PERATURAN BUPATI RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENE-1'APAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN (berlaku 7 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang a.
- bahwa berdasarkan hasil study banding di daerah-daerah lain dan untuk menyesuaikan terhadap kondisi ·- perkembangan harga sewa rumah di daerah, perlu dilakukan penyesuaian tunjangan perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang kenaikkannya disesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeraturanBupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-UndangDaruratNomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
SALINAN
)
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Le1nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234};
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rah.-yat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman. Pembina.an dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Pera.tu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
,
'
'
.
Menetapkan:
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan · Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 Nomor 18).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWA."' PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
Pasall
Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 Nomor 18) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan a.tau rumah dinas anggota DPRD maka diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Wakil Ketua DPRD diberikan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah} per bulan;
- b. Anggota DPRD diberikan Rp. 7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya. dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 17 Maret 2016

Penandatangan: BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, BAMBANG PURWANTO

Penetapan: Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 17 Maret 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN KOTAWARINGiN BARAT, ## MASRADIN RAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATTAHUN 2016 NOMOR: 17

Distribusi: Salinan ai dengan aslinya •nfY!~~~ HUKUM., M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si NIP. 19600429 199311 1 002 }. '