PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIJAYA (berlaku 7 Agustus 1997)
Pembukaan
Menimbang
:
a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas badan usaha milik negara di bidang pupuk dipandang perlu untuk melakukan koordinasi pengendalian di antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Sriwijaya, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Kalimantan Timur, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Kujang, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Iskandar Muda dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Petrokimia Gresik;
- b. bahwa Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Sriwijaya selama ini telah memiliki jaringan distribusi di seluruh wilayah Indonesia dan karenanya dapat melakukan koordinasi pengendalian diantara Perusahaan-perusahaan Perseroan di bidang pupuk;
- c. bahwa dalam rangka koordinasi pengendalian tersebut seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Kalimantan Timur, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Kujang, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Iskandar Muda dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Petrokimia Gresik dapat dialihkan untuk dijadikan sebagai tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Sriwijaya;
- d. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
:
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Pupuk Sriwijaya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 31);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIJAYA.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Sriwijaya yang didirikan
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2
- (1) Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada:
- a. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Kalimantan Timur yang didirikan
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
Dengan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka kedudukan Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham pada Perusahaan-perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Sriwijaya.
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan ## BAB III KETENTUAN PENUTUP
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1997

Penandatangan: ## MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1997

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO