PERATURAN BUPATI MA Nomor 22 Tahun 2017 tentang JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI INSPEKTORAT KABUPATEN LahAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI INSPEKTORAT KABUPATEN LahAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,
- 2.bahwa untuk\_ mengembangkan kaner dan prolesionalisme Aparatr Sipil NegaralPegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan muu pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemenntahan 0 daerah dibutuhkan pengembanganprofesionalisme Jaoatan Fungsional Tertentu di Inspektorat Kabupaten Lahat;
- b bahwa Pengembangan dan profesionalisme Jabatan Fungsional Tertentu bertujuan meningkatkan kompetensi, kinegja dan kaner dimana target kebutuhan jumlah Jabatan Fungsional Tertentu yang kompeten dalam melaksanakan tugas pengawasan; dan penerapan sistem dan prosecur rekrutmen Jabatan Fungsional Tertentu untuk memperoleh SDM yang handal dan profesional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunf dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupau Lanat tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu d Inspektorat Kabupaten Lahat.
1. Undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (lembaran Negara RI tahun 1959 nomor 73; tambahan lembaran Negara RI nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Republik Indonesia Nomor 5879);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13, 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang JabatanFungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 1994 Nomor22, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3547);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan; Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan; Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 11 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 220 tahun 2008 tentang jabatan fungsional Auditor dan angka kreditnya;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 tahun 2009 tentang jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan angka kreditnya;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 40 tahun 2012 tentang jabatan fungsional Auditor Kepegawaian dan angka kreditnya;
14. Peraturan Daerah Nomor 04 Thaun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;
15. Peraturan Bupati Lahat Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur , Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural Di Lingkungan Inspektorat;
Menetapkan JABATAN
PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS DAN FORMASI FUNGSIONAL TERTENTU DI INSPEKTORAT KABUPATEN LAHAT
BAB KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- Daerah adalah Kabupaten Lahat
- 3 Bupati adalah Bupati Lahat
- 5 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan di serahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji ## BAB II RUMPUN, JENIS , JENJANG DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
Bagian Kesatu Rumpun dan Jenis Jabatan Fungsional Tertentu
Pasal 2
Rumpun dan jenis JFT di Inspektorat sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Jenjang dan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu

## Pasal 3

Jenjang jabatan pada masing-masing jenis JFT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 4

Formasi jabatan pada masing-masing jenis JFT sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

## Pasal 5

Inspektorat memperhatikan kebutuhan, beban kerja, formasi dan kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal 6

- (2) PNS yang akan diusulkan pengangkatannya dalam JFT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
- (1) PNS sebelum diterima menjadi pegawai Inspektorat wajib mengikuti uji kompetensi dan kelayakan dari Pembina APIP .
3. a Minimal Pendidikan Strata-1 dengan latar belakang pendidikan Teknik Sipil, Teknik Arsitektur , Sistem Informasi, Teknik Informatika, Akuntansi dan Arsiparis.
4. C Minimal telah bekerja di Inspektorat selama 2 (dua) tahun.
- b. Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang Ill.a.
6. d Telah lulus mengikuti Seleksi Inpassing Jabatan FungsionallDiklat Pembentukan Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

## Pasal 7

PNS yang sudah menduduki JFT tidak dapat pindah ke JFT lainnya (antar Jabatan JFT) kecuali diangkatlpromosi pada Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrasi .

## Pasal 8

Pengangkatan; pemindahan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian pejabat fungsional tertentu ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing JFT.

## Pasal 9

PNS yang diangkat dalam JFT diberikan tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan danlatau sesuai kemampuan keuangan daerah.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Untuk kebutuhan JFT di luar Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah; Auditor dan Auditor kepegawaia; Jenis dan Formasi yang dibutuhkan disesuaikan dengan kebijakan yang mengatur masing-masing JFT dimaksud.

Pasal 11

Peraturan ini tidak berlaku khusus bagi Pejabat Struktural Inspektorat:.

Feratran Burat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku

Acar crang mengetahuinya memenntahkan pengundangan Peranran Bupazi ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Katupaten Lahat


Diundangkan di Lahat


2017

SEKRETARIS DAERAHRABUPATEN LAHAT,


BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 22

Lamplran

Peraturan Bupatl Lahat

Nomor

Tanggal

22 Maret 2017

Jenis dan Formnasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di Inspektorat Kabupaten Lahat,

Tentang

| NOMOR | RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU | NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU | JUMLAH FORMASI | KETERANGAN |
|---------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| | Akuntan dan Anggaran | Auditor | 52 orang | |
| 2 | Polltik dan Hubungan Negeri Luar | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemøerlntahan di Daerah | 24 orang | |
| 3 | Manajemen | Audltor Kepegawaian | 5 orang | |

MINUT KEPINET KONSEP PERBUP | KEP Telah Diteliti TANGGAL22 012

A

NIP 19700714 20000J

09


AA SAFUDIN ASWARI RIVA'I