Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Bupati (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. rinciaa DD untuk setiap Desa;
- bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Bupati menetapkan
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten T\rlungagung Tahun Anggaran 2017; b.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentartg Desa (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan l,embarart Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2O15 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik ?
Indonesia Nomor 5717);
- .t. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (kmbar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 288); 5.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 2093); 6.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 7
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terfinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2Ol7 (Be1rta Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883); 8.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 IPMK'O7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran' Pengunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300); 9.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor I Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (kmbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2O16 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7 (Lrmbaran Daerah Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 76);
A
A
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUIYG TAHUN ANGGARAIT 2OL7.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten T\rlungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati T\rlungagung.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten T\rlungagung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
Pasal 2
Sumber Keuangan Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
V
PEITGAI.OKASIAN
BAB III - PEITGAI.OKASIAN
Pasal 3
Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten T\rlungagung untuk Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam l.ampiran sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - PEITGAI.OKASIAN
Pasal 4
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibagikan secara merata dan berkeadilan dengan menggunakan pembagian ;
- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula dihitung dengan
BAB III - PEITGAI.OKASIAN
Pasal 5
Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, dihitung
BAB III - PEITGAI.OKASIAN
Pasal 6
- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung
BAB III - PEITGAI.OKASIAN
Pasal 7
Rumus penetapan pembagian DD untuk masing-masing desa sebagai berikut :
W = [(0,25 x ZII + (0,35 x Z2l + (O,lO x Z3l + (0,30 x Z4ll x
rk7{
(DDkab - ADkab)
Keterangan :
- W = DD setiap Desa yang dihitung ## BAB IV PEIYYALI'RAIT
BAB III - PEITGAI.OKASIAN
Pasal 8
- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ke{a setelah DD diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap :
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 6O% (empat puluh persen); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 407o lempat puluh persen).
- (4) Penyaluran DD Tahap I dilakukan setelah Bunati menerima laporan dari Kepala Desa berupa:
- a. peraturan Desa mengenai ApBDesa;
- b. laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya; dan
- c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan pebruari.
- (5) Penyaluran DD Tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan dari Kepala Desa berupa:
- a. laporan realisasi penggunaan DD tahap I;
n--'g
- b. laporan realisasi penggunaan DD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang DD tahap I telah digunakan sebesar 507o (lima puluh persen).
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- d. laporan penggunaan DD Tahap I sebagaimana dimaksud huruf c adalah laporan penggunaan DD semester I.
- (6) Rincian DD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
PRIORITAS PEIYGC}T'ITAAI{ DD
BAB V - PRIORITAS PEIYGC}T'ITAAI{ DD
Pasal 9
- (1) Prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip\_ prinsip:
- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda\_ bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan seba gian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa:
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifi tas Masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keteramnilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geogralis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologr desa sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huruf f disusun
BAB V - PRIORITAS PEIYGC}T'ITAAI{ DD
Pasal 10
- Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa dalam bidang Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa. (1)
- Penggunaan DD untuk prioritas bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagrmana dimalsud pada ayat (1), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. (21
- Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagzumana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja pemerintah Desa dan APBDesa. (3)
- Penggunaan DD sebagimana dimaksud pada ayat (2), dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa. (41
BIDAITG PEMBAI{GUNAIT DESA
BAB VI - BIDAITG PEMBAI{GUNAIT DESA
Pasal 11
Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahtraan masyaralat Desa, peningkatan kualitas hidup manusla serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksaiaan program dan
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
2. kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:
1. lingkungan pemukiman;
2. transportasi;
3. energi; dan
4. informasi dan komunikasi.
1. kesehatan masyrakat; dan
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
f'1..'&lt;
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarama lingkungan untuk memenuhi kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
2. penanganan bencana a\_lam;
4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sar€rna prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
BAB VI - BIDAITG PEMBAI{GUNAIT DESA
Pasal 12
Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa ## BAB VII
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pacal 13
Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakaf Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri, Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat daram proses perencanaar, pelaksaanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- e. dukungaa pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
6. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan f.
fV.{
hidup;
- c. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam serta penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama;
3. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; 1
- J. pengembangan kerjasama antar Desa dan kery'asama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
Paral 14
Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat memperlimbangkan tipologi desa ## BAB IX
PENGEI,OLIIAIf
Paral 15
Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun anggaran bery'alan.
Pasl 16
- Pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. (1)
- PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari : {21
- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi/Urusan; dan
- c. Bendahara.
- Pengelolaan Dana Desa yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa kegiatan infrastruktur dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. (3)
/v.{
PERTAN(XiI'NG.'AWABAI| DAI| PEI"APORAI{
Paral 17
- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat verifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. (s) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggunglawaban.
- (6) Laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
7. {7) Laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk bendel kedua disampaikan setiap bulan kepada Camat sebagai arsip di Kecamatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Pa:al 18
- (l) Kepala Desa menyampaikan laporan pelalsanaan Dana Desa yang telah diinventarisasi kelengkapannya oleh Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Laporan pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (2)
- a. Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
- c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- d. la.poran realisasi penggunzan Dana Desa Tahap L
- e. l"aporan Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa.
- La.poran penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (21 huruf a disampaikan paling lambat 3 (tiga) minggu setelah APBDesa (3)
ditetapkan, disertai softcopy;
- (41 Laporan DPA sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat 3 (tiga) minggu setelah APBDesa ditetapkan;
- (s) l,aporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (21 huruf c atau Tahap II secara komulatif, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran be{alan.
- (6) la.poran realisasi penggun€an Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran bef alan.
- la.poran Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa sebagaimama dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan setiap bulan dilaporkan kepada Camat paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya, Rekapitulasi Perkembangan dari Kecamatan dilaporkan ke Kabupaten paling lambat tangggal 10 bulan berikutnya. (71
- Camat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan pelaksanan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21. (8)
- (9) Format l,aporan pelaksanan Dana Desa sebagimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
PEUBIIIAAI{ DAIT PEI| GAWASAIT
Pa:al 19
- (1) Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungiawaban, dan pelaporan.
2. Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan dalam bentuk pemberian fasilitasi Tata Cara Pembagtan dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa, pemberian Petunjuk teknis, pemantauan/monitoring, dan evaluasi. (21
3. Pembinaan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengendalian, pendampingan selama proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungiawaban dan pelaporan. (3)
- (4) Bupati dan Camat dalam melaksanakan pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan.
- (s) Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (71 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.
XSTEI{TUAIT SAJTKSI
Paral 2O
- Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal : (1)
- a. Bupati belum menerima dokumen laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (a) dan ayat (5);
- b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurub b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran bery'alan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. (21
- Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun angg€rr€rn sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan. (3)
- Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaanya, sehingga Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. (4)
- Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 307o (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II. (s)
A.y'
Paral 21
- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
BAB XI - XSTEI{TUAIT SAJTKSI
Pasal 20
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
4. (21 Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran beq'alan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke rekening Kas Desa dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
6. (41 Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan melalui Camat mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
7. (s) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran beq'alan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (6) ## BAB XII
XETEI{TUAI| PEI|UTI'P
Paral 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 3 Januari 2017

Penetapan: Diundangkan di Tulungagung pada 3 Januari 2017 DAERAH SEKRETARIS ## Ir. IITDRA FAUZI. Mt Pembina Utama Madya NrP. 19590919 199003 1006 Berita Daerah Kabupaten Thlungagung Tahun 2017 Nomor 2
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR :2TAHUN 2OLT

TANGGAL :3 JANUARI 2OLT

## RINCIAN DAITA DESA KABUPATEIT TI'LI'NGAGUNG TAHT'N AITGGARAII 2OT7

| KODE | KECAMATAN | NO | DESA | DANA DESA (Rp) |
|--------|-------------|------|--------------|------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| o22 | BOYOLANGU | 001 | WAJAK KIDUL | 774.7t9.OOO |
| | | oo2 | SANGGRAHAN | 767.438.OOO |
| | | oo3 | PUCUNGKIDUL | 784.29s.OOO |
| | | 004 | BOYOLANGU | 792.3o,4.OOO |
| | | 00s | NGRANTI | 784.899.OOO |
| | | 006 | KENDALBULUR | 789.487.O(x) |
| | | o07 | BONO | 800.299.OOO |
| | | 008 | WAUNG | 805.847.OOO |
| | | 009 | MOYOKETEN | 781.OO1.OOO |
| | | 010 | WAJAK LOR | 774.429.OOO |
| | | 011 | KARANGRE.JO | 793.106.q)O |
| | | o12 | KEPUH | 785.416.000 |
| | | o13 | TANJUNGSARI | 789.334.OOO |
| | | 014 | SERUT | 810.888.OOO |
| | | o15 | B&JI | 794.938.OOO |
| | | 016 | SOBONTORO | 823.210.OOO |
| | | o17 | GEDANGSEWU | 780.644.OOO |
| o32 | KEDUNGWARU | o01 | PLOSOKANDANG | 8ilo.714.OOO |
| | | oo2 | TUNGGULSARI | 803.445.OOO |
| | | 003 | RINGINPITU | 819.440.OOO |
| | | o04 | LODERESAN | 774.326.O4O |
| | | oo5 | BULUSARI | 775.484.OOO |
| | | 006 | BANGOAN | 801.624.000 |
| | | oo7 | BORO | 789.468.OOO |
| | | 008 | TAPAN | 792.O32,OOO |
| | | 009 | RAJOAGUNG | 820.570.OOO |
| | | 0io | KEDUNGWARU | 784.459.OOO |
| | | 011 | PLANDAAN | 766.175.OOO |
| | | o12 | KETANON | 819.473.OOO |
| | | 013 | TAWANGSARI | 772.t47.OOO |
| | | oi4 | MANGUNSARI | 772.965.OOO |
| | | o15 | WINONG | 7s8.686.OOO |
| | | 016 | MAJAN | 79o.9o.2.OOO |
| | | o17 | SIMO | 767.756.OOO |
| | | 018 | GENDINGAN | 791.O35.OOO |
| | | 019 | NGUJANG | 774.374.O@ |
| o42 | NGANTRU | 001 | PAKEL | 781.360.000 |
| | | oo2 | PUCUNGLOR | 7ar.22a.ooo |
| | | 003 | SzuKATON | 811.6()8.0()() |
| | | 004 | PADANGAN | 4t7.772.OW |
| | | oo5 | BANJARSARI | 796.O49.OOO |
| | | 006 | PULERnIO | 775.915.OOO |
| | | oo7 | BENDOSARI | 788.567.OOO |
| | | 008 | NGANTRU | 779.255.W |
| | | o09 | MOJOAGUNG | 774.6ta.OOO |
| | | 010 | BATOKAN | 77A.288.OOO |
| | | 011 | KEPUHRn]O | 794.193.OOO |
| | | o12 | POJOK | 8()6.354.OOO |
| | | 013 | PINGGIRSARI | 787.55s.OOO |



rky'

| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 052 | KAUMAN | 001 | BOLORnJO | 79s.971.OOO |
| | | oo2 | KAUMAN | 775.t24.OOO |
| | | oo3 | BALERE.JO | 776.0,64.OOO |
| | | 004 | BATANGSAREN | 810.394.O(X) |
| | | oo5 | PANGGUNGREJO | 773.27t.OOO |
| | | 006 | KALANGBRET | 766.O10.OOO |
| | | o07 | SIDOREJO | 780.OO5.OOO |
| | | 008 | MOJOSARI | 784.753.OOO |
| | | 009 | KARANGANOM | 785.076.OOO |
| | | o10 | PUCANGAN | 793.O25.(x)O |
| | | oll | KATES | 819.062.OOO |
| | | ot2 | BANARAN | 783.766.O(X) |
| | | 013 | JATIMULYO | 791.286.000 |
| o62 | PAGERWOJO | ool | woNoR&Jo | 846.583.OOO |
| | | oo2 | KEDUNGCANGKRING | 809.990.OOO |
| | | o03 | MULYOSARI | 841.743.OOO |
| | | o04 | SEGAWE | 793.O75.(XX) |
| | | 00s | SAMAR | 815.060.OOO |
| | | 006 | PENJOR | 810.440.OOO |
| | | 007 | PAGERWOJO | 762.tl6.OOO |
| | | 008 | KRADINAN | 789.628.OOO |
| | | | | 793.286.OOO |
| | | 009 010 | SIDOMULYO GONDANGGUNUNG | 792.249.OOO |
| | | 011 | GAMBIRAN | 797.326,o,o,(J |
| 072 | | oo2 | NGLUTUNG | |
| | | 003 | TALANG | 810.579.OOO 802.952.OOO |
| | | 004 | KROSOK | 800.276.OOO |
| | | 005 | DONO | 799.859.OOO |
| | | o06 | TUGU | 799.966.(XX) |
| | | oo7 | PICISAN | 810.O81.O(X) |
| | | 008 | I.IYAWANGAN | 888.811.OOO |
| | | 009 | SENDANG | 777.6tr.fiX) |
| | | 010 | NGLURUP | |
| | | | | 836.651.OOO |
| | | 011 | GEGER | 861.548.OOO |
| | | 003 | SUKOWIYONO | ?86.561.OOO |
| | | 004 | SEMBON | 758.412.OOO |
| | | 00s | SUKOWIDODO | 769.359.OOO |
| | | | TANJUNGSARI | 785.350.OOO |
| | | 006 | | 768.309.OOO |
| | | o07 o08 | GEDANGAN SUKODONO | 769.799.OOO |
| | | 009 | KARANGRE.JO | 753.775.OOO |
| | | o10 | SUKORAJO | 770.8,64.OOO |
| | | 01l | PUNJUL | 812.904.OOO |
| | | ot2 | JELI | 800.553.OOO |
| | | 013 | TULUNGRAJO | |
| | | | | 791.656.OOO |
| 092 | | oo3 o04 | GONDOSULI DUKUH | 781.780.d)O 764.270.OOO |
| | | 00s | SEPATAN | 765.169.000 |
| | | 006 | MACANBANG | 77o.7o,0.ooo |
| | | o07 | KIPING | 774.394.OOO |
| | | 008 | RBJOSARI | 772.70,6.OOO |
| | | 009 | BENDO | 780.275.OOO |
| | | 010 | NGRENDENG | 763.138.OOO 756.536.OOO |
| | | 011 | GONDANG | |
| | | o12 | BENDUNGAN | 760.987.OOO |


| 1 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 013 | NOTORBJO | 783.125.OOO |
| | 014 | SIDEM | 796.349.OOO |
| | 015 | SIDOMULYO | 783.O32.OOO |
| | 016 | BLENDIS | 779.992.OOO |
| | o17 | MOJOARUM | 777,|42.OOO |
| | 018 | TIUDAN | a29.O92.OOO |
| | 019 | JARAKAN | 772.614.OOO |
| | o20 | WONOKROMO | 772.375.OOO |
| ro2 | 001 | SAMBIDOPLANG | 768.225.OOO |
| | oo2 | WATES | ?84.575.OOO |
| | o03 | MIRIGAMBAR | 793.458.OOO |
| | o04 | TRENCENG | 769.898.OOO |
| | 005 | BENDILWUNGU | 769.O15.OOO |
| | 006 | SAMBIJAJAR | 7a2.9A2.OOO |
| | o07 | PODOREJO | 789.451.OOO |
| | 008 | DOROAMPEL | 795.726.OOO |
| | | JUNJUNG | 800.673.OOO |
| | 009 010 | TAMBAKRnJO | 771.660.@0 |
| | 011 | WONORBJO | 8()6.626.OOO |
| | ot2 | BENDILJATI KULON | 784.O3s.OOO |
| | 013 | BENDITJATI WETAN | 773.357.(x)O |
| | 014 | SUMBERDADI | 799.24().OOO 808.408.OOO |
| | o15 | JABALSARI | 802.466.OOO |
| | 016 | SAMBIROBYONG | |
| | o17 | BUKUR | 744.24o.OOO |
| | 003 | KACANGAN SELORnJO | 773.472.OOO 766.436.OOO |
| | 004 | | |
| | 005 | BALBSONO PANDANSARI | 774.8,2o.OOO 780.O17.OOO |
| | 006 | | 761.358.OOO |
| | o07 oo8 | SUMBERINGIN KULON SUMBERINGIN KIDUL | 777.696.0,0,0 |
| | 009 | KALIWUNGU | |
| | o10 | SUMBEREJO WETAN | 77r.249.@O |
| | | NGUNUT | 77S.4t9.OOO 878.612.OOO |
| | 011 o12 | KALANGAN | 769.777.OOO |
| | 013 | GILANG | 8()3.490.OOO |
| | 014 | SUMBERRJO KULON | 789.155.OOO |
| | o15 | PURWORE.IO | 792.583.OOO |
| | 016 | KROMASAN | 776.243.OOO |
| | o17 | PULOSARI | 810.577.OOO |
| | o18 | PULOTONDO | 779.218,OOO |
| 122 | ool oo2 003 | PUCANGLABAN KALIDAWE PANGGUNGKALAK | 813.71O.Oq) 792.259.OOO 772.715.OOO |
| | oo4 | KALIGENTONG | 771.358.OOO |
| | 005 | SUMBERBENDO | 794.355.OOO 742.t l2.ooo |
| | 006 | MANDING | |
| | o07 | PANGGUNGUNI | 7aL522.OOO |
| | o08 | SUMBERDADAP | 783.431.OOO |
| | 009 | DEMUK | 840.576.O(x) |
| t32 | oo2 003 | PANJERE.JO KARANGSARI | 803.790.OOO 7Aa.527.OOO 786.709.(X)O 796.O94.OOO |
| | 004 | TUGU SUKOREJO WETAN | |
| | 005 | | |
| | 006 | JATIDOWO | 760.642.0,0,0 |
| | 007 | BANJARE.JO | 789.349.OOO |
| | oo8 | TANEN | 81().s96.OOO |


ft4

| I | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|--------------------------|--------------------------|
| | 009 | SUMBERAGUNG | a37..Xl1.OOO |
| | 010 | BLIMBING | 793.O45.OOO |
| | 011 | RE-'OTANGAN | 821.687,OOO |
| | o12 | PAKISREJO | 773.a31.q)O |
| | 013 | TEGALRF^'O | 791.206.OOO |
| | 014 | ARTYOJEDING | ad).182.OOO |
| | 0r5 | TENGGONG | 778.305.OOO |
| | 016 | BUNTARAN | 782.O53.q)O |
| | 001 | KALIBATUR | 853.544.OOO |
| | | | 805.370.OOO |
| t42 | oo2 003 | RE"IOSARI | 770.7o9.OOO |
| | 004 | SUKORBJO KULON KALIDAWIR | 796.100.OOO |
| | 005 | KARANGTALUN | 8(X).971.OOO |
| | 006 | BAI.IYU URIP | 784,O72.OOO |
| | oo7 | WINONG | 804,420.OOO |
| | oo8 | JOHO | 806.634.OOO |
| | | PAKISAJI | 780.336.OOO |
| | oo9 | JABON | 7a6.495.OOO |
| | o10 011 | TUNGGANGRI | 763.355.OOO |
| | o12 | SAI,AKKEMBANG | 773.749.OOO |
| | 013 | NGUBALAN | 778.145.OOO |
| | o14 | DOMASAN | 777.790.OOO |
| | 015 | TANJUNG | 775.O91.OOO |
| | 016 | BETAK | 435.813.OOO |
| | | PAGERSARI | 804.378.OOO |
| | ot7 | | |
| | oo2 003 | TANGGULWELAHAN BESUKI | 785.280.OOO 809,063.OOO |
| | oo4 | KEBOIRENG | 834.362.OOO |
| | UUJ | TANGGULTURUS | 7ao.923.OOO |
| | 006 | SEDAYUGUNUNG | 801.643.OOO |
| | 007 | TANGGULKUNDUNG | 793./rc1.OOO |
| | 008 | WATES KROYO | 766.447.OOO |
| | 009 | SIYOTOBAGUS | 780.381.OOO |
| | | TULUNGRE.IO | 773.642.OOO |
| | 010 001 | NGEI.ITRONG | 818.765.OOO |
| t62 | 003 | SAWO | 807.495.OOO |
| | 004 | GAMPING | 782.106.OOO |
| | 005 | CAMPURDARAT | 8r8.zt52.OOO |
| | 006 | WATES | 866.587.OOO |
| | 007 | PELEM | 845.361.OOO |
| | 008 | | 803.855.(x)O |
| | | POJOK | |
| | 009 | TANGGUNG | 810.202.OOO |
| | 001 | NGLAMPIR | 7t1.2EE.OOO |
| 172 | oo2 oo3 | TALUN KULON | 786.065.(xX) 779.M.W |
| | 004 | BANTENGAN KEDUNCWILUT | 767.t87.000 753.O74.(xX) |
| | 005 oo6 | SUWARU NGUNGGAHAN | a24.t2t.ooo |
| | | SURUHAN | 757.136.OOO |
| | oo7 008 | KIDUL BANDUNG | 75E.E1E.OOO |
| | o09 | MERGAYU | 769.2r9.@O |
| | o10 | SEBALOR | 7tl.l1o.dx, |
| | 011 | SUKOHAR.'O | 784.657.qX) |
| | o12 | SOKO | 766.08E.OOO |
| | 013 | SINGGIT | 755.Ol8.OOO 761.99t.OOO |
| | o14 | NGEPEH | |
| | o15 | SURUHAN I.oR | 762.75S.O(x) |
| | ol6 | BULUS | 773.23().W) 7EO.E2E.qX) |
| | o17 | KESAMBI | 77().194.OOO |
| | ol8 | GANDONG | |


| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------------|-----|----------------|------------------|
| r82 | PAKEL | 001 | SAMBITAN | 768.546.OOO |
| | | oo2 | BONO | 771.303.OOO |
| | | 003 | SUKOAT{YAR | 765.229.OOO |
| | | 004 | DUWET | 777.460.0,0,0 |
| | | 005 | TAMBAN | 791.346.000 |
| | | 006 | NGEBONG | 775.857.OOO |
| | | o07 | SODO | 776.349.OOO |
| | | oo8 | GOMBANG | 790.696.OOO |
| | | 009 | PAKEL | 754.705.OOO |
| | | 010 | SUWALUH | 773.226.OOO |
| | | 011 | PECUK | 755.993.OOO |
| | | o12 | BANGUNMULYO | 795.263.OOO |
| | | 013 | KASREMAN | 759.540.OOO |
| | | 014 | SANAN | 781.067.OOO |
| | | o15 | BANGUNJAYA | 774.60,6.OOO |
| | | 016 | NGRANCE | 768.923.OOO |
| | | o17 | GEBANG | 773.930.OOO |
| | | o18 | GESIKAN | 439.777.OOO |
| | | o19 | GEMPOLAN | 785.195.q)O |
| r92 | TANGGUNGGUNUNG | 001 | KRESIKAN | 816.114.OOO |
| | | oo2 | JENGLUNGHARJO | 832.625.OOO |
| | | 003 | NGREJO | 850.296.OOO |
| | | 004 | TANGGUNGGUNUNG | a22.a76.OOO |
| | | 00s | NGEPOH | 794.74o.OOO |
| | | 006 | TENGGAREJO | 785.076.OOO |
| | | 007 | PAKISREJO | 787.647.OOO |
| | | | | 2o,3.O74.565.OOO |
| | | | Total | |

BUPATI TT'LUITGAGUNG,

/I

SYAHRI

MULYO