PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI SULAWESI SELATAN  SINJAI Nomor 9 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Sinjai, perlu diatur dengan peraturan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu diganti karena tidak lagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
: 1.
- Pasal 18 ayat (6) perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis pemilihan kepala desa meliputi:
- a. pemilihan kepala desa serentak atau bergelombang; dan
- b. pemilihan kepala desa antar waktu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pemilihan kepala desa serentak atau bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan secara serentak di seluruh wlayah Kabupaten Sinjai, yang dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan
- c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi penjabat kepala desa.
- (2) Pemilihan kepala desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama (dua) tahun.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa karena penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak atau pemilihan kepala desa antar waktu, Bupati menunjuk penjabat kepala desa.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian kesatu Umum
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 6
- (1) Kepala desa dipilih secara demokratis dari calon-calon kepala desa yang memenuhi persyaratan dengan
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 7
- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di desa dan kabupaten.
- (3) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia; dan
- f. dalam hal tidak ada pemberitahuan BPD dan atau pembentukan panitia pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukansebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, camat atas nama Bupati berkewajiban memfasilitasi proses pembentukan panitia pemilihan.
- (4) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (5) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan ## BAB IV
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian kesatu Pembentukan Panitia Pemilihan
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 8
- (1) Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, dibentuk panitia pemilihan kepala desa oleh BPD.
- (2) BPD mengadakan rapat bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk membentuk panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Jumlah personil panitia pemilihan kepala desa dari masing-masing desa, dan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 9
- (1) Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- e. menetapkantata tata tertibtata cara pencalonan dan pemilihan kepala desa;
- f. menetapkan jadwal pencalonan dan pemilihan kepala desa;
- g. menerima pendaftaran bakal calon kepala desa;
- h. melakukan penelitian persyaratan bakal calon kepala desa;
- i. mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon yang berhak dipilih.
- j. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- k. memfasilitasi pembuatan TPS;
- l. melaksanakan pemungutan suara;
- m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- n. menetapkan calon kepala desa terpilih;
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- p. menetapkan jadwal dan tata carapelaksanaan kampanye;
- q. melaksanakan pemilihan kepala desa;
- r. membuat berita acara pemilihan;
- s. menetapkan calon kepala desa; dan
- t. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas, panitia pemilihan kepala desa mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua BPD.
- (3) Sumpah/janji panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
15. 'Demi Allah saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota panitia pemilihan kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadiladilnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan golongan'.
Bagian kedua Pembentukan Tim Pengawas
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 10
- (1) Bupati dapat membentuk tim pengawas tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pengawas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur musyawarah pimpinan daerah kabupaten, angota DPRD, akademisi, LSM, dan pers.
- (3) Tim pengawas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur musyawarah pimpinan kecamatan dan unsur lain yang dipandang perlu.
- (4) Jumlah personil tim pengawas tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Tim pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan memberikan masukan kepada Bupati untuk pengambilan keputusan.
Bagian ketiga Pemantau Pemilihan Kepala Desa
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 11
- (1) Proses pemilihan kepala desa dapat dipantau oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi independen dan non partisan.
- (2) Dalam hal untuk menjadi pemantau pemilihan kepala desa, individu, kelompok masyarakat, atau organisasi independen dan non partisan, harus mendaftarkan diri pada panitia pemilihan kepala desa.
- (3) Persyaratan, serta tata cara pendaftaran dan kode etik pemantau pemilihan kepala desa, akan diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian keempat
Penggantian dan Pembubaran Panitia Pemilihan
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 12
- (1) Apabila diantara anggota Panitia pemilihan berhenti, maka diberhentikan dan diganti dari unsur yang sama dari anggota panitia yang telah diberhentikan, dan dituangkan dalam keputusan BPD.
- (2) Anggota panitia pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.
- (3) Anggota panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun;
- c. melanggar tugas dan kewajiban; dan/atau
- d. mendatarkan diri sebagai bakal calon kepala Desa.
BAB III - MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 13
- (1) Panitia pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih.
- (2) Pembubaran panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui camat.
PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Bagian kesatu Pendaftaran dan Penetapan Pemilih
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 14
- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Untuk terdaftar sebagai pemilih, panitia pemilihan melakukan pendaftaran pemilih.
- (3) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar pemilih dan diberikan tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar.
- (4) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari, selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. secara nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 15
- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar.
- (3)
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 16
- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan kepala desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 17
- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
- c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
- d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan kepala desa segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 18
- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan kepala desa melalui ketua rukun tetangga atau kepala dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 19
- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan kepala desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 20
Panitia pemilihan kepala desa menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 21
- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 22
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan kepala desa menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 23
Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 24
- (1) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah.
- (2) Dalam hal ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan kepala desa menuliskan catatan pada kolom keterangan "meninggal dunia" dalam daftar pemilih tetap yang sudah disahkan.
Bagian kedua
Pendaftaran Calon
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 25
- (1) Dalam hal untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa, wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan KTP,Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan penduduk dari kepala desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB V - PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 26
- (1) Dalam hal melakukan penjaringan bakal calon, panitia pemilihan kepala desa melaksanakan tahapan sebagai berikut:
- a. mengumumkan waktu penjaringan pendaftaran bakal calon kepala desayang dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari kalender; dan
- b. pemenuhan persyaratan bakal calon 7 (tujuh) hari, verifikasi dan penelitian berkas hasil penjaringan 7 (tujuh) hari, pemenuhan kekurangan/perbaikan kelengkapan berkas hasil verifikasi dan penelitian berkas 3 (tiga) hari, serta penetapan bakal calon yang memenuhi persyaratan 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam rangka penjaringan, bakal calon kepala desa mengajukan surat permohonan secara tertulis ditujukan kepada ketua BPD, yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan dengan melampirkan:
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. foto copy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa dan Camat;
- e. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkotika, obatobat terlarang dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah;
- g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dariPengadilan Negeri;
- h. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
- j. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, danPolri, pegawai BUMN/BUMD;
- k. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil, kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD;
- l. surat izin dari Bupati bagi kepala desa dan anggota BPD;
- m. surat izin dari kepala desa dari aparat desa;
- n. foto copy KTP disertai dukungan tanda tangan/cap jempolpemilih, minimal 15 pemilih dari setiap dusun pada desa bersangkutan;
- o. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan;
- p. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
- q. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
- r. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
- s. dalam hal bakal calon kepala desa pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang berwenang; dan
- t. naskah tertulis visi dan misi serta program kerja.
- (4) Surat permohonan dan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa. - (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari. - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. ## BAB VI

Penandatangan: ## KETENTUAN CALON DARI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA ## Pasal 32

Penandatangan: Calon dari kepala desa atau perangkat desa, selain harus tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), calon dari kepala desa atau perangkat desa, juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. ## Pasal 33

Penandatangan: - (1) Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan cuti kepada Bupati.

Penandatangan: - (2) Berdasarkan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkannya sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Penandatangan: - (3) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa. ## Pasal 34

Penandatangan: - (1) Perangkat desa yang akan mencalonkan diri harus terlebih dahulu mengajukan permohonan cuti kepada kepala desa.

Penandatangan: - (2) Berdasarkan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perangkat desa yang akan mencalonkan diri, diberi cuti oleh kepala desa sejak ditetapkannya sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Penandatangan: - (3) Dalam hal perangkat desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tugas perangkat desa bersangkutan dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. ## BAB VII

Penandatangan: ## KETENTUAN CALON KEPALA DESA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL/TNI/POLRI DAN KARYAWAN BUMN/BUMD ## Pasal 35

Penandatangan: Calon kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri dan karyawan BUMN/BUMD, selain harus tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## Pasal 36

Penandatangan: - (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. - (2) Dalam hal PEGAWAI NEGERI SIPIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Penandatangan: terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. ## Pasal 37

Penandatangan: - (1) TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya.

Penandatangan: - (2) Dalam hal TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan dan atau kesatuannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai anggota TNI/POLRI atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## Pasal 38

Penandatangan: - (1) Karyawan BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinannya.

Penandatangan: - (2) Dalam hal karyawan BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya pada BUMN/BUMD selama menjadi kepala desa atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. ## BAB VIII KAMPANYE CALON DAN MASA TENANG ## Bagian Kesatu Pelaksanaan Kampanye ## Pasal 39

Penandatangan: - (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon kepala desa untuk menyampaikan program atau visi dan misi yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi kepala desa.

Penandatangan: - (2) Panitia pemilihan menetapkan tanda gambar berupa nomor urut, nama, dan foto calon kepala desa.

Penandatangan: - (3) Penetapan nomor urut dilakukan dengan diundi sesuai jumlah calon kepala desa.

Penandatangan: - (4) Kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan calon kepala desa. - (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan cara:

Penandatangan: - a. pemasangan foto calon kepala desa dan alat peraga di tempat kampanye atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; - b. tatap muka dan dialog; - c. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat; dan/atau

Penandatangan: - d. debat calon kepala desa. ## Pasal 40

Penandatangan: - (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut:

Penandatangan: - a. pemasangan foto calon di lingkungan kantor desa dan di lingkungan tempat pemungutan suara dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa;

Penandatangan: - b. pelaksanaan kampanye dialogis dan debat calon kepala desa dipandu

Penandatangan: - oleh ketua atau anggota panitia pemilihan kepala desa yang ditunjuk; - c. materi kampanye dialogis merupakan pemaparan program-program kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Penandatangan: - d. pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di balai desa atau tempat lain yangditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa; - e. pelaksanaan kampanye dialogis dan pemasangan foto calon berakhir paling lama pada pukul 18.00 Wita; - f. pelaksanaan penyampaian program kerja dalam kampanye dialogis diatur melalui undian oleh panitia pemilihan; dan

Penandatangan: - g. debat antar calon kepala desa dilaksanakan satu kali.

Penandatangan: - (2) Pelaksanaan kampanye para calon diatur oleh panitia pemilihan kepala desa melalui tata tertib kampanye. - (3) Masa kampanye harus selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

Penandatangan: - (4) Tata tertib kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa, memuat ketentuan paling sedikit: - a. waktu dan tempat; - b. materi dan naskah kampanye; - c. bentuk kampanye; - d. larangan-larangan dalam kampanye; - e. kesopanan; dan - f. keamanan dan Ketertiban. - (5) Waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, hanya dapat dilakukan pada siang hari, sampai pada jam 17.00 Wita.

Penandatangan: - (6) Biaya pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada calon kepala desa. ## Bagian Kedua Larangan Kampanye ## Pasal 41

Penandatangan: Dalam pelaksanaan kampanye, calon kepala desa atau tim kampanye dilarang: - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Penandatangan: - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala desa yang lain; - c. menghasut atau mengadu domba, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat; - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain; - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan: - j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan/atau - k. mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan POLRI. ## Pasal 42

Penandatangan: - (1) Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, dan anggota POLRI, dan kepala desa dilarang menjadi juru kampanye dalam pemilihan.

Penandatangan: - (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila yang bersangkutan menjadi calon kepala desa.

Penandatangan: - (3) Calon kepala desa dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. ## Pasal 43 - (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dikenakan sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye.

Penandatangan: - (2) Selain pembatalan kampanye, calon kepala desa dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat huruf a, huruf b, dan huruf c, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon. ## Bagian Ketiga ## Masa Tenang ## Pasal 44 - (1) Masa tenang dimulai pukul 18.00 wita 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan pukul 08.00 wita.

Penandatangan: - (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. - (3) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.

Penandatangan: - (4) Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa.

Penandatangan: ## BAB IX PEMILIHAN CALON KEPALA DESA Bagian kesatu Pemungutan Suara ## Pasal 45

Penandatangan: Setelah panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat mengenai tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.

Penandatangan: Pemilihan calon kepala desa dihadiri oleh BPD, panitia pemilihankepala desa, calon kepala desa dan unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan dengan dipantau oleh tim pengawas kabupaten. ## Pasal 47 - (1) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada (1) satu orang calon.

Penandatangan: - (2) Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Penandatangan: - (3) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang diwakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan surat panggilan pemungutan suara untuk menghindari pemilihan ganda. ## Pasal 48

Penandatangan: - (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan kepala desa menyediakan:

Penandatangan: - a. papan pengumuman yang memuat nama-nama calon kepala desa;

Penandatangan: - b. surat suara yang memuat foto calon kepala desa yang telah ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan kepala desa; - c. kotak suara dalam keadaan terkunci; - d. bilik suara; - e. alat pencoblos; dan - f. papan tulis.

Penandatangan: - (2) Bentuk dan model surat suara diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ## Pasal 49

Penandatangan: - (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan kepala desamembuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.

Penandatangan: - (2) Setelah memengunci dan menyegel kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihankepala desa memberikan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.

## Bagian ketiga

Penyaringan Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

## Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan melalui penelitian terhadap persyaratan calonyang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (2) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan dan tim pengawas.

## Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berjumlah paling sedikit 2 (dua)

orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

## Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah kabupaten.

## Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan 25 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melalui camat mengajukan usul uji kompetensi terhadap bakal calon kepada Bupati.
- (2) Pengajuan usul uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa pendaftaran.
- (3) Uji kompetensi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ujian tertulis dan wawancara.
- (4) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kriteria serta standar kelulusan calon kepala desa peserta uji kompetensi diatur dengan Paraturan Bupati.

## Pasal 31

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

## BAB VI

## KETENTUAN CALON DARI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

## Pasal 32

Calon dari kepala desa atau perangkat desa, selain harus tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), calon dari kepala desa atau perangkat desa, juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 33

- (1) Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan cuti kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkannya sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.

## Pasal 34

- (1) Perangkat desa yang akan mencalonkan diri harus terlebih dahulu mengajukan permohonan cuti kepada kepala desa.
- (2) Berdasarkan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perangkat desa yang akan mencalonkan diri, diberi cuti oleh kepala desa sejak ditetapkannya sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal perangkat desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tugas perangkat desa bersangkutan dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

## BAB VII

## KETENTUAN CALON KEPALA DESA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL/TNI/POLRI DAN KARYAWAN BUMN/BUMD

## Pasal 35

Calon kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri dan karyawan BUMN/BUMD, selain harus tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 36

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PEGAWAI NEGERI SIPIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 37

- (1) TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya.
- (2) Dalam hal TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan dan atau kesatuannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai anggota TNI/POLRI atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 38

- (1) Karyawan BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinannya.
- (2) Dalam hal karyawan BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya pada BUMN/BUMD selama menjadi kepala desa atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KAMPANYE CALON DAN MASA TENANG

## Bagian Kesatu Pelaksanaan Kampanye

## Pasal 39

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon kepala desa untuk menyampaikan program atau visi dan misi yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi kepala desa.
- (2) Panitia pemilihan menetapkan tanda gambar berupa nomor urut, nama, dan foto calon kepala desa.
- (3) Penetapan nomor urut dilakukan dengan diundi sesuai jumlah calon kepala desa.
- (4) Kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan calon kepala desa.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan cara:
- a. pemasangan foto calon kepala desa dan alat peraga di tempat kampanye atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat; dan/atau
- d. debat calon kepala desa.

## Pasal 40

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemasangan foto calon di lingkungan kantor desa dan di lingkungan tempat pemungutan suara dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa;
- b. pelaksanaan kampanye dialogis dan debat calon kepala desa dipandu

- oleh ketua atau anggota panitia pemilihan kepala desa yang ditunjuk;
- c. materi kampanye dialogis merupakan pemaparan program-program kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di balai desa atau tempat lain yangditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa;
- e. pelaksanaan kampanye dialogis dan pemasangan foto calon berakhir paling lama pada pukul 18.00 Wita;
- f. pelaksanaan penyampaian program kerja dalam kampanye dialogis diatur melalui undian oleh panitia pemilihan; dan
- g. debat antar calon kepala desa dilaksanakan satu kali.
- (2) Pelaksanaan kampanye para calon diatur oleh panitia pemilihan kepala desa melalui tata tertib kampanye.
- (3) Masa kampanye harus selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Tata tertib kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa, memuat ketentuan paling sedikit:
- a. waktu dan tempat;
- b. materi dan naskah kampanye;
- c. bentuk kampanye;
- d. larangan-larangan dalam kampanye;
- e. kesopanan; dan
- f. keamanan dan Ketertiban.
- (5) Waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, hanya dapat dilakukan pada siang hari, sampai pada jam 17.00 Wita.
- (6) Biaya pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada calon kepala desa.

## Bagian Kedua Larangan Kampanye

## Pasal 41

Dalam pelaksanaan kampanye, calon kepala desa atau tim kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala desa yang lain;
- c. menghasut atau mengadu domba, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan:
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan/atau

- k. mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan POLRI.

## Pasal 42

- (1) Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, dan anggota POLRI, dan kepala desa dilarang menjadi juru kampanye dalam pemilihan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila yang bersangkutan menjadi calon kepala desa.
- (3) Calon kepala desa dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

## Pasal 43

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dikenakan sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye.
- (2) Selain pembatalan kampanye, calon kepala desa dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat huruf a, huruf b, dan huruf c, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon.

## Bagian Ketiga

## Masa Tenang

## Pasal 44

- (1) Masa tenang dimulai pukul 18.00 wita 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan pukul 08.00 wita.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.
- (4) Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa.

## BAB IX PEMILIHAN CALON KEPALA DESA

Bagian kesatu Pemungutan Suara

## Pasal 45

Setelah panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat mengenai tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.

Pemilihan calon kepala desa dihadiri oleh BPD, panitia pemilihankepala desa, calon kepala desa dan unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan dengan dipantau oleh tim pengawas kabupaten.

## Pasal 47

- (1) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada (1) satu orang calon.
- (2) Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- (3) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang diwakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan surat panggilan pemungutan suara untuk menghindari pemilihan ganda.

## Pasal 48

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan kepala desa menyediakan:
- a. papan pengumuman yang memuat nama-nama calon kepala desa;
- b. surat suara yang memuat foto calon kepala desa yang telah ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan kepala desa;
- c. kotak suara dalam keadaan terkunci;
- d. bilik suara;
- e. alat pencoblos; dan
- f. papan tulis.
- (2) Bentuk dan model surat suara diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 49

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan kepala desamembuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.
- (2) Setelah memengunci dan menyegel kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihankepala desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

## Pasal 50

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia pemilihan kepala desamelalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak menyerahkan kembali surat suara yang rusak atau cacat kepada panitia pemilihan kepala desa dan diganti dengan surat suara yang baru.
- (3) Penggantian surat suara yang baru harus dibuka dan diteliti panitia pemilihan kepala desa sebelum diserahkan kepada pemilih.
- (4) Penggantian surat suara hanya dapat dilakukan dua kali.

## Pasal 51

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru, setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan kepala desa dan hanya diberi kesempatan 1 (satu) kali.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.
- (5) Pemilih penyandang cacat yang akan memberikan hak suaranya didampingi oleh keluarga, saksi dan petugas Pemilihan.

## Pasal 52

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara secara khusus yang ditetapkan panitia pemilihan kepala desa.

## Pasal 53

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan kepala desa berkewajiban untuk menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (4) Untuk menjamin terselenggaranya pemilihan yang demokratis, masingmasing calon dapat menunjuk saksi untuk menyaksikan jalannya pemungutan suara.

## Bagian kedua

Penghitungan Suara

## Pasal 54

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan kepala desameminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih untuk menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Saksi yang ditunjuk oleh calon adalah salah satu pemilih yang benar-benar memahami ketentuan sah dan tidaknya kartu suara yang dicoblos.

- (3) Dalam hal calon tidak menunjuk saksi tidak mengurangi keabsahan hasil pemilihan kepala desa.

## Pasal 55

- (1) Panitia pemilihan kepala desa membuka kotak suara dan menghitung surat suara.
- (2) Setiap lembar surat suara diambil dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa membaca dan menyebutkan nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

## Pasal 56

Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia kepala desa;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

## Pasal 57

- (1) Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan tidak sah, apabila:
- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia kepala desa;
- b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia stempel panitia pemilihan;
- c. ditandatangani memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
- e. menentukan calon lain, selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
- f. mencoblos tidak tepat pada kotak foto yang disediakan; dan/atau
- g. mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih sebelum perhitungan suara dilakukan.

## Pasal 58

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan kepala desamenghitung:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;

- b. jumlah pemilih dari TPS lain;
- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihankepala desa dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia kepala desadan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia pemilihan kepala desa.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia pemilihan kepala desa;
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia BPD, pengawas, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (7) Calon dan penduduk desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia pemilihan kepala desa apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (9) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (10) Panitia pemilihan kepala desa memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada masingmasing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (11) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (12) Panitia pemilihan kepala desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

## Pasal 59

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan: a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan

- cahaya;
- c. saksi calon, panitia, pengawas, dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan kepala desa dan merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan kepala desa.

## Pasal 60

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan, bencana alam dan penyimpangan dalam pemungutan suara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 61

- (1) Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan dengan suara terbanyak pada jumlah TPS yang lebih besar.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang dan TPSnya hanya 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 62

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

## BAB X

## PENETAPAN

## Pasal 63

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati.

## BAB XI PELANTIKAN

## Pasal 64

- (1) Calon kepala desaterpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
4. 'Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, kepala desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya.

## Pasal 65

Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, kepala desa yang akandilantik berpakaian dinas upacara (PDU) warna putih.

## Pasal 66

- (1) Pelantikan kepala desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan kepala desa dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau 1 (satu) hari sebelum hari libur.
- (3) Pelantikan kepala desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena beberapa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhir masa jabatan kepala desa yang bersangkutan dengan persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa kepala desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

## Pasal 67

Tata cara pelantikan kepala desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedua Masa Jabatan

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Apabila kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau dibehentikan, maka kepala desa bersangkutan dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

## BAB XII

## PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

## Pasal 69

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon yang berhak dipilih kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala desa.
- (2) keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.
- (3) Bupati memerintahkan tim pengawas untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan olehtim pengawas terbukti terdapat penyimpangan, dapat dilakukan penghitungan ulang surat suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan dan penyelesaian masalah diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII

## KETENTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

## Pasal 70

- (1) Dalam hal kepala desa berhenti dan sisa masa jabatan kepala desa lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa.
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa, Bupati mengangkat Pengawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai penjabat kepala desa.
- (3) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sampai dengan ditetapkannya kepala desa.
- (4) Persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai persyaratan calon kepala desa.
- (5) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan.

- (6) Kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas kepala desa sampai habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.

## Pasal 71

Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
1. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
2. pengajuan biaya pemilihan kepala desa dengan beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan kepala desa oleh penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.

b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:

1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa kepada musyawarah desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
6. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
7. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan kepala desa;
8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan kepala desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV SANKSI

## Pasal 72

Panitia pemilihan kepala desa atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV

## KEBIJAKAN PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

## Pasal 73

- (1) Kebijakan penundaan pemilihan kepala desa ditetapkan oleh:
- a. Pemerintah; dan
- b. Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena pertimbangan yang bersifat nasional ditetapkan oleh menteri.
- (3) Kebijakan penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, karena pertimbangan situasi dan kondisional daerah yang belum memungkinkan dilaksanakannya pemilihan kepala desa, ditetapkan oleh Bupati dengan pemberitahuan kepada DPRD.
- (4) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, maka kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat pejabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

## BAB XVI

## PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

## Pasal 74

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (3) Dana bantuan dari Angaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APB Desa.
- (5) Panitia pemilihan tidak dapat membebankan biaya pemilihan kepala desa kepada calon kepala desa.

## PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

## Pasal 75

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pajabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
- d. melanggar larangan sebagai kepala desa;
- e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; dan
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat atau se