PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 24 Tahun 2016 tentang TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
: bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 85 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 86 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 87 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 88 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 89 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 90 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 91 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 92 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 93 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 94 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 95 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 96 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 97 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
17. Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 4);
18. Peraturan Walikota Jambi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi serta Tata Kerja pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 12).
SALINAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi
6. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakuan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
8. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Walikota ini wajib didaftarkan oleh setiap Pengusaha.
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
10. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/ atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
11. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
12. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
13. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
14. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
15. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
16. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas,kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
17. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
18. Motel adalah usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk mendapatkan layanan penginapan.
19. Rumah kos adalah hunian yang menyediakan kamar untuk tinggal, lengkap dengan perabot standar.
20. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
21. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah pindah.
22. Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindahpindah.
23. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindahpindah.
24. Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapai dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
25. Pusat penjualan makanan dan minuman adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
26. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
27. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular.
28. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan / binaan manusia.
29. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha-usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
30. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahrga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
31. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
32. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
33. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai bersantai dan melantai diiringi music dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
34. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
35. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
36. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
37. Jasa impresariat atau promoter adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
38. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
39. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelanggaraan pameran dalam rangka penyebar luasan informasi dan pormosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
40. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
41. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature , foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
42. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelolah secara komersial.
43. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pendaftaran Usaha Pariwisata, bertujuan untuk:
- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha pariwisata; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK TDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 3
- (1) Subjek TDUP adalah setiap perseorangan dan/atau badan usaha yang menjalankan usaha Pariwisata.
- (2) Objek TDUP adalah setiap kegiatan usaha Pariwisata.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK TDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 4
Pendaftaran usaha Pariwisata dilakukan oleh pengusaha Pariwisata, meliputi:
- a. jasa perjalanan wisata;
- b. penyediaan akomodasi;
- c. jasa makanan dan minuman;
- d. kawasan pariwisata;
- e. jasa transportasi wisata;
- f. daya tarik wisata;
- g. penyelenggaraan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta;dan
- m. spa;
Bagian Kedua Usaha Jasa Perjalanan Wisata
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK TDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 5
- (1) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa perjalanan wisata.
- (2) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha:
- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.
- (3) Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata dilakukan terhadap setiap kantor dan/atau gerai penjualan.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK TDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 6
- (1) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau perseorangan.
Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Akomodasi
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK TDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 7
- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 huruf b, meliputi jenis usaha:
- a. hotel;
- b. bumi perkemahan;
- c. persinggahan karavan;
- d. villa;
- e. pondok wisata;
- f. cottage;
- g. motel; dan
- h. rumah kos diatas 10 kamar.
- (2) Usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sub jenis usaha;
- a. hotel bintang; dan
- b. hotel non bintang.
- (3) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahan, persinggahan, karavan, villa, pondok wisata.
- (4) Pendaftaran yang dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahan, persinggahan, karavan, villa, mencakup pelayanan pariwisata lain berupa jasa makanan dan
minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi, dan/atau spa yang diselenggarakan oleh pengusaha yang sama dari penyediaan akomodasi yang bersangkutan.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK TDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 8
- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat berbentuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (3) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf h, merupakan perseorangan.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK TDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 9
- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain fasilitas yang diselenggarakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak, spa dengan jumlah paling banyak 5 (lima) kamar dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP hotel.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. diskotik;
- b. pub;
- c. bar yang berada dihotel berbintang;
- d. karaoke diatas 2 kamar;
- e. spa diatas 5 kamar;
- f. panti pijat; dan
- g. billiard diatas 2 meja
Bagian Keempat
Usaha Jasa Makanan dan Minuman
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK TDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 10
Pendaftaran usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, meliputi usaha:
- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar di hotel berbintang;
- d. café;
- e. pusat penjualan makanan dan minuman (foodcourt); dan
- f. jasa boga.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK TDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 11
Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat berbentuk badan usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.
Bagian Kelima
Usaha Kawasan Pariwisata
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK TDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 12
- (1) Pendaftaran Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan terhadap setiap lokasi usaha.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk badan usaha berbadan hukum.
Bagian Keenam
Usaha Jasa Transportasi Wisata
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK TDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 13
- (1) Pendaftaran usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasi kendaraan.
- (2) Usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.
Bagian Ketujuh Usaha Daya Tarik Wisata
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK TDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 14
- (1) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, meliputi usaha pengelolaan daya tarik wisata.
- (2) Usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan dan bangunan kuno;
- b. pengelolaan museum;
- c. pengelolaan pemukiman dan/atau rumah adat; dan
- d. pengelolaan objek ziarah.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap usaha daya tarik wisata pada setiap lokasi.
- (4) Usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.
Bagian Kedelapan Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK TDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 15
- (1) Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi usaha:
- a. gelanggang olahraga;
- b. gelanggang seni;
- c. arena permainan;
- d. hiburan malam;
- e. panti pijat;
- f. taman rekreasi;
- g. karaoke; dan
- h. jasa impresariat/promotor.
- (2) jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. lapangan golf;
- b. driving golf;
- c. rumah bilyar;
- d. gelanggang renang;
- e. lapangan tenis;
- f. pacuan kuda;
- g. ice skating;
- h. pusat kebugaran (fitness center);
- i. gelanggang futsal;
- j. gelanggang bowling.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sanggar seni;
- b. galeri seni;
- c. gedung bioskop; dan
- d. gedung pertunjukan seni.
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah wahana permainan anak dan keluarga.
- (5) Jenis usaha hiburan malamsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. klub malam;
- b. diskotik; dan
- c. pub.
- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. panti pijat;
- b. refleksi; dan
- c. mandi uap.
- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. taman rekreasi; dan
- b. taman bertema.
- (8) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi semua jenis usaha karaoke.
- (9) Jenis usaha jasa impresariat/promotorsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi semua jenis usaha jasa impresariat/promotor.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK TDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 16
- (1) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan pada setiap lokasi.
- (2) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf h, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK TDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 17
- (1) Jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a, ayat (5) dan ayat (9) berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (2) Jenis usaha kegiatan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) selain huruf a, ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), dapat berbentuk usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.
Bagian Kesembilan Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi, dan Pameran
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK TDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 18
- (1) Pendaftaran usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimkasud dalam Pasal 4 huruf h dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Usaha jasa pramuwisata dapat berbentuk usaha berbadan hukum tidak berbadan hukum / perseorangan.
Bagian Kesepuluh Usaha Jasa Pramuwisata
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK TDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 19
- (1) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
- (2) Usaha penyelenggaraan berbentuk badan usaha berbadan hukum.
Bagian Kesebelas Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK TDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 20
- (1) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Usaha jasa konsultan berbentuk badan usaha berbadan hukum.
Bagian Keduabelas Usaha Jasa Informasi Pariwisata
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK TDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 21
- (1) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Usaha jasa informasi berbentuk badan usaha berbadan hukum.
Bagian Ketigabelas Usaha Wisata Tirta
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK TDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 22
- (1) Pendaftaran usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha wisata dan olahraga air.
- (2) Usaha jasa tirta berbentuk badan usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.
Bagian Keempat Belas Usaha Spa
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK TDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 23
- (1) Pendaftaran usaha pariwisata spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m terhadap dilakukan pada setiap lokasi.
- (2) Usaha pariwisata spa berbentuk badan usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.
KETENTUAN PERIZINAN
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 24
- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki TDUP.
- (2) Untuk mendapatkan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Satuan Kerja yang membidangi pelayanan perizinan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotocopy akta pendirian bagi badan usaha yang berbadan hukum;
- b. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pengelola;
- c. fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
- d. fotocopy rekomendasi dari asosiasi kepariwisataan sesuai jenis usaha pariwisata
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 25
- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (6) adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis terdiri atas:
- a. tempat/lokasi pariwisata
- b. maksud/tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata;
- c. jenis/tipe usaha pariwisata;
- d. gambar peta bangunan untuk pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
- e. gambar peta lokasi berikut bangunan usaha pariwisata; dan
- f. rekomendasi teknis dari asosiasi usaha pariwisata terkait
- (3) Persyaratan teknis untuk usaha jasa penyediaan akomodasi disertai dengan dokumen:
- a. Keterangan tertulis tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; dan
- b. Keterangan tentang fasilitas yang tersedia.
- (4) Persyaratan teknis untuk usaha jasa makanan dan minuman disertai dengan dokumen tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dengan jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, restoran waralaba, bar, kafe dan pusat penjualan makanan dan minuman.
- (5) Persyaratan teknis untuk usaha jasa transportasi pariwisata dilengkapi dengan surat keterangan secara tertulis mengenai perkiraan kapasitas wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan serta daya angkut yang tersedia.
TAHAPAN
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 26
- (1) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata meliputi:
- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman kedalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan TDUP; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Seluruh tahapan diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
Bagian Kedua
Pendaftaran Usaha Pariwisata
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 27
- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Pengajuan dokumen disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotocopy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah benar.
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 28
Satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.
Pemeriksaan Berkas Permohonan
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 29
- (1) satuan kerja yang membidangi kepariwisataan melaksanakan pemeriksaan kelengkapan kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran pariwisata paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Apabila
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 30
Satuan Kerja yang membidangi pelayanan perizinan mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata kedalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi dari satuan kerja yang membidangi kepariwisataan.
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 31
Daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berisi:
- a. nomor pendaftaran;
- b. tanggal pendaftaran;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama usaha pariwisata;
- g. lokasi daya tarik wisata;
- h. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud didalam huruf a sampai dengan huruf j; dan
- l. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran.
Daftar usaha pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.
Bagian Kelima Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 33
Kepala Satuan Kerja yang membidangi pelayanan perizinan
BAB IV - TAHAPAN
Pasal 34
- (1) TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berisi:
- a. nomor pendaftaran;
- b. tanggal pendaftaran;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. merek usaha, apabila ada;
- g. alamat penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
- h. nomor akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha perseorangan;
- i. nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
- k. tanggal penerbitan TDUP.
- (2) Format TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 35

TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

## Bagian Keenam

## Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

## Pasal 36

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja yang membidangi pelayanan perizinan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan pemutahiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa fotocopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan (3) adalah absah,benar sesuai sesuai dengan fakta.
- (5) Kepala Satuan Kerja yang membidangi pelayanan perizinan melaksanakan pemeriksaan kelengkapan,kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(5), ditemukan bahwa berkas permohonan pemuktahiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelangkapan, kebenaran dan keabsahan.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3(tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Kepala Satuan Kerja yang membidangi pelayanan perizinan
- (8) Apabila SKPD tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap,benar, dan absah.
- (9) Kepala Satuan Kerja yang membidangi pelayanan perizinan mencantumkan pemuktahiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap,benar,dan absah.
- (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Kepala Satuan Kerja yang membidangi pelayanan perizinan menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemuktahiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (11) Dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (10), TDUP terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (12) Pengusaha mengembalikan TDUP terdahulu kepada Kepala Satuan Kerja yang membidangi pelayanan perizinan.

## BAB V

## VERIFIKASI PERMOHONAN TDUP

## Pasal 37

- (1) Kepala Satuan Kerja yang membidangi pelayanan perizinan dapat melakukan verifikasi terhadap permohonan TDUP.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ;
- a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
- b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek usaaha pariwisata.
- c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi dapat dibentuk Tim Verifikasi yang susunan keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Dinas, dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VI

PENERBITAN DAN PENOLAKAN TDUP

Bagian Kesatu

## Penerbitan TDUP

## Pasal 38

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Satuan Kerja yang membidangi pelayanan perizinan harus menerbitkan TDUP yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar,absah, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan TDUP ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan valid.
- (5) Dalam hal dokumen dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan TDUP belum diterbitkan oleh Kepala Kepala Satuan Kerja yang membidangi pelayanan perizinan, maka permohonan TDUP dianggap disetuju dan wajib diterbitkan.

## Bagian Kedua Penolakan TDUP

## Pasal 39

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan TDUP, harus disampaikan kepada permohonan secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen paling kurang memuat:
- a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
- b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon sesuai dengan prinsip pelayanan umum;
- c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai pada saat waktu yang ditentukan dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Satuan Kerja yang membidangi pelayanan perizinan dapat menolak permohonan TDUP.
- (4) Penolakan permohonan TDUP harus disertai alasan-alasannya.

## BAB VIII

## KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGUSAHA

Pasal 40

## Pengusaha wajib:

- a. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TDUP;
- b. menjamin usaha pariwisata sesuai dengan persyaratan teknis;
- c. menjalankan usaha kepariwisataannya sesuai dengan norma yang berlaku;
- d. memenuhi ketentuan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan serta kelestarian lingkungan;
- e. memperhatikan masa berlaku TDUP, dan memperpanjang TDUP bila tiba waktunya; dan
- f. melakukan perpanjangan TDUP sesuai waktu perpanjangan.

## Pasal 41

## Pengusaha dilarang:

- a. melakukan usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagiamana yang tercantum dalam TDUP yang diterima; dan
- b. menyalahgunakan TDUP yang diterimanya.

## BAB IX MASA BERLAKU DAN DAFTAR ULANG TDUP

## Pasal 42

- (1) TDUP berlaku selama menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Untuk Melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Satuan Kerja yang membidangi pelayanan perizinan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pengelola;
- b. fotocopy pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
- c. fotocopy rekomendasi dari asosiasi kepariwisataan sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan standar masing-masing usaha pariwisata;
- d. fotocopy nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD);
- (4) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa daftar ulang jatuh tempo 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya TDUP.
- (5) Format daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

## BAB X

## PENYELENGGARAAN PELAYANAN TDUP

## Bagian Kesatu Standar Pelayanan TDUP

Pasal 43

- (1) Satuan Kerja yang membidangi pelayanan perizinan wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan daftar usaha pariwisata berdasarkan jenis yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon TDUP.
- (2) Satuan Kerja yang membidangi pelayanan perizinan wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar pelayanan disusun berdasarkan jenis daftar usaha pariwisata.
- (4) Standar pelayanan meliputi:
- a. menyelenggarakan pelayanan TDUP yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggung jawaban secara periodik atau penyelenggaraan pelayanan TDUP;
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian sengketa pelayanan TDUP;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan TDUP;
- f. menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan dan stadar waktu; dan
- g. masing-masing penyelenggara TDUP wajib menginformasikan standar pelayanan daftar usaha pariwisata terhadap masyarakat.

## Bagian kedua

## Pelayanan Tanda Daftar Pariwisata

## Pasal 44

- (1) Pelayanan TDUP dibentuk secara efisien dan efektif sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan daftar usaha pariwisata.
- (2) Pelayanan TDUP mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi; dan
- d. pengawasan internal.

## Kewajiban dan Larangan Bagi Penyelenggara

## Bagian Ketiga Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 45

- (1) Penyelenggara TDUP berkewajiban:
- a. menyusun persyaratan TDUP secara lengkap, jelas, terukur, rasional, terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon TDUP secara adil, pasti, dan non diskriminatif;
- c. melayani dan menanggapi setiap permohonan TDUP yang diajukan; dan
- d. memberikan informasi, penjelasan dan keterangan yang dibutuhkan oleh pemohon TDUP secara cuma-cuma.
- (2) Ketentuan mengenai TDUP sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan mudah diketahui dan mudah diakses oleh masyarakat.

Penyelenggara TDUP dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. membocorkan rahasia atau dokumen menurut ketentuan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- c. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana layanan;
- d. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- e. menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.

## BAB IX PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) walikota dapat membentuk tim yang terdiri dari SKPD terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

## BAB XI LAPORAN

Pasal 48

- (1) Satuan Kerja yang membidangi pelayanan perizinan melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada walikota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan meliputi:
- a. Jumlah setiap jenis pariwisata;
- b. Jumlah kapasitas perjenis usaha;
- c. Perubahan jumlah setiap jenis usaha pariwisata apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode sebelumnya; dan
- d. Penjelasan yang menyebabkan perubahan jumlah setiap jenis usaha pariwisata khususnya dalam hal terjadi pengurangan.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Walikota atau satuan kerja yang ditunjuk berwenang memberikan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), Pasal 50 dan pasal 51 dikenakan sanksi adminstratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Teguran tertulis;
- b. Pembekuan sementara;
- c. Pembatalan; dan
- d. Denda.
- (4) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, maka seluruh ketentuan peraturan pelaksana mengenai izin usaha kepariwisataan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

## Pasal 51

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 2016

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi Pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

## DARU PRATOMO

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI


EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005