Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1968 tentang CHARTER OF THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. (berlaku 25 Oktober 1968)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8, bulan Pebruari 1968 Republik Indonesia telah mengirimkan Wakil-wakilnya untuk menghadiri Third Conference of the Southeast Asian Ministers of Education Council di Singapura;
- b. bahwa sebagai hasil konperensi tersebut telah dibuat Charter of the Southeast Asian Ministers of Education Organization;
- c. bahwa Wakil Republik Indonesia telah pula ikut serta menandatangani Charter tersebut;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf c tersebut diatas, Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk menyetujui menerima Charter tersebut.
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 ajat (1) Undang- undang Dasar 1945;
2. Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XII/MPRS/1966;
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG CHARTER OF THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION.
Pasal 1
Menyetujui dan menerima Charter of the Southeast Asian Ministers of Education Organization sebagaimana yang dilampirkan pada Undang-undang ini.
Pasal 2
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang- undang ini akan diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya kedalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta., pada tanggal, 25 Oktober 1968. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO. Jenderal T.N.I. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1968/55

Penetapan: Diundangkan di Jakarta, pada tanggal, 25 Oktober 1968. Sekretaris Negara R.I.,

Penandatangan: ALAMSYAH Mayor Jenderal TNI.
Unknown Unknown Nomor 38 Tahun 2015 tentang AH PROVINSI MALUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH PERATURAN BUPATI TAHUN 2015 NOMOR 38 TENTANG ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU
KABUPATEN MALUKU TENGAH PERATURAN BUPATI TAHUN 2015 NOMOR 38
TENTANG
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALUKU TENGAH,
Pasal 3
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 5

Peraturan Bupati Maluku Tengah ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada

Agar setiap orang mcngetahuinya; memcrintahkan pengundangan Pcraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Maluku Tengah.


BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015 NOMOR R07
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1971 tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1971/1972 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR6TAHUN1980 TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1971/1972
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- bahwa Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1971/1972 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat
Memperhatikan
:
1. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1971 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2960);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1972 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/ 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2984);
:
Surat Badan Pemeriksa Keuangan No. K.1232/I.U./II/12/1976 beserta lampirannya yang berupa Nota Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1971/1972;
Dengan persetujuan
DEWANPERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
: UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1971/1972.
Menetapkan
Pasal 1
- (1) Penerimaan Negara dalam Tahun Anggaran 1971/1972 adalah sebesar Rp.522.362.198.850,70 (lima ratus dua puluh dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh puluh perseratus rupiah).
- (2) Pengeluaran Negara dalam Tahun Anggaran 1971/1972 adalah sebesar Rp.508.795.816.820,08 (lima ratus delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh delapan perseratus rupiah).
- (3) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1971/1972 adalah sebesar .Rp.13.566.382.030,62 (tiga belas milyar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan dua ribu tiga puluh enam puluh dua perseratus rupiah).
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1980

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUDHARMONO, SH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 8 Tahun 2014 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 18 Desember 2014)
Pasal 311
- a. bahwa pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai
PENJELASAN
Pembukaan
dan Dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Ketentuan Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa ketentuan
PENJELASAN
Pasal 315
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi

SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI

- Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 18 Desember 2014

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan Pada tanggal 18 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

## dto ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (10/2014)124
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 1954 tentang PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA PERDANA MENTERI BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN JABATAN MENTERI URUSAN PEGAWAI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
: bahwa perlu mengatur pemindahan kekuasaan Menteri Urusan Pegawai, yang diberikan dalam Undang-undang kepada Perdana Menteri;
Mengingat :
pasal 89 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA PERDANA MENTERI BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN JABATAN MENTERI URUSAN PEGAWAI.
Diundangkan pada tanggal 27 Pebruari 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd
DJODY GONDOKUSUMO
Pasal 1
Apabila dalam sesuatu Undang-undang disebut perkataan-perkataan "Menteri Urusan Pegawai", maka perkataan-perkataan itu harus dibaca "Perdana Menteri".
Pasal 89
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA PERDANA MENTERI BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN JABATAN MENTERI URUSAN PEGAWAI.
Diundangkan pada tanggal 27 Pebruari 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd
DJODY GONDOKUSUMO
Apabila dalam sesuatu Undang-undang disebut perkataan-perkataan "Menteri Urusan Pegawai", maka perkataan-perkataan itu harus dibaca "Perdana Menteri".
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 11 Mei 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 9 Pebruari 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: PERDANA MENTERI ALI SATROAMIDJOJO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1954 TENTANG
## PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA PERDANA MENTERI BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN JABATAN MENTERI URUSAN PEGAWAI
Seperti ternyata dari bunyinya, maka undang-undang ini adalah perlu, untuk mengatur siapakah yang akan menjalankan kekuasaan yang diberikan dalam undangundang seperti dalam Undang-undang Nr 21 tahun 1952 kepada Menteri Urusan Pegawai, berhubung dengan penghapusan Jabatan Menteri Urusan Pegawai.
Kekuasaan itu dijalankan kembali oleh Perdana Menteri, mengingat bahwa tugas Menteri Urusan Pegawai pada umumnya, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nr 32 tahun 1950 dan surat keputusan Perdana Menteri tanggal 29 Mei 1951 Nr 55/PM/1951 sebelumnya diadakan jabatan Menteri Urusan Pegawai, sudah termasuk tugas Perdana Menteri.
Hal ini berarti pula, bahwa kekuasaan yang diberikan dalam pelbagai Peraturan Pemerintah, surat-edaran dan lain-lain kepada Menteri Urusan Pegawai, beralih pula kepada Perdana Menteri, apabila hal itu tidak termasuk kekuasaan Kepala Kantor Urusan Pegawai.
Termasuk Lembaran-Negara Nr 21 tahun 1954.
Diketahui :
Menteri Kehakiman
DJODY GONDOKUSUMO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1968 tentang PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 1968 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Tahun 1968 perlu ditetapkan dengan
Undang-undang.
Mengingat
- 1. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) sebagaimana beberapa kali diubah dan ditambah;
3. Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1967.
Memperhatikan :
Surat Badan Pemeriksa Keuangan No. K.360/I.U./I/3/72 beserta lampirannya berupa Nota Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1968 dan Peralihan Triwulan I Tahun 1969.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 1968.
Pasal 1
- (1). Penerimaan Negara dalam Tahun 1968 adalah sebesar Rp.206.222.237.705,88 (dua ratus enam milyar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima delapan puluh delapan perseratus rupiah);
- (2). Pengeluaran Negara dalam Tahun 1968 adalah sebesar Rp. 205.365.178.791,42 (dua ratus lima milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu empat puluh dua perseratus rupiah);
- (3). Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun 1968 adalah sebesar Rp. 857.058.914,46 (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas empat puluh enam perseratus rupiah).
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1972 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO JENDERAL TNI

Penandatangan: pada tanggal 13 Desember 1972 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Penandatangan: SUDHARMONO,S.H. MAYOR JENDERAL TNI.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1972
TENTANG
## PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 1968
## UMUM.
Perhitungan Anggaran Tahun 1968 diajukan untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhitungan dan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1968 yang harus disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakian Rakyat.
Dalam pada itu perlu ditegaskan bahwa adanya Perhitungan Anggaran untuk sesuatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mengurangi kewajiban untuk mengadakan perhitungan dan tanggung-jawab keuangan negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perbendaharaan yang berlaku (I.C.W.).
Jelas kiranya bahwa Undang-undang Perhitungan Anggaran adalah suatu pernyataan dari suatu fakta mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas. Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK ULANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1964 tentang PERSETUJUAN KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO.120 MENGENAI HYGIENE DALAM PERNIAGAAN DAN KANTOR-KANTOR (berlaku 12 Juli 1950)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa Indonesia semenjak tanggal 12 Juli 1950 adalah anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional;
- b. bahwa Konpensasi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 tentang Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor, yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya keempat puluh delapan di Jenewa tahun 1964 dapat disetujui;
- c. bahwa dengan pelaksanaan Konpensi tersebut pada ayat b di atas, produktivitas kerja akan meningkat dan kegembiraan kerja dapat dipupuk;
Mengingat :
- pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang- undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- Undang-undang tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantorkantor.
pada tanggal 5 April 1969
Sekretaris Negara Republik Indonesia,
ALAMSJAH.
Mayor Jenderal TNI
Pasal 1
Konpensasi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 mengenai Hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor, yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya keempat puluh delapan tahun 1964 dan yang bunyinya sebagaimana terlampir pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 5 April 1969. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal TNI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG
## PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NOMOR 120 MENGENAI HYGIENE DALAM PERNIAGAAN DAN KANTOR-KANTOR.
## PENJELASAN UMUM:
Konpensi No. 120 ini dalam garis besarnya mengatur kebersihan, ventilasi, suhu, penerangan, persediaan air minum, kakus, tempat mencuci, tempat tukar pakaian, dalam tempat kerja.
Selanjutnya Konpensi ini hendak melindungi pekerjaan terhadap bahaya disekitarnya seperti keributan getaran dan sebagainya.
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:
PENJELASAN
Pasal 1
dan 2 Cukup jelas. -------------------------------- ## CATATAN Di dalam dokumen ini terdapat
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dalam format gambar.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG
PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 36 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, - a. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (6) dan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun Administrasi 2011 ten tang Kependudukan Penyelenggaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Walikota dapat melakukan penghapusan denda administratif yang diatur dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa sehubungan dengan ha! sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka
Pasal 101
- c. bahwa Bab V diubah, sehingga Bab V berbunyi sebagai berikut:
BABV
PENGHAPUSAN DENDA ADMINISTRATIF
2. Pasal 101 dihapus.
Pasal 102
- ( 1 ) Penghapusan denda administratif diberikan kepada:
- a. penduduk WNI; dan
- b. penduduk Orang Asing.
- (2) Penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
- a. keterlambatan pelaporan kependudukan;dan peristiwa
- b. keterlambatan pelaporan peristiwa penting.
Diundangkan pada tanggal
i Tangerang Selatan.
25
November
2016
Pit. SEK
TARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
MUHAMAD
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016NOMOR36
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 25 November 2 0 1 6 WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14); 11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3); 12. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota SingkawangTahun 2013 Nomor 8); (berlaku 01 Januari 2015)
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Singkawang.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
B. LAPORAN REKAPITULASI ABSENSI BULANAN NAMA UNIT KERJA/SKPD
Dari 01-01-2015 s/d 31-01-2015
| Nama | No.Id | Normal | Riil | Absen | Trlmbt | Plg.Cpt | Lmbr | Jml.ljin | D.Luar | N/ln | N/Out | Scan | Sakit | ljin | LL | | Jml.Jam Kerja | Rata2 % |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nama | No.Id | Hari | Hari | Hari | Menit | Menit | Jam | | Hari | | | | | | | | Jam | Rata2 % |
| NAMAUNIT KERJA/ SKPD | NAMAUNIT KERJA/ SKPD | NAMAUNIT KERJA/ SKPD | NAMAUNIT KERJA/ SKPD | NAMAUNIT KERJA/ SKPD | NAMAUNIT KERJA/ SKPD | NAMAUNIT KERJA/ SKPD | NAMAUNIT KERJA/ SKPD | NAMAUNIT KERJA/ SKPD | NAMAUNIT KERJA/ SKPD | NAMAUNIT KERJA/ SKPD | NAMAUNIT KERJA/ SKPD | NAMAUNIT KERJA/ SKPD | NAMAUNIT KERJA/ SKPD | NAMAUNIT KERJA/ SKPD | NAMAUNIT KERJA/ SKPD | NAMAUNIT KERJA/ SKPD | NAMAUNIT KERJA/ SKPD | NAMAUNIT KERJA/ SKPD |
| 2302 | | | | | | | | | | | | | | | | Nama PNSl | | 0 |
| NamaPNS2 2303 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Unknown Unknown Nomor 541/3398/SJ Tahun 2004 tentang Rekomendasi Harga Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 dengan Peraturan Bupati Situbondo. 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tent.ang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembara.n Negara Nomor4844); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupatet/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomer 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 737}; 3. Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyedian, pendistribusian dan penetapan harga LPG tabung 3 Kg; 4. Peraturan Menteri Energi dan Sum.her Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas; 5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1680K/ 12/MEM/2009 tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2009; 6. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 20 tahun 2010 tentang Harga Eceran tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur. MEIIUTUSKAII: Menetaplam PERA.TURAII BUPATI TEJITA.110 BARGA BCBRA.11 TBRTillGGJ (HETt LPG TABUIIG 3 KG DI KABOPATBII SITUBOIIDO. Pual 1 Dengan Peraturan ini ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Situbondo yang berada di dalam radius 60 Km dari depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG Sebesar Rp 12. 750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Pual2 Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG sebagaimana dimaksud dalam (berlaku 5 Dec 2012)
Pasal 1
- a. Harga ex Pertamina (Depot LPG Pertamina atau
- Stasiun Pengisian LPG,tennasuk PPN 100/4
- b. Keuntungan Agen LPG 3 KG
- c. Harga Agen ke Pangkalan/Sub Penyalur
- d. Margin Pangkalan/Sub Penyalur
- e. HET LPG Tabung 3 Kg
Rp.11.550,›
Rp. 300,›
Rp.11.850,›
Rp. 900,›
Rp.12.750,~
Pual3
Harga jual LPG tabung 3 KG ex agen di luar radius 60 Km dari SPBE/SPPBE/ Filling Station yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual ex agen ditambah dengan biaya angkutan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal O 5 D [ r -rn,? Plt. ~~-KABUPATER SITUBORDO TAHU!f 2012 NOMOR ',~ 3 ## Pasa14

Penandatangan: Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala bentuk komponen biaya lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperkenankan, kecuali pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. ## PualS

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal O 5 DEC 2012 BUPATl SITUBOKDO, c- ~ DAD.ANG WIGIARTO
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 2 Tahun 2015 tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Singkawang, maka perlu diatur Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PERUBAHAN  KOLAKA UTARA Nomor 23 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR : 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a .
BUPATI KOLAKA UTARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1968 tentang PEROBAHAN (berlaku Unknown)
Pasal 3
DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
- a. bahwa batas waktu kerja 45 hari bagi Panitia Khusus A.P.B.N. 1968 Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong untuk bersama Pemerintah memperinci pedoman-pedoman yang termuat pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran V Undangundang No. 13 tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 menurut ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-undang tersebut, ternyata bleum dapat dipenuhi berhubung dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan perpanjangan batas waktu kerja Panitia Khusus tersebut diatas.

## Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) jo. pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIII/MPRS/ 1967;
3. Undang-undang No. 13 tahun 1967. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

## Memutuskan :

## Menetapkan :

Undang-undang tentang perobahan pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 13 tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 (Lembaran-Negara tahun 1967 No.33).

## Pasal 1.

Memperpanjang batas waktu kerja Panitia Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong seperti dimaksud pasal 3 ayat(2) Undang-undang No. 13 tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 33), sampai dengan tanggal 29 Pebruari 1968.

## Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 5 Pebruari 1968.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta, pada tanggal 4 Maret 1968. Pd. Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO. Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 4 Maret 1969. Sekretaris Kabinet,

SUDHARMONO S.H. Brigjen. T.N.I.
Unknown Unknown Nomor 98 Tahun 2015 tentang GARA PERATURAN BUPATJ KOLAKA UTARA NOMOR 11) . /TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN 'liN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT 01 KABUPATEN KOLAKA UTARA (berlaku 29 September 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di kabupaten Kolaka Utara
1. Pasal18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 tambahan lembaran Negara RI Nomor 4866);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 45, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5512)
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Menetapkan
Pemerintah Oaerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 tambahan lembaran Negara RJNo. 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kedl dan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin Usaha Mikro dan Kecll,
MEMUTUSKAN
PENOELEGASIANKEWENANGAN PELAKSANAAN IJIN USAHA MIKRO OAN KECll (IUMK) KEPAOACAMAT 01 KABUPATEN KOLAKA UTARA
Pasal 3
Bupati Mendelegasikan kewenangannya kepada Camat sebagai pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kedl.
BABXIV
KETENTUANPENUTUP
Pasal 4
Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara | PARAF KOORDi~l--- | PARAF KOORDi~l--- | PARAF KOORDi~l--- | |---------------------|---------------------------|---------------------| | NO | UNITI ( SATUAN ~<ER..;,~. | P A A r | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | | | | 5 |

Penetapan: Ditetapkan di Kolaka Utara Pada tanggal ..29- 09- 2015 B~~A' CSDAMAHMUD

Penandatangan: BUPATI KOLAKK UTARA,

Penetapan: Diundangkan di Kolaka Utara Pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, Drs\_HISKANDAR MM Nip: 19580520198603 1 001
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 29 Tahun 2015 tentang KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati. pada
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
8. 5 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
Pasal I
Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diubah sebagai berikut:
Ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf a diubah; sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
- (1) Pelaksanaan 5 hari kerja diatur sebagai berikut:
2. 07.00 15.30 Wib;
- a. Hari Senin sampai dengan Kamis, Waktu Istirahat, pukul 12.00 12.30 Wib. pukul
- b. Hari Jum'at, 07.00 14.30 Wib; pukul
5. Waktu Istirahat, 11.00 13.00 Wib. pukul
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud (1) peraturan ini, adalah pada ayat
- a. Unit-unit kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti UPTD Dinas Kesehatan, UPTD Dinas Pendidikan, UPTD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Terminal) RSUD dan Pasar Daerah pada Dinas Pendapatan. pada pada pada
- b. Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Dasar (SD) , Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat.
- C. Unit Pemadam Kebakaran.
- d. Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan.
- e. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, khusus bagi proses belajar mengajar.
- (3) Pelaksanaan jam kerja efektif 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam (2) ditetapkan sebagai berikut pada ayat
- a. Hari Senin sampai dengan Kamis, 07.00 14.00 Wib; pukul
- b. Hari Jum'at, 07.00 11.00 Wib; pukul
- C. Hari Sabtu, 07.00 12.30 Wib. pukul
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
22
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. tanggal 6 Juei 205 BANYUWANGI Pina Utama Madya 29561008 198409 1 001
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1968 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967 (berlaku 31 Desember 1967)
Pembukaan
Menimbang:
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 1967, sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1966 perlu dirubah dan ditambah.
Mengingat :
1. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXII/MPRS/1966;
3. Pasal 5 Undang-undang No. 14 tahun 1966 tentang A.P.B.N. 1967;
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967 SEBAGAIMANA DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1966.
Pasal 1
- (1) Pendapatan Negara tahun 1967 ditambah dengan Rp. 2.849,6 juta.
- (2) Perincian pendapatan tambahan dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Undang-undang ini.

## Pasal 2.

- (1) Anggaran Belanja Negara tahun 1967 ditambah dengan Rp. 7.979,7 juta yang terdiri dari :
2. a.Anggaran Belanja Routine ditambah dengan Rp. 5.298,3 juta.
3. b.Anggaran Belanja Pembangunan ditambah dengan Rp. 2.681,4 juta.
- (2) Perincian Pengeluaran tambahan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b masingmasing dimuat dalam Lampiran II dan III Undang-undang ini.

## Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (I.C.W.) yang

bertentangan dengan Undang-undang ini, tidak berlaku.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 31- 12-1967.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta, pada tanggal 16 Juli 1968. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO. Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 16 Juli 1968. Sekretaris Negara R.I.,

ALAMSYAH. Mayor Jenderal T.N.I.

--------------------------------

## CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25 Sisa Halaman

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:

LN 1968/39
PERATURAN BUPATI RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25 TAHON 2015 TENTANG STANDA..q BIAYA TJ.HUN ANGGJ...RAN 2016 (berlaku 9 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dengan adanya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 yang dipandang kurang maka diperlukan penyempurnaan
efektif pelaksanaannya, pengaturan dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 29 Februari 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, ## MASRADIN RAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATTAHUN 2016 NOMOR: 11

Distribusi: Salinan "'ngan aslinya HUKUM, M. RUSLI EFE DI, S.H., M.Si 1"""IP. 19600429 199311 1 002 ## Pasall

Penandatangan: Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 diubah yaitu pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I No. 2.2 uraien Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi), No. 2.3 uraian Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaai7. (Non Konstn1ksi), No. 2.4 uraiai.7. Pai1itia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi} dan No. 3 Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP), diubah sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasalil

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 29 Februari 2016

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


## BAMBANG PURWANTO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR(I TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI . KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

## HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA

| No. | Uraian | Satuan | Standar 2016 | Biaya | TA |
|-------|---------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|
| 1. | Honorarium Pengadaan Barang / Jasa | | | | |
| | 1.1 Kelompok •Kerja Unit Layanan Pengadaan | | | | |
| | a. Ketua | OB | 1.500.000 | | |
| | b. Sekretaris | OB | 1.450.000 | | |
| | c. Anggota | OB | 1.400.000 | | |
| 2. | Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) | | | | |
| | 2.1 Kepala ULP | OB | 1.250.000 | | |
| | 2.2 Sekretaris | OB | 1.200.000 | | |
| | 2.3 Bidang | OB | 1.150.000 | | |
| | 2.4 Staf | OB | 650.000 | | |

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


~

BAMBANG PURWANTO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 19 Tahun 1953 tentang PENGUBAHAN BEA PEMBUBARAN YANG DITETAPKAN DALAM (berlaku 25 Juni 1953)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
:
:
bahwa dianggap perlu untuk mengubah.bea pemburuan yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 2 Jachtordonnantie Java en Madura 1940 (Staatsblad 1939 Nr 733);
Pasal 89 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG UNTUK MENGUBAH BEA PEMBURUAN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 5 AYAT 2 "JACHTORDONNANTIE JAVA EN MADURA" (STAATSBLAD 1939 Nr 733).
Pasal 1
Bea pemburuan termaksud dalam Pasal 5 ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733), untuk:
Akte Pemburuan A dinaikkan menjadi Rp. 50,-
Akte Pemburuan B dinaikkan menjadi Rp. 100,-
Akte Pemburuan C dinaikkan menjadi Rp. 200,-
Akte Pemburuan D dinaikkan menjadi Rp. 300,-
Akte Pemburuan E dinaikkan menjadi Rp. 500,-
Pasal 5
Presiden Republik Indonesia,
Pasal 89
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG UNTUK MENGUBAH BEA PEMBURUAN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 5 AYAT 2 "JACHTORDONNANTIE JAVA EN MADURA" (STAATSBLAD 1939 Nr 733).
Bea pemburuan termaksud dalam Pasal 5 ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733), untuk:
Akte Pemburuan A dinaikkan menjadi Rp. 50,-
Akte Pemburuan B dinaikkan menjadi Rp. 100,-
Akte Pemburuan C dinaikkan menjadi Rp. 200,-
Akte Pemburuan D dinaikkan menjadi Rp. 300,-
Akte Pemburuan E dinaikkan menjadi Rp. 500,-
Undang-undang ini mulai berlaku. pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: MENTERI PERTANIAN, ttd MOHAMMADSARJAN

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 25 Juni 1953 MENTERI KEHAKIMAN, ttd LOEKMAN WIRIADINATA LEMBARAN NEGARA NOMOR 53 TAHUN 1953
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN IBW VII (PELABUHAN MAKASSAR) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku 1 Januari 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian IBW VII (Pelabuhan Makasar) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti dinyatakan pada lampiranlampiran undang-undang ini
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.
Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman, ttd
G.A. MAENGKOM
Menteri Perhubungan, ttd
SUKARDAN
LEMBARAN NEGARA NOMOR 131 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 71 Tahun 2001 tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN MATA UANG RUPIAH DARI ATAU KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA (berlaku 17 Oktober 2001)
Pembukaan
Menimbang : bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, masuk
- a. ketentuan mengenai jumlah uang Rupiah yang dapat dibawa keluar dan wilayah Republik Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia;
- b. bahwa ketentuan mengenai pengeluaran atau pemasukan mata uang Rupiah dari atau ke dalam wilayah Republik Indonesia yang berlaku selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah dari atau ke Dalam Wilayah Republik Indonesia;
- Mengingat : (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
1. Pasal 5 ayat Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN MATA UANG RUPIAH DARI ATAU KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.
Pasal 1
Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pengeluaran Atau Pemasukan Mata Uang Rupiah dari atau ke Dalam Wilayah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3737).
Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2001

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 129.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 1954 DAN UNDANGUNDANG NO. 28 TAHUN 1956 MENGENAI PENGGANTIAN PERKATAAN "MENTERI KEHAKIMAN" DENGAN PERKATAAN "MENTERI AGRARIA" (berlaku 17 Desember 1957)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa soal pemberian hak atas tanah serta pemindahannya adalah termasuk lingkungan kekuasaan Menteri Agraria;
- b. bahwa pada waktu ini kekuasaan memberi izin untuk serah-pakai dan memindahkan hak-hak atas tanah dan barang-barang tetap lainnya sebagai yang diatur dalam Undang-undang No. 24 tahun 1954 dan dalam Undang-undang No. 28 tahun 1956, masih termasuk dalam lingkungan kekuasaan Menteri Kehakiman dan berhubung dengan apa yang tersebut dalam sub a perlu dialihkan kepada Menteri Agraria;
Mengingat : pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG- UNDANG NO. 24 TAHUN 1954 DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 1956.
Pasal 1
Perkataan "Menteri Kehakiman" dalam pasal tunggal ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-tanah dan Barang-barang tetap lainnya yang bertakluk 1954) dan dalam Pasal 1 ayat (1) serta Pasar 2 ayat (3) Undangundang tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-tanah Perkebunan (Undang-undang No. 28 tahun 1956) diganti dengan perkataan "Menteri Agraria".
Pasal 2
Surat-surat permohonan yang pada mulai berlakunya undang-undang ini telah diterima oleh Menteri Kehakiman tetapi belum mendapat keputusan, diserahkan kepada Menteri Agraria untuk diselesaikan.
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 17 Desember 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM
MENTERI AGRARIA, ttd SUNARJO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 163 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO