PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 9 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DERAH (berlaku 16 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terjadi perubahan kewenangan urusan, tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah;
PARAF KOORDINASI
BADAN
KEUANGAN
SAID MAKSUM, S.H.
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 98 tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 98 tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak sesuai lagi dengan kewenangan dan fungsi perangkat daerah yang ada sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
PARAF KOORDINASI
KEPALA
BADAN
KEUANGAN
SAID MAKSUM, S.H.
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
PARAF KOORDINASI
BADAN
KEUANGAN
SAID MAKSUM, S.H.
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
PARAF KOORDINASI
BADAN
KEUANGAN
SAID MAKSUM, S.H.
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan arah dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; dan
- b. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Daerah.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:
- a. Hibah;
- b. Bantuan Sosial; dan
PARAF KOORDINASI
BADAN
KEUANGAN
SAID MAKSUM, S.H.
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA
- c. monitoring dan evaluasi.
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan BAB IV
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 4
PARAF KOORDINASI
BADAN
KEUANGAN
SAID MAKSUM, S.H.
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA
- (6) Kriteria tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b diatas dikecualikan untuk pemberian Hibah kepada organisasi yang dibentuk oleh pemerintah
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 5
Belanja Hibah dapat diberikan kepada:
- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah Daerah lain;
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 6
- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka
PARAF KOORDINASI
BADAN
KEUANGAN
SAID MAKSUM, S.H.
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 7
- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah yang bersangkutan;
- b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 8
- (1) Permohonan Hibah diajukan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya, yaitu:
- a. bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga melalui kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang melalui kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup melalui kepala Dinas
PARAF KOORDINASI
BADAN
KEUANGAN
SAID MAKSUM, S.H.
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA
- Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi melalui kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- g. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melalui kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. bidang perhubungan melalui kepala Dinas Perhubungan;
- i. bidang komunikasi dan informatika melalui kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang perdagangan melalui kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan;
- k. bidang kelautan dan perikanan melalui kepala Dinas Perikanan;
- l. bidang kebudayaan dan bidang pariwisata melalui kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- m. bidang pangan dan bidang pertanian melalui kepala Dinas Pertanian dan Pangan;
- n. bidang penanaman modal melalui kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Hibah keagamaan/peribadatan dan kesejahteraan rakyat dan bidang lainnya yang tidak dilaksanakan oleh dinas melalui Sekretaris Daerah; dan
- p. Hibah yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan selain yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf o melalui kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus bertindak selaku Pengelola Belanja Hibah.
PARAF KOORDINASI
BADAN
KEUANGAN
SAID MAKSUM, S.H.
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 9
- (1) Pemerintah pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Terkait sesuai dengan urusan dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1).
- (2) Kepala Perangkat Daerah Terkait melakukan evaluasi dan verifikasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup verifikasi administrasi dan teknis yang meliputi, antara lain: keabsahan/legalitas calon penerima Hibah, kelayakan besaran dan penggunaan Hibah.
- (4) Hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi dibuat dalam format berita acara disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi kepala Perangkat Daerah Terkait sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (6) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD, kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku wakil ketua TAPD, kepala Badan Keuangan Daerah selaku sekretaris TAPD dan asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (7) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam daftar nominatif calon penerima hibah oleh kepala Perangkat Daerah Terkait.
PARAF KOORDINASI
BADAN
KEUANGAN
SAID MAKSUM, S.H.
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA
- (8) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (9) Pencantuman alokasi anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus mencantumkan nama dan alamat calon penerima Hibah.
- (10) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), kepala Perangkat Daerah Terkait dapat membentuk tim evaluasi dan verifikasi dengan anggota dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 10
- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-PD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 11
- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Hibah, obyek belanja Hibah dan rincian obyek belanja Hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja Hibah dan rincian obyek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah Daerah lain;
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan/atau
- d. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok
PARAF KOORDINASI
BADAN
KEUANGAN
SAID MAKSUM, S.H.
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA
belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 12
- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 13
- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala Perangkat Daerah selaku pengelola Hibah atas nama Bupati dan penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh kepala Perangkat Daerah selaku Pengelola Belanja Hibah, paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima Hibah;
- b. jumlah dan tujuan pemberian Hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
- f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas substansi NPHD.
PARAF KOORDINASI
BADAN
KEUANGAN
SAID MAKSUM, S.H.
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 14
- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi mengusulkan kepada Bupati melalui kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah tentang daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 15
- (1) Permohonan pencairan Hibah dalam bentuk uang diajukan oleh penerima Hibah kepada Perangkat Daerah Pengelola Belanja.
PARAF KOORDINASI
BADAN
KEUANGAN
SAID MAKSUM, S.H.
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA
- (2) Permohonan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai kelengkapan administrasi berupa:
- a. NPHD;
- b. foto copy kartu tanda penduduk penerima Hibah yang masih berlaku;
- c. foto copy buku tabungan di bank atau rekening bank atas nama penerima Hibah untuk besaran Hibah diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- e. materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- f. laporan penggunaan dana dan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas penerimaan Hibah tahun sebelumnya bagi penerima Hibah yang terus menerus.
- g. apabila terjadi pergantian kepengurusan penerima Hibah, maka dilengkapi dengan surat keputusan pengangkatan atau surat keterangan dari lembaga yang berwenang.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran pembantu pada Perangkat Daerah Pengelola Belanja mengajukan pencairan dana kepada bendahara pengeluaran SKPKD dilengkapi:
- a. Keputusan Bupati tentang daftar penerima Hibah;
- b. kuitansi;
- c. dokumen-dokumen dari penerima Hibah berupa kelengkapan administrasi permohonanan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- d. pakta integritas yang sudah ditandatangani penerima Hibah dan kepala Perangkat Daerah selaku Pengelola Belanja/pemberi Hibah: dan
- e. surat pernyataan Pengelola Belanja yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d telah diteliti dan sah sesuai ketentuan.
PARAF KOORDINASI
BADAN
KEUANGAN
SAID MAKSUM, S.H.
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEPALA
- (4) Bendahara pengeluaran SKPKD berdasarkan SPD mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS PPKD dengan dokumen yang terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-LS;
- b. ringkasan SPP-LS;
- c. rincian SPP-LS;
- d.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran berupa dokumen-dokumen dari bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah Pengelola Belanja sebagai kelengkapan pengajuan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Penelitian terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh PPKSKPKD.
- (6) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPKD menolak penerbitan SPM.
- (7) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan sah, maka PPKD menerbitkan SPM.
- (8) PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dilengkapi dengan:
- a. SPP; dan
- b. dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d.
- (9) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap, maka kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM diterima.

## Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI

BADAN

KEUANGAN

SAID MAKSUM, S.H.

DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

KEPALA

## Pasal 17

Penyerahan barang atau jasa dalam rangka pemberian Hibah dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh pengguna barang dan penerima Hibah.

## Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 18

- (1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah dengan tembusan PPKD.
- (2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Terkait.

## Pasal 19

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Terkait.

## Pasal 20

Pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas pemberian Hibah meliputi:

- a. proposal dari pemohon Hibah yang telah dievaluasi dan diverifikasi oleh Perangkat Daerah Terkait atau tim verifikasi;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima Hibah;
- c. NPHD;

PARAF KOORDINASI

BADAN

KEUANGAN

SAID MAKSUM, S.H.

DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

KEPALA

- d. pakta integritas dari Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dan proposal/usulan yang telah dievaluasi dan diverifikasi;
- e. bukti transfer uang/kuitansi atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa; dan
- f. laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan penggunaan Hibah.

## Pasal 21

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Kewajiban pembayaran pajak yang timbul akibat penggunaan Hibah menjadi tanggungjawab penerima Hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
- a. laporan penggunaan Hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b atas Hibah yang berupa uang maupun barang/jasa disampaikan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang undangan.
- (5) Dokumen/arsip pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan oleh Perangkat Daerah Terkait, salinannya disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.

PARAF KOORDINASI

BADAN

KEUANGAN

SAID MAKSUM, S.H.

DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

KEPALA

## Pasal 22

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 23

Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

## BAB V BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

PARAF KOORDINASI

BADAN

KEUANGAN

SAID MAKSUM, S.H.

DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

KEPALA

## Pasal 25

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial.

## Pasal 26

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri dari Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama dan alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat Resiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Resiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PARAF KOORDINASI

BADAN

KEUANGAN

SAID MAKSUM, S.H.

DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

KEPALA

## Pasal 27

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
2. a.
3. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan lepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Resiko Sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
- b. berdomisili dalam wilayah Daerah kecuali untuk transmigran yang berdasarkan peraturan perundangundangan masih menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Resiko Sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan

PARAF KOORDINASI

BADAN

KEUANGAN

SAID MAKSUM, S.H.

DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

KEPALA

- f. penanggulangan bencana.

## Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resik sosialdari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana Pasal 27 Ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

PARAF KOORDINASI

BADAN

KEUANGAN

SAID MAKSUM, S.H.

DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

KEPALA

## Pasal 29

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung lepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan /petani miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

## Bagian Kedua Tata Cara Penganggaran Pasal 30

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Terkait.
- (2) Individu, keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati, dapat dilakukan oleh pengampu/kepala desa/lurah setempat.
- (3) Bupati menunjuk Perangkat Daerah Terkait untuk melakukan evaluasi dan verifikasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala Perangkat Daerah Terkait dimaksud menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

PARAF KOORDINASI

BADAN

KEUANGAN

SAID MAKSUM, S.H.

DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

KEPALA

- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

## Pasal 31

- (1) Rekomendasi kepala Perangkat Daerah Terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang.

## Pasal 32

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKAPPKD.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-PD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 33

- (1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Sosial, obyek belanja Bantuan Sosial, dan rincian obyek belanja Bantuan Sosial pada PPKD.
- (2) Obyek belanja Bantuan Sosial dan rincian obyek belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. individu dan/atau keluarga;
4. b.
5. masyarakat; dan

PARAF KOORDINASI

BADAN

KEUANGAN

SAID MAKSUM, S.H.

DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

KEPALA

- c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Bantuan Sosial barang dan rincian obyek belanja Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah.

## Pasal 34

- (4) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (5) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 35

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-PD.

## Pasal 36

- (1) Kepala Perangkat Daerah Terkait mengusulkan kepada Bupati melalui kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah tentang daftar penerima Bantuan Sosial dan besaran penerimaan Bantuan Sosial untuk ditetapkan dalam

PARAF KOORDINASI

BADAN

KEUANGAN

SAID MAKSUM, S.H.

DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

KEPALA

Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah Terkait.
- (4) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung.
- (5) Pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang nilainya masing-masing sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibebankan pada kode rekening belanja yang sama dapat diajukan dalam 1 (satu) SPP dengan nilai maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan penerimanya atas nama bendahara pengeluaran pembantu pengelola yang bersangkutan dan selanjutnya diserahterimakan kepada masing-masing penerima sesuai dengan daftar penerima Bantuan Sosial.
- (6) Dalam hal Bantuan Sosial berupa uang untuk individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang.
- (7) Bendahara pengeluaran pembantu pada Perangkat Daerah dapat mengajukan pencairan tambah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kebutuhan dan paling

PARAF KOORDINASI

BADAN

KEUANGAN

SAID MAKSUM, S.H.

DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

KEPALA

banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (8) Penyaluran Bantuan Sosial berupa uang dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang, khusus pengajuan tambah uang dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Pasal 37

- (1) Permohonan pencairan Bantuan Sosial dalam bentuk uang diajukan oleh penerima Bantuan Sosial kepada Perangkat Daerah Pengelola Belanja.
- (2) Permohonan pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai kelengkapan administrasi berupa:
- a. foto copy kartu tanda penduduk penerima Bantuan Sosial yang masih berlaku;
- b. foto copy rekening bank atas nama penerima Bantuan Sosial diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. surat kuasa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) diketahui kepala desa/lurah dan camat setempat apabila yang hadir untuk pencairan Bantuan Sosial tersebut bukan calon penerima Bantuan Sosial;
- d. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan surat permohonan/proposal yang diajukan dan telah mendapatkan evaluasi dan verifikasi dari Perangkat Daerah Terkait;
- e. materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- f. laporan penggunaan dana dan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas penerimaan Bantuan Sosial tahun sebelumnya.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran pembantu pada Perangkat

PARAF KOORDINASI

BADAN

KEUANGAN

SAID MAKSUM, S.H.

DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

KEPALA

Daerah Pengelola Belanja mengajukan pencairan dana kepada bendahara pengeluaran SKPKD dilengkapi:

- a. Keputusan Bupati tentang daftar penerima Bantuan Sosial;
- b. kuitansi;
- c. dokumen-dokumen dari penerima Bantuan Sosial berupa kelengkapan administrasi permohonanan pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- d. pakta integritas yang sudah ditandatangani Penerima Bantuan Sosial dan kepala Perangkat Daerah selaku Pengelola Belanja/pemberi Bantuan Sosial: dan
- e. Surat Pernyataan Pengelola Belanja yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d telah diteliti dan sah sesuai ketentuan.
- (4) Bendahara pengeluaran SKPKD berdasarkan SPD mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS PPKD dengan dokumen yang terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-LS;
- b. ringkasan SPP-LS;
- c. rincian SPP-LS;
- d. lampiran berupa dokumen-dokumen dari bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah Pengelola Belanja sebagai kelengkapan pengajuan pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Penelitian terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh PPKSKPKD.
- (6) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan sah, maka PPKD menerbitkan SPM.
- (7) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPKSKPKD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada bendahara

PARAF KOORDINASI

BADAN

KEUANGAN

SAID MAKSUM, S.H.

DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

KEPALA

pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi atau dibetulkan/ diganti.

- (8) PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dilengkapi dengan :
- a. SPP; dan
- b. dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d.
- (9) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap, maka kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM diterima.

## Pasal 38

Pengadaan barang dalam rangka Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 39

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Terkait dengan tembusan PPKD.
- (2) Laporan penggunaan Bantuan Sosial bagi individu, keluarga sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2) dilakukan oleh pengampu/kepala desa/lurah yang bersangkutan.
- (3) Laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Terkait.

PARAF KOORDINASI

BADAN

KEUANGAN

SAID MAKSUM, S.H.

DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

KEPALA

## Pasal 40

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Terkait.

## Pasal 41

- (1) Pengelola Belanja Bantuan Sosial pada akhir tahun anggaran membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat, besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga serta peruntukan Bantuan Sosial.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada PPKD paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 42

Pertanggungjawaban pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah atas pemberian Bantuan Sosial meliputi:

- a. surat permohonan/proposal dari calon penerima Bantuan Sosial atau Suratketerangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati yang telah dievaluasi dan diverifikasi;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial atau surat persetujuan Bupati kepada penerima Bantuan Sosial yang tidak direncanakan;

PARAF KOORDINASI

BADAN

KEUANGAN

SAID MAKSUM, S.H.

DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

KEPALA

- c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyataka bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.

## Pasal 43

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Kewajiban pembayaran pajak yang timbul akibat penggunaan Bantuan Sosial menjadi tanggungjawab penerima Bantuan Sosial sesua dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial meliputi:
- a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan oleh Perangkat Daerah Terkait, salinannya disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.

PARAF KOORDINASI

BADAN

KEUANGAN

SAID MAKSUM, S.H.

DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

KEPALA

## Pasal 44

- (6) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 45

Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah Terkait wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui TAPD dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.

## Pasal 47

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terdapat penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI

BADAN

KEUANGAN

SAID MAKSUM, S.H.

DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Derah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 66) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 16 Maret 2017 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 16 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,


ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI


Nip . 19650919 199602 2 001

PARAF KOORDINASI

KEPALA

BADAN

KEUANGAN

SAID MAKSUM, S.H.

DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.