PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 17 Tahun 2012 tentang TATA CARA PELELANGAN DAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS PERSEORANGAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 2 (DUA) DAN RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH PROPINSI MALUKU UTARA (berlaku 14 Mei 2013)
Pembukaan
Menimbang
: a. Bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu dilakukan tertib administrasi dan tertib pengelolaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunanan daerah;
- b. Bahwa menindak lanjuti ketentuan pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang tata cara pelelangan dan penjualan kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas operasional roda 2(dua) dan
Mengingat
:
roda 4(empat) milik pemerintah Provinsi Maluku Utara.
1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2043), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan lembaran Nomor 4286);
4. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang
Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara nomor 4609), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG TATA CARA PELELANGAN DAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS PERSEORANG DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 2 (DUA) DAN RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH PROVINSI MALUKUUTARA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut pengelola barang milik daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah;
6. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
7. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah Kepala SKPD yang memegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
8. Kuasa pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah kepala unit kerja atau pejabat yang tunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
9. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah;
10. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan//atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
11. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah;
12. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
13. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah;
14. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah;
15. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
BAB II - MAKSUDDANTUJUAN
Pasal 2
Maksud penjualan kendaraan dinas operasional adalah:
- a. Terwujudnya tertibnya penggunaan kendaraan dinas;
- b. Memberikan jaminan dan kepastian dalam pengelolaan kendaraan.
BAB II - MAKSUDDANTUJUAN
Pasal 3
Tujuan penjualan dinas perasional milik daerah adalah:
- a. Menciptakan efisiensi dan efektifitas penggunaan barang milik daerah;
- b. Tersusunnya neraca kekayaan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber pada daftar barang milik daerah;
- c. Memberikan informasi mengenai status hukum barang milik daerah serta memberikan jaminan/kepastian hukum pengelolaan barang milik daerah;
- d. Memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan barang milik daerah;
- e. Mengamankan barang milik daerah; dan
BAB III - JENIS - JENIS KENDARAAN DINAS Pasal 4
Pasal 4
- (1) Kendaraan Dinas Milik Daerah terdiri dari:
- a. Kendaraan perorangan dinas;
- b. Kendaraan dinas operasional.
- (2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. Kendaraan dinas operasional;
- b. Kendaraan dinas operasional khusus.
BAB III - JENIS - JENIS KENDARAAN DINAS Pasal 4
Pasal 5
- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaiman dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang dipergunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam statusnya sebagai Pejabat Negara;
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaiman dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, adalah kendaraan dinas milik
pemerintah daerah yang dipergunakan untuk operasional SKPD.
BAB III - JENIS - JENIS KENDARAAN DINAS Pasal 4
Pasal 6
- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Sedan, jeep, sation wagon, mini bus, picup dan sejenisnya;
- b. Kendaraan bermotor beroda dua (sepeda motor dan scooter) dan sejenisnya.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truk alat - alat besar, pesawat dan kendaraan diatas air dan sejenisnya.
BAB IV - TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS Pasal 7
Pasal 7
- (1) Kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual kepada yang bersangkutan;
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas adalah yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
BAB IV - TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS Pasal 7
Pasal 8
Untuk dapat membeli kendaraan perorangan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaiman dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan.
BAB IV - TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS Pasal 7
Pasal 10
Penjualan kendaraan perorangan dinas harus memenuhi persyaratan adminsitratif sebagai berikut:
- a. Keputusan pengangkatan pertama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tegang waktu 10 (sepuluh) tahun;
- c. Hasil penelitian penjualan.
BAB IV - TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS Pasal 7
Pasal 11
Dalam hal hasil penelitian panitia berkesimpulan layak untuk dilakukan penjualan, maka Gubernur menerbitkan Keputusan yang menetapkan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Keputusan yang memuat:

- a. Nama dan jabatan pembeli;
- b. Data mengenai kendaraan;
- c. Biaya perbaikan selam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. Harga jual sesuai peraturan perundang - undangan;
- e. Harga yang ditetapkan;

- f. Jumlah harga yang harus dibayar pembeli.

## Pasal 12

- (1) Berdasarkan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dibuat surat perjanjian sewa beli kendaraan perorangan dinas yang ditandatangani oleh pengelola atas nama Gubernur dan pembeli;
- (2) Surat perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- a. Ketentuan balik nama atas kendaraan tersebut;
- b. Ketentuan mengenai status kendaraan tersebut sebagai barang inventaris Pemerintah Daerah sepanjang belum dilunasi.

## Pasal 13

Dalam hal jual beli kendaraan telah dilunasi oleh pembeli, maka diterbitkan Keputusan Gubernur yang menetapkan:

- a. Pelepasan hak pemerintah daerah atas kendaraan tersebut kepada pembelinya;
- b. Penghapusan kendaraan tersebut dari buku inventaris pemerintah daerah.

## Pasal 14

Balik nama kendaraan perorangan dinas oleh pembeli baru dapat dilakukan setelah harga jual kendaraan dibayar lunas.

## Pasal 15

- (1) Harga jual kendaraan perorangan dinas ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kendaraan yang telah berumur 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku;

- b. Kendaraan yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
- (2) Apabila ada biaya perbaikan selam 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya tersebut juga harus dibayar pembeli, sehingga jumlah keseluruhan harga yang harus dilunasi oleh pembeli adalah jumlah harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah biaya perbaikan terakhir.

## BAB V

## TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

## Bagian Kesatu

## Penghapusan

## Pasal 16

Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus adalah:

- a. Kendaraan operasional yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Kendaraan operasional khusus yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

## Pasal 17

Permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional sebagaiman dimaksud dalam pasal 16, diajukan oleh pengguna/kuasa pengguna barang kepada Gubernur melalui pengelola.

## Pasal 18

Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Gubernur menerbitkan Keputusan tentang panitia penghapusan.

## Pasal 19

- (1) Panitia penghapusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 (delapan belas) bertugas meneliti kendaraan dari segi

- adminstrative / pemilikan, kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan menggganggu kielancaran tugas dinas, efisiensi penggunaanya, biaya operasiuonal, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain - lain yang dipandang perlu;
- (2) Hasil penelitian sebagaiman dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk berita acara.

## Pasal 20

- (1) Dalam hal penelitian panitia penghapusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 menyimpulkan layak untuk dilakukan penghapusan, maka Gubernur menerbitkan Keputusan yang menetapkan penghapusan kendaraan dinas operasional tersebut dari inventaris barang daerah;
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus memuat tata cara penjualan kendaraan dinas operasional yang dihapus.

## Bagian Kedua

## Penjualan

## Pasal 21

- (1) Penjualan kendaraan dinas dilakukan melalui pelelangan umumatau pelelangan terbatas;
- (2) Pelelangan umum diselenggarakan melalui kantor Lelang Negara;
- (3) Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

## Pasal 22

Dalam hal penjualan kendaraan dilakukan melalui pelelangan umum, maka prosedur pelelangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pelelangan yang berlaku pada Kantor Lelang Negara.

## Pasal 23

- (1) Apabila penjualan kendaraan dilaksanakan melalui pelelangan terbatas, maka Gubernur menerbitkan Keputusan mengenai pembentukan panitia pelelangan terbatas;
- (2) Panitia pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan tata cara pelelangan;
- b. Meneliti permohonan peserta pelelangan;
- c. Meneliti persyaratan administrasi pemohon;
- d. Menetapkan urutan pemenag lelang;
- e. Membuat berita acara hasil pelelangan;
- f. Mengajukan kepada Gubernur urutan pemenang lelang untuk ditetapkan;
- g. Lain - lain yang dianggap perlu.

## Pasal 24

Yang dapat mengikuti npelelangan terbatas adalah:

- a. Pejabat dan pegawai negeri sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- b. Ketua DPRD dan wakil ketua DPRD;
- c. Pejabat, pegawai negeri sipil, ketua dan wakil ketua DPRD sebagaiman dimaksud pada huruf a dan huruf b dalam tenmggang waktu 10 (sepuluh) tahun belum pernah membeli kendaraan dinas.

## Pasal 25

Untuk mengikuti pelelangan terbatas pejabat, pegawai negeri sipil, Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, terlebih dahulu mengajukan permohonan mengikuti pelelangan terbatas.

## Pasal 26

Dalam menetapkan pemenang, panitia pelelangan terbatas wajib memprioritaskan peserta pelelangan sebagai berikut:

- a. Pejabat dan pegawai negeri sipil pemegang kendaraan;
- b. Pejabat dan pegawai negeri sipil yang akan memasuki masa pensiun;
- c. Pejabat dan pegawai negeri sipil yang lebih senior;
- d. Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun atau lebih.

## Pasal 27

Harga jual kendaraan dinas operasional, ditetapkan oleh panitia pelelangan terbatas dengan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian panitia penghapusan;
- b. Harga pembelian awal;
- c. Harga pasaran yang berlaku;
- d. Kelengkapan administrative dan kopndisi fisik kendaraan;
- e. Standar harga jual kendaraan dinas operasional yang ditetapkan daerah lain;
- f. Ketentuan peraturan perundang -undangan mengenai standar harga jual kendaraan dinas;
- g. Dan lain - lain yang dipandang perlu.

## Pasal 28

- (1) Pemenang lelang / pembeli kendaraan dinas operasional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sekaligus memuat harga yang harus dibayar oleh pembeli dan jangka waktu pembayaran.

## Pasal 29

Pembayaran harga jual kendaraan dinas operasional dilakukan secara kontan.

## Pasal 30

- (1) Dalam hal, harga jual kendaraan tidak dilunasi oleh pemenang lelang / pembeli dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2), maka haknya sebagai pemenang lelang/pembeli batal dengan sendirinya;
- (2) Hak pembelian kendaraan yang batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialihkan kepada pemenang lelang urutan berikutnya.

## Pasal 31

Harga jual beli kendaraan dinas operasional baik melalui pelelangan umum maupun pelelangan terbatas seluruhnya merupakan penerimaan daerah yang harus disetorkan ke kas umumdaerah.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelelangan Terbatas Kendaraan Dinas.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi Pada tanggal 14 Mei 2013

## GUBERNUR MALUKU UTARA

## THAIB ARMAIYN

Diundangkan di sofifi Pada tanggal 14 Mei 2013

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

## A. MADJID HUSEN

## BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 8