Unknown Unknown Nomor 28 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DENG.AN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO, - Meahnbu&amp; a. bahwa dengan berlalrunya Undang-Undang Nomor 28 Tahunn 2009 Daerah perlu teotang Pajak Daerah dan Retribusi ~ maka Peraturan yang mengatur tentang Retribusi Tempat Pelelangan lkan disesuaikan; - b. bahwa berdasarkan pertilllbangan ~imana dimaksud dalmn buruf a konsideran ini, maka perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertilllbangan ~imana dimaksud dalmn buruf a konsideran ini, maka perlu menetapkan Peratumn Daenlh tentaog Retribusi Tempat Pe~langao lkan.
Mnpapt
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuk.an Daerah-daerah Kabupaten dalmn Lingkungan Propinsi Jawa Timm (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 196S (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 2730);
2. Undaog-Undaog Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleaggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari K.~ K.oh&amp;Si &lt;lam Nepotisme (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Penmdang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambaban Lembaran Nepra Republik Indonesia Nomor 4339) ;
4. Undang-Undang Nomor 31 TahWl 2004 tentang Pcrikanan (Lembanm Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 118, Tambalw, Lembanm Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tmtang Perilcanao (Lembaran Negara Republik Indonesia Tamm 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2
- S. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rcpubli.k Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahllll 2008 tentang Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 49S3);
7. Undang-Undang NOJDor 28 Tahun 2009 ten.tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 ten.tang Peruhaban Nama dan Pemiodabso Tempat Kedudukan Pemc:rintah Daerah Kabupatcn Paoarukan (Lembamn Negara Republik Indonesia Talum 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4S78);
6. J 0. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pcdornan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. PeratW'all Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (I..embaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahon 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemaof11ahm Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S161);
13. Peratunm Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tenting Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
14. Peraturan Daerab Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Dacrah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahw 2008 tentang Pok.ok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13)
Deapn Penajuan Benama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Du
BUPAff SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IXAN.
Pasal 3
- (1) Obyek Retribusi Tempat Pelelaogan Ikan adalah penyediaao tempat pelelangan ik.an yang secam khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pefolangan ikan, jasa timbang serta fasilitas lainnya yang disediakao tli tempat pele1angan ikan.
- (2) Termasuk obyek retribusi sebagaimena dimaksud pada ayat (1) adalab tempat yang dikontrak oleh Pemeri.ntah Dacrah dari pihak lain lllltuk dijadikan sebagai tempat pelelangan ikan.
- (3) Tidak tennasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Tempat pelelangan yang di~iakao, dimili1d dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
- b. Kegiatan usaha perikanan yang diselenggarak:ao oleh nelayan dan pembud.idayaan ikan skala kecil, untuk kepentingan penelitian, pcndidikan olah raga dan pariwisata.
Paa14
- (l) Subyek Retribusi Tempat Pelelangan lkan adalab Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas tempat pelelaogao ikao yang secam khmus dil!Cdiakao oleh Pemerintab Dacrab serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelaogan ikan.
s
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan.
BABffl
GOLONGAN RETRIBUSI
Pua.I 5
Retribusi Tempat Pe)f!langan lkan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
BABIV
CARA MENGUKUR TING KAT PENGGUNAAN JASA Paul6
Tingkat peoggunaan jasa retribusi tempat peleJangan ikan diukur ## BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
B•gi•n Kaata
Tata Cara Pemungutan
Pasalll
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) DoJrumcn lain yang dipersamakan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berupa kwitansi .
- (3) Dalmn hal Wajib Recribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar diberikan sanksi admioimasi berupa bunga sebesar 2o/o ( dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara peleksaoaan pemuogutan m:ribusi ditctapkan dengan Peraturan Bupat:i.
Bagian Kedu
Tata Can Pembayaru
P■lal 13
- (1) Pembayaran Retnousi terutang harus dilalrukan sekaligus.
- (2) Retribusi yang temutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga pulub) hari scjak diterbitkannya SKRD atau dokmnen lain yang dipcrsamakan.
- (3) Pembayaran dilekukan di tempat pelayanan diberikan.
- (4) Setiap pembayaran rettibusi diberibn 1aDda bukti pcmbayaran retribusi dan dicatat dalmn buku penerirnaan Retribusi Daerah.
- (5) Dalam bal pembayaran dilakukan di tempat pclayanan, maka seluruh lmil peneriman retribusi harus disetor di K.as Umum Daerah paling lambat I (satu) bari kerja sejak saat diterima pembayaran tetribusi.
B■gian Ketip
Tata Cara Penqiban
Paul 14
- (1) Dalaln bal 7 (tujuh) bari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi belum membayar retribusi terutangnya, dapat diterbitbn surat tcguran.
- (2) Dalmn jangka waktu 7 (tujub) hari setelah tanggal diterbitkannya surat teguran, Wajib Retribusi masih behnn mcmcnubi kewajibannya, dilalrukan penagihao dengan STRD.
- (3) STRD sehagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi tentang poko retribusi dan sanksi administratif berupa bungan 2% (dua persen) per bulan dari retribusi terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BABX
INSTANSI PEMUNGUT
Pual 15
Menunjuk Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai instaosi yang berwenang memungut Retribusi Tempat Pelelaogan lkao di Kabupaten Situbondo.
BABXI
PEMANFAATAN
Pasa116
Pemaofaat.au dari penerimaan Retribusi Tempat Pelelaogan Ikan dipenmtukkao untuk mendaoai kegiatan yang berhubungan dengan pcnyediaan pelayanan pada tempat pelelangan ikan.
BABXII
KEBERATAN
Pasal17
- (1) Wajib Rmibusi dapet mengajukan keberatan banya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara t.ertulis da1aJn bahua lndone.,ia dengan disertai alasan-alasan yang jelu.
- (3) Keberatan harus diajukan dalarn jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan. kecuali ji.ka Wajib Retribusi terteotu dapat menuojukkan bahwa jaogka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaao di luar kekuasaaonya.
- (4) KMdaan di luar kelcuasssonya sebagaimana dirnakslJd pada ayat (3) aclalab suatu lreadeVJ yang terjadi di luar kehendak atau kekuesaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak meounda kewajiban membayar Rettibusi dao pelaksanaan penagiban Retribusi.
Pasal18
- {I) Bupati dalam jangk:a waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak taoggal Surat Keberatan diteri.ma barus memberi keplJh·san atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputman Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menobd4 aiau menambah besarnya Retribusi yang tendang.
8
- (3) Apabila da1am jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut clianggap dikabulkan.
Pasal19
- (I) Jika pengajuan kebei atan dikabulkan sebagian atau selmubnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bu1an pelunasan sampai dengan diterbitbnnya SKRDLB.
BABXDI
PENGURANGAN, .KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pual20
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan R.etribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan lreringanan sebagairnaoa dimaksud pada ayat (1) dilalcukan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melibat fimg&amp; objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian ~ keringanan atau pembebasan retn"busi diatur dengan Peratunm Bupati.
BABXIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasalll
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat meogajukan pennohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati daJmn jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. sejak diterimanya pcnnoboaan pengernhatian kelebihm pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimaoa dimalc:snd pada ayat (2) telah dilampeui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permobonan peogembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabu1bn dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebiban pembayaran Retribusi sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) lanpung diperbittmgkan ootuk melunai terlebih dab.ulu utang Retribusi tersebut.
5. (S) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jib pengembalian kclebihao pembayarao Retribmi dilakukan setelab lewat 2 (dua) ~ Bupeti memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayuan Retribusi.
9
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana d;maks1ui pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal22
- ( 1) Hak untuk melakukan peoagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak. saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melak.ukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggub. apabila :
- a. diterbitkan surat tegunm ; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi; baik langsung InaUplDl tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan smat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Peogakuan utang retribusi secara langsung SP.bagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadanmnya menymakao rnasih memp1D1yai utang Retribusi dan belum meh.masinya.
- (5) Peogakuan Retribusi secam tidak langsung sr.bagaimana ttimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pennohonan ~ atau penundaao pembayaran clan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasall3
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ).
- (3) Tata cam penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pua124
Pasal 15
- ( l) Bupati dapat memberikan insentif kepada instansi yang melaksaoakao pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Dean sebagaimana dimaksud daJam Pasal 15 atas dasar pencapaian k.inerja tertentu.
Pasal 17
- (1) Wajib Rmibusi dapet mengajukan keberatan banya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara t.ertulis da1aJn bahua lndone.,ia dengan disertai alasan-alasan yang jelu.
- (3) Keberatan harus diajukan dalarn jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan. kecuali ji.ka Wajib Retribusi terteotu dapat menuojukkan bahwa jaogka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaao di luar kekuasaaonya.
- (4) KMdaan di luar kelcuasssonya sebagaimana dirnakslJd pada ayat (3) aclalab suatu lreadeVJ yang terjadi di luar kehendak atau kekuesaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak meounda kewajiban membayar Rettibusi dao pelaksanaan penagiban Retribusi.
Pasal 18
- {I) Bupati dalam jangk:a waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak taoggal Surat Keberatan diteri.ma barus memberi keplJh·san atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputman Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menobd4 aiau menambah besarnya Retribusi yang tendang.
8
- (3) Apabila da1am jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut clianggap dikabulkan.
Pasal 19
- (I) Jika pengajuan kebei atan dikabulkan sebagian atau selmubnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bu1an pelunasan sampai dengan diterbitbnnya SKRDLB.
BABXDI
PENGURANGAN, .KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pual20
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan R.etribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan lreringanan sebagairnaoa dimaksud pada ayat (1) dilalcukan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melibat fimg&amp; objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian ~ keringanan atau pembebasan retn"busi diatur dengan Peratunm Bupati.
BABXIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasalll
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat meogajukan pennohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati daJmn jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. sejak diterimanya pcnnoboaan pengernhatian kelebihm pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimaoa dimalc:snd pada ayat (2) telah dilampeui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permobonan peogembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabu1bn dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebiban pembayaran Retribusi sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) lanpung diperbittmgkan ootuk melunai terlebih dab.ulu utang Retribusi tersebut.
5. (S) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jib pengembalian kclebihao pembayarao Retribmi dilakukan setelab lewat 2 (dua) ~ Bupeti memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayuan Retribusi.
9
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana d;maks1ui pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 22
- ( 1) Hak untuk melakukan peoagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak. saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melak.ukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggub. apabila :
- a. diterbitkan surat tegunm ; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi; baik langsung InaUplDl tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan smat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Peogakuan utang retribusi secara langsung SP.bagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadanmnya menymakao rnasih memp1D1yai utang Retribusi dan belum meh.masinya.
- (5) Peogakuan Retribusi secam tidak langsung sr.bagaimana ttimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pennohonan ~ atau penundaao pembayaran clan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasall3
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ).
- (3) Tata cam penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pua124
- ( l) Bupati dapat memberikan insentif kepada instansi yang melaksaoakao pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Dean sebagaimana dimaksud daJam Pasal 15 atas dasar pencapaian k.inerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif st!bagaimana dirnaks11d pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada aym (1) diatur Jebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PENYIDIKAN
Pasall5
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di linglomgan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidaoa di bidang Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada)ah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimaoa dimaksud pada ayat (l) adalab:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meoeliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenaj orang pn"badi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan deogan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukwm, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakuk.an penyitaan temadap banmg bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli da1am rangka pelaksanaan tups penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meningggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan seclang berlangwng dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memot:ret seseorang yang berlcaitan dengan tindak pidana Retn1&gt;usi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. mengbentikan peoyidikao: dan/atau
- k. melalrukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai ketentuan peratman penmdang-undangan.
- (4) Penyidik SP.bagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimnlainya penyidikan dan menyampaikan basil peoyjdikannya kepada Penuotut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalatn Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BABXIX
KETENTUAN PIDANA
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 26
- (I) Wajib Retribmi yang tidak melalcsanakao kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kunmgan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
.
I
..
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasa.l ini adalah pelanggaran.
Puall7
Denda sebegaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (l) merupakan penerimaan Negara
BABXXI KETENTUAN PENUTUP
Pual28
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 30 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Pelelangan lkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 29
Peratunm Damm ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinyBy memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. LEMBARAN DAERAB KABUPA TEN SITUBONDO T AHUN 2011 NOMOR 14