Unknown Unknown Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang PENGELOLAANDANRETRIBUSIJASA LABORATORIUMLINGKUNGAN DI KOTAPRABUMULIH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTAPRABUMULIH, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
WAUKOTA FRABUMUUH
PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH NOMORj2 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAANDANRETRIBUSIJASA LABORATORIUMLINGKUNGAN DI KOTAPRABUMULIH
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTAPRABUMULIH,
- Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
- Prabumulih Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka telah ditetapkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Laboratorium Lingkungan di Kota Prabumulih;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka terhadap Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2016 seperti dimaksud huruf a perlu dilakukan perbaikan;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Pengelolaan dan Retribusi Jasa Laboratorium Lingkungan di Kota Prabumulih.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 penambahan kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah; Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 10);
.
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTATENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI JASA LABORATORIUMLINGKUNGANDr KOTA PRABUMULIH
BABI KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Kota Prabumulih.
7. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Kota Prabumulih.
9. Tim teknis adalah tim yang mengelola retribusi jasa laboratorium lingkungan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
10. Petugas pengambil contoh adalah Pegawai UPTD Laboratorium Lingkungan yang diberi tugas untuk mengambil contoh di lapangan.
11. Analis adalah petugas yang menganalisa contoh baik contoh air dan/ atau limbah cair, udara serta tanah.
12. Sertifikat Hasil Uji (SHU) adalah laporan hasil analisa parameter contoh uji.
13. Retribusi Jasa Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan tidak dikelola Pemerintah swasta.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kota.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pernbayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
17. Surat Ketetapan Reribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRDadalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan./ at au sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Pemberitahuan Tambahan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRDadalah surat pemberitahuan kepada wajib retribusi atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencan, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk rnencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi setelah menemukan tersangkanya.
23. Jasa/honorarium adalah jasa yang diberikan kepada petugas pengganti contoh dan yang mengacu pada Standar Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Prabumulih pada Staf Go1.III.
BAB II - NAMA,OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Retribusi jasa laboratorium lingkungan adalah retribusi dengan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah.
Pasa13
Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- a. pemakaian peralatan laboratorium lingkungan oleh orang pribadi atau badan.
- b. analisa parameter contoh uji di laboratorium lingkungan darr/ atau di lapangan baik contoh air dan / atau limbah cair, udara dan tanah oleh orang pribadi atau badan.
- c. pelayanan jasa petugas sampling laboratorium lingkungan oleh orang pribadi atau badan.
- d. pelayanan jasa petugas analis laboratorium lingkungan oleh orang pribadi atau badan.
Pasa14
Subjek retribusi adalah orang pribadi at au badan yang memperoleh pemakaian dan pelayanan dari laboratorium lingkungan Kota Prabumulih.
BABIII GOLONGANDANPENGELOLAAN RETRIBUSI
Pasa15
Retribusi jasa laboratorium lingkungan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
Pasa16
- (1)Pengelolaan retribusi dilaksanakan oleh tim teknis dari UPTD Laboratorium lingkungan.
- (2) Alur proses pengelolaan retribusi dan tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang ten tang pengelolaan dan retribusi jasa laboratorium lingkungan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (I)
BABIV
CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAAN JASA
Pasa17
Besarnya retribusi dihitung
BAB II - NAMA,OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 10
- (I) Petugas analis laboratorium lingkungan diberikan jasa./Ironorarium yang berasal dari orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa petugas analis.
- (2) Tata cara pemberian honorarium analis laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Honorarium analis laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada petugas analis setelah selesai pekerjaan menganalisa contoh uji tanpa masuk kas daerah.
BABVI
Bagian Pertama Petugas Pengambil Contoh
BAB II - NAMA,OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 11
Petugas pengambil contoh diberi tugas sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SFT) yang ditandatarigani oleh Kepala Dinas darr/ atau Kepala UPTD laboratorium lingkungan.
Bagian Kedua Petugas Analis
BAB II - NAMA,OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 12
Petugas analis diberi tugas sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SFT) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas darr/ atau Kepala UPTD laboratorium lingkungan.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13
Wilayah pemungutan retribusi adalah retribusi yang terhutang dalam wilayah Kota Prabumulih.
-
BABVIII
PRINSIP DANSASARANPENETAPAN TARIFRETRIBUSI
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 14
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efektif dan berorientasi pada harga pasar.
BABIX
PEMUNGUTANRETRIBUSI
Bagian Pertama
Instansi Pemungut
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 15
Instansi pemungut retribusi adalah DLH melalui UPTD laboratorium lingkungan.
Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 16
- (1) Retribusi dipungut dengan rneriggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan/ atau kartu pelanggan kepada orang Pribadi atau Badan.
- (3) Dalam ha1 wajib retribusi tertentu tidak membayar pada waktunya atau kurang dalam pembayaran, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dad retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi dilaksanakan oleh DLH melalui UPTD laboratorium lingkungan ke kas daerah me1alui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota, dan DLH melalui UPTD laboratorium lingkungan akan mendapatkan SSRD sebagai bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi ke kas daerah oleh orang pribadi atau badan.
- (6) Penyetoran retribusi ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya untuk pemakaian peralatan lapangan untuk pengambilan contoh dan pengukuran kualitas air dan Zatau limbah cair, pemakaian alat uji ernisi kendaraan bermotor dan analisa parameter .contoh uji di laboratorium dan di lapangan, untuk pelayanan jasa petugas pengambil contoh dan jasa petugas analisa laboratorium lingkungan langsung dibayarkan ke petugas setelah pekerjaan selesai melalui UPTD laboratorium lingkungan.
- (7) Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari laboratorium lingkungan akan cliberikan kepada orang pribadi atau badan setelah lunas pembayaran retribusi, yang dibuktikan dengan SSRD dan tanda terima lainnya.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 17
- (1) Pembayaran retribusi dilakukan ke kas daerah dengan menggunakan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan oleh orang pribadi atau badan secara tunai zlunas setelah mendapatkan jumlah tagihan retribusi dari DLH melalui UPTDlaboratorium lingkungan.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (4) Setiap pembayaran dilakukan dalam buku penerimaan.
Bagian Keempat
Keberatan
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 18
- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
-
- (4) Keadaan diluar kekuasaanya sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribu si dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 19
- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat. keberatan diterima, Walikota akan menerbitkan keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan Keputusan Walikota, keberatan diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pasa120
Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan.
Bagian Kelima Pengembalian Kelebihan pembayaran
Pasa121
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan Keputusan Walikota.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan Keputusan Walikota, permohonan pengemballian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLBatau SKRDLBharus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
Bagian Keenam
Tata Cara Pengembalian Kelebihan pembayaran
Pasa122
Wajib retribusi yang melakukan kelebihan pembayaran menyampaikan permohonan pengernbalian pembayaran yang ditujukan kepada Walikota.
BABX PEMANF AA TAN Pasa123
Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa laboratorium lingkungan.
BABXI
SANKSI
Pasa124
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dalam pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan mengunakan STRD.
BABXII TATACARAPENAGIHAN Pasa125
- (1) Pengeluaran surat teguran Zperingatany surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atas surat teguran Zperingatan y surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
KADALUARSA PENAGIHAN
BAB XIII - KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 26
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribu si melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1.), ditangguhkan jika :
- a. diterbitkan surat teguran.
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasa127
- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
BAB XIV - PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 31
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana, darr/ atau denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan daerah.
BABXIX
KETENTU ANPENUTUP
Pasa132
Dengan berlakunya Peraturan Walikota Ini, maka Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Laboratorium Lingkungan di Kota Prabumulih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasa133
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih

Penetapan: Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal G; F~b~u..:l ... i 2017 ;,\ r~,~,

Penetapan: Diundangkan di Prabumulih pada tanggal '1 fq.bn.j~r~ 2017 BEEITADAERAHKOTAPRABUMULlHTAHUN2017 NOMOR\ 3