PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 05 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 05 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA --
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,
- bahwa wilayah perairan di Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki sumber daya ikan yang sangat potensial dan memiliki arti penting dalam peranan dan manfaatnya sebagai modal dasar pembangunan, a.
- bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh di Kabupaten Musi Rawas Utara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan dengan sebaik-sebaiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan llngkungannya yang akan meningkatkan ketahanan daerah dalam menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat : . b.
- bahwa dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan hidup, ekosistem dan habitat kehidupan perairan umum (danau, sungai, pagong alam, kerinan/lebak, rawa, dan genangan air lainnya) di Kabupaten Musi Rawas Utara yang lebih luas akibat eksploitasi Sumber Daya Ikan yang tidak terkendali, perlu diadakan penataan sistem penangkapan sumber daya ikan yang lebih terkoordinasi, . c
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pengawasan Konservasi Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, , d.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 1.
- Mengingat Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419),
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2.
Menetapkan
- 118, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073),
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), 3.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429): 4.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 100,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4230), 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 134,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4779), 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai 8. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230),
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285), 9.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
BAE I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dal2am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. adalah dan Wakil Bupati Musi Bupati
Rawas Utara.
- Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksananakan dalam suatu bisnis perikanan. 4.
- Sungai adalah merupakan alur atau tempat atau wadah air, sedimen, dan ekosistem yang terkait mulai dari hulu sampai muara, serta kanan dan kiri sepanjang pengalirannya dibatasi oleh garis sempadan. 5.
- Danau adalah merupakan wadah air dan ekosistem yang ada yang terbentuk secara alamiah dapat berupa bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya jauh melebihi ruas lain dari sungai yang bersangkutan. 6.
- Ikan adalah segala jenis hewan yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. -7.
- Pengelolaan dan pelestarian adalah segala upaya dan kegiatan untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non hayati di lokasi perairan umum. . 8.
- Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. 9.
10. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneka ragaman sumber daya ikan. |
11. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan.
12. Pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan. ,
13. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan di lokasi sungai, danau, kerinan dan lebak dengan alat atau cara apapun .
15. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
14. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
16. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan umum yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup sumber daya ikan.
18. Kerusakan lingkungan sumber daya ikan adalah suatu keadaan
17. Pencemaran lingkungan sumber daya ikan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan sumber daya ikan schingga kualitas lingkungan sumber daya ikan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
- lingkungan sumber daya ikan di suatu lokasi perairan umum yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati, sebagai akibat tindakan seseorang atau badan hukum sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung.
19. Masyarakat adalah orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan danau.
20. Peran Serta Masyarakat adalah proses kegiatan yang dilakukan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, Untuk ikut memajukan pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan dalam proses perencanaan, penetapan pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan serta evaluasi.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi membantu masyarakat agar mampu menentukan Setiap dari tindakan pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan yang berwawasan lingkungan.
Pasal 2
Pengelolaan dan pengawasan sumber daya ikan di perairan umum Kabupaten diselenggarakan dengan azas manfaat, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Pasal 3
Pengelolaan dan pengawasan sumber daya ikan di perairan umum Kabupaten bertujuan untuk :
- a. mengurangi kerusakan sumber daya ikan yang diakibatkan oleh penangkapan yang berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang tidak selektif:
- c. melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneka ragaman sumber daya ikan:
- b. meningkatkan dan memperbaiki kondisi sumber daya ikan,
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya ikan:
- f. menumbuhkan rasa kepedulian dan kepemilikan masyarakat terhadap sumberdaya ikan dan biota air lainnya:
- e. meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan perairan umum dan kawasan konservasi sumber daya ikan:
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya dan masyarakat penerima manfaat lainnya: dan
- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Musi Rawas Utara seutuhnya.
Pasal 4
Sasaran pengelolaan, pengawasan dan konservasi sumber daya ikan di perairan umum Kabupaten adalah :
- | a. terbentuknya daerah pengelolaan perairan umum (danau,
- sungai, pagong alam, Kerinan /lebak, rawa, dan genangan air yang berbasis masyarakat: '
- c. terbentuknya pola kesadaran masyarakat tentang pola pelestarian dan pengelolaan perairan umum beserta mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya:
- » lainnya) -terbentuknya daerah konservasi sumbe Musi Rawas Utara " aya ikan di Kabupaten
- tercapainya keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara manusia dan sumber daya perikanan beserta biota lainnya, d.
- &amp; terkendalinya dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan dan biota lainnya.
- terpeliharanya spesies endemik perairan umum Kabupaten: tercapainya kelestarian sumber daya ikan dan biota lainnya: dan t
WILAYAH PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN
BAB III - WILAYAH PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN
Pasal 5
- (1) Perairan umum (Sungai, danau, pagong alam, Kerinan/lebak, rawa, dan genangan air lainnya) di Kabupaten:
- (3) Lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah perairan umum Kabupaten:
- (2) Kawasan konservasi perairan di Kabupaten:
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN DIPERAIRAN UMUM .
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN DIPERAIRAN UMUM .
Pasal 6
- (1) Sistem pengelolaan sumber daya ikan di Kabupaten dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat untuk memperoleh manfaat secara optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.
- (3) Agar kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan pengaturan dan pembatasan penangkapan ikan (zonasi).
- (2) Pengelolaan sumber daya ikan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN DIPERAIRAN UMUM .
Pasal 7
- (1) Dalam rangka memberikan kesempatan kepada ikan untuk berkembang biak dan melestarikan sumber daya ikan maka perlu adanya pengelolaan terhadap habitat-habitat ikan.
2. &amp;. pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan: dan
- (2) Pengelolaan habitat ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melput :
- b. pengelolaan habitat perkembangbiakan ikan.
- (4) Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan habitat ikan tersebut maka pemerintah menghargai kcanfan lokal selama tidak bertentangan dengan perundangundanganyang berlaku. .
- (3) Pengelolaan terhadap habitat ikan tersebut di lakukan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya. .
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN DIPERAIRAN UMUM .
Pasal 8
- (1) Dalam rangka pemanfaatan perairan umum untuk pembudidayaan ikan dilakukan dengan tidak merusak habitat
- (2) Pembudidayaan ikan dengan teknik keramba terapung dilakukan dengan udak menghambat aliran sungai atau membendung sungai sehingga mengganggu habitat ikan. .
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN DIPERAIRAN UMUM .
Pasal 9
- (1) Dalam rangka pemanfaatan yang bijaksana terhadap sumber daya ikan sehingga menjamin kelangsungan hidup ikan, produkufitas yang berkesinambungan dan tidak punahnya sSpesicse-spesies ikan di perairan Kabupaten Musi Rawas Utara perlu untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di lingkungan perairan umum dan kawasan konservasi sumber daya ikan. -
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) di laksanakan secara bersama-sama antara masyarakat, pemerintah daerah, kepolisian dan semua steacholder yang berkepentingan terhadap sumber daya ikan maupun karena tugas yang telah di amanatkan padanya. -
4. a pengawasan penggunaan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak bahan yang mengeluarkan arus listik dan bahan-
5. tudak standar, c. pengawasan penggunaan alat tangkap listrik seperti nggunaan alat setrum, dan ikan bukan habitat asli atau ikan hasil
6. bahan lainnya yang berbahaya bagi sumber daya ikan, b. pengawasan penggunaan alat tangkap konpensional yang ,
Pengawasan jenis rekayasa genetika yang dapat mengancam spesics-spesics asli perairan Kabupaten Musi Rawas Utara.
Bagian Ketiga Konservasi jenis Ikan
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN DIPERAIRAN UMUM .
Pasal 10
Konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan: '
- melindungi jenis ikan yang terancam punah, a.
- memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem, dan
- mempertahankan keanekaragaman jenis ikan, b.
- memanfatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan. d.
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN DIPERAIRAN UMUM .
Pasal 11
Konservasi jenis ikan dilakukan melalui:
- penggolongan jenis ikan, a.
- pemeliharaan, c.
- penetapan status perlindungan jenis ikan, b.
- pengembangbiakan, d.
- penelitian dan pengembangan. e.
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN DIPERAIRAN UMUM .
Pasal 12
- (1) Penggolongan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
- b. jenis ikan yang tidak dilindungi.
- a. jenis ikan yang dilindungi, dan
- (2) Kriteria jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
5. terancam punah, a.
6. langka, b.
:
- terjadinya penurunan jumlah populasi ikan dialam secara drastis: dan atau -d.
- daerah penyebaran terbatas (endemik), c.
- tingkat kemampuan reproduksi yang rendah. e.
PEMBINAAN
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 13
- Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dan pengawasan sumber daya ikan dilakukan pembinaan masyarakat. (1) '
- (3) Dalam rangka pembinaan masyarakat dapat diberikan penghargaan atas upaya pengelolaan dan pengawasan sumber daya ikan.
- (2) Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau Kelompok Masyarakat. -
- 4) penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perseorangan dan atau kelompok. ' |
- (5) Penyuluhan yang intensif tentang peningnya pelestarian
- (6) Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang bermukim di sekitar perairan umum untuk tetap menjaga dan melestarikan sumberdaya ikan dan ekosistemnya.
- (8) Menjaga dan mengendalikan pereiran umum dari gangguan lngkungan perairan seperti misalnya pendangkalan, pencemaran dan lain-lain
- (7) Melakukan koordinasi antar instansi terkait di daerah dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengawasannya.
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 14
- (1) Dalam rangka pemanfaatan yang bijaksana terhadap sumber daya ikan sehingga menjamin kelangsungan hidup ikan, produktifitas yang berkesinambungan dan tidak punahnya spesies-spesies ikan di perairan Kabupaten Musi Rawas Utara, maka setiap kelompok masyarakat diperbolehkan membuat aturan adat, aturan lokal atau kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah menghargai setiap hukum adat atau kearifan lokal yang dibuat oleh masyarakat sepanjang hukum adat atau kearifan lokal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di wilayah hukum adat dan masyarakat pendatang diharuskan untuk mentaati hukum adat atau kearifan lokal yang dibuat oleh masyarakat setempat.
BAB VII - LARANGAN
Pasal 15
- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan atau pemambudidayaan ikan dan biota lainnya dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat membahayakan, mencemari, merusak kelestarian sumber daya ikan beserta biota lainnya dan lingkungan di wilayah perairan Kabupaten.
- a. bahan kimia seperti : putas, lanete, dan bahan kimia sejenisnya, -
- (2) Adapun bahan dan atau alat yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
- b. bahan biologi racun ikan dari tumbuh-tumbuhan seperti : tuba dan sebagainya, -
- d. alat listrik atau arus listrik atau setrum.
- c. alat jaring penangkap ikan : jaring dan atau alat sejenisnya yang berukuran lebar 5 meter,dengan diameter lubang jaring 3inci,
- 3) Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan diperairan umum Kabupaten, setiap orang dilarang membudidayakan dan atau memasukkan jenis ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan lainnya di perairan umum Kabupaten. .
BAB VII - LARANGAN
Pasal 16
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku sepanjang mengenai perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya yang telah memiliki izin dari Bupati Musi Rawas Utara. tc
BAB VIII - PENGAWASAN
Pasal 17
- (1) Tujuan dilaksanakannya pengawasan adalah untuk menjamin S€tiap kegiatan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan Perairan yang akhirnya mengakibatkan berkurangnya daya dukung perairan dan populasi organisme/ biota yang ada dalam perairan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan dan/atau Usaha yang dapat berpotensi menimbulkan dampak merugikan gan ekologi perairan dan/atau masyarakat. .
- (4) Masyarakat secara perorangan, kelompok, lembaga adat dan/atau lembaga swadaya masyarakat dapat melakukan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang melakukan pengawasan oleh Bupati.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten, Camat, Kepala Desa, dan/atau Kepolisian secara lisan atau tertulis. «
BAB IX - PENYIDIKAN
Pasal 18
- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh instansi teknis dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
2. melakukan pemeriksaan terhadap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran, .-
1. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan:
3. meminta keterangan dan barang bukti:
5. meminta bantuan ahli.
4. melakukan pemeriksaan lokasi: dan
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada pejabat pemberi tugas dan melaporkan ke penegak hukum. v
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 19
- (1) Sengketa yang timbul terkait dengan pengelolan sumber daya perikanan dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan BAB XI '
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 20
Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, dapat dikenakan sanksi Ha gan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Rupit 2017 pada tanggal '0 Januar AY- 2UPATI MUSI RAWAS UTARA, f A H. M. SYARIF HIDAYAT

Penetapan: upit Diundangkan di Mua pada tan 2017 8EKRETAR18 USI RAWAS UTARA, KABUPATE BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR