UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1959 tentang PEMBERIAN PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1959 yang mengatur pemberitan pensiun dan onderstand kepada anggota tentara Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan persyaratan dalam bidang kepegawaian;
- b. bahwa berhubung dengan ketetapan-ketetapan MPRS No. I/MPRS/60, No. II/MPRS/60 No. XXIV/MPRS/66 dan pasal 4 Undang-undang No. 13 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 245) tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara perlu pula diatur pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan kepada anggota Angkatan Kepolisian yang berstatus sama dengan Militer Sukarela;
- c. bahwa berhubung dengan itu Undang-undang tersebut di atas perlu ditinjau kembali dan selanjutnya perlu dikeluarkan suatu Undangundang baru yang mengatur pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan kepada Militer Sukarela;
3. Mengingat : 1. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960, No. II/MPRS/1960 dan No. XXIV/MPRS/1966;
2. Pasal-pasal 5 ayat (1) dan 27 Undang-Undang Dasar;
3. Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 46) tentang Kedudukan Hukum anggota Angkatan Perang;
4. Undang-undang No. 19 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 60) yang menetapkan Undang-undang Darurat No. 26 Tahun 1957 tentang anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela sebagai Undang-undang;
5. Pasal 19 Undang-undang No. 18 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 263) tentang Ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian;
6. Undang-undang No. 13 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Tahun 1961 No. 245) tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara;
7. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 130) tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
MEMUTUSKAN :
Dengan mencabut segala ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-undang ini;
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA.
Pasal 1
Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:
- a. Militer, ialah Militer Sukarela termaksud dalam Undang- undang No. 19 Tahun 1958.
- b. Pensiun, ialah:
1. Jaminan sosial Pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada militer untuk masa kemudian sesudah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas militer dan memenuhi syarat-syarat untuk menerima pensiun;
2. pensiun yang dimaksud diberikan untuk selama hidupnya dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, maka isteri/suami dan anaknya berhak menerima pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu yang diatur dalam peraturan tersendiri.
- c. Tunjangan bersifat pensiun, ialah:
1. jaminan sosial Pemerintah yang diberikan sebagai Penghargaan kepada Militer untuk masa kemudian sesudah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas militer dan belum memenuhi syaratsyarat untuk menerima pensiun.
2. tunjangan bersifat pensiun yang dimaksud diberikan untuk selama hidupnya dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, maka isteri/suami dan anaknya berhak menerima jaminan sosial yang diatur dalam peraturan tersendiri.
- d. Tunjangan, ialah jaminan sosial Pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada Militer yang berlaku dalam beberapa tahun sesudah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas militer.
- e. Masa kerja, ialah semua perhitungan jumlah tahun masa kerja dalam dinas militer dan sipil Pemerintah, termasuk juga jumlah tahun masa kerja swasta yang dapat diperhitungkan pula untuk penerimaan hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan menurut peraturan yang berlaku.
- f. Usia pensiun menurut golongan kepangkatan, ialah batas usia yang dicapai dalam dinas militer, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. perwira pertama ke atas minimum 48 tahun dan maksimum 55 tahun.
2. Bintara ke bawah minimum 42 tahun dan maksimum 48 tahun.
3. Militer yang dalam dinasnya telah mencapai usia pensiun minimum dapat tetap melanjutkan masa dinasnya sampai mencapai batas usia pensiun maksimum, apabila tenaganya masih dapat digunakan oleh dinas dan memenuhi syarat-syarat kesehatan.
4. Militer yang dalam dinasnya telah mencapai usia pensiun minimum, apabila kepentingan dinas masih memerlukan tenaganya, kepadanya diwajibkan tetap melanjutkan masa dinas sampai mencapai batas usia pensiun maksimum.
- g. Usia tunjangan bersifat pensiun menurut golongan kepangkatan, ialah batas usia dalam dinas militer dimana yang bersangkutan mulai dianggap hanya produktif untuk dipertahankan dalam dinas yang tidak banyak memerlukan syarat phisik, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. perwira pertama ke atas minimum 45 tahun dan maksimum 47 tahun;
2. bintara ke bawah minimum 38 tahun dan maksimum 41 tahun.
BAB II - HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN PENSIUN.
Pasal 2
- (1) Pensiun diberikan dengan sendirinya kepada Militer yang diberhentikan dengan hormat dari dinas militer dan yang memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan hak penerimaan pensiun.
2. Syarat-syarat dan perhitungan ditentukan sebagai berikut:
- a. telah mencapai usia pensiun minimum menurut golongan kepangkatannya dan mempunyai masa kerja dalam dinas militer sekurang-kurangnya 15 tahun; perhitungan dan besarnya pensiun pokok dalam syarat yang dapat dipenuhi ialah, untuk tiap tahun masa kerja diberikan 21/2 gaji pokok terakhir dengan ketentuan, bahwa jumlah pensiun pokok tidak boleh lebih dari 75% gaji pokok terakhir.
- b. telah mempunyai masa kerja dalam dinas militer sekurangkurangnya 20 tahun akan tetapi belum mencapai usia pensiun minimum; perhitungan dan besarnya pensiun pokok dalam syarat yang dapat dipenuhi ialah, untuk tiap tahun masa kerja diberikan 21/2 gaji pokok terakhir dengan ketentuan, bahwa jumlah pensiun pokok tidak boleh lebih dari 75% gaji pokok terakhir.
- c. tidak mampu lagi untuk bekerja baik dalam dinas militer maupun lapang-kerja apapun atau masih dapat bekerja dilapang-kerja diluar dinas militer,berhubung dengan cacad berat jasmaniah atau rohaniah, yang disebabkan di dalam dan/atau oleh karena dinas, menurut pernyataan resmi dan Komandan/Kepala serta Majelis Penguji Badan Militer yang bersangkutan; perhitungan dan besarnya pensiun pokok dalam hal ini i ialah:
1. kepada mereka yang sama sekali tidak mampu lagi untuk bekerja disegala lapang kerja apapun, dengan tidak ## BAB III. BERSIFAT PENSIUN
BAB II - HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN PENSIUN.
Pasal 3
- (1) Tunjangan bersifat pensiun di berikan dengan sendirinya kepada Militer yang diberhentikan dengan hormat dari dinas militer dan yang memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan hak penerimaan tunjangan bersifat pensiun
Syarat-syarat dan perhitungan ditentukan sebagai berikut:
- a. telah mencapai usia tunjangan bersifat pensiun minimum menurut golongan kepangkatannya dan mempunyai masa kerja dalam dinas militer sekurang-kurangnya 10 tahun dan sebanyakbanyaknya 14 tahun; perhitungan dan besarnya tunjangan bersifat pensiun pokok dalam syarat yang dapat dipenuhi ialah, untuk tiap tahun masa kerja diberikan 21/2% gaji pokok terakhir;
- b. belum mencapai usia tunjangan bersifat pensiun minimum menurut golongan kepangkatannya, akan tetapi telah mempunyai masa kerja dalam dinas militer sekurang-kurangnya 15 tahun dan sebanyak-banyaknya 19 tahun; perhitungan dan besarnya tunjangan bersifat pensiun pokok dalam syarat yang dapat dipenuhi ialah, untuk tiap tahun masa kerja diberikan 21/2% gaji pokok terakhir;
- c. tidak mampu lagi untuk bekerja baik dalam dinas militer maupun lapang-kerja apapun atau masih dapat bekerja di lapang-kerja di luar dinas militer, berhubung dengan cacad berat jasmaniah atau rohaniah, yang disebabkan tidak di dalam dan/atau oleh karena dinas, menurut pernyataan resmi dari Komandan/Kepala serta Majelis Penguji Badan Militer yang bersangkutan; perhitungan dan besarnya tunjangan bersifat pensiun pokok dalam hal ini ialah:
1. kepada mereka yang sama sekali tidak mampu lagi untuk bekerja di segala lapang kerja apapun, dengan ## BAB IV. HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN TUNJANGAN.
BAB II - HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN PENSIUN.
Pasal 4
- (1) Tunjangan diberikan dengan sendirinya kepada Militer yang oleh karena sesuatu sebab diberhentikan dengan hormat dari dinas militer dan yang memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan hak penerimaan tunjangan.
Syarat-syarat dan perhitungan ditentukan sebagai berikut:
- a. belum mencapai usia tunjangan bersifat pensiun minimum menurut golongan kepangkatannya, akan tetapi telah mempunyai masa kerja dalam dinas militer sekurang-kurangnya 5 tahun dan sebanyak-banyaknya 14 tahun; perhitungan dan besarnya tunjangan pokok dalam syarat yang dapat dipenuhi ialah, untuk tiap tahun masa kerja diberikan 21/2% gaji pokok terakhir untuk selama jumlah tahun masa kerja dalam dinas militer yang dimiliki.
- b. tidak mampu lagi untuk bekerja baik dalam dinas militer maupun lapang-kerja apapun atau masih dapat bekerja di lapang-kerja di luar dinas militer, berhubung dengan cacad berat jasmaniah dan rohaniah, yang disebabkan tidak di dalam dan/atau tidak oleh karena dinas, menurut pernyataan resmi dari Komandan/Kepala serta Majelis Penguji Badan Militer yang bersangkutan; perhitungan dan besarnya tunjangan pokok dalam hal ini ialah:
1. kepada mereka yang sama sekali tidak mampu lagi untuk bekerja di lapang-kerja apapun, dengan ## BAB V. PERALIHAN DALAM DINAS ANTAR PEMERINTAH.
BAB II - HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN PENSIUN.
Pasal 5
- (1) Militer yang diberhentikan dengan hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan dan yang diterima kembali sebagai militer atau yang diterima dalam dinas Pemerintah (sipil), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangannya tidak dibayarkan;
- b. penghasilan ## BAB VI. MASA KERJA UNTUK PERHITUNGAN PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN.
BAB II - HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN PENSIUN.
Pasal 6
Masa kerja untuk perhitungan pensiun, tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan ditentukan sebagai berikut :
- a. masa kerja militer pada Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah-pemerintah sebelumnya yang berkuasa di wilayah Indonesia dihitung mulai tanggal dari bulan ketika masuk dinas,
- b. masa kerja sipil pada Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah-pemerintah sebelumnya yang berkuasa di wilayah Indonesia apabila oleh pemerintah yang bersangkutan masa kerja tersebut belum diperhitungkan untuk penetapan pensiunnya,
- c. waktu berada dalam tahanan musuh sebagai tawanan perang,
- d. masa kerja lainnya yang dapat diperhitungkan menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku.
BAB II - HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN PENSIUN.
Pasal 7
Untuk penetapan pensiun, tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan menurut Undang-undang ini tidak dihitung sebagai masa kerja:
- a. waktu bekerja sebelum mencapai usia 17 tahun;
- b. waktu dalam keadaan izin istirahat di luar tanggungan Negara;
- c. waktu dalam menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tentara atau Pengadilan Negeri.
BAB II - HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN PENSIUN.
Pasal 8
Jika pada perhitungan masa kerja untuk penetapan tahun masa kerja ternyata terdapat kelebihan jumlah 6 (enam) bulan, maka hal ini dibulatkan ke atas menjadi 1 (satu) tahun; dan apabila kelebihan itu ternyata kurang dari 6 (enam) bulan, maka hal ini dihapuskan.
BAB VII.
MACAMPEMBAYARAN DAN BERAKHIRNYA PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN.
BAB II - HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN PENSIUN.
Pasal 9
Apabila yang berhak menerima pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan meninggal dunia, maka pembayaran pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan tersebut dihentikan pada akhir bulan berikutnya bulan yang bersangkutan meninggal dunia; selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan pemberian pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu bagi mereka yang berhak pensiun dan pemberian jaminan sosial bagi mereka yang berhak tunjangan bersifat pensiun.
BAB II - HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN PENSIUN.
Pasal 10
- (1) Kepada bekas Militer penerima pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan yang:
- a. menjalani hukuman selama 3 bulan atau dihukum dan dipekerjakan dalam latihan kerja Pemerintah, atau
- b. dijatuhi hukuman yang lebih berat lagi, selama menjalani hukuman itu atau selama melarikan diri untuk menghindari hukuman itu, pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangannya tidak dibayarkan.
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam ayat (1), Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan dapat memperkenankan untuk membayarkan pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan bekas Militer seperti dimaksud dalam ayat (1), kepada isteri/suaminya yang sah atau kepada anaknya atau kepada orang yang mengurus dan menanggung anak-anak bekas Militer itu atau kepada ahli-waris/sanak saudara lainnya dengan tingkat urutan menurut hukum yang berlaku.
BAB VIII. KEWAJIBAN DAN HAK PENERIMA PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN ATAU TUNJANGAN.
BAB II - HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN PENSIUN.
Pasal 11
Militer yang menerima pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan yang tercantum dalam Undang-undang ini harus memenuhi segala kewajiban yang akan diatur
BAB II - HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN PENSIUN.
Pasal 12
Hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan seperti tersebut dalam pasal 2, 3 dan 4 menjadi hapus apabila yang bersangkutan:
- a. diberhentikan tidak dengan hormat (dipecat) dari dinas militer;
- b. setelah diberhentikan dengan hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan ternyata melakukan kejahatan di dalam dinas sebelum saat ia diberhentikan dari dinas militer dan untuk kejahatan itu seharusnya ia diberhentikan tidak dengan hormat (dipecat);
- c. setelah diberhentikan dengan hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan bekerja pada jawatan pemerintah negara asing tanpa izin Pemerintah.
BAB IX.
PEMINDAHAN HAK PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN.
BAB II - HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN PENSIUN.
Pasal 13
- (1) Hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini tidak dapat dipindahtangankan dan/atau digadaikan.
- (2) Apabila penerima pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan memberi kuasa kepada orang lain untuk menerima pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangannya, maka surat kuasa yang diserahkan kepada orang lain itu harus disertai surat keterangan hidup (attestasi de vita) yang disahkan oleh yang berwajib.
BAB X. ATURAN PERALIHAN
BAB II - HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN PENSIUN.
Pasal 14
- (1) Khusus kepada Militer yang pada permulaan perjuangan revolusi phisik telah ikut serta dalam pertahanan Negara dan yang selanjutnya terus-menerus telah tergabung dalam organisasi militer resmi hingga saat berlakunya Undang-undang ini diberikan pensiun pokok 75% gaji pokok terakhir, dengan tidak ## BAB XI.
PENUTUP.
BAB II - HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN PENSIUN.
Pasal 15
- (1) Undang-undang ini berlaku bagi anggota Angkatan Kepolisian yang berstatus sama dengan Militer Sukarela.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah c.q. Menteri Utama Bidang Pertahanan/Keamanan.
BAB II - HAK DAN PERHITUNGAN PENERIMAAN PENSIUN.
Pasal 16
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pensiun, tunjangan bersifat pensiun dan Tunjangan Militer Sukarela, dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 1966 SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: pada tanggal 1 Nopember 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG No.6 TAHUN 1966 TENTANG
## PEMBERIAN PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA.
1. UMUM.
Undang-undang No. 2 Tahun 1959 yang mengatur pemberian pensiun dan onderstand kepada anggota tentara Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, tidak sesuai lagi dengan persyaratan dalam bidang kepegawaian.
Dengan mendasarkan kepada landasan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapanketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960, II/MPRS/1960, No. XXIV/MPRS/ 66 dan mengingat keadaan yang sudah sangat mendesak, maka Undang-undang ini dikeluarkan untuk merobah/menambah Undang-undang No. 2 Tahun 1959 agar lebih sesuai dan selaras dengan perkembangan keadaan sebagai jaminan sosial Pemerintah.
## II. PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 1
. Ketentuan umum ini menandaskan peristilahan yang lazim berlaku di dalam Angkatan yang juga digunakan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1959 tentang pemberian pensiun dan onderstand bagi anggota tentara Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Usia pensiun minimum dan usia tunjangan bersifat pensiun minimum dalam pasal ini adalah berturut-turut sesuai dengan usia pensiun dan usia onderstand dalam Undangundang No. 2 Tahun 1959, yakni didasarkan