Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2001 tentang STANDARISASIUANGJASA TRANSPORTASIPEJABAT PEMERINTAHAN DAERAHDANUNSUR MUSPIDA KOTAPRABUMULIH DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTAPRABUMULIH, . (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
WALIKOTA PRABUMULIH
PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH NOMOR I~ TAHUN2017 TENTANG
STANDARISASIUANGJASA TRANSPORTASIPEJABAT PEMERINTAHAN DAERAHDANUNSUR MUSPIDA KOTAPRABUMULIH DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTAPRABUMULIH, .
- Menimbang a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan
- pemerintahan maka diadakan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah dan Unsur Muspida;
- b. bahwa setiap Pejabat Pemerintahan Daerah dan Unsur Muspida yang mengikuti Rapat Koordinasi diberikan uang jasa transportasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Uang Jasa Transportasi Pejabat Pemerintahan Daerah dan Unsur Muspida Kota Prabumulih;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 ten tang
- Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
Menetapkan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 ten tang Musyawarah Pimpinan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdi ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10);
4. '8. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 10);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI UANG JASA TRANSPORTASI PEJABAT PEMERINTAHAN DAERAH DANUNSUR MUSPIDA KOTAPRABUMULIH
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Muspida adalah Suatu Forum Konsultasi dan Koordinasi an tara Bupatij Walikota Kepala Daerah Tingkat II dengan Pejabat-pejabat ABRI didaerah serta Aparatur-aparatur Pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan
6. memelihara stabilitas nasional dan pembangunan nasional di daerah.
6. Pejabat Pemerintahan Daerah adalah Unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik dilingkungan Pemerintah, maupun penyelenggara negara lainnya.
BABII
TUJUANRAPATKOORDINASIPEJABATPEMERINTAHAN DAERAHDANUNSURMUSPIDA
Pasa12
- (1) Tujuan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah dan Unsur Muspida adalah sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan menyinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya; dan
- c. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaanj program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional;
- (2) Muspida terdiri atas :
1. Walikota;
2. Ketua DPRD;
3. Komandan Distrik Militer;
4. Kepala Kepolisian Resort;
5. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
6. Ketua Pengadilan Negeri.
7. Komandan Batalyon Zipur 2
8. Komandan Subdenpom
- (3) Pejabat Pemerintahan Daerah terdiri atas :
1. Wakil Walikota; dan
2. Sekretaris Daerah.
BABIII PELAKSANAAN
Pasal 3
- (1) Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintaha Daerah dan Unsur Muspida dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Rapat diikuti oleh Pejabat Pemerintahan yang terkait dan Unsur Muspida.
.
·
BABrv
BESARANUANGTRANSPORT
Pasa14
- (1) Besaran Uang Jasa Transport untuk Unsur Muspida adalah sebesar Rp. 5.000.000,perbulan untuk 12 bulan
- (2) Besaran Uang Jasa Transport untuk Pejabat Pernerintahan Daerah adalah sebesar Rp. 5.000.000,perbulan untuk 12 bulan
- (3) Pernbayaran Uang Jasa Transportasi dilakukan setiap triwulan (terbagi rnenjadi 4 Triwulan).
BABV
PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Walikota ini berlaku pad a tanggal diundangkan.
A.gar seuap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah Kota Praburnulih.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Praburnulih pada tanggal ~ F9.b.tJcQt"'· 2017

Penetapan: Diundangkan di Prabumulih, pada tanggal 2017 1..4 BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR