PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 13 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat :
WALIKOTA SOLOK PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,
- a. bahwa kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Solok telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok;
- b. bahwa besaran Tunjangan Komunikasi Intensif untuk Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD masih berdasarkan pada keuangan daerah kelompok rendah, dengan adanya peningkatan keuangan daerah saat ini pada kelompok sedang, perlu dilakukan penyesuaian Tunjangan Komunikasi Intensif untuk Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Solok dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, untuk itu perlu melakukan kembali perubahan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) , Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32874 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Menetapkan
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kota Solok;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK Dan
WALIKOTA SOLOK
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2005 Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :
- a. Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2005 Nomor 12);
- b. Nomor 14 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2006 Nomor 14);
- c. Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 2); diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 14 A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10
- (1) Tunjangan Komuniksi Intensif sebagaimana dimaksud Pasal 10 A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang besarnya disesuaikan dengan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.
Pasal 14
- (1) Tunjangan Komuniksi Intensif sebagaimana dimaksud Pasal 10 A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang besarnya disesuaikan dengan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Besaran tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan dengan Ketentuan :
- a. terhadap Posisi Kemampuan Keuangan Daerah pada kelompok Tinggi diberikan paling banyak Sebesar 3 (Tiga) Kali uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. terhadap Posisi Kemampuan Keuangan Daerah pada kelompok Sedang , diberikan paling banyak 2 (Dua) Kali uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. terhadap Posisi Kemampuan Keuangan Daerah pada kelompok rendah, diberikan paling banyak 1 (satu) Kali uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Induk Tahun Anggaran berjalan/berkenaan.
- (4) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Ketentuan Pasal 14 B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dibayarkan Terhitung mulai Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran berjalan/berkenaan.
Pasal 24
- (1) Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan yang Besarnya disesuaikan dengan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan Ketentuan :
- a. Terhadap Posisi Kemampuan Keuangan Daerah pada Kelompok Tinggi Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan paling banyak Sebesar 6 (Enam) Kali uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditambah 4
(Empat) Kali Jumlah uang Presentasi Seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
- b. Terhadap Posisi Kemampuan Keuangan Daerah pada Kelompok Sedang Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan paling banyak Sebesar 4 (Empat) Kali uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditambah 2 1/2 (Dua Seperdua) Kali Jumlah uang Representasi Seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Terhadap Posisi Kemampuan Keuangan Daerah pada Kelompok Rendah Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan paling banyak Sebesar 2 (Dua) Kali uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditambah 1 1/2 (Satu Seperdua) Kali Jumlah uang Presentasi Seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Terhadap Data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Induk Tahun Anggaran berjalan/berkenaan.
- (4) Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
4. Ketentuan Pasal 24 B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
24 B
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 A disediakan terhitung Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran bejalan / berkenaan.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai Berlaku Pada Tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Solok .

Penetapan: ditetapkan di Solok pada tanggal 13 Maret 2015 WALIKOTA SOLOK, dto IRZAL ILYAS

Penetapan: diundangkan di Solok pada tanggal 13 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK, ## dto SURYADI NURDAL Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2015 Nomor 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/2015)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2015
## TENTANG
## PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
## I. UMUM
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok sebagai telah diubah tiga kali,terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008. Perubahan tersebut dalam rangka Mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondiksi sosial ekonomi yang baik dan seimbang, serta sebagai tindak lanjut terhadap perubahan posisi kelompok kemampuan keuangan daerah.
Selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara kolektif disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempertimbangkan prinsip kesetaraan.
Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang masing-masing memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah didasarkan atas pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dengan memperhatikan asas manfaat dan efesien dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan Dewan Perwakilan Daerah sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
PENJELASAN
Pasal 14
A Ayat (1) Cukup jelas. Pengelompokan kemampuan keuangan daerah, diatur sebagai berikut : - a. di