PERATURAN BUPATI MA Nomor 36 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABAWNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ~ 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tah~n 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkrt Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten~g kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, seri:a tata kerja perangkat daerah;
- b. I bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeraturJn Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugks dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daeral1 KabupatJn Tabalong; I
2. Mengingat I 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tent~g Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daereili Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II TabaioJg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19~5 Nomor 51, Tambahan Lembaran \_ Negara \_ Republfk Indonesia Nomor 2756}; ,\_
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembarctn Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom~r 5234); I
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatllrr Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah~ 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republ~k Indonesia Nomor 5494); I
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent:al'fg Pemerintahan Daerah (Lembaran - : Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar+ Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong;
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong:
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
- 4 Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabalong.
- 6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
- Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong:
- 7 Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
- 9 Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
- 11 Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. pada
10. Subbagian adalah Subbagian Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. pada
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II KEDUDUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan jawab kepada bupati. bertanggung
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
4. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- C. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;
7. d pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada organisasi perangkat daerah; dan
8. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
3. 1 Bagian Pemerintahan, terdiri atas:
- a) Subbagian Pemerintahan Umum;
- b) Subbagian Otonomi Daerah; dan
6. 2 Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
- c) Subbagian Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama;
- a) Subbagian Kemasyarakatan;
- c) Subbagian Kesehatan dan Tenaga Kerja;
- b) Subbagian Pendidikan dan Pariwisata; dan
11. 3 Bagian Hukum, terdiri atas:
- b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
13. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan;
- c) Subbagian Dokumentasi Hukum;
15. 1 Bagian Perekonomian dan Sumber Alam, terdiri atas: Daya
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
- a) Subbagian Produksi;
- c) Subbagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral;
- b) Subbagian Sarana Perekonomian; dan
20. 2 Bagian Pelayanan pengadaan, terdiri atas:
- b) Subbagian Pelelangan;
- a) Subbagian Verifikasi Advokasi; dan dan
23. 3 Bagian Perencanaan Keuangan, terdiri atas: dan
- a) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b) Subbagian Administrasi Pembangunan; dan
2. C Asisten Administrasi Umum, membawahi:
- c) Subbagian Keuangan;
4. 1 Bagian Umum dan Rumah Tangga, terdiri atas:
- b) Subbagian Perlengkapan; dan
- a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- c) Subbagian Rumah Tangga;
- a) Subbagian Peliputan;
9. 2 Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
- b) Subbagian Dokumentasi; dan
11. 3 Bagian Organisasi, terdiri atas:
- c) Subbagian Protokol;
- a) Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
- c) Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik;
- b) Subbagian Pengembangan Kinerja; dan
16. d Staf Ahli;
- e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

## Pasal 4

## Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Asisten yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum serta SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
4. b pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
5. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
6. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
7. e pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
8. d pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan penyusunan peraturan perundang undangan; dan

dengan bidang tugasnya.

- a Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 4) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan dan memberikan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, meliputi urusan:
- b Inspektorat;
- d Kepemudaan dan Olahraga;
- Kebudayaan;
- e Kesehatan;
- f. Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- h Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g Pariwisata;
- i Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Pendidikan;
- k Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
1. Sosial
- m Tenaga Kerja;
- n. Transmigrasi;
- 0 koordinasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat Daerah meliputi Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Hukum;
- 9 mengoordinasikan dan memberikan pelayanan administratif terhadap Inspektorat Kabupaten dalam pelaksananan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- p mengoordinasikan dan memberikan pelayanan administratif terhadap Sekretariat DPRD dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD; dan

## Paragraf 1 Bagian Pemerintahan

## Pasal 5

- (1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan umum, aparatur pemerintahan dan otonomi daerah;
8. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi: pada
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan, kependudukan, administrasi aparatur pemerintahan daerah dan otonomi daerah;
5. d pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber aparatur di bidang administrasi daya
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan;

pemerintahan; dan

- e pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 2 Bagian Kesejahteraan Rakyat Pasal 6

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber di bidang agama, kepemudaan dan olahraga, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi. daya
2. a perumusan kebijakan di bidang agama, kepemudaan dan olahraga, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang agama, kepemudaan dan olahraga, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi
5. d pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber aparatur dan pengelolaan keuangan di bidang agama, kepemudaan dan olahraga, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi; dan daya
6. C pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang agama, kepemudaan dan olahraga, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi
7. e pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 3

## Bagian Hukum Pasal 7

- 1) Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber di bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum. daya

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
2. a pelaksanaan perumusan kebijakan produk hukum dan telaahan hukum;
3. b pelaksanaan perumusan penyusunan produk hukum kabupaten baik yang bersifat pengaturan (regeling) maupun penetapan (beschikking);
- d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum; dan
5. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur di lingkungan pemerintah kabupaten;
6. e pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Kedua Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pasal 8

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Asisten yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perekonomian, infrastruktur dan sumber serta pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. daya
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi: pada
4. b pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
8. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang perekonomian, infrastruktur dan sumber serta pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah; daya
6. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
7. e pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
8. d pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian, infrastruktur dan sumber serta pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah; dan daya
- 4) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengoordinasikan dan memberikan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, meliputi urusan:
10. b Kehutanan;
- a. Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Perikanan;
- d Komunikasi dan Informatika;
- e Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- g Pangan;
- f. Lingkungan Hidup;
- h Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- i Penanaman Modal;
- Perdagangan;
- 1 Perindustrian;
- k. Perhubungan;
- m Persandian;
- n. Pertanahan;
- 0 Pertanian;
- p. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- r koordinasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat Daerah meliputi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pelayanan pengadaan, dan Bagian Pembangunan dan Keuangan.
- 9 Statistik; dan

## Paragraf 1

Bagian Perekonomian dan Sumber Alam Daya

## Pasal 9

- (1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang produksi, penanaman modal dan BUMD, sarana perekonomian dan sumber alam. daya
8. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi perekonomian dan sumber alam; daya
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
4. b pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang produksi, penanaman modal dan BUMD, sarana perekonomian dan sumber alam; daya
5. d pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam; dan
6. C pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang produksi, penanaman modal dan BUMD , serta sarana perekonomian dan sumber alam; daya
7. e pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 2 Bagian Pelayanan Pengadaan

## Pasal 10

- (1) Bagian Pelayanan pengadaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber di bidang pengelolaan dan pengadaan barang. daya
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian pelayanan pengadaan menyelenggarakan fungsi: pada
3. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; pengelolaan dan pengadaan barang;
4. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengadaan barang;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan layanan pengadaan;
6. e pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
7. d pelaksanaan pembinaan teknis di bidang administrasi layanan pengadaan; dan

## Paragraf 3 Bagian Perencanaan dan Keuangan

## Pasal 11

- (1) Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang administrasi Perencanaan dan administrasi keuangan
2. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi perencanaan dan administrasi keuangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
4. b pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang administrasi perencanaan dan administrasi keuangan;
5. d pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber aparatur di bidang administrasi perencanaan dan administrasi keuangan; dan daya
6. pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi perencanaan dan administrasi keuangan;
7. e pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Ketiga

## Asisten Administrasi Umum

Pasal 12

- (1) Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Asisten yang

- berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. (2) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, keprotokolan, kehumasan serta dukungan penyelenggaraan pemeritahan daerah oleh sekretariat daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum;
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang hubungan masyarakat, protokol, organisasi; kepegawaian, keuangan, dan bidang umum;
- pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum;
- e pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang hubungan masyarakat, protokol, organisasi, kepegawaian, keuangan, dan bidang umum; dan
- (4) Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan dan memberikan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, meliputi urusan:
- b Keuangan;
- 8 Kepegawaian dan Diklat;
- C. Penelitian dan Pengembangan;
- d Perencanaan;
- e Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- f koordinasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat Daerah meliputi Bagian Umum dan Rumah Tangga, Bagian Hubungan Masyarakat, dan Bagian Organisasi.

## Paragraf 1

## Bagian Umum dan Rumah Tangga

## Pasal 13

- 1) Bagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber di bidang kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan administrasi aset Sekretariat Daerah, serta arsip ekspedisi. daya
2. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah, arsip
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

dan ekspedisi;

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah, arsip dan ekspedisi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah, arsip dan ekspedisi;
- d pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya dibidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah, arsip dan ekspedisi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 2

## Pasal 14

## Bagian Hubungan Masyarakat

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang kehumasan.
2. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi kehumasan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian hubungan masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan kerja sama, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian kehumasan;
5. d pelaksanaan pemrosesan administrasi perijinan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat dan pegawai pemerintah daerah, pimpinan serta anggota DPRD;
- C. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya di bidang kehumasan;
7. e pelaksanaan juru bicara bupati / wakil bupati dan pemerintah kabupaten;
8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengumpulan dan penyaringan informasi; media, dokumentasi dan protokol; dan
- f. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
10. h pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

## Paragraf 3 Bagian Organisasi

- (1) Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang kelembagaan, tata laksana,

## Pasal 15

analisis jabatan dan kepegawaian, administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi.

- a pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang organisasi, analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian organisasi menyelenggarakan fungsi: pada
- b pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan;
- d pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;
- ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis; administrasi serta sumber di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi; dan daya
- f pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V STAF AHLI Pasal 16

- 1) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara adminsitratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud (1) terdiri atas: pada ayat
3. b Staf ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
4. a Staf ahli bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
- C. Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

## Pasal 17

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati sesuai bidang keahliannya;
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi, staf ahli bupati dibantu oleh subbagian tata usaha bagian umum dan rumah tangga sekretariat daerah. pada

## BAB VI

## JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 18

Pada Sekretariat Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA KERJA Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik di lingkungan Sekretariat Daerah maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Sekretariat Daerah dan

## Pasal 20

Sekretaris Daerah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melelui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## Pasal 21

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## JABATAN DAN ESELON

Pasal 24

- (2) Asisten dan Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon Ila atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
3. (3} Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon atau jabatan administrator\_
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum

diberlakukannya Peraturan Bupati ini, menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini. tetap

## BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:


2016

Diundangkan di Tanjung tanggal 05 Desember pada

2016

KREYARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

2

SETDA

H. ABDULMUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR A B ALo