Unknown PEMERINTAH KOTA BIMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kota Bima. Perihal / Judul Naskah Dinas 2016 Dimajukan Pada Tanggal 3. Diedarkan oleh : Inspektorat 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum 4. Diterima di penerimaan surat : Bagian Hukum - 5. - Dinomori Oleh : Bagian Hukum - 6. - Diketik Oleh : Inspektorat - 7. - Ditaklik/dikaji oleh : Bagian Hukum 8. Diterima di pengiriman surat : Inspektorat 9. Dikirim oleh : Inspektorat 10. Verbal dan pertinggal disimpan oleh : Bagian Hukum 1. Dikerjakan oleh : Inspektorat 2016 Kota Bima, | No. | Jabatan | Paraf | Tanggal | |-------|----------------------------------|---------|-----------| | 1 | Pit. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TINDAK LANJUT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
a.
- b. bahwa dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Bima, Badan Pengawasan Keuangan clan Pembangunan Republik Indonesia maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, maka perlu menetapkan Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Bima, Badan Pengawasan Keuangan clan Pembangunan Republik Indonesia maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) clan ayat (2) Serta Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengedalian Intern Pemerintah, tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keungan Republik Indonesia harus segera diselesaikan clan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a clan huruf b perlu, menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah clan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
Mengingat
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 l); 1.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
Menetapkan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindaklanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
14. Peraturan Daerah Kota Bi.ma Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 145);
16. Peraturan Walikota Bima Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Bima (Berita Daerah Kota Bi.ma Tahun 2014 Nomor 176);
15. Peraturan Walikota Bima Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bi.ma Tahun 2010 Nomor 163);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TINDAK LANJUT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Bima.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
8. Inspektur adalah lnspektur Kota Bima.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bima.
10. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang disebut dengan BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Auditi, adalah lnstansi Pemerintah atau Pejabat Negara/Pemerintah yang diperiksa/dilakukan pengawasan oleh BPK dan/atau APIP Pusat/Daerah.
14. Laporan Hasil Audit selanjutnya disebut LHA adalah laporan yang memuat seluruh hasil audit berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan, dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap, dan final setelah ditanggapi Pimpinan Unit atau lnstansi yang diaudit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Bima dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meliputi audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.
15. Temuan, adalah fakta/kejadian/bukti yang sekurang-kurangnya memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil audit.
16. Saran atau Rekomendasi adalah temuan hasil audit yang wajib dilaksanakan oleh auditi guna perbaikan, koreksi, dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana dituangkan di dalamLHA.
17. Tindak Lanjut Hasil Audit yang selanjutnya disingkat dengan TLHA adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil Audit.
18. Kasus adalah temuan atau bagian temuan pengawasan yang berindikasi adanya tindak pidana korupsi.
19. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil audit dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
21. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.
20. Ra pat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHA.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima selanjutnya disebut SKPD Kota Bima adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga Lain.
23. Mejelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah yang disebut dengan TP-TGR adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota terdiri dari para pejabat yang secara ex-officio melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah.
24. Tim Tindak Lanjut Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kota Bima adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
25. Tim Pembahas Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Kota Bima adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk mengambil langkahlangkah penyelesaian atas rekomendasi basil audit Inspektorat Kota Bima yang tidak dapat ditindak lanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah,unit satuan kerja perangkat daerah dan lembaga non perangkat daerah / Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Bima sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Audit ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kota Bima dalam menindaklanjuti hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Bima, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Audit ini adalah agar tindak lanjut terhadap basil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Bima, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang Lingkup Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Audit ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut terhadap hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Bima, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi :
- a. Audit Keuangan;
- b. Audit Kinerja;dan
- c. Audit dengan tujuan tertentu.
BAB IV - SISTIMATIKA
Pasal 5
- ( 1) Sistimatika Pedoman Teknis Tindak Lan jut Hasil Audit ini meliputi :
- I. Pendahuluan
- II. Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Audit
- Ill. Penatausahaan dan Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Serta Pelaporan Tindak lanjut Hasil Audit.
IV. Sanksi
V. Penutup
Isi, muatan dan rincian, serta format Pedoman Teknis Tindak lanjut Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Penetapan: Ditetapkan di Kota Bima. pada tanggal ~ t-]0'\/{111}.&gt;er Q.a\{,

Penandatangan: WALIKOTA BIMA, ~ l ... M. QURAIS H. ABIDIN

Penetapan: Diundangkan di Kota Bima pada tanggal ct-6 \\IO Vetn ~er Qo I b

Penandatangan: Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA, MUKHTA 9B9 BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR .. - . LAMPIRAN I LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA INTERN DAN BAD AN KEUANGAN INDONESIA DI PENGAWASAN PEMERINTAH PEMERIKSA REPUBLIK LANJUT BASIL AUDIT APARAT TINDAK TEKNIS PE DOMAN

Penandatangan: PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG ## PEDOMAN TEKNIS TINDAK LANJUT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA ## BABI ## PENDAHULUAN ## A. Latar Belakang Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor :15 Tahun 2004, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sedangkan pengawasan yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan daerah meliputi kegiatan audit terdiri dari audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, kegiatan reviu, kegiatan evaluasi, kegiatan pemantauan, dan kegiatan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD; dilaksanakan oleh Inspektorat pada setiap pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) serta
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

## BABV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima. pada tanggal ~ t-]0'\/{111}.&gt;er Q.a\{,

WALIKOTA BIMA, ~

l ... M. QURAIS H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima pada tanggal ct-6 \\IO Vetn ~er Qo I b

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTA 9B9 BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR .. -

.


LAMPIRAN I

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

BIMA

INTERN

DAN

BAD AN

KEUANGAN

INDONESIA DI

PENGAWASAN

PEMERINTAH

PEMERIKSA

REPUBLIK

LANJUT BASIL AUDIT APARAT

TINDAK

TEKNIS

PE DOMAN

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR 31

TAHUN 2016

TENTANG

## PEDOMAN TEKNIS TINDAK LANJUT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

## BABI

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor :15 Tahun 2004, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sedangkan pengawasan yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan daerah meliputi kegiatan audit terdiri dari audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, kegiatan reviu, kegiatan evaluasi, kegiatan pemantauan, dan kegiatan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD; dilaksanakan oleh Inspektorat pada setiap pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) serta penjelasan atas pasal dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka memperbaiki pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan atas keuangan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah ditetapkan paket undang-undang yang mengatur hal tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Atas hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa rekomendasi hasil pemeriksaan serta hasil audit atas pengelolaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat dalam hal ini Inspektorat Kota Bima berupa rekomendasi hasil audit, wajib ditindak lanjuti oleh pimpinan instansi pemerintah atau pihak yang terkait dalam rekomendasi dimaksud. Hal tersebut


v

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 43 ayat ( 1) menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. ayat (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.Lebih lanjut pada Pasal 46 menyatakan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/40/M.PAN/04/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada lnstansi Pemerintah. Sedangkan untuk tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/031/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 9 tahun 2009 tentang Pedoman Umum, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional sebagai pedoman dalam melakukan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan fungsional.

Di dalam ketentuan di atas, antara lain menyebutkan bahwa setiap pimpinan unit satuan kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit (TLHA) baik oleh aparat intern pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kota Bima, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun berdasarkan data yang diperoleh, pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit belum diterapkan secara efektif, sehingga berakibat Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan/ Audit oleh APIP maupun BPK belum optimal. Hambatan utama pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit belum diterapkan secara efektif adalah belum optimalnya pengendalian intern tindak lanjut atas penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan/ audit oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Bima yang disebabkan oleh kurangnya komitmen pimpinan satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Bima. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna lebih mengefektifkan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Bima. maka perlu disusun suatu landasan yang lebih bersifat teknis dalam bentuk pedoman teknis sebagai acuan Pemerintah Kota Bima dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ audit. 1

## B. Maksud dan tujuan

## 1. Maksud

Adapun maksud ditetapkannya Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Audit ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kota Bima dalam menindaklanjuti hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Bima, Badan


Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

2. Tujuan

Adapun tujuan ditetapkannya Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Audit ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Bima, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

## C. Sasaran

Adapun sasaran ditetapkannya Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Audit ini adalah penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Bima, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia oleh Pemerintah Kota Bima lebih optimal.

## Asas D.

Asas-asas merupakan pedoman atau acuan dasar mengenai pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan/ audit di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

## 1. Asas efisien dan efektif.

Efisien, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

## 2. Responsif.

yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

3. Asas Akuntabel.

yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari pemeriksaan/ audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan/audit harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Ruang Lingkup E.

Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Audit ini mencakup, pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan sanksi, terhadap hasil audit lnspektorat Kota Bima, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi :

## 1. Audit Keuangan;

Audit/Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

## 2. Audit Kinerja/reguler;

Audit/ Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan Negara/ daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

3. Audit dengan tujuan tertentu;


Audit/Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

## Pengertian Umum F.

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.

Beberapa pengertian umum dalam pedoman teknis ini sebagai berikut:

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. W alikota adalah W alikota Bima.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. W akil W alikota adalah W akil W alikota Bima.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bima.
8. Inspektur adalah Inspektur Kota Bima.
10. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang disebut dengan BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Auditi, adalah lnstansi Pemerintah atau Pejabat Negara/Pemerintah yang diperiksa/dilakukan pengawasan oleh BPK dan/atau APIP Pusat/ Daerah.
12. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Laporan Hasil Audit selanjutnya disebut LHA adalah laporan yang memuat seluruh basil audit berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan, dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap, dan final setelah ditanggapi Pimpinan Unit atau lnstansi yang diaudit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Bima dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meliputi audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.
16. Saran atau Rekomendasi adalah temuan hasil audit yang wajib dilaksanakan oleh auditi guna perbaikan, koreksi, dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana dituangkan di dalam LHA.
15. Temuan, adalah fakta/kejadian/bukti yang sekurang-kurangnya memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil audit.
17. Tindak Lan jut Hasil Audit yang selanjutnya disingkat dengan TLHA adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil Audit.
18. Kasus adalah temuan atau bagian temuan pengawasan yang berindikasi adanya tindak pidana korupsi.
19. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil audit dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
20. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHA.
21. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima selanjutnya disebut SKPD Kota Bima adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga Lain.
23. Mejelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah yang disebut dengan TP-TGR adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota terdiri dari para pejabat yang secara ex-officio melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah.
24. Tim Tindak Lanjut Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kota Bima adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
25. Tim Pembahas Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Kota Bima adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk mengambil langkahlangkah penyelesaian atas rekomendasi hasil audit Inspektorat Kota Bima yang tidak dapat ditindak lanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, unit satuan kerja perangkat daerah, lingkungan Pemerintah Kota Bima serta Pihak Ketiga sesuai dalam temua/ rekomendasi Hasil pemeriksaan/ audit, sesuai dengan peraturan yang berlaku.


## BAB II PELAKSANAAN TINDAKLANJUT HASIL AUDIT

- Tanggung Jawab Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit Pelaksanaan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) pada pemerintah Kota Bima adalah tanggung jawab Walikota Bima dibantu oleh Wakil Walikota Bima, Sekretaris Daerah, Inspektorat Kota Bima dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sedangkan pelaksanaan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit APIP dalam Hal ini Inspektorat Kota Bima dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia pada Pemerintah Kota Bima dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan/ Audit - APIP. Adapun Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan Tindak lanjut A.
1. Atasan Langsung dan/ atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan/ Audit;

Hasil Pemeriksaan/ Audit APIP pada Pemerintah Kota Bima, meliputi :


2. Pejabat yang disebutkan secara k.husus dalam saran/rekomendasi pengawasan, apabila saran/rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja;
3. Pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa, apabila saran/ rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejaba/linstansi lain yang berwenang atau pihak lain di luar instansi Pemerintah.
- B. Mekanisme Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit
1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
- a. auditi bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan penjelasan perkembangan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit kepada BPK-RI, atasannya, dan Inspektorat Kota Bima;
- b. perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit BPK-RI dilaporkan dengan disertai data/bukti-bukti pendukung tindak lanjut kepada BPK-RI dan dikirimkan secara langsung atau melalui forum Rapat Pemantauan (setiap semester atau mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh BPK-RI) yang diselenggarakan BPK-RI dengan Auditi;
- c. tata cara Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit BPK-RI sebagai berikut:

Laporan Hasil Pemeriksaan/ Audit BPK-RI yang telah diterima oleh W alikota Bima dengan tembusan Inspektorat Kota Bima kemudian dikoordinasikan oleh W akil W alikota selaku koordinator tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat dan SKPD terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan urutan :

| No. | Uraian | Penanggung jawab | Waktu Pelaksanaan | Ket |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | Konsep Perintah Walikota | lnspektorat | 1-5 hari setelah LHPditerima. | |
| 2 | Jawaban SKPD atas rekomendasi | SKPD terkait | 1-7 hari setelah Perintah Walikota diterima SKPD. | |
| 3 | Rekapitulasi tindak lanjut | Inspektorat | 1-3 hari setelah batas waktu jawaban SKPD. | |
| 4 | Pengiriman Laporan Tindak Lanjut beserta bukti Tindak Laniut | Inspektorat | 1-3 hari setelah draft laporan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. | |

2. Kewajiban SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi basil pemeriksaan/ audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
- a. SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan/ audit BPK-RI setelah hasil pemeriksaan/ audit diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Walikota yang ditujukan kepada SKPD terkait.
- b. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.
- c. Inspektorat selaku koordinator SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada BPK-RI.
- d. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan/audit diterima, SKPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi:
- 1) force majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
- 2) subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:
- a) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
- b) pejabat menjadi terpidana; atau
- c) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
- 3) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu:
- a) perubahan struktur organisasi; dan/ atau
- b) perubahan regulasi.
3. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit BPK-RI dengan SKPD terperiksa serta Majelis Perimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR). Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit BPK-RI berkoordinasi dengan MP-TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan.
4. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit dan sanksi
16. BPK-RI. BPK-RI
17. Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan/ audit selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan/audit diterima. Apabila dalam kurun waktu melebihi 60 hari maka pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan/ audit akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan
18. Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/audit BPK-RI yang menyangkut
20. Pihak Ketiga. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit BPK-RI yang menyangkut Pihak Ketiga dalam penyelesaiannya menjadi tanggung jawab SKPD terkait.
6. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/audit Badan Pemeriksa
22. Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
23. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terdiri dari:
7. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( Inspektorat Kota Bima, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI)
- b. bukti pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit harus disampaikan kepada APIP yang menerbitkan LHP /A dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit;
- a. auditi yang bertanggung jawab melakukan tindak lanjut berkewajiban melaksanakan saran/ rekomendasi hasil Pemeriksaan/ audit dan menyerahkan data/bukti pelaksanaan tindak lanjut kepada APIP yang menerbitkan LHP /A;
- c. suatu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit dinyatakan sah (selesai), apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara ¥v


| JABATAN DALAMTIM | JABATAN DALAM DINAS | TUGASTIM |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembina | Walikota | bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pemeriksaan/ audit BPK-RIpada Pemerintah KotaBima |
| Pengarah I Pena | 1. WakilWalikota | memberikanarah |


| JABATAN DALAMTIM | JABATAN DALAM DINAS | TUGASTIM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sehat | 2. Sekretaris Daerah | kebijakan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pemeriksaan/ audit BPK-RIpada Pemerintah KotaBima |
| Ketua | Inspektur Inspektorat Kota Bima | mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan/ audit BPK- RIpada Pemerintah Kota Bima dan memberikan laporan pada Walikota Bima |
| Sekretaris | Sekretaris Inspektorat Kota Bima | a. menyusun rekapitulasi hasil monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasi Pemeriksaan/ audit BPK- RI pada Pemerintah Kota Bima. |
| Sekretaris | Sekretaris Inspektorat Kota Bima | b. menyusun laporan Tindak Lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Bima melalui Inspektur Kota Bima. |
| Anggota I | KaSub Bag Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan,Ka Subag Admin.Umum, keuangan dan kepegawaian Inspektorat Kota Bima | melakukan pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan/ audit BPK- RI untuk segera diselesaikan. |
| Anggota II | Staf Inspektorat | mempersiapkan jadwal dan pelaksanaan monitoring/pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan/ audit BPK- RI di SKPD. |



Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Tindak Lanjut dengan APIP yang menerbitkan LHP /A. Penetapan status pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit telah "selesai" dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit;

d. klarifikasi data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit dapat dilakukan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun melalui forum Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit. Hasil Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit APIP dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit yang ditandatangani oleh Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperiksa dan pejabat APIP yang berkompeten;

- e. Tindak Lanjut Atas Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit yang Sulit Ditindak lanjuti.

Temuan hasil Pemeriksaan/ Audit yang sulit atau tidak dapat ditindaklanjuti dan memiliki sebab-sebab yang logis berdasarkan evaluasi kasus dan kondisi, atau telah diupayakan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit-nya oleh auditi, dapat dihapuskan dari temuan hasil Pemeriksaan/ Audit, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi Bersifat Himbauan;
- 2) Rekomendasi masa lalu yang telah diperbaiki;
- 3) Tindak lanjut yang berkaitan dengan pihak ketiga yang sudah bubar / pailit/ meninggal dunia,atau alamatnya sudah tidak jelas lagi,dengan pembuktian yang sah;
- 4) Rekomendasi tidak didukung dengan bukti yang kuat;
- 5) Sebelumnya tidak dibicarakan dengan pihak yang diperiksa/ audit;
- 7) Kurang Material nilainya dan sudah melampaui masa kadaluarsa.
- 6) Penanggung jawab sudah tidak aktif ( pensiun, meninggal dunia,atau alamatnya sudah tidak jelas lagi), dengan pembuktian yang sah,kecuali untuk temuan yang belum kadaluarsa dan sudah ada Tuntutan Ganti Rugi (TGR);

Masa kadaluarsa temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan/audit untuk PNS bukan bendahara dan pihak ketiga yang melakukan kesalahan atau kelalaian tidak dapat dituntut ganti rugi apabila:

- 2) Setelah delapan tahun sejak terjadinya kerugian negara dan tidak dilakukan penuntutan.
- 1) Setelah 5 (lima) tahun sejak diketahui kerugian negara terse but;

Penghapusan temuan sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas, harus melalui mekanisme yang diatur dengan melibatkan tim evaluasi dan membuat berita acara yang ditandatangani Pimpinan auditi yang berwenang, APIP, pejabat teknis yang berkompeten sesuai dengan substansi permasalahan.Ketentuan terkait dengan Temuan Hasil Pemeriksaan/ Audit yang Sulit Ditindak lanjuti diatur dengan peraturan tersendiri.

- f. tata cara Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit APIP sebagai berikut:
- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan/ Audit APIP (BPKP-RI) yang telah diterima oleh Walikota Bima dengan tembusan Inspektorat Kota Bima kemudian dikoordinasikan oleh W akil W alikota selaku koordinator tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat dan SKPD terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut
- 2) Laporan Hasil Pemeriksaan/ Audit APIP (Inspektorat Kota Bima) yang telah diterima oleh W alikota Bima dengan tembusan Kepada Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, dan SKPD terkait. Pimpinan SKPD terkait segera menindak lanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut.
- 3) urutan Rencana Aksi Tindak Lanjut sebagai berikut:
8. Kewajiban SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan/ audit APIP.
- a. SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan/ audit APIP setelah hasil pemeriksaan/ audit diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Walikota yang ditujukan kepada SKPD terkait.
- b. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.
- c. Untuk rekomentasi Hasil Pemeriksaan/ audit BPKP-RI, Inspektorat selaku koordinator SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada BPKP-RI.
- d. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, SKPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi :
- 1) force majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
- 2) subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:
- a) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
- b) pejabat menjadi terpidana; atau
- c) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
- 3) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu:
- a) perubahan struktur organisasi; dan/ atau
- b) perubahan regulasi.
9. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit BPK-RI dengan SKPD terperiksa serta Majelis Perimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR).
19. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit BPK-RI berkoordinasi dengan MP-TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan.
10. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit dan sanksi APIP.


| No. | Uraian | Penanggung iawab | Waktu Pelaksanaan | Ket |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | Konsep Perintah Walikota | Inspektorat | 1-5 hari setelah LHPditerima. | |
| 2 | Jawaban SKPD atas rekomendasi | SKPDterkait | 1-7 hari setelah Perintah Walikota diterima SKPD. | |
| 3 | Rekapitulasi tindak lanjut | Inspektorat | 1-3 hari setelah batas waktu iawaban SKPD. | |
| 4 | Pengiriman Laporan Tindak Lanjut beserta bukti Tindak Lanjut | Inspektorat | 1-3 hari setelah draft laporan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. | |


Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan/ audit APIP selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan/ audit diterima. Apabila dalam kurun waktu melebihi 60 hari maka pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan/audit akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ audit APIP yang menyangkut Pihak Ketiga.
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit APIP yang menyangkut Pihak Ketiga dalam penyelesaiannya menjadi tanggung jawab SKPD terkait.
3. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit APIP dapat dilimpahkan kepada pihak lain, apabila salah satu kondisi berikut
12. Pelimpahan Temuan Hasil Pemeriksaan/ Audit APIP terpenuhi:
- a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang menurut peraturan perundangan menjadi kewenangan aparat penegak hukum, maka penyelesaian proses hukumnya diserahkan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK) untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan melalui proses sidang pengadilan;
- b. tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutang negara, maka penyelesaian tindak lanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- c. terjadi reorganisasi satuan kerja perangkat daerah atau instansi unit kerja baik berupa pembubaran, penggabungan, perampingan, dan sebagainya sehingga instansi auditi semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam LHP /A, maka penyelesaian tindak lanjutnya diserahkan kepada satuan kerja perangkat daerah atau Instansi unit kerja baru yang mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lnstansi Pemerintah lama. Mekanisme administrasi pelimpahan dari masing-masing auditi mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku
13. Tim Tindak Lan jut Hasil Pemeriksaan/ audit APIP.

Tim Tindak Lan jut Hasil Pemeriksaan/ audit APIP terdiri dari :

| JABATAN DALAMTIM | JABATAN DALAM DINAS | TUGASTIM |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembina | Walikota | bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pemeriksaan/audit APIPpada Pemerintah KotaBima |



| JABATAN DALAMTIM | JABATAN DALAM DINAS | TUGASTIM |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengarah/ Pena sehat | 1. WakilWalikota 2. Sekretaris Daerah | memberikan arah kebijakan pelaksanaan tindak lanjut hasil Pemeriksaan/ audit APIP pada Pemerintah Kota Bima |
| Ketua | lnspektur lnspektorat Kota Bima | mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan/ audit APIP pada Pemerintah Kota Bima. |
| Sekretaris | Sekretaris Inspektorat Kota Bima | a. menyusun rekapitulasi hasil monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasi Pemeriksaan/ audit APIF pada Pemerintah Kota Bima. |
| Sekretaris | Sekretaris Inspektorat Kota Bima | b.menyusun laporan Tindak Lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Bima. |
| Anggota I | Irban I dan II KaSub Bag Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan,Ka Subag Admin.Umum, keuangan dan kepegawaian Inspektorat Kota Bima | melakukan pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan/ audit APIP untuk segera diselesaikan. |
| Anggota II | Jabatan Fungsional dan Staf Inspektorat | mempersiapkan jadwal dan pelaksanaan monitoring/ pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan/ audit APIP di SKPD. |

## c. Jenis Tindak Lanjut

- 1 Penyetoran ke Kas Negara, Daerah, dan BUMNIBUMD atau entitas milik Negarat Daerah lainnya;

Jenis tindak lanjut dikelompokkan sesuai dengan tindakan yang dimuat dalam saran/rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI dan APlP adalah:

- 2 Penyerahan Barang dan Jasa kepada Negara;
- 4 Tindakan Administratif atau Hukuman Disiplin PNS;
- 3 Pelimpahan kepada Aparat Penegak Hukum atau pihak lain yang berwenang dan bertanggung jawab;
- 5 Perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 6 Jenis tindak lanjut lainnya yang tidak termasuk dalam butir 1 sampai dengan butir 5 di atas.


## D. Status Tindak Lanjut

Penetapan status tindak lanjut merupakan kewenangan masing-masing lembaga audit yang menerbitkan LHP /A. Hasil pengawasan BPK status tindak lanjutnya ditetapkan oleh BP