Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PE..I'IDAPATAN DAN BELANJA DAERAB TAIJUN ANGGARAN 2013 DENGAN RABMA T TUHAN YANG MARA ESA DlJPATlTAMBRAUW, - a bahwa sehubungan dengan perkembangan -yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang m: "yebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa Iebih tahun anggaran sebelumnya hams digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2013, maka perlu dilakukan perubahan APBD tabun anggaran 2013; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Rencana unum perlu - daerah. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perubahan APBD tahun anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan peraturan aggaran pcrlu - c. Kerja Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara efektif efisien, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ; b 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barar dan Kabuparen-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2907); 2. Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor (93) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20)3 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416); 2 ------------------- Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1985 fenlang Pajak Bumi dan - Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahnn 1985Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 .Nomor 62, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 3 - Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara .Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tabun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); Undaug-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak - Alas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3688); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 5 - Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851); 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonorni Khusus - Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4J 51) sebagaimana telah diubah dengan Un&lt;blg-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tenrang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonouii Khusus Bagi Propinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 9. Uudang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendabaraan 8 - Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4355); 10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan - Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389); 10 ------------------ - -- 11. Undang-Undang Nomor IS Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tshun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 12. Un&lt;!ang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 11 2. Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4421); 12 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan Daerah - Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten rang Pedoman 14 - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentaag Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4844); 14. Undang-Uudang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 13 . - Pembinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembarau Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 leutang Pajak Daerah 15 lt8, Retribusi - (Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 16 - Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 18 - Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 17 . 19. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang Standar - Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 19 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penrubangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 20. 21. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang Sistem - Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negar» Republik Indonesia Nomor 4576); 21 Hibah 139, 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tabun 2005 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 22 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 23. 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ISO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indononesia Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 24 4. Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembarsn Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahuu 2007 tentang Perubahan 25 5. Nama Propinsi Irian Jaya Barat Menjadi Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teatang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 TahWl2007; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang 27 . 7. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah TahWl Anggaran 2013; 28. 29. Sural Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor : 9031 1921912013, tanggaJ : 9 September 2013, tentang Evaluasi Rancangan Peraruran Daerah Kabupaten Tambrauw Teatang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuparea Tambrauw Tahun 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tarnbrauw Tentang Penjabaran Pcrtanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tarnbrauw TahWl2012. 29. l\1ENET APKAN 30. Surat Keputusan Gubemur Papua Barat, Nomor: 903/ 194/9/2013, tanggal 18 September 2013, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaiea Tambrauw Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturaa Bupati Tambrauw Tentang Penjabaraa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Deugan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAl(ILAN RAKYATDAERAli KABUPATEN TAMBRAUW dan BUPAl'lTAMBRAUW (berlaku 9 September 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITAMBRAUW
SALINA.N
PERATURAN DAERAB KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PE..I'IDAPATAN DAN BELANJA DAERAB
TAIJUN ANGGARAN 2013
DENGAN RABMA T TUHAN YANG MARA ESA
DlJPATlTAMBRAUW,
- a bahwa sehubungan dengan perkembangan -yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang m: "yebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa Iebih tahun anggaran sebelumnya hams digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2013, maka perlu dilakukan perubahan APBD tabun anggaran 2013; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Rencana unum perlu
- daerah. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perubahan APBD tahun anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan peraturan aggaran pcrlu
- c. Kerja Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara efektif efisien, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ; b
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barar dan Kabuparen-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor (93) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20)3 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416); 2
-
-------------------
3.
Undang-Undang Nomor
12 Tabun
1985 fenlang
Pajak Bumi dan
- Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahnn 1985Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 .Nomor 62, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 3
- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara .Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tabun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5.
Undaug-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
- Alas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3688); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 5
- Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851); 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonorni Khusus
- Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4J 51) sebagaimana telah diubah dengan Un&lt;blg-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tenrang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonouii Khusus Bagi Propinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 9. Uudang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendabaraan 8
- Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4355); 10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
- Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389); 10
------------------ - --
-
--
-
-
-
-
11. Undang-Undang Nomor IS Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tshun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 12. Un&lt;!ang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 11
2. Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4421); 12
13.
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun
2004 tentang
Pemcrintahan
Daerah
- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten rang Pedoman 14
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentaag Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4844); 14. Undang-Uudang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 13 .
- Pembinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembarau Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 leutang Pajak Daerah 15
lt8,
Retribusi
- (Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 16
- Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 18
- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 17 .
19.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
24
Tahun
2005
tentang
Standar
- Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 19
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penrubangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 20.
21.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
56
Tahun
2005
tentang
Sistem
- Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negar» Republik Indonesia Nomor 4576); 21
Hibah
139,
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tabun 2005 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 22
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 23.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ISO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indononesia Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 24
4. Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembarsn Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahuu 2007 tentang Perubahan 25
5. Nama Propinsi Irian Jaya Barat Menjadi Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teatang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 TahWl2007; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang 27 .
7. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah TahWl Anggaran 2013; 28.
29. Sural Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor : 9031 1921912013, tanggaJ : 9 September 2013, tentang Evaluasi Rancangan Peraruran Daerah Kabupaten Tambrauw Teatang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuparea Tambrauw Tahun 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tarnbrauw Tentang Penjabaran Pcrtanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tarnbrauw TahWl2012. 29.
l\1ENET APKAN
30.
Surat Keputusan Gubemur Papua Barat, Nomor: 903/ 194/9/2013, tanggal 18 September 2013, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaiea Tambrauw Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturaa Bupati Tambrauw Tentang Penjabaraa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
Deugan Persetujuan Bersarna
DEWAN PERWAl(ILAN RAKYATDAERAli KABUPATEN TAMBRAUW
dan
BUPAl'lTAMBRAUW
MEMUTUSKAN
:
PERAl'URAN DAERAH KABUPATEN l'AMBRAUW TENTANG PERUBAHAN ANGGAR&lt;\N PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
Pasal l
Rp.
Rp.
Rp.
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 semula Anggaran Pendapatan berjumlah 586.328.230.707,39 bertambah sejumlah Rp. 36.522.253.163,00 sehingga menjadi 622.850.483.870,39 dengan rincian sebagai berikut dan Anggaran Belanja Daerah yang semula berjumlah Rp. 627.072.192.820,49 berrambah sejumlah Rp. 106.659.157.296,20 sehingga menjadi 733.731.350.116,69 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan 1
16,69
0,00
| Rp A. Semula | Rp A. Semula | Rp A. Semula |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| | | 586.328.230.707,39 |
| B. Bertambah / Berkurang | | 36.522.253.163,00 |
| Jumlah Pendapatan Setelah Berubah | | 622.850.483.870,39 |
| 2. Belanja | 2. Belanja | 2. Belanja |
| A. Semula | | 627.072.1 92.820,49 |
| B. Bertambah I Berkurang | | 106.659.157.296,20 |
| Jumlah Belanja Setelah Berubah | | 733.731.350.J |
| Surplus I Defisit Setelab Perubahan | | (110.880.866.246,30) |
| 3. Pembiayaan | 3. Pembiayaan | 3. Pembiayaan |
| A. | Penerimaan | |
| Semula | | 52.743.962.520,00 |
| Bertambah f Berkurang | | 135.136.903.726,30 |
| JumIah Penerimaan Setelah Berubah | | 187.880.866.246,30 |
| B. Pengeluaran | B. Pengeluaran | B. Pengeluaran |
| Semula | | 12.000.000.000,00 |
| Bertambah f Berkurang | | 65.000.000.000,00 |
| JumJah Pengeluaran Setelah Berubah | | 77.000.000.000,00 |
| Jurnlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan | | 110.880.866.246,30 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan | | |
-------------
-
--
Pasal2
Pasal 1
## Pengeluaraan Pembiayaan Daerah Yang Dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 hurufB terdiri dari
Pasal 2
Pendapatan
Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
1 terdiri dari
:
0,00
| 1. Pendapatan Asli Daerah | 1. Pendapatan Asli Daerah | 1. Pendapatan Asli Daerah | 1. Pendapatan Asli Daerah |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | A. Semula B. | Berkurang | 4.285.672.266,00 2.935.135.954,00 |
| | Bertambah I Jumlah Pendapatan | | 7.220.808.220,00 |
| | Asli Daerah Setelah Berubah | | |
| | 2. Dana Perimbangan A. Semula | | 498.657.997.345,00 |
| | B. | Berkurang | 4.365.791.722,00 |
| | Jumlah Dana Perimbangan | Bertambah I | 503.023.789.067,00 |
| | Setelah Berubah | | |
| | 3. Lain-Lain Pcndapatan Daerah Yang Sah A. Semula | | 83.384.561.096,39 |
| | B. Bertambah / | Berkurang | 29221.325.487,00 |
| | Jurulah Lain-Lain | Pendapatan Daerah Yang Sab Setclah | 112.605.886.583,39 |
| | Berubah | | |
| | A. Semula 8. Bertambah / | Berkurang | 105.897.501.115,07 2.348.047.937,23 |
| | Jumlab Belanja Tidak | Langsung Setelah Berubah | 108.245.549.052,30 |
| | A. Semula | | 52).174.691.705,42 |
| | B. / | Berkurang | 104.311.109.358,97 |
| | Bertambah Jurnlab Belanja | Langsung SeteJah Berubah | 625.485.801.064,39 |
| | A. Semula B. Bertambah / | Berkurang | 52.743.962.520,00 136.903.726,30 |
| | | Jurulah Sisa Lebih Tabun | 52.880.866.246,30 |
| | Perhitungan Anggaran Anggaran Sebelumnya Setelah Berubah | | |
| | 2. Penerimaan Pinjaman | | |
| | Daerah A. Semula | | |
| | B. Bertambah / | Berkuraag | 70.0000.0000.000,00 |
| | | Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Berubah | 70.0000.0000.000,00 |
- - - - -----
- - - ----------=:;
3. Penerimaan Kembali Depostio 3
- A. Semula A
0,00
Rp
65.0000.0000.000,00
65.0000.0000.000,00
Rp
Rp
- B. Bertambah I Berkurang B
JwnJah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Berubah Pas a! 5
Pengeluaraan Pembiayaan Daerah Yang Dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 hurufB terdiri dari
:
1. Pembeutukan Dana Cadangan 1
| A. Semula | A. Semula | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| | | 10.000.000.000,00 |
| | B. Bertambah I Berkurang | |
| | JumJah Dana Cadangan Setelah Berubah | 10.000.000.000,00 |
| 2. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pernerintah Daerah | 2. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pernerintah Daerah | |
| | A. Semula | 2.000.000.000,00 |
| | B. Bertambah I Berkurang JumJah Penyertaan | 65.000.000.000,00 |
| | Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Berubah | 67.000.000.000,00 |
0,00
Pasal 6
Oraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud daJam Pasai I, tercantum daJam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- I. Lampiran I 1.

Ringkasan Pcrubahan APBD;

8. Lampiran 8.

VIII

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

7. Lampiran VII 7.

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

6. Lampiran VI 6.

Oaftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan

;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah uutuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi daJam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;

5. Lampiran V 5.

4. Lampiran TV 4

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pcndapatan, Belanja dan Pembiayaan; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;

3. Lampiran ill 3

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD ;

2. Lampiran II 2

Diundangkan di Tambrauw

Pada tanggal

19 September 2013

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW CAPfTTD

M. AMRl MASRI.

LElvIBARAN DAERAH KABUPATENTAMBRAUWTAHUN 2013 NOMOR

3

~,.,...'"''

sah sesuai dengan aslinya


## Pasal7

Bupati Tambrauw menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangannya Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah

Ditetapkan di Sausapor Pada tanggal19 September 2013

SUPATI TAMBRAUW

CAPfl'TD

GABRIEL ASE..l\1.