PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO Nomor 3 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG MINUMAN KERAS (berlaku 7 Mei 2015)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG MINUMAN KERAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun
2004 tentang Minuman Keras sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Minuman Keras;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2004 tentang Minuman Keras.
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Swahlunto Tahun 2008 Nomor 16 );
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 17) ;
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 );
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG MINUMAN KERAS
Pasal 4
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
Pasal 10
Pasal10
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
2. (1a) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 selain dikenakan sanksi pidana, juga dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha atau sejenisnya.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Penetapan: Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 7 Mei 2015

Penandatangan: WALIKOTA SAWAHLUNTO, ALI YUSUF

Penetapan: Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 7 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO, ROVANLY ABDAMS LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT : ( 3/2015)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG MINUMAN KERAS
## I. Umum
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2004 tentang Minuman Keras yang ada saat ini merupakan salah satu payung hukum untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat atau para penjual Miras yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah Kota Sawahlunto melalui instansi dan SKPD terkait terus berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan preventif ataupun tindakan represif terhadap peredaran Miras yang dianggap telah melanggar aturan yang berlaku.
Penegakan hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja memang belum berjalan optimal karena masih adanya beberapa kelemahan yang ada di Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2004 tentang Minuman Keras, dimana dalam Perda tersebut tidak ada sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha bagi warung/restoran atau kedai yang sengaja menyediakan atau menjual minum-minuman keras tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2004 tentang Minuman Keras.
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
: Cukup Jelas
Pasal II : Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 38