PERATURAN BUPATI MA Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, setiap Instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT; - b. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan tersebut dan untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon II kebawah lingkup Pernerintah Kabupaten Simalungun dianggap perlu dibentuk BAPERJA¥..AT Instansi Pemerintah Kabupaten Simalungun; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pembentukan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa. sesua.i pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, setiap Instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT;
- b. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan tersebut dan untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon II kebawah lingkup Pernerintah Kabupaten Simalungun dianggap perlu dibentuk BAPERJA¥..AT Instansi Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pembentukan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Simalungun.
1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pernbentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
7. Peraturan Pemerinta.h Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalarn Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi · dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 201.6 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi DinasDinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 284) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Ka bu paten Simalungun (Berita Daerah Ka bu paten Simalungun Nomor 287);
16. Peraturan Bupati Si.malungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Badan-Badan, Inspektorat Kabupaten dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 285);
20. 1 7. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 298 Tahun 2017).
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal I
Didalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Simalungun;
- d. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun;
- e. BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan ,Jabatan dan Kepangkatan pada Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keter~pilan untuk
- f. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Satuan Organisasi Negara;
- h. Eselon adalah tingkat jabatan struktural;
1. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan sebagai dasar penggajian;
- J. Pejabat lain adalah pejabat yang diberi kewen.angan dalam bentuk delegasi sesuai Keputusan Bupati.
BAB II - KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI
Pasal 2
BAPERJAKAT adalah suatu Badan yang membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberi pertimbangan dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional serta Kenaikan Pangkat.
BAB II - KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI
Pasal 3
BAPERJAKAT bertugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai:
- a. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon II kebawah dan jabatan fungsional;
- b. Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, kenaikan pangkat menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan pangkat menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara dan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II.
BAB II - KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Keanggotaan BAPERJAKAT terdiri dari:
- a. Ketua merangkap
Anggota
- b. Sekretaris merangkap
2. Anggota
- c. Anggota
- d. Sekretariat
5. : Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun
6. : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
7. : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra.
2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sosia1.
3. Asisten Administrasi Umum.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Simalungun.
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
6. Kepala Bagian Hukum.
13. : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
2. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
3. Kepala Bidang Formasi, Pengadaan, Kepangkatan dan Data Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
4. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
5. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir Jabatan Struktural Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
6. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
7. Kepala Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Data Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
8. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Gaji Berk.ala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
9. Beberapa orang Staf Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Dalam menjalankan tugasnya BAPERJAKAT bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- (2) Masa keanggotaan BAPERJAKAT paling lama 3 (tiga) tahun.
Bagtan Kesatu
Pembagian Tu.gas
BAB III - TATA KERJ.A
Pasal 6
- (1) Tugas Ketua adalah sebagai berikut:
- a. Memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT;
- b. Memberikan basil pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam pengangkatan, pernindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional serta kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil disertai dengan alasan-alasannya;
- c. Memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II;
- d. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris;
- (2) Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
·
- b. Memimpin Sekretariat;
- c. Menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural dan jabatan Fungsional, dan Kenaikan Pangkat tertentu serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun;
- d. Menyiapkan bahan sidang;
- e. Mengundang Pejabat lain yang diperlukan untuk didehgar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat BAPERJAKAT;
- f. Menyiapkan pertimbangan BAPERJAK.AT untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- g. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- (3) Tugas Anggota adalah sebagai berikut:
- a. Menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT;
- b. Turut serta secara aktif memberikan pertirribangan clan saran;
- c. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua;
- (4) Tugas Sekretariat adalah sebagai berikut:
- a. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan kelengkapari/bahan-bahan untuk npr~;i;:ini::in R;rk1nc, RAPJi'D TAUd'T'·
- b. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan undangan setiap rencana pelaksanaan sidang BAPERJAKA T;
- c. Membantu Sekretaris dalam penyelesaian seluruh Administrasi yang dibutuhkan BAPERJAKAT;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Bagian Kedua
Persidangan
BAB III - TATA KERJ.A
Pasal 7
- (1) BAPERJAKAT bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai ketentuan;
- (2) Sidang BAPERJAKAT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurangkurangnya dua orang an.ggota dan Sekretaris.
Bagtan Ketiga
Hasil Persidangan
BAB III - TATA KERJ.A
Pasal 8
- (1) Pertimbangan BAPERJAKAT disampaikan · secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, yaitu :
- b. Pertimbangan pemberhentian dari jabatan struktural dan jabatan fungsional.
- a. Pertimbangan pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional.
- c. Pertimbangan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau karena prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
5. (2} Pertimbangan BAPERJAKAT dalam pengangkatan dalam jabatan struktural sekaligus menetapkan urutan atau rangking dari tiga orang calon yang terpilih;
- d. Pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II;
- (3) Pertimbangan BAPERJAKAT dalam pemindahan dari jabatan struktural harus dijelaskan alasan atau pertimbangan obyektif baik dari segi aspek yuridis dan/ atau aspek lainnya;
- (4) Dalam memberikan pertirnbangan perpanjangan batas usia pensiun, BAPERJAKAT harus mempertimbangkan aspek kompetensi, kaderisasi dan kesehatan;
- (5) Hasil pertimbangan BAPERJAKAT bersifat rahasia.
Bagian Kesatu
Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional
BAB IV - PROSEDUR
Pasal 9
- ( 1) Badan Kepegawaian, Pendidikan clan Pelatihan Daerah menginventarisir lowongan jabatan Struktural dan forrnasi jabatan Fungsional yang ada disertai persyaratan lainnya;
- (2) Lowongan formasi jabatan tersebut diinforrnasikan kepada seluruh pimpinan satuan organisasi eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, secara hierarki mengajukan calon yang memenuhi syarat guna mengisi lowongan jabatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Ketua BAPERJAKAT u.p. Sekretaris;
- (3) Sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan data calon yang diusulkan untuk diajukan dalarn sidang dengan dilarnpiri :
- a. Daftar Riwayat Hidup Calon;
- b. Daftar Prestasi Kerja/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalarn dua tahun terakhir.
- (4) Apabila yang diajukan hanya satu orang calon, maka Sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan data calon lainnya yang memenuhi syarat sehingga yang diajukan untuk dibahas dalam sidang BAPERJAKAT sekurang-kurangnya tiga orang cal on.
Bagian Kedua
Usul Pemindahan Dalalil Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional
BAB IV - PROSEDUR
Pasal 10
- (1) Pimpinan Unit Organisasi yang menghendaki adanya mutasi pemindahan jabatan harus mengajukan usul kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah tembusannya disarnpaikan kepada Ketua BAPERJAKAT u.p. Sekretaris;
- (2) Pelaksanaan sidang dan data yang dipersiapkan dalam persidangan serta penyarnpaian pertimbangan BAPERJAKAT kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah prosedurnya sama dengan pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional.
Bagian Ketiga
Usul Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
BAB IV - PROSEDUR
Pasal 11
- (1) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang perlu mendapat pertimbangan BAPERJAKAT adalah pemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipil dianggap antara lain:
- b. Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, professional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara satu sampai den.gan dua tahun sejak diangkat dalam jabatan;
- a. Tidak sehat jasmani dan/ atau rohani;
- c. Tidak dapat dijadikan contoh atau t.eladan yang baik bagi lingkungan kerjanya khususnya dari aspek moralitas dan etika.
- e. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana dan penyelewengan.
- d. Tidak mampu mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan selama 5 (lima) tahun.
- f. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran disiplin.
- a. Setiap atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional, secara hierarki mengusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah disertai dengan alasan-alasannya, dengan tembusan Ketua BAPERJAKAT u. p. Sekretaris.
- (2) Tata cara pengusulan adalah sebagai berikut :
- b. Dalam mempertimbangkan usul pemberhentian tersebut diatas, BAPERJAKAT dapat. mendengar
PENJELASAN
Pembukaan
dari atasan langsungnya, atasan dari atasan langsung, pejabat lain yang dipandang perlu dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- d. Pertimbangan tersebut berupa:
- c. BAPERJAKAT segera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah disertai alasan-alasannya.
- 1) Membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian; atau
- 2) Tidak membenarkan alasan-alasan untuk pemberhentian.
L\_\_
## Bagian Keempat
## Usul Kenaikan Pangkat
##
PENJELASAN
Pasal 12
- (1) Untuk menjamin obyektifitas pernberian kenaikan pangkat tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil perlu mendapat pertimbangan BAPERJAKAT; - (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: - b. Kenaikan pangkat karena prestasi kerja luar biasa baiknya; - a. Kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, baik yang kurang dari 4 tahun maupun yang 4 tahun atau lebih; - c. Kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara. - (3) Tata cara Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: - b. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah selaku Sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan dan menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan dipertimbangkan Kenaikan Pangkatnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan tembusannya kepada Ketua BAPERJAKAT; - a.