PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO Nomor 30TAHUN Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN (berlaku 7 September 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan kesehatan melalui status kesehatan hewan nasional untuk mencapai kondisi kesehatan, produksi dan produktivitas hewan dapat meningkat secara optimal, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan bidang peternakan khususnya pengelolaan pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak,
- | bahwa untuk mendukung keberhasilan pembangunan di b. bidang peternakan khususnya ternak bibit yang pengadaannya berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan sumber dana yang sah, sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna secara optimal, sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,
- bahwa sebagai tindak lanjut dari perkembangan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan c
Mengingat
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak pada Dinas Pertanian dan Kehutanan:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak pada Dinas Pertanian dan Kehutanan: d.
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423),
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 3.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 4.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 5.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619), 6.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 7
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) 8.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 ), 9
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741):
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260):
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391),
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199):
19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010,
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 64/Permentan/ OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan,
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit, Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140 /11/2012,
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak dan Sumberdaya Genetik Hewan,
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75 Tahun 2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian,
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20.1/Permentan /0T.140/3/2012 tentang Pedoman Teknis Pembibitan Sapi Potong,
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan /0T.140/3/2012 tentang Pedoman Teknis Pembibitan Ayam Lokal,
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pengawasan Bibit Ternak,
30. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16),
31. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5),
32. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12),
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN PEMBIBITAN
TERNAK PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan,
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto,
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah,
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto, 3.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Sawahlunto: 4.
5. . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam 5. penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan:
- Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto: 6.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, 8.
- Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Sawahlunto, 7.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak yang selanjutnya disebut UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan dan pembibitan ternak pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Sawahlunto: 9.
11. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Sawahlunto:
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Sawahlunto:
12. Tenaga Kesehatan Hewan adalah Medik Veteriner, Sarjana Kedokteran Hewan dan Paramedik Veteriner yang bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan di bidang kesehatan hewan:
14. Pembibitan Ternak adalah suatu usaha untuk menghasilkan ternak bibit unggul dan bermutu, yang memenuhi persyaratan dan karakter tertentu untuk dikembangbiakan dengan tujuan dan standar produksi/kinerja yang ditentukan:
13. Tenaga Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memegang jabatan Fungsional pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak,
15. Hijauan Pakan Ternak adalah hijauan atau rumput-rumputan unggul yang memiliki angka kecukupan gizi yang tepat untuk ternak:
17. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan/atau hasilhasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
16. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang ada di habitatnya: dan
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang teknis operasional pelayanan di bidang kesehatan hewan dan pembibitan ternak pada Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak mempunyai tugas pokok :
- a. Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya,
1. Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak mempunyai tugas :
- b. Melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan:
- c. Memberikan surat keterangan/rekomendasi dokter hewan,
- d. Melaksanakan kegiatan pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak mempunyai fungsi :
2. Surat keterangan/rekomendasi dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 huruf c berlaku untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kesehatan di wilayah kerjanya.
1. Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak menyelenggarakan :
fungsi
- a. Pelaksanaan penyehatan hewan dan ternak,
- b. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner:
- c. Pelaksanaan epidemiologik,
- d. Pemberian pelayananjasa veteriner,
- e. Pelayanan penanganan reproduksi,
- f. Pengelolaan, perawatan dan pemeliharaan ternak bibit meliputi perkembangbiakan (reproduksi), pengelolaan pakan dan kesehatan ternak,
- g. Pelaksanaan Identifikasi ternak dan perekaman data ternak serta pelaporan perkembangan ternak,
- h. Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak:
- i. Pelaksanaan fungsi pengembangan hijauan pakan ternak,
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angkal, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Ternak terdiri dari:
- a. Kepala UPTD,
- b. Sub Bagian Tata Usaha,
- c. Petugas Pelaksana Operasional,
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

## Bagian Pertama KEPALA UPTD

## Pasal 4

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak dipimpin oleh Kepala UPTD, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas secara administratif dan secara teknis operasional kepada Bidang Peternakan dan Perikanan.
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka perencanaan, perumusan dan penentuan kebijakan teknis operasional di bidang kesehatan hewan dan pembibitan ternak.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian semua kegiatan UPTD di wilayah kerjanya,
- b. koordinasi dan hubungan kerjasama dengan semua instansi terkait dan organisasi/lembaga non pemerintah untuk kepentingan pelaksanaan tugas di wilyah kerjanya,
- C. penyusunan dan menetapkan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya, dan
7. Pembibitan

- d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua SUB BAGIAN TATA USAHA

## Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur Pembantu Kepala UPTD, dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Administrasi Umum di wilayah kerjanya.
- a. Penyusunan anggaran, pelaporan, surat menyurat, kearsipan serta pembinaan organisasi dan tata laksana di wilayah kerjanya,
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan UPTD, dan
- c. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

## Bagian Ketiga PETUGAS PELAKSANA OPERASIONAL

## Pasal 6

- (1) Petugas Pelaksana Operasional adalah unsur pembantu Kepala UPTD, dilaksanakan oleh Petugas, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD:
- (2) Petugas Pelaksana Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan UPTD yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan dan pembibitan ternak di dinas:
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Pelaksana Operasional mempunyai fungsi:
- b. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi/lembaga dan aparat terkait dalam bidang kesehatan hewan dan pembibitan ternak di daerah:
- a. Pelaksanaan pola operasional pengembangan usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan dan pembibitan ternak di daerah:
6. Cc. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

## BAB IV

## TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota dan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris secara administratif dan secara teknis operasional kepada Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan, serta dalam melaksanakan tugasnya wajib melakukan hubungan fungsi dan koordinasi dengan institusi/lembaga dan aparat terkait.
- (3) Kepala UPTD dalam pelaksanaan operasional kegiatan melakukan hubungan koordinasi kerja dengan Camat di wilayah kerjanya.
- (4) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Petugas serta pejabat lainnya di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, implikasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- (5) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Petugas serta pejabat lainnya di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pembibitan Ternak bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta membina, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan serta wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 8

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara teratur dan berkala kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (2) Petugas di lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada UPTD serta menyiapkan dan memberikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Laporan dan tata tertib cara penyampaian laporan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

## BAB V

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Petugas serta Pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diakibatkan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Jabatan Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a dan/atau dapat dipegang oleh Pejabat Fungsional)
- (2) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b dan/atau dapat dipegang oleh Pejabat Fungsional,
- (3) Petugas Pelaksana Operasional tidak merupakan jabatan struktural dan dapat dipegang oleh Pejabat Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.


Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal I7 September 2015

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

YUSUF

ALI


Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 17 September 2015 SEKRETARIS D KOTA SAWAHLUNTO, s ROVANLY ABDAMS /


BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 30

!

YUSUF

ALI