Unknown Unknown Nomor 9 Tahun 2016 tentang PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA BADAlt PEltAltGGULAlt GAlt BEltCAltA DAERAH KABUPATEN BOMBANA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
a. bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut Peratur an Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana perlu ditetapkan penjabaran tugas, dan fungsi Pelaksanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bornbana;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dim sud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan P raturan Bupati Bombana tentang Penjabaran Togas dan Fungsi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawe i 'enggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0~3 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon sia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomo 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran~ Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndone ·ia N~r ~~; 7 /
",
.
.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 200 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, I'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 200 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sadan nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 200 ten tang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembar n Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829),
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 T un 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sadan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tent:ang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEN ABARAN TU GAS DAN FUNGSI PELAKSANA BAD AN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
BOMBANA.
BABI KETENTU AN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ,
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya diseb t~ DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; ;;/ 4. Bupati adalah Bupati Bombana; ;r /
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana;
~
.,,-
'
- Bombana; abupaten 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun fakto manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda da dampak psikologis.
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bombana;
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor,
- 11.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakib tkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
- 12.Penyelenggara penanggulangan bencana adalah se angkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pem angunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan p ncegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
- 14.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengor anisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
- 13.Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk meng · angkan dan/ atau mengurangi ancaman bencana;
- 15.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pernberian peringatan sesegera mungkin kepada masyaraka t ten tang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
- 17.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegis tan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggapi dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pe gurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasa ana dan sarana;
- 16.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengur ngi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan m nghadapi ancaman bencana;
- 18.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang menandai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara. wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- 19.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maup n /r\. masyarakat dengan sasaran utama turnbuh yu;
.
-
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masya akat pada wilayah pasca bencana;
- 20.Ancaman bencana adalah suatu kegiatan atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
- 21.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristi geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya te:rtentu;
- 22.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
- 23.Pencegahan bencana adalah serangkaian kegi tan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana baik melalui pengurangan bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
- 24.Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditim ulkaan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, Iuka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
- 25.Bantuan darurat bencana adalah upaya m mberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
- 27 .Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yan t erpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
- 26.Status keadaan darurat bencana adalah suatu kea aan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka wakt t:ertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
- 28.Setiap orang adalah orang atau perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum;
- 29.Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
BABII Bagian Kesat u KEDUDUKAN Pasal 2
Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah adalah unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang~ dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada BPBD. f /
Bagian Kedua
TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daer ah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara t rintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
Pasal 4
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan tehni .. bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, effektif dan effisien;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas i bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatai t;
- d. pengkoordinasian, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, te adu dan menyeluruh;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur ses at tugas dan fungsinya.
- f. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan lingkup BPBD;
Pasal 3
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
Pasal 4
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan tehni .. bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, effektif dan effisien;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas i bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatai t;
- d. pengkoordinasian, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, te adu dan menyeluruh;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur ses at tugas dan fungsinya.
- f. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan lingkup BPBD;
Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasa15
- ( 1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana;
1. Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan;
- b. Sekretariat, membawahi :
2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
3. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha.
1. Seksi pencegahan;
2. Seksi Kesiapsiagaan.
1. Seksi Penanganan Darurat Logistik;
- d. Bidang kedaruratan dan Sarana Prasarana Logistik, membawahi:
2. Seksi Penyelarnatan, Evakuasi dan Penyelamatan Pengungsi.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi;
1. Seksi Rehabilitasi;
2. Seksi Rekonstruksi.
7
- I
l
/
l
.
:
- (2) Sekretaris dipimpin seorang Sekretaris, sedangkan Bidang Seksi dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada P laksana secara berjenjang.
Bagian Keempat Sekre taria t Pasal 6
- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan menmgendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaia , perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (Humas) dan protokol;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- a. Pengolahan dan pelayanan administrasi umum;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protocol;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Sada ;
- g. Pelaksanaaan koordinasi penyelenggaraan t gas-tugas bi dang;
1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisa i dan tata laksana;
- J. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Paragra f 1 Sub Bagian Progra m clan Perundang-Un dan gan Pasal 7
BAB III - ORGANISASI
Pasal 5
Sub bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
BAB III - ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan menmgendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaia , perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (Humas) dan protokol;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- a. Pengolahan dan pelayanan administrasi umum;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protocol;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Sada ;
- g. Pelaksanaaan koordinasi penyelenggaraan t gas-tugas bi dang;
1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisa i dan tata laksana;
- J. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 7
Sub bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- c. Melaksanakan Perencanaan program;
- b. Melaksanakan pengelolaan data;
- d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan;
8. diberikan h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang Sekretaris.
.
.,.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 8
Sub Bagian keuangan sebagaimana dimaksud dala pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran .. . gaji pegawai;
- b. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan ke egawaian mulai penempatan formasi pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, pernnjauan masa kerja, emberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izm belajar pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis be ban erja, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Paragraf3
BAB III - ORGANISASI
Pasal 9
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dirnaksud dalam pasal 5 ayat (10 huruf b angka 2, mempunyai gas :
- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan p ngiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, earsipan dan perpustakaan Dinas;
- c. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keproto olan;
- d. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengarnanan, usulan penghapusan asset dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan. oleh Sekretaris.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 10
- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan seb. gaimana dirnaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, mempun ai tugas mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ~ pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemb rdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan ris~ bencana. ~
/
-
·,
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pe gurangan risiko bencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan ada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberika Kepada Badan.
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
BAB III - ORGANISASI
Pasal 11
Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan risiko bencana;
- b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar dibidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan ibidang pencegahan pada pra bencana, serta pengurangan risiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Daerah;
- d. Menyiapkan bahan kerjasama dibidang pencega an pada saat pra bencana, pengurangan risiko bencana;
- e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibida g pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi dibidang pencegahan pada saat pra bencana, serta pengurangan risiko bencana;
- f. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- h. Menyiapkan bahan pemanduan penanggulangan bencana dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
1. Menyiapkan bahan pendidikan dan pelatiha dasar, lanjutan, teknis simulasi dan gladi;
- J. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ol h ke7al Bidang. /
BAB III - ORGANISASI
Pasal 12
Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan c.iibidang kesiapsiagaan pada saat pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dmi dan mitigasi bencana;
- b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang kesiapsiagaan pada saat pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- d. Menyiapkan bahan kerjasama dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana, pringatan dini dan mitigasi bencana;
- f. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan kesiapsiagaan pada pra bencana;
- e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencan ;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 13
- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana simaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempuny ai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan ebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimak ·ud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi
- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengmgsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan, pengungsi dan dukungan logistik;
- d. Pelaksanaan kerjasama dibidang penanggulangan JI bencana pada saat tanggap darurat, penangaJ-r, pengungsi dan dukungan logistik; ?'" /
--.:
)
.·.
- e. Pemantauan evaluasi dan analisis pelapora tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, p nanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 14
Seksi Sarana dan Prasarana Logistik sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan Perencanaan kebijakan dibidang dukungan logistik;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang dukungan logistik;
- b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang dukungan logistik;
- d. Menyiapkan bahan kerja sama dibidang dukungan logistik;
- e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan ibidang dukungan logistik;
- f. Menyiapkan dan menyusun laporan dibidang dukungan logistik;
- h. Menyiapkan hbahan evaluasi dibidang dukungan logistik;
- g. Menyiapkan bahan fasilitas dibidang dukungan logistik;
1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ol h Kepala bidang.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 15
Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan engungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan Perencanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengu gsi pada saat tanggap darurat;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengu gsi pada saat tanggap darurat;
- b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengu gsi pada saat tanggap darurat;
- d. Menyiapkan bahan kerja sama dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat t:anggap darurat;
- f. Menyiapkan bahan fasilitas dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap;
- e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengu gsi pada saat tanggap darurat;
/.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ol h Ke~~ Bidang. /
/
BAB III - ORGANISASI
Pasal 16
- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijaka dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai:
- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi ata lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan · ibidang penanggulangan bencanapada pasca bencana;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan clibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain diberikan ole Kepala Badan.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 17
Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 5 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai :
- a. Menyiapkan bahan Perencanaan kebijakan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- b. Menyiapkan bahan Pedoman teknis dan standart dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang dukungan logistik;
- d. Menyiapkan bahan kerja sama dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun lap ran dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- g. Menyiapkan bahan fasilitas dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ol h Kepala Bidang.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 18
Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pa al 5 ayatL (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:
t"'
•
- a. Menyiapkan bahan Perencanaan kebijakan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupa sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan dibidang re onstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- d. Menyiapkan bahan kerja sama dibidang rekonstru si sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan elayanan publik;
- e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan elayanan publik;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dibidang rekonstruksi sarana dan prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan elayanan publik;
1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ol h Kepala Bi dang.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 19
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis unsur Pelaksana BPBD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejurnlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (3) Jenis Jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati ## BAB III TATAKERJA Paaal 20
- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagi n, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi b ik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan t~ pokoknya masing-masing. )'
.
t .•
,.
;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib men ikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan ber ala tepat waktu;
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertangguingjawab rnerrumpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masmg dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannhya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpi orga isasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masin kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunya hubungan kerja.
Bagan susunan organisasi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana ercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran, merupakan bagian yang tak terpis hkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 22

Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Bupati ini. (


. t·

.

•

## BABV KETENTU AN PENUTUP Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditatapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

--


## H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR 17.

•••

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR

: l'i t'Al+citf ~Olb

T ANGGAL

: 0 (Wl' '2D t(;

TENTANG :PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOMBANA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOMBANA