PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO Nomor 12 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SAWAHLUNTO (berlaku 23 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk menerima program hibah air minum APBN tahap kedua tahun 2016, maka perlu penguatan permodalan terhadap perusahaan daerah air minum;
- b. bahwa untuk percepatan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto dalam pelayanan ketersediaan air minum masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto.
3. Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Tahun 1992 Nomor 7 Seri D.1);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian PDAM (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5).;
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 22);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SAWAHLUNTO.
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 16), diubah sebagai berikut :
Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebagai berikut :
- a. Sampai dengan tahun 2015 sejumlah Rp.14.869.647.539,- (empat belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- b. Tahun 2016 akan disertakan sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), sehingga jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah menjadi sejumlah Rp.19.369.647.539,(sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- c. Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf b diperuntukkan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk talangan dana hibah dari pemerintah pusat dengan mekanisme pengembaliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Penyertaan Modal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan gedung baru PDAM.
4. (2)Besarnya tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setiap tahun yang besarannya ditetapkan lebih lanjut dalam APBD Tahun bersangkutan.
Pasal 6
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebagai berikut :
- a. Sampai dengan tahun 2015 sejumlah Rp.14.869.647.539,- (empat belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- b. Tahun 2016 akan disertakan sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), sehingga jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah menjadi sejumlah Rp.19.369.647.539,(sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- c. Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf b diperuntukkan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk talangan dana hibah dari pemerintah pusat dengan mekanisme pengembaliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Penyertaan Modal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan untuk pembangunan gedung baru PDAM.
4. (2)Besarnya tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setiap tahun yang besarannya ditetapkan lebih lanjut dalam APBD Tahun bersangkutan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Penetapan: Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 23 Desember 2015

Penandatangan: WALIKOTA SAWAHLUNTO ,

Penetapan: Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 23 Desember 2015

Penandatangan: SEKRETARIS D ERAH KOTA SAWAHLUNTO ROVANLY ABDAMS LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT: (8/2015)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
## NOMOR 12 TAHUN 2015
## TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SAWAHLUNTO
## I. UMUM
Ketersediaan air minum bagi masyarakat merupakan salah satu tanggungjawab Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Oleh karena itu, agar pelayanan dan distribusi air minum tersebut tetap lancar dan memenuhi kualifikasi kesehatan maka perlu mendorong peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dimaksud.
Dalam rangka percepatan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto dalam pelayanan ketersediaan air minum masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
: Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 43