PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 62 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang :
- Mengingat :
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
SALINAN
Menetapkan :
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN
Pasal 2
- (1) Badan merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN
Pasal 3
- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- d. Pembinaan teknis peyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendapatan Daerah, membawahi :
1. Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah;
2. Sub Bidang Dana Perimbangan; dan
3. Sub Bidang Penatausahaan Pendapatan Daerah.
- d. Bidang Anggaran, membawahi :
1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
2. Sub Bidang Pembinaan Anggaran.
3. Sub Bidang Teknologi Informasi Keuangan Daerah
- e. Bidang Perbendaharaan, membawahi
1. Sub Bidang Belanja Pegawai;
2. Sub Bidang Belanja Non Pegawai; dan
3. Sub Bidang Pengendalian Kas Umum daerah.
- f. Bidang Akuntansi, membawahi :
1. Sub Bidang Akuntansi;
2. Sub Bidang Pengumpulan dan Analisis Data; dan
3. Sub Bidang Pelaporan.
- g. Bidang Barang Milik Daerah, membawahi :
1. Sub Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah;
2. Sub Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah; dan
3. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- h. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, membawahi :
1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
2. Sub Bidang Pelayanan dan Penagihan; dan
3. Sub Bidang Pengolahan Data Informasi dan Penetapan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- j. Unit Pelaksanaan Teknis Badan
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh Bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

## Bagian Kesatu Kepala Badan

## Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan barang milik daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan barang milik daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan barang milik daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan barang milik daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Barang Milik daerah; dan
- e. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan badan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pendapatan, pengelola keuangan dan barang milik daerah;
- c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan barang milik daerah;
- d. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. membuat dan menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- g. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dalam rangka meningkatkan kekayaan daerah;
- h. membagi tugas atau kegiatan pada bawahan sekaligus memberi petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- j. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Badan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- b. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sekretariat dan lingkup Badan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretariat yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan;
- c. menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- d. merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
- e. mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Badan;
- f. menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
- g. menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;

h. menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;

- i. melaksanakan pengadaan kendaraan Dinas yang berasal dari dana APBD dan APBN;
- j. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- l. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sekretariat berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

## Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di sub bagian umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan badan; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan sub bagian umum dan kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- e. memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
- f. melaksanakan pengadaan peralatan kantor sebagai penunjang kelancaran tugas;
- g. menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Badan;
- h. mengumpulkan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja di lingkungan Badan;
- i. melaksanakan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara umum di lingkungan Badan;

- j. menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan masalah;
- k. menyiapkan bahan dalam rangka pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana APBD dan APBN;
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

## Sub Bagian Perencanaan

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahanan data, penyusunan rencana kegiatan dan program kerjasama teknis, rutin dan pembangunan, perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup badan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang rencana, monitoring dan evaluasi;
- c. pengolahan, penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di lingkungan Sekretariat dan di lingkungan Badan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas :
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang perencanaan;
- b. mengumpulkan dan mengolah serta menyajikan data bidang perencanaan;
- c. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan program badan, semester dan tahunan pelaksanaan program perencanaan;
- e. menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perencanaan;
- f. menyiapkan bahan dalam perencanaan program pembangunan bidang pendapatan, pengelola keuangan dan barang milik daerah;
- g. menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembangunan dalam bidang pendapatan, pengelola keuangan dan barang milik daerah;

- h. menyiapkan bahan dan menyusun informasi serta mengolah data yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan program badan;
- i. menyiapkan bahan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana kegiatan yang telah diprogramkan;
- j. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- l. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Perencanaan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 9

## Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melakukan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan administrasi keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan anggaran di lingkungan badan;
- c. penyusunan laporan keuangan badan dan pelayanan bidang keuangan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di sub bagian keuangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang keuangan;
- b. melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan perbendaharaan;
- c. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) pengadan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- d. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan bendahara pengeluaran;
- e. melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);
- f. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- h. melaksanakan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- j. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- l. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Keuangan berdasarkan sasaran kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Bidang Pendapatan Daerah

## Pasal 10

- (1) Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pendapatan daerah; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendapatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pendapatan daerah mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyusun rencana serta progam kerja di Bidang Pendapatan daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pendapatan daerah;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pendapatan daerah;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan dana perimbangan;
- e. menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai sistem pendapatan daerah guna menunjang peningkatan pendapatan asli daerah;
- f. melakukan koordinasi perencanaan dan pengawasan atas penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. merencanakan, mengorganisir, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;

- h. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- j. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11

Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah

- (1) Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan asli daerah;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan asli daerah;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang pendapatan asli daerah; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendapatan asli daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusunrencana kerja di Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pendapatan asli daerah;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah;
- d. melakukan kegiatan perencanaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;
- e. melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan dan penetapan terhadap objek dan subek pajak dan retribusi daerah;
- f. mengkoordinasikan target dan seluruh penerimaan PAD yang dilakukan oleh badan/instansi, badan, kantor, bagian dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. melakukan inventarisasi pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan wajib pajak dan retribusi daerah;
- h. menyusun data potensi pajak dan retribusi daerah;

- i. melakukan analisis, perhitungan, penetapan serta jumlah angsuran pemungutan/pembayaran, penyetoran atas permohonan wajib pajak atau retribusi daerah yang disetujui;
- j. melakukan kegiatan evaluasi dan pemantauan di lapangan untuk bahan penilaian dalam rangka intensifikasi pendapatan asli daerah;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- l. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

Sub Bidang Dana Perimbangan

- (1) Sub Bidang Dana Perimbangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang dana perimbangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Dana Perimbangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang dana perimbangan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang dana perimbangan;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang dana perimbangan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang dana perimbangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di Sub Bidang Dana Perimbangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang dana perimbangan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang dana perimbangan;
- d. melakukan perencanaan mengenai perolehan dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak;
- e. menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- g. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bidang Dana Perimbangan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13 Sub Bidang Penatausahaan Pendapatan Daerah

- (1) Sub Bidang Penatausahaan Pendapatan daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penatausahaan pendapatan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sub Bidang Penatausahaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan pendapatan daerah.
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang penatausahaan pendapatan daerah.
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang penatausahaan pendapatan daerah.
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penatausahaan pendapatan daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di Sub Bidang Penatausahaan Pendapatan Daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang penatausahaan pendapatan daerah;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan tekhnis yang berhubungan dengan penatausahaan pendapatan;
- d. menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan pembinaan penatausahaan pendapatan;
- e. melaksanakan pembinaan dan bimbingan tekhnis, menyusun pedoman dan petunjuk tekhnis serta pedoman pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. menyusun daftar induk wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta menerbitkan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWP) dan nomor pokok wajib retribusi daerah (NPWP);
- g. menghimpun, menyiapkan mahan dan menyusun laporan realisasi Pendapatan Derah secara periodik;
- h. menginventarisasi permasalahan dalam pengelolaan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- i. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- j. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Penatausahaan Pendapatan Daerah, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pegawai negeri sipil;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan norma standar peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## Bagian Keempat Bidang Anggaran

## Pasal 14

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang anggaran;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang anggaran;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang anggaran; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang anggaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Anggaran mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bidang Anggaran yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang anggaran;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang anggaran;
- d. melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP), pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan menyiapkan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
- e. melaksanakan pembinaan anggaran kepada satuan kerja perangkat daerah maupun terhadap anggaran pendapatan belanja pekon;
- f. Melaksanakan penerapan sistem informasi keuangan daerah.
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaantugasdankegiatan yang telahdilaksanakankepadapimpinan;
- h. menilai prestasi kerja PNS dilingkup Bidang Anggaran berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 15

Sub Bidang Penyusunan Anggaran

- (1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang penyusunan anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan anggaran;

- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyusunan anggaran;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang penyusunan anggaran; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyusunan anggaran;
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di Sub Bidang Penyusunan Anggaran yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang penyusunan anggaran;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang penyusunan anggaran;
- d. melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD;
- e. menyiapkan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
- f. menyusun pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
- g. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan anggaran dan menyiapkan bahan pemecahan masalah;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- i. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 16

Sub Bidang Pembinaan Anggaran

- (1) Sub Bidang Pembinaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pembinaan anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembinaan Anggaran menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan anggaran;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan anggaran;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan anggaran; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan anggaran.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pembinaan Anggaran mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di Sub Bidang Pembinaan Anggaran yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan anggaran;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedomandan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pembinaan anggaran;
- d. menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
- e. menyiapkan bahan guna menyusun pedoman pelaksanaan APBD;
- f. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- h. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bidang Pembinaan Anggaran berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 17

Sub Bidang Teknologi Informasi Keuangan Daerah

- (1) Sub Bidang Teknologi Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam membantu pelaksanaan penerapan Teknologi informasi di bidang keuangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Teknologi Informasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi keuangan daerah;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang teknologi informasi keuangan daerah;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang teknologi informasi keuangan daerah; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang teknologi informasi keuangan daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang teknologi informasi keuangan daerah mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja di Sub Bidang Teknologi Informasi Keuangan Daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang teknologi informasi keuangan daerah;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang teknologi informasi keuangan daerah;
- d. menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi keuangan daerah;

- e. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan teknologi informasi keuangan daerah;
- f. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- h. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bidang Teknologi Informasi Keuangan Daerah berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Bagian Kelima Bidang Perbendaharaan

## Pasal 18

- (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas di bidang perbendaharaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang perbendaharaan;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang perbendaharaan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyusun rencana kerja serta program kerja di Bidang Perbendaharaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang perbendaharaan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang perbendaharaan;
- d. melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap belanja gaji dan tunjangan