PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 43 Tahun 1998 tentang UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT (berlaku 28 Februari 1997)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat diperlukan sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
5. 4.
6. Undang- ...
Mengingat
: 1.
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG UPAYA PENINGKATAN
: KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dengan Peratuan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:
- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental.
2. Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
3. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapat kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
4. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
5. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
6. Rehabilitasi medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang cacat dapat mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungkin.
7. Rehabilitasi pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang cacat dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
8. Rehabilitasi pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu agar penyandang cacat dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
9. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang cacat dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, yang memperkerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara.
11. Pengusaha adalah:
- a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesejahteraan sosial.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penentuan jenis dan tingkat derajat kecacatan yang disandang oleh seseorang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dilaksanakan melalui :
- a. kesamaan kesempatan;
- b. rehabilitasi;
- c. bantuan sosial;
- d. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
KESAMAAN KESEMPATAN
Bagian Pertama
Umum
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 5
Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 6
Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat, agar dapat berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 7
Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.
Bagian Kedua
Aksesibilitas
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 8
Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 9
Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 10
Penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk:
- a. fisik;
- b. non fisik.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 11
- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
- b. aksesibilitas pada jalan umum;
- c. aksesibilitas pada pertamanan dan permakaman umum;
- d. aksesibilitas pada angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. pelayanan informasi;
- b. pelayanan khusus.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 12
Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan :
- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
- b. pintu, tangga. lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. toilet;
- e. tempat minum;
- f. tempat telepon;
- g. peringatan darurat;
- h. tanda-tanda atau signage.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 13
Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke, dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda;
- i. terowongan penyeberangan.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 14
Aksesibilitas pada pertamanan dan permakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan permakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. tempat telepon;
- f. toilet;
- g. tanda-tanda atau signage.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 15
Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk;
- c. tanda-tanda atau signage.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 16
Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada penyandang cacat berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan permakaman umum, dan angkutan umum.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 17
Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang cacat dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan permakaman umum, dan angkutan umum.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 18
Standardisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 ditetapkan oleh Menteri dan Menteri lain baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 19
Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah dan masyarakat.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 20
- (1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah dan masyarakat dilaksanakan secara bertahap dengan
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 21
Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas, wajib dilengkapi dengan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 22
- (1) Pengawasan dan pengendalian penyediaan aksesibilitas dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Pengawasan dan pengendalian penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 23
Setiap penyandang cacat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 24
- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 25
- (1) Penyandang cacat yang karena jenis dan derajat kecacatannya tidak dapat mengikuti pendidikan yang diselenggarakan untuk peserta didik pada umumnya, diberikan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang cacat.
- (2) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
Kesamaan Kesempatan Dalam Ketenagakerjaan
Paragraf Kesatu
Tenaga Kerja Penyandang Cacat
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 26
Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga kerja penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 27
Pengusaha wajib memberikan perlakuan yang sama kepada pekerja penyandang cacat.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 28
Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 29
- (1) Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahannnya, bagi yang memiliki pekerja kurang dari 100 (seratus) orang tetapi usaha yang dilakukannya menggunakan teknologi tinggi.
- (2) Penggunaan teknologi tinggi dalam usaha dan jumlah rasio pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 30
- (1) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi penyandang cacat ditetapkan dengan
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 31
Setiap pekerja penyandang cacat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf Kedua Iklim Usaha
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 32
- (1) Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi penyandang cacat yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha bagi penyandnag cacat oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 33
Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi penyandang cacat.
BAB II - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 34
- (1) Dalam rangka mewujudkan iklim usaha bagi penyandang cacat, kepada penyandang cacat yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian yang melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan oleh Menteri.
- (2) Bantuan bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. permodalan;
- b. fasilitas usaha;
- c. jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
REHABILITASI
Bagian Pertama
Umum
BAB III - REHABILITASI
Pasal 35
Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.
BAB III - REHABILITASI
Pasal 36
Rehabilitasi bagi penyandang cacat meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan dan sosial.
BAB III - REHABILITASI
Pasal 37
- (1) Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - REHABILITASI
Pasal 38
- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi yang dilaksanakan secara terpadu dalam satu atap oleh masyarakat hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan, dan pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri lain terkait dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.
BAB III - REHABILITASI
Pasal 39
- (1) Terhadap penyandang cacat yang tidak mampu dapat memperoleh keringanan pembiayaan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan ketidakmampuan seorang penyandang cacat ditetapkan oleh Menteri.
BAB III - REHABILITASI
Pasal 40
- (1) Pelaksanaan rehabilitasi yang diperuntukkan bagi anggota atau yang dipersamakan dengan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dilakukan dengan
BAB III - REHABILITASI
Pasal 41
Rehabilitasi medik dimaksudkan agar penyandang cacat dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.
BAB III - REHABILITASI
Pasal 42
Rehabilitasi medik dilakukan dengan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik yang berupa pelayanan:
- a. dokter;
- b. psikologi;
- c. fisioterapi;
- d. okupasi terapi;
- e. terapi wicara;
- f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
- g. sosial medik;
- h. pelayanan medik lainnya.
BAB III - REHABILITASI
Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi medik bagi penyandang cacat diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dengan
BAB III - REHABILITASI
Pasal 44
Rehabilitasi pendidikan dimaksudkan agar penyandang cacat dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
BAB III - REHABILITASI
Pasal 45
Rehabilitasi pendidikan dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.
BAB III - REHABILITASI
Pasal 46
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi pendidikan bagi penyandang cacat diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dengan
BAB III - REHABILITASI
Pasal 47
Rehabilitasi pelatihan dimaksudkan agar penyandang cacat dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
BAB III - REHABILITASI
Pasal 48
Rehabilitasi pelatihan dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan yang berupa:
- a. asesmen pelatihan;
- b. bimbingan dan penyuluhan jabatan;
- c. latihan keterampilan dan permagangan;
- d. penempatan;
- e. pembinaan lanjut.
BAB III - REHABILITASI
Pasal 49
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi pelatihan bagi penyandang cacat diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan
BAB III - REHABILITASI
Pasal 50
Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
BAB III - REHABILITASI
Pasal 51
Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial yang berupa:
- a. motivasi dan diagnosa psikososial;
- b. bimbingan mental;
- c. bimbingan fisik;
- d. bimbingan sosial;
- e. bimbingan keterampilan;
- f. terapi penunjang;
- g. bimbingan resosialisasi;
- h. bimbingan dan pembinaan usaha;
- i. bimbingan lanjut.
BAB III - REHABILITASI
Pasal 52
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat diatur oleh Menteri.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 53
Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang cacat agar dapat berupa meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 54
Bantuan sosial bagi penyandang cacat bertujuan untuk:
- a. memenuhi kebutuhan hidupan dasar penyandang cacat;
- b. mengembangan usaha dalam rangka kemandirian penyandang cacat;
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 55
Bantuan sosial diberikan kepada:
- a. penyandang cacat yang tidak mampu, sudah direhabilitasi, dan belum bekerja;
- b. penyandang cacat yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan, dan belum bekerja.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 56
Bantuan sosial diberikan dalam bentuk:
- a. materiil;
- b. finansial;
- c. fasilitas pelayanan;
- d. informasi.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 57
- (1) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 oleh Menteri, sifatnya tidak tetap dan dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan bantuan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.
BAB V - PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 58
Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang cacat dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.
BAB V - PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 59
Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan kepada penyandang cacat yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
BAB V - PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 64
Peran masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandnag cacat.
BAB V - PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 65
Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang sosial.
BAB V - PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 66
Peran masyarakat dilakukan melalui:
- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di bidang kesejahteraan sosial penyandang cacat;
- b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang cacat;
- c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang cacat;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat;
- e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi penyandang cacat;
- 24 -
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi penyandang cacat;
- h. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandnag cacat;
- i. kegiatan lain dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.
BAB V - PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 67
- (1) Peran masyarakat dapat bersifat wajib atau sukarela;
- (2) Peran masyarakat yang bersifat wajib dilaksanakan
BAB V - PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 68
- (1) Menteri menyebarluaskan informasi mengenai peran masyarakat dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.
BAB V - PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 69
Peran masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dilaksanakan dengan berpedoman kepada kebijaksanaan Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - KOORDINASI
Pasal 70
Dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dibentuk lembaga koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.
BAB VII - KOORDINASI
Pasal 71
Lembaga koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan lembaga yang bersifat non struktural yang dipimpin oleh Menteri yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, pengusaha, tenaga ahli, tokoh masyarakat, dan organisasi yang bergerak di bidang sosial.
BAB VII - KOORDINASI
Pasal 72
Lembaga koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandnag cacat bertugas menyusun kebijaksanaan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial.
BAB VII - KOORDINASI
Pasal 73
Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Bagian Pertama
Pembinaan
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 74
Pemerintah dan masyarakat melakukan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 75
Pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat oleh Pemerintah dilaksanakan melalui:
- a. penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan;
- b. penyuluhan;
- c. bimbingan;
- d. pemberian bantuan;
- e. perizinan.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 76
Pembinaan melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dilaksanakan dengan menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 77
Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dilakukan untuk:
- a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap penyandang cacat;
- b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.
- c. meningkatkan peran para penyandang cacat dalam pembangunan nasional.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 78
Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan penyandang cacat secara optimal.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 79
Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dilakukan untuk:
- a. membantu penyandang cacat agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya;
- b. membantu penyandang cacat agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 80
Pembinaan melalui perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e dilakukan dengan:
- a. penetapan peraturan perundang-undangan yang mempersyaratkan pengadaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dalam pemberian ijin untuk mendirikan bangunan atau ijin lainnya;
- b. memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang cacat.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 81
- (1) Pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial oleh masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan atau penyelenggara kegiatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat terhadap unit kerja pelaksana kegiatan yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 82
- (1) Dalam rangka pembinaan, Menteri dapat melakukan kerja sama dengan badan atau lembaga internasional dan/atau instansi Pemerintah asing berkenaan dengan upaya peningkatan kesejakteraan sosial penyandang cacat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 83
- (1) Dalam rangka pembinaan, Menteri dapat memberikan penghargaa kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. piagam atau sertifikat;
- b. lencana atau medali kepedulian;
- c. tropy atau miniatur kemanusiaan;
- d. insentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 84
Pemerintah melakukan pengawasan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 85
Pengawasan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 86
Segala ketentuan yang berkaitan dengan usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti/diubah
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87
Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3179) dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
BAB IX ...
Agar ...
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pada tanggal 21 Maret 1998 ttd.
SAADILLAH MURSJID
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Maret 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR 43 TAHUN 1998
## TENTANG
## UPAYA PENINGKATAN
## KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT
## UMUM
Dalam pembangunan nasional, penyandang cacat mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Oleh karena itu peran penyandang cacat dalam pembangunan nasional perlu untuk lebih ditingkatkan serta didayagunakan seoptimal mungkin.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diundangkan pada tanggal 28 Februari 1997 merupakan suatu bentuk upaya dari Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk meningkatkan peran penyandang cacat dalam pembangunan nasional. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tersebut menitikberatkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di segala aspek kehidupan dan penghidupan guna mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat.
Untuk melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyadang Cacat mengamanatkan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberikan kejelasan serta menjabarkan secara utuh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tersebut berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat agar pelaksanaannya dapat memberikan hasil yang optimal sehingga dapat terwujud kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat.
Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi kesamaan kesempatan, rehabilitasi, pemberian bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama dari Pemerintah, masyarakat, keluarga dan penyandang cacat sendiri.
Kesamaan kesempatan diwujudkan melalui penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat baik yang berbentuk fisik maupun yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum.
Pengaturan mengenai pembinaan dimaksudkan agar pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan Pemerintah.
Selain hal tersebut di atas, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai pengawasan, lembaga koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.
## PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas Angka 11 Cukup jelas Angka 12 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Jenis kecacatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah terdiri dari cacat fisik, cacat mental dan cacat fisik dan mental. Penentuan jenis dan tingkat derajat kecacatan yang dimaksud dalam Pasal ini dilakukan apabila terjadi keragu-raguan tentang kecacatan yang disandang seseorang.
PENJELASAN
Pasal 3
Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila. Penjelasan pengertian kesejahteraan sosial ini berlaku seterusnya untuk pengertian yang sama, kecuali ditentukan lain dalam penjelasan Peraturan Pemerintah ini.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Yang dimaksud dengan aspek kehidupan dan penghidupan meliputi antara lain aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi dan informasi. Penjelasan pengertian aspek kehidupan dan penghidupan ini berlaku seterusnya untuk pengertian yang sama, kecuali ditentukan lain dalam penjelasan Peraturan Pemerintah ini.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
... Pelayanan khusus misalnya tempat loket penjualan tiket angkutan umum yang diperuntukkan khusus bagi penyandang cacat.
PENJELASAN
Pasal 8
Kewajiban penyediaan aksesibilitas yang dimaksud dalam Pasal ini tidak dikenakan sanksi pidana, namun dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 9
Dengan adanya aksesibilitas, maka penyandang cacat dapat memperoleh dan memanfaatkan kesamaan kesempatan seperti anggota masyarakat lainnya dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan sehingga dapat menunjang mobilitas dan kemandirian penyandang cacat.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Pelayanan informasi dapat diberikan melalui antara lain suara, bunyi, atau tulisan yang diperuntukkan bagi penyandang cacat.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Yang dimaksud dengan Menteri lain adalah para Menteri selain Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesejahteraan sosial, yang bidang tugas dan fungsinya terkait secara langsung dalam pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. Penjelasan pengertian Menteri lain berlaku seterusnya untuk pengertian yang sama, kecuali ditentukan lain dalam penjelasan Peraturan Pemerintah ini. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan penyediaan aksesibilitas yang dilakukan secara bertahap adalah dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah dan masyarakat serta didasarkan kepada kebutuhan dan prioritas penyandang cacat. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
... Sedangkan yang dimaksud dengan satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidian Nasional.
PENJELASAN
Pasal 21
Penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum yang telah ada tersebut pelaksanaannya secara bertahap serta memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang cacat. Sekalipun secara bertahap, penyediaan aksesibilitas tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara/pengelola sarana dan prasarana umum.
PENJELASAN
Pasal 22
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Perlakuan yang sama dimaksudkan agar penyandang cacat sebagai peserta didik mendapatkan kesamaan perlakuan sebagaimana peserta didik lainnya, termasuk di dalamnya kesamaan perlakuan untuk mendapatkan sarana dan prasana pendidikan.
PENJELASAN
Pasal 24
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan penyelenggara satuan pendidikan adalah Pemerintah atau masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25
## Ayat (1) Pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang cacat adalah pendidikan luar biasa. Yang dimaksud dengan pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental. ## Ayat (2) Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ayat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
PENJELASAN
Pasal 26
Ketentuan dalam Pasal ini mempertegas kembali ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras - 9 - dan agama, sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan. Hal ini termasuk tenaga kerja penyandang cacat.
PENJELASAN
Pasal 27
Ketentuan dalam Pasal ini mempertegas kembali ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini pengusaha wajib memberikan tanggung jawab dan hak-hak pekerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, dan agama. Hal ini termasuk pekerja penyandang cacat.
PENJELASAN
Pasal 28
Keharusan mempekerjakan penyandang cacat pada perusahaan oleh pengusaha adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
PENJELASAN
Pasal 29
Ayat (1) Cukup jelas. Lihat penjelasan Pasal 28 Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Setiap penyandang cacat yang boleh melakukan pekerjaan adalah penyandang cacat yang sehat jasmani dan rohani. Pernyataan sehat dinyatakan dalam surat keterangan dokter. Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal ini adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang ketenagakerjaan.
PENJELASAN
Pasal 32
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Penumbuhan iklim usaha telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan Pemerintah, antara lain Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Pelaksanaan penumbuhan iklim usaha bagi penyandang cacat didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan Pemerintah yang ada juga kondisi serta keterampilan dan/atau keahlian penyandang cacat yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34
Ayat (1) Cukup jelas. Bantuan yang diberikan oleh Menteri merupakan stimulan untuk mendorong dan menggiatkan penyandang cacat dalam menciptakan dan mengembangkan lapangan pekerjaan bagi penyandang cacat. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35
Yang dimaksud dengan fungsi sosial adalah kemampuan dan peran seseorang untuk berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi dalam hidup bermasyarakat secara wajar.
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan fasilitas rehabilitasi adalah sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi, antara lain pusat rehabilitasi, panti sosial, rumah sakit, lembaga pelatihan dan unit rehabilitasi sosial keliling. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37
... Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan rehabilitasi yang dilaksanakan secara terpadu adalah penanganan rehabilitasinya baik medik, pendidikan, pelatihan, dan sosial dilakukan sebagai satu kesatuan di dalam satu lembaga rehabilitasi. ## Ayat (2) Menteri lain terkait dalam Pasal ini adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.
PENJELASAN
Pasal 39
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan tidak mampu adalah tidak mampu dari segi kondisi serta keadaan finansial untuk membiayai pelaksanaan rehabilitasi. Keringanan pembiayaan dapat seluruh atau sebagaian biaya pelaksanaan rehabilitasi.
PENJELASAN
Pasal 40
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 40
... Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan pelaksanaannya.
PENJELASAN
Pasal 41
Yang dimaksud dengan kemampuan fungsional secara maksimal adalah dapat melaksanakan fungsi organ tubuhnya dalam rangka melaksanakan kegiatan dengan selayaknya sesuai dengan kecacatan yang disandang.
PENJELASAN
Pasal 42
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 43
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal ini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, beserta peraturan pelaksanaannya.
PENJELASAN
Pasal 44
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 45
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 46
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal ini adalah
PENJELASAN
Pasal 47
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 48
## Huruf a Asesmen pelatihan dimaksudkan sebagai kegiatan pendaftaran bagi penyandang cacat dalam rangka menemukenali bakat, minat untuk menentukan jenis keterampilan yang akan diberikan. ## Huruf b Bimbingan dan penyuluhan jabatan dimaksudkan sebagai proses pemberian penerangan tentang potensi diri yang meliputi intelegensia, bakat, minat, dan kepribadian. ## Huruf c Latihan keterampilan ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan mutu/kualitas tenaga kerja penyandang cacat agar pemakai jasa tenaga kerja penyandang cacat merasa saling membutuhkan dan ditangani secara profesional. ## Huruf d Penempatan di sini dimaksudkan sebagai upaya penggunaan tenaga kerja penyandang cacat secara optimal dan produktif berdasarkan prinsip penempatan tenaga kerja yang tepat pada pekerjaannya. ## Huruf e Pembinaan lanjut ini dimaksudkan sebagai upaya pemantapan dan pengembangan kemampuan penyandang cacat.
PENJELASAN
Pasal 49
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 50
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 51
Huruf a Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan/ mendorong penyandang cacat dalam mengikuti program rehabilitasi sosial. ## Huruf b Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong kemauan dan kemampuan penerimaan pelayanan serta pembinaan ketaqwaan. ## Huruf c Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara kesehatan jasmani dan perkembangannya. ## Huruf d Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kemampuan peserta latihan secara perseroan agar dapat meng