PERATURAN BUPATI BI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tantang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 ten tang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 6 TAHUN 2015
TENT ANG
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI LINTAS PENYEBERANGAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DENG.AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SI.AU TAGULANDANG BlARO,
- a. bahwa untuk memperhatikan pelayanan angkutan penyeberangan yang berkesinambungan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perlu menetapkan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi untuk lintas penyebrangan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. 1 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tantang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 ten tang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
'
.
Menetapkan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 /PMK.010/2008 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry /Penyeberangan, Laut dan Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisrne Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI LINTAS PENYEBERANGAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. Tarif angkutan penyeberangan adalah besaran pungutan yang dikenakan terhadap penggunaan jasa angkutan penyeberangan.
5. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak menghubungkan jaringan jalan atau jaringan kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
6. Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan.
7. Kendaraan adalah kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan.
8. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung rnaupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup dan/ atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung 83.
10. Pengguna jasa adalah seseorang atau badan usaha pengguna jasa angkutan penyeberangan.
- 1 1 . Penyedia jasa angkutan adalah penyelenggara usaha angkutan umum kapal penyeberangan di lintas penyeberangan dengan memungut bayaran.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Pelaksana Urusan Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan, selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang melaksanakan urusan lalu lintas angkutan penyeberangan.
BAB II - TARIF ANGKUTAN
Pasal 2
Menetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yaitu :
- 1 . Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat dan barang/hewan adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati m1;
2. Barang yang tidak berada di atas mobil barang, pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Angkutan Pen ye berangan (Operator);
3. Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan yaitu:

Golongan I

Sepeda;

Golongan II

Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;

| Golongan III | Sepeda motor besar (� 500 cc) dan kendaraan roda 3; |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Golongan. IV | Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai 5 (lima) meter dan |
| Golongan V | sejemsnya. Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil barang (Truk) /tangki ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya; |
| Golongan VI | Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (Truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan; |
| Golongan VII | Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejerusnya; |
| Golongan VIII | Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk tronton) /tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan |
| Golongan IX | sejenisnya; Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejemsnya. |

## Pasal 3

- ( 1 ) Pengangkutan Barang yang tidak berada di atas mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 hanya berlaku pada lintas penyeberangan yang tidak memungkingkan untuk dilintasi kendaraan;
- (2) Pengangkutan alat-alat berat/besar dengan berat diatas 12 (dua belas) ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari SKPD Teknis dan penetapan tarif kelebihan berat di atas 12 ton ditentukan berdasarkan tarif barang dan space yang digunakan;
- (3) Pengangkutan kendaraan yang penggunaan ruang (space) melebihi standar ruang (space) untuk golongan kendaraan dimaksud, penetapan tarif ditentukan berdasarkan tarif golongan kendaraan tersebut ditarnbah dengan tarif ruang (space) lebih yang digunakan, berdasarkan kesepakatan bersama antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Angkutan Penyeberangan (Operator).

## Pasal 4

- ( 1 ) Pengangkutan B3, serta Limbah B3 wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari SKPD Teknis dan penetapan tarif ditentukan besarannya 2 (dua) kali dari tarif golongan jenis kendaraan yang digunakan;
- (2) Khusus pengangkutan Limbah B3 sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) wajib memiliki izin pengangkutan dari Menteri Perhubungan dan rekomendasi dari instansi terkait yang bertanggungjawab;
- (3) Pengangkutan B3 dan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib menggunakan jenis kendaraan khusus dirancang dan dilengkapi peralatan untuk pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

## Pasal 5

Pengemudi, kondektur / kenek kendaraan se bagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan Golongan III adalah 1 (satu) orang, Golongan IV, V, VI, VII, VIII dan IX sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, namun membayar Juran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang dan untuk pengemudi kendaraan bermotor roda 2 (dua) serta sepeda dikenakan tarif penumpang.

## Pasal 6

Tarif Angkutan Penyeberangan sebagimana dimaksud pada Pasal 2 ayat ( 1 ) sudah termasuk Iuran wajib dana pertanggungan kecelakan penumpang dari penyelenggara asurans1.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 7

Pelaksana angkutan penyeberangan (operator) diwajibkan untuk menjaga/memelihara keselamatan angkutan penyeberangan dan kelangsungan/peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan di Ka bu paten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.


## Pasal 8

Setiap pungutan yang berkaitan dengan tarif angkutan penyeberangan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari SKPD Teknis.

Pasal 9

SKPD Teknis melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau pada tanggal 20 Januari

2015

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


Diundangkan di Ondong Siau

pada tan\_ al 22 Januari

2015

KABUPATE SEKRETARIS BAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

DR. ADRY A. MANENGKEY , SE. M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP 19620814 198612 1 002


BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2015 NOMOR 6





| :::> J: � <( w � - ...J - en �:? ::::> � ll) ...J "' :::, - | 0 0 - N ...,. | 0 0 - (]) N | 0 0 ...,. N c.o | 0 0 c.o r--:- 0 - | 0 0 N '° - "' | s "?. N I'- c.o | 0 0 I'- '° N c.o | 8 ll) r--:- ...,. 0, | 0 0 "' - co I'- co | 8 - (]) ll) c.o _ - | 0 0 N_ co ll) "' - - | 0 8 0 IX) <Xl _ - | 8 <Xl _ ...,. I'- IX) N | 0 0 IX) ..; N ll) ...,. |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| en �� ::i:::w :::, :::! a;i � :::, I'- <(- en | 8 ...,. _ c.o (") | 0 0 ...,. '° "' | 0 � (") ll) | 0 0 c.o _ - 0, | 0 0 N <') IX) - | 0 0 c.o _ N I'- ll) | 0 0 "" - - (") ll) | 8 "" - 0 - co | 0 0 ...,. _ I'- ...,. I'- | 8 "" - 0, - ...,. _ - | 0 0 ...,. _ ...,. N M_ - | 8 IX) _ I'- 0, "' - - | 0 g_ � N | 8 "' - - 8 ..; |

## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


'

11•

'

'

.