PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 5 Tahun 2000 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KEzuA LEMBAGA TEKNIS DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2000 tentang Pedoman organisasi perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang pedoman Susunan organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten sebagai Peraturan Pelaksana dari ketentuan pasal 68 ayat (1) undang-undang Nomor 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu mencabut peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari ;
- b. bahwa Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh Daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan Aspek Personil, Perlengkapan dan pembiayaan dengan Prinsip-prinsip efesiensi, efektifitas, rasional, profesionalisme serta visi dan misi yangjelas dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerafu
2. c- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membenfuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Ke{a Lembaga Teknis Daerah.
Menglngat . L Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Ri Tahun 1956 Nomor 25) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Ltngkun-ean Daerah Fropinsi Sumatsra Tengah sebagaimana diubah dengan L*ndnng-un,Cans \omor 7 Tahun 1965 t Lembaran Neeara RI Tahun 1965
.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tenlang Perimbangan Keuangan Antar pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72;Tambahan LembaranNegaraNomor 38a8);
5. peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Fresiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 7A);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HAzu
MEMUTUSKAN:
MENCTAPKAN : PERATTIRAN DAERAH TENTANG SUSLTNAN ORGANISASI DAN TATA KEzuA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah ;
- (2) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
Tugas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyel eng garakan Pemerintahan Kabupaten sesuai dengan bidangnya.
Fungsi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten mempun\ai fungsi :
- a. Perumusan kebliakan teknis sesuai dengan lingl-up tuga*sn\ a :
2. b' Pelalanan penuniang penl elenggarrum Pemerintahan Kabupraten.
Kewenangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Untuk Melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Lembaga Teknis Daerah mempuryai Kewenangan yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BABIII
SUSLINAN ORGANISASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
- a. Badan Pengawasan Kabupaten ;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- c. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- e. Kantor Sosial ;
- f. Kantor Pengelola Data Elektronik ;
- g. Kantor Perkelunan ;
- h. Kantor Pertambangan ;
- i. Kantor Pekerjaan Umum;
11. j Kantor Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sungai ,
- k. Kantor pemberdayaan Masyarakat Desa
- l. Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
- m. Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- (2) Susunan Organisasi masing - masing Lembaga Teknis Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Badan Pengawasan Kabupaten :
1. Kepala;
2. Sekretariat,
- a) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan,
- b) Sub Bagian Kepegawaian;
- c) Sub Bagian Umum.
3. Bidang Pemerintahan {Jmum, Aparatur dan Agraria ;
23. aj Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Daerah :
24. bt Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan :
- c) Sub Bidang Agraria.
- d) Sub Bidang Kesaiuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
4. Bidang Keuangan;
- a) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Pusat den Keuangan Daerah;
- b) Sub Bidang Perhitungan Anggaran Daerah dan Anggaran Pusat;
5. Bidang Perlengkapan, Peralalan, Kekayaan Daerah daa Pusat ;
- a. Sub Bidang Peralatan Daerah dan Peralatan Pusat ;
- b. Sub Bidang Kekayaan Daerah datl Pusat ;
6. Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Usaha Daerah ;
- a) Sub Bidang Pembangunan Propinsi dan Kabupaien ;
11. bi Sub Bidang Pembangunan Desa i Kelurahan;
- c) Sub Bidang BUMD ;
- d) Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
16. L Kepala:
2. Sekretariat;
- a) Sub Bagian Umum ;
- b) Sub Bagian Kepegawaian ;
20. ci Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Penelitian ;
- a) Sub Bidang Penelitian ;
- b) Sub Bidang Data dan Statistik ;
- c) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan ;
- d) Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Kerjas*m* Pembangunan.
4. Bidang Perencanaan Pembangunan I;
- a) Sub Bidang Pertanian .
- b) Sub Bidang lndustri, Perdagangaq Koperasi dan Dunia Usaha.
5. tsid"ne Perencanaan Pembangunan II :
30. at Sub Bidang Perhubungan den Pengairan:
- c) S*b Bidang Transmigrasi dan Kstenaga Kerjaan ;
- d) Sub Bidang Kesehat*n , Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana.
6. Bidang Perencaaaan Pernbangunan III ,
- a) sub Bidang Agama" Peadidikaq Pariwisatadan sosial Budaya;
- b) sub Bidang Permukiman Prasarana dan Pelrgembangan wilayah ;
- c) Sub Bidang Perfambangan dan Energi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional-
- c. Kantor Kesatsen Bangsa dan Perlindungan Masyarakat '
1. Kepala;
2. Sub Bagian TataUsaha ;
3. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa ;
4. Seksi Demogratisasi dan Penanganan Masalah aktual ;
13. 5, Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Satuan Perlindungan Masyarakat ;
6. Seksi Kesiagaan dan Penanggulangaa ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- d. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- l. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi Pelayanaa Penda&amp;aran dan Kependudukan ;
4. Seksi Catatan Sipil ,
5. SeksiPenyuluhan;
6. Seksi Data dan Pelaporan ;
7. Kelompok Jabatan Fuagsioaal.
- e. Kantor Sosial ;
1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi pelayanan,
28. 4, Seksi Rehabihtasi Sosial ;
5. Seksi Bantuan Sosial;
6. Seksi Femberdaraan Sosial :
t
l
t
t
t
I
i
:
I
I
r
i
l
I
I
t
r
t
:
]
I
I
I
t
!
i
- f. Kantor Pengelola Data Elektroaik ;
1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. S€ksi lvlanajemen $istsn Informasi ;
4. S€ksi Telernatika;
5. Seksi Peadayagunaan Sistem Informasi;
6. Kelompok Jabatan fungsional-
8. g Kantor Pslftslnnsn-
1. Kepala;
10. 2, Sub B*sian Tata Usaha ;
3. SeksiPerencanaat;
4. Seksi Kelembagaan Usaha ;
5. S€ksi Perbenihan dan Produksi ;
6. Seksi Penyuluhan dan Proteksi ;
7. $eksi Pengolahan danPemasaran;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Kantor Pertambaagan-
18. 1" Kepala;
2. Subbag TataUsaha;
3. Seksi Pe*ambangan;
4. Seksi Perizinan;
5. Seksi Peagawasan dan Peugendalian ;
6. Kelompok Jabatail F*ngsional.
- i. IkdorPekerjaan Umum ;
- l. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. S€tFi hgairan;
28. 4- S€*siBimlv{argn;
29. 5- S€bi CiptaKsf'a;
30. 6- Scbikrfrhdenffi;
t
t
t
I
;
I
I
:
I
!
t
I
- j. Kantor Lalulintas Angh$snJalan dan S*g*i ;
1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi Lalu Lintas ;
4. Seksi Angkutan;
5. Seksi Keselamataa;
6. Seksi Teknik Sarana daa Prasarana ;
8. ?. Kelompok Jabatan Fungsiocal ;
9. k Kantor Pemberdayaan Masyarakar Dtsa ;
1. Kepala
2. Sub Bagian TataUsaha ;
3. Seksi Program dan PelaPoran ;
4. Seksi Ketahanan dan Sosial Budayalvfasyarakat;
5. Seksi Usaha Ekonomi lvlasyarakat ;
6. Seksi Bantuan Pembaagunaa Desa dan Kelurahan ,
16. ?. seksi Bantuan Pemberdayaan sDA &amp;n Teknologi Tepat Guna ;
8. KelomPk Jabatan Fungsioaal-
1. Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi Program danPelaPran;
4. Seksi Perirdustrian ;
5. SeksiPerdagangan;
6. Seksi Perizinan;
25. ?. Seksi Koprasi dan Permodalan;
26. 8- Kelompok Jabalan Fungsional.
- m. Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja
1. Kepala;
29. 2- SrS Bagian TataUsaha ;
3. S€ksi Pen&amp;flaran &amp;a PetrYiapan ;
31. 4- S&amp;i Pemindahan danPen*mPngaa ;
32. 5- Sctsi Fesbinaan dan Hsihan ;
33. 6- S€fsiXmget(erilgt;
7. Seksi Kesejahteraan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Disahkan di Muara Bulian Pada Tanggal 4 April 2001

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI T]L FATTAH

Penetapan: Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal 4 April 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABTIPATEN BATANG UDI}IN EFFEI{DI LEMBARAN YAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2OO1 NOMOR 5 i l
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I, IL III, fV, V, YI- VU, VIU, IX, X XI, XII dan XIII Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan adalah Jabatan Strukttiral Eselon II b ;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Bidang pada Badan Lembaga Teknis Daerah adalah Jabatan Struklural Eselon III a ;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang pada badan Lembaga Teknis Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon IY a.

## Pasal 8

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi pada kantor Lembaga Teknis Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.

## Pengangkatan Dan Pemberhentian

## Pasal 9

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Sadan dan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memperhatikan hasil Keputusan Badan Pertimbanganlabatan dan Pangkat (BAPERIAKAT) ;
2. ll r Sekretaris dan Kepala Bidang pada Lembaga teknis Daerah yang berbentuk badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah setelah memperhatikan Keputusan BAPERJAKAT ;
3. i3 r Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian pada Badan dan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi p*'la Kantor dapat diangliat dan drberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Ke*enangan dari Bupati setelah memperhatikan usul Kepala Lembaga Teknis Daerah dan hasrl kepurusan BAPERfAKAT :
4. , {. , Pemibenrukan BAPERT.{\-{T dan Susunan Keanggotaan :ebagaimana dimaksud ar.at { 1). I i r 3 r ditetap$;an dengan Kepunr:an Bupati sesuai dengan kebutuhan dan Peraturan

## BAB V

## KELOMPOK JABATAN FLINGSIONAI

## Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 1 I

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan perturan perundang\_undangan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsicnal sebagaimana tersebut pada ayat (l) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut padr ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional masing-masing maupun antar safuan crganisasi dilingkungan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 13

Setiap pimpinan safuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masin-e-masing dan bila te4adi penlimpan-san agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Penmdang - undangan y-ang hrlaku.

## Pasal 14

Sedap pmnpinan sarium organisasi benanggung ja*ab memimpin dan mengkoordinasikan banahan ma-sing-masing .r'n memberilan bimbingan sena petmjuk celaksanaan

## Pasal 15

Setiap pimpinan satuan crganisasi !*ajib rrrengikuti datr mematuhi petunjuk dan be*anggung jawalr kepada atasan masrng-masing d*n rnenyiapkan lapcran lrerkala tepat pada waktunya'

## Pasal i6

Setiap lap+ran yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib dialah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan leblh lanjtrt dan unt*k memtrcrikan petunj uk kepda bawahan.

## Pasal 17

Dalam menyampaikan lapraa masing-masing kepda atasaa, ternbusan laporaa wajib disampaikan pula kepa,&amp; satuan organisasi lain ,lang se€ara fungsional mempunyai hubungan ke{a.

## Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satum organisasi dibantu oleh saf*an arganisasi dibar.r,ahnya dan dalam ranglca pemberian bimbingan kepada barvahan masing-masing rujib mengadakan rapat berkala.

## BAB VIT

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

- peraturan Daerah ini hanya rnengat$r ketentsan-ketent*an pkok dibidang Organisasi, Eselon, pengangkatan dan Pemberhentian rlalam jabatan" Kelompok Jabatan Fungsional dan tata kerja ; t1)
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan llaerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. ilr
- Dengan beriakuny'a Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari \crmor 16 Tahun 20tB tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupten tsatang Hari {Lembaran Daerah Kabupten Batan-e Hari Tahun ?000 Nomor t6) dinvatakan ndali berlaliu tir

## Pasal 20

I.

I

I

I

i

r

I

;

t

r

'

I

F

t

I

i

I

t

F

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

t

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.


Disahkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 4 April 2001

BUPATI BATANG HARI

T]L FATTAH


Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 4 April 2001

SEKRETARIS DAERAH KABTIPATEN BATANG

UDI}IN EFFEI{DI

LEMBARAN YAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2OO1 NOMOR 5

i

l

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABLIPATEN BATANG HARI NOMOR TAHUN 2OO1 TENTANG

## SUSTINAN ORGANISASI DAN TATA KERIA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

## I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batang Hari dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, sebagai konsekwensi logis dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kervenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Ke4a Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batang Hari dengan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2000 adalah menindak lanjuti maksud dari Pada ketentuan Tap MPR Nomor IV/Iv1PR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Pen-velenggaraan Otonomi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Ke{a Perangkat Daerah Kabupaten I Kota guna disempurnakan dan disesuaikan, dengan memperhatikan Kewenangan Pemerintah yang dimiliki Daerah, karateristik, potensi dan kebutuhan Daerah, personil, Perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip habis tugas, Perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas, Fungsionalisasi, koordinasi, Integrasi, Kontinitas, Konsistensian, efisiensi, fleksibilitas serta Visi dan Misi yang jelas.

## II PENJELASAN PASAI DEMI PASAL

- Pasal i Cukup Jelas
- Pasal 2 Cukup Jelas
- Pasal 3 Cukup Jelas
- Pasai 4 Cuk-up Jelas
- Pasal 5 Culiup Jelas
- Pasal 6 Culiup Jelas
- Pa*'al 7 Culiup Jelas
- Pa-*al 8 Cul-up Jelas
- Fasal 9 Cuk-up -r3ls5

- Pasal 10 Cukup Jelas
- Pasal 11 Culiup Jelas
- Pasal 12 Cukup Jelas
- Pasal 13 Cukup Jelas
- -Pasal 14 CukupJelas
- Pasal 15 Cukup Jelas
- Pasal 16 Cukup Jelas
- Pasal 17 Cukup Jelas
- Pasal 18 CukupJelas
- Pasal 19 Cukup Jelas
- Pasal 20 Cukup Jelas


TATTAH.

## BA(jAN s't'RlrKl.t,t{ ()l{( ;,4 N ISASt BAptrtrlDA ti A Bl rrA't'l,tN BA'|.ANG ItARt


a

LAMPIRAN IlI :

PERATT]RAN DAERAH KAB.

BATANG HARI

NOMOR : 5 TAHLIN200I



:ffi

.a

a



.a al



\u," UL FATTAH.



.a

LAMPIRAN VII :

PERATURAN DAERAH KAB.

BATANG HARI

NOMOR 5 TAHTIN2OOI.


BUPATI BATANG HARI

\nnur FArrAH.




H



UL FATTAH.

BUPATI BATANG HARI

.a al



't-



UL FATTAH.



tl



^