PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 32 Tahun 2013 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Jalan PB Sudinnan Nomor 1, Situbondo, Provinsi Jawa Timur
Telepon (0338) 671161 Email : info@pemdasitubondo.go.id
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 clan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pem binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 ten tang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah Republik Indonesia;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Ata.s Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2).
Dengan Peraetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGAlfISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Rwnah Sakit Umum Daerah Asembagus yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Asembagus Kabupaten Situbondo.
7. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo.
8. Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medik fungsional dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
9. Instalasi adalah tempat yang menyediakan fasilitas pelayanan.
10. Staf Medik fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di instansi fungsional.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten di bidang pelayanan kesehatan perorangan khususnya pelayanan kesehatan rujukan .
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan di bidang pelayanan kesehatan perorangan.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan yaitu pelayanan kesehatan yang mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
- b. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang pelayanan kesehatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan cti Rumah Sakit Umum Daerah Asem bagus dengan ## BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus terdiri dari :
- a. Direktur;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-Seksi;
- d. Komite-Komite;
- e. Staf Medik Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus dan Unit Kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BABV KOMITE

## Pasal 7

Komite adalah perwakilan dari kelompok tenaga fungsional di bidang medis, yang mempunyai tugas diantaranya:

- a. membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya;
- b. melaksanakan pembinaan etika profesi;
- c. mengatur kewenangan profesi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh panitia-panitia sesuai dengan fungsinya;
- d. melaksanakan tugas-tugas Jain yang diberikan oleh Direktur.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tu gas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Komite menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan standar pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan bidang tugasnya masing-masing;
- b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;

- c. pembinaan etika profesi dan pengaturan kewenangan profesi;
- d. mengusulkan pembentukan panitia untuk membantu tugas komite;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Direktur.

## Pasal9

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus antara lain:
- a. Komite Medik;
- b. Komite Keperawatan.
- (2) Masing-masing Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Komite dengan sifat jabatan non struktural berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

## BAB VI

## STAF MEDIK FUNGSIONAL

## Pasal 10

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok fungsional yang terdiri dari staf fungsional sesuai dengan prof esi kedokteran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan medik kepada pasien.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada pasien melalui diagnosis, pengobatan, observasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Staf Medik Fungsiona1 bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medik.

## BAB VII

## SATUAN PENGAWAS INTERNAL

## Pasal 11

- (1) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan, keuangan dan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus.
- (2) Satuan Pengawas Internal terdiri dari beberapa Dokter senior yang ditunjuk oleh Direktur.

~

## BAB VIII TATAKERJA

## Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya, Diretur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BABIX

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAMJABATAN

## Pasal 13

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang› undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 14

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingk:ungan Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

## BABX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pual 15

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## BABXI

## KETENTUANPENUTUP

## Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.


LAMPIRAN

Peraturan Daerah Kabupaten Situ bondo

Tanggal

Nomor

: 3

0 \_JAN

201i

:

,

Tanun 2013.

## STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS KABUPATEN SJTUBONDO