PERATURAN WALIKOTA MA Nomor OL Tahun 2017 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA, SEKRETARIAT BEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, perlu menetapkan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Selcretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar.
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201.1 tentang Pembentukan PeraturarTPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)t
i
;
&lt;i
.
Menetapkan :
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik-tndonesia Nomor 5679);
2. ' 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. PeraturalT Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali teraldiir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.112-9932 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara; Walikota
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 Kota tentang Pembentukan Pematangsiantar. Perangkat Daerah
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DAN STAF AHLI WALIKOTA PEMATANGSIANTAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah Untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten / Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Kota adalah Kota Pematangsiantar;
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik .Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
6. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
7. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD Kota adalah Sekretariat Dewan . Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar;
11. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dtetapkan dengan peraturan daerah.
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Bagian Kesatu
Kedudukan
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 2
Sekretariat Daerah Kota merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 3
Susunari - organisasi Sekretariat Daerah Kota, terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah, membawahi :
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari :
4. 1.1 Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pertanahan.
5. 1.2 Sub Bagian Bina Pemerintahan, Kecamatan, dan Kelurahan; dan
6. 1.3 Sub Bagian Pemerintahan Perangkat Daerah.
2. Bagian Sosial dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
8. 2.1 Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
9. 2.2 Sub Bagian Agama; dan
10. 2.3 Sub Bagian Sosial Budaya, Pemuda dan Oiah raga.
3. Bagian Hukum, terdiri dari :
12. 3.1 Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
13. 3.2 Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
14. 3.3 Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
1. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari :
17. 1.1 Sub Bagian Sarana Perekonomian;
18. .1.2 Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
19. 1.3 Sub Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah.
2. Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan, terdiri dari :
21. 2.1 Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program dan Unit Layanan Pengadaan;
22. 2.2. Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Program; dan
23. 2.3 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, terdiri dari:
25. 3.1 Sub Bagian Gaji;
26. 3.2 Sub Bagian Pembukuan / Verifikasi; dan
27. 3.3 . Sub Bagian Anggaran.
Asisten Administrasi Umum, membawahi :
1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler, terdiri dari:
2. 1.1 Sub Bagian Protokoler;
3. 1.2 Sub Bagian Pemberitaan Media Sosial dan elektronik; dan
4. 1.3 Sub Bagian Pengumpulan, Pemberitaan dan Penyebaran Informasi.
2. Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Administrasi Peningkatan Aparatur, terdiri dari :
6. 2.1 Sub Bagian Kelembagaan
7. 2.2 SubBagian Ketatalaksanaan dan Administrasi Peningkatan Aparatur; dan
8. 2.3 Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan.
3. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan, terdiri dari:
10. 3.1 Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
11. 3.2 Sub Bagian Pemeliharaan dan Perawatan;dan
12. 3.3L Sub Bagian Penanganan Surat-Surat dan Tata Usaha Staf Ahli Walikota.
Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 4
- (1) Sekretariat Daerah Kota mempunyai tugas membantu walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrate terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan keija perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Daerah dibantu oleh :
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Asisten Administrasi Umum.
Bagian Keempat
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 5
- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan, melakukan pembinaan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan serta hukum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan serta humas dan protokoler;
- b. pengkoordinasiaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota setiap akhir tahun maupun akhir masa jabatan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan serta humas dan protokoler;
- d. pengkoordinasian pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat; kegiatan penyelenggaraan
- e. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan pada SKPD yang berada di bawah koordinasinya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. penyusunan kebijakan dan koordinasi di bidang hukum dan perundang-undangan.
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Rakyat, dibantu oleh : Pasal 5, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
- a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- b. Bagian Sosial dan Kemasyarakatan;
- c. Bagian Hukum.
.
Paragraf 1
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 7
- (1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum adalah unsur staf sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyusun program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan perangkat daerah.
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 8
Untuk me-nyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program dan rencana kerja;
- b. pengumpulan bahan pembinaan penyelenggaraan tugas umuriTotohomi daerah;
- c. pengumpulan, penginvestasian dan penyusunan pedoman tentang ketentuan pembagian urusan pemerintah;
- d. pengumpulan bahan penyusunan pedoman pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- e. pelaksanaan pembinaan aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan;
- f. pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman pengembangan kecamatan dan kelurahan;
- g. pengumpulan bahan dan penganalisa data serta pemberian pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat otonomi daerah;
- h. pengumpulan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan dari daerah provinsi, pemerintahan pusat dan bantuan pihak ketiga;
- i. pengadaan hubungan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan;
- j. pengumpulan bahan pembinaan koordinasi instansi / unit kexja . dalam penyelenggaraan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan;
- k. pengumpulan bahan dan penganalisaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat daerah;
12. l . pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis \_ pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- m. pengumpulan bahan penganalisaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan pertanahan;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 9
- (1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari :
- a. Sub Bagian Otonomi Daerah Dan Pertanahan;
- b. Sub Bagian Bina Pemerintahan, Kecamatan Dan Kelurahan;
- c. Sub Bagian Pemerintahan Perangkat Daerah.
- (2) Setiap ' sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian.
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 10
Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum adalah sebagai berikut :
- a. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pertanahan :
1. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
2. menginventarisasi bahan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan otonomi daerah;
3. menyusun petunjuk teknis tentang ketentuan pembagian urusan " pemerintah;
4. mengumpulkan bahan, menginventarisasi dan merinci seluruh kewenangan otonomi;
5. mengevaluasi pelaksanaan setiap jenis otonomi daerah;
6. menyusun bahan laporan pelaksanaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan otonomi daerah;
7. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan otonomi daerah dan pertanahan;
8. mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan petunjuk teknis pembinaan tentang pertanahan dan tata ruangr
9. meninjau lapangan dengan
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 11
- (1) Bagian Sosial Dan Kemasyarakatan adalah unsur staf sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah meiaiui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, menyusun program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat, agama, sosial dan budaj ' a serta memantau pemberian bantuan dan perkembangan kegiatan pelayanan sosial.
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 12
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program dan rencana kerja;
- b. pengurnpulan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan pemberian bantuan di bidang pelayanan dana bantuan sosial dan hibah;
- d. pengurnpulan dan pengolahan data serta penyiapan saran dan pertimbangan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat;
- e. pengurnpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, kepemudaan dan keolahragaan, politik dan kepartaian, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan wanita, dan keluarga berencana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 13
- (1) Bagian Sosial dan Kemasyarakatan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
- b. Sub Bagian Agama;
- c. Sub Bagian Sosial Budaya, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian.
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 14
Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada bagian Bagian Sosial dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :
- (jp Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan :
1. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan
2. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kemasyarakatan, lembaga pemberdayaan masyarakat, politik dan kepartaian.
3. memberikan pertimbangan dalam rangka tugas pembinaan kemasyarakatan lembaga pemberdayaan masyarakat politik meningkatkan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana dan transmigrasi. dan usaha-usaha untuk
4. memverifikasi permohonan bantuan kemasyarakatan, lembaga pemberdayaan masyarakat, politik dan kepartaian.
5. melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan dan perundang-undangan parpol dan kepartaian.
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepaia bagian sosial dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
Sub Bagian Agama :
1. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan
2. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis pembinaan di bidang agama.
3. memverifikasi permohonan bantuan ke rumah-rumah · ibadah dan kegiatan keagamaan yang lain.
4. memberikan bantuan-bantuan sosial menjelang bulan puasa ke mesjid / musholla.
5. memberikan bantuan kepada pekerja sosial di bidang agama.
6. menyusun pelaksanaan acara-acara keagamaan.
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian sosial dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.
1
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- c. Sub Bagian Sosial Budaya, Pemuda dan Olah Raga :
1. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan
2. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman petunjuk . teknis pembinaan di bidang sosial budaya, kepemudaan dan keolahragaan.
3. memberikan pertimbangandalam rangka tugas di bidang sosial budaya, lembaga-lembaga sosial dan budaya, kepemudaan dan keolahragaan.
4. memverifikasi permohonan bantuan bidang sosial budaya, lembaga-lembaga sosial dan budaya, kepemudaan dan keolahragaan.
5. menyusun pelaksanaan acara-acara hari-hari besar nasional berkoordinasi dengan instansi terkait.
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi kesejahteraan rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
Paragraf 3
Bagian Hukum
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 15
- (1) Bagian Hukum adalah unsur staf sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala bagian, yang berkedudukan di bawah \_ dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundangundangan, telaahan hukum, memberikan bantuan hukum, mendok - umentasikan dan mempublikasikan produk hukum.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Hukum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program dan rencana kerja;
- b. pengkoordinasian perumusan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;
- c. menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- d. memberi bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas semua masalah hukum di bidang perdata dan Tata Usaha Negara yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
- e. menghimpun, pendokumentasian, dan publikasi produkproduk hukum daerah;
- f. penyusun Lembaran Daerah dan Berita Daerah; dan
- g. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh asisten administrasi umum;
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 17
- (1) Bagian Hukum terdiri dari :
- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
- (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian.
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 18
Penjabaran tugas di masing - masing sub bagian pada Bagian Hukum adalah sebagai berikut :
- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan :
1. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
2. mengkoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda) di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
3. mengkoordinasikan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah, peraturan walikota, dan keputusan walikota yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. menelaah dan mengevaluasi pelasanaan peraturan perundang- undangan di lingkungan pemerintah Kota Pematangsiantar; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian hukum dengan sesuai dengan bidang tugasnya .
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum :
1. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
2. mengumpulkan bahan - bahan dalam penyelesaian masalah hukum dan pelayanan bantuan hukum;
3. memberikan pertimbangan hukum kepada atasan terKadap masalah hukum di bidang Perdata. dan Tata Usaha (TUN) yang timbul dalam pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah kota Pematangsiantar;
4. memberikan pelayanan hukum kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
5. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup bantuan hukum dan fasilitasi Hak Asasi Manusi;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum :
1
1. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
2. menghimpun, mempublikasikan produk-produk hukum daerah; dan mendokumentasikan,
3. menyusun Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
4. menyebarluaskan informasi mengenai produk hukum daerah kepada aparatur sipil neagara di lingkungan pemerintah kota pematangsiantar dan masyarakat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 19
- (1) Asisten perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaxis Daerah dalam menyusun kebijakan, melakukan pembinaan, mengkoordinasikan, monitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten perekonomian dan pembangunan mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pembangunan daerah, pembangunan antar daerah dan antar sektor, pemberdayaan perekonomian daerah, pengendalian proyek pembangunan serta informasi.
- b. pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pembangunan bidangpeningkatan produksi pertanian, perekonomian, perindustrian, pertambangan dan energi, pariwisata, koperasi, perusahaan, dan perbankan serta transportasi.
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 20
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pembangunan dibantu oleh : Asisten Perekonomian dan
- a. Bagian Administrasi Perekonomian;
- b. Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan;
- c. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset;
Paragraf 1
Bagian Administrasi Perekonomian
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 21
- (1) Bagian administrasi perekonomian adalah unsur staf seretariat daerah yang dipimpm oleh. seorang kepala bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui asisten administrasi perekonomian dan pembangunan.
- (2) Bagian administrasi perekonomian mempunyai tugas meiaksanakan, mengkoordinasikan, menyasvm program dan petunjuk teknis pembinaan dibidang sarana perekonomian, produksi daerah dan ketahanan ekonomi daerah.
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 22
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, bagian administrasi perekonomian mempunyai fungsi * .
- a. penyusun program dan rencana kerja;
- b. pengumpulan bahan bagi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang produksi pertanian, industri, pertambangan, energi, seni budaya dan keparawisataan;
- c. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknispembinaan di bidang perekonomian, perkreditan dan permodalan yang berkoordinasi dengan perbankan daerah dan koperasi;
- d. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang perusahaan perbankan dan koperasi;
- e. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang transportasi, komunikasi, tenaga kerja dan permodalan;
- f. pemberian rekomendasi ijin pendistribusian dan penyaluran BBM sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengembangan perekonomian masyarakat, prasarana perekonomian masyarakat,perusahaan daerah, perbankan daerah, lembaga perkreditan rakyat serta usaha perkoperasian;
- h. pengumpulan pengkoordinasian kegiatan dalam rangka penyusunan program dan petunjuk pembinaan terhadap usaha-usaha transportasi dan kelancaran komunikasi lainnya; dan penganalisaan data serta
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan asiaten administrasi perekonomian dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 23
- (1) Bagian Administrasi Perekonomian terdiri dari :
- a. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
- b. Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
- c. Sub Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah.
- (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian.
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 24
Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada bagian Administrasi Perekonomian adalah sebagai berikut :
- a. Sub Bagian Sarana Perekonomian :
1. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
2. mengumpulkan bahan: bagi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perekonomian, perkreditan dan permodalan; sarana
3. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data makro ekonomi termasuk pertumbuhan perekonomian daerah (PDRB), pendapatan perkapita, serta perkembangan dan tingkat inflasi daerah;
4. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data info- rmasi pasar meliputi data perkembangan bahan pokok dan strategis serta menyiapkan konsep laporan walikota tentang perkembangannya;
5. memproses rekomendasi ijin pembinaan dan penyaluran BBM sesuai ketentuan yang berlaku;
6. memelihara data agen penimbunan dan penyalur BBM serta memonitor distribusi penyalurannya kepada masyarakat;
7. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data tentang perkreditan dan permodalan pada umumnya maupun yang bersumber dari perbankan didaerah bagi koperasi, UKM, dan golongan ekonomi lemah serta analisa perkembangannya;
8. menyusun konsep kebijakan daerah tentang pedoman dan petunjuk teknis arah penggunaan perkreditan dan permodalan dalam rangka mendorong pemekaran perekonomian daerah;
9. memberikan pertimbangan dan saran tentang pengembangan dan peningkatan sarana perekonomian daerah;
10. memberikan pertimbangan perkembangan perekonomian rakyat melalui kegiatan monitoring trayek - trayek transportasi perekonomian rakyat, memonitoring kelancaran komunikasi dan lintas komoditi;
11. menyelenggarakan penyediaan data dan pelaporan di bidang sarana perekonomian rakyat; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub Bagian Bina Produksi Daerah :
1. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
2. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang produksi pertanian, industri, pertambangan dan energi;
3. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data potensi serta perkembangan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam melaksanakan program peningkatan ketahanan pangan;
4. memberikan pertimbangan dan saran tentang upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan kesejahteraan petani;
19. 5.; melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program bantuan pangan bagi keluarga miskin dan rawan pangan;
6. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data tentang potensi dan produksi daerah
7. memberikan pertimbangan dan saran tentang upaya pengembangan dan produksi daerah;
8. memfasilitasi proses pemberian rekomendasi ijin usaha produksi'daerah;
9. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data tentang potensi dan produksi
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 25
- (1) Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan adalah unsur staf sekretariat daerah dipimpin oleh seorang kepala bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. yang
- (2) Bagian administrasi pembangunan dan unit layanan pengadaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan pelaksanaan program, pengendalian pelaksanaan program, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembangunan daerah.
I g
!
!
i
!
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Administrasi Pembangunandan Unit Layanan Pengadaan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program dan rencana kerja;
- b. pengumpulan, pemeliharaan dan pengolahan data-data serta penvajian dokumentasi informasi pembangunan;
- c. pengumpulan bahan penyusunan pedoman pembinaan pelaksanaan pembangunan;
- d. pemgump ' a\aTi baVian dan peHakaanaan anakaia aerla persiapan bahan penyusunan laporan pembangunan;
- e. pelaksanaan asistensi program / kegiatan SKPD;
- f. pengkordinasian dan memimpin seluruh kegiatan ULP;
- g. pengawasan seluruh kegiatan Pengadaan Barang / jasa di ULP dan pelaporan pada Kepala Daerah;
- h. pengusulan Penilaian Angka Kredit Fungsional ULP;
- i. pelaksana pengembangan dan pembinaan SDM ULP;
10. j . pelaksana evaluasi program dan kegiatan APBD;
- k. pelaksana evaluasi penyerapan realisasi Anggaran Daerah.
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 27
- (1) Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan,terdiri dari * .
- a. Sub bagian penyusunan pelaksanaan program dan unit layanan pengadaan;
- b. Sub bagian pengendalian pelaksanaan program;
- c. Sub bagian evaluasi dan pelaporan.
- (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian.
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 28
Penjabaran \_ tugas di masing-masing sub bagian pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaanadalah sebagai berikut :
- a. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Programdan Unit Layanan Pengadaan:
1. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
2. mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah bahan penyusunanp program / kegiatan pembangunan daerah yang diajukan oleh SKPD sumber dana APBD dan dana lainnya;
3. menyusun program / kegiatan pembinaan administrasi pembangunan daerah;
!
4. menghimpun dan mensistematisasikan menyajikan dokumentasi informasi pembangunan; data serta
5. melalcukan koordinasi penyusunan program dan pembangunan;
6. mengelola daftar usulan Rencana Umurn Pengadaan barang / jasa yang diusulkan oleh SKPD;
7. menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah yang diusulkan oleh SKPD;
8. membuat surat tugas anggota kelompok kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP;
9. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada kepala daerah; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi pembangunan dan unit layanan umum sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub Bag- i - an Pengendalian Pelaksanaan Program :
1. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan pengendalian pelaksanaan program;
10. penginventarisasian pengidentifilcasian Rencana Umum Pengadaan APBD dan dana lainnya; 2. melaksanakan dan
3. mengumpulkan, mengolah. dan mengevaluasi data pelaksanaan program / kegiatan pembangunan SKPD dan menyusunbahan laporan pelaksanaan program / kegiatan pembangunan daerah secara bulanan.
4. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di lapangan yang bersumberdari APBD maupunsumber dana lainnya;
5. melakukan pembinaan kepada pemilik Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
6. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembangunan daerah dengan SKPD maupun instansi yang terkait dalam pengendalian pembangunan daerah;
7. melakukan pengesahan pelaksanaan pekeijaanadministrasi pembangunan dari penyedia jasa kepada pengguna jasa baik secara swakelola maupun pemilihan pengadaan barang / jasa; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi pembangunan dan unit layanan pengadaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan :
1. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan evaluasi dan pelaporan;
2. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi serta mengevaluasi data pelaksanaan program / kegiatan SKPD dan menyusun bahan laporan pelaksanaan program / kegiatan daerah dalam rangka pengendalian
pelaksanaan program / kegiatan tahun berjalan (bulanan);
3. menyusun dan mengumpulkan kebijakan dalam rangka pembinaan kegiatan fisik dan prasarana pembangunan;
4. menghimpun dan mensistematisasikan data fisik dan prasarana kegiatan pembangunan setiap SKPD;
5. menghimpun data dan menyusun laporan evaluasi dan realisasi anggaran daerah; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administasi pembangunan dan unit layanan pengadaan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Bagian Administrasi Keuangan dan Aset
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 29
- (1) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset adalah unsur staf sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.
- (2) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan melaksanakan administrasi keuangan dan aset di sekretariat daerah.
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 30
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai fungsi : -
- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. menyusun program dan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan administrasi / penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah;
- c. menyusun rencana kerja Sekretariat Daerah;
- d. menyusun perubahan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah;
- e. melaksanakan pengurusan dokumen pernbayaran gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya PNS sesuai keientuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan pembukuan dan memeriksa, meneliti terhadap realisasi gaji;
- f. menyusun laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah;
- g. mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah;
- h. mendisposisi surat-surat dan lainnya kepada bawahan sesuai dengan tupoksi masing - masing; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 31
- (1) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset terdiri dari :
- a. Sub Bagian Gaji;
- b. Sub Bagian Pembukuan / Verifikasi;
- c. Sub Bagian Anggaran.
- (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian.
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 32
Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada bagian Bagian Administrasi Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut :
- a. Sub Bagian Gaji :
1. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
2. melaksanakan dan meneliti pengurusan dokumen pembayaran gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya bagi PNS sesuai ketentuan peraturan perundangundangan serta melaksanakan pembukuan dan pemeriksaan terhadap realisasi gaji di sekretariat daerah kota Pematangsiantar;
3. · meneliti kelengkapan dan kebenaran surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi keuangan dan aset sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi :
1. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
2. melaksanakan penatausahaan keuangan secara sistematis dan kronologis;
3. mempersiapkan bahan penyusunan laporan keuangan dalamrangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sekretariat daerah kota Pematangsiantar;
4. melaksanakan verifikasi terhadap kebenaran dokumen atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan bendahara pengeluaran;
5. membuat register surat perintah membayar / register penolakan surat perintah meinbayar;
6. meregister surat pertanggungjawaban pengeluaran yang disampaikan bendahara pengeluaran dalam buku register penerimaan surat pertanggungjawaban pengeluaran;
7. melaksanakan pengelolaan aset sekretariat daerah; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi keuangan dan aset sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Sub Bagian Anggaran:
1. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
2. menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja sekretariat daerah;
3. menyusun dan mempersiapkan bahan perubahan rencana kerja anggaran dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat daerah kota Pematangsiantar;
4. melaksanakan pengelolaan aset sekretariat kota Pematangsiantar;
5. menghimpun dan mempersiapkan data-data untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan di sekretariat daerah kota Pematangsiantar;
6. · pengkoordinasian rencana kebutuhan barang-barang di sekretariat daerah kota Pematangsiantar; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian administrasi keuangan dan aset sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam
Asisten Administrasi Umum
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 33
- ^ (1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan, melakukan pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan masyarakat dan protokoler, organisasi dan ketatalaksanaan, administrasi peningkatan aparatur, keuangan, pendapatan, aset, perpustakaan dan arsip. penyelenggaraan administrasi umum,
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ' syat (1), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan dan koordinasi di bidang keuangan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- pengkoordinasian penyusunan perencanaan pengadaan barang-barang pembekalan dan materiil;
- jyC . pelaksanaan urusan rumah tangga, tata usaha dan ^ kearsipan.
- penyusunan kebijakan dan koordinasi di bidang keorganisasian, ketatalaksanaan, analisa jabatan serta kepegawaian;
- e. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang humas dan protokoler;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 34
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Asisten Administrasi Umum dibantu oleh : « -f Vt * /
- £ a. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler;
- &amp; b. Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Administrasi ^ Peningkatan Aparatur;
- a. c. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan.
Paragraf 1
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 35
- (1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler adalah unsur staf sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler mempunyai tugas melaksanakan pembinaan informasi dan komunikasi guna memperjelas kebijakan pimpinan pemerintah daerah dan pelaksanaan protokoler kepala daerah.
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 36
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program dan rencana kerja.;
- b. pengkoordinasian, pembagian dan pengarahan tugas-tugas secara intern dan ekstem pada Bagian Humas dan Protokoler dalam menjabarkan dan mendukung misi dan kebijakan walikota;
- c. pengkomunikasian dan menumbuhkan hubungan harmonis antara masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyangkut berbagai kebijakan yang di tempuh pemerintah daerah;
- d. pengumpulan, pemilihan dan pengolahan serta penyaringan ' berbagai informasi untuk kebijakan walikota dan kebutuhan masyarakat;
- e. penganalisaan perkembangan informasi untuk kebijakan walikota dan kebutuhan masyarakat;
- f. penyusun sistem inventarisasi, dokumentasi serta distribusi informasi dalam bentuk Penerbitan, audio, audio visual, serta gambar foto secara tertib dan teratur;
- g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelayanan melalui masa media, baik video dan sejenisnya seperti pertunjukan, drama tradisional, media luar ruang, lintas sektor dan kelompok komunikasi sosial dan media baru;
- h. penyelenggaraan forum - forum pertemuan dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi kehumasan dan keprotokoleran;
- i. pengecekan, pengkoordinasian dan pengarah agenda dan acara walikota dan kegiatan dinas lainnya yang menjadi tanggung jawab di bidang hubungan masyarakat dan protokoler;
- j. pemantauan kegiatan rapat dan pertemuan-pertemuan lainnya, baik yang di laksanakan secara dinas maupun masyarakat, diminta maupun tidak dalam lingkup keprotokoleran;
- k. pengevaluasian dan penilaian prestasi kerja bawahan
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 37
- (1) Bagian Hubungan masyarakat dan Protokoler, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Protokoler;
- b. Sub Bagian Pemberitaan Media Sosial dan Elektronik;
- c. Sub Bagian Pemberitaan Media Cetak dan Radio.
- (2) Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian.
BAB II - SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Pasal 38
Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler, adalah sebagai berikut :
- a. Sub Bagian Protokoler :
1. menyusun program dan rencana kerja;
2. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan teknis bidang tugas keprotokoleran;
3. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan tugas-tugas advance keprotokolan lainnya;
!
I
4. membuat surat perintah perjalanan dinas untuk para pejabatyang ditunjuk oleh Walikota;
5. melakukan urusan administrasi perjalanan dinas dan protokoler unsur pimpinan pemerintah kota;
3. dan mengkoordinasikan upacara bendera di 6. mempersiapkan- ^ penyelenggaraan kegiatan lingkungan pemerintah daerah;
4. dan mengkoordinasikan penyelenggaraan acara dan upacara resmi daerah; 7. mempersiapkan Y-
8. menyusun konvoi kendara.an \_ pada setiap perjalanan dan kunjungan yang bersifat protokoler; '
9. menyiapkan penyelenggaraan kegiatan tamu-tamu daerah;
7. ^ 10. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi melalui pameran dan visualisasi serta pengolahan dan penyampaian data untuk diperagakan kepada masyarakat;
8. ^ 11. melaksanakan pengelolaan perizinan usaha / kegiatan pameran dan promosi yang dilaksanakan di daerah; atas
9. ^ 12. melaksanakan kegiatan perencanaan produksi dan pelayanan informasi melalui pameran;
10. ?- 13. membagi tugas dan kegiatan serta memberikan arahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas protokolan dan pameran;
14. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan . berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan . pertimbangan dalam peningkatan karier;
12. x15. melakukan koordinasi dengan bagian sandi dan · telekomunikasi tentang informasi kegiatan kepala daerah, wakil kepala daerah; dan
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Humas dan Protokoler sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub Bagian Pemberitaan Media Sosial dan elektronik:
1. menyusun program dan rencana kerja sub bagian pemberitaan media sosial;
2. mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk bahan kebijakan kepala daerah;
* 3. mengumpulkan data dari berbagai media sosial sebagai bahan pertimbangan kebijakan kepala daerah;
4. mengumpulkan informasi primer lintas bagian dan sektoral terkait tugas di bidang kehumasan;
19. ^ 5. menyusun sistem dokurnentasi dan inventarisasi informasi dalam bentuk file media sosial;
6. melakukan - perek - aman, penyajian data, pemberitaan, melalui media sosial dalam rangka memperjelas kebijakan kepala daerah serta mendist.ribusikan bahan informasi;
* 7. menyiapkan paket informasi strategis terkini untuk bahan-masukan bagi kepala daerah;
8. menyiapkan laporan pertanggungjawaban bidang tugas kehumasan; bahan tahunan
9. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan urnur lainnya;
- ^ 10. membantu menyampaikan saran dan pertimbangan kepadaratasan dalam memperlancar tugas-tugas;
- Y ' 11·menyusun dan menyebarluaskan kegiatan dan kebijakan pemerintah kota melalui media sosial; berita tentang
- S ^ 12. mengkordinasikan dan mengkonfirmasikan arus informasi lintas sektoral dalam konteks tugas kehumasan;
13. memberi pelayanan informasi dinamis kedalam maupun keluar;
14. mengupayakan pembentukan opini publik yang positif dalam menunjang pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
15. melakukan pendataan terhadap perkembangan media sosial yang ada di daerah;
16. menjalin keijasama dengan para insan Pers, LSM, dalam rangka tugas - tugas kehumasan;
17. melakukan pemantauan dan analisa terhadap opini / pendapat yang berkembang di media sosial, baik secara berkala maupun insidental;
- ? 18. mengelola website dan akun media sosial untuk pemerintah daerah;
* 19.. melakukan koordinasi dan komunikasi melalui media sosial ke instansi vertikal kelembagaan tertentu maupun antar Humas Pemerintah Daerah; dan
20. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Humas dan Protokoler sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Sub Bagian Pemberitaan Media Cetak dan Radio :
1. menyusun program dan rencana kerja sub bagian pemberitaan media cetak dan radio;
2. mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk bahan pertimbangan kebijakan kepala daerah;
3. mengumpulkan data dari berbagai media cetak dan radio bahan pertimbangan kebijakan kepala daerah;
4. mengumpulkan informasi primer lintas bagian dan sektoral terkait tugas di bidang kehumasan;
5. memelihara, menjaga aneka bahan dan sarana fisik statis agar selalu siap pakai;
6. menyiapkan paket informasi strategis terkini untuk bahan masukan bagi kepala daerah;
7. menyusun sistem paket informasi minatur untuk kepentingan kedalam maupun keluar; .
8. menginventarisasi aneka prestasi dan informasi tektis strategis yang bersifat kasuistik pemerintah daerah;
- laporan pertanggungjawaban bidang tugas kehumasan; 9. menyiapkan bahan tahunan
10. melakukan regristasi dan apresiasi, kegiatan lembaga komunikasi, media luar ruang, pameran peragaan foto dan lukisan;
11. membantu menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam memperlancar tugas-tugas;
12. melakukan perekaman, penyajian data, pemberitaan, melalui media cetak dan radio dalam rangka memperjelas kebijakan kepala daerah serta mendistribusikan bahan informasi;
13. menyusun dan menyebarluaskan berita tentang kegiatan dan kebijakan pemerintah daerah;
14. mengkoordinasikan dan megkonfirmasikan arus informasi lintas sektoral dalam konteks tugas kehumasan;
15. memberi pelayanan informasi dinamis kedalam maupun keluar;
16. menyiapkan rencana liputan dan mengundang pers dalam berbagi agenda kegiatan dan acara pemerintah daerah;
17. menyusun rencana jumpa pers insidentil dan berkala bagi kepala daerah maupun instansi di lingkungan pemerintah daerah;
18. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka memberi tanggapan dan
PENJELASAN
Pembukaan
terhadap surat pembaca di media masa maupun surat - surat dari masyarakat yang memerlukan jawaban;
19. mengupayakan pembentukan opini publik yang positif dalam menunjang pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
20. menjalin keijasama dengan mitra kerja pers / wartawan;
21. menyebarluaskan informasi melalui penerbitan surat kabar, majalah, buku, booklet, leaflet, buku kerja, stiker dan radio;
22. mendayagunakan pelayanan kelompok komunikasi sosial yang ada di masyarakat serta pemberdayaan dan pemanfaatan media tradisional dalam penerimaan dan penyampaian informasi; dan
23. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler sesuai dengan bidang tugasnya.
## Paragraf 2
Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Administrasi Peningkatan Aparatur
##
PENJELASAN
Pasal 39
- (1) Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Administrasi Peningkatan Aparatur adalah unsur staf sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. - (2) Bagian Organisasi, Tata , Laksana dan Administrasi Peningkatan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur negara, melaksanakan urusan administrasi kepegawaian sekretariat dan menganalisis formasi jabatan.
PENJELASAN
Pasal 40
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Administrasi Peningkatan Aparatur mempunyai fungsi : - a. penyusunan program dan rencana kerja; - b. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan; - c. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja; - d. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis analisis formasi jabatan; - e. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pendayagunaan aparatur negara dan urusan administrasi kepegawaian kesekretariatan; - f. pengkordinasian pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Pematangsiantar; - g. pengkordinasian pelaksanaan lembaga / instansi lain di ketatalaksanaan serta analisis jabatan; kerjasama dengan bidang kelembagaan, - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan asisten administrasi umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PENJELASAN
Pasal 41
- (1) Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Administrasi Peningkatan Aparatur terdiri dari : - a. Sub Bagian Kelembagaan; - b. Sub Bagian Tatalaksana dan Administrasi Peningkatan Aparatur: - c. Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan. - d. Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian.
PENJELASAN
Pasal 42
Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada Bagian Organisasi, Tata. Laksana dan Administrasi Peningkatan Aparatur adalah sebagai berikut : - a. Sub Bagian Kelembagaan : 1. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan; 2. menghimpun bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penataan kelembagaan / organisasi perangkat daerah; 3. melaksanakan penataan dan pembinaan kelembagaan / organisasi perangkat daerah; 4. mengadakan sosialisasi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

i

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 50

Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang memfasilitasi kebutuhan DPRD Kota Pematangsiantar, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada. di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

## Tugas dan Fungsi

## Pasal 51

- (1) Sekretariat DPRD Kota mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD - Kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan administratif legislatif dan pelayanan administrasi pemerintahan daerah kota
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
- a. mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi sekretariat DPRD;
- b. merencanakan dalam arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pimpinan DPRD;
- c. memimpin, membina dan mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum dan keuangan;
- d. menyelenggarakan persidangan dan penyusunan rapatrapat serta perundang-undangan;
- e. memelihara dan membina ketertiban serta keamanan di lingkungan Sekretariat DPRD;
- f. menyelia dan menandatangani nota dinas dan telaahan staf ~ yang akan disampaikan kepada walikota dan Pimpinan DPRD;
- g. menyelia dan memaraf naskah surat yang akan ditandatangani Ketua DPRD;
- h. membuat anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
- i. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD.

## Pasal 52

Uraian tugas sekretariat DPRD antara lain :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan perjalanan dinas / kunjungan kerja DPRD;
- c. penyelenggaraan. rapat / persidangan para Pimpinan dan Anggota DPRD;
- d. penyusunan rencana, menelaah dan menyiapkan . koordinasi perumusan kebijakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan kebijakan Pimpinan DPRD;
- e. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; dan
- f. penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli dan Tim Ahli yang diperlukan oleh DPRD.

## Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar;
- b. Bagian Umum, terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata Usaha; dan
2. " Sub Bagian Protokoler, Perjalanan Dinas dan Perlengkapan;
- c. Bagian Persidangan, Hukum dan perundang-Undangan, terdiri dari :
1. Sub - Bagian Persidangan; dan
2. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.
- d. Bagian Keuangan, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Program; dan
2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pelaporan.

## Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, sekretaris DPRD dibantu oleb * .

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Persidangan, Hukum Dan Perundang-undangan;
- c. Bagian Keuangan;

## Paragraf 1

## Bagian Umum

## Pasal 55

- (1) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam \_ melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.
- (2) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, tugas protokoler, perlengkapan dan aset, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pelayanan urusan dalam, ketatausahaan, keprotokolan, dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- c. pemeliharaan dan pengelolaan aset Sekretariat DPRD
- d. pelaksanaan pengaturan penggunaan aset Sekretariat DPRD;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 57

1. Bagian Umum terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Protokoler, Perjalanan Dinas Dan Perlengkapan
2. Setiap sub bagian merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.

## Pasal 58

Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada bagian umum adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Tata Usaha :
1. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan ketatausahaan;
2. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi penomoran, pengagendaan, penggandaan, kearsipan, dan pengendalian naskah pengadministrasian keanggotaan DPRD serta pembinaan kepegawaian Sekretariat DPRD; dinas serta
3. memberikan pelayanan keperluan serta menyiapkan bahan dan data yang diperlukan oleh Pimpinan DPRD dari Sekretaris Dewan;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub Bagian Protokoler, Perjalanan Dinas Dan Perlengkapan:
1. melaksanakan pelayanan keprotokolan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. melaksanakan pengurusan dan pengaturan akomodasi tamu Pimpinan dan Anggota DPRD pada rapat / persidangan di Sekretariat DPRD;
3. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pengelolaan dan pengaturan penggunaan perlengkapan Sekretariat DPRD ;

4. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan pengelolaan perlengkapan Sekretariat DPRD;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas bidangnya.

## Paragraf 2

Bagian Persidangan, Hukum dan Perundang-Undangan

## Pasal 59

- (1) Bagian Persidangan, Hukum dan Perundang- Undangan, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Persidangan;
- b. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan \_
- (2) Setiap. sub bagian merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

## Pasal 60

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 59, Bagian Persidangan, Hukum dan PerundangUndangan mempunyai fungsi :

- a. periyusunan program kerja di bidang penyiapan rencana dan bahan persidangan;
- b. penyusunan bahan rapat dan persidangan serta risaiah dan dokumentasi hasil rapat dan persidangan;
- c. penyiapan proses pengkajian rancangan peraturan daerah yang berasal dari walikota;
- d. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah yang merupakan inisiatif DPRD;
- e. pengumpulan dan penyimpanan produk hukum DPRD serta produk - hukum Pemerintah daerah pada perpustakaan Sekretariat DPRD.

## Pasal 61

Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada Bagian Persidangan, Hukum dan perundang - undangan adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Persidangan:
1. melaksanakan penyusunan persidangan / rapat DPRD; kegiatan rencana
2. melaksanakan pengaturan pencatatan dan jadwal persidangan / rapat DPRD;
3. menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli dan Tim Ahli yang diperlukan oleh DPRD;
4. melaksanakan pengaturan kegiatan persidangan / rapat DPRD yang meliputi pengaturan rapat dan pembuatan risalah hasil persidangan / rapat, serta dokumentasi hasil persidangan / rapat DPRD dan bahan referensi kepustakaan; dan
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan :
1. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan draft kebijakan di bidang perundang-undangan;
2. melaksanakan penyiapan bahan pengkajian rancangan peraturan baik yang di sampaikan oleh Walikota maupun usulan / inisiatif DPRD;
3. melaksanakan koordinasi dengan instansi terlcait dalam penyusunan produk hukum;
4. melaksanakan penyusunan draft telaahan pertimbangan dan saran pemecahan permasalahan di bidang perundang-undangan;
5. mengumpulkan dan menyimpan produk hukum DPRD serta produk hukum Pemerintah daerah; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 3

## Bagian Keuangan

## Pasal 62

- (1) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.
- (2) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyusun rencana anggaran, mengelola keuangan, serta menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD serta melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 63

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 62, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat DPRD;
- b. pelaksanaan perumusan penyusunan anggaran Sekretariat DPRDi
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Sekretaris DPRD yang meliputi penyusunan APBD Kota Pematangsiantar untuk DPRD dan Sekretariat DPRD;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

## Pasal 64

Penyelenggaraan tugas Bagian Keuangan antara lain adalah:

- a. merencanakan operasional pelaksanaan tugas keuangan DPRD dan keuangan sekretariat DPRD sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- b. mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan secara lisan maupun tertulis;
- c. membagi tugas kepada bawahan menurut fungsi masingmasing;
- d. menyusun-anggaran DPRD dan sekretariat DPRD;
- e. menilai tanggungjawab, kreativitas, prestasi kerja, disiplin dan lain-lain dari kepala sub bagian pada bagian keuangan dengan cara membuat catatan nilai untuk bahan pembuatan DP-3;
- f. menyelia dan memaraf naskah surat yang akan ditanda tangani sekretariat DPRD dan atau pimpinan DPRD;
- g. membuat surat edaran tentang penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan unit kerja untuk penyusunan perhitungan anggaran;
- h. menyusun buku RAPBD, RPAPBD perhitungan anggaran untuk pertanggungjawaban DPRD ke pemerintah daerah; dan rancangan
- i. membukukan seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan DPRD dan keuangan sekretariat DPRD;
- j. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan DPRD dan keuangan sekretariat DPRD;
- k. membuat laporan harian, bulanan, semester dan tahunan bagian keuangan;
- l. menyiapkan dan memelihara berkas - berkas yang berkaitan dengan bidang tugas bagian keuangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 65

- (1) Bagian Keuangan, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pelaporan.
- (2) Setiap sub bagian merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

## Pasal 66

Penjabaran tugas di masing-masing sub bagian pada bagian keuangan adalah sebagai berikut :

!

«

i

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Program :
1. merencanakan operasional pelaksanaan tugas keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
2. . membuat surat edaran tentang kebutuhan pada masing. masing bagian dalam rangka memperlancar kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD untuk penyusunan perhitungan anggaran dan penyusunan program;
3. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan DPRD dan sekretariat DPRD;
4. membuat laporan harian, bulanan, semester dan tahunan bidang program dan anggaran;
5. menyiapkan dan memelihara berkas-berkas yang berkaitan dengan bidang tugas s.ub bagian perencanaan, program dan anggaran; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pelaporan :
1. merencanakan operasional pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan dan pelaporan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
2. mengumpulkan seluruh data-data penerimaan dan pengeluaran untuk bahan laporan keuangan untuk . di evaluasi;
3. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan administrasi keuangan DPRD dan sekretariat DPRD;
4. membuat laporan harian, bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
5. membuat laporan LPPD, Lakip, LKPJ dan Laporan Tahunan (Neraca) Keuangan DPRD dan sekretariat DPRD;
6. meneliti kebenaran pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidangnya.

## Bagian Keempat

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 67

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuaiHengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditujukan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD.

Bagian Kelima

Tata Keija

## Pasal 68

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Sekretariat DPRD, serta instansi lain di luar Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepatpada waktuny&amp;r-
- (5) Setiap - laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut. dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan .
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusanlaporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## Bagian Keenam

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

## Pasal 69

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana terdapat ' .dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV

## \_ STAF AHLI WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

Bagian Kesatu

## Kedudukan

Pasal 70

' Staf Ahli Walikota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 71

Staf Ahli Walikota, terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bidang Pembangunan;dan
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan.

## Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 72

- (1) Staf Ahli Walikota mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyampaikan pemikiran, saran, pertimbangan dan telaahan yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. pengkajian dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. pengumpulan data dan bahan yang berkaitan dengan pokok permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. penganalisaan pokok permasalahan berdasarkan kebijakan daerah dan peraturan perundang-undangan yangberlaku;
- d. penyusunan kesimpulan, pertimbangan dan saran tindak sesuai dengan bidang tugasnya kepada walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuaTdengan bidang tugasnya.

## Bagian Keempat

' rugas Lain Staf Ahli Walikota

## Pasal 73

Staf Ahli Walikota dapat diberikan tugas lain oleh Walikota, yang meliputi:

t

;

- a. melakukaii ' penyeliaan / pendampingan perumusan Kebijakan ' Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Daerah sesuai denganbidangnya;
- b. melakukan penyeliaan / pendampingan penyusunan Rencana Keija Anggaran (RKA) dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya;
- c. menjadi koordinator kegiatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. mewakrlr - Walikota dalam pengendalian disiplin aparatur melalui sidak dan monitoring pelaksanaan apel di PerangkatDaerah;
- e. mendampingi atau menjadi utusan Walikota dalam menghadiri forum-forum, seminar, rapat-rapat ditingkat lokal, regional dan nasional;
- f. mendampingi dan / atau mewakili Walikota dalam membuka acara - acara kedinasan dan / atau non kedinasan;
- g. melakukan koreksi materi dan substansi pada setiap naskah pidato Walikota.

Bagian Kelima

Tata Keija

## Pasal 74

Staf Ahli Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsultasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi Perangkat Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah

## Pasal 75

Kelompok jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sekretariat sesuai denganbidang keahlian yang masing-masing berdasarkan kebijaksanaan teknis ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

## BAB V

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 76

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Ila
- (2) Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Walikota merupakan jabatan eselon lib
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan eselon Ilia
- (4) Kepala Sub Bagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD merupakan jabatan eselon IVa

## Pasal 77

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;

I

j

j

1

|

I

I

7

1

I

1

:

i

I

1

I

i

- (2) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul walikota sesuai dengan peraturan dan perundangundangan;
- (3) Asisten dan staf Ahli Walikota diangkat dan diberhentikan oleh walikota;
- (4) Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar diangkat dan diberhentikan oleh walikota ' dengan persetujuan pimpinan DPRD Kota Pematangsiantar;
- (5) Kepala bagian dan kepala sub bagian pada sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Kota Pematangsiantar diangkat dan diberhentikan oleh walikota.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 78

I

Dengan berlaku Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Uraian- Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 79

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar. memerintahkan

Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal / ^^ jCiOWCin £.Oi ^ Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,


ANTHONY SIAHAAN

Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal / J j q rj u a n 0 - 01 J Pit.SEKRETARIS DAERA1UCOTA


BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR 0 X

.

p


Pj. WALIKOT $ EMATANGSIANTAR

ANTHONY SIAHAAN

CP

•

»


Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR


ANTHONY SIAHAAN

*

zHs &amp; sas &amp; ss

SUSUNAN ORGANISASI HLI WAUKOTA PEMATANGSIANTAR

T

## LAMPIRAN : PERATLTRAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR

TANGGAJL

TENTANG

KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGS1, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DANSTAFAHLI WALIKOTA PEMATANGSIANTAR


r


'

ANTHONY SIAHAAN