Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TULANG BAWANG DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULANG BAWANG, - a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan wilayah di Kabupaten Tulang Bawang dengan kegiatan perikanan dan membantu pelaksanaan peran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam pengembangan kawasan perikanan budidaya; - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu untuk (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TULANG BAWANG
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR : TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TULANG BAWANG
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG,
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan wilayah di Kabupaten Tulang Bawang dengan kegiatan perikanan dan membantu pelaksanaan peran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam pengembangan kawasan perikanan budidaya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
i
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11).
Menetapkan
:
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 23).
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TULANG BAWANG
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang.
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang.
9. Balai Benih Ikan adalah tempat pembenihan ikan air tawar dengan kualitas bibit unggul.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Teknis Balai Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang.
14. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
BABII
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang.
Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3
UPT berkedudukan di Kecamatan Menggala Timur dengan wilayah kerja seluruh Kecamatan dalam Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4
UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang dibidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pembenihan serta Pembinaan terhadap Unit Pembenihan Rakyat (UPR).
Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Bupati ini, UPT mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan identifikasi dan perumusan program pengembangan teknik budidaya ikan air tawar;
- b. Pelaksanakan bimbingan dan penerapan standar pembenihan ikan air tawar serta produksi benih ikan air tawar dan induk;
- c. Pengawasan pembudidayaan serta pengendalian hama penyakit pembenihan ikan air tawar;
- d. Penyiapan bahan pendudkung untuk pengkoordinasian dengan balai riset dan balai pengembangan teknologi pembenihan ikan air tawar lainnya, guna memperoleh teknologi baru;
- e. Pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, penataan arsip, dokumentasi, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkup UPT;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
BABIII
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (I) Susunan Organisasi UPT terdiri atas :
- a. Kepala UPT
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




## BAB IV

## RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala UPT

## Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPT sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Bupati ini, Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja UPT;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepala Dinas dalam rangka penyiapan kebijakan umum daerah di bidang balai benih ikan;
- c. Pelaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain dalam bidang teknologi pembenihan di Kabupataen atas persetujuan Kepala Dinas ;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal balai benih ikan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup UPT;
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan UPT;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

## Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPT yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.




## Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dilingkup UPT dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Bupati ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, ketatausahaan, kepegawaian , keuangan, dan sarana prasarana UPT;
- b. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, penganggaran dan keuangan, administrasi dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan penyusunan laporan atas pelaksanaan tugas sub bagian Tata Usaha kepada Kepala UPT;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah Kepala UPT untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala UPT.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan UPT.



## BAB V

## ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Eselon Jabatan Pasal 13

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT merupakan jabatan struktural eselon IV b.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT merupakan Jabatan Non Struktural.

## Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural dan Dalam Jabatan Fungsional

## Pasal 14

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala UPTdilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Fungsional pada UPT dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

## Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural/jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan struktural/fungsional setara dengan tunjangan jabatan eselon/jabatan fungsional yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.



## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaran kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## BAB VII TATA KERJA Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain;
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan di lingkup UPT;
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugasnya;

## BAB VIII

## KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

## Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.


Ditetapkan di

Menggala

Pada tanggal

/ ƒ

O^obcr

2015

BUPATI TULANG BAWANG,



Diundangkan di

Menggala

Pada tanggal

2015

ERAH KABUPATEN

BAWANG, TUL

SEKRETARIS

RIMIR MIRHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR : 2\_3



## Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.


Ditetapkan di

Menggala

Pada tanggal

/S'

2015

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK



Diundangkan di

Menggala

2015

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TULAMG BAWANG,

RIMIR MIRHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR : gLj

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR

:

TAHUN

2015

9

TANGGAL

:

/

## STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TULANG BAWANG



BUPATI TULANG BAWANG,


2015

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR

:

TAHUN

2015

TANGGAL :

2015

LS

## STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TULANG BAWANG



BUPATI TULANG BAWANG,