UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 1952 tentang PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI "ORDONNANTIE OP DE ENNOOTSCHAPBELASTING 1952", YANG MEMBERIKAN PULA ATURAN KELENGKAPAN LEBIH LANJUT MENGENAI PUNGUTAN INI (berlaku 1 Januari 1953)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa berhubung dengan perkembangan dalam lapangan keuangan dan perekonomian di Indonesia, dianggap perlu untuk mengadakan perubahan dan penambahan dalam "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", pula untuk memberikan ketentuan tentang beberapa aturan kelengkapan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak ini;
bahwa selanjutnya diperlukan penyesuaian ordonansi tersebut terhadap beberapa pokok lain;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, perubahan dan tambahan serta penyesuaian ini perlu segera diadakan;
Mengingat :
pasal 96 dan 117 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan:
Menetapkan
:
Undang-undang Darurat tentang perubahan dan penambahan dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", yang memberikan pula aturan kelengkapan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak ini.
Pasal 1
"Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", seperti semenjak terjadinya telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nr 9 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 Nr 53), diubah seperti berikut :
- I. ke-1. Dimana terdapat kata-kata :
Harus dibaca :
- a. "Directeur van Financien" atau "Directeur"
Menteri Keuangan".
- b. "Hoofdinspecteur van Fi- nancien" atau "Hoofdin- specteur".
"Kepala Jawatan Pajak".
- c. "Inspecteur van Financien" atau" Inspecteur"
"Kepala Inspeksi
Keuangan".
- d. "Batavia"
Jakarta".
- e. "f"
"Rp.".
- f. "gulden"
"rupiah";
- ke-2. Pasal 1a diubah seperti berikut :
pada bagian huruf a, kata-kata "Nederlandsche vlag" diganti dengan "Indonesische vlag";
- pada huruf bagian b, titik-koma dibelakang kata "luchthavens" diganti dengan koma dan kata-kata berikutnya yang dimulai dengan "voorzover" dan diakhiri dengan "Curacao gevestigde lichamen", demikian pula katakata "en Nederland" dihapuskan;
- ke-3. Pasal 39 pada ayat 2a kata-kata "Inlandsch recht" diganti dengan "adatrecht";
- ke-4. Pasal 43 diubah seperti berikut : pada ayat 2. bagian kalimat terletak antara tanda-tanda kurung yang mulai dengan kata "voor" dan berakhir dengan "assistent-resident" demikian pula empat kata berikutnya dihapuskan,
II. Pasal 1a huruf c dibaca seperti berikut :
- "c. dari badan-badan koperasi yang berkedudukan di Indonesia, yang disusun menurut peraturan dalam Lembaran-Negara 1927 Nr 91 dan dalam LembaranNegara 1949 Nr 179, sepanjang didirikan sebelum 1 Januari 1950 untuk tahun-tahun yang berackhir sebelum 1 Januari 1955, dan sepanjang didirikan sesudah 31 Desember 1949 untuk lima tahun sesudahnya didirikan; pembebasan ini berlaku pula untuk masa sebelum badan koperasi didirikan, dimulai pada pengiriman akte yang dimaksud dalam pasal 7 dari peraturan yang disebut terakhir".
- III. Pasal 3 ayat 2a dihapuskan.
- IV. ke-1. Pasal 4 diubah seperti berikut :
Ayat-ayat 2, 3, 4 dan 5 yang ada dihapuskan dan diganti dengan empat ayat baru, yang bunyinya seperti berikut :
- "(2) Biaya-biaya pendirian dan biaya-biaya perluasan dari modal dibolehkan untuk dikurangkan sesuai dengan potongan menurut pembukuan.
- (3) Dari jumlah keuntungan-keuntungan kotor dari perusahaan selanjutnya dipotongkan apa yang, dengan
Pasal 3
- III. Pasal 3 ayat 2a dihapuskan.
Pasal 4
- IV. ke-1. Pasal 4 diubah seperti berikut :
Pasal 7
- III. Pasal 3 ayat 2a dihapuskan.
- IV. ke-1. Pasal 4 diubah seperti berikut :
Ayat-ayat 2, 3, 4 dan 5 yang ada dihapuskan dan diganti dengan empat ayat baru, yang bunyinya seperti berikut :
- "(2) Biaya-biaya pendirian dan biaya-biaya perluasan dari modal dibolehkan untuk dikurangkan sesuai dengan potongan menurut pembukuan.
- (3) Dari jumlah keuntungan-keuntungan kotor dari perusahaan selanjutnya dipotongkan apa yang, dengan
- (1) Mengenai perusahaan-perusahaan, dari mana didapat laba yang dikenakan pajak menurut pasal 1 ayat 1 dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", maka oleh atau dari pihak pengurus dari perseroan, perkumpulan, maskapai, lembaga atau badan yang bersangkutan wajib disusun suatu neraca, yang menunjukkan bagian-bagian yang aktif dan pasif dari kekayaan perusahaan dan nilai dari sudut perusahaan yang harus diberikan pada bagian-bagian tersebut, keduanya menurut keadaan pada permulaan dari suatu masa, di mana termasuk tanggal 11 Mare 1950.
- (2) Menteri Keuangan menetapkan peraturan tentang bagian-bagian dari kekayaan yang harus diperhatikan untuk dimasukkan dalam neraca yang dimaksudkan pada ayat 1 dan tentang nilai dari sudut perusahaan yang harus diberikan terhadap bagian-bagian itu.
- (3) Neraca yang dimaksudkan pada ayat 1 merupakan pokok pangkal untuk menghitung laba guna pungutan pajak perseroan mengenai masa-masa yang berakhir sesudah 10 Mare 1950.
Pasal 20
- (4) Penetapan dari pada pengenaan-pengenaan pajak untuk masa-masa seperti yang dimaksudkan pada ayat 3 oleh Menteri Keuangan dapat diserahkan kepada penjabat yang lain dari pada Kepala Inspeksi Keuangan yang wenang menurut pasal-pasal 20 sampai dengan 22 dan menurut pasal 32 dari ordonansi. Dalam hal ini untuk pelakuan dari pada pasal 22 ayat 2, pasal 24, pasal 27 ayat 2, pasal 31 ayat 2 dan pasal 32 ayat 2 dari ordonansi, maka Kepala Inspeksi Keuangan yang wenang diganti dengan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Pasal 39
- ke-3. Pasal 39 pada ayat 2a kata-kata "Inlandsch recht" diganti dengan "adatrecht";
Pasal 43
- ke-4. Pasal 43 diubah seperti berikut : pada ayat 2. bagian kalimat terletak antara tanda-tanda kurung yang mulai dengan kata "voor" dan berakhir dengan "assistent-resident" demikian pula empat kata berikutnya dihapuskan,
Pasal 96
Memutuskan:
Menetapkan
:
Undang-undang Darurat tentang perubahan dan penambahan dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", yang memberikan pula aturan kelengkapan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak ini.
"Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", seperti semenjak terjadinya telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nr 9 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 Nr 53), diubah seperti berikut :
- I. ke-1. Dimana terdapat kata-kata :
Harus dibaca :
- a. "Directeur van Financien" atau "Directeur"
Menteri Keuangan".
- b. "Hoofdinspecteur van Fi- nancien" atau "Hoofdin- specteur".
"Kepala Jawatan Pajak".
- c. "Inspecteur van Financien" atau" Inspecteur"
"Kepala Inspeksi
Keuangan".
- d. "Batavia"
Jakarta".
- e. "f"
"Rp.".
- f. "gulden"
"rupiah";
- ke-2. Pasal 1a diubah seperti berikut :
pada bagian huruf a, kata-kata "Nederlandsche vlag" diganti dengan "Indonesische vlag";
- pada huruf bagian b, titik-koma dibelakang kata "luchthavens" diganti dengan koma dan kata-kata berikutnya yang dimulai dengan "voorzover" dan diakhiri dengan "Curacao gevestigde lichamen", demikian pula katakata "en Nederland" dihapuskan;
- ke-3. Pasal 39 pada ayat 2a kata-kata "Inlandsch recht" diganti dengan "adatrecht";
- ke-4. Pasal 43 diubah seperti berikut : pada ayat 2. bagian kalimat terletak antara tanda-tanda kurung yang mulai dengan kata "voor" dan berakhir dengan "assistent-resident" demikian pula empat kata berikutnya dihapuskan,
II. Pasal 1a huruf c dibaca seperti berikut :
- "c. dari badan-badan koperasi yang berkedudukan di Indonesia, yang disusun menurut peraturan dalam Lembaran-Negara 1927 Nr 91 dan dalam LembaranNegara 1949 Nr 179, sepanjang didirikan sebelum 1 Januari 1950 untuk tahun-tahun yang berackhir sebelum 1 Januari 1955, dan sepanjang didirikan sesudah 31 Desember 1949 untuk lima tahun sesudahnya didirikan; pembebasan ini berlaku pula untuk masa sebelum badan koperasi didirikan, dimulai pada pengiriman akte yang dimaksud dalam pasal 7 dari peraturan yang disebut terakhir".
- III. Pasal 3 ayat 2a dihapuskan.
- IV. ke-1. Pasal 4 diubah seperti berikut :
Ayat-ayat 2, 3, 4 dan 5 yang ada dihapuskan dan diganti dengan empat ayat baru, yang bunyinya seperti berikut :
- "(2) Biaya-biaya pendirian dan biaya-biaya perluasan dari modal dibolehkan untuk dikurangkan sesuai dengan potongan menurut pembukuan.
- (3) Dari jumlah keuntungan-keuntungan kotor dari perusahaan selanjutnya dipotongkan apa yang, dengan
- (1) Mengenai perusahaan-perusahaan, dari mana didapat laba yang dikenakan pajak menurut pasal 1 ayat 1 dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925", maka oleh atau dari pihak pengurus dari perseroan, perkumpulan, maskapai, lembaga atau badan yang bersangkutan wajib disusun suatu neraca, yang menunjukkan bagian-bagian yang aktif dan pasif dari kekayaan perusahaan dan nilai dari sudut perusahaan yang harus diberikan pada bagian-bagian tersebut, keduanya menurut keadaan pada permulaan dari suatu masa, di mana termasuk tanggal 11 Mare 1950.
- (2) Menteri Keuangan menetapkan peraturan tentang bagian-bagian dari kekayaan yang harus diperhatikan untuk dimasukkan dalam neraca yang dimaksudkan pada ayat 1 dan tentang nilai dari sudut perusahaan yang harus diberikan terhadap bagian-bagian itu.
- (3) Neraca yang dimaksudkan pada ayat 1 merupakan pokok pangkal untuk menghitung laba guna pungutan pajak perseroan mengenai masa-masa yang berakhir sesudah 10 Mare 1950.
- (4) Penetapan dari pada pengenaan-pengenaan pajak untuk masa-masa seperti yang dimaksudkan pada ayat 3 oleh Menteri Keuangan dapat diserahkan kepada penjabat yang lain dari pada Kepala Inspeksi Keuangan yang wenang menurut pasal-pasal 20 sampai dengan 22 dan menurut pasal 32 dari ordonansi. Dalam hal ini untuk pelakuan dari pada pasal 22 ayat 2, pasal 24, pasal 27 ayat 2, pasal 31 ayat 2 dan pasal 32 ayat 2 dari ordonansi, maka Kepala Inspeksi Keuangan yang wenang diganti dengan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (5) Pengenaan-pengenaan pajak yang ditetapkan menurut pasal 4 dikirimkan kepada Kepala Inspeks Keuangan yang wenang, yang memperlakukan ketetapanketetapan pajak itu seperti yang ditentukan pada pasal 35 dari ordonansi dan yang mengurus penagihannya.
Menteri Keuangan,
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.
Diundangkan pada tanggal 17 Desember 1952. Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
- (1) Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1953.
- (2) Ketentuan pada pasal I sub III berlaku untuk pertama kalinya terhadap keuntungan-keuntungan seperti yang diuraikan pada pasal 3 ayat 2a dari "Ordonanntie op de Vennootschapsbelasting 1925", yang diperoleh sesudah 31 Desember 1950.
- (3) Ketentuan-ketentuan pada pasal 1, sub IV dan sub VI untuk pertama kalinya adalah berkenaan dengan masa-masa yang berakhir sesudah 30 Juni 1952.
- (4) Ketentuan pada pasal 1 sub 1V untuk pertama kalinya adalah berkenaan dengan masa-masa yang berakhir sesudah 30 Juni 1953,
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 13 Desember 1952. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
UNDANG-UNDANG DARURAT NR 11 TAHUN 1952, TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI "ORDONNANTIE OP DE VENNOOTSCHAPSBELASTING 1925", YANG MEMBERIKAN PULA ATURAN KELENGKAPAN LEBIH LANJUT MENGENAI PUNGUTAN INI
## UMUM.
Perubahan-perubahan yang mendalam dalam lapangan ekonomi dan keuangan, yang terjadi di Indonesia tahun-tahun yang akhir ini, menjadi sebab untuk menyesuaikan perundang-undangan pajak dan pada khususnya ordonansi pajak perseroan.
Bukankah harus dicegah, bahwa peraturan-peraturan pajak akan lalu menghambat usaha-usaha kemakmuran yang berhubung dengan keadaan ekonomi telah dan akan disusun oleh Pemerintah.
Dengan tujuan ini, di samping adanya perubahan-perubahan dari ordonansi tersebut di atas dalam
PENJELASAN
Pasal 1
dari Undang-undang Darurat ini, maka pasal 2 memuat aturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ordonansi tadi bersangkutan dengan masa-pajak, yang berawal pada atau sesudah ketika (11 Maret 1950) deviezenregime Indonesia mengalami perubahan sampai akar-akarnya.
PENJELASAN
Pasal 1
. Umum. Keharusan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam ordonansi Pajak Perseroan 1925 dipergunakan sekali untuk menyesuaikan bunyi ordonansi dengan hubunganhubungan baru dilapangan ketata-negaraan dan administrasi yang dijelmakan oleh pengakuan kedaulatan. Perubahan-perubahan yang diusulkan adalah mengenai : - I. penyesuaian kata-kata yang ada dalam ordonansi yang bersangkutan dengan perhubungan-perhubungan baru dalam lapangan ketata-negaraan dan administrasi; - II. pengluasan pembebasan badan koperasi (pasal 1 a sub c); - III. akibat dari tidak lagi dipungutnya pajak bumi bagi pajak perseroan (pasal 3 ayat 2a); - IV. beralihnya dari penghapusan yang bebas ke penghapusan yang ditentukan (pasal 4 ayat 2) demikian pula pengluasan dari perhitungan kerugian (pasal 7); - V. memperkeras peraturan-peraturan mengenai dilakukan pembukuan dari perusahaan (pasal-pasal 13, 19, 23 dan 30); - VI. pengluasan kemungkinan untuk mengadakan penetapan (pengenaan) sementara dan memperjelas redaksi dari ketentuan-ketentuan berkenaan dengan peristiwa pemberitahuan sementara (pasal-pasal 15, 17, 18, 19 dan 25); - VII. penyesuaian istilah hukum dengan pengalaman dalam praktek (pasal 46); - VIII. penambahan satu pasal baru untuk menyelaraskan dengan ordonansi Pajak Peralihan 1944 (pasal 54a). ## KHUSUS. - I. Perubahan-perubahan istilah, disebabkan hubungan baru dalam ketata-negaraan serta administrasi tidak memerlukan penjelasan. Kata-kata "Directeur van Financien" atau "Directeur", yang harus diganti dengan Menteri Keuangan", dijumpai pada pasal-pasal : 12, ayat 7, huruf b sekali 14, ayat-ayat 2 dan 3 dua kali 16, ayat 2 sekali 21, ayat 2 sekali 36, ayat 2 sekali 43, ayat 3 sekali 46, sekali Kata-kata "Hoofdinspecteur van Financien" atau Hoofdinspecteur", yang harus diganti dengan "Kepala Jawatan Pajak", dijumpai pada pasal-pasal : 12, ayat-ayat 2, 4 dan 7 huruf a tiga kali 14, ayat 1 sekali 28, ayat-ayat 1, 2 dan 3 tiga kali 30 sekali 39, ayat 4 sekali 42, ayat 1 sekali 43, ayat 1 sekali 45 sekali 48 (1 e) sekali Kata-kata "Inspecteur van Financien" atau "Inspecteur", yang harus diganti dengan "Kepala Inspeksi Keuangan", dijumpai pada pasal-pasal : 12, ayat-ayat 3 dan 7, huruf a dua kali 14, ayat 1 dua kali 16, ayat 3 sekali 18, ayat 1 sekali 19a, ayat 4 lama sekali 22, ayat-ayat 1 dan 2 dua kali 24, ayat-ayat 1 dan 3 dua kali 27, ayat 2 sekali 31, ayat 2 sekali 32, ayat-ayat 1 dan 2 dua kali 35 dua kali 36, ayat 2 sekali 47, ayat 2 sekali 48 (1e) dua kali Kata "Batavia", yang harus diganti dengan "Jakarta", dijumpai pada pasal-pasal : 12, ayat 6 sekali 29 sekali 34 sekali Tanda "f", yang harus diganti dengan "Rp.", dijumpai pada pasal 11. dua kali Kata "gulden", yang harus diganti dengan "rupiah",dijumpai pada pasal-pasal : 49, ayat-ayat 1 dan 2 dua kali 49a, ayat-ayat 1 dan 2 dua kali. - II. Sebagai pendorong berkembangnya koperasi di Indonesia, maka sejak dulu dalam pasal 1a diadakan pembebasan dari pungutan pajak