PERATURAN BUPATI RI Nomor 1. Tahun 2016 tentang TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
·Mengingat
BUPATI KERINCI PROVINS! JAMB!
PERATURAN BUPATI KERINCI OMOR J.0 TAHUN 2016
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .KABUPATEN KERINCI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
a.
bahwa dengan telah d.iterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kerintj Nomor 1. Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Pera.turan Daerah Ka.bupaten Kerinci Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudu.kan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, dimana clidala:rn ketentuan Pasal 23 ayat (4) mengamanatkan pengaturan tunjangan perumahan d.idalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan ketentuan sebagaimana diamksud dalam huruf a, :rnaka Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, serta Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2007 ten tang Penetapan Tunjangan Perumahan Ketua, W aki I Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci perlu ditinjau kembali dan d.isesuaikan dengan perkembangan harga yang berlaku;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana d.imaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka.bupaten Kerinci;
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan . Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4286);
5. Nnn-onr C: 'J'.,.-\...,.1--T \_,\_\_\_\_\_\_\_ "'T 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia ahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keu ngan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggugjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif . -·---1 .. ·
, Meneta.pkan
11. Peratura.n Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005 Nomor 1). Tam.bahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Seri A, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah N omor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraruran Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci ( Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 1, Tam.bahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 ) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Ata.s Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pernbentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), seba.gaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Ata.s Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerinta han yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwaki1an Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Waki-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dan te lab mengucapkan sumpah/ janji
Pasal 5
- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pa.sal 4 dianggarkan dalam Anggaran dan Pendapatan Bela.nja Daerah Kabupaten Kerinci setiap tahun.
- (2) Pembayaran Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan dalam bentuk uang.
- (3) Besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD dihitung oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dan dituangkan dalam berita acara rapat.
Pasal 6
- (1) Besaran tunjangan perumahan untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD adalah sebagi berukut :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp9.378.600(sembilan juta tiga ratus tujuh pu1uh delapan ribu enam ratus rupiah);
- b. Wakil ketua DPRD sebesar RpB.206.275,(delapan juta dua ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- c. Anggota DPRD sebesar Rp7.033.950,(tujuh juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (2) Pembayaran tunjangan sebagairoana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai bulan Januari 2016.
Pasal 7
- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan biaya pe1aksanaan survey harga sewa rumah di dalam Perubaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 sebagairnaoa yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Peru.bah.an Atas Peraturan Pemerintab Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pi.mpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Apabila setelah dilakukan survey harga terdapat selisih pembayaran -n;rnnin~n dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci · -"--~1;~,h harza tersebut tunjangan