PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Per (berlaku 27 Februari 2008)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
KABUPATEN BALANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 01 TAHUN 2008
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada Tanggal 26 Bulan Nopember Tahun 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2008;
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2008
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Menetapkan
:
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan
BUPATI BALANGAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2008.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
Rp. 301.417.732.394,-
2. Belanja Daerah
Rp. 389.352.757.498,-
Surplus/ (Defisit)
Rp. (87.935.025.104,-)
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
Rp. 102.610.025.104,-
- b. Pengeluaran Rp. 14.675.000.000,-
Pembiayaan Netto
Rp. 87.935.025.104,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Rp.
-
Berkenaan
Pasal 2
- (1) Pendapatan daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
5. c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp. 4.044.264.425,-
- b. Dana Perimbangan sejumlah
Rp. 289.618.072.300,-
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah
Rp.
7.755.395.669,-
- a. Pajak Daerah sejumlah
Rp.
700.213.500,-
- b. Retribusi Daerah sejumlah
Rp. 543.435.860,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Rp. 289.865.067,-
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah
Rp.
2.510.749.998,-
- a. Dana Bagi Hasil sejumlah
Rp. 66.511.612.300,-
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah
Rp. 185.712.460.000,-
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
Rp. 37.394.000.000,-
- a. Hibah sejumlah
Rp. -
- b. Dana Darurat sejumlah
Rp. -
- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah
Rp. 7.755.395.669,-
- d. Bantuan Keuangan dari Propinsi
Rp. \_
Pasal 3
- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri daru jenis belanja :
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
Rp. 130.469.074.395,-
- b. Belanja Langsung sejumlah
Rp. 258.883.683.103,-
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp. 91.859.074.395,-
- b. Belanja Bunga sejumlah
Rp. -
- c. Belanja Subsidi sejumlah
Rp. 450.000.000,-
- d. Belanja Hibah sejumlah
Rp. 4.950.000.000,-
- e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
Rp. 12.440.000.000,-
- f. Belanja Bagi Hasil sejumlah
Rp. 10.000.000.000,-
- g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
Rp. 9.570.000.000,-
- h. Belanja Tidak Terduga sejumlah
Rp. 1.200.000.000,-
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp. 19.052.616.925,-
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah
Rp. 66.747.549.865,-
- c. Belanja Modal sejumlah
Rp. 173.083.516.313,-
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah
Rp. 102.610.025.104,-
- b. Pengeluaran sejumlah
Rp. 14.675.000.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah
Rp. 102.610.025.104,-
- b. Pencairan dana Cadangan sejumlah
Rp. -
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Rp. -
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah
- Rp. -
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah
- Rp. -
- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah
- Rp. -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
Rp. -
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
Rp. 2.475.000.000,-
- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
Rp. 12.200.000.000,-
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
Rp. -
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

Ringkasan RAPBD

2. Lampiran II

Ringkasan RAPBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

- 3.

- Lampiran III

Rincian RAPBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

- 4.

- Lampiran IV

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.

- 5.

- Lampiran V

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

- 6.

- Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.

7. Lampiran VII

Daftar Piutang Daerah.

- 8.

- Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah.

9. Lampiran IX

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.

- 10.

- Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya.

- 11.

- Lampiran XI

Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.

12. Lampiran XII

Daftar Dana Cadangan.

13. Lampiran XIII

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.


Ditetapkan di Paringin

pada tanggal 27 Februari 2008

H SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin pada tanggal 27 Februari 2008