PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 31 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKANDESA TELAGARAYA DESA TELUKPONGKAL DESANANGA TANGKIT, DESAPENYENGKUANG,DESAMELANA DESANANGAPOTAL DESASEPAKAT, DESAMUARA TANJUNG, DESALANDAUKABU, DANDESA TANJUNGMAHUNG DIKECAMATANSOKAN BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MELA WI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 31 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA TELAGA RAYA, DESA TELUK PONGKAL, DESA NANGA TANGKIT, DESA PENYENGKUANG, DESA MELANA, DESA NANGA POTAI, ESA SEPAKAT, DESA MUARA TANJUNG, DESA LANDAU KABU DAN DESA TANJUNG DI KECAMATAN SOKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
- ayal (4 Peraturan Pemcrintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; pemekaran desa di Kabupaten Melawi; perlu adanya 7
- b bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas berdasarkan kriteria potensi desa; kondisi sosial budaya; jumlah penduduk, luas desa dan pertimbangan lainnya; dibcntuk desa-desa di Kabupaten Mclawi;
- bahwa dcngan pembcntukan Dcsa sebagaimana tcrsebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa;
- d balwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan mcnctapkan Pcraturan Dacrah Kabupalcn Melawi tentang Pembentukan Desa Desa Teluk Pongkal, Desa Nanga Tangkit, Desa Nanga Potai, Desa Sepakat, Desa Muara Tanjung. Desa Landau Kabu Dan Desa Tanjung Mahung di Kccamnalan Sokan. pada pcrlu Telaga Raya,
- Undang-Undang 34 Tahun 2003 tenlang Pembentukan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lenlang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3 Undang-Udang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Republik Indonesia Talun 2004 Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4 Undang
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah scbagaimana lclah diubah dengan Pcraluran Pemcrintah Pengganti Undang- undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang perubahan Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5 Peraturan Pemcrintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoncsia Talun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraluran Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pcnyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4593)
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemcrintahan Antara Pemcrintah, Pcmerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Dacrah Kabupaten Melawi (Lcmbaran Dacrah Kabupalen Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 16);
- 11 . Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Pcrmusyawaratan [csa (Lembaran Dacral Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 13 . Lembaran Kabupaten Melawi Nomor 17);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemcrintahan Dcsa (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupalen Mclawi Nomor 18);
- 13 . Peraturan Dacrah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2006 lenlang Keuangan Desa (Lembaran Dacrah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Melawi Nomor 20);
15. Peraturan
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tala Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Melawi Nomor 21 );
2. 16 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Melawi Nomor 22)
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELA WI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG PEMBENTUKAN DESA TLLAGA DESA TELUK PONGKAL DESA NANGA DESA PFNYENGKUANG, DESA MELANA, DESA NANGA POTAI, DESA SEPAKAT. DESA MUARA TANJUNG;, DESA LANDAU KABU DAN DESA TANJUNG MAIIUNG IJI KECAMATAN SOKAN
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Pcraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Melawi;
- Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkal [acrah scbagai unsur pcnyclcnggara Pemcrintahan Daerah;
- 3 Bupali adalah Bupati Melawi;
- Dewan Perwkilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melawi;
- Camat adalah Perangkal Dacrah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamalan dalam Kabupaten Melawi;
- Desa adalah kesaluan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS DESA DAN PUSAT DESA
Pasa] 2
Dcngan Peraluran Dacrah ini dibcntuk Dcsa Telaga Desa Teluk Pongkal Desa Nanga Tangkit, Desa Penyengkuang; Desa Melana, Desa Nanga Potai, Desa Sepakat, Desa Muara Tanjung Desa Landau Kabu; Tanjung Mahung di Kecamatan Sokan. Raya,
- 1 Des: Raya berasal dari sebagian Desa Sijau yang terdiri dari Telaga
- Dusun Telaga Baru
- b Dusun Bongkar Raya
- 2 Desa Teluk Pongkal berasal dari sebagian Desa Sijau yang terdiri dari
1. Dusun Telok Pongkal
- b Dusun Kepala Daak
- C. Dusun Bukit Raya
- d. Dusun Ponjang
- Dusun Kedangkai
3 Desa .
- Xang
- Dusun Laman Tuha
- Dsa Penyengkuang berasal dari sebagian Desa Ora yang terdiri dari Nanga
- 1 Dusun Penycngkuang
- Dusun Pemilahan
- C. Dusun Tanj Sedawak ung
- 5 Desa Melana berasal dari sebagian Desa Betangai yang terdiri dari Nanga
- a Dusun Mclana
- b Dusun Ronta
- Dusun Mandar Indah
- d. Dusun Meligai
- Dudun Riam Jaya
- 6 Desa Potai berasal dari sebagian Desa Sokan yang terdiri dari Nanga Nanga
- 4 Dusun Nanga Potai
- b. Dusun Duta Tama
- 7 Desa Sepakat berasal dari sebagian Desa Sokan yang terdiri dari Nanga
- 4 Dusun Masjid Hulu
- Dusun Sungai Uban
- Dusun Tengkanyang Permai
- 8 Desa Muara Tanj berasal dari sebagian Desa Tnjung Sokan yang terdiri dari : jung
- Dusun Pcrigi Indah
- b Dusun Kalangai
- 9 Desa Landau Kabu berasal dari sebagian Desa Gelata yang terdiri dari
- a Dusun Landau Kabu
- b Dusun Mungguk Jaya
10. Desa Tanju Mahung berasal dari sebagian Desa Keluing Taja yang terdiri dari ung
- 4 Tanjung Mahung
- b. Duta Tama
Pasal
- Telaga Raya memiliki balas wilayah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Keluing Taja
- 6 Sebelah Selatan bcrbatasan dcngan Tanjung Sokan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Sungai Matik
- d Scbelah Utara berbatasan dcngan Desa Sijau
- 2 Desa Teluk Pongkal memiliki batas wilayah
- Sebelah Timur berbalasan dengan Desa Sijau
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Keluing Taja
- Scbelah Barat berbalasan dcngan Kab. Kctapang
- d Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Togan Bary
- 3 Desa Nanga Tangkit memiliki batas wilayah
- Scbclah Timur bcrbatasan dengan Kalimantan Tengah
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gelata
6. Sebelah Barat berbatasan dcngan Dcsa Kcluing Taja
- d Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Libas
- 4 Desa Penyengkuang memiliki batas wilayah
- Sebalah Timur berbalasan dengan Propinsi Kalimanlan Tengah
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Keluing Taja
- Scbclah Barat bcrbatasan dengan Desa Nanga Ora
- d Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ketapang
- 5 Desa Melana memiliki batas wilayah
- 4
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Sokan
- Sebelah Barat bcrbatasan dengan Desa Kcluing Taja
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gelata
- 6 Desa Nanga Potai Permai memiliki batas wilayah
- Scbclah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Sokan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sayan
- Scbelah Barat berbatasan dengan Desa Keluing Taja
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Nanga Betangai
7 . Desa Sepakat memiliki batas wilayah
- a Sebclah Timur bcrbalasan dcngan Dcsa Nanga Sokan
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Potai
Sebelah.
- Sehelah Barat berbatasan dengan Sungai Pinoh
- Schelah Utara berbalasan dengan Kecamatan Sayan
- 8 Desa Muara Tanjung memiliki batas wilayah
- 2 Sebelah Timur berbatasan dengan Dcsa Madong Raya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nanga Sokan
- Sebelah Barat berbalasan dengan Kccamatan Tanah Pinoh
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Sokan
- 9 Desa Tanjung Mahung memiliki batas wilayah
- 1 Scbclah Timur bcrbalasan dcngan Desa Nanga Betangai
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Libas
- c Scbclah Barat berbatasan dengan Desa Sijau
- d Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Keluing Taja
10. Desa Landau Kabu memiliki batas wilayah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Pinoh Desa Gelala
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Betangai
- Scbclah Barat bcrbatasan dengan Desa Keluing Taja
- d Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Betangai
Pcncntuan balas wilayah desa hasil pemekaran dengan dcsa induk sccara di lapangan; sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan olch Camat. pasti
Pasal 2
- Dengan tcrbcntuknya desa-desa Pcmckaran sebagaimana tersebut dalam pasal 2, wilayah desa-desa induk dikurangi dengan wilayah desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam 3 pasal
Pasal 3
- 1 Des: Raya berasal dari sebagian Desa Sijau yang terdiri dari Telaga
- Dusun Telaga Baru
- b Dusun Bongkar Raya
- 2 Desa Teluk Pongkal berasal dari sebagian Desa Sijau yang terdiri dari
1. Dusun Telok Pongkal
- b Dusun Kepala Daak
- C. Dusun Bukit Raya
- d. Dusun Ponjang
- Dusun Kedangkai
3 Desa .
- Xang
- Dusun Laman Tuha
- Dsa Penyengkuang berasal dari sebagian Desa Ora yang terdiri dari Nanga
- 1 Dusun Penycngkuang
- Dusun Pemilahan
- C. Dusun Tanj Sedawak ung
- 5 Desa Melana berasal dari sebagian Desa Betangai yang terdiri dari Nanga
- a Dusun Mclana
- b Dusun Ronta
- Dusun Mandar Indah
- d. Dusun Meligai
- Dudun Riam Jaya
- 6 Desa Potai berasal dari sebagian Desa Sokan yang terdiri dari Nanga Nanga
- 4 Dusun Nanga Potai
- b. Dusun Duta Tama
- 7 Desa Sepakat berasal dari sebagian Desa Sokan yang terdiri dari Nanga
- 4 Dusun Masjid Hulu
- Dusun Sungai Uban
- Dusun Tengkanyang Permai
- 8 Desa Muara Tanj berasal dari sebagian Desa Tnjung Sokan yang terdiri dari : jung
- Dusun Pcrigi Indah
- b Dusun Kalangai
- 9 Desa Landau Kabu berasal dari sebagian Desa Gelata yang terdiri dari
- a Dusun Landau Kabu
- b Dusun Mungguk Jaya
10. Desa Tanju Mahung berasal dari sebagian Desa Keluing Taja yang terdiri dari ung
- 4 Tanjung Mahung
- b. Duta Tama
Pasal
- Telaga Raya memiliki balas wilayah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Keluing Taja
- 6 Sebelah Selatan bcrbatasan dcngan Tanjung Sokan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Sungai Matik
- d Scbelah Utara berbatasan dcngan Desa Sijau
- 2 Desa Teluk Pongkal memiliki batas wilayah
- Sebelah Timur berbalasan dengan Desa Sijau
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Keluing Taja
- Scbelah Barat berbalasan dcngan Kab. Kctapang
- d Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Togan Bary
- 3 Desa Nanga Tangkit memiliki batas wilayah
- Scbclah Timur bcrbatasan dengan Kalimantan Tengah
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gelata
6. Sebelah Barat berbatasan dcngan Dcsa Kcluing Taja
- d Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Libas
- 4 Desa Penyengkuang memiliki batas wilayah
- Sebalah Timur berbalasan dengan Propinsi Kalimanlan Tengah
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Keluing Taja
- Scbclah Barat bcrbatasan dengan Desa Nanga Ora
- d Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ketapang
- 5 Desa Melana memiliki batas wilayah
- 4
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Sokan
- Sebelah Barat bcrbatasan dengan Desa Kcluing Taja
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gelata
- 6 Desa Nanga Potai Permai memiliki batas wilayah
- Scbclah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Sokan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sayan
- Scbelah Barat berbatasan dengan Desa Keluing Taja
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Nanga Betangai
7 . Desa Sepakat memiliki batas wilayah
- a Sebclah Timur bcrbalasan dcngan Dcsa Nanga Sokan
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Potai
Sebelah.
- Sehelah Barat berbatasan dengan Sungai Pinoh
- Schelah Utara berbalasan dengan Kecamatan Sayan
- 8 Desa Muara Tanjung memiliki batas wilayah
- 2 Sebelah Timur berbatasan dengan Dcsa Madong Raya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nanga Sokan
- Sebelah Barat berbalasan dengan Kccamatan Tanah Pinoh
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Sokan
- 9 Desa Tanjung Mahung memiliki batas wilayah
- 1 Scbclah Timur bcrbalasan dcngan Desa Nanga Betangai
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Libas
- c Scbclah Barat berbatasan dengan Desa Sijau
- d Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Keluing Taja
10. Desa Landau Kabu memiliki batas wilayah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Pinoh Desa Gelala
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Betangai
- Scbclah Barat bcrbatasan dengan Desa Keluing Taja
- d Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Betangai
Pasal 4
Pcncntuan balas wilayah desa hasil pemekaran dengan dcsa induk sccara di lapangan; sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan olch Camat. pasti
Pasal 5
Pcncntuan balas wilayah desa hasil pemekaran dengan dcsa induk sccara di lapangan; sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan olch Camat. pasti
Pasal 6
- Dengan tcrbcntuknya desa-desa Pcmckaran sebagaimana tersebut dalam pasal 2, wilayah desa-desa induk dikurangi dengan wilayah desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam 3 pasal
- (2) Desa-desa hasil penekaran sebagaimana dimaksud dalam 2, Camat mcnunjuk salah seorang perangkat desa menjadi Penjabat Kepala Desa atas usulan Kepala Desa Induk. pasal
- (3 Pcnjabat Kcpala Pcmcrintahan [Jcsa dan mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa depenitif, paling lama 6 (enar) bulan sejak diangkat.
Pasal 7
- Penetapan Rencana Tala Ruang Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada (1), dilakukan sesuai dengan Rcncana Tata Ruang Wilayah Kccamatan; Rcncana Tala Ruang Rcncana Tala Ruang Wilayah Nasional scrla mcmpcrhalikan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa di sekitarnya. ayat
- 2, masingDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; pasal
Pasal 8
KEWENANGAN DESA
BAB III - KEWENANGAN DESA
Pasal 9
Kewenangan desa-desa hasil pemekaran mencakup kewenangan; tugas mengalur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan dengan desa induk scsuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
PEMBINAAN
BAB IV - PEMBINAAN
Pasal 10
- (1) Pembinaan administrasi terhadap desa hasil pemekaran oleh desa induk dilakukan selama 3 (tiga) tahun.
2. Pembinaan atas desa-desa hasil pemekaran dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan .
3. Sctclah 3 (tiga) tahun sejak dimekarkan Pemcrintah Kabupaten Melawi bersama Pemerintah Kecamatan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) direkomendasikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dcngan pcraturan pcrundang-undangan. pada
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal /1
- (1) Kepala Desa induk masing-masing mcngivcntarisir, mcngalur dan melaksanakan pcnycrahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada desa hasil pemekaran berupa:
2. barang milik/kekayaan dcsa yang bcrupa barang bcrgcrak dan barang tidak bergerak yang pcmekaran;
3. b dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan olel desa hasil pemekaran.
4. ayat (1) difasilitasi oleh Camat dan Kepala Desa. pada
- (3) Dalam hal pelaksanaan penycrahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayal (2) mengalami hambatan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Melawi. pada
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
2, maka pasal
- mendapalkan alokasi dana alau anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Daerah Propinsi Kalimantan Barat untuk menunjang kegiatan pemerintahan, peraturan perundang-undangan; dengan
- Penjabat Kepala Desa hasil pemekaran menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13
Hal-hal lain yang bclum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur tentang Ceknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada dengan penempatannya dalam Lcmbaran Daerah Kabupalcn Mclawi.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Pinoh langgal 200- Nanga pada kA. SUMAN KURIK

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh langga] 2007 Pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELA WI, ## MARTIN LUTHER D LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 57
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 31 TAHUN 2007
## TENTANG
PEMBENTUKAN DESA TELAGA RAYA, DESA TELUK PONGKAL, NANGA TANGKIT, POTAI, DESA SEPAKAT, DESA MUARA TANJUNG, DESA LANDAU KABU DAN DESA TANJUNG MAHUNG DI KECAMATAN SOKAN
## UMUM
Dengan diterbitkannya Undang\_Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tenlang Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004.
Bahwa istilah Desa dapat disesuaikan' dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai bcrsama dalam kchidupan bcrbangsa dan bcrncgara. pola
Bahwa Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan penbangunal di Desa harus mengakomodasi masyarakat yang diartikulasi dan diagrcgasi melalui dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat mcmiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pclaksanaan pcmbangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penelapan kebijakan, program dan kcgiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. aspirasi
Bahwa Pemerintal desa merupakan unsur terdepan pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam kaitan itu untuk eleklivilas pcnyclcnggaraan pemerintahan dan terselenggaranya program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, dimekarkan dilakukan pemekaran desa.
## IL. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
sampai dengan
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas TAMBAHAN LLMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 57