PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 10 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (berlaku 13 Oktober 2017)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
Menimbang
- a. bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman perlu mengatur pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Pengelolaan Rusunawa bertujuan untuk:
- a. pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan Penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu; dan
- c. memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Rusunawa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Ruang lingkup Pengelolaan Rusunawa meliputi:
- a. pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa yang mencakup pemanfaatan ruang dan bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan, serta peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas;
- b. kepenghunian yang mencakup kelompok sasaran Penghuni, proses penghunian, penetapan calon Penghuni, hak dan kewajiban Penghuni, dan larangan penghuni; dan
- c. administrasi keuangan dan pemasaran yang mencakup perjanjian sewa dantarif sewa.
BAB III - PENGELOLAAN Bagian Kesatu Pemanfaatan Fisik Pasal 4
Pasal 4
- (1) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa merupakan kegiatan:
- a. pemanfaatan ruang hunian; dan
- b. pemanfaatan ruang bukan hunian.
- (2) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pemeliharaan, perawatan dan peningkatan kualitas bangunan prasarana, sarana dan utilitas.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. jalan;
- b. tangga;
- c. selasar;
- d. drainase;
- e. sistem air limbah;
- f. persampahan; dan
- g. air bersih.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. sarana pendidikan;
- b. sarana kesehatan;
- c. sarana peribadatan; dan
- d. sarana olahraga.
- (5) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. jaringan listrik;
- b. air bersih;
- c. air limbah; dan
- d. perlengkapan pemadam kebakaran.
BAB III - PENGELOLAAN Bagian Kesatu Pemanfaatan Fisik Pasal 4
Pasal 5
## Bagian Kedua Pemanfaatan Ruang Paragraf 1 Ruang Hunian Pasal 5
BAB III - PENGELOLAAN Bagian Kesatu Pemanfaatan Fisik Pasal 4
Pasal 11
- (1) Penghuni diutamakan bagi:
- a. warga negara Indonesia penduduk Daerah yang berpenghasilan rendah;
- b. tinggal pada kawasan kumuh disekitar lokasi Rusunawa;
- c. belum memiliki rumah atau tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah desa dan diketahui camat; dan
- d. berkeluarga paling banyak beranggotakan 5 orang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
- (2) Dalam hal Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemampuan ekonominya telah meningkat menjadi lebih baik, harus melepaskan haknya sebagai Penghuni.
- (3) Pelepasan hak Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh Pengelola.
Bagian Kedua
BAB III - PENGELOLAAN Bagian Kesatu Pemanfaatan Fisik Pasal 4
Pasal 12
- (1) Calon Penghuni yang akan mendaftarkan sebagai Penghuni wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati melalui Pengelola dengan ketentuan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran calon Penghuni Rusunawa diaturdalam Peraturan Bupati.
BAB III - PENGELOLAAN Bagian Kesatu Pemanfaatan Fisik Pasal 4
Pasal 13
Penghuni berhak:
- a. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah;
- b. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana dan sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh Penghuni;
- c. memanfaatkan sarana sosial pada Rusunawa;
- d. menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh Pengelola saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian;
- e. mendapat pendampingan mengenai penghunian dari Pengelola;
- f. mendapat
PENJELASAN
Pembukaan
, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan bencana, bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan Rusunawa; dan
- g. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi.
- (2) Penghuni yang memiliki keterbatasan fisik dan lanjut usia berhak mendapatkan perlakuan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
## Paragraf 2 Kewajiban Penghuni
PENJELASAN
Pasal 14
## Penghuni wajib: - a. mentaati peraturan, tata tertib dan menjaga ketertiban lingkungan; - b. mengikuti aturan kemampuan daya dukung yang ditetapkan oleh Pengelola; - c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaannya; - d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur; - e. membayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik, sampah dan air limbah; - f. membayar uang sewa; - g. melaporkan kepada pihak Pengelola apabila mengetahui adanya kerusakan prasarana, sarana dan utilitas di Rusunawa; - h. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian Penghuni; - i. mengosongkan ruang hunian selambat-lambatnya paling lama 7 (tujuh) hari setelah perjanjian sewa menyewa berakhir; - j. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis; - k. mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh Pengelola; dan - l. memarkir dan meletakkan kendaraan di area yang telah ditetapkan. ## Paragraf 3 Larangan Penghuni Pasal 15 ## Penghuni dilarang: - a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain; - b. menyewa lebih dari 1 (satu) sarusunawa; - c. menggunakan Sarusunawasebagai tempat usaha/gudang; - d. mengisi Sarusunawamelebihi ketentuan tata tertib; - e. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa yang sudah ada; - f. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, dan berbuat maksiat; - g. melakukan kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan; - h. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; - i. memasak dengan menggunakan kayu, arang atau bahan lain yang mengotori lingkungan; - j. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan; - k. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain; - l. mengubah konstruksi bangunan Rusunawa; dan - m. meletakkan barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan. ## BAB V PENDAMPINGAN Pasal 16 - (1) Pendampingan kepada Penghuni dilakukan oleh Pengelola bersama Perangkat Daerah dan lembaga terkait. - (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: - a. mendampingi Penghuni dalam proses kehidupan dan penghidupan di Rusunawa; dan - b. membangun kemandirian dan kebersamaan Penghuni dalam hidup di Rusunawa yang bertanggung jawab dengan etika sosial budaya bangsa Indonesia serta menumbuh kembangkan kesadaran, semangat dan kemampuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan dalam Rusunawa. ## BAB VI ## ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PEMASARAN Bagian Kesatu Pengelolaan Keuangan Pasal 17 Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## Bagian Kedua ## Perjanjian Sewa, Tarif Sewa dan Masa Sewa Pasal 18 - (1) Perjanjian sewa menyewa Rusunawa ditandatangani oleh Penghuni dan Pengelola, paling sedikit memuat: - a. identitas kedua belah pihak; - b. waktu terjadinya kesepakatan; - c. besaran sewa; - d. hak, kewajiban dan larangan para pihak; - e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian; - f. keadaan diluar kemampuan ( force majeur ); - g. penyelesaian perselisihan; dan - h. sanksi