PERATURAN WALIKOTA PASURUAN Nomor 4 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN (berlaku 27 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN,
bahwa guna mewujudkan tertib pengelolaan keuangan daerah dalam pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Menetapkan :
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 76) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan huruf a, huruf d, dan huruf g ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
- a. PNS yang terlambat 10 (sepuluh) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar:
3. 0,25% x jumlah hari keterlambatan dan/ atau pulang mendahului
- b. PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 30 (menit) sampai dengan 1 (satu) jam dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar:
5. 1% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului
- c. PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam pertama atau meninggalkan tugas pada jam kerja lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar:
7. 2% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas
- d. PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih dari 4 (empat) hari, dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar:
9. 2% x jumlah hari kerja mengikuti pendidikan dan pelatihan
- e. PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 2 (dua) jam atau meninggalkan tugas lebih dari 2 (dua) jam dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar:
11. 2,5% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas
- f. PNS yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar:
2. 3% x jumlah hari kerja pemberian dispensasi
- g. PNS yang tidak masuk bekerja karena sakit dan dirawat inap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rawat Inap atau yang dipersamakan dari Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya, dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar:
4. 2% x jumlah hari kerja sakit dan dirawat inap
5. PNS yang tidak masuk bekerja karena sakit tanpa dirawat inap, dilakukan pemotongan
- h. Tingkat Kehadiran sebesar:
7. 4% x jumlah hari kerja sakit tanpa dirawat inap
- i. PNS yang tidak masuk bekerja dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar: 4% x jumlah hari tidak masuk bekerja
- j. dalam hal PNS tidak masuk kerja secara terusmenerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan maka Tingkat Kehadiran dianggap nol.
- (2) Pemotongan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran PNS.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja sampai dengan 4 (empat) hari kerja, tidak dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran.
- (1a) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang lebih dari 4 (empat) hari kerja, dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar 2% (dua perseratus).
- (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2a) harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah dan ayat (2) Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
- (1) PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu dan mendapatkan tunjangan fungsional selain pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c maka TPP dibayarkan sebesar selisih antara TPP pada kelas jabatannya dengan tunjangan fungsional pada jenjangnya.
Pasal 4
- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
- a. PNS yang terlambat 10 (sepuluh) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar:
3. 0,25% x jumlah hari keterlambatan dan/ atau pulang mendahului
- b. PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 30 (menit) sampai dengan 1 (satu) jam dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar:
5. 1% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului
- c. PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam pertama atau meninggalkan tugas pada jam kerja lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar:
7. 2% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas
- d. PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih dari 4 (empat) hari, dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar:
9. 2% x jumlah hari kerja mengikuti pendidikan dan pelatihan
- e. PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 2 (dua) jam atau meninggalkan tugas lebih dari 2 (dua) jam dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar:
11. 2,5% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas
- f. PNS yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar:
2. 3% x jumlah hari kerja pemberian dispensasi
- g. PNS yang tidak masuk bekerja karena sakit dan dirawat inap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rawat Inap atau yang dipersamakan dari Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya, dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar:
4. 2% x jumlah hari kerja sakit dan dirawat inap
5. PNS yang tidak masuk bekerja karena sakit tanpa dirawat inap, dilakukan pemotongan
- h. Tingkat Kehadiran sebesar:
7. 4% x jumlah hari kerja sakit tanpa dirawat inap
- i. PNS yang tidak masuk bekerja dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar: 4% x jumlah hari tidak masuk bekerja
- j. dalam hal PNS tidak masuk kerja secara terusmenerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan maka Tingkat Kehadiran dianggap nol.
- (2) Pemotongan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran PNS.
Pasal 5
- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja sampai dengan 4 (empat) hari kerja, tidak dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran.
- (1a) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang lebih dari 4 (empat) hari kerja, dilakukan pemotongan Tingkat Kehadiran sebesar 2% (dua perseratus).
- (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2a) harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.
Pasal 10
- (1) PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu dan mendapatkan tunjangan fungsional selain pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c maka TPP dibayarkan sebesar selisih antara TPP pada kelas jabatannya dengan tunjangan fungsional pada jenjangnya.
- (2) Dihapus.
4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:
- (1) TPP bagi Calon PNS yang menduduki formasi jabatan fungsional umum diberikan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari TPP pada kelas jabatan yang bersangkutan.
- (2) TPP bagi Calon PNS yang menduduki formasi jabatan fungsional tertentu diberikan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari TPP pada kelas jabatan yang bersangkutan.
Pasal 14
- (1) SPM-LS TPP diajukan kepada BUD untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan:
- a. Lembar Verifikasi Pertanggungjawaban;
- b. Daftar Rekapitulasi Perhitungan dan Penerimaan TPP;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- d. SSP PPh Pasal 21;
- e. Surat Pertanggungjawaban bulan yang lalu/ sebelumnya; dan
- f. SPD.
- (2) SPM-LS TPP dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian, sebagai berikut:
- a. lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada BUD; dan
- b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada SKPD yang bersangkutan.
Pasal 15
8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21
- e. Surat Pertanggungjawaban bulan yang lalu/ sebelumnya; dan
- f. SPD.
- (2) SPM-LS TPP dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian, sebagai berikut:
- a. lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada BUD; dan
- b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada SKPD yang bersangkutan.
8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Format Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan Bagi Kepala SKPD, Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan Bagi Selain Kepala SKPD, Daftar Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Kehadiran, Daftar Rekapitulasi Perhitungan dan Penerimaan TPP pada SKPD, Daftar Rekapitulasi Perhitungan dan Penerimaan TPP pada Bagian, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

9. Ketentuan dalam lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 27 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 4

SALINAN

sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi.

Pembina Tingkat I

NIP. 19681027 199403 1 008

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 27 Januari 2016

Pj. WALIKOTA PASURUAN, ttd.

WIBOWO EKOPUTRO

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

## TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

| NO. | KELAS JABATAN | TPP (Rp) | JABATAN |
|-------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 15 | 14.000.000 | Sekretaris Daerah |
| 2. | 14 | 12.000.000 | 1) Asisten Sekretaris Daerah 2) Inspektur 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5) Kepala Badan Kepegawaian Daerah 6) Kepala Dinas Pendapatan Daerah 7) Kepala Dinas Pekerjaan Umum 8) Kepala Dinas Pendidikan 9) Kepala Dinas Kesehatan 10) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 1) Kepala Badan Lingkungan Hidup |
| | | 10.000.000 | 2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat 4) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu 5) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 6) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 8) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9) Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 10) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan 11) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
|-----|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | c | 9.000.000 | 1) Staf Ahli 2) Jabatan Fungsional Tertentu pada jenjangnya |
| 3. | 13 | | 8.000.000 | Jabatan Fungsional Tertentu pada jenjangnya |
| 4. | 12 | a | 7.000.000 | 1) Kepala Kantor Ketahanan Pangan 2) Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi 3) Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 5) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah 6) Camat |
| | | b | 5.500.000 | 1) Sekretaris Inspektorat 2) Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 3) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah 5) Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah 6) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum 7) Sekretaris Dinas Pendidikan 8) Sekretaris Dinas Kesehatan 9) Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 10) Jabatan Fungsional Tertentu pada jenjangnya |
| | | c | 5.000.000 | 1) Sekretaris Badan Lingkungan Hidup 2) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3) Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat 4) Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu 5) Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 6) Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7) Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 8) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9) Sekretaris Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 10) Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan 11) Jabatan Fungsional Tertentu pada |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
|-----|-----|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 11 | a b | 4.500.000 4.000.000 | 1) Inspektur Pembantu 2) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD 3) Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 4) Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5) Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah 6) Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan Daerah 7) Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum 8) Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan 9) Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan 10) Kepala Bidang pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 11) Jabatan Fungsional Tertentu pada jenjangnya 1) Kepala Bidang pada Badan Lingkungan Hidup 2) Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3) Kepala Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat 4) Kepala Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 5) Kepala Bidang pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 6) Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7) Kepala Bidang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 8) Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 6 | 10 | | 3.000.000 | 1) Sekretaris Kecamatan 2) Jabatan Fungsional Tertentu pada jenjangnya |
| 7 | 9 | | 2.500.000 | 1) Kepala Subbagian pada SKPD 2) Kepala Subbidang pada SKPD 3) Kepala Seksi pada SKPD 4) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) 5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor 6) Lurah |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
|-----|-----|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 8 | a | 2.000.000 | 1) Kepala Subbagian pada SKPD 2) Kepala Subbidang pada SKPD 3) Kepala Seksi pada SKPD 4) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT 5) Jabatan Fungsional Tertentu pada jenjangnya |
| 9 | 7 | | 900.000 | 1) Jabatan Fungsional Umum pada SKPD 2) Jabatan Fungsional Tertentu pada jenjangnya |
| 10 | 6 | a b | 750.000 500.000 | 1) Jabatan Fungsional Umum pada SKPD 2) Jabatan Fungsional Tertentu pada jenjangnya Jabatan Fungsional Umum pada Kelurahan |
| 11 | 5 | a b | 550.000 400.000 | 1) Jabatan Fungsional Umum pada SKPD 2) Jabatan Fungsional Tertentu pada jenjangnya Jabatan Fungsional Umum pada Kelurahan |
| 12 | 4 | a b | 450.000 300.000 | Jabatan Fungsional Umum pada SKPD Jabatan Fungsional Umum pada Kelurahan |
| 13 | 3 | a b | 350.000 200.000 | Jabatan Fungsional Umum pada SKPD Jabatan Fungsional Umum pada Kelurahan |
| 14 | 2 | a b | 300.000 150.000 | Jabatan Fungsional Umum pada SKPD Jabatan Fungsional Umum pada Kelurahan |
| 15 | 1 | a b | 250.000 100.000 | Jabatan Fungsional Umum pada SKPD Jabatan Fungsional Umum pada Kelurahan |

Pj. WALIKOTA PASURUAN, ttd. WIBOWO EKOPUTRO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

## A. SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN BAGI KEPALA SKPD

## SURAT KETERANGAN

## MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

Pangkat/Gol. :

NIP

:

Jabatan

:

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak mengisi daftar hadir secara elektronik/manual pada hari ... tanggal ... dikarenakan saya melaksanakan tugas kedinasan ke ... sesuai dengan surat tugas/undangan/ jadual sebagaimana terlampir.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pasuruan, ...

Kepala SKPD,

(Nama) Pangkat NIP.

## B. SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN BAGI SELAIN KEPALA SKPD

## SURAT KETERANGAN

## MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP

:

Jabatan :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama/NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan :
2. Nama/NIP

:

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

dst.

:

tidak mengisi daftar hadir secara elektronik/manual pada hari ... tanggal ... dikarenakan yang bersangkutan melaksanakan tugas kedinasan ke ... sesuai dengan surat tugas/undangan/jadual sebagaimana terlampir.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pasuruan, ...

Atasan Langsung,

(Nama) Pangkat NIP.

## C. DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KEHADIRAN

## DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KEHADIRAN

SATUAN KERJA BULAN

: ________________

: ________________

NO.

NAMA

NIP

## TINGKAT KETIDAKHADIRAN

TINGKAT

KEHADIRAN

100%-(16)%

1-30 Menit

31-60 Menit

61-120 Menit / Diklat

lebih dari 4 hari / Sakit

(Rawat Inap)

Lebih 120 Menit

Dispensasi

Tidak Masuk Kerja /

Sakit (Tidak Rawat

Inap)

JUMLAH

Σ Hari

0,25% x Σ Hari

Σ Hari

1% x Σ Hari

Σ Hari

2% x Σ Hari

Σ Hari

2,5% x Σ Hari

Σ Hari

3% x Σ Hari

Σ Hari

4% x Σ Hari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 (5+7+9+11+13+15)

17

Pasuruan, ...

Atasan Langsung,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## D. DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN PENERIMAAN TPP PADA SKPD

## DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN PENERIMAAN TPP

SATUAN KERJA

: ________________

BULAN

: ________________

NO.

NAMA

NIP

GOL.

JABATAN

KELAS

JABATAN

BESARAN

TPP

(Rp)

TINGKAT

KEHADIRAN

BESARAN TPP

ATAS TINGKAT

KEHADIRAN (Rp)

PPH

Pasal 21

(Rp)

JUMLAH

BERSIH

(Rp)

TANDA

TANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9 (7x8)

10

11 (9-10)

12

Mengetahui

Pasuruan, ...

Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran,

Pembuat Daftar Gaji,



Nama ...



NIP ...

## E. DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN PENERIMAAN TPP PADA BAGIAN DAN KELURAHAN

## DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN PENERIMAAN TPP

SATUAN KERJA

: ________________

BULAN

: ________________

| NO. | NAMA | NIP | GOL. | JABATAN | KELAS JABATAN | BESARAN TPP (Rp) | TINGKAT KEHADIRAN | BESARAN TPP ATAS TINGKAT KEHADIRAN (Rp) | PPH Pasal 21 (Rp) | JUMLAH BERSIH (Rp) | TANDA TANGAN |
|-------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (7x8) | 10 | 11 (9-10) | 12 |

Mengetahui

Pasuruan, ...

Kuasa Pengguna Anggaran,

Nama ...

NIP ...

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Nama ...

NIP ...

## F. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

Pangkat/Gol. :

NIP

:

Jabatan

:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. perhitungan yang terdapat pada Daftar Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) bulan ... tahun ... pada ... telah dihitung dengan benar berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran dan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan; dan

2. apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TPP dimaksud, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Kota Pasuruan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pasuruan, ...

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama) Pangkat NIP.

SALINAN

Pj. WALIKOTA PASURUAN, sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi.

Pembina Tingkat I

NIP. 19681027 199403 1 008

ttd.

WIBOWO EKOPUTRO