PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Nomor - Tahun 1959 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA iIILIK DAERAH (BUT'D} KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang .
Mengingat
:
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG i'ONGONDOW UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR:5TAHUN20l0
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA iIILIK DAERAH (BUT'D} KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA.
- abahwa sebagaimana termaktub dalam Visi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara yang Mandiri, Religius dan Seiahtera, dengan Grand Stralegi mewuiudkan pemerintahan yang entrepreneur, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur yang handal dan Menumbuhkembangkan ekonomi rakyat, maka perlu suatu wadah yang mendukung;
- bahwa wadah sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah Badan Usaha Milik Daerah; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hutuf a dan huruf b, perlu membenluk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
1. Urdang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Da€rahiaerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomo|I0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 2
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3345); 3.
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 teniang Perbankan;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13; 5
6. Undang-undang Nomor '10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraluran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintiahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peneiapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 teniang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2005 Nomo|l08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesb Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2OO7 tentano Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara d] Provinsi Sulawesi utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor .12, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4686);
9. Peraturan Pemeriniah Nomor 10S Tahun 2OOO tentano Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah] Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomoi 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- lo.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentano Pembangian Urusan pemerintahan Antara pemerintahl Pemerintahan Daerah provinsi dan pemeriniahan daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Rl Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4Z37);
- 1.l.Peraturan Pemerintah Repubtik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor g9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi 4741\:
- l2.Peraluan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis produk Hukum Daerah;
- l3.Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan produk Hukum Daerah;
- l4.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- '15. P€ratufan \_Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentiang Urusan Femerintah wajib dan Fflrnan yang rnenjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bdaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, ramDanan Lembaran Daerah Kabupalen Botaang Mongondow Ubra Nomor 2):
Menetapkan :
Dengan Persetuiuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPAN BOLAANG TIONGONDOW UTARA
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA MILIK DAEMH (BUMD) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.
BAB I - KETENTUAN UIIUI
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenqgaraan Urusan Pemerinlahan oleh Pemerinlah Daerah dan Dewan Perwakitan Rakyat Oaerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip olonomi seluasluasnya datam sistim dan prinsip Negara Republik lndonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar ReDublik Indonesia Tahun 1945,
2. '1- Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah suatu badan usaha yang pada prinsipnya diprakarsai oleh pemerintah daerah yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyel€nggara Pemerintah Oaerah;
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selaniutnya disingkat PERSERODA adalah BUMD yang seluruh atau sebagian besar (minimal 51%) saham yang dimiliki oleh daerah;
8. DireKur Utama adalah Direktur Utama Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. Dewan Komosaris adalah Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
9. Direktur adalah Direktur Badan Usaha Milik Daerah;
10. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham.
BABII
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
BAB I - KETENTUAN UIIUI
Pasal 2
Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Hukum yang bergerak dalam bidang iasa dan bisnis lainnya yang berkedudukan diwilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dipimpin oleh seorang direktur utama dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung iawab kepada RUPS.
BABIII BENTUK DAN BADAN HUKUM
BAB I - KETENTUAN UIIUI
Pasal 3
BUMD berbentuk Perseroan Daerah (PD).
BAB I - KETENTUAN UIIUI
Pasal 4
BUMD yang usahanya bersifat komersial dapat mengalihkan bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku'
BABIV TUGAS DAN FUNGSI
BAB I - KETENTUAN UIIUI
Pasal 5
Badan Usaha Mitik Daerah mempunyai tugas melaksanakan usaha dibidang jasa dan bisnis lainnya yang berorientasi. untuk mencari keunt-ungan dalam rangka peningkatan keseiahteraan masyarakat dengan
BAB I - KETENTUAN UIIUI
Pasal 6
Untuk menyelenggrakan tugas sebagaimana dimaksud .pada Pasal 5, Badan Usaha Milik daerah mempunyal tungsl seoagal berikut :
- b. membangun Perekonomian daeran;
- a. pelayanan umum ataujasa dan bisnis lainnya;
- c. meniaga stabilitas perekonomian daerah'
BABV ORGANISASI
BAB I - KETENTUAN UIIUI
Pasal 7
- ('1) Organisasi Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas :
- a. Dewan Komisaris;
- c. Staf;
- b. Direksi;
- fZf gUMii diawasi oleh Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kePada RUPS;
- (3) Struktur organisasi Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagaimana lercantum pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuin;ra, rnemerintahkan pengundangan Perafuran Daerah ini dengan penempatiannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Uta|a.

Penetapan: Disahkan di Boroko Pada tanggal 22 Desember 201 0 BUPATI BOLAANG ]IIONGONDOW UTARA, ## HATIIDAN DATUNSOLANG

Penetapan: Diundangkan di Boroko Pada t€,nggal22 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DTs. REKY POSUMAH PEMBINA UTAMA MADYA NtP . 19640615 198903 I 020 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UIARA TAHUN 2010 NOMOR: 5 ## pENAl,Eritr MONGONDOW KABUPATEN 5 UTARA BOLAANG 2010 DAERAH TAHUN NOMOR 'ERAT'RANDAE.^,-4pri8i+if-""r$GrioNcoNDowurARA MILIK ## TENTANG **"gi";655;*n'lm"nhl';HesaSii$th$i'. USAHA BADAN KERJA TATA ## t.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran, yang merupakan satu kesatuan yamg tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal I

Dewan Komisaris terdiri dari :

- b. Komisaris.

## Pasal I

- a. Komisaris Utama;

Direksi terdiri dari :

- a. Direksi Utama;
- c. Direksi Operasional-
- b. Direksi Bidang Administrasi dan Keuangan;

## Pasal 10

Tugas dan fungsi Kepala-kepata Bidang, Unit-unit ditetapkan dalam Pemturan BuPati.

## BABVI KEPEGAWAIAN

## Pasal 1l

- (1) Pegawai BUMD merupakan pekerja yang ..tunduk ' ' sep"enuhnya pada ketentuan perundang-undangan dibidang ketenaga kerjaan;
2. f3) i'rJsedur, persyaratan, pengangkatan, tugas .oan '-' *"*"nung pegawai ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Peoaw;i glurvto tidak bedaku segala ketentuan '-' reiega;aian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi pegawai negeri;

## BABVII TATA KERJA

## Pasal 12

- 11t Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unlr " -[inisasi dilingkungan Badan Usaha Milik Daerah wallD melaksanakan koorolnasl, In(egrasi dan sinkronisasi baik iniernal dan eksternal dengan tugas masing-masing;
- (3) Setilp pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan traoan '-' ut"n'"'rUut Daerah bertanggung jawab memimpin dan irenqioooinasixan bawahan masing-masing' membenkan bimb]ngan serta petuniuk bagi petaksanaan tugas'
- (z) ieiiap pimpinan satuan organisasi .*ulib tg-sa1t] ' ' bawahannya masing-masing dan bila teriadi penyrmpangan aoar meniamOit la;gkah-langkah yang diperlukan sesual dEngan Peraturan Perundang-undanggn V3n9 o9111u:^,^^

## BABVIII MODAL

## Pasal '13

Modal Terdiri dari ;

- b. modal pihak ketiga.
- a. modal pemerintah daerah berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;

## Pasal 14

- (1) Modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dengan Peraturan Daerah;
2. {3} iixa metiuattan pihak ke 3 diatas 1 Milyar melibatkan kepala Daerah dan DPRD.
- (2) Penvertaan modal BUMD dari pihak ketiga sebagaimana ' ' dimiksud oada Pasal 13 huruf b, terlebih dahulu mendapat oersetuiuan Pemerintahan Daerah;

## BABIX PENGURUS

## Bagian Pertama Direksi

## Pasal 15

- (1) BUMD sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari ' ' seorang Oirettur utama dan beberapa oang direktur:
2. i3i ;ffi;;;"i"i-tidJk dipertenantan meranskap pekeriaan ' ' ata]u- iabatan eksekutuf lainnya tanpa peBetuiuan tertulis
- (2) Direksl-bertanggung iawab kepada RUPS;
4. RUPS; (4);nSgoL direksi bertempat linggal ditempat kedudukan BUMD;
5. p-nDaol
6. rsr iitai sesama anggola direksi tidak boleh ada hubungan '' ilild ;;;p.i "q"r,t ^f l:;.'#1,ff#$1"J.'.'#: maupun kesamping termasui pl]"'*ggoe diiekJi dengan anssot" d9Y"n k9T'-s31tJ',^,,
7. tol l-nJgoiiiit"k"i tidak boieh. mempunyai kepentingan '"'oui"t"i"ng.ung maupun tidak langsung pada perusanaan ]t"u uiiia rain vang dibiavai oleh BUMD'

## Pasal '16

Anggota direksi adalah..Y?lSa negara indonesia yang :

- a. setta moralyang baik;
2. "iremiliki keahlian di bidang BUMD:
3. [. rn"tpuny"i "r.h|ak .
- i. l"ii"'o"n tu"t tepada negara dan oemerintah;
5. .. t,aui' Oi"ort hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan;
6. d tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam -s-tiap fegiatan yang menghianati negara;
- f. sehatiasmani dan tohanl;
8. iFeet and Propertest'
- q. tia"t tLttiU"t Oulam organisasi politik;

- (1) Anggota direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa iabatan berakhir;
- (2) Anggota direksi dapat menduduki iabatan direksi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan, apabila keadaan tersebut sangat diperlukan dan dilaksanakan selektif;
- (3) Direksi dapat diangkat dengan batas usia maksimal 55 Tahun;
- (4) Pengecualian dari Ayat (21 dan Ayat (3) pasal ini hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RUPS.

## Pasal 18

Sebelum anggota direksi menjalankan tugas berdasarkan surat keputusan RUPS tentang Pengangkatannya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

## Pasal 19

- (1) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan BUMD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dieksi mengangkat dan memberhenlikan pegawai berdasarkan Peratuan Perundang-undangan yang beriaku.

## Pasal 20

- (1) Direksi mewakili BUMD didalam maupun diluar pengadilan.
- (2) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili sebagaimana dimaksud dalam ayat ('1) kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan BUMD baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.

## Pasal 21

Tata Tertib dan tata cara menialankan peke4aan Oireksi diatur dalam sualu peraturan yang ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal22

Direksi berdasarkan persetuiuan RUPS atas usul Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang betlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik BUMD;
- a. Membuka kantor-kantor cabang, cabang pembantu, Derwakilan dan unit usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Mengikat BUMD sebagai penanggung/penjamin kevraiiban pihak ketiga;
- d. Menggaidakan barang-barang milik BUMD;
- e. Penyertaan dalam modal perusahaan sebagai dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Derah ini.

## Pasal23

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir.
- b. meninggal dunia.
- c. permintaan sendiri.
- (2) Anggota Direksi diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul komisaris karena :
- a. melakukan tindakan yang merugikan BUMD;
- b. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
- c. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (3) Komisaris memberhenlikan sementara anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c;
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh Komisaris kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara. Jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan yang diadakan khusus untuk itu yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Komisaris.
- b. dalam sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a Dewan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan seketika itu keputusannya disampaikan secara resmi kepada RUPS;
- c. Selambatlambatnya 1 (satu) bulan sejak berakhirnya sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, RUPS memberitahukan keputusannya terhadap usul sebagaimana dimaksud pada huruf b secara tertulis kepada anggota Direksi.

## Bagian Kedua

## Dewan Komisaris

## Pasal24

- Dewan Komisaris menetapkan kebiiaksanaan umum BUMD menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BUMD berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (1)
- Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. (2)

- (1) Anggota Dewan Komisaris terdari banyaknya 5 (lima): atas sebanyak
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon terpilih termasuk pada Ayat (2) untuk iabatan selama-lamanya 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali selama masa iabatan berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali;
- (2) Anggota Dewan Komisaris dicalonkan RUPS; dan dipilih oleh
- (4) Dewan Komisaris yang berasal dari Pemerintah Daerah berjumlah 3 (tiga) orang dan yang non Pemerintah Daerah 2 (dua) orang.

## Pasal 26

Tata tertib dan cara menialankan pekeriaan Dewan Komisans ditelapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan Perundangan Yang berlaku.

## Pasal27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena;
- a. Masa jabatan berakhir;
- c. Perminiaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- d. Melakukan tindakan yang merugikan BUMD;
- f. Ses-uatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugas-tugas secara walar'
- e. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayal (1) dilakukan dengan surat keputusan RUPS'

## BABX

## PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

## Pasal 28

- Laba bersih BUMD dipergunakan untuk pembayaran oiuio"n o"n pengembangan usaha BUMD; (1)
- OiviOen gUMO yang merupakan bagian daerah langsung disetorkan ke Kas Daerah ""g"" itd"h disahkan oleh RUPS. (2)

## BABXI RUPS

## Pasal 29

- r1) RUPS mempunyai segala wewenang yang '" ol["nr"n i"paoa oiter"i atau Komisaris dalam yang ditentukan; tidak batas
- (2) iruFS berhak memperoleh seoala keterangan t'' u"l't "]t"n-o"ngan kepentingan B-UMD dari Direksi Komisaris. yang alau

## BABXII KERJA SAMA

## Pasal 30

- (1) BUMD dapat melaksanakan kegiatan usahanya melalui kerja sama yang saling menguntungkan dengan Pihak Keliga.
2. (2' Tata cara keiasama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABXII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraluran Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

## Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuin;ra, rnemerintahkan pengundangan Perafuran Daerah ini dengan penempatiannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Uta|a.

Disahkan di Boroko Pada tanggal 22 Desember 201 0 BUPATI BOLAANG ]IIONGONDOW UTARA,

## HATIIDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di Boroko Pada t€,nggal22 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

DTs. REKY POSUMAH PEMBINA UTAMA MADYA

NtP . 19640615 198903 I 020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UIARA TAHUN 2010 NOMOR: 5

## pENAl,Eritr

MONGONDOW KABUPATEN 5 UTARA BOLAANG 2010 DAERAH TAHUN NOMOR

'ERAT'RANDAE.^,-4pri8i+if-""r$GrioNcoNDowurARA

MILIK

## TENTANG

**"gi";655;*n'lm"nhl';HesaSii$th$i'. USAHA BADAN KERJA TATA

## t. PENJELASAN u uri:

dan

--",.rrtan alat kelengkapan bahwa Badan Usana Milik Daerah merupakan -a|al otonomi daerah nut" tuJou't"ningkatran daya saing global' sehingga dapat turut ""rt, *"nooron!"p"a"r**" perekonomian lerakyatan dan meningkatkan penerimaan Plndapatan Asli Daerah dan Kabupaten Bolaang MongondowUtaramemi|ikipotensisumberdayayangcukupbesaruntuK dikelola dan dikembangkan dalam rangka turut s€rta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

rertb administrasi pemerintahan oaram rangka oenvelenogaraa: '""* 1r,". ^.^n*"\_T#$:l menuniang pembangunan o' .llil ntn*u sesuai dengan ket ffiil pdma kepada$asv fl:il";;;\_.""::1""ffi.,i*# 127 undans-undann *ltt", '."i,u, BUMD yang I pemerintah daerah dapar tl:':-,^-,-r",, nembubarannyaditetapkan ;il;;,"" *,"::::::T"il[T;:il;:T;il'.:""fi ""'"" dengan Perda yang berpedoman Pde' P--1"

## 2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 s/d Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBAMN DAEMH KABUPATEN BOI-AANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 51