PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 29 Tahun 2016 tentang WILAYAH SATUAN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa penerapan bioteknologi Inseminasi Buatan di Kabupaten Tuban berdampak pada peningkatan populasi ternak di setiap Wilayah Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan;
- b. bahwa untuk kemudahan dan kelancaran. pelaksanaan Inseminasi Buatan diperlukan pembagian wilayah Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan sesuai dengan kondisi dan jumlah ternak akseptor Inseminasi Buatan saat ini;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b diatas maka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wilayah Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan;
- 1. Undang-Undang Pembentukan Nomor 12 Tahun Daerah-daerah Dalam 1950 tentang Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
Memperhatikan
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 36/Kep. Mentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Perbibitan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT/ 140/8/2008 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.318/MEN/XII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Sub Sektor Peternakan Bidang Reroduksi Ternak Ruminansia Besar Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
9. Keputusan Gubemur Jawa Timur Nomor 188.4/2595/ 117.04/2002 tentang Penetapan Standarisasi Bibit Temak Regional Jawa Timur;
1. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 32/05.210/Kpts/ 1991 tentang Syarat-syarat serta Tata Cara Pengadaan Tenaga Inseminasi Buatan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Petemakan Nomor 52 OT.210/Kpts/1996 tentang Tata Cara dan Syarat-syarat Pelatihan serta Penyelenggaraan Inseminasi Buatan;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Petemakan Propinsi Jawa Timur' Nomor 188.4/865/ 113.07 /2001 tentang Standarisasi Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Inseminasi Buatan di Jawa Timur;
ii'
4. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/791/ 113.07 /2004 tentang Penetapan Standarisasi Semen Beku;
5. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/792/ 113.07 /2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Progran Inseminasi Buatan Satu Juta Akseptor Sapi (Intan Sejati) Jawa Timur;
6. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/ 152/ 115.05/2014 tentang Standarisasi Pelayanan 1B di Jawa Timur;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURANBUPATI TENTANG WILAYAH SATUAN PELAYANANINSEMINASIBUATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dinas Pertanian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan tiga fungsi meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan kesehatan hewan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan tiga fungsi meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan kesehatan hewan yang berada di Kecamatan.
6. Camat adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerahdan menyelenggarakan tu.gas umum pemerintahan
7. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disebut IB adalah proses memasukkan mani atau semen ke dalam alat kelamin ternak: betina dengan menggunak:an alat inseminasi yang bertujuan agar ternak: tersebut bunting.
8. Semen adalah spennatozoa dan plasma seminalis yang berasal dari pejantan yang dapat digunak:an untuk proses pembuahan.
9. Semen beku adalah semen yang berasal dari pejantan unggul, sehat, bebas dari penyakit hewan menular yang diencerkan sesuai prosedur proses produksi sehingga menjadi semen beku dan disimpan didalam rendaman nitrogen cair pada suhu minus 196° celcius dalam counteiner cryogenic.
10. Inseminator adalah petugas yang berhak: melakukan inseminasi, telah mengikuti pelatihan inseminasi buatan dan memenuhi kualiftkasi serta memiliki SIM-I.
11. Pemeriksa Kebuntingan yang selanjutnya disebut PKB adalah petugas yang berhak melakukan pemeriksaan kebuntingan, menetapkan apak:ah ternak: sapi betina tersebut bunting atau tidak: bunting, telah mengikuti pelatihan pemeriksa kebuntingan dan memenuhi kualiftkasi serta memiliki SIM-A2.
12. Asisten Teknis Reproduksi yang selanjutnya disebut ATR adalah petugas yang berhak: melakukan pemeriksaan kebuntingan dan kelainan atau gangguan reproduksi, menetapkan apakah ternak sapi betina tersebut steril atau produktif (sterility controij, telah mengikuti pelatihan asisten teknis reproduksi dan memenuhi kualifikasi serta memiliki SIM-Al.
13. Surat Ijin melakukan IB yang selanjutnya disebut SIM-I adalah bukti sah yang dikeluarkan oleh Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternak:an dan kesehatan hewan pemegang SIM-I berhak: melak:ukan inseminasi buatan dan berlaku selama 4 (empat) tahun.
14. Surat ijin untuk Asistensi Teknis Reproduksi yang selanjutnya disebut SIM-Al adalah bukti sah yang dikeluarkan oleh Dinas Provinsi bahwa pemegang SIM› Al berhak melakukan pengelolaan reproduksi selama 4 (empat) tahun.
i
15. Surat ijin Melakukan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIM-A2 adalah bukti sah yang dikeluarkan oleh Dinas Provinsi bahwa pemegang SIM› A2 berhak melakukan pemeriksaan kebuntingan selama 4 (empat) tahun.
16. Pos 1B adalah satuan unit terkecil dari SPIB berada di desa atau kelurahan yang dikelola oleh seorang petugas 1B dalam melakukan pelayanan, pencatatan dan pelaporan kegiatan 1B di beberapa kelompok sesuai dengan wilayah kerjanya dengan populasi akseptor minimal 2.000 ekor. 17. Satuan Pelayanan 1B yang selanjutnya disebut SPIB adalah sistem organisasi 1B di wilayah atau lapangan dengan batasan wilayah berdasarkan luas hamparan kawasan atau populasi temak yang terdiri dari beberapa pos 1B atau lokasi 1B. 18. SPIB Kabupaten adalah SPIB ditingkat Kabupaten atau kota yang berada di Dinas yang membidangi fungsi petemakan dan kesehatan hewan yang bertanggung jawab dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 1B lingkup Kabupaten atau Kota. 19. SPIB Kecamatan adalah SPIB dikecamatan, yang dapat berdiri sendiri, berada di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Pos 1B, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) atau kantor kecamatan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan pelayanan dan pelaporan kegiatan 1B lingkup kecamatan. 20. Akseptor adalah ternak betina produktif yang mendapat perlakuan 1B. 21. Kelompok Petemak Peserta Inseminasi Buatan yang selanjutnya dise~ut KPPIB adalah kelompok peternak yang anggotanya terdiri dari petani temak peserta 1B kepentingan
2. yang berorganisasi untuk mengurus bersama dalam pelayanan 1B di wilayah pos-pos 1B.
BABII
WILAYAH SPIB
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
- { 1) Wilayah SPIB terdiri dari :
- a. SPIB tingkat kabupaten; dan
- b. SPIB tingkat kecamatan.
- (2) Wilayah SPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua SPIB Tingkat Kabupaten Pasal 3

- (1) SPIB tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tu.ban.
- (2) Pelaksana SPIB tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adalah Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Tu.ban dengan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. merencanakan kebijakan, kebutuhan dan pengembangan kegiatan lnseminasi Buatan di lingkup Kabupaten;
- b. melaksanakan, mengadakan dan mendistribusikan sarana dan prasarana kegiatan 1B;
- c. melaksanakan evaluasi pelaporan kegiatan 1B, PKB, kelahiran dan kemajiran; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan 1B kepada Bupati dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

## Pasa14

SPIB tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit terdiri dari:

- a. 1 ( satu) orang Supervisor;
- b. 1 (satu) orang Petugas Asisten Teknis Reproduksi (ATR);
- c. 1 (satu) orang Penanganan (handling) Semen;


- d. 1 (satu) orang Selektor 1B; dan
- e. beberapa orang staf administrasi dan recorder.

## Bagian Ketiga SPIB Tingkat Kecamatan PasalS

- ( 1) SPIB tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf b dikoordinasikan oleh UPI'D Pertanian Kecamatan setempat.
- (2) Pelaksana SPIB tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah Petugas Teknis 1B.
- (3) Petugas Teknis 1B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. inseminator;
- b. pemeriksa kebuntingan; dan
- c. asisten teknis reproduksi.
- (4) Petugas Teknis 1B sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Pertanian di bawah koordinasi Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Tuban.

## Pasal 6

- (1) Inseminator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a memiliki tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan;
- b. membangun jejaring kerja, melakukan komunikasi dan edukasi kepada peternak maupun KPPIB;
- c. menangani alat inseminasi buatan dan semen beku;
- d. menentukan kelayakan akseptor;
- e. melaksanakan inseminasi buatan; dan
- f. melakukan evaluasi hasil inseminasi buatan.
- (2) Pemeriksaan Kebuntingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b memiliki tanggung jawab sebagai berikut :
- b. melakukan semua tanggung jawab Inseminator;
- c. memeriksa kebuntingan ternak akseptor 1B; dan
- d. melakukan evaluasi hasil pemeriksaan kebuntingan.


- (3) Asisten Teknis Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan semua tanggung jawab Inseminator dan Pemeriksa Kebuntingan;
- b. menanggulangi Gangguan Reproduksi; dan
- c. melakukan evaluasi hasil penanggulangan gangguan reproduksi.

## Pasal 7

SPIB tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Asisten Teknis Reproduksi (ATR);
- b. 1 - 2 orang Pemeriksa Kebuntingan (PKB);
- c. 1 (satu) orang Penanganan (handling) Semen;
- d. 1 6 orang inseminator sesuai jumlah akseptor; dan
- e. 1 (satu) orang Petugas Pelaporan dan Recorder.

## Pasal 8

Camat selaku kepala wilayah dalam pelayanan IB memiliki tugas untuk menciptakan suatu kondisi yang sehat agar pelaksanaan IB dapat berjalan lancar sehingga dapat memberi nilai tambah bagi usaha tani ternak dan dapat menghasilkan produk berdaya saing.

## BAB Ill

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2006 tentang Wilayah Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SP-IB) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasa110

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

i

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.


Diundangkan di Tuban pada tanggal 2~ J'uni 2016

SEKRETARIS DAERAH,

BUDI WTYANA


BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 35

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG WILAYAH SATUAN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN

## WILAYAH SATUAN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN

| NO | KECAMATAN | SPIB | WILAYAH / DESA |
|------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kenduruan | Kenduruan I Kenduruan II Kenduruan III | Sokogunung Sidomukti Tawaran Bendonglateng Sidorejo Sokogrenjeng Sidoasri Jamprong Jlodro |
| 2 | Bangilan | Bangilan I Bangilan II Bangilan III | Bate Kablukan Sidotentrem Klakeh Ngrojo Weden Sidokumpul Kedungharjo Kedungmulyo Bangilan Banjarworo Sododadi Kedungjambangan Kumpulrejo |
| 3 | Senori | Senori I Senori II Senori III Senori IV | Wanglu Wetan Wanglu Kulon Kaligede Jatisari Sendang Katerban Rayung Sidoharjo Banyuurip Wonosari Leran Medalem |


..

| 1 | 2 | | |
|-----|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Singgahan | 3 Singgahan I Singgahan II Singgahan III | 4 Binangun Saringembat Kedungjambe Tunggulrejo Tanjungrejo Lajo Kidul Tanggir Mergosari Lajo Lor Mulyorejo Tingkis Mulyoagung |
| 5 | Montong | Montong I Montong II Montong III MontongIV | Jetak Pucangan Tanggulangin Talun Montongsekar Talangkembar Sumurgung Bringin Maindu Pakel Manjung Nguluhan Guwoterus |
| 6 | Parengan | Parengan I Parengan II Parengan III Parengan IV | Kemlaten Mergoasri Kumpulrejo Cengkong Brangkal Mergorejo Selogabus Sendangrejo Mojomalang Sugihwaras Suciharjo Parangbatu Pacing Wukirharjo Dagangan Sukorejo Sembung Ngawun |


l+

..

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Soko | Soko I Soko II Soko III SokoIV SokoV | Bangunrejo Mentoro Pandanagung Jatisari Sumurcinde Mojoagung Pandanwangi Glagahsari Kenongosari Sandingrowo Rahayu Sokosari Prambontergayang Cekalang Tluwe Wadung Klumpit Menilo Simo Kendalrejo Jegulo Nguruan Gununganyar |
| 8 | Rengel | Rengel I Rengel II Rengel III | Sumberejo Campurejo Banjararum Prambon Wetan Banjaragung Punggulrejo Kebonagung Bulurejo Karangtinoto Tambakrejo Kanorejo Pekuwon Rengel Ngadirejo Sawahan Maibit Grabagan |
| 9 | Grabagan | Grabagan I Grabagan II | Ngandong Dahor Dermawuharjo Menyuyur Pakis |


| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Grabagan III Grabagan IV Grabagan V | Gesikan Waleran Ngarum Ngrenjeng Banyubang |
| 10 | Plumpang | Plumpang I Plumpang II Plumpang III | Kedungrojo Cangkring Sembungrejo Plandirejo Kebomlati Sumurjalak Bandungrejo Klotok Kedungsoko Penidon Magersari Jatimulyo Plumpang Ngrayung Trutup Kesamben Kepohagung |
| 11 | Widang | Widangl Widang II | Minohorejo Sumberjo Kujung Mlangi Mrutuk Patihan Ngadipuro Ngadirejo Bunut Widang Compreng Banjar Tegalsari |
| 12 | Palang | Palang I | Wangun Ketambul Cepokorejo Leran wetan |


| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Palang II Palang III Palang IV | Leran kulon Pliwetan Karangangung Glodog Palang Gesikharjo Tegalbang Dawung Sumurgung Tasikmadu Panyuran Kradenan Ngimbang Pucangan Cendoro |
| 13 | Semanding | Semanding I Semanding II Semanding III Semanding IV SemandingV Semanding VI | Bektiharjo Gedongombo Kowang Sembungrejo Penambangan Prunggahan kulon Boto Genaharjo Gesing Tunah Bejagung Ngino Semanding Prunggahan wetan Tegalagung Karang Jadi |
| 14 | Tuban | Tuban I Tuban II | Sumurgung Mondokan Perbon Latsari Kingking Karangsari Sendangharjo Sidomulyo Sidorejo Sugiharjo Kembangbilo Doromukti Kebonsari |


| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Tuban II | Baturetno Kutorejo |
| 15 | Jenu | JenuI Jenu II Jenu III Jenu IV | Ronggomulyo Sugihwaras Jenu Sekardadi Jenggolo Kaliuntu Mentoso Rawasan Wadung Beji Tasikharjo Remen Suwalan Karangasem |
| 16 | Merakurak | JenuV Merakurak I Merakurak II Merakurak III Merakurak IV MerakurakV Merakurak VI | Sumurgeneng Bogorejo Sumberejo Sendanghaji Mandirejo Sambonggede Sumber Tuwiri kulon Borehbangle Senori Sembungrejo Tlogowaru Tobo Sugihan Kapu Tuwiri wetan Tegalrejo Tahulu Pongpongan Temandang Wolutengah |
| 17 | Kerek | Kerek I | Sumberarum Jarorejo Kasiman |


| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Kerek II Kerek III Kerek IV | Temayang Padasan Karanglo Margomulyo Gemulung Trantang Sidonganti Tengger wetan Hargoretno Margorejo Gaji Kedungrejo Mliwang |
| 18 | Tambakboyo | Tambakboyo I Tambakboyo II Tambakboyo III | Belikanget Cokrowati Sotang Pulogede Gadon Pabeyan Klutuk Tambakboyo Dasin Kenanti Sobontoro Sawir Merkawang Glondonggede Ngulahan |
| 19 | Jatirogo | Jatirogo I Jatirogo II Jatirogo III | Plajan Wotsogo Sadang Ngepon Kedungmakam Sidomulyo Jatiklabang Dingil Demit Sugihan Sekaran Bader Wangi Ketodan Besowo |


| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Jatirogo | Jatirogo IV | Karangtengah Kebonharjo Jombok Paseyan |
| 20 | Bancar | Bancar I Bancar II Bancar III BancarIV BancarV BancarVI BancarVII | Tlogoagung Latsari Sukolilo Bulujowo Bulumeduro Ngujuran Tengger kulon Tergambang Ngampelrejo Pugoh Cingklung Kayen Sukoharjo Sidomulyo Bogorejo Bancar Margosuko Banjarjo Bancong Jatisari Sumberan Siding Karangrejo Sembungin |



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.


Ditetapkan di pada tanggal 20 Ju..'li 2~16

BUPATV DUBAN ,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 2@ Jturl, 2t16

SEKRETARIS DAERAH,

BUDI WTYANA


BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERIE NOMOR 35