PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 4 Tahun 2017 tentang PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya;
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
SALINAN
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN
Menetapkan : DHARMASRAYA
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja tertentu yang meliputi beberapa Nagari;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis pengelolaan keuangan Nagari sehingga Nagari dapat melaksanakan pengelolaan keuangan nagari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pemerintah Nagari.
- (2) Tujuan Pedoman umum Pengelolaan Keuangan Nagari adalah agar Pemerintahan Nagari dapat melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari dengan baik, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.
BAB III - AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI Pasal 3
Pasal 3
## AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI Pasal 3
BAB III - AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI Pasal 3
Pasal 4
- (1) Wali Nagari sebagai Pimpinan Pemerintahan Nagari merupakan Pemegang Kekuasaan dalam Pengelolaan Keuangan Nagari dan mewakili Pemerintahan Nagari dalam kepemilikan kekayaan Nagari yang dipisahkan, serta bertindak sebagai Pejabat Pengguna Anggaran;
- (2) Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Nagari;
- c. menetapkan Bendahara Nagari;
- d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari;
- e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Nagari;
- f. menetapkan PTPKN;
- g. menetapkan TPK; dan
- h. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Wali Nagari selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban kerja anggaran belanja Nagari;
- b. melaksanakan anggaran Nagari yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- f. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Nagari yang dipimpinnya;
- g. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab Nagari yang dipimpinnya;
- h. menyampaikan laporan keuangan Nagari yang dipimpinnya; dan
- i. mengawasi anggaran Nagari yang dipimpinnya;
- (4) Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugastugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Sekretaris Nagari atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan laporan fisik dan keuangan kegiatan yang dibantu oleh bendahara.
- (6) Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran pemerintah Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (7) Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Nagari, bertanggungjawab atas pengeluaran dan penerimaan keuangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan kekayaan Nagari kepada Wali Nagari;
BAB III - AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI Pasal 3
Pasal 5
- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari dibantu oleh PTPKN;
- (2) Unsur-unsur PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
3. berasal dari unsur Perangkat Nagari terdiri dari :
- a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator;
- b. Kepala Seksi/Kaur; dan
- c. Bendahara.
- (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Nagari;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, perubahan APB Nagari dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Nagari;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari;
- f. bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana Nagari di Nagari;
- g. bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan Dana Nagari;
- h. bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen Dana Nagari baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
- i. melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip dana Nagari dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dana Nagari bersama dengan pelaku lainnya;
- j. melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan;
- k. membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada Wali Nagari;
- l. melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana dan Laporan Penggunaan Dana yang dibuat oleh TPK dalam setiap tahapan proses Dana Nagari dan sesuai dengan ketentuan;
- m. melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan TPK;
- n. mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, perkembangan kegiatan dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan; dan
- o. melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan Dana Nagari.
RUANG LINGKUP
BAB V - RUANG LINGKUP
Pasal 6
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Pengelolaan Dana Desa; dan
- b. Pengelolaan ADN;
- (1) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, diperuntukan membiayai program Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat kepada Nagari.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Nagari di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Nagari.
BAB V - RUANG LINGKUP
Pasal 7
Bagian Kedua
Tujuan Dana Desa
BAB V - RUANG LINGKUP
Pasal 8
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tujuan :
- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan;
- b. pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran;
- c. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Nagari dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- d. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- e. meningkatkan pendapatan Nagari dan masyarakat Nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag);
- f. meningkatkan kekayaan dan aset Nagari; dan
- g. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Nagari.
Bagian Ketiga
Penggunaan Dana Desa
BAB V - RUANG LINGKUP
Pasal 9
Penggunaan Dana Desa mengacu pada RPJM Nagari dan RKP Nagari
BAB V - RUANG LINGKUP
Pasal 10
Dana Desa digunakan untuk membiayai :
- a. pembangunan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.
BAB V - RUANG LINGKUP
Pasal 11
- (1) Dana Desa untuk membiayai Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, digunakan untuk kegiatan pembangunan dengan konstruksi sederhana yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Nagari dan ditetapkan dalam Musyawarah Nagari;
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Nagari meliputi:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Nagari.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
- a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b) selokan;
- c) tempat pembuangan sampah;
- d) gerobak sampah;
- e) kendaraan pengangkut sampah;
- f) mesin pengolah sampah; dan
- g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- a) tambatan perahu;
- b) jalan pemukiman;
- c) jalan poros Nagari;
- d) jalan Nagari antara permukiman ke wilayah pertanian;
- e) jalan Nagari antara permukiman ke lokasi wisata;
- f) jembatan Nagari;
- g) gorong-gorong;
- h) terminal Nagari; dan
- i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- b) pembangkit listrik tenaga diesel;
- c) pembangkit listrik tenaga matahari;
- d) instalasi biogas;
- e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Nagari;
- b) website Nagari;
- c) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
- d) telepon umum;
- e) radio Single Side Band (SSB); dan
- f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) air bersih berskala Nagari;
- b) sanitasi lingkungan;
- c) jambanisasi;
- d) mandi, cuci, kakus (MCK);
- e) mobil/kapal motor untuk ambulance Nagari;
- f) alat bantu penyandang disabilitas;
- g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
- h) balai pengobatan;
- i) posyandu; dan
- j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
- b) bangunan PAUD;
- c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
- d) wahana permainan anak di PAUD;
- e) taman belajar keagamaan;
- f) bangunan perpustakaan Nagari;
- g) buku/bahan bacaan;
- h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- i) sanggar seni;
- j) film dokumenter;
- k) peralatan kesenian; dan
- l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Nagari.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) bendungan berskala kecil;
- b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
- c) irigasi Nagari;
- d) percetakan lahan pertanian;
- e) kolam ikan;
- f) kandang ternak;
- g) mesin pakan ternak;
- h) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
- i) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan tempat penjemuran ikan dan lain-lain yang sejenis;
- b) lumbung Nagari;
- c) gudang pendingin (cold storage); dan
- d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) mesin jahit;
- b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- c) mesin bubut untuk mebeuler; dan
- d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) pasar Nagari;
- b) pasar ternak;
- c) tempat pelelangan ikan;
- d) toko online;
- e) gudang barang; dan
- f) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
- b) panggung hiburan;
- c) kios cenderamata;
- d) kios warung makan;
- e) wahana permainan anak;
- f) wahana permainan outbound;
- g) taman rekreasi;
- h) tempat penjualan tiket;
- i) rumah penginapan;
- j) angkutan wisata; dan
- k) sarana dan prasarana Nagari Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
- b) peraut kelapa;
- c) penepung biji-bijian;
- d) pencacah pakan ternak;
- e) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- f) pompa air;
- g) traktor mini; dan
- h) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
- 2) kolam untuk mata air;
- 3) plengsengan / pengecoran miring pinggir sungai; dan
- 4) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- 2) pembangunan gedung pengungsian;
- 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
BAB V - RUANG LINGKUP
Pasal 12
- (1) Dana Desa untuk membiayai Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dialokasikan paling tinggi 40% dari total pagu Dana Desa dan ditetapkan dalam RKP Nagari;
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
- a) penyediaan air bersih;
- b) pelayanan kesehatan lingkungan;
- c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- d) pengelolaan balai pengobatan Nagari;
- e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
- f) pengobatan untuk lansia;
- g) fasilitasi keluarga berencana;
- h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
- i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Nagari lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru PAUD;
- b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d) penyelengaraan kursus seni budaya;
- e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan
BAB V - RUANG LINGKUP
Pasal 13
- (1) Pelaksanaan Dana Desa dikelola oleh :
- a. Wali Nagari;
- b. PTPKN; dan
- c. Bendahara.
- (2) Selain Wali Nagari dan PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan Dana Desa didukung oleh :
- a. TPK;
- b. TPM;
- c. Tim Teknis Nagari; dan
- d. Tim Verifikasi Kegiatan.
BAB V - RUANG LINGKUP
Pasal 14
- (1) Bendahara Nagari di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan Nagari.
- (2) Bendahara Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan Pendapatan Nagari dan Pengeluaran Pendapatan Nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri dari unsur-unsur :
- a. Perangkat Nagari
- b. Kelembagaan Masyarakat
- c. Masyarakat
Paragraf 2
TPK
BAB V - RUANG LINGKUP
Pasal 15
- (2) Tugas dan Tanggung jawab TPK adalah :
- a. Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa secara terbuka dan melibatkan masyarakat, dalam hal :
1. pembuatan rencana kerja detail (Scedule) dan Rencana Penggunaan Dana untuk pelaksanaan kegiatan;
2. penyiapan dokumen administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. pembuatan rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. menggunakan tenaga kerja yang berasal dari nagari bersangkutan dan diutamakan dari rumah tangga miskin.
5. pemeriksaan hasil kerja dan penerimaan bahan kemudian mengajukan sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari Tim Teknis.
6. pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan,
7. pembuatan laporan.
- b. Menyelenggarakan musyawarah Nagari yang diperlukan termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan,
- c. Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan kemajuan pelaksanaan kegiatan melalui pertemuan musyawarah dan menempelkan data di papan informasi,
- d. Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban kegiatan serta penggunaan dana dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada PTPKN melalui pertemuan musyawarah Nagari.
- e. TPK bersama Tim Teknis dan Tim Pemantau Masyarakat melaksanakan sertifikasi pekerjaan.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan, paling sedikit satu TPK di bidang Pembangunan dan satu TPK di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- (4) TPK di Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari ADN.
Paragraf 3
TPM
BAB V - RUANG LINGKUP
Pasal 16
- (1) TPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri dari unsur :
- a. Lembaga Nagari
- b. Masyarakat.
- (2) TPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. memantau dan membantu penyebarluasan informasi termasuk pembaharuan informasi di papan informasi;
- b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi TPK;
- c. memantau dan mengawasi penyelenggaraan musyawarah pertanggung jawaban dan serah terima;
- d. memantau dan memeriksa setiap penarikan dana dari Bendahara Nagari serta setiap transaksi pembayaran/pengeluaran dana dari TPK;
- e. memantau dan memeriksa pekerjaan, bahan dan alat yang dibeli atau disewa;
- f. menerima laporan pengaduan dari masyarakat dan meneruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa apabila tidak ada penyelesaian;
- g. TPM bersama TPK dan Tim Teknis melaksanankan sertifikasi pekerjaan; dan
- h. menyampaikan hasil pemantauannya kepada masyarakat pada saat musyawarah.
- (3) TPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
Paragraf 4
BAB V - RUANG LINGKUP
Pasal 17
- (1) Tim Teknis Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. bersama TPK dan Masyarakat melakukan Survei lapangan untuk penyiapan Nagari dan RAB;
- b. bersama TPK dan Masyarakat membuat desain Nagari dan RAB;
- c. mendampingi TPK dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. bersama TPK, Tim Pemantau masyarakat dan masyarakat melakukan sertifikasi pekerjaan; dan
- e. melaporkan hasil pekerjaannya kepada Wali Nagari.
- (2) Tim Teknis Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
Paragraf 5
BAB V - RUANG LINGKUP
Pasal 18
- a. memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan kegiatan yang diajukan dan disesuaikan dengan dokumen perencanaan;
- b. melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta di lapangan;
- c. memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan dana Nagari;
- d. membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan;
- e. menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan usulan kegiatan kepada Wali Nagari melalui PTPKN;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
Bagian Kelima
Mekanisme Penyaluran Dana Desa
BAB V - RUANG LINGKUP
Pasal 19
- (1) Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari dan dilaksanakan
BAB V - RUANG LINGKUP
Pasal 20
- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Mekanisme penyaluran Dana Desa Tahap I disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari, setelah Bupati menerima:
- a. Peraturan Nagari tentang APB Nagari, dan
- b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Wali Nagari.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap II dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan dana desa Tahap I dari Wali Nagari;
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50 % (Lima Puluh Persen).
BAB V - RUANG LINGKUP
Pasal 21
- (1) Penyaluran dana desa dari Rekening Kas Nagari ke TPK harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana yang disiapkan oleh TPK untuk selanjutnya diverifikasi oleh PTPKN.
- (3) Penyaluran Dana Desa ke TPK diserahkan kepada Bendahara TPK dengan melampirkan :
- a. proposal kegiatan yang berisikan RAB Pekerjaan yang telah disahkan oleh Tim Teknis;
- b. Rencana Penggunaan Dana;
- c. schedule Pelaksanaan Pekerjaan;
- d. foto awal atau foto kondisi 0%;
- e. keputusan Wali Nagari tentang Susunan TPK Kegiatan; dan
- f. Surat Perjanjian Kerja antara Wali Nagari dengan TPK;
- (4) Setiap pengajuan penyaluran dana tahap berikutnya, TPK harus menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Desa dari RPD sebelumnya disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawabannya, paling kurang Dana Desa Tahap sebelumnya telah digunakan sebesar 50 % (Lima Puluh Persen);
- (5) Setelah kegiatan selesai 100 % (Seratus Persen) persen, Tim Teknis dan TPM melakukan sertifikasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan;
- (6) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sebelum Musyawarah Serah Terima.
Bagian Keenam
Biaya Operasional Kegiatan
BAB V - RUANG LINGKUP
Pasal 22
- (1) Pengelolaan Kegiatan Dana Desa untuk Bidang Pembagunan dan Pemberdayaan disertai dengan Biaya Operasional kegiatan.
- (2) Biaya Operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ditetapkan sebesar 6,5% dari Alokasi Dana Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- (3) Biaya operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium.
- a. Biaya Operasional PTPKN
- 0,5%
- b. Biaya Operasional TPK
- 3 %
- c. Biaya Operasional Tim Teknis
: 2 %
- d. Biaya Operasional TPM : 0,5%
- e. Biaya Operasional Tim Verifikasi
- 0,5%
Bagian Kesatu
Umum
BAB VII - ADN
Pasal 23
- (1) Pengelolaan ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah untuk membiayai program pemerintahan nagari dalam melaksanakan kegiatan:
- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Nagari;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- e. belanja tak terduga.
- (2) Pengelolaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Nagari di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Nagari.
Bagian Kedua
Tujuan ADN
BAB VII - ADN
Pasal 24
ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tujuan:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. pembinaan kemasyarakatan;
- c. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Nagari;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan;
- e. pengembangan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat dengan peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Nagari dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Nagari dan masyarakat Nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).
Bagian Ketiga
BAB VII - ADN
Pasal 25
Penggunaan ADN mengacu pada RPJM Nagari dan RKP Nagari.
BAB VII - ADN
Pasal 26
- (1) Penggunaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan aparatur Pemerintahan Nagari dan lembaga Nagari lainnya;
- b. belanja operasional pemerintah dan lembaga Nagari;
- c. belanja kewenangan lokal berskala Nagari yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- d. belanja penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari dan BAMUS Nagari;
- (2) Penghasilan tetap aparatur Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibayarkan secara Lump Sum setiap bulan;
- (3) Ketentuan terkait pembayaran penghasilan tetap aparatur Pemerintahan Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan Keputusan Bupati.
- (4) Kriteria kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Nagari yang mempunyai dampak internal Nagari;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-sehari masyarakat Nagari;
- d. kegiatan yang telah di jalankan oleh Nagari atas dasar prakarsa Nagari;
- e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Nagari; dan
- f. kewenangan lokal berskala Nagari sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Kegiatan yang telah didanai ADN tidak dibolehkan lagi didanai oleh sumber dana lainnya.
- (6) Pedoman dan standar biaya Penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari dan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati;
Bagian Keempat
Pengelolaan ADN
BAB VII - ADN
Pasal 27
- (1) Pelaksanaan ADN dikelola oleh :
- a. Wali Nagari;
- b. PTPKN; dan
- c. Bendahara.
- (2) Selain Wali Nagari dan PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan Dana Desa didukung oleh :
- a. TPK;
- b. TPM;
- c. Tim Teknis Nagari; dan
- d. Tim Verifikasi Kegiatan.
BAB VII - ADN
Pasal 28
Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan ADN
Bagian Kelima
BAB VII - ADN
Pasal 29
- (1) Mekanisme penyaluran ADN Tahap I dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari dilakukan setelah Bupati menerima:
- a. Peraturan Nagari tentang RKP Nagari;
- b. Peraturan Nagari tentang APB Nagari;
- c. nomor rekening kas Nagari;
- d. melampirkan SPJ Tahun sebelumnya;
- e. Surat pengantar/rekomendasi Camat untuk pencairan dana;
- f. Surat tanda terima penyerahan RAB kepada Camat dan Pendamping Lokal Desa atau Pendamping Desa atau Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Penyaluran ADN tahap selanjutnya dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi dan SPJ penggunaan ADN Tahap sebelumnya dari Wali Nagari;
- (3) Apabila SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan tidak benar maka SPP bulan berikutnya tidak dapat di proses.
- (4) Pencairan ADN dapat dilakukan per triwulan dan surat permintaan pembayaran sudah harus masuk paling lambat minggu pertama di bulan pertama
BAB VII - ADN
Pasal 30
Surat Pengantar/Rekomendasi dari Camat untuk permintaan ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e dilampiri dengan:
- a. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Desa dan ADN bulan sebelumnya;
- b. Surat permintaan pembayaran belanja tidak langsung Pemerintah Nagari yang dilampiri dengan rincian rencana penggunaan;
- c. Surat permintaan pembayaran belanja langsung yang dilampiri dengan rincian rencana penggunaan dan dokumentasi kegiatan pembangunan; dan
- d. Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa dan ADN.
BAB VII - ADN
Pasal 31
ADN yang tidak ditransfer ke rekening Pemerintah Nagari karena Pemerintah Nagari tidak dapat atau tidak mampu memenuhi persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) menjadi sisa Anggaran Pemerintah Daerah dan tidak bisa dimintakan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
BAB VII - ADN
Pasal 32
- (1) ADN yang telah dialokasikan dalam APBD seluruhnya menjadi hak Pemerintahan Nagari.
- (2) Besaran Alokasi Dana untuk tiap-tiap Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pos-pos yang telah ditentukan.
- (4) Apabila terjadi kelebihan Dana pada salah satu pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan menjadi sisa pada tahun yang bersangkutan.
BAB VIII - REKENING KAS UMUM PEMERINTAH NAGARI Pasal 33
Pasal 33
- (1) Dalam penyaluran Dana Desa dan ADN, Wali Nagari membuka Rekening Kas Nagari pada Bank yang ditunjuk dengan nama Rekening Kas Nagari yang bersangkutan;
- (2) Wali Nagari menyampaikan Rekening Kas Nagari kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilampiri dengan:
- a. Asli rekening koran dari Rekening Kas Nagari;
- b. Fotocopy Keputusan Wali Nagari tentang penunjukan Bank tempat menampung Rekening Kas Nagari;
- c. Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan dan penetapan Bendahara Nagari;
- d. Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Nagari; dan
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Dalam hal terjadinya perubahan nomor dan nama rekening serta nama Bank, Wali Nagari harus menyampaikan perubahan tersebut secara tertulis kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
BAB VIII - REKENING KAS UMUM PEMERINTAH NAGARI Pasal 33
Pasal 34
Pengambilan Dana Desa dan ADN yang telah masuk ke Rekening Kas Nagari, dilakukan dengan cara mengisi slip/cek pengambilan uang yang ditandatangani oleh Bendahara dan PTPKN dan diketahui Wali Nagari.
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NAGARI
Bagian Kesatu
Umum
BAB IX - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 35
- (1) Wali Nagari dalam melaksanakan penatausahaan Keuangan Nagari menunjuk Bendahara Nagari;
- (2) Penunjukan Bendahara Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan
BAB IX - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 37
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan Nagari tentang APB Nagari atau Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari;
- (3) Pencairan Dana Nagari harus melalui Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- (4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetujui oleh Wali Nagari melalui PTPKN;
- (5) Bendahara Nagari wajib melakukan pencatatan dalam Buku Kas Umum Bendahara Nagari terhadap semua penerimaan dan pengeluaran atas beban APB Nagari termasuk Pajak Negara, dan Pajak Daerah dan bunga Bank atas rekening Kas Nagari;
- (6) Bendahara Nagari harus melakukan penatausahaan keuangan Nagari sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku;
- (7) Bendahara Nagari wajib menyetorkan seluruh pajak negara yang telah dipungutnya ke Kas Negara dan Pajak Daerah ke Kas Daerah dalam bulan yang berjalan setelah dilakukan pemungutan;
- (8) Bendahara Nagari dilarang menyetorkan Pajak Negara dan Pajak Daerah sekaligus pada akhir Tahun Anggaran;
- (9) Bendahara Nagari wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Wali Nagari paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
- (10) Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
BAB IX - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 38
- (1) Bendahara Nagari wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Bendahara Nagari wajib mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan membuat surat pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Keuangan Nagari paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya;
- (3) Surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh PTPKN dan mendapat persetujuan oleh Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari;
- (4) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampiri dengan :
- a. Buku kas umum;
- b. Buku bantu bank;
- c. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- d. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Nagari disampaikan setiap bulannya oleh Wali Nagari kepada Bupati dengan rekomendasi Camat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan evaluasi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku
BAB X - KEDUDUKAN KEUANGAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI Pasal 39
Pasal 39
- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya
BAB X - KEDUDUKAN KEUANGAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI Pasal 39
Pasal 40
Terhadap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang dilantik dan melaksanakan serah terima jabatan dengan pejabat sebelumnya diatas tanggal 15 (lima belas) pada bulan bersangkutan, maka kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang bersangkutan dibayarkan pengahasilan tetap terhitung bulan berikutnya.
KEDUDUKAN KEUANGAN
BAMUS NAGARI DAN LEMBAGA NAGARI LAINNYA
Bagian Kesatu
Keuangan Bamus Nagari
BAB XI - KEDUDUKAN KEUANGAN
Pasal 41
- (1) Pimpinan dan anggota Bamus Nagari diberikan penghasilan setiap bulannya
BAB XI - KEDUDUKAN KEUANGAN
Pasal 42
- (1) Untuk kegiatan Bamus Nagari disediakan biaya operasional sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam ADN.
- (2) Pengelolaan biaya operasional Bamus Nagari dilakukan oleh Sekretariat Bamus Nagari yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari
- (3) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Nagari dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.
BAB XI - KEDUDUKAN KEUANGAN
Pasal 43
- (1) Bamus Nagari wajib membuat Surat pertanggungjawaban penggunaan keuangan Bamus Nagari yang bersumber dari APB Nagari kepada Wali Nagari selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari;
- (2) Surat pertanggungjawaban penggunaan keuangan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Bamus Nagari dan diketahui oleh Ketua Bamus Nagari.
- (3) Surat pertanggungjawaban disampaikan secara tertulis setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang lengkap dan sah.
Bagian Kedua
BAB XI - KEDUDUKAN KEUANGAN
Pasal 44
- (1) Untuk kegiatan Lembaga Nagari lainnya disediakan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Nagari dengan mempedomani ADN.
- (3) Lembaga Nagari lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. KAN
- b. LPMN
- c. Tim Penggerak PKK Nagari.
- d. Tim Penggerak PKK Jorong.
- e. Pokja profil Nagari
- f. Ninik Mamak Penghulu Suku.
- g. Kelompok Dasawisma
- h. Kelompok Poskesri
- i. Kelompok Posyandu
- j. Kelompok PPKBN
- k. Kelompok Sub PPKBN
- l. Kelompok BKB
- m. Kelompok BKR
- n. Kelompok BKL
- o. KPMN
- (4) Besaran biaya operasional Lembaga Nagari Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga
Keuangan Kader Pembinaan Agama Nagari
BAB XI - KEDUDUKAN KEUANGAN
Pasal 45
- (1) Untuk kegiatan Pembinaan Agama Nagari disediakan Dana Operasional bagi Kader pembinaan Agama Nagari dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Nagari dengan mempedomani ADN.
- (3) Kader Pembinaan Agama Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Imam Nagari
- b. Gharim Nagari
- c. Khatib Nagari
- d. Bilal Nagari
- e. Guru TPQ/TPSQ Nagari
- f. Guru Pondok Pesantren
- (4) Besaran biaya Kader Pembinaan Agama Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XI - KEDUDUKAN KEUANGAN
Pasal 46
- (1) Lembaga Nagari Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan Kader Pembinaan Agama Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) wajib membuat surat pertanggungjawaban penggunaan keuangan lembaga Nagari yang bersumber dari APB Nagari kepada Wali Nagari selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari;
- (2) Surat Pertanggungjawaban Keuangan Lembaga Nagari dan Kader Pembinaan Agama Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis selambatnya tanggal 2 (dua) bulan berikutnya dengan melampirkan bukti pendukung yang lengkap dan sah.
- (3) Surat pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Lembaga Nagari dan diketahui oleh Lembaga Nagari.
BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 47
- (1) Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kelembagaan Nagari digunakan untuk pembayaran honorarium, tunjangan, operasional, tambahan penghasilan dan insentif Pemerintah Nagari, Pemerintahan Nagari dan Lembaga Nagari Lainnya.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan langsung oleh PTPKN.
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 48
- (1) Honorarium Pemerintah Nagari terdiri dari :
- a. Honorarium Wali Nagari
- b. Honorarium Sekretaris Nagari
- c. Honorarium Kepala Urusan
- d. Honorarium Kepala Jorong
- e. Honorarium Juru Tata Usaha Kepala Jorong
- f. Honorarium Bendahara Nagari
- g. Honorarium Pesuruh Kantor
- (2) Honorarium Pemerintahan Nagari terdiri dari :
- a. Honorarium Ketua Bamus Nagari
- b. Honorarium Wakil Ketua Bamus Nagari
- c. Honorarium Sekretaris Bamus Nagari
- d. Honorarium Anggota Bamus Nagari
- (3) Honorarium Lembaga Nagari Lainnya sebagaimana terdiri dari :
- a. KAN
1. Honorarium Ketua KAN
2. Honorarium Sekretaris KAN
- b. LPMN
1. Honorarium Ketua LPMN
2. Honorarium Sekretaris LPMN
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 49
- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dibayarkan terhitung sejak yang bersangkutan dilantik dan/atau diangkat, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dan/atau diangkat dari pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk pembayaran Honorarium Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) ditransfer melalui bank, tempat rekening kas Nagari dibuka dan ditransfer melalui masing-masing rekening Pemerintah Nagari.
Reward PBB dibayarkan
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 50
- (1) Belanja Operasional Pemerintah Nagari adalah :
- a. Belanja Barang dan Jasa
- b. Belanja Pemeliharaan
- c. Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahaan Nagari
- d. Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Nagari Luar Daerah
- e. Belanja Lain-Lain
- f. Belanja Operasional Jorong
- g. Belanja surat kabar/majalah
- h. Belanja Makan dan Berbuka puasa
- (2) Belanja Operasional Lembaga Nagari lainnya terdiri dari
- a. Operasional KAN
- b. Operasional LPMN
- c. Operasional Tim Penggerak PKK Nagari
- d. Operasional Tim Penggerak PKK Jorong
- e. Operasional Ninik Mamak Penghulu Suku
- f. Operasional Kader Poskesri
- g. Operasional Kader Posyandu
- h. Operasional Kader PKK Nagari
- i. Operasional Kader PKK Jorong
- j. Operasional kelompok Dasa wisma
- k. Operasional Kelompok kader PPKBN
- l. Operasional Kelompok Kader Sub PPKBN
- m. Operasional Kelompok Kader BKB
- n. Operasional BKR
- o. Operasional BKL
- (3) Insentif Kader Pembinaan Keagamaan Nagari terdiri dari:
- a. Insentif Imam Nagari
- b. Insentif Gharim Nagari
- c. Insentif Khatib Nagari
- d. Insentif Nagari
- e. Insentif Guru TPQ/TPQS Nagari
- f. Insentif Guru Ponpes
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 51
Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), wali nagari selaku pengguna anggaran dan perangkat nagari selaku PTPKN dapat diberikan Honorarium Pengelola Keuangan Nagari.
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 52
- (1) Belanja barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, digunakan untuk : belanja bahan habis pakai kantor Pemerintah Nagari seperti untuk pembelian alat tulis kantor, foto copy, jilid, air, listrik, komunikasi, dan lainnya.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan langsung oleh PTPKN.
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 53
Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 huruf b, digunakan untuk biaya pemeliharaan gedung inventaris dan kendaraan dinas Pemerintahan Nagari.
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 54
Belanja perjalanan dinas Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, dan huruf d, digunakan untuk biaya perjalanan dinas bagi Aparatur Pemerintahan Nagari sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas yang telah ditetapkan.
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 55
Belanja lain-lain Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e, digunakan untuk Musrenbang Nagari, Pembuatan Laporan Wali Nagari, biaya rapat dan biaya tamu pada Kantor Wali Nagari.
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 56
Belanja Operasional Jorong sebagaimana dimaksud alam Pasal 50 ayat (1) huruf f, digunakan untuk biaya alat tulis, foto copy dan biaya rapat pada kantor jorong.
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 57
Belanja Operasional Lembaga Pemerintah Nagari dan Lembaga Nagari Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), dipergunakan untuk :
- a. Biaya Perjalanan Dinas;
- b. Biaya Rapat, dan
- c. Biaya Alat Tulis Kantor.
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 58
Besarnya biaya perjalanan dinas, biaya rapat dan alat tulis kantor pada lembaga Pemerintahan Nagari dan lembaga Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, disesuaikan dan tidak melebihi indeks pengeluaran yang sama pada Pemerintahan Nagari.
BAB XII - BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN NAGARI
Pasal 59
- (1) Pemberian Operasional kepada Lembaga Nagari Lainnya dan kader pembinaan keagamaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki output yang jelas dan terukur dituangkan
dalam bentuk laporan bulanan yang disampaikan kepada Wali Nagari.
- (2) Pembayaran Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per triwulan setiap tahunnya.
BELANJA MODAL NAGARI
Bagian Kesatu
Kegunaan Belanja Modal Nagari
BAB XIV - BELANJA MODAL NAGARI
Pasal 60
- (1) Belanja Modal Nagari digunakan untuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana Nagari yang berdaya guna bagi Nagari serta pengadaan barang yang akan menjadi aset Nagari.
- (2) Belanja Modal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Belanja Modal Nagari bersifat fisik
- b. Belanja Modal Nagari Pengadaan Barang.
- (3) Belanja Modal Nagari tidak dibenarkan digunakan untuk:
- a. Pembuatan Tugu
- b. Usaha simpan pinjam
- c. Kegiatan-kegiatan seremonial lainnya seperti perayaan Hari Ulang tahun, Keagamaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian.
- (4) Belanja modal Nagari untuk kegiatan Safari Ramadhan dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (5) Pengalokasian Belanja Modal Nagari ditetapkan dalam APB Nagari.
BAB XIV - BELANJA MODAL NAGARI
Pasal 61
- (1) Kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana Nagari yang berdaya guna bagi Nagari serta pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yang akan dilaksanakan tercantum pada rincian RKP dan APB Nagari.
- (2) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan aspirasi Masyarakat yang diawali dengan musyawarah pada tingkat Nagari oleh Pemerintah Nagari dengan Lembaga-lembaga yang ada di Nagari yang kegiatannya belum ditampung dalam kegiatan Daerah dan/atau Provinsi, yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan Bamus Nagari.
- (3) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membutuhkan teknis konstruksi maka pelaksanaannya harus melibatkan tenaga teknis dari konsultan (Tim Teknis) yang ditetapkan oleh Wali Nagari;
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempunyai tanda wajib pajak berupa NPWP;
- (5) Kegiatan yang dilaksanakan dapat memotivasi serta menimbulkan semangat dan partisipasi masyarakat dalam membangun Nagari.
BAB XIV - BELANJA MODAL NAGARI
Pasal 62
Pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana Nagari yang berdaya guna bagi Nagari serta pengadaan barang dilaksanakan oleh TPK dengan mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari.
Bagian Kedua
Besaran Belanja Modal Nagari
BAB XIV - BELANJA MODAL NAGARI
Pasal 63
- (1) Besaran belanja modal yang bersumber dari ADN dialokasikan
BAB XIV - BELANJA MODAL NAGARI
Pasal 65
- (1) TPK bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan baik kualitas maupun kuantitas pekerjaan sesuai dengan RAB dan/atau spesifikasi barang yang diajukan, serta bertanggungjawab membuat pelaporan pekerjaan dan penggunaan dana;
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban TPK sebagai berikut :
- a. Ketua TPK bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan fisik dan Keuangan belanja modal Nagari ;
- b. Pelaksanaan kegiatan dilapangan harus dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana bantuan diterima;
- c. Pelaksanaan kegiatan dilapangan harus diselesaikan sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati antara TPK dan Wali Nagari.
- d. TPK harus menyerahkan laporan dan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari;
- e. Tenaga Teknis dan Tim Pemantau membuat berita Acara hasil pemeriksaan fisik dilapangan dan laporan keuangan pelaksanaan kegiatan dalam setiap tahapan (realisasi kegiatan 80 % dan 100 %) kepada Wali Nagari dan Camat;
- f. Wali Nagari melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belanja modal Nagari yang diperuntukan untuk pembangunan Nagari kepada Bupati melalui Camat pada akhir tahun anggaran, dan selambatlambatnya tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya;
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban
BAB XV - PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 66
- (1) Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya terhadap seluruh Penggunaan Dana untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari.
- (2) Pertanggungjawaban Dana Desa dan ADN terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Nagari yang harus disampaikan kepada Bupati Melalui Camat setelah persetujuan dari Bamus Nagari.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka pertanggungjawaban APB Nagari.
BAB XV - PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 67
- (1) Pemerintah Nagari Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai tahapan pencairan.
- (2) Pemerintah Nagari membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) rangkap 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Lembaran I dipegang Bendaharawan Nagari (Asli)
- b. Lembaran II disampaikan kepada Camat
- c. Lembaran III disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- d. Lembaran IV untuk Inspektorat
- (3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi/diperiksa oleh Camat.
BAB XV - PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 68
- (1) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi belanja operasional lembaga Pemerintahan Nagari dan belanja lembaga Nagari lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 adalah berupa kwitansi dengan dilampiri faktur penggunaan Dana yang dimaksud.
- (2) Segala ketentuan atau kelengkapan surat pertanggungjawaban tetap berlaku pada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan.
- (3) Segala peraturan perundang-undangan tentang perpajakan tetap berlaku dalam penggunaan Dana Desa dan ADN.
- (4) Format SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi fisik dan Keuangan penggunaan Dana Desa dan ADN kepada Bamus Nagari dan Camat setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi camat untuk membuat laporan per triwulan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah.
Bagian Kedua
Pelaporan
BAB XV - PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 70
- (2) Segala ketentuan atau kelengkapan surat pertanggungjawaban tetap berlaku pada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan.
- (3) Segala peraturan perundang-undangan tentang perpajakan tetap berlaku dalam penggunaan Dana Desa dan ADN.
- (4) Format SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi fisik dan Keuangan penggunaan Dana Desa dan ADN kepada Bamus Nagari dan Camat setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi camat untuk membuat laporan per triwulan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah.
Bagian Kedua
Pelaporan
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 70
- (1) Pemerintah Daerah harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa dan ADN sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannnya
- (2) Pengawasan, monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Dana Desa dan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim evaluasi terdiri dari :
- a. Inspektorat
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Badan Keuangan Daerah
- d. BAPPPEDA
- e. Bagian Pembangunan
- f. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- g. Bagian Hukum
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 70
Pasal 71
Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dan ADN terdiri dari:
- a. Pengawasan Fungsional;
- b. Pengawasan Melekat;
- c. Pengawasan Masyarakat; dan
- d. Pengawasan Umum.
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 70
Pasal 72
Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, dilakukan oleh aparat pengawasan dari Inspektorat Daerah, BPKP dan Instansi pemeriksa lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 70
Pasal 73
Pengawasan melekat terhadap penggunaan Dana Desa dan ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dilakukan oleh Camat.
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 70
Pasal 74
- (1) Pengawasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c dilakukan oleh Masyarakat dan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kritikan, saran atau masukan terhadap kegiatan pembangunan Nagari yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau Camat.
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 70
Pasal 75
Pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d dilakukan oleh Bamus Nagari.
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 76
Pasal 76
- (1) Pagu dan rincian penggunaan Dana Desa dan ADN ditetapkan melalui keputusan Bupati setiap tahunnya.
- (2) Jika terjadi pemekaran Nagari atau Jorong sebelum tahun anggaran baru, maka ADN tetap menggunakan ADN pada Nagari Induk.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XVIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 77
Pedoman penyusunan dan pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Penetapan: Ditetapkan di Pulau Punjung Pada tanggal, 3 Januari 2017

Penandatangan: BUPATI DHARMASRAYA

Verifikasi: ttd. SUTAN RISKA

Penetapan: Diundangkan di Pulau Punjung Pada tanggal, 3 Januari 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH

Verifikasi: ttd. ## LELI ARNI BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 4

Penandatangan: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA TANGGAL 3 JANUARI 2017 FORMAT RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APBNAGARI, RENCANA ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBNAGARI SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBNAGARI ## A. RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APBNAGARI ## KABUPATEN DHARMASRAYA WALI NAGARI RANCANGAN PERATURAN NAGARI ... NOMOR ... TAHUN... T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN ... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI ...

Penandatangan: - a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari, Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari); - b. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) menjadi Peraturan Nagari ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) Nagari Tahun Anggaran ... - 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 6. Dst...

Penandatangan: 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran daerah Kabupaten ... Tahun ... Nomor ... ); Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ... dengan WALI NAGARI MEMUTUSKAN Menimbang Mengingat Menetapkan ## : RANCANGAN PERATURAN NAGARI ... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN ... ## Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan NAGARI Rp...... 2. Belanja NAGARI - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah NAGARI Rp...... - b. Bidang Pembangunan Rp...... - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp...... - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp...... - e. Bidang Tak Terduga Rp...... - Jumlah Belanja Rp...... Surplus/Defisit Rp...... = = = = = = = = = === 3. Pembiayaan NAGARI - a. Penerimaan Pembiayaan Rp. ...... - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. ... Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp...... = = = = = = = = = ====== Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan NAGARI ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI. Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan NAGARI ini. Pasal 4

Penandatangan: Kepala NAGARI menetapkan Peraturan Kepala NAGARI dan/atau Keputusan Kepala NAGARI guna pelaksanaan Peraturan NAGARI ini. Pasal 5 Peraturan NAGARI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan NAGARI ini dalam Lembaran NAGARI dan Berita NAGARI oleh Sekretaris NAGARI.

Penetapan: Ditetapkan di ... pada tanggal ... WALI NAGARI ... ...

Penetapan: Diundangkan di..... pada tanggal....

Penandatangan: SEKRETARIS NAGARI ... LEMBARAN NAGARI ... TAHUN ... NOMOR... ## Lampiran Peraturan Nagari Nomor : Tahun : Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI. ## FORMAT ## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PEMERINTAH NAGARI..... TAHUN ANGGARAN.... | KODE REKENI | KODE REKENI | KODE REKENI | KODE REKENI | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANG AN | |---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------| | | NG 1 | NG 1 | NG 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | | | | PENDAPATAN | | | | 1 | 1 | | | Pendapatan Asli NAGARI | | | | 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli NAGARI yang sah | | | | 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | | | 1 | 2 | 1 | | Dana NAGARI | | | | 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana NAGARI | | | | 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | | | 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | 1 | 3 | | | Pendapatan Lain lain | | | | 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke- 3 yang tidak mengikat | | | | 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan NAGARI yang sah | | | | | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | 2 | | | | BELANJA | | | | 2 | 1 | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan NAGARI | | | | 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | | |

Penandatangan: | | | | | - Penghasilan Tetap Kepala NAGARI dan Perangkat | | |

Penandatangan: | | | | | - Tunjangan Kepala NAGARI dan Perangkat | | | | | | | | - Tunjangan BPD Operasional | | | | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 2 | Perkantoran Belanja Barang dan Jasa | | | | | | | | - Alat Tulis Kantor | | | | | | | | - Benda POS | | | | | | | | - Pakaian Dinas dfan Atribut | |-----|-----|-----|----|---------------------------------------| | | | | | - Pakaian Dinas | | | | | | - Alat dan Bahan Kebersihan | | | | | | - Perjalanan Dinas | | | | | | - Pemeliharaan | | | | | | - Air, Listrik,dasn Telepon | | | | | | - Honor | | | | | | - dst..... | | 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | | | | | | - Komputer | | | | | | - Meja dan Kursi | | | | | | - Mesin TIK | | | | | | - | | | | | | dst..... | | 2 2 | 1 1 | 3 3 | 2 | Operasional BPD dan Jasa | | | | | | Belanja Barang - ATK | | | | | | - Penggandaan | | | | | | - Konsumsi Rapat | | | | | | - dst .... | | 2 | 1 | 4 | | Operasional RT/ RW | | 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | - ATK | | | | | | - Penggandaan | | | | | | - Konsumsi Rapat | | | | | | - dst | | | | | | .... | | 2 | 2 | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan NAGARI | | 2 | 2 | 1 | | Perbaikan Saluran Irigasi | | 2 | 2 | 1 | 2 | - Upah Kerja | | | | | | - Honor | | | | | | - dst..... | | 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal | | | | | | - Semen | | | | | | - Material | | | | | | - dst... | | 2 | 2 | 2 | | Pengaspalan jalan NAGARI | | 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : | | | | | | - Upah Kerja | | | | | | - Honor | | | | | | - dst..... | | 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal: | | | | | | - Aspal | | | | | | - Pasir | | | | | | - dst... | | 2 | 2 | 3 | | Kegiatan... | | 2 | 3 | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | 2 | 3 | 1 | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | | |-----|-----|-----|-------------------------------------------------|-----| | 2 | 3 | 1 | Belanja Barang dan Jasa: | | | | | | - Honor Pelatih | | | | | | - Konsumsi | | | | | | - Bahan Pelatihan | | | | | | - dst... | | | 2 | 3 | 2 | Kegiatan.... | | | | 4 | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 2 |

Penandatangan: | 2 | 4 | 1 | Kegiatan Pelatihan Kepala NAGARI dan Perangkat | | | 2 | 4 | 1 | Belanja Barang dan Jasa: | | | | | | - Honor pelatih | | | | | | - Konsumsi | | | | | | - Bahan pelatihan | | | | | | - dst... | | | | 4 | 2 | Kegiatan..... | 2 | | | | | Bidang Tak Terduga | 2 5 | | 2 | 5 | 1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | | | 2 | | 1 | Belanja Barang dan Jasa: | 5 | | | | | - Honor tim | | | | | | - Konsumsi | | | | | | - Obat-obatan | | | | | | - dst... | | | 2 | 5 | 2 | Kegiatan... | | | | | | JUMLAH BELANJA | | | | | | / DEFISIT | | | | | | SURPLUS | | | | | | PEMBIAYAAN | 3 | | 3 | 1 | | Penerimaan Pembiayaan | | | 3 | 1 | 1 | SILPA | | | 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | | | | 1 | 3 | Hasil Kekayaan NAGARI Yang dipisahkan | 3 | | | | | JUMLAH ( RP ) | | | 3 | 2 | | Pengeluaran Pembiayaan | | | 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal NAGARI | | | | | | JUMLAH ( RP ) | |

Verifikasi: DISETUJUI OLEH WALI NAGARI ... (....) ## B. format Rencana Anggaran Biaya (RAB) ## RENCANA ANGGARAN BIAYA NAGARI ... KECAMATAN .... TAHUN ANGGARAN ... 1. Bidang : ... 2. Kegiatan : ________________ 3. Waktu Pelaksanaan : Rincian Pendanaan : | NO. | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | |--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | | ..., tanggal ....

Penandatangan: Disetujui/mengesahkan Kepala NAGARI ... Pelaksana Kegiatan .... Cara pengisian : 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja NAGARI. 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBNAGARI. 3. kolom 1 diisi dengan nomor urut 4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan. 5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang. 6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang 7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4. ## C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN ## BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN NAGARI..... KECAMATAN..... TAHUN ANGGARAN.... 1. Bidang : 2. Kegiatan : | | | Penerimaan (Rp.) | Penerimaan (Rp.) | Nomor Bukti | Pengeluaran(Rp.) | Pengeluaran(Rp.) | Jumlah Pengembalian Bendahara Kas (Rp.) | Saldo | |-----|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------| | No. | Uraian | Dari Bendahara | Swadaya Masyarakat | Nomor Bukti | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Modal | Jumlah Pengembalian Bendahara Kas (Rp.) | Saldo | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya | | | | | | | | | | Jumlah | | | | | | | | | | Total Penerimaan | | | | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | | | | | | | | Total Pengeluaran + Saldo Kas | Total Pengeluaran + Saldo Kas | Total Pengeluaran + Saldo Kas | | NAGARI..... ....,Tanggal... Pelaksana Kegiatan ## Cara pengisian: 1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok. 2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBNAGARI. 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi. 5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi. 6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara. 7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat. 8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi. 9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa. 10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal. 11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara. 12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah. ## D. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ## SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP ) NAGARI ... KECAMATAN .... TAHUN ANGGARAN ... 1. Bidang : ... 2. Kegiatan : ________________ 3. Waktu Pelaksanaan : Rincian Pendanaan : | NO. | URAIAN | PAGU ANGGARAN | PENCAIRAN S.D. YG LALU | PERMINTAAN SEKARANG | JUMLAH SAMPAI SAAT INI | SISA DANA | |-------|----------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------| | | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | | | JUMLAH | | | | | | ..., tanggal ....

Penandatangan: Telah dilakukan verifikasi Sekretaris NAGARI ...

Penandatangan: Setujui untuk dibayarkan Kepala NAGARI ... Pelaksana Kegiatan .... Telah dibayar lunas Bendahara .... Petunjuk pengisian: 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja NAGARI. 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBNAGARI. 3. Kolom 1 dengan nomor urut. 4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. 5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan. 6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya. 7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. 8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini. 9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran. ## E. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja ## PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NAGARI ... KECAMATAN .... TAHUN ANGGARAN ... 1. Bidang : ... 2. Kegiatan : ________________ | NO. | PENERIMA | URAIAN | JUMLAH (Rp.) | |--------------|--------------|--------------|----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | | Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundangundangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ...,tanggal ... Pelaksana Kegiatan ... ## Cara pengisian: 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja NAGARI. 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBNAGARI 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja 5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja 6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja 7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan ## F. Format Penatausahaan A. Buku Kas Umum ## BUKU KAS UMUM NAGARI ... KECAMATAN .... TAHUN ANGGARAN ... | No. | Tgl. | KODE REKENING | URAIAN | PENERIMAAN (Rp.) | PENGELUARAN (Rp.) | NO BUKTI | JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF | SALDO | |--------|--------|-----------------|----------|--------------------|---------------------|------------|--------------------------------|---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | Rp. | Rp. | JUMLAH | JUMLAH | | ...., tanggal ... ## MENGETAHUI WALI NAGARI, ..... BENDAHARA NAGARI, .... Cara Pengisian : Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas Kolom 9 diisi dengan saldo kas. Catatan :

Penandatangan: sebelum ditandatangani Kepala NAGARI wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris NAGARI. ## B. Buku Kas Pembantu Pajak ## BUKU KAS PEMBANTU PAJAK NAGARI ... KECAMATAN .... TAHUN ANGGARAN ... | No. | TANGGAL | URAIAN | PEMOTONGAN (Rp.) | PENYETORAN (Rp.) | SALDO (Rp.) | |--------|-----------|----------|--------------------|--------------------|---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | | | | ...., tanggal ... MENGETAHUI WALI NAGARI, ... Cara Pengisian : Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara. BENDAHARA NAGARI, .... ## C. Buku Bank NAGARI ## BUKU BANK NAGARI NAGARI ... KECAMATAN .... TAHUN ANGGARAN ... BULAN : BANK CABANG : REK. NO. : | | | | | PEMASUKAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | SALDO | |---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------| | No. | TANGGAL TRANSAKSI | URAIAN TRANSAKSI | BUKTI TRANSAKSI | SETORAN (Rp.) | BUNGA BANK (Rp.) | PENARIKA N (Rp.) | PAJAK (Rp.) | BIAYA ADMINISTRASI (Rp.) | SALDO | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | | | | | | | | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | | | | | | | ## MENGETAHUI WALI NAGARI, ..... ## Cara Pengisian : Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran. Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi. Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran. Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.. Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan. Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak. Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi. Kolom 10 diisi dengan saldo Bank. ...., tanggal ... BENDAHARA NAGARI, .... - G. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI 1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI (Semester Pertama) ## LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH NAGARI..... TAHUN ANGGARAN.... | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | URAIAN | JUMLAH ANGGAR AN (Rp.) | JUMLA H REALIS ASI (Rp.) | LEBIH/ KURAN G (Rp.) | KET. | |------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------| | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 1 | | | | PENDAPATAN | | | | | | 1 | 1 | | | Pendapatan Asli NAGARI | | | | | | 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | | | 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | | | 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli NAGARI yang sah | | | | | | 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | | | | | 1 | 2 | 1 | | Dana NAGARI | | | | | | 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | | | 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana NAGARI | | | | | | 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | | | | | 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | | | 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | | | 1 | 3 | | | Pendapatan Lain lain | | | | | | 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | | | 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan NAGARI yang sah | | | | | | | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | | | 2 | | | | BELANJA | | | | | | 2 | 1 | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan NAGARI | | | | | | 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | | | | |

Penandatangan: | | | | | - Penghasilan Tetap Kepala | | | | | | | | | | NAGARI dan Perangkat | |----|----|-----|----|-----------------------------------------|

Penandatangan: | | | | | - Tunjangan Kepala NAGARI dan Perangkat | | | | | | - Tunjangan BPD | | 2 | 1 | | | Operasional | | 2 | 1 | 2 2 | 2 | Perkantoran Belanja Barang dan Jasa | | | | | | - Alat Tulis Kantor | | | | | | - Benda POS | | | | | | - Pakaian Dinas dfan Atribut | | | | | | - Pakaian Dinas | | | | | | - Alat dan Bahan Kebersihan | | | | | | - Perjalanan Dinas | | | | | | - Pemeliharaan | | | | | | - Air, Listrik,dasn Telepon | | | | | | - Honor | | | | | | - dst..... | | 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | | | | | | - Komputer | | | | | | - Meja dan Kursi | | | | | | - Mesin TIK | | | | | | - dst..... | | 2 | 1 | 3 | | Operasional BPD | | 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | - ATK | | | | | | - Penggandaan | | | | | | - Konsumsi Rapat | | | | | | - dst .... | | 2 | 1 | 4 | | Operasional RT/ RW Barang dan Jasa | | 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja - ATK | | | | | | - | | | | | | Penggadaan | | | | | | - Ko m sumsi Rapat | | | | | | - dst | | | | | | .... | | 2 | 2 | | | | | | | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan NAGARI | | 2 | 2 | 1 | | Perbaikan Saluran Irigasi | | 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan jasa | | | | | | - Upah Kerja | | | | | | - Honor | | 2 | 2 | 1 | 3 | - dst..... Belanja Modal | | | | | | - Semen | | | | | | - Material | | | | | | - dst... | | 2 | 2 | 2 | | Pengaspalan jalan NAGARI | |-----|-----|-----|----|------------------------------------------------| | 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : | | | | | | - Upah Kerja | | | | | | - Honor | | | | | | - dst... | | | | | | ..... | | 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal: | | | | | | - Aspal | | | | | | - Pasir | | | | | | - dst... | | 2 | 2 | 3 | | Kegiatan... ... | | 2 | 3 | | | | | 2 | 3 | 1 | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | | 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih | | | | | | - Konsumsi | | | | | | - Bahan Pelatihan | | | | | | - dst... | | 2 | 3 | 2 | | Kegiatan.... | | 2 | 4 | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |

Penandatangan: | 2 | 4 | 1 | | Kegiatan Pelatihan Kepala NAGARI dan Perangkat | | 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: | | | | | | - Honor pelatih | | | | | | Konsumsi | | | | | | - | | | | | | - Bahan pelatihan | | | | | | - dst... | | 2 | 4 | 2 | | Kegiatan... | | | | | | ..... | | 2 2 | 5 5 | 1 | | Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar | | 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: | | | | | | - Honor tim | | | | | | - Konsumsi | | | | | | - Obat-obatan | | | | | | - dst... | | 2 | 5 | 2 | Kegiatan... | |-----|-----|-----|----------------------------------------| | | | | JUMLAH BELANJA | | | | | SURPLUS / DEFISIT | | 3 | | | PEMBIAYAAN | | 3 | 1 | | Penerimaan Pembiayaan | | 3 | 1 | 1 | SILPA | | 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | | 3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan NAGARI Yang di pisahkan | | | | | JUMLAH ( RP ) | | 3 | 2 | | Pengeluaran Pembiayaan | | 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | | 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal NAGARI | | | | | JUMLAH ( RP ) |

Verifikasi: ## DISETUJUI OLEH WALI NAGARI ... (....) 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI (Semester Akhir Tahun) ## LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI ## SEMESTER AKHIR TAHUN PEMERINTAH NAGARI..... TAHUN ANGGARAN.... | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | URAIAN | JUMLAH ANGGAR AN (Rp.) | JUMLAH REALISA SI (Rp.) | LEBIH/ KURAN G (Rp.) | KET. | |------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------| | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | | PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA ) | | | | | | 1 | | | | PENDAPATAN | | | | | | 1 | 1 | | | Pendapatan Asli NAGARI | | | | | | 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | | | 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | | | 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli NAGARI yang sah | | | | | | 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | | | | | 1 | 2 | 1 | | Dana NAGARI | | | | | | 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | | | 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana NAGARI | | | | | | 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | | | | | 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | | | 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | | | 1 | 3 | 1 | | Pendapatan Lain lain | | | | | | 1 | 3 | 2 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | | | 1 | 3 | | | Lain-lain Pendapatan NAGARI yang sah | | | | | | | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | | | 2 | | | | BELANJA | | | | | | 2 | 1 | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan NAGARI | | | | | | 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | | | | |

Penandatangan: | | | | | - Penghasilan Tetap Kepala | | | | | | | | | | NAGARI dan Perangkat | |-----|-----|-----|----|---------------------------------------------------|

Penandatangan: | | | | | - Tunjangan Kepala NAGARI dan Perangkat | | | | | | - Tunjangan BPD | | 2 2 | 1 1 | 2 | 2 | Operasional Perkantoran Jasa | | | | 2 | | Belanja Barang dan Kantor | | | | | | - Alat Tulis | | | | | | - Benda POS | | | | | | - Pakaian Dinas dfan Atribut | | | | | | - Pakaian Dinas | | | | | | - Alat dan Bahan Kebersihan | | | | | | - Perjalanan Dinas | | | | | | - Pemeliharaan | | | | | | - Air, Listrik,dasn Telepon | | | | | | - Honor | | | | | | - dst..... | | 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | | | | | | - Komputer | | | | | | - Meja dan Kursi | | | | | | - Mesin TIK | | | | | | - dst..... | | 2 2 | 1 1 | 3 3 | 2 | Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa | | | | | | - ATK | | | | | | - Penggandaan | | | | | | - Konsumsi Rapat | | | | | | - dst .... | | 2 | 1 | 4 | | Operasional RT/ RW | | | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | 2 | | | | - ATK | | | | | | - Penggadaan | | | | | | - Ko n sumsi Rapat | | | | | | - dst ... | | | | | | .... | | 2 | 2 | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan NAGARI | | 2 | 2 2 | 1 1 | 2 | Perbaikan Saluran Irigasi Belanja Barang dan jasa | | 2 | | | | - Upah Kerja | | | | | | - Honor | | | | | | - dst..... | | 2 | 2 | | 3 | Belanja Modal | | | | | | - Semen | | | | 1 | | - Material | | | | | | - dst... | |----|----|----|----|------------------------------------------------| | 2 | 2 | 2 | | Pengaspalan jalan NAGARI | | 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : | | | | | | - Upah Kerja | | | | | | - Honor | | | | | | - dst... ..... | | 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal: | | | | | | - Aspal | | | | | | - Pasir | | | | | | - dst... | | 2 | 2 | 3 | | Kegiatan... ... | | 2 | 3 | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | 2 | 3 | 1 | | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | | 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: | | | | | | - Honor Pelatih | | | | | | - Konsumsi | | | | | | Bahan Pelatihan | | | | | | - | | | | | | - dst... | | 2 | 3 | 2 | | Kegiatan.... | | 2 | 4 | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |

Penandatangan: | 2 | 4 | 1 | | Kegiatan Pelatihan Kepala NAGARI dan Perangkat | | 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: | | | | | | - Honor pelatih | | | | | | - Konsumsi | | | | | | - Bahan pelatihan | | | | | | - dst... | | 2 | 4 | 2 | | Kegiatan..... | | 2 | 5 | | | Bidang Tak Terduga | | 2 | 5 | 1 | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | | 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: | | | | | | - Honor tim | | | | | - Konsumsi | |----|----|----|----------------------------------------| | | | | - Obat-obatan - dst... | | 2 | 5 | 2 | Kegiatan... | | | | | JUMLAH BELANJA | | | | | SURPLUS / DEFISIT | | 3 | | | PEMBIAYAAN | | 3 | 1 | | Penerimaan Pembiayaan | | 3 | 1 | 1 | SILPA | | 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | | 3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan NAGARI Yang di pisahkan | | | | | JUMLAH ( RP ) | | 3 | 2 | | Pengeluaran Pembiayaan | | 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | | 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal NAGARI | | | | | JUMLAH ( RP ) |

Verifikasi: DISETUJUI OLEH WALI NAGARI ... (....) ## H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBNAGARI ## KABUPATEN DHARMASRAYA WALI NAGARI RANCANGAN PERATURAN NAGARI ... NOMOR ... TAHUN... ## T E N T A N G LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN ... ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI ...

Penandatangan: - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari, Wali Nagari wajib menyusun Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ... Tahun Anggaran; - 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang NAGARI (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang NAGARI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana NAGARI Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Penandatangan: 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pengelolaan Keuangan NAGARI; ... Tahun ... tentang 5. Peraturan Daerah Kabupaten ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran daerah Kabupaten ... Tahun ... Nomor ... ); 6. Dst... Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ... dengan WALI NAGARI ## MEMUTUSKAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI ... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI ... TAHUN ANGGARAN 20... Menimbang Mengingat Menetapkan : Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Nagari Rp...... 2. Belanja Nagari - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Rp...... - b. Bidang Pembangunan Rp...... - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp...... - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp...... - e. Bidang Tak Terduga Rp...... - Jumlah Belanja Rp...... - Surplus/Defisit Rp...... = = = = = = = = = === 3. Pembiayaan Nagari - a. Penerimaan Pembiayaan Rp. ...... - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. ... - Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp...... = = = = = = = = = ===== ## Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini terdiri dari: 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Tahun Anggaran ...; 2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Nagari. ## Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini. ## Pasal 4 Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari...

Penetapan: Ditetapkan di ... pada tanggal ... WALI NAGARI ... ...

Penetapan: Diundangkan di..... pada tanggal....

Penandatangan: SEKRETARIS NAGARI ... LEMBARAN NAGARI ... TAHUN ... NOMOR... Lampiran I Peraturan Nagari Nomor : ... Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran ... ## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBNAGARI ## PEMERINTAH NAGARI ... TAHUN ANGGARAN.... | KODE REKENIN G | KODE REKENIN G | KODE REKENIN G | KODE REKENIN G | URAIAN | ANGGARA N (Rp.) | REALISA SI (Rp.) | LEBIH/ KURAN G (Rp.) | KET. | |------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------| | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | | | | PENDAPATAN | | | | | | 1 | 1 | | | Pendapatan Asli NAGARI | | | | | | 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | | | 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | | | 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli NAGARI yang sah | | | | | | 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | | | | | 1 | 2 | 1 | | Dana NAGARI | | | | | | 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | | | 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana NAGARI | | | | | | 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | | | | | 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | | | 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | | | 1 | 3 | | | Pendapatan Lain lain | | | | | | 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | | | 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan NAGARI yang sah | | | | | | | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | | | 2 | | | | BELANJA | | | | | | 2 | 1 | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan NAGARI | | | | | | 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | | | | |

Penandatangan: | | | | | - Penghasilan Tetap Kepala NAGARI dan Perangkat | | | | |

Penandatangan: | | | | | - Tunjangan Kepala NAGARI | | | | |
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB XIX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 8 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung Pada tanggal, 3 Januari 2017

BUPATI DHARMASRAYA

ttd.

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung Pada tanggal, 3 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd.

## LELI ARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 4


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA

TANGGAL 3 JANUARI 2017

FORMAT RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APBNAGARI, RENCANA ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBNAGARI SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBNAGARI

## A. RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APBNAGARI


## KABUPATEN DHARMASRAYA WALI NAGARI

RANCANGAN PERATURAN NAGARI ...

NOMOR ...

TAHUN...

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI ...

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari, Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) menjadi Peraturan Nagari ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) Nagari Tahun Anggaran ...
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Dst...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

...

Tahun

...

tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan

Daerah

Kabupaten

...

Nomor

...

Tahun

...

tentang

...

(Lembaran daerah Kabupaten

...

Tahun

...

Nomor ... );

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ... dengan WALI NAGARI MEMUTUSKAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

## : RANCANGAN PERATURAN NAGARI ... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN ...

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan NAGARI

Rp......

2. Belanja NAGARI

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah NAGARI

Rp......

- b. Bidang Pembangunan

Rp......

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp......

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp......

- e. Bidang Tak Terduga

Rp......

- Jumlah Belanja

Rp......

Surplus/Defisit

Rp......

= = = = = = = = = ===

3. Pembiayaan NAGARI

- a. Penerimaan Pembiayaan

Rp. ......

- b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. ...

Selisih Pembiayaan ( a - b )

Rp......

= = = = = = = = = ======

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan NAGARI ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan NAGARI ini.

Pasal 4

Kepala NAGARI menetapkan Peraturan Kepala NAGARI dan/atau Keputusan Kepala NAGARI guna pelaksanaan Peraturan NAGARI ini.

Pasal 5

Peraturan NAGARI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan NAGARI ini dalam Lembaran NAGARI dan Berita NAGARI oleh Sekretaris NAGARI.

Ditetapkan di

...

pada tanggal

...

WALI NAGARI ...

...

Diundangkan di.....

pada tanggal....

SEKRETARIS NAGARI

...

LEMBARAN NAGARI ... TAHUN ... NOMOR...

## Lampiran Peraturan Nagari

Nomor

:

Tahun

:

Tentang

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI.

## FORMAT

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PEMERINTAH NAGARI..... TAHUN ANGGARAN....

| KODE REKENI | KODE REKENI | KODE REKENI | KODE REKENI | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANG AN |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| | NG 1 | NG 1 | NG 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | | PENDAPATAN | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli NAGARI | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli NAGARI yang sah | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana NAGARI | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana NAGARI | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | |
| 1 | 3 | | | Pendapatan Lain lain | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke- 3 yang tidak mengikat | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan NAGARI yang sah | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 2 | | | | BELANJA | | |
| 2 | 1 | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan NAGARI | | |
| 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | | |
| | | | | - Penghasilan Tetap Kepala NAGARI dan Perangkat | | |
| | | | | - Tunjangan Kepala NAGARI dan Perangkat | | |
| | | | | - Tunjangan BPD Operasional | | |
| 2 2 | 1 1 | 2 2 | 2 | Perkantoran Belanja Barang dan Jasa | | |
| | | | | - Alat Tulis Kantor | | |
| | | | | - Benda POS | | |

| | | | | - Pakaian Dinas dfan Atribut |
|-----|-----|-----|----|---------------------------------------|
| | | | | - Pakaian Dinas |
| | | | | - Alat dan Bahan Kebersihan |
| | | | | - Perjalanan Dinas |
| | | | | - Pemeliharaan |
| | | | | - Air, Listrik,dasn Telepon |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst..... |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal |
| | | | | - Komputer |
| | | | | - Meja dan Kursi |
| | | | | - Mesin TIK |
| | | | | - |
| | | | | dst..... |
| 2 2 | 1 1 | 3 3 | 2 | Operasional BPD dan Jasa |
| | | | | Belanja Barang - ATK |
| | | | | - Penggandaan |
| | | | | - Konsumsi Rapat |
| | | | | - dst .... |
| 2 | 1 | 4 | | Operasional RT/ RW |
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa |
| | | | | - ATK |
| | | | | - Penggandaan |
| | | | | - Konsumsi Rapat |
| | | | | - dst |
| | | | | .... |
| 2 | 2 | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan NAGARI |
| 2 | 2 | 1 | | Perbaikan Saluran Irigasi |
| 2 | 2 | 1 | 2 | - Upah Kerja |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst..... |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal |
| | | | | - Semen |
| | | | | - Material |
| | | | | - dst... |
| 2 | 2 | 2 | | Pengaspalan jalan NAGARI |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : |
| | | | | - Upah Kerja |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst..... |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal: |
| | | | | - Aspal |
| | | | | - Pasir |
| | | | | - dst... |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan... |
| 2 | 3 | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |

| 2 | 3 | 1 | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | |
|-----|-----|-----|-------------------------------------------------|-----|
| 2 | 3 | 1 | Belanja Barang dan Jasa: | |
| | | | - Honor Pelatih | |
| | | | - Konsumsi | |
| | | | - Bahan Pelatihan | |
| | | | - dst... | |
| 2 | 3 | 2 | Kegiatan.... | |
| | 4 | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 2 |
| 2 | 4 | 1 | Kegiatan Pelatihan Kepala NAGARI dan Perangkat | |
| 2 | 4 | 1 | Belanja Barang dan Jasa: | |
| | | | - Honor pelatih | |
| | | | - Konsumsi | |
| | | | - Bahan pelatihan | |
| | | | - dst... | |
| | 4 | 2 | Kegiatan..... | 2 |
| | | | Bidang Tak Terduga | 2 5 |
| 2 | 5 | 1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | |
| 2 | | 1 | Belanja Barang dan Jasa: | 5 |
| | | | - Honor tim | |
| | | | - Konsumsi | |
| | | | - Obat-obatan | |
| | | | - dst... | |
| 2 | 5 | 2 | Kegiatan... | |
| | | | JUMLAH BELANJA | |
| | | | / DEFISIT | |
| | | | SURPLUS | |
| | | | PEMBIAYAAN | 3 |
| 3 | 1 | | Penerimaan Pembiayaan | |
| 3 | 1 | 1 | SILPA | |
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | |
| | 1 | 3 | Hasil Kekayaan NAGARI Yang dipisahkan | 3 |
| | | | JUMLAH ( RP ) | |
| 3 | 2 | | Pengeluaran Pembiayaan | |
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | |
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal NAGARI | |
| | | | JUMLAH ( RP ) | |

DISETUJUI OLEH

WALI

NAGARI ...


(....)

## B. format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

## RENCANA ANGGARAN BIAYA

NAGARI ... KECAMATAN ....

TAHUN ANGGARAN ...

1. Bidang

:

...

2. Kegiatan : ________________
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

:

| NO. | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | |

..., tanggal ....

Disetujui/mengesahkan Kepala NAGARI

...

Pelaksana Kegiatan

....

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja NAGARI.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBNAGARI.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

## C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

## BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

NAGARI..... KECAMATAN.....

TAHUN ANGGARAN....

1. Bidang :
2. Kegiatan :

| | | Penerimaan (Rp.) | Penerimaan (Rp.) | Nomor Bukti | Pengeluaran(Rp.) | Pengeluaran(Rp.) | Jumlah Pengembalian Bendahara Kas (Rp.) | Saldo |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| No. | Uraian | Dari Bendahara | Swadaya Masyarakat | Nomor Bukti | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Modal | Jumlah Pengembalian Bendahara Kas (Rp.) | Saldo |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya | | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | | |
| | Total Penerimaan | | | | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | |
| | | | | | Total Pengeluaran + Saldo Kas | Total Pengeluaran + Saldo Kas | Total Pengeluaran + Saldo Kas | |

NAGARI.....

....,Tanggal...

Pelaksana Kegiatan

## Cara pengisian:

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBNAGARI.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

## D. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

## SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )

NAGARI ... KECAMATAN ....

TAHUN ANGGARAN ...

1. Bidang

:

...

2. Kegiatan : ________________
3. Waktu Pelaksanaan

:

Rincian Pendanaan

:

| NO. | URAIAN | PAGU ANGGARAN | PENCAIRAN S.D. YG LALU | PERMINTAAN SEKARANG | JUMLAH SAMPAI SAAT INI | SISA DANA |
|-------|----------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) |
| | JUMLAH | | | | | |

..., tanggal ....

Telah dilakukan verifikasi Sekretaris NAGARI

...

Setujui untuk dibayarkan Kepala NAGARI

...

Pelaksana Kegiatan

....

Telah dibayar lunas Bendahara

....

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja NAGARI.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBNAGARI.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

## E. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

## PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

NAGARI ... KECAMATAN ....

TAHUN ANGGARAN ...

1. Bidang

:

...

2. Kegiatan : ________________

| NO. | PENERIMA | URAIAN | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | |

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundangundangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

...,tanggal ...

Pelaksana Kegiatan

...

## Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja NAGARI.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBNAGARI
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

## F. Format Penatausahaan

A. Buku Kas Umum

## BUKU KAS UMUM NAGARI ... KECAMATAN ....

TAHUN ANGGARAN ...

| No. | Tgl. | KODE REKENING | URAIAN | PENERIMAAN (Rp.) | PENGELUARAN (Rp.) | NO BUKTI | JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF | SALDO |
|--------|--------|-----------------|----------|--------------------|---------------------|------------|--------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | Rp. | Rp. | JUMLAH | JUMLAH | |

...., tanggal ...

## MENGETAHUI WALI NAGARI,

.....

BENDAHARA NAGARI,

....

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala NAGARI wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris NAGARI.

## B. Buku Kas Pembantu Pajak

## BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

NAGARI ... KECAMATAN ....

TAHUN ANGGARAN ...

| No. | TANGGAL | URAIAN | PEMOTONGAN (Rp.) | PENYETORAN (Rp.) | SALDO (Rp.) |
|--------|-----------|----------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | | | |

...., tanggal ...

MENGETAHUI WALI NAGARI,

...

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

BENDAHARA NAGARI,

....

## C. Buku Bank NAGARI

## BUKU BANK NAGARI

NAGARI ... KECAMATAN ....

TAHUN ANGGARAN ...

BULAN : BANK CABANG : REK. NO. :

| | | | | PEMASUKAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | SALDO |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------|
| No. | TANGGAL TRANSAKSI | URAIAN TRANSAKSI | BUKTI TRANSAKSI | SETORAN (Rp.) | BUNGA BANK (Rp.) | PENARIKA N (Rp.) | PAJAK (Rp.) | BIAYA ADMINISTRASI (Rp.) | SALDO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | | | | | | |
| TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | | | | | | |

## MENGETAHUI WALI NAGARI,

.....

## Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

...., tanggal ...

BENDAHARA NAGARI,

....

- G. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI
1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI (Semester Pertama)

## LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH NAGARI..... TAHUN ANGGARAN....

| KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | URAIAN | JUMLAH ANGGAR AN (Rp.) | JUMLA H REALIS ASI (Rp.) | LEBIH/ KURAN G (Rp.) | KET. |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| 1 | | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli NAGARI | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli NAGARI yang sah | | | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana NAGARI | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana NAGARI | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | |
| 1 | 3 | | | Pendapatan Lain lain | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan NAGARI yang sah | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 2 | | | | BELANJA | | | | |
| 2 | 1 | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan NAGARI | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | | | | |
| | | | | - Penghasilan Tetap Kepala | | | | |

| | | | | NAGARI dan Perangkat |
|----|----|-----|----|-----------------------------------------|
| | | | | - Tunjangan Kepala NAGARI dan Perangkat |
| | | | | - Tunjangan BPD |
| 2 | 1 | | | Operasional |
| 2 | 1 | 2 2 | 2 | Perkantoran Belanja Barang dan Jasa |
| | | | | - Alat Tulis Kantor |
| | | | | - Benda POS |
| | | | | - Pakaian Dinas dfan Atribut |
| | | | | - Pakaian Dinas |
| | | | | - Alat dan Bahan Kebersihan |
| | | | | - Perjalanan Dinas |
| | | | | - Pemeliharaan |
| | | | | - Air, Listrik,dasn Telepon |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst..... |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal |
| | | | | - Komputer |
| | | | | - Meja dan Kursi |
| | | | | - Mesin TIK |
| | | | | - dst..... |
| 2 | 1 | 3 | | Operasional BPD |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa |
| | | | | - ATK |
| | | | | - Penggandaan |
| | | | | - Konsumsi Rapat |
| | | | | - dst .... |
| 2 | 1 | 4 | | Operasional RT/ RW Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja - ATK |
| | | | | - |
| | | | | Penggadaan |
| | | | | - Ko m sumsi Rapat |
| | | | | - dst |
| | | | | .... |
| 2 | 2 | | | |
| | | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan NAGARI |
| 2 | 2 | 1 | | Perbaikan Saluran Irigasi |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan jasa |
| | | | | - Upah Kerja |
| | | | | - Honor |
| 2 | 2 | 1 | 3 | - dst..... Belanja Modal |
| | | | | - Semen |
| | | | | - Material |
| | | | | - dst... |

| 2 | 2 | 2 | | Pengaspalan jalan NAGARI |
|-----|-----|-----|----|------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : |
| | | | | - Upah Kerja |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst... |
| | | | | ..... |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal: |
| | | | | - Aspal |
| | | | | - Pasir |
| | | | | - dst... |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan... ... |
| 2 | 3 | | | |
| 2 | 3 | 1 | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
| | | | | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Bahan Pelatihan |
| | | | | - dst... |
| 2 | 3 | 2 | | Kegiatan.... |
| 2 | 4 | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| 2 | 4 | 1 | | Kegiatan Pelatihan Kepala NAGARI dan Perangkat |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor pelatih |
| | | | | Konsumsi |
| | | | | - |
| | | | | - Bahan pelatihan |
| | | | | - dst... |
| 2 | 4 | 2 | | Kegiatan... |
| | | | | ..... |
| 2 2 | 5 5 | 1 | | Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor tim |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Obat-obatan |
| | | | | - dst... |

| 2 | 5 | 2 | Kegiatan... |
|-----|-----|-----|----------------------------------------|
| | | | JUMLAH BELANJA |
| | | | SURPLUS / DEFISIT |
| 3 | | | PEMBIAYAAN |
| 3 | 1 | | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 1 | 1 | SILPA |
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan NAGARI Yang di pisahkan |
| | | | JUMLAH ( RP ) |
| 3 | 2 | | Pengeluaran Pembiayaan |
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal NAGARI |
| | | | JUMLAH ( RP ) |

## DISETUJUI OLEH WALI

NAGARI ...


(....)

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI (Semester Akhir Tahun)

## LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

## SEMESTER AKHIR TAHUN PEMERINTAH NAGARI..... TAHUN ANGGARAN....

| KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | URAIAN | JUMLAH ANGGAR AN (Rp.) | JUMLAH REALISA SI (Rp.) | LEBIH/ KURAN G (Rp.) | KET. |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------|
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| | | | | PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA ) | | | | |
| 1 | | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli NAGARI | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli NAGARI yang sah | | | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana NAGARI | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana NAGARI | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | Pendapatan Lain lain | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| 1 | 3 | | | Lain-lain Pendapatan NAGARI yang sah | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 2 | | | | BELANJA | | | | |
| 2 | 1 | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan NAGARI | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | | | | |
| | | | | - Penghasilan Tetap Kepala | | | | |

| | | | | NAGARI dan Perangkat |
|-----|-----|-----|----|---------------------------------------------------|
| | | | | - Tunjangan Kepala NAGARI dan Perangkat |
| | | | | - Tunjangan BPD |
| 2 2 | 1 1 | 2 | 2 | Operasional Perkantoran Jasa |
| | | 2 | | Belanja Barang dan Kantor |
| | | | | - Alat Tulis |
| | | | | - Benda POS |
| | | | | - Pakaian Dinas dfan Atribut |
| | | | | - Pakaian Dinas |
| | | | | - Alat dan Bahan Kebersihan |
| | | | | - Perjalanan Dinas |
| | | | | - Pemeliharaan |
| | | | | - Air, Listrik,dasn Telepon |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst..... |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal |
| | | | | - Komputer |
| | | | | - Meja dan Kursi |
| | | | | - Mesin TIK |
| | | | | - dst..... |
| 2 2 | 1 1 | 3 3 | 2 | Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa |
| | | | | - ATK |
| | | | | - Penggandaan |
| | | | | - Konsumsi Rapat |
| | | | | - dst .... |
| 2 | 1 | 4 | | Operasional RT/ RW |
| | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | | | | - ATK |
| | | | | - Penggadaan |
| | | | | - Ko n sumsi Rapat |
| | | | | - dst ... |
| | | | | .... |
| 2 | 2 | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan NAGARI |
| 2 | 2 2 | 1 1 | 2 | Perbaikan Saluran Irigasi Belanja Barang dan jasa |
| 2 | | | | - Upah Kerja |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst..... |
| 2 | 2 | | 3 | Belanja Modal |
| | | | | - Semen |
| | | 1 | | - Material |

| | | | | - dst... |
|----|----|----|----|------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 2 | | Pengaspalan jalan NAGARI |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : |
| | | | | - Upah Kerja |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst... ..... |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal: |
| | | | | - Aspal |
| | | | | - Pasir |
| | | | | - dst... |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan... ... |
| 2 | 3 | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
| 2 | 3 | 1 | | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor Pelatih |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | Bahan Pelatihan |
| | | | | - |
| | | | | - dst... |
| 2 | 3 | 2 | | Kegiatan.... |
| 2 | 4 | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| 2 | 4 | 1 | | Kegiatan Pelatihan Kepala NAGARI dan Perangkat |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor pelatih |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Bahan pelatihan |
| | | | | - dst... |
| 2 | 4 | 2 | | Kegiatan..... |
| 2 | 5 | | | Bidang Tak Terduga |
| 2 | 5 | 1 | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor tim |

| | | | - Konsumsi |
|----|----|----|----------------------------------------|
| | | | - Obat-obatan - dst... |
| 2 | 5 | 2 | Kegiatan... |
| | | | JUMLAH BELANJA |
| | | | SURPLUS / DEFISIT |
| 3 | | | PEMBIAYAAN |
| 3 | 1 | | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 1 | 1 | SILPA |
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan NAGARI Yang di pisahkan |
| | | | JUMLAH ( RP ) |
| 3 | 2 | | Pengeluaran Pembiayaan |
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal NAGARI |
| | | | JUMLAH ( RP ) |

DISETUJUI OLEH WALI

NAGARI ...


(....)

## H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBNAGARI


## KABUPATEN DHARMASRAYA WALI NAGARI

RANCANGAN PERATURAN NAGARI ... NOMOR ... TAHUN...

## T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN ...

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI ...

- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari, Wali Nagari wajib menyusun Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ... Tahun Anggaran;
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang NAGARI (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang NAGARI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana NAGARI Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pengelolaan Keuangan NAGARI;

...

Tahun

...

tentang

5. Peraturan

Daerah

Kabupaten

...

Nomor

...

Tahun

...

tentang ... (Lembaran daerah Kabupaten ... Tahun ...

Nomor ... );

6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ... dengan WALI NAGARI

## MEMUTUSKAN

RANCANGAN

PERATURAN

NAGARI

...

TENTANG

LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI

PELAKSANAAN

ANGGARAN

ANGGARAN

PENDAPATAN

DAN

BELANJA NAGARI

...

TAHUN ANGGARAN 20...

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari

Rp......

2. Belanja Nagari

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari

Rp......

- b. Bidang Pembangunan

Rp......

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp......

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp......

- e. Bidang Tak Terduga

Rp......

- Jumlah Belanja

Rp......

- Surplus/Defisit

Rp......

= = = = = = = = = ===

3. Pembiayaan Nagari

- a. Penerimaan Pembiayaan

Rp. ......

- b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. ...

- Selisih Pembiayaan ( a - b )

Rp......

= = = = = = = = = =====

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Tahun Anggaran ...;

2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Nagari.

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

## Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari...

Ditetapkan di

...

pada tanggal

...

WALI NAGARI ...

...

Diundangkan di.....

pada tanggal....

SEKRETARIS NAGARI

...

LEMBARAN NAGARI ... TAHUN ... NOMOR...

Lampiran I Peraturan Nagari

Nomor

:

...

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran ...

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBNAGARI

## PEMERINTAH NAGARI ... TAHUN ANGGARAN....

| KODE REKENIN G | KODE REKENIN G | KODE REKENIN G | KODE REKENIN G | URAIAN | ANGGARA N (Rp.) | REALISA SI (Rp.) | LEBIH/ KURAN G (Rp.) | KET. |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------|
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli NAGARI | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli NAGARI yang sah | | | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana NAGARI | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana NAGARI | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | |
| 1 | 3 | | | Pendapatan Lain lain | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan NAGARI yang sah | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 2 | | | | BELANJA | | | | |
| 2 | 1 | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan NAGARI | | | | |
| 2