PERATURAN BUPATI BI Nomor 18 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (berlaku 17 April 2017)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WAKATOBI,
Menimbang
- a. bahwa berhubung adanya ketidaksesuaian tata cara penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 8) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 31
- (1) Penyaluran Dana Desa dan ADD dari Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui Bendahara Umum Daerah dengan mentransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa dan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahap I dilakukan setelah Bupati melalui Dinas menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. rekomendasi dari Kecamatan yang dilampiri dengan :
1. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;
2. rincian penggunaan dana;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Desa;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Kepala Desa;
5. pakta integritas Kepala Desa;
6. realisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB);
7. foto copy rekening giro;
8. foto copy NPWP Desa;
9. foto copy KTP Kepala Desa.
10. Peraturan Desa tentang RPJM Desa atau Revisi RPJM Desa;
11. Peraturan Kepala Desa tentang RKP Desa;
12. Peraturan Desa tentang APBDesa;
13. Peraturan Desa tentang Lapaoran Keterangan Perjanggungjawaban Desa (LKPJ Desa) tahun sebelumnya;
14. Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP Desa) tahun sebelumnya;
15. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
16. Laporan Realisasi Penggunaan APBDesa tahun/tahap sebelumnya;
17. surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
18. laporan realisasi pembayaran PBB tahun berjalan; dan
19. melampirkan nomor rekening bank.
- b. rekomendasi Kepala Dinas selaku Tim Fasilitasi Daerah yang akan diajukan ke BUD dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
1. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;
2. rincian penggunaan dana;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Desa;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Kepala Desa;
5. pakta integritas Kepala Desa;
6. realisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB);
7. foto copy rekening giro;
8. foto copy NPWP Desa;
9. foto copy KTP Kepala Desa.
10. bukti tanda terima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran sebelumnya dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahap II dilakukan setelah Bupati melalui Dinas menerima Laporan Pertanggungjawaban Tahap I dari Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. rekomendasi dari Kecamatan yang dilampiri dengan :
1. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;
2. rincian penggunaan dana;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Desa;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Kepala Desa;
5. realisasi PBB ( apabila belum lunas );
6. foto copy rekening giro;
7. foto copy NPWP Desa;
8. foto copy KTP Kepala Desa.
9. Peraturan Desa tentang RPJM Desa atau revisi RPJM Desa ( jika ada revisi);
10. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan RKP Desa ( jika ada perubahan);
11. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ( jika ada perubahan );
12. laporan realisasi penggunaan APBDesa Tahap I;
13. surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
14. melampirkan nomor rekening bank.
- b. rekomendasi Kepala Dinas selaku Tim Fasilitasi Daerah jika dokumen dianggap lengkap dan sah untuk diajukan ke BUD dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
1. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;
2. rincian penggunaan dana;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Desa;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Kepala Desa;
5. realisasi PBB ( apabila belum lunas );
6. foto copy rekening giro;
7. foto copy NPWP Desa;
8. foto copy KTP Kepala Desa.
9. laporan realisasi penggunaan APBDesa Tahap I;
23. 10.
24. bukti tanda terima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Penetapan: Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 17-4-2017

Penandatangan: BUPATI WAKATOBI,

Verifikasi: TTD/CAP ARHAWI

Penetapan: Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 17-4-2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

Verifikasi: TTD/CAP ## MUH. ILYAS ABIBU BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017 NOMOR 18