PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PAJAK PARKIR Nomor 12 Tahun 2012 tentang PAJAK PARKIR (berlaku 5 April 2012)
Pembukaan
Menimbang
: a.
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang­Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Parkir merupakan jenis Pajak Daerah;
- b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.
Mengingat : 1. Undang­Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah­Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2 Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang­Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang­Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6 Undang­Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7
- Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
11 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA
dan
BUPATI GOWA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PAJAK PARKIR
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Kabupaten Gowa;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa;
- 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4 Bupati adalah Bupati Gowa;
- 5 Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang­undangan yang berlaku;
- 6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa;
- 7 Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang­ undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Gowa dengan persetujuan bersama Bupati Gowa;
- 8 Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gowa;
- 9 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa ## BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Nama Pajak Parkir dikenakan pajak atas jasa penyelenggaraan Parkir.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- 1 Objek Pajak Parkir adalah Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 2 Tidak termasuk Objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri; dan
- c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- 1 Subjek Pajak Parkir adalah orang Pribadi atau Badan yang melakukan Parkir kendaraan bermotor.
- 2 Wajib Pajak Parkir adalah orang Pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
BAB III - DASAR PENGENAAN TARIF DAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK Pasal 5
Pasal 5
- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir Cuma­Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
BAB III - DASAR PENGENAAN TARIF DAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK Pasal 5
Pasal 6
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak Parkir.
BAB III - DASAR PENGENAAN TARIF DAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK Pasal 5
Pasal 7
Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8
Wilayah pemungutan Pajak adalah di Kabupaten Gowa.
BAB V - MASA PAJAK
Pasal 9
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
BAB V - MASA PAJAK
Pasal 10
- 1 Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- 2 SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- 3 SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati selambat­ lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tanggal diterimanya SPTPD oleh Subjek Pajak.
- 4 Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11
- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
- (1) SKPDKB dalam hal:
- a. jika
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13
- 1 Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- 2 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB VII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 14
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
SURAT TAGIHAN PAJAK
BAB VIII - SURAT TAGIHAN PAJAK
Pasal 15
Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 16
- 1 Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- 2 SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- 4 Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 3 Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 17
- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 18
- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas daerah selambat­lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 19
- 1 Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- 2 Bentuk jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 20
- 1 Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 3 Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- 2 Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 21
- 1 Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 22
- 2 Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 23
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 24
- 1 Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- 2 Setelah jadwal pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, maka pejabat menetapkan lelang.
- 3 Tata cara pelelangan diatur oleh ketentuan yang berlaku.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 25
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB X - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 26
- 1 Hak untuk melakukan penagihan pajak, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- 2 Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
- b ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- 3 Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- 4 Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- 5 Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB X - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 27
- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
BAB XI - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 28
- (1) Bupati ## BAB XII
PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BAB XI - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 29
- 1 Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang­undangan Perpajakan Daerah.
- 2 Bupati dapat:
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang­Undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang ## BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB XI - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 30
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang­kurangnya:
- a. nama dan alamat pajak;
- b. masa Pajak;
- c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung dihitung untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati atau
pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
BAB XI - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 31
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
KEBERATAN DAN BANDING
BAB XIV - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 32
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB
- d. SKPDN; dan
- e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB XIV - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 33
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIV - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 34
- 1 Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- 2 Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- 3 Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
BAB XIV - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 35
- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 36
- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (5) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak ## BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 37
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana
- denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 38
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
PENYIDIKAN
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 39
- 1 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang­Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
- dilakukan sehubungan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang­undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang­Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40
Hal­hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Penetapan: Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 5 April 2012

Penandatangan: BUPATI GOWA, ## H. ICHSAN YASIN LIMPO

Penetapan: Diundangkan di Sungguminasa pada tanggal 5 April 2012

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA, ## H. MUH. YUSUF SOMMENG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2012 NOMOR 12