PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 54 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014 DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BITUNG, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembangunan daerah harus ditunjang dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pernbangunan manusia:
- b. bahwa guna menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perencanaan agar dapat rnenentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan mernperhitungkan sumber daya yang tersedia;
- c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
- d. bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 286 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengenda1ian dan Eva1uasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerimah Daerah Tahun 2014;
5. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun
6. 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
I
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 'Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerirrtaha n Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nom01· 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Peraturan Pemerintah Norn or 20 Tahun 2004 ten tang Rencana Kerja Pemerirrtah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraruran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pemoentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 32);
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 20I6 (Lembaran Daerah Kora Bitung Tahun 2011 Nomor 7);
I
15. Peraturan Daerah Kor.a Bitung Nornor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2012 Namor 11);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dirnaksud dengan :
1. Daerah adalah Kata Bitung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kata Bitung.
3. Pemerirrtah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bit.urig.
5. Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dakumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bitung.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kata Bitung, yang selanjutnya disebut dengan 8.i\.PPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pernerintahan ya11g melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Sadan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung, yang selanjutnya disingkat BPK-BMD adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.
9. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan pernbangunan daerah untuk penyusunan Kebiajakan Umurn Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan.
10. Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan RAPBD adalah rencana perubahan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan Umum Perubahan APBD, yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pernbiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk perubahan APBD.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, yang selanjutnya disingkat PPASP adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan DPPA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD. 12.
BAB 11 - PERUBAHAN RKPD
Pasal 2
- (1) Perubahan RKPD Tahun 2014 disusun dan dituangkan dengan sistematika sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD;
- c. rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan
- d. penutup.
- (2) lsi beserta uraian terperinci dari Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2014 merupakan penjabaran dari evaluasi RKPD Tahun 2014.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
- a. SKPD dalam menyusun dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun 2014; dan
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2014.

## Pasal4

Dalam rangka penyusunan RAPBDP Tahun 2014:

- a. Pemerintah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagai bahan pembahasan KUPA dan PPASP di DPRD; dan
- b. SKPD menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2014 dalam melakukan pembahasan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD dengan DPRD.

## Pasal 5

- (1) Masing-masing SKPD membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang kcluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-rnasing program dan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPK-BMD dan BAPPEDA.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SK.PD yang bersangkutan.

'

. '

I

## BAB IIJ

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahttinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalarn Serita. Daerah Kota Bitung.


Diundangkan di Bitung pada tanggal 9 ,Jtlni ?{)14 �� :"":: �


SERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 3014 NOMOR qq