PERATURAN WALIKOTA SOLOK Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN (berlaku 4 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SOLOK,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, perlu diatur penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perizinan;
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 19) jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (berita Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);
25. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu;
29. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016;
30. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok;
3. Walikota adalah Walikota Solok;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perangkat Daerah terkait;
6. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut dengan penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk ## BAB II
AZAS DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu
Azas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dalam penyelenggaraan perizinan diselenggarakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Izin yang diatur dalam peraturan walikota ini didasarkan pada urusan wajib dan urusan pemerintahan Kota Solok
- (2) Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan meliputi :
- a. Penataan perizinan dilakukan dengan cara penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan perizinan;
- b. Pengelompokan izin ## BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Penyelenggaraan perizinan bertujuan untuk :
- a. memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha;
- b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;
- c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- d. menata dan menetapkan pelayanan perizinan publik; dan
- e. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan.
Bagian Kedua
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Sasaran
Sasaran penyelenggaraan perizinan yaitu :
- a. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- b. terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan;
- c. terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan;
- d. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan; dan
- e. tercapainya koordinasi dan keterpaduan antara satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan perizinan.
FUNGSI PERIZINAN
BAB IV - FUNGSI PERIZINAN
Pasal 6
Izin yang diatur dalam peraturan walikota ini berfungsi sebagai :
- a. instrumen pemerintah;
- b. yuridis preventif;
- c. pengendalian;
- d. koordinasi;
- e. pengawasan publik; dan
- f. pendapatan asli daerah.
BAB IV - FUNGSI PERIZINAN
Pasal 7
- (1) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan dan melindungi masyarakat.
- (2) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. mengatur pada perbuatan individual;
- b. memberikan perlindungan hukum; dan
- c. melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.
BAB IV - FUNGSI PERIZINAN
Pasal 8
- (1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma.
BAB IV - FUNGSI PERIZINAN
Pasal 9
Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan untuk :
- a. Mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi dan lingkungan secara cepat, tepat serta terkoordinasi; dan
- b. Mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin.
BAB IV - FUNGSI PERIZINAN
Pasal 10
Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses substansi perizinan dilingkungan Pemerintah Kota Solok.
BAB IV - FUNGSI PERIZINAN
Pasal 11
- (1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- b. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. menumbuhkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. memberikan saran pendapat; dan
- e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.
BAB IV - FUNGSI PERIZINAN
Pasal 12
Fungsi pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN
Bagian Kesatu
Subjek Perizinan
BAB V - SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN
Pasal 13
- (1) Subjek perizinan adalah orang pribadi dan/atau badan hukum
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan untuk orang dan/atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.
Bagian Kedua
Objek Perizinan
BAB V - SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN
Pasal 14
- (1) Objek perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan yang dapat dikenakan izin
BAB V - SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN
Pasal 15
Setiap keputusan izin wajib memuat paling kurang :
- a. Pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
- b. Dasar hukum pemberian izin;
- c. Subjek izin;
- d. Diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat; dan
- e. Pemberian alasan penerbitan zin, dan hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.
PENGELOMPOKAN PERIZINAN
BAB VI - PENGELOMPOKAN PERIZINAN
Pasal 16
- (1) Perizinan dikelompokan menurut :
- a. Klasifikasi; dan
- b. Kategori.
Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi izin :
- a. Usaha; dan
- b. Non usaha.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi izin :
- a. Pemanfaatan ruang;
- b. Lingkungan hidup;
- c. Kepariwisataan;
- d. Reklame;
- e. Penanaman modal;
- f. Pertanahan
- g. Sumber daya air
- h. Konstruksi;
- i. Transportasi;
- j. Komunikasi;
- k. Pertanian;
- l. Peternakan;
- m. Ketenagakerjaan;
- n. Pendidikan dan pelatihan;
- o. Jasa boga;
- p. Kesehatan;
- q. Sosial;
- r. Perdagangan;
- s. Perindustrian;
- t. Kebinamargaan; dan
- u. Lainnya.
Bagian Kesatu
Klasifikasi Izin
BAB VI - PENGELOMPOKAN PERIZINAN
Pasal 17
- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a adalah izin yang bersifat komersial.
- (2) Izin Non Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b adalah izin yang melekat pada objek izin yang tidak bersifat komersial.
Bagian Kedua
Kategori Izin
BAB VI - PENGELOMPOKAN PERIZINAN
Pasal 18
- (1) Kategori Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a adalah izin yang terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- (2) Kategori Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b adalah izin yang terkait dengan kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
- (3) Kategori Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c adalah izin yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- (4) Kategori Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d adalah izin yang terkait dengan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecualikan dilakukan oleh pemerintah.
- (5) Kategori Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e adalah izin yang terkait dengan segala bentuk kegiatan menanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Kategori Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f adalah izin yang terkait dengan tanah negara atau tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
- (7) Kategori Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g adalah izin yang terkait dengan air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya.
- (8) Kategori Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf h adalah izin
yang terkait dengan keseluruhan atau sebagaian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- (9) Kategori Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf i adalah izin yang terkait dengan kegiatan transportasi.
- (10) Kategori Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf j adalah izin yang terkait dengan kegiatan komunikasi.
- (11) Kategori Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf k adalah izin yang terkait dengan kegiatan pertanian.
- (12) Kategori Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf l adalah izin yang terkait dengan kegiatan peternakan.
- (13) Kategori Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf m adalah izin yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
- (14) Kategori Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf n adalah izin yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan.
- (15) Kategori jasa boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf o adalah izin yang terkait dengan kegiatan usaha jasa boga.
- (16) Kategori kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf p adalah izin yang terkait dengan kegiatan kesehatan.
- (17) Kategori izin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf q adalah izin yang melekat pada obyek izin yang bersifat sosial.
- (18) Kategori perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf r adalah izin yang terkait dengan kegiatan perdagangan.
- (19) Kategori perindustrian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf s adalah izin yang terkait dengan kegiatan perindustrian.
- (20) Kategori kebinamargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf t adalah izin yang terkait dengan kegiatan jalan raya, struktur tanah, dan jembatan.
- (21) Kategori izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf u adalah izin yang terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundangundangan.
PROSEDUR PERIZINAN
BAB VII - PROSEDUR PERIZINAN
Pasal 19
Prosedur perizinan harus memenuhi :
- a. Persyaratan administrasi;
- b. Persyaratan yuridis;
- c. Persyaratan teknis; dan
- d. Persyaratan manajerial.
BAB VII - PROSEDUR PERIZINAN
Pasal 20
- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah persyaratan diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c adalah persyaratan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan dilapangan.
- (4) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi, tanggungjawab, atau kegiatan dalam manajemen.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
WEWENANG PENETAPAN IZIN
BAB VIII - WEWENANG PENETAPAN IZIN
Pasal 21
- (1) Kewenangan penetapan izin berada pada Walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dalam penyelenggaraan perizinan.
PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZIANAN
Bagian Kesatu
Kelembagaan
BAB IX - PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZIANAN
Pasal 22
- (1) Penyelenggara pelayanan perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan.
- (2) Penyelenggara pelayanan peizinan yang melayani berbagai jenis perizinan dilakukan melalui suatu lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (3) Bentuk penyelenggra perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II b.
BAB IX - PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZIANAN
Pasal 23
- (1) Penyelenggara wajib mengadakan evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan dilingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Penyelenggara wajib menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan
BAB IX - PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZIANAN
Pasal 24
- (1) Aparat penyelenggara yang ditugaskan pada penyelenggara perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2) Penempatan aparat penyelenggara wajib diselenggarakan secara transparan, tidak diskriminatif dan adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepada aparat penyelenggara perizinan diberikan Pelatihan, bimbingan teknis dan bentuk lainnya tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IX - PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZIANAN
Pasal 25
Tugas dan wewenang penyelenggara perizinan meliputi :
- a. Merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan ## BAB X
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
BAB IX - PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZIANAN
Pasal 26
- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan
BAB IX - PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZIANAN
Pasal 27
Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disusun
BAB IX - PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZIANAN
Pasal 28
Penyelenggara pelayanan perizianan mempunyai kewajiban :
- a. Menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. Mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. Menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. Mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggraan pelayanan perizinan;
- f. Menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu;dan
- g. Masing-masing penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.
BAB IX - PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZIANAN
Pasal 29
- (1) Kepada penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Kepada penyelenggara Pelayanan terpadu satu pintu dapat diberikan tunjangan khusus yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZIANAN
Pasal 30
Penyelenggara pelayanan perizinan wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut :
- a. Bertindak jujur,disiplin, proporsional dan profesional;
- b. Bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. Peduli, teliti dan cermat;
- d. Bersikap ramah dan bersahabat;
- e. Bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbeli-belit;
- f. Bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
- g. Transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.
BAB IX - PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZIANAN
Pasal 31
- (1) Aparat yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. Pemberian peringatan;
- b. Penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
- c. Pembebas tugasan dari jabatan dalam waktu tertentu;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat
Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 32
- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
- b. Rencana kegiatan dan/ atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat;
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
BAB XI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 33
- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun terhadap dokumendokumen perizinan.
- (3) Terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat memberikan informasi kepada Walikota, penyelenggara, pengawas fungsional dan/atau DPRD.
PENEGAKAN HUKUM
Bagian Kesatu
Pengawasan
BAB XII - PENEGAKAN HUKUM
Pasal 34
- (2) Walikota dapat menugaskan kewenangan koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk dan/atau satuan kerja perangkat daerah
BAB XII - PENEGAKAN HUKUM
Pasal 35
Jenis sanksi admistrasi terhadap subyek izin meliputi :
- a. Penolakan izin;
- b. Penundaan izin;
- c. Pembekuan izin;
- d. Pembatalan izin;
- e. Pencabutan izin;
- f. Audit wajib;
- g. Peringatan;
- h. Penutupan sementara usaha/kegiatan;
- i. Melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan;
- j. Paksaan pemerintah;dan
- k. Denda administrasi;
BAB XII - PENEGAKAN HUKUM
Pasal 36
- (1) Penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi apabila hasil dari pengawasan menunjukkan adanya bukti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota dan/ atau satuan kerja perangkat daerah.
Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Penolakan izin dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi baik persyaratan pokok maupun persyaratan tambahan/ pelengkap yang harus disertakan oleh pemohon izin.
- b. Penundaan izin dilakukan apabila:
1. Pihak pemohon izin belum dapat memenuhi persyaratan tambahan dari kelengkapan persyaratan izin yang wajib dipenuhi pemohon; dan
2. Pemohon izin belum memungkinkan melaksanakan kegiatannya sebagaimana yang ditetapkan dalam izin.
- c. Pembekuan izin dilakukan apabila:
1. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan;
2. Pemegang izin belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya; dan
3. Pemegang izin melakukan hal-hal tertentu diluar apa yang terdapat dalam persyaratan perizinan.
- d. Pembatalan dilakukan apabila pemohon izin telah melakukan suatu perbuatan yang
tidak dibenarkan oleh hukum dan/ atau kepatutan;
- e. Pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan/ atau melanggar hukum;
- f. Audit wajib dilakukan dalam rangka mendorong pihak pemegang izin untuk memperbaiki kinerjanya dan/ atau dalam rangka peningkatan kepatuhan/ ketaatan terhadap persyaratan izin;
- g. Peringatan dilakukan apabila penanggungjawab usaha melalukan sesuatu tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/ atau hukum;
- h. Penutupan sementara usaha/ kegiatan dilakukan agar pihak penanggungjawab usaha untuk menghentikan semua kegiatan usahanya;
- i. Melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan dilakukan dalam rangka upaya pencegahan;
- j. Paksaan pemerintah dirumuskan sebagai tindakan nyata untuk melakukan, memindahkan, mengosongkan, menutup outlet, menghentikan mesin, membongkar, memperbaiki keadaan semula dan tindakan-tindakan kongkrit lainnya yang memungkinkan terhentinya pelanggaran hukum oleh penanggungjawab kegiatan/ usaha; dan
- k. Denda administrasi dilakukan untuk memberikan penghukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Bagian Ketiga
Pejabat Yang Berwenang Mengenakan Sanksi
BAB XII - PENEGAKAN HUKUM
Pasal 37
- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan.
BAB XII - PENEGAKAN HUKUM
Pasal 38
- (1) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada unit perangkat daerah.
- (2) Pendelegasian wewenang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.
Bagian Keempat
Sifat Sanksi
BAB XII - PENEGAKAN HUKUM
Pasal 39
- (1) Sanksi administrasi bersifat alternatif atau kumulatif.
- (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan alternatif hanya terhadap jenis sanksi paksaan pemerintahan atau denda administratif.
- (3) Sanksi kumulatif dapat dikenakan secara bersamaan diantara jenis-jenis sanksi yang lain yang berada dalam lingkup sanksi administrasi dan/ atau dengan sanksi pidana.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Solok Pada tanggal 4 Januari 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK, ## dto ## RUSDIANTO BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 2 ## Bagian Kelima Kriteria Pengenaan Sanksi Pasal 40 Pengenaan sanksi administrasi didasarkan pada kriteria: - a. Dampak yang ditimbulkan pada lingkungan; - b. Ancaman bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya; - c. Tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan persyaratan izin dan peraturan perundang-undagan; - d. Ketersedian sarana dan prasaran pencegahan dan penanggulangan dampak dampak; dan - e. Pertimbangan faktual lainnya yang didasarkan pada situasi kongkrit; ## BAB V ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 41

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Solok.

Penetapan: Ditetapkan di Solok Pada tanggal 4 Januari 2017

Penandatangan: WALIKOTA SOLOK dto ZUL ELFIAN