Unknown Unknown Nomor 04 Tahun 1945 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DANANAK DENGANRAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA BUPATI TABALONG, - a. bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
2. penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- b. bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi ;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
6. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Mengingat
1. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3143);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209);
1
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostutusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
Menetapkan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pomografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TABALONG
dan
BUPATITABALONG
MEMUTUSKAN:
PENYELENGGARAAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGANPEREMPUANDANANAK.
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan penyimpangan yang disebabkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam relasi an tara perempuan dan laki-laki yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan dan anak baik secara fisik, seksual darr/ atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang terjadi di ranah privati domestik dan di ranah publik.
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk janin dalam kandungan.
12. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan Zatau penderitaan sebagai akibat dari kekerasan dan I atau an cam an kekerasan.
13. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak selanjutnya disebut P2TP2A adalah Pusat Kegiatan Terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Tabalong secara gratis meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologi, hukum dan agama, pendampingan dan advokasi serta pelayanan kesehatan dan rumah aman dengan rujukan.
Pasal 2
Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan ## BAB III HAK-HAK PEREMPUAN DANANAK
Pasal 4
Setiap Perempuan dan Anak berhak:
- a. untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan / atau pihak lain baik sementara maupun
Pasal 5
- (I) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
- a. melaksanakan kewajiban Perlindungan Perempuan dan Anak
Pasal 7
- (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak di Daerah, Bupati dapat membentuk P2TP2A.
- (2) Pembentukan dan pengembangan P2TP2A disesuaikan dengan perkembangan priotitas kebutuhan, dan kemampuan keuangan Daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil yang ada di Daerah.
- (3) P2TP2A yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya memiliki 4 (empat) konselor.
- (4) Konselor sebagaiman dimaksud pada ayat (3) meliputi
:
- a. konselor dalam bidang hukum;
- b. konselor dalam bidang kesehatan;
- c. konse1or dalam bidang psikologi; dan
- d. konselor dalam bidang agama.
Pasal 8
- (1) Bentuk pelayanan yang dilaksanakan di P2TP2Ame1iputi :
- a. konsultasi Hukum;
- b. pendampingan bagi korban;
- c. konsultasi psikologi;
- d. rujukan pelayanan medis;
- e. pelayanan rumah aman dengan rujukan;
- f. homevisit; dan
- g. penyuluhan.
- (2) Mitra kerja P2TP2A meliputi :
- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Dinas Sosial;
- d. RSUD;
- e. Puskesmas;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Unit PPA(Polresdan Poisek)
- h. TPPKK;
1. KementerianAgama;
- J. KUA;dan
- k. PengadilanAgama.
Pasal 9
- (1) Alurpenanganan di P2TP2Ame1iputi:
- a. penerimaan kasus;
- b. registrasi;
- c. assesment kasus;
- d. perencanaan intervensi;
- e. perjanjian intervensi;
- f. pelaksanaan intervensi;
- g. rekam kasus; dan
- h. terminasi.
- (2) Alur penanganan di P2TP2Asebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d meliputi;
- a. pelayanan hukum;
- b. pelayanan medis;
- c. pelayanan psikologi;
- d. pelayanan kerohanian; dan
- e. pelayanan rumah aman.
Pasal 10
Dalam memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak P2TP2A berkewajiban:
- a. memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada korban;
- b. menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, pemulangan dan bantuan hukum;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penterjemah dan relawan pendamping yang diperlukan bagi korban;
- d. memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban; dan
- e. menjaga kerahasiaan korban.
BABVI PEMANTAUAN DANEVALUASI
Pasal 11
- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-Iangkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan di Daerah.
- (3) Pamantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap OPD yang melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk tahun berjalan.
Pasal 12
- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan setiap berakhimya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABVII
PELAPORAN
Pasal 13
- (1) Bupati bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan P2TP2A bagi Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun atau apabila diperlukan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABVIII
PEMBIAYAAN
Pasal 14
Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaran Perlindungan Perempuan dan Anak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BABIX
PEMBINAAN DANPENGAWASAN
Pasal 15
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan P2TP2Abagi Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan. (2)
Pasal 16
Dalam rangka pengawasan, Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak.
BABX
PERANSERTAMASYARAKAT
Pasal 17
- (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak, masyarakat dapat:
- a. membentuk mitra keluarga ditingkat kelurahan/ desa oleh masyarakat;
- b. melakukan sosialisasi hak Perempuan dan Anak secara mandiri;
- c. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
- d. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila dilingkungan terjadi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan,lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta dan media massa.
BABXI
KETENTUANPENUTUP
Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. H. ANANGSYAKHFIANI

Penandatangan: ,bBUPATI TABALONG, :! ~

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 15 Hei 20 17

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal 15 Hei 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH~~BUPATEN TABALONG, it- H.ABDUL MUTHALIBSANGADJI LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2017 NOMOR 04 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANATAN SELATAN:(47/2017)