PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN Nomor 8 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 14 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 1956 tentang
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5219);
- Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 19. Peraturan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN dan
BUPATI ASAHAN
MEMUTUSKAN :
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN DAN BELANJA : PERATURAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan meliputi :
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas;
- g. catatan atas laporan keuangan;
- h. daftar piutang daerah;
9. i . daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
- j. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- m. daftar rekapitulasi asset tetap;
- n. daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
- o. daftar rekapitulasi asset lainnya;
- p. daftar dana cadangan daerah;
- q. daftar kewajiban jangka pendek;
- r. daftar kewajiban jangka panjang;
- s. daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaranberikutnya; dan
- t. lkhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.
Pasal 2
Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : Laporan
- Rp. 1,614,734,437,069.48 a. Pendapatan
- Rp. 1,301,818,576,864.95
200,136,124,709.02
- b. Belanja
- c. Transfer
Surplus / defisit
- d. Pembiayaan
- 1.
- Penerimaan.
2. Pengeluaran
- Rp. 21,489,597,000.00
Pembiayaan Netto
Rp.
Rp. 112,779,735,495.51
Rp. 171,391,130,869.40
Rp. 149,901,533,869.40
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan a.
- sejumlah Rp. 111,804,408,724.68 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan... Rp. 1.502,930,028.344.80
2. Realisasi
Rp. 1,614,734,437,069.48
Selisih lebih / kurang.
Rp.
111,804,408,724.68
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja
sejumlah Rp. (145,530,969,143.90) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Belanja setelah perubahan
Rp.1,447,349,546,008.85
- 2.
- Realisasi
Selisih lebih / kurang
Rp. 1,301,818,576,864.95
Rp. (145,530,969,143.90)
- Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer c.
sejumlah Rp. (5,298,728,971.63) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Transfer
setelah perubahan...
2. Realisasi
Selisih lebih / kurang.
Rp.
205,434,853,680.65
Rp.
200,136,124,709.02
Rp.
(5,298,728,971.63)
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / defisit
2. sejumlah Rp. 262,634,106,840.21 dengan rincian sebagai berikut :
- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Rp.(149,854,371,344.70)
Rp. 112,779,735,495.51
1. Surplus / defisit setelah perubahan.
2. Realisasi
Selisih lebih / kurang
...
Rp. 262,634,106,840.21
sejumlah
- Rp. 47,162,524.70 dengan rincian sebagai berikut :
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
- sejumlah Rp. 0.00 dengan rincian sebagai berikut :
- Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan
Setelah Perubahan...
2. Realisasi
Selisih lebih / kurang.
Rp. 171,343,968,344.70
Rp. 171,391,130,869.40
47,162,524.70
Rp.
Rp. 21,489,597,000.00
1. Setelah Perubahan...
2. Realisasi
Rp. 21,489,597,000.00
Selisih lebih / kurang.
Rp.
0.00
- g. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto
sejumlah Rp. 47,162,524.70 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan
Setelah Perubahan...
2. Realisasi
Selisih lebih / kurang.
Rp. 149,854,371,344.70
Rp. 149,901,533,869.40
Rp.
47,162,524.70
Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- c. Sisa Labih / Kurang Pembiayaan Anggaran
- Tahun Berjalan
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya
- e. Lain-Lain
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Rp 171,343,968,344.70
Rp. 171,343,968,344.70
Rp. 262,681,269,364.91
Rp.
0,00
Rp -
0,00
Rp. 262,681,269,364.91
Pasal 5
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
- a. Pendapatan - LO ... Rp. 1,689,379,081,016.21
- b. Beban,
Rp. 1,532,211,609,745.84
Surplus / defisit - LO
Rp.! 157,167,471,270.37
Pasal 6
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
- a. Ekuitas Awal
Rp3,063,154,165,216.37
Rp. 157,167,471,270.37
- b. Surflus / Defisit - LO
- c.
- Koreksi Menambah / Mengurang Ekuitas
Rp. (10,123,268,119.35)
- d. Ekuitas Akhir ,
Rp.3,210,198,368,367.39
Pasal 7
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
- a.
- Jumlah Aset Rp. 3,230,743,738,941.83
- b. Jumlah Kewajiban
- c. Jumlah Ekuitas Dana. Rp. 3,210,198,368,367.39
Rp.
20,545,370,574.44
Pasal 8
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
- a.
- Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2016 Rp. 171,343,619,618.70
- b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Rp. 349,322,495,276.21
- c.
Rp.(257,985,194,256.00)
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
- d. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp.
, (714,255,830.00)
- e. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2016.. Rp. 261,966,664,808.91
Pasal 9
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetaliuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Penetapan: Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 14 Agustus 2017

Penandatangan: BUPATI ASAHAN , ttd TAUPAN GAMA SIMATUPANG

Penetapan: Diundangkan di Kisaran pada tanggal 14 Agustus 2® 17 ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN UTARA : (11 / 84 / 2017) ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I :

Lampiran 1.1 :

Laporan Realisasi Anggaran

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

:

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan

: Lampiran 1.3

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan

:

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara

: Lampiran II

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

: Lampiran III

Laporan Operasionai

:

Laporan Perubahan Ekuitas

: Lampiran V

Neraca

:

Laporan Arus Kas

:

Catatan Atas Laporan Keuangan

:

Daftar Piutang Daerah

: Lampiran IX

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir

: Lampiran XI

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

:

Daftar Rekapitulasi Realisasi Pengurangan Aset Tetap Daerah Penambahan dan

Lampiran 1.2

Lampiran 1.4

Lampiran IV

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran X

Lampiran XII

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

Daltar Rekapitulasi Kontruksi dalam Pekeijaan

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya

Daftar Dana Cadangan Daerah

Daftar Kewajiban Jangka Pendek

Daftar Kewajiban Jangka Panjang

Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya

:

Ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Daerah / Perusahaan Daerah Milik

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI

Lampiran XVII

Lampiran XVIII

Lampiran XIX

Lampiran XX

## Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetaliuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI ASAHAN , ttd

TAUPAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran pada tanggal 14 Agustus 2® 17


## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN UTARA : (11 / 84 / 2017) ASAHAN, PROVINSI SUMATERA

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

## PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

## I . UMUM

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah merupakan amanat kententuan Pasal 320 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Otonomi daerah sebagai kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana AFBD secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel itu sudah menjadi kebutuhan dalam rangka terciptanya good governance dan clean government yang menjadi simbol reformasi pemerintahan secara umum. Untuk itu upaya percepatan terhadap keberhasilan pembaruan (reformasi) manajemen keuangan bagi pemerintah daerah sudah selayaknya mendapat perhatian serius. Peningkatan akuntabilitas dan transparan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

!

Dalam rangka peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menajamkan strategi penerapan akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual agar ditempuh dengan dalam terkait menyiapkan kelengkapan perangkat peraturan yang implementasinya, penyederhanaan sistem dan reviu secara berkesinambungan serta komitmen dan dukungan sumber daya dari pemerintah daerah secara memadai.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistimatis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan keuangan adalah penyajian informasi diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntasi yang Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 8

!

Cukup jelas

/