PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON Nomor 9 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR to TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (berlaku 8 November 2016)
Pembukaan
Menimbang:
- Mengingat
BOPATI BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR to TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATl BUTON,
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun lagi
2. 2010 tcntang Rctribusi Iain Gangguan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
- b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diroaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupatcn Buton Nomor 9 Tahun 2010 tenta.ng Retribusi lzin Gangguan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Staatsblad Nomor 228 Tahun 1926 tentang Gangguan (HO} yang telah diubah dan disempumakan terakhir dengan stb. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daeruh-Daerah Tiugkat U di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 1822 );
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentan~ Hukum Acara Pidana [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209];
5. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 'T'ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar~ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Repuhlik Tndonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (l.emharan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah don Retribusi Daerah [Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049};
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linglrungan Hidup (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah [l.embaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200:i Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undengan,
15. Peraturan Mealed Dalaru Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hu.kum Daerah:
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 20 Tahun 2013 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupat.en Buton Nomor 1 1'ahun 2015 tentang Pcnyidik Pegawai Negcri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerincah Kabupaten Buton(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor J 01);
18. Peraturan Daerah Kahupat.en Buton Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudaban Pena.naman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 26};
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATfBUTON
MEMUTUSKAN :
PERATURAN D~ERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS Menetapkan
PEf{ATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI lZIN GANGGUAN.
PASALl
Beberapa ketentuan da1am Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 9), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal l Angka 2 dan Angka 7 diubah, dan ditarnbahkan 4 angka baru yakni Anglm 24, Angks 25, Angka 26, dan Angka 27, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olch Pcmcrintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi scluae-Iuaenya dalam eistcm dan prineip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasa.r Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Pejabat adalah pegawai yang dibcri tugas tcrtentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang seienis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk ba.dan usaha lainnya.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum eecara terus menerus;
7. lzi.n Gangguan adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkaa ancaman bahaya, kerugian dan/ atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesebatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma kesefamatan dan kesehacan kerja, Lidak termasuk ternpat usaha yang lokasinya telah dituniuk oleh Pernerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Retribusi izin Gangguan, yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran alas pemberian izin gangguan.
9. Retribusi perizman tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah da.lam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber &lt;lava alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas · tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga. kelestarian lingk:ungan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. ·
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izio tempat ueaha,
12. Pemerikeaan udalnh serangkeien kegiatan untuk mencari, mengu.mpulkao dan meltlah data dan atau keterangan lainnya dalam ran a pengawasan kebutuhan pemenuhan kewoji no retribusi
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelengga.raan pemberran iain go.ngguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebo.gaimana dimaksud pada ayat (]} meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di iapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
Pasal 8
- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan
Pasal 11
Masa Retribusi adalah jangka waktu selama pemegang 1210 mela.kuk:an usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun,
Pasal 15
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan,
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumcn lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipcrsamakan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
4. (3A) Pemungutan Retnbusi dilaksanakan oleh SKPD/unit kerja terkait sesuai pelimpaho.n kewcnangan dari Bupati.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 27
Ketentuan mengenai persyaratan permohonan lzin Gangguan diatur dengan Peraturan Bupati,
PASALII
Peraturan Daerah ini mulai berla.ku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pcncmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton . i

Penetapan: Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal,3 IIOV6M., .. 2016

Penandatangan: Plt BUPATI BUTON , EFENDI KALIMUDDIN . '

Penandatangan: - (3A) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh SKPD/unit kerja terkait sesuai pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Penandatangan: - (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 7. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: ## Pasal 27

Penandatangan: Ketentuan mengenai persyaratan permohonan lzin Gangguan diatur dengan Peraturan Bupati. ## PASALII Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran Daerah ini dengan penempa.cannyo daJam Lembaran Daerah Kabupaten Buton. EFFENDI KAllMUDDfN

Verifikasi: Cap/ttd

Penandatangan: Pit. BUPATI BUTON,

Penetapan: Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 8 November 2016 arwajo vember 2016

Penetapan: Diundangkan di pada tanggal 9

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS IDAERAH KABUPATEN BUTON KASIM L,EMBARAN DAERAHKABUPATEN BUTON TA.HUN 2016 NOMOR 120 NOREG PRATURAN DAERAH KA.BUPATEN BUTON PROVlNSI SUL1\WES! TENGGARA NOMOR: 10/2016