PERATURAN BUPATI RI Nomor 05 Tahun 2012 tentang PEMBERIAN BIAYA DAHAN DAKAR MINYAK BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN BIAYA DAHAN DAKAR MINYAK BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
Menimbang :
- a. bahwa guna operasional pejabat dalam pelaksanaan tugas Pernerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro perlu diberikan biaya Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas roda empat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. l . Undang--Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 469 lJ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. 1 1 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
Menetapkan:
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Norn or 56 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 56);
18. Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 134a Tahun 2011 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBER/AN BIAYA BAHAN BAKAR M!NYAK BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Unit Kerja adalah Bagian dari Satuan Kerja Perangk.at Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/prograrn yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
8. Biaya bahan bakar minyak adalah biaya bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan dinas roda empat yang diberikan kepada Pejabat Struktural tertentu guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
9. Pejabat adalah Pejabat Struktural / Pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku;
10. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
11. 1 1 . Pejabat Tertentu adalah Pejabat Negara / Pejabat lainnya / Pegawai yang diberikan tugas dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlalru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK Pasal 2
Pasal 2
Maksud pemberian biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas adalah untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pejabat Negara dan Pejabat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK Pasal 2
Pasal 3
Tujuan pemberian biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dari Pejabat Negara dan Pejabat dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
BAB III
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK Pasal 2
Pasal 4
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Penetapan | besaran / jumlah bahan bakar minyak kendaraan dinas adalah sebagai | besaran / jumlah bahan bakar minyak kendaraan dinas adalah sebagai | besaran / jumlah bahan bakar minyak kendaraan dinas adalah sebagai |
| berikut · | | JUMLAH | |
| NO | KENDARAAN DINAS PEJABAT | PEMAKAIAN PER | Ket |
| | | HARl | |
| 1. | Bupati | 25 liter | 30 hari |
| 2. | Wakil Bunati | 15 liter | 30 hari |
| 3. | Ketua DPRD | 15 liter | 24 hari |
| 4. | Sekretaris Daerah | 12 liter | 30 hari |
| 5. | Wakil Ketua DPRD | 12 liter | 24 hari |
| 6. | Asisten Sekda | 10 liter | 24 hari |
| 7. | Eselon II Lainnva | 8 liter | 24 hari |
| 8. | Keoala Kantor, Bagian, Camat 8 liter | 24 hari | |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 9. | Patwal 8 liter | 24 hari | |
| 10. | Kendaraan Operasional pada 8 liter | 24 hari | |
| 11. | Rumah Jabatan Bupati, Wakil | Rumah Jabatan Bupati, Wakil | Rumah Jabatan Bupati, Wakil |
| | Buoati dan Sekretariat DPRD | 15 hari | |
| 12. | Kendaraan Truk Samoah 20 liter | 24 hari | |
| 13. | Kendaraan Truk Penyalur Obat 20 liter | 12 hari | |
| 14. 15. | Kendaraan ambulance PKM 20 liter Kendaraan Laut / Speed Boat | 1 bulan | |
| | Pemda Sitaro 2 Unit : - Pertamax 20000 | 1 tahun | |
| 16. | - Premium 5000 | 1 tahun | |
| 17 | Laut Perahu I Speed Boat 2800 liter | 1 tahun | |
| 18 | Pembelajaran Dinas Diknora | Pembelajaran Dinas Diknora | Pembelajaran Dinas Diknora |
| | Speed Boat Pengawasan 15 | 1 tahun | |
| | liter Perikanan | liter Perikanan | liter Perikanan |
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 5
Pasal 5
Pembayaran biaya bahan bakar minyak dilakukan
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 5
Pasal 6
Pembayaran biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan / dibayar secara lumpsum dalam I (satu) bulan, dengan
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 5
Pasal 7
Pembayaran biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 hanya diberlaku untuk hari kerja.
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 5
Pasal 8
Pertanggungjawaban biaya bahan bakar minyak adalah dengan melampirkan nota dari pihak AM PS/ SPB U.
BABIV
PEMBIAYAAN
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 5
Pasal 9
Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada BAB IV Pasal 5 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Tahun Anggaran berkenaan.
BABV
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 5
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, TONISUPIT 2012 SERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2012 NOMOR 05