencanaan penyaluran Raskin.
- g) Penyelesaian HTR dan administrasi. in
- h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kecamatan dan Desa. di
- i) Penanganan Pengaduan.
- j) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecarnatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa. Ti am tri di
- k) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat. k Pr

## 4) Struktur Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sekadau terdiri dari penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan beberapa sosialisasi, pengaduan masyarakat serta beberapa orang anggota yang ditetapkan dengan an Ko Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sekadau terdiri dari penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan beberapa

koordinator bidang antara lain bidang perencanaan, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, Keputusan Bupati. la n Keputusan Bupati.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sekadau terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten antara lain Setda, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Pertanian, dan Peternakan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Hukum, Inspektorat, Badan Pusat Statistik, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Kantor Seksi Logistik Sanggau dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sekadau terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten antara lain an ak in ustri an ln Pus

## b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan kin an

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di Kecamatan dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecarnatan. tan

## 1. Kedudukan I.

Tim koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program Raskin di Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. im

## 2. Tugas

Tim koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program Raskin di Tingkat Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Raskin Kabupaten. Tim koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, kepada tim koordinasi Raskin Kabupaten.

## 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, tim koordinasi raskin kecamatan mempunyai fungsi : ak kecamatan mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan dan Penyaluran Raskin di Kecamatan.
- b) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
- c) Sosialisasi Raskin di Kecamatan.
- d) Pendistribusian Raskin. kin
- e) Penyelesaian HTR dan administrasi. dmin
- f) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Desa. gr
- g) Pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran Raskin Desa.
- h) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada tim koordinasi Raskin Kabupaten, termasuk pelaporan hasiJ pemuktahiran data dari tingkat desa dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM. an Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemuktahiran data dari an p la in

## 4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan kin an

- Tim koordinasi raskin kecarnatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain bidang perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, Monitoring dan Evaluasi dan pengaduan masyarakat, yang ditetepkan dengan Keputusan Camat. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsurunsur intansi terkait di tingkat kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Stastistik kecamatan, dan Satker raskin. in am dari ketua, sekretaris, dan antara lain Evaluasi dan pengaduan masyarakat, yang ditetepkan dengan ­ unsur intansi terkait di tingkat kecamatan antara lain Sekretariat

## c. Pelaksanaan Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan tri

Kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk pelaksanaan penyaluran raskin tingkat desa.

- I) Kedudukan Pelaksanaan penyaluran Raskin berkedudukan di bawah dan Ke ak aw an

bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## 2)

Pelaksana penyaluran Raskin mempunyai tugas HTR serta menyelesaikan administrasi Raskin. Pelaksana penya1uran Raskin mempunyai tugas

- Tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan Raskin, menerima uang pembayaran memeriksa,

## 3) Fungsi

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari satker di TD. Untuk Desa yang titik distribusinya tidak berada di Desa, maka petugas yang memetiksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam petunjuk teknis. rim ik
- b) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB). ki M-
- c) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk divre/sub divre/kansilog perum bulog atau menyetor langsung secara tunai kepada Perum Bulog. ma ar menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk divre/sub
- d) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu Serita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD le
- e) Membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai model DPM-2 dan melapor ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Kecamatan. aftar od
- f) Memfasilitasi pelaksanaan Mubes/Muskel guna menetapkan data RTS-PM. Mu

## d. Satker Raskin askin

## !) Kedudukan K dukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya. ud di ubd ak ng

## 2) Tugas

Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima/menolak, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada pelaksana penyaluran, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB Raskin serta menyetorkan HPB apabila dibayar tunai atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin. ma/menolak, n ni

## 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Satker Raskin mempunyai fungsi : mp

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Gudang BULOG. Ra
- b) Pengantaran dan penyerahan Raskin ke pelaksana penyaluran di TD. in
- c) Penggantian Raskin yang tidak memenuhi standar (mutunya kurang baik).
- d) Penerimaan HPB Raskin dari pelaksana penyaluran Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB Bulog atau menerima tanda bukti setoran pembayaran HPB Raskin. rim ak
- e) Penyelesaian administrasi distribusi raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (tanda terima/kwitansi dan bukti setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD. di O

'

- f) Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain realisasi jumlah penyalur beras, menyetorkan HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivre/Kasubdivre/kakansilog Perum Bulog secara periodik setiap bulan. la ya ny di

## BABlV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN I

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2016 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016. Proses perencanaan dan penganggarannya diatur lebih lanjut dalam Pereturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Perhiutungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 20 I 6 mengacu pada nd an angg tu hi gi

## A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan RTS-PM, titik distribusi dan titik bagi. na ti ik an

- I. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)
- a. RTS yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2016 yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K dan disahkan oleh Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 15.530.897 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemuktahiran DPM oleh Mudes/Muskel. kin ak
- b. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTSPM setelah penetapan pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemuktahiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel, maka RTS-PM pengganti memperoleh SKRTM 2016 yang berfungsi sebagai pengganti KPS. ilaku M ! ak eroleh SKRTM 2016 KPS.
2. Pen eta pan Titik Distribusi (TD) Titik distribusi ditetapkan di desa atau di tempat lain atas kesepakatan

tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Perum Bulog setempat. se

## 3. Penetapan Titik Bagi (TB)

Titik bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa (pelaksana distribusi) dengan RTS-PM setempat. n

## B. Kebijakan Penganggaran ij

Program Raskin merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, Pemerintah mengalokasikan dana subsidi pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut : n gr Perl ndungan rd ka hun 2016, Pemerintah an dana subsidi ng ke n

1. Anggaran subsidi Raskin 2016 disediakan dalam APBN tahun 2015, DIPA Kementrian Keuangan, kebijakan pemerintah pusat dalam penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai di TD. I. AP tah DlPA Kementrian Keuangan, kebijakan pemerintah pusat dalam
2. Sesuai dengan UV Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mengalokasikan APBD untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk biaya operasioanal Raskin, biaya angkutan Raskin dari TD ke TB hingga RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTSU dan APBD untuk penyaluran Raskin dari sampai RTS-PM. an anggaran tersebut antara lain untuk biaya operasioanal Raskin, biaya angkutan Raskin n tam i

PM di dalam pagu yang ditetapkan.

n.

3. Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat tanpa menambah harga tebus Raskin di titik distribusi kepada RTS-PM yang diatur dalam Juknis Kabupaten. ku um au

## BABV BABV

## MEKANISME PELAKSANAAN

- A. Panduan Pelaksanaan Program Raskin
- I. Dalam pelaksanaan program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Program Raskin. 1. and ik man baik pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa
2. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum (Pedum) Raskin, Petunjuk Pelaksanaan ((Juklak) Raskin dan Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin. (J ni
3. Pedoman Umum Raskin adalah panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Pedoman Umum Raskin berisikan kebijakan umum yang

mengatur pelaksanaan program Raskin yang berlaku secara nasional. Tim Koordinasi Raskin Pusat memiliki tugas dan tanggungjawab menyusun Pedoman Umum Raskin yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. al.

4. Untuk panduan pelaksanaan program Raskin di Kabupaten diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi kabupaten yang dinamakan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin) yang merupakan penajaman dari Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Raskin Provinsi. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk kabupaten tertentu yang di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten, dukungan budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan program raskin, upaya untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang ada di masing-masing kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masa.1ah alam. Juknis Raskin disusun oleh Tim Raskin Kabupaten. am din un ak in u a an sal

## B. Pagu Raskin

## 1. Pagu Raskin Kabupaten I.

- a. Pagu Raskin Kabupaten tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada tahun 2016 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K. ki ml tu in P2
- b. Pagu Raskin Kabupaten se Kalirnantan Barat ditetapkan oleh Gubemur. m
- c. Pemerintah Kabupaten se Kalimantan Barat dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk di dalam data RTS-PM dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD dengan kemampuan daerah masing-masing. c. Pemerintah Kabupaten se Kalimantan Barat dapat membuat mah ki I I ma m m

## 2. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa

- a. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2016 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada tahun 2016 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K. in rn in an
- b. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa se Kabupaten Sekadau ditetapkan oleh Bupati.
- c. Pagu Raskin di suatu Desa pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing Desa. ak i Mu mem k.i

## C. Pemuktahiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) ftar

Dalarn rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memuktahirkan Daftar Penerima Manfaat, yaitu : am ka

1. Mudes/Muskel melakukan pemuktahiran daftar RTS-PM Raskin 2016 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti. kin n ma ngg
2. RTS-PM Raskin yang kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah bama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS). PM as angg Angg mah nd
3. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui mekanisme Mudes/Muskel. al meningga , la um nilai layak
4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap. ma pada usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik
5. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilakukan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Mudes/Muskel untuk pemuktahiran KPS pada tahun 2015.
6. Daftar akhir RTs-PM Raskin yang telah melalui pemuktahiran oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1. al
7. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterimakan kepada RTS-PM tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan. as Ka ik Ti n.
8. Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel diterbitkan SKRTM 2016 oleh Kepala Desa.
9. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara Pemuktahiran Data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2016. aa rita P)
10. FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan. rj Tim Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
11. FRP beserta KPS yang ditarik dari Mudes/ Muske! diterima oleh Tim Koordinasi Kabupaten paling lambat tangal 31 Maret 2016 untuk kemudian diserahkan kepada pihak pelaksana perekaman data hasil pemuktahiran secara elektronik yang ditunjuk. I.

## D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah. 1. se ha ka
2. Peluncuran Program Raskin Nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di Provinsi oleh Gubemur.
3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang. dil sa kin

## E. Monitoring dan Evaluasi

- I. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTSPM Raskin diberbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin. 1 kan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencarikan solusi untuk memecahkan masalah. kin rik
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
- F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai ke Titik Distribusi (TD)
5. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai ke titik distribusi menjadi tugas Perum Bulog. Perum Bulog.

## 1. Penyediaan Beras Raskin

- Penyediaan Raskin untuk RTS-PM Raskin oleh Perum Bulog berasal dari

beras hasil pengadaan dalam negeri dan bila tidak mencukupi maka dipenuhi dari pengadaan luar negeri. Kualitas beras Raskin sesuai dengan lnpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan I san berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung. berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 dan atau 50 /k

## 2. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran beras Raskin, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA. me ca m ki nc penyaluran

## 3. Mekanisme Penyaluran ni

- a. Berdasarkan pagu Raskin, Bupati/Ketua Koordinasi Raskin Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog. dasa din R kin up t tu leh kan lo
- b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa. da tk O tuk
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke titik distribusi, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin di Gudang Perum Bulog. c. lurkan ras pemeriksaan uali di
- d. Di titik distribusi serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. d. Di distribusi serah terima beras antara Perum Bulog dengan an t yang
- e. Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti kondisi sosial budaya, kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Raskin) sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan disuatu wilayah, maka jadwal penyaluran Raskin disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut. eperti disi l hi a penyaluran Raskin tidak kin dilakukan secara rutin setiap bulan disuatu dengan se
- f. Perum Bulog membuat pedoman khusus penyaluran Raskin sampai TD. an sampai

## G. Penyaluran Raskin

## I. Penyaluran Raskin dari TD ke TB

- a. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten. menjadi
- b. Tim Koordinasi Raskin/ pelaksana distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD. b. Tim di kan se
- c. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/pelaksana distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas. kan ti ai Tim sa digant kekurangan

'

- d. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh kelompok kerja (Pokja) atau melalui warung desa, kelompok masyarakat dan padat karya raskin. ku lo ata al de

## 2. Penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM ke

- a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM. di
- b. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh pelaksana distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan. RTS dil kin arn

## H. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) ay Tebus Raskin (HTR)

- I. Harga tebus Raskin (HTR) sebesar Rp. 1.600,-/kg netto di TD. 1. ar
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi Raskin dari RTS-PM dilakukan secara tunai. Pelaksana distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog melalui bank setempat atau disetorkan langsung ke Perum Bulog setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan kondisi setempat. ri HTR tersebut ke Perum melalui bank n a kni

## I. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin. ri ar ah
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum Bulog. pengaduan bersumber dari

## BAB VI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN P lA

## A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh BPKP, Kemenko Kesra, Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. an

## B. Pelaporan

- I. Pelaksana distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan. 1. ro Ti R tan
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan progr