KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 2001 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA (berlaku 7 Januari 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA.
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara, diubah sebagai berikut:
Pasal 16
"Pasal 16
Meneg LH mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan."
Pasal 17
"Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Meneg LH menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan;
- d. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden."
Pasal 18
"Pasal 18
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Meneg LH mempunyai kewenangan:
- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya;
- c. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- e. penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dalam rangka pelestarian lingkungan;
- f. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- g. penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya;
- h. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- i. penetapan persyaratan kuallifikasi usaha jasa di bidangnya;
- j. penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan di bidangnya;
- k. pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut di luar 12 (dua belas) mil;
- l. penetapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman tentang pencemaran lingkungan hidup;
- m. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- n. penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dan/atau menyangkut pertahanan dan keamanan, yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah Propinsi, kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain di wilayah laut di bawah 12 (dua belas) mil dan berlokasi di lintas batas negara;
- o. penetapan pedoman tentang konservasi sumber daya alam;
- p. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
- 1) pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan;
- 2) pemberian izin dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang meliputi: penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 3) pemantauan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan."
4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 26
Pasal 25
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Meneg PPN menyelenggarakan fungsi:
Pasal 26
"Pasal 26
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Meneg PPN menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- b. pengkoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan nasional semua sektor;
- c. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- d. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden."
Pasal 56
"Pasal 56A
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka tugas, fungsi, kewenangan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dialihkan ke Menteri Negara Lingkungan Hidup."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Pasal II...