Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 1998 tentang PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN MATA UANG RUPIAH DARI ATAU KEDALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai mata uang Rupiah dan pengawasan terhadap lalu lintas peredaran uang serta untuk pengamanan terhadap kemungkinan masuknya mata uang Rupiah palsu ke Wilayah Republik Indonesia, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengeluaran atau pemasukan mata uang Rupiah dari atau ke dalam Wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkannya dengan Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 2717);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
Mengingat
: 1.
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN MATA UANG RUPIAH DARI ATAU KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.
Pasal 1
Pengeluaran atau pemasukan mata uang Rupiah dari atau ke dalam
- 2 - wilayah Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan cara dan dalam jumlah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 2
Setiap orang dapat membawa keluar dari atau masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia mata uang Rupiah paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pasal 3
Setiap orang yang membawa ke luar dari atau masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia mata uang Rupiah dengan jumlah melebihi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), wajib mengisi formulir yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
Pasal 4
- (1) Setiap orang yang membawa ke luar atau masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia mata uang Rupiah dengan jumlah melebihi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Direksi Bank Indonesia Cq. Urusan Luar Negeri dengan menyebutkan jumlah dan tujuan penggunaannya.
Pasal 5
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 1998

Penandatangan: MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

Verifikasi: REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN II (KEMENTRIAN LUAR NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 1 Januari 1952)
Pembukaan
Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN II
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
BAB I (Pengeluaran)
- 2.1 Kementerian dan pengeluaran
umum ...
35 028 000 24 942 000
- 2.2 Perwakilan di Luar Negeri...
69 798 000
71 600 000
- 2.3 Pengeluaran tidak tersangka..
500 000
350 000
----------
----------
Jumlah...
105 326 000 96 892 000
=========
=======
- 1952: Seratus lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah.
- 1953: Sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah.
- 2.1 KEMENTERIAN DAN DINAS LUAR NEGERI.
- 2.1.1 Kementerian dan Dinas Luar Negeri.
- 2.1.1.1 Penerimaan bea legalisasi.
- 2 Penerimaan bea visum.
- 3 Penerimaan bea legalisasi.
- 2.2 PENERIMAAN YANG BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN PEGAWAI.
- 2.2.1 Penerimaan yang berhadapan dengan pengeluaran untuk keperluan pegawai.
- 2.2.1.1 Penerimaan yang berhadapan dengan pengeluaran untuk keperluan pegawai.
- 2.3 PENERIMAAN RUPA-RUPA.
- 2.3.1 Penerimaan rupa-rupa.
- 2.3.1.1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
- 2 Penjualan barang-barang Negara.
- 3 Penerimaan mengenai dinas yang telah ditutup.
- 4 Penerimaan lain-lain.
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: MENTERI LUAR NEGERI, ttd SUNARIO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggfl 31 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO LEMBARAN NEGARA NOMOR 110 TAHUN 1954
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 62 Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. VI (PERUSAHAAN NEGERI UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat
:
Pasal 113
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Bagian IBW VI (Perusahaan Negeri untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

## Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA,

MOHAMMAD HASSAN

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 1963 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1964 (berlaku 1 Januari 1964)
Pembukaan
Menimbang : bahwa perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- tahun 1964;
Mengingat
- 1. Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Pasal-pasal 7, 8 ayat 2 dan 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960;
3. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;
4. Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong:
Memutuskan:
Menetapkan :
Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1964.
Pasal 1
- (1) Pendapatan Negara tahun 1964 menurut perkiraan berjumlah Rp. 391.007.075.600,- terdiri atas:
- a. penerimaan biasa Rp. 284.138.660.600,- dan
- b. penerimaan luar biasa Rp. 106.868.415.000,-
- (2) Perincian penerimaan-penerimaan dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Gabungan I dan II kolom 6 Undangundang ini.

## Pasal 2

- (1) Belanja Negara tahun 1964 menurut perkiraan berjumlah Rp. 392.211.880.600,- terdiri atas :
- a. pengeluaran routine sebesar Rp. 294.560.070.600,- dan
- b. pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 97.651.810.000,-
- (2) Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran Gabungan III kolom 6 dan Lampiran Gabungan IV kolom 7 Undang-undang ini.

## Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang- undang ini, tidak berlaku lagi.

## Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1964.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 September 1963. Presiden Republik Indonesia, ttd

SUKARNO.


pada tanggal 4 September 1963.

Sekretaris Negara,


A.W. SURJOADININGRAT, S.H.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 93
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 19 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (berlaku 15 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa akses usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu dilakukan perubahan pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dalam rangka percepatan pengembangan pembiayaan untuk meningkatkan pemberdayaan dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.
Pasal I
Ketentuan Pasal 8 dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
Ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan, subsidi bunga, dan fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kemaritiman/ Plt. Deputi Bidang Perekonomian, ttd.
Ratih Nurdiati
Pasal II
Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2015

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. IX (PELABUHAN BELAWAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian IBW IX (Pelabuhan Belawan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Nopember 1954, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

MENTERI PERHUBUNGAN, ttd A.K. GANI

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 136 TAHUN 1954
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1995 tentang PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI BEA-KELUAR-UMUM 1949 (berlaku 25 Maret 1955)
Pembukaan
Menimbang
: bahwa perlu mengadakan kemungkinan untuk memberi pembebasan bea-keluar-umum terhadap barang-barang yang dikeluarkan oleh kaum turis bangsa asing;
Mengingat
:
Pasal 4
huruf f. : barang-kenangan dan barang-tanda-mata, demikian pula hasil-hasil kerajinan Indonesia, semuanya itu sekedar tidak untuk diperdagangkan, yang dikeluarkan oleh kaum turis bangsa asing.
Pasal 89
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN TAMBAHANORDONANSI BEA-KELUAR-UMUM 1949.
DAN
Pasal I.
Ordonansi Bea-Keluar-Umum 1949 (Staatsblad 1949 No. 39) ditambah sebagai berikut :
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri Keuangan, ttd. ONGENGDIE.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1995 TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI BEA-KELUAR-UMUM 1949.
Dalam rangka peraturan-peraturan yang dipandang perlu untuk sedapat mungkin membikin lebih menariknya pelancongan di Indonesia telah diberikannya perhatian pada keharusan untuk dapat memberikan pembebasan bea-ke luar terhadap barangbarang yang biasanya dibeli oleh kaum turis bangsa asing sebagai barang kenangan dari negeri-negeri yang mereka kunjungi.
Pemberitahuan dan pembayaran bea-ke luar mengenai barang-barang semacam itu seringkali menimbulkan kehentian yang bersifat mengganggu pada waktu berangkat sedangkan tak mengenalnya besar jumlah yang harus mereka bayar digandengkan dengan peraturan-peraturan devisen menyebabkan bahwa kaum turis mengurungkan pembelian-pembelian yang mereka maksudkan.
Kerugian berupa bea-ke luar yang timbul karena pembebasan demikian dapat dipandang tidak sebegitu penting dan tidak seimbang dengan penambahan alat-alat pembayaran asing yang dengan demikian dapat mengalir ke Indonesia, pun juga bantuan yang dengan pembelian-pembelian semacam itu dapat diberikan kepada kerajinan tangan dalam negeri.
Pun juga, hal mana kini telah diatur, bilamana ada ketentuan bahwa alat-alat pembayaran asing yang diperlukan guna pembelian-pembelian, pada Bank devisen ditukar dengan uang rupiah, maka tak ada alasan untuk membatasi jumlah pengeluaran, asal saja hanya dapat diperoleh kesan bahwa barang-barang itu tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan.
Agar supaya pembebasan dengan lancar dapat disesuaikan dengan kebutuhan para turis yang berubah-ubah maka di sini diutamakan untuk di dalam undang-undang hanya mengadakan kemungkinan itu sedang penglaksanaannya diserahkan kepada peraturan-peraturan yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 31 Tahun 2014 tentang PENUGASAN (berlaku 22 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Timor Leste pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2014 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2014 14 Juni 2013

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ttd. Bistok Simbolon

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bistok Simbolon

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PEMAKAIAN GELAR "AKUNTAN" ("ACCONTANT") (berlaku 1 April 1955)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa perlu menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mengatur urusan akuntansi;
- b. bahwa dirasa perlu memperlindungi gelar "akuntan" ("accountan") dengan undang-undang;
Mengingat : pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMAKAIAN GELAR "AKUNTAN" ("ACCOUNTANT").
Pasal 1
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan gaji resmi mengenai berbagai jabatan pada Jawatan Akuntan Negeri dan Jawatan Akuntan Pajak, hak memakai gelar "akuntan" ("accountant") dengan
PENJELASAN
Pembukaan
atau tambahan maupun tidak, hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai ijazah akuntan sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan undang-undang ini.
##
PENJELASAN
Pasal 2
## Dengan ijazah tersebut dalam pasal 1 dimaksud: - a. ijazah yang diberikan oleh sesuatu universitas Negeri atau badan perguruan tinggi lain yang dibentuk menurut undang- undang atau diakui Pemerintah, sebagai tanda bahwa pendidikan untuk akuntan pada badan perguruan tinggi tersebut telah selesai dengan hasil baik; - b. ijazah yang diterima sesudah lulus dalam sesuatu ujian lain yang menurut pendapat Panitia Ahli termaksud dalam pasal 3, guna menjalankan pekerjaan akuntan dapat disamakan dengan ijazah tersebut pada huruf a pasal ini.
PENJELASAN
Pasal 3
- (1) Menteri Pemdidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengangkat Panitia Ahli, yang bertugas mempertimbangkan apakah sesuatu ijazah bagi menjalankan pekerjaan akuntan dapat disamakan dengan ijazah tersebut pada pasal 2 huruf a. - (2) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama Menteri Keuangan mengatur susunan dan cara kerja panitia itu. - (3) Menteri Keuangan berhak memberi tugas lain kepada panitia tersebut dalam ayat 1 untuk menjamin kesempurnaan urusan akuntansi c.q. untuk mengatur lebih lanjut urusan akuntansi. - (4) Tiap-tiap akuntan berijazah mendaftarkan nama untuk dimuat dalam suatu register negara yang diadakan oleh Kementerian Keuangan.
PENJELASAN
Pasal 4
Menjalankan pekerjaan akuntan dengan memakai nama "kantor akuntan" ("accountantskantoor"), "biro akuntan" (Accountants- bureau") atau nama lain yang memuat perkataan "akuntan" ("accountant") atau "akuntansi" ("accountancy") hanya diijinkan jika pimpinan kantor atau biro tersebut dipegang oleh seorang atau beberapa orang akuntan.
PENJELASAN
Pasal 5
- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang tercantum didalam pasal 4 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua bulan atau denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah. - (2) Perbuatan termaktub dalam ayat 1 adalah pelanggaran.
PENJELASAN
Pasal 6
Menteri Keuangan berhak menetapkan peraturan lebih lanjut untuk melaksanakan undang-undang ini.
PENJELASAN
Pasal 7
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dengan ketentuan, bahwa
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 33 Tahun 2012 tentang PENUGASAN (berlaku 29 Oktober 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Inggris dan Laos pada tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan 6 November 2012 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ttd.
Bistok Simbolon
KEDUA
:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 24 Tahun 2016 tentang HARI LAHIR PANCASILA (berlaku 1 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat telah menyelenggarakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda sidang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka;
- c. bahwa untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno, Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945;
- d. bahwa sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia;
e. bahwa . . .
Mengingat
- e. bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara;
- f. bahwa tanggal 18 Agustus telah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008, sehingga untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan Indonesia perlu ditetapkan hari lahir Pancasila;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Hari Lahir Pancasila;
: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI LAHIR PANCASILA.
PERTAMA
: Menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.
KEDUA :
Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional.
KETIGA
- Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.
KEEMPAT :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. JOKO WIDODO ## REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 1950 tentang PERGURUAN TINGGI (berlaku 23 Januari 1950)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa berhubung dengan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, "Universiteit van Indonesia", perlu segera disusun kembali untuk disesuaikan dengan aliran-aliran nasional Republik Indonesia Serikat;
Menimbang
- bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak penyusunan kembali Universiteit tersebut di atas perlu segera diadakan;
Mendengar
- pendapat Dewan Menteri pada rapatnya ke 6 hari Senin tanggal 23 Januari 1950;
Mengingat :
pasal 72 ayat (1) dan 139 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG DARURAT PERGURUAN TINGGI.
Pasal 1
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat diwajibkan mengambil segala tindakan dalam waktu sependek-pendeknya dengan, jika perlu, menyimpang dari segenap peraturan-peraturan yang berlaku untuk "Universiteit van Indonesia" seperti "Hoger Onderwijs Ordonnantie 1946"; (Staatsbiad van Nederiands Indie 1947 No. 47), dan "Universiteitsreglement 1946"(Staatsbladvan Nedertands Indie 1947 No. 170, masing-masing dengan perubahan-perubahannya, dan dari segenap "Huishoudelijke Reglementen" dari segala fakulteit, agar supaya Perguruan Tinggi itu dapat memenuhi aliranaliran nasional Republik Indonesia Serikat.
Pasal 72
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG DARURAT PERGURUAN TINGGI.
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat diwajibkan mengambil segala tindakan dalam waktu sependek-pendeknya dengan, jika perlu, menyimpang dari segenap peraturan-peraturan yang berlaku untuk "Universiteit van Indonesia" seperti "Hoger Onderwijs Ordonnantie 1946"; (Staatsbiad van Nederiands Indie 1947 No. 47), dan "Universiteitsreglement 1946"(Staatsbladvan Nedertands Indie 1947 No. 170, masing-masing dengan perubahan-perubahannya, dan dari segenap "Huishoudelijke Reglementen" dari segala fakulteit, agar supaya Perguruan Tinggi itu dapat memenuhi aliranaliran nasional Republik Indonesia Serikat.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undangundang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, UNTUK BELIAU PERDANA MENTERI, MOHAMMAD HATTA

Penandatangan: MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, ABU HANIFAH
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 1956 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN INDISCHE TARIEFWET (STAATSBLAD 1942 NO. 487) (berlaku 12 September 1956)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dirasa perlu untuk mengadakan suatu peraturan pembebasan pengenaan bea-keluar terhadap barang-barang yang termaksud dalam Indische Tariefwet (Staatsblad 1924 No. 487), sejajar dengan peraturan pembebasan bea-keluar umum yang ditetapkan dalam pasal 4 dari Ordonansi Bea-keluar umum (Staatsblad 1949 No. 39).
Mengingat
: pasal 89, dan pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan:
Undang-undang tentang Perubahan dan Tambahan Indische Tariefwet (Staatsblad 1924 No. 487).
Pasal 1
Indische Tariefwet (Staatsblad 1924 No. 487) sebagaimana semenjak itu telah diubah dan ditambah, ditambah lagi sebagai berikut:
Setelah pasal 7 diadakan pasal baru yang berbunyi:
Menteri Keuangan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan olehnya, dapat memberikan pembebasan ataupun pengembalian bea-keluar.
- a.
Pasal 7
Menteri Keuangan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan olehnya, dapat memberikan pembebasan ataupun pengembalian bea-keluar.
- a.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 September 1956 Wakil Presiden Republik Indonesia ttd. MOHAMMAD HATTA

Penandatangan: Menteri Keuangan, ttd. JUSUF WIBISONO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 12 September 1956. Menteri Kehakiman, ttd. MULJATNO LEMBARAN NEGARA NOMOR 41 TAHUN 1956 ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1956 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN INDISCHE TARIEFWET (STAATSBLAD 1942 NO. 487)
Menurut
PENJELASAN
Pasal 4
Ordonansi Bea-keluar-umum 1949 (Saatsblad 1949 No. 39), Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon c.q. Secretaris van Staat van Financien (baca sekarang Menteri Keuangan) dapat memberi pembebasan ataupun pengembalian Bea-keluar-umum antara lain: - a. berdasarkan hal-hal, jika hubungan international menghendakinya; - b. untuk contoh-contoh dan contoh-contoh guntingan tekstil yang tak mempunyai harga dagangan ataupun yang harga-dagangannya demikian rendahnya sehingga dapat diabaikan; - c.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XV (PERUSAHAAN BATU BARA BUKIT ASAM) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN ;
Pasal 1
Bagian IBW. XV (Perusahaan Batu Bara Bukit Asam) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang -undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954.

MENTERI KEHAKIMAN, ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 142 TAHUN 1954



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO.

MENTERI PEREKONOMIAN, ttd ROOSSENO.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 1962 tentang PERUBAHAN/PENAMBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN 1961 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1961 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1961 (Lembaran - Negara Tahun 1961 No. 22) perlu diubah dan ditambah ;
Mengingat
: Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: Anggaran
Undang-undang, tentang Perubahan/Penambahan Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 1961.
Pasal 1
Pendapatan Negara Routinte diubah/ditambah seperti terperici dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Undang-undang ini.



## Pasal 2

Belanja Negara Routine diubah/ditambah seperti terperinci dalam Lampiran II Undang-undang ini.

## Pasal 3

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang perbendaharaan Negara (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

## Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1961

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan Penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta, Pada tanggal 31 Desember 1962. Presiden Republik Indonesia, TTD SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 31 Desember 1962. Sekretaris Negara, TTD MOHD. ICHSAN.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2015 tentang PENUGASAN (berlaku 20 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Malaysia, pada tanggal 22 sampai dengan 28 Maret 2015 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ttd. Bistok Simbolon
KEDUA : tanggal
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. X (PELABUHAN SEMARANG) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian IBW. X (Pelabuhan Semarang) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN, ttd ONG ENG DIE

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 137 TAHUN 1954
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 16 Tahun 1956 tentang PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI CUKAI TEMBAKAU (STAATSBLAD 1932 NO. 517) (berlaku 8 September 1956)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk mengatasi kesukaran-kesukaran yang sering diderita oleh para pengusaha rokok kretek dan rokok klembakmenyan berhubung dengan belum teraturnya secara rapi dan baik daripada perdagangan bahan-bahan mentahnya, sehingga besar modal yang dibutuhkan oleh para pengusaha tersebut bergoncang pula, sehingga banyak pengusaha terpaksa menutup perusahaannya, maka dipandang perlu diadakan kemungkinan untuk memberi tunjangan berupa penurunan cukai sehingga jumlah yang tertentu.
Mengingat : pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan:
Undang-undang tentang Perubahan dari Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517).
Pasal 1
Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517) sebagaimana semenjak itu telah diubah dan ditambah, ditambah lagi sebagai berikut:
Menurut peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan kemudian dengan atau
Pasal 4
Menurut peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan kemudian dengan atau
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1956. Wakil Presiden Republik Indonesia, ttd. MOHAMMAD HATTA.

Penandatangan: Menteri Keuangan, ttd. JUSUF WIBISONO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 8 September, 1956. Menteri Kehakiman, ttd. MULJATNO. LEMBARAN NEGARA NOMOR 38 TAHUN 1956 ## UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1956 ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
TENTANG
## PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI CUKAI TEMBAKAU (STAATSBLAD 1932 NO. 517)
Agar supaya dalam jangka pendek dapat diatasi kesukaran- kesukaran yang diderita oleh para pengusaha rokok kretek karena kekurangan cengkeh dan sebagai akibatnya membubung tinggi harga cengkeh itu di dalam pasaran bebas, sehingga produksi akan rokok tersebut tidak lagi mungkin memberikan keuntungan, dan dengan demikian - terutama para pabrikan kecil-kecil - harus menutup perusahaannya, yang mengakibatkan pula pembuatan rokok secara gelap (tidak membayar cukai) oleh para buruh yang diberhentikan, maka dimulai dari tanggal 1 Juli 1952 untuk perusahaanperusahaan tersebut telah diberi tunjangan berupa penurunan cukai sehingga cukai tembakau berjumlah untuk:
- a. sigaret-kretek,kelembakmenyan 40 % dari 5 (lima) sen sebatang;
b. rokok daun (strootjes) 30 % dari 21/2 sen sebatang.
Peraturan ini harus dipandang sebagai peraturan kebijaksanaan dari Pemerintah, yang karena desakan keadaan harus diadakan sambil menunggu peraturan-peraturan dengan undang-undang tentang hal ini.
Memuat
PENJELASAN
Pasal 4
a dalam ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517). bermaksud memenuhi peraturan dengan undang-undang tadi. Peraturan tunjangan yang hingga kini diberikan itu intinya adalah bahwa cukai
UNDANG-UNDANG RI Nomor 9 Tahun 1960 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN I.B.W DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1959 (berlaku 23 Maret 1960)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Rancangan Anggaran Tambahan Perusahaan-perusahaan I.B.W. tahun 1959 belum ditetapkan sebagai Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. bahwa dengan penghentian pelaksanaan tugas para anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditetapkan dengan Penetapan Presiden No. 3/1960, penetapan Rancangan Tambahan Perusahaan I.B.W. tahun 1959 dengan Undang-undang tidak akan dapat terlaksana dalam waktu yang dekat;
- c. bahwa keadaan sub b yang tidak tentu itu tidak boleh berlangsung terus-menerus;
- d. bahwa karena keadaan yang memaksa Anggaran Tambahan Perusahaan tahun 1959 tersebut perlu dengan segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat : 1. pasal 23 ayat (1) dan pasal 22 Undang-undang Dasar 1945;
2. pasal 1 Undang-Undang Perusahaan I.B.W. (Lembaran-Negara tahun 1927 No. 419 jo. Lembaran-Negara tahun 1930 No. 266 jo. Peraturan Peralihan, pasal II Undang-undang, Dasar 1945;
Mendengar :
Menteri Pertama dan Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PERUSAHAANPERUSAHAAN I.B.W. DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1959.
Pasal 1
Bagian-bagian Perusahaan-perusahaan I.B.W., yakni :
Bagian I.B.W. I :
Jawatan Pegadaian,
Bagian I.B.W. VI :
Perusahaan Negara untuk Pembangkit Tenaga Listrik,
Bagian I.B.W. XIII
:
Perusahaan Tambang Timah Bangka,
Bagian I.B.W. XVI :
Jawatan Kereta Api.
yang berturut-turut ditetapkan dengan Undang-undang:
No. 50 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 125 ) No. 55 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 130 ) No. 53 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 103 ) No. 54 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 104 )
masing-masing diubah dan ditambah seperti menurut daftar-daftar terlampir pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
Pasal 2
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disebut: Anggaran Tambahan Perusahaan-perusahaan I.B.W. tahun 1959.
Pasal 3
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1959.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1960.

Penandatangan: Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.

Penetapan: Diundangkan di Jakartapada tanggal 23 Maret 1960.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 30.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 74 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN (berlaku 10 Agustus 1999)
Pembukaan
Menimbang
:
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998;

Mengingat

:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759);

Menetapkan

:


5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);

## MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN.

## Pasal I

Mengubah Tarif Provisi Sumber Daya Hutan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, pada angka 1 huruf A, Angka IX huruf A, B, C, D, E, F, G, H dan I dan angka X huruf A, B, dan C menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1999

## MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA, ttd

## MULADI


LAMPIRAN TIDAK DIIKUTSERTAKAN (LIHAT FISIK)


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


## BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN, JIKA PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI ATAU BERHALANGAN, SEDANG (berlaku 16 Oktober 1957)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dipandang perlu mengadakan ketentuan siapa yang akan menjalankan pekerjaan jabatan Presiden, jika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan,
Mengingat
:
Pasal-pasal 45 ayat 3, 48 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN, JIKA PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI ATAU BERHALANGAN, SEDANG WAKIL PRESIDEN TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN.
Pasal 1
- (1) Dalam hal Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan, maka jika Presiden berhalangan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan pekerjaan jabatan Presiden sehari-hari.
- (2) Dalam hal Wakil Presiden tidak ada, maka jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan pekerjaan jabatan Presiden hingga ada Presiden.
Pasal 2
- (1) Selama waktu melakukan pekerjaan jabatan Presiden dimaksud dalam pasal 1, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewajibannya sebagai Ke tua/ anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Sebelum menjalankan pekerjaan jabatan Presiden, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat harus mengangkat sumpah atau menyatakan keterangan menurut cara agamanya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai berikut.
"Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, dalam menjalankan pekerjaan jabatan Presiden Republik Indonesia, untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu tiada sekali-kali akan menerima dari siapa pun juga, langsung ataupun tak langsung sesuatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya dalam menjalankan pekerjaan jabatan Presiden Republik Indonesia dengan sekuat tenaga akan memajukan kesejahteraan Republik Indonesia dan akan melindungi serta mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hakhak umum dan khusus sekalian penghuni Negara.
Saya bersumpah (berjanji) setia kepada Undang-undang Dasar dan lagi bahwa saya akan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saya dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya".
- (3) Pengangkatan sumpah (pernyataan keterangan) dimaksud dalam ayat (2) dilakukan hanya pada kesempatan pertama hendak menjalankan pekerjaan.
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 16 Oktober 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM

Penandatangan: PERDANA MENTERI, ttd JUANDA LEMBARAN NEGARA NOMOR 101 TAHUN 1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 1951 tentang PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 19 TAHUN 1950, MENGENAI PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA ANGGAUTA ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA (berlaku 4 April 1950)
Pembukaan
Menimbang : Udara;
1. bahwa Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada para anggauta tentara Angkatan Darat, sebagai termaktub dalam Lembaran Negara No. 28 tahun 1950, perlu ditetapkan berlaku juga untuk para anggauta tentara Angkatan Laut dan Angkatan
2. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak berlakunya Undang-undang Darurat tersebut di atas untuk para anggauta tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara perlu segera ditetapkan;
Mengingat
- pasal 36 dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 7 Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 5 tahun 1950);
Mendengar
- Dewan Menteri;
Memutuskan :
Menetapkan
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT No. 19 TAHUN 1950 UNTUK PARA ANGGAUTA TENTARA ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA.
Pasal 36
Mendengar
- Dewan Menteri;
Memutuskan :
Menetapkan
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT No. 19 TAHUN 1950 UNTUK PARA ANGGAUTA TENTARA ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA.
Pasal I.
Semua ketentuan termuat dalam Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 tentang peraturan pemberian pensiun dan onderstand kepada para anggauta tentara Angkatan Darat sebagai termaktub dalam Lembaran Negara No. 28 tahun 1950, berlaku juga untuk para anggauta tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Pasal II.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 4 April 1950.
MENTERI PERTAHANAN,
SEWAKA.
MENTERI KEUANGAN,
JUSUF WIBISONO.
Diundangkan pada tanggal 28 Agustus 1951. MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
M.A. PELLAUPESSY
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO. LN 1951/76
Unknown Unknown Nomor 51 Tahun 2017 tentang PEROLEHAN PENDAPATAN HASIL PENJUALAN ARSIP MUSNAH PADA KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP DI KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip harus dilaksanakan sesuai prosedur yang benar berdasarkan ketentuan
Pasal 1
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perolehan Pendapatan Hasil Penjualan Arsip Musnah pada Kegiatan Pemusnahan Arsip di Kabupaten Tuban.
Pasal 2
Kegiatan pemusnahan arsip dilaksanakan secara total dengan cara pencacahan/perajangan, penggunaan bahan kimia dan pulping.
Pasal 3
Hasil pencacahan / perajangan, penggunaan bahan kimia dan pulping dari proses pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijual kepada pihak pembeli sesuai harga pasar.
..
Pasal 4
Hasil perolehan dari penjualan arsip musnah dari pihak pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Toban oleh Bendahara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban paling lambat 1 x 24 jam.
Pasal 7
- b. bahwa pemusnahan arsip dengan cara dicacah/dirajang, dapat memberikan kontribusi kepada Daerah;
- c. bahwa
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perolehan Pendapatan Hasil Penjualan Arsip Musnah pada Kegiatan Pemusnahan Arsip di Kabupaten Tuban.
Kegiatan pemusnahan arsip dilaksanakan secara total dengan cara pencacahan/perajangan, penggunaan bahan kimia dan pulping.
Hasil pencacahan / perajangan, penggunaan bahan kimia dan pulping dari proses pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijual kepada pihak pembeli sesuai harga pasar.
..
Hasil perolehan dari penjualan arsip musnah dari pihak pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Toban oleh Bendahara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban paling lambat 1 x 24 jam.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Toban, ,, \_\_ , pada tanggal 1 E&gt; Ok:telJer 20:t'l'

Penandatangan: BUPATI/TVBAN, H. FATHUL HUDA

Penetapan: Diundangkan di Tu!:&gt;Wl:, pada tanggal Ji Ok:1·1'ar 2111

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, Bb.iNA BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERIE NOMOR .. ,.li.