PERATURAN WALIKOTA TOMOHON Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Per (berlaku 3 Februari 2012)
Pembukaan
berdasarkan pertim bangan se bagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentanz Peru hahan KPrl1rn
·-
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 85, TLNRI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;/1
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 1).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PER.JALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON.
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon;
2. Walikota adalah Walikota Tomohon;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon;
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Tomohon yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji
Pasal 3
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari Pimpinan DPRD.
Pasal 4
Dalam hal perjalanan dinas dengan maksud menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari kecuali perjalanan dinas tertentu.
BAB II - BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah memberikan biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.Besarnya Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian dan Fasilitas Transport Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan II Peraturan ini;
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
- a. Biaya Penginapan.
- b. Uang Harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 2 (dua) tingkat yaitu:
6. : a. Tingkat A untuk Pimpinan DPRD;
- b. Tingkat B untuk Anggota DPRD.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Biaya penginapan dan uang harian, sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- b. Fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
- (5) Biaya Penginapan dan Uang Harian dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan jumlah harian (tanggal tiba berangkat) dalam tiket perjalanan dan tidak melalui jumlah hari dalam Surat Perintah Tugas (SPT) serta Surat f

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kecuali perjalanan dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa.

## Pasal 6

- (1) Biaya tiket perjalanan dinas (angkutan darat, laut dan udara) pelaksanaannya dibayar seluruhnya sesuai yang tercantum dalam tiket (at cost) tennasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau pass masuk lainnya.
- (2) Biaya angkutan (darat, laut dan udara) merupakan tarif perjalanan dari kantor menuju terminal, pelabuhan dan Bandar Udara maupun sebaliknya yang dihitung 1 (satu) kali perjalanan sebesar Rp. 200.000,kecuali untuk perjalanan dinas dibawah 6 (enam) jam.
- (3) Biaya angkutan perjalanan dinas pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam dengan menggunakan kendaraan dinas atau transportasi lainnya dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

## Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi per hari masingmasing sebesar Rp. 200.000,-

## BAB III

## PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

## Pasal 8

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas terdiri dari:
- a. Surat Perintah Tugas (SPT);
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) rampung;
- c. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPP);
- d. Tiket (pesawat udara, kapal laut, bus, dan kereta api);
- e. Bukti naik pesawat (boarding pass); serta
- f. Bukti biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau pass masuk lainnya sesudah kembali ke tempat kedudukan diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang.
- (3) Tata Cara pembayaran dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dilaksanakan dan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.f

c

## 1 1 1

1


/

I

## 1 1

## ~ ; 8 2

## 1 1 1 1

I


1

1

z

~

0

0

N

,-(

ON

::E

t""

O

z

t""

&lt; :::&gt;

~

~~

...

&lt;

1-4

~

co z ..

:::&gt;

c2

t""

N

,-(

0

N

'M

('1j

~

;:j

.0

H

(l)

rr:.i rt"\

1-4

0

~

0..

!:il

...

...

.\_

~

0..

...

::E

~

~ &lt;

c,

::E ~

f-.

O

z

&lt;

~

"")

ID

~

0

~

~

{ll

Ii!:;

&lt;

Q

...

~

~

t;i;l

P!

A,,.

UJ

...

~

~

Ii!:;

{ll

~

f,'4

| ~ ~ 3 I 0 ... 0 00 0 ~ io ,-( 0 0.. fl.. ~ 00 ~ E-ot | I 0 0 0 0 ¢ 0.. ~ | I 0 0 0 0 ('<) 0.. ~ | I 0 0 0 0 N 0.. ~ | I 0 0 0 l{) ¢ 0.. ~ ' | I 0 0 0 0 \.D 0.. ~ | I 0 0 0 l{) ,:-... 0.. ~ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 00 -e ~ ... Q I I 0 0 ~ io ~ ,:-... co ~ 0.. ~ ~ g ~ ~ :s | I 0 0 0 0 0 ,-( 0.. ~ | I 0 0 0 l{) ,:-... 0.. ~ | I 0 0 io N l{) 0.. ~ | I I 0 0 l{) N ,-( ,-( 0.. ~ | I 0 0 0 l{) N ,-( 0.. ~ | I 0 0 0 0 l{) ,-( 0.. ~ |
| ~ r:a:l E-ot :: p ~ ... ~ z 0 0 ~ ::Id 0 :E 0 E-- ~ | -< tr: -< ::r: <e: z ... ~ | 0 Q <e: z ~ <e: E-- | ~ g < o: -< ~ -< z ... :E | o z :::> E-- ... cc | z ~ ~ !:il o: -< a: -< ::r: -< z ... :E | ~ <e: o o z !:il E-- -< tr: -< ::r: < z ... :E |


-

.

\

## Pasal 9

Biaya atau pengeluaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Tomohon.j-"


Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 3 Februari 2012

Pit. WALIKOTA TOMOHON

EIDIEEMAN

JIMMY

Diundangkan

di Tomohon

pada tanggal

6

'.februc1r:i\_ 2012

SEKRETARIS DAERAH


Ors.ARNOLD POLI, SH, MAP PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630815 198803 1 019

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2012 NOMOR 8