PERATURAN DAERAH KOTA WALIKOTA Nomor 4 Tahun 2015 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a .
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014.
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Republik
3. 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 962 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014 Nomor 1 Seri A.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014 Nomor 9 Seri A.3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan
WALIKOTA PADANG PANJANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2014
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :
| a. Pendapatan | 475,280,788,657.33 Rp |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| b. Belanja | 406,617,041,960.00 Rp |
| Surplus/defisit | 68,663,746,697.33 Rp |
| c. Pembiayaan | |
| - Penerimaan | 81,402,082,735.64 Rp |
| - Pengeluaran | - Rp |
| Pembiayaan netto | 81,402,082,735.64 Rp |
| d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( Silpa ) | 150,065,829,432.97 Rp |
Pasal 3
Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 2.938.827.513 dengan rincian sebagai berikut:
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 138.004.656.946,64 dengan rincian sebagai berikut :
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 2.261.663.961,69 dengan rincian sebagai berikut:
| a. | Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp | 478,219,616,171.00 |
|------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| b. | Realisasi Rp | 475,280,788,657.33 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 2,938,827,513.67 |
| a. | Anggaran belanja setelah perubahan | 544,621,698,906.64 Rp |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| b. | Realisasi | 406,617,041,960.00 Rp |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 138,004,656,946.64 |
| a. | Surplus/defisit setelah perubahan | (66,402,082,735.64) Rp |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| b. | Realisasi | 68,663,746,697.33 Rp |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 2,261,663,961.69 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan pembiayaan
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 15.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp 15,000,000,000.00
- b. Realisasi
Rp -
Selisih lebih/(kurang)
Rp 15,000,000,000.00
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah ( Rp. 15.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
| a. | Anggaran pembiayan neto setelah perubahan | 66,402,082,735.64 Rp |
|------|---------------------------------------------|------------------------|
| b. | Realisasi | 81,402,082,735.64 Rp |
| | Selisih Lebih/(kurang) | (15,000,000,000.00) Rp |
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:
- a. Jumlah Aset
Rp 914,062,887,676.59
- b. Jumlah Kewajiban
Rp 5,098,212,959.67
- c. Jumlah Ekuitas Dana
Rp 908,964,674,716.92
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:
- a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2014
Rp 81,391,567,324.64
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
Rp 148,665,815,588.22
- c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keu
Rp (61,487,608,796.00)
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
Rp -
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
Rp (18,503,944,683.89)
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2014
Rp 150,065,829,432.97
Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I.5

a. Lampiran I

: Laporan realisasi anggaran

Lampiran I.1

:

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 :

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3

:

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 :

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

:

Daftar piutang daerah;

Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b. Lampiran II

: Neraca

c. Lampiran III : Laporan arus kas

d. Lampiran IV

: Catatan atas laporan keuangan

## Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

Walikota Padang Panjang menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di

:

Padang Panjang

pada tanggal

:

14 Agustus 2015

## WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

## HENDRI ARNIS

Diundangkan di

:

Padang Panjang

pada tanggal

:

14 Agustus 2015

## Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

## SYAHDANUR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015 NOMOR 4 SERI A.1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT : (4/2015).