PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS / ACQUIRED IMMUNO DEFFICIENCY SINDROME DI PROVINSI BENGKULU (berlaku 1 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang :
a. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penularan, pengobatan, perawatan, dan dukungan untuk pemberdayaan orang dengan HIV dan AIDS serta keluarganya;
- b. bahwa Provinsi Bengkulu memiliki tingkat endemisitas HIV dan AIDS dalam kategori concentrated epidemic level dan dapat meluas menjadi generalize epidemic level bila tidak dilakukan upaya penanggulangan yang terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan, karena penanggulangan epidemi HIV dan AIDS bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh sektor kesehatan tetapi merupakan tanggung jawab dan dapat dilaksanakan oleh multi sektor;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, maka Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi dan Kabupaten/Kota mengacu pada Strategi Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus dan Acquired Immune Defficiency Sindrome di Provinsi Bengkulu ;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
3. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
dan
GUBERNUR BENGKULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFFICIENCY SINDROME DI PROVINSI BENGKULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Bengkulu untuk Provinsi dan Bupati/walikota untuk Kabupaten/Kota.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih yang melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan vagina, cairan sperma, cairan daran dan air susu ibu, dan jaringan tubuhnya kepada orang lain.
8. Acquired Immunodeficiency Syndrom yang selanjutnya disebut AIDS yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti Sindrome Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
9. Penanggulangan adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menekan laju epidemi HIV dan AIDS dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi.
10. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disebut KPA adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
11. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap sebelum ada gejala maupun yang sudah dengan gejala.
12. Orang yang Hidup dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat dengan OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
13. Infeksi Menular Seksual adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
14. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.
15. Kurikulum pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
16. Peran Serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat di semua lapisan, sektor dan lembaga Swadaya Masyarakat untuk meningkatkan jumlah dan mutu upaya masyarakat di bidang kesehatan.
17. Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Suntik untuk Penanggulangan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Suntik adalah suatu cara praktis dalam pendekatan kesehatan masyarakat, yang bertujuan mengurangi akibat negatif pada kesehatan karena penggunaan narkotika dengan cara suntik.
18. Surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala, guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecendrungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dimana tes HIV dilakukan secara tanpa diketahui identitasnya.
19. Promosi adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengendalian dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
20. Tes HIV adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui status HIV seseorang yang dilakukan secara sukarela baik atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif petugas kesehatan.
21. Konseling adalah pemberian bantuan informasi kepada seseorang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh konselor.
22. Konselor adalah orang yang memberikan bantuan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan HIV dan AIDS.
23. Pemilik Tempat Hiburan adalah seseorang yang memiliki usaha tempat hiburan meliputi usaha bar/rumah musik, usaha kelab malam, usaha diskotek, usaha panti pijat dan usaha karaoke, dan tempat usaha lainnya yang berpotensi untuk terjadinya penularan HIV dan AIDS.
24. Pengelola Tempat Hiburan adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha tempat hiburan meliputi usaha bar/rumah minum, usaha kelab malam, usaha diskotek, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijatdan usaha karaoke.
25. Pengusaha adalah:
- a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah indonesia.
26. Perusahaan adalah:
- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;dan
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
27. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, pemerintah daerah maupun masyarakat.
28. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
29. Obat Anti Retroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh ODHA, sehingga bisa menekan jumlah virus.
30. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengabaian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, status kesehatan, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan yang lain.
31. Stigmatisasi adalah proses pencirian atau pelabelan negatif (buruk) yang dilekatkan pada seseorang yang dapat menimbulkan diskriminasi.
32. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat dimana tersedianya pelayanan kesehatan yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta untuk melayani masyarakat dan berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
33. Sero Survei adalah suatu cara pengamatan epidemi HIV dengan melakukan pengumpulan data secara berkala HIV melalui pengambilan dan pemeriksaan darah orang yang memiliki perilaku berisiko.
34. Perilaku berisiko adalah tindakan seseorang yang memungkinkan tertular atau menularkan HIV, seperti melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan, melakukan hubungan seksual dengan ODHA, dan menggunakan jarum suntik tidak steril bersama-sama.
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
BAB II - KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
Pasal 2
Penyelenggaraan upaya penanggulangan HIV dan AIDS dengan ## BAB III
STRATEGI PELAKSANAAN
BAB II - KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
Pasal 3
Strategi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS sebagai berikut:
- a. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS melalui kerjasama nasional, regional, dan global dalam aspek legal, organisasi, pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia;
- b. mengurangi dampak negatif dari epidemi dengan meningkatkan dukungan sosial, ekonomi dan psikologis;
- c. menguatkan kemitraan, sistem kesehatan dan sistem masyarakat dengan melibatkan ODHA dan OHIDHA;
- d. meningkatkan koordinasi dan peran serta para pemangku kepentingan (Stakeholders) dan mobilisasi sumber dana;
- e. mengembangkan program (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative ) secara komprehensif;
- f. mengembangkan intervensi struktural;
- g. meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan penunjang HIV dan AIDS serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu bahan/alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- i. menerapkan perencanaan, prioritas dan implementasi program berbasis data.
UPAYA PENANGGULANGAN
Bagian Kesatu Maksud, Tujuan dan Sasaran
Paragraf 1 Maksud
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 4
Maksud dilaksanakannya penanggulangan HIV dan AIDS untuk menekan laju penularan HIV dan AIDS, serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.
Paragraf 2 Tujuan
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 5
Tujuan dilaksanakannya penanggulangan HIV dan AIDS untuk:
- a. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
- b. menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
- c. meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
- d. meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
- e. mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.
Paragraf 3
Sasaran
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 6
Sasaran penanggulangan HIV dan AIDS mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu, sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang ditetapkan.
Bagian Kedua Langkah-Langkah
Paragraf 1
Umum
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 7
- (1) Langkah-langkah upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. promosi;
- b. pencegahan dan pemeriksaan diagnosis HIV;
- c. pengobatan;dan
- d. perawatan dan dukungan.
- (2) Langkah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab masingmasing OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
Paragraf 2
Promosi
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 8
- (1) Promosi penangggulangan HIV dan AIDS bertujuan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemberian informasi, komunikasi dan edukasi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyuluhan dan sosialisasi informasi yang benar pada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat;
- b. menyediakan media informasi yang bermutu, memadai dan mudah diakses oleh masyarakat;
- c. memasukkan pendidikan kecakapan hidup tentang pencegahan HIV dan AIDS dalam materi kurikulum pendidikan pada setiap tingkatan penyelenggara pendidikan yang terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau sektor swasta.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh masyarakat dan/atau sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Implementasi kegiatan dan penganggaran promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala OPD sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.
Paragraf 3 Pencegahan dan Pemeriksaan Diagnosis HIV
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 9
- (1) Pencegahan merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama kelompok risiko tinggi.
- (2) Pencegahan penularan dan penyebaran HIV dan AIDS merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya :
- a. pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual;
- b. pencegahan penularan HIV melalui hubungan non
6. seksual; dan
- c. pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 10
Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual dilakukan melalui upaya untuk:
- a. tidak melakukan hubungan seksual ( Abstinensia ) bagi yang belum menikah;
setia dengan pasangan ( Be Faithful );
- c. menggunakan kondom secara konsisten ( Condom use ) bila terpaksa berhubungan seksual pada penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta hubungan seks dengan pasangan yang telah terinfeksi HIV dan/atau IMS;
- d. menghindari penyalahgunaan obat/zat adiktif ( no Drug );
- e. meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati IMS sedini mungkin ( Education ); dan
- f. melakukan pencegahan lain, antara lain melalui sirkumsisi.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 11
- (1) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual ditujukan untuk mencegah penularan HIV melalui darah.
- (2) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. uji saring darah pendonor;
- b. pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non medis yang melukai tubuh; dan
- c. pengurangan dampak buruk pada pengguna napza suntik.
- (3) uji saring darah pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non medis yang melukai tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penggunaan peralatan steril dan mematuhi standar prosedur operasional serta
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 12
- (1) Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yang meliputi:
- a. pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduktif;
- b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV;
- c. pencegahan penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV ke bayi yang dikandungnya; dan
- d. pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana pencegahan yang bermutu dan terjangkau serta penyelenggaraan layanan kesehatan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 13
Setiap bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV harus dilakukan tes virologi HIV (DNA/RNA) dimulai pada usia 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) minggu atau tes serologi HIV pada usia 18 (delapan belas) bulan ke atas.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 14
Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, sperma, cairan/organ/jaringan tubuhnya kepada orang lain.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 15
Setiap orang/institusi/badan dilarang menyediakan dan/atau mendistribusikan darah, produk darah, sperma, organ/jaringan tubuh yang terinfeksi HIV untuk didonorkan kepada orang lain.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 16
Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang melakukan tindakan yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 17
- (1) Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV
- (2) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) dilakukan
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 18
- (1) Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan melalui Konseling Test Sukarela (KTS) atau Test Inisitif Petugas Kesehatan (TIPK).
- (2) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan persetujuan pasien.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal keadaan gawat darurat medis untuk tujuan pengobatan pada pasien yang secara klinis telah menunjukan gejala yang mengarah kepada AIDS dan permintaan pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tes HIV pada TIPK tidak dilakukan dalam hal pasien menolak secara tertulis.
- (5) TIPK harus dianjurkan sebagai bagian dari standar pelayanan bagi:
- a. setiap orang dewasa, remaja dan anak-anak yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan tanda, gejala, atau kondisi medis yang mengindikasikan atau patut diduga telah terjadi infeksi HIV terutama pasien dengan riwayat penyakit tuberculosis dan IMS;
- b. asuhan antenatal pada ibu hamil dan ibu bersalin;
- c. bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan infeksi HIV;
- d. anak-anak dengan pertumbuhan suboptimal atau malnutrisi di wilayah epidemi luas, atau anak dengan malnutrisi yang tidak menunjukan respon yang baik dengan pengobatan nutrisi yang adekuat; dan
- e. laki-laki dewasa yang meminta sirkumsisi sebagai tindakan pencegahan HIV.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 19
- (1) Tes HIV pada darah pendonor, produk darah dan organ tubuh dilakukan untuk mencegah penularan HIV melalui transfusi darah dan produk darah serta transplantasi organ tubuh.
- (2) Tindakan pengamanan darah pendonor, produk darah dan organ tubuh terhadap penularan HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji saring darah/organ tubuh pendonor.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 20
Setiap pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan, lokalisasi, panti pijat, dan tempat potensial lainnya wajib melaporkan data karyawan secara berkala pada instansi berwenang dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaaan diagnosis HIV secara berkala pula dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS oleh Pemerintah Daerah.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 21
Setiap pengelola tempat hiburan, lokalisasi, panti pijat, dan tempat potensial lainnya dan/atau pemiliknya wajib melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat usahanya dengan cara memasang media informasi tentang HIV/AIDS dan Napza Suntik.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 22
Setiap perusahaan wajib menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundangundangan dan standar yang berlaku
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 23
Setiap pengusaha/perusahaan dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada karyawan dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 24
Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang:
- a. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS; dan/atau
- b. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan keluarga atau walinya terinfeksi HIV dan AIDS.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 25
Setiap petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan darah, produk darah, cairan sperma, cairan/organ/jaringan tubuhnya wajib mengikuti prosedur kewaspadaan universal.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 26
Setiap petugas kesehatan yang melakukan tes HIV dan AIDS kepada setiap orang untuk keperluan pencegahan, pengobatan dan dukungan, termasuk pencegahan penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib memberikan konseling sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 27
Setiap petugas kesehatan yang melakukan tes HIV dan AIDS kepada setiap orang untuk keperluan surveilans HIV dan AIDS dan penapisan pada darah, produk darah, cairan sperma, cairan/organ/tubuhnya yang didonorkan wajib dilakukan dengan standar yang berlaku.
Paragraf 4 Pengobatan
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 28
- (1) Kegiatan pengobatan bagi orang yang terinfeksi HIV dan AIDS dilakukan
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 29
Tenaga kesehatan berhak mendapatkan informasi status kesehatan pasien yang berkaitan dengan HIV dan AIDS sebelum melakukan tindakan medis.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 30
- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pengobatan HIV dan AIDS yang jumlahnya memadai, mudah didapat, bermutu dan terjangkau.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa diskriminasi.
Paragraf 5 Perawatan dan Dukungan
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 31
- (1) Perawatan terhadap ODHA dilakukan melalui:
- a. pendekatan klinis;
- b. pendekatan agama; dan
- c. pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat.
- (2) Perawatan bagi setiap ODHA diperlakukan tanpa diskriminasi.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 32
- (1) Dukungan terhadap ODHA dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat dan swasta.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberdayaan ODHA dalam berbagai kegiatan.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 33
ODHA berhak mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif dari Pemerintah Daerah, Non Pemerintah dan Masyarakat.
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
BAB V - KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
Pasal 34
- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS dibentuk KPA tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pembentukan KPA tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman organisasi dan tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 35
- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara :
- a. meningkatkan ketahanan agama dan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS;
- b. berperilaku hidup bersih dan sehat;
- c. tidak melakukan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap orang yang terinfeksi HIV dan AIDS serta OHIDHA;dan
- d. terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, pengawasan, pengobatan, perawatan dan dukungan.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan menggerakkan peran serta masyarakat termasuk dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibilty dalam mendukung program penanggulangan HIV dan AIDS.
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 36
Setiap fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, profesional, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS wajib memberikan informasi akurat tentang pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS yang telah dilakukan kepada Dinas Kesehatan.
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 37
Setiap pekerja sosial dalam memberikan pelayanan penanggulangan HIV dan AIDS wajib:
- a. menyelenggarakan proses pelayanan mulai dari kontak awal (intake) sampai dengan pengakhiran secara bertanggungjawab;
- b. mencegah praktik yang tidak manusiawi dan diskriminasi baik terhadap perorangan maupun kelompok;
- c. memberi informasi yang akurat dan lengkap tentang keluasan lingkup, jenis dan sifat pelayanan;
- d. memberikan saran, nasehat dan bimbingan dari rekan sejawat dan/atau penyelia apabila diperlukan demi kepentingan klien; dan
- e. mengakui, menghargai dan berupaya mewujudkan dan melindungi hak-hak klien.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 38
Pembiayaan upaya penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber dana lainya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 39
- (1) Kepala Daerah berwenang memberikan sanksi administratif kepada konselor, penyedia fasilitas pelayanan kesehatan, petugas kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan, pengusaha/perusahaan atau penyedia fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 30 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pencabutan izin usaha/operasional; dan/atau
- d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha/profesi.
- (3) Kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.
- (4) Setiap orang dan/atau penanggung jawab tempat yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, dikenakan sanksi penghentian atau penutupan tempat penyelenggaraan usaha.
- (5) Penghentian atau penutupan tempat penyelenggaraan usaha sebagai mana di maksud pada ayat (4) di lakukan sesuai dengan ketentuan setelah di lakukan upaya peringatan dan/atau teguran tertulis.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 40
- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas menyidik tindak pidana umum, penyidikan atas tindak pidana peraturan daerah ini dapat di lakukan oleh Penyidik Aparatur Sipil Negara (PASN) dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PASN sebagai di maksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambii sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PASN tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
- b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan saksi; dan
- e. pemeriksaan tempat kejadian.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
KETENTUAN PIDANA
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 41
- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2) Pasal 36 dan/atau Pasal 37 dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. Keanggotaan Komisi Penanggulangan Aids Provinsi Bengkulu yang telah terbentuk masih diakui keberadaanya sampai dengan habis masa jabatannya;dan
- b. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus (HIV) Dan Acquired Immuno Defficiency Sindrome (AIDS) .
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Penetapan: Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 1 Agustus 2017 Plt.GUBERNUR BENGKULU, ttd H. ROHIDIN MERSYAH

Penetapan: Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 1 Agustus 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, ttd H.GOTRI SUYANTO LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 5. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (5/114/2017).

Distribusi: Salinan dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BIRO HUKUM ,