PERATURAN BUPATI MA Nomor 18 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR (berlaku 12 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
H:\Peraturan Bupati tentang UPT\Ekki\UPT PU SDA.docx
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 9 Seri C);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang yang merupakan unsure pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sumber Daya Air.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat UPT SDA merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sumber Daya Air pada Dinas.
8. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, dan/atau sumber air termasuk di dalamnya kekayaan alam bukan hewani, baik yang alamia maupun yang telah diusahakan oleh manusia.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
11. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi dan kelembagaan pengelolaan irigasi.
12. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
13. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
14. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam.jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
15. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
16. Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
17. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
18. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan suatu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
19. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan irigasi yang airny berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
20. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
21. Juru Pengairan adalah tenaga perantara antara Pemerintah Daerah/Dinas dengan Pemakai Air yang bertanggung jawab terhadap operasional bendung dan jaringan irigasi yang mempunyai daerah layanan 700-1.500 Ha.
22. Penjaga Pintu Air adalah petugas yang mempunyai kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi atau operasional pintu air pada jaringan irigasi, baik pada kondisi banjir maupun kondisi normal yang mempunyai daerah layanan 150-500 Ha.
23. Pekarya adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi
dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT SDA pada Dinas.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 3
UPT SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. UPT SDA Singosari;
- b. UPT SDA Tumpang;
- c. UPT SDA Ngantang;
- d. UPT SDA Kepanjen;
- e. UPT SDA Bululawang;
- f. UPT SDA Ngajum;
- g. UPT SDA Gondanglegi;
- h. UPTSDA Turen;dan
- i. UPT SDA Dampit.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 4
UPTSDA Singosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Karangploso;
- b. Kecamatan Singosari;
- c. Kecamatan Lawang; dan
- d. Kecamatan Pakis.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 5
UPT SDA Tumpang sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Tumpang;
- b. Kecamatan Pakis;
- c. Kecamatan Jabung;dan
- d. Kecamatan Poncokusumo.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 6
UPT SDA Ngantang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Ngantang;
- b. Kecamatan Pujon;dan
- c. Kecamatan Kasembon;
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 7
UPT SDA Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
- a. Kecamatan Kepanjen;
- b. Kecamatan Kromengan;
- c. Kecamatan Sumberpucung;
- d. Kecamatan Pagak;
- e. Kecamatan Kalipare;
- f. Kecamatan Donomulyo;
- g. Kecamatan Wagir;dan
- h. Kecamatan Pakisaji.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 8
UPT SDA Bululawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
- a. Kecamatan Bululawang;
- b. Kecamatan Tajinan;
- c. Kecamatan Poncokusumo;
- d. Kecamatan Tumpang;
- e. Kecamatan Wajak;
- f. Kecamatan Kepanjen; dan
- g. Kecamatan Pakisaji;
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 9
UPT SDA Ngajum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:
- a. Kecamatan Ngajum;
- b. Kecamatan Wonosari;
- c. Kecamatan Kromengan;
- d. Kecamatan Wagir
- e. Kecamatan Pakisaji; dan
- f. Kecamatan Dau;
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 10
UPT SDA Gondanglegi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi:
- a. Kecamatan Gondanglegi;
- b. Kecamatan Pagelaran;
- c. Kecamatan Bantur;
- d. Kecamatan Gedangan;
- e. Kecamatan Bululawang; dan
- f. Kecamatan Tajinan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 11
UPT SDA Turen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi:
- a. KecamatanTuren;
- b. KecamatanGondanglegi;
- c. KecamatanWajak;
- d. KecamatanDampit;
- e. KecamatanPagelaran;dan
- f. Kecamatan Poncokusumo.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 12
UPTSDADampitsebagaimanadimaksuddalamPasal 3
hurufimeliputi:
- a. Kecamatan Ampelgading;
- b. Kecamatan Tirtoyudo;
- c. Kecamatan Wajak;
- d. Kecamatan Dampit;
- e. Kecamatan Sumber Manjing Wetan;
- f. Kecamatan Pagelaran;
- g. Kecamatan Bantur; dan
- h. Kecamatan Gedangan.
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 13
- (1) UPT merupakan unsure pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang Sumber Daya Air pada Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14
- (1) Susunan Organisasi UPT SDA terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT SDA sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu UPT Sumber Daya Air

## Pasal 15

UPT SDA mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Sumber Daya Air pada wilayah kerja tertentu terdiri dari satu atau beberapa Kecamatan yang didasarkan atas pembagian daerah Irigasi;

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPT mempunyai fungsi:

- a. pelaksana sebagian tugas Dinas dalam operasional di bidang operasi pemeliharaan Sumber Daya Air;
- b. pelaksanaan perumusan perencanaan kebijakan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sumber Daya Air;
- c. pengoordinasian teknis dengan instansi dan/atau pihak yang terkait di wilayah kerja UPT dalam bidang irigasi, penanggulangan bangunan pengairan akibat bencana alam, serta bangunan pengaman pantai;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis pengelolaan air kepada Himpunan Petani Pemakai Air; dan
- e. pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan UPT SDA.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 17

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. memimpin, merencanakan dan mengoordinasikan teknis dibidang Sumber Daya Air termasuk penanganan darurat akibat bencana alam atau sebab-sebab lain;
- b. mengawasi dan melaporkan kondisi aset Dinas secara berkala;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga SubBagian Tata Usaha

Pasal 18

SubBagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan UPT SDA;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT SDA;
- c. menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT SDA sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (3) Jenis danjenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

PelaksanaUrusan

## Pasal 20

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan.
- (2) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 21

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## BAB VII DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

## Pasal23

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT SDA yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

## Pasal 24

Pembiayaan UPT SDA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 26

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Padasaat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas Pengairan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 21/D dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Diundangkan di Kepanjen

Pada tanggal 12 Januari 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor Seri

Ditetapkan di Kepanjen Pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MALANG, ttd.

## H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNISSUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR



## H. RENDRA KRESNA