UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 47 Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN VIIIA (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat
:
Pasal 1
Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN VIIIA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
| 8A.1 | Kementerian dan pengeluaran umum... | 217 338 100 | 71 627 700 |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 8A.3 | Bank Tabungan Pos... | 7 477 900 | 3 937 000 |
| 8A.4 | Jawatan Meteorologi dan Geophisik... | 4 355 000 | 4 682 400 |
| 8A.5 | Lalu-lintas Darat dan Sungai | 63 656 100 | 52 034 600 |
| | Penerbangan Sipil... | 99 226 200 | 129 620 800 |
| 8A.7 | Jawatan Pelabuhan dan | | |
| | Pengerukan... | 126 541 000 | 55 409 300 |
| 8A.8 | Hotel dan Tourisme... | 107 000 | 55 500 |
| 8A.8A | Penerangan dan Hubungan | | |
| | Umum... | 212 700 | 233 800 |
8A.9 Pengeluaran tidak tersangka
Jumlah...
2 000 000 7 300 000
------------
-----------
520 914 000
324 901 100
126
- 1952: Lima ratus dua puluh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah.
- 1953: Tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus satu ribu seratus rupiah.
8A.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.
- 8A.1.1 Pendapatan berhubung dengan kapal-kapal yang diusahakan.
- 8A.1.1.1
Pendapatan pengusahaan kapal yang diusahakan oleh Pemerintah.
8A.1.1A
Pendapatan Perkembangan Pelayaran Bermotor setempat di Indonesia.
- Pendapatan Perkembangan Pelayaran Bermotor setempat di
- 8A.1.1A. 1 Indonesia.
- 8A.1.1B Pembayaran kembali berhubung dengan perlengkapan dalam
organisasi "Aannemersstand" Indonesia sendiri.
- 8A.1.1B. 1
- 8A.1.2
8A.1.2.
- 8A.1.2A
8A.1.2A.
- 8A.1.4
8A.1.4.
- Pembayaran kembali berhubung dengan perlengkapan dalam organisasi "Aannemersstand" Indonesia sendiri.
Pembelian dan persediaan barang-barang teknik.
- 1 Perhitungan belanja pegawai dengan "Nirtio" dalam likwidasi.
- 2 Perhibungan belanja barang dengan "Nirtio" dalam likwidasi.
- 3 Penerimaan dari cadangan-cadangan "Nirtio" karena pengoperan risiko.
- 4 Perhitungan dan penerimaan karena mengurus barang-barang.
- 5 Perhitungan tentang pengeluaran serap.
- 6 Pembayaran kembali ongkos perbaikan gudang-gudang partikelir dan pendapatan uang sewa.
- Hasil-hasil eksploitasi TAB/Nirtio yang menyusul.
- 1
- Hasil-hasil Eksploitasi TAB/Nirtio yang menyusul.
- Dinas Umum
- 1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau lain-lain pendapatan.
- 2 Pembayaran kembali ongkos makan dan keperluan lain-lain untuk pegawai.
- 3 Perhitungan dengan lain-lain jawatan dan perusahaan untuk ongkos pengangkutan, assuransi dan lain-lain buat pembelian di luar negeri.
- 4 Penerimaan berhubung dengan menyewakan kendaraan-
8A.1.5
- 8A.1.5.1
kendaraan bermotor kepada para pegawai dari Kementerian dan lain-lain.
- 5 Penerimaan berhubung dengan menyewakan perkakas kantor.
- 6
- Pembayaran kembali ongkos perawatan dan penguburan. Bases.
Penerimaan dari penjualan barang-barang bases.
8A.1.6
Nirtio.
- 8A.1.6.1 Pendapatan bersih dari Nirtio.
8A.3 BANK TABUNGAN POS.
8A.3.1
Bank Tabungan Pos.
- 8A.3.1. 1 Pembayaran kembali oleh Bank Tabungan Pos dari uang yang perhitunganperhitungan dari hutangnya tentang penggantian-penggantian
dikeluarkan untuk keperluan Bank tadi dan yang belum ditegaskan di lain-lain bagian.
8A.4
JAWATAN METEOROLOGI DAN GEOPHISIK.
8A.4.1
8A.4.1.
Jawatan Meteorologi dan Geophisik.
- 1 Penerimaan dari penjualan instrumen-instrumen dan blankoblanko dan pemberian advis-advis.
- 2 Bagian dari Penerbangan Sipil dalam Perongkosannya Jawatan Meteorologi dan Geophisik.
- 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
8A.5 LALU-LINTAS DARAT DAN SUNGAI.
8A.5.1
Penerimaan Umum.
8A.5.1.
- 1 Penerimaan Umum.
- 2 Penerimaan lain-lain.
- 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
8A.5.2
Penerimaan berhubung dengan pelaksanaan Undang-undang Lalu-lintas.
8A.5.2.
- 1 Penerimaan berhubung dengan pelaksanaan Undang-undang Lalu-lintas.
- 2 Penerimaan lain-lain.
- 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
8A.5.3
Penerimaan MTD dalam likwidasi.
8A.5.3.
- 1 Penerimaan MTD dalam likwidasi.
2.
| | 3 | Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8A.5.4 | | Penerimaan Panitia Pembagian Kendaraan Motor. |
| 8A.5.4. | 1 2 | Penerimaan Panitia Pembagian Kendaraan Motor. |
| | 3 | Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. |
| 8A.5.5 | | Penerimaan Panitia Angkutan. |
| 8A.5.5. | 1 | Penerimaan Panitia Angkutan. |
| 8A.5.6 | | Penerimaan Eksplotasi Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI dahulu). |
| 8A.5.6. | 1 | Penerimaan Eksplotasi Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI dahulu). |
| | 2 | Penerimaan lain-lain. |
| | 3 | Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. |
| 8A.5.7 | | Perbengkelan dan pergudangan. |
| 8A.5.7. | 1 | Penerimaan perbengkelan dan pergudangan. |
| 8A.6 | | PENERBANGAN SIPIL. |
| 8A.6.1 | | Penerbangan Sipil. |
| 8A.6.1. | 1 | Penerimaan menurut "Peraturan Pengawasan Penerbangan" Staatsblad 1936 Nr 426 Bab XIII (Surat-surat kecakapan, percatatan dan kepangkatan di udara). |
| | 2 | Uang pendaratan dan uang penempatan kapal-kapal udara. |
| | 3 | Sewa bangunan-bangunan dan rumah-rumah makan. |
| | 4 | Penerimaan dari alat-alat listrik yang dikeluarkan dari gudang pusat untuk pemeliharaan dan pekerjaan-pekerjaan baru. |
| | 5 | Penerimaan lain-lain dari Bagian Penerbangan Sipil. |
| 8A.7 | | JAWATAN PELABUHAN DAN PENGERUKAN. |
| 8A.7.1 | | Perusahaan-pelabuhan. |
| 8A.7.1. 8A.7.2 | 1 | Penerimaan dari Perusahaan-perusahaan Pelabuhan kecil. Pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan. |
| 8A.7.2. 8A.7.3 | 1 | Penerimaan dari pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan. Perhitungan dengan Pelabuhan-pelabuhan dan Jawatan pengerukan untuk penyerahan kepadanya atas barang-barang yang dibeli dari pinjaman Eximbank. |
| 8A.7.3. | 1 | Perhitungan dengan Pelabuhan-pelabuhan dan Jawatan Pengerukan untuk penyerahan kepadanya atas barang-barang yang dibeli dari pinjaman Eximbank. |
| 8A.7.4 | | Jawatan Pengerukan. |
| 8A.7.4. | 1 | Perhitungan untuk Jawatan Pengerukan. |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8A.8 | | BAGIAN KEUNTUNGAN DALAM MASKAPAI-MASKAPAI PARTIKELIR. |
| 8A.8.1 | | Bagian keuntungan dalam maskapai-maskapai partikelir. |
| 8A.8.1. | 1 | Bagiannya Negara dalam keuntungan perusahaan dari lijn Cirebon-Kadipaten dari Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij. |
| | 2 | Bagian dalam keuntungan dari Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij dari lijn Semarang Vorstenlanden. |
| | 3 | Pemberian oleh Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij pada Negara berdasar pasal 89 dari perjanjian-konsesi dari lijn Semarang Vorstenlanden. |
| 8A.9 | | PENERIMAAN BERASAL DARI EKSPLOITASI TEMPAT ISTIRAHAT PEMERINTAH. |
| 8A.9.1 | | Penerimaan berasal dari eksploitasi tempat istirahat Pemerintah. |
| 8A.9.1. | 1 | Penerimaan berasal dari eksploitasi tempat istirahat Pemerintah. |
| 8A.10 | | PEMBAYARAN KEMBALI OLEH MASKAPAI-MASKAPAI PARTIKELIR DARI MODAL-MODAL YANG DIKELUARKAN OLEH NEGARA PADA WAKTU MENGADAKAN EKSPLOITASI. |
| 8A.10.1. | | Pembayaran kembali oleh maskapai-maskapai partikelir dari modal-modal yang dikeluarkan oleh Negara pada waktu mengadakan eksploitasi. |
| 8A.1 1 | | PENERIMAAN LAIN-LAIN. |
| 8A.11.1 | | Penerimaan lain-lain. |
| 8A.11.1. | 1 | Penerimaan lain-lain. |
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 89
| | 3 | Pemberian oleh Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij pada Negara berdasar pasal 89 dari perjanjian-konsesi dari lijn Semarang Vorstenlanden. |
Pasal 113
Republik
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN VIIIA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
| 8A.1 | Kementerian dan pengeluaran umum... | 217 338 100 | 71 627 700 |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 8A.3 | Bank Tabungan Pos... | 7 477 900 | 3 937 000 |
| 8A.4 | Jawatan Meteorologi dan Geophisik... | 4 355 000 | 4 682 400 |
| 8A.5 | Lalu-lintas Darat dan Sungai | 63 656 100 | 52 034 600 |
| | Penerbangan Sipil... | 99 226 200 | 129 620 800 |
| 8A.7 | Jawatan Pelabuhan dan | | |
| | Pengerukan... | 126 541 000 | 55 409 300 |
| 8A.8 | Hotel dan Tourisme... | 107 000 | 55 500 |
| 8A.8A | Penerangan dan Hubungan | | |
| | Umum... | 212 700 | 233 800 |
8A.9 Pengeluaran tidak tersangka
Jumlah...
2 000 000 7 300 000
------------
-----------
520 914 000
324 901 100
126
- 1952: Lima ratus dua puluh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah.
- 1953: Tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus satu ribu seratus rupiah.
8A.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.
- 8A.1.1 Pendapatan berhubung dengan kapal-kapal yang diusahakan.
- 8A.1.1.1
Pendapatan pengusahaan kapal yang diusahakan oleh Pemerintah.
8A.1.1A
Pendapatan Perkembangan Pelayaran Bermotor setempat di Indonesia.
- Pendapatan Perkembangan Pelayaran Bermotor setempat di
- 8A.1.1A. 1 Indonesia.
- 8A.1.1B Pembayaran kembali berhubung dengan perlengkapan dalam
organisasi "Aannemersstand" Indonesia sendiri.
- 8A.1.1B. 1
- 8A.1.2
8A.1.2.
- 8A.1.2A
8A.1.2A.
- 8A.1.4
8A.1.4.
- Pembayaran kembali berhubung dengan perlengkapan dalam organisasi "Aannemersstand" Indonesia sendiri.
Pembelian dan persediaan barang-barang teknik.
- 1 Perhitungan belanja pegawai dengan "Nirtio" dalam likwidasi.
- 2 Perhibungan belanja barang dengan "Nirtio" dalam likwidasi.
- 3 Penerimaan dari cadangan-cadangan "Nirtio" karena pengoperan risiko.
- 4 Perhitungan dan penerimaan karena mengurus barang-barang.
- 5 Perhitungan tentang pengeluaran serap.
- 6 Pembayaran kembali ongkos perbaikan gudang-gudang partikelir dan pendapatan uang sewa.
- Hasil-hasil eksploitasi TAB/Nirtio yang menyusul.
- 1
- Hasil-hasil Eksploitasi TAB/Nirtio yang menyusul.
- Dinas Umum
- 1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau lain-lain pendapatan.
- 2 Pembayaran kembali ongkos makan dan keperluan lain-lain untuk pegawai.
- 3 Perhitungan dengan lain-lain jawatan dan perusahaan untuk ongkos pengangkutan, assuransi dan lain-lain buat pembelian di luar negeri.
- 4 Penerimaan berhubung dengan menyewakan kendaraan-
8A.1.5
- 8A.1.5.1
kendaraan bermotor kepada para pegawai dari Kementerian dan lain-lain.
- 5 Penerimaan berhubung dengan menyewakan perkakas kantor.
- 6
- Pembayaran kembali ongkos perawatan dan penguburan. Bases.
Penerimaan dari penjualan barang-barang bases.
8A.1.6
Nirtio.
- 8A.1.6.1 Pendapatan bersih dari Nirtio.
8A.3 BANK TABUNGAN POS.
8A.3.1
Bank Tabungan Pos.
- 8A.3.1. 1 Pembayaran kembali oleh Bank Tabungan Pos dari uang yang perhitunganperhitungan dari hutangnya tentang penggantian-penggantian
dikeluarkan untuk keperluan Bank tadi dan yang belum ditegaskan di lain-lain bagian.
8A.4
JAWATAN METEOROLOGI DAN GEOPHISIK.
8A.4.1
8A.4.1.
Jawatan Meteorologi dan Geophisik.
- 1 Penerimaan dari penjualan instrumen-instrumen dan blankoblanko dan pemberian advis-advis.
- 2 Bagian dari Penerbangan Sipil dalam Perongkosannya Jawatan Meteorologi dan Geophisik.
- 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
8A.5 LALU-LINTAS DARAT DAN SUNGAI.
8A.5.1
Penerimaan Umum.
8A.5.1.
- 1 Penerimaan Umum.
- 2 Penerimaan lain-lain.
- 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
8A.5.2
Penerimaan berhubung dengan pelaksanaan Undang-undang Lalu-lintas.
8A.5.2.
- 1 Penerimaan berhubung dengan pelaksanaan Undang-undang Lalu-lintas.
- 2 Penerimaan lain-lain.
- 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
8A.5.3
Penerimaan MTD dalam likwidasi.
8A.5.3.
- 1 Penerimaan MTD dalam likwidasi.
2.
| | 3 | Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8A.5.4 | | Penerimaan Panitia Pembagian Kendaraan Motor. |
| 8A.5.4. | 1 2 | Penerimaan Panitia Pembagian Kendaraan Motor. |
| | 3 | Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. |
| 8A.5.5 | | Penerimaan Panitia Angkutan. |
| 8A.5.5. | 1 | Penerimaan Panitia Angkutan. |
| 8A.5.6 | | Penerimaan Eksplotasi Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI dahulu). |
| 8A.5.6. | 1 | Penerimaan Eksplotasi Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI dahulu). |
| | 2 | Penerimaan lain-lain. |
| | 3 | Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. |
| 8A.5.7 | | Perbengkelan dan pergudangan. |
| 8A.5.7. | 1 | Penerimaan perbengkelan dan pergudangan. |
| 8A.6 | | PENERBANGAN SIPIL. |
| 8A.6.1 | | Penerbangan Sipil. |
| 8A.6.1. | 1 | Penerimaan menurut "Peraturan Pengawasan Penerbangan" Staatsblad 1936 Nr 426 Bab XIII (Surat-surat kecakapan, percatatan dan kepangkatan di udara). |
| | 2 | Uang pendaratan dan uang penempatan kapal-kapal udara. |
| | 3 | Sewa bangunan-bangunan dan rumah-rumah makan. |
| | 4 | Penerimaan dari alat-alat listrik yang dikeluarkan dari gudang pusat untuk pemeliharaan dan pekerjaan-pekerjaan baru. |
| | 5 | Penerimaan lain-lain dari Bagian Penerbangan Sipil. |
| 8A.7 | | JAWATAN PELABUHAN DAN PENGERUKAN. |
| 8A.7.1 | | Perusahaan-pelabuhan. |
| 8A.7.1. 8A.7.2 | 1 | Penerimaan dari Perusahaan-perusahaan Pelabuhan kecil. Pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan. |
| 8A.7.2. 8A.7.3 | 1 | Penerimaan dari pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan. Perhitungan dengan Pelabuhan-pelabuhan dan Jawatan pengerukan untuk penyerahan kepadanya atas barang-barang yang dibeli dari pinjaman Eximbank. |
| 8A.7.3. | 1 | Perhitungan dengan Pelabuhan-pelabuhan dan Jawatan Pengerukan untuk penyerahan kepadanya atas barang-barang yang dibeli dari pinjaman Eximbank. |
| 8A.7.4 | | Jawatan Pengerukan. |
| 8A.7.4. | 1 | Perhitungan untuk Jawatan Pengerukan. |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8A.8 | | BAGIAN KEUNTUNGAN DALAM MASKAPAI-MASKAPAI PARTIKELIR. |
| 8A.8.1 | | Bagian keuntungan dalam maskapai-maskapai partikelir. |
| 8A.8.1. | 1 | Bagiannya Negara dalam keuntungan perusahaan dari lijn Cirebon-Kadipaten dari Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij. |
| | 2 | Bagian dalam keuntungan dari Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij dari lijn Semarang Vorstenlanden. |
| | 3 | Pemberian oleh Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij pada Negara berdasar pasal 89 dari perjanjian-konsesi dari lijn Semarang Vorstenlanden. |
| 8A.9 | | PENERIMAAN BERASAL DARI EKSPLOITASI TEMPAT ISTIRAHAT PEMERINTAH. |
| 8A.9.1 | | Penerimaan berasal dari eksploitasi tempat istirahat Pemerintah. |
| 8A.9.1. | 1 | Penerimaan berasal dari eksploitasi tempat istirahat Pemerintah. |
| 8A.10 | | PEMBAYARAN KEMBALI OLEH MASKAPAI-MASKAPAI PARTIKELIR DARI MODAL-MODAL YANG DIKELUARKAN OLEH NEGARA PADA WAKTU MENGADAKAN EKSPLOITASI. |
| 8A.10.1. | | Pembayaran kembali oleh maskapai-maskapai partikelir dari modal-modal yang dikeluarkan oleh Negara pada waktu mengadakan eksploitasi. |
| 8A.1 1 | | PENERIMAAN LAIN-LAIN. |
| 8A.11.1 | | Penerimaan lain-lain. |
| 8A.11.1. | 1 | Penerimaan lain-lain. |
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO

Penandatangan: MENTERI PERHUBUNGAN, A.K. GANI

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN, DJODY GONDOKUSUMO ## CATATAN Di dalam dokumen ini terdapat
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dalam format gambar.