PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH Nomor 23 Tahun 2012 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 23 TAHUN 2012 TENT ANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH KEPADA PT. BANK SUMUT (berlaku 24 Oktober 2012)
Pembukaan
Mengingat :
LEMBARAN DAERAH K.ABUPATENTAPANULITENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 23 TAHUN 2012
TENT ANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH KEPADA PT. BANK SUMUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITAPANULITENGAH,
Menimbang a. bahwa PT. Bank Sumut merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi se bagai alat pengembangan ekonomi daerah, dan rnenjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kepada PT. Bank Sumut.
1.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ' Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam rangka Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 28 Tahun 2011 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012; 14.
3. Daerah, sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/KMK.06/2002 tentang Divestasi Saham Negara Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara Pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Dan
BUPATITAPANULITENGAH
MEMUTUSKAN :
TENG AH TAPANULI PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA PT. BANK SUMUT. PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pernbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
7. Perseroan Terbatas Bank Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PT. Bank Sumut adalah Perseroan Terbatas Bank Sumatera Utara.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kepada PT. Bank Sumut.
9. Saham adalah Bukti Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada PT. Bank Sumut.
10. Rapat Umum Pemegang Saham y.~.ng. ~;·d2\_njut11ya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pernerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Tapanuli Tengah.
BAB II - TU JUAN
Pasal 2
Pen yertaan Modal bertuj uan :
- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah;
- b. meningkatkan kemampuan PT. Bank Sumut dalam rangka perluasan usaha guna meningkatkan perekonomian;
- c. mernenuhi ketentuan modal PT. Bank Sumut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
BAB III - SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
Dana Penyertaan Modal bersumber dari :
- a. dana bagi hasil dari penerimaan PBB;
- b. dividen pada PT. Bank Sumut; dan
- c. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
"""
-~
BAB III - SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
- (1) Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah 5 o/o (lima per seratus) dari dana bagi hasil penerimaan PBB Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dalam RUPS dan disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah setoran saham 50 °/o atas Jasa Giro.
- (4) Penyertaan modal pada PT Bank Sumut berasal dari setoran saham 50 % atas J asa Giro dan 5 % atas realisasi PBB serta Divestasi Saham Pemerintah Republik Indonesia pada PT. Bank Sumut yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sejak tahun 1988 s/ d Desember tahun 2011 sebesar Rp. 19.357.233.411,04 dengan rincian se bagai beriku t :
| - Tahun 1988sebesar Rp. | 2.164.145,09 |
|---------------------------|------------------|
| - Tahun 1989sebesar Rp. | 5.387.645,09 |
| - Tahun 1990sebesar Rp. | 12.998.832,56 |
| - Tahun 1991sebesar Rp. | 32.986.700,70 |
| - Tahun 1992sebesar Rp. | 47.227.618,05 |
| - Tahun 1993sebesar Rp. | 62.636.627,00 |
| - Tahun 1994sebesar Rp. | 131.643.817,15 |
| - Tahun 1995sebesar Rp. | 154.607.839,05 |
| - Tahun 1996sebesar Rp. | 166.910.465,05 |
| - Tahun 1997sebesar Rp. | 257.035.211,65 |
| - Tahun 1998sebesar Rp. | 240.726.057,75 |
| - Tahun 1999sebesar Rp. | 196.409.156,40 |
| - Tahun 2000 sebesar Rp. | 170.395.042,30 |
| - Tahun 2001 sebesar Rp. | 81.231.294,30 |
| - Tahun 2002 sebesar Rp. | 79.765.000,00 |
| - Tahun 2003 sebesar Rp. | 235.249.985,00. |
| - Tahun 2004 sebesar Rp. | 1.205.710.133,00 |
| - Tahun 2005 sebesar Rp. | 3.519.242.292,08 |
| - Tahun 2006 sebesar Rp. | 4.704.334.906,32 |
| - Tahun 2007 sebesar Rp. | 813.616.764,00 |
| -'Tahun 2008 sebesar Rp. | 754.549.485,00 |
| - Tahun 2009 sebesar Rp. | 425.861.675,50 |
- Tahun 2010 sebesar Rp. 1.565.401.680,50
- Tahun 2011 sebesar Rp. 4.491.141.037,50
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 5
- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disetorkan pada bulan berikutnya sebagai penyertaan modal pada PT. Bank Sumut.
- (2) Hasil dividen dan jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah dan pada bulan berikutnya disetorkan sebagai penyertaan modal kepada PT. Bank Sumut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 6
PT. Bank Sumut menerbitkan surat bukti penyertaan modal berupa Sertifikat Kolektif Saham atas nama Pemerintah Daerah.
BABV
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penetapan: Ditetapkan di Pandan pada tanggal 24 Oktober 2012

Penandatangan: BUPATI TAP.A.NULi TENGAH, dto RAJA BONARAN SITUMEANG
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 23 TAHUN 2012
## TENT ANG
## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH KEPADA PT. BANK SUMUT
## I. UMUM
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara memberikan kontribusi kepada APBD dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Sumatera utara serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai suatu BUMD PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara harus meningkatkan modalnya untuk menambah jenis usaha dan memperluas jangkauannya serta meningkatkan daya saingnya terhadap bank-bank lainnya. Mempertimbangkan hal tersebut, maka peningkatan modal bank perlu tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara berkesinambungan yang sumber dananya berasal dari dana bagi hasil dari penerimaan PBB, deviden pada PT. Bank Sumut serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Untuk mengatur pelaksanaan penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara ke dal'am ~ggaran dan Belanja Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas. P.asal 3 Butir a Cukup Jelas. Butir b Cukup Jelas. Butir c Yang dimaksudkan dengan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah : 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 2. Hasil pendapatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 3. Jasa giro. 4. Pendapata bunga. 5. Tuntutan ganti rugi. I - asing, dan 6. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah