Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2014 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 201 4 (berlaku 4 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Nomor diubah terakhir dengan Undang disusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Daerah bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang 2014 188/7 Rancangan Peraturan D Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rancangan Peraturan Bupati Pamekasan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah -Undang Nomor 4 Pertanggungjawaban sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 8.K/KPTS/013/2015 tanggal 5 Agustus aerah APBD Tahun Ang APBD Tahun Anggaran 201 320 ayat (1) Undang-Undang 9 Tahun 2015, perlu Anggaran Pendapatan dan berupa laporan keuangan yang telah Dewan Perwakilan Rakyat Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 tentang Hasil Evaluasi Kabupaten Pamekasan tentang garan 2014 4; dan
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 dengan kepentingan umum dan peraturan perundang tinggi ; Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 4 tidak bertentangan -undangan yang lebih
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Daerah huruf b, perlu membentuk Peratu Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2014 ; ran Daerah tentang
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Tahun 1945;
2. Undang daerah Kabupaten Dalam Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran ; -
3. Undang yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Ne Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara potisme (Lembaran
4. Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Masyarakat;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikatif Intensif dan Dana Operasional;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 8 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 3) ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 9) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 2 Seri C);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri D) ;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 6) ;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 18);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 8);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 berupa laporan keuangan memuat :
- a. laporan realisasi anggaran ;
- b. neraca ;
- c. laporan arus kas ; dan
- d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :
- a. Pendapatan Daerah ...Rp1.527.493.494.940,97
- b.
- Belanja Daerah ...Rp1.385.107.527.776,00 surplus/(defisit) ...Rp 142.385.967.164,97
- c. Pembiayaan Daerah :
- 1)
Penerimaan ...Rp 199.384.047.466,87
- 2)
Pengeluaran ...Rp 6.585.253.270,18
Surplus/(defisit) ...Rp 192.798.794.196,69
Pasal 3
- (1) . Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp70.232.739.929,12 dengan rincian sebagai berikut :
- a.
- Anggaran pendapatan setelah perubahan ...Rp1.457.260.755.011,85
- b. Realisasi ...Rp1.527.493.494.940,97 Selisih lebih/(kurang) ...Rp 70.232.739.929,12
| (2) | Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp260.921.161.202,72 | Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp260.921.161.202,72 | Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp260.921.161.202,72 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran belanja setelah perubahan | ... Rp1.646.028.688.978,72 | ... Rp1.646.028.688.978,72 |
| | b. Realisasi... | Rp1.385.107.527.776,00 | Rp1.385.107.527.776,00 |
| | Selisih lebih/(kurang) | ...(Rp 260.921.161.202,72) | ...(Rp 260.921.161.202,72) |
| (3) | Selisih anggaran dengan realisasi | Surplus/(Defisit) | sejumlah |
| | Rp331.153.901.131,84 dengan rincian sebagai | berikut : | berikut : |
| | a. Surplus/(defisit) setelah perubahan...(Rp | 188.767.933.966,87) | 188.767.933.966,87) |
| | b. Realisasi ... | Rp | 142.385.967.164,97 |
| | Selisih lebih/(kurang) | | |
| | | ...(Rp | 331.153.901.131,84) |
| (4) | Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Rp522.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut : | Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Rp522.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut : | pembiayaan sejumlah |
| | a. Anggaran penerimaan pembiayaan perubahan... | Rp | 198.862.047.466,87 |
| | setelah | | 199.384.047.466,87 |
| | b. Realisasi... Selisih lebih/(kurang) ... | Rp Rp | 522.000.000,00 |
| (5) | Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran | Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran | pembiayaan sejumlah |
| | Rp3.508.860.229,82 dengan rincian sebagai berikut : | Rp3.508.860.229,82 dengan rincian sebagai berikut : | Rp3.508.860.229,82 dengan rincian sebagai berikut : |
| | a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah Perubahan | ...Rp | 10.094.113.500,00 |
| | b. Realisasi...Rp | | 6.585.253.270,18 |
| | Selisih lebih/(kurang) | ...(Rp | 3.508.860.229,82) |
| (6) | Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan Rp4.030.860.229,82 dengan rincian sebagai berikut | Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan Rp4.030.860.229,82 dengan rincian sebagai berikut | neto sejumlah |
| | a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan...Rp | | 188.767.933.966,87 |
| | b. Realisasi...Rp | | 192.798.794.196,69 |
| | selisih lebih/(kurang) | ...Rp | 4.030.860.229,82 |
Pasal 4
| | Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per Tahun 2014 sebagai berikut : a. Jumlah aset ...Rp2.795.158.835.753,36 | | 31 Desember |
| | b. Jumlah kewajiban | | 48.802.310.918,32 |
Pasal 5
| | Saldo kas akhir per 31 Desember | | |
| | 2014... | | |
| | Anggaran...(Rp f. | | |
| | | Rp | |
| | | | 266.963.246.103,06 |
Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri atas :

- a. Lampiran I

: Laporan realisasi anggaran ;

Lampiran I.1

: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi ;

Lampiran I.2

- Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;

Lampiran I.3

- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut Urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan ;

Lampiran I.4

- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ;

Lampiran I.5

: Daftar piutang daerah ;

Lampiran I.6

: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ;

Lampiran I.7

: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ;

Lampiran I.8

- Daftar realisasi penambahan dan pengurangan Asset lainnya;

Lampiran I.9

- Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I.10

: Daftar dana cadangan daerah ; dan

Lampiran I.11

: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

- Lampiran II

: Laporan Keuangan Daerah

- b.

## Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas :

- a. neraca;
- b. laporan realisasi anggaran;
- c. laporan arus kas;
- d. catatan atas laporan keuangan;
- e. laporan kinerja;
- f. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

## Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan. diundangkan.

Ditetapkan di pada tanggal Pamekasan 24 Agustus 2015

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 24 Agustus 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,


A L W I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 201 5 NOMOR 11