PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 48 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
SALINAN
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS
Pasal 2
- (1) Dinas merupakan Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS
Pasal 3
- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggaran fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Koperasi dan UKM, membawahi :
1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
3. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan UKM.
- d. Bidang Perindustrian, membawahi :
1. Seksi Industria Agro;
2. Seksi Industri Non Agro; dan
3. Seksi Bina Produksi dan Sarana Prasarana Industri.
- e. Bidang Perdagangan, membawahi :
1. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
2. Seksi Bina Usaha dan Promosi Dagang; dan
3. Seksi Tertib Niaga dan Metrologi Legal.
- f. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar, membawahi :
1. Seksi Pendataan dan Penagihan Retribusi Pasar;
2. Seksi Ketertiban dan Kebersihan Pasar; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
b,
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kepala Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

## Bagian Kesatu

## Kepala Dinas

## Pasal 5

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggaran fungsi :
- a. perumusan kebijaksanaan di bidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi usaha kecil menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- d. merumuskan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama di bidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- e. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dna bidang tugas masing-masing;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
- g. menilai prestasi kerja bawahan dilingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karier dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai(SKP); dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan norma, standar peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas.

## Bagian Kedua Sekretariat Dinas

## Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas serta melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
- b. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sekretariat dan lingkup Dinas koperasi ukm, perindustrian, dan perdagangan.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahanbahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan Dinas;
- e. merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada atasan;
- f. mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas;
- g. menghimpun Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- h. menyiapkan perencanaan dan kebijakan tehnis pembangunan, kesekretariatan dan administrasi umum;
- i. menyelenggarakan urusan kesekretariatan, Rumah Tangga, Administrasi Kepegawaian dan Keuangan;
- j. melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan norma, standar peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sekretariat Dinas, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di sub bagian umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahanbahan lain yang berhubungan dengan bidang umum dan kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- e. memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta memelihara peralatan kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Dinas;
- h. mengumpulkan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara umum di lingkungan Dinas;
- j. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan masalah;
- k. menyiapkan bahan dalam rangka pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan Surat Administrasi lainnya;
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8 Sub Bagian Perencanaan

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan dan program kerjasama teknis, rutin dan pembangunan, perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja dilingkup dinas;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang rencana, monitoring dan evaluasi;
- c. pengelolaan, penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program di lingkungan Sekretariat dan di lingkungan dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang perencanaan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang perencanaan;
- d. mengumpulkan dan mengolah serta menyajikan data bidang perencanaan;
- e. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);
- f. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan program dinas, semester dan tahunan pelaksanaan program perencanaan;
- g. menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perencanaan;
- h. menyiapkan bahan dalam perencanaan program pembanggunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembanggunan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun informasi serta menggolah data yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Program Dinas;
- k. menyiapkan bahan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana kegiatan yang telah diprogramkan;
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;

- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Perencanaan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 9

## Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta melaksanakan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan administrasi keuangan;
- b. penyiapkan bahan penyusunan anggaran di lingkungan dinas;
- c. penyusunan laporan keuangan dinas dan pelayanan bidang keuangan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Keuangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang keuangan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan perbendaharaan;
- e. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- f. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan bendahara pengeluaran;
- g. melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);
- h. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
- j. melaksanakan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Keuangan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

## Pasal 10

- (1) Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas mengkoordinasikan, dan melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Koperasi dan ukm menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Koperasi dan ukm, mempunyai uraian tugas :
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bidang Koperasi dan usaha kecil menengah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. menetapkan penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dan penerbitan izin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten;
- e. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam yang wilayah keanggotaaan dalam 1 (satu) Kabupaten;

- f. menetapkan hasil penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang wilayah keanggotaaan dalam 1 (satu) Kabupaten;
- g. mengkoordinasikan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah 1 (satu) Kabupaten;
- h. mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya 1 (satu) Kabupaten;
- i. mengkoordinasikan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- j. mengkoordinasikan pengembangan Usaha Mikro dengan orentasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- l. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11

## Seksi Kelembagaan dan Pengawasan

- (1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan dan pengawasan;
- c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang kelembagaan dan pengawasan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan di bidang kelembagaan dan pengawasan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai uraian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi kelembagaan dan pengawasan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang seksi kelembagaan dan pengawasan;

- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahanbahan lain yang berhubungan dengan bidang seksi kelembagaan dan pengawasan;
- d. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam yang akurat;
- e. mengkoordinasikan dan memverifikasi Dokumen Izin Simpan Pinjam untuk Koperasi;
- f. mengkoordinasi dan memverifikasi Dokumen Izin pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kasa;
- g. mengkoordinasikan Pembentukan Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Pembubaran Koperasi;
- h. mengkoordinasikan Bimbingan dan Penyuluhan dalam pembuatan Laporan tahunan Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam;
- i. mengkoordinasikan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten;
- j. mengkoordinasikan Pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten;
- k. mengkoordinasikan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam;
- l. mengkoordinasikan upaya penciptaan Iklim Usaha Simpan Pinjam yang sehat melalui Penilaian Koperasi;
- m. mengkoordinasikan penyedian Data Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam;
- n. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- p. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Kelembagaan dan Pengawasan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- q. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;

- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan Koperasi ;
- e. mengkordinir Perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi Koperasi;
- f. mempromosikan akses pasar bagi produk Koperasi ditingkat Lokal dan Nasional;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota Koperasi;
- h. mengkoordinasikan Kemitraan antar Koperasi dan Badan Usaha lainnya;
- i. mengkoordinasikan Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi prangkat organisasi Koperasi;
- j. mengkoordinasikan Pelaksanaan perlindungan Koperasi;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- l. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan UKM mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil menengah;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil menengah;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil menengah; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil menengah.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil menengah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil menengah;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil menengah;
- d. mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro;
- e. mempromosikan akses pasar bagi produk Usaha Mikro ditingkat Lokal dan Nasional;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasai dan pelaporan pelksanaan pemberdayaan Usaha Mikro;
- g. mengkoordinasikan pendataan izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- h. mengkoordinasikan Pengembangan Usaha Mikro dengan orentasi peningkatan sekala mikro menjadi usaha kecil;
- i. mengkoordinasikan Pengembangan kewirausahaan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- k. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Keempat Bidang Perindustrian

## Pasal 14

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang Perindustrian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang perindustrian;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang perindustrian;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang perindustrian; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perindustrian.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perindustrian mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang perindustrian yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang perindustrian;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang perindustrian;
- d. melaksanakan koordinasi dan Fasilitas kerjasama lintas sektoral dan regional di Bidang Industri;
- e. melaksanakan pengumpulan penyusunan analisis dan desimenasi data di Bidang Industri dan melaksanakan pemantauan (Monitoring) evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian.
- f. membagi tugas kepada bawahan sekaligus membentuk Petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing.
- g. melaksanakan Monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap Pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan.
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- i. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Perindustrian berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 15 Seksi Industri Agro

- (1) Seksi Industri Agro mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang industri agro.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Agro menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang industri agro;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang industri agro;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang industri agro; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri agro.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Industri Agro mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang industri agro yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan guna menyusun rencana kerja bidang industri agro;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang industri agro;
- d. menyiapkan bahan guna melaksanakan koordinasi dan fasilitas kerja sama lintas sektoral dan regional di seksi industri agro;
- e. menyiapkan bahan guna penyusunan rencana pembangunan di seksi industri agro;
- f. menyiapkan bahan guna melaksanakan pengumpulan penyusunan analisis dan desiminasi data di seksi industri agro;
- g. menerapkan standar nasional industri indonesia terhadap produksi industri agro;
- h. fasilitasi sertifikasi yang berkaitan dengan industri agro;
- i. mempersiapkan, menerima, melayani untuk melaksanakan kelinik konsultasi bisnis di industri agro;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- k. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Industri Agro, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 16 Seksi Industri Non Agro

- (1) Seksi Industri Non Agro mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang industri non agro.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Non Agro menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang industri non agro;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang industri non agro;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang industri non agro; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri non agro.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Industri Non Agro mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang industri non agro;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang industri non agro;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang industri non agro;
- d. menyiapkan bahan guna melaksanakan koordinasi dan fasilitas kerja sama lintas sektoral dan regional di seksi industri non agro;
- e. menyiapkan bahan guna penyusunan rencana pembangunan di bidang industri non non agro;
- f. menyiapkan bahan guna melaksanakan pengumpulan penyusunan analisis dan desiminasi data di bidang industri non agro;
- g. menerapkan standar nasional industri indonesia terhadap produksi industri non agro;
- h. memfasilitasi sertifikasi yang berkaitan dengan industri non agro;
- i. menyiapkan bahan pengembangan industri kreatif atau ciri khas daerah;
- j. mempersiapkan, menerima, melayani untuk melaksanakan kelinik konsultasi bisnis di industri non agro;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Industri Non Agro, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

- n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 17

Seksi Bina Produksi dan Sarana Prasarana Industri

- (1) Seksi Bina Produksi dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan di bidang bina produksi dan sarana prasarana industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Produksi dan Sarana Prasarana Industri menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang bina produksi dan sarana prasarana industri;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang bina produksi dan sarana prasarana industri;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang bina produksi dan sarana prasarana industri; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bina produksi dan sarana prasarana industri.
- (3)