UNDANG-UNDANG DARURAT Nomor 12 Tahun 1950 tentang PAJAK PEREDARAN (berlaku 18 Maret 1950)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa dianggap perlu mengadakan pajak peredaran;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak Undang-undang Pajak tersebut perlu segera ditetapkan;
Mengingat
- pasal 68, 139, 143 dan 171 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;
Dengan persetujuan Dewan Menteri
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PAJAK PEREDARAN.
Pasal 1
- (1) Yang dimaksud Undang-undang ini dengan :
2. ke-1. Indonesia : daerah Republik Indonesia Serikat;
3. ke-2. barang-barang : barang-barang yang menurut sifatnya dianggap sebagai barang bergerak;
4. ke-3. penyerahan barang-barang :
- a. penyerahan hak milik atas barang-barang karena sesuatu perjanjian;
- b. pemberian barang-barang karena sesuatu perjanjian beli-sewa;
- c. pemindahan hak milik atau barang-barang karena sesuatu tuntutan oleh atau dari pihak pemerintahan;
8. ke-4. barang-barang yang berada dalam peredaran bebas : semua barang-barang yang berada di Indonesia, terkecuali barang-barang yang berada dalam daerah-pabean berasal dari luar daerah itu, selama syarat-syarat untuk memasukannya tidak dipenuhi ;
9. ke-5. jasa : semua perbuatan -selainnya penyerahan barang bergerak dan barang tetap -yang dilakukan dengan penggantian, termasuk hal-hal berikut :
- a. mengadakan, menyerahkan dan melepaskan hak, selainnya hak kebendaan atas barang tetap;
- b. menyerahkan sesuatu borongan dalam keadaan tetap;
12. ke-6. harga-jual : nilai berupa uang yang dipenuhi oleh pembeli atau pihak ketiga karena penyerahan barang-barang;
13. ke 7. penggantian : ini berupa uang yang dipenuhi oleh penerima jasa atau pihak ketiga karena jasa itu;
14. ke-8. peredaran umum : jumlah harga-jual dan penggantian, yang pajaknya terutang menurut Undangundang ini selama setahun takwim;
15. ke-9. peredaran setribulan : jumlah harga jual dan penggatian yang pajaknya terutang menurut Undangundang ini selama setribulan takwim.
- (2) Dalam hal sesuatu barang diperdagangkan oleh lebih dari satu pengusaha, akan tetapi oleh pengusaha pertama dengan langsung diserahkan kepada penerima terakhir, maka meskipun demikian barang itu dianggap sebagai diserahkan oleh masing-masing pengusaha.
- (3) Penyerahan hak milik semata-mata buat jaminan utang tidak dianggap sebagai penyerahan, dalam arti kata Undang-undang ini.
- (4) Dalam hal pengangkutan barang-barang, dengan atau tidak dengan perantaraan jurukirim, maka dianggap sebagai tempat dan saat penyerahan, yaitu tempat di mana dan saat mana pengusaha itu memberikan barang-barang itu pada jurukirim, pengusaha pengangkutan atau pengangkut untuk dikirimkan.
- (5) Harga-jual dapat dikurangi dengan :
3. ke-1. harga alat pembungkus yang diambil kembali, sebanyak harga yang dibayar kembali pada penerima barang;
4. ke-2. ongkos pengangkutan dan asuransi, sebanyak ongkos yang dibayar oleh pengusaha yang menyerahkan barang-barang itu pada pengusaha lain.
- (6) Penggantian dapat dikurangi dengan :
6. ke-1. pembayaran pajak -termasuk bea masuk -yang dilakukan terlebih dahulu untuk pemesan;
7. ke-2. ongkos pengangkutan yang termasuk dalam penggantian, sebanyak ongkos yang dibayar oleh pengusaha pengangkutan yang melakukan jasa pengangkutan itu pada pengusaha pengangkutan atau pengangkut lain.
Pasal 2
- (1) Yang dimaksud Undang-undang ini dengan :
2. ke-1. pengusaha : setiap yang menjalankan perusahaan atau pekerjaan bebas di Indonesia;
3. ke-2. inspektur : kepala inspeksi keuangan, di dalam daerah jabatan siapa pengusaha itu bertempat tinggal atau berkedudukan;
4. ke-3. pembesar yang mengurus penetapan pajak : inspektur atau komisi penetapan pajak.
- (2) Orang yang semata-mata menjalankan pekerjaan tertentu untuk kepentingan satu dua pengusaha dan atas petunjuk-petunjuk mereka, tidak dianggap sebagai pengusaha dalam arti kata Undang-undang ini.
BAB II.
NAMA, OBJEK DAN JUMLAH PAJAK.
Pasal 3
Dengan nama Pajak Peredaran dipungut pajak atas penyerahan barang-barang yang berada dalam peredaran bebas dan dari jasa, yang dilakukan di Indonesia oleh pengusaha dalam kalangan perusahaan.
Pasal 4
- (1) Mengenai penyerahan barang-barang karena sesuatu perjanjian jual-beli atau beli-sewa, yang tidak dipengaruhi oleh suatu perhubungan istimewa antara pihak bersangkutan, maka pajak dihitung atas dasar harga-jual.
- (2) Mengenai penyerahan barang-barang yang tidak termasuk dalam ayat pertama, maka pajak dihitung atas dasar harga-jual yang dapat diminta pada ketika penjualan barang-barang itu seandainya tidak ada perhubungan istimewa antara pihak bersangkutan.
- (3) Mengenai jasa, terkecuali yang ditentukan dalam ayat berikut, maka pajak dihitung atas dasar penggantian.
- (4) Mengenai jasa yang dilakukan karena suatu perjanjian yang dipengaruhi oleh suatu perhubungan istimewa antara pihak bersangkutan, maka pajak dihitung atas dasar penggantian, yang dapat diminta, seandainya tidak ada perhubungan itu.
Pasal 5
- (1) Jika melakukan penyerahan kepada suatu penerima untuk mendapat harga berupa uang atau berupa barang lain dan juga jika membuat jasa, maka dalam hal-hal tersebut, pajak terhutang selama tahun takwim, dalam mana penglunasan harga atau penggantian itu terjadi.
- (2) Jika wesel, cek atau surat-surat-berharga seperti itu diterima sebagai pembayaran, maka menguangkan atau menyerahkan surat-surat itu kepada pihak ketiga dianggap sebagai penglunasan.
- (3) Inspektur, atas suatu permintaan, dapat menetapkan, bahwa dengan menyimpang dari ayat pertama,dalam hal-hal dimaksud dalam ayat itu, pajak jadi terhutang selama tahun takwim, dalam tahun mana harga atau penggantian jadi terhutang.
- (4) Dengan menyimpang dari yang ditetapkan dalam ayat pertama dan ketiga, terhadap pengusaha yang ditunjuk menurut pasal 17 ayat 1, maka pajak jadi terhutang bukan selama tahun-takwim, melainkan selama tribulan takwim, dalam tribulan mana penglunasan harga atau penggantian terjadi dan selama tribulan takwim, dalam tribulan mana harga atau penggantian jadi terhutang.
Pasal 6
- (1) Pajak itu besarnya tiga perseratus dari jumlah yang melebihi peredaran setahun sebesar f 4.000.- atau peredaran setribulan sebesar f 1.000.-.
- (2) Jika perusahaan atau pekerjaan tidak dijalankan selama tahun takwim atau setribulan takwim penuh, maka jumlah yang disebut dalam ayat pertama dikurangi dengan ;
3. ke-1. sekian perduabelasnya, sebanyak bulan penuh yang kurang dari tahun takwim;
4. ke-2. sekian pertiganya, sebanyak bulan penuh yang kurang dari tribulan takwim.
Pasal 7
- (1) Pajak terhutang oleh pengusaha yang melakukan penyerahan atau membuat jasa, pada tempat ia bertempat tinggal atau berkedudukan.
- (2) Dalam hal-hal yang ditunjuk dalam atau dengan kuasa Peraturan Pemerintah, maka pajak terhutang oleh pengusaha kepada siapa penyerahan itu dilakukan atau jasa itu diberikan, menggantikan pengusaha termaksud dalam ayat pertama.
Pasal 8
- (1) Tempat tinggal atau kedudukan pengusaha ditentukan menurut keadaan.
- (2) Pengusaha yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia dianggap bertempat tinggal atau berkedudukan di tempat di mana ia di Indonesia semata-mata atau terutama menjalankan perusahaannya atau pekerjaannya.
BAB III.
PEMBERITAHUAN.
Pasal 9
- (1) Untuk keperluan penetapan pajak pengusaha dapat diminta untuk melakukan pemberitahuan.
- (2) Kewajiban untuk melakukan pemberitahuan terjadi karena penyerahan suatu surat pemberitahuan yang surat-isiannya ditetapkan oleh kepala jawatan pajak.
- (3) Menteri Keuangan memberi peraturan umum tentang :
4. ke-1. hal-hal, dalam mana penyerahan surat pemberitahuan harus diminta oleh atau atas nama pengusaha;
5. ke-2. hal-hal, dalam mana inspektur dapat menyerahkan surat-pemberitahuan kepada orang lain daripada pengusaha;
6. ke-3. hal-hal lain yang bersangkutan dengan pemberitahuan, yang dianggapnya perlu untuk diatur.
BAB IV.
PENETAPAN PAJAK.
Pasal 10
Pengusaha dikenakan ketetapan untuk pajak yang terutang selama setahun takwim.
Pasal 11
- (1) Pengusaha dikenakan pajak pada tempat ia bertempat tinggal atau berkedudukan pada awal tahun takwim.
- (2) Barang siapa menjadi wajib pajak sesudahnya saat dimaksud dalam ayat pertama, dikenakan pajak di tempat ia bertempat tinggal atau berkedudukan pada saat kewajiban membayar pajak bermula.
Pasal 12
- (1) Ketetapan pajak pengusaha, yang diwajibkan memasukkan pemberitahuan, ditetapkan oleh inspektur.
- (2) Untuk menetapkan pajak pengusaha, yang tidak diwajibkan memasukkan pemberitahuan, dibentuk komisi penetapan pajak.
- (3) Menteri Keuangan memberi peraturan umum tentang :
4. ke-1. susunan, tempat kedudukan, daerah-urusan dan cara bekerja komisi penetapan pajak, dan juga pengangkatan dan penyumpahan ketua dan anggotanya;
5. ke-2. golongan wajib pajak, untuk golongan mana komisi penetapan pajak dibentuk;
6. ke-3. lain-lain hal yang dianggapnya perlu untuk diatur guna melaksanakan yang disebut dalam ayat 2.
Pasal 13
Pembesar yang mengurus penetapan pajak selekas mungkin menetapkan pajak sesudah akhir tahun takwim, jika perlu dengan menyimpang dari pemberitahuan.
Pasal 14
- (1) Barangsiapa memasukkan pemberitahuan menurut pasal 9 ayat 2, jika diminta diwajibkan :
2. ke-1. memberi keterangan dengan lisan atau tulisan dalam tempoh yang ditetapkan oleh inspektur dengan surat tercatat;
Pasal 15
3. ke-2. memperlihatkan pembukuan, surat-surat yang menjadi dasar pembukuan itu atau lain-lain surat, yang dapat menguatkan pemberitahuan atau lain-lain penuturan, kepada orang yang ditunjuk menurut pasal 15 ayat 1, memberi kesempatan kepadanya untuk membuat salinan, petikan dan catatan, memberi semua keterangan tentang itu yang diperlukannya dan mengizinkan supaya pemeriksaan dilangsungkan selama dianggapnya perlu.
Pasal 17
- (1) Pajak itu besarnya tiga perseratus dari jumlah yang melebihi peredaran setahun sebesar f 4.000.- atau peredaran setribulan sebesar f 1.000.-.
- (2) Jika perusahaan atau pekerjaan tidak dijalankan selama tahun takwim atau setribulan takwim penuh, maka jumlah yang disebut dalam ayat pertama dikurangi dengan ;
3. ke-1. sekian perduabelasnya, sebanyak bulan penuh yang kurang dari tahun takwim;
4. ke-2. sekian pertiganya, sebanyak bulan penuh yang kurang dari tribulan takwim.
- (1) Pajak terhutang oleh pengusaha yang melakukan penyerahan atau membuat jasa, pada tempat ia bertempat tinggal atau berkedudukan.
- (2) Dalam hal-hal yang ditunjuk dalam atau dengan kuasa Peraturan Pemerintah, maka pajak terhutang oleh pengusaha kepada siapa penyerahan itu dilakukan atau jasa itu diberikan, menggantikan pengusaha termaksud dalam ayat pertama.
- (1) Tempat tinggal atau kedudukan pengusaha ditentukan menurut keadaan.
- (2) Pengusaha yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia dianggap bertempat tinggal atau berkedudukan di tempat di mana ia di Indonesia semata-mata atau terutama menjalankan perusahaannya atau pekerjaannya.
BAB III.
PEMBERITAHUAN.
- (1) Untuk keperluan penetapan pajak pengusaha dapat diminta untuk melakukan pemberitahuan.
- (2) Kewajiban untuk melakukan pemberitahuan terjadi karena penyerahan suatu surat pemberitahuan yang surat-isiannya ditetapkan oleh kepala jawatan pajak.
- (3) Menteri Keuangan memberi peraturan umum tentang :
4. ke-1. hal-hal, dalam mana penyerahan surat pemberitahuan harus diminta oleh atau atas nama pengusaha;
5. ke-2. hal-hal, dalam mana inspektur dapat menyerahkan surat-pemberitahuan kepada orang lain daripada pengusaha;
6. ke-3. hal-hal lain yang bersangkutan dengan pemberitahuan, yang dianggapnya perlu untuk diatur.
BAB IV.
PENETAPAN PAJAK.
Pengusaha dikenakan ketetapan untuk pajak yang terutang selama setahun takwim.
- (1) Pengusaha dikenakan pajak pada tempat ia bertempat tinggal atau berkedudukan pada awal tahun takwim.
- (2) Barang siapa menjadi wajib pajak sesudahnya saat dimaksud dalam ayat pertama, dikenakan pajak di tempat ia bertempat tinggal atau berkedudukan pada saat kewajiban membayar pajak bermula.
- (1) Ketetapan pajak pengusaha, yang diwajibkan memasukkan pemberitahuan, ditetapkan oleh inspektur.
- (2) Untuk menetapkan pajak pengusaha, yang tidak diwajibkan memasukkan pemberitahuan, dibentuk komisi penetapan pajak.
- (3) Menteri Keuangan memberi peraturan umum tentang :
4. ke-1. susunan, tempat kedudukan, daerah-urusan dan cara bekerja komisi penetapan pajak, dan juga pengangkatan dan penyumpahan ketua dan anggotanya;
5. ke-2. golongan wajib pajak, untuk golongan mana komisi penetapan pajak dibentuk;
6. ke-3. lain-lain hal yang dianggapnya perlu untuk diatur guna melaksanakan yang disebut dalam ayat 2.
Pembesar yang mengurus penetapan pajak selekas mungkin menetapkan pajak sesudah akhir tahun takwim, jika perlu dengan menyimpang dari pemberitahuan.
- (1) Barangsiapa memasukkan pemberitahuan menurut pasal 9 ayat 2, jika diminta diwajibkan :
2. ke-1. memberi keterangan dengan lisan atau tulisan dalam tempoh yang ditetapkan oleh inspektur dengan surat tercatat;
3. ke-2. memperlihatkan pembukuan, surat-surat yang menjadi dasar pembukuan itu atau lain-lain surat, yang dapat menguatkan pemberitahuan atau lain-lain penuturan, kepada orang yang ditunjuk menurut pasal 15 ayat 1, memberi kesempatan kepadanya untuk membuat salinan, petikan dan catatan, memberi semua keterangan tentang itu yang diperlukannya dan mengizinkan supaya pemeriksaan dilangsungkan selama dianggapnya perlu.
- (2) Untuk memberi keterangan dengan lisan atau tulisan, sebagai tersebut dalam ayat pertama, ia dapat diwakili oleh seorang kuasa atau dibantu oleh seorang ahli. Inspektur dapat menolak seseorang kuasa atau ahli karena alasan yang berlaku dan berhak untuk menuntut supaya kuasa itu disertai pemberitahu.
- (3) Orang yang diminta untuk memperlihatkan pembukuan dan surat-surat yang tersebut dalam ayat pertama ke-2, dianggap mempunyai atau dapat menyediakannya, kecuali jika ia dapat menyatakan, bahwa hal sebaliknya dapat masuk dalam akal.
- (4) Kewajiban merahasiakan, walaupun berdasar atas peraturan Undang-undang, tidak menjadi alasan yang sah bagi pengusaha untuk menolak memenuhi kewajibannya menurut ayat 1.
- (5) Pajak yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan dinaikkan dengan dua puluh lima perseratus, jika : 8. ke-1. peraturan bersandar pada pasal 9 ayat 3 ke-1, tentang kewajiban meminta penyerahan suratpemberitahuan, tidak dipenuhi;

Distribusi: 9. ke-2. pemberitahuan tidak dimasukkan dalam tempo yang ditetapkan dalam surat tegoran yang dikirim dengan surat tercatat; 10. ke-3. yang berkepentingan melakukan tempo dimaksud dalam ayat pertama ke-1 dengan tidak dipergunakan; 11. ke-4. kewajiban tertera dalam ayat pertama ke-2 tidak dipenuhi segenapnya.

Penandatangan: - (6) Kepala jawatan pajak berkuasa mengurangi atau membatalkan kenaikan menurut ayat 5, berdasarkan kekhilafan atau kelalain yang dapat dimaafkan, asal kekhilafan atau kelalaian itu dinyatakan dengan cukup memuaskan oleh yang berkepentingan. ## Pasal 15.

Penandatangan: - (1) Yang berhak untuk mengadakan pemeriksaan buku dan surat-surat yang menjadi dasar pembukuan dan lain-lain surat menurut pasal 14 ayat 1, ialah inspektur, pegawai jawatan pajak dan jawatan akuntan pajak dan ahli serta jurubahasa yang ditunjuk oleh kepala jawatan pajak, dan pegawai jawatan bea cukai yang ditunjuk oleh kepala jawatan itu. - (2) Sebelum memulai tugasnya, ahli dan jurubahasa dimaksud dalam ayat pertama mengangkat sumpah atau berjanji dihadapan inspektur, bahwa ia akan menjalankan pekerjaannya dengan jujur, teliti dan sungguh hati dan akan merahasiakan apa yang harus dirahasiakan.

Penandatangan: - (3) Kepala jawatan pajak berkuasa mengadakan peraturan lebih lanjut berkenaan dengan pemeriksaan dan tempat dimana pemeriksaan itu akan dilakukan, dan juga tentang penggantian kerugian untuk ahli dan juru bahasa. ## Pasal 16. - (1) Sambil menunggu ketetapan pajak ditetapkan pembesar yang mengurus penetapan pajak selekas mungkin sesudahnya awal tahun takwim mengenakan ketetapan pajak sementara berdasar atas jumlah yang dikiranya. - (2) Ketetapan pajak sementara ini dianggap sebagai suatu ketetapan pajak dalam arti kata Undang-undang ini semata-mata berkenaan dengan peraturan dalam bab X dan pasal 46. - (3) Dari ketetapan pajak yang ditetapkan kemudian jumlah sebesar sama dengan ketetapan pajak sementara tidak termasuk tagihan. Jika ketetapan pajak yang ditetapkan kemudian ada lebih rendah, maka ketetapan pajak itu samasekali tidak ditagih dan ketetapan pajak sementara dikurangi dengan bedanya.

Distribusi: - (4) Jika ketetapan pajak yang ditetapkan kemudian sama dengan ketetapan pajak sementara atau lebih rendah daripada ini, maka kepada pengusaha dikirim suatu pemberitaan, dalam mana dinyatakan tanggal pemberiannya.

Penandatangan: - (5) Surat isian pemberitaan itu ditetapkan oleh Kepala jawatan pajak. ## BAB V ## PENGUSAHA YANG DITUNJUK. ## Pasal 17. - (1) Terhadap pengusaha yang ditunjuk oleh inspektur dengan surat keputusan peraturan dalam bab III dan pasal 10 sampai dengan 13 tidak berlaku. - (2) Terhadap pengusaha yang memasukkan pemberitahuan menurut pasal 19 ayat 1 berlaku juga pasal 14 dan 15. ## Pasal 18. Pengusaha yang ditunjuk berdasar pasal 17 ayat 1 wajib melunaskan pajaknya dengan penyetoran di Kas Negeri dalam dua puluh lima hari sesudah akhir tribulan takwim, selama mana pajak itu terutang. ## Pasal 19.

Penandatangan: - (1) Pengusaha yang ditunjuk berdasar pasal 17 ayat 1 wajib memberitahukan jumlah yang harus dikenakan pajak kepada inspektur dalam tempo satu bulan sesudah tribulan takwim berakhir, dengan mempergunakan surat-isian yang ditetapkan oleh kepala jawatan pajak untuk itu tentang sebab-sebabnya dalam hal yang terjadi di mana ia tidak berhutang pajak dan juga tentang segala hal-ikhwal yang diperlukan untuk menjalankan Undang-undang ini. - (2) Dalam pemberitahuan disebutkan juga tempat dan tanggal pembayaran pajak, yang terutang menurut keterangan dalam pemberitahuan. - (3) Surat pemberitahuan oleh pengusaha diisi dengan jelas, pasti dan dibuat dengan sebenarnya dengan tidak bersyarat serta ditanda-tangani.

Verifikasi: - (4) Untuk koperasi dan lain-lain perkumpulan, yayasan dan perseroan tanda tangan salah satu anggota pengurus atau pesero mengurus dapat dianggap cukup.

Verifikasi: - (5) Surat pemberitahuan dapat ditanda tangani oleh lain orang atas nama yang diwajibkan memasukkan pemberitahuan, asalkan berdasar atas suatu surat kuasa yang dilampirkan pada surat pemberitahuan. - (6) Pemberitahuan dianggap tidak dimasukkan, jika pengusaha tidak atau tidak segenapnya memenuhi apa yang ditentukan dalam ayat-ayat di atas. ## Pasal 20. - (1) Pengusaha yang ditunjuk menurut pasal 17 ayat 1 diwajibkan membikin catatan dari hari ke hari tentang : ke-1. barang-barang yang diserahkan dan jasa yang dibuat; 2. ke-2. jumlah yang diterima dan dibayar kembali untuk itu yang berupa uang atau berupa barang lain; 3. ke-3. barang-barang yang diterima dan diambil kembali dari orang lain. - (2) Catatan itu disusun sedemikian jelas dan tegasnya dengan menyebutkan segala hal-ikhwal, sehingga dari catatan itu dapat dihitung pajak yang terhutang oleh pengusaha selama satu tribulan takwim dan dapat ditetapkan pembebasan dan pengembalian pajak. - (3) Catatan dan surat-surat yang menjadi dasarnya itu harus disimpan selama lima tahun. BAB VI. ## PAJAK MASUK. Pasal 21. - (1) Barang siapa memasukkan barang-barang untuk dipakai dari sesuatu daerah di Indonesia, yang tidak termasuk daerah-pabean atau dari luar negeri, maka pajak masuk terhutang sejumlah tiga perseratus dari nilai barang-barang itu. - (2) Pajak masuk tersebut tadi dipungut menurut cara seakan-akan pajak ini adalah bea masuk dengan kuasa Undang-undang Tarip Indonesia (Indische Tariefwet) (Staatsblad 1924 No. 487) dengan pengertian,bahwa pembebasan dan pengecualian yang diberikan dan/ atau dengan kuasa Undang-undang Tarip Indonesia tidak berlaku untuk pajak ini. - (3) Yang dimaksud dengan nilai barang-barang ialah harga yang ditertibkan dalam pasal 31 dari Peraturan A yang dilampirkan pada Ordonansi Bea (Staatsblad 1931 No. 471) ditambah dengan semua pajak dari pemungutan Indonesia. - (4) Pajak masuk hanya terhutang pada waktu pemasukan barang-barang untuk pertama kalinya ke dalam daerah-pabean di Indonesia. ## BAB VII. ## PENGECUALIAN DAN PENGEMBALIAN PAJAK. Pasal 22.

Penandatangan: Asalkan peraturan yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan diperhatikan, maka dikecualikan dari pajak : - ke-1. penyerahan kapal, bukan kapal-pesiar; - ke-2. penyerahan barang-barang untuk dikeluarkan langsung ke luar negeri;

Penandatangan: - ke-3. penyerahan barang-barang dengan percuma dalam hal-hal yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; - ke-4. a. penyerahan uang, juga penyerahan meterai dan merek pajak Indonesia yang dikeluarkan dari pihak pemerintahan dan belum terpakai dan surat berharga-termasuk obligasi, surat sero dan lain-lain efek; - b. penyerahan emas pada atau oleh De Javasche Bank menurut cara peraturan yang ditetapkan dalam atau dengan kuasa Ordonansi-Devisen. - ke-5. pengadaan, penyerahan dan pelepasan hak-turut dalam perseroan dan perkumpulan; - ke-6. pemberian kredit, penyerahan, penguangan dan pembayaran tagihan uang, termasuk peredaran-giro, peredaran-cek dan peredaran rekening-koran; - ke-7. asuransi; - ke-8. undian; - ke-9. jasa dalam perhubungan pos, telegrap dan telepon dan jasa tertentu dari perusahaan pengangkutan untuk kepentingan perhubungan tersebut; - ke-10. siaran radio pemerintahan dan dari perkumpulan dan badan yang berhak; - ke-11. pengangkutan orang dan barang-barang dari tempat di luar negeri melalui Indonesia ke tempat di luar negeri, dan juga pengangkutan orang dan barang-barang dari tempat di Indonesia ke tempat di luar negeri atau sebaliknya, satu dan lain jika ternyata dari surat pengangkutan ternyata bahwa tempat yang dituju itu pada permulaan pengangkutan telah ditetapkan; - ke-12. - persewaan dan penebasan, juga penyerahan dan pelepasan sewa dan tebasan dari barang tetap kecuali; - a. mesin dan alat perusahaan; - b. kamar yang telah diperaboti dalam hotel, pensiun dan rumah penginapan semacam itu; - ke-13. pemberian makan, tempat tinggal dan lain-lain upah berwujud barang menurut kebiasaan kepada orang yang bekerja pada pengusaha;

Penandatangan: - ke-14. jasa yang dibuat oleh penjabat agama dalam jabatannya;

Penandatangan: - ke-15. pemberian pengajaran oleh yayasan dan perkumpulan yang mempunyai hak badan hukum, dalam halhal yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. ## Pasal 23. - (1) Dikecualikan dari pajak masuk ialah : 2. ke-1. semua hasil dalam arti kata Undang-undang Tarip Indonesia (Indische Tariefwet) keluaran dari sesuatu daerah di Indonesia, baik daerah itu termasuk dalam maupun di luar daerah-pabean; 3. ke-2. kapal, bukan kapal-pesiar; 4. ke-3. uang, emas batangan dan potongan dan meterai dan merek pajak Indonesia yang dikeluarkan dari pihak pemerintahan dan belum terpakai; 5. ke-4. barang-barang untuk mana tidak wajib dibayar bea masuk, yang termasuk dalam satu pemberitahuan-masuk, dan yang berharga tidak lebih dari f.25.-; 6. ke-5. barang-barang yang dibawa orang dalam bepergian untuk dipakai sendiri selama bepergiannya; 7. ke-6. barang-barang yang dikecualikan dari pembayaran bea masuk atau bea masuknya dikembalikan, berhubung dengan pemasukannya dilakukan untuk tujuan ilmu pengetahuan atau dianggap perlu untuk perhubungan internasional; 8. ke-7. barang-barang yang terhadapnya sewaktu dimasukkan berlaku pasal 23 atau 23a dari Ordonansi Bea (Staatsblad 1931 No. 471), maka mengenai pasal 23 jika syarat-syarat yang ditentukan dalam pernyataan berlakunya itu dipenuhi, dan mengenai pasal 23a jika barang-barang itu dengan tidak dipungut bea diperkenankan masuk; 9. ke-8. barang-barang yang didatangkan untuk atau atas tanggungan Negeri, jika barang-barang itu menurut peraturan-Pemerintah dikecualikan dari bea masuk.

Penandatangan: - (2) Asalkan peraturan untuk itu yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan diperhatikan, maka pengecualian atau pengembalian pajak masuk diberikan untuk hal-hal berikut : 11. ke-1. barang pindahan, jika terdiri dari barang yang telah dipakai; 12. ke-2. alat pembungkus kosong, jika dapat dinyatakan, bahwa alat itu bekas dipergunakan untuk mengeluarkan barang-barang ke luar daerah-pabean; 13. ke-3. barang-barang yang dimaksudkan untuk disimpan dalam gedung arca umum atau pengumpulan; 14. ke-4. pengiriman hadiah terdiri dari obat-obatan dan keperluan sehari-hari dengan maksud untuk dibagikan oleh badan amal dengan percuma kepada rakyat. Pasal 24. Peredaran setahun, atau dalam hal berlakunya bab V, peredaran setribulan, dikurangkan dengan jumlah yang dikembalikan berhubung dengan : - ke-1. pengambilan kembali barang-barang yang belum dipakai; - ke-2. pemberian potongan atas harga-jual atau penggantian. Pasal 25. - (1) Atas permohonan dengan tulisan oleh pengusaha, pajak yang menurut pasal 18 telah dibayar lebih atau tidak semestinya, dapat dikembalikan.

Distribusi: - (2) Surat permohonan harus disampaikan kepada inspektur dalam tempo tiga bulan setelah tribulan takwim berlalu, selama mana telah terjadi pembayaran lebih atau pembayaran tidak semestinya. - (3) Pengembalian kepada pengusaha menurut ayat pertama ditetapkan dengan surat keputusan inspektur. - (4) Surat keputusan memuat alasan, jika permohonan tidak seluruhnya dikabulkan.

Distribusi: - (5) Kutipan surat keputusan oleh inspektur dikirimkan kepada yang berkepentingan, setelah di dalamnya dinyatakan tanggal pengirimannya. BAB VIII. TAGIHAN SUSULAN. Pasal 26. - (1) Jika pajak telah ditetapkan terlalu rendah atau tidak semestinya telah diambil keputusan untuk tidak mengenakan pajak ataupun jika pajak telah diturunkan atau dibatalkan tidak semestinya, begitu jika oleh pengusaha yang ditunjuk menurut pasal 17 ayat 1, pada tidak atau tidak segenapnya dilunasi ataupun dengan tidak semestinya telah dilakukan pengembalian pajak, maka masing-masing untuk pajak yang kurang ditetapkan atau tidak semestinya tidak dibayar atau dikembalikan, dapat diadakan tagihan susulan dengan jalan penetapan pajak oleh inspektur selama terhitung dari akhir masa pajak selama mana pajak terutang, belum liwat tiga tahun. - (2) Pajak yang ditetapkan dalam tagihan susulan ini dinaikkan dengan dua ganda. - (3) Kenaikan itu tidak terhutang, jikalau tagihan susulan ini terjadi : 4. ke-1. sebagai akibat pemberitahuan tertulis oleh yang berkepentingan atas kemauan sendiri dan dalamnya diberikan pula keterangan yang betul untuk menghitung kekurangan pajak yang harus dikenakan; 5. ke-2. untuk membetulkan kekeliruan dalam penyelenggaraan atau penetapan pajak; 6. ke-3. untuk membetulkan kesalahan dalam hitungan yang berkepentingan kesalahan mana dapat dianggap telah dibuat dengan itikad baik.

Penandatangan: - (4) Kepala jawatan pajak berkuasa mengurangi atau membatalkan kenaikan menurut ayat dua, berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan, asal kekhilafan atau kelalaian itu harus dinyatakan dengan cukup memuaskan oleh yang berkepentingan. - (5) Peraturan mengenai penetapan dan penagihan pajak berlaku juga terhadap penetapan tagihan susulan. ## BAB IX. ## KEBERATAN DAN PERTIMBANGAN. ## Pasal 27.

Penandatangan: - (1) Barang siapa berkeberatan terhadap pajak yang dikenakan padanya menurut pasal 10 dapat memasukkan surat keberatan kepada pembesar yang mengurus penetapan pajak yang menetapkan pajak itu atau kepada pembesar lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dalam tempo tiga bulan setelah surat ketetapan pajak atau pemberitaan dimaksud dalam pasal 16 ayat 4 diberikan. - (2) Sewaktu memasukkan surat keberatan diberikan tanda penerimaan, jika diminta. - (3) Jika pengiriman dilakukan dengan perantaraan pos, maka tanggal cap kantor pos yang mengirimkan dianggap sebagai tanggal pemasukkan surat keberatan. - (4) Jika seseorang menerangkan tidak dapat menulis ia dapat memajukan keberatan dengan lisan dalam tempo yang telah ditetapkan, kepada salah seorang pembesar dimaksud dalam ayat pertama, yang seketika itu membikin atau menyuruh membikin surat yang dibubuhi tanggal tanda-tangan. Surat ini dianggap sebagai surat keberatan. - (5) Tempo tiga bulan itu tidak mengikat, jika dapat dinyatakan, bahwa tempo itu tidak dapat diperhatikan berhubung dengan keadaan istimewa. - (6) Penarikan kembali sesuatu surat keberatan yang telah dimasukkan hanya dapat dilakukan dengan sah dengan mufakatnya inspektur. Pasal 28. - (1) Atas surat keberatan diambil keputusan oleh inspektur. - (2) Pajak itu tidak diubah, selama tidak ternyata tidak benarnya : 3. ke-1. jika peraturan bersandar pada pasal 9 ayat 3 ke-1 tentang kewajiban meminta penyerahan surat pemberitahuan tidak dipenuhi;

Distribusi: 4. ke-2. Jika pemberitahuan, meskipun telah dikirim surat teguran sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat 5 ke-2, tidak dimasukkan dalam tempo yang ditentukan dalam surat tadi; 5. ke-3. jika kewajiban tertera dalam pasal 14 ayat 1 ke-1 dan ke-2 tidak dipenuhi segenapnya. - (3) Dalam mengambil keputusan atas surat keberatan yang dimasukkan dalam tempohnya, diperhatikan segala sesuatu yang tidak benar dalam penyelenggaraan penetapan pajak. - (4) Dalam keputusan itu pajak dapat dinaikkan. - (5) Surat keputusan memuat alasan, jika keberatan seluruhnya atau sebagian ditolak, atau tidak dapat diterima.

Distribusi: - (6) Kutipan surat keputusan dikirim kepada yang berkeberatan menurut cara yang ditetapkan oleh inspektur, setelah di dalamnya dinyatakan tanggal pengirimannya. ## Pasal 29.

Distribusi: Barangsiapa berkeberatan terhadap keputusan diambil atas surat keberatannya atau terhadap pajak yang ditetapkan untuknya menurut pasal 26 ayat 1 atau terhadap keputusan diambil baginya menurut pasal 25, dapat memasukkan surat permohonan pertimbangan kepada Majelis Pertimbangan Pajak menurut cara, yang ditentukan dalam peraturan meminta pertimbangan dalam urusan pajak, dalam tempoh tiga bulan masingmasing sesudah kutipan surat keputusan dikirim, setelah tanggal surat ketetapan pajak diserahkan dan setelah tanggal surat keputusan dikirim. Pasal 30. Pajak, seperti telah ditetapkan terakhir, oleh Majelis Pertimbangan Pajak tidak diubah, jika kepada majelis tidak ternyata tidak benarnya : - ke-1. jika peraturan bersandar pada pasal 9 ayat 3 ke-1 tentang kewajiban meminta penyerahan surat pemberitahuan tidak dipenuhi;

Distribusi: - ke-2. jika pemberitahuan, meskipun telah dikirim surat teguran sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat 5 ke-2, tidak dimasukkan dalam tempo yang ditentukan dalam surat tadi; - ke-3. jika kewajiban tertera dalam pasal 14 ayat 1 ke-1 dan ke-2 tidak dipenuhi segenapnya. BAB X. ## PENAGIHAN. Pasal 31. - (1) Ketetapan pajak, begitupun kenaikan pajak, juga kenaikan dimaksud dalam pasal 15 peraturan meminta pertimbangan dalam urusan pajak, dimasukkan dalam kohir, kecuali ketetapan pajak yang ditetapkan kemudian yang besarnya sama dengan atau lebih rendah dari pada penetapan sementara yang lebih dahulu. - (2) Kohir ditetapkan oleh inspektur.

Penandatangan: - (3) Surat-isian untuk kohir ditetapkan oleh kepala jawatan pajak. Pasal 32. - (1) Segera setelah kohir ditetapkan, maka kepada tanggung pajak diberitahukan ketetapan yang dimasukkan dalam kohir dengan jalan mengirim surat ketetapan pajak atau pemberitaan dimaksud dalam pasal 16 ayat 4. - (2) Penyelenggaraan pengiriman surat ketetapan pajak dan pemberitaan diatur oleh pembesar yang mengurus penetapan pajak. - (3) Tanggal pengiriman dinyatakan, baik dalam kohir maupun dalam surat ketetapan pajak atau pemberitaan.

Penandatangan: - (4) Surat-isian untuk surat ketetapan pajak ditetapkan oleh kepala jawatan pajak. Pasal 33. - (1) Ketetapan pajak dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 26 ayat 1 ditagih seluruhnya sejak hari kesepuluh setelah surat ketetapan pajak diserahkan. - (2) Ketetapan sementara dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 ditagih dengan angsuran yang banyaknya sama dengan banyaknya bulan yang masih tersisa dari tahun takwim sehabisnya bulan, dalam mana surat ketetapan pajak diserahkan. Hari-pembayaran ialah pada tiap tanggal lima belas dari bulan-bulan itu. - (3) Jika penyerahan surat ketetapan pajak dimaksud dalam ayat dua terjadi sesudah tanggal 31 Juli dari tahun takwim untuk mana pajak ditetapkan, maka pajak itu ditagih dengan lima angsuran yang sama besarnya, dan hari pembayarannya berturut-turut pada tanggal lima belas dari tiap-tiap bulan, dimulai dengan bulan, yang mengikuti bulan, dalam mana surat ketetapan pajak diserahkan. - (4) Dalam hal penurunan ketetapan pajak sementara, jumlah yang masih terhutang, dibagi atas angsuran yang belum terbit. - (5) Kepada pengusaha, yang dapat mengunjukkan, bahwa peredaran setahun, disebabkan oleh hal-hal terjadi setelah pajak sementara ditetapkan, mungkin akan kurang dari pada tiga perempatnya dari peredaran setahun, atas dasar mana ketetapan sementara dihitung, atas permintaannya dapat diberi penundaan pembayaran untuk sejumlah dari pajak sementara itu, yang dikira akan melebihi banyaknya pajak yang akan ditetapkan kemudian. - (6) Jumlah, untuk mana diberi penundaan pembayaran, dibagi rata atas angsuran ketetapan sementara, yang belum dilunasi. - (7) Pemberian penundaan pembayaran sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, jika pengiraan besarnya pajak yang akan ditetapkan kemudian, memberi alasan untuk itu. ## Pasal 34. ## Pajak dapat ditagih seketika : - ke-1. jika jumlah yang tidak dibayar ada melebihi jumlah satu angsuran; - ke-2. jika tanggung pajak dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan penglaksanaan pembayaran di bawah pengawasan hakim begitupula dalam hal disitanya barang bergerak atau barang tetap oleh pihak Negeri atau dalam hal penjualan barang itu disebabkan penyitaan atas nama pihak ketiga; - ke-3. jika tanggung pajak menghentikan atau sangat mengecilkan perusahaan atau pekerjaannya yang bebas di Indonesia atau memindah-tangankan barang tetapnya yang terletak di Indonesia. ## Pasal 35. Kewajiban membayar tidak ditangguhkan oleh pemasukan surat keberatan terhadap pajak itu. ## Pasal 36. - (1) Jika pajak dihutang oleh dua orang atau lebih atau oleh badan, maka mereka tanggung renteng atas pembayaran pajak itu.

Penandatangan: - (2) Wakil pengusaha yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia juga turut bertanggung jawab atas pembayaran pajak. - (3) Orang dan badan dimaksud dalam ayat satu dan dua wajib memenuhi segala kewajiban yang oleh Undangundang ini dibebankan kepada pengusaha. - (4) Tanggung jawab menurut pasal ini juga meliputi kewajiban membayar biaya tuntutan. ## Pasal 37. - (1) Kas Negeri mempunyai hak mendahulu atas semua barang kepunyaan pengusaha tanggung pajak, juga atas barang kepunyaan mereka, yang menurut pasal 36 bertanggung jawab atas pembayaran pajak. - (2) Hak mendahulu diberi dalam ayat pertama, mendahului segala hak mendahulu, kecuali terhadap piutangdidahulukan tersebut dalam pasal 1139 No. 1 dan 4 dan pasal 1149 No. 1 Kitab Undang-undang Sipil dan dalam pasal 80 dan 81 Kitab Undang-undang Perniagaan, terhadap gadai-hasil oogstver- band) dan terhadap hak gadai dan hipotek diatur dalam Kitab Undang-undang Sipil, yang telah diadakan pada sebelum saat pajak terutang, atau jika pengadaan itu terjadi sesudah saat itu, hanya jika guna keperluan itu diberikan surat keterangan sebagai dimaksud dalam ayat 5. - (3) Mengenai tanah yang dimiliki menurut hukum Indonesia, hak mendahulu diberi dalam ayat pertama, tidak mendahuhului pinjaman atas tanah hak milik Indonesia (credietverband) diadakan sebelum saat pajak terhutang atau dalam hal diadakannya sesudah saat itu, hanya jika guna keperluan itu diberikan surat keterangan sebagai dimaksud dalam ayat 5. Terhadap tanah dan barang digadaikan menurut hukum adat, hak mendahulu Kas Negeri tidak mendahului hak pemegang gadai atas pembayaran jumlah uang gadai. - (4) Hak mendahulu tidak berlaku lagi setelah lewat dua tahun dihitung dari tanggal penyerahan surat ketetapan pajak, atau jika dalam tempo ini telah diberitahukan surat paksa untuk membayar, setelah lewat dua tahun terhitung dari tanggal pemberitahuan surat tuntutan terakhir. Jika pembayaran pajak ditunda, maka tempo tersebut di atas diperpanjang dengan sendirinya menurut hukum dengan waktu selama penundaan.

Penandatangan: - (5) Sebelum atau sesudah mengadakan hipotek dalam arti kata Kitab Undang-undang Sipil, pemberi hipotek dapat memohon surat keterangan bahwa hipotek itu didahulukan dari hak mendahulu yang diberi dalam ayat 1. Surat keterangan itu diminta pada inspektur. Inspektur memberi surat keterangan itu, jika tidak ada pajak yang mendahului hipotek itu atau menurut pendapatnya ada jaminan, bahwa pajak yang mendahului hipotek itu akan dilunasi. Dalam surat keterangan itu masa yang bersangkutan harus disebut. Jika permohonannya ditolak maka pemberi-hipotek dapat mengemukakan keberatannya kepada kepala jawatan pajak yang akan menyuruh memberi surat keterangan itu juga, jika menurut pendapatnya ada alasan. Peraturan ini berlaku juga terhadap pinjaman atas tanah hak-milik Indonesia (credietverband). - (6) Peraturan tentang hak mendahului berlaku juga terhadap biaya tuntutan. - (7) Pajak yang terutang sesudah tanggal hari pengusaha dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan penglaksanaan pembayaran di bawah pengawasan hakim, masuk utang harta benda. ## Pasal 38. Tagihan-pembayaran pajak lewat waktu oleh karena lewat lima tahun dihitung dari akhir masa selama mana pajak itu terhutang. ## BAB XI. ## IZIN PERUSAHAAN. Pasal 39. - (1) Pengusaha tidak boleh memulai perusahaan atau pekerjaannya, ataupun meneruskannya, jika ia tidak mempunyai izin atau izin sementara yang tiap tahun diberikan oleh atau atas nama pembesar yang mengurus penetapan pajak. - (2) Pembesar yang mengurus penetapan pajak memutuskan tentang pemberian izin tersebut dalam ayat 1. - (3) Izin tidak diberi atau hanya diberi izin sementara kepada pengusaha yang tidak melunasi ketetapan pajak peredarannya, jika ketetapan pajak itu dapat ditagih pada saat pemutusan pemberian izin itu. - (4) Pemasukan surat keberatan terhadap ketetapan pajak tidak memberikan hak atas pemberian izin sementara. - (5) Sesudah pajak tersebut dalam ayat tiga dilunasi, maka atas permintaan yang berkepentingan izin masih dapat diberi. - (6) Jika semula izin sementara tidak diberi, maka izin sementara itu setiap waktu oleh pembesar yang mengurus penetapan pajak atas permintaan yang berkepentingan masih dapat diberi, jika untuk itu menurut pendapatnya ada alasan. ## Pasal 40.

Penandatangan: - (1) Izin atau izin sementara diberi dengan memberikan kartu kepada pengusaha; contoh dan warna kartu ditetapkan oleh kepala jawatan pajak. - (2) Pengusaha wajib menyimpan kartu itu selama tahun takwim yang bersangkutan dan jika diminta memperlihatkannya kepada pegawai yang diserahi mengusut delik, juga termasuk yang dimaksud dalam pasal 59 ayat 1; jika ia tidak dapat memperlihatkan kartu, maka ia dianggap tidak mempunyai izin yang diwajibkan itu. ## Pasal 41. - (1) Izin sementara setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pegawai yang berhak untuk mengeluarkan surat paksa untuk ketetapan pajak peredaran yang dikenakan kepada pengusaha. - (2) Izin dapat ditarik kembali oleh pegawai tersebut dalam ayat 1, segera apabila ketetapan pajak peredaran yang dikenakan kepada pengusaha sejak pemberian izin sama sekali dapat ditagih dan belum dibayar lunas. - (3) Penarikan kembali itu ia nyatakan dengan membubuhkan catatan pada kartu dimaksud dalam pasal 40. - (4) Pengusaha wajib memberi kesempatan kepada pegawai yang diserahi membuat catatan dimaksud dalam ayat tiga untuk melakukannya. - (5) Oleh penarikan kembali dimaksud dalam ayat 1 dan 2 maka kartu dimaksud dalam pasal 40 kehilangan sahnya sebagai bukti izin atau izin sementara, meskipun seandainya yang dimaksud dalam ayat 3 tidak dilakukan. Pasal 42. Yang ditentukan dalam pasal 39 ayat 1 tidak berlaku untuk :

Penandatangan: - ke-1. golongan pengusaha yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; - ke-2. pengusaha yang ditunjuk menurut pasal 17 ayat 1. BAB XII. PERATURAN KHUSUS. ## Pasal 43. - (1) Pengusaha dilarang memasukkan pajak sebagai jumlah tersendiri dalam rekening kepada penerima penyerahan barang-barang atau penerima jasa. - (2) Larangan dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku terhadap jumlah harga-jual atau penggantian ditetapkan menurut tarip tersebut dalam Undang-undang. - (3) Syarat dalam perjanjian yang bertentangan dengan pasal ini, adalah batal. ## Pasal 44. - (1) Siapapun dilarang mengumumkan lebih lanjut apa yang ternyata atau diberitahukan kepadanya dalam jabatan atau pekerjaannya dalam menjalankan Undang-undang ini atau bersangkutan dengan itu, selain dari pada yang perlu untuk melakukan jabatan atau pekerjaan itu. - (2) Larangan itu juga berlaku terhadap ahli dan jurubahasa bukan pegawai dimaksud dalam pasal 15 ayat 1. ## Pasal 45. - (1) Setiap orang wajib memberikan keterangan yang diminta dari padanya untuk menjalankan Undang-undang ini dengan jelas dan dengan sebenarnya kepada pegawai, ahli dan jurubahasa yang ditunjuk menurut atau dengan kuasa pasal 15 ayat 1. - (2) Keterangan harus diberikan baik dengan tulisan, maupun dengan lisan, ataupun dengan memperlihatkan buku dan lain-lain surat, terserah pada pilihan peminta keterangan itu, dalam bentuk dan dalam tempo yang ditetapkannya. - (3) Barang siapa diminta untuk memperlihatkan buku dan lain-lain surat untuk diperiksa, dianggap mempunyainya, kecuali jika hal sebaliknya dapat masuk dalam akal. - (4) Kewajiban merahasiakan, walaupun berdasar atas peraturan Undang-undang tidak menjadi alasan yang sah bagi siapapun untuk menolak memenuhi kewajiban yang dibebankan padanya menurut atau dengan kuasa pasal ini. - (5) Keluarga-sedarah dan semenda menurut keturunan lurus dan sampai dengan derajat kedua menurut keturunan menyimpang, begitu juga suami (isteri) dan bekas suami (isteri) mereka, yang diminta keterangan, dapat menolak dengan sah kewajiban memberi keterangan. ## Pasal 46. - (1) Inspektur karena jabatannya atau atas permohonan wajib-pajak dapat membetulkan kesalahan tulisan dan kesalahan hitungan sewaktu membuat kohir atau surat ketetapan pajak dan mengurangkan atau membatalkan pajak yang salah ditetapkan karena kekeliruan dalam peristiwa penetapan pajak. - (2) Kekuasaan tersebut dalam ayat 1 tidak berlaku lagi karena lewatnya dua tahun sesudah tanggal hari pemberian surat ketetapan pajak, kecuali jika dalam tempo itu oleh yang bersangkutan dimajukan surat permohonan supaya kekuasaan tersebut di atas dilaksanakan. ## Pasal 47.

Penandatangan: - (1) Kepala jawatan pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang salah, jika oleh terlambatnya memasukkan surat keberatan atau surat permohonan atau oleh alasan lain yang bersifat formil yang berkeberatan atau pemohon tidak dapat diterima dan ia menurut pendapat kepala jawatan pajak sepatutnya masih berhak akan pengurangan atau pembatalan atas ketetapan pajak itu. - (2) Pengurangan atau pembatalan tidak diberi : 3. ke-1. jika sejak awal tahun takwim, yang bersangkutan dengan ketetapan pajak, telah lewat lima tahun, kecuali jika dalam masa itu dimasukkan permohonan untuk itu; 4. ke-2. jika harus dianggap, bahwa yang berkeberatan atau pemohon dengan sengaja mengabaikan tempo untuk memasukkan surat keberatan atau surat permohonan. ## Pasal 48.

Penandatangan: - (1) Untuk memasukkan surat keberatan, surat pertimbangan dan surat permohonan maka dapat diwakili : 2. ke-1. koperasi dan perkumpulan lain, yayasan dan perseroan oleh salah seorang anggauta pengurus atau pesero pengurus; 3. ke-2. ahli waris wajib pajak oleh salah satu dari mereka, penjalankan surat wasiat atau penguasa warisan itu;

Penandatangan: - 13 - ke-3. orang di bawah umur, orang-gila dan orang di dalam hajar oleh wakilnya menurut Undang-undang.

Verifikasi: - (2) Surat keberatan, surat permohonan pertimbangan dan surat permohonan yang ditandatangani oleh kuasa semata-mata dianggap sah, jika surat kuasa dilampirkan. ## Pasal 49. Untuk ketetapan tagihan susulan yang ditetapkan sesudah meninggalnya wajib pajak, dan untuk kenaikan ketetapan tersebut dalam pasal 15 dari Peraturan minta pertimbangan dalam urusan pajak maka setiap ahli waris menanggung hanya hingga jumlah bagiannya dalam warisan itu ditambah dengan jumlah wasiat istimewa yang diberikan padanya. Pasal 50.

Penandatangan: ## Menteri Keuangan berhak : - ke-1. menetapkan peraturan umum untuk menjalankan Undang-undang ini; - ke-2. dalam hal-hal yang tertentu atau kumpulan hal menghapuskan ketidak adilan yang menyolok, yang mungkin timbul dalam menjalankan Undang-undang ini. ## BAB XIII. ## PERATURAN YANG BERSIFAT HUKUM PIDANA. Pasal 51. - (1) Barang siapa dengan sengaja memasukkan surat pemberitahuan seperti dimaksud dalam bab III dan pasal 19 ayat 1, yang tidak benar atau kurang lengkap untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, jika oleh karena itu mungkin diderita kerugian oleh Negeri, dihukum penjara setinggi-tingginya setahun atau didenda sebanyak-banyaknya tiga puluh ribu rupiah. 2. (2) 3. Peraturan dalam ayat 1 tidak dilakukan, jika pengusaha, selama kejaksaan belum diberitahukan, dengan kemauan sendiri memasukkan surat pemberitahuan lagi yang benar dan lengkap, asalkan : ketetapan pajak belum ditetapkan dan pengusaha belum lagi diminta untuk memberi keterangan atau memperlihatkan pembukuan atau surat-surat lainnya menurut pasal 14; ataupun ketetapan pajak itu terlampau rendah ditetapkan. Pasal 52. Dengan hukum penjara setinggi-tingginya dua tahun dihukum : - ke-1. barang siapa dengan sengaja memberikan atau memperlihatkan buku palsu atau dipalsukan atau suratsurat lainnya yang palsu atau dipalsukan seakan-akan buku dan surat-surat itu adalah benar dan tidak dipalsukan, kepada pembesar yang mengurus penetapan pajak atau kepada pegawai, ahli atau jurubahasa, menurut pasal 15 ayat 1 ditunjuk untuk memeriksa pembukuan dan surat-surat lain yang menjadi dasar pembukuan; - ke-2. barang siapa, berhubung dengan suatu tuntutan dimaksud dalam pasal 45, dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau dipalsukan seakan-akan keterangan itu adalah benar dan tidak dipalsukan; - ke-3. barang siapa, ketika pemeriksaan apakah peraturan bab XI diturut, dengan sengaja memperlihatkan kartu dimaksud dalam pasal 40 ayat 1 yang palsu atau dipalsukan kepada pegawai yang berkewajiban memeriksanya. ## Pasal 53 - (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar kewajiban menyimpan rahasia, dimaksud dalam pasal 44, dihukum penjara setinggi-tingginya enam bulan atau didenda sebanyak-banyaknya dua ribu rupiah. - (2) Barang siapa dipersalahkan melanggar kewajiban menyimpan rahasia dihukum kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau didenda sebanyak-banyaknya seribu rupiah. - (3) Penuntutan tidak diadakan selain dari pada atas pengaduan orang, terhadap siapa kewajiban menyimpan rahasia dilanggar. Pasal 54. Barang siapa dengan sengaja tidak atau tidak selengkapnya memenuhi sesuatu kewajiban tersebut dalam pasal 45 atau dengan sengaja oleh tindakan atau oleh tak-bertindaknya mengakibatkan atau dengan sengaja turut m
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran bersangkutan, menyatakan bahwa pajak peredaran tidak termasuk dalam lingkungan kekuasaan federasi, akan tetapi, pada menyusun rencana dimajukan pendapat, bahwa dengan mempergunakan kemungkinan, yang diberikan oleh Bagian II babakan 1 Konstitusi Sementara, dapatlah diadakan persetujuan dengan daerah-daerah

bagian untuk memasukkan pajak peredaran ke dalam lingkungan kekuasaan federasi.

Bahwasanya pemungutan ini bertahan erat dengan Indonesia sebagai kesatuan ekonomi, sehingga pemungutan yang tidak sama oleh daerah-daerah bagian atau tidak diadakannya pajak oleh beberapa daerah bagian akan mengakibatkan kekacauan dalam bangunan ekonomi Indonesia. Pula dilihat dari sudut teknik pajak maka suatu pemungutan federal adalah lebih utama, karena untuk memperoleh hasil sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan pemungutan ini perlu struktur sederhana dan ini hanya tercapai dengan suatu pajak peredaran sebagai pendapatan federal.

Pemungutan pajak peredaran selaku pendapatan federal dengan sendirinya bukan berarti, bahwa hasilnya akhirnya tidak akan digunakan bagi kepentingan daerah-daerah bagian.

Dalam aturan hubungan perbendaharaan antara federasi dan daerah-daerah bagian tentunya dapat ditentukan, bahwa hasilnya dapat dibayarkan pada daerah-daerah bagian, menurut suatu ukuran pembagian, yang kemudian dapat ditetapkan.

Dipandang dari sudut tehnik pajak maka kedudukan pajak masuk dapat disamakan dengan bea masuk, oleh sebab itu termasuk dalam lingkungan pendapatan federal : dan berhubung dengan itu pajak masuk itu sebagai dinyatakan dalam rencana - berlaku untuk seluruh daerah pabean Indonesia.

Bagian Khusus.

BAB I.

Peraturan umum.

Pasal 1 dan 2.

Bab ini memberikan definisi-definisi tentang pengertian yang banyak diketemukan dalam Undang-undang itu. Dalam pasal 1 diberi definisi mengenai obyek-obyek dan dalam pasal 2 tentang subyek-subyek.

Pasal 1 ayat 1.

- Ke 1. Indonesia. Daerah Republik Indonesia Serikat disebut dalam Undang-undang ini dengan nama singkatan "Indonesia", untuk memudahkan pembacaan Undang-undang.
- Ke 2. Barang-barang. Pengertian disesuaikan dengan apa yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Sipil.
- Hanya yang menurut sifatnya dianggap menjadi harta benda bergerak jadi yang berwujud benda bergerak termasuk kapal-kapal dan perahu-perahu - dianggap barang-barang dalam arti kata Undang-undang.
- Penyerahan hak milik atas barang tetap tidak dikenakan. Dianggap tidak patut lagi jika di samping pemungutan 5% bea pemindahan hak yang dikenakan dari sesuatu perjanjian untuk penyerahan hak milik atas barang tetap, masih akan dipungut pajak peredaran ! Berdasarkan itu pula maka penyerahan kapal dan perahu - terkecuali kendaraan air untuk pesiar - dalam pasal 22 dikecualikan pajak peredaran, antara lain oleh karena dari akte pendaftaran pembukuan dan penyerahan telah dipungut 5% bea pemindahan hak.

## Ke 3. Penyerahan barang-barang.

- a) Penyerahan yang disebut dalam huruf a - penyerahan hak milik disebabkan sesuatu perjanjian dianggap adalah penyerahan biasa, sebagaimana juga artinya dalam hukum sipil. Penyerahan hak milik disebabkan sesuatu perjanjian jual belilah yang paling banyak terdapat, akan tetapi juga ada penyerahan hak milik disebabkan oleh lain macam perjanjian misalnya perjanjian pemberian percuma, tukar menukar termasuk juga dalam penyerahan tersebut dalam huruf a.
- b) Pemberian barang-barang disebabkan suatu perjanjian beli sewa dengan kuasa Undang-undang dinyatakan sebagai penyerahan.
3. Jika aturan ini tidak diadakan, pemungutan pajak baharulah dapat dijalankan sesudah dibayar angsuran beli sewa penghabisan oleh karena baru pada saat itu terjadi penyerahan menurut hukum. Ini adalah tidak diinginkan, oleh karena jika pembeli penyewa sebelum pembayaran angsuran penghabisan menghentikan pembayaran, tidak dapat dipungut pajak peredaran lagi dari angsuranangsuran yang telah dilunasi.
- c) Pemindahan hak milik disebabkan sesuatu tuntutan oleh pemerintahan tidak berdasarkan sesuatu perjanjian, sehingga jika aturan tersebut dalam huruf c dilupakan, maka pemungutan pajak peredaran tidak mungkin.


Untuk mencegah penggangguan hubungan konkurensi telah dipertimbangkan untuk menganggap sebagai penyerahan dengan kuasa Undang-undang : mempergunakan barang-barang untuk barang tetap oleh pabriekan barang-barang itu serta mempergunakan barang-barang yang dibikin sendiri untuk kepentingan perusahaan.

Berdasarkan pendapat, bahwa memuat aturan serupa itu tidak sesuai dengan syarat mutlak untuk bentuk sederhana bagi Undang-undang, maka peraturan tersebut di atas tidak dicantumkan.

Dalam pada itu tidak dilupakan, bahwa dengan tidak mengenakan pajak dalam hal barang-barang perbuatan sendiri dipergunakan dalam perusahaannya, adanya konsentrasi produksi dipercepat. Agar tidak membahayakan penglaksanaan Undang-undang, maka terpaksa meniadakan niat untuk mempertimbangkan kepentingan konkurensi dengan sangat teliti.

Demikian pun tidak ada alasan untuk memasukkan barang-barang yang disediakan bagi pengusaha sendiri atau bagi anak isterinya dalam golongan penyerahan-penyerahan yang dikenakan pajak.

Memasukkan perbuatan-perbuatan dengan kuasa Undang-undang selaku penyerahan untuk dikenakan pajak harus dikurangkan sebanyak mungkin, karena umumnya pembukuan kebanyakan pengusaha adalah terlalu tidak lengkap sehingga perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dinyatakan dalam tata usaha uang (buku kas) mereka; pun agar supaya tidak memberatkan alat pemeriksaan. Lagi pula ada alasan untuk mengecualikan pemakaian sendiri dari pemungutan ini oleh karena pengecualian atas pengecualian sedemikian tidak akan dapat diabaikan. Dalam hal ini dapatlah kiranya diambil sebagai contoh pemakaian sendiri dari hasil usaha penduduk petani.

## Ke 4. Barang-barang yang berada dalam peredaran bebas.

Hanya penyerahan barang-barang yang berada dalam peredaran bebas dapat dijadikan alasan untuk memungut pajak.

Dengan kuasa definisi itu maka semua barang-barang yang berada di Indonesia dianggap berada dalam peredaran bebas; tetapi dikecualikan barang-barang yang berada dalam daerah pabean, barang-barang mana berasal dari luar negeri atau dari daerah-daerah Indonesia yang tidak termasuk daerah pabean selama syarat-syarat untuk memasukkannya belum dipenuhi.

Oleh sebab ini maka barang-barang yang ada di Indonesia tetapi di luar daerah pabean - kepulauan Riau dan Sabang - dianggap berada dalam peredaran bebas.

Sedemikian juga harus dianggap hasil tembakau dalam pabrik-pabrik dalam arti kata "Ordonansi Cukai Tembakau", hasil mana dalam menyelenggarakan ordonansi tersebut - sebagaimana disebut dalam pasalpasal 12 ayat 3, 27 ayat 1 dan 29 ayat 1 - harus dianggap sebagai tidak berada dalam peredaran bebas.

Sebagai barang-barang yang tidak berada dalam peredaran bebas dapat dianggap barang-barang berasal dari luar negeri atau daerah Indonesia yang tidak termasuk daerah pabean, untuk mana setelah dimasukkan dalam daerah pabean syarat-syarat untuk memasukkan tidak dipenuhi dan oleh sebab itu belum dibebaskan oleh pabean.

Barang-barang yang tidak berada dalam peredaran bebas ditinjau dari sudut penglaksanaan Undangundang ini sama kedudukannya dengan barang-barang di luar negeri.

Terhadap jasa maka syarat berada dalam peredaran bebas tidak diadakan, sehingga pembuat jasa dalam suatu entrepot untuk barang-barang luar negeri dapat dikenakan.

Ke 5. Jasa. Jasa adalah semua perbuatan - selainnya penyerahan barang bergerak dan barang tetap - yang dilakukan dengan penggantian.

Semua perbuatan, asalkan dilakukan dengan penggantian termasuk dalam definisi itu.

Redaksi definisi yang dipilih itu antaranya mengecualikan penyerahan barang-barang bergerak, karena penyerahan sedemikian menjadi dasar tersendiri untuk dikenakan pajak.

Bagi penglaksanaan Undang-undang ini sesungguhnya tidak menjadi soal besar apakah sesuatu perbuatan dianggap sebagai penyerahan ataupun sebagai melakukan jasa. Dalam pada itu diusahakan supaya penyerahan barang-barang dan melakukan jasa mempunyai akibat-akibat yang seberapa mungkin sama adanya. Kesederhanaan bentuk pemungutan pajak ini karenanya bertambah sekali.

Sesungguhnya sebermula cita-cita untuk menghilangkan perbedaan itu sama sekali telah dipertimbangkan dan secara ringkas semua perbuatan - juga penyerahan, dikenakan sebagai jasa. Tetapi dilihat dari sudut tata bahasa ada jua perbedaan antara kedua macam perbuatan ini, sehingga dirasa perlu menyesuaikan kata-kata istillah Undang-undang dengan perbedaan itu.

Definisi arti kata "jasa" adalah sebegitu luas, sehingga tambahan "dengan penggantian" tidak dapat dilupakan, jika misalnya : menjalankan reparasi di dalam perusahaan sendiri atau meminjamkan uang dengan tidak menerima penggantian, tidak dianggap sebagai suatu dasar untuk dikenakan.

Juga penyerahan barang tetap dan mengadakan, menyerahkan dan menglepaskan hak-hak kebendaan atas barang tetap tidak dianggap sebagai jasa. Dimaksudkan, supaya penyerahan sedemikian sama sekali tidak dikenakan, dan oleh karenanya ditempatkan di luar lingkungan kekuasaan Undang-undang ini.


Definisi mengartikan juga pengadaan, penyerahan dan penglepasan hak, lain dari pada hak kebendaan atas harta benda tetap, sebagai jasa; juga menyerahkan suatu buatan dalam keadaan tetap. Tambahan ini tidak sangat diperlukan, akan tetapi dicantumkan pula untuk menghindarkan segala keragu-raguan tentang yang wajib dikenakan.

Mengadakan, menyerahkan atau melepaskan hak atas harta benda bergerak tidak merupakan penyerahan barang-barang dalam arti kata Undang-undang ini, karena semata-mata hanya penyerahan benda bergerak termasuk dalam pengertian itu tadi. Akan tetapi perbuatan itu dapat dimasukkan dalam arti kata "jasa".

Menyerahkan sesuatu buatan dalam keadaan tetap termasuk pula dalam arti kata jasa. Pengusaha bangunan, yang memborong mendirikan bangunan pabrik atau rumah atau lain barang tetap, melakukan jasa dalam arti kata Undang-undang ini. Akan tetapi suatu pengusaha bangunan yang mendirikan rumah di atas tanahnya sendiri dan selanjutnya menjualnya pada pihak ketiga tidak termasuk dalam arti kata ini.

Perbuatan ini adalah penyerahan barang tetap, yang dikecualikan dari pajak peredaran, akan tetapi dikenakan bea pemindahan hak.

- Ke 6. Harga jual : adalah nilai berupa uang yang dipenuhi. Penglunasan dari harga nilai timbal balik tidak senantiasa terdiri dari uang. Berhubung dengan itu maka "nilai berupa uang" dianggap nama yang betul untuk jasa sebaliknya itu. "Nilai berupa uang" menentukan bahwa harga yang dihitung dalam mata uang berupa apapun jasa - sebaliknya itu - adalah dasar penetapan pajak.

Sebagaimana telah dinyatakan dalam penjelasan bagian umum, maka ada perlu sekali supaya saat penyerahan tidak dijadikan saat terutangnya pajak, akan tetapi saat penerimaan harga juallah yang ditetapkan menjadi saat terutangnya pajak.

Definisi harga jual memang memperhatikan itu dengan menentukan, bahwa pada akhirnya jumlah yang dipenuhilah yang menentukan penetapan harga jual.

Menjadi tidak harga jual yang diminta sewaktu perjanjian diadakan, akan tetapi apa yang dibayarkan itulah menjadi pedoman penetapan.

Hanya semata-mata apa yang dipenuhi "sebagai akibat penyerahan" merupakan bagian harga jual. Jadi tidak misalnya meterai kwitansi, yang oleh si pembeli dibayar pada si pengirim barang. Meterai ini tidak dibayar berhubung dengan penyerahan akan tetapi berhubung dengan surat bukti pembayaran, yang diperlukan oleh si pembeli.

Siapa yang membayar nilai berupa uang itu tidak menjadi soal. Ini dijelaskan dengan tambahan, bahwa pembayaran nilai berupa uang oleh pihak ketiga, asalkan bersangkut paut dengan penyerahan, adalah bagian harga jual.

## Ke 7. Penggantian.

Lebih dari pada penyerahan barang-barang pada melakukan jasa akan terjadi bahwa perbuatan sebaliknya tidak atau tidak sama sekali terdiri dari uang, dari sebab itu pada jasa perbuatan sebaliknya juga diterangkan dengan "nilai berupa uang". Seperti ditetapkan pada harga jual, juga pada penggantian nilai berupa uang itu harus dilunasi kepada atau tidak kepada orang yang melakukan jasa, karena jasa yang dilakukan.

Umumnya pemberian jasa itu berdasar atas suatu perjanjian. Tetapi ini tidak perlu untuk mengenakan jasa. Pembayaran suatu jumlah pada pemain-pemain musik di jalan tidak berdasar atas suatu perjanjian. Tetapi pembayaran itu dilakukan karena perbuatan yang dijalankan - jasa - dan karena itu harus dikenakan pajak, walaupun mungkin sekali tidak akan terutang pajak berhubung dengan penyusunan peraturan tarip.

Tidak termasuk penggantian : ialah jumlah-jumlah yang dibayar oleh pengusaha atas nama dan atas tanggung jawab orang, yang menerima jasa itu dan diterima kembali lagi dari orang itu.

- Ke 8. Peredaran setahun. Jumlah harga jual dan penggantian, yang pajaknya terutang menurut peraturanperaturan pajak ini selama setahun takwim, perlu dinamakan "peredaran setahun".

## Ke 9. Peredaran setribulan.

Menurut pasal 17 ayat 1 inspektur dengan surat keputusannya dapat mewajibkan pengusaha untuk membayar pajak peredaran yang terutang - dengan menyimpang dari tehnik pemungutan pajak yang umumnya menjadi dasar Undang-undang - setribulan sekali.

Jumlah harga jual dan penggantian yang pajaknya terutang selama setribulan takwim, menurut bahagian pasal ini dinamakan "peredaran setribulan".

Ayat 2. Perdagangan barang-barang tidak dengan penyerahan hak milik.

Peraturan ini memberi kemungkinan untuk memungut pajak dalam hal-hal, dalam mana barang-barang diperdagangkan berturut-turut oleh pelbagai pengusaha atas namanya sendiri, sedang hanya sekali terjadi penyerahan hak milik.


Perdagangan barang-barang yang tidak disertai penyerahan, menurut kehendak Undang-undang disamakan dengan penyerahan.

## Ayat 3. Penyerahan hak milik fiduciar.

Penyerahan hak milik persediaan barang-barang dan alat-alat perusahaan kepada pemberi kredit sebagai tanggungan kredit yang diberikan, sedang barang-barang itu masih di tangan debitur, yang lazim dalam perdagangan - dinamakan penyerahan hak milik fiduciar - tidak dianggap sebagai penyerahan menurut arti kata Undang-undang ini.

## Ayat 4. Tempat dan saat penyerahan.

Tempat penyerahan ialah penting, karena ini menentukan jawaban atas pertanyaan apakah suatu penyerahan dikenakan pajak atau tidak, karena hanya penyerahan dalam daerah dapat menyebabkan pemungutan pajak.

Selama penyerahan terjadi secara dari tangan ke tangan penetapan tempat dan saat penyerahan tidak memberi kesulitan.

Pada penyerahan barang-barang dengan cara menyerahkan surat-surat atau kunci-kunci, maka dianggap sebagai tempat dan saat penyerahan ialah tempat di mana barang-barang itu berada pada saat penyerahan surat-surat atau kunci-kunci.

Yang tidak ada ketentuan tentang tempat dan saat penyerahan ialah dalam hal-hal dalam mana langganan menggunakan jasa sesuatu pengusaha pengangkutan dengan atau tidak dengan bantuan juru kirim. Disini harus dibedakan antara pengangkutan barang-barang di darat dan di sungai dan pengangkutan di laut.

Pada pengangkutan di darat dan di sungai tiada tempat penyerahan menurut suatu peraturan dari Kitab Undang-undang Perniagaan. Ini terjadi pada pengangkutan di laut.

Yang dianggap sebagai tempat penyerahan pada pengangkutan barang-barang di laut menurut pasal 517a Kitab Undang-undang tadi, ialah tempat di mana barang-barang itu berada pada saat penyerahan konnosemen.

Tempat penyerahan ini tidak dapat dipakai buat pajak peredaran dalam semua hal, dalam mana barangbarang pada penyerahan konnosemen masih di kapal yang berada di luar bilangan negeri. Pemungutan pajak tidak akan dapat dilakukan pada hal-hal pengangkutan intersular yang sering terjadi.

Karena itu - dengan menyimpang dari pasal 517a Kitab Undang-undang Perniagaan - , peraturan ini menentukan untuk melakukan Undang-undang ini baik pada pengangkutan di darat dan di sungai maupun pada pengangkutan di laut sebagai tempat dan saat penyerahan, pada tempat dan saat mana pengusaha menyerahkan barang-barang itu pada juru kirim, pengusaha pengangkutan atau pengangkut untuk dikirimkan. Menurut peraturan ini tempat penyerahan barang-barang ditunjukkan hanya jika ada suatu penyerahan yang sungguh yang harus dinyatakan dari hal-hal lain. Jika ada pertentangan mengenai pertanyaan apakah barang-barang diserahkan atau tidak, selamanya tidak akan dapat diambil alasan dari peraturan ini.

Ayat 5. Jumlah-jumlah yang dapat dikurangi dari harga jual.

- Ke 1. Peraturan ini mengenai hal-hal dalam mana pembungkusan dikembalikan sesudah harga jual telah dibayar oleh penerima barang dan oleh karena itu penerima barang itu menerima kembali harga pembungkusan yang dikembalikan.
- Tidak perlu membikin peraturan tentang hal-hal dalam mana pembungkusan telah dikirim kembali sebelumnya penglunasan harga jual, karena pada waktu itu harga pembungkusan dapat dikurangi dari harga jual.
- Pengusaha dapat mengurangkan harga pembungkusan yang telah dibayar kembali dari peredaran untuk masa dalam mana pembayaran kembali terjadi.
- Ke 2. Peraturan ini berlaku, bilamana pengusaha yang menyerahkan barang-barang menurut perjanjian harus mengurus pengangkutan dan penanggungan barang-barang sama sekali atau sebahagiannya, selama ia tidak membayar sendiri pengangkutan atau penanggungan, akan tetapi membayar ongkos-ongkos pengangkutan dan asuransi kepada pengusaha lain.

Ayat 6. Jumlah yang dikurangkan dari penggantian.

- Ke 1. Ongkos-ongkos yang dilunasi oleh yang menyerahkan barang-barang atau melakukan jasa untuk menerima barang atau penerima jasa umumnya dapat dikurangkan dari harga jual atau penggantian.
- Menurut ayat dari pasal ini pembayaran pajak - termasuk bea masuk dapat dikurangkan dari penggantian, juga jika pembayaran itu dilunasi atas nama pengusaha yang melakukan jasa itu sendiri. Pada khususnya hal-hal ini terjadi pada juru kirim yang mengurus pemasukan barang-barang untuk langganan. Dalam hal ini bea masuknya terutang oleh juru kirim sendiri. Maka dari itu pembayaran pajak ini dikurangkan dari penggantian adalah adil.


- Ke 2. Umumnya pengangkutan barang-barang tidak atau tidak sama sekali diurus oleh pengusaha pengangkutan.

Jika peraturan ini tidak ada, maka selama pengangkutan sama sekali atau sebahagiannya diserahkan pada pengusaha pengangkutan atau pengangkut lain, maka ongkos-ongkos pengangkutan yang dibayar pada pengusaha lain akan termasuk penggantian yang harus dikenakan pajak.

Akibat ini tidak diingini karena pengusaha pengangkutan tingkat ke 2 atau pengangkut tingkat ke 2 telah terutang pajak peredaran berhubung dengan penggantian yang diterimanya.

Adalah adil bahwa pengusaha pengangkutan hanya harus membayar pajak peredaran dari bahagian pengangkutan yang diurus sendiri olehnya.

## Pasal 2.

## Ke 1. Pengusaha.

Undang-undang tidak membedakan pengusaha, yang menjadi pengusaha pabrik, pedagang besar atau pedagang kecil, berhubung dengan keadaan bahwa jika pengusaha mempunyai suatu sifat tertentu, maka ini tidak berakibat apa-apa.

Menurut pembatasan "setiap orang" dapat menjadi pengusaha, maka dari itu maupun orang maupun badan hukum - termasuk badan-badan hukum berdasarkan hukum publik dapat menjadi pengusaha.

Badan hukum yang berdasarkan hukum publik semata-mata dianggap sebagai pengusaha, selama penyerahan barang-barang dan jasa yang dilakukannya tidak merupakan melakukan pekerjaan sebagai badan pemerintahan. Badan hukum berdasarkan hukum publik hanya dianggap sebagai pengusaha jika dan selama mengikuti perhubungan masyarakat biasa dengan melakukan penyerahan dan jasa kepada pihak ke 3.

Dalam arti kata Undang-undang selainnya orang dan badan hukum dapat juga dianggap sebagai pengusaha lembaga-lembaga yang berdasarkan hukum sipil atau hukum perniagaan.

Hanya syarat in harus dipenuhi, bahwa lembaga-lembaga mempunyai kebebasan dalam masyarakat.

Tindakan bebas atau tidak terhadap pihak ke 3 tidak mempunyai arti yang menentukan. Setiap lembaga sosial yang dapat dianggap mempunyai suatu penghidupan fiskal sendiri, mempunyai kebebasan itu dalam masyarakat seperti persekutuan, firma dan perseroan comandit.

Syarat kedua yang harus dipenuhi untuk dianggap sebagai suatu pengusaha ialah menjalankan suatu perusahaan atau pekerjaan.

Menjalankan suatu perusahaan atau pekerjaan tidak membawa berbagai-bagai akibat hukum, maka dari itu perbedaan ini tidak mempunyai arti untuk melakukan peraturan pajak.

Juga untuk pengusaha-pengusaha yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia suatu "tempat yang tetap" bukan suatu syarat untuk menjalankan perusahaan.

Suatu pengusaha harus menjalankan perusahaan atau pekerjaan di Indonesia untuk dapat dikenakan pajak. Karena sekarang suatu tempat yang tetap tidak dikemukakan sebagai syarat untuk menjalankan perusahaan, maka juga suatu perusahaan dapat dikatakan dijalankan di Indonesia meskipun pengusahanya yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri tidak mempunyai suatu cabang di Indonesia. Sebagai contoh disebut suatu penjual yang bekerja pada suatu pengusaha yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia, yang sering membuat perjanjian jual di Indonesia.

Syarat yang terakhir bahwa perusahaan atau pekerjaan harus dijalankan bebas, mempunyai maksud mengecualikan orang-orang yang bekerja pada orang lain.

- Ke 2. Inspektur. Kekuasaan relatif dari kepala-kepala inspeksi keuangan ditentukan oleh tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha.
- Ke 3. Pembesar yang menetapkan pajak. Menurut pasal 12 ketetapan pajak dari pengusaha yang harus memasukkan pemberitahuan ditetapkan oleh inspektur dan ketetapan pajak pengusaha yang tidak diwajibkan untuk memasukkan pemberitahuan oleh komisi penetapan pajak.

Dalam hal-hal dalam mana akibat-akibat hukum dari suatu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh inspektur sama dengan ketetapan pajak yang ditetapkan oleh komisi penetapan pajak, maka cukuplah pembesar-pembesar itu dinamakan "pembesar yang mengurus penetapan pajak".

- Ayat 2. Memberi petunjuk tentang jawaban pertanyaan apakah pekerjaan yang tertentu dapat dianggap sebagai dilakukan dalam hubungan kerja atau sebagai pengusaha.

Terutama pada pekerjaan yang dilakukan di rumah, yang sering terjadi di negeri ini, yang dilakukan atas perintah dan menurut petunjuk-petunjuk pengusaha dapat menimbulkan keraguan tentang pertanyaan apakah dalam hal ini ada suatu perusahaan yang dijalankan bebas atau pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan jabatan.


Dalam pada itu dapat dicari hubungan dengan ordonansi pajak upah dengan pengertian bahwa orangorang yang dianggap sebagai kaum buruh dalam ordonansi tersebut, berhubung dengan jasa yang dibuat, bukan pengusaha dalam arti kata peraturan pajak peredaran.

BAB II.

Nama, obyek dan jumlah pajak.

Pasal 3 - 8.

Pasal 3.

Pasal ini menerangkan peristiwa yang dapat dikenakan pajak. Pokok-pokok yang terpenting sudah diterangkan dalam pasal 1 dan 2.

Berhubung dengan itu telah cukup kiranya dengan memberikan keterangan lebih lanjut tentang pokok-pokok itu:

- a. di Indonesia,
- b. dalam lingkungan perusahaan itu.
3. ad a. Penyerahan barang-barang dan melakukan jasa hanya dapat dikenakan pajak, jika perbuatan itu dilakukan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan sifat pajak peredaran sebagai pajak pemakaian umum;
4. Memajaki penyerahan barang-barang dan jasa yang dilakukan di luar Indonesia akan merubah sifat pajak itu dan menjadikannya pajak lalu lintas.
5. ad b. Akibat melakukan penyerahan dan jasa dalam lingkungan perusahaan, yaitu jika perbuatan dilakukan oleh pengusaha tidak sebagai pengusaha tetapi sebagai seseorang prive, maka perbuatan itu tidak dapat dikenakan pajak. Jadi berdasarkan peraturan ini maka misalnya tidak dapat dikenakan pajak penyerahan piano- prive oleh pedagang sepeda.

## Pasal 4.

Dengan penyerahan barang-barang karena perjanjian jual beli dan beli sewa harus dipisahkan antara perjanjian yang tidak dan perjanjian yang dipengaruhi oleh perhubungan istimewa yang ada antara pihak-pihak itu.

Dalam hal pertama maka harga jual akan jadi dasar untuk menghitung pajak itu dan dalam hal kedua harga yang dapat dijanjikan jika perhubungan istimewa tidak ada.

Harga jual sebagai dasar pajak tidak dapat dipakai semata-mata jika perjanjian antara pihak-pihak dipengaruhi oleh perhubungan istimewa. Jika harga jual itu dipengaruhi oleh keadaan-keadaan lain seperti misalnya oleh peraturan-peraturan pemerintahan, maka harga jual tadi dapat dipakai sebagai dasar pajak.

Dalam penyerahan barang-barang karena perjanjian tentang penyerahan hak milik lain dari pada perjanjian jual beli dan perjanjian beli sewa juga dalam pemindahan hal milik karena tuntutan oleh atau dari pihak pemerintahan, maka senantiasa harga jual yang dapat dituntut dalam perjanjian jual beli yang tidak dipengaruhi oleh perhubungan istimewa antara pihak-pihak akan jadi dasar pengenaan pajak.

Juga dalam penyerahan barang-barang yang menurut pasal 1 ordonansi "Gecontroleerde Goederen 1948" ditunjuk sebagai barang-barang tertilik,maka jika penyerahan itu dilakukan menurut aturan pembebasan dimaksud dalam pasal 10 dari "Prijsbeheersing verordening 1948" harga jual akan jadi dasar untuk menghitung pajak, jadi bukan harga yang ditetapkan, ya'ni harga yang ditetapkan oleh atau dari pihak kementerian kemakmuran menurut Prijsbeheersing verordening 1948.

Dalam melakukan jasa maka penggantian kerugian jadi dasar pengenaan pajak, jika jasa tadi tidak dilakukan karena sesuatu perjanjian yang dipengaruhi oleh perhubungan istimewa antara pihak-pihak. Jikalau dipengaruhi oleh perhubungan istimewa maka untuk penggantian akan diambil suatu penggantian yang dapat dituntut jika perhubungan sedemikian itu tidak ada.

Dalam melakukan jasa yang tidak berdasarkan sesuatu perjanjian maka selamanya penggantian itu jadi dasar pengenaan pajak.

## Pasal 5.

Suatu pajak seperti pajak peredaran yang dikenakan karena melakukan penyerahan atau jasa maka jika tidak ada ketentuan yang nyata jadi terutang pada saat penyerahan atau jasa itu dilakukan.

Umumnya penetapan dan penilikan atas pajak yang teruntung itu, jika dalam banyak hal tidak ada perbukuan yang sempurna, harus dilakukan dari buku-kas dan catatan-catatan. Oleh karena itu sudah tentu untuk mengenakan pajak itu harus diambil keterangan-keterangan dari administrasikas dengan memindahkan pengenaan pajak itu dari saat penyerahan barang-barang atau saat melakukan jasa kesaat penerimaan jumlah uang yang menjadi harga dari penyerahan atau jasa itu.


Bukan saja pajak itu baru jadi utang oleh karena penerimaan, tetapi jumlah yang diterima itu juga menjadi dasar pajak.

Dengan mencicil jumlah pembelian maka pajak itu tiap kali harus dibayar dari cicilan itu.

Dengan penyerahan prodeo maka utang pajak terjadi pada saat penyerahan itu, oleh kerena dalam hal ini harga tidak menjadi soal.

Untuk perusahaan dengan perbukuan yang teratur dan sempurna dapat ditetapkan oleh inspektur, jika pengusaha meminta sedemikian itu, bahwa dengan menyimpang dari ayat pertama dari pasal 5 pajak jadi terhutang pada saat penyerahan barang-barang atau pada saat melakukan jasa, jadi pada saat biasa menurut anggapan yang lazim.

## Pasal 6.

Undang-undang ini hanya mengenal satu macam persentase dari tiga perseratus dari penjualan setahun dikurangi dengan f 4 OOO.- dan dalam hal bab V dari penjualan setribulan dikurangi dengan

## f 1 OOO.- .

Menetapkan tarip tiga perseratus dari penjualan untuk bermacam barang mengakibatkan kenaikan harga dengan kira-kira 10 %, dalam hal ini dianggap bahwa lajur-produksi terdiri dari tiga atau empat mata rantai. Kenaikan harga lebih dari itu dianggap tidak akan terjadi.

Dalam hal itu perlu juga dicatat bahwa kenaikan harga dapat diharapkan tidak akan melebar kepada semua barang dan jasa. Dengan begitu maka pajak peredaran ini dalam hidup-desa akan sedikit atau tidak sama sekali mempengaruhi harga, jika perlengkapan barang berada dalam tangan penduduk sendiri atau dengan tidak memakai peredaran uang. Tetapi juga dengan memasukkan peredaran uang maka dalam hidup-desa tertutup, kenaikan harga tentu akan banyak terbatas berhubung dengan macam tarip yang dipergunakan yang dalam hidup-desa akan berpengaruh sekali oleh karena perlengkapan barang hampir semata-mata berada dalam tangan pengusaha kecil-kecil.

Akhirnya dapat diharapkan pula, bahwa oleh kekurangan barang sekarang ini harga dari yang dikatakan barangbarang bebas tidak akan terpengaruh banyak karena pengenaan pajak peredaran.

Seperti telah diterangkan dalam bagian umum dari penjelasan ini maka mengingat keharusan mengadakan pajak peredaran harus dicari jalan mengenakan pajak secara sesederhana-sederhananya.

Syarat mengenakan pajak secara sederhana ini hanya dapat dilakukan, jika pada pengenaan pajak tidak dibedakan penyerahan dari bermacam-macam barang - misalnya tidak meninggikan tarip untuk barang-barang kemewahan dan melakukan bermacam jasa dan juga tidak diadakan perbedaan antara penyerahan yang dilakukan pabrikan, saudagar besar, saudagar perantaraan dan saudagar ketengan.

Perlindungan dari kenaikan persaingan tentu menghendaki berbagai tarip lebih dari tarip sekarang yang maupun merat ataupun mendalam hanya mengenal satu persentase pengenaan pajak. Dengan penyerahan langsung dari pabrikan kepada pemakai dan dengan penyerahan dilakukan oleh saudagar besar dan saudagar perantaraan maka terutama akan perlu berturut-turut tarip yang dinaikkan dan tarip yang direndahkan.

Dengan penyerahan langsung oleh pabrikan kepada pemakai maka bukan saja Negeri kehilangan pajak, yang semestinya harus dikenakan untuk satu atau beberapa mata rantai di antaranya, akan tetapi penghematan pajak ini memungkinkan pabrikan pula menjual barang lebih murah kepada pemakai dari pada pengusaha lainnya, sehingga akan timbul tendenz, di mana mungkin, memendekkan lajur-perusahaan dengan melampaui mata rantai antara pabrikan dan pemakai.

Juga menyamaratakan persentase untuk saudagar besar dan pengusaha lainya, mungkin mengakibatkan bahwa akan diichtiarkan melewati dagang-besar untuk menghindarkan kenaikan harga disebabkan adanya pajak peredaran.

Akan tetapi mengadakan bermacam tarip akan memberi banyak kesulitan.

Terutama dikemukakan di sini kesulitan memberi jawaban atas pertanyaan bilakah seseorang pengusaha dalam arti kata Undang-undang harus dianggap pabrikan.

Bermacam tarip juga memberi kesulitan dalam hal-hal yang banyak terjadi dalam hal mana pengusaha, maupun sebagai saudagar besar ataupun sebagai saudagar kecil melakukan penyerahan. Juga tidak dapat dielakkan memecah penjualan dalam golongan sebagai apa pengusaha itu melakukan penyerahan itu. Dalam banyak hal pemecahan penjualan itu sulit sekali dilakukan dan achirnya hasilnya tidak akan lain dari compromis.

Oleh karena alat penilikan dalam tahun-tahun pertama tidak akan cukup, maka andaikan diadakan tarip rendah untuk pedagang besar, perlu mendapat perhatian kemungkinan akan melepaskan diri dari pajak secara besarbesaran dengan mempergunakan tarip rendah tadi, sedangpun seharusnya mempergunakan tarip biasa.

Kesulitan dalam praktek untuk memungut pajak dari beratus ribu pengusaha kecil seperti kaum tani dan pedagang-pedagang dijalanan, memaksa mencari jalan untuk mengecualikan pengusaha kecil ini.

Pemecahan soal ini didapat - setelah kemungkinan-kemungkinan yang lain dipikirkan - dengan cara menyusun peraturan tentang tarip. Dengan menghitung pajak peredaran atas penjualan tahunan dikurangi dengan jumlah


GLYPH&lt;31&gt; 4 000.- maka tercapai bahwa semua pengusaha yang penjualannya terjumlah GLYPH&lt;31&gt; 4 000.- atau kurang tidak dikenakan pajak peredaran, sedangkan pajak peredaran yang harus dibayar oleh pengusaha lainnya berhubung dengan besarnya penjualan naik dari nol sampai tiga persen, seperti ternyata dari pada daftar berikut :

| penjualan-setahun | pajak peredaran | % dari penjualan |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| 4,000.- | --- | --- |
| 5,000.- | 30.- | 0.6 |
| 6,000.- | 60.- | 1 |
| 7,000.- | 180.- | 1.8 |
| 20,000.- | 480.- | 2.4 |
| 50,000.- | 1,380.- | ± 2.8 |
| 100,000.- | 2,880.- | ± 2.9 |
| 1,000,000.- | 29,880.- | ± 3 |

Pemecahan soal itu berarti bahwa pajak peredaran sejumlah GLYPH&lt;31&gt; 120.-(30% dari GLYPH&lt;31&gt; 4 000.-) tidak ditagih. Pengurangan tarip ini untuk golongan pengusaha yang belum termasuk besar memberi keuntungan bahwa kemungkinan tentang penagihan menjadi diperbesar.

Betul juga pajak peredaran itu masuk ke dalam harga barang-barang dan jasa sehingga pajak itu sebenarnya tidak dipikul oleh pengusaha dan hanya ditagih oleh pengusaha itu dengan kewajiban menyetornya ke dalam Kas Negeri; akan tetapi ini tidak berarti bahwa penagihan akan mudah saja dilakukan, bahkan dalam praktek akan sangat sulit, atau tidak mungkin sama sekali meminta kepada pengusaha-pengusaha kecil supaya pajak yang telah dipungut itu disediakannya sepenuhnya sampai tanggal penyetoran yang diwajibk