PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 11 Tahun 2006 tentang PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN, (berlaku 1 Juni 2009)
Pembukaan
Mengingat
,,
BUPATI BAI-ANIGANI
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 11 TAHUN 2OO9
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN,
Menimbang '.
- a' bahwa untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan;
- 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Rangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1996 Nomor 99, tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3656);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembe-ntukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor" 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265); 2.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengin Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomoi 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a8a4; 3.
MenetaPkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan eangan (Lembaran Negara Re.publik lndonesia tahun 2OO2 Nomor 142' tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a254);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urrsan Pemerintahan antara Pemerintah' pemeriitanan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenTXotu (Lembaran Negara Re.pu.blik tnOon"sia Tahun 2OO7 Nomor 82' Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 5.
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 6.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun200BtentangUrusanPemerintahanyang Menjaoi fewenin!'n . Pemerintahan Daerah funrprt"n Balangari (Lemb.aran Daerah Kabupaten rirLrig;n Tahun" zcjoa Nomor 02' Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43); 7.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor' 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan' Organ'sasi dan Tata Kerja Perangk-at Daerah -Kabupaten Balangan ti"rurtrn or"irn" Kabupaten Balangan.r{'Yn 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44); 8.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI DEWAN KETAHANAN BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN PANGAN KABUPATEN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan'
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom y,ng t,in sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. BuPati adalah BuPati Balangan'
4. Dewan adalah Dewan Ketahanan Pangan Nasional'
5. Dewan propinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Selatan.
6. Dewan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan
7. Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Balangan'
8. Sekretariat Dewan Kabupaten adalah sekretariat Dewan Ketahanan Pangan KabuPaten Balangan' 8.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan' 9.
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Pertama Pembentukan dan Kedudukan
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan yang selanjuinya dalam peraturan ini disebut Dewan Kabupaten'
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 2
Dewan Kabupaten merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.
Bagian Kedua Tugas
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 3
- (1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
- b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakatdalampenyelenggaraanketahananpangan'
- a. Merumusi&lt;an kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten dengan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan (2), Dewan Kabupaten dibantu oleh sekretariat Dewan Kabupaten.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 5
Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan-. tugas D-ewan Kabupaten seOagaimana dimalsud Pasal 3 ayat ('l) dan (2), Ketua Dewan Kabupaten ;;p;t membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dan unsur p"jrUrt pemerintah, organisasi -kemasyarakatan, dan pelaku usaha yang 'o"rt ritrn' dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Kabupaten'
ORGANISASI
Bagian Pertama Susunan Organisasi Dewan Kabupaten
BAB III - ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Dewan KabuPaten terdiri dari :
- a. Ketua;
- b. Ketua Harian;
- c. Sekretaris merangkaP Anggota;
- d. Anggota
6. struktur organisasi Dewan Kabupaten dan sekretariat Dewan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati; (2)
Bagian Kedua Sekretariat Dewan Kabu Paten
BAB III - ORGANISASI
Pasal 7
- (1) Sekretariat Dewan Kabupaten secara ex-offiscio (tidak langsung) dilaksanakan oleh unit kerja/perangkat daerah Kabupaten yang menangani tugas dan fungsi 'ketahan-an pangan, yang dalam hal ini adalahkantor ketahanan Pingan dan Pelaksana Penyuluhan;
- (2) sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya 'bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kabupaten.
TATA KERJA
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 8
- Dewan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kabupiaten untuk menentukan kebijakan p-angan kabupaten dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten,secaraberkalasekurang-kurangnya2(dua)kalidalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan; (1)
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi seiara berkala sekurang-kurangnya 3 (tigaikali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan'
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 9
Dewan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh riasyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurangkurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun'
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 10
setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib nienerapkan prlnsifkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di i;i,k;;gr. masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan luar Dewan KabuPaten.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 11
Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewin Provinsi dengan tembusan kepada Dewan secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan'
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 12
Segala pembiayaan atas dibentuknya Dewan Kabupaten dibebankan kepada Anlgaran Pendapatan dan Belanja Daerah'
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Hal-hal yang belum diatur sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan KePutusan Ketua Harian'
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BIpati ini dengan-p"n"*iutannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan'

Penetapan: Ditetapkan di pada Paringin 1 Juni 2009 tanggal n. ser EFFENDIE f

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 5 Juni 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH HM. RIDUAN DARLAN