PERATURAN BUPATI MA Nomor 19 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PELENGKAP JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA (berlaku 12 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI MALANG
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PELENGKAP JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dan berdasarkan kebutuhan Daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1/C);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 32/C);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PELENGKAP JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.
5. Pekerjaan Umum Bina Marga adalah kegiatan yang khusus menangani jalan, jembatan dan bangunan pelengkapnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan Ruang Milik Jalan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.
7. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan yang selanjutnya disebut UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan pada Dinas.
9. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan.
10. Badan Jalan meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu pemisah, termasuk jalur pejalan kaki.
11. Ambang pengaman jalan terletak dibagian paling luar, dari ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan.
12. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
13. Jalan Kabupaten Malang adalah jalan umum dengan fungsi lokal yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten yang penyelenggaraannya menjadi wewenang Pemerintah Daerah.
14. Jalan Strategis Kabupaten adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten ## BAB II
PEMBENTUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan pada Dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
- a. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan Pujon;
- b. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan Singosari;
- c. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan Tumpang;
- d. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan Bululawang;
- e. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan Turen;
- f. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan Kepanjen; dan
- g. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan Pagak.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan Pujon sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Pujon;
- b. Kecamatan Ngantang; dan
- c. Kecamatan Kasembon.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan Singosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Singosari;
- b. Kecamatan Lawang;
- c. Kecamatan Karangploso; dan
- d. Kecamatan Dau.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Tumpang;
- b. Kecamatan Pakis;
- c. Kecamatan Jabung; dan
- d. Kecamatan Poncokusumo.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan Bululawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Bululawang;
- b. Kecamatan Gondanglegi;
- c. Kecamatan Wajak;
- d. Kecamatan Tajinan; dan
- e. Kecamatan Pagelaran.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan Turen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Turen;
- b. Kecamatan Dampit;
- c. Kecamatan Tirtoyudo;
- d. Kecamatan Ampelgading; dan
- e. Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Kepanjen;
- b. Kecamatan Pakisaji;
- c. Kecamatan Sumberpucung;
- d. Kecamatan Wagir;
- e. Kecamatan Kromengan;
- f. Kecamatan Ngajum; dan
- g. Kecamatan Wonosari.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan Pagak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Pagak;
- b. Kecamatan Kalipare;
- c. Kecamatan Bantur;
- d. Kecamatan Gedangan; dan
- e. Kecamatan Donomulyo.
KEDUDUKAN
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 11
- (1) UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas pada Bidang Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan.
- (2) UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12
- (1) Susunan Organisasi UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan

## Pasal 13

UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sebagai penyelenggara jalan termasuk bangunan pelengkap, penerangan jalan umum dan pohon tepi jalan;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan teknis sebagian tugas Dinas sebagai penyelenggara jalan termasuk bangunan pelengkap, penerangan jalan umum dan pohon tepi jalan pada wilayah tertentu;
- b. pelaksanaan pengawasan dan penghimpunan data kondisi jalan beserta bangunan pelengkapnya termasuk penerangan jalan umum, pohon tepi jalan dan pemanfaatan Rumija di wilayah kerja;

- c. pelaksanaan tanggap darurat bidang kebinamargaan baik kerusakan akibat bencana alam atau sebab-sebab lain;
- d. pelaksanaan sebagian urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan di lingkup UPT wilayah sebagai perbantuan tugas Sekretariat Dinas;
- e. pengoordinasian teknis di bidang bina marga dengan instansi dan atau pihak yang terkait di wilayah kerja;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan UPT pada Dinas.

Bagian Kedua Kepala UPT

## Pasal 15

## Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan dan membina serta mengevaluasi kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas;
- b. mengawasi dan melaporkan kondisi aset Dinas secara berkala;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 16

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan;

- b. menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan loeh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Pelaksana Urusan

## Pasal 18

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan.
- (2) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 19

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 20

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh di rangkap;
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 24

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan pada Dinas Bina Marga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 22/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 19 Seri C

## Pasal 26


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PELENGKAP JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

## UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PELENGKAP JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA


ttd.

H. RENDRA KRESNA