PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO Nomor 14 Tahun 2015 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA KOPERASI (berlaku 23 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Koperasi sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada Tahun 2014 direncanakan untuk pembelian komoditi Karet masyarakat, tidak sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan terjangkau oleh masyarakat banyak;
- b. bahwa Pemerintah tidak dapat memberikan subsidi terhadap pembelian komoditi karet oleh karena karet bukan termasuk komoditi pangan sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat serta dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Koperasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Koperasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
16. Keputusan Menteri Perindutrian dan Perdagangan Nomor 155/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014. ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah keduakalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 22);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA KOPERASI
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Penetapan: Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 23 Desember 2015

Penandatangan: WALIKOTA SAWAHLUNTO , ALI YUSUF

Penetapan: Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 23 Desember 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO ROVANLY ABDAMS LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT : ( 10/2015 )
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 14 TAHUN 2015
## TENTANG
## PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA KOPERASI
## I. UMUM
Bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Koperasi sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) direncanakan untuk pembelian komoditi Karet masyarakat pada Tahun 2011, tidak sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan terjangkau oleh masyarakat banyak.
Pemerintah tidak dapat memberikan subsidi terhadap pembelian komoditi karet oleh karena karet bukan termasuk komoditi pangan sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat serta dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Koperasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan sehingga perlu dicabut.
serta sulitnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan modal pemerintah pada koperasi jika dilaksanakan dan dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari dalam penggunaan dana penyertaan modal pada koperasi tersebut, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), kepada koperasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Koperasi sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I
: Cukup Jelas
Pasal II
: Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 45