PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 15 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH N0M0R 04 TAHUN 2008 TENTANG 0RGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATITUBAN
PR0VINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
N0M0R 15 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH N0M0R 04 TAHUN 2008 TENTANG 0RGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota, maka semua pejabat struktural di bawah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Toban sudah diinpassing kejabatan fungsional pengawas pemerintah maupun jabatan fungsional auditor;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang rilengamanatkan penggabungan bidang Linmas ke dalam SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dimana sebelumnya menjadi urusan SKPD Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas, maka urusan Linmas harus dikeluarkan dari SKPD Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas untuk kemudian digabungkan kedalam SKPD Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menata kembali Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban;
2. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang› Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang› undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 201 O;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBAN clan
BUPATITUBAN
PERATURAN DAERAB TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS
Menetapkan DAERAB KABUPATEN TUBAN.
Pasal 6
Pasa16
Inspektorat, terdiri atas:
1. Inspektur;
2. Sekretariat, membawahkan:
- a. Subbagian umum dan kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Program dan pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 12
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang› Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang› undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 201 O;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBAN clan
BUPATITUBAN
PERATURAN DAERAB TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS
Menetapkan DAERAB KABUPATEN TUBAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Tu.ban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2012 Seri D Nomor 9) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 angka 3 huruf a, b dan c, angka 4 huruf a, b dan c ,angka 5 huruf a, b dan c dan angka 6 huruf a, b dan c dihapus, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasa16
Inspektorat, terdiri atas:
1. Inspektur;
2. Sekretariat, membawahkan:
- a. Subbagian umum dan kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Program dan pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pasal 12
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi-seksi; terdiri atas:
- a. Seksi Ideologi dan wawasan Kebangsaan;
- b. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional; dan
- c. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakan dan Ekonomi.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bagan susunan organisasi lembaga teknis daerah sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Tu.ban pada tanggal 11 Desember 2014

Penandatangan: BUPATI H. FATHUL HUDA

Penetapan: Diundangkan di Tu.ban pada tanggal 20 Janua:ri 2015

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI :D NOMOR 03 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR 15/2014
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap pengundangan orang mengetahuinya, Peraturan Daerah memerintahkan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban.


Ditetapkan di Tu.ban pada tanggal 11 Desember 2014

BUPATI

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tu.ban pada tanggal 20 Janua:ri 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI :D NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR 15/2014

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 15 TAHUN 2014

## TENTANG

## PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TUBAN

## I. UMUM

Guna efektifitas dan rasionalitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tuban yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban, dipandang tidak relevan lagi sehingga perlu diubah dan disesuaikan.

Penyesuaian tersebut berdasarkan pertimbangan aspek efektivitas dan rasionalitas sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah dengan mengutamakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi antar perangkat daerah dan cakupan tugas yang harus diwujudkan. Hal ini sesuai dengan cakupan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan bangsa dan Politik sebagai penyelenggara urusan wajib pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, permasalahan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat direspon cepat oleh pemerintah daerah sekaligus dalam rangka pengawalan kebijakan politik dalam negeri kedepan.

Penyesuaian yang signifikan dalam penataan Organisasi Lembaga Teknis Daerah adalah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mengamanatkan penggabungan bidang Linmas ke dalam SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dimana sebelumnya menjadi urusan SKPD Kesbangpol dan Linmas, sehingga Urusan Linmas perlu dikeluarkan dari SKPD Kesbangpol dan Linmas dan bergabung dengan SKPD Satpol PP dengan penataan kembali terhadap Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban.


Pengaturan mengenai Organisasi Lembaga Teknis Daerah hanya mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi saja, sedangkan mengenai uraian tugas, fungsi dan tata kerja akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR ;~


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TUBAN

## A. SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN TUBAN


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TUBAN

## B, SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK